Harian Bhirawa Edisi 17 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Jabatan yang kita sandang pada prinsipnya bukanlah hak,melainkan kepercayaan untuk menciptakan produktivitas organisasi secara optimal,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP)

Rabu Wage, 17 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

17 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -08.00

Menghadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional Tahun 2014 Provinsi Jatim di Politeknik Pelayaran Surabaya Jl Gunung Anyar Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00 - 12.00 - 19.00

Menerima Tamu dari Australia di Ruang Kerja Menghadiri acara NU di Kantor NU Jatim Menghadiri Orientasi DPRD Kabupaten/ Kota di Hotel Singgasana

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 10.00

Membuka Museum Expo Jatim 2014 di Royal Plaza Surabaya

Banmus dan Banggar Akhirnya Dipegang Pimpinan Dewan Ex Officio DPRD Jatim, Bhirawa Desakan sejumlah fraksi khususnya yang masuk dalam Koalisi Merah putih (KMP) yang terdiri Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS dan PPP agar pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dilakukan secara musyawarah dan mufakat akhirnya tercapai. Selanjutnya, sesuai kesepakatan awal, akhirnya diputuskan posisi Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dijabat ex officio oleh pimpinan DPRD Jatim.

Ketua Pansus Tatib DPRD Jatim Freddy Purnomo mengaku dari hasil pertemuan seluruh ketua fraksi telah disepakati pembagian posisi baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan secara musyawarah mufakat. Di mana jika FPDIP Jatim sebelumnya ngotot minta posisi satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi akhirnya disepakati satu posisi ketua komisi dan dua wakil ketua komisi. Posisi ini sama dengan PKB yang dalam Pileg 2014 meraih 20 kursi. ‘’Yang pasti kita putuskan bahwa Banmus dan

 ke halaman 11

Akhirnya Gubernur Setuju BPBD Kota Malang Tipe A

Malang, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr H Soe karwo SH, MHum akhirnya menyetujui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang menjadi tipe A. Sebelumnya permohonan tipe A

sempat ditolak lantaran Kota Malang dianggap bukan kota terdampak bencana.

Wali Kota Malang H Mohammad Anton menegaskan jika BPBD Kota Malang saat ini adalah tipe A sebab gu-

bernur telah memberikan persetujuan. “Senin kemarin (15/9), kami telah menghadap Bapak Gubernur terkait dengan rencana pendirian BPBD, semua persoalan dan

 ke halaman 11

Pansel Coret 32 Pendaftar Dewan Pendidikan Surabaya 23 Tak Dapat Rekom, 9 Tak Kirimkan Artikel

Perumahan PNS Kabupaten Malang, Bumi Kanjuruhan yang dibangun pengembang PT Kharisma Karangploso itu berlokasi di Kecamatan Kepanjen. Hingga saat ini rumah PNS yang sudah terbangun mencapai 126 unit dari target sebanyak 371 unit.

Bupati: Harga Rumah PNS di Malang di Bawah Ketentuan Kemenpera Malang, Bhirawa Bupati Malang Rendra Kresna, menyatakan harga rumah khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Malang masih di bawah ketentuan yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), yakni sebesar Rp 100 juta/unit. Karena itu PNS masih “Harga rumah PNS yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 105 juta juta/unit. Sedangkan yang di Kabupaten Malang hanya Rp 100 juta lebih sedikit per unitnya,” kata Rendra Kresna di Malang, Selasa (16/9).

Ia mengaku harga sebesar Rp 100 juta lebih

Dewan Pendidikan, Bhirawa Persaingan dalam seleksi Dewan Pendidikan Surabaya dipastikan bakal lebih longgar. Ini setelah Panitia Seleksi (Pansel) memutuskan mencoret 32 nama dari daftar calon anggota Dewan Pendidikan. Dengan demikian, pendaftar yang semula berjumlah 86 orang mengerucut menjadi hanya 54 nama.

Ke-32 nama dicoret Pansel lantaran tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi yang digelar mulai 8 – 15 September lalu. Sementara ke-54 nama yang telah lolos seleksi administrasi itu akan berhak menjadi nominasi dan mendapat kesempatan untuk memaparkan gagasannya seputar pendidikan di hadapan pansel pada 18-19 September.

Anggota Pansel Dewan Pendidikan Surabaya Prof Zainuddin Maliki mengatakan, dalam seleksi administrasi lalu, 63 orang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 23 lainnya dianggap gugur karena tidak mendapat rekom dari organisasi profesi maupun organisasi masyarakat. Bahkan ada juga pendaftar yang berasal dari luar

Pengalaman Sering Demo

Jenazah mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di komplek pemakaman bupati, Selasa (16/9).

Inzet : Samsul Hadi

Sentil..  Delapan kepala SDN dimutasi  Seperti biasa, tak pernah menyentuh sekolah favorit  Kodim terapkan sanksi religi bagi anggota TNI nakal  Semoga anggota bisa kembali ke jalan yang benar  KPK syukuri putusan kasasi Luthfi  Asal jangan tebang pilih

 ke halaman 11

Sengketa Pilkada, Tatib Dewan Dapat Panggil KPUD DPRD Jatim, Bhirawa Maraknya sengketa Pilkada yang berujung pada Mahkamah Konstitusi (MK), agaknya menggugah anggota dewan untuk dapat memanggil KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Karenanya dalam tatib dewan yang dibahas saat ini memasukkan klausul tentang kewenangan dewan untuk memanggil KPUD Jatim untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pilgub di Jatim . Alasannya, karena didalamnya menyangkut penggunaan dana APBD. Anggota Pansus Tatib DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menegaskan sebenarnya pemanggilan KPUD oleh dewan sudah ada di dalam tatib

Banyuwangi, Bhirawa Mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi (59) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Selasa (16/9) dini hari. Selama tujuh tahun terakhir, hidup Samsul Hadi dihabiskan di lembaga pemasyarakatan setempat.

Bupati Banyuwangi periode 2000-2005 itu meninggal saat dirawat di paviliun ruang D RSUD Blambangan sekitar pukul 01.15 dini hari. Pria kela-

 ke halaman 11

648 Desa di Jatim Dilanda Kekeringan Kritis Kucurkan Rp 3 M, Gubernur Sudah Keluarkan SK

Pemprov, Bhirawa Sebanyak 648 desa dari 22 kabupaten/ kota di Jatim mengalami kekeringan kritis akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir. Untuk menangani bencana ini, Pemprov Jatim telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang diambilkan dari anggaran belanja tidak terduga.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim Sudharmawan menuturkan, berdasarkan analisa BMKG kemarau panjang di Jatim akan terjadi hingga akhir Oktober 2014.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Oleh-oleh Kontingen SMA Jatim dari Olimpiade Sains Nasional XIII

Bawa Pulang 33 Medali, Pecahkan Kebuntuan Raih Predikat Juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) sudah berulang kali digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI sejak 2002 lalu. Sayang, selama itu pula kontingen SMA yang mewakili Jatim selalu gagal membawa hasil yang diinginkan. Hingga pada kali ke-13 ini, Jatim akhirnya berhasil memecah kebuntuannya meraih predikat juara, meski baru di urutan kedua.

 ke halaman 11

M Fawait

Kota Surabaya dengan lampiran surat yang berisi permohonan lamaran pekerjaan.

“Sesuai ketentuan, pendaftar harus memiliki rekomendasi organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lainnya. Dari 86 orang, hanya 63 yang mendapat rekom,” katanya saat ditemui di Kantor Dewan Pendidikan Jatim Jalan Cipunegara Surabaya, Selasa (16/9).

Zainuddin menjelaskan, 63 nama yang lolos selanjutnya diseleksi kembali. Hasilnya, ada sembilan pendaftar yang diketahui belum melengkapi berkas

Jatuh di Lapas, Mantan Bupati Banyuwangi Meninggal Dunia

 ke halaman 11

SEBAGAI sosok muda dan aktif di organisasi, ternyata mampu mengantarkan Muhammad Fawait sebagai anggota legislator di DPRD Jatim periode 2014-2019.

Bahkan pria asli Jember, 8 Februari 1988 ini tercatat sebagai anggota DPRD Jatim termuda. Karenanya pria yang masih berusia 26 tahun ini memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Jatim. Apa yang dicita-citakan ini sekaligus menghapus paradigma jika anggota dewan usia muda h a n y a

Pasca banjir bandang dan tanah longsor di Pujon Malang beberapa waktu lalu membuat kemacetan arus lalu lintas utama Malang-Kediri. Dengan disetujuinya permohonan BPBD Kota Malang menjadi tipe A oleh Gubernur Jatim. Pemkot Malang lebih mudah menangani berbagai bencana di wilayah tersebut.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Raut sumringah terpancar dari wajah para kontingen Jatim pemenang OSN 2014 yang digelar di Mataram, NTB pada 1 - 7 September lalu. Selasa (16/9) kemarin, mereka diundang secara khusus oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk menerima apresiasi atas sumbangsihnya mengharumkan nama Jatim di level nasional.

Ada 33 siswa SMA yang hadir saat itu, sembilan di antara mereka merupakan peraih medali emas, sembilan

peraih medali perak dan 15 peraih medali perunggu.

Salah satu siswa yang hadir dalam kesempatan itu ialah Jason Hartanto asal SMAN 1 SIdoarjo. Siswa yang duduk di bangku kelas XII ini sukses menyabet emas OSN di bidang studi Kebumian. OSN tahun ini bukan pertama kalinya diikuti Jason. Tahun lalu dia juga mengikuti OSN di

 ke halaman 11

adit hananta utama / bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama 33 kontingen Jatim peraih medali emas, perak dan perunggu OSN XIII 2014 di Mataram, NTB.

SURABAYA

2

Rabu Wage 17 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

FPDIP Belum Kirimkan Nama, Pembahasan RAPBD 2015 Dipastikan Molor DPRD Jatim, Bhirawa Pembahasan RAPBD 2015 yang dipastikan akan dimulai awal Oktober 2015 ini dipastikan akan molor. Ini dikarenakan kompisisi Wakil Ketua DPRD Jatim dari FPDIP belum selesai.Bahkan kabarnya DPP PDIP belum mengirimkan surat siapa yang akan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. Apakah Kusnadi ( Sekretaris DPD PDIP Jatim) atau Suhandoyo yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini.

trie diana/bhirawa

Jalan Ambrol

Setelah dibangunnya proyek pembangunan box culvert di jalan Tandes Lor Surabaya kini kembali bermasalah karena jalan beton sepanjang 25 meter ambrol. Sehingga kondisi jalan tersebut cukup membahayakan bagi penggendara yang melintas,Selasa (16/9).

DPW PPP Jatim Gelar Rapimwil Tandingi Pertemuan SDA DPW PPP Jatim, Bhirawa Pertemuan mantan Ketum DPP PPP, Surya Dharma Ali dengan mengundang sejumlah DPC se-Jatim Minggu (14/9) di Malang dituding ilegal. Ini karena SDA sudah dipecat dalam rapat pleno DPP yang dipimpin oleh Sekjen DPP, Rumahormuzzi pada 9 September lalu di Jakarta. Apalagi mantan Menag ini berstatus tersangka oleh KPK. Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer menegaskan apa yang dilakukan SDA

sudah menyalahi AD/ART. Apalagi sampai mengumpulkan DPC se-Jatim tanpa sepengetahuan DPW PPP Jatim. Mengingat yang bersangkutan sudah dipecat lewat forum rapat pleno yang dihadiri pengurus harian yang berjumlah 41 orang dari total anggota 54 orang.

“Seharusnya pak SDA itu legowo ketika partai meminta dia mundur. Hal ini agar yang bersangkutan lebih berkosentrasi dengan kasusnya. Bukan sebaliknya, malah mengumpulkan para

PANGGUNG BIROKRASI

Hari Ini Lantik Pimpinan Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Unsur pimpinan DPRD Surabaya yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dewan akan dilantik dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Surabaya, Rabu (17/9).

Sekretaris DPRD (Sekwan) Surabaya, M. Afghani Wardhana, di Surabaya, Selasa, menuturkan, pelantikan unsur pimpinan dewan devinitif mengacu pada SK Gubernur No 171.436/588/011/2014 tentang peresmian pimpinan DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2014-2019 dan akan diulangsungkan dalam rapat paripurna istimewa.“Rencananya pelantikan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB,” katanya.

Terkait turunya SK dari Gubernur Jatim, lanjut dia, pihaknya menilai waktunya sangat cepat. Jika dihitung dengan hari, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya membutuhkan waktu satu atau dua hari untuk memproses surat yang dikirim Wali Kota Surabaya.“Untuk persiapan tadi kita baru saja melakukan gladih bersih. Nanti unsur pimpinan akan diambil sumpahnya oleh Ketua PN Surabaya,” katanya.

Calon ketua definitif DPRD Surabaya, Armuji mengatakan jika unsur pimpinan sudah definitif bisa dipastikan kinerja dewan dalam waktu dekat akan kembali Q gat normal seperti sedia kala.Q

DPC untuk mendukung Muktamar luar biasa. Apalagi hasilnya dalam rapat pleno jelas 35 anggota DPP mendukung pelengseran SDA,”tegasnya pria yang juga anggota DPRD Jatim, Selasa (16/9).

Disisi lain, dalam AD/ART khususnya pasal 10 disebutkan pimpinan partai dilarang untuk meninggalkan kewajibannya diantaranya rapat-rapat.

Kenyataannya SDA telah meninggalkan kewajibannya selama enam bulan, terhitung mulai Maret sampai Agustus 2014. Selain itu, sebagai Ketum,

dia harus mengedepankan kepentingan partai yang jelas berbasis islam.

Untuk itu, rencananya Sabtu (20/9) DPW PPP Jawa Timur berencana mengumpulkan 38 DPC PPP se Jatim untuk meluruskan dan melaksanakan perintah partai dibawah kepemimpinan Emron Pangkapi dan Sekjen Romahurrozi.

“Dalam forum ini akan kita luruskan dan mengingatkan kepada seluruh sturuktur terkait dengan pemecatan Q cty SDA,”tambahnya.Q

Anggota FPartai Golkar, Freddy Purnomo menegaskan jika di internal FPDIP tidak segera diselesaikan, maka dipastikan pembahasan RAPBD 2015 akan molor. Mengingat untuk pembahasannya dibutuhkan pimpinan DPRD Jatim yang definitive. Karena itu pihaknya meminta masalah tersebut segera diselesaikan agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat Jatim. ‘’Memang untuk penyelesaian masalah ini ada di internal FPDIP. Tapi paling tidak sebagai anggoa dewan, saya menghimbau agar masalah tersebut secepatnya diselesaikan agar kepentingan yang lebih luas khususnya program pembangunan di Jatim tidak terbengkalai,’’ungkap pria yang juga Ketua Pansus Tata Tetib DPRD Jatim ini, Senin (15/9).

Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKB Jatim, Badrut Tamam. Menurutnya meski permasalahan ini ada di internal partai, tapi apapun FPDIP segera memberikan kepastian siapa yang akan ditunjuk dan mewakili fraksi untuk duduk di Wakil Ketua DPRD Jatim. ‘’Kami berharap semua segera selesai, sehingga kita dapat berkosentrasi dengan kepentingan yang lebih luas. Karena apapun unsure pimpinan DPRD Jatim dibutuhkan untuk memutuskan baik soal RAPBD 2015 hingga pada Pansus Tatib

Koordinasikan dengan Polda Jatim

Kemenkumham Jatim Temukan Paspor Haji Palsu PDAM Tambah 800 Pelanggan Baru Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) Jawa Timur, temukan paspor haji yang diduga palsu milik Calon Jamaah Haji (CJH).

Untuk tindaklanjutnya, Kanwilkumham Jatim melakukan koordinasi dengan Polda Jatim terkait adanya dugaan paspor palsu tersebut.

Penemuan empat paspor haji yang diduga palsu ini, berawal pada saat petugas imigrasi melakukan screening pasport di Asrama Haji Sukolilo. Dari temuan ini, empat Calon Jamaah Haji yang mengaku telah mendaftar sejak tahun 2009 lalu, terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci dari kloter 22 embarkasi Surabaya pada Rabu (10/9) lalu.

“Atas temuan paspor haji yang diduga palsu ini, kami sudah berkordinasi dengan Polda Jatim untuk melakukan pengusutan terkait kasus ini,” terang Kepala (Kakanwilkumham) Jatim I Wayan K Dusak, Selasa (16/9).

Disinggung terkait adakah keterlibatan anggotanya dalam

pembuatan paspor yang diduga palsu ini, Dusak membantah keras adanya keterlibatan dari anggotanya. Menurutnya, temuan paspor yang diduga palsu itu, diketahuinya dari pihak imigrasi yang mengatakan bahwa terdapat empat paspor dari CJH yang diduga palsu.

“Kalau paspor aspal (asli atau palsu, red), bisa jadi itu kerjaan oknum. Tapi, ini kan paspor palsu. Jadi jelas yang membuatnya bukan orang yang kerja di imigrasi,” tegasnya.

Mengenai ciri-ciri paspor yang diduga palsu ini, Dusak menjelaskan, kejanggalan yang terlihat di paspor empat CJH tersebut di antaranya, dari data di bagian depan paspor ternyata jauh berubah jika dibandingkan dengan nama di halaman endorsement. Tak hanya itu, alamat beberapa CJH seperti tertuang di lembar depan paspor itu tidak ada.

Mengenai tindaklanjut temuan ini, tak hanya melakukan koordinasi dengan Polda Jatim.

Dusak mengaku, dirinya telah membentuk tim guna mengusut

paspor yang diduga palsu tersebut. Adapaun anggota dari tim ini adalah Ketua Kantor Imigrasi Surabaya dan Kabid Intel.

Terkait asal muasal paspor tersebut, Dusak menegaskan tak tahu paspor tersebut berasal darimana.

“Tim yang baru dibentuk ini, nantinya akan mencari tahu darimana asal paspor palsu itu. Bila hasilnya sudah jelas, nanti kami akan laporkan ke Kementerian Hukum dan Ham Pusat dan Polda Jatim,” tambahnya.

Ditanya terkait nama CJH dan tempat asal CJH yang paspornya diduga palsu ini, Kakanwil Kemenkumham Jatim ini enggan menjelaskan hal tersebut. Menurutnya, Ia saat ini fokus kepada pengusutan asal usul paspor milik empat orang CJH yang diduga palsu.

“Sabar dulu mas, tim kami sedang melakukan pengusutan atas temuan paspor ini. Selain itu, kami juga meminta bantuan Polda Jatim untuk turut dalam pengungkapan paspor yang diduga palsu Q bed.geh ini,” tandasnya.Q

BBWS Cisadane Belajar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Surabaya, Bhirawa Kiprah Perum Jasa Tirta (PJT) I dalam mengelola sumber daya air (SDA) kerap menjadi rujukan berbagai instansi lain. Jika sebelumnya Kementerian Keuangan berkunjung ke kantor PJT I, kini

dewan untuk segera dibentuk komisi dan alat kelengkapan dewan,’’papar politikus asal Madura ini.

Seperti diketahui, hingga detik ini DPP PDIP belum mengirimkan nama siapa yang akan ditunjuk untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. Padahal dari lima pimpinan DPRD Jatim, semua fraksi mulai PKB, Golkar, Gerindra dan Demokrat semuanya sudah menyerahkan nama.

Akibatnya paripurna yang digelar pada Sabtu lalu (13/9) dengan agenda penetapan pimpinan DPRD Jatim definitive ditunda, karena FPDIP belum mengirimkan nama.

Namun kabar yang santer beredar di DPRD Jatim atau sesuai surat DPP PDIP. Yang berhak duduk adalah Kusnadi.

Sementara itu, Suhandoyo mengaku dirinya legowo menyerahkan unsur pimpinan ke Kusnadi. Suhandoyo mengatakan dirinya dan Kusnadi sudah melakukan pertemuan dengan DPP PDIP dan DPD PDIP Jatim untuk menyelesaikan permasalahan internal di fraksi PDIP tersebut.

“Biarkan pak Kusnadi yang menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim dan saya cukup menjadi ketua Fraksi PDIP. Saya melihat Pak Kusnadi layak duduk di pimpinan DPRD Jatim. Dan PDIP ingin menempatkan orang sesuai dengan porsinya,”ungQ cty kap Handoyo.Q

giliran BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Ciliwung Cisadane yang datang untuk belajar menganai BJPSDA (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air).

Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum

BBWS Ciliwung Cisadane, Achmad Zubaidi menjelaskan, dalam kunjungan ke PJT I pihaknya sebenarnya ingin mengetahui bagaimana PJT I mengelola dana BJPSDA. “Dari proses pungutan BJPSDA kepada pe-

langgan dan dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk apa saja,” katanya.

Sesuai PP No 93/1999, tugas PJT I selain eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan juga mengelola air dan sumber-

sumber air. Selain itu, PJT juga sebagai pengelola daerah aliran sungai, antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan air serta sumber-sumber air, serta rehabilitasi prasarana Q hms pengairan.Q

Surabaya, Bhirawa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya mendapat tambahan sekitar 800 pelanggan baru dari tiga kompleks perumahan mewah.

Humas PDAM Surabaya M.Iqbal di Surabaya, Selasa, mengatakan tiga perumahan mewah itu di Surabaya Barat yakni Perumahan Bukit Indah, Perumahan Indah Lontar dan Perumahan Villa Valensia.

“Selama ini, perumahan tersebut menggunakan air bersih yang dikelola oleh pengembangnya yang berasal dari air bawah tanah,” katanya.

Namun, lanjut dia, seiring dengan adanya kebijakan pengaturan penggunaan air tanah dari Pemkot Surabaya, izin penggunaan air bawah di sana tak diperpanjang lagi.

“Maka sebagai gantinya, mereka tak lagi menggunakan air tanah namun beralih ke air PDAM,” katanya.

Ia menambahkan serah terima pelanggan baru tersebut dilakukan beberapa waktu lalu. Selain itu juga instalasi jaringan air yang sudah terpasang di perumahan tersebut kini dibawah pengelolaan PDAM. “PDAM ini hanya memasang alat pencatat meter air di setiap rumah di sana,” ujarnya.

Menurut dia, meski tarif yang dikenakan adalah untuk rumah mewah, namun tarif tersebut terbilang lebih murah dibandingkan ketika masih dalam pengelolaan pengembang perumahan.

Soal adanya ratusan perumahan mewah yang akan menjadi pelanggan PDAM akan terus bertambah, Iqbal tidak menolaknya. Sebab, dengan adanya perda dan perwali soal pengaturan penggunaan air bawah tanah, maka pengembang tak bisa semaunya menggunakan air bawah tanah.

Jika izin penggunaan air tanah tidak diperpanjang Pemkot Surabaya, maka mereka akan beralih menjadi pelanggan PDAM. “Kayak perumahan Citraland selama ini menggunakan air bawah tahan dan kebetulan izinnya belum habis. Ketika izinnya habis dan pemkot tak memperpanjang, maka warga perumahan akan pindah ke PDAM dalam memenuhi kebutuhan airnya,” katanya.

Sementara itu, PDAM terus mengenjot pertumbuhan pelanggan. Berbagai cara dilakukan seperti memberikan diskon bersamaan dengan moment tertentu, seperti Hari Jadi Kota Surabaya beberapa waktu lalu, dengan diskon pemasangan 50 persen bisa menggaet pelanggan sebanyak 8 ribu selama Q gat dua bulan.Q

Satpol PP Tertibkan Cucian Mobil Kartini dan Segel Heaven Discotique Setelah beberapa kali diperingatkan, akhirnya lokasi usaha cucian mobil Jl Kartini yang terkenal ramai dan beroperasi 24 jam itu dilibas Satpol-PP Surabaya. Tidak hanya itu, aparat gabungan ini juga melakukan penyegelan RHU Heaven Discotique Ruko Tidar, setelah sebelumnya menutup RHU Stadium RMI yang konon satu manajemen.

Seperti sebelumnya, operasi rutin yang dilakukan aparat Satpol-PP Kota Surabaya dengan di back up oleh Polrestabes Surabaya ini terus menggelar razia dengan agenda penyisiran PSK, Yustisi, dan RHU. Razia diawali dari tempat cuci mobil jl kartini, petugas mengamankan sejumlah perangkat mulai dari vacum cleaner, pipa saluran air, dan alat pompa sumur bor karena dianggap tempat usaha liar,sekaligus menggangugu area jalan.

“Pasal yang dikenakan Perda no 10 tahun 2000 tentang larangan berjualan di area jalan dan Perda 17 tahun 2003

tentang penataan PKL, serta pencurian air bawah tanah karena melakukan pengeboroan sedalam 20 meter dengan diameter 6 inci untuk keperluan usaha pencucian kendaraan,” ucap Joko Wiyono Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kota Surabaya.

Kemudian aparat bergerak ke kawasan eks lokalisasi Moroseneng Sememi, namun karena diduga bocor, sehingga petugas gagal memenukan sejumlah cafe, pub dan karaoke yang infonya masih membuka usahanya sebeluh aparat gabungan sampai di lokasi “Kami yakin sekali kalau

razia ini bocor mas, karena info dari tilik sandi yang kita luncurkan sebelumnya, menyampaikan laporan bahwa café-café ini masih buka, buktinya masih banyak sekali minuman jenis botol dan terkesan ditinggalkan konsumennya,” ucap salah satu staf bidang Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kota Surabaya.

Karena tidak bisa membawa hasil, aparat bergerak ke Heaven Discotique ruko Tidar yang sebelumya telah di BAP oleh tim RHU Satpol dan Disparta karena diketahui tak mengantongi ijin.

Ternyata benar, pemilik Heaven yang memang dikenal sebagai pengusaha bandel ini masih membuka usahanya, bahkan kondisi di Heaven Discotique sedang dipadati oleh muda mudi umur belasan tahun yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol berbabagai jenis, mulai dari

gat/bhirawa

Satpol PP saat menertibkan usaha cucian mobil liar di jalan Kartini, Senin (15/9) dini hari. oplosan hingga bermerk. diamankan petugas karena dilakukan pemeriksaan, Alhasil, muda mudi be- tidak bisa menunjukkan dan dimasukkan ke truck lasan tahun ini akhirnya identitas remi dirinya saat Satpol-pp dan dibawa ke

Mako Satpol jl Jagung Soeprapto untuk dilakukan pendataan.

Joko Wiyono Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kota Surabaya mengatakan jika penyegelan terpaksa dilakukan karena telah beberapa kali diperingatkan, namun pemilik RHU Heaven masih saja berani membuka usahanya meski belum mengantongi ijin sebagaimana mestinya.

“Terkait penyegelan, karena izinnya masih proses dalam proses atau belum turun, maka kami lakukan penyegelan sambil menunggu koordinasi dengan Disparta, hasil tangkapan yustisi 12 cewek dan 6 laki2,” tegas Joko.

Ditanya soal hasil sitaan minuman keras, Joko mengatakan jika pihaknya akan mengirimkan sejumlah sampelnya ke Balai POM untuk dilakukan penelitian jenis dan komposisi yang terkadung Q geh.gat dalam minuman.Q

SURABAYA

Rabu Wage 17 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Imunisasi Difteri Nasional Berhasil, Penderita di Jatim Menurun Pemprov, Bhirawa Pelaksanaan imunisasi DPT (Dyphtheria, Pertusis dan Tetanus) secara nasional sejak tahun 2011 membawa dampak positif. Di Jatim program ini berpengaruh besar terhadap penurunan jumlah penderita Difteri.

Dari data yang dihimpun di Dinkes Jatim menyebutkan jumlah penderita Difteri dari tahun-ketahun mengalami penurunan yaitu tahun 2012 sebanyak 965 orang, tahun 2013 sebanyak 643 orang dan tahun 2014 (Januari-Agustus, red) sebesar 330 orang.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengaku, diperdiksikan jumlah difteri tahun 2014 ini akan turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya penanganan dan antisipasi yang baik di lapangan membuat penuluran penyakit Difteri dapat ditekan.

Menurutnya, dengan mewajibkan anak-anak untuk imunisasi DPT dan remaja untuk imunisasi Td menjadikan sarana efektif bagi Dinkes mengurangi peyebaran Difteri. ‘’Kita ingin setiap anak yang berada di Jatim sudah terimunisasi DPT sehingga penularan Difteri tidak meluas dan bertambah,’’ ucapnya.

Mantan Bupati Ngawi ini menyatakan, dari beberapa pantauan di lapangan ada tiga korban Difteri yang dinyatakan meninggal yaitu dari kabupaten Sampang, Bojonegoro dan Jember. Tiga daerah ini yang rawan dalam penularan penyakit Difteri di Jatim. ‘’Saya berharap petugas survelensi dari tiga daerah ini untuk bekerja secara

maksimal untuk mencari penderita Difteri di Jatim,’’ tambahnya.

Lebih lanjut Harsono menyatakan, saat ini penyebaran penyakit Difteri di Jatim sudah mengalami penyempitan. Dulu tiga tahun berturut-turut (Tahun 2011, 2012, 2013, red) penyebaran penyakit DIfteri di Jatim mencapai 38 kabupaten/kota akan tetapi tahun ini penyebarannya menurun menjadi 35 kabupaten/kota. ‘’Untuk tiga kabupaten/kota ini adalah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan,’’ ucapnya.

Pria berkacamata ini berharap dengan adanya penyempitan daerah yang terserang Difteri dan penurunan jumlah Difteri membuat masyarakat untuk lebih proaktif untuk melakukan imunisasi sejak dini.

Jika dilihat dari hasil evaluasi pesertaan imunisasi di Jatim saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal.

‘Kita berharap tahun ini keikutsertaan imunisasi di Jatim mencapai 95 persen akantetapi saat ini (tahun 2013, red) masih tercapai 86 persen,’’ ucapnya.

Difteri merupakan salah satu penyakit yang sangat menular (contagious disease). Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae, yaitu kuman yang me-

Pemberian imunisasi DPT akan mencegah penularan penyakit Difteri.

dna/bhirawa

nginfeksi saluran pernafasan, terutama bagian tonsil, nasofaring (bagian antara hidung dan faring/tenggorokan) dan laring. Penularan difteri dapat melalui kontak hubungan dekat, melalui udara yang tercemar oleh karier atau penderita yang akan sembuh, juga melalui batuk dan bersin penderita.

Penderita difteri umumnya anak-anak, usia di bawah 15 tahun. Dilaporkan 10 % kasus difteri dapat berakibat fatal,

yaitu sampai menimbulkan kematian. Selama permulaan pertama dari abad ke-20, difteri merupakan penyebab umum dari kematian bayi dan anakanak muda.

Penyakit ini juga dijumpai pada daerah padat penduduk dengan tingkat sanitasi rendah.

Oleh karena itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, karena berperan dalam menunjang kesehatan kita. Lingkungan buruk merupakan sum-

ber dan penularan penyakit.

Sejak diperkenalkan vaksin DPT (Dyphtheria, Pertusis dan Tetanus), penyakit difteri mulai jarang dijumpai. Vaksin imunisasi difteri diberikan pada anak-anak untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak terserang penyakit tersebut. Anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin difteri akan lebih rentan terhadap penyakit yang menyerang saluran pernafasan ini.

Bakteri Corynebacterium diphtheriae penyebab difteri akan menginfeksi saluran nafas. Masa inkubasinya adalah 2-4 hari. Tanda pertama dari difteri adalah sakit tenggorokan, demam dan gejala yang menyerupai pilek biasa. Bakteri akan berkembang biak dalam tubuh dan melepaskan toksin (racun) yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dan membuat penderita menjadi Q dna sangat lemah dan sakit.Q

Hasil Tes Urin Polrestabes Surabaya

RAGAM INFO

Kasat Sabhara Bantah Anggotanya Mengonsumsi Narkoba Kemenag Tidak Akan Tutupi Kasus Paspor Haji

dre/bhirawa

Petugas Satpol PP beserta salah satu warga yang terdampak mendatangi lokasi bangunan yang tak ber-IMB.

Bangunan di Sutorejo Tak Ber-IMB Pemkot, Bhirawa Ternmyata masih banyak bangunan di kota Surabaya tidak memiliki Izin Mendirikan bangunan (IMB). Salah satunya seperti yang dikeluhkan warga Sutorejo ini kepada Bhirawa.

Sebuah bangunan 2 lantai yang berada di Jl. Sutorejo Prima Utara blok PS/33 Surabaya yang diduga tak mengantongi IMB. Akibatnya dalam proses pembangunannya telah mengakibatkan kerusakan dirumah yang berada di blok PS/32. ‘’Saya minta keadilan ke Pemkot, bagaimana bangunan tdk ada IMB kok bisa berdiri,’’ kata pemilik rumah blok PS/ 33, Yapto Willy.

Menurut Yapto Willy sebenarnya dirinya tidak mempersulit pembangunan rumah 2 lantai tersebut karena sudah menandatangi pernyataan bakal memperbaiki kerusakan akibat pembangunan rumah. ‘’Kerusakan di rumah saya mulai dari tembok retak hingga lantai keramik pecah tidak diperbaiki sama sekali. Hingga awal pembangunan sampai bangunan selesai tidak ada sama sekali niat baik untuk memperbaiki,’’ katanya dengan Q dre nada kesal.Q

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Hasil tes urine yang dilakukan secara mendadak oleh Polrestabes Surabaya, membuahkan hasil.

Sumber di Polrestabes menyebut ada dua oknum anggota yang diduga positif urinenya mengandung zat kelompok narkotikan.

Dua oknum petugas tersebut adalah anggota Unit Sabhara Polrestabes Surabaya yakni Brigadir AN dan anggota Reskrim Polsek Dukuh Pakis Aiptu E. Atas hasil test urine ini, Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Gatot Repli Handoko membantah keras tudingan terkait anggotanya positif menggunakan narkoba. Menurutnya, dari pemeriksaan sementara yang dilakukan Dokkes Polrestabes Surabaya, temuan yang didapat dari urine anggota ini, merupakan zat adiktif.

Sebab, anggota yang diduga mengkonsumsi narkoba ini, mengaku bahwa dirinya habis meminun obat batuk. “Setelah saya

kroscek, temuan dari Dokkes hanyalah zat adiktif yang terkandung dalam obat batuk. Sekali lagi bukan golongan psikotropika narkoba,” tegas Gatot saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (16/9).

Diketahui, zat adiktif biasanya digunakan dalam dunia medis.

Untuk obat batuk, zat adiktif yang terkandung didalamnya yakni Kodein. Yang mana, Kodein merupakan zat analgesik yang lemah, dengan kadar yang lemah sekitar seperdua belas kekuatan morfin. Dan Kodein sering digunakan sebagai analgesik pada obat batuk yang berperan sebagai antitusif (berperan sebagai suppressant) untuk meredakan batuk kering.

Saat ini, masih kata Gatot, anggota yang diduga mengkonsumsi narkoba, masih dalam pemeriksaan secara intensif.

Apabila terbukti secara sah, maka pihaknya tak segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap anggotanya.

Dijelaskan Gatot, adapun sanksi ringannya yakni memberikan penugasan seberatberatnya kepada anggota ini, sehingga dirinya tidak bersinggungan dengan narkoba.

Lanjutnya, sanksi beratnya yakni anggota ini akan di pidanakan. Belum lagi ada kode etik kepolisian yang harus dijalaninua. “Sementara ini kami ikuti perkembangan pemeriksaan dari Dokkes. Apabila terbukti, kami tak segan untuk memberi hukuman berat pada yang bersangkutan,” terang Gatot.

Menanggapi adanya anggota Polrestabes Surabaya yang diduga menggunakan narkoba, Kasi Propam Polrestabes Surabaya Kompol Suherman menambahkan, pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada yang bersangkutan. Namun, diakui mantan Kanit Reskrim Polsek Bubutan ini, dirinya masih menunggu hasil pemeriksaan intensif terQ bed hadap terduga ini.Q

Rusun Belum Siap, Pembongkaran Bangli KBS Ditunda Satpol PP Surabaya, Bhirawa Pembongkaran penghuni bangunan liar (Bangli) Jalan Setail dekat tembok kebun Binatang Surabaya yang dijadwalkan pada hari ini, Rabu (17/9) akhirnya ditunda.

Penundaan ini dikarenakan Pemkot masih belum menentukan rumah susun (Rusun) bagi warga yang tergusur.

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, pembongkaran Bangunan liar di Jalan Setail ditunda dulu. Karena bagaimanapun juga mereka para penghuni bangli adalah warga Surabaya. dan kedua, mereka juga manusia, pihaknya tetap memanusiakan yang artinya ini bentuk, cara, dan pola penertiban yang persuasive dan humanis.

“ Memang kami tunda dulu pembongkarannya, karena banyak warga Surabaya. kita masih mengupayakan ada dua solusi, pertama yaitu terkait berjualan rata-rata warga sudah sepakat kalau pakai sistem bongkar pasang.

Dan kedua, solusi tempat tinggalnya,” kata Irvan saat ditemui Bhirawa, Selasa (16/9) di ruang kerjanya.

Irvan memaparkan, kendala ini memang terkait tempat tinggalnya. Rencananya memang bagi warga yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal akan ditempatkan di Rusun. “ Ini sekarang masih kita urus Rusunnya dengan pak Camat Wonokromo. Dan masih koordinasi sama kepala DPTB sekaligu minta petunjuk sama pak Q geh Sekda juga,” tambahnya.Q

Surabaya, Bhirawa Kepala Kanwil Kemenag Jatim Mahfudh Shodar berjanji takkan menutupi dugaan kemungkinan keterlibatan oknum Kemenag dalam kasus manipulasi paspor haji untuk empat calon haji Kloter 22 yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci, 11 September 2014.

“Masalah itu, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penyidik (kepolisian) untuk menangani. Silakan, kami tidak akan menutupi kalau ada oknum (Kemenag) terlibat, bahkan kami siap membantu penanganan kasus itu,” katanya di Surabaya, Selasa (16/9).

Dalam kesempatan itu, seorang petugas Irjen Kemenag tampak turun ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya untuk melakukan penyelidikan terkait kasus yang juga menjadi perhatian Menteri Agama HM Lukman Hakim Saifuddin itu.

“Itu bukan kewenangan saya, tanya Humas (Kemenag),” kata petugas perempuan dari Irjen Kemenag yang enggan disebut namanya itu terlihat mengelak untuk memberikan keterangan kepada pers.

Informasi dari sumber lain menyebutkan petugas Imigrasi Surabaya yang bertugas di Asrama Haji Embarkasi Surabaya telah menggagalkan keberangkatan empat calon haji yang diduga menggunakan paspor milik orang lain (manipulasi paspor).

Keempat calhaj dimaksud adalah DSM dan HRS dari Asemrowo, Surabaya, serta NAM dan ANC dari Waru, Sidoarjo. Manipulasi mereka terbongkar saat petugas imigrasi melakukan “screening” paspor pada 10 September 2014 atau sehari menjelang keberangkatan.

Saat itulah, petugas menemukan adanya perbedaan nama di halaman bagian depan paspor dengan nama di bagian belakang lembar “endorsement”. Nama keempat calhaj itu tercetak pada lembar endorsement dan nama pemilik paspor asli ada pada bagian depan.

Keempat calhaj itu tercatat sebagai calhaj tapi bukan berangkat pada tahun ini, namun ada oknum yang memanfaatkan calhaj yang tertunda berangkat dengan berbagai sebab dengan mengalihkan kepada calhaj lain yang bersedia membayar puluhan juta.

Oleh karena itu, keempat calhaj yang diduga awam administrasi itu merupakan korban dari oknum yang memanipulasi paspor untuk keuntungan pribadi, namun aparat kepolisian masih menelusuri oknum dimaksud dari Q geh.ant Kemenag, Imigrasi, atau dari instansi lain.Q

Penderita Kanker Payudara Meningkat dan Semakin Muda Angka penderita kanker payudara yang ditangani di Rumah Sakit Onkologi Surabaya meningkat. Dari tahun 2010 ada 426 pasien, selanjutnya meningkat menjadi 469 di tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 bertambah lagi menjadi 529 pasien sedangkan di tahun 2013 meningkat menjadi 631 pasien.

Spesialis Radiologi RumH Sakit Onkologi Surabaya, dr Lies Mardiyana, Sp Rad (K) mengatakan hampir 90 persen wanita yang dirujuk ke RSOS tersebut sudah mengalami kanker stadium lanjut.

“Ada kasus remaja umur 17 tahun yang mengalami kanker payudara stadium akhir. Remaja ini tidak mengalami keluhan sama sekali,” ungkap dr Lies.

Ironisnya, yang merujuk remaja yang masih SMA itu adalah orang tuanya. Ibunya menemukan bercak darah di bra anaknya. Namun, ketika ditanya bercak darah apa, remaja tersebut tidak me-

ngetahuinya.

Bahkan, remaja ini menolak dirujuk ke rumah sakit karena merasa badannya sehat dan tidak bermasalah. “Tapi, setelah diradilog.

Ada kista di dalam darahnya dan sudah menyebar,” ungkap dr Lies.

Seakan tidak percaya bila kanker payudara tersebut tidak sakit, Lies yakin sebenarnya remaja tersebut takut untuk mengungkapkan hal itu kepada orang sekitar. Hal ini juga terjadi pada berumur 47 tahun yang baru memeriksakan benjolan payudara sebelah kiri yang mulai membesar.

“Kalau sakitnya sudah

parah, baru mereka ke rumah sakit. Kalau cuma sakit-sakit biasa, malahan menyepelehkan,” ungkapnya.

Ketua Litbang Kanker Indonesia DR.dr Noorwati Sutandyo, SpPD-KHOM mengatakan, prevalensi kanker payudara terus meningkat.

“Awalnya penderita kanker payudara lebih rendah dibanding kanker serviks (leher rahim). Namun tahun 2003, kanker payudara sudah menempati urutan pertama, yakni sebanyak 20,8 persen,” papar dokter kelahiran Surabaya ini.

Jumlah penderita kanker payudara mencapai 13 persen. Untuk penduduk Indonesia setidaknya ada 100 kasus per 100 ribu penduduk. Tiap tahun , menurut pakar bedah tumor tersebut, jumlah penderita semakin bertambah, dengan perkiraan terdapat 20 ribu kasus baru pertahun di Indonesia.

Ironisnya, sebagian besar

Seorang wanita sedang memeriksakan kesehatan kepada dokter. penderita di Indonesia, terlambat dalam melakukan deteksi dini.

Menurutnya fenomena ini terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia.

dna/bhirawa

Saat ini memang sudah ada perbaikan. Penemuan kasus kanker secara dini sudah

mencapai 50 persen. Padahal, beberapa dekade lalu, penemuan penyakit kanker dalam stadium lanjut sangat tinggi, mencapai 72 persen.

Dilanjutkannya, yang mengkhawatirkan, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penderita usia muda.

Hal ini dimungkinkan karena anak usia muda cenderung harapan hidupnya lebih buruk. Diketahui bahwa usia harapan hidup dalam waktu 5 tahun ( 5 year survival rate) penderita usia muda lebih kecil dibanding penderita usia tua, kecuali jika kanker payudara itu ditemukan dalam stadium dini.

Lebih lanjut, dr Noorwati, sosialisasi informasi mengenai kanker payudara di Indonesia masih sangat kurang. “Mirisnya lagi, perempuan Indonesia tidak mempunyai kebiasaan melakukan breast check-up,” Q dna tandasnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Juanda Blocking Just Minutes PERINGATAN hari jadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) ke-69 akan dipusatkan di Surabaya. Diantaranya akan menjadi arena unjuk kekuatan alutsista (alat utama sistem persenjataan), termasuk peralatan yang baru dibeli.

Unjuk kekuatan “mesin perang” sangatlah perlu untuk menimbulkan keyakinan rasa tenteram seluruh rakyat. Juga sebagai akuntabilitas publik tentang kinerja ke-militer-an pada masa damai. Bahwa TNI tak lena pada segala situasi dan kondisi.

Karena itu blocking time beberapa saat terhadap penerbangan sipil komersial, bisa saja dilakukan. Sangat wajar dan permisif. Adapun kerugian material (ke-ekonomi-an) mestilah dimengerti sebagai “harga” sebuah penghiburan psikologi publik. Rasa tenteram dan kebanggaan, memang harus ditebus dengan nilai yang memadai. Sehingga penutupan beberapa saat terhadap bandara Juanda, bisa tertebus dengan kepuasan masyarakat.

Bandara Juanda tidak akan ditutup total seharian penuh. Melainkan akan dilakukan manajemen navigasi udara untuk arus penumpang maupun kargo pada saat take-off maupun landing pesawat tempur. Begitu pula di udara, jalur penerbangan akan diatur. Hal yang sama juga sering dilakukan pada bandara Ngurah Rai di Bali ketika menerima beberapa tamu kepala negara sahabat. Toh bandara Juanda (meski sudah tergolong over-load) tidak se-sibuk Ngurah Rai. “Pengurbanan” tak seberapa untuk memperingati hari jadi TNI patut diberikan oleh masyarakat luas. Itu sekaligus sebagai apresiasi. Bahkan peran lebih aktif masyarakat telah menjadi amanat konstitusi. UUD pasal 30 ayat (1) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Amanat ini diulang pada ayat (3), yang menyatakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Peringatan hari jadi TNI ke-69 akan digelar pada tanggal 1 hingga 4 Oktober plus tanggal 7 Oktober 2014. Selain kawasan Juanda (Surabaya selatan), kawasan perairan selat Madura di utara Surabaya akan menjadi pusat kegiatan gebyar hari TNI. Sebenarnya pusat kegiatan berada di dermaga Armada Timur (Armatim) TNI-AL, Ujung, Tanjung Perak Surabaya. Ada parade dan manuver udara (240 unit) pesawat TNI AD, AL dan AU. Serta unjuk kehebatan berbagai tank (MTB Leopard dan MTB Marder) yang baru di-impor dari Rheinmetall, Jerman.

TNI memang wajib menunjukkan kemampuannya kepada khalayak. Hal itu berkaitan dengan tugas konstitusinya. UUD pasal 30 ayat (3) menyatakan, “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.” Pertahanan serta pemeliharaan keutuhan dan kedaulatan negara berada pada pundak TNI. Sedangkan peran masyarakat sebagai kekuatan pendukung (UUD pasal 30 ayat ke-2).

Personel TNI juga akan menunjukkan kompetensinya sebagai “the man behind the gun.” Harus diakui, menjadi pemuda bersenjata dan hafal doktrin keamanan negara itu, memiliki beban psikologis sangat berat. Tekanan psikologis yang telah rutin bisa menyebabkan kebekuan beberapa naluri penyeimbang. Misalnya kehilangan rasa humor, menurunnya keramahan, sampai terkikisnya naluri berkesenian, bahkan sering lupa berdoa.

Karena itu pada peringatan hari jadi TNI juga akan digelar ketrampilan berkesenian (dan berkebudayaan) oleh personel TNI. Sekaligus sebagai bukti bahwa TNI berasal dari rakyat dan tetap dekat dengan rakyat beserta segala keluhuran budayanya. Ini akan menjadi hiburan kolosal masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Bahkan diperkirakan beberapa tempat terbuka akan menjadi jujugan warga luar kota untuk mengikuti hari TNI. Beberapa tempat hiburan, diantaranya taman Bungkul, lapangan Kodam, taman Surya depan Balai Kota, pantai Kenjeran, serta sekitar lumpur Lapindo) akan menjadi titik simpul kumpulan masa. Hiburan spesial oleh TNI menimbulkan kebanggaan nasionalisme. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Posisi Penyeimbang Lebih Mulia DALAM sebuah politik yang etis, kekuasaan bukanlah tujuan utama. Dalam bernegara, setiap warga negara bisa memainkan perannya untuk memajukan bangsa tanpa harus memegang kekuasaan.

Dalam kaitan ini, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai DemokratSusilo Bambang Yudhoyono lewat youtube sangat bijaksana. Ia menegaskan partainya tidak tergiur iming-iming kekuasaan. Itulah sebabnya, tidak ada keinginan untuk masuk dalam pemerintahanJokowi-JK. SBY mengatakan Demokrat sudah memantapkan niat untuk menjadi penyeimbang di luar kekuasaan. Pernyataan ini terkait dengan adanya spekulasi tentang adanya desakan kepada SBY untuk menaikkan harga BBM dengan imbalan kadernya akan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Bagi SBY, mengemis kekuasaan sangat memalukan. Untuk urusan negara, urusan rakyat, tidak bisa dilakukan dengan cara layaknya “dagang sapi”.

Posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang mengesankan selalu berpendirian asal beda dengan penguasa. Seperti banyak kita lihat pada sepuluh tahun belakangan, mereka yang menyebut sebagai oposisi terus menyalahkan pemerintah, bahkan untuk kebijakan kerakyatan sekalipun.

Sikap jernih dalam menilai kebijakan pemerintah tidak akan menonjolkan nafsu berkuasa. Dengan cara ini, masyarakat mendapatkan pelajaran positif dri tokoh politik.

Cara-cara seperti ini akan mengutamakan kejernihan dalam menilai sebuah kebijakan pemerintah nantinya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Wage, 17 SEPTEMBER 2014

Potensi Dana Sosial Haji Gelombang pemberangkatan jama’ah haji tahun 2014 sudah dimulai. Sementara, cita-cita sebagian calon jama’ah haji untuk menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini terpaksa urung. Hal ini bukan karena ONH-nya masih kurang/belum lunas, tetapi karena sejak musim haji tahun lalu ada pengurangan kuota 20% oleh pemerintah Saudi Arabia dari kuota yang sudah ditetapkan, dampak dari lehabilitasi Masjidil Haram, sehingga ribuan calon jama’ah haji terpaksa harus antri lagi/masuk daftar tunggu untuk diberangkatkan tahun depan.

P

adahal, mungkin mereka sudah mencetak surat undangan tasyakuran, namun batal dibagikan. Kain ihram yang sudah dibeli beberapa bulan yang lalu terpaksa harus disimpan kembali dalam lemari.

Sanak saudara yang berencana akan ikut mengantarkan ke asrama haji pun harus diberi kabar, tentang tertundanya keberangkatan hajinya tahun ini. Padahal seluruh persyaratan syari’ah sesuai dengan petunjuk kitab Fiqih telah terpenuhi. Sambil merenungkah hikmah di balik ketertundaan itu, dalam hati, penulis bergumam: “Jadi, istitha’ah fardiyah (kemampuan individual) saja tidak cukup. Tapi, masih ada istitha’ah yang lain, termasuk istitha’ah makani (kemampuan daya tampung) di tempat pelaksanaan haji di Kota Mekkah”.

Inilah mungkin yang dinamakan fleksibilitas hukum fiqhiyah dalam ajaran Islam. Selain bersifat lokal, juga terbuka terhadap kemungkinan perubahan situasional. Ketentuan suatu amal ibadah dapat bertambah ataupun berkurang. Dapat bertambah, seperti halnya ketentuan istitha’ah (mampu) dalam kasus antrian ibadah haji. Dapat berkurang, seperti halnya rukhsah (keringanan) bagi pelaku ibadah yang karena suatu hal dapat mengesampingkan suatu ketentuan.

Misalnya, ketentuan berwudlu, salah satunya, menyebutkan harus membasuh tangan sampai ke siku, tetapi, bagi mereka yang sedang sakit luka misalnya, ketentuan itu dapat berkurang.

Lalu, bagaimana dengan halnya kasus haji seperti yang di alami para calon jama’ah haji yang tertunda keberangkatannya tahun ini? Persoalan utamanya adalah karena terlalu banyaknya orang Islam yang menunaikan ibadah haji. Kenyataan seperti ini tentu saja tidak pernah terjadi pada zaman Nabi sehingga Nabi pun tidak merumuskan ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan ibadah haji jika sewaktu-waktu diikuti oleh jama’ah yang melimpah. Saya tidak bisa membayangkan, ketentuan yang kira-kira akan difatwakan Nabi ketika Nabi tahu bahwa jama’ah haji yang datang melebihi kemampuan daya tampung tempat pelaksanaan ibadah itu.

Beberapa tahun terakhir ini, jumlah pendaftar haji memang terus meningkat. Ada banyak faktor yang bisa diduga menyebabkan jumlah itu terus meningkat. Pertama, tentu saja, karena kesadaran beragama masyarakat yang semakin meni-

M

membayat ONH, misalnya, seseorang bisa pergi haji lebih dari satu kali. Dengan niat kenyamanan beribadah, seseorang bisa memilih ONH-Plus dengan segala kemudahan yang melekat padanya. Berziarah ke tempat-tempat Oleh: bersejarah di Mekkah dan Madinah pun Dr. H. Darmadi, MM, kini menjadi ibadah M.Pd., M.Si. tahunan yang selalu ngkat. Kedua, karena dilaksanakan. Seakanibadah hai bukan hanya akan hal itu telah menjadi kewajiban mensyaratkan kesehatan fisik serta selama memiliki kekayaan. Padahal, pengetahuan yang memadai tentang seperti dijelaskan kitab-kitab fiqih, tata cara peribadahan tersebut, hukum wajib haji itu hanya berlaku tetapi juga mensyaratkan kemamsatu kali. Akan tetapi, mengapa puan pembiayaan, bisa diduga banyak sekali orang menunaikan bahwa peningkatan jumlah jama’ah ibadah haji lebih dari satu kali, hanya haji itu salah satu indikator mekarena alasan yang sifatnya sangat ningkatnya kesejahteraan ekonomi personal. Apa sebetulnya makna di masyarakat Muslim. Meskipun balik kewajiban yang hanya satu besarnya ONH terus meningkat, kali itu? Mengapa syari’at tidak mejumlah pendaftarnya pun terus wajibkan berkali-kali selama masih meningkat. Itulah sebabnya, dalam bisa ditempuh? ajaran Islam, ibadah haji termasuk Bila semuanya menyadari bahwa kategori ibadah maliyah. Artinya, kewajiban itu hanya satu kali, ibadah yang yang berdimensi malitidak bakal terjadi kasus kelompok yah, yaitu ibadah bergantung pada “waiting-list”. Mungkin, banyak di aspek ketersediaan harta kekayaan. antara jama’ah yang terjerat daftar Jadi, konsekuensi ketaatannya tunggu (waiting-list) adalah jama’ah adalah bahwa semakin banyak yang baru akan menunaikan ibadah penganut Islam yang kaya, semakin haji satu kali, jama’ah yang sebelummeningkat pula jumlah jama’ah nya belum pernah menginjakkan yang menunaikan ibadah haji. Sekakinya di tanah suci. Sebaliknya, jalan dengan dugaan itu, saya kira, mungkin banyak pula di antara ada hubungan positif yang signifikan jama’ah yang bisa berangkat tahun antara aspek-aspek: kesadaran ini adalah jama’ah yang sudah beragama, kekayaan yang dimiliki, berkali-kali pergi haji, jama’ah yang dan jumlah jama’ah haji. telah menunaikan kewajibannya Pertanyaannya sekarang adayang hanya diwajibkan satu kali. lah, jika dugaan-dugaan tersebut Jadi, hukum haji yang diwabenar, apakah hal itu otomatis akan jibkan hanya satu kali itu, dalam berimplikasi pada semakin meningkasus semakin membanjirnya katnya kualitas umat secara keselucalon jama’ah haji dari Indoneruhan? Sebab ada ketentuan dalam sia, mengandung hikmah untuk Islam yang mengatur akumulasi memberikan kesempatan kepada dan distribusi kekayaan. Kekayaan mereka yang belum pernah, sekaseseorang, dalam pandangan Islam, ligus ikut memperpendek daftar pada hakekatnya bukan merupakan tunggu, atau bahkan menghamiliknya pribadi, tetapi merupakan puskannya sama sekali (meski amanah yang sebagian kecilnya kemungkinannya sangat kecil). harus didistribusikan kepada orang Tidak perlu pergi berkali-kali lain yang berhak menerimanya. Denmeskipun memang mampu mengan kata lain, jika secara individual ebus ONH, berapapun harganya. kenyataan memperlihatkan suasana Adapun kekayaan yang ditarberagama yang semakin meningkat, getkan untuk membayar ONH daidealnya peningkatan itu harus diipat digunakan untuk menunaikan kuti oleh perbaikan iklim sosial yang kewajiban ibadah “maliyah” lainlebih baik. Kesadaran beragama nya. Sebab, masih banyak bentuk baru dikatakan sempurna bila telah ibadah sosial yang membutuhkan dilengkapi kesadaran sosial yang sektor materiil. Misalnya, ibadah seimbang. Sebab, agama merupakan mengangkat citra umat yang kesatuan utuh dua sisi yang saling lemah melalui usaha peningkamempengaruhi: sisi spiritual dan tan kualitas pendidikan mereka, sisi sosial. Bukankah tidak sah haji seperti melalui pemberian dana seseorang bila ia masih dililit hutang beasiswa atau semacam bantuan atau masih ada tetangganya yang modal bagi para pengusaha kecil menangis kelaparan? yang nasibnya di antara hidup Kesemarakan beragama yang dan mati. Bahkan, Islam mengadipresentasikan dalam bentuk jarkan kepada kita bahwa derajat ibadah-ibadah ritual formal saat orang-orang yang selalu peduli ini masih kurang (untuk tidak terhadap lingkungannya asalah mengatakan belum) mencerminkan sama derajatnya dengan orangsemakin bergairahnya umat dalam orang beriman. Al-Qur’an surat melaksanakan ibadah sosial. PerAl-Mujadalah ayat 11 memberikan baikan kualitas ibadah individual contoh tentang orang-orang yang belum diikuti oleh perbaikan kualitas peduli terhadap dunia ilmu, “Allah ibadah sosial. Hanya karena mampu

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Karena itu, bila haji merupakan salah satu ciri orang beriman, dan bila membangun sekolah dianggap sebagai ciri orang yang cinta ilmu pengetahuan, kedudukan orang yang menggunakan hartanya untuk haji akan sama dengan orang yang membelanjakan kekayaannya untuk kepentingan pendidikan.

Kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa menyediakan fasilitas untuk terlaksananya suatu kewajiban adalah wajib hukumnya. Ibarat membuat kain penutup aurat menjadi wajib hukumnya bila dimaksudkan untuk keperluan menunaikan kewajiban shalat yang memang harus menutup aurat. Dengan kata lain, wajib hukumnya membangun fasilitas pendidikan karena hal itu dimaksudkan untuk menunjang kegiatan menuntut ilmu pengetahuan yang memang diwajibkan oleh Islam.

Bahkan, jika tidak keliru, dalam Al-Qur’an isyarat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan jauh lebih baik daripada isyarat yang berkaitan dengan ibadah haji.

Lalu, bagaimana cita-cita memajukan pendidikan itu bisa terlaksana? Dalam kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji kedua, ketiga, dan seterusnya, penulis punya angan-angan. Kita bisa membuat kalkulasi yang cukup rasional.

Misalnya, dari sekitar 200.000-an orang jama’ah haji Indonesia pada tahun ini terdapat 50.000 orang diantaranya telah menunaikan kewajiban ibadah haji, jika besaran ONH pada tahun ini anggaplah 35 juta, akan terkumpul dana sebesar Rp.2.500.000.000.000. Subhanallah, besar sekali potensi dana ibadah sosial umat Islam ini.

Inilah barangkali di antara hikmah syari’at mengapa kewajiban haji itu hanya satu kali sehingga dari dana yang mungkin dapat terkumpul setiap tahun, umat akan memiliki sejumlah madrasah yang mewah, pesantren dan masjid yang representatif, rumah sakit yang memadai, serta sekolah-sekolah Islam dengan fasilitas belajar yang lengkap, dan ribuan orang anggota “waiting-list” tetap akan jadi pergi haji.

Dari sini, terbentanglah satu perenungan ijtihad bahwa, bila orangorang yang sudah lebih dari satu kali menunaikan ibadah haji mengeluarkan dana haji berikutnya untuk kepentingan kemajuan pendidikan Islam, mereka akan mendapat pahala yang sama dengan pahala bila mereka menggunakan dana itu untuk ongkos naik haji. Nah, menurut etika berijtihad, bila ijtihad itu salah, tetap mendapat satu pahala, yaitu pahala menggunakan akal pemikirannya untuk kepentingan Islam. Dan bila ijtihadnya itu ternyata benar, maka akan memperoleh dua pahala.

Pegawai Fungsional Guru pada Kantor Kemenag Kab. Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung.

Frekuensi Pendidikan Indonesia

endidik adalah tugas semua orang yang terdidik. Akan menjadi fatal jika orang yang harusnya dididik menjadi korban mereka yang telah terdidik (pemerintah yang tidak amanah).

Pendidikan merupakan hal yang sangat urgen bagi suatu bangsa jika ia ingin memiliki daya saing tinggi.

Ketika suatu bangasa menganaktirikan pendidikan, mungkin negaranya akan menjadi negara yang termiskin didunia. Karena ia tidak mampu mengolah dan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ia miliki dengan baik. Normalnya, jika semakin tinggi jumlah penduduk suatu bangsa, harusnya bangsa tersebut semakin makmur dan sejahtera. Karena pemerintah memaksimalkan dan berusaha memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan baik.

Sangat mengagumkan, Australia yang dulunya merupakan tempat pembuangan atau penampungan penjahat kulit putih dari Eropa, sekarang menjadi salah satu negara paling makmur di dunia dan menjadi kiblat pendidikan. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke Australia lebih besar ketimbang mereka yang ke Amerika (Komarudin Hidayat, Koran Sindo, 12/09). Tetapi yang mengenaskan adalah, dulunya rakyat Malaysia banyak yang belajar di Indonesia. Karena menganggap Indonesia merupakan negara yang

memiliki kualitas pendidikan yang baik pada zamannya. Tetapi dewasa ini semuanya berputar seratus delapan puluh derajat. Tidak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) yang belajar ataupun malah menjadi tenaga pengajar di negri singa putih tersebut. Dengan alasan pemerintah sana mampu memberikan gaji dan jaminan hidup yang lebih baik.

Oleh: Maratus Sholikaha

Waspada Tidak hanya di Malaysia, negaranegara di Eropa banyak menyediakan beasiswa bagi warga Indonesia yang berkualitas. Dengan jaminan bisa mengabdi di negara tersebut untuk beberapa tahun. Lalu siapa yang akan merubah Indonesia jika orang-orang yang memiliki skill itu mengabdi untuk kemajuan negri orang?

Harusnya Indonesia mampu mengambil pelajaran berharga dari kejadian BJ. Habibi. Orang yang berbakat seperti dia memilih mengembangkan skill nya (merakit pesawat terbang) di negri orang ketimbang tanah kelahirannya sendiri. Itu dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah kepada rakyatnya. Mereka (pemerintah) terlalu sibuk dengan catur perpolitikan yang semakin hari seperti kehilangan nahkoda.

eka kendarai.

BBM, kebutuhan pokok, dan uang SPP sekolah semakin hari semakin naik. Tetapi sayang, kesejahteraan rakyat jauh dibawahnya. Mereka yang berada di Timur untuk menuju sekolah harus berjalan kaki. Sedangkan mereka yang berdasi dan berjanjii untuk memaslahatkan rakyat sibuk dengan merek mobil yang akan mer-

Pendidikan yang Salah Arah Yang lebih lucu dari negeri ini adalah orang-orang yang ingin pintar (sekolah) selalu dibatasi. Harus melewati banyak tes untuk masuk sekolah maupun perguruan tinggi.

Tidak jarang mereka yang kurang mampu dalam hal finansial yang passion awalanyanya di fakultas kedokteran harus banting setir belajar di fakultas pendidikan. Dengan alasan gagal tes ujian ataupun karena segudang alasan yang lain.

Berbeda halnya orang yang pandai dan berkecukupan, hanya dengan membuka mulut saja kursi sudah ada digenggaman.

Bukankah seharusnya pendidikan diberikan kepada mereka yang perlu dididik? Jika semua orang yang dianggap kurang mampu (bodoh) tidak diberi kesempatan untuk belajar,

akan dikemanakan mereka? Padahal merekalah aset negara kita.

Banyak sekali beasiswa yang disiapkan pemerintah untuk anakanak yang pandai dan cerdas, tetapi tidak untuk mereka yang memiliki kekurangan (keterbatasan).

Semuanya terpaku pada nilai dan prestasi, membuat anak yang harusnya menadapatkan perhatian pendidikan lebih merasa dianaktirikan di tanah kelahirannya sendiri.

Dipembukaan undang-undang 1945 sebenarnya sudah sangat jelas, bahwasanya kecerdasan warga negara merupakan tanggung jawab negara. Selain itu, di dasar negara (pancasila) poin kelima haruslah kemabali kita cerna. Keadilan tidak hanya untuk mereka yang mampu dan bisa melakukan segalanya.

Tetapi keadilan adalah hak bagi semua rakyat Indonesia.

Pendidikan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan suatu negara. Negara akan dinilai memiliki daya saing jika pemerataan pendidikan dinegaranya baik. Dan perlu kita tahu, mendidik tidak hanya memusnahkan mereka yang buta huruf. Tetapi jauh dari itu, pemerintah harus mampu memanfaatkan dan mengoptimalisasikan orangorang yang telah terdidik nantinya untuk kemaslahatan bangsa.

Penulis Adalah Mahasiswi Jurusan Filsafat Agama UIN Sunan Ampel Surabaya dan Aktivis Laskar Ambisius

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage, 17 SEPTEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Waspada Penyakit Hewan Menular Masuk Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Penyakit hewan menular diwaspadai masuk ke wilayah Sidoarjo. Seperti antrax, mulut kuku dan penyakit menular lainnya. Pengawasan tak hanya mendekati Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada 5 Oktober tetapi dilakukan tiap hari.

Menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kab Sidoarjo, Drh Bambang Erali/bhirawa wanto MM, heBambang Erwanto wan yang masuk ke Sidoarjo harus ada surat keterangan kesehatan dari daerah asa.

Agar hewan yang masuk ke Sidoarjo benar-benar bebas penyakit.

Karena, menurutnya,penyakit hewan menular seperti Antrax dan mulut kuku, bisa mengakibatkan kematian bagi mereka yang konsumsi dagingnya. Karena itu harus diwaspadai peredaran hewan ketika masuk ke Sidoarjo. ‘’Bagi manusia, kalau tak terobati pasti mati, tapi kalau bisa dicegah sedini mungkin, masih bisa diatasi,’’ jelas Bambang.

Penyakit menular hewan seperti itu di Sidoarjo, menurut Bambang, Insya Allah tak sampai terjadi pada hewan yang diternakan masyarakatnya. Hewan yang dijual dari Sidoarjo sendiri, tak ada penyakit menular, ada surat dari mantri hewan setempat.

Selain penyakit menular, Bambang juga minta masyarakat agar tak sampai terlanjur membeli hewan yang kondisinya cacingan. Penyakit ini biasanya banyak diderita hewan ternak dari daerah Jatim bagian timur.Q ali

Korban Lapindo Tak Dilibatkan BPLS Sidoarjo, Bhirawa Kesempatan terakhir korban Lumpur Lapindo bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta sebelum jabatannya berakhir akhirnya kandas, karena warga korban lumpur tak diikutsertakan oleh Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. ‘’Setelah koordinasi ternyata kami tak diikutkan, saya nggak tahu kenapa.

Padahal kami merupakan korban yang menderita sudah sekian lama,’’ kata Djuwito, seorang warga yang rencananya ikut berangkat, ketika ditemui di titik 42 Desa Renokenongo Porong, Selasa, (16/9).

Jadwal keberangkatan warga korban Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jatim, menuju Jakarta sempat dua kali batal, rencana awal agenda pemberangkatan dijadwalkan pada Senin, (8/9) lalu.

Namun, karena ada kendala, akhirnya pemberangkatan itu diundur keesokan harinya, yakni Selasa (9/9).Sedangkan janji terbaru dijadwalkan berangkat Rabu (17/9) hari ini.

Djuwito dan seorang rekannya berencana mengadukan proses ganti rugi pembayaran yang lama terhenti. Seperti yang pernah dijanjikan, mereka menuntut Presiden Yudhoyono meneruskan pembayaran ganti rugi itu dengan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan seterusnya PT Minarak Lapindo Jaya yang akan membayar kepada negara.

Menurut Djuwito, Dewan Pengarah beserta pengacara warga korban lumpur, Mursyid mengatakan, merasa kasihan kepada warga korban lumpur karena apabila berangkat ke Jakarta akan menghabiskan uang banyak. ‘’Dewan pengarah kasihan kalau kami harus beli tiket lagi,’’ kata dia.Q hds

Eks Kepala Dispenda Sidoarjo Ajukan PK Pengadilan Tipikor, Bhirawa Mengikuti jejak mantan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Nunik Ariyani, mengajukan Peninjuan Kembali (PK). Terpidana empat tahun penjara ini, menuding MA melakukan kekeliruan hingga melipatgandakan pidananya.

Achmad Rifai SH selaku Kuasa Hukum Nunik mengatakan, kliennya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Ni Made Sudhani untuk meninjau putusan MA yang memvonis kliennya bersalah. Menurutnya, ada dalil terkait penyalahgunaan wewenang yang salah diartikan Hakim Agung saat menolak kasasinya.

Menurut Rifai, saat kasus ini mencuat, Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, belum berlaku. Dengan demikian, kewenangan soal administrasi tak sepenuhnya disalahgunakan kliennya. Terlebih, Nunik yang juga politisi Partai Demokrat ini, hanya menjalankan perintah Bupati yang menjabat saat itu. Disposisi Bupati untuk mencairkan dana Rp2,3 miliar dari Kasda. ‘’Jelas kan, ada penerapan UU yang tak sesuai. Kami inginkan peradilan yang benar-benar adil,’’ ujar Rifai di ruang sidang Candra, Selasa (16/9).

Adapun novum (bukti baru) yang diajukan dalam sidang, yakni salinan putusan MA yang menjelaskan poin penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Nunik pada 2005-2007 lalu. Melengkapi novum, dua saksi juga akan diajukan untuk memperkuat PK, yakni ahli di bidang tata administrasi negara dan ahli pidana.

Menanggapi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahid, menilai jika novum yang diajukan terpidana bukanlah temuan baru. Pasalnya di persidangan 2011 lalu di PN Surabaya, dalil itu diangap benar dan membuktikkan bentuk penyalahgunaan yang dilakukan Nunik.Q bed

5

Pemkab Sidoarjo Fasilitasi Hak-hak Anak Untuk mengoptimalkan hakhak anak, utamanya anakanak mulai menginjak usia remaja. Pemkab Sidoarjo telah mengundang sekitar 250 pelajar setingkat SMP dan SMA untuk mendapatkan pembekalan tentang sejauh mana hak-hak anak yang sudah tergabung dalam FAS (Forum Anak Sidoarjo).

Program pembekalan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/9) kemarin dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum yang diwakili Asiten Tata Pemerintahan dan Kesra Drs Ec Asrofi MM. Menurutnya, secara filosofis anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak Indonesia mempunyai hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Banyak fakta menunjukkan, hak-hak anak Indonesia banyak yang belum terpenuhi. ‘’Kasus-kasus penjualan anak, eksploitasi seksual dan ekonomi anak adalah contoh pelanggaran hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan,’’ katanya.

Selain itu, rendahnya akses anak-anak terhadap proses

Ratusan anak yang tergabung dalam FAS saat mengikuti pembekalan hak-hak anak di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. pengambilan keputusan juga menunjukkan hak partisipasi anak belum terpenuhi. Maka diperlukan forum anak sebagai wadah bagi partisipasi anak dalam menyalurkan partisipasinya. Seperti FAS yang ada di Kab Sidoarjo ini, yang akan dikembangkan sampai ketingkat kecamatan se Kab Sidoarjo.

Asrofi juga berharap, forum

ini memiliki fungsi sebagai wahana penyaluran minat, bakat sekaligus sebagai ajang bagi anak-anak untuk berkreasi dan berprestasi dengan menyenangkan. ‘’Tak terkecuali bagi mereka anak-anak dari kelompok marginal, yang karena berbagai situasi tertentu mereka memerlukan perlindungan khusus,’’ jelas Asrofi.

Sementara itu Kepala

BPMPKB Sidoarjo, Drs Ec M Ali Imron MM mengatakan, terbentuknya FAS kecamatan untuk mendukung terwujudnya kabupaten maupun kecamatan layak anak.

Forum anak kecamatan adalah wadah partisipasi pembangunan yang menjembatani kepentingan anak anak dan kepentingan orang dewasa.

Sehingga Pemkab Sidoarjo

MKP Rombak Posisi 126 Pejabat Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) kembali membuat gebrakan perombakan dengan memutasi 126 pejabat. Pelantikan pejabat dilakukan di Pendopo Graha Majatama, Selasa (16/9) kemarin. Mereka yang dimutasi terdiri atas tujuh eselon II, 42 eselon III, 76 eselon IV, serta satu orang eselon V. ‘’Jabatan yang kita sandang pada prinsipnya bukanlah hak melainkan kepercayaan untuk menciptakan produktivitas organisasi secara optimal. Kepercayaan yang diberikan harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya sebagai bentuk tanggung jawab atas jabatan yang diamanahkan,’’ ujar bupati dihadapan seluruh pejabat yang dimutasi.

Menurut MKP, mutasi yang digelar disesuaikan dengan visi misi Pemkab Mojokerto yakni terwujudnya Kab Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil, makmur dan bermartabat. ‘’Berangkat dari visi itulah maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan dituntut mampu mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada,’’ tambah MKP. Pejabat yang menduduki jabatan baru harus bisa melakukan perencanaan, sinkronisasi, pengkoordinasian serta pengawasan dan pengendalian seluruh program secara

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP (kanan) melantik Bambang Purwanto (berdiri) sebagai Kepala Inspektorat, Selasa (16/9) kemarin. terpadu pada jajaran satuan perangkat daerah dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. ‘’Pelaksanaan tugas yang baru sangat penting direalisasikan untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan yang terjadi dan sangat dimungkinkan memiliki dimensi lintas sektor, lintas fungsi dan bahkan lintas bidang sehingga memerlukan penyelesaian melalui pendekatan multi approach,’’ urai MKP lagi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pada Pejabat eselon II yang dimutasi, diantaranya, Agus Mohamad Anas Edi Santoso SH MM, jabatan lama Kepala Disnakertrans jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Tri Mulyanto, jabatan lama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

jabatan baru Kepala Disnakertrans. Bambang Purwanto SH MH jabatan lama, Kabag Hukum Setda Kab Mojokerto, jabatan baru Kepala Inspektorat. Sementara drh Chairunnisak MSi, jabatan lama, Kepala Dinas Peternakan jabatan baru Staf Ahli Bidang Pembangunan.

Drs Yo’ie Afrida Soesetyo Djati SH MSi, jabatan lama, Kepala Dinas PU Cipta Karya, jabatan baru, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Ludfi Ariyono AP SSos MSi, jabatan lama, Kabag Pemerintahan dipromosikan menjadi Kepala Dinas PU Cipta Karya. Yang mengejutkan terjadi pada Sunoto SH MM, dari jabatan lama sebagai Camat Mojoanyar, dipromosikan mencolok menjadi Kepala Dinas Peternakan.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

memfasilitasi terbentuknya forum anak kecamatan melalui kegiatan Temu Anak Sidoarjo tahun ini. ‘’Temu anak seperti ini, bertujuan untuk memberikan peluang dan ruang kepada anak dalam memperoleh hak-haknya, selanjutnya dapat digunakan sebagai bekal untuk berpartisipasi didalam pembangunan,’’ katanya.Q ach

Delapan Kepala SDN Dimutasi Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 12 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) se Kec Jabon di mutasi dan dipromosikan untuk menjabat sebagai Kepala SDN yang baru. Mereka yang terkena mutasi terdiri dari delapan Kasek kena mutasi dan empat dipromosikan untuk menjadi Kasek baru.

Usai melakukan serah terima Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Jabon, Drs Khoirul Machfud Msi mengatakan, mutasi dilakukan untuk penataan, karena dari 22 SDN yang ada di Kec Jabon beberapa diantaranya tak ada Kaseknya. ‘’Mutasi ini dilakukan untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong ditinggal pensiun oleh kepala sekolah yang lama,’’ katanya.

Selain itu mutasi juga dimaksudkan untuk penyegaran, sebab ada beberapa kepala sekolah yang sudah menjabat sudah terlalu lama, ada yang lebih dari tiga sampai empat tahun. Diharapkan dari mutasi ini, program apa yang sebelumnya baik di sekolah lama, bisa dibawa ke sekolah baru. ‘’Begitu juga di sekolah yang baru, bila ada yang baik agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan,’’ ujar Khoirul.

Khoirul menuturkan, mutasi juga dimaksudkan untuk pemerataan dalam bekerja bagi para kepala sekolah, dimana para kepala sekolah yang dulunya bertugas di daerah terpencil akan pindah tugas di daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan. ‘’Begitu juga sebaliknya, agar bisa sama-sama merasakan dan berbagi pengalaman,’’ jelasnya.

Dari delapan kepala sekolah lama yang di mutasi itu diantaranya, M Chozin Spd yang dulu menjabat sebagai Kepala SDN Keboguyang yang berada di utara Sungai Berantas, kini menjabat sebagai Kepala SDN Balongtani yang berada di selatan sungai. Begitu juga dengan Drs Kasmari, MSi yang dulu menjabat sebagai Kepala SDN Tambak Kalisogo II, kini dijabatan barunya sebagai Kepala SDN Keboguyang.

Sementara itu, enam Kepala SDN lainnya, Ma’ruf Spd Msi sebagai Kepala SDN Semambung, Suyono SE MPd Kepala SDN Jemirahan, Lasmiyati SPd MSi Kepala SDN Kupang, Tamsis SPd Kepala SDN Trompoasri I, Dwiyono SPd Kepala SDN Permisan dan Drs Misbaqussobir dimutasi sebagai Kepala SDN Panggreh II.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Para Kepala SDN yang dimutasi menandatangani berita acara serah terima jabatan kemarin.

Habsiyah Dinobatkan Duta Baca Gresik 2014 Setelah berhasil menyisihkan 36 peserta, Habsiyah Aini El Yafi, dinobatkan sebagai Duta Baca Gresik dalam acara grand final pemilihan duta baca dan lomba perpustkaan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digelar di Wahana Ekpresia Poesponegoro (WEP), Selasa (16/9). Atas keberhasilannya itu, Habsiyah berhak memboyong piala Bupati Gresik dan mendapat uang pembinaan senilai Rp3 juta.

Pemilihan duta baca 2014 yang diselenggarakan Kantor Arsip dan Perpustakaan Pemkab Gresik ini merupakan kegiatan yang kali pertama dilakukan. Kendati demikian, animo peserta dan sekolah cukup banyak. Untuk pemilihan duta baca jumlah diikuti 36 peserta.

Sementara lomba perpustakaan sekolah diikuti 9 sekolah. ‘’Untuk peserta lomba perpustakaan sekolah didominasi sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Sedangkan untuk pemilihan duta baca diputuskan masuk grand final sebanyak 5 peserta,’’ kata Choirul Huda, Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Pemkab Gresik.

Dijelaskan Choirul Huda, pemilihan duta baca diharapkan bisa menjadi ikon perpustakaan untuk menjadi daya tarik masyarakat meningkatkan minat baca. Saat ini katanya, koleksi buku di perpustakaan sudah mencapai 100 ribu lebih. Sehingga jumlah masyarakat atau siswa yang berkunjung ke perpustakaan daerah sudah menunjukkan peningkatan. ‘’Semoga dengan hadirnya duta baca mampu meningkatkan peminat baca dan membudayakan membaca,’’ harap Choirul Huda.

Sementara itu, duta baca Gresik tahun 2014 Habsiyah Aini El Yafi asal SMPN 1

Bungah usai menerima selempang duta baca tahun 2014 menjelaskan, langkah awal yang harus dilakukan yaitu memberikan pemahaman kepada siswa – siswi akan pentingnya membaca. ‘’Orang bisa pandai karena membaca, orang bisa sukses karena membaca dan orang bisa masuk surga juga karena membaca,’’ tutur Habsiyah.

Sementara, juara II pemilihan duta baca diraih Raihanah dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Selain mendapat tropy Bupati Gresik, Raihanah juga mendapat uang pembinaan sebesar Rp2 juta. Sedangkan Juara III diraih Made Dwi Adistha Pranaloka Warsa asal SMP Menganti. Made juga mendapat tropy Bupati Gresik juga dana pembinaan Rp1,5 juta. Untuk lomba perpustakaan sekolah, juara I diraih SMA NU 1 Gresik, juara II diraih MA Kanjeng Sepuh Sidayu dan juara III diraih SMAN 1 Manyar.

kerin ikanto/bhirawa

Para Duta Baca Gresik 2014 setelah menerima tropy dan uang pembinaan dari Bupati Gresik.

Bupati Gresik, Ir Sambari Halim Radianto MSi, berharap kepada para juara agar tugas yang mulia ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Tugas itu sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. ‘’Semoga dengan hadirnya Ikon Duta Baca,

mampu meningkatkan minat dan membudayakan membaca bagi masyarakat Gresik.

Dulu buku sulit didapat dan jarang membaca bisa menjadi bupati dan gubernur. Kini buku mudah didapat harus bisa menjadi lebih baik,’’ kata bupati.Q eri

JAWA TIMUR

6

Rabu Wage 17 SEPTEMBER 2014

PBNU Isyaratkan Dukung Pilkada Langsung

KILAS JATIM

567 CJH Terbagi Menjadi Dua Kloter

Bupati Bojonegoro dan PMII Blitar Juga Tolak Pilkada Tak Langsung

Probolinggo, Bhirawa Di tahun 2014 ini CJH kabupaten Probolinggo yang akan berangkat ke Tanah Suci sebanyak 567 orang dari semula 568 orang. Hal ini karena seorang CJH, Muhammad bin Nasuha dari Kecamatan Sumberasih jatuh sakit, sedangkan dari kota Probolinggo sebanyak 17 orang urung berangkat karena pada waktunya tidak dapat melunasi ongkos naik haji (ONH).

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo H Busthami, Senin (15/ 9). Tahun ini, Aisyah 91 tahun asal Kecamatan Sumberasih tercatat sebagai CJH tertua, sementara Intan Putri Nazila dari Gending dan Abd. Halim dari Bantaran tercatat sebagai CJH termuda, dengan usia 22 tahun.

Ke-567 CJH akan dibagi menjadi 2 kloter. Yaitu, kloter 46 berjumlah 123 orang terdiri dari 63 pria dan 60 wanita, yang akan berangkat 19 September.

Sementara kloter 47 berjumlah 444 jamaah terdiri dari 224 pria dan 220 wanita, yang akan berangkat 20 September mendatang. Berbeda dari keberangkatan sebelumnya, mulai tahun ini keberangkatan CJH menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya akan ditanggung Pemerintah Kabupaten Probolinggo berikut juga dengan kepulangannya.

Keberangkatan CJH ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hal itu dilakukan dengan pemberian obat-obatan senilai Rp 25 juta dan sebuah tas untuk tempat sandal dan air minum bagi seluruh CJH Kabupaten Probolinggo.Q wap

Tuban, Bhirawa Salah satu Rois Syuriah yang juga mantan Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU) Dr KH Hasyim Muzadi mengungkapkan kenapa PBNU dulu mengusulkan proses pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi pada anggota Dewan perwakilan rakyat (DPR) pada Munas di Cirebon 2012 dan semakin meruncingnya polemik perdebatan rencana undangundang (RUU) Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung ditengah masyarakat akhir-akhir ini.

“Saya mengusulkan hal tersebut (Pilkada tidak langsung –red.) 6 tahun lalu, tapi tidak ada parpol yang menggubris.

Niat saya untuk menyelamatkan ulama/umat dari suap,” kata Rois Syuriah PBNU saat dikonfirmasi Bhirawa Via Phonselnya (16/9).

Lebih lanjut, Kiai kelahiran Kabupaten Tuban Jawa Timur saat ini melihat perkembangan perpolitikan di gedung parlemen baik tingkat kota, kabupaten dan propinsi dan DPRD sepertinya sudah pesimis. “Sekarang ini, seiring perjalanan waktu, citra DPR/D anjlok, sehingga semua kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau wali kota seluruh Indonesia menolak, ternyata DPRD/ D lebih rendah kredibilitasnya dari rakyat. Kepala Daerah tidak mau jadi bulan-bulanan atau ‘ATM’-nya DPR/D, niat saya dulu tidak sama dengan

manuver para politisi sekarang, jadi sekarang saya lihat saja dulu,” terang Kiai Hasyim.

Di tempat terpisah, Bupati Tuban H. Fathul Huda saat dikonfirmasi Bhirawa juga mengungkapkan, pemilihan kepela daerah hak rakyat, bukan kekuasaan eltit partai. “Berita di Bhirawa kemarin PWNU mendukung Pilkada tidak langsung, itu beberapa hari yang lalu Syuriah NU mendukung Pilkada langsung, jadi tolong dikonfirmasi Ke Syuriah PBNU Kiai Hasyim atau Gus Ali PWNU Jatim,” kata Bupati Huda yang juga salah satu ketua tanfidz di PW NU Jatim dalam SMS-nya yang diterima Bhirawa.

Sementara itu, salah satu Rois Syuriah yang PBNU yang lain KH Masdar Farid Mas’udi, MA saat dikonfirmasi membenarkan bawah PBNU belum memberikan keputusan terkait RUU Pilkada yang saat

ini menjadi perdebatan hangat dikalangan elit politik tersebut. “Hingga saat ini PBNU belum memberikan keputusan apa-apa tekait RUU Pilkada itu (dipilih langsung atau DPRD),” katanya saat dihubungi via ponselnya kemarin (16/9).

Meski demikian, saat ditanya kemungkinan arah PBNU. Ulama jebolan IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta ini mengatakan, kemungkinan besar arah PBNU adalah mendukung pilkada langsung. “Kemungkinan mendukung pilkada langsung,’’ terang ulama kelahiran Purwokerto ini.

Suyoto Tak Setuju Pandangan partai politik atau fraksi pendukung pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terus mendapat perlawanan. Selain pengamat, dewan, maupun warga, para kepala daerah pun angkat bicara. Kepala daerah di wilayah Bojonegoro, menyatakan penolakan tegas rencana pilkada dipilih oleh anggota DPRD. Sikap tidak setuju disampaikan Bupati Bojonegoro, Suyoto. Dia mengaku tidak sepakat jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Suyoto menjelaskan terkait RUU pilkada oleh DPRD di-

Empat PNS Terjaring Razia

Sampang, Bhirawa Diduga tak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB), proyek tambal sulam di jalan raya Tlambah Kecamatan Karangpenang Sampang dihentikan warga.

Akibat protes warga ini terpaksa pekerjaan yang sedang berjalan dihentikan paksa hingga bahan material diganti.

Wafe Anas (28) salah satu warga setempat yang ikut menghentikan pekerjaan proyek tambal sulam yang diduga tidak sesuai RAB Selasa (16/9), mengatakan proyek jalan kabupaten di Kecamatan Karangpenang tersebut diduga sudah menyalahi aturan karena bahan materialnya seperti kerikil dan batunya tidak sesuai RAB. "Akibat pelaksanaan yang tak sesuai RAB tersebut, maka warga sepakat untuk menghentikan paksa proyek pekerjaan yang sedang berjalan hingga bahan materialnya diganti sesuai RAB, sebab jalan ini kondisinya rusak parah dan banyak menelan korban pengendara yang melintas, ketika proyek dikerjakan dengan abal-abal maka akan mudah rusak dan tak berlangsung lama,” tambahnya.Q lis

PMII Menolak Sementara itu pula, karena dianggap tidak mengakomodir demokrasi, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Blitar (PMII) menolak secara tegas Pilkada tidak langsung. Per-

nyataan ditegaskan juru bicara Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar, Mahathir Muhammad. Secara tegas pihaknya menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung atau dipilih oleh Dewan.

“Dengan adanya Undang-Undang pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung melalui anggota DPR merupakan bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia,” kata Mahathir Muhammad.

Lanjut Mahathir Muhammad, dengan adanya pilihan tidak langsung melalui DPR maka hak konstitusional rakyat akan terpasung, karena dalam sejarah demokrasi setiap warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup rakyat. “Demokrasi mengizinkan warga negara ikut berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpinnya,” ujarnya.

Selain itu menurutnya jika pemilihan kepala daerah tidak langsung nanti benar-benar diterapkan, berarti Bangsa Indonesia kembali kemasa orde baru, dan PMII Blitar akan terus menyuarakan penolakan Undang-Undang Pilkada ini karena dengan adanya Undang-Undang ini bisa dimanfaatkan kalangan tertentu dalam pelaksanaan Pilkada.Q hud,bas,htn

Pasca Penertiban PKL, Saluran Air Dibersihkan

Lamongan, Bhirawa Empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran pada jam kerja Selasa (16/9) terjaring razia yang digelar Satpol PP Lamongan. Para PNS yang masih lengkap menggunakan seragam itu, terjaring di sejumlah tempat.

Berbagai alasan muncul dari para PNS yang tertangkap, mulai dari alasan mengantar surat sampai sedang melakukan tugas luar kantor. Namun sayangnya para PNS yang ketangkap ini tidak dibekali surat tugas atau surat izin berpergian.

Kabid Operasi dan Pengamanan Satpol PP Alfian Helmy mengatakan, PNS yang diketahui lebih dari satu kali akan terancam sanksi berat, sementara dua PNS yang melarikan diri akan secepatnya dilakukan pemanggilan lantaran petugas sudah mengantongi identitas PNS tersebut. ‘’Untuk ke depan langkah serupa akan terus dilakukan, sehingga para abdi negara bisa mengemban tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab,’’ tegas Helmy.Q mb1

Proyek Tambal Sulam Dihentikan Warga

anggap menyalahi Demokrasi, karena jika kepala daerah di pilih oleh rakyat, maka akan terjadi kontrol yang lengkap dari rakyat bersama Legislatif.

“Akan tetapi jika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD maka, rakyat akan menganggap antara legislatif dan Kepala daerah terjadi sesuatu hal yang diopinikan oleh rakyat sendiri, maka dengan dipilih langsung oleh rakyat demokrasi akan lebih hidup,” katan Suyoto, Selasa (16/9) usai pelantikan empat pimpinan dewan setempat.

Bupati yang diusung dari PAN mengaku, tidak menampik kalau pilihan kepala daerah oleh DPRD sama saja perwakilan dari rakyat. Namun, pada hakikatnya masyarakat pun ingin secara utuh memilih pemimpin secara langsung tanpa keterwakilan. “Keterlibatan rakyat menentukan pimpinan atau kepala daerah dalam proses demokrasi sangat menentukan perubahan.

Oleh karena itu, saya tetap mendukung pilkada langsung dan menolak pilkada yang dipilih DPRD,” ucapnya.

suprayitno/bhirawa

BPMP Lamongan membuka lapak pelayanan perizinan di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah.

Layanan Perizinan SIUP TDP dan IMB ke Pedesaan Lamongan, Bhirawa Jemput bola door to door tidak hanya dilakukan gadis sales produk. Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Lamongan juga bergaya bak salesnya pemerintah daerah dengan melakukan jemput bola pelayanan perizinan hingga pelosok desa.

Seperti yang kemarin BPMP lakukan di Desa Mungli Kecamatan Kalitengah. Membuka lapak sederhana yang dilengkapi dengan komputer jinjing dan printer, staf BPMP memberikan pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (SIUP TDP) serta Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ini adalah bagian dari inovasi kami untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga bagi warga Lamongan yang membutuhkan pelayanan perijinan SIUP TDP dan IMB tidak perlu jauh-jauh ke Kota Lamongan. Jika persyaratannya lengkap semua, perijinan langsung jadi di tempat, “ kata Kepala BPMP Chairil Anwar.

Menurut dia, kemudahan pelayanan perijin-

an menjadi prioritas SKPDnya. Karena akan berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat Lamongan. Saat di Mungli, tercatat sebanyak 5 permohonan perijinan SIUP dan 5 permohonan perijinan TDP diajukan warga setempat. Sementara itu juga ada sebanyak 10 warga yang mengajukan permohonan perijinan IMB. Sepanjang tahun 2013 lalu, tercatat sebanyak 553 perijinan IMB yang diterbitkan. Selanjutnya untuk SIUP baru sebanyak 628 ijin dan TDP baru ada 627 ijin. Sedangkan sampai dengan akhir Juli tahun 2014, tercatat sudah ada 355 IMB yang diterbitkan. Bersama itu, sebanyak 378 ijin SIUP baru dan sebanyak 395 ijin TDP baru telah diterbitkan.

Di Lamongan, pembuatan SIUP dan TDP digratiskan. Sehingga tahun lalu, prosentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 97,27 persen. Yakni UMK tercatat sebanyak 48.795 unit dan jumlah UMKM sebanyak 50.112 unit.Q yit

Jember, Bhirawa Paska penertiban PKL di tiga titik sekitar Pasar Tanjung pakan lalu, Pemkab Jember mulai membersihkan saluran air dan melaksanakan rekayasa arus lalu lintas di sekitar pasar Tanjung Jember, Selasa (16/9).

Kepala Bidang Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Jember Joko Soelistyo mengatakan pembersihan saluran air di sekitar lokasi Pasar Tanjung ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas perekonomiannya di pasar Tanjung.

"Hampir setiap musim penghujan, saluran air di sekitar pasar tanjung meluap, dan terkadang menggenangi kawasan pasar dan warga sekitarnya. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang memenuhi saluran air, sehingga menghambat jalannya air dalam saluran air di pasar tanjung itu," ujar Joko.

Menurut Joko, selama ini, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang kesulitan membersihkan saluran air di sekitar pasar Tanjung, karena banyaknya PKL yang menempati trotoar dan jalan di atas saluran air itu.

“Sekarang sudah bisa dibuka beton penutup saluran airnya. Sehingga, ada petugas yang bisa masuk ke saluran air dan membersihkan sampahnya, Pembersihan saluran air di sekitar pasar tanjung ini juga merupakan jawaban atas permintaan warga sekitar pasar Tanjung, yang mengaku selalu terkena dampak meluapnya air dari saluran air itu, saat musim penghujan," katanya pula.

Dalam kesempatan itu, Joko berharap warga sekitar pasar, serta pedagang pasar Tanjung ikut serta menjaga kebersihan, khususnya kebersihan saluran air. PKL yang telah direlokasi ke tempat yang baru, memulihkan kembali fungsi trotoar dan badan jalan diatas saluran air. Sehingga, tidak ada lagi sisa dagangan PKL yang masuk ke dalam saluran air. Selain itu, warga masyarakat dan pedagang secara swadaya menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran air itu.

Rekayasa Lalin Sementara, Dinas Perhubungan Pemkab Jember melakukan uji coba rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan pasar Tanjung, setelah pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Yakni Jalan Samanhudi, Jalan Dr.Wahidin dan Jalan Untung Suropati.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas (Lalin) Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono mengatakan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Pasar tanjung ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk menjangkau pasar Tanjung.

Selain itu, rekayasa arus lalu lintas ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Trunjoyo yang merupakan akses utama Jalur menuju pasar dan Jalur menuju luar kota Jember. “Kita mengupayakan masyarakat yang berasal dari kawasan barat kota Jember bisa langsung masuk ke kawasan pasar Tanjung maupun Pertokoan di Johar Plaza, tanpa harus memutari kota Jember terlebih dahulu,” ujar Gatot.Q efi

80 Pendidik Sulsel Menimba Ilmu ke Jatim Sebanyak 80 peserta kunjungan belajar (study visit) yang terdiri dari guru, kepala, sekolah, pengawas, dan stakeholder pendidikan yang terpilih dari Kabupaten Wajo, Maros dan Bantaeng menimba ilmu ke Blitar dan Sidoarjo Jawa Timur. Selain itu rombongan juga diikuti Kepala Dinas Pendikan Maros, Kabid Mapenda Kemenag Bantaeng, dan beberapa pejabat lainnya.

Studi visit dimulai di beberapa sekolah mitra USAID PRIORITAS di Blitar yaitu di SDN Kalipang 1, SDN Kebonduren 1, MTsN Jambewangi, dan SMPN 1 Sanankulon. Kemuadian rombongan melanjutkan kunjungan ke Sidoarjo. Di kabupaten ini rombongan mengunjungi SD Hangtuah X, SDN Sedatigede 2, MTs Nurul Huda dan SMPN 5 Sidoarjo.

“Tujuan study visit memperlihatkan para peserta kegiatan praktik yang baik pembelajaran aktif dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD/MI dan SMP/MTs. Para peserta diajak untuk merumuskan kunci-kunci keberhasilah yang di capai seko-

lah yang mereka kunjungi agar bisa diterapkan di Sulawesi Selatan. Untuk itu, mereka dibekali dengan instrumen-instrumen pengamatan,” ungkap Penanggungjawab Program sekaligus Dosen Universitas Negeri Makassar-Nensilianti, Selasa (16/9).

Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulsel-Jamaruddin menambahkan peserta banyak mempelajari tentang bagaimana proses pembelajaran, perubahan pada gaya mengajar guru, dan penataan ruang kelas.

“Manajemen sekolah, peserta diminta menggali tentang bagaimana cara mengelola sekolah terutama dana sekolah, bagaima-

na kepala sekolah melakukan pendampingan pembelajaran dan apa yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan sumber dana untuk membiayai sekolahnya,” ujarnya.

Para peserta yang mengikuti study visit banyak merasakan manfaat yang luar biasa setelah mereka mengamati sekolahsekolah di Blitar dan Sidoarjo.

Menurut mereka, semua sekolah yang dikunjungi rata-rata telah menerapkan kurikulum 2013.

Salahsatunya di SDN Kalipang 1Blitar, bahkan, sudah menerapkan kurikulum 2013 jauh sebelum sekolah-sekolah lain.

Namun, yang menarik bagi Bani, salahsatu peserta study visit yang merupakan Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Makassar adalah peran serta kepala sekolah dalam menjaga kesehatan anak-anak. Dimana Kepala Sekolah SDN Kalipang I menjalin kerja sama dengan Puskesmas setempat untuk meneliti dan memonitoring makanan yang dijual di kantin sekolah. Sedang-

kan sekolah tidak memperbolehkan anak-anak membeli makanan di luar kantin sekolah dengan demikian, anak-anak terhindar dari makanan yang membahayakan kesehatannya.

Sementara itu di MTsN Jambewangi secara mandiri mereka berhasil membangun masjid, pagar, paving, toilet dan lain-lain tanpa menggunakan dana BOS yang sering jadi sumber utama pemasukan sekolah. Pihaknya menggunakan dana dari masyarakat yang diserahkan secara sukarela. Menurut Kepala Sekolah SMPN I Wajo- Aco Karumpa, Kekuatan peran serta masyarakat disini untuk membangun sekolah luar biasa.

“Strategi kepala sekolah dengan menetapkan pengurus komite, bukan hanya berdasarkan unsure jabatan, tapi juga perwilayah, berhasil menggerakkan masyarakat dari sekitar sekolah untuk merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap sekolah,” ujarnya.

Kepala Bidang Kurikulum Ma-

Peserta kunjungan dari makassar berdialog dengan guru dan komite sekolah di SMPN 1 Sanan Kulon Blitar. ros, Anshar Salam yang ikut dalam rombongan study visit turut memberikan apresiasi besar terhadap konsep kepemimpinan kolektif yang diterapkan di SD Kebonduren 1. Untuk memberi rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap sekolah, ke-

pala sekolah menerapkan prinsip bahwa semua guru adalah kepala sekolah.

“Hal ini agak sulit diterapkan di Makassar, tapi praktik terbaik ini akan kita coba sebagai pengalaman terbaik nantinya di Makassar,” pungkasnya.Q riq

JAWA TIMUR

Rabu Wage 17 SEPTEMBER 2014

7

Jadi Isu Nasional, Penundaan Eksekusi dr Bambang Madiun, Bhirawa Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah mengirim salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas nama terpidana dr.Bambang Suprapto, SP.BM.Surg, ke Kejaksaan Negeri Madiun, sebagai dasar pihak kejaksaan untuk mengeksekusi terpidana.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Supeno, selain ke kejaksaan, salinan putusan juga diberikan kepada dr. Bambang selaku terpidana.

"Salinan putusan kasasi sudah kita kirim ke masing-masing pihak. Untuk kejaksaan dikirim tanggal 8 September dan untuk dr. Bambang tanggal 9 September," terang Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Supeno, kepada wartawan, Selasa (16/9).

Menurutnya lagi, atas turunnya kasasi dari Mahkamah Agung, dr.Bambang mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Penin-

jauan Kembali (PK). "Dia (dr.Bambang) mengajukan upaya hukum berupa PK. Secara resmi, pengajuan PK yang bersangkutan sudah disampaikan tanggal 15 September kemarin ke pengadilan," pungkas Supeno.

Terpisah, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Madiun, Suwarsono, mengatakan, meski kejaksaan sudah menerima salinan putusan kasasi dari pengadilan, pihaknya tidak berani buru-buru untuk melaksanakan isi putusan itu (mengeksekusi dr.Bambang). Alasannya, kasus ini sudah menjadi isu

nasional berkaitan dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diketok lebih dulu daripada putusan Mahkamah Agung.

"Ini atensi dan sudah menjadi isu nasional. Petunjuk dari 'atas' (Kejaksaan Agung), kita diperintahkan untuk menunggu hasil PK yang dia ajukan. Entah nanti putusan PK hasilnya seperti apa.

Kalau putusan PK menguatkan putusan kasasi, ya kita eksekusi," terang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Madiun, Suwarsono, kepada wartawan, Selasa (16/9).

Perkara yang menyeret dr.Bambang selaku dokter ahli bedah ke pengadilan, bermula saat ia membedah pasien bernama, Johanes Tri Handoko, pada 25 Oktober 2007 lalu. Namun usai dibedah, Handoko yang diagnosa diduga menderita kanker usus, kondisinya tidak membaik kare-

na ada benang yang tertinggal di dalam. Kemudian oleh keluarganya dilarikan ke sebuah rumah sakit di Surabaya dan kembali dilakukan pembedahan di rumah sakit tersebut pada tanggal 4 Nopember 2007.

Namun takdir berkata lain.

Setelah menjalani pembendahan dan perawatan di Surabaya, Handoko meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2008. Atas meninggalnya Handoko, pihak keluarga tidak terima dan melaporkan dr.Bambang ke polisi.

Oleh polisi, dr.Bambang dijerat pasal 76 dan 79 huruf c UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedoteran. Namun dalam sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 6 Oktober 2013, hakim menjatuhkan putusan Onslag Van Recht Vervolging (ada perbuatan namun bukan

merupakan tindak pidana) atau vonis lepas terhadap dr.Bambang.

Padahal dalam sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dr.Bambang dengan pidana denda sebesar Rp100 juta.

Tak terima atas putusan hakim tingkat pertama, kemudian JPU M.Safir dan Suhardono, mengajukan kasasi. Tak disangka, dalam putusan kasasi, majelis hakim agung yang diketuai Artidjo Alkostar dengan dua anggota masing-masing Surya Jaya dan Andi Samsan Nganro, secara bulat tanpa ada dissenting opinion (pendapat berbeda), menjatuhkan vonis terhadap dr.Bambang selama 1 tahun 6 bulan.

Namun kejaksaan ragu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung guna mengeksekusi dr.Bambang. Karena sebelum kasus ini mencuat, pada 19 Juli

Anggota BPD Dua Desa Gagal Dilantik

KILAS JATIM

Rp 1,9 Miliar untuk Mobil Tamu VIP Malang, Bhirawa Sering mendapat tamu Very Importent Personal (VIP), di Kota Malang, akhirnya Pemkot memutuskan untuk membeli sendiri mobil tamu VIP. Selama ini setiap ada tamu VIP setingkat menteri atau pejabat negara lainnya, pemkot selalu menyewa.

Karena itu, Walikota Malang Mohammad Anton, menyetujui pengadaan mobil VIP, yang nilainya mencapai Rp 1,9 miliar. Ini kata Anton, jauh lebih murah dibandingkan harus menyewa ke rental mobil. "Mobdin tamu VIP ini sangat penting karena Pemkot Malang sering mendapat tamu penting dari pemerintah pusat. Masak Kota Malang yang sebesar ini setiap ada tamu harunya menyewa.

Kami tentunya malu, sementara Kabupaten Malang saja punya mobil tamu VIP," ujar Wali Kota Malang, Mohammad Anton Selasa (16/9) kemarin.

Pihaknya menambahkan, selama ini Pemkot Malang menyewa, kalau uang sewa itu dikumpulkan selama lima tahun, sudah cukup untuk membeli mobdin sendiri. Sehingga sewaktu-waktu ada tamu tidak kerepotan lagi. Selain membeli Mobdin tamu VIP, Pemkot Malang rencananya juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobdin bagi Wali Kota. Q mut

DPRD Kebut Pembahasan Tatib dan Kode Etik Tulungagung, Bhirawa Anggota DPRD Tulungagung saat ini sedang membahas aturan Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik keanggotaan dewan setempat. Pembahasan ini direncanakan sudah selesai dalam waktu sepekan.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang baru ditetapkan dalam rapat paripurna, Sabtu (13/9) lalu, Adib Makarim SAg MH, mengungkapkan pembahasan aturan Tatib dan Kode Etik DPRD Tulungagung dilakukan oleh 20 anggota panitia khusus (Pansus). “Kemarin sudah menggelar rapat pertama. Harapannya dalam seminggu dibahas sudah kelar,” ujarnya pada Bhirawa, Selasa (16/9).

Penyelesaian Tatib dan Kode Etik yang ditargetkan relatif cepat tersebut, menurut dia, karena untuk segera melengkapi alat kelengkapan dewan. “Begitu selesai kami bisa membentuk alat kelengkapan dewan lainnya. Seperti komisi-komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan lainnya,” paparnya.

Rencananya dalam pembahasan Tatib dan Kode Etik DPRD Tulungagung, para anggota Pansus bakal pula berkonsultas ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Hal ini terkait dengan pelaksanaan Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang belum ada turunannya yakni Peraturan Pemerntah (PP).Q wed “Masalah PP yang belum terbit itu yang kami konsultasikan nanti. Ini terkait dengan dasar hukum. Kami sekarang dalam membahas Tatib dan Kode Etik DPRD Tulungagung masih menggunakan PP No.16/2010,” jelasnya.Q wed

Kades Junrejo Komplain Perencanaan Proyek Bina Marga Batu, Bhirawa Kades Junrejo, Andi Faisal, mengeluhkan kualitas bangunan proyek-proyek Dinas Pengairan dan Bina Marga di desanya. Pasalnya, proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan usulan saat Musrenbang tahun lalu.

"Saya sudah komplain ke Dinas terkait perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan, seperti sudetan pembuangan air di jalan Wilis maupun perlimaan," ungkap Andi kepada Bhirawa, Selasa (16/9).

Dikatakan, sudetan di jalan Wilis harusnya langsung dibuang ke sungai dengan memotong jalan raya Junrejo, te tapi kenyataannya malah hanya dipedot di jalan Wilis. Akibatnya air dari jalan raya Tlekung selalu menggenangi pertigaan Junrejo dan Perlimaan. "Kalau hujan depan pertokoan seperti banjir, karena tak mampu menampung air hujan," terang Andi.

Ditambahkan, harusnya Dinas dalam perencanaan bangunan berkoordinasi dengan desa. Usulan proyek drainase tersebut bertujuan untuk mengurangi banjir yang merusak jalan dan jembatan. Q sup

2007, majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai Jimly Asshidiqie, 'menghapus' pasal 75, 76 dan 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 'Penghapusan' tiga pasal tersebut, atas pengajuan Judicial Review (uji materi) yang diajukan oleh dr.Amny Isfandyarie Cs. Isi putusan Mahkamah Konstitusi itu yakni, "Menyatakan pasal 75 ayat (1) dan pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata penjara paling lama 3 tahun atau dan pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata kurungan paling lama satu tahun atau serta pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata atau huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, bertentangan dengan pasal 28G UUD 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat".Q dar

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban saat menandatangani prasasti “Rest Ares Tuban” serta mengunjungi stan para pedagan dan mencoba makan makanaan khas Tuban bersama Jajaran Forpimda setelah peresmian.

Bupati Resmikan Rest Area Senilai Rp 5,8 M Tuban, Bhirawa Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban akhirnya kemarin (16/9) meresemikan Rest Area senilai Rp 5,8 Miliar yang dibangun menggunakan dana APBD Tuban 2013 di pojok pertigaan jalan antara Jalan Teuku Umar dan Jalan RE. Martadinata Tuban atau bekas terminal lama.

Dalam peresmikan yang dilakukan langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda juga dilakukan penandatanganan Kemitraan Usaha antara supermarket/minimarket dengan asosiasi UMKM Kabupaten Tuban yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Tuban, Jajaran Forpimda Kabupaten Tuban, BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Perbankan dan Para Pelaku Usaha.

“Agar ada daya saing Produk UMKM, Khususnya mengantisipasi Perdagangan bebas ini perlu adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia UMKM yang berbasis pada teknologi Informasi, karena saat ini Kabupaten Tuban menjadi salah satu tujuan yang berpotensi manjadi kawasan Pengembangan Industri, Ekonomi Kreatif dan Agribisnis,” kata Bupati dalam sambutannya.

Lebih lanjut diterangkan, pemanfaatan teknologi Informasi adalah diantara salah satu bagian dari menyonsong perdagangan Bebas Asean. Oleh karena itu Pemkab Tuban bersama PT.Telkom Indonesia, Tbk. Witel Jatim Utara melalui Excekutive General Manager Divre V Jatim, Iskriono Windiarjanto dan Pemkab Tuban dalam hal ini Bupati Tuban menandatangani implementasi “Tuban Digital Society”.

“Salah satu wujud dari Tuban digital Society adalah di kawasan Rest area sudah dilengkapi dengan Wifi gratis. Setalah Rest Area dalam Program ini akan dipasang juga titik-

titik Wifi gratis yang dapat diakses oleh Masyarakat Tuban di Tempat-tempat umum yang telah kami angarkan senilai Rp 4 Milyar pada APBD 2014,” lanjut Huda.

Sementara itu, bukti dukungan terhadap perkembangan Teknologi di kalangan UMKM, Excekutive General Manager Divre V Jatim, Iskriono Windiarjanto, menerangkan di lantai dua Dome Rest Area terdapat ruang khusus pelatihan dan juga pengembangan teknologi Informasi kepada UMKM yang menginginkan Produknya bisa diakses secara online di website melalui Web Toko Online yang nantinya akan di buat dan dikelola oleh UMKM itu sendiri.

Di tempat terpisah, banyak masyarakat yang berharap dengan peresmian tersebut merupakan awal tumbuhnya ekonomi daerah. Namun disisi lain banyak masyarakat yang khawatir, karena takut nasibnya seperti tempat Kedai Pasar Atom (Kedatom) yang berada di depan lokasi pantai Boom Tuban.

"Sampai saat ini Kedatom saja sepi, banyak penjualnya yang pada berlarian lantaran sepi dan tidak ada pembelinya," kata Sugik warga Desau Kembangbilo, Tuban.

Sugik juga berharap agar Pemkab tidak hanya mampu membangun dan menyediakan fasilitas saja. Namun diharapkan bisa mengelolah rest area tersebut menjadi andalan Tuban. Sehingga setelah peresmian jangan sampai tempat istirahat yang dilengkapi makanan dan mimuman khas daerah itu nasibnya tidak terlunta-lunta seperti nasibnya kedatom yang berada di depan pantai Boom Tuban. "Kami harap, setelah diresmikan, pemkab harus serius menggarapnya, jangan sampai nasibnya kayak Kedatom yang saat minim pembelinya dan akhirnya penjualnya banyak yang lari," pinta Penggerak ekonomi desa ini.Q hud

Batu, Bhirawa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari dua desa gagal dilantik oleh Wali Kota Batu, kemarin (16/9).

Kegagalan ini diakibatkan buruknya koordinasi yang dilakukan pemerintah kota (Pemkot). Akibat kejadian ini, sebanyak 14 orang wakil rakyat di desa belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

BPD yang gagal dilantik itu berasal dari Desa Sumber Brantas, dan BPD Desa Sumber Gondo, kecamatan Bumiaji. Masing-masing BPD beranggotakan 7 orang perwakilan desa. Kedua BPD ini merupakan BPD terakhir nyang belum dilantik dari 19 BPD yang ada di Kota Batu. “Untuk 17 BPD yang lain sudah dilantik oleh pak wali. Saat itu pelantikan 17 BPD dilakukan secara bersama-sama,” ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Selasa (16/9).

Dengan kegagalan pelantikan ini, terlihat kekecewaan di wajah para anggota BPD. Mereka menyesalkan kegagalan tersebut, karena menyebabkan mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wakil desa. Padahal untuk mengikuti proses pelantikan ini mereka datang ke balai kota sejak pukul 08.00 pagi. Namun hingga pukul 13.00 WIB tidak ada prosesi pelantikan sehingga mereka harus pulang dengan tangan hampa.

“Katanya untuk mengikuti pelantikan ini harus didampingi oleh keluarga, yakni istri dan anak. Tetapi kemarin tidak ada undangan untuk anggota keluarga.

Jadi yang diundang hanya

anggota BPD yang dilantik.

Masak kalau tidak ada undangan saya harus mengajak anak dan istri,” gerutu Didik Sukaidi, salah satu anggota BPD dari Desa Sumber Brantas.

Buruknya koordinasi yang ada di Bagian Pemerintahan Pemkot Batu ini telah menjadi penyebab dari kegagalan pelantikan anggota BPD. Kondisi ini telah menyebabkan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, tidak berkenan untuk melakukan pelantikan.

“Pak wali ingin pelantikan yang dilakukan kali ini sama dengan ketika dilakukan pelantikan terhadap anggota BPD dari 17 Desa beberapa waktu lalu. Dan karena, jumlah yang dilantik kali ini sedikit, pak wali ingin para anggota yang dilantik didampingi oleh istri dan anaknya,” jelas Punjul Santoso saat dimintai konfirmasi.

Dengan kenyataan yang ada, praktis membuat 14 orang anggota BPD kecewa dan harus pulang dengan tangan hampa. Mereka terpaksa kembali ke desa mereka tanpa membawa status sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Penantian selama lima jam di Pendopo Balaikota Batu ternyata hanya penantian kosong.

Untuk menyikapi kegagalan ini, kata Punjul, pemkot akan mengagendakan pelantikan ulang. “Kita akan segera menjadwalkan pelantikan dalam waktu dekat ini. Kemungkinan pelantikan akan dilaksanan di kantor Kecamatan Bumiaji,” pungkas Punjul.Q nas

nas/bhirawa

Para anggota BPD (Berpakaian putih dan berdasi) terlihat lesu dan kecewa mengetahui proses pelantikan mereka di Pendopo Balaikota gagal dilaksanakan.

Kodim Terapkan Sanksi Religi bagi Anggota TNI Nakal Kesatuan Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri, menerapkan sanksi tambahan berupa hukuman religi bagi anggota kesatuannya yang melanggar disiplin, hukuman religi tersebut ternyata lebih efektif dibandingkan pokok yang selama ini diberlakukan.

mb2/bhirawa

Salah satu hukuman religi yang diterapkan Kodim 0809 Kediri adalah musala Kodim, mengaji, azan, dan diwajibkan mengikuti pembinaan melalui ceramahceramah yang bersifat menggugah kesadaran anggota untuk lebih mengerti arti disiplin secara maksimal.

Saksi Religi ini berupa mengurus musala Kodim, mengaji, azan, dan diwajibkan mengikuti pembinaan melalui ceramah-ceramah yang bersifat menggugah kesadaran anggota untuk lebih mengerti arti disiplin secara maksimal.

Komandan Kodim Letkol Infantri Heriyadi mengatakan selain hukuman pokok yang ada, sanksi disiplin yang meliputi hukuman penjara dengan periode paling lama adalah kurungan sempit selama 21 hari para anggota yang melakukan pelanggar-

an harus mendapatkan pembinaan.

“Sanksi ini untuk menyentuh nuraninya, mentalnya serta membangun rohaninya, sehingga setelah mendapatkan sanksi mereka bisa menyadari kesalahannya dan tidak timbul niat untuk mengulanginya,” katanya, Selasa (16/9).

Dia juga mengatakan ternyata sanksi dengan cara-cara melalui permbianaan secara agama lebih efektif dibandingkan sanksi pokok dan mereka harus menjalaninya dalam kurun waktu yang sama deng-

an lama hukuman pokok dan diwajibkan bagi tentara muslim. “Hukuman ini berlaku bagi semua anggota, tak hanya anggota yang beragama Islam, tapi juga anggota yang non muslim, juga akan mendapatkan bimbingan dari pembimbingnya’ terangnya.

Menurutnya pelanggaran yang dilakukan mulai pelanggaran disiplin ringan dan berat daiantaranya dissersi, urusan perselingkuhan, hingga beking perusahaan, lalu lintas maupun minum-minuman keras. “Selain hukuman secara agama, ada pula hukuman tambahan lainnya berupa kewajiban olah raga yang dilakukan rutin setiap hari, Bagi saya disiplin diri itu penting.

Disiplin yang membentuk karakter kita,” tandasnya. Q mb2

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Wage, 17 SEPTEMBER 2014

Menjelang Hari Raya Idul Kurban, tingkat pemotongan sapi di rumah pemotongan hewan (RPH) Pegirian, Surabaya menurun.

Jelang Idul Kurban, Pemotongan Daging Menurun Surabaya, Bhirawa Menjelang Hari Raya Idul Kurban, tingkat pemotongan sapi di rumah pemotongan hewan (RPH) Pegirian, Surabaya menurun.

Penurunan pemotongan itu sudah mulai turun sejak bulan Juli lalu. Pada bulan tersebut, sapi yang dipotong berjumlah 5453 ekor.

Jumlah itu terus menurun hingga bulan Agustus yaitu 5104 ekor. Direktur Jasa Niaga RPH Surabaya, Lutfi Rachmad mengatakan,

RAGAM EKBIS

UMKM Surabaya Siap Sambut MEA 2015 Surabaya, Bhirawa Menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Pemkot Surabaya telah berbenah diri. Melalui program Pahlawan Ekonomi (PE) Surabaya, para pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Surabaya siap bersaing di tingkat ASEAN. Ketua Steering Committee PE, Bagus Soepomo mengatakan, pada tahap kedua PE yang resmi di launching di Kaza City, Minggu (14/9) kemarin, akan diterapkan strategi achievement phase (fase prestasi) yang berlangsung pada 2013-2015.

Pada fase tersebut dilakukan upaya-upaya kreatif untuk menjadikan UMK PE Surabaya mampu bersaing di level regional, nasional, maupun ASEAN. “Selain mempersiapkan 101 usaha unggulan tingkat ASEAN dan 234 usaha nasional, PE juga akan memberikan pelatihan packaging and finishing serta pengembangan brand untuk produk unggulan dan usaha unggul tersebut,” kata Bagus Soepomo, Selasa (16/9).

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku terkejut dengan perkembangan UMKM di Surabaya. Pasalnya, dalam waktu empat tahun, sudah terdapat 2 ribu UMKM di Surabaya. Hal tersebut melebihi target awal Pemkot yang bertujuan untuk membantu warga dalam rangka mengentas kemiskinan.

Dari jumlah tersebut sudah ada UMKM yang berhasil mengentas perekonomian tetangganya masing-masing. Dari catatannya, UMKM Surabaya kini sudah menyerap lebih dari 20 ribu warga sekitar untuk dijadikan karyawan. dre

KEHILANGAN

banyak pemilik sapi yang enggan untuk memotong hewannya karena untuk dijual menjelang Idul Qurban. “ Menurunnya tidak terlalu banyak, apalagi cari sapi dipasaran juga agak sulit. Sedangkan harga sapi lokal sendiri 38.000 per kilo, itu harga bobot hidup,” kata Lutfi saat ditemui Bhirawa, Selasa (16/9).

Lutfi juga menambahkan, pengadaan daging sapi di Surabaya terus menurun. Bahkan, penurunan terjadi sejak tahun 2012 hing-

ga tahun ini. Pada 2012 saja, RPH memotong 103.079 ekor sapi. dan pada 2013 ada 74.970 ekor sapi yang dipotong, itu berarti ada penurunan hingga mencapai 28.109.

Jika dibandingkan setiap bulan di tahun yang berbeda ada pengurangan pemotongan hingga 2000 ekor sapi. Misalnya, pada Januari 2012, ada 8.776 sapi yang dijagal.

Selanjutnya, pada Januari 2013 hanya 6.235 sapi yang dipotong. Terakhir, pada

Januari tahun ini, hanya 4676 sapi yang disembelih di RPH. Padahal, jika dihitung, kebutuhan per kapita sekitar 0,25 kg per orang. Setelah ditotal paling tidak seharusnya ada 600 ekor sapi yang dipotong setiap harinya. Nyatanya, RPH hanya memotong 200 sapi per hari. Ternyata, 400 ekor kebutuhan itu dicukupi oleh daging impor.

“Sapi import ini masih uji coba dulu karena untuk membantu sapi lokal yang selama ini

Ekspor Produk Olahan Kakao Capai Rp 1,18 Triliun Pemprov, Bhirawa Nilai ekspor kakao asal Jawa Timur kini mampu mencapai nilai 99.064.114 dollar AS atau senilai Rp 1,18 triliun. Jika dulu ekspor hasil produksi kakao lebih banyak pada produk mentah, kini ekspor didominasi produk olahan.

“Kalau dulu ekspor lebih banyak biji, sekarang dalam bentuk setengah jadi berupa pasta, mentega, bubuk, hingga sisa bungkil kakao. Dari total nilai ekspor itu produk kakao olahan mendominasi hingga 80 persen dan sisanya 20 persen dalam bentuk biji kakao,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA, Selasa (16/9).

Dari aspek produksi kakao,

kini Jatim mampu menghasilkan 33 ribu ton. Biji kakao tersebut diperoleh dari perkebunan rakyat sebanyak 12 ribu ton dan perkebunan besar mencapai 21 ribu ton.

Namun, dari total komoditi yang di ekspor jumlahnya lebih besar yakni mencapai 35.635 ton. hal ini dikarenakan banyak pula kakao dari daerah lain yang masuk ke Jatim sebelum di ekspor ke luar

negeri. Untuk harga jual biji kakao saat ini, kata Samsul, mencapai Rp 26-27 ribu/kilogram. Secara nasional, Indonesia masih baru mampu menghasilkan 720 ribu ton atau mencapai peringkat ke3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana.

Menurutnya, meskipun produksi cukup tinggi, sayangnya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih cukup rendah yaitu hanya 0,3 kg per kapita per tahun. Jumlah itu sangat jauh dibandingkan Finlandia yang mencapai 10 kg per kapita per tahun.

“Padahal kakao sangat baik untuk kesehatan. Namun masyarakat kita masih enggan

mengkonsumsi kakao atau yang biasa dikenal dengan cokelat. Sehingga, dari hasil produksi kakao tersebut hampir semua di ekspor,” katanya.

Meskipun kontribusi terhadap produksi nasional belum begitu besar, tapi hal ini merupakan kesuksesan tersendiri, mengingat sejarah kakao di Jawa Timur yang kelam pada saat pasca reformasi.

Pada masa sebelum reformasi, perkebunan kakao di Jatim adalah milik perkebunan besar yang pada akhirnya produksi terus menurun hingga 50%, karena permasalahan sosial antara perkebunan besar dengan masyarakat sekitarnya.

Banyak pohon kakao yang dilakukan konversi dengan tanaman semusim oleh masyarakat, dan bahkan kita kehilangan plasma nutfah kakao edel (mulia). Berbagai upaya di berbagai daerah telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Jatim untuk kembali meningkatkan produksi kakao Jatim, diawali dari Donomulyo Malang, Udanawu Blitar, Nganjuk, Ngawi dan Pacitan.

Ditunjang dengan program kakao belt di sepanjang pantai selatan dari Banyuwangi sampai Pacitan dalam kurun lima tahun terakhir target sebesar 35 ribu ton per tahun, maka diharapkan tidak sulit untuk dicapai. rac

Pemerintah Tak Peduli Keselamatan Penumpang Surabaya,Bhirawa Perhatian pemerintah terhadap tim penyelamatan penumpang dan awak kapal atau SAR (search and rescue) laut masih sangat rendah. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara maratim yang dikelilingi lautan dan memiliki 141 pelabuhan bertaraf internasional.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur PT Dharma Lautan Utama (DLU), Bambang Haryo saat ditemui diruang kerjanya.

Menurutnya saat ini Indonesia

hanya memiliki 19 SAR yang ada di beberapa kota besar. “Idealnya setiap pelabuhan harus punya tim SAR minimal di 141 pelab uhan bertaraf internasional itu,” kata pria yang juga anggota DPR RI hasil Pemilu Legislatif 2014, Selasa (16/9).

Dampak minimnya SAR, banyak kecelakaan laut yang tidak bisa langsung ditangani sehingga menimbulkan korban jiwa.

Lantas ia mencontohkan Singapura yang sangat cepat untuk menangani kecelakaan karena

dilengkapi dengan helicopter.

Bandingkan dengan Indonesia, bukan sigap tapi selalu terlambat dan ketinggalan. Kondisi semacam ini terus berlanjut dan tidak ada perhatian dari pemerintah,” katanya.

Bambang berjanji kalau sudah ada di DPR RI akan memperjuangkan dan menesak harus ada aturan yang baku sehingga persoalan keselamatan penumpamg dan awak kapal bisa dilaksanakan secara baik dan aman tentunya. ma

William/bhirawa

Tabung Elpiji 3 kg yang saat ini menjadi favorit masyarakat. Karena dengan kenaikan harga jual Elpiji 12 kg makin menurunkan daya beli masyarakat.

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda NF100SL, th. 2007, Hitam Biru, AG3054SK, a/n. H Alfin Abadi, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No. 1379/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha V110ZHE, th. 2000, Kuning, AG5172RB, a/n. Wiwin Ardiana, Ds. Tanggulwelahan, Besuki-T.Agung No. 1380/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2003, Biru, AG2893TE, a/n. Nahda Miluwati, Ds. Sidorejo, Kauman-T.Agung No. 1381/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2009, Hitam, AG6815TT, a/n. Suyanto, Ds. Kalibatur, Kalidawir-T.agung No. 1382/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG3409SV, a/n. Harini, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 1383/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG3032OD, a/n. Ripangi, Ds. Duwet, Pakel-T.Agung No. 1384/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN BPKB, Yamaha Byson, th. 2010, Merah Marun, AG6588RE, a/n. Dwi Jaya Agus Santoso, Ds. Sidorejo RT/RW : 001/002, Kauman-T.Agung No. 1385/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, AG2117RH, a/n. Supanji, Ds. Kedungcangkring, Pagerwojo-T.Agung No. 1386/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG4177RAC, a/n. Rupiati, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 1387/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda C100M, th. 1995, Hitam, AG4263RO, a/n. Patimah, Ds. Tenggur, Rejotangan-T.Agung No. 1388/IMB/BI-II/2014

agak sulit dipasaran. Dan kebutuhan di Surabaya tahun lalu 600 ekor, adanya sapi import sangat membantu,” tambahnya.

Sebetulnya, masih kata Lutfi, sapi import ini tidak boleh oleh Pemprov Jatim karena Pemprov Jatim, namun keberadaan sapi impor malah cukup membantu kebutuhan daging. “Ketentuan pemprov terkait sapi import ini kan tidak boleh lebih dari 20 persen,” imbuhnya. geh

Pertamina Monitoring Penjualan Gas Elpiji m ali/bhirawa

Jajaran Direktur PT Dharma Lautan Utama (DLU).

Kapal Perang Filipina Merapat di Surabaya Surabaya, Bhirawa Kapal perang milik Angkatan Laut Filipina, BRP Ramon Alcaraz PF-16, merapat di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (16/9) untuk melakukan kunjungan persahabatan ke TNI AL. Kedatangan kapal perang kelas frigat yang dikomandani Letkol Mogol, didampingi Atase Pertahanan Filipina Commodore Jorge F. Amba dan Kapten Narciso Vingson, disambut Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya Kolonel Laut (P) Weddy Widya.

Tampak hadir dalam acara penyambutan itu, antara lain Asops Komandan Lantamal V Kolonel Laut (P) Retarto Setyo Warsongko, Kadisyahal Letkol Laut (P) Hardjo Sasmito, Kadiskum Letkol Laut (KH) Ismu Edy Aryanto, Kadispen Lantamal V Mayor Laut (KH) Rohman Arif, sejumlah perwira Lantamal V lainnya.

Kesenian khas Jawa Timur Tari Remo menjadi sajian acara penyambutan dan dilanjutkan pengalungan bunga kepada rombongan tamu militer asal negara tetangga tersebut. Kapal perang BRP Ramon Alcaraz PF-16 dari kelas frig-

at memiliki panjang 115,3 meter, lebar 13 meter dan bobot sekitar 3.000 ton, serta dilengkapi sejumlah persenjataan tempur.

Menurut Kadispen Lantamal V Surabaya Mayor Laut (KH) Rohman Arif, selama tiga hari berada di Surabaya, rombongan AL Filipina akan mengadakan serangkaian kunjungan ke petinggi TNI AL, antara lain Panglima Koarmatim, Komandan Lantamal V, Gubernur AAL, dan Komandan Brigif-1 Marinir.

“Mereka juga akan melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia dan berkeliling Kota Surabaya,” ujarnya, Selasa (16/9). ma,ant

Kab Malang, Bhirawa Mencegah terjadinya kelengkaan stok gas elpiji di wilayah Kabupaten Malang, Pertamina (Persero) Malang melakukan monitoring disetiap agen dan pangkalan yang menjual gas elpiji.

Assistant Manager External Marketing Operation Region V PT Pertamina (Persero) Malang Heppy Wulansari, mengatakan, tujuan monitoring agar stok elpiji baik subsidi maupun non subsidi selalu tersedia. Sebab, stok elpiji ukuran 12 kg periode Januari-Agustus 2014, untuk kebutuhan masyarakat se- Malang Raya jumlahnya mencapai 616.622 tabung.

Sedangkan untuk elpiji 3 kg sebanyak 23.937.760 tabung.

“Meski kebutuhan gas elpiji ukuran 12 kg prosentasenya hanya 3% dari konsumsi gas elpiji ukuran 3 kg, namun Pertamina tetap perlu melakukan monitoring stok gas elipiji pada agen maupun pangkalan agar se-

lalu tersedia. Sehingga masyarakat tidak akan diresahkan dengan adanya kelangkaan gas elpiji,” ucapnya.

Selain itu kebutuhan gas elpiji 12 kg dinilai lebih siap menghadapi kenaikan jika dibandingkan kenaikan sebelumnya. Pada kenaikan sebelumnya lonjakan pada gas elpiji 3 kg juga tidak terlalu signifikan. Sehingga konsumen yang menggunakan gas elpiji 12 kg jauh lebih siap. PT Pertamina menaikan harga elpiji non subsidi ukuran 12 kg karena menyusul tingginya harga liquefied petroleum gas (LPG) di pasar internasional, serta turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan beban kerugian perusahaan akan semakin tinggi. “Untuk kenaikan gas elpiji ukuran 12 kg hanya sebesar Rp 1.500, terhitung sejak 10 September 2014 atau sudah seMinggu berjalan,” jelasnya. cyn,wil

Geliat Perajin Batik Jatim Meningkat

Dirikan Asosiasi Perajin Batik untuk Persiapan Hadapi Pasar Bebas Perkembangan dunia batik di Jatim akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Potensi bisnis yang besar ini menarik minat masyarakat untuk mendirikan usaha batik. Tak heran jika banyak bermunculan perajin batik baru yang memiliki corak dan motif khas masing-masing daerah.

zainal ibad/bhirawa

Ketua APBJ Putu Sulisiani (kanan) dan Sekretaris APBJ Arty Israwan, memperlihatkan batik khas Jatim. Dengan didirikannya asosiasi ini diharapkan perkembangan batik di Jatim akan semakin menggeliat.

Untuk mewadahi para perajin ini, beberapa orang perajin yang sudah berpengalaman mendirikan sebuah ikatan dengan nama Asosiasi Perajin Batik Jatim (APBJ) pada 7 Juli 2014 lalu. Asosiasi yang diketuai Putu Sulistiani ini rencananya akan dideklarasikan oleh Ketua Dekranasda Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo, pada 2 Oktober 2014 nanti berbarengan dengan peringatan Hari Batik Nasional, di Taman Budaya Jatim di Jalan Genteng Kali Surabaya.

“Selama ini para perajin terkesan berjalan sendiri-sendiri tidak ada yang mengkoordinir. Jika mereka mengikuti pameran, jika atas inisiatif sendiri atau binaan

SKPD-SKPD di Pemprov Jatim.

Makanya dengan adanya asosiasi ini akan lebih terkoordinir dan terkoordinasikan dengan baik,” kata Putu, dikonfirmasi, Selasa (16/9).

Tujuan didirikannya asosiasi ini adalah untuk menyatukan gera dan langkah dalam usaha kerajinan batik, untuk mendukung program pemerintah serta kelangsungan hidup perajin batik melalui cara ikut memelihara, mempertahankan dan melesarikan batik sebagai warisan budaya. Kemudian, untuk mempersiapkan diri menghadapi era pasar bebas.

Menurut dia, sejak didirikan APBJ ini, kini sudah memiliki anggota sebanyak 158 perajin yang

berasal dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Diharapkan akan semakin bertambah jumlah anggotanya, sebab perajin di Jatim jumlahnya mencapai 300 perajin lebih.

Untuk bergabung dengan asosiasi ini, pemilik gallery Batik Surabaya Dewi Saraswati ini mengatakan, ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Diantaranya harus memiliki legal formal seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Selain itu, yang bergabung dalam APBJ harus benar-benar perajin bukan broker atau pedagang batik. Alasannya, asosiasi ini dibentuk untuk mengembangkan usaha para perajin agar lebih besar bukan memperkaya para broker atau pedagang batiknya.

“Kami tidak menutup kemungkinan juga menggandeng para perajin yang belum memiliki legal for-

mal seperti belum adanya SIUP, NPWB dan TDP. Nanti akan kita dorong para perajin untuk segera membuat legal formal tersebut.

Sebab syarat ini sangat penting karena jika dapat pesanan dari kantor pemerintahan syarat tersebut harus bisa dipenuhi,” ungkap Sekretaris APBJ Arty Israwan. Meski baru terbentuk, APBJ telah melakukan banyak agenda untuk pengembangan perajin batik. Seperti melakukan pelatihan dan studi banding ke luar provinsi untuk belajar desain, teknis pewarnaan yang lebih baik. Dalam waktu dekat, APBJ juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk lebih mengembangkan batik di Jatim.

“Kita akan bantu akses permodalan yang selama ini masih menjadi kendala bagi para perajib pemula. APBJ mungkin bisa bekerjasama dengan Bank UMKM untuk mau memberikan bantuan kepada perajin baru,” katanya. iib

OLAHRAGA

Rabu Wage 17 SEPTEMBER 2014

LINTASAN

Persela Mulai Latihan Lamongan,Bhirawa Setelah menjalani libur selama 12 hari, Para punggawa Persela Lamongan mulai menjalani latihan kembali Rabu (17/ 9).Para pemain ini akan digenjot fisiknya sebelum terjun di babak delapan besar oktober mendatang.

Pelatih Persela Eduard Tjong, sudah memberi waktu khusus bagi punggawanya untuk latihan memompa fisik.

Upaya ini untuk memulihkan kondisi fisik pemain usai libur panjang. Sehari dua hari menjalani latihan recovery training. Selanjutnya, digenjot latihan fisik.

Selama menjalani latihan fisik, dia tetap menyiapkan latihan teknik. Tentu setelah latihan selesai, sekaligus untuk pelemasan kaki. Edu yakin, setelah libur panjang anak asuhannya sedikit terganggu ketahanan fisiknya.’’Karena itu, kita akan progamkan latihan fisik,’’katanya.

Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini harus bersaing di babak delapan besar dengan tim-tim tangguh yaitu Arema Cronus, Persipura Jayapura dan Semen Padang. Jika tidak digenjot fisik, dipastikan tim berkostum biru muda ini akan keteteran menghadapi tiga lawannya tersebut.Q mb-1

IPSI Bali Seleksi Atlet PON Remaja Denpasar, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bali akan melakukan seleksi pesilat yang akan dikirim ke Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja di Surabaya pada Desember 2014.

Sekretaris Umum IPSI Bali Nyoman Yamadhiputra mengemukakan di Denpasar, Selasa, seleksi akan digelar di GOR Lila Bhuana Denpasar, pada 4-5 Oktober 2014 untuk mencari lima pesilat terbaik.

Seleksi dilakukan berdasarkan hasil rapat pengurus pada 8 September 2014 yang akan memilih lima atlet untuk diturunkan di nomor laga kelas B dengan berat 43 kg sampai 47 kg, kelas D (51 kg55 kg), kelas F (59 kg-63 kg), dan nomor tunggal.

Yamadhiputra menegaskan bahwa empat nomor tersebut akan dipilih atlet putra dan putri terbaik dan dinomor yang akan dipertandingkan ke ajang PON Remaja nanti.

“Terkecuali tuan rumah yang diberikan kuota lima nomor,” ujar Yamadhiputra.

Untuk seleksi tersebut, lanjut dia, secepatnya akan bersurat ke Pengkab/ Pengkot IPSI seluruh Bali agar mempersiapkan sejumlah atletnya.

Pesilat yang dibolehkan mengikuti seleksi tersebut harus memiliki prestasi minimal di tingkat daerah seperti porseni pelajar.

Mereka juga harus melampirkan fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, dan pada 31 Desember nanti mereka tidak berumur lebih dari 17 tahun.

Sementara itu, untuk sistem seleksi dilakukan layaknya kejuaraan resmi yang akan dilakukan drawing terlebih dahulu.

“Seluruh pengurus IPSI Bali sepakat dalam rapat seleksi dilakukan secara bersih dan akan membentuk tim pemantau terdiri dari Binpres IPSI Bali, wasit dan juri,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tim pemantau tersebut yang nantinya memutuskan di nomor mana saja dari delapan atlet yang mengikuti seleksi tersebut akan dilibatkan.Q ant

9

Persebaya Kehilangan 11 Pemain Surabaya, Bhirawa Dipanggilnya lima pemain memperkuat Timnas Indonesia di Asian Games dan tiga pemain cedera membuat Persebaya kekurangan pemain. Bahkan saat ini hanya ada 10 pemain dan dua diantaranya adalah penjaga gawang.

Dari total 21 pemain yang dikoleksi oleh Persebaya, sebanyak lima pemain sedang bergabung dengan Timnas U-23 di Asian Games Incheon Korea Selatan. Kelima pemain itu adalah, Fandi eko Utomo, Novri Setiawan, Manahati Lestusen, Alfin Tuasalamony dan Dedi Kusnandar.

Kemudian ada tiga pemain, yakni Ricardo Salampessy, Ferry Rotinsulu dan Abdul Rahman Lestaluhu masih dalam proses penyembuhan cedera. Sedangkan satu pemain lainnya, yakni Isaac Pupo sedang berada di Malaysia untuk mengurus Visa Kunjungan Umum (VKU). "Mungkin dia disana sampai Rabu dan paling baru bisa latihan Kamis besok," terang manager-coach Rahmad Darmawan.

Kondisi ini membuat Pelatih Persebaya Rahmad Darmawan (RD) kesulitan untuk menggelar latihan dan merancang strategi sebelum turun di babak delapan besar. Situasi makin sulit karena tim Persebaya U-21 masih berada di

Palembang dan baru pulang akhir September mendatang.

Biasanya, untuk menutupi kekurangan pemain, Rahmad memanggil sejumlah pemain Persebaya U-21. Jumlahnya pun beragam. Bisa empat, lima atau enam pemain. Namun kondisi yang dihadapinya saat ini amat sulit.

"Mau pinjam u-21, mereka tak ada. Kalau waktu puasaan kemarin kan mereka masih ada. Jadi saya bisa pinjam empat hingga lima orang untuk ikut berlatih," kata mantan Pelatih Arema Cronus dan Persija Jakarta ini.

Rahmad mengaku, ketiadaan pemain U-21 membuat latihan Persebaya tak bisa berjalan dengan maksimal. Apalagi dari total 21 pemain, Persebaya hanya menyisakan 10 pemain saja. Dimana dua di antaranya adalah penjaga gawang. "Kalau sekarang mau latihan lebar lapangan, masa empat lawan empat mau pakai setengah lapangan. Kan lucu juga," pungkasnya. Q wwn

ist

Dari total 21 pemain yang dikoleksi oleh Persebaya, sebanyak lima pemain sedang bergabung dengan Timnas U23 di Asian Games Incheon Korea Selatan.

28 Atlet Jatim Berlaga Jabar Usulkan Cabang di Asian Games Panahan Masuk Porwanas

Timnas U-19 Buka Kekuatan Atletico Madrid

Surabaya, BHirawa Jawa Timur tak penah absen mengirimkan atletnya untuk berlaga di Asia Games 2014, kali ini sebanyak 28 atlet akan bertanding untuk membela kontingen merah putih di multievent paling bergengsi di level Asia Tenggara di di Incheon, Korea Selatan.

Para atlet asal timur Pulau Jawa itu akan bertanding di 11 cabang olahraga, yakni Voli Pantai, Sepak Takraw, Bulu Tangkis, Sepak Bola, Anggar, Layar, Renang, Balap Sepeda, Dayung, Karate dan Angkat Besi.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, Erlangga Satriagung mengaku bangga para atlet bisa membela Indonesia di Asian Games. Ia berharap mereka bisa menyumbangkan medali emas. “Menjadi suatu kebanggaan karena beberapa atlet dan pelatih adal Jatim bisa membela nama Indonesia di kancah Internasional. Kami berharap mereka bisa sukses disana,” kata Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung, Selasa (16/9).

Beberapa atlet Jatim yang memperkuat Indonesia adalah Elga Karisma balap sepeda yang beberapa bulan lalu sudah berlatih di Korea, Fandi Eko Utomo yang mewakili Jatim di cabor balap sepeda nomor BMX dan sepakbola. Fandi bahkan mencetak satu gol ke gawang Timor Leste, Diah Permatasari yang pernah turun di Olimpiade London. “Semoga ini tertular oleh semua cabor yang semangat untuk meraih prestasi yang bagus,” kata Erlangga. Q wwn

Jakarta, Bhirawa Pelatih Tim Nasional Indonesia U-19 Indra Sjafri mengaku buta kekuatan Atletico Madrid B yang akan dihadapi dalam tur Eropa di Madrid, Spanyol, Selasa malam.

“Secara detail kami belum tahu persis kekuatan lawan, namun untuk gaya sepak bola Spanyol kami sedikit banyak cukup paham,” katanya dalam rekaman wawancara yang diterima Antara dari promotor Timnas U-19 Nine Sport Inc, Selasa.

Meskipun demikian, dia mengatakan tidak akan mengubah pola latihan yang ada dan terus melakukan metode berkesinambungan personel timnas sebagai sebuah tim.

“Terus melakukan pembenahan dan pemantapan baik dalam menyerang maupun bertaham sebagai sebuah kesatuan,” katanya.

Jelang pertandingan melawan tim junior juara Liga Spanyol itu Indra berharap tim lawan dapat menampilkan permainan terbaiknya untuk dapat memberikan pelajaran bagi punggawa-punggawa timnas jelang Piala Asia.

“Yang penting mereka bisa tampil maksimal, agar kami dapat mengambil pelajaran,” katanya.

Mengenai langkah Atletico Madrid B yang mengajak diskusi staf kepelatihan timnas untuk bersama-sama melakukan evaluasi usai bertanding, Indra mengaku sangat mengapresiasinya.

“Tentu sangat baik, langka memang pertandingan yang dilakukan ada evaluasinya,” katanya.

Dia pun berharap evaluasi tersebut akan berdampak positif bagi timnas untuk meningkatkan kemampuan dan performa di lapangan.

“Tentu berdampak positif bagi kami dan pasti akan kami diskusikan apa yang terjadi dalam pertandingan,” katanya.Q ant

Bandung, Bhirawa SIWO Jawa Barat akan mengusulkan cabang olahraga panahan masuk dan menjadi cabang pertandingan resmi di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwarnas) 2016 yang akan digelar di Bandung Jawa Barat.

“Saat ini ada sebelas cabang olahraga yang dipertandingkan di Porwarnas, minus bola voli dan sepak bola. Namun kami mengajukan panahan ronde tradisional untuk menjadi cabang wajib di Porwarnas,” kata Ketua SIWO PWI Jabar Irfan Suryadiredja di Bandung, Selasa.

Alasan dipertandingkannya cabang panahan ronde tradisional, kata dia karena cabang itu saat ini tidak dipertandingkan di ajang olahraga prestasi. Namun cabang panahan tradisional itu harus dilestarikan dan salah satunya di ajang Porwarnas.

“Kami berharap setiap kontingen mempersiapkan atlet panahan untuk ronde tradisional, kami mengajukannya,” kata Irfan.

Sementara itu Pertandingan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwarnas) akan digelar pada Juli 2016 atau tiga bulan sebelum pelaksanaan PON XIX/2016.

“Rencananya Porwarnas 2016 akan digelar sekitar Bulan Juli, atau mundur dari rencana awal pada momen Hari Pers Nasional (HPN) Bulan Februari,” katanya.

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. DASAR HUKUM Otonomi daerah merupakan bentuk kewenangan dan kewajiban suatu daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan dan perundanga-undangan yang berlaku dalam suatu daerah. Kebijakan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan pemberian hak otonomi kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Mekanisme penyampaian LKPJ diawali dengan penyampaian laporan tersebut oleh Bupati Blitar kepada DPRD, yang kemudian dibahas secara internal oleh Panitia Khusus (Pansus) sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil pembahasan internal tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD selambat-lambatnya 30 hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Secara garis besar dasar hukum penyusunan LKPJ Bupati Blitar berpedoman : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 ; 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013; 12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013; 13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013; B. GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran umum Kabupaten Blitar dapat diperinci dalam tiga bagian yaitu, Kondisi Geografis Daerah, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Blitar memiliki luas 1.588,79 km² dan secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Malang disebelah Utara. Kabupaten Malang di sebelah Timur, Samudera Indonesia disebelah Selatan dan Kabupaten Tulungagung dan Kediri di sebelah Barat. Sedangkan secara geografis terletak di 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7° 58¹ - 8° 9¹5¹¹ Lintang Selatan. Posisi tersebut berdampak pada curah hujan yang terjadi, yaitu cukup tinggi pada bulan Nopember sampai dengan Maret setiap tahunnya.

Kondisi Topografi Kabupaten Blitar bervariasi, berbukit di wilayah Blitar Bagian Utara, Selatan dan Timur, dan landai di bagian Barat dengan ketinggian ± 167 meter diatas permukaan laut. Sungai Brantas yang membelah Kabupaten Blitar dan Gunung Kelud yang aktif sepanjang tahun memberikan dampak luar biasa pada kondisi tanah utamanya di kawasan Blitar Utara.

2. Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 1.131.135 jiwa, naik 0,43% dari tahun 2012. Kemudian jika dilihat dari jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Sex Ratio, pada tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,43 persen dan Sek Ratio sebesar 99,9 persen, dimana angka sex ratio menunjukkan bahwa dalam 1.000 jiwa penduduk perempuan terdapat 999 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio tersebut berguna bagi perencanaan pembangunan khususnya dalam rangka pelaksanaan program kesetaraan gender.

3. Kondisi Ekonomi Melihat perkembangan PDRB Kabupaten Blitar 6 tahun terakhir (2008 s/d 2016) kondisi perekonomian Kabupaten Blitar relative stabil, bahkan mengalami perkembangan positif baik dilihat dari PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Namun karena Kabupaten Blitar didominasi oleh dua sector utama yakni sektor pertanian dan sektor perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar secara umum mengalami perlambatan dari 6,36 persen tahun 2012 menjadi 5,76 persen tahun 2013.

Menurut Irfan, ketetapan waktu penyelenggaraan Porwarnas itu diperoleh setelah melakukan koordinasi dan konsultasi termasuk dengan Pemprov Jabar. Ajang itu juga sebagai ajang untuk melihat kesiapan Jabar menggelar PON XIX/2016 Jabar, meski sejumlah venue belum bisa digunakan untuk Porwarnas.

“Pak Gubernur sudah komitmen mendukung pelaksanaan Porwarnas 2016, dan kami siap untuk melaksanakannya secara maksimal, sinergi dengan hajatan Jabar menjadi tuan rumah POn XIX/2016,” katanya.

Porwarnas 2016 akan mempertandingkan 11 cabang olahraga antara lain bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, atletik, biliar, bridge, bowling, renang dan beberapa cabang olahraga lainnya.

Terkait penghapusan cabang bola voli dan cabang sepak bola, kata Irfan karena cabang itu rentan terjadi ‘perselisihan’ yang melibatkan kubu yang bertanding. Sehingga berdasarkan pertimbangan kedua cabang olahraga itu tidak dipertandingkan.Q ant

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintah Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan juga memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari Pemerintah Pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat setempat. Undang-Undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) disatu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat dipihak lain.

A. VISI DAN MISI 1. Visi Visi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagaimana termuat dalam RPJMD 2011-2016 yaitu : “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN” Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Perlu Penerpan Nilai-Nilai Keagamaan Atau Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME (Masyarakat Religius) dan Pemerintah Yang Berkeadilan Sehingga tercipta Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban. Dengan Ketentraman, Keamanan, Ketertiban, Maka Akan Mendorong Masyarakat Maju Yang Ditandai Dengan Jiwa Enterpreneurship Dan Produktif.

2. Misi Adapun misi yang hendak dilaksanakan dalam upaya mencapai Visi yang telah ditetapkan adalah: 1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan ketja, dan partisipasi masyarakat; 2. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas pelayanan public serta akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah.

4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa; 5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hokum dan HAM; 6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; 7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang professional dan bersih.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1. Strategi Fokus pembangunan tahun ketiga Kabupaten Blitar tersebut ditempuh dengan strategi pembangunan antara lain : 1. Revitalisasi sektor pertanian serta transformasi sektor pertanian dari pertanian tradisional menuju industri berbasis pertanian dan komoditi lokal diharapkan dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam jangka panjang, peningkatan mutu kualitas pendidikan diharapkan mampu menyediakan tenaga kerja yang terampil sehingga kombinasi-kombinasi kebijakan ekonomi, pertanian dan pendidikan diupayakan dapat untuk mengatasi maslaah kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Arah Kebijakan Daerah Guna melaksanakan strategi pembangunan daerah, maka ditetapkanlah arah kebijakan yang akan ditempuh selama kurun waktu lima tahun (2011-2016) yang pada dasarnya adalah peningkatan sumberdaya manusia, pendidikan, kesehatan, infratruktur, ekonomi, sosial, budaya, pengembangan agroindustri, membentuk ahklak yang mulia, dan berkesolehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual dan etika pembangunan, menciptakan iklim yang kondusif, mewujudkan kwseimbangan pengelolaan sumberdaya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien, efektif dan bebas KKN. C. PRIORITAS DAERAH Adapun yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2013, yaitu : 1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

3. Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.

4. Peningkatan kualitas dan penyediaan insfrastruktur daerah serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan upaya pemeliharaannya.

5. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

6. Penegakan dan pembuatan peraturan daerah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta menjamin pelaksanaan demokrasi.

7. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan tata ruang wilayah.

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan norma standar pelayanan SKPD, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai.

Indra Sjafri

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Parkir Pasar Tradisional Jakarta Dikuasai Preman Jakarta, Bhirawa Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengeluhkan lahan parkir di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta masih dikuasai preman.

“Lahan parkir menjadi salah satu fokus dan kami akui lahan parkir dari mayoritas pasar tradisional keadaannya tidak memadai dan dikelola preman setempat,” kata Djangga Lubis di Jakarta, Selasa (16/9) kemarin.

Ia mengatakan kebanyakan preman memanfaatkan lahan di sekitar pasar untuk dijadikan area parkir liar karena banyak pasar tradisional tidak memiliki fasilitas parkir memadai.

“Pasar-pasar lama yang dibangun pada tahun 1970 hingga 1980 memiliki lahan parkir yang sangat terbatas,” katanya.

Selain masalah preman, Dirut PD Pasar Jaya tersebut meminta kepala pasar tradisional menertibkan pedagang kaki lima yang menyalahgunakan lahan parkir untuk berdagang sehingga konsumen menggunakan lahan parkir liar.

Djangga Lubis mengatakan lahan parkir adalah fasilitas utama dalam program peremajaan seluruh pasar tradisional di Jakarta dalam tiga tahun ke depan.

Ia mengatakan lahan parkir yang nyaman bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk calon pembeli yang saat ini berbelanja menggunakan motor maupun mobil. Selain itu, PD Pasar jaya membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola parkir seperti yang dilakukan di Pasar Blok M, Pasar Tanah Abang dan Pasar Kenari. Q ant

KPK Syukuri Putusan Kasasi Luthfi Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi mensyukuri putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq menjadi 18 tahun penjara.

Selain itu, putusan kasasi MK juga mencabut hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik terkait perkara pemberian suap untuk pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang.

“KPK mensyukuri putusan MA yang progresif dan protektif terhadap peternak sebagai segmen kaum lemah yang ditindas,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (16/9) kemarin.

Putusan kasasi itu dijatuh-

kan pada Senin (15/9) dengan ketua majelis kasasi yang juga Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar dan anggota majelis Hakim Agung M Askin dan MS Lumme.

Putusan itu lebih berat dibanding dengan putusan Pengadilan Tinggi pada 25 April 2014 lalu yang hanya memutuskan agar Luthfi dipidana selama 16 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Kasus ini bagi KPK merupakan korupsi sistemik berupa sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengimpor

sapi dengan menelantarkan peternak sapi sebagai rakyat kelas bawah yang seharusnya diproteksi oleh pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri,” tambah Busyro.

Vonis itu sendiri sesuai dengan tuntutan KPK yang meminta Luthfi divonis 10 tahun penjara untuk perkara tindak pidana korupsi dan 8 tahun penjara untuk kejahatan pencucian uang ditambah pencabutan hak politik.

Dalam pertimbangan kasasinya, hakim menilai selaku anggota DPR, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi.

Ia juga terbukti menerima

janji pemberian uang senilai Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama dan senilai Rp1,3 miliar, telah diterima melalui orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah.

“Adanya unsur mentransaksikan kekuasaan untuk memburu rente suap Rp1,3 miliar dari Rp40 miliar yang diperjanjikan adalah bukti terdapatnya pelanggaran HAM ekonomi sosial budaya kaum peternak. Pelakunya anggota DPR dan Presiden PKS yang melakukan ‘trading in influence’ jabatan publiknya,” tambah Busyro.

Hakim Agung Artidjo Alkostar, mengatakan perbuatan Luthfi sebagai anggota DPR dengan melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat yang telah memilihnya sebagai

antara foto

DJOKO SUYANTO DIPERIKSA KPK Menkopolhukam Djoko Suyanto tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (16/9).

Djoko Suyanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus pemerasan dengan tersangka Jero Wacik.

Polisi Kembali Tangkap Tersangka Teroris di Palu Jakarta, Bhirawa Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri kembali menangkap tersangka teroris di Kota Palu, Sulawesi Tengah, karena terkait dengan empat warga negara asing tersangka teroris yang ditangkap sebelumnya.

“Ada penangkapan tersangka pelaku terorisme di depan Palu Plaza di Jalan Danau Lindu, Kota Palu, Senin (15/9) sekitar pukul

14.05 (WITA) bernama Akbar alias Rosi alias Jo,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Selasa (16/9) kemarin.

Menurut dia, tersangka teroris tersebut merupakan pemilik kos yang terlibat dalam menampung atau menyembunyikan empat warga asing yang sebelumnya ditangkap oleh tim Densus 88 di Kabupaten Parigi

LIPI: Indonesia Hadapi Empat Masalah Penelitian Jakarta, Bhirawa Indonesia menghadapi empat masalah penelitian yang harus ditemukan solusinya, kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof Dr Ir Aswatini.

Solusi itu, kata dia di Jakarta, Selasa, perlu dibicarakan bersama pemerintahan baru Jokowi-Kalla sehingga ada masukan dalam kebijakannya untuk mengatasi masalah penelitian di Indonesia.

“Saya harap masalah ini didiskusikan pada era Jokowi-Kalla supaya menjadi masukan pemerintahan ke depan,” katanya saat membuka seminar Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan di Gedung LIPI. Ia mengatakan masalah pertama yakni kurangnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) peneliti, khusunya di daerah, karena peningkatan itu penting dan mempunyai peran strategis untuk kemajuan bangsa.

Selanjutnya, minimnya ketersediaan infrastrukur terbaru, tujuannya untuk mengejar ketertinggalan hasil penetian Indonesia dengan negara lain.

“Kurangnya pemutakhiran infrastruktur membuat kita selalu tertinggal dengan penelitian dari luar,” katanya.

Berikutnya, adalah masalah kelembagaan yang harus mempunyai fokus, sehingga tidak memboroskan anggaran negara. Dan keempat, adalah perlunya tindakan nyata dari setiap hasil penelitian ke masyarakat, sebab selama ini masyarakat selalu menunggu hasil nyata dari sebuah penelitian.

“Yang terpenting, bagaimana hasil penelitian itu bisa diaplikasikan secara nyata, meski serapan anggaran kami akui masih kecil, yakni sekitar satu persen dari APBN,” katanya. Ia berharap, adanya janji Presiden terpilih Joko Widodo yang akan menambah serapan anggaran untuk penelitian bisa mengatasi masalah itu. Q ant

anggota DPR RI. Artidjo mengungkapkan, dalam pertimbangannya, majelis kasasi menilai judex facti (pengadilan tipikor dan PT DKI Jakarta) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti disyaratkan pada 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd).

Hal yang memberat itu adalah, Luthfi sebagai anggota DPR melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi fee sehingga menjadi ironi demokrasi karena sebagai wakil rakyat, Luthfi tidak melindungi dan memperjuangkan nasib petani peter nak sapi nasional. Q ant

Perlindungan Hak Dasar Anak Belum Maksimal

SDA Daftar Kepengurusan PPP ke Kemenkum-HAM Jakarta, Bhirawa Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) pimpinan Suryadharma Ali (SDA) mendaftarkan kepengurusan baru DPP kepada Menteri Hukum dan HAM sekaligus menjelaskan bahwa kepengurusan DPP PPP pimpinan Emron Pangkapi adalah tidak sah.

“Kami mohon agar Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahan untuk perubahan kepengurusan DPP PPP sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memahami duduk persoalan yang terjadi,” kata Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (16/9) kemarin.

Kepengurusan baru DPP PPP pimpinan Suryadharma Ali itu dituangkan dalam surat keputusan No 1363/EXT/DPP/IX/ 2014 tanggal 14 September 2014 yang ditandatangtani oleh ketua umum Suryadharma Ali dan sekretaris jenderal Syafullah Tamliha.

Surat keputusan tersebut diserahkan oleh Suryadharma Ali dan beberapa pengurus ke Kementerian Hukum dabn HAM pada Senin (15/9) sore dan meminta agar Kementerian Hukum dan HAM dapat mengesahkanya. Q ant

Rabu Wage, 17 SEPTEMBER 2014

antara foto

Sejumlah anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri menggeledah rumah terduga jaringan Teroris ISIS di kecamatan Palu Utara, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/9) kemarin.

Moutong, Palu, Sulteng.

“Pekerjaannya (Akbar) adalah pedagang, penjual HP. Alamatnya di Jalan Lombok No.25 Kecamatan Palu Barat. Dia berstatus bujang,” ujarnya.

Ronny menyebutkan bahwa Akbar diduga termasuk salah satu anggota teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sering menjadi kurir kelompok MIT pimpinan Santoso, yang merupakan buronan teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ia juga mengatakan, penangkapan Akbar terkait dengan penangkapan keempat WNA, yang sampai saat ini masih terus diselidiki identitas aslinya.

“Apakah identitas mereka sama dengan yang ada di paspor atau tidak, itu masih kami selidiki. Tadi pagi kami berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan Kedubes Turki yang ada di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Tim Polda Sulteng dan Densus 88 telah menangkap empat orang asing tersangka teroris di desa Marantale Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.Q ant

Jakarta, Bhirawa Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfa, perlindungan terhadap hak hak dasar anak di Indonesia belum terlak sana sepenuhnya. Walaupun perlindungan anak sudah dituangkan dalam UU nomor 23 tahun 2002. Namun sampai kini masih banyak kekosongan hukum yang menyebabkan perlindungan anak belum berfungsi maksimal.

“Revisi UU nomor 23/2002 yang kini tengah dibahas di DPR, perlu segera dirampungkan. Agar perlindu ngan terhadap anak Indonesia bisa terlaksana seutuhnya.

Hak hak dasar anak yang secara alami melekat pada setiap anak, seharusnya berlaku bagi siapa saja, anak berusia dibawah 18 th,” ungkap Maria Ulfa dalam diskusi legislasi tentang usulan revisi UU perlindungan anak, di press Room DPR RI. Pembicara lain, da FauziahI Ketua Panja RUU Perlindungan Anak Indonesia.

Menurut Maria Ulfa, hak hak dasar anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Anak dari perkawinan syah ataupun tidak

syah, memiliki hak yang sama. Yakni hak hidup, hak dilindungi, hak memperoleh pendidikan dsb. Pemerin tah wajib memberi perlindungan sama terhadap semua anak, Tak terkecuali anak jalanan, anak pemulung, anak yatim, anak terlantar.

“Orang tua yakni ibu dan bapakny wajib melindungi anaknya, walaupun mereka bercerai/pisah. Sayangnya pemerintah belum memberi sanksi terhadap orang tua yang berpisah, dan menerlantarkan anaknya. Pemerin tah selayaknya bisa mengambil tanggung jawab terhadap anak anak terlantar ini,” tandas Maria Ulfa. Ida Fauziah yang Ketua Paja RUU Pertlindungan Anak menyatakan, proses pembahasan RUU ini sudah hampir rampung. Diharapkan bisa di syah kan sebelum pemerintahan SBY berakhir bulan depan. Dia mengamini pendapat Maria Ulfa, bahwa pemerin tah belum maksimal memberi perlin dungan terhadap hak hak dasar anak.

“Untuk efek jera, dalam UU Perlindungan Anak hasil revisi, ada sanksi berat bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak,”cetus Ida. Q ira

Kursi Menteri Tak Mungkin Tinggalkan Parpol Jakarta, Bhirawa Rektor UIN Jakarta Prof Komaruddin Hidayat mengatakan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mungkin akan meninggalkan partai politik.

“Politik itu selalu mengandung kompromi, tidak mungkin meninggalkan wakil-wakil parpol yang sudah lama merintis karier,” kata Komaruddin Hidayat ketika dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (16/9) kemarin. Karena itu, Komaruddin menilai lebih penting memilih orang yang memiliki kemampuan dan integritas sebagai menteri daripada memperdebatkan berasal dari partai politik atau bukan.

“Yang lebih penting adalah kualitas orang-orang yang mengisi posisi menteri. Harus yang memiliki ‘skill’ dan integritas,” tuturnya.

Terkait pihak-pihak yang mempertanyakan konsistensi Jokowi mengenai tidak akan ada bagi-bagi kursi menteri dengan partai politik koalisi, Komaruddin mengatakan hal itu merupakan sesuatu yang wajar.

“Apa pun bentuknya dan siapa pun orangnya, pasti akan mendapatkan kritik. Itulah politik dalam alam demokrasi,” katanya.

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mereka, yaitu terdiri atas 34 kementerian. Sebanyak 18 kementerian akan diisi profesional nonpartai politik dan 16 diisi profesional kader partai politik.Q ant

Pembentukan Pimpinan DPRD Definitif Jalan Terus PKB : Silakan Saja Kalau Ditinggal Keinginan untuk membentuk pimpinan DPRD Gresik secara definitif, dalam waktu dekat nampaknya sulit terwujud.

Penyebabnya, hingga saat ini, PKB belum menyetorkan nama calon Wakil Ketua DPRD Gresik periode 2014-2019. Kondisi itu membuat beberapa anggota fraksi lain kesal, bahkan mengancam akan ditinggal. Menghadapi wacana itu, kubu PKB mengaku tidak gentar.

Informasi yang dihimpun, polemik penetapan calon Pimpinan DPRD Gresik memanas, lantaran muncul wacana kalau PKB, akan terus molor menyerahkan rekomendasi calon wakil ketua. Sehinga pembentukan pimpinan definitif jadi molor, seperti pada pembentukan pimpinan dewan periode 2009-2014. Pembentukan pim pinan definitif hingga dua bulan lamanya, alasanya sama yaitu persoalan internal.

Menurut Wakil Ketua DPC PKB Gresik Abdul Qodir, bila pembentukan pimpinan definitif dilakukan segera tanpa menunggu surat rekom PKB nama calon wakilnya pihaknya

mempersilahkan.

“Pasalnya memang saat ini untuk penentuan calon pimpinan masih diproses dinternal PKB. Karena tidak ada aturan, yang menentukan batas waktu penetapan pimpinan dewan,” jelasnya. Karena sampai saat ini, partai PKB masih melakukan serangkaian proses untuk menentukan orang yang akan direkomendasi. Bila partai lain memang tidak sabar menunggu, PKB mempersilahkan untuk ditinggalkan. “Silahkan saja kami ditinggal, itu tidak masalah toh ini urusan internal kami. Yang pasti akan tetap dikirim surat rekomendasi itu, tetapi apakah satu minggu atau

satu bulan itu nunggu keputusan internal,” ujarnya kemarin.

Hal senada juga juga dikatakan Ketua F-PKB DPRD Gresik Wafiroh Ma’sum, bahwa partainya memang belum mengirimkan rekomendasi. Lambatnya penyerahan rekomendasi ini, karena memang masih ada urusan internal. Meskipun belum mengirimkan surat rekomendasi, semua pihak juga sudah tahu siapa yang akan direkom.

“Dan saat ini tinggal menyerahkan saja dan masih ada cukup waktu, jadi tidak perlu ribet-ribet nanti tinggal saya kirim saja, tapi memang sekarang belum,” tambahnya Sementara Nur Gholib, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang digadang-gadang akan menduduki kursi Wakil DPRD Gresik mengatakan keinginan penetapan pimpinan dewan secara definitive agar bisa dilanjutkan pada pembentukan alat kelengkapan.

kim/bhirawa

Nur Gholib “Karena semua anggota dewan kepingin cepat bekerja, tidak seperti sekarang kekantor yang hanya duduk saja,” jelasnya.

Bila dalam waktu sepekan ini, tidak mengirimkan surat rekom lebih baik ditinggal saja. :”Masak gara-gara urusan internal, sehingga mengorbankan puluhan anggota dewan sehingga tidak bisa bekerja. Karena pasca dilantik

sebagai anggota dewan sudah satu bulan lebih, dan anggota dewan bisa bekerja kalau pimpinan definitif sudah terbentuk beserta alat kelengkapan. Seperti, jabatan Ketua Komisi, Banleg, BK dan jabatan-jabatan lain,” tambahnya.

Terpisah. Kepala Bagian (Kabag) Risdang Sekretariat DPRD Gresik Zainal Arifin mengatakan, hingga kemarin dan sekarang tinggal PKB saja yang belum menyerahkan.

Sedangkan untuk yang lainnya, sudah menyerahkan nama-nama yang akan mengisi jabatan pimpinan dewan. Untuk rekomendasi Ir H Abdul Hamid (F-Golkar), Nur Qolib (FPPP) dan Nur Saidah (F-Gerindra). Terkait dengan deadline penyerahan rekomendasi, pimpinan sementara saat ini tidak memiliki wewenang untuk menginstruksikan kepada partai pemenang untuk segera mengirimkan. Hanya kordinasi saja, dan menunggu surat rekom tersebut. Q kim*

Rabu Wage 17 SEPTEMBER 2014

Banmus dan Banggar Akhirnya Dipegang Pimpinan Dewan Ex Officio l Sambungan hal 1

Banggar akan dipegang pimpinan DPRD Jatim sebagai ex officio. Selanjutnya kita akan membahas dengan semua ketua fraksi terkait peletakan ketua komisi maupun wakil ketua komisi serta alat kelengkapan dewan,’’papar Freddy yang juga politisi Partai Golkar Jatim ini, Selasa (16/9).

Ketua Fraksi PKB Jatim Badrut Tamam mengaku sudah ada kesepakatan bersama dalam pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Namun untuk subtansi fraksi mana yang akan diletakkan di Komisi A, B, C, D dan E belum ada pembicaraan. ‘’Tapi yang jelas di sini sudah kebersamaan. Dan masing-masing fraksi sudah menerima pembagian posisi baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Kecuali di Banmus dan Banggar akan dipegang pimpinan DPRD Jatim sebagai ex officio,’’papar politisi asal Madura ini.

Apakah itu merupakan kekalahan PKB atau PDIP yang sebelumnya ngotot mempertahankan posisi satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi, dijelaskan pria yang terpilih kembali dalam Pileg 2014 ini jika tudingan tersebut tidak benar. Namun lebih dari itu PKB lebih melihat kebersamaan. Di mana semua fraksi dirangkul dan mendapatkan posisi meski di alat kelengkapan dewan yang kini diberikan kepada Fraksi Nasdem-Hanura. ‘’Meski kita mendapatkan 20 kursi dan mendominasi di DPRD Jatim, tapi kita tidak ingin menang-menangan. Tapi kita meletakkan aksi solidaritas dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Jatim. Jadi saya kira semua masalah dapat dibicarakan secara musyawarah kalau kita mengedepankan kepentingan rakyat,’’tegas pria yang sempat maju sebagai Bupati Sampang ini.

Bahkan PDIP, tambah Badrut melalui Ketua FPDIP Suhandoyo menerima tawaran tersebut. Akhirnya disepakati jika PKB dan PDIP mendapatkan jatah satu ketua komisi dan dua wakil ketua komisi.

Seperti diketahui Koalisi Merah Putih (KMP) mengancam tidak akan memberikan posisi pimpinan Banggar dan Badan Musyawarah Banmus kepada PDIP jika tetap ngotot mempertahankan argumennya. n cty

Bupati: Harga Rumah PNS di Malang di Bawah Ketentuan Kemenpera l Sambungan hal 1

per unit itu sudah ditetapkan sejak sepekan lalu. Dan, diharapkan dengan diterbitkannya keputusan terkait penetapan harga rumah PNS tersebut, akan banyak pengembang yang ikut berperan dalam pembangunan rumah murah PNS di daerah itu, apalagi Pemkab Malang memiliki lahan yang masih sangat luas untuk lokasi pembangunan perumahan.

Ia mengatakan, Pemkab Malang membuka pintu lebar-lebar bagi pengembang yang ingin ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah murah, terutama untuk rumah PNS. Menyinggung adanya tudingan dari pengembang jika membangun rumah di wilayah Kabupaten Malang prosedur dan proses perizinannya cukup panjang dan rumit, secara tegas Rendra membantah.

“Tudingan itu sama sekali tidak benar, kalau di lapangan pengembang dipersulit, silakan saja lapor pada saya, pasti akan saya telusuri,” tandasnya.

Tahun ini Kemenpera menaikkan harga rumah PNS hingga mencapai batas maksimal sebesar Rp 105 juta per unit dari sebelumnya yang hanya seharga Rp 88 juta per unit. Kenaikan harga rumah murah bagi PNS tersebut atas tuntutan dari asosiasi pengembang yang keberatan jika harga rumah tersebut tetap seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tuntutan kenaikan harga rumah PNS itu dipicu oleh kenaikan material bangunan, BBM serta komponen lainnya, termasuk ongkos pekerja (tukang), sehingga harus ada penyesuaian. Perumahan PNS Kabupaten Malang, Bumi Kanjuruhan, yang dibangun pengembang PT Kharisma Karangploso itu berlokasi di Kecamatan Kepanjen. n cyn, ntr

Pengalaman Sering Demo l Sambungan hal 1

‘mengekor’ saja. ‘’Sudah saatnya paradigma jika anak muda yang duduk di legislator hanya mencari popularitas itu dibuang jauh-jauh. Justru saya akan menunjukkan pemikiran bahwa anak muda bisa memperjuangkan rakyat Jatim melalalui kebijakan yang disalurkan lewat dewan,’’papar pria yang sering dipanggil dengan Gus Fawait.

Ditambahkan alumnus S1 Fakultas Ekonomi Unair Surabaya yang juga lulusan S2 FE UGM jika menjadi anggota legislatif merupakan cita-citanya sejak aktif di berbagai organisasi kepemudaan ketika zaman kuliah dulu. “Bahkan pada 2009, saat pelantikan anggota DPRD Jatim saya ikut mimpin demo bersama temanteman mahasiswa, eh sekarang saya dilantik di sini. Alhamdulillah ini bukti kerja keras saya selama dua tahun,” ujarnya.

Bukti bahwa politik bukan hanya materi, juga ditunjukkan saat dirinya maju dalam Pileg 2014 di Dapil IV (Jember-Lumajang). Sejak setahun sebelumnya, Gus Fawait sudah intens melakukan pendekatan person to person ke masyarakat.

“Saya sudah turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Dan Alhamdulillah masyarakat ternyata saat ini lebih dewasa dalam menentukan wakil rakyatnya yang bekerja secara langsung, tanpa ada permintaan aneh-aneh, ’’ ujarnya.

Terkait bagaimana caranya mengalahkanpara calon incumbent di Dapil IV di antaranya Imam Ghozali Aro (Iga) dan Bambang Gatot Djajaprana ia mengatakan menggunakan cara pendekatan gaya anak muda yang fleksibel. “Saya menjalani kampanye sejak satu tahun sebelum pemilu. Saya sampai tidur di masjid, musala, tidur di SPBU dan di rumah warga di desa, jadi saya betul- betul keliling ke ma­syarakat,” ujar putera KH Muzakki, salah satu ulama di Jember. n cty

SAMBUNGAN Pansel Coret 32 Pendaftar Dewan Pendidikan Surabaya l Sambungan hal 1

pendaftaran dengan sebuah artikel yang berisi gagasannya terkait dunia pendidikan. Padahal, artikel ini merupakan salah satu syarat penting. Akhirnya, Pansel hanya meloloskan 54 pendaftar.

Menurut dia, Pansel sudah memberikan kesempatan kepada sembilan pendaftar yang belum mengirimkan artikel untuk segera menyusulkan tulisannya. Tapi, kesempatan itu dibuang sia-sia. “Artikel inilah yang nantinya akan dipaparkan gagasannya secara terbuka di hadapan Pansel di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

Sebanyak 54 nama akan kita panggil semua secara bergiliran dalam dua hari,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini.

Meskipun 54 nama yang dipanggil sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, bukan berarti semuanya syarat telah dilengkapi dengan sempurna.

Sebab, Pansel telah menemukan ada satu peserta yang lolos administrasi namun terindikasi melakukan plagiatisme karya tulis orang lain. Bentuk pla-

giatisme ini dapat diketahui mulai dari judul artikel, isi, sampai daftar pustaka sama persis de­ ngan karya orang lain. “Dugaan plagiatisme ini belum benarbenar terbukti. Karena itu tetap diloloskan agar saat mengikuti presentasi dia bisa dikonfirmasi Pansel,” tegasnya.

Kenapa pelaku plagiatisme tetap diloloskan? Zainuddin menegaskan, pendaftar ini sudah memenuhi kriteria administrasi, seperti diusulkan oleh organi­ sasi dan mengirimkan artikel.

“Kalau tiba-tiba langsung dicoret saat seleksi administrasi, malah bisa bermasalah. Nanti pendaftar ini bisa menuntut,” ungkapnya. Oleh sebab itu, Pansel bakal memastikan apakah pendaftar ini plagiat atau tidak saat pemaparan nanti.

Berdasar penelusuran Pansel, satu orang pendaftar anggota Dewan Pendidikan Surabaya memplagiat karya Teguh Triwiyanto. Artikel ini berjudul Manajemen Pendidik, Tenaga Pendidikan, dan Upaya Memperkuat Karakter Bangsa. Tulisan ini diunggah pada 24 Februari 2013 di blogpribadi milik Teguh Triwiyanto di la-

man http://teguhtriwiyanto. wordpress.com.

“Kami curiga ketika tulisan artikelnya loncat-loncat. Seperti hanya copy-paste saja. Saat saya coba ketik judulnya di google, ketemu karyanya Teguh Triwiyanto. Bahkan, daftar pustakanya sama,” katanya.

Salah satu pendaftar yang lolos dan bakal memaparkan gagasannya adalah Ir Yuli Poernomo. Dia dijadwalkan melakukan pemaparan pada Kamis (18/9) pukul 08.00-10.00. “Artikel yang saya tulis mengenai perkembang­ an Dewan Pendidikan yang tertera dalam PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,” kata pengurus Dewan Pendidikan Surabaya periodesasi sebelumnya ini.

Dia mengaku tanpa beban dalam proses pendaftaran anggota Dewan Pendidikan Surabaya.

Jika dinyatakan definitif lolos sebagai anggota Dewan Pendidikan oleh Wali Kota Surabaya, maka dia akan berbuat sebaikbaiknya demi kemajuan pendidikan di Surabaya. Tapi, bila tidak lolos, hal itu tidak akan dipermasalahkan. n tam

Jatuh di Lapas, Mantan Bupati Banyuwangi Meninggal Dunia l Sambungan hal 1

hiran 23 April 1959 ini sempat menjalani perawatan selama dua hari di RSUD Blambangan.

Direktur RSUD Blambangan Taufiq Hidayat mengatakan Samsul diopname selama 24 jam sejak Senin dini hari sekitar pukul 01.00. “Beliau sakit komplikasi, mulai diabetes, stroke, dan darah tinggi. Kondisinya sangat lemah saat masuk ke rumah sakit,” kata Taufiq kepada wartawan, Selasa (16/9).

Menurut dia, mantan Bupati Banyuwangi tersebut beberapa kali menjalani rawat inap di rumah sakit milik pemkab setempat selama beberapa tahun terakhir, namun kondisinya masih baik saat masuk rumah sakit dan bisa ditangani oleh tim dokter yang biasa merawatnya.

“Kondisi beliau sangat lemah dan buruk saat masuk RSUD Blambangan kemarin, sehingga tim dokter yang berjumlah tiga hingga empat orang tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan nyawanya,” paparnya.

Menantu Samsul, Muhammad Nur Ridwan, mengatakan mertuanya itu menjalani opname di RSUD Blambangan sejak Minggu ( 14/9) malam. “Kondisinya

memburuk setelah jatuh di kamar mandi Lapas Banyuwangi,” kata Ridwan.

Mertuanya tersebut, kata Ridwan, sakit sejak 2008. Kondisinya semakin memburuk dalam dua tahun terakhir hingga susah untuk berjalan. “Kami meminta maaf bila bapak ada kesalahan,” ucapnya.

Jenazah politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu disemayamkan di rumah duka, di Kelurahan Banjarsari. Dan almarhum dimakamkan sore harinya. Lokasi tempat pemakaman yang semula akan dimakamkan di pemakaman umum Setro Penganten dipindah ke komplek pemakaman bupati. Komplek pemakaman bupati Banyuwangi ada di sebelah utara Masjid Jami Baiturrahman yang berada di depan Alun-alun Sri Tanjung.

“Ini permintaan dari para ulama dan tokoh-tokoh Banyuwangi yang menginginkan Pak Samsul Hadi dimakamkan di komplek pemakaman Bupati Banyuwangi yang ada di samping Masjid Baiturrahman,” terang Kepala Humas Pemkab Banyuwangi Kholid Amarullah.

Mewakili pihak keluarga, Noval Badri, adik kandung Samsul Hadi mengucapkan teri-

makasih atas penghormatan yang diberikan kepada almarhum oleh warga Banyuwangi.

Noval juga tak lupa mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan yang diperbuat oleh almarhum. “Saya sebagai perwakilan keluarga meminta maaf jika ada kesalahan yang dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya,” ucapnya Samsul Hadi mendekam di Lapas Banyuwangi sejak 2007. Dia terjerat tiga kasus korupsi dengan total masa penahanan selama 16 tahun. Kasus pertama pada 2007, Samsul dijerat 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan dua kapal landing craft tank senilai Rp 15,5 miliar. Pada 2008, dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dalam kasus pengadaan galangan kapal senilai Rp 25,5 miliar. Terakhir pada 2010, Samsul divonis 6 tahun dan denda Rp 50 juta dalam kasus pengadaan lahan Bandara Banyuwangi senilai Rp 21,2 miliar.

Kepala Seksi Pembinaan Lapas Banyuwangi Sunaryo mengatakan pihak lapas sebenarnya akan mengajukan pembebasan bersyarat kepada Samsul.

“Bila bebas bersyarat disetujui, Samsul bisa bebas pada 2017,” kata Sunaryo. n nan

648 Desa di Jatim Dilanda Kekeringan Kritis l Sambungan hal 1

Oleh karena itu, Pemprov Jatim mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 3 miliar, setelah Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai payung hukumnya.

“Makanya tidak betul kalau Pak Gubernur belum mengeluarkan SK. Pak Gubernur sudah mengeluarkan SK Nomor 188/511/KPTS/013/2014 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Jatim pada 15 Agustus 2014 lalu. Kalau tidak ada SK, anggaran untuk bencana keke­ringan ini tidak bisa turun,” kata Sudharmawan, Selasa (16/9).

Sebelum Gubernur membuat SK ini, lanjutnya, kabupaten/ kota terlebih dulu harus membuat SK yang berhubungan bencana kekeringan. Berdasarkan SK kabupaten/kota tersebut Gubernur menindaklanjutinya dengan SK bencana, yang bertujuan sebagai payung hukum untuk bantuan yang dikucurkan atau langkahlangkah teknis lainnya.

Menurut dia, SK yang sudah dikeluarkan Gubernur tersebut berlaku mulai 15 Agustus – 31 Oktober 014.

Jika sudah melewati masa tiga bulan tersebut, SK tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan jika ternyata bencana kekeringan masih terjadi, SK tersebut akan diperpanjang lagi.

“Berdasarkan SK dari Bupati/Wali Kota dan Gubernur ini, juga dapat digunakan untuk meminta bantuan

ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika tidak ada SK tersebut, pusat juga tidak bisa memberikan bantuan. Bantuan dari BNPB ini bentuknya seperti pipa air dan sumur bor,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Jatim meminta kepada Gubernur Jatim Soekarwo agar mengeluarkan SK untuk penanggulangan bencana kekeringan yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Jatim.

Padahal, ternyata SK gubernur telah keluar sejak 15 Agustus dan tidak diketahui dewan.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Irwan Setiawan mengatakan, musim kemarau yang berkepanjangan me­ nimbulkan bencana kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Jatim, terutama Madura dan Tapal Kuda.

Bahkan, tujuh kecamatan yang ada di Bondowoso dilanda kekeringan parah, sehingga masyarakat kesulit­ an memperoleh air bersih.

Sudharmawan menjelaskan bencana kekeringan ini hampir merata di seluruh wilayah Jatim di Madura, Mataraman dan Tapal Kuda. “Selama 2011 – 2013 ini, kita telah melakukan drop tandon sebanyak 3 ribu buah dengan kapasitas 2.200 liter,” kata mantan Sekdakab Bangkalan ini.

Dibandingkan jumlah desa yang mengalami kekeringan tahun lalu, tahun ini lebih sedikit jumlahnya.

Jika tahun lalu mencapai 870 desa, tahun ini hanya 648 desa atau turun 222 desa. Penyebab turunnya

desa yang mengalami kekeringan ini karena kabupaten/kota sudah melakukan penanggulangan dengan baik.

Seperti melakukan upaya mitigasi struktural yang dilakukan kabupaten/kota dan pemprov Jatim, membangun embung geomembran, pipanisasi dan membuat sumur dalam. Tak hanya itu, kabupaten/ kota juga menyediakan anggaran yang cukup sehingga bencana kekeringan ini bisa diatasi.

Di Madura, kata Sudharmawan, jumlah desa yang mengalami peningkatan kekeringan hanya terjadi di Sumenep dari 26 desa menjadi 36 desa. Sedangkan di Bangkalan tahun lalu mencapai 47 desa, tahun ini hanya 31 desa yang dilanda kekeringan.

Begitu pula dengan Bojonegoro yang dulunya mencapai 59 desa kini tinggal 22 desa atau turun 37 desa.

Sedangkan di Kabupaten Madiun kini telah terbebas dari kekeringan karena bupati membuat program jet pump, sedangkan di Lumajang anggarannya cukup untuk melakukan drop air sehingga bencana kekeringan tidak sampai terjadi.

“Kita bersyukur bupati dan wali kota sekarang ada peningkatan perhatian bencana kekeringan.

Respon mereka cepat dan mengantisipasi dengan membuat program jangka panjang seperti membuat embung geomembran yang hanya membutuhkan anggaran Rp 200 juta,” ungkapnya. n iib

11 Sengketa Pilkada, Tatib Dewan Dapat Panggil KPUD l Sambungan hal 1

lama. Dan sekarang ini hanya dilakukan sedikit perbaikan khususnya di pasal 3 di mana di sana dipertegas pertanggungjawaban KPUD terkait penggunaan APBD. Selain dewan nantinya bisa meminta klarifikasi jika ada sengketa Pilkada. ‘’Memang dalam pembahasan tatib dewan yang baru, salah satu pasalnya menegaskan dewan berhak memanggil KPUD terkait dengan penggunaan APBD dalam setiap pelaksanaan Pilkada untuk daerah, dan kalau di Jatim terkait dengan pelaksanaan Pilgub,’’papar politisi dari Partai Golkar Jatim ini, Selasa (16/9).

Ke depan nantinya KPUD tidak saja bicara soal kecurangan saja, tapi juga terkait pengelolaan anggaran. Mengingat penggunaan dana APBD untuk setiap pelaksanaan Pilkada jumlahnya cukup besar.

Untuk Pilgub Jatim pada 2013 lalu misalnya dana yang terserap dari APBD Jatim mencapai Rp 800 juta. Dan ini tentunya perlu dipertanggungjawabkan termasuk jika nantinya terjadi sengketa Pilkada.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim sementara, Achmad Iskandar sangat mendukung pasal tersebut. Semua ini dilakukan agar tidak ada rasa kesewenang-wenangan sebuah institusi dalam pelaksanaan Pilkada. Meski dalam kinerjanya KPUD mempertanggungjawabkan ke KPU RI, tapi secara hirarkisnya KPUD tidak bisa lepas dengan daerah karena dalam pelaksanaan Pilkada di kab/kota atau Pilgub Jatim ada alokasi dana khusus

untuk Pilkada. ‘’Bukan maksud dewan ingin dihormati. Namun semua ini hanya untuk mengetahui seberapa jauh kinerja KPUD dalam melaksanakan kerjanya sebagai pelaksana pemilu di daerah. Apalagi dalam penggunaan dana APBD, BPK juga akan meneliti seberapa jauh pengelolaan anggaran yang diserahkan ke KPUD, apakah tepat sasaran atau tidak,’’papar politisi Demokrat ini.

Tidak sampai di situ saja, sesuai dengan pengalaman Pilgub Jatim pada 2009 lalu, di mana MK memberikan rekomendasi untuk coblosan ulang di Madura. Dan saat itu dewan sempat kelabakan, karena waktu itu dewan hanya mengalokasikan anggaran hanya untuk satu kali coblosan. Nah, agar permasalahan tidak terjadi lagi ke depannya, dewan perlu memanggil KPUD untuk sharing, khususnya kalau jumlah pasangan yang maju lebih dari tiga, apakah juga harus disiapkan anggaran untuk coblosan kedua atau ketiga. ‘’Yang pasti pemanggilan dan klarifikasi itu penting. Jangan sampai anggaran yang ada tidak tepat sasaran. Kalau sudah begitu dewan akan terseret dalam lingkaran korupsi.

Karena itu, perlu adanya pasal dalam tatib dewan untuk memanggil KPUD. Tidak saja dalam permintaan anggaran, tapi sekaligus terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.

Begitu pula saat terjadi sengketa Pilkada, dewan harus mengetahui juga sehingga dapat mengambil ancangancang jika nantinya MK memberikan rekom coblosan ulang,’’tambah politisi asal Madura ini. n cty

Akhirnya Gubernur Setuju BPBD Kota Malang Tipe A l Sambungan hal 1

permasalahan sudah kita sampaikan ke Pak Gubernur, akhirnya beliau setuju BPBD Kota Malang tipe A, atau dijabat oleh pejabat eselon II,”terang wali kota yang kerap disapa Abah Anton kepada wartawan di Balai Kota Malang, Selasa (16/9).

Dijelaskan Abah Anton awalnya pada saat melakukan konsultasi ke Pemprov Jawa Timur, permohonan BPBD tipe A sempat ditolak.

Biro Hukum telah memberikan surat kepada Pemkot Malang, jika BPBD Kota Malang hanya layak tipe B. Hanya saja, pihaknya belum bisa menunjukkan surat resminya dari gubernur, lantaran Sekdaprov Jatim pada saat itu belum ada di tempat.

Tetapi pihaknya dijanjikan oleh Gubernur Soekarwo, surat akan ditandatangani segera setelah Sekdaprov ada di kantor.

“Pak Gubernur memastikan suratnya akan kelar secepatnya. Bahkan Rabu (hari ini) diminta untuk kembali menghadap ke Pak Gubernur, termasuk kaitannya de­ngan pengesahan BPBD secara administrasi,”imbuhnya.

Ikhwal persetujuan BPBD tipe A dia menyampaikan ke gubernur setiap tahunnya di Kota Malang banyak terjadi rumah roboh akibat bencana alam. Dalam hitungan dia, setidaknya ada 30 rumah roboh akibat tanah longsor.

Kondisi ini terjadi karena Kota Malang menampung longsoran air yang datang dari Kota Batu.

“Tiap tahun banyak ru-

mah roboh, tanah longsor, ini membutuhkan penanganan serius. Belum bencana alam lainnya, kalau terjadi gunung meletus kita juga terdampak, karena kita berada di tengahtengah daerah yang memiliki gunung,”ujar wali kota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang itu.

Menurut dia, jika BPBD Kota Malang hanya tipe B, maka pihaknya memastikan jika terjadi bencana besar akan kesulitan melakukan koordinasi. Meski pihaknya tidak ingin terjadi bencana tetapi persiapan untuk menghadapi bencana itu harus matang.

Apalagi bencana itu tidak hanya soal alam, tetapi bencana sosial juga bisa terjadi di masyarakat. Makanya dengan tipe A, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh BPBD Kota Malang.

Pemkot Malang, lanjut Abah Anton, telah menyiapkan anggaran hingga Rp 2,5 miliar untuk dana operasional BPBD. Itu untuk keperluan perkantoran dan sarana prasarana BPBD. Pihaknya yakin jika sudah terbentuk maka sarana dan prasarana BPBD akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

Abah Anton, menambahkan Kepala BPBD Kota Malang akan dilantik bersamaan dengan pelantik­an dan mutasi pejabat pada September ini. Saat ini Pemkot Malang tengah mencari pejabat eselon II yang tepat untuk menjadi Kepala BPBD. Bisa jadi diambilkan dari eselon dua yang ada atau mengangkat pejabat baru, dari eselon III. n mut

Bawa Pulang 33 Medali, Pecahkan Kebuntuan Raih Predikat Juara l Sambungan hal 1

bidang yang sama. Sayang, saat itu dia gagal pulang sebagai juara. Hal ini bukan akhir, dia pun mengoreksi diri atas kegagalannya dan kini berhasil pulang dengan medali emas.

Prestasi ini berhasil dia torehkan setelah berhasil mengerjakan 50 soal pilihan ganda dengan sub materi geologi, meteorologi, oseanografi dan astronomi. Selain itu, ada lima soal esai serta menjelaskan secara detil kepada dewan juri tentang 15 alat peraga kebumian. Pada hari berikutnya, dia juga diajak menuju pantai Kuta dan Lombok untuk mengidentifikasi jenis-jenis batu yang ada di lokasi tersebut. “Jadi 60 persen olimpiade di bidang ini mengasah kemampuan teori kita. Sedangkan 40 persen lainnya adalah menguji wawasan kita secara aplikatif,” kata Jason.

Meraih predikat sebagai juara bukan hal mudah baginya. Di tengah kesibukannya di sekolah, Jason mengaku harus mondar-mandir belajar teori dan praktik.

Di sekolah, dia mempersiapkan diri dibimbing salah satu mahasiswa jurusan Geofisika dari Universitas Brawijaya Malang. Itu dia lakukan untuk pemantapan teori tentang kebumian.

Tak cukup dengan penguasaan teori, Jason kemudian berkunjung ke salah satu laboratorium miliki Universitas Gajah Mada (UGM) untuk belajar mengenai jenis bebatuan. “Sekolah mengirim saya ke UGM selama tiga hari, tapi saya bertahan di sana sampai enam hari belajar dengan dosen dan kakak alumnus sekolah saya sekarang,” tutur dia.

Persiapan belum selesai di situ, dua bulan menjelang OSN XIII digelar, Jason kembali digembleng selama sembilan hari dalam dua tahap oleh Dindik Jatim. Dalam kesempatan itu dia mendapat fasilitas untuk berlatih bersama para tutor Erick Institut dan alumnus OSN yang sudah berhasil menorehkan prestasi lebih dulu.

Semua aktivitas itu bukan hal yang mudah dia lalui. Apalagi dia hidup tan-

pa ada lagi perhatian kedua orangtua.

Ayah Jason meninggal sejak dia masih sekolah jenjang SMP, setelah itu ibunya menikah lagi di Taiwan. “Yah beginilah saya. Sekarang saya tinggal dengan nenek saja. Dan harus bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri,” tutur dia.

Kontingen Jatim lainnya yang juga meraih emas adalah Raymond Ho. Siswa kelas 11 SMAK Petra 2 Surabaya menjadi yang terbaik untuk bidang studi Fisika.

Bahkan, dia juga sukses menyabet penghargaan Absolute Winner dan Best Theory untuk bidang yang sama. Absolute Winner merupakan peraih emas kategori pertama dari lima emas yang diperebutkan untuk bidang studi Fisika. Sementara, Best Theory dinilai berdasarkan kualitas teori dalam mengerjakan soal.

Raymond mengaku, meskipun OSN ini pertama kali dia ikuti, tidak ada rasa grogi sama sekali. Bahkan, saingan terberatnya dari DKI Jakarta mampu dikalahkan. “OSN kemarin, di Fisika ada dua kali tes, yakni tes tulis dan eksperi-

men. Saya mampu jadi yang terbaik di tes tulis,” kata alumni SMP 3 Petra ini.

Dalam Kesempatan itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang telah diraih siswa SMA Jatim itu. Dia mengaku ini adalah awal dari prestasi yang sudah lama di tunggutunggu Jatim dalam OSN. “Kita memang sudah langganan juara umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan juga sudah pernah juara umum Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Tapi yang OSN ini sama sekali belum pernah dapat juara umum,” kata dia.

Dalam OSN baru Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan SMA saja yang telah berhasil meraih predikat juara. Meski SMA tahun ini baru mendapat juara kedua, menurutnya ini merupakan perkembangan yang luar biasa di banding tahun lalu yang hanya menempati posisi ke-4. “Kami yakin tahun depan akan lebih baik lagi. Target kami tetap juara umum,” tutur dia.*

UTAMA

12

Rabu Wage, 17 SEPTEMBER 2014

Upaya SMPN 36 Surabaya Membangun Budaya Peduli Lingkungan

Optimistis Sukses Wujudkan Sekolah Adiwiyata Berskala Nasional Sekolah bukan sebatas ruang bagi anak untuk mengasah knowledge. Guru juga bukan orang yang hanya mengajar agar siswa menjadi pandai. Namun lebih dari itu, sekolah menjadi wadah untuk membentuk karakter dan budaya yang baik, untuk anak didik, guru dan lingkungan sekitar.

P

emahaman ini menjadi konsep uta ma dalam program sekolah Adi wiyata. Di Surabaya, program ini sudah mendapat perhatian khusus baik oleh pemerintah kota hingga di level sekolah. Salah satunya ialah SMPN 36 yang kini tengah bersiap-siap menuju seleksi sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Optimisme menjadi yang terbaik terus dibangun dengan komitmen bersama stake holder sekolah, peserta didik dan masyarakat di sekitar.

Kepala SMPN 36 Surabaya Bambang Wahyudi MSi mengatakan, saat ini sekolah yang dia pimpin tengah berupaya menjadi sekolah Adiwiyata nasional tidak hanya untuk mewakili Surabaya, melainkan juga Jatim. Karena itu, beberapa hal diakuinya akan dibenahi khususnya yang terkait sarana dan prasarana sekolah, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan. “saat ini kita akan fokus pada perbaikan fisik.

Utamanya sarana kamar mandi yang menjadi faktor penting dalam penilaian sekolah adiwiyata,” tutur dia.

Selain sarana, upaya lain yang akan dipilih Bambang ialah menguatkan peran-peran stake holder sekolah, seperti jajaran pimpinan, guru dan seluruh karyawan. “Kami ingin tidak hanya siswa yang bertanggung jawab dengan penghijauan dan kebersihan, melainkan

Lepas sambut Kepala SMPN 36 Surabaya dari Tri Wahyuni Handayani kepada Bambang Wahyudi MSi.

juga seluruh stake holder juga,” kata dia.

Koordinator Penelitian dan Pengembangan SMPN 36 Surabaya Yekti Handayani menambahkan, upaya menjadi sekolah adiwiyata ini telah dimulai sajak 2011 lalu. Konsep mengenai adiwiyata menurutnya tidak hanya seputar kebersihan lingkungan sekolah saja. Melainkan juga karakter peserta didik, perubahan perilaku peserta didik, dokumentasi dan partisipasi warga sekolah yang terdiri dari guru, siswa, karyawan, pedagang di sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah. “Karakter dan perubahan perilaku ini yang dilakukan dulu. Sebab kita sedang membangun sekolah yang tidak hanya bersih, melainkan juga berbudaya peduli lingkungan,” tutur dia.

Budaya peduli lingkungan ini, kata

Yekti dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Diantaranya budaya zero sampah dengan mengajak pengelola kantin sekolah untuk tidak menjual makanan yang menyisakan limbah. Selai itu, ada pula budaya hemat air dengan program ‘Mata Uber’ alias hemat air, udara bersih. Program ini sederhana, siswa diminta membuat alat untu menghemat air siraman bunga dengan botol bekas yang didalamnya diberi kaos kaki. Setelah itu, botol dilubangi dan ditanam di pot lalu diberi air. “Dengan begitu, air akan bertahan lama, dan menyiram bunga cukup dilakukan seminggu sekali,” kata dia.

Lebih lanjut Yekti menjelaskan, untuk mencegah banjir dia telah menanam sedikitnya 363 lubang biopori. Selain untuk mencegah banjir, lubang ini juga

Sampah Diangkut 15 Truk, Sulap Lahan Jadi Kebun Jambu Menjadikan sekolah yang sebelumnya dipandang sebelah mata menjadi perhatian banyak mata bukan semudah membalik tangan.

Kilas balik mengenai konsep sekolah adiwiyata di SMPN 36 Surabaya sejatinya baru dimulai sekitar tahun 2011 lalu. Belum ada biopori apalagi kantin bersih.

Mantan Kepala SMPN 36 Surabaya Tri Wahyuni Handayani menceritakan beragam pengalamannya. Sekitar tiga tahun lalu, di belakang sekolahnya masih menumpuk sampah bungkus jajanan siswa. “Saya langsung meminta DKP untuk mengangkut semua sampah yang volumenya mencapai 15 truk itu,” tutur dia.

Setelah itu, Tri kemudian mengajak seluruh siswa dan guru membawa tempat minum sendiri jika ingin membeli minum di kantin. Dia menghitung, jika jumlah siswa SMPN 36 Surabaya mencapai 900 anak dan dalam sehari masingmasing membeli minuman dengan bungkus plastik, maka sudah ada 1.800 sampah plastik setiap hari di sekolah. “Dengan membawa tempat minum sendiri, kita sudah bisa menghemat volume sampah setiap harinya. Sekarang, lahan itu sudah disulap menjadi kebun jambu merah yang ditanam dan dirawat sendiri oleh siswa,” tutur dia. Q tam* digunakan untuk memproses sampah organik menjadi kompos. “Kompos ini menjadi modal bagi para siswa membuat eco preneur. Sebab, kompos yang dihasilkan biopori ini selanjutnya dijual oleh siswa,” kata dia. Q tam*

Ketua Komite SMPN 36 Surabaya Drs. Zaenal Arifin, M.Pd

Butuh Saran Olahraga

Kepala Dindik Surabaya ikut dalam kegiatan penanaman pohon di kebun jambu merah SMPN 36.

SMPN 36 Surabaya menerima kunjungan Dinas Pendidikan Surabaya dan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam program Eco School 2013.

Fasilitas yang dimiliki oleh SMPN 36 sudah sangat menunjang bagi pendidikan siswa, namun lebih baik lagi jika dilengkapi dengan sarana olahraga yang memadahi. Karena bisa saja muncul atlet pelajar sekolah yang berada di kawasan Jalan Kebonsari.

“Saya rasa sarana olahraga sangat penting untuk menunjang belajar siswa, mereka bisa menyalurkan hobi di bidang olahraga dan tidak menutup kemungkinan akan muncul bibit atlet unggul dari SMPN 36,” kata Ketua Komite SMPN 36 yang juga menjabat sebagai Kepala UPT SMANOR, Drs. Zaenal Arifin, M.Pd. Q wwn*

147 Jamaah ‘Ndompleng’ Rombongan CJH Kota Batu Batu,Bhirawa Tahun ini Kota Batu memberangkatkan sebanyak 525 Calon Jamaah Haji (CJH) ke tanah suci. Jumlah ini berkurang dari jumlah sebelumnya yang mencapai 539 orang. Dan 147 orang di antaranya adalah CJH dari luar kota yang bergabung dalam rombongan CJH Kota Batu.

“Calon Jamaah Haji yang asli dari Kota Batu ada 392 orang. Sementara,sebanyak 147 orang berasal dari daerah lain. Sehingga total keseluhan CjH kota batu 539 orang,”ujar Kepala Kemenag Kota Batu, H Jamal, dalam acara seremonial pelepasan CJH Kota Batu bertempat di Kantor Kemenag Batu, Selasa (16/9).

Dari jumlah di atas, katanya, ada sebanyak 14 CJH yang keluar atau mengundurkan diri. Alasannya bermacam-macam. Ada yang sakit, pasangannya (suami atau istri-red) yang gagal berangkat, hingga CJH yang meninggal dunia. Untuk Kota Batu, CJH yang gagal berangkat karena meninggal dunia sudah enam orang. “Jadi total keseluruhan CJH yang akan diberangkatkan pada musim haji kali sebanyak 525 ,terdiri dari 240 CJH laki-laki dan 285 CJH perempuan,”tabah Jamal.

Untuk memberangkatkan mereka, CJH Kota Batu dibagi menjadi 2 kloter. Yakni kloter 43 dan kloter 44. Rencananya, pemberangkatan dilakukan dua kali. Kloter pertama (kloter 43) sebanyak 80 orang diberangkatkan pada Kamis

18 september. Sedangkan Kloter 44 sebanyak 445 orang berangkat pada Jumat 19 September.

Hadir dalam acara Pelepasan CJH tersebut Wakil Walikota Batu Punjul Santoso. Ikut mendampingi Walikota adalah Kapolres Batu AKBP Windiyanto Pratomo, Kajari Batu Meran SH, Ketua MUI Kota Batu KH.Nuryasin Muhtadi dan Ketua IPHI Kota Batu H.Nuryatim.

Jamal menambahkan tahun ini ada 20 CJH termuda, yaitu berusia 18 tahun. Sementara CJH tertua berusia 94 tahun atas nama Satumi. Sedangkan CJH yang berusia diatas 60 tahun sebanyak 124 orang, dan sisanya berusia dibawah usia 60 tahun.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu. Punjul Santoso berpesan kepada CJH agar senantiasa menata niat dan selalu menjaga kesehatan. “Apalagi calon jamaah haji ini akan menemui hal-hal yang berbeda dari kebiasaan. Perbedaan itu mulai cuaca, budaya, hingga bahasa.

Untuk itu CJH harus bisa menjaga diri dan menjaga nama baik Kota Batu, ”pesan Punjul. Q nas

Hilmi Husain/bhirawa

Warga, manajemen PT CS2 Pola Sehat dan pihak BLH Kabupaten Pasuruan melihat langsung mesin pengolah limbah untuk memproses pengolahan limbah pabrik Teh Gelas di Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Selasa (16/9).

Limbah Pabrik Teh Gelas Diduga Cemari Sungai Pasuruan, Bhirawa Air buangan limbah dari sejumlah pabrik yang dialirkan ke aliran Sungai Wangi dari Kecamatan Pandaan ke Beji hingga Bangil dikeluhkan warga. Pasalnya, air sungai menjadi tercemar dan berbau tidak sedap, Selasa (16/9).

Warga mencurigai, aliran buangan limbah berasal dari pabrik The Gelas PT CS2 Pola Sehat di Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Salah satu warga Desa Beujeng, Kecamatan Beji, Abdul Azis mengatakan biasanya air sungai Wangi digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun sejak PT CS2 Pola Sehat produsen teh gelas beroperasi, sungai Wangi tersebut berubah menjadi berbau, berbusa dan berubah warna menjadi putih.

“Kami mencurigai jika limbah berasal dari pabrik teh gelas.

Kami sudah menelusuri sungai

beberapa bulan untuk mengetahui dari mana limbah itu berasal. Sehingga dampaknya ke warga karena sungai Wangi tak bisa digunakan lagi untuk keperluan sehari. Bahkan baunya pun tak sedap,” tandas Abdul Azis.

Manajemen Project PT CS2 Pola Sehat, Erlanggono Kusuma membantah tuduhan itu. Pasalnya, pabrik yang memproduksi teh gelas tersebut memiliki proses pengolahan limbah sesuai standart mutu ramah lingkungan.

Merasa tidak mencemari sungai warga, pihak manajemen mengajak masyarakat dan media massa untuk menyaksikan langsung pemrosesan limbahnya.

“Tidak benar itu. Untuk pengelolahan limbah disini rutin setiap bulannya yang ditinjau oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Semuanya sudah benar dan mendapatkan penilaian positif. Kapasitas

pengolahan limbahpun juga tidak melebihi kapasitas produksi,” ujar Erlanggono Kusuma di lokasi.

Menurutnya, isu lingkungan tetap menjadi perhatian nomor satu. Pengolahan limbah dengan sistem Waste Water Treatment Plant (WWTP) secara biologis (aerobic) melalui beberapa tahapan, hingga air menjadi normal kembali dan tidak merusak habitat di air. Pantuan di lokasi saat menyaksikan proses pengolahan limbah, dari limbah awal dimasukkan ke dalam penampungan bak besar dan diproses dengan mesin penjernih. Selain prosesnya cukup panjang, hingga menjadi air bersih juga dipisahkan dengan lumpur dari bekas daun dan batang teh. Air yang bersih dipisahkan dengan dimasukkan ke bak yang berisi ikan yang menunjukkan (indikasi) tidak merusak habitat dan mencemari. Q hil

Pemkot Minta Gubenur Serahkan Pengelolaan Keramik Dinoyo Malang, Bhirawa Pemkot Malang meminta kepada Gubernur Jatim, melimpahkan pengelolaan Pabrik Keramik Dinoyo. Alasanya kondisi pabrik saat ini mangkrak dan tidak terawat. Menurut Wali Kota Malang, Mohammad Anton, jika Pemkot Malang berminat untuk mengelola pabrik keramik itu. Sehingga bisa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat besar. “Kita telah secara resmi meminta kepada Pemprov Jatim, agar Keramik Dinoyo bisa kami kelola sendiri. Kami kami melihat potensinya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi jika

lahan itu di kelola Pemkot Malang,”terang pejabat yang akrab disapa Abah Anton itu.

Rencanannya jika pabrik itu sudah benar diserahkan kepada Pemkot Malang. Lahan seluas 5 ha, itu akan digunakan untuk tempat pembuatan keramik secara masal bagi masyarakat sekaligus show room keramik terbesar.

Selama ini, kata dia pembuatan keramik yang dilakukan oleh masyarakat adalah produksi rumahan (home industry). “Selama ini produksi keramik yang dilakukan oleh masyarakat adalah produk rumahan, sehingga kalau ada pengunjung yang

membutuhkan keramik harus pindah dari rumah satu ke rumah lainnya. Kedepan tidak sepeti itu, jika ada masyarakat luar Kota Malang yang ingin membeli berbagai jenis keramik atau ingin mengetahui proses pembuatan keramik cukup datang di shoroom keramik Dinoyo,”tukas Abah Anton.

Selain itu di lokasi tersebut, para pengrajin keramik bisa memproduksi secara masal, dan memasarkan secara bersamasama. Ini menurut Walikota yang juga ketua DPC PKB Kota Malang ini akan membantu pemasaran. Q mut