Harian Bhirawa Edisi 17 Oktober 2014

Aturan disiplin pegawai itu berlaku semua, mulai staf sampai pimpinan.

Kalau mau ditegakkan ya semua yang melanggar ditindak,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Pariwisata (Kadisparta) Kota Batu Budi Santoso

Jumat Wage, 17 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

17 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 06.30 - 09.00

Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim Memimpin Rapat di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00

Menghadiri Launching Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Bappenas Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 06.30 - 13.00

Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim Rapat Soal CPNS Pemprov Jatim di Ruang Sekdaprov

Bank Jatim Cetak Laba Bersih Rp 742,89 Miliar Jakarta, Bhirawa Pada triwulan III 2014, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 742,89 miliar. Itu artinya tumbuh 9,08 persen (yoy), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 681,07 miliar.

Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto mengatakan, peningkatan laba Hadi Sukrianto tersebut ditopang pertumbuhan kredit sebesar Rp 26,09 triliun, tumbuh 21,18 persen dibandingkan September 2013 tercatat Rp 21,52 triliun. “Peningkatan ini menunjukkan, bahwa kami selalu mengupayakan pertumbuhan dalam ekspansi

 ke halaman 11

Ilustrasi proyek trem di Surabaya. Wali Kota Tri Rismaharini akan membawa konsep trem ini ke JokowiJK usai dilantik untuk dibantu pendanaannya. Sementara DPRD Surabaya meminta dilakukan kajian mendalam untuk meminimalisir dampak sosial sebelum trem dioperasionalkan.

Risma Bawa Konsep Trem Surabaya ke Jokowi-JK Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya akan mengkomunikasikan kelanjutan realisasi proyek moda transportasi kereta api tengah kota atau Trem Surabaya ke kabinet baru pimpinan Jokowi- JK. Konsep tersebut akan disodorkan kepada kabinet pemerintahan baru setelah Presiden-Wapres terpilih dilantik 20 Oktober mendatang.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sudah melakukan pengecekan rencana jalur trem bersama PT KAI selaku operator trem. “Pokoknya usai pelantikan, rencana proyek dan pendanaannya akan diserahkan ke kabinet Jokowi-JK ,” ujar Risma usai menghadiri Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian di

Surabaya, Kamis (16/10).

Risma mengatakan bahwa proyek trem melintas sepanjang 17 kilometer membelah Kota Surabaya, menggunakan jalur kereta api milik PT KAI yang sudah tidak difungsikan sejak lama. Jalur KA tersebut antara lain, jalur Diponegoro–Pandegiling–Darmo-Tugu Pahlawan,

Data Penerima BOS Jenjang

Lembaga

Siswa

Anggaran

SD/SDLB SMP/SMPLB/SATAP

19.451 4.431

3.021.804 1.374.653

Rp 438,161 miliar Rp 244 miliar

Terlambat Pencairan BOS Jenjang

Lembaga Siswa

Anggaran

SD SMP

34 68

Rp 1,824 miliar Rp 5,918 miliar

3.145 8.336

Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

MSi mengatakan, penyaluran dana BOS triwulan keempat ini didasarkan pada surat Dirjen Dikdas Kemendikbud No. 4369/C.

C3/KU/2013 tertanggal 9 Desember 2013 dan SK Gubernur No.

 ke halaman 11

Bupati Anas Terima Dokumen Rencana Pita Lebar Indonesia Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah telah meluncurkan Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) sebagai peta pengembangan internet berkecepatan tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Acara peluncuran dilakukan di Jakarta, Rabu (15/10). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Armida Alisjahbana menyerahkan buku RPI kepada sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya trie diana/bhirawa

Kegiatan belajar mengajar di salah satu SD di Surabaya. Dinas Pendidikan Jatim telah menyalurkan dana BOS untuk jenjang SD dan SMP sederajat sehingga tidak ada siswa SD dan SMP di Jatim yang tidak sekolah.

Nina Soekarwo

SALAH satu faktor keluarga akan menjadi harmonis adalah adanya unggah ungguh antara suami dan istri.

Tidak saling merendahkan meski suami atau istri memiliki pendapatan lebih tinggi atau memiliki derajat sosial yang lebih baik.

“Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan, daya saing tinggi, perempuan banyak yang bekerja.

Namun pertumbuhan yang positif ini memiliki dampak yang harus diantisipasi sejak dini, yaitu keretakan keluarga dan akhirnya ada perceraian,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi.

Sentil..

 ke halaman 11

 Politik luar negeri SBY perlu dilanjutkan  Cari mitra yang saling menghargai, bukan mengakali  Polres gerebek penimbunan BBM subsidi  Aksi begini yang bikin rakyat makin susah  Berdalih untuk transpor, buat KTP dikenai biaya Rp 25-75 ribu  Layanan gratis atau sesuai tarif aturan hanya sekadar mimpi

PPP, Bhirawa Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) VIII yang digelar di Empire Palace Surabaya, akhirnya secara aklamasi memilih Sekjen DPP Romahurmuzy sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2014-2019, menggantikan Suryadharma Ali (SDA).

Ketua Umum DPP PPP terpilih Muhammad Romahurmuziy menyatakan Muhammad siap membangun PPP menRomahurmuziy jadi partai besar dan kalau mungkin menjadi pemenang pemilu.

“PPP sudah tiga kali gagal dalam pemilu legislatif dan saat ini menjadi partai kecil,” katanya dalam sambutan setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2014-2019 pada muktamar VIII PPP, Kamis (16/10).

Menurut Romi, panggilan Muhammad Romahurmuziy, PPP adalah partai politik yang lahir

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Selalu Unggah Ungguh

 ke halaman 11

Menang Aklamasi, Romi Siap Antarkan PPP Jadi Pemenang Pemilu

Dana BOS Rp 682 Miliar Cair Dindik Jatim, Bhirawa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali digulirkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk triwulan keempat tahun ini. Total bantuan yang dicairkan sebesar Rp 682,162 miliar untuk jenjang SD dan SMP sederajat.

Rinciannya, jenjang SD/SDLB menerima Rp 438,161 miliar untuk 19.451 lembaga dengan sasaran 3.021.804 siswa. Sementara jenjang SMP/SMPLB/SATAP dicairkan senilai Rp 244 miliar untuk 4.431 lembaga dengan sasaran 1.374.653 siswa.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun

jalur Pasar Turi-Ujung, serta jalur Wonokromo–Jembatan Merah. Trem nanti akan dimulai dari Terminal Joyoboyo di selatan Surabaya. Lalu berlanjut ke Jalan Raya Darmo-Jalan Kombespol M Duryat. “Proyek ini diperkirakan menghabiskan

Dewan Temukan Inkonsistensi antara KUA PPAS dan RAPBD 2015

Sekdaprov Anggap Ada Perbedaan Nilai Nominal Dana Perimbangan dari Pusat

DPRD Jatim, Bhirawa Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, dikejutkan dengan sejumlah temuan yang dianggap dewan inkonsistensi.

Temuan tersebut yaitu adanya perbedaan antara Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan RAPBD 2015 dengan selisih mencapai Rp705 miliar (pendapa-

tan) dan Rp 893 miliar (belanja).

Ketua FPKB Jatim Badrut Tamam mengakui baru saat ini dewan menemukan adanya perbedaan antara KUA PPAS yang sudah dibahas oleh dewan lama periode 2009-2014 dan RAPBD 2015 yang dibahas oleh dewan baru periode 2014-2019. Tak tanggungtanggung selisihnya, mencapai Rp 705.106.329.000 untuk pendapa-

tan dan Rp 893.332.190.000 untuk belanja. Akibatnya ada penambahan defisit anggaran sebesar Rp1.888.225.861.000. ‘’Seperti yang terjadi di dokumen KUA PPAS untuk pendapatannya tertera sebesar Rp 21.005.326.706.110, namun dalam RAPBD 2015 tertera Rp

 ke halaman 11

Gubernur Tolak Pembentukan Dewan Kesehatan Provinsi DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Komisi E DPRD Jatim untuk membentuk Dewan Kesehatan Provinsi (DKP) untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jatim ternyata mendapat penolakan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Alasannya, jika pembentukan DKP tidak terlalu mendesak dan justru terkesan menghambur-hamburkan anggaran akibat tidak jelas tugas dan fungsinya (tupoksinya). ‘’Kan sudah ada Dinas Kesehatan, mengapa harus membentuk badan yang jelas hanya menghambur-hamburkan anggaran saja. Jadi cukup dinas saja yang mengawasi. Apalagi di pusat sudah ada Dewan

 ke halaman 11

Wismilak Gelar Peduli Budaya

Pamerkan Batik Usia Puluhan Tahun, Produksi Lasem Tembus Rp 150 Juta Setelah dinyatakan sebagai bagian budaya dunia, kini batik telah menjadi perhatian masyarakat secara luas. Di sejumlah daerah, bahkan keterampilan membatik berkembang dengan desain terbaru selaras dengan perubahan zaman.

Siti Soelistyani, Kota Surabaya Decak kagum dan keheranan terus keluar dari mulut sejumlah undangan maupun para pengunjung Wismilak Peduli Budaya di di Grha Wismilak Jalan Dr Soetomo 27 Surabaya. Bekerjasama dengan Sjarikat Poesaka Soerabaja dalam memperingati Hari Batik, merek rokok nasional itu mengadakan pameran ragam pesona batik yang digelar sejak 9-15 Oktober. Puluhan batik yang dipajang di pameran tersebut banyak memiliki keunikan. Selain motif yang muncul begitu indah, dalam satu lembar kain batik ada dua motif dan warna yang

berbeda. Batik seperti ini sering dijuluki dengan batik pagi sore. ‘’Mengapa kita namakan batik pagi sore, karena dengan menggunakan satu kain batik, maka kita dapat memakainya untuk pagi dan sore dengan motif dan warna yang berbeda meski dalam satu lembar kain. Dengan begitu, para gadis dapat mengirit kain batik,’’ungkap kolektor batik dari Galeri Alit Jakarta, Dwita Herman kepada Bhirawa belum lama ini.

Tidak sampai di situ saja. Ternyata

 ke halaman 11

siti soelistyani/bhirawa

Pameran ragam batik yang digelar Wismilak bekerjasama dengan Sjarikat Poesaka Soerabaja menampilkan koleksi batik kuno berumur ratusan tahun.

SURABAYA

2

Jumat Wage 17 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gubernur Desak Standarisasi Uji Kir di Jatim Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga kini belum mengeluarkan sertifikat di lahan yang dibangun Pasar Turi Baru dengan pertimbangan pemerintah kota belum memenuhi sejumlah persyaratan. ist

Lahan Pasar Turi Surabaya Tak Bersertifikat DPRD Surabaya, Bhirawa Lahan yang dibangun Pasar Turi Surabaya Baru belum memiliki sertifikat karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga kini belum mengeluarkannya dengan pertimbangan pemerintah kota belum memenuhi sejumlah persyaratan.

Anggota DPRD Surabaya M Machmud menjelaskan sampai sekarang DPRD belum pernah mengeluarkan persetujuan pelepasan tanah Pasar Turi kepada investor.

“Namun saat itu, pemkot nekat melakukan kerja sama dengan investor tanpa melibatkan dewan.

Padahal ada aturan yang jelas, tanah yang di BOT harus ada persetujuan pelepasan dari dewan,”

PANGGUNG BIROKRASI

Tiga Hari, Gelar Seni Budaya Daerah Jatim di ChandraWilwatikta Pemprov, Bhirawa Selama tiga hari ke depan (16/10-18/ 10), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jatim ke 69, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menyelenggarakan kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah Jatim dengan menyajikan beragam seni budaya baik dalam dan provinsi luar Jatim.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, gelar seni daerah kali ini berlokasi di Taman Chandra Wilwatikta Jatim, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. “Masyarakat bisa mendatangi Taman Chandra Wilwatikta Jatim dan melihat langsung secara gratis.

Hal ini sekaligus mengenalkan masyarakat akan seni dan budaya sendiri.,” katanya, Kamis (16/10).

Berbagai atraksi seni budaya tersebut bisa dinikmati masyarakat secara langsung mulai pukul 14.00 Wib – selesai. Selain itu terdapat pertunjukan seni budaya, masyarakat juga bisa membeli berbagai ragam produk ekonomi kreatif yang ada di Q rac Taman Chandra Wilwatikta.Q

katanya, Kamis (16/10).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Aset, disebutkan aset yang dikerjasamakan harus bersertifikat.

Sedangkan syarat mutlak dari BPN sesuai dengan UU soal pemerintah daerah, agar tanah yang dikerjasamakan antara Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa dalam bentuk BOT selama 25 tahun itu bisa keluar sertifikat harus ada persetujuan dari DPRD Surabaya. Selama ini dewan belum pernah mengeluarkan persetujuan pelepasan tanah dari Pemkot Surabaya ke PT Gala Bumi Perkasa.

Ia mengatakan beberapa tahun lalu pemkot pernah mengajukan pelepasan aset tanah Pasar Turi kepada PT Gala Bumi Perkasa. Namun karena tanah tersebut memang milik PT KA, tentu saja pihaknya tidak mau melakukan pelepasan tanah tersebut. “Jadi waktu itu kami tak menyetujui pelepasan tanah Pasar Turi,” kata mantan Ketua DPRD Surabaya periode lalu.

Ia menambahkan dengan tidak adanya pelepasan tersebut tentu saja status tanah tersebut tak jelas.

“Pemkot sendiri akhirnya tetap melakukan kerja sama BOT tanpa persetujuan dewan terutama dalam hal pelepasan tanah. Dan akhirnya sampai sekarang sertifikat tanah itu Q gat,ant tidak keluar,” katanya.Q

Pemkot Harus Review Semua Perjanjian dengan Pihak Ketiga DPRD Surabaya, Bhirawa Lemahnya posisi Pemkot Surabaya dalam berbagai kontrak dengan pihak ketiga ditengarai sebagai lemahnya analisis hukum yang diajukan bagian Hukum kepada Wali kota. Dua perjanjian Bulid, Operated and Transfer (BOT) antara Pemkot dengan investor, TPA Benowo dan Pasar Turi, menjadi contoh lemahnya posisi hukum Pemkot yang patut untuk diperbaiki.

“BOT yang dilakukan Pemkot baik itu TPA Benowo maupun Pasar Turi yang sedang naik daun sekarang, menunjukkan lemahnya posisi hukum Pemkot dalam perjanjian. Saya curiga bukan hanya perjanjian BOT saja yang lemah, kontrak berbagai proyekpun akan demikian. Saya kira ini merupakan bukti lemahnya analisis bagian Hukum atas perjanjian yang diajukan pada wali kota,” terang anggota Fraksi PKS, Zakaria, Kamis(16/10).

Untuk itu Zakaria meminta agar Pemkot dalam hal ini Bagian Hukum segera melakukan review atas semua perjanjian yang dilakukan Pemkot dengan pihak ketiga. “Bagian Hukum harus segera melakukan review atas semua perjanjioan baik kotrak proyek maupun BOT yang telah ada. Jangan sampai perjanjian-perjanjian itu merufgikan masyarakat,” tegasnya.

Terkait perjanjian Pasar Turi, Zakaria mensinyalir kelemahan Pemkot terletak pada kurang jelasnya beberapa klausul penting dalam Perjanjian dengan PT Gala Bumi Perkasa , investor Pasar Turi. Ada tiga kemungkinan, lanjut Zakaria, pertama adalah tidak disebutkannya klausul masa perjanjian proses pembangunan.

Sementara yang kedua, lanjut Zakaria, tidak pastinya klausul tindakan hukum yang bisa dilaksanakan oleh Pemkot bila investor mengalami wanprestasi. “kedua klausul ini penting, kjarena menetukan apa yang bisa dilakukan Pemkot bila ada wanprestasi salah satu pihak,” Q gat.geh ternagnya.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim, Soekarwo meminta kepada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur melakukan standarisasi uji kir kendaraan bermotor di seluruh Jawa Timur. Upaya ini dilakukan demi kepentingan umum sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas yang akhir-akhir ini meningkat tajam.

“Uji kir memang kewenangan kabupaten/ kota tapi demi kepentingan umum saya minta Dishub dan LLAJ Jawa Timur mendorong adanya standarisasi pelayanan uji kir di Jawa Timur,” ujar Soekarwo yang ditemui usai hadir dalam rapat paripurna Pendapat Umum (PU) Fraksi-fraksi di DPRD Jatim, Kamis (16/10).

Lebih jauh pria yang akrab sapa Pakde Karwo itu juga akan segera membuat surat kepada bupati dan walikota di Jawa Timur terkait program standarisasi pelayanan uji kir di Jawa Timur. Pasalnya, kecelakaan beruntun truk pengangkut Semen Indonesia di Gresik yang menewaskan tiga orang diduga kuat akibat rem blong. Sehingga itu menyangkut hal-hal teknis yang menjadi tanggungjawab uji kir. “Kalau perlu ke depan buku uji kir juga melibatkan kepolisian untuk tanda tangan,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Jatim melalui Dishub dan LLAJ Jatim juga akan menyurati Dirjen Perhubungan supaya mencabut ijin trayek PO Harapan Jaya yang baru saja kecelakaan di jalan raya Medaeng Surabaya dan mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka berat. “Ijin trayek PO itu menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga kami menyurati Dirjen Perhubungan Darat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut ijin trayek PO bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),” tambah Pakde Karwo Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jatim Bambang Suhartono juga mendukung langkah Gubernur Jatim yang ingin membuat standarisasi pelayanan uji kir di Jatim. Namun dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Dishub dan LLAJ Jatim serta Organda untuk dimintai klarifikasi terkait kecelakaan PO Harapan Jaya maupun truk pengangkut semen. “Kita jadwalkan pertemuan itu pada 21 Oktober mendatang usai rapat paripurna,” jelas politisi asal PDIP. Menurut Bambang, kejadian laka lantas

itu penyebabnya ada dua yakni human error dan kelaikan kendaraan. Khusus menyangkut kelaikan kendaraan, pihaknya menyarankan supaya ada pengetatan pengawasan dalam uji kir kendaraan angkutan barang yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. “Selain uji kir yang perlu dibenahi, prilaku sopir dan perusahaan angkutan barang juga harus diawasi supaya mengecek kelaikan kendaraan sebelum dipakai,” bebernya.

Sementara itu Kadishub dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi menambahkan bahwa berdasarkan laporan sementara dari pihak kepolisian, truk pengangkut semen milik PT Varia Usaha itu ternyata buku uji kirnya terakhir pada 19 September 2008 atau sudah mati 6 tahun. “Patut diduga truk itu hanya digunakan untuk jarak pendek Gresik-Surabaya karena di jalur itu tak ada jembatan timbang. Kalau lewat jembatan timbang pasti sudah ketahuan, “ ungkapnya.

Selain itu, rem depan truk juga tak bekerja dengan baik akibat selang minyak rem cairannya tak bisa mengalir kesumbu depan sehingga mengalami rem blong.

“Truk itu juga overload karena berat angkuatannya sebanyak 25 ton, lalu berat kendaraannya sendiri 6,7 ton sementara JBI hanya 18 ton. Jadi overload 13,7 ton.

Ditambah jalanan menurun tentu daya dorongnyasemakin menjadi semakin kuat, “ beber Wahid Wahyudi.

Ia juga mengakui mendapat perintah dari gubernur Jatim supaya melakukan standarisasi pelayanan uji kir kendaraan angkutan barang dan orang di seluruh wilayah Jatim. Selain itu pihaknya juga akan mengupayakan kerjasama dengan pihak kepolisian terkait buku uji kir.

“Banyak buku uji kir yang ditilang tidak diambil karena pengemudi lebih memilih minta baru ke polisi dengan alasan hilang.

Karena itu polisi hendaknya minta rekom Dishub sebelum memberikan buku uji yang Q cty baru, “ pungkas Wahid.Q

Kabupaten Lebak Belajar Pembangunan Kota Surabaya Pemkot, Bhirawa Demi mewujudkan penataan dan pembangunan kota yang baik, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lebak memilih menimba ilmu dari Pemkot Surabaya. Tak tanggung-tanggung, Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya membawa 25 pejabat, termasuk Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten serta sejumlah kepala dinas. Kedatangan mereka diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota, Kamis (16/10).

Iti mengatakan, tujuan utama kunjungan kali ini adalah untuk studi banding berbagai masalah perkotaan. Di antaranya tata kota, penertiban pedagang kaki lima (PKL), pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan sampah dan pemeliharaan taman.

Menurut dia, Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Provinsi Banten masih memiliki banyak kekurangan. ‘’Jika dibanding daerah lain, kabupaten kami masih tertinggal, terutama di bidang pendidikan. Indikatornya, tiap enam kilometer hanya tersedia satu sekolah. Baik secara kualitas maupun kuantitas, pendidikan perlu ditingkatkan,’’ katanya.

Iti berharap, lawatan rombongan Pemkab Lebak ke Surabaya dapat memberi manfaat konkret lantaran berkesempatan belajar kiat dan strategi pembangunan kota dari kandidat Wali Kota terbaik dunia, Tri Rismaharini.

Dalam kesempatan itu, Risma menyampaikan tentang perlunya perampingan instansi.

Mantan kepala Bappeko Surabaya ini menjelaskan, jumlah kelurahan di Kota Pahlawan kini dirampingkan menjadi 154 kelurahan.

Sebelumnya ada 163 kelurahan. Penyusutan jumlah instansi tanpa mengurangi kualitas pelayanan itu, menurut Risma, sanggup mengefisiensi pengeluaran. ‘’Uang operasional lebih kecil sehingga bisa dialokasikan untuk keperluan lain,’’ ungkapnya.

Penghematan juga dilakukan Pemkot dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). e-Procurement atau sistem lelang tender online terbukti mampu menekan 20 hingga 25 persen biaya per tahunnya.Q dre

Sosialisasi Maraknya Kecelakaan Lalu Lintas

Satlantas KP3 Tegur Pemilik Truk Tak Layak Jalan Maraknya kecelakaan yang menimpa kendaraan besar seperti truk dan bus, membuat Satlantas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (KP3) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah truk ekspedisi di Komplek pertokoan Semut Indah Jl .Semeut Kali, Kamis (16/10).

Dari pemeriksaan anggota Satlantas KP3, banyak ditemukan truk ekspedisi yang tak layak jalan seperti kendala pada ban yang gundul dan layak diganti baru, serta kondisi truk yang sudah tua. Atas temuan ini, anggota melakukan sosialisasi dengan menyarankan kepada pemilik truk untuk segera memperbaiki armada yang digunakan setiap hari, dan mengganti kondisi kendaraan agar layak jalan.

Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar mengatakan, maraknya kecelakaan di Jawa Timur khususnya di Surabaya, membuat Sat-

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

lantas Pelabuhan mensosialisasikan kelayakan armada truk yang digunakan sopir. Apabila truk ekspedisi tidak sesuai kelayakan jalan, maka petugas akan memberikan teguran.

Lanjut Lily, sosialisasi kepada pemilik ekspedisi maupun sopir truk dimaksudkan agar mereka lebih berhati-hati dan mentaati peraturan lalulintas, untuk mencegah terjadi kecelakaan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

“Sementara kami lakukan sosialisasi dahulu, dan belum melakukan penindakaan. Namun, jika nanti ditemukan kendaraan-ken-

daraan yang tidak layak jalan melintas di jalan raya, tentunya akan kami lakukan tindakan sesuai UU lalulintas,” kata AKP Lily Djafar kepada wartawan, Kamis (16/10).

Sementara itu, Ipda M Sapari Kanit Pengaturan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) menambahkan, sejauh ini masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan kendaraan besar. Setiap harinya sekitar lima pelanggaran terjadi dan telah dilakukan penindakan oleh petugas.

Untuk kendaraan besar atau truk, kata dia, ketentuannya tinggi kendaraan tidak lebih dari empat meter, selain itu juga berpegang pada panjang dan lebar kendaraan itu sendiri. “Apabila tidak sesuai dengan UU lalulintas nomor 22 tahun 2009, maka pemilik truk akan kami tindak sesuai

bed/bhirawa

Ipda M Sapari Kanit Turjawali polres Pelabuhan Tanjung Perak terlihat mengecek kelayakan ban truk ekspedisi di Komplek Pertokoan Semut Indah, Kamis (16/10). peraturan,” ujarnya. datangi depo atau ekspedisi layakan jalan kendaraan.

Dia menambahkan, untuk untuk memberikan edukasi “Untuk truk ekspedisi, dimencegah terjadinya ke- terkait hal-hal yang perlu himbau agar memuat bacelakaan pihaknya men- diperhatikan terkait ke- rang sesuai dengan kapa-

sitas angkutan. Dan jangan memuat barang melebihi batas angkut serta ketinggian muatan,” tegas Ipda M Sapari.

Setelah dilakukan sosialisasi, sejumlah pemilik ekspedisi mengaku akan lebih memperhatikan lagi kelayakan jalan kendaraan-kendaraan yang dimiliki. Selain itu, juga berjanji akan segera memperbaiki dan mengganti spare part kendaraan yang rusak, agar tidak membahayakan saat kendaraan tersebut beroperasi.

“Dengan adanya teguran dan perhatian dari Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kami akan lebih memperhatian kondisi kendaraan muat. Hal ini juga untuk kelancaran dan keselamatan sopir truk dan penguna jalan lainnya,” ungkap Putu Bagus Anom Permana satu diantara pemilik ekspedisi.Q bed

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Jumat Wage, 17 OKTOBER 2014

PANGGUNG BIROKRASI Pelapor Juga Mengadu ke MA

Diduga Sembunyikan Fakta Persidangan, Hakim PN Dilaporkan ke KY

Surabaya, Bhirawa Dugaan ‘permainan kasus’ yang dilakukan para Hakim terus saja terkuak oleh pencari keadilan. Kali ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Antonius Simbolon selaku Hakim Ketua, dua Hakim anggota Tugianto dan H Yapi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY).

Pelapor atas nama Boenarto Tedjoisworo melalui Kuasa Hukumnya, Hadi Pranoto tak terima atas perilaku semena-mena yang dilakukan tiga Hakim tersebut. Alhasil, Boenarto melaporkan ketidakadilan ini ke KY. Dijelaskan Hadi, laporannya ke KY bermula dari penanganan perkara perdata dengan register No.60/Pdt.G/2013/ PN.Sby. Dalam perkara ini Boenarto sebagai pihak Tergugat, dan penggugatnya adalah Johannes Harjono Setiono, Direktur PT Laksana Budaya.

Ke tiga Majelis Hakim PN Surabaya yang dilaporkan itu, merupakan Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata milik pelapor. “Atas ketidakadilan ini, klien kami melaporkan ke tiga Hakim itu ke KY. Selain itu, kami juga akan melaporkan kepada ketua Mahkamah Agung,” terangHadi Pranoto, Kamis (16/10). Pengaduan ini dilakukan Boenarto menerima Relaas Aanmaning (teguran) untuk melaksanakan putusan uitvoerbaar bij voorraad atau putusan yang dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Dalam laporannya ke Komisi Yudisial yang berkedudukan di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Boenarto menuding Antonius Simbolon dkk telah melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/ KMA/SK/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 Tanggal 8 April 2009 Tentang kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dijelaskan Hadi Pranoto, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu terjadi karena Antonius Simbolon dkk telah melakukan penyembunyian fakta persidangan serta mengabaikan fakta hukum, dan mengabaikan semua fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Lanjutnya, dari hal ini terlihat adanya indikasi tindakan yang nyatayata memberikan kesan keberpihakan kepada pihak Penggugat. “Dalam persidangan, ke tiga Hakim ini tidak melakukan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkhususkan pada hukum acara. Sehingga, tidak ada penerapan hukum secara baik dan benar, dan mengakibatkan tidak terpenuhinya keadilan bagi para pencari Q bed keadilan,” pungkasnya.Q

RSUD dr Soetomo Minim Ruang Steril Transplantasi Surabaya Bhirawa Sebagai rumah sakit terbesar rujukan di Indonesia bagian timur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya hanya memiliki satu ruang semi steril transplantasi sumsum tulang belakang. Minimnya ruang steril ini disebabkan karena untuk membangunnya membutuhkan biaya yang relatif tinggi.

Ketua Tim Hematologi RSUD dr Soetomo Prof Amy Ashariati, Sp PD Khom menyatakan, untuk membangun ruang transplantasi sumsum tulang belakang memang tidak murah dan mudah. Satu kamar semi steril transplan-

tasi sumsum tulang membutuhkan anggaran dana hingga RP 5 Miliar dan seharusnya, sebagai rumah sakit besar, RSUD dr Soetomo memiliki tiga ruang semi steril.

“Dulu kita pernah ajukan ruang khusus transplantasi

DPRD Surabaya Kritik Kondisi Pendidikan

Hasil Kelulusan Siswa Surabaya Bukan Keberhasilan Seringkali terdengar kabar soal jumlah kelulusan siswa di Kota Surabaya yang selalu mencapai angka yang membanggakan yakni 90-100 persen. Namun DPRD Surabaya menganggap bahwa fenomena ini tidak bisa dijadikan sebagai keberhasilan Pemkot Surabaya karena ternyata tidak sedikit siswa hasil kelulusannya yang justru menambah jumlah angka pengangguran.

M

enurut Adi Sutarwijono (Awi) anggota DPRD Surabaya asal FPDIP, kabar soal hasil kelulusan siswa di Kota Surabaya seharusnya tidak bisa dijadikan barometer keberhasilan Pemkot Surabaya yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya, karena ternyata masih belum mampu memberikan solusi terhadap siswa pasca kelulusannya.

Dalam setiap tahunnya, siswa SMA dan SMK di Surabaya meluluskan siswanya dalam jumlah yang besar yakni ratusan ribu. Namun yang akhirnya bisa melanjutkan studinya atau berhasil mendapatkan pekerjaan hanya sekitar 60 persennya.

“Pernahkah anda menghitung berapa banyak jumlah siswa lulusan SMA dan SMK di Surabaya ini yang akhirnya menjadi pengangguran karena berbagai sebab, menurut catatan saya, tak kurang dari 40 persen dalam setiap tahunnya, jadi jangan terjebak dengan kabar soal keberhasilan Pemkot Surabaya terkait ke-

3

lulusan siswa yang selalu mencapai diatas 95 persen itu,” terang Awi. Awi juga mengatakan bahwa, Pemkot Surabaya belum pernah melakukan pendataan terhadap 40 persen jumlah siswa yang tidak bisa melanjutkan studinya atau belum mendapatkan lapangan kerja, karena hal ini justru akan menjadi persoalan social yang terus menggurita.

“Sudah waktunya Pemkot Surabaya melakukan pendataan yang kongkrit sekaligus memikirkan kelanjutan kehidupan anak usia produktif pasca kelulusannya, yang tentu hanya untuk yang ber KTP Surabaya, karena ternyata mereka ini masih banyak yang kalah dengan warga Urban saat berkompentisi mencari lapangan kerja,” tegasnya.

Merasa prihatin dengan kondisi tersebut, Awi mengatakan bahwa persoalan social yang terjadi merupakan tanggung jawab Pemkot Surabaya sebagai regulator dan dewan memberikan dukungan terkait ang-

Adi Sutarwijono

garannya, untuk bisa lebih memberdayakan anak usia produktif pasca kelulusan yang terhenti aktifitasnya karena berbagai sebab.

“Seharusnya Pemkot Surabaya segera membuat aturan tentang kewajiban kepada perusahaan yang ada di wilayah Surabaya untuk merekrut warga local sekitar lokasi perusahaan itu sekurang-kurangnya 30 persen dari kebutuhannya, jika mereka beralasan soal kualitas SDM nya, maka menjadi kewajiban Pemkot yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja untuk mengcover dengan memberikan berbagai pelatihan, dan kami yang ada didewan akan mendukung soal tambahan anggarannya,” tandasnya.

Sebagai anggota dewan, Awi juga berjanji akan turut mendorong digulirkannya aturan Perda Kota Surabaya yang mengatur soal kewajiban perusahaan di wilayah kota Surabaya untuk merekrut tenaga kerja di sekitar lokasinya dalam jumlah 30 persen dari total kebutuhannya.

“Kami berharap tahun depan hal itu bisa masuk dalam Perda tentang ketenagakerjaan, munculnya bisa dari Pemkot atau manjadi inisiatif dewan,” imbuhnya. Untuk diketahui bahwa jumlah pengangguran di Kota Pahlawan masih tinggi. Dengan jumlah penduduk Surabaya sebesar 3 juta orang, tercatat sebanyak 80.568 warga tidak memiliki pekerjaan, sehingga Pemkot Surabaya harus bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warganya. Q gat

tulang sum-sum dan reencananya menjadi andalan RSUD dr Soetomo, tapi tidak tahu mengapa, DPRD Jatim menolaknya,” ungkap Prof Amy. Padahal menurutnya dari daftar pasien yang menunggu transplantasi sumsum tulang sudah mencapai 6 hingga 10 pasien. Sehingga, pasien harus mengantri hingga tiga bulan selanjutnya. Asai dilakukan transplantasi sum-sum tulang, pasien harus menjalani perawatan hingga selama sebulan di ruang semi steril. Perawatan itu dilakukan untuk melihat

proses afaresis sum-sum tulang belakang menyatu dalam tubuh pasien. “Jika tidak kita kontrol selama dua minggu sampai sebulan ditakutkan terjadi pendarahan atau sepsis pada pasien,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, meski peralatan yang dimiliki rumah sakit, Tim Hematologi RSUD dr Soetomo berhasil melakukan transplantasi sumsum sum tulang kepada pasien kanker sel plasma, Julaika, 36 warga Maluku Tenggara. Sebenarnya, tim hematologi RSUD dr Soetomo sudah

tiga pasien yang berhasil melakukan cangkok sumsum tulang yang diambil dari tubuhnya sendiri (autologous transplants). Dikatakannya, keberhasilan tim hematologi RSUD dr Soetomo dalam melakukan transplantasi sum-sum tulang belum banyak. “Dalam satu tahun di Hospital Ambang dan Hospital Pulau Pinang Malaysia bisa melakukan 700 transplantasi sumsum tulang belakang hal ini dikarenaka peralatan yang dimuiliki rumah sakit sangat lengkap,” ungkap Prof Amy. Q dna

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Masjid di Bebekan Ganjal Tol Sumo Sidoarjo, Bhirawa Pengadaan tanah Tol Sumo (SurabayaMojokerto) di Kec Taman kini hanya tinggal menyisakan bangunan masjid di Desa Bebekan. Namun untuk merelokasi bangunan masjid itu hingga kini belum menemukan jalan keluar.

Camat Taman, Misbahul Munir, saat dikonfirmasi Kamis (16/10) kemarin, membenarkan secara keseluruhan wilayah Sidoarjo yang dibutuhkan untuk lahan Sumo sudah dibebaskan. Kecuali masjid yang harus diganti dengan masjid. Untuk merelokasi masjid ini harus tak jauh dari lokasi awal karena masjid ini merupakan tanah wakaf dari warga.

Asisten I Pemkab Sidoarjo, Asrofi menambahkan, untuk mencari lahan penggantinya sangat susah. Sebenarnya ada yang sudah deal dengan pemilik tanah yang memiliki 3 persil. Tetapi kemudian dibatalkan sepihak pemilik tanah.

Pihaknya sudah melakukan pendekatan sejak awal dengan pemilik tanah itu.

Bahkan sudah ada titik temu dengan harga Rp2,2 juta per meter. Belakangan berubah dengan meminta Rp3 juta.

Permintaan itu tak bisa dipenuhi karena harga Rp2,2 juta sudah ditetapkan dengan aprasial. Masjid yang terkena proyek tol itu ukurannyan sekitar 1.000 meter. Harus diganti dengan masjid di desa yang sama. Sejauh ini belum ada perkembangan lahan pengganti. Doakan saja supaya cepat dapat.

Menurut Asrofi, meskipun lahan Sumo di wilayah Sidoarjo yang dibutuhkan untuk tol ini sangat sedikit dibanding Gresik dan Mojokerto. Namun tingkat kesulitannya sangat tinggi karena lahan itu berada di di wilayah pemukiman padat.

Sumber lain menyebutkan, masalah masjid ini menjadi kruasial karena keberadaan masjid tak lepas dari wakaf.

Karena wakaf, tentu saja masjid pengganti tak boleh jauh dari kediaman pemberi wakaf. ‘’Kalaupun mau direlokasi di tempat yang jauh, mudah saja merelokasi masjid itu,’’ katanya.Q hds

Siapkan Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Kota Mojokerto, Untuk melindungi terus menyempitnya lahan pertanian di wilayah Kota Mojokerto ternyata mengusik Wali Kota Mas’ud Yunus. Orang nomer satu di jajaran Pemkot Mojokerto itu khawatir semakin sempitnya lahan pertanan bakal mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah dengan dua kecamatan ini. ‘’Saya akan menyiapkan regulasi perlindungan lahan pertanian di Kota Mojokerto ini.

Izin pemanfaatan lahan yang bukan untuk pertanian akan dibatasi,’’ ujar Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto diselasela kegiatan penyemprotan hama wereng di persawahan Kel Kedundung, Kota Mojokerto, Kamis (16/10) kemarin.

Data yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Mojokerto awalnya tercatat ada 591,02 hektar lahan pertanian yang ada di Kota Mojokerto. Dari jumlah itu sekarang hanya tersisa 20% atau sekitar 120 hektare. ‘’Sesuai aturan, setiap daerah wajib mengalokasikan 10% untuk lahan pertanian.

Jadi kini di Kota Mojokerto

hanya tersedia 10% atau sekitar 110 hektar saja yang bisa dimanfaatkan untuk selain pertanian,’’ tambah wali kota didampingi Kabag Humas, Heryana Dodik Murtono.

Persoalan lain yang ada di Kota Mojokerto terkait penyempitan lahan pertanian, yakni adanya 8 kelurahan dari total 18 kelurahan di Kota Mojokerto yang sama sekali tak memiliki lahan pertanian.

Diantaranya Magersari, Pur wotengah Gedongan, Jagalan, Sentanan, Mentikan,Miji dan Kauman. ‘’Kami segera menyiapkan Perda soal perlindungan lahan pertanian ini.

Karena kondisinya sudah mendesak,’’ tegas Mas’ud Yunus.

Kegiatan penyemprotan la-

han padi yang dilakukan wali kota kemarin merupakan upaya antisipasi berkembangnya populasi hama wereng pada tanaman padi. Penyemprotan massal kemarin melibatkan seluruh unsur Kelompok Tani, Kelurahan, Petugas Teknis Dinas Pertanian. ‘’Kegagalan pengendalian hama akan menurunkan produksi secara drastis. Maka perlu dilakukan penyemprotan untuk mengantisipasinya,’’ terang Mas’ud Yunus.

Dengan adanya penyemprotan massal ini, Walikota berharap produksi padi akan aman dari serangan hama wereng. Penyemprotan massal insektisida ini juga menggunakan dosis rendah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan lingkungan.

Sementra itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto, Hari Moerti menjelaskan, tujuan penyemprotan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta petani tentang upaya pengamanan produksi

Dewan Tolak Dikatakan Pejabat Negara Gresik, Bhirawa Terkait dengan wacana 50 anggota dewan yang belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Beberapa anggota dewan menolak untuk mengisinya, sebab tak ada di dalam aturan manapun yang menyebutkan. Bila anggota dewan itu termasuk pejabat negara.

Menurut Anggota F-KB DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, selama dua periode menjadi anggota dewan. Tak pernah diminta untuk mengisi form LHKPN. Pasalnya, untuk DPRD memang bukan pejabat negara seperti anggota DPR-RI. Namun kalau memang harus mengisi pihaknya tak keberatan asalkan dasar hukumnya jelas.

Perdebatan soal anggota dewan daerah, ini termasuk pejabat negara atau bukan memang sudah berjalan beberapa tahun lalu. Tetapi hingga kini pemerintah tak memberikan kejelasan tentang status wakil rakyat daerah. Bila anggota dewan dikatakan sebagai pejabat negara, secara otomatis kalau nanti purnatugas (pensiun). Akan mendapat uang pensiun namun kenyataanya tak ada.

Syafi’ menegaskan, kalau memang LHKPN ini juga diwajibkan kepada anggota dewan daerah tak akan dipermasalahkan. Tetapi, aturannya juga harus diperjelas. Dan konsekuensi, untuk menyebut sebagai pejabat negara itu cukup banyak. Dan kedudukan seperti ini harus di perjelas. ‘’Saya ingin tahu dan bukti, dasar hukumnya yang menyebutkan kalau anggota DPRD ini pejabat negara. Kalau memang ada, kami pasti mengisi form LHKPN,’’ tegasnya. Q kim

Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus (kiri) melakukan penyemprotan hama wereng dipersawahan Kedundung, Kota Mojokerto, Kamis (16/10) kemarin.

kariyadi/bhirawa

padi dari serangan hama, serta meningkatkan kerjasama antara Dinas Pertanian dengan pihak swasta (perusahaan pestisida) terkait upaya pengendalian hama secara ter-

padu. Kegiatan penyemprotan diikuti 75 Orang yang terdiri dari anggota Kelompok Tani Sri Sedono II, Petugas Teknis Dinas Pertanian Kota Mojokerto.Q kar

Kualitas Air PDAM Dikeluhkan Warga

Diduga Selingkuh, Dua PNS Diperiksa BKD dan Inspektorat Gresik, Bhirawa Diduga selingkuh, AR, bidan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Panceng dan SLY, petugas Trantib di Kec Panceng, akhirnya diperiksa BKD ( Badan Kepegawaian Dearah) dan Inspektorat Pemkab Gresik.

Pemeriksaan itu dilakukan BKD dan Inspektorat guna menindaklanjuti laporan Misbahul Badri (43), suami sang bidan yang melaporkan istrinya ke BKD dan Inspektorat dengan tuduhan perselingkuhan. ‘’BKD telah meminta keterangan SLY, petugas Trantib di Kec Panceng atas tuduhan perselingkuhan,’’ kata Kepala BKD Pemkab Gresik, Drs Saputro MM, Rabu (15/10).

Menurut Saputro, tahap awal, BKD meminta keterangan SLY. Dalam pemeriksaan itu, kata Saputro, SLY mengaku tak selingkuh dengan AR. ‘’SLY memang mengakui pernah naik mobil bersama AR. Tapi, itu bukan perselingkuhan,’’ jelas Saputro.

BKD belum bisa memutuskan, SLY dan AR selingkuh atau tidak. Sebab, BKD tengah mendalami kasus itu dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

Setelah lakukan permintaan keterangan SLY, BKD menjadwalkan akan memanggil AR untuk dimintai keterangan soal tuduhan perselingkuhan itu. ‘’Kami juga akan meminta keterangan keluarga dekat AR dan SLY, termasuk saksi-saksi untuk mencari kebenaran tuduhan itu,’’ terangnya.

BKD, tambah Saputro, juga akan melakukan konfrotir terhadap AR dan SLY yang diadukan selingkuh. Konfrontir itu juga akan dihadirkan pelapor dan para saksi. ‘’Kami menginginkan kasus itu cepat tuntas,’’ katanya.Q eri

Jumat Wage, 17 OKTOBER 2014

Ali Kusyanto/bhirawa

Pengembangan jumlah pasar tradisional di Kab Sidoarjo dinilai sudah cukup, selain pasar desa yang mulai banyak berkembang juga keberadaan pasar modern di Sidoarjo.

Pasar di Sidoarjo Tak Ada RTH Sidoarjo, Bhirawa Sesuai dengan UU bangunan, seharusnya keberadaan pasar tradisional di wilayah Kab Sidoarjo, juga harus ada Ruang Terbuka Hijau nya (RTH). Tapi nyatanya tak semua luas tanah dipakai berdagang. ‘’Prosentasenya 60 persen dipakai untuk bangunan dan 40 persen untuk RTH,’’ tutur, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pasar Sidoarjo,Hendi Listyaningsih, Kamis (16/10) kemarin, di kantornya.

Maka, menurut Hendi, yang perlu untuk dikembangkan pada pasar-pasar tradisional yang ada adalah melengkapi dengan sarana dan prasarananya. Agar keberadaannya bisa menjadi nyaman.

Hendi mencontohkan, seperti saat ini yang akan di-

lakukan pada pasar tradisional di Kec Tulangan. Dengan banyaknya pedagang, pasar yang punya luas 2.667 M2 ini menjadi sempit dan terasa tak nyaman. Hingga pedagang meluber di pinggir jalan akibatnya mengganggu kelancara lalu lintas.

Rencananya, luas pasar ini akan ditambah dengan cara ditingkat, sehingga akan luasnya menjadi 3.566m2. Sekitar 40 persen luasan akan dimanfaatkan untuk lahan parkir dan penghijauan. ‘’Kini tinggal pelaksanaan pembangunan,’’ jelasnya.

Konsep ini juga akan dilakukan juga pada revitalisasi pasar tradisional di Kec Taman. Yang kini masih proses untuk rencana pembangunan.

Sedangkan di pasar tradisional Kepuh Kiriman, Waru,

sudah proses pembangunan tapi belum selesai.

Dinas Pasar, menurut Hendi, tak melakukan pengembangan jumlah pasar tradisional yang ada di tiap-tiap kecamatan, karena dianggap jumlahnya sudah cukup. Apalagi kini keberadaan pasarpasar desa semakin berkembang. Contoh, di Desa Sawotratap, Gedangan saja, keberdaan pasar desanya ada dua tempat. Sedangkan di Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Tanah Kas Desa (TKD) memilih dimanfaatkan untuk dijadikan pasar desa. ‘’Keberadaan pasar tradisional di Sidoarjo dianggap sudah cukup, selain sudah tercukupi oleh adanya pasar desa, juga semakin banyaknya berdiri pasar-pasarmodern di Sidoarjo,’’tuturnya.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Kualitas air PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang belum bisa memenuhi mutu terbaiknya dalam pelayanan pelanggannya. Ternyata masih terus mendapat complain dari pelanggannya, sebab airnya selalu keruh dan bau mirip air di sungai.

Namun dalam kondisi seperti itu, pihak PDAM sudah memastikan untuk menaikkan harga sebesar 5% per tahun hingga 2017. Tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu, terbukti banyak warga yang belum mengetahui. Kepastian kenaikanya sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 tertanggal 12 Agustus 2014.

Dalam pengamatan di lapangan, seperti di Perumahan Bluru Kidul, sebagian warga terus mengeluh karena tandonnya yang baru diisi, dalam satu minggu sudah banyak endapan lumpurnya. ‘’Bahkan terkadang dalam tiga hari saja juga sudah ada endapannya,’’ ungkap Untoro, warga Jl Sawah.

Untoro mengaku tak masalah jika tarifnya dinaikkan tetapi kualitasnya juga harus diperbaiki. ‘’Jangan asal menaikan tarif terus sementara kondisi airnya yang sampai pada pelang-

gan keruh dan bau,’’ keluhnya yang diiyakan salah satu karyawan PDAM. Terpisah, Humas PDAM, Yoyok Supriyanto, Kamis (16/10) kemarin mengatakan, kalau pihaknya terus melakukan pembenahanpembenahan atas keluhan pelanggannya. Kondisi seperti ini memang dikarenakan bahan bakunya yang kurang baik. Sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas air untuk pelanggan. ‘’Makanya, khusus untuk pelanggan Sidoarjo bagian timur mulai Siwalanpanji, Kemiri, Bluru ke selatan sampai Gebangraya. Terus yang utara Sidomulyo, Perum Hedona, Kwangsan hingga di Graha Juanda pihaknya sudah berupaya membangun pra treatment (pra sedimetasi) di IPA Siwalanpanji,’’ kata Yoyok.

Dengan harapan bahan baku yang akan diolah bisa menjadi lebih baik, karena air sungai yang menjadi bahan baku diendapkan terlebih dahulu. Ada beberapa tahap proses yang terjadi dalam sedimentasi itu. Dengan harapan kualitas air akan lebih bagus dan tak akan bau lagi. Setelah di akhir tahun ini, pembangunan pra treatment itu diharapkan sudah bisa selesai.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Inilah kondisi pra treatment IPA Siwalanpaji yang masih setengah jadi.

PT SI Raih Penghargaan Website Terbaik PT Semen Indonesia (PT SI) (Persero) Tbk meraih penghargaan website BUMN terbaik serta website sektor konstruksi favorit pilihan pembaca, pada ajang BUMN Web Awards 2014 versi Berita Satu.

Penilaian atas penghargaan itu berdasarkan transparansi, kreativitas, dan penyebaran informasi yang baik kepada masyarakat melalui website korporasi. Penghargaan diberikan Pemimpin Umum Berita Satu Holding, Theo L Sambuaga dan diterima Direktur Utama PT SI, Dwi Soetjipto di Hotel Le meridien, kemarin.

Menurut Direktur Utama PT SI, Dwi Soetjipto, dua penghargaan sekaligus yang diterima perseroan telah menunjukkan keberhasilan Pabrik Semen Indonesia, sebagai salah satu BUMN yang transparan dan komunikatif. Kemudahan dalam mengakses informasi tentang perseroan serta beragamnya content di website PT SI, merupakan bagian dari upaya transformasi Perseroan menjadi produsen semen terintegrasi berskala global.

Program redesain website telah dilakukan pada 2013, melalui berbagai perbaikan menyeluruh di segala aspek.

Dimulai dari usability, navigasi, loading time, user interface, search engine optimation, hingga content. Pada Juni 2014, website PT SI pernah mencapai peringkat tertinggi di Alexa, mengalahkan peringkat website perusahaan semen global, seperti Cemex, Holcim dan Lafarge. ‘’Penghargaan ini, mendorong kami bekerja lebih keras lagi untuk menjadi produsen semen terintegrasi dari hulu ke hilir yang transparan dan informatif. Hal itu, sebagai bagian dari upaya kami menjadi pemain global, serta kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,’’ papar

Dwi Soetjipto kemarin.

Untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan kemudahan dalam mengakses informasi, Kini, PT SI tengah menyiapkan website versi ketiga, dengan tambahan versi Bahasa Vietnam. Versi terbaru itu melengkapi versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang sudah ada. Hal itu untuk mem-

permudah pengunjung website dari Vietnam untuk mengenal PT SI melalui website, yang berdasarkan data traffic jumlahnya semakin meningkat.

Pihak manajemen juga akan membuat standarisasi website pada anak usaha, yang merupakan operating company agar dapat bersinergi dengan website perseroan sebagai induk usaha

rokim/bhirawa

Direktur Utama PT SI, Dwi Soetjipto menerima penghargaan website BUMN terbaik, serta website sektor konstruksi favorit pilihan pembaca dari Theo L Sambuaga dalam Anugerah BUMN Web Awards 2014.

(Strategic Holding Company).

Dengan demikian, masyarakat dan khususnya stakeholder perseroan, dapat mengakses informasi tentang PT SI dan seluruh anak usahanya secara mudah, cepat dan komprehensif.

Soetjipto juga menjelaskan, website PT SI merupakan media online yang berisikan tentang informasi perusahaan baik Profile Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Hubungan Investor, Produk dan Layanan, Kinerja berkelanjutan, berita dan pers serta karir.

Selain itu, website juga dilengkapi dengan fitur news latter yang berfungsi untuk mempermudah mendapatkan berita terbaru Perseroan. Untuk mempermudah akses informasi, website diberikan content fasilitas share sebanyak 285 media channel dan memiliki tujuh media sosial resmi yaitu Facebook, Twitter, Linkedin, Intagram, Youtube, Google dan Slideshare, dalam perkembanganya Perseroan juga memberikan design berbeda yang disesuaikan dengan mobile device.Q kim

JAWA TIMUR

Jumat Wage 17 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Pemkab Bojonegoro Siap Atasi Pengangguran Sektor Migas Bojonegoro, Bhirawa Seiring dengan berakhirnya beberapa proyek di lapangan Banyu Urip, blok Cepu, khususnya di EPC 1, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan beberapa alternatif untuk mengatasi meningkatnya jumlah pencari kerja.

Salah satunya adalah dengan menggulirkan program padat karya. Hal itu di ungkapkan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto kepada Bhirawa, Kamis (16/ 10). “Seiring dengan berakhirnya proyek EPC 1 Lapangan Banyuurip diperkirakan pengangguran dari sektor migas menyentuh angka 6.000 orang,” jelasnya.

Untuk itu, Pemkab sudah menyiapkan beberapa rencana untuk mengatasi masalah pengangguran di Bojonegoro. Salah satunya pada tahun 2014-2015 ini ada proyek-proyek konstruksi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa menampung tenaga kerja utamanya adalah unskill worker. “Contohkan adalah pembangunan gedung Pemkab Lantai 7 yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, hal ini juga dalam rangka menampung limpahan pengangguran dari proyek migas,” terangnya.

Selain itu, proyek fisik baik itu jembatan maupun jalan serta pembangunan waduk Gongseng yang diperkirakan menelan anggaran kurang lebih Rp 450 miliar. Dari beberapa proyek kedepan nantinya bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran.Q bas

KMP Pecah dalam Perebutan Pimpinan Komisi Tulungagung, Bhirawa Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Tulungagung belum solid dalam perebutan pimpinan alat kelengkapan dewan, utamanya pimpinan komisi. Padahal pimpinan partai politik di Tulungagung yang tergabung dalam KMP sudah beberapa kali menggelar rapat bersama.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tulungagung, Gunarto ST MM, pada Bhirawa, Kamis (16/10), mengakui jika anggota dewan yang tergabung dalam KMP masih pecah dalam memperebutkan pimpinan komisi. “Memang sudah beberapa kali ada rapat bersama.

Tapi hasilnya masih begitubegitu saja,” ujarnya.

Anggota dewan yang tergabung dalam KMP, lanjut dia, saat ini dapat teridentifikasi menjadi tiga bagian. Ada yang benar-benar solid mendukung

keputusan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP dan ada pula sebagian yang masih ragu-ragu. “Sementara yang sebagian lagi ada yang memang tidak setuju dengan keputusan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP,” terangnya.

Gunarto menyayangkan masih tidak solidnya anggota dewan yang tergabung di KMP dalam usaha merebut posisi pimpinan komisi di DPRD Tulungagung. Padahal secara hitung-hitungan matematis

mereka lebih unggul dua suara dibanding dengan anggota dewan yang tergabung dalam KIH (Koalisi Indonesia Hebat).

“Hitungannya begini. Sekarang di DPRD Tulungagung secara keanggotaan imbang 25 dibanding 25 antara KMP dan KIH. Tapi dalam pemilihan pimpinan komisi anggota KIH berkurang tiga karena pimpinan dewan tidak punya suara dalam pemilihan pimpinan komisi. Sedang di KMP hanya berkurang satu suara. Jadi selisihnya dua suara,” jelasnya.

Ketika ditanya sampai berapa banyak anggota dewan di KMP yang berpotensi membelot ke KIH, Gunarto mengatakan tidak bisa menghitungnya. “Semua tinggal ke hati masing-masing anggota,” ka-

Kejaksaan Siap Terima Pelimpahan Kasus Mantan Bupati Sampang Sampang, Bhirawa Pasca penahanan mantan Bupati Sampang Noer Tjahja oleh kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, terkait dugaan korupsi pengelolaan alokasi gas Pemerintah Kabupaten Sampang 2010-2012 yang diduga merugikan Negara sebesar 16 miliar. Pihak kejaksaan negeri Sampang kapan-pun akan siap jika sewaktu-waktu ada pelimpahan dari kejagung terkait kasus tersebut terhadap daerah.

Sucipto, Kasi Intel yang sekaligus Humas kejaksaan negeri Sampang saat ditemui Kamis (16/10) di katornya, mengatakan, pihak kejaksaan negeri Sampang kapan-pun akan siap jika sewaktu-waktu ada intruksi Kejagung terhadap pelimpahan kasus migas yang menjerat mantan Bupati Sampang.

“Namun kami hingga saat ini tidak banyak berkomentar terkait materi kasus yang saat ini ditangani kejaksaan agung, sebab saat ini masih berjalan di Kejagung, kemudian terkait penahanan itu juga menjadi kewenangan kejaksaan agung, sebab kantor pusat PT SMP itu memang berada di Jakarta,” urainya.Q lis

tanya sembari tersenyum.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suharminto, berharap ada musyarawah mufakat dalam penentuan pimpinan komisi di DPRD Tulungagung. Ia mencontohkan pada periode lalu, hal tersebut dapat terjadi. PDI Perjuangan yang menjadi fraksi terbesar saat itu pun hanya mengambil satu ketua komisi saja. Yakni di Komisi D. “Prinsipnya tidak sapu bersih.

Jabatan di komisi tidak hanya di ketua saja. Ada sekretaris dan wakil ketua,” tuturnya.

Namun demikian, menurut Suharminto, jika musyawarah dan mufakat menemui jalan buntu, PDI Perjuangan akan menyerahkan pada keputusan anggota dewan yang tergabung dalam KIH. “Sekarang kami serahkan pada pimpinan par-

tai politik yang ada di dewan soal pemilihan pimpinan komisi ini. Di kami ada Ketua DPRD dan dua Wakil Ketua DPRD yang semuanya berasal dari KIH dan masing-masing merupakan ketua partai politik,” katanya.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan perpecahan yang timbul di KMP disebabkan tidak sedikit di antara mereka yang berambisi untuk menjadi ketua komisi.

Bahkan meski tergabung dalam satu partai yang sama, mereka saling bersikeras untuk sama-sama maju. Akibat tidak ada yang saling mengalah ini, di antara mereka kemudian ada yang kecewa dan sudah berancang-ancang membelot mendukung calon dari kubu KIH.Q wed

Berdalih untuk Transpor, Buat KTP Dikenai Biaya Rp 25-75 Ribu

Usulan UMK Kediri Tunggu Survei KHL Kota Kediri, Bhirawa Untuk usulan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Kediri 2015 Pemkot Kediri masih menunggu hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak ( KHL) dari tim Dewan Pengupahan Kota Kediri. Saat ini tim dari Dewan Pengupahan Kota Kediri kini sedang melakukan survei kebutuhan hidup layak di Kota Kediri sebagai bahan pengusulan besaran kenaikan UMK tahun 2015 dan survei tim Pengupahan ini dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri.

Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri Jawadi mengatakan penentuan besaran usulan UMK harus melalui sejumlah tahapan. Yang utama adalah survey penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat berdasar parameter dan rumusan yang sudah ditentukan pemerintah.

"Setelah diperoleh KHL berdasar hasil survey selanjutnya dibahas di dewan pengupahan " ungkapnya pada wartawan.

Kamis (17/10).

Jawadi menambahkan berapapun besaran usulan UMK di daerah yang diajukan finalnya tergantung keputusan dari Gubernur Jatim , dan diprediksi kenaikan besaran UMK Kota Kediri 2015 tidak terpaut jauh dari UMK 2014. Diketahui, UMK 2014 kota kediri sebesar Rp 1.135.000. Jumlah UMK ini hanya terpaut Rp 2.149 dari hasil survei kebutuhan hidup layak pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 1.132.851.Q mb2

5

ristika/bhirawa

Bunda PAUD Dra Hj Ita Triwibawati Ak Msi membimbing ratusan anak usia dini mencuci tangan pakai sabun.

Ratusan Murid PAUD Cuci Tangan Bareng Nganjuk,Bhirawa Gerakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sebagai salah satu indikator dari perilaku hidup bersih dan sehat menjadi komitmen dunia dan merupakan agenda nasional yang tertuang dalam strategi nasional sanitasi berbasis masyarakat.

Karena itu Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk Dra Hj Ita Triwibawati Ak Msi dalam kapasitasnya sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kamis (16/ 10) bersama ratusan anak usia dini menggelar kegiatan cuci tangan.

Cuci tangan pakai sabun merupakan perilaku sederhana namun berdampak luar biasa, akan tetapi masih sulit dilakukan dalam kehidupan sehari – hari. Karena itu Pemkab Nganjuk melalui anak usia dini mengajak warga untuk membudayakan gerakan cuci tangan dengan sabun sebagai bagian pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Yang menarik, ketika terjadi dialog antara Ita Triwibawati dengan murid - murid PAUD. “Hari ini kita sedang melakukan kegiatan apa anak-anak,” tanya istri Bupati Nganjuk itu kepada ratusan murid-murid PAUD. “Cuci tangan pakai sabun seharian bu,” jawab beberapa murid PAUD dengan lantang dan langsung mengundang gelak tawa seluruh yang hadir di Balai Kelurahan Jatirejo.

Setelah melakukan dialog dengan para mu-

rid PAUD, Ita Triwibawati membimbing anak-anak yang baru berusia sekitar 4 tahun itu mencuci tangan pakai sabun dengan benar.

Lagi-lagi kejadian lucu terjadi, anak yang berasal dari berbagai PAUD di Nganjuk tersebut berebut kran yang telah disediakan panitia.

Ita Triwibawati yang juga istri Bupati drs Taifiqurrahman itu menjelaskan, kebiasaan cuci tangan pakai sabun sering dianggap sepele oleh masyarakat, namun ternyata memiliki manfaat yang sangat penting yakni dapat mencegah penyakit. Cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu sarana yang paling murah, mudah, dan efektif untuk mencegah penularan penyakit seperti diare, tifus dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Saat ini banyak sekali penyakit menular yang terjangkit di masyarakat karena sanitasi yang buruk. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk mencuci tangan pakai sabun sebagai upaya pencegahan penyakit menular,” pungkas Ita Triwibawati usai menggelar acara gerakan cuci tangan pakai sabun bersama murid-murid PAUD. Dalam kegiatan cuci tangan pakai sabun tersebut, nampak hadir mendampingi Ita Triwibawati, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dra Widyasti Sidhartini MSi dan Kepala Dinas Kesehatan Sugeng Budi W, SKM, MM.Q ris

Tuban, Bhirawa Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Tuban dalam hal ini Forum Indonesia Untuk Trasparansi Anggaran (Fitra) Tuban, yang selama ini kritis atas kebijakan pemerintah yang dinilai pro rakyat, kembali meminta agar pemilik kebijakan di Bumi Wali Tuban mengambil tindakan tegas anak buahnya.

Permintaan LSM Fitra Tuban ini terkait dengan, temuan dan pengaduan dari sebagian masyarakat terkait dengan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang ditemuan banyak terjadi ‘pungli’ serta tidak sesui dengan standar pelayanan yang dijanjikan oleh dinas terkait.

“Kami teriak seperti ini karena selain pengaduan dari masyarakat banyak, juga kita pernah melakukan investigasi serta mencoba mengantar masyarakat membuat KTP di dinas, faktanya tidak bisa satu hari selesai seperti yang digembar-gemborkan baik pemerintah daerah dan utamanya pemerintah pusat,” kata Miftahul Huda Koordinator Advokasi LSM Fitra Tuban (16/10).

Berdasarkan fakta dan pengalaman seperti itu, akhirnya banyak masyarakat yang mau membuat KTP akhirnya pasrah atau menyerahkan pada pihak aparat desa serta pegawai ditingkat kecamatan. Akhirnya muncul biaya penganti trasport pada petugas tersebut.

“Ini utamanya di desa atau kecamatan yang jauh dari

kabupaten, nominal-nya antara Rp25.000-75.000/ KTP. Oleh karena itu, kami meminta pada pemerintah daerah untuk menjemput bola seperti pembuatan SIM yang dilakukan oleh Polri, serta yang terpenting lagi banyak masyarakat yang bolak-balik ke kabupaten, karena persyaratan pembuatan KTP meraka (Masyarakat,red) tidak tau,” terang Miftahul Huda.

Mantan Ketua PMII Cabang Tuban ini juga memberikan contoh yang belum lama ini ramai dijejaring sosial (Facebook.red) yang uploud oleh pemohon atas nama Falih Nur Ridho Warga Kecamatan Senori Tuban, dimana pemuda dari keluarga tidak mampu yang membuat KTP untuk keperluan kerja, karena tidak fahaman persayaratan pada pihak kecamatan dan dimintai biaya Rp30.000.

“Pemuda ini mungkin sudah jengkel, karena satu bulan KTP yang ditunggu tak kunjung selesai, dan akhirnya di uploud di jejering sosial. Tepatnya pada tanggal 5 September 2014 melengkapi persayaratan, akan tetepi sampai kemarin 12 Oktober 2014 juga belum kelar,” terang Miftah.

Menangapi kejadian tersebut, Camat Senori Eko Yulianto saat dikonfirmasi membantah kalau uang tersebut adalah sebagai biaya pembuatan KTP non elektronik, akan tetepi ia membenarkan, kalau uang tersebut sebagai ganti trasportasi petugas dalam mengusus KTP ke Kabupaten.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Salah satu keluhan dan surat terbuka pemohon KTP dikabupaten Tuban yang sepekan ini ramai di jejaring sosial (Facebook.red).

Maksimalkan Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat Melalui RAN HAM Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar Pemerintah Kabupaten Blitar senantiasa melakukan upaya untuk menjaga pemenuhan hak-hak asasi manusia. Upaya ini merupakan salah satu program prioritas Pemkab Blitar, supaya masyarakat Kabupaten Blitar mendapatkan hak-hak dasarnya.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto, MM. Dijelaskanya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi dan ditegakan.

Sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam upaya implementasi HAM, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 tentang HAM. Peraturan ini dijadikan sebagai panduan dalam rangka kegiatan pembangunan dengan melihat kebutuhan masyarakat dan permasa-

lahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Menindaklanjuti Perpres tersebut, kemudian Pemkab Blitar menerbitkan SK Bupati Blitar nomor 188/381/409.012/KPTS/2011 tentang Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM). Selain itu juga diterbitkan SK Bupati Blitar nomor 188/484/ 409.012/KPTS/2012 tentang kelompok kerja RAN HAM, serta SK Bupati Blitar nomor 188/323/ 409.012/KPTS/2013 tentang perubahan atas SK bupati nomor 188/484/409.012/KPTS/2013 tentang kelompok kerja RAN

hartono/bhirawa

Drs. Mujianto HAM. Selain itu Pemkab Blitar juga menyusun laporan secara berkala tentang pelaksanaan RAN HAM di lingkungan Pemkab

Blitar.

Pelaksanaan RAN HAM di Kabupaten Blitar ini juga sejalan dengan visi misi RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2015, yakni demi terwujudnya Kabupaten Blitar yang sejahtera, religius dan berkeadilan. Program RAN HAM yang dilaksanakan Pemkab Blitar ini mengacu pada 10 hak dasar manusia. Yakni hak hidup, hak berkeluarga dan meneruskan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak, dan hak wanita.

Mujianto berharap Kabupaten Blitar masuk dalam nominasi penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM tahun 2014. ‘’Hal ini sekaligus sebagai motivasi bagi Pokja RAN HAM Kabupaten Blitar untuk meningkatkan upaya perlindung-

an HAM di Kabupaten Blitar,’’ ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksanaan RAN HAM Kabupaten Blitar, Drs. Rijanto menjelaskan, selama pelaksanaan RAN HAM di Kabupaten Blitar ada beberapa persoalan HAM yang harus mendapat perhatian. Diantaranya masih minimnya layanan kesehatan bagi penderita HIV/ AIDS, Napza, TB dan Malaria. ‘’Padahal layanan kesehatan merupakan bagian dari HAM, yakni hak untuk hidup,’’ terangnya.

Untuk itu pihaknya kemudian melakukan rencana aksi. Di antaranya dengan meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria. Persoalan HAM lainya yang juga mendapat perhatian khusus dari panitia pelaksana RAN HAM adalah masih banyaknya warga yang belum

mendapatkan pendidikan dasar.

Padahal pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, yakni hak untuk mengembangkan diri. Untuk itu rencana aksi yang dilakukan adalah dengan memperluas kesempatan terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Rijanto berharap dengan kegiatan RAN HAM ini akan semakin meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai hak-hak dasar. Mulai dari hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, mendapatkan keadilan serta mendapatkan kesejahteraan. Upaya pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Blitar tersebut dilakukan dengan menggandeng semua unit kerja di lingkungan Pemkab Blitar.

Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsosnaker serta unit kerja lain di Pemkab Blitar.Q htn, adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tes CPNS Pemkab Jombang Dijadwalkan 28 Oktober Jombang, Bhirawa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Warto mengungkapkan, tes tulis bagi pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Kabupaten Jombang akan dilaksanakan mulai 28 Oktober mendatang. Untuk mengakomodir banyaknya pelamar yang lulus seleksi administratif, pihaknya menyelenggarakan tes yang terbagi dalam 18 shift.

Dia menyebutkan, pada seleksi CPNS tahun ini, terdapat 12.595 pelamar CPNS di Pemerintahan Kabupaten yang mendaftarkan diri lewat jalur online. Setelah diverifikasi berdasarkan berkas atau dokumen fisik yang diterima panitia seleksi (pansel) daerah, terdapat 11.735 pelamar CPNS yang berhak mengikuti tes tulis.

Para pelamar yang memenuhi syarat, ujar Warto, akan mengikuti tes pada 8 tempat yang sudah disiapkan Pansel daerah. “Ujiannya nanti di delapan tempat, kita laksanakan mulai tanggal 28 Oktober dan dilaksanakan secara marathon dengan 18 shift,” katanya, Kamis (16/10).

Sebelum pelaksanaan ujian, BKD memberikan waktu kepada para pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk mengajukan komplain.

Pemberitahuan waktu dan ujian, oleh Pansel CPNS Pemkab Jombang sudah dikirimkan kepada peserta pada alamat masing-masing pada 15 - 16 Oktober kemarin.

Warto mengungkapkan, banyak pelamar CPNS yang dinyatakan tidak layak untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya karena beberapa alasan, seperti usia, nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta Kesesuaian Ijazah dengan formasi yang dipilih.Q rur

Kadisparta Siap Penuhi Panggilan Sidang Indisipliner Batu, Bhirawa Kepala Dinas Pariwisata (Kadisparta) Kota Batu, Budi Santoso, menyatakan siap memenuhi panggilan siding indisipliner yang dilayangkan oleh Sekda selaku Ketua Baperjakat. Santernya pemberitaan tentang dirinya seakan tak membuat dirinya tertekan.

Tosy, sapaan akrab Budi Santoso, mengaku memang sengaja tak menghadiri panggilan siding. Dia mengaku masih disibukkan dengan sejumlah kegiatan di kantornya. Saat Bhirawa datang, Tosy memang masih melakukan rapat dengan sejumlah bawahannya.

Bahkan saat berbincang dengan Bhirawa, Tosy juga masih mengerjakan sejumlah pekerjaannya, antara lain menandatangani sejumlah surat tugas dan SK yang diso-

dorkan Sekretaris dan Kabidnya. "Saya siap menghadiri sidang indisipliner. Karena itu perintah Wali Kota, namun kalau hari ini saya memang nggak bisa datang," ungkap Tosy mengawali pembicaraan dengan Bhirawa.

Dia mengaku memang dirinya salah karena beberapa kali tidak mengikuti coffee morning dan apel pagi. "Saya akhir-akhir ini memang banyak bergaul dengan seniman dan budayawan. Karena seni budaya itu modal utama pari-

supriyanto/bhirawa

Budi Santoso wisata yang tak akan lapuk oleh zaman. Beda dengan pariwisata yang mengandalkan teknologi," terang Tosy.

Karena sering ketemu tersebut, dia mengaku sering lupa

waktu, kadang pulang sampai pagi. Inilah yang membuat dirinya mulai tidak disiplin.

Saat disinggung tentang kondisi kantornya, Tosy enggan memaparkannya. Dia mengaku setiap pergantian jabatan mesti meninggalkan PR dan itu tantangan yang harus dihadapi.

Disiplin Pegawai Berlaku untuk Staf Hingga Pimpinan.

Tosy ternyata menyambut positip penegakan disiplin pegawai yang dilaksanakan Wali Kota Batu. Namun demikian dia mengaku heran, kenapa hanya dirinya yang mendapat tindakan, justru banyak PNS, baik staf maupun pejabat yang tidak masuk kerja berhari-hari, berminggu-minggu bahkan ada yang berbulan-bulan dibiarkan saja.

"Aturan disiplin pegawai itu berlaku semua, mulai staf sampai pimpinan. Kalau mau ditegakkan ya semua yang melanggar ditindak," tegas Tosy.

Sementara terkait dengan acara pameran Museum, dia mengaku sengaja tidak datang karena tidak mendapat laporan dari stafnya. "Kan yang membuka seharusnya Wali Kota, karena tidak dilapori, saya juga tidak lapor Wali Kota untuk membuka acara tersebut. Kalau saya yang membuka, artinya saya nglancangi Wali kota," tukasnya.

Pejabat yang sudah 22 tahun malang melintang menduduki jabatan eselon II, baik di Kediri maupun Kota Batu itu mengaku siap menghadapi resiko yang akan diterima.Q sup

Polres Gerebek Penimbunan BBM Subsidi

Pekan Ini Pimpinan DPRD Kota Pasuruan Dilantik Pasuruan, Bhirawa Setelah menunggu lama, pimpinan definitif DPRD Kota Pasuruan akan segera dilantik. Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pasuruan M Faqih menyampaikan unsur pimpinan dewan itu dipastikan akan dilantik, Selasa (21/10) nanti.

“Pelantikan unsur pimpinan DPRD Kota Pasuruan akan dilaksanakan melalui rapat paripurna dewan. Pelaksanaanya digelar tanggal 21 Oktober 2014,” ujar M Faqih, Kamis (16/10).

Menurutnya, pelantikan itu dilaksanakan menyusul keluarnya SK Gubernur Jatim dan akan dilakukan oleh Ketua PN Pasuruan. “SK pelantikan pimpinan dewan periode 2014-2019 sudah kami terima. Saat ini kami akan membagikan sejumlah undangan. Sekitar 175 undangan pelantikan akan kami sebar,” tandas M Faqih.

Ketiga nama pimpinan dewan definitif yang akan dilantik adalah Ismail Marzuki (ketua DPRD dari PKB), Pranoto (wakil ketua dari PDI Perjuangan) dan Imam Sahlawi (wakil ketua dari Golkar).

Apabila pelantikan pimpinan DPRD Kota Pasuruan sudah dilantik, maka wakil rakyat tersebut akan membahas mengenahi tata tertib, penempatan para anggota ke dalam kelompok kerja (fraksi) maupun yang lainnya.

“Pelantikan seperti biasa saja, tidak ada yang mewah. Selain mengundang jajaran forum pimpinan daerah (forpimda), seluruh anggota DPRD Kota Pasuruan juga diundang. Termasuk juga tokoh masyarakat hingga yang lainnya,” paparnya.

Diketahui, pelantikan pimpinan DPRD Kota Pasuruan definitif sedianya dilaksanakan hari ini, Jumat (17/10) diundur karena jajaran Forpimda seperti Kapolres Pasuruan Kota, Dandim, Kajari berhalangan hadir lantaran mendapatkan undangan beberapa hari di Jakarta.

Diundurnya pelantikan pimpinan dewan tersebut sudah dibahas dalam forum internal. Dengan pertimbangan jajaran Forpimda, semunya menyepakati dan pelantikan pimpinan DPRD Kota Pasuruan bakal digelar 21 Oktober 2014 nanti.Q hil

Jumat Wage 17 OKTOBER 2014

mut/bhirawa

Suasana pelantikan Ketua DPRD Kota Malang.

Arif Resmi Ketua DPRD Kota Malang Malang, Bhirawa Setelah menunggu selama satu bulan setengah, akhir Arif Wicaksono, secara resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Malang, periode 2014-2019, oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Lindi Kusumaningtyas, di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (16/ 10), kemarin.

Arif Wicaksono, dilantik bersama tiga wakil ketua dewan lainnya, yakni, Zainuddin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rahayu Sugiharti dari Partai Golkar dan Wiwiek Hendri Astuti dari Partai Demokrat. Sedangkan Arif sendiri merupakan anggota legislator dari PDI Perjuangan Kota Malang.

Prosesi pengambilan sumpah ketua DPRD Kota Malang ini, sempat tertunda dari jadwal sebelumnya. Pasalnya panitia menjadwalkan akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, tetapi karena menunggu Walikota Malang Muhammad Anton yang masih dalam perjalanan dari Jakarta, pelantikan baru bisa dilakukan pada pukul 14.15 menit.

Secara simbolis, Arif menerima palu sidang dari ketua dewan sementara yakni Prijatmoko Oetomo, yang tidak lain adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kota Malang periode 2009-2014, yang separtai dengan Arif Wicaksono. Usai dilantik, dalam sambutannya, Arif menegaskan akan menjaga amanah yang telah diamanatkan kepada rakyat, khususnya dalam mengawal pemerintahan di Kota Malang, sesuai tugas pokok dan fungsi DPRD. Arif Wicaksono, menambahkan bahwa Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan

sudah menunggu. Karena itu pihaknya akan melakukan pertemuan secara marathon untuk segera membentuk alat kelengkapan dewan. “Pekerjaan yang sudah menunggu di depan mata sangat banyak, salah satu yang paling krusial adalah persoalan one way di Jalan MT. Haryono. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pertemuan dengan pemkot setelah alat kelengkapan dewan terbentuk,”tukas Arif Wicaksono.

Pihaknya lantas mengkritik kebijakan meresahkan masyarakat Kota Malang itu, makanya secara keorganisasian dewan akan melakukan hearing dengan Pemkot Malang. Bahkan kalau perlu akan dibuat pansus satu arah.

Apalagi lanjutnya, sejak pemberlakukan satu arah itu, masyarakat harus menempuh perjalan lebih jauh. Bahkan jika nanti BBM sudah naik, maka masyarakat akan lebih terbebani lagi.

“Apapun kebijkan Pemkot Malang, tidak boleh merugikan masyarakat, satu arah membuat ongkos semakin tinggi,” tukasnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, tahun 2015.

Karena APBD, harus segera diserahkan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Praktis Kota Malang hanya memiliki waktu dua bulan setengah saja di tahun 2014 ini.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Mohammad Anton, menyampiakan selamat kepada Ketua DPRD dan wakil ketua terpilih. Wali Kota berharap amanah yang diberikan mampu dijalankan dengan baik, mampu mewujudkan Kota Malang yang bermartabat.Q mut

Tuban, Bhirawa Di tengah banyaknya masyarakat yang resah akan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), petugas kepolisian resort Tuban berhasil mengungkap penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang akan digunakan untuk alat berat di lokasi proyek Jabung Ring Dike di Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (16/10).

Dari pengungkapan kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan jurigen yang berisikan Solar Subsidi. Diduga kegiatan penyalahgunaan BBM Subsidi telah lama dilakukan pelaku untuk di jual kembali pada pemilik alat berat yang menegerjakan proyek negara tersebut.

Tertangkapnya penimbun BBM bersubsiri jenis solar tersebut berawal saat petugas kepolisian dari Polres Tuban melakukan penyelidikan terkait kelangkaan BBM Subsidi yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban serta banyak dikeluhkan oleh masyarakat luas, karena setiap kali mencari solar di SPBU selalu habis.

Pada saat melakukan penyelidikan, petugas mendapati sebuah kendaraan truk diesel dengan Nomor Polisi

L 8083 WB berada di lokasi proyek Waduk Jabung yang ada Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Tuban menuju proyek Waduk Jabung serta kedapatan membawa belasan jurigen yang berisikan solar. "Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kendaraan itu mengangkut sebanyak 18 jurigen berisikan Solar Subsidi. Yang satu jurigen Solar sudah diisikan ke alat berat," kata AKP Suharyono, Kasat Reskrim Polres Tuban (16/10).

Mengetahui kejadian itu, petugas langsung mengamankan truk yang mengangkut Solar Subsidi yang digunakan untuk alat berat proyek pembuatan waduk Jabung itu. Kemudian petugas menangkap pemilik Solar itu yang diketahui bernama M Nur Sodik (35), warga Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Tuban.

"Saat kita melakukan pemeriksaan dirumah pelaku kita juga mendapatkan sebanyak 22 jurigen berisikan Solar. Sehingga total barang bukti yang kita amankan sebanyak 39 jurigen," lanjut Kasat Reskrim saat menujukan barang bukti Solar Subsidi itu.

Adapun total barang bukti yang diamankan sebanyak 1.365 liter Solar Subsidi.

Kini barang bukti kendaraan truk dan Solar Subsidi telah diamankan di Mapolres Tuban untuk proses penyelidikan lebih lanjut.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Petugas kepolisian resort (Polres) Tuban saat mengamankan Truk diesel dengan Nopol L 8083 WB di lokasi proyek Waduk Jabung di Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Tuban membawa belasan jurigen yang berisikan solar.

Pelayanan Adminduk Gratis 2015, Dispendukcapil Imbau Warga Lebih Tertib Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Gratisnya pelayanan Adminsitrasi Kependudukan (Adminduk) pada tahun 2015 mendatang sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan KTP Elektronik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Blitar untuk lebih tertib.

hartono/bhirawa

Petugas Dispendukcapil Kabupaten Blitar saat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengurusan e-KTP dengan mudah dan cepat.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, mengatakan sesuai dengan perubahan isi UndangUndang tersebut, satu diantaranya terkait dengan kepengurusan Adminduk yang tidak dipungut biaya atau gratis. “Dengan tidak dipungut biaya ini, maka kami mengharapkan kepada masyarakat bisa lebih tertib administrasi dalam bidang Adminduk,” kata Eko Budi Winarso, S.Sos. Lanjut Eko Budi Winarso, S.Sos, semua pelayanan Adminduk

yang tidak dipungut biaya tersebut akan diberlakukan selama prosesnya sesuai dengan prosedur.

Namun pelaksanaannya dimungkinkan baru akan dilakukan mulai Januari 2015 mendatang. Karena selain menunggu intruksi Bupati, pada tahun anggaran 2014 ini Dispendukcapil Kabupaten Blitar masih harus memenuhi target Pendapatan Asli Darah (PAD) yang telah di tetapkan dalam APBD 2014 ini. “Pemerintah setiap tahun mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2,5 miliar dari retribusi kepengurusan adminduk tersebut,”

ujarnya.

Namun pada tahun 2015 mendatang, pihaknya memastikan kepengurusan Adminduk gratis diberlakukan, sedangkan PAD dari kepengurusan Adminduk diestimasikan tinggal Rp 500 juta, karena untuk kepengurusan adminduk seperti Akte, KTP, maupun Kartu Keluarga (KK) retribusinya ditiadakan atau gratis. “Namun yang akan berlakukan hanya denda keterlambatan kepengurusan Adminduk yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),” jelasnya.

Ditambahkan Kasi Pengembangan Sistem Adminsitrasi Kependudukan Dispendukcapil, Koko Cahyo W, S.Sos, MH, meskipun pelayanan Adminduk akan digratiskan pada tahun 2015 mendatang, untuk pelayanan secara umum pihaknya tetap menjamin semua petugas melaksanakan dengan lebih tertib.

“Tugas utama kami melayani

masyarakat, sehingga adanya biaya atau retribusi yang diberlakukan atau tidak, pelayanan yang kami berikan sesuai dengan starndart pelayanan seperti biasanya. Bahkan kami akan menerima kritikan dan saran untuk peningkatan pelayanan,” terang Koko Cahyo W, S.Sos, MH. Sementara perlu diketahui pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani di Dispendukcapil Kabupaten Blitar diantaranya pengurusan KTP yang saat ini menjadi E-KTP baik baru maupun memperbarui karena masa waktunya sudah habis, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian serta beberapa pelayanan Administrasi Kependudukan lainnya sesuai dengan tentang Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan KTP Elektronik.Q htn, adv

EKONOMI - BISNIS

Jumat Wage 17 OKTOBER 2014

RAGAM EKBIS

SPH Tantang Wartawan Jadi Housekeeping Surabaya, Bhirawa Menata kamar tidur khususnya seprei memang mudah kalau diperagakan dirumah, namun ternyata masih banyak yang kesulitan saat dipratekkan di Surabaya Hotel Plaza, terbukti sebanyak 40 wartawan kota Surabaya terlihat kebingungan saat memasang seprei dalam ajang Journalist Competition dengan tema ‘Fun Making Bed’.

Lomba memasang sprei ini termasuk dalam rangka HUT Surabaya Hotel Plaza yang ke 21 dengan mengusung tema ’21 Rainbow’. Karena selain event jurnalist competition juga digelar acara pemotongan tumpeng jumbo setinggi 2,1 meter dengan variasi sebanyak 21 makanan yang berwarna warni.

“Selebrasi atau perayaan inti dari ulang tahun Surabaya Plaza Hotel yang ke 21 menggambarkan usia yang sudah cukup lama dan telah mengalami warna warni perjalanan serta pengalaman di bidang hospitality yang dapat diartikan lebih siap dan mengerti terhadap customer,” pungkas General Manager, Hendrick Tamonsang.

Selain sebagai ajang silahturrahmi kegiatan lomba ini juga digelar setiap tahun, untuk tahun kemarin digelar lomba makan nasi goreng jancuk namun untuk tahun ini berbeda karena para wartawan ditantang berganQ riq ti profesi menjadi housekeeping.Q

Sektor Peternakan Picu Kenaikan NTP 70% Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim September 2014 naik 0,70 persen dari 104,58 menjadi 105,30. Kenaikan NTP disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dari pada kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Salah satu pemicunya adalah di sektor peternakan.

Pada September 2014, tiga sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP sedangkan dua sub sektor turun.

Kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor peternakan 1,56 persen. Diikuti tanaman pangan 0,69 persen dan hortikultura 0,51 persen. Sedangkan sub sektor yang mengalami penurunan NTP terbesar yaitu tanaman perkebunan rakyat 0,81 persen dan perikanan 0,13 persen Indeks harga yang diterima petani naik 1,05 persen dari

117,76 pada Agustus menjadi 118,99 pada September 2014.

Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada empat sub sektor pertanian dan sisanya mengalami penurunan. Sub sektor peternakan naik 1,85 persen diikuti tanaman pangan 1,06 persen diikuti hortikultura 0,93 persen, dan sub sektor Perikanan 0,14 persen. Sedangkan sub sektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,43 persen.

Kepala Badan Pusat Sta-

tistik Jatim, M Sairi Hasbullah, di kantornya di Jl Kendangsari Industri, Surabaya, Kamis (16/10) menyatakan, kondisi tersebut menggambarkan bahwa para petani Jatim kesejahteraannya cukup baik Menurutnya, komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada September 2014 adalah naiknya harga sapi potong, gabah, minyak nilam, bandeng, tomat, kol/ kubis, udang, cabai merah, ikan kembung, dan ikan kuniran. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima petani adalah ikan layang, tembakau, tongkol, bawang merah, cengkeh, ikan cakalang, tebu, kelapa, ikan gurame, dan kacang kedelai.

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4041 GB, a/n Martha Yuliana Susanti Kel. Dawuan RW.03/01 Kec. Situbondo No. 1603/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4031 EV EKA a/n Ismu Hasyim , Ds. Telempong RW.01/02 Kec. B. Glugur Situbondo No. 1604/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2000, AG4547RG, a/n.

Sunarto, Ds. Gondang RT 3/1-T.Agung No. 1605/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha V100E, th. 1990, Hitam, AG5019TD, a/n. Ginadi, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No. 1606/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, Merah, AG5540RAB, a/n.

Mohammad Sinwanu Dinul Ghozali, RT 002 RW 010, Ds. Notorejo, Gondang-T.Agung No. 1607/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Motor Honda, th. 2010, pink, AG6601RZ, a/n. Rama Yordiansa/Heru Susanto, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 1608/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2006, Merah Hitam, AG5381SH, a/n. Ifa Hanifah, Ds. Kedungsoko-T.Agung No. 1609/IMB/BI-II/2014

Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,35 persen dari 112,60 pada bulan Agustus menjadi 113,00 pada September 2014. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) sebesar 0,44 persen, serta kenaikan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal sebesar 0,17 persen.

Sementara komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada September 2014 adalah naiknya harga tomat sayur. Kemudian solar, daging ayam ras, sewa alat penangkapan, cabai merah, gas LPG, upah membersihkan kapal, beras, rokok kretek, dan rokok kretek fil-

ter. Komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar petani adalah turunnya harga cabai rawit, bawang merah, bibit ayam ras pedaging, bawang putih, bibit bawang merah, ikan lemuru, broiler finisher, kelapa tua, jeruk, dan minyak goreng.

Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada September 2014, empat provinsi mengalami kenaikan NTP dan lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTP terbesar terjadi di Propinsi Jawa Tengah 0,74 persen diikuti Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 0,72 persen, Provinsi Jatim 0,70 persen, dan Provinsi Banten 0,06 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan Q rac 0,04 persen.Q

Bulog Malang Sulit Beli Beras Petani

ASUS Perkenalkan PadFone Mini Surabaya, Bhirawa ASUS Indonesia kembali menghadirkan PadFone Mini A400CG, satu set smartphone 4 inci berdesain mewah yang dapat dengan mudah diselipkan ke dalam tablet elegan 7 inci. Produk ini merupakan pelengkap lini produk ASUS PadFone yang inovatif dan sudah diperkuat prosesor Intel Atom Z2560, storage internal 8GB dan slot microSD yang dapat menampung data hingga 64GB. “PadFone Mini A400CG kembali kami hadirkan ke pasaran Indonesia setelah pertamakali hadir pada pertengahan 2014 lalu, kurang lebih bersamaan waktunya dengan kehadiran lini produk smartphone ASUS ZenFone yang sangat fenomenal,” sebut Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia, Kamis (16/10).

Juliana menambahkan, tingginya minat pasar akan produk 2-in-1 yang inovatif namun terjangkau membuat ASUS Indonesia memutuskan untuk kembali membanjiri pasar dengan PadFone Mini. “Produk ini kembali disediakan lewat jalur distribusi mitra kami yakni Metrodata dan Erajaya. Sebagai gambaran, sejak hadir Juni 2014, pengiriman PadFone Mini ke dua distributor tersebut sudah mencapai batch ketiga, setelah unit yang dikirimkan pada dua batch sebelumnya habis diserap Q ma pasar,” ucap Juliana.Q

7

Produksi kelapa di Jatim mencapai Rp 4,5 Triliun Kondisi ini dikarenakan luasnya wilayah pesisir di Jatim baik di pantai selatan dan pantai utara menjadikan Jatim sebagai penghasil komoditi kelapa yang cukup besar.

ist

Produksi Kelapa di Jatim Capai Rp 4,5 Triliun Pemprov, Bhirawa Nilai ekonomis produksi kelapa di Jatim mencapai Rp4,5 triliun.

Hal itu dihitung jika per butir kelapa seharga Rp3 ribu. Sedangkan selama per tahun dari luas areal 300 ribu hektare menghasilkan 1,5 miliar butir kelapa.

Kondisi ini dikarenakan luasnya wilayah pesisir di Jatim baik di pantai selatan dan pantai utara menjadikan Jatim sebagai penghasil komoditi kelapa yang cukup besar. ‘’Nilai ekonomis kelapa Jatim cukup besar mencapai sekitar Rp4,5 triliun. Dari segi jumlah hasil produksi 1,5 miliar butir per tahun, Jatim juga surplus,’’ kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA, Kamis (16/10).

Menurut Samsul, surplus produksi kelapa Jatim dapat dihitung

dari jumlah produksi dikurangi jumlah konsumsi kelapa masyarakat Jatim. Dengan rata-rata konsumsi sekitar 30 butir per tahun per orang yang jika dikalikan jumlah penduduk Jatim 38 juta, maka total yang dikonsumsi mencapai sekitar 1 miliar butir lebih per tahun. ‘’Ada surplus sekitar hampir 500 juta butir kelapa per tahun. Dari surplus itu selain dikirim ke berbagai daerah lain di Indonesia, sebesar 77 ribu ton juga di ekspor ke berbagai Negara,” ungkap Samsul.

Namun potensi produksi yang besar dengan surplus yang tinggi itu juga terdapat kendala dari aspek produksi. Salah satunya, yakni keganasan serangan hama kwangwung (Oryctes rhinoceros) yang cukup meresahkan masyarakat perkebunan kelapa.

Samsul juga mengungkapkan, larva kwangwung tinggal di banyak tumpukan jerami serta tumpukan ampas tebu. Menjadi masuk akal bila serangan keganasan hama kwangwung di Jatim lebih cepat dari daerah lain di Indonesia karena memang Jatim memiliki produksi beras dan gula masingmasing peringkat 1 se-Indonesia.

Dengan luasan serangan hama kwangwung di areal kelapa Jatim yang mencapai 12 ribu ha, kerugian yang diderita perkebunan kelapa mencapai Rp225 miliar. ‘’Sebenarnya kwangwung tak mematikan pohon kelapa, dia hanya menggerek daun kelapa hingga janur seperti dipotong. Kumbang sagu atau Suati (rhynchophorus ferruginous) lah yang selanjutnya masuk dan mematikan titik tumbuh pohon Q rac kelapa,’’ ujarnya.Q

Tangkal Bank Titil, Perbanyak Koperasi Probolinggo, Bhirawa.

Maraknya bank titil di Kabupaten Probolinggo membuat Bupati Hj.P.Tantriana Sari,SE terus berupaya untuk memperbanyak koperasi di wilayahnya. Tujuannya agar masyarakat mendapat pinjaman dengan bunga rendah.

“Itu faktor utama yang membebani masyarakat, sekarang bank titil di Kabupaten Probolinggo merajalela, di pedesaan, apa lagi di pasar tradisional,sepertinya ramai dengan penagihan dari bank oser (bank titil),”ungkap bupati Tantri.

Untuk menghidari hal tersebut, Pemkab Probolinggo berinisiatif untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi disetiap wilayah dan meminta masyarakat turut mendukung program ini.

Kab Malang, Bhirawa Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bolog) Sub Divisi Regional (Sub Divre) VII Malang mengaku kesulitan untuk membeli beras dari petani.

Karena selama musim kemarau para petani sebagian di wilayah Malang Raya sudah tidak ada Petani panen padi.

Kepala Perum Bulog Sub Divre VII Malang Langgeng Wisnu Adinugroho, saat dikonfirmasi di Pendapa Agung Kabupaten Malang mengatakan, pasokan beras selama pengadaan bulan Agustus 2014 terus berkurang. “Itu dikarenakan mitra kerja Bulog kesulitan membeli hasil panen petani meski kami sudah berusaha mencari hingga keluar daerah,” tegasnya, Kamis (16/10).

Wilayah di sekitar Malang Raya seperti Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pasuruan sebelumnya sudah panen raya. Sehingga Bulog sampai mencari beras ke wilayah Kabupaten Lamongan. Dengan adanya musim kemarau seperti sekarang ini, pengadaan beras pada bulan September dan Oktober ini sangat minim, dan rata-rata hanya mendapatkan beras seberat 15 ton per bulan. Padahal, pada Agustus Perum Bulog Malang mampu membeli beras dari petani seberat 150 ton-200 ton.

Akibat minimnya mendapatkan beras, terang Langgeng, Bulog Malang hanya mampu memenuhi pengadaan beras seberat 45.202 ton. Sedangkan target hingga akhir tahun ini, pengadaan beras bisa mencapai 70.000 ton.

Dan seharusnya pemenuhan target pengadaan beras hingga Januari sampai Mei 2015 harus sudah mencapai 70 persen.

“Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, maka pengadaan beras turun drastis, yang disebabkan terjadinya dibeberapa daerah terjadi kekeringan. Meski mendapatkan beras minim, namun perolehan beras sejauh ini dinilai jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Kantor Sub Divre Bulog yang ada di Jawa Timur (Jatim),” ujarnya.

Perum Bulog Malang saat ini mencapai posisi terbaik ke 5 dari 13 Sub Divre dalam perolehan pengadaan tahun 2014 ini.Sehingga untuk mempertahankan posisi terbaik terkait pengadaan beras, tapi dirinya tidak Q cyn bisa berhenti sanpai disitu saja.Q

“Koperasi satu – satunya lembaga yang cocok untuk berbagai potensi ekonomi rakyat khususnya di Kabupaten Probolinggo. Agar masyarakat tidak terlalu terbebani, kususnya para petani dan lainnya,” katanya Lebih lanjut ia menegaskan, banyak petani yang masih meminjam modal ke tengkulak dan menjual hasil panennya

ke tengkulak tersebut (sistem ijon). Sistem ini jelas merugikan petani.

“Dengan dibentuknya koperasi diwilayahnya itu maka sudah barang tentu juga akan mengurangi bahkan menghindari sistim ijon tersebut dan pendapatan petani akan meningkat jika dibandingkan mereka melalui sistim ijon, tambah Q wap Bupati Tantri,” katanya.Q

Pemkab Madiun Gelar BST

Harga Lebih Murah, Pasar BST Dibanjiri Warga Pasar murah yang digelar Pemkab Madiun pada kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Betek Kec. Madiun, Kamis pagi (16/10) dibanjiri pengunjung.Bahkan sembako yang disediakan panitia ludes dibeli warga karena harganya lebih murah.

Misalnya, beras 1 kg dihargai Rp5.500/kg atau selisih Rp3.000,- dengan harga pasar yang mencapai Rp8.500/kg, minyak goreng dijual Rp9.000/liter atau selisih Rp4.000,- dengan harga pasar yang mencapai Rp7.200/kg, gula kristal/ gula pasir dijual Rp7.000,atau selisih Rp2.500/kg dengan harga pasar yang mencapai Rp4.500/kg, Untuk indomie goreng dijual Rp1.400/bungkus atau selisih Rp500,- dengan harga pasar yang mencapao Rp1.900/bungkus. Dengan demikian total sumbsidi yang diberikan mencapai Rp20.000.000,-.

Sehingga selama kegiatan pasar murah di Desa Betek menjual beras sebanyak 1.900 kg, minyak goreng 1.800 liter, gula kritasl/gula pasir sebanyak 1.800 kg, dan indomie goreng sebanyak 5.200 bungkus.

Menurut Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos saat membuka pasar murah mengatakan, pasar murah yang diselenggarakan dalam kegiatan BST merupakan bentuk kepedulian pemkab kepada masyarakat kurang beruntung. Untuk itu tehnik penjualannya juga menggunakan kupon sehingga kegiatan ini benar-benar tepat sasaran. Karena barang yang dijual jumlahna sama dengan jumlah kupon yang beredar dimasyarakat, maka dihimbau agar calon pembeli lebih sabar untuk mengantri, semua pasti kebagihan.

“Ya, bagi yang membawa anak kecil dihimbau untuk tidak ikut berdesak-desakan, jangan sampai anak kita nanti kegencet hanya karena ingin mendapatkan barang subsidi yang tidak seberapa ini.

Bagi masyarakat yang merasa sudah mampu hendaknya

tidak ikut-ikutan ngantri karena pasar murah ini untuk rakyat kurang beruntung saja,”kata bupati Muhtarom menghimbau.

Sementara menurut, Sumirah (50) warga Desa Betek yang memanfaatkan kesempatan pasar murah dalam rangka BST Pemkab. Madiun di Desa Betek mengatakan, dirinya menyambut baik upaya Pemkab. Madiun telah membuka pasar murah dengan menyediakan berbagai komuditas seperti hari ini.

“Kami merasa tertolong dengan kegiatan BST ini. Semoga kegiatan pasar murah ini dapat diteruskan di desadesa yang lain disekitar desanya dengan jumlah barang yang lebih banyak lagi,”katanya berharap.

Sebelum membuka pasar murah, pada kesempatan kerja bhakti pengasapalan jalan sepanjang 800 M x 2,5 m di Desa Betek, Bupati Madiun menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat setempat.

Pasalnya masyarakat sudah mau berswadaya untuk pengadaan bahan material sebesar Rp45.000.000,-. Sedangkan Pemkab. Madiun

dar/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos tampak ikut melayani warga yang belanja di pasar murah pada BST di Desa Betek, Kamis (16/10). membantu aspal 30 drum. dihimbau untuk terus men- di Kab. Madiun dapat diMeski demikian Bupati Ma- ingkatkan swadaya. Jangan jelaskan, bahwa pada saat diun juga menjanjikan akan berfikir serba pemeritah awal Bupati H. Muhtarom, menambah kebutuhan aspal saat kita membangun in- S.Sos menjabat tahun 2008 yang diminta masyarakat frastuktur desa kita,”tegas jumlah RTLH mencaai asalkan bahan meterial un- Muhtarom.

15.000 unit, dan hingga tuk pengerjaannya sudah Terkiat dengan Rumah tahun 2013 kemarin jumlahsiap. “Untuk itu masyarakat Tidak Layak Huni (RTLH) nya berkurang tinggal 2.700

unit saja. Jumlah itu diperkirakan pada tahun 2015 akan dapat dituntaskan.

Meski demikian tidak berarti Kab. Madiun akan zero RTLH, hal itu tidak mungkin karena adanya keluarga baru yang ingin menempati rumah sendiri dengan membangun tempat tinggal seadanya. Meski demikian Bupati Madiun akan tetapberupaya semaksimal mungkin untuk dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Sekarang ini, kita sedang dalam musim kemarau yang berkepanjangan, untuk itu kita perlu menjaga kesehatan kita masing-masing.

Karena pada musim seperti sekarang ini ada kemungkinan akan muncul penyakit Deman Berdarah (DB). Apabila ada anggota keluarga kita yang mengalami demam tinggi hendaknya segera dibawa ke Puskesmas terdekat untuk memeriksakan kesehatannya. Jangan sampai kita terlambat karena bisa berdampak buruk pada mereka yang terkena penyakit Demam Berdarah,”kata bupati Muhtarom Q dar menghimbau.Q

OLAHRAGA

8

Jawara di Popwil NTT, Incar Juara Umum Popnas Surabaya, Bhirawa Prestasi pelajar Jatim untuk wilayah timur masih terbaik hingga saat ini, pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV Nusa Tenggara Timur (NTT), para atlet kembali mempertahankan juara umum dengan merebebut 22 emas, 8 perak, 3 perunggu. Sukses ini membuat Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan berambisi untuk kembali merebut juara umum di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) BandungJabar 2015.

Torehan prestasi atlet pelajar Jatim di Popnas sebenarnya sangat bagus, mereka berhasil mempertahankan juara umum Popnas hingga empat kali secara beruntun. Terakhir gelar juara

umum itu dipertahankan di Popnas Riau XI tahun 2011 dengan 35 mendali emas, 30 perak, dan 33 perunggu dengan nilai 268. Sayangnya di Popnas Jakarta XII tahun 2013, Jatim berada diperingkat kedua dengan 43 emas, 45 perak, 47 perunggu.

Sedankan juara umum milik DKI Jakarta 64 emas, 49 perak, dan 41 perunggu. Jabar diperingkat ketiga 26 emas, 26 perak, dan 29 perunggu.

Untuk bisa merebut kembali juara umum, Dispora Jatim akan melakukan koordinasi dengan para pengurus olahraga agar melakukan evaluasi hasil Popwil.

Karena ada beberapa atlet yang berhasil meraih juara di NTT tapi tidak bisa diturunkan di Popnas karena regulasi usia.

Seperti di cabang olahraga (Cabor) bola voli lima pemain inti yakni Sukeri, Kilung, Mufid, Dicky maupun Wily, kemudian di sepak bola, Rafid (penjaga gawang), Danu, Erik dan Anton, sepak takraw Nanda, Tenis Lapangan, Saras Hadar Akbar dan beberapa cabor lainnya. “Jangan cepat puas dengan juara Popwil, karena kita memiliki target juara umum di Popnas,” kata Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (16/10).

Ia mengakui untuk bisa merebut juara umum Popnas di Bandung sangat berat, karena tuan rumah dan DKI Jakarta tentu memiliki tujuan yang sama. Sehingga bisa diprediksi persaingan akan semakin ketat.

Itulah mengapa Dispora berencana akan menggelar pemusatan latihan khusus atau training center (TC) sebelum para atlet berlaga di Popnas. “Sebelum menggelar TC kita harus tahu jadwal ujian sekolah, jangan sampai bentrok,” katanya.

Sementara itu, dari data yang diperoleh, 22 emas Jatim diperoleh dari bola basket, 2 emas, bola voli 2 emas sepak bola 1 emas, sepak takraw 1 emas, pencak silat 12 emas, tenis lapangan 2 emas dan bulu tangkis 2 emas. Sedangkan cabor tenis meja hanya meraih 2 perak.

Kabid Olahraga Prestasi Harris Ramadhan MM mengatakan, prestasi di Popwil ini bisa menjadi pemicu semangat para atlet untuk bisa merebut juara

Jumat Wage 17 OKTOBER 2014

Perolehan Medali Popwil NTT 2014 No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Provinsi Jatim Kaltim NTB NTT Sulsel Sultra Sulbar

Emas 22 7 2 1 1 1 -

umum Popnas. “Peluang untuk juara umum Popnas cukup terbuka, namun kita harus melakukan koordinasi dengan semua pihak,” katanya.

Sementara itu Pelatih Tenis Lapangan, Daru Cahyono mengatakan masih banyak evaluasi yang harus dilakukan sebelum atlet turun di Popnas, seperti akurasi pukulan, mental bertanding dan lainnya.

Perak 8 10 4 5 4 2 -

Perunggu 3 14 6 7 6 10 5

Karena di Popnas nanti mereka akan berhadapan dengan para juara di wilayah barat, seperti Risanti dari Jabar yang saat ini masih terbaik di level nasional. “Harapan saya para atlet ini harus mengikuti pertandingan level nasional maupun internasional agar mereka bisa mengukur kemampuan dan memperbaiki tekni,” kataQ wwn nya.Q

Pembangunan GOR Kembali Dianggarkan Batu, Bhirawa Pemkot Batu bertekad untuk mewujudkan Gedung Olah Raga (GOR) di sisi Barat Stadion Gelora Brantas. Pasalnya tersedianya GOR tersebut sudah sangat mendesak mengingat minimnya sarana olah raga di Kota Batu.Demikian diungkapkan Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, kepada bhirawa, Kamis kemarin (16/10).

ist

Sejumlah atlet senior kembali masuk pemusatan latihan nasional cabang olahraga anggar.

PB IKASI: Atlet Senior Kembali Masuk Pelatnas Jakarta, Bhirawa Sejumlah atlet senior kembali masuk Pemusatan Latihan Nasional cabang olahraga anggar karena Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia menjadikan Kejuaraan Nasional 2014 sebagai ajang seleksi Tim Nasional SEA Games 2015.

“Dari komposisi atlet yang masuk Pelatnas, ada sekitar 30 persen merupakan atlet senior (usia di atas 25-35 tahun) dan sisanya atlet muda (16-20 tahun),” kata Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PB Ikasi, Muslimin, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan para senior ini kembali masuk Pelatnas karena menang di Kejurnas, begitu pula ketika penentuan atlet untuk Pelatnas SEA Games 2011.

Menurutnya, komposisi atlet senior dan junior yang terbentuk ini terbilang ideal karena olahraga anggar yang mempertandingkan nomor perorangan dan beregu mem-

butuhkan figur atlet senior untuk membangkitkan kepercayaan diri para atlet muda.

“Peran atlet senior ini sangat dibutuhkan untuk memotivasi dan memimpin para atlet muda karena jika dilepas sendirian ketika bertanding, bisa jadi kehilangan arah,” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa PB Ikasi senantiasa memberikan kesempatan kepada atlet muda untuk berkembang dengan cara memberikan porsi yang lebih besar di Tim Nasional, terutapa untuk ajan multicabang olahraga, SEA Games dan Asian Games.

“Pada Asian Games belum lama ini malahan yang dikirim atlet muda semua,” ujarnya.

Ia menambahkan PB Ikasi telah memulai Pelatnas SEA Games sejak Senin (13/10) dengan diikuti 24 atlet yang terdiri atas 12 orang putra dan 12 orang putri.

“Nanti pada Januari 2015 akan dilakukan seleksi dengan turut

memanggil atlet urutan ke-5 hingga ke-8 pada Kejurnas 2014,” ujar dia.

Ia menerangkan, atlet yang sudah masuk Pelatnas tahap pertama akan didegradasi jika berada pada urutan ke-4 pada masing-masing senjata.

Kemudian kuota satu orang atlet itu akan digantikan dengan atlet yang lolos seleksi pada Januari 2015.

“Pada Kejurnas lalu, medali emas untuk seluruh senjata (foil, epee, sare) diraih oleh senior semua. Ini bukan berarti pembinaan tidak jalan, buktinya Timnas masih didominasi atlet muda. Harus diakui memang tidak mudah menurunkan atlet berpengalaman,” kata dia.

Sejumlah atlet senior berusia di atas 30 tahun kembali masuk Pelatnas Anggar karena tercatat sebagai peraih medali emas pada Kejurnas 2014 di Samarinda, yakni, Maria Wuran (Jatim), Rully Mauliadhani (Sumsel), Isnawati Sir Indar (Sulsel), Haerullah (Sulsel), Verdiana Rihandini (Kalbar), Ricky Q ant Hafiz (Kaltim).Q

Kabupaten Kediri Juara Umum Porsenida

LINTASAN

Pebalap Jepang Juarai Etape Pertama “ITDBI” Banyuwangi, Bhirawa Pebalap asal Jepang yang memperkuat tim Singha Infinite Cycling Thailand, Takei Kyosuke, menjuarai etape pertama lomba balap sepeda “International Tour de Banyuwangi Ijen 2014” di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Dalam balapan menempuh jarak 180,7 kilometer dari depan Pendopo Pemkab Banyuwangi menuju kawasan objek wisata Pantai Pulau Merah di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kyosuke menyentuh finis pertama dengan catatan waktu 4 jam 58 menit 18 detik.Ia unggul 12 detik dari Nandra Eko Wahyudi (Tim Jawa Timur) yang finis di urutan kedua, diikuti Fukuda Shimpei (Aisan Racing Jepang) yang tertinggal 55 detik berada di posisi ketiga.

Selain Nandra, pebalap Indonesia yang mampu menembus posisi sepuluh besar pada etape pertama adalah Nugroho Kisnanto (United Bike Kencana)diurutanke-6danRastraPatriaDinawan Q nan (Pegasus Continental) di tempat ke-10.Q

Surabaya, Bhirawa Kontingen Kabupaten Kediri berhasil merebut juara umum Pekan Olahraga dan Seni Daerah (Porsenida) Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah mengumpulkan 2 emas. Sedangkan peringkat kedua Sidoarjo 1 emas, 5 perak, 1 perunggu. Sampang di peringkat tiga dengan 1 emas dan 1 perak. Rencanan babak final bola voli akan digelar pagi hari ini, Jumat (17/10) di Kantor Gubernur Jatim antara Bangkalan melawan Bondowoso.

Selama ini cabang olahraga bola voli digelar di Lapangan Bola Voli Dinas Pendidikan Jatim di Jalan Jagir Surabaya, namun khusus babak final akan digelar di Kantor Gubernur dan disaksikan oleh Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo.

Menurut Menurut Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Jatim Drs. H. Hizbul Wathon MM, untuk Porsenida tahun mempertandikan bulu tangkis, bola voli, catur, futsal dan senam. Sedangkan di lomba seni adalah paduan suara (Padus). “Sesuai pesan Pak Gubernur Jatim (Soekarwo) event ini bukan untuk prestasi, tapi menjalin tali silahturahmi antar PNS se Jatim,” katanya.

Saat disinggung apakah Korpri akan menurun tim pemandu bakat untuk mematau atlet yang akan dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri, pria berkumis itu mengatakan kalau even ini bukan sebagai ajang seleksi untuk menjaring atlet PNS, karena kegiatan ini murni untuk menjalin hubungan antar PNS. Selain itu hingga sekarang belum dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Korpri untuk menentukan Cabor apa saja yang dipertandingkan di Pornas Korpri yang kabarnya akan digelar di Jabar itu. “Kita tunggu hasil Munas baru akan menyeleski atlet dari PNS,” Q wwn katanya.Q

Dijelaskan anggaran pembarapkan dapat memacu prestasi ngunan GOR sebesar Rp 20 milatlet-atlet kota Batu. yar, memang sempat dicoret dari Selain fasilitas olah raga, Perubahan Anggaran Keuangan juga akan dilengkapi dengan (PAK) tahun 2014 beberapa wakgedung serba guna dan fasilitas tu lalu karena gagal lelang. “Dulu food court, sehingga nyaman. kan sempat dicoret, sekarang kita “Antara stadion dan GOR akan anggarkan kembali di Rancangan dihubungkan dengan jembatan, Anggaran Pendapatan dan Besehingga masyarakat usai belanja Daerah (RAPBD) tahun rolah raga di dalam stadion 2015,” kata Punjul sebelum memaupun usai menyaksikan permimpin rapat Badan Anggaran di tandingan sepak bola bisa langruang kerjanya. sung menyeberang ke food Punjul Santoso Diakui, gagal lelangnya GOR court,” tutur politisi PDI tersebut karena kurang matangnya pePerjuangan tersebut. rencanaan proyek dan minimnya respon Adanya fasilitas food court dalam GOR rekanan. Sehingga agar jangan sampai tersebut diharapkan untuk memecah gagal lelang lagi, maka perencanaannya keramaian yang saat ini terkonsentrasi di terus dimatangkan dan pelelangannya Alun-alun. Karena padatnya pengunjung di dilakukan diawal.

Alun-alun sudah membuat pengunjungnya Ditambahkan, ketersediaan GOR terkurang nyaman. sebut untuk menggantikan keberadaan “Kalau keramaian dipecah, maka akan GOR Ganesha di Selatan Alun-alun Kota mendorong tumbuhnya kawasan keraBatu yang sudah tidak representatif lagi. maian baru,” tegasnya.

Selain itu juga untuk memecah keramaian Ditambahkan, Badan Anggaran kini di sekitar Alun-alun. terus mengebut penyusunan Kebijakan Menurut Punjul, fasilitas yang akan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon dibangun dalam GOR tersebut antara lain Anggaran Sementara (KUA PPAS). Hal ini lapangan volley, tenis meja, bulu tangkis mengingat minggu depan harus sudah dan basket. “Kita berharap GOR nanti diserahkan ke Dewan bersama Rancangan tidak hanya bertaraf nasional, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Q sup bertaraf internasional. Sehingga diha(RAPBD) tahun 2015.Q

Tinton Soeprapto Harapkan Jokowi Perhatikan Sirkuit Sentul Jakarta, Bhirawa Tokoh olahraga otomotif nasional Tinton Soeprapto mengharapkan presiden terpilih Joko Widodo mau memperhatikan Sirkuit Sentul di Jawa Barat karena selama ini hanya ditangani pihak swasta.

“Sirkuit Sentul saya kelola sendiri sejak berdiri tahun 1997. Padahal jika pemerintah mau turun tangan, tentunya akan banyak keuntungan yang bakal didapat Indonesia dalam upaya menyejahterakan rakyat,” kata Tinton di Jakarta, Kamis.

Mantan pembalap nasional ini mengemukakan pemerintah sepatutnya jeli pada peluang mendapatkan keuntungan berlipat dari industri olahraga otomotif ini.

Ia mengingatkan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk ke-4 terbesar di dunia telah menjadi pasar utama berbagai produk motor dan mobil merek ternama.

“Pemerintah kan beda, punya senjata (regulasi, red). Bisa saja menyuruh berbagai perusahaan saling bahu membahu menyelenggarakan ajang skala internasional seperti Formula 1, swastakan tidak bisa,” kata sosok inisiator berdirinya Sirkuit Sentul ini.

Ia menyayangkan peluang itu tidak dimanfaatkan pemerintah sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat.

“Coba bayangkan jika ajang Formula 1 (F1) digelar di Indonesia, berapa banyak uang yang mengalir. Indonesia tidak seperti Singapura yang menyelenggarakan F1 di jalan, kita beda karena sudah ada sirkuit,” ujarnya.

Ia menilai, sudah waktunya bagi pemerintah mendatang untuk tidak lagi mengesampingkan olahraga karena sektor ini bisa mengubah tampilan suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju.

“Olahraga bisa memecahkan semua sama seperti yang dilakukan Tiongkok dalam membangun negaranya. Tinggal lagi, pemerintah mau intervensi (campur tangan, red) atau tidak,” kata ayah pembalap nasional Ananda Mikola dan Moreno Soeprapto ini.

Sirkuit Sentul berdiri sejak tahun 1997 dan masih dikelola pihak swasta. Sejak berdiri, sirkuit internasional ini telah menyelenggarakan Superbike (empat kali), MotoGP (dua kali), A1 (dua kali), dan Speed Car (satu kali) dan GP2 (satu kali).

“Mana ada di dunia yang menyelenggarakan Kejuaraan Dunia itu pihak swasta, semua diselenggarakan pemerintah. Saya mengharapkan, pemerintahan Jokowi mau turun tangan langsung dan tidak menyia-yiakan kesempatan karena saat ini sudah dikenal di Q ant dunia internasional,” ujar pria kelahiran Blitar, 21 Mei 1945 ini.Q

Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi Konsultasi Kemendagri Terkait Tatib, Alat Kelengkapan, Perpu Pilkada dan Kinerja Dewan ke Depan Pimpinan DPRD Gresik bersama ketua fraksi, kamis (16/10) hingga Jum’at ( 17/10 ) melakukan kunjungan kerja(kunker) ke Jakarta untuk melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan tatip, alat kelengkapan, perpu pilkada dan program kedewanan ke depan Menurut Kepala bagian humas dan perundang-undangan Sutarmo SH mengatakan, bahwa para pimpinan dewan memang melakukan kunker ke Jakarta ke Kemendagri. Selama dua hari, guna melakukan konsultasi terkait tata tertib, pe-

nentuan alat kelengkapan, perpu pilkada, dan program kedewanan ke depan. Ini dilakukan, agar kinerja dewan nanti bisa berjalan maksimal.

Mengenai tatib yang di konsultasikan, ini memang ada permintaan dari rapat paripurna

kemarin. Yang rapat paripurna disepakati, bahwa tatib tersebut di setujui dikirim untuk dimintakan evaluasi ke Gubernur. Setelah itu, mengadakan rapat pimpinan, yang di sepakati bersama untuk dilakukan konsultasi ke Kemendagri terkait adanya beberapa hal dalam perubahan draf tatib.

Selain itu, juga ada permintaan di pansuskan. Padahal di daerah lain seperti Surabaya maupun daerah lain yang sudah selesai merumuskan tatib, juga tidak dilakukan pansus. Ini sesuai dengan PP No. 16 pasal 63 ayat 3, yang berbunyi bahwa

Sebagai mana di maksud pada ayat ( 1 ). Di bentuk dalam rapat paripurna DPRD, atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.

Di DPRD Gresik, badan musyawarah ( banmus ) belum terbentuk. Jadi tidak bisa, untuk dilakukan pansus dalam pengesahan tatib tersebut. Dan merumuskan tatib ini, adalah amanat dari PP 16 th. 2010.

Perumus tatib adalah tugas dari pimpinan dewan sementara, atas kebimbangan itu makanya kita konsultasikan Kemedagri.

Agar semua nantinya bisa di

pada komisi D. mengerti, sambil Alasan karena komenunggu hasil evamisi D, yang telah luasi turun dari membidanggi keGubernur. sejahteraan.

Karena dalam Ditambahkan pembahasan draf Sutarmo SH, dihatatib, juga ada ada rapkan dalam konkesepakatan dari sultasi Kemendatim perumus tatib gri. Para aanggota kemarin. Bahwa dewan bisa mekomisi yang semua ngerti tugas dan bernama komisi A, kewenangan seB, C dan D. Akan Sutarmo SH bagai anggota di ganti nama menjadi komisi 1, 11, 111, 1V, ini DPRD, dan setelah di hajuga akan di konsultasikan rapkan. pengesaahan tatib, apakah di perbolehkan atau alat kelengkapan. Bisa bertidak. Serta perubahan salah jalan baik tidak ada persatu SKPD yaitu Dispenduk debatan, seperti nama komisi, Capil, yang semula ada di banleg, BK, banmus dan tim komisi A. Akan di tempatkan anggaran. Mengenai Perpu

pilkada juga nanti sekaligus di tanyakan, karena ini masih menjadi bingung kita.

Terpisah Ketua DPRD Gresik Ir H Abdul Hamid mengatakan, membenarkan bahwa pimpinan dewan dan ketua fraksi telah berangkat ke jakarta untuk melakukan kunjungan kerja ( Kunker ) Kemendagri. Melakukan konsultasi, ini dilakukan agar kita mendapat wawasan dan tambahan pengetahuan guna menetapkaan tatib, alat kelengkapan, dan lainnya. Supaya kinerja dewan ke depan bisa baik, dalam tugasnya sebagai pengawas kinerja legialatif dan melayani maQ kim* syarakat.Q

Jumat Wage, 17 OKTOBER 2014

NASIONAL-POLITIK

9

Sambut Hari Pangan, Kehati Apresiasi Petani Indonesia

KILAS NASIONAL

Politik Luar Negeri SBY Perlu Dilanjutkan Jakarta, Bhirawa Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengharapkan pemerintahan baru dapat melanjutkan visi-misi politik luar negeri yang dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam tataran dalam negeri, regional maupun internasional.

“SBY sudah memberikan posisi yang baik bagi Indonesia di dunia inRamadhan Pohan ternasional,” ujar Ramadhan Pohan dalam diskusi “Dinamika Politik Luar Negeri” di Jakarta, Kamis (16/10) kemarin.

Menurut dia, kepemimpinan SBY dapat diterima oleh kekuatan politik luar negeri (LN) maupun domestik.

“Di dunia internasional SBY diakui, dengan inisiatif menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF). Beliau aktif di dunia internasional yaitu di forum G-20, dapat berdiskusi setara dengan para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat, PM Inggris, Sekjen PBB, dan lainlain,” kata dia.

Di bawah kepemimpinan SBY, lanjutnya, Indonesia dapat memainkan politik luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional.

“Politik luar negeri kita itu sesuai dengan kepentingan nasional, kita punya kemandirian dan rasa percaya diri yang kuat,” kata dia. Karena itu, Indonesia seharusnya mempunyai menteri luar negeri sekaliber Dino Patti Djalal maupun Mantan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Makarim Wibisono.

“Saya melihat Dino maupun Makarim itu mempunyai karakteristik yang sama dengan SBY dimana duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pemimpinpemimpin dunia lainnya,” kata dia.

Sementara itu, Pengamat urusan luar negeri dari Universitas Padjajaran Bandung Teuku Rezasyah mengatakan SBY meninggalkan panggung nasional secara bermartabat dan bermartabat pula naik ke panggung internasional.

“Memang banyak orang memiliki pandangan macam-macam, saya inginkan kritik itu tidak membabi buta dan tidak asal-asalan. Kritik itu harus komprehensif,” kata dia.

Ia mengutarakan SBY memang memberikan bonus pada Indonesia. Bonus itu berupa pembangunan terencana, kepemimpinan elite dan nasional terstruktur dan politik luar negeri yang tidak membuat kaget negara tetangga (santun).

“Citra Indonesia di dunia bersahabat.

Indonesia di dunia itu setara kita membangun kerja sama strategis. Kita setara dengan Amerika, Tiongkok, India, Rusia maupun Uni Eropa,” ujar dia. Q ant

Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada rumah tangga petani Indonesia yang telah menyuplai makanan.

“Apresiasi harus diberikan kepada pada petani atas pilihan profesi yang ditekuni,” kata Program Officer Pertanian Yayasan Kehati Puji Sumedi di Jakarta, Kamis (16/10) kemarin.

Selama ini, fakta yang diungkapkan terkait petani selalu dalam konteks yang suram. Petani dianggap miskin dan menjadi pekerjaan yang kurang membanggakan, padahal banyak sekali inspirasiinspirasi yang muncul dari kalangan petani.

Fakta yang terungkap dalam Sensus Pertanian 2013 menunjukkan telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani.

Sebanyak lebih dari lima juta rumah tangga petani hilang.

Data sensus tersebut menunjukkan bahwa pada 2003 jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 31,17 juta rumah tangga dan kemudian menurun pada 2013 menjadi 26,13 juta rumah tangga. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani hanya sebesar Rp 12,4 juta per tahun atau Rp1 juta per bulan.

Penurunan jumlah rumah tangga petani ini kemudian dihadapkan dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang akan terus membengkak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun

mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada 2000 menjadi 273,2 juta pada 2025.

“Hal ini tentu memunculkan permasalahan tersendiri terkait ketersediaan pangan di Indonesia ke depan,” kata Puji.

Tapi Puji optimis harapan akan selalu ada. Saat ini, masih ada petani yang memiliki semangat besar untuk menjalani pekerjaannya. Mereka bahkan menjadi peneliti bagi keragaman sumber pangan Indonesia.

Beberapa pemenang Kehati Award seperti Almarhum Mbah Suko, pemenang Kehati Award 2001 yang berjuang membudidayakan kembali padi-padi lokal di Magelang Jawa Tengah demikian pula di Banjarnegara, ada Mbah Gatot sebagai pemulia padi lokal.

Di Pangalengan, Kustiwa Adinata, petani muda yang membuktikan bahwa profesi

antara foto

Warga yang tergabung dari Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) membawa patung-patung petani saat berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (16/10) kemarin. petani adalah profesi mulia, lalu pemenang Kehati Award 2009, Saenin yang berhasil melakukan penyilangan berbagai varietas padi unggulan

yang menghasilkan varietas baru serta mengembangkan teknologi pupuk organik dengan mikroba lokal dari rumpun akar bambu. Q ant

Nama Busyro-Robby Diserahkan ke DPR Presiden Hormati Pilihan Pansel KPK Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal segera menyerahkan nama-nama hasil panitia seleksi calon pimpinan KPK, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, kepada DPR RI.

APEL JELANG PELANTIKAN PRESIDEN

antara foto

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (dua kiri) didampingi Kapolri Jenderal Sutarman (dua kanan), Kasal Laksamana TNI Marsetio (kiri) dan Kasau Marsekal Ida Bagus Putu Dunia (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin apel pasukan TNI dan Polri di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Sebanyak 24000 pasukan dari TNI dan Polri mengikuti apel di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Apel gabungan ini dalam rangka persiapan pengamanan jelang upacara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Jokowi-Ahok Temui Ketua RT/RW se-DKI Jakarta, Bhirawa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara silaturahim bersama pengurus RT dan RW di lima wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10) kemarin.

Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang tiba di lokasi pada pukul 13.30 WIB. Dalam acara tersebut, Jokowi turut didampingi istri Iriana Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setibanya di lokasi, sejumlah pengurus RT dan RW langsung mengerumuni Jokowi dan Ahok untuk bersalaman sekaligus berfoto bersama. Namun, keduanya dikawal dengan ketat, sehingga para pengurus itu tidak bisa berada terlalu dekat dengan Jokowi dan Ahok.

Sementara itu, terlihat ribuan anggota beserta pengurus RT dan RW di lima wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah memenuhi Istora Senayan. Wali Kota serta Bupati masing-masing wilayah pun turut hadir dalam acara tersebut. Selain bersalam-salaman, kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai macam penganugerahan kepada sejumlah wilayah DKI Jakarta untuk beberapa kategori, diantaranya Posyandu terbaik, RT/RW terbaik dan lain-lain. Jokowi menyerahkan penghargaan tersebut kepada para pemenang secara langsung diatas panggung.

Kegiatan silaturahim tersebut turut dihadiri pula oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Saefullah serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI.Q ant

“Saya akan teruskan ke DPR RI hari (Kamis) ini,” kata Presiden Yudhoyono saat menerima Pansel Capim KPK yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/10) kemarin.

Presiden juga mengutarakan rasa terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan Pansel Capim KPK yang dinilai telah bekerja secara independen serta mengusung transparansi dan akuntabilitas.

SBY mengemukakan, KPK memiliki tugas penting dalam pemberantasan korupsi sehingga proses yang independen, transparan, dan akuntabel juga penting dimiliki Pansel Capim KPK. “Dua nama ini (Busyro Muqoddas dan Robby Aria Brata) tidak akan saya ganggu,” kata Presiden Yudhoyono yang ingin menegaskan objektivitas pansel.

Presiden juga mengutarakan harapannya agar proses pemilihan penegak hukum apalagi yang esensial seperti KPK jangan dijadikan alat politik. Padahal di era demokratisasi seperti sekarang ini, kekuasaan dinilai terbagi-bagi tidak hanya di presiden tetapi juga di parlemen bahkan hingga pers.

“Dalam seleksi pimpinan KPK mudah sekali muncul kecurigaan jangan-jangan kekuasaan juga mencampuri,” katanya.

Ada enam orang yang men jalani tes wawancara capim KPK yaitu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata, jurnalis dan advokat Ahmad Taufik, dosen hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.

Setelah Presiden mendapatkan dua nama dari pansel, Presiden selanjutnya menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan diproses pada 22 Oktober 2014 hingga 19 Januari 2015.

Pansel KPK Pilih Calon Terbaik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin menegaskan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pem berantasan Korupsi telah memilih calon yang terbaik berdasarkan beragam aspek.

“Pansel telah memilih calon-calon pimpinan KPK yang baik dari segi kepemimpinan, integritas, kompetensi, dan independensi,” kata Amir Syamsuddin ketika menyerahkan hasil Pan sel Capim KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menkumham yang juga sekaligus sebagai Ketua Pansel mengemukakan, pada Kamis (16/10) ini Pansel telah menuntaskan tugas yang diberikan Presiden.

Secara kronologis, ujar dia, Pansel Capim KPK telah menyeleksi para calon yang memiliki kriteria antara lain berusia 40-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki religiusitas yang baik, dibekali integritas moral tinggi dan kapasitas ilmu yang sesuai, serta mampu bersikap independen, non-partisan, dan tidak terpengaruh. Q ant

Pemkab Lumajang Segera Bentuk Tim Ahli Cagar Budaya Pemkab Lumajang bakal membentuk Tim Ahli Cagar Budaya. Tim ini akan bertugas melakukan kajian kelayakan, memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati.

“Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 orang,’’ kata Kabag Hukum Pemkab Lumajang Ahmad Taufiq. Mereka terdiri dari unsur akademisi, ahli arsitektur, ahli sejarah, tokoh masyarakat dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan. ‘’Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam satu periode,” papar Hukum Ahmad Taufiq Kabag Pemkab Lumajang.

Tim ahli inilah, menurut Kabag Hukum, yang nantinya akan menentukan dan menilai kawasan, benda, bangunan, situs atau yang berhubungan dengan pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang.

“Termasuk juga, Tim Ahli Cagar Budaya yang akan bertugas

menentukan nilai penggantian bagi masyarakat yang menemukan benda peninggalan cagar budaya,’’jelasnya. Dan juga ganti rugi dalam proses pengambil-alihan lahan yang ditemukan keberadaan situs cagar budaya.

Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya ini nantinya akan melalui Tim Seleksi Kabupaten. Namun, secara teknis seluruhnya akan dituangkan dalam Perbup. Sebab, nantinya akan ada 8 Perbup yang diterbitkan diantaranya menyangkut pengalihan kepemilikan, pemberian izin kpemilikan, pemberian kompensasi, penemuan benda cagar budaya, pemberian izin pencarian bagi seseorang atau kelompok orang, pengambil-alihan benda cagar budaya yang berada di museum atau lembaga di luar daerah.

“Ini akan mengatur mekanismenya. Karena benda cagar budaya ada di mana-mana, diantaranya di Museum Empu Tantular dan Balai Arkeologi Jogjakarta,’’paparnya.

Mekanisme pengambilalihannya akan diatur dalam Perbup secara teknisnya. Perda ini, lanjut Ahmad Taufiq, fokusnya adalah plestarian Warisan Budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

“Benda, bangunan atau struktur

dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria, berusia 50 tahun atau lebih,” ungkapnya. Atau mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, dan/atau memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Selain itu, diatur juga tentang kepemilikan atau penemuan benda cagar budaya.

Dimana setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 hari sejak

diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah, maka wajib melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.

“Setiap orang yang tidak melaporkan kerusakan, kehilangan atau musnahnya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya, maka hak kepemilikan atas Cagar Budaya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah,’’tuturnya. Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Setiap orang juga dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Bupati. Perda ini juga melarang bagi siapapun yang dengan sengaja mencegah, meng

halang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya. Selain itu, larangan merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/ atau dari letak asal, mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal, memindahkan, memisahkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. “Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya,’’paparnya. Jika aturan ini dilanggar, maka ancaman pidana bisa dikenakan. Yakni, pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50 juta. Termasuk, ada pidana tambahan yang bisa dikenakan juga. Q yat,adv

10

Jumat Wage, 17 OKTOBER 2014

K I N E R JA P EL AYA NA N P RIMA PE PR

2015, Remunerasi di Pemprov Disimulasi Keinginan PNS di lingkungan Pemprov Jatim yang ingin segera sistem remunerasi diberlakukan akan segera terwujud. Sebab saat ini konsep kasar remunerasi yang masih digodok di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim dan Biro Organisasi Setdaprov Jatim sudah jadi.

S

ekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM menuturkan, konsep remunerasi yang digagas Pemprov Jatim nanti akan berbeda dengan konsep remunerasi yang diterapkan di tiga kementerian dan lembaga yang terlebih dulu menerapkan system remunerasi yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Perbedaan itu berdasarkan pada kekuatan anggaran yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Hingga saat ini masih belum ada juknis (petunjuk teknis) dari Pemerintah Pusat terkait remunerasi. Jadi kita buat sendiri juknisnya seperti apa. Tentunya remunerasi yang kita buat berbeda dengan lembaga lain atau daerah lain. Remunerasi Pemprov Jatim nanti akan berbeda dengan remunerasi yang diberlakukan di Pemprov Jawa Barat yang sudah memberlakukan remunerasi,” kata Sukardi.

Untuk membuat konsep remunerasi ini, kata mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang

Administrasi Umum, Pemprov Jatim menggandeng konsultan yang dipakai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Konsultan inilah yang bertugas membuat konsep seperti apa remunerasi yang cocok untuk Pemprov Jatim, dengan pertimbangan kekuatan APBD Jatim.

Dengan selesainya konsep kasar ini, Sukardi mengatakan, pada 2015 nanti remunerasi di Pemprov siap disimulasikan dibeberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selama simulasi ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebab pada dasarnya setiap SKPD memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sehingga konsepnya remunerasi harus sangat rigit.

Selama simulasi itu, lanjutnya, akan difloorkan ke SKPD-SKPD untuk menampung semua masukan, sebab tiap SKPD ada jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Contohnya remunerasi penjaga pintu air akan

Remunerasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Jabatan yang Berpegang pada Sistem Merit Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011, dijelaskan bahwa evaluasi jabatan PNS dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

Pemberian tunjangan kinerja (remunerasi) bagi PNS didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang berpegang teguh pada sistem merit (merit system). Peringkat/kelas jabatan sebagai dasar dalam penentuan besaran gaji yang adil dan layak sesuai dengan

beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 79 sampai dengan 81.

Proses evaluasi jabatan ada empat tahapan yaitu, pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan yang tugasnya menyusun peta dan informasi jabatan, melaksanakan evaluasi jabatan informasi formasi faktor jabatan untuk menentukan nilai dan kelas jabatan. Lalu, melakukan pembahasan dan mempresentasikan proses dan hasil evaluasi jabatan. “Kemudian merumuskan atau finalisasi hasil evaluasi jabatan dan membuat dokumen berita acara hasil validasi nilai dan kelas jabatan,” jelas Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit SH MM.

Setelah remunerasi diberlakukan, tunjangan dan lembur tidak akan ada lagi kecuali bersifat sangat urgen. Selain itu, kinerja setiap PNS akan sangat terukur.

Menurut dia, tahapan dalam penetapan peringkat atau kelas jabatan (grading) pertama kali dilakukan penyusunan uraian jabatan yang mengacu format informasi jabatan sesuai Permenpan Nomor 33 Tahun 2011 atau Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman analisis jabatan.

Lalu, menyusun peta jabatan sesuai dengan hasil analisis jabatan, melakukan evaluasi jabatan (nilai jabatan dan kelas jabatan) dengan menggunakan dan menentukan level dari tiap faktor FES (Faktor Evaluation System) yang paling sesuai dan menyusun informasi faktor jabatan berdasarkan level faktor jabatan yang sudah dipilih sesuai criteria yang paling relevan dalam uraian jabatan/informasi jabatan. Dijelaskan, dalam penentuan faktor evaluasi jabatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan nilai dan kelas jabatan. Yakni, beban kerja, prestasi kerja kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan obyektif lainnya.

“Hasil penyusunan kelas jabatan pada daftar nama jabatan di lingkungan SKPD Pemprov Jatim sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2011. Pada penentuan kelas jabatan di lingkungan Pemprov Jatim telah ditentukan 17 kelas jabatan, karena disesuaikan dengan bentuk organisasi yang didasarkan pada reformasi birokrasi yang memberikan peluang karir yang memadai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” papar Setiadjit. Q iib

Konsep kasar remunerasi yang digodok BPKAD Provinsi Jatim dan Biro Organisasi Setdaprov Jatim sekarang sudah jadi. Kemungkinan besar pada 2015 nanti sistem remunerasi bakal disimulasikan di beberapa SKPD.

berbeda dengan staf meski sama-sama dari di Dinas Pengairan Jatim. “Setelah disimulasikan, baru nanti akan diterapkan secara menyeluru ditiap SKPD Pemprov Jatim. Paling lambat pada 2016 nanti remunerasi baru bisa diterapkan. Mungkin untuk simulasi akan diberlakukan di biro-biro lingkungan sekretariat dulu,” kata mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim ini.

Setelah remunerasi diberlakukan, jelas Sukardi, honor kegiatan, tunjangan dan lembur tidak akan ada lagi kecuali sangat urgent atau ada kegiatan yang sangat luar biasa.

Begitu pula dengan kinerja setiap PNS akan sangat terukur. Jika PNS tersebut rajin akan mendapatkan pendapatan yang banyak, begitu sebaliknya PNS yang malas akan memperoleh pendapatan yang biasa-biasa saja.

“Nanti meski pangkat sama, pendapatan bisa

berbeda. PNS yang rajin tentunya akan berbeda dengan PNS yang malas. Setiap PNS juga diminta membuat jurnal kegiatan harian, kegiatan apa saja yang telah dilakukan setiap harinya. Untuk pertama mungkin secara manual, tapi kedepan akan secara online,” ungkapnya.

Menurut Sukardi, sistem remunerasi ini akan diterapkan bagi seluruh PNS Pemprov Jatim mulai eselon I hingga staf dengan golongan terendah. Sedangkan gubernur dan wakil gubernur tidak ikut dalam remunerasi karena sudah ada peraturan sendiri yang mengatur gajinya. “Sistem penggajian gubernur dan wagub berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jadi tidak ikut sistem remunerasi. Remunerasi khusus PNS saja,” pungkasnya. Q iib

KELAS JABATAN PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM No. Nama Jabatan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sekretaris Daerah Kepala Dinas/Badan, Inspektur, Direktur, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Biro dan Sekretaris KORPRI/KPID. Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala UPT, Wadir dan Sekretaris.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

JFU (Jabatan Fungsional Umum/Staff) setara Analis.

JFU setara Peramu Pimpinan dan Pengadministrasi teknis.

JFU setara Pengadministrasi Umum (Klerek).

JFU setara Pengemudi/keamanan kantor.

Jumlah

Jml. Pegawai 1 80

Kelas Jabatan 17 14-15

485 1.320 1.109 9.656 6.819 655 20.125

11-13 8-10 6-7 5 4 3

Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro Ke-337 Setelah dibacakan doa,gunungan grebek berkah jonegaran diarak dialon-alon direbutkan ribuan warga Bojonegoro yang hadir.

6.OOO Tumpeng Siap Meriahkan Acara “Grebeg Berkah Jonegaran” Ke Dua Sejumlah kegiatan mewarnai kemeriahan dalam Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-337.

Setelah di laksanakan kegiatan Festival Bangawan Bojonegoro beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melaksanakan puncak acara kegiatan “ Grebeg Berkah Jonegaran” yang ke Dua pada hari Minggu malam 19 Oktober mendatang.

“

Acara puncaknya akan kami gelar di Alunalun Kota Bojonegoro, dengan menyajikan sebanyak 6000 tumpeng untuk diperebutkan oleh masyarakat Bojegoro,” kata Kepala Bidang Pelesatarian dan Pengembangan Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro, Suyanto.

Menurutnya, makna dari kegiatan Grebeg Berkah Jonegaran, yaitu Grebeg berarti Ramerame atau Pesta Bersama. Sedangkan Berkah adalah Barokah atau Keselamatan. Sementara itu Jonegaran diartikan yang bersifat Kebojonegoro’an atau Kedaerahan. “Makna dari Grebeg Berkah Jonegaran yakni sebuah kegiatan pesta bersama dengan harapan membawa berkah untuk masyarakat sebagai wujud rasa syukur seluruh warga Bojonegoro,” jelasnya. Kegiatan tersebut akan dipimpin oleh tokoh adat sebagai Juru Tanduk untuk mengawali Grebeg Berkah Jonegaran dan dilanjutkan oleh para tokoh Agama, selain itu nantinya acara akan di iringi oleh alunan musik tradisi gamelan dan musik tradisional. “ Kegiatan ini bertujuan sebagai ungkapkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan Pembangunan di Kabupat-

en Bojonegoro, selain itu menumbuhkembangkan kreatifitas seniman,” ujarnya. Bahkan menurutnya, juga sebagai ajang promosi Budaya Bojonegoro untuk mewujudkan budaya ikon kebanggaan Masyarakat Bojonegoro, serta untuk mengangkatkan, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal Bojonegoro sebagai bagian dari Budaya Nasional.

Dimana sebanyak 6.000 tumpeng akan di bagikan masyarakat Bojonegoro yang datang.

Selain itu juga terdapat lima tumpeng sebagai maskot besar. Dari lima maskot tersebut satu maskot utama memiliki ketinggian 2,20 meter dengan diameter satu meter. Sedangkan untuk empat maskot lainnya memiliki ketinggian 1,5 meter dengan diameter 75cm. dan untuk maskot besar sering di sebut ‘ Kaya Praja Jonegoro’ maupun ngaron pitu. “ Untuk tumpeng maskot besar akan berbentuk semacam gunung terdiri dari buah-buahan yang di dapat dari hasil bumi Bojonegoro seperti salak, jambu, blimbing, jeruk nipis, pisang, melon, mangga, timun, jagung, padu, kedelai, kacang panjang, kacang brol, srikaya dan Bengkuang,” terangnya.

Acara Grebeg Berkah Jonegaran ini dilaksanakan untuk kali kedua, kegiatan serupa

Empat pemuda sedang memanggul gunungan besar maskot grebek berkah jonegaran berukuran tinggi 2,20 meter dengan diameter 1 meter.

Dalam prosesi HJB ke -337, Bupati Bojonegoro Suyoto sedang menyemanan api abadi dikantor pendopo pemkab Bojonegoro.

sebelumnya tersebut juga dilaksanakan di tahun 2013. Akan tetapi di tahun 2014 ini lebih meriah dengan jumlah nasi tumpeng yang mencapai 6.000 tumpeng dari bantuan dari Dinas dan Instansi dilingkup Pemkab, Kecamatan, Desa maupun Kelurahan. “ Selain itu juga ada sumbangan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak ketiga serta dari partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Harry Kristianto mengatakan, jika maskot besar yang sering di kenal dengan istilah “Kaya Praja Jonegoro” itu merupakan symbol yang menunjukan hasil kekayaan alam bumi Bojonegoro, yaitu hasil bumi yang subur, makmur, gemah ripah loh jinawe yang merupakan kesiapan Bojonegoro sebagai Lumbung Energi untuk Negara. “ Hasil pertanian merupakan hasil permukaan alam dan dari hasil perut bumi sebagai lumbung energy,” imbuhnya.

Kaya Praja Jonegoro berasal dari rakyat dan kembali akan diberikan kepada masyarakat dengan cara diperebutkan atau digrebeg. Dan setelah di berikan doa dianggap sebagai hasil bumi yang penuh barokah. “Maka siapa yang dapat merebut dan ramai-ramai mendapatkan bagian dari ‘Kaya Praha Jonegoro’ maka mereka akan lebih mudah mendapatkan rejeki, jika dapat meraih yang di ujung berkah maka citacita mereka akan tercapai atas barokah Allah SWT,” jelasnya. Menurutnya, sebelum puncak Grebeg Berkah Jonegaran pada pukul 19.00

Wib dilaksanakan pengambilan api abadi diwahana wisata Khayangan Api di Kecamatan Ngasem yang sudah merupakan tradisi turun temurun dalam puncak perayaan HJB. “ Sebelum grebeg berkah jonegaran, dilaksanakan terlebih dahulu pengambilan api abadi di wisata Khayangan Api oleh Bupati bersama dengan para Forpimda dan Muspika, Camat dan perangkat desa,” tambahnya.

Dikatakan, Khayangan Api adalah sumber api abadi yang di miliki oleh Kabupaten Bojonegoro.

Dan kononnya di tempat tersebut merupakan persemayaman mbah Empu Kriyo Kusumo, bahkan api ini pernah dimanfaatkan pada even penting karena apinya yang terus menyala seperti napas dengan drap pembangunan Bojonegoro. “Terus menerus berkobar yang menggambarkan semangat mewujudkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energy, prosesi pengambilan api merupakan ritual budaya yang memberi arti bagi masyarakat,” terangnya.

Nantinya api abadi yang diambil tersebut akan tiba dikantor Bakorwil Bojonegoro pada pukul 17.00-18.00 Wib dan kemudian pada pukul 18.00-18.30 Wib api akan diarak ke kantor Pendopo Pemkab Bojonegoro untuk penyemanan.

“Setelah dilakukan penyemanan api abadi di pendopo, baru kemudian kita akan melaksanakan kirab grebeg di alun-alun Bojonegoro. Dalam acara itu juga akan di sempatkan penyerahan piagam penghargaan kepada masyarakat berprestasi,” pungkasnya. Q bas.adv

Jumat Wage 17 OKTOBER 2014

Bupati Anas Terima Dokumen Rencana Pita Lebar Indonesia l Sambungan hal 1

sejumlah dirut perusahaan telekomunikasi, akademisi, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Bupati Anas menjadi satu-satunya kepala daerah yang diberi kesempatan menerima buku RPI sebagai representasi daerah yang dinilai menaruh perhatian serius pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) .

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengucapkan terima kasih telah dipercaya Kementerian PPN/Bappenas untuk menerima buku RPI. Banyuwangi juga menyatakan siap dijadikan daerah yang akan diintervensi oleh program pemerintah pusat dan perusahaan telekomunikasi untuk dijadikan model pengembangan TIK dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Sebuah kehormatan bagi kami, sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa diundang untuk menerima dokumen RPI. Ini jadi sinyal bahwa Banyuwangi masuk radar pengembangan broadband nasional.

Di Banyuwangi, dengan kekurangan dan kelebihan yang ada, kami berupaya mendorong pengembangan infrastruktur TIK untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup publik,” ujar Anas, Kamis (16/10).

Bupati berusia 41 tahun itu mengatakan, Banyuwangi terus menjajaki pengembangan TIK dengan menjalin mitra bersama dunia usaha dan pemerintah pusat. Kementerian PPN/Bappenas diketahui mempunyai program pengembangan internet berkecepatan tinggi, di mana Banyuwangi ingin ikut mendapat intervensi program dari pemerintah pusat. “Ini bagian dari upaya kami melobi pemerintah pusat agar ikut mendorong pembangunan di Banyuwangi. Selama ini untuk pengembangan TIK kami kerjasama lewat program CSR PT Telkom. Nah, kalau tambah dibantu pemerintah pusat, tentu makin bagus. Kalau sudah ke­royokan banyak pihak, pengembangan pasti lebih mudah dilakukan,” papar Anas.

Dia menambahkan, pengembangan TIK tentu tak bisa bersandar pada APBD semata. “Dalam hal ini, diperlukan keluasan jaringan dan fleksibilitas untuk mengajak banyak pihak, mulai dari dunia usaha se­ perti PT Telkom sampai melobi pemerintah pusat, agar Banyuwangi menjadi salah satu prioritas pengembangan TIK,” bebernya.

Anas mencontohkan pemasangan jaring­ an wifi atau pembangunan Taman Digital di Pantai Boom yang mendapat dukungan dari PT Telkom. Di Banyuwangi telah dipasang sedikitnya 1.200 titik wifi. Jumlah pengakses wifi di Banyuwangi pun tercatat sudah mencapai 164.372 per bulan pada kuartal pertama 2014, meningkat dibanding rata-rata tahun lalu sebesar 97.957 pengguna per bulan.

“Ini kesannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Apalagi di era media sosial seperti saat ini. Wisatawan berkunjung ke Teluk Hijau, Pantai Pulau Merah, atau Kawah Ijen lalu berfoto dan upload di Twitter, Path, atau Instagram-nya. Itu jadi model pemasaran yang efektif, sehingga publik luas jadi tahu keindahan wisata Banyuwangi,” tuturnya. n nan

Bank Jatim Cetak Laba Bersih Rp 742,89 Miliar l Sambungan hal 1

kredit,” ujar Hadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/10).

Dalam penyaluran kredit pada kuartal ketiga, lanjut Hadi, pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit komersial sebesar Rp 5,61 triliun atau naik 28,76 persen. Setelah itu, pertumbuhan tertinggi lainnya, yakni kredit konsumer sebesar Rp 16,22 triliun atau naik 19,58 persen. Kemudian diikuti kredit UMKM Rp 4,33 triliun atau naik 17,71 persen.

Pendapatan bunga Bank Jatim, juga tercatat sebesar Rp 2,93 triliun atau naik 22,72 persen dibandingkan periode sama pada 2013. Dari sisi total aset dan dana pihak ketiga, juga tercatat Rp 42,69 triliun dan Rp 35,7 triliun. Tumbuh masing-masing 20,24 persen (yoy) dan 24,54 persen.

Hadi menuturkan, pertumbuhan kinerja keuangan yang dicatatkan pihaknya, tidak terlepas dari ekspansi jaringan kantor yang juga terus bertambah sampai ke daerahdaerah di seluruh Jawa Timur dan sebagian lainnya di Jakarta. Hingga September 2014, jaringan kantor Bank Jatim telah mencapai 1.132 titik layanan. n ira, cty

Selalu Unggah Ungguh l Sambungan hal 1

Menurut Bude Karwo, sapaan lekat Nina Soekarwo, jika keluarga ingin langgeng dan harmonis, harus ada unggah ungguh. Tidak boleh meski perempuan memiliki pendapatan lebih tinggi kemudian menganggap rendah sang suami.

“Kita adalah orang timur. Harus tetap memiliki tradisi orang timur. Yaitu tetap menganggap suami adalah kepala keluarga.

Jangan sampai perempuan merasa superior dengan merendahkan suami lalu menganggap perempuan adalah kepala keluarga,” ungkapnya.

Bude Karwo mengatakan, modern tidak harus menghilangkan budaya asli orang timur atau mengubah kultur. “Kalau saya menilai psikologinya kaum pria, jika kaum pria ini direndahkan oleh istrinya akan merasa tersinggung. Oleh karena itu, unggah ungguh itu sangat perlu dan penting,” katanya.

Untuk mendidik masyarakat Jatim agar memiliki keluarga yang harmonis, kata istri Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ini, PKK Provinsi Jatim akan membuat program pembinaan keluarga. Pembinaan ini tidak hanya diikuti oleh kaum perempuan saja tapi juga diikuti suami atau kepala keluarga.

“Kita akan mencoba masuk mengajak pakar, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Mungkin bisa dari sisi cara berkomunikasi antara suami istri.

Komunikasi ini penting, sebab jika ada miss communication hubungan keluarga juga bisa tidak baik,” jelasnya. n iib

SAMBUNGAN Risma Bawa Konsep Trem Surabaya ke Jokowi-JK l Sambungan hal 1

biaya Rp 2,2 triliun. Jalur yang akan kami hidupkan minimal seperti yang dulu. Karena kota sekarang sudah berkembang, nanti akan ada penambahan jalur,” ungkapnya.

Belakangan, PT KAI berencana membiayai proyek trem tersebut, jadi pembiayaan akan menjadi lebih murah karena menggunakan lahan milik PT KAI. Pihak PT KAI memprediksi proyek trem hanya menghabiskan biaya Rp 400 miliar hingga 800 miliar.

Dengan kebutuhan anggaran lebih kecil, Risma optimistis pembangunan trem oleh PT KAI di Kota Surabaya bisa segera direalisasi. Pembangunan direncanakan bisa terlaksana satu bulan lagi.

Sementara itu, pembangunan fisik memerlukan waktu lebih kurang satu setengah tahun karena gerbong trem didatangkan dari luar negeri.

Proyek moda transportasi trem, adalah salah satu proyek infrastruktur selain proyek kereta api monorail.

Selain untuk memperlancar arus transportasi warga, proyek moda transportasi itu juga untuk memperlancar arus transportasi jalan.

Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Popik Montanasyah di acara yang sama mengatakan pihaknya meyakini, proyek angkutan massal cepat, khususnya untuk moda trem, sangat memungkinkan untuk diterapkan di Surabaya.

Ia mengatakan, trem sudah ada di Surabaya sejak 1960-an.

Namun seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, akhirnya moda trem mulai ditinggalkan masyarakat. Untuk saat ini, lanjut dia, meski jumlah kendaraan bermotor di Surabaya

jumlahnya mencapai jutaan, moda trem masih tetap memungkinkan untuk diterapkan.

“Masalahnya itu di pengguna jalan. Kalau disiplin, tidak ada terjadi kecelakaan. Kan masingmasing sudah ada jalurnya. Jalur trem sendiri dan jalur moda kendaraan bermotor ada sendiri,” katanya.

Untuk proyek trem di Surabaya, pihaknya masih akan mempelajari lebih detil lagi. “Kami masih akan mempelajari jalur mana saja yang akan dilalui oleh trem ini. Ini kan sudah masuk pada DED (Detail Engineering Design). Kemudian Amdalalin (Analisa Dampak Lalu lintas) dan dampak sosialnya juga akan dikaji. Yang mengkaji amdal ini bisa dari akademisi atau dari lembaga swasta lain yang kompeten,” katanya.

Perlu Kajian Komplit Terpisah, rencana pembangunan proyek trem terancam kembali mentah, karena DPRD Surabaya menilai bahwa Pemkot Surabaya belum mempunyai kajian yang komplit terkait dampak yang ditimbulkan.

Ketua DPRD Surabaya Armuji menegaskan jika dewan tidak menolak dioperasikannya trem di Surabaya, tetapi ikut mendukung program angkutan massal cepat di Kota Surabaya, asal tidak berimbas kepada persoalan sosial warga Kota Surabaya. “Sebenarnya kami tidak menolak, tetapi kami juga mendukung rencana pembangunan angkutan massal cepat dengan jenis apapun, hanya saja harus didahului dengan kajian yang matang mulai dari DED sampai dampak yang ditimbulkan,” katanya.

Dia mengingatkan agar jalur trem jangan diangap remeh yakni

dengan cukup membandingkan dengan busway di Jakarta. Kondisinya sangat berbeda, kalau jalur busway masih bisa berfungsi ganda di saat longgar, tetapi tidak untuk trem. Karena badan jalan yang dikepras untuk trem tidak bisa digunakan untuk yang lain kecuali trem itu sendiri.

Ditanya apakah selama ini Pemkot Surabaya pernah melibatkan DPRD dalam pembahasan rencana proyek AMC, Armuji dengan tegas mengatakan jika pemkot berjalan sendiri dan seakan-akan menganggap jika anggota dewan tidak mampu berpikir soal AMC. “Justru itu yang saya persoalkan, kami ini kan mitra pemkot, tetapi kenapa sampai detik ini tidak pernah melibatkan dewan dalam pembahasan AMC. Perlu diketahui bahwa anggota kami juga banyak yang berlatarbelakang teknik dan lain-lain, maksudnya jangan menganggap kami ini tidak mengerti apa-apa atau bodoh soal AMC, sementara berbagai keluhan masyarakat terkait proses pembangunannya selalu bermuara ke kami,” tegasnya.

Masih Armuji, karena tidak ada keterlibatan DPRD dalam rencana pembangunan AMC di Kota Surabaya, maka konsekuensinya juga tidak ada anggaran sepeserpun dari APBD alias nol persen untuk AMC, biar diurus PT KAI dan Pemkot Surabaya saja, karena anggaran dari pusat.

Harusnya proyek AMC berorientasi jangka panjang, jangan hanya dijadikan proyek prestisius saja. Jika ternyata proyek AMC yang terbangun tidak bisa membantu masyarakat, maka akan ditinggalkan, dan warga akan kembali memakai sarana motor. n dre.geh,gat

Gubernur Tolak Pembentukan Dewan Kesehatan Provinsi l Sambungan hal 1

Pengawas BPJS,’’tegas mantan Sekdaprov Jatim ini yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (16/10).

Ditambahkannya, usia BPJS masih satu tahun dan saat ini terus memperbaiki pelayananannya.

Tentunya hal ini tidak langsung divonis gagal. Namun dengan adanya sejumlah perbaikan diharapkan pada 2015 mendatang pelayanan BPJS dapat maksimal.

Dan yang terpenting dalam BPJS ini semua masyarakat tanpa membedakan status sosialnya dapat terkaver kesehatannya.

Apalagi premi yang dibayar perbulannya cukup terjangkau.

Karena itulah, Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo optimistis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini akan semakin diminati oleh masyarakat. Apalagi dalam JKN juga ada subsidi silang antara yang miskin dan kaya. ‘’Jadi keberadaan BPJS benar-benar akan membantu mereka yang miskin untuk mendapatkan pe-

layanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah,’’paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Jatim dr Harsono menilai pembentukan DKP di Jatim kurang mendesak. Menurutnya, DPK bisa digantikan dengan kinerja dari anggota dewan di DPRD Jatim. ‘’Saya menilai anggota dewan di DPRD Jatim sudah bisa mengevaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Kesehatan di Jatim, sehingga pendirian Dewan Kesehatan Provinsi tidak terlalu penting,’’ ucapnya.

Menurutnya, tugas DKP nantinya relatif sama dengan anggota DPRD Jatim, jika ini terjadi maka akan tumpang tindih tupoksinya. ‘’Saya yakin jika anggota dewan di DPRD Jatim ini bekerja dengan maksimal maka pengawasan dan evaluasi tentang program dan pelayanan kesehatan di Jatim akan baik,’’ ucapnya.

Untuk diketahui, dalam waktu dekat ini Komisi E DPRD Jatim yang membidangi masalah kesejahteraan, selain akan melakukan koordinasi dengan BPJS pusat dan Dewan Pengawas BPJS, juga

berencana untuk membentuk Dewan Kesehatan Provinsi.

Agung Mulyono Ketua Komisi E DPRD Jatim menyampaikan kebutuhan untuk membentuk lembaga Dewan Kesehatan Provinsi merupakan kebutuhan di Jatim di tengah kesemrawutan pelayanan BPJS. “Ini masih sebatas wacana.

Masalah kesehatan, juga tidak kalah penting dengan masalah pendidikan,” kata Agung Mulyono.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menerangkan jika nantinya wacana ini diterima maka sebagai landasan hukumnya akan dimasukkan dalam perda. Ia mencontohkan untuk masalah BPJS memang ada Dewan Pengawas BPJS. Tapi, itu hanya nasional.

Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im menyambut baik inisiatif dari ketua komisinya tersebut. Menurutnya, selama semangatnya untuk kebaikan masyarakat Jatim, pihaknya akan mendukung secara maksimal. “Selama ini memang kesehatan banyak masalah. Kalau itu dinilai baik, kami sepakat,” tuturnya. n cty.dna

Dana BOS Rp 682 Miliar Cair l Sambungan hal 1

188/1/KPTS/013/2014 tertanggal 2 Januari 2014, NPH BOS No. 972/35. xx/103.02/2014 tertanggal 3 Januari 2014.

“Secara menyeluruh kami telah menyalurkan dana BOS ini dan telah diterima oleh seluruh sekolah di Jatim. Kecuali beberapa sekolah yang terlambat mengajukan berkas ke dinas,” kata Harun saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/10).

Dengan adanya pencairan ini, Harun mengatakan, tidak ada lagi siswa di Jatim usia SD dan SMP sederajat yang tidak sekolah. Menurut dia, pencairan dana BOS dari pusat ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi Jatim dilakukan pada 10 Oktober lalu. Kemudian, pencetakan SPP dan SPM dilakukan pada 10 Oktober untuk diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim agar segera diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Proses penerbitan SP2D oleh BPKAD Jatim dimulai pada 13 Oktober yang digunakan sebagai dasar Bank Jatim untuk melaku-

kan penyaluran kepada semua lembaga. “Bank Jatim sebagai bank penyalur dana BOS akan menyalurkan ke lembaga penerima setelah SP2D diterbitkan,” ungkap mantan Kepala Disbudpar Jatim ini.

Meskipun demikian, kata Harun, masih terdapat beberapa sekolah yang terlambat mendapatkan penyaluran dana BOS triwulan IV karena terlewatkan pendataannya. Sekolah itu tersebar di 23 kabupaten/kota se-Jatim. Uraiannya, untuk jenjang SD sebanyak 34 lembaga dengan 3.145 siswa.

Anggaran yang belum disalurkan di jenjang ini Rp 1,824 miliar.

Sementara, sekolah yang terlambat menerima BOS pada tingkat SMP sejumlah 68 lembaga dengan sasaran 8.336 siswa.

Alokasi dananya Rp 5,918 miliar.

“Memang setiap triwulan selalu ada yang telat pendataan. Tapi itu tidak masalah karena tetap kami salurkan. Lembaga yang terlewatkan di triwulan IV akan disalurkan pada minggu kedua bulan ini,” jelasnya.

Harun menegaskan, anggaran BOS ini tidak lagi terpotong untuk pembelian buku Kurikulum 2013.

Oleh sebab itu, sekolah diminta

mengalokasikan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

“Sesuai petunjuk teknis, BOS bisa dipakai untuk memenuhi 13 komponen. Jangan menyalahi aturan,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, seluruh sekolah penerima BOS wajib melaporkan pertanggungjawabannya secara online melalui sistem yang disediakan oleh Kemendikbud RI. Untuk mendukung tata kelola penggunaan dan pelaporan BOS, Cip mengatakan, Dindik Jatim secara intensif telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan BOS. Tidak hanya itu, untuk memacu manajemen BOS di tiap daerah, setiap tahun pihaknya juga memberikan penghargaan bagi kabupaten/kota yang terbaik.

Kriteria terbaik itu, lanjut dia, diantaranya ialah kecepatan pengiriman, ketepatan, dan akuntabilitas pelaporan. “Dengan penghargaan ini, kami berharap setiap triwulan sekolah yang terlambat mengikuti pendataan semakin kecil, bahkan nol rupiah anggaran terlambat cair,” kata dia. n tam

11 Menang Aklamasi, Romi Siap Antarkan PPP Jadi Pemenang Pemilu l Sambungan hal 1

pada awal era Orde Baru dan selama era tersebut PPP selalu berada dalam posisi tiga besar. Namun, setelah era reformasi, posisi PPP terus merosot dan saat ini berada di posisi kesembilan dari 10 partai politik di DPR RI. Mantan Sekretaris Jenderal DPP PPP itu menegaskan PPP ke depan harus diperbaiki untuk menjadi partai besar kembali. “Untuk membangun PPP, harus dibangun dengan kebersamaan kader,” katanya.

Romi menegaskan, PPP ke depan harus dikelola dengan manajemen yang didasarkan oleh lima akhlakul karimah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Komisi IV DPR RI periode 2009-2014 ini menyadari tantangan PPP ke depan tidak ringan se­ hingga harus dikelola secara maksimal dan cerdas. Hal-hal yang sudah baik di PPP akan diperbaiki, sedangkan hal-hal yang masih kurang baik akan diperbaiki. Setelah menyampaikan sambutan, para peserta muktamar segera mengumandangkan shalawat nabi sebagai ucapan syukur atas terpilihnya Romi.

Ketua Sidang Pemilihan Ketua Umum dan Pemilihan Tim Formatur, Suharso Monoarfa menjelaskan Romi terpilih sebagai ketua umum setelah sebagian besar anggota dari tujuh zona PPP mengusulkan agar PPP di­

pimpin oleh generasi muda.

Muktamar PPP kali ini, membahas tiga agenda penting, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban DPP PPP sekaligus pemilihan ketua umum baru, pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Terakhir, pembahasan arah haluan politik PPP lima tahun ke depan.

Suryadharma tak hadir dalam muktamar tersebut lantaran menganggap muktamar di Surabaya itu illegal. Ia berencana menggelar muktamar setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, tepatnya pada 23-26 Oktober di Jakarta.

Suryadharma yang dalam pemilu presiden lalu mendukung Prabowo Subianto itu juga menyatakan keheranannya atas keputusan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair, yang menilai baik muktamar versi Romahurmuziy (15-18 Oktober) maupun versi dirinya (23-26 Oktober) sebagai muktamar yang tidak sah.

KH Maimoen mengacu pada keputusan Mahkamah Partai yang menyarankan agar Muktamar VIII digelar pada 19 Oktober sebagai muktamar islah (damai).

Suryadharma menganggap pelaksanaan muktamar sebelum pelantikan presiden tidak mengindahkan AD/ART. n cty

Dewan Temukan Inkonsistensi antara KUA PPAS dan RAPBD 2015 l Sambungan hal 1

21.710.433.035.110. Begitupula dengan belanja di KUA PPAS termuat Rp 21.658.108.144.737, tapi di RAPBD 2015 tertera Rp 22.551.440.334.737. Akibatnya semula defisitnya hanya 3,11 persen kini menjadi 3,87 persen terhadap pendapatan,’’papar politisi asal Madura usai rapat paripurna, Kamis (16/10).

Untuk itu, fraksi sudah menyurati Pemprov Jatim untuk minta klarifikasi atas ketidaksinkronan data tersebut. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya antara KUA PPAS dan RAPBD selalu sama.

Baik dalam pendapatan maupun belanja. ‘’Kami sudah menyurati Pemprov Jatim untuk mempertanyakan persoalan ini, namun hingga kini belum ada jawaban,’’tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Fraksi Partai Golkar Pranaya Yudha. Selain soal ditemukan adanya perbedaan antara KUA PPAS dan RAPBD 2015, ada potensi pendapatan yang belum digarap secara maksimal.

Bahkan belum sepenuhnya anggaran di RAPBD 2015 mencerminkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pernah dijabarkan gubernur di depan 100 anggota dewan. Di mana peningkatan pendapatan yang digali belum maksimal dan masih terkesan setengah-setengah. ‘’Kita akan tanya kepada gubernur mengapa peningkatan RAPBD 2015 tidak bisa berjalan secara signifikan. Termasuk soal potret RAPBD 2015 ternyata belum sepenuhnya mencerminkan pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD,’’tandas pria yang juga Ketua AMPI Jatim ini.

Di sisi lain, alumnus University Sidney Australia ini mempertnyakan pendirian Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang tidak pernah tersosialisasikan. Ini tampak

Dr Akhmad Sukardi MM

Mohon maaf saya tidak membawa data di rumah. Silakan cek saja ke Pak Budi (Kepala BPKAD).

Yang pasti perbedaan nilai tersebut karena adanya perubahan nilai nominal dana perimbangan yang berasal dari pusat. para produsen lokal sering kebingungan saat mencari tempat untuk melakukan pertemuan dengan pembeli terkait perdagangan . ‘’Ini perlu disosialisasikan dan mendesak. Untuk peningkatan pendapatan maka KPD perlu disosialisasikan. Bahkan kami sebagai anggota dewan yang bergerak di bidang perdagangan tidak tahu menahu soal KPD,’’akunya.

Terpisah, Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi MM yang diklarifikasi terkait adanya inkosistensi dalam RAPBD 2015, lewat Short Message Service (SMS) nya menegaskan jika pihaknya tidak membawa data kemarin malam. Karenanya itu dia minta Bhirawa agar klarifikasi ke Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Ir Budi Setiawan. ‘’Mohon maaf saya tidak membawa data di rumah.

Silakan cek saja ke Pak Budi (Kepala BPKAD).

Yang pasti perbedaan nilai tersebut karena adanya perubahan nilai nominal dana perimbangan yang berasal dari pusat,’’tegas Sukardi dalam SMS-nya. n cty

Pamerkan Batik Usia Puluhan Tahun, Produksi Lasem Tembus Rp 150 Juta l Sambungan hal 1

hampir seluruh kain batik yang dipajang yang berasal dari Sidoarjo, Lasem dan Pekalongan ini memiliki usia hingga ratusan tahun. Kekuatan batik ini sendiri berasal dari bahan kain yang tidak sembarangan. Kain katun yang dipakai berasal dari Eropa dan Amerika. Juga dalam memeliharanya dilakukan kerja ekstra keras.

Selain setiap enam bulan dicuci dengan ratus, juga harus diberikan wewangian untuk mengusir ngengat.

Meski demikian, ungkap Dwita, tidak semua batik mampu bertahan. Buktinya ada batik yang usianya hampir 100 tahun dan kalau ditaksir harganya bisa mencapai antara Rp 100-150 juta, namun ada sebagian bahannya sudah rantas dimakan usia. Meski begitu Dwita menolak melepaskan batik tersebut yang pernah

dibelinya sebesar Rp 6 juta tersebut ke kolektor batik. ‘’Saya mencarinya dengan susah payah. Kebetulan batik tersebut dibuat oleh Oey Soe Tjoen di Lasem. Dan batik tersebut sudah saya simpan di galeri puluhan tahun lamanya bersama 40 kolektor saya yang lain,’’tegasnya seraya membeber kain batik yang teksturnya begitu halus dengan motif burung dan bunga.

Menurutnya, nama pembatik yang berasal dari Pekalongan, dan jejaknya yang masih terasa sampai sekarang di antaranya (alm) Oey Soe Tjoen dan Lim Ping Wie. Untuk Lim Ping Wie saat ini masih hidup dan masih berproduksi.

Selain itu terdapat nama Liem Boen In, Na Swa Hien, Oey kok Sing atau Oey Siok Kim dan Oh Ju May. Dwita mengakui batik sangat bisa dijadikan barang investasi, selain emas

dan produk investasi lainnya. Namun memerlukan perawatan yang cukup detil agar batik bisa bernilai jual tinggi.

Selain itu kolektornya harus paham akan filosofi batik yang dikoleksinya. ‘’Batik-batik semacam itu memang akan sulit diproduksi untuk zaman sekarang. Banyak kendala yang di­ hadapi, terutama masalah tenaga kerja. Para perajin batik terkendala upah pekerja yang diharuskan sesuai dengan UMR. Ketika batik-batik semacam ini diproduksi, biaya produksinya sangat mahal. Bisa mencapai Rp 50 juta untuk memproduksi desain batik sejenis batik-batik kuno,” timpalnya.

Sedangkan Benny Adrianto, perajin batik dan golek mangaku koleksi batiknya mencapai usia antara 50 tahun sampai 60 tahun. Adapun harganya bervariasi mulai dari Rp 3,5 juta sampai

Rp20 juta. ‘’Semua tergantung dari bahan dan motif batiknya. Dan yang terpenting usianya. Semakin tua semakin mahal.

Di mana sebagian koleksi saya ada dari pengaruh penjajahan Jepang dengan gambar bunga sakura dan anggrek. Sementara pengaruh Tiongkok motifnya adalah naga atau burung,’’tegas Benny yang mengaku memiliki koleksi batik hingga ratusan ini.

Chief Personnel PT Wismilak Inti Makmur Tbk, Henry Najoan meng­ atakan pameran ini digelar untuk menambah pengetahuan masyarakat akan sejarah batik. “Masyarakat bisa menilai pengaruh kreator batik zaman dulu pada perkembangan batik sampai saat ini. Ada beberapa jejak pembatik kuno asal Pekalongan dan yang lainnya yang bisa dilihat langsung dalam pameran,” katanya. *

12

Jumat Wage, 17 OKTOBER 2014

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-34 Tahun 2014 Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim Ke- 69

‘Refleksi Pembangunan Pangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015’

Kepala BKP Jatim Dra Hj Tutut Herawati MM melangsungkan penandatanganan MoU dengan TP PKK Jatim (atas). Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM melangsungkan pemukulan Gong sebagai pertanda dimulainya kegiatan Hari Pangan Se-Dunia dalam rangka Hari Jadi Jatim ke 69 (kanan). Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM melepaskan ballon pertanda dibukanya Festival Kuliner dan Makanan Raja-Raja Majapahit (kiri).

Ketahanan Pangan Jatim Siap Hadapi MEA 2015 Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-34 Tahun 2014, merupakan perwujudan Jatim siap menghadapi Asean Economic Chalenge (AEC) atau dikenal juga sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada tahun 2015. Hal itu dibuktikan dengan adanya pameran hasil pangan dari seluruh Kabupaten Kota di Jatim.

D

ari pameran tersebut, maka masyarakat umum bisa memahami akan keaneraga man jenis makanan, meliputi produk olahan, hasil pangan di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yang berasal dari alam di Jatim. “Semua yang dipamerkan memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus, dan siap untuk dipasarkan di pasar global. Selama ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui hal itu, sehingga pameran membantu mensosialisasikan keaneragaman hasil pangan alam Jatim, “ kata Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM saat membuka Peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-34 Tahun 2014 dalam rangka memperingati Hari Jadi Prov. Jatim Ke69 ‘Pertanian Bioindustri Berbasis Pangan Lokal Potensial’ dan Festival Makanan RajaRaja Majapahit di Parkir Timur, Gelanggang Olah Raga Kab. Sidoarjo, Kamis(16/10).

Dalam menghadapi AEC/MEA 2015, maka harus dilakukan pembangunan di bidang pertanian agar ketahanan pangan terus tercapai.

Pembangunan pertanian bukan tugas pemerintah semata, akan tetapi juga pihak swasta agar pertanian bisa lebih baik dan cerah.

Bahkan, agar mencapai ketahanan pangan yang bagus, lanjut Sukardi, diperlukan pula kebijakan pemerintah yang sinergi. “Lahan pertanian ini dikelola pemerintah kabupaten/ kota. Bupati dan Walikota yang punya we-

wenang. Supaya ketahanan pangan terjaga maka lahan pertanian juga jangan sampai dialihfungsikan,” katanya. Pemerintah provinsi, lanjutnya, hanya mengkordinasikan saja karena yang punya wilayah itu kab/kota. Alih fungsi lahan bisa dilakukan jika lahan memang sudah tidak produktif dan bisa untuk kawasan industri atau perumahan. ‘Kalau lahan produktif terjaga dan dioptimalkan maka ketahanan pangan kita pasti akan baik,’ katanya.

Selain itu, diperlukan komitmen antara kab/ kota dan provinsi agar program swasembada pangan untuk komoditas pokok seperti beras jagung kedelai dan gula bisa tetap terpenuhi.

Saat ini, Jatim menjadi lumbung padi nusantara.

Pada tahun 2013, produksi gabah kering giling mencapai 12 juta ton, dan menghasilkan sekitar 8 juta ton. Jatim berkontribusi 17 persen terhadap kebutuhan nasional, dengan rata-rata konsumsi 91,26 persen/kapita persen. Secara keseluruhan, beras di Jatim surplus 4 juta ton per tahun. Adanya komitmen dan kebijakan yang sinergi dan terintegrasi, maka tujuan Indonesia untuk bisa berdaulat pangan akan mudah terwujud. Didukung dengan tanah yang luas dan subur, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi dan tidak tergantung produk impor.

“Demi tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian pengelolaan lahan

Kepala BKP Jatim Dra Hj Tutut Herawati MM sedang berbincang dengan jajaran BKP Jawa Tengah.

secara tradisional harus dikembangkan dengan mengadopsi sistem pertanian modern,” katanya. Sukardi juga menambahkan.

Ketekadan dan kesungguhan semua pihak harus digalakkan agar swasembada pangan tercapai. Sebab kunci utama agar swasembada tercapai adalah menyosialisasikan penggunaan teknologi yang tepat guna kepada para petani. Penggunaan teknologi tersebut, sebelumnya harus dilakukan riset terlebih dahulu.

“Pemerintah harus bisa menghasilkan riset yang efektif dan harus menyebarkan hasil riset tersebut dikirmkan kepada para petani agar tingkat produktifitas petani meningkat. Misalkan saja, kalau dulu hanya sekali dua kali panen, nantinya bisa tiga atau lima kali panen,” ungkapnya. Diakuinya, selama ini Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain dalam penyelenggaraan riset. Padahal riset merupakan hal utama agar pertanian bisa lebih maju dan berkembang melihat lahan pertanian semakin menyempit. Ia mencontohkan, Thailand memiliki lahan pertanian lebih sedikit daripada Indonesia. Akan tetapi dengan diterapkan teknologi yang tepat, tentunya melalui riset dan penelitian terlebih dahulu, tingkat produksi lahan pertanian di Thailand cukup tinggi.

“Langkah tersebut harus dikembangkan di Indonesia, karena kekayaan alam di Indonesia melimpah. Akan lebih baik apabila dikelola

Sekda Prov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM Berdialog dengan Bupati Sidoarjo Safullah pada acara Perringatan Hari Pangan Sedunia ke 34 di Sidoarjo.

dengan dibantu teknologi yang tepat, “ tambahnya. Ia mengharapkan, peran serta pemerintah dalam mengkordinasi dalam riset sangat dibutuhkan. Dampaknya adalah membantu petani dalam peningkatan hasil produksi pertanian yang kemudian membawa kesejahteraan kepada para petani tersebut.

“Potensi daerah sangat beraneka ragam, apabila riset dilakukan makan negara lain akan mengetahui dan akhirnya mengakui keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki keaneragaman pangan. Jatim jangan sampai kalah dengan negara lain seperti Korea Selatan dan Thailand dalam AEC 2015,” tegasnya.

Sementara, Bupati Kab. Sidoarjo, Saiful Illah menuturkan penyelenggaraan Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 34 tahun 2014 merupakan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan stakeholder akan pentingnya penyajian makanan yang bergizi yang berguna bagi Indonesia dan dunia. “Tujuannya tentunya, makanan khas kita lebih dikenal oleh negara lain,” ujarnya.

Pameran ini, lanjutnya, mengajak masyarakat Jatim lebih meningkatkan perhatian dan kesadarannya tentang pentingnya mengenal pangan nasional. Sekaligus bentuk sosialisasi menciptakan makanan agar aman dikonsumsi keluarga. “Tentunya potensi pangan lokal disetiap daerah berbeda, sehingga harus disesuaikan den-

gan potensi masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, Dra Hj Tutut Herawati MM, mengatakan,Tujuan diselenggarakanan pameran ini adalah meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. “Selain itu, sebagai upaya mendorong kreatifitas masyarakat Jatim khususnya pelaku usaha kuliner untuk teurs berinovasi dalam mengembangkan keaneragaman masakan khas Jatim. Sehingga pada AEC 2015 bisa bersaing dengan kuliner-kuliner dari negara lain, “ungkapnya.

Dalam peringatan Hari Pangan Se-Dunia ini, terdapat pembagian hadiah, penghargaan dan hibah/bansos yang dilanjutkan dengan penandatanganan MoU kegiatan percepatam penganekaragaman konsumsi pangan antara Kepala BKP Jatim dengan Ketua TP PKK Jatim. Selain itu juga terdapat berbagai kegiatan seperti lomba cipta menu berbasis makanan khas daerah, pameran dan gelar produk pangan, hingga pembagian 1.000 paket sembako gratis bagi warga kurang mampu. Bagi masyarakat umum juga disediakan pasar murah dengan menjual paket berupa beras sebanyak 4 kg, gula 3 kg, dan minyak goreng 2 liter seharga Rp 85 ribu. Q rac

Hari Pangan Se-Dunia, Festival Kuliner Makanan Raja-raja Majapahit 2O14 Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat memberikan penghargaan, hadiah dan hibah atau baksos.

Wakil Ketua PKK II Provinsi Jawa Timur Ny. Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi S.Sos sedang memberikan hadiah pada pemenang lomba.

Penyelenggaraan Hari Pangan Se-Dunia di Jawa Timur menjadikan sebuah momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat serta stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Jawa Timur, Indonesia, dan dunia.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dra Hj Tutut Herawati MM mengatakan, rangkaian kegiatan HPS yang diselenggarakan selama tiga hari (16/1018/10) dilapangan timur GOR Sidoarjo ini diharapkan dapat menstimulasi peningkatan pemahaman dan kepedulian terhadap penyediaan pangan melalui berbagai kegiatan seperti pameran dan gelar produk pangan, pengabdian masyarakat, perlombaan dan festival kuliner dan makanan raja-raja Majapahit. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa khususnya keanekaragaman dan keunikan kulinernya. Keanekaragaman menu masakan raja-raja Majapahit dan makanan khas tradisional daerah memiliki daya saing yang tinggi mulai dari citarasa, penampilan, hingga filosofi dapat dijadikan peningkatan daya tarik wisata kuliner.

“Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Jawa Timur, khususnya pengusaha kuliner,” katanya. Ke depan, lanjut Tutut, Keanekaragaman menu masakan raja-raja Majapahit dan makanan khas tradisional akan difokusnya berdasarkan kerajaannya. “Biasa jadi tahun depan, menu masakan Singosari, Kerajaan Mataram, atau kerajaan lainnya.

Majapahit kan se-nusantara ,” katanya Aneka kuliner makanan Raja Majapahit diantaranya seperti Weas Paripurna, Jukut Harsyan, Srebad, dan Wajik. Weas Paripurna merupakan menu yang terdiri dari beberapa kombinasi nasi yaitu nasi seka (putih), nasi kuning, nasi merah, dan nasi

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM beserta istri dan Kepala BKP Jatim Dra Hj Tutut Herawati MM sedang meninjau makanan khas Raja Majapahit dan disertai penjelasan dari para chef.

hitam yang masing-masing memiliki makna sendiri yang mengarah pada ajaran Hindu dimana ada menganut dewa-dewa.

Jukut harsyan merupakan hidangan terdiri dari sup yang terbuat dari daging bebek dan batang pisang muda. Batang pisang muda dipakai untuk penetralisir kolesterol tinggi yang terdapat pada daging bebek. Hidangan Jukut masih banyak ditemukan di Bali.

Sedangkan Serbad merupakan minuman penyambutan para tamu kehormatan khas Majapahit yang terbuat dari jahe dan rempah-rempah lainnya. Rasa dan bentuknya hampir sama dengan bir pletok khas Betawi namun biasanya serbad diberi perasan air jeruk nipis sehingga warnanya coklat kekuningan menyerupai bir. Sementara Wajik merupakan kudapan asli Majapahit yang terbuat dari beras merah, santan, dan gula merah. Wajik sendiri bermakna mempererat persaudaraan atau silaturahmi. Dalam kesempatan ini, Tutut mengatakan, kalau tingkat konsumsi beras di Jatim saat ini lebih rendah dibandingkan tingkat nasinal yaitu 88,6 perkapita per tahun, sedangkan tingkat naSekda Prov Jatim Akh Sukardi didampingi kepala BKP Jatim Tutut Herawati Meninjau Stand Kuliner.

Kepala BKP Jatim melihat produk di stan BKP Jatim.

Kepala BKP Jatim Dra Hj Tutut Herawati MM memberikan sembako pada salah satu warga Sidoarjo.

sional masih 130 per kapita per tahun. “Setiap tahun kami berupaya menurunkan konsumsi beras minimal 1 persen,” katanya.

Upaya menurunkan konsumsi beras, diantaranya menggelar lomba cipta menu dengan TP PKK menggunakan bahan non beras dan bahan baku lokal lainnya yang beragam bergizi dan aman konsumsi. “Adanya penganekaragaman konsumsi pangan maka kita tidak terlalu memerlukan beras atau terigu.

Apalagi kini, terigu 100 persen masih impor.

Kalau bisa untuk membuat kue setidaknya menggunakan bahan lokal seperti ganyong, bothe , pohong atau umbi lainnya yang bisa dijadikan tepung,” katanya.

Gerakan cipta menu yang digerakkan hingga semua Kab/kota ini dilakukan juga dalam rangka mengurangi gizi buruk di Jatim. “Lomba tidak hanya digerakkan di kab/kota, namun juga ada di sekolahan dengan lomba membuat resep masakan untuk keluarga, misalkan untuk keluarga yang terdiri bapak ibu dan anak, ataupun untuk ibu menyusui atau balita yang baru melahirkan,” paparnya. Q rac