Harian Bhirawa Edisi 17 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya sepakat membelikan satu mobil untuk satu desa, karena itu merupakan permintaan Kades dan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP)

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Kliwon, 17 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

17 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Menunaikan Ibadah Umrah

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Menjadi Inspektur Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 14.00

Mengikuti Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim Rapat Terkait BLUD dan PTT di Ruang Brawijaya

Sumenep Gencarkan Program Korporatisasi Garam Rakyat Sumenep, Bhirawa Program korporatisasi garam rakyat yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendapat dukungan legislator Kabupaten Sumenep. Wakil rakyat meminta dinas terkait lintas sektor ikut mendukung agar korporatisasi garam rakyat di Sumenep ini bisa berjalan sukses dan memutus kran garam impor.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari, menjelaskan, program korporatisasi garam rakyat merupakan jawaban atas peningkatan hasil produksi garam rakyat, sekaligus upaya untuk menstabilkan harga garam yang menguntungkan petani atau di atas nilai ongkos produksi.

Menurut Juhari, program korporatisasi garam rakyat bertujuan terealisasinya swasembada ga-

 ke halaman 11

Pelayanan nasabah di Bank Jombang. Bank milik Pemkab Jombang saat ini diguncang masalah karena ditemukannya kredit fiktif senilai Rp 775 juta yang diduga dilakukan oleh sejumlah PNS di sana.

Kredit Fiktif Rp 775 Juta, 3 PNS Jadi Tersangka Jombang, Bhirawa Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Jombang dan 1 PNS di Bank Jombang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari ) setempat. Mereka diduga ikut melakukan pembobolan kredit fiktif senilai Rp 775 juta di bank milik Pemkab Jombang.

Kajari Jombang Akhsyam melalui Kasi Intelejen Kejari Nurngali mengungkapkan, saat ini pihaknya telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan

Industri garam di Sumenep. Untuk merealisasikan swasembada garam nasional, Kabupaten Sumenep gencar mendukung program korporatisasi garam rakyat yang digulirkan oleh KKP.

Disetujui Pemprov, Pemkot Malang Dirikan Taman Teknologi Malang, Bhirawa Pendirian Taman Teknologi untuk mewadahi ideide masyarakat yang bergerak di bidang teknologi informasi akan didiirikan oleh Pemkot Malang.

Keberadaan Taman Teknologi ini sekaligus sebagai sentra industri kreatif digital di daerah ini.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang Tri Widyani P menjelaskan produk-produk kreatif siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun masyarakat, khususnya animasi sangat bagus, sehingga perlu ada wadah tersendiri agar bisa lebih berkembang dan akhirnya mampu menggerakkan perekonomian.

“Taman Teknologi ini semacam inkubator saja sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pembuatan animasi dan produk teknologi informasi lainnya, ya semacam show room begitu dan untuk sementara, Taman Teknologi ini kita buka di kawasan perpustakaan kota,” katanya, Senin (16/3).

Selain Taman Teknologi di area perpustakaan kota, kata Tri Widyani yang akrab dipanggil Yani

adanya kredit fiktif di Bank Jombang. ’’Benar, setelah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada beberapa orang saksi dan menyita beberapa dokumen sebagai barang bukti, kami

Gubernur Tolak Ribuan Guru yang Ajukan Pensiun Dini Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku kaget dengan banyaknya guru di Jatim yang akan mengajukan pensiun dini.

Setiap bulan rata-rata ada 300-an guru yang mengajukan pensiun dini dengan berbagai alasan seperti ingin menjadi wirausaha setelah mendapatkan dana sertifikasi.

“Saya kaget, bulan lalu saja ada 328 guru mengajukan pensiun dini, ada apa ini. Setelah saya

cek ternyata tiap bulan rata-rata ada 300an guru yang ajukan pensiun dini.

Kalau diizinkan pensiun dini, jumlahnya bisa capai ribuan,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Senin (16/3).

Terkait pengajuan ini, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, dengan tegas langsung menolak. Pensiun dini hanya bisa dilakukan jika guru tersebut sakit dan memerlukan waktu istirahat lama. Jika pengajuan pen-

siun hanya karena ingin menjadi wiraswasta, maka pengajuan pensiun pasti akan langsung ditolak.

Saat ini, lanjutnya, negara telah banyak mengeluarkan anggaran untuk guru. Selain pelatihan, para guru juga telah mendapatkan dana sertifikasi yang jumlahnya tidak sedikit. “Di desa-desa itu para guru sangat sejahtera. Mereka sudah tidak lagi meng-

 ke halaman 11

Ingin Dibangunkan RS Tipe 2

 ke halaman 11

H Hisan SE

Sentil..  Bupati Situbondo siap jadidisandingkan jaminan PKB siapkan kader muda Saiful Ilah  Ironi ketika tajam di bawahdan danmemiliki tumpulvisi di atas Jangan hanyahukum muda,hanya tapi kapabel, inovatif jelas  Golkar siap dukung Bina Marga ajukan pemerintah tambahan anggaran  Ini hasil hanya akhir yang diharapkan Jangan nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting  Parmadi pertanyakan gaji buta Direksi dan  PT SMP juru pengairan dituntut tiga bulan penjara  Komisaris Kades penganiaya gajipreman buta jadi tren  Sekarang Pemimpinmakan berwatak kok bisa kepilih

Dr H Soekarwo

Monitoring BPM Lemah, Ratusan Investasi di Jatim Terancam Mangkrak

 ke halaman 11

SELAMA kepemimpinan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo , pembangunan di Pulau Madura kian berkembang. Sejak pembangunan Jembatan Tol Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Mad u r a , masyarakat Madura mulai merasakan dinamika perkembangan perekonomian. Namun masih perlu peningkatanpeningkatan yang harus dilakukan Pemprov Ja-

menyimpulkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jombang senilai Rp 775 juta,’’ ujarnya, Senin (16/3).

Ketiga tersangka itu yakni, HS dan W mereka adalah PNS yang bertugas di Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Megaluh. Sedangkan satu pegawai Bank Jombang adalah SW yang notabene adalah petugas AO (Account Officer ) pada Bank Jombang. ”Karena PNS keduanya tidak sulit untuk melakukan pemalsuan dokumen

Pabrik pengolahan ikan di Banyuwangi. Dalam evaluasi DPRD Jatim, sejumlah investasi yang telah mengantongi izin prinsip di Banyuwangi akhirnya mangkrak karena dipersulit oleh pemkab setempat dengan beragam alasan.

DPRD Jatim, Bhirawa Rencana investasi Jatim pada 2015 ini terancam mangkrak. Menyusul dari total 303 investasi di Jatim, hanya sedikit yang berjalan hingga beroperasi. Berdasarkan catatan Komisi C DPRD Jatim, dari 303 industri, hanya 10 persen yang beroperasi.

Wakil Ketua Komisi C (Bidang keuangan) DPRD Jatim Renville Antonio mengungkapkan, catatan investasi pada 2014 di Jatim terbesar se-Indonesia dengan peningkatan 300% dibandingkan pada 2013.

Padahal pada 2013 itu, Jatim untuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat menempati urutan ketiga dengan nilai investasi sebesar Rp 7,7 triliun. Bahkan hasil

 ke halaman 11

pengajuan kredit, termasuk pemalsuan SK PNS sebagai kreditur fiktif yang diajukan mereka,’’ ungkapnya.

Nurngali menambahkan dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembobolan Bank Jombang melalui kredit fiktif ini memiliki peran sendirisendiri. ’’HS dan W bertugas untuk membuat dokumen palsu untuk 15 orang pemohon kredit. Mulai dari pe-

 ke halaman 11

Sekolah Lebih Senang Jadwal UN CBT Diundur Dindik Surabaya, Bhirawa Tidak ada yang mengejutkan dengan mundurnya jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT).

Sebagai penyelenggara, sekolah justru lebih senang dengan adanya penundaan ini. Sebab, penundaan ini akan membuat persiapan sekolah dan siswa akan lebih matang.

Seperti diketahui, UN CBT jenjang SMA/ SMK yang semula akan dilaksanakan pada 7 April ditunda menjadi 13 April bersamaan dengan UN Paper Based Test (PBT) jenjang SMA/SMK. Perubahan ini tertera dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN

 ke halaman 11

siti/bhirawa

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat sosialisasi 4 Pilar di Surabaya, Senin (16/3).

Komisi V DPR RI Nilai Manajemen Pemerintah Buruk DPRD Jatim, Bhirawa Komisi V DPR RI menganggap naiknya harga kebutuhan pokok di Indonesia sebagai bentuk potret manajemen pemerintahan yang buruk di era Presiden Jokowi. Selain itu adanya kenaikan beberapa sektor yang

 ke halaman 11

Rekrut Anak Jalanan untuk Jadi Mandiri

Sempat Dinilai Aneh Tetangga karena Bawa Pulang Sampah di Rumah Dulu eceng gondok dianggap sebagai hama yang mengotori sungai karena tumbuhan ini memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi dan dengan mudah menyebar melalui saluran air. Namun, dengan sentuhan kreatif, tanaman apung yang satu ini bisa dijadikan kerajinan yang cukup potensial dan bisa menembus pasar ekspor.

Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya Selama ini eceng gondok (Eichhorniae Crassipes) dikenal sebagai gulma air yang tidak berguna. Tapi sepertinya tidak bila dikreasi dengan kreatif, eceng gondok ternyata bisa memberikan nilai tambah.

Bisnis dan penyelamatan lingkungan jelas kegiatan yang berbeda. Namun bukan berarti keduanya tak bisa berjalan seiring. Contohnya, bisnis limbah eceng gondok yang ditekuni oleh pasangan suami istri Supardi dan Wiwit Manfaati, kini telah dilirik oleh warga asing.

Ketika Bhirawa menemui pencetus industri kreatif dari limbah yang beralamat di Kebraon Permai C-46 Surabaya

tampak bocah sedang mengerjakan kerajinan tangan dari bahan eceng gondok. Di pelataran rumah pasutri ini terlihat tumpukan limbah eceng gondok dan pelepah pisang yang mengering.

Aris Aditya (15), bocah asal Kediri ini sangat tekun belajar membuat handycraft. Aris yang sempat berada di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih akibat terjaring razia oleh petugas trantib lantaran mengamen telah diperbantukan di usaha milik Supardi dan Wiwit.

 ke halaman 11

gegeh bagus/bhirawa

Supardi, pria Kelahiran Jombang saat memamerkan beberapa kerajinan terbuat eceng gondok dan pelepah pisang di kediamannya kawasan Kebraon Permai Blok C-46 Surabaya.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tindakan Tegas, 508 Toko Modern Distiker Pelanggaran Surabaya, Bhirawa Tindakan tegass mulai dilakukan Satpol PP pada mini market yang diketahui belum berizin. Bersamaan melayangkan surat teguran kedua, Senin (16/3) Satpol PP menempeli sticker tanda silang ke toko modern yang tidak memiliki izin.

Pemasangan sticker pelanggaran dengan tanda silang ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Kota Surabaya bukan dalam bentuk penyegelan. Namun, bentuk peringatan keras dari Pemkot Surabaya ini toko modern masih tetap bisa beroperasi. Dan, proses dalam pengurusan izinnya agar bisa dipercepat dengan cara penekanan.

Dari pantauan Bhirawa, surat peringatan kedua dan pemasangan sticker tanda silang ke 508 toko modern tidak berizin ini berlangsung aman tanpa ada perlawanan dan tidak banyak pertanyaan dari petugas kasir toko modern.

Anggota Satpol PP disebar untuk melayangkan surat peringatan kedua di masing-masing wilayah. Selain itu, spanduk yang berbau iklan juga tak luput dari penertiban.

Kabid Pengembangan dan Kapasitas Satpol PP Kota Surabaya, Deni Christopel mengatakan, surat peringatan kedua ini dilayangkan di setiap toko modern yang masih belum memiliki izinnya. Hal ini dengan harapan pemilik usaha segera berproses menyelesaikan perizinan.

“Kemudian nanti ada lagi peringatan ketiga dengan jeda waktu satu minggu dari sekarang. Ketika itu sudah disampaikan, kemudian masih

Penempelan sticker di toko modern di seluruh wilayah Kota Surabaya 1.

2.

3.

4.

5.

geh/bhirawa

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya layangkan surat peringatan kedua kepada toko modern tak berizin yang ada di Jalan Ngagel Dadi, Senin (163). Peringatan keras ini juga ditandai dengan pemberian sticker pelanggaran di akses. belum ada upaya baik untuk dan Lingkungan Hidup) untuk toko modern di Kota Surabaya. diikuti dan dipenuhi pemilik melakukan proses perizinan mereka segera berproses. Tapi Hal ini sesuai dengan Perda toko modern, bukanya diam dengan berat hati dan terpaksa karena mungkin kurang di- Nomor 8 Tahun 2014 tentang sehingga baru ribut setelah ada usaha ini kita segel,” terang Deni perhatikan, atau mungkin pro- Toko Modern di mana harus kontrol perizinan. kepada kasir toko modern di sesnya lama dan sebagainya, memiliki kajian sosek dahulu Selain itu, kajian sosek pada Jalan Ngagel Dadi, Senin (16/3). sehingga ini perlu ada per- sebelum perizinan lain hingga intinya semuanya tergantung Pria berbadan tegak ini me- cepatan, bahwa juga butuh kea- izin usaha toko modern (IUTM). dari pemilik toko modern. Menegaskan, bahwa pemasangan dilan dimata masyarakat. Bu“Sebenarnya kajian sosek itu reka harus membuat kajian sticker pelanggaran tanda silang kan hanya pedagang kecil saja, harus dilakukan oleh pemilik sosek berdasarkan kondisi di di pintu toko modern bukan seperti PKL kita tertibkan, te- toko modern. Dengan demikian lokasi. Seperti analisis dampak sebuah penutupan melainkan tapi toko modern juga kita la- jika kajian sosek sudah dida- lingkungan dari didirikanya toko peringatan keras dari Pemkot kukan penertiban karena tidak patkan maka akan menjadi modern disitu.

Surabaya. karena dirinya me- memiliki izin,” imbuh pria yang dasar pengurusan perizinan “Selain itu, dampak ekonomi nilai proses berdirinya toko mod- menekuni olahraga bela diri ini. lain,” terangnya ketika dikon- pada warga sekitar atas keern ini sudah lama, maka dari Sementara itu, Kadisperin- firmasi Bhirawa. beradaan toko modern seperti itu pihaknya melakukan dagin Kota Surabaya, Widodo Pria berkacamata ini me- apa.’ Kajian-kajian itu dipapenekanan.

Suryantoro menuturkan, kajian nambahkan, aturan itu memang parkan oleh pemilik toko modern “Tahapan-tahapan peringatan sosial ekonomi (sosek) menjadi baru diundangkan tahun lalu, di hadapan tim kajian sosek yang sudah dilakukan oleh BLH (Ba- faktor utama dalam pendirian tapi seharusnya secepatnya kami bentuk,” imbuh Widodo.

PANGGUNG BIROKRASI

Maju Pilkada, Agung Mulyono Sowan Ulama Kharismatik DPRD Jatim, Bhirawa Sebagai bentuk keseriusan maju dalam Pilkada Banyuwangi yang akan didukung oleh Partai Demokrat, dr.

Agung Mulyono terus bergerilya mendatangi tokoh-tokoh kharismatik di Banyuwangi. Pria yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim hadir di daerah Tegal Pare Banyuwangi untuk sowan ke ulama kharismatik KH. Lukman Syah.

Dikalangan dunia politik di Banyuwangi, KH. Lukman Syah merupakan ulama yang berpengaruh sekaligus sebagai salah satu deklarator Partai Demokrat di Banyuwangi.

“Saya tahu betul sejarahnya Partai Demokrat di Banyuwangi karena s a y a i k u t b a g i a n y a n g m e n d e k l arasikan di Banyuwangi,”ungkap pria yang akrab dipanggil pak dokter ini, Sabtu (14/3).

Dihadapan dr. Agung Mulyono, KH. Lukman Syah merestui dr. Agung Mulyono untuk maju di Pilkada Banyuwangi.

“Santri saya banyak dan ulama-ulama di Banyuwangi nantinya saya arahkan untuk memberikan dukungan ke dr. Agung Mulyono dalam pilkada BanyuwaQ cty ngi,”terangnya.Q

Sementara itu anggota komisi A, Agung Leksono meminta agar pemkot tidak melakukan sikap ambivalensi atas kebiojakan minimarket tak berizin.

“Sampai saat ini, saya anggap Pemkot masih ambivalen, karena tidak jelas mereka mau memberlakukan apa, apakah di eksekusi atau memberikan formula baru dalam pengurusan izin, karena kedua pendapat ini menurut saya sama-sama masuk akal,” katanya.

Ditambahkan Budi, jika selama ini dirinya hanya mencoba untuk mencermati kedua pendapat yang sedang berkembang, dan waktu dua minggu yang telah diberikan sudah habis masanya dan terus diperpanjang, mestinya harus segera ada kesimpulan, agar tidak semakin membingungkan para pengusaha minimarket.

“Dalam persoalan ini (minimarket-red) saya tidak ingin terjebak dalam konflik, apalagi dengan teman-teman sesama anggota dewan, saya hanya meminta segera ada keputusan dan segera dilaksanakan, apakah itu eksekusi penutupan, atau diberikan kelonggaran dan percepatan soal perizinan,” jelasQ geh.gat nya.Q

Gubernur Minta Korpri Transparansi Iuran Anggota Ratih Siap Dicalonkan dalam Pilwali Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengakui penggunaan iuran Korpri yang diberikan setiap PNS di lingkungan Pemprov Jatim memang layak dipertanyakan. Oleh karena itu, mantan Sekdaprov Jatim ini meminta Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim untuk transparan penggunaan iuran tersebut.

“Sebenarnya bukan kenaikan iurannya yang menjadi masalah, tapi penggunaannya yang dipertanyakan. Saya minta penggunaan anggarannya harus transparan dan mengajak seluruh pengurus untuk merusmuskan penggunaan iuran tersebut,” kata Gubernur Soekarwo, Senin (16/3).

Menurut dia, jika perumusan tersebut dilakukan hingga pejabat eselon IV, pejabat tersebut harus turut melanjutkan penjelasan kepada staf di bawahnya. Jangan sampai informasi terputus hanya gara-gara tidak ada sosialisasi dari pengurus Korpri. Jika itu terjadi, akan menimbulkan fitnah karena dianggap tidak transparan.

“Saya memang mendapat laporan penggunaan iuran itu untuk apa saja. Tapi saya tidak begitu tahu detailnya. Seperti

kemarin mau beli mobil ambulance dua tapi hanya saya setujui satu saja. Kalau mobil ambulannya banyak nanti seperti berharap banyak PNS yang sakit. Kalau iurannya untuk bantuan orang sakit ya tidak apa-apa yang penting transparan,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi menambahkan, kenaikan iuran Korpri sudah dibicarakan melalui rapat pengurus dan disepakati adanya kenaikan tersebut. Termasuk penggunaan iuran tersebut juga sudah dibahas dalam rapat tersebut.

“Penggunaanya sudah sangat jelas. Yaitu Seperti memberikan santunan kepada anggota Korpri yang meninggal dunia, bantuan anggota Korpri yang sakit pasca operasi hingga bantuan anggota Korpri yang terkena masalah hukum,” kata pejabat yang seharihari menjadi Sekdaprov Jatim ini.

Sukardi mengatakan, pemanfaatan iuran Korpri hanya untuk anggota Korpri saja, tidak boleh digunakan selain anggota Korpri.

“Kalau ada organisasi masyarakat yang mau minta bantuan dari iuran Korpri ya tidak boleh. Kalau ada kegiatan bakti sosial, ya bakti

sosial tersebut harus untuk anggota Korpri,” tegasnya.

Sementara itu, kenaikan iuran KORPRI ditanggapi berbeda PNS yang berada di berbagai SKPD. Namun, mereka menginginkan adanya transparansi keuangan yang dilakukan Korpri Jatim. Salah satu pegawai negeri yang enggan diungkap identitasnya ini mengungkapkan selama ini dirinya juga belum bisa merasakan manfaat dari iuran Korpri tersebut.

“Memang ada yang sambat adanya kenaikan iuran tersebut, sebab kemana hasil dari iuran itu belum bisa dirasakan bersama,” katanya.

Namun, rata-rata PNS yang ditanya mengenai iuran Korpri tidak mempermasalahkan adanya kenaikan, namun lebih mengutamakan pada transparansi keuangan sehingga anggota Korpri mengetahui penggunaan dari iuran tersebut.

“Sampai saat ini kami pun tidak mendapatkan penjelasan dari Korpri mengenai pemanfaatan iuran itu baik Korpri Jatim maupun Korpri yang ada di instansi ini,” ujar PNS yang bertugas di SKPD daerah Injoko Q iib.rac Surabaya ini.Q

PBNU Minta Masyarakat Jatim Waspadai ISIS Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. KH Said Agil Siraj meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya lebih waspada terhadap gerakangerakan radikal yang me-

Surabaya Pusat ada 48 toko modern Surabaya Selatan ada 160 toko modern Surabaya Utara ada 64 toko modern Surabaya Barat ada 64 toko modern Surabaya Timur ada 172 toko modern

ngatasnamakan Islam, khususnya Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS).

Permintaan PBNU ini terkait dengaan ada beberapa orang asal Jawa Timur yang hilang di Turki dan ditenggarai hendak bergabung dengan ISIS.

“ISIS itu lebih kejam dari Alqaeda, karena jika membunuh tanpa pandang bulu dan tak berperikemanusiaan. Jatim harus lebih waspada sebab ada informasi beberapa warga dari Jatim telah bergabung dengan ISIS. Jika mereka ini kembali

ke Indonesia akan lebih berbahaya daripada Imam Samudra, Ali Imron maupun Azhari,” tutur KH Said Agil Siraj, Senin (16/3).

Dicontohkan Kang Said panggilan akrab Ketum PBNU, kekejaman ISIS diantaranya membakar hidup-

hidup 17 orang muslim Kurdi, membunuh 90 orang Syia ditembak dari belakang, membunuh pilot dari Jordania dengan disetrum bahkan ada orang yang dibunuh ISIS lalu dagingnya dimasak jadi sup dan dimakan beQ cty ramai-ramai.Q

Surabaya, Bhirawa Wakil ketua DPRD Surabaya, Ratih Retnowati, menyatakan siap bila dirinya dicalonkan partai sebagai calon Wali kota maupunn wakil dalam pilkada 2015.

Namun demikian Ratih menyatakan belum dipanggil secara khusus baik oleh DPC maupun DPD Partai Demokrat mengenai pencalonan ini.

“Sebagai kader partai saya siap, tinggal mengikuti mekanisme partai saja. Apa perintahnya saya laksanakan,” ujar Ratih Retnowati, Senin(16/3).

Ratih yang juga dosen sosiologi Universitas Wijaya Kusuma ini bersama dengan mantan ketua DPRD Surabaya, M.Mahmud disebut plt ketua DPC Demokrat Surabaya, Suhartoyo sebagai calon yang akan itawarkan Demokrat pada partai lain untuk diusung Pilkada , Desember mendatang.

Pada sebuah kesepatan Hartoyo mengaku telah diperintahkan ketua DPD Demokrat jatim untuk selain mendekati sejumlah partai, Demokrat juga sudah melakukan komunikasi dengan calon-calon yang kuat untuk diusung. Dari internal ada dua calon yang layak untuk diusung yaitu M Mahmud, Anggota DPRD Surabaya dan Ratih Retnowati, Wakil Ketua DPRD surabaya.

“Mahmud dan Ratih adalah 2 kader terbaik partai demokrat di Surabaya. Tingkat elektabilitas dan popularitasnya tidak diragukan lagi, sehingga keduanya layak untuk dimunculkan dalam bursa Pilwali Surabaya,”lanjutnya.

Namun demikian pada kesempatan kemarin Ratih mengakui belum secara khusus dipanggil DPC maupun DPD untuk mempersiapkan pencalonan. Dengan demikian menurutnya pencalonan ini merupakan hasil evaluasi sementara pihak DPC terkait siapa kader potensial yang bisa diajukan dalam Pilkada.

“Belum ada pembicaraan khusus, beritanya juga saya tahu dari media. Mungkin hal ini disebabkan karena menurut DPC kader potensial yang bisa diajukan adalah saya yang merupakan peraih suara terbanyak pmilu 2009 dan pak Mahmud di pemilu 2014, “ terangnya.

Namun demikian sekali lagi Ratih mengaku sangat siap untuk dijadikan salah satu calon dalam Pilkada oleh partainya. “Mekanismenya masih sangat panjang, tapi saya siap,” tegasnya.

Saat ditanya tentang siapa paling sreg berkoalisi dengan partai atau calon mana, Ratih menegskan hal itu belum menjadi rananya untuk menjawab. Hal ini menurutnya disebabkan belum ada komunikasi plitik secara resmi yang dilkukan Demokrat dengan partai lain. “jangan Tanya saya dulu. Sementara ini yang melakukan komunikasi adalah partai. Jadi tanay ke partai Q gat dulu,” pintanya.Q

KLH Rencanakan Ruwat Kali Surabaya Air adalah hajat hidup manusia. Sungai merupakan sumber air bersih yang paling dekat dengan masyarakat. Sebagai bentuk ikut menjaga kelestarian sungai, dalam memperingati hari air sedunia, Konsorsium Lingkungan Hidup(KLH)Jawa Timur, Minggu (22/3) berencana mengggelar ruwatan Kali Surabaya.

Melindungi kelestarian sungai, KLH Jatim akan menggelar ruwat kali Surabaya, Minggu (22/3).

Ruwatan digelar dengan beragam cara, membersihkan dan menabur benih ikan di sepanjang Kali Surabaya mulai kawasan Rolak Gunungsari hingga ke kawasan Terminal Joyoboyo.

“Kami berharap, ruwatan ini menjadikan Kali Surabaya semakin baik. Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya lingkungan dengan tidak membuang samtrie diana/bhirawa pah domestik dan industri juga tidak membuang lim-

bahnya sembarang lagi,” kata Direktur KLH, Imam Rohani, Senin (16/3).

Ruwatan tersebut juga memperingati Hari air sedunia pada 22 Maret 2015.

Nantinya akan ada banyak relawan yang terlibat ruwatan kali Surabaya. Ruwatan sendiri digelar dengan cara melepaskan ikan yang merupakan dua jenis ikan habitat asli Kali Surabaya.

Setelah itu para relawan ini dengan mengendarai 30

perahu karet menyusuri sungai di sepanjang Kebonsari hingga Rolak Gunungsari untuk membersihkan aneka sampah. Usai bersih kali, para relawan juga menggelar aksi tanam 100 pohon mangga di bantaran sungai.

“Pohon mangga kita pilih karena produktif sehingga warga sekitar sungai bisa merawat dan mendapatkan buahnya,”kata Imam.

Terkait dengan kualitas air kali Surabaya, Imam mengatakan, kalau dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kualitas air yang cukup baik. Namun akhir tahun kemarin hingga saat ini, pencemaran mulai timbul tenggelam, sehingga dikhawatirkan terjadi pe-

nurunan kualitas.

“Salah satunya juga kurang tegasnya pemerintah, salah satunya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim. Apalagi seiring dengan pergantian pimpinan instansi tersebut.

Saat ini kurang ada tindakan tegas terhadap industri yang benar-benar melakukan pelanggaran lingkungan hidup,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam berpatroli bersama sudah ada perbedaan dengan tahun lalu. Jika tahun sebelumnya, patroli air selalu dilakukan pagi, siang, sore, dan malam.

Tahun ini, patroli air dilakukan pada jam kerja. “Kalau dilakukan pada jam kerja instansi, mana bisa menangkap basah pembuang limQ rac bah,” katanya.Q

SURABAYA

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Wujudkan Ketanahan Pangan di Indonesia

Distribusi Pupuk Bersubsidi Diawasi TNI Kodam V Brawijaya, Bhirawa Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di jawa timur akan diawasi ketat oleh Kodam V Brawijaya. Langkah ini diambil menyusul MoU antara TNI AD dengan Kementerian Pertanian terkait swasembada ketahanan pangan.

trie diana/bhirawa

Menerobos Palang Pintu

Beberapa pengendara motor ini menantang bahaya dengan tidak mengindahkan keselamatan dirinya sendiri menerobos palang pintu pelintasan kereta api di jalan Raya Bung Tomo Surabaya,Senin (16/3).

Diduga Ilegal, Polda Jatim Amankan 319 Ton Pupuk Bersubsidi

bed/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf didampingi Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono saat memperlihatkan 319 ton pupuk bersubsidi yang diduga disalahgunakan, Senin (16/3).

Polda Jatim, Bhirawa subsidi. Sementara tahun 2015, sebanyak Sebanyak 319 ton barang bukti pupuk 9 kasus dan 8 tersangka berhasil dibersubsidi jenis ZA, SP 36, dan Peungkap Ditreskrimsus Polda Jatim troganik dibeberkan Polda Jatim, Senin beserta enam Polsek jajaran, dengan BB (16/3). Barang bukti (BB) yang disita 213 ton pupuk bersubsidi. merupakan hasil ungkap sejumlah Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf kasus dugaan penyalagunaan pupuk mengungkapkan, periode tahun 2014bersubsidi yang dilakukan oleh 10 Polres 2015 Ditreskrimsus Polda Jatim jajaran, periode tahun 2014-2015. beserta 10 Polres Jajaran, berhasil Periode tahun 2014, sebanyak 10 kasus mengamankan 319 ton pupuk berdan 10 tersangka berhasil diamankan subsidi. Adapun pupuk bersubsidi Ditreskrimsus Polda Jatim beserta enam yang diduga disalahgunakan adalah Polres jajaran. Barang bukti yang berhasil pupuk jenis ZA, SP 36, Petroganik, diamankan yakni 106 ton pupuk berUrea, dan Phonska. “Dari 319 ton

pupuk yang disita, jumlah kerugian sekitar Rp 2,2 miliar,” terang Irjen Pol Anas Yususf, Senin (16/3).

Lanjut Kapolda, di bulan Maret 2015, sebanyak 5 kasus pupuk bersubsidi berhasil diungkap Ditreskrimsus Polda Jatim dan Polres jajaran. Sebanyak 110 ton pupuk urea berhasil diamankan Ditreskrimsus Polda Jatim. Adapun tempat kejadian perkara (TKP) di Jl Veteran Peterongan Jombang, dengan tersangka HAR (46) warga Jombang.

Terbaru, lanjut Anas, Polres Sidoarjo dan Polres Lamongan berhasil mengamankan 70 ton pupuk bersubsidi. Dengan rincian 35 ton pupuk bersubsidi berhasil diamankan Polres Sidoarjo pada Sabtu (13/3) lalu.

Sedangkan 35 ton pupuk bersubsidi selanjutnya merupakan hasil ungkap Polres Lamongan pada Minggu (14/3).

“Sesuai dengan program Presiden Jokowi tentang ketahanan pangan.

Anggota Ditreskrimsus Polda Jatim dan Polres jajaran kami berhasil mengungkap sejumlah kasus pupuk bersubsidi yang diduga disalagunakan,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

Selain itu, lanjut Anas, Polres Jember juga berhasil menyita sebanyak 13 ton pupuk, Polres Magetan 39 ton, Polres Lamongan 35 ton, Polres Gersik 4 ton, dan Polres Sidoarjo 25 ton. “Pengungkapan semua kasus pupuk ini, merupakan kerjasama antara Polri dan Q bed TNI AD,” ungkapnya.Q

Pada pelaksanaannya, Kodam bongkar gudang penyimpanan putelah menginstruksikan jajaran puk di Desa Klagen, Barat, MaBintara Pembina Desa (Babinsa) getan. Sebanyak 13 ton pupuk untuk mengawasi secara ketat berhasil disita,” terang Pendam. distrubisi pupuk bersubsidi di Selain itu, pengungkapan kasus masing-masing wilayahnya. Sepupuk bersubsidi sudah dilakukan banyak empat Korem dan 35 diantaranya di Magetan, Ngawi, Kodim di bawah kendali Kodam V/ Tuban, Jember, Bondowoso, BaBrawiajaya, turut juga memantau nyuwangi, Sidoarjo, dan dikawasan pendistribusian pupuk bersubsidi Surabaya Utara. “Terbaru, Kodim agar sampai pada para petani.

0827 Sumenep berhasil mengaSerta menghindari adanya kasus mankan penyalagunaan pupuk dugaan pengoplosan pupuk maupun bersubsidi,” ungkap Totok.

Totok Sugiharto penimbunan pupuk bersubsidi.

Disinggung terkait proses penKepala Penerangan Kodam V/Brawijaya distribusian pupuk, Kolonel Arm Totok me(Kapendam) Kolonel Arm Totok Sugiharto nambahkan, bila ada laporan pengawalan, kepada Bhirawa menjelaskan, sesuai pasti akan dikawal. Selain itu, seluruh dengan perintah Presiden Joko Widodo jajaran Kodam V/Brawijaya diminta memelalui Kepala Staf TNI Angkatan Darat lakukan pengawasan terhadap gudang (KASAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pupuk atau pengecekan pada kendaraan swasembada ketahanan pangan harus pengangkut pupuk. ditingkatkan. Terlebih pada pengawasan Terkait apabila dijumpai oknum TNI proses penyaluran pupuk bersubsidi dari yang terlibat kasus penyalagunaan pupuk, Pemerintah yang harus sampai kepada Totok menegaskan, oknum tersebut akan para petani. ditindak tegas. Sementara ini, pihaknya “Indonesia negara yang agraris dan cukup tidak menemukan ada anggota yang terbanyak lahan pertanian. Dalam rangkah libat kasus penyalagunaan pupuk bersubmeningkatkan swasembada pangan, sidi. Apabila dijumpai oknum TNI yang terKASAD memerintahkan untuk seluruh libat, akan diproses langsung oleh POM AD. jajaran TNI supaya bisa membantu keUntuk mengantisipasi tindakan tergiatan ini. Terutama melakukan pesebut, peran Babinsa dikedepankan guna ngawasan dan penindakan terhadap pemengetahui kebutuhan pupuk bagi petani nyalagunaan pupuk bersubsidi,” tegas di wilayah Jatim. Apabila tidak sesuai Kolonel Arm Totok Sugiharto kepada ketentuan, maka akan diproses lebih Bhirawa, Senin (16/3). lanjut. “Kita libatkan Babinsa, Korem dan Pendam menerangkan, teknis pengaKodim. Terlebih lagi kedepankan Unit Intel wasan pendistribusian pupuk bersubsidi Korem, Unit Intel Kodim, dan Intel Kodam yang dilakukan Kodam V/Brawijaya, yakni V/Brawijaya,” tegasnya. memerintahkan Babinsa di seluruh Jatim Pengawasan swasembada ketahanan untuk mengawal proses tersebut, sehingga, pangan dilakukan juga oleh masing-masing para Dandim dan Danrem mengetahui Dandim yang mengetahui dan memaparkan secara persis berapa jumlah pupuk berhasil yang akan dicapai pada musim tanam subsidi yang disalurkan ke petani di berikutnya. Prajurit TNI sekarang mewilayah itu. ngetahui dan memahami kebutuhan pupuk Apabila diketahui adanya penyalagunaan wilayah masing-masing. dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, segera Dicontohkan Totok, di wilayah Situbondo, tangkap dan koordinasikan dengan Polisi.

Dandimnya mengetahui mana tanah yang Pengawasan dilakukan di seluruh wiproduktif dan mana tanah yang tidak layah yang ada di Jatim. Lanjut Totok, baruproduktif kemudian dibuat produktif. baru ini masing-masing Kodim dan Korem “Kebutuhan pupuk dan hasil panen, berhasil mengungkap dan menangkap sudah dipelajari oleh Dandim dijajaran oknum-oknum yang menerima pupuk berKodam V/Brawijaya. Seperti di Sidoarjo, subsidi atau distributor yang tidak sesuai kebanyakan tanah disana tidak produktif. dengan peruntukannya.

Maka dikelolah kembali bersama Muspida “Terbaru, Kodim 0804/Magetan memdan Dandim,” tandasnya.Q bed

Laporan Bulanan Perkara Korupsi Kejati dan Kejari se-Jatim

RAGAM INFO

Kasus TBC Turun, Dinkes Perkuat Petugas Pelayanan Surabaya, Bhirawa Meski ada penurunan jumlah kasus Tuberculosis (TB) di Jatim, tidak membuat kinerja Dinkes Jatim ikut turun. Dinkes akan terus memaksimalkan kinerja petugas pelayanan TB yang ada di beberapa rumah sakit milik pemerintah dan swasta serta Puskesmas. ‘’Kita akan intensifikan kinerja petugas layanan TB di rumah sakit dan Puskemas, tujuannya agar penderita TB baru dapat ditemukan,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menyatakan, tahun 2014 jumlah kasus TB di Jatim sebanyak 39 ribu orang sedangkan tahun 2013 angkanya mencapai 42 ribu orang. Jika dilihat jumlah kasus tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 hal ini disebabkan jumlah penderita TB baru belum Q dna ditemukan semuanya.Q

Kejaksaan Beberkan Perkembangan Penyidikan Perkara Korupsi Enam Calon Kandidat Ramaikan Bursa Pilrek Unair Kejati Jatim, Bhirawa Program laporan bulanan penyidikan perkara korupsi Kejati Jatim dan Kejari se Jatim akan dilakukan Selasa (17/3) hari ini.

Nantinya Kejati Jatim akan membeberkan penyidikan kasus korupsi terbaru, serta pengumuman tersangka kasus korupsi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa mengungkapkan, kemungkinan pada laporan bulanan kasus korupsi akan dibeberkan perkara-perkara korupsi. Tak menutup kemungkinan juga ada penambahan tersangka untuk perkara korupsi yang ditangani Kejati Jatim maupun Kejari se Jatim.

“Kita tunggu saat laporan bulanan perkara korupsi Selasa besok (hari ini),” terang Romy kepada Bhirawa, Senin (16/3).

Terkait kasus dugaan korupsi pembangunan mess santri Kemenag Jatim, setelah menetapkan BSST dan AH sebagai tersangka. Pada laporan bulanan kasus korupsi, kemungkinan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akan menambah satu orang tersangka lagi.

Rencana penambahan tersangka baru kasus mess Kemenag Jatim akan dilakukan langsung oleh Kajati Jatim Elvis Johnny, Selasa (17/3) hari ini.

Sebelumnya, dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, merupakan rekanan yang mengerjakan proyek gedung mess santri A dan B Kemenag Jatim. Sementara satu tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kemenag Jatim.

“Kemungkinan ada penetapan tersangka baru atas perkara

dugaan korupsi mess santri Kemenag Jatim,” singkat Romy.

Disinggung kemungkinan ada penambahan tersangka kasus dugaan korupsi Kadin Jatim, Romy enggan memberikan jawaban. Tapi, Romy mengaku bahwa penyidik sedang memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan korupsi Kadin Jatim.

“Penambahan tersangka masih belum diketahui. Tapi hari ini (kemarin) penyidik memeriksa empat saksi dari Kadin Jatim,” kata Romy.

Adapun keempat saksi dari Kadin Jatim adalah Bagus Djulig Wijono selaku Kasubbid Perbendaharaan Belanja, Subagio selaku Kabag Sarana Perekonomian, Imam Hidayat mantan Kasubag Sarana Perekonomian, dan Djunaidi Tariko selaku Sekretariat Kadin Q bed Jatim.Q

Kembalikan Fungsi Saluran Air, Satpol PP Eksekusi Bangli Pemkot, Bhirawa Bangunan liar (Bangli) di kawasan Merr Jalan Ir Soekarno kelurahan Kalijudan, Senin (16/3) dieksekusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Su-

rabaya. Bangunan tersebut dirobohkan lantaran telah dibangun di atas saluran air yang semula berukuran delapan Meter menjadi satu Meter.

Kasatpol PP Kota Sura-

baya, Irvan Widyanto menyampaikan bahwa bangunan tersebut adalah bangunan liar. Sebab diatas bangunan yang seluas 1000 meter persegi itu normalnya adalah saluran

drainase kota. Namun, oleh oknum LKMK setempat tanah tersebut diurug dan dijual.

“Kami mendapat laporan dari warga. Mereka mengadu, setelah ada bagu-

nan tersebut di tahun 2012 lingkungan Kalijudan itu jadi banjir, mengingat saat ini musim penghujan” terang Irvan yang memimpin langsung eksekusi di lapangan Q geh pada Bhirawa.Q

Dua Profesor FK Awali Pendaftaran

Surabaya, Bhirawa Persaingan ketat diprediksi akan terjadi dalam pemilihan rektor Universitas Airlangga (Unair). Bahkan pada hari pertama pendaftaran calon rektor kemarin, Senin (16/3), sudah ada enam calon kandidat yang rencananya akan maju meramaikan bursa calon rektor Unair periode 2015- 2020.

Keenam bakal calon rektor tersebut diantaranya ialah Prof dr Nasronudin dan Prof dr Djoko Santoso dari Fakultas Kedokteran serta Dr M Nasih dari Fakultas Ekonomi sekaligus Wakil Rektor II Unair. Selain tiga nama tersebut, tiga calon lain berasal dari Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

“Dua calon sudah mengambil formulir pendaftaran pada hari pertama ini (kemarin),” tutur Sekretaris Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) Unair Hadi Subhan saat dihubungi, Senin (16/3).

Selain dua calon tersebut, Subhan mengaku, tiga calon lain dari Farmasi, FKH, dan FKM mulai bersiap-siap untuk mengusung calonnya. Ketiganya bahkan sudah mencari informasi seputar persyaratan maju sebagai rektor ke panitia.

“Kita belum bisa sebutkan namanya karena belum mengambil formulir,” tutur Subhan. Sedangkan M Nasih, satu-satunya calon dari barisan wakil rektor ini dikabarkan akan mengambil formulir hari ini, Selasa (17/3).

Subhan yakin persaingan calon ini akan ketat. Sebab, pada hari pertama sudah dua yang resmi mengambil formulir. “Pendaftaran sepuluh hari. Kalau setiap hari dua yang daftar calonnya bisa sampai 20,” tutur dia. Bakal calon yang mengambil formulir, lanjut Subhan, belum tentu akan menjadi kandidat. Sebab, mereka harus mengembalikan formulir tersebut paling lambat 27 Maret Q tam berikut borang yang dan hasil cek kesehatan.Q

Kesadaran Masyarakat untuk Tes Kesehatan Meningkat Kesadaran masyarkat untuk melakukan tes kesehatan sejak dini semakin meningkat. Tapi kini lebih dari separuh orang yang datang ke laboratorium klinik adalah mereka yang tanpa keluhan dan ingin mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini agar bisa melakukan tindakan preventif.

Sebelumnya terlihat dari 10 tahun yang lalu masyarakat yang mendatangi laboratorium klinik lebih dari 90 persen adalah mereka dengan keluhan sakit tertentu dan ingin mengetahui kondisi kesehatannya.

“Ini perubahan perilaku dan kesadaran yang cukup baik sekali dari masayarakat. Dimana mereka lebih paham pentingnya peeriksaan kesehatan sejak cini, sehingga bisa melakukan tindakan preventif seperti

mengubah pola hidup menjadi lebih sehat,” papar Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Dewi Muliaty.

Dewi menjelaskan, perubahan kesadaran tersebut sangat terlihat di laboratorium klinik ditempatnya maupun laboratorium klinik lainnya. Sangat berbeda dengan masa 10 tahun yang lalu orang baru mau memeriksakan diri jika sudah mengeluh sakit. Rentang usia orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan ju-

ga lebih luas.

“Kalau dulu itu banyak orang yang sudah tua-tua usia 40 atau 50 tahun keatas yang ingin periksa. Saat ini kalangan muda dan produktif justru mendominasi, bahkan tidak sedikit anak-anak dan bayi yang dibawa orang tua mereka untuk menjalani pemeriksaan kesehatan,” terangnya.

Dilanjutkan Dewi, kesadaran masyarakat yang didukung kecanggihan teknologi, persebaran informasi, sosialisasi dan edukasi kesehatan yang sering dilakukan oleh berbagai kalangan turut menjadi pendukung meningkatnya kesadaran untuk pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Termasuk juga programprogram pemerintah dibi-

dang kesehatan cukup membantu masyarakat.

Untuk kalangan usia diatas 40 tahun biasanya mereka ingin mengetahui kondisi kesehatan mereka secara menyeluruh, khususnya kadar gula darah dan penyakit yang banyak diderita kalangan usia paruh baya.

Untuk kalangan produktif kebanyakan mereka melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah hingga perkembangan janin dan bayi.

“Semakin majunya teknologi dan banyaknya pilihan pemeriksaan kesehatan memang menjadi pendukung tersendiri terhadap pola kesadaran masyarakat yang semakin peduli akan kondisi kesehatan mereka,” Q dna tukasnya.Q

Ada peningkatan kesadaran masyrakat melakukan tes kesehatan sebagai tindakan preventif.

dna/bhirawa

OPINI

4

Potensi Konflik dalam Pilkada Serentak

Tajuk

Menangkal SARA ISIS ORGANISASI “bawah-tanah” ISIS berkembang di Indonesia, membonceng HAM. Memanfaatkan isu demokratisasi dalam menjalankan keyakinan agama, ISIS “memperoleh tempat” di berbagai kalangan. Namun ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) sebenarnya tidak berdakwah sendiri.

Melainkan ber-simbiose dengan kelompok minoritas. Dengan ciri eksklusif, gerakan ISIS mudah dibedakan dengan gerakan dakwah sosial ormas lain.

Tidak mau dikategorikan Muhammadiyah, sekaligus anti-pati terhadap NU (Nahdlatul Ulama)! Bahkan pimpinan (senior) ISIS Abu Turab al-Muqaddasi, berniat menghancurkan Ka’bah. Kicauan Abu Turab dalam twitter-nya itu disebarkan oleh laman siar Khaama Press. Maka ISIS, telah disejajarkan dengan pasukan Abrahah. Penguasa Yaman Arab pra-Islam itu telah mengerahkan pasukan kavaleri gajah untuk menghancurkan Ka’bah.

Hampir 100% rakyat Indonesia mengutuk cara dakwah ISIS. Bahkan rakyat secara komunitas berinisiatif membentengi diri dari penyusupan ISIS. Penolakan rakyat akan sangat bermanfat, karena secara hukum Indonesia belum memiliki hukum yang melarang warganya bergabung dengan organisasi asing. Lebih-lebih jika kepergian ke luar negeri dengan alasan bekerja atau sekolah. Itulah yang dilakukan beberapa WNI yang pergi ke wilayah negara konflik.

Pemerintah Turki, memergoki 16 WNI hendak menyeberang ke Suriyah. Diduga akan bergabung dengan ISIS. Maka pemerintah RI mestilah sigap mengusut ke-16 WNI. Jika benar ber-niat gabung ISIS, pemerintah dapat menggunakan UU Anti-terorisme. Syukur, seluruh institusi telah bergerak cepat. Terutama BNPT, BIN serta Kepolisian, dan MUI. Di Jawa Timur, Gubernur wanti-wanti agar masyarakat waspada terhadap ajakan berdakwah yang bisa merusak NKRI. Sudah banyak gerakan ber-label dakwah keagamaan, malah menimbulkan konflik pada masyarakat. Termasuk gerakan salafy (seolah-olah dakwah), mesti dicermati.

Meng-kafir-kan, menuduh bid’ah dan musyrik pada kelompok lain, walau se-agama. Menimbulkan konflik internal umat beragama. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok agama selain Islam. Tak jarang, dakwah keagamaan juga ber-altar pemerasan ekonomi terhadap anggotanya.

Sehingga sebaiknya, masyarakat (muslim) tetap mengikuti dakwah ajaran yang paling umum dan sudah dikenal selama ini. Antaralain, yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) atau oleh Muhammadiyah. Pemerintah juga mulai dituntut untuk menutup seluruh propaganda ISIS, yang dianggap sebagai “eksportir” ideologi gerakan khilafah.

Tetapi sesungguhnya gerakan khilafah bukan hal baru.

Sudah banyak (dan sering) dilakukan demo damai (dengan izin resmi) mengusung isu khilafah. Polisi tetap memberi izin. Tetapi sekarang, gerakan propaganda khilafah menjadi perhatian ekstra. Ada kekhawatiran, gerakan khilafah berafiliasi dengan misi ISIS. Yakni, mendirikan negara Islam, seperti klaim yang terjadi di Irak dan Suriah.

Faktanya, ISIS ditolak di seluruh negara muslim, terutama di Irak, dan Suriah. Ini disebabkan gerakannya yang memerangi negara-negara muslim. Andai menggunakan akal sehat, seharusnya seluruh pasukan ISIS tumplek ke jalur Gaza, memerangi Israel. Karena itu wajar apabila seluruh negara muslim dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan ISIS sebagai organisasi teroris yang harus diberantas.

Namun, penyebaran ISIS-isme tergolong mudah.

Terbukti, yang di dalam penjara pun bisa ber-baiat ISIS mendukung Abu Bakar Al-Baghdadi. Meski jumlahnya masih sangat sedikit, tak salah manakala seluruh rakyat meningkatkan kewaspadaan. Termasuk gerakan sweeping ideologi di kampung-kampung. Itu respons positif, asalkan tidak disertai anarkhis.

Benarlah saran mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Syafii Maarif Bahwa masyarakat harus menggunakan akal sehat, agar tidak tertipu antek ISIS yang merasa benar di jalan yang sesat. Benar pula saran Ketua Tanfidziyah PBNU Prof. Said Aqil Siraj, bahwa dakwah jamaah Yasin, jamaah istighotsah dan kelompok tahlil di kampung-kampung mesti lebih digelorakan. ISIS tidak akan sanggup melawan jamaah Yasin, jamaah istighotsah dan kelompok tahlil. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mendorong Reformasi Polri REFORMASI Polri selama ini telah ditempuh lewat tiga aspek yaitu reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Ketiga aspek reformasi tersebut bisa direasliasikan jika dan hanya jika didukung oleh nagara dan masyarakat.

Prinsipnya harus dihilangkan tarik menarik kepentingan, antara siapa atau pihak mana pun yang dalam jangka waktu panjang, menengah, atau pendek, terhadap Polri. Karena ini akan mengganggu upaya kita bersama mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Dukungan publik khususnya terhadap perubahan budaya dan karakter anggota Polri juga penting dijaga. Kita semua berharap agar tudingan dan cap yang kerap diberikan kepada Polri, seperti diduga suka menerima supa, diduga suka korupsi, diduga menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, diduga keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif perlahan dihilangkan dari Korps Bhayangkara ini.

Kita juga melihat upaya nyata dan serius dari Polri untuk merubah diri, memperbaiki pelayanannya dan berusaha mewujudkan polisi yang melayani dan mengayomi masyarakat. Namun, fakta bahwa masih ada “polisi nakal” dalam persepsi masyarakat sulit untuk dibantah. Persepsi ini lahir bukan tanpa sebab. Dan keberadaannya sangat berbahaya, karena dapat merusak citra institusi Polri, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), serta merusak akuntabilitas kinerja Polri.

Untuk itulah kita terus mendukung reformasi Polri, dan mendorong lembaga ini semakin terbuka dan dekat dengan masyarakat. Kita tentu ingin segera lahir Polri yang benarbenar melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Karena itu mari kita dukung bersama-sama upaya mewujudkan Polisi yang mandiri dan profesional.

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Kliwon, 17 MARET 2015

dengan penyelenggaraan pilkada. Selain itu, adanya regulasi dari KPUD yang tidak jelas yang dapat menimbulkan perselisihan antar kandidat atau parpol, dan juga pemilih (termasuk serentak gelombang masalah DPS/T). keenam akan dilakKedua bersumber sanakan pada 2023 dari peserta Pilkada Oleh : untuk kepala daerah (parpol atau indepenUmar Sholahudin hasil pemilihan 2018. den). Karakter dan Kemudian dapat diwajah parpol yang olilakukan pilkada segarkhis dan paternalisrentak secara nasional tic, serta kompetisi elit di innercircle pada 2027. yang ketat dapat melahirkan gesePelaksanaan Pilkada serentak ini kan antara antar elit dan konstituakan menjadi sejarah baru dalam ensnnya. Aksi protes kader atau politik electoral di Indonesia. Namun konstituensnya terhadap parpol demikian, pelaksanaan Pilkada seyang mencalonkan sesoerang tanpa rentak ini memiliki kelebihan dan partisipasi politik masyarakat kekurangan. Salah satu kelebihan (konstituens), dan munculnya calon yang kerapkali dimunculkan adalah titipan dan karbitan dalam parpol masalah efisiensi. Pilkada serentak dapat melahirkan konflik yang berpotensi akan menghemat biaya mewarnai Pilkada. dan waktu. Selain itu, Pilkada seKetiga, bersumber dari rentak juga untuk menghindari masyarakat pemilih. karakaterresistensi kejenuhan masyarakat istik pemilih kita, khususnya di atas berulangkalinya pelaksanaan Jawa Timur yang masih tradiPilkada. Beban kerja penyelengsional dan paternalistic, yang garaan Pilkada serentak memang mana mereka lebih mengedepanklebih berat dibandingkan penyean emosionalitas politik daripada lenggaraan satu Pilkada saja, akan rasionalitas politik, ditambah lagi tetapi tetap saja lebih efektif untuk dengan budaya politik massa kita menghindari resistensi kejenuhan yang belum sattle (mapan dan Pilkada. Selain itu, Plkada serentak dewasa); budaya siap menang siap dapat dijadikan sebagai instruamen kalah belum begitu mentradisi untuk menata sirlukasi elit secara dalam budaya politik kita. para reguler dan menata jalannya pemerelit dan massa masih sebatas siap intahan daerah dengan lebih baik. menang, tapi masih sulit untuk menerima kekalahan. KekecePotensi-Potensi Konflik waan massa konstituen atas kekaNamun demikian, Pilkada lahan jagonya, kerapkali diwarnai serentak bukan tanpa potensi dengan aksi protes, demonstrasi masalah. Salah satu diantaranya yang tak terkendali dan berakhir adalah potensi kerawanan sosial rusuh. Penghormatan terhadap yang dapat berujung pada gesekan solusi melalui mekanisme konsdan konfllik sosial. Setidaknya ada titusional (baca: hukum) masih tiga sumber potensi konflik yang rendah. Mereka lebih suka solusi mungkin bisa muncul, baik yang “otot” dariapda “otak”. Karakterissifatnya laten maupun manifest. tik masyarakat pemilih seperti ini Pertama, bersumber dari penyemudah dikompori dan diprovokasi lenggara Pilkada, baik KPUD mausehingga mudah disulut api pun Banwasda, mulai dari tingkat Selain itu juga, perlu juga propinsi, kabupaten sampai tingdipertimbangkan potensi konfkat TPS. Ini seringkali terkait lik lainnya yakni polarisasi dudengan independensi atau imparkungan politik di tingkat massa sialitas penyelenggara Pilkada. konstituen. Pemilih atau massa Pengalaman menyebutkan, karena akan terbelah dalam dukungan penyelenggara Pilkada bersikap politiknya ke calon. Dan massa tidak netral atau partisipasan, atau pemilih sangat mudah “diperdapat melahirkan perselisihan mainkan” oleh elit parpol. Dengan dan bahkan konflik antara peserta kata lain, Pilkada serentak akan (parpol), masyarakat/konstituen berpotensi menimbulkan polari-

sasi politik yang tajam yang dapat berakibat pada terjadinya gesekan sosial yang berujung pada konflik sosial.

Dengan merujuk pada tahapan pelaksanaan Pilkada serentak, Jawa Timur akan masuk kloter pertama, yakni akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur bakal menggelar Pemilihan.Karena itu, dengan mencermati dan memetakan potensi-potensi konflik dalam Pilkada tersebut, semua pihak, terutama penyelenggaran Pilkada, parpol dan pemerintah daerah dapat melakukan langkahlangkah antisipatif, setidaknya untuk meminimalisir terjadinya konflik, baik konflik yang bersifat laten maupun manifest.

Untuk itu yang perlu diantisipasi adalah; bagaimana membangun dan menjaga Pilkada yang lebih berintegritas, lebih trasnparan dan akuntabel. Pilkada yang berintegritas harus ditopang oleh komponen-komponen utama yang berintegritas, yakni penyelenggara, parpol, dan pemilih yang cerdas.

Aktivitas silahturahim politik antar parpol dan kandidat patut untuk dilakukan dan dikembangkan tak sekedar seremonial politik, penyediaan regulasi dan aturan teknis yang lebih memadai, pola rekruitmen calon/kandidat yang lebih demokratis, dan pendidikan politik rakyat yang lebih mencerahkan dan mencerdaskan.

Jika upaya-upaya tersebut dilakukan, kita berharap potensi konflik pilkada, baik yang laten maupun manifest dapat diantisipasi dan diredam semaksimal mungkin. Kita semua ingin “pesta rakyat” melalui Pilkada ini benar-benar pesta yang memberikan ketenangan dan kesenangan/kegembiraan, dan kemanfaatan politik bagi masyarakat.

Pilkada serentak yang damai dan berintegritas akan dapat melahirkan kemataangan dalam berdemokrasi.

Akhirnya, semua pihak sangat berharapdanberkewajiban, Pilkada serentakdapatterlaksanadengandamaidan melahirkan pemimpin lebih berkualitas untukkesejahteraanmasyarakat. Jangan sampai Pilkada sebagai mekanisme demokrasi pergantian elit daerah berubah jadi pesta “Demo-crazy” yang sarat dengan kekerasan.

melebihi ekspor mobil, pekerja, dan akselerasi pertanian dan industri pertumbuhan ekonomi. pesawat. Howkins berPada tahap ini proporsi argumen, AS seharuspenduduk usia kerja nya berpikir mengenai secara khusus mendosebuah ekonomi baru minasi struktur umur yang dibangun dalam penduduk. koridor ekonomi kreBonus demografi tak atif. Ekonomi kreatif otomatis. Surplus tenaAS digolongkan dalam ga kerja hanya akan empat bidang: paten, jadi bonus jika mereka Oleh : hak cipta, merek daberdaya secara ekonoNovi Puji Lestari gang, dan desain. mi. Dengan mengguLaporan UNCTAD nakan teori penawaran menunjukkan, nilai dan permintaan tenaga ekonomi kreatif dunia 375,84 miliar kerja, jumlah tenaga kerja yang dollar AS pada 2002 dan meningkat besar hanya akan jadi bonus apabila jadi 842,2 miliar dollar AS pada 2011 tersedia lapangan kerja yang akan dengan pertumbuhan 7,35 persen memberdayakan mereka. per tahun pada 2003-2011. BahSiapa yang menyediakan lapangkan, Howkins mengestimasi nilai an kerja ini? Tentu saja perusahaan ekonomi kreatif dunia mencapai 2,2 dan industri. Berapa besar investasi triliun dollar AS pada 2020 dengan yang harus diciptakan untuk mepertumbuhan 5 persen per tahun nampung tenaga kerja sebanyak (Creative Economy Report 2011). itu? Salah satu yang paling mungkin Indonesia mengalami defisit perdilakukan Indonesia adalah mendordagangan ekonomi kreatif 5,231 ong pertumbuhan ekonomi kreatif. miliar dollar AS pada 2003 dan 2,182 miliar dolar pada 2011. Dalam Menghadirkan Ekonomi Kreatif bidang pariwisata (salah satu sektor Ekonomi kreatif tak hanya mengekonomi kreatif), Indonesia meukur luaran ekonomi, tetapi mennikmati surplus perdagangan 3,057 cakup empat bentuk modal: sosial miliar dolar AS pada 1995 dan defisit budaya, manusia, struktural atau 35 juta dollar AS pada 2012 (World institusional, dan kreativitas. Dengan Bank Country Profile 2014). demikian, ekonomi kreatif dapat mendorong peningkatan pendapatan Kontribusi Ekonomi Kreatif sebuah generasi, penciptaan lapangan Sebenarnya peluang kontribusi kerja, peningkatan ekspor bermodalekonomi kreatif sangat menjanjikan kan keanekaragaman budaya. hal ini bisa dilihat sejak 2011 hingga Laporan PBB menunjukkan, 2013 kontribusi ekonomi kreatif di ekonomi kreatif berada pada sektor Indonesia berada pada kisaran 7 paling dinamis dalam perekonomian persen, dengan nilai Rp 641,8 triliun dunia dan menawarkan kesempat(2014) dan pertumbuhan 5,74 persen an pertumbuhan yang tinggi di pada 2013 (Portal Ekonomi Kreatif). negara-negara berkembang. Sektor Jumlah tenaga kerja yang diserap ekonomi kreatif dapat berkontribusi sektor ini 11,5 juta orang dengan besar pada pertumbuhan ekonomi pertumbuhan rata-rata hingga 2013 dan kemakmuran, terutama bagi sebesar 1,1 persen. negara-negara berkembang. Sekitar Indonesia dengan modal keaneka30 negara telah meraup keuntungan ragaman budaya terbesar di dunia, dari ekonomi kreatif dan selanjutkeanekaragaman suku bangsa, jumnya 100 negara telah menyatakan lah penduduk yang memadai, lokasi perhatian mereka dengan menggugeografis yang sangat strategis, hamnakan warisan budaya mereka sebaparan laut tropis yang sangat kaya, gai modal dalam perekonomian. ekonomi kreatif Indonesia punya Howkins (2001) menunjukkan kesempatan yang besar, tidak perbahwa pada 1996 nilai penjualan nah habis dan tidak akan pernah ekspor hak cipta Amerika Serikat

berkekurangan. Setiap wilayah di Indonesia dapat berkembang tanpa mengorbankan sumber daya alam yang terbatas itu. Harta karun kita tersimpan dalam benak dan dalam hikmat 250 juta penduduk, berupa ide dan kreativitas yang belum diasah.

Berlian ekonomi teronggok dalam warisan budaya yang selama ini kita punggungi. Harta yang sangat berharga tergeletak pada keindahan pulau-pulau,gunung, pantai, laut, keramahtamahan dan keanekaragaman suku bangsa yang kita telantarkan. Menyongsong gelombang keempat perekonomian, Indonesia harus direstrukturisasi pada perekonomian berbasis pengetahuan, pendidikan, kreativitas, dan efisiensi, dengan menggunakan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan latar belakang kultural, akumulasi pengetahuan dari teknologi, dan inovasi masyarakat. Masa depan kita berada pada pengembangan kreativitas dengan mengembangkan kearifan lokal Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang melimpah tak akan jadi bonus jika hanya dididik jadi manusia konsumtif, cerdas, dan oportunistis. Mereka akan jadi bonus jika dididik jadi cerdas, berdaya guna, dan kreatif. Penduduk kreatif tak harus bermigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan, tetapi dapat berkreasi di kotanya sendiri dan menjual produknya ke seluruh dunia dengan e-commerce.

Pengembangan ekonomi kreatif akan mengurangi beban kota karena penduduk tak perlu berbondongbondong ke kota untuk mencari pekerjaan dan sebagai penunjang kelancancara menuju ekonomi kreatif yang tidak kalah pentingnya adalah menghadirkan teknologi informasi atau cybersuperiority berperan penting untuk mengawal kestabilan negara menuju bonus demografi dan pasca bonus demografi untuk menyerap dan mengakomodasi keinginan rakyat yang tersebar di dunia maya, sebab dengan menguasai teknologi informasi diharapkan kesejahteraan negara menjadi lebih jelas.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) terus dilakukan.

Arah perbaikan dan perubahan ini ditujukan agar pelaksanaan demokrasi electoral di tingkat lokal dapat berlangsung lebih demokratis dan menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang lebih berkualitas.

T

erkait dengan pemilihan kepada daerah ini, Pemerintah bersama DPR RI akhirnya menyepakati 13 point dalam revisi UU No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada. Tiga belas point dalam kesepakatan tersebut diantaranya adalah; masalah pemilihan kepala daerah secara berpasangan, syarat pendidikan minimal SMA, KPU dan Bawaslu didelegasikan sebagai penyelenggara Pilkada, uji publik calon dihapus (dan diserahkan kepada internal parpol), calon kepala daerah yang berasal dari parpol, harus memenuhi 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol. Sedangkan, bagi calon independen dukungan ditingkatkan menjadi 3,5 persen. Syarat usia tetap seperti yang tercantum dalam UU Pilkada yaitu minimal 30 persen bagi gubernur dan 25 persen bagi bupati/walikota.

Point yang selanjutnya; kemenangan calon ditentukan dengan perolehan suara terbanyak, dan terakhir masalah Pilkada yang dilaksanakan secara serentak. Dalam konteks Pilkada serentak, komisi II DPR RI dan Mendagri setuju menetapkan jadwal Pilkada dengan serentak dimulai pada 2015. Hanya saja, pelaksanaannya dilakukan dengan cara bertahap.Pilkada serentak untuk gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015 dan semester pertama 2016 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 2015.Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir semester kedua 2016 dan awal 2017.Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 2018 dan awal 2019.Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2015.Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2017. Pilkada

P

Dosen Sosiologi Hukum FH Unmuh Surabaya

Bonus Demografi Mengawal Ekonomi Kreatif

ada tahun 2020-2035, Indonesia diprediksi akan meraih bonus demografi, yakni populasi usia produktif lebih banyak dari populasi usia nonproduktif. Namun, Indonesia baru bisa mendapatkan bonus demografi jika memiliki penduduk muda yang pintar. Tanpa itu, Indonesia hanya akan mengalami ‘kutukan’ demografi. Syarat meraih bonus demografi memang menciptakan kondisi kelompok masyarakat produktif (15-64 tahun) yang kreatif, pintar, dan inovatif sehingga mampu berproduksi secara maksimal.

Menurut laporan UNFPA, sebuah negara yang sedang menuju bonus demografi akan dihadapkan pada risiko kondisi politik yang tidak stabil apabila tidak mampu merespons keinginan kelompok masyarakat miskin mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok masyarakat kaya. Selain itu saat mencapai bonus demografi, Indonesia akan mendapatkan pertumbuhan jumlah orang kritis yang sangat tinggi karena semakin banyak lulusan luar negeri yang berkarya di Indonesia. Pemikiran mereka akan memengaruhi masyarakat sehingga pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang cocok agar mereka bisa bekerja dan berkomunikasi dengan pemerintah. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang bisa merespons masyarakat dengan lebih cepat, efisien, dan akurat.

Peluang Bonus Demografi Badan Perencana Pembangunan Nasional (2012) memproyeksikan rasio ketergantungan umur Indonesia akan paling rendah pada 2029 (46,875). Artinya, terdapat 34.100 penduduk usia muda (0-14 tahun) dan 12.775 penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) per 100.000 penduduk usia kerja (15-64 tahun). Jadi, jendela kesempatan menuai bonus demografi diperkirakan berakhir dalam 14 tahun lagi.

Bonus demografi adalah keuntungan yang disebabkan menurunnya tingkat kelahiran yang dapat berupa peningkatan tabungan keluarga, investasi, produktivitas

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dua Dokter Malpraktik Mangkir Panggilan Polisi Gresik, Bhirawa Pasca kematian Atfan Habibi (5), pasien yang diduga korban malpraktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinate di Jl Abdul Karim Gresik.

Satreskrim Polres Gresik bekerja keras dalam memeriksa dr Yanuar Syam SpB dan dr Diki Tampubolon SpAn. Namun kedua dokter batal diperiksa karena keduanya tak memenuhi panggilan alias mangkir, dengan alasanya belum menunjuk kuasa hukum.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Iwan Hari Poerwanto ketika dikonfirmasi, membenarkan kalau Senin (1/63) kemarin seharus kedua dokter harus menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Pada panggilan pertamanya, keduanya tak hadir dengan alasan karena belum menunjuk pengacara. Memang itu hak dari saksi dan ini masih panggilan pertama polisi telah memberi tolesansi.

Selanjutnya akan diberikan surat panggilan kedua, bersama bersamaan juga memanggil drg Ahmad Zayadi selaku Dirut RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik. Yang direncanakan pada Rabu (28/3) mendatang, bila belum juga hadir nanti juga dilanjut dengan panggilan ketiga dan selajutnya aka ada penjemputan paksa oleh polisi.

Ditambahkan AKP Iwan, polisi berharap kedua dokter dan Dirut Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Bisa kooperatif sehingga prosesnya bisa cepat dalam menjalani pemeriksaan terkait dugaan malpraktek yang dialami pasien koma 72 hari, M Gathfan Habibi yang akhirnya meninggal dunia.

Perlu diketahui Habibi, pasien yang diduga korban malpraktek di RSIA Nyai Ageng Pinate. Akhirnya meninggal jam 11.00 di ruang ICU RS Ibnu Sina, Gresik, Sabtu (14/3). Habibi meninggal setelah mengalami koma selama 72 hari, sejak 2 Januari 2015.Q kim

Waspadai, Anak Kecil Dijadikan Kurir Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Bandar Narkoba menggunakan segala cara untuk bisa mengedarkan Narkaba. Salah satunya bisa memanfaatkan keberadaan anak-anak kecil untuk menjadi kurir Narkoba. Sebab biasanya, keberadaan anak-anak kecil itu tak dicurigai aparat kepolisian dan BNN. ‘’Ini bukan karangan tapi sudah menjadi fakta,’’ ujar Kabag Wasidik Narkoba Polda Jatim, AKBP Setyo Budi, baru-baru ini.

Sehingga Setyo Budi mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai ancaman para Bandar Narkoba itu. Sebab bila semua pihak tak serius untuk mewaspadainya, akan banyak anak-anak kecil yang akan dijadikan kurir Narkoba yang menjadi musuh negara dan masyarakat luas ini.

Disampaikan Budi, awalnya anak-anak kecil itu dikelabuhi diberi sesuatu yang mengandung Narkoba. Mereka menerima karena tidak tahu itu

Narkoba. Setelah jadi kebutuhan, maka anak-anak kecil itu disuruh mengantarkan Narkoba pada orang-orang tertentu yang jadi pembeli. ‘’Mereka tak hanya diberi Narkoba saja tapi juga diberi uang, karena itu anak-anak kecil yang jadi kurir itu bersemangat, kalau kita tak waspada, bisa-bisa akan semakin banyak anak anak kecil yang akan masuk dalam tim pengedar Narkoba,’’ papar Budi.

Menurut Budi, pengedar Narkoba ini juga memakai berbagai cara untuk bisa menjual Narkoba. Mereka juga tidak hanya mengedarkan lewat anak-anak

kecil saja, tapi dalam penjarapun terkadang mereka juga masih bisa mengedarkan.

Menurut evaluasinya, bisa jadi karena jumlah petugas di Lapas masih kurang sehingga berimbas pada kurangnya pengawasan juga. Akibatnya saat ada pembesuk masih bisa menitipkan HP pada bandar untuk berkomunikasi.

Para bandar Narkoba ini masih membandel dengan tetap bertransaksi jual beli Narkoba meski sudah di dalam penjara, kata Bbudi, sebab bandar telah merasa enaknya berjualan Narkoba. Karena keutungannya sangat besar. Dalam 1 gramnya para bandar Narkoba ini bisa untung sampai Rp900 ribu.

Bahkan kalau lagi ramai peminat, harganya bisa mencapai Rp2 juta per gram.

Diakui Budi, meski Narkoba ini harganya mahal, tapi pecandu Narkoba di Indonesia masih banyak saja. Pada tahun

alikusyanto/bhirawa

Awas, keberadan anak-anak kecil yang masih polos kini telah dimanfaatkan bandar Narkoba untuk mengedarkan barang-barang haram itu pada pembelinya.

2014 lalu jumlah pecandu mencapai sekitar 4.2 juta, tahun 2015 ini diprediksi malah tambah menjadi 5 juta pecandu.

Dengan UU Nomor 35 tahun 2009, jutaan para pecandu

Pilkada Satu Putaran, KPUD Sidoarjo Bongkar Anggaran Sidoarjo, Bhirawa Sesuai UU Nomor 1 tahun 2015, Pilkada tahun 2015 diamanatkan hanya satu putaran saja. Sehingga KPUD Kab Sidoarjo kini akan melakukan evaluasi terhadap dana Pilbup Sidoarjo 2015 yang besarannya mencapai Rp38 miliar yang sudah diusulkan, dengan asumsi Pilkada berlangsung dua putaran. ‘’Dengan adanya UU Pilkada 2015 maka dievaluasi lagi, kira-kira bila hanya satu putaran, akan menghabiskan dana berapa, evaluasi yang dilakukan ini agar penyerapan anggaran kita betul-betul sesuai dengan realita,’’ terang, Sekretaris KPUD Sidoarjo, Sulaiman SE, Senin (16/3) kemarin.

Menurut Sulaiman, UU Nomor 1 tahun 2015 itu disahkan karena mengamanatkan untuk efisiensi anggaran di daerah. Sebab bila Pilkada sampai berlangsung dua putaran maka dipastikan anggaran untuk menggelar Pilkada juga pasti membengkak.

Sesuai UU Nomor 1 tahun 2015 itu juga , kata Sulaiman, ada aturan baru bahwa KPU juga diminta supaya memfasilitasi kegiatan kampanye calon peserta Pilkada.

Tapi lanjut Sulaiman, masalah ini masih perlu dijabarkan secara teknis lagi dalam suatu peraturan KPUD dengan pertimbangan dari DPRD. ‘’Agar lebih tepat sasaran,’’ jelasnya.

Selain terus mengevaluasi terhadap usulan Pilkada 2015 ini, KPUD Sidoarjo, kata Sulaiman, saat ini juga sedang mempersiapkan draf untuk diajukan ke DPR RI terkait pelaksanaan Pilkada.

Karena nantinya draf ini juga akan turun lagi ke KPU daerah sebagai pedoman KPU melaksanakan Pilkada 2015. Dalam draf itu misalnya akan mengatur seperti pelaksanaan pendaftaran calon, sosialisasi, promosi dan sebagainya.Q ali

Narkoba di Indonesia ini bisa direhabilitasi. Tapi tahun 2015 ini, Pemerintah hanya mampu merehabilitasi pecandu Narkoba se Indonesia sebanyak 100 ribu saja.Q ali

Pansus II DPRD Sidak Dua Puskesmas Pantau Kualitas Pelayanan Kesehatan

Bupati Minta RT dan RW Ikut Mengawasi APBDes Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto meminta kepada RT dan RW se Kab Gresik untuk ikut mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pernyataan bupati ini disampaikan saat membuka acara Pembinaan dan Penguatan Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga se Kab Gresik di Kantor Bupati Gresik, Senin (16/3) kemarin.

Selain meminta pengawasan, bupati yang hadir bersama Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim berjanji akan menaikkan honor RT/RW tahun 2015 ini. ‘’Kalau tahun 2014 honor RT/RW hanya Rp400 ribu per tahun, Insyaallah tahun 2015 nanti para RT RW se Kab Gresik akan menerima honor Rp500 ribu per tahun,’’ kata Bupati. Pernyataan Bupati tentang honor itu disambut tepuk tangan serta sorakan dari para ketua RT/RW yang hadir.

Permintaan pengawasan dari Bupati dan wakil Bupati Gresik kepada para ketua RT dan RW se Kab Gresik ini, terkait adanya alokasi dana ke desa tahun 2015 ini sebesar Rp407 miliar.

Setiap desa akan menerima dana pembangunan mulai dari Rp612 juta sampai Rp1,852 miliar. ‘’Tugas kita bersama untuk melakukan pengawasan setiap penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan, termasuk tugas para RT dan RW,’’ kata Bupati.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim juga memuji para ketua RT dan RW yang katanya, sebagai pejabat yang paling rendah dalam melayani masyarakat merupakan ujung tombak pelayanan. Wabup menekankan agar pengetahuan penataan menejerial man (manusia), money (keuangan) dan material (infrastruktur) yang ada di desa diatur agar semuanya berjalan baik.Q eri

5

kariyadi/bhirawa

AKP Maryoko (kiri depan) Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota menunjukkan barang bukti aksi polisi gadungan, Senin (16/3) kemarin.

Polisi Bekuk Polisi Gadungan Rampas HP dan Peras Korban Kota Mojokerto, Bhirawa Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Mojokerto membekuk Aklis Aripudin pria pengangguran yang menyaru sebagai polisi.

Dalam aksinya pria berpostur kecil ini memperdayai korbannya, Deny Aprianto Suwarno (25) warga Kedundung, Kec Magersari, Kota Mojokerto. Dengan berpura-pura sebagai anggota polisi, Alkis Aripuin menuduh korban telah melecehkan istrinya melalui media sosial Beetalk.

Kemudia memeras korban dan merampas HP. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Maryoko mengatakan, modus Aklis untuk memeras Deny bermula dari chating di Medsos (Media Sosial) Beetalk. Tersangka menggunakan akun istrinya, Vika untuk berkomunikasi dengan korban. Tak lama kemudian, atas nama istrinya, pelaku mengajak korban bertemu di perempatan Kupang, Kec Jetis, Selasa (10/3) malam.

Korban pun menemui pelaku.

Namun, sial bagi Deny. Pasalnya, bukannya Vika yang dia temui, melainkan Aklis dan rekannya Sulkan Agus Bu-

diawan warga Desa Jolotundo, Kec Jetis yang sudah siap dengan sekenario jahatnya. ‘’Modusnya tersangka menggunakan Medsos akun istrinya.

Saat chating korban diajak bertemu. Tersangka mengajak satu temannya menemui korban,’’ kata Maryoko saat gelar perkara di Mapolres Mojokerto Kota, Senin (16/3) kemarin.

Dengan nada tinggi, Aklis menuduh korban telah melecehkan istrinya. Dia menunjukkan bukti chatingan di akun Beetalk istrinya yang berisi kata-kata jorok yang sebenarnya ditulis sendiri oleh tersangka.

Tak hanya itu, tersangka juga mengaku sebagai anggota Sabhara Polsek Dawar Blandong. Untuk meyakinkan korban, Aklis memakai kaos bertulis Polisi warna cokelat, jaket warna hitam, sepatu fantofel hitam, serta helm mirip helm anggota Sat Lantas. ‘’Tersangka Aklis mengajak korban ke kantor polisi karena akan diproses secara hukum. Namun, di tengah jalan yang sepi di Desa Jolotundo, Kec Jetis, tersangka dan rekannya merampas smartphone merk Samsung

milik korban dan KTP sebagai jaminan,’’ imbuh Maryoko.

Ulah tersangka tak berhenti disitu. Aklis juga meminta uang Rp3 juta dari korban.

Pria bertubuh mungil ini mengancam akan memenjarakan korban bila tak mau menuruti permintaannya. Kedua tersangka pun mengajak korban bertemu kembali untuk menyediakan uangnya. ‘’Rabu dini hari korban menemui tersangka dengan membawa uang. Korban dibuntuti tiga anggota polisi.

Saat itulah kedua tersangka ditangkap,’’ ungkapnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa atribut polisi yang dipakai tersangka. Sebuah Handphone Blackberry milik tersangka, smartphone merk Samsung milik korban, serta uang tunai Rp 650 ribu hasil pemerasan.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijebloskan ke tahanan Polres Mojokerto Kota. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP dan atau 378 KUHP. ‘’Ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara,’’ pungkas Maryoko.Q kar

Bantuan Sapi Sudah Tak ada Wujudnya Sidoarjo, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengembangkan penyelidikan penyalahgunaan Bansos (hibah) sapi yang terjadi secara masiv dari para petani penerima bantuan. Uang yang diterima melalui transfer umumnya tak dibelanjakan membeli sapi betina, tetapi dijadikan bancakan oknum petani.

Setelah menetapkan satu tersangka, H Kodim, selaku Ketua Kelompok Tani Bangkit Bersama, Kec Kota, Kejari Sidoarjo, Senin (16/3) siang, bergerak ke Desa Balung Tani, Kec Jabon, untuk melakukan verifikasi keberadaan sapi-sapi bantuan. Sumber Bhirawa di kejaksaan menyebutkan, Tim Kejari turun ke lapangan sekitar jam 11.00 WIB dengan sasaran beberapa rumah petani yang disebutkan menerima bantuan sapi untuk periode 2012 dan 2013.

Kelompok tani di Kec Jabon, ini menerima bantuan sapi yang bersumber dari APBN, Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo.

Khusus untuk Sidoarjo sumber

dananya dari cukai rokok. Aroma penyalahgunaan sudah muncul sejak awal, karena ketua kelompok tani yang ditunjuk para petani adalah perangkat desa setempat. Padahal dalam aturannya, perangkat tak boleh jadi ketua kelompok tani.

Uang yang diterima dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim sebesar Rp500 juta, itu hanya sebagian kecil saja uangnya untuk beli sapi. Sebagian besar uangnya dijadikan bancakan. ‘’Kalau sapi betina harganya Rp10 jutaan, mestinya dengan bantuan itu bisa mendapatkan 50 sapi,’’ ujarnya. Kenyataan hanya dibelikan sekitar 22 sapi saja. Konyolnya lagi sapi-sapi yang pernah dibeli kelompok tani ini sudah tidak ada wujudnya. ‘’Apakah sapi itu mati atau dijual lagi, saya tidak tahu,” ujarnya.

Tim jaksa yang harus mencari tahu keberadaan sapi-sapi itu, bisa mulai mengusut aliran dana bantuan itu lari ke mana saja.

Tetapi yang terang sejak awal bantuan itu diterima di Jabon, tak berapa lama sapi-sapi sudah

tak terlihat wujudnya. Diakui ada orang kuat yang kini berada di pemerintahan pusat, yang menunjuk kelompok tani yang menerima bantuan. Kriteria penerima bantuan itu ditentukan berdasarkan kedekatan dengan pejabat bersangkutan.

Bantuan sapi dari pemerintah diberikan melalui transver dana ke alamat rekening kelompok tani. Pihak dinas hanya memberikan verifikasi dan rekomendasi saja. Tetapi tidak tahu menahu soal aliran dananya.

Tahun 2011 Kelompok Tani Sejati Desa Tropodo, Kec Krian, Karya Bersama Desa Tropodo, Kec Krian, Lembu Joyo Desa/Kec Porong, Gotong Royong Desa Kedungkembar, Kec Prambon.

Tahun 2010 Kelompok Tani Putra Harapan 2, Desa Singkalan, Sukan Desa Kedungsukodani dan Bogser Desa Bogem Pinggir, ketiganya Kec Balongbendo.

Pihak Kejari belum berani menjelaskan hasil dari penyelidikan kelompok tani di desa lain, ‘’Kita masih melakukan pengembangan,’’ ujar sumber di Kejari.Q hds

Kab Mojokerto, Bhirawa Anggota DPRD Kab Mojokerto yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) II menggelar Sidak dua Puskesmas, Senin (16/3) kemarin. Kunjungan wakil rakyat ini untuk melihat secara lansung kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Hasil kun jungan lapangan itu bakal digunakan untuk penyusunan Raperda bidang kesehatan.

Menurut Erma Muarofah, Ketua Pansus II, kunjungan lapangan dilakukan secara acak. Yakni Puskesmas Pacet yang berada di ujung wilayah selatan dan Dawar Blandong yang berada di ujung utara wilayah Kab Mojokerto. ‘’Kami di Pansus ingin melihat secara langsung bagaimana pelayanan kesehatan dasar yang dirasakan masyarakat,’’ ujar politisi asal PKB. Politisi berjilbab ini menuturkan, hasil kunjungan ke dua puskesmas itu akan dijadikan dasar dalam membahas revisi sejumlah pasal dalam Perda Nomor 2 tahun 2009, tentang izin rekomendasi sarana prasarana kesehatan yang sedang dibahas Pansus II. ‘’Kami ingin melihat, apakah revisi Perda itu akan mempengaruhi pelayanan kesehatan. Dari Sidak itu kita mendapat masukan bahwasanya revisi itu tak akan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang sudah berjalan,’’ tambah

Erma Muarofah.

Pada Sidak kemarin, anggota Pansus II dipecah menjadi dua kelompok. Rombongan pertama yang mendatangi Puskesmas Pacet dipimpin Erma diikuti Juma ati (Partai Demokrat), sekretaris Pansus II Ismail (PAN), HM Fauzi (PBB), Hendra Purnomo (Gerindra), Fasikhatus Sakdiyah (PPP), Ina Mujiastutik (PKS) dan HM Soleh (Demokrat).

Sedangkan rombongan kedua yang mendatangi Puskesmas Dawarblandong dipimpin Wakil Ketua Pansus II, Sujatmiko (Gerindra), HM Sobirin (PKB), Suwandi Kadir (Golkar), Anggit Krekating Galih (Nasdem), Rochimatus Solihah (PBB) HM Soleh (Nasdem) dan Makhfud (PDIP). ‘’Masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari kunjungan ke lapangan. Hasil itu yang dijadikan bahan pembahasan Raperda,’’ tambah HM Sholeh.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Hj Alfiah Ernawati mengatakan, upaya DPRD memperbaruhi Perda bidang kesehatan sesuai dengan semangat Pemkab Mojokerto. ‘’Revisi Perda itu demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan Pemkab juga mendukung itu dengan menambah puskesmas yang memiliki rawat inap,’’ pungkas Ernawati.Q kar

kariyadi/bhirawa

Anggota Pansus II DPRD Kab Mojokerto sebelum Sidak Puskesmas.

Bupati MKP Belikan Satu Mobil untuk Satu Desa Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) siap menganggarkan pembelian satu mobil untuk satu desa se Kab Mojokerto. Fasilitas yang akan dikelolah desa itu harus digunakan untuk pelayanan kepentingan masyarakat desa.

MKP menyatakan itu, ketika menjawab permintaan Kades dalam forum silaturohmi MKP dengan seluruh kades dari tiga kecamatan. Tiga kecamatan yang mendapat kesempatan dikumpulkan MKP yakni Kec Dlanggu, Gondang dan Jatirejo yang digelar di Griya Ciptaningati Desa Jiyu, Kec Pacet, kemarin. ‘’Saya sepakat membelikan satu mobil untuk satu desa, karena itu merupakan permintaan Kades dan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,’’ kata Bupati MKP kepada seluruh Kades yang hadir.

Dalam pertemuan itu, MKP menyatakan bertekad meningkatkan program pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan di Desa. ‘’Saya minta desa-desa di wilayah Kec Dlanggu, Gondang dan Jatirejo akan mengalami peningkatan kondisi fisik di desanya. Diantaranya pembangunan jalan poros desa, drainase dan lampu penerangan jalan. Kedepan sedang saya rencanakan agar di seluruh kecamatan harus memiliki pasar dengan standard yang sama,’’ tegas Bupati berusia 42 tahun ini.

Selain pasar, di tiap kecamatan memiliki Puskesmas dan Taman Kota yang standard. Tahun ini 27 Puskesmas sudah selesai pembangunanya dan Alkesnya sudah siap. Melalui Dinas PU Cipta Karya fasilitas penerangan jalan pada tahun ini mendapatkan alokasi anggaran Rp85 milliar dan untuk infrastruktur jalan dialokasikan di Dinas PU Bina Marga Rp300 Milliar. ‘’Sedangkan untuk jalan usaha tani saya alokasikan dana Rp10 milliar untuk pembangunan Jl Sawah, Jl Makam dan Punden,’’ imbuhnya. Q kar

JAWA TIMUR

6

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

Bupati Situbondo Siap Jadi Jaminan Penahanan Nenek Asyani Ditangguhkan, JPU dan Kuasa Hukum Rebutan Terdakwa Situbondo, Bhirawa Proses persidangan nenek Asyani (63) terdakwa pencurian kayu, asal Desa,Kecamatan Jatibanteng, kembali memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, Senin kemarin (16/3). Kasus illegal logging yang belakangan ini mendapat atensi luas elemen masyarakat nasional memasuki agenda putusan sela. Persidangan kemarin mendapat penjagaan ketat puluhan personel Polres dan Brimob Tenggarang Bondowoso.

Saat persidangan dimulai, sempat terjadi debat antara majelis hakim dengan Tim Kuasa Hukum yang dipimpin Supriyono SH. Ini dipicu oleh munculnya surat jaminan penangguhan penahanan nenek Asyani oleh Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto.

Padahal, Wakil Bupati Rachmad bersama Tim Kuasa, akan mengajukan surat jaminan penangguhan penahanan yang sama.

“Ini sudah politik, sebab jauh hari tidak ada yang memperhatikan kasus ini. Kenapa tiba-tiba sekarang banyak yang menunggangi kasus ini,” teriak Supriyono.

Tak pelak, kondisi tersebut memancing suasana ricuh sehingga membuat proses persidangan diskors dalam beberapa menit.

Usai distop, persidangan kembali digelar dengan mengagendakan pembacaan penangguhan penahanan nenek Asyani. Dalam persidangan itu, majelis Hakim yang diketuai Kadek Dedy Arcana, mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan nenek Asyani.

Selanjutnya majelis hakim menanyakan kepada Nenek As-

yani, apakah masih mampu mengikuti persidangan dengan agenda putusan sela. Meski, sediit pucat, nenek Asyani menyanggupi untuk meneruskan proses persidangan. “Dalam agenda sidang Kamis lusa, saya minta Kuasa Hukum menghadirkan saksi ahli.

Sementara Jpu saya minta untuk menyiapkan saksi-saksi. Sidang kami tutup dan dilanjutkan Kamis lusa,” tegas Kadek.

Di sisi lain, meski majelis hakim Pengadilan Negeri Stubondo, menolak eksepsi kuasa hukum Asyani, namun euforia mewarnai suasana sidang. Kuasa hukum terdakwa membopong nenek Asyani, karena penangguhan penahannya dikabulkan majelis hakim. Sempat terjadi ketegangan antara kuasa hukum terdakwa dengan jaksa, karena terdakwa dimasukkan ke dalam mobil pribadi. Terdakwa kemudian diambil alih tim jaksa untuk dibawa ke mobil tahanan.

Meski eksepsinya ditolak, Kuasa Hukum terdakwa dari LBH Nusatara, membopong Nenek Asyadi dari ruang sidang. Kontan

KILAS JATIM

Disperindag dan ESDM Jember Kunjungi Sentra IKM di Bandung Jember, Bhirawa Kunjungan ke sentra-sentra kerajinan di Bandung, menjadi inspirator tersendiri bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Jember. Banyak sekali yang bisa diadopsi dari hasil kunjungan ke sentra IKM, industri kerjinan bambu dan angklung untuk diterapkan kepada sentra-sentra industri di Kab. Jember.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Jember Drs. Achmad Sudiyono mengatakan tujuan ke Bandung adalah untuk peningkatan pemahanan staf terhadap tugas pokoknya melalui leadership dan entrepreneurship. Lembaga ini mengunjungi Indusatri tahu susu, industri kerjinan lainnya yang terbuat dari bambu seperti alat musilk angklung.

"Dari kegiatan tersebut banyak yang bisa dipetik untuk diterapkan kepada sentrasentra industri dan UKM di Jember," ujar Achmad mengawali pembicaraan.

Seperti halnya saat mengunjungi sentra kerjainan kesenian musik angklung (Saung Angklung) di Bandung misalnya, konsep yang diterapkan oleh manajemen Saung Angklung cukup menarik. Karena mulai souvenir, cara pembuatan angklung hingga cara memainkannya, bisa langsung diterapkan di sanggar ini. "Kami diajak berkeliling, mulai dari pemilihan bahan baku, hingga finishingnya. Semua proses kami ikut, termasuk pembuatan alat musik angklung yang sudah mendapat pengakuan Dunia ini," katanya.

Pak Achmad bersama rombongan berbincang langsung dengan Ahmad Rosyidi salah satu murid Pak Udjo pendiri Saung Angklung. Pak Rosydi ini mengaku bagian membuat nada angklung. "Semua bambu bisa dibuat angklung asalkan bambunya berlubang," ujar Rosyidi kepada Pak Achmad sambil tersenyum.

Rosyidi menunjukkan beberapa not nada yang berasal dari bambu bikinannya.

Dengan kelincahan tangannya membuat not, Rosyidi yang mengaku sudah puluhan tahun membuat angklung ini, dalam sehari mampu menghasilkan puluhan angklung dengan nada not yang berbedabeda. Q efi

aksi kuasa hukumnya diikuti puluhan pengunjung sidang lainnya. “Kita hargai. Nanti kita buktikan di persidangan,” teriak Supriyono.

Dalam kasus yang menjerat nenek Asyani, polisi juga menangkap tiga pelaku lain. Masingmasing tukang kayu Cipto, Abdus Salam, sopir mobil pick up dan Ruslan menantu nenek Asyani.

Berkas ketiga terdakwa dipisah, sesuai peran mereka masingmasing.

Ruslan yang hanya ikut mengantarkan kayu meminta juga dibebaskan, mengingat dirinya hanya disuruh mertuanya mengantarkan kayu. “Kayu jati ini bukan curian, karena saat menikah dengan anak bungsu Asyani, kayu tersebut sudah memang ada,” ungkap Ruslan.

Di sisi lain, Divisi Regional III Perhutani Jatim, Ir. Yahya Amin, mengaku dirinya diutus ke Situbondi atas perintah Dirut Perhutani sesuai atensi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. “Saya bersyukur nenek Asyani ditangguhkan. Hal itu juga sama dengan keinginan Perhutani, demi pertimbangan kemanusian,” ujar Yahya.

Yahya mengaku siap mendatangkan saksi ahli jika diminta ke persidangan untuk meringankan terdakwa. “Tetapi untuk terdakwa nenek Asyani saja. Kalau untuk tiga terdakwa lainnya kami tidak mau ikut campur,” imbuhnya.

Yang jelas dalam kasus ini

sawawi/bhirawa

Bupati Dadang Wigiarto saat menghadiri persidangan guna menjadi penjamin penangguhan penahanan Asyani di PN Stubondo, kemarin.

Perhutani ini, lanjut Yahya, tidak pernah melaporkan orang, tetapi Perhutani hanya melaporkan hilangnya dua batang kayu di

petak 43 F. Selanjutnya menjadi kewenangan polisi. “Jika ada bukti-bukti dugaan rekayasa silahkan dilaporkan, tapi hasil

pemeriksaan diinternal kami tidak menemukan adanya rekyasa itu kasus itu,” papar Yahya.Q awi

Parmadi Pertanyakan Gaji Buta Dana SIAK Terpadu 2014 Direksi dan Komisaris PT SMP Masuk Kantong Camat Sampang, Bhirawa Puluhan aktivis parlemen masyarakat didalimi (Parmadi) kembali menggelar aksi di kantor Bupati Sampang. Mereka kali ini mempertanyakan gaji buta yang diterima jajaran direksi dan komisaris PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) dan BUMD lainya yang nilai totalnya mencapai 7,9 milyar. Padahal sejak 2013 PT SMP sebagai BUMD tidak beroperasi alias sudah putus kontrak jual-beli migas karena tersangkut kasus hukum.

Menurut Jakfar, Senin (16/3), salah satu korlap aksi, mengacu pada Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali PT GSM Nomor 01/GSM-BPT/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, gaji para penggawa di tiga BUMD tersebut hingga saat ini sudah menghabiskan Rp 7,9 miliar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi gaji sejak Agustus 2012 hingga Februari 2015.

“Dari SK tersebut dirinci jika pengeluaran untuk gaji para penggawa BUMD sektor migas per bulan mencapai Rp 257,5 juta.

Adapun gaji setiap orang bervariatif. Untuk direktur utama PT

GSM Rp 30 juta per bulan, sedangkan direktur utama PT SMP dan PT SSS masing-masing Rp 27,5 juta. Sementara komisaris utama di tiga BUMD tersebut masing-masing Rp 17,5 juta,” ungkapnya.

Masih dikatakan Jakfar, besaran gaji tersebut menjadi persoalan, karena terhitung Juli 2013 PT SMP tak lagi mendapat aliran gas untuk dikelola. Artinya, tidak ada lagi pemasukan yang bisa diperoleh perusahaan ini. Akan tetapi, setiap bulan pimpinan hingga stafnya rutin menerima gaji.

Hal senada juga diungkapkan Habisono, indikasi kuat jajaran direksi dan komisaris BUMD di Kabupaten Sampang termasuk PT SMP telah menerima gajin buta pasca tidak beroperasinya di sektor migas, oleh sebab itu kami aktivis Parmadi mendesak pada Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib, harus transparan dan bertanggungjawab dari mana sumber dana gaji PT SMP, kemudian segera hentikan sementara gaji direktur dan komisaris PT SMP karena telah melukai hak rakyat Sampang.Q lis

Demo aktivis Parmadi di kantor Bupati Sampang.

nurkholis/bhirawa

Bangkalan, Bhirawa Dalam rangka pembenahan data kependudukan, baik pemerintah pusat maupun daerah telah banyak mengucurkan dana segar maupun program pembinaan atau pelatihan pencatatan kependudukan untuk desa. Salah satu stimulan pemerintah adalah dana SIAK Terpadu yang diberikan pada kepala desa dan sekdesnya.

Salah satu kecamatan yang disorot saat ini karena ketidakberesan pengelolaan dana SIAK Terpadu adalah Kecamatan Socah. Dana yang biasanya cair tiap 6 bulan, pada tahun 2014 kemarin tidak ada sama sekali, sehingga membuat kecurigaan semua kepala desa yang ada di Kecamatan tersebut.

"Sejak tahun 2014 desa sudah tidak pernah lagi menerima dana SIAK Terpadu yang semestinya menjadi hak desa, padahal anggaran itu ada yang biasanya tiap enam bulan sekali turun, tapi sampai saat ini tidak ada wujudnya," ungkap H. Abd Munip, Kepala Desa Pernajuh.

Lebih lanjut ia mengatakan, sudah berkali-kali mendatangi pihak kecamatan bersama semua kepala desa untuk menanyakan keberadaan dana SIAK Terpadu pada tahun 2014, yang seharusnya sudah cair pada akhir tahun lalu. Pihak kecamatan selalu beralasan kalau pencairan dana SIAK

Terpadu belum di tanda tangani oleh Bupati, "Kami tidak tahu kebenarannya," tandasnya.

Senada dengan Kepala Desa Pernajuh, Kepala Desa Keleyan Kecamatan Socah juga mengeluh dan menyayangkan kepada pihak kecamatan yang seolah-olah tidak memperdulikan hakhak desa. "Seharusnya desa lebih diutamakan dan diperhatikan, karena data kependudukan semuanya berawal dari desa, kalau desa dikesampingkan jangan harap penertiban data kependudukan akan terlaksana secara maksimal, siapa yang makan dana SIAK," ungkap Marlihan yang saat ini sudah di-Pjs. Ketika dikonfirmasi, pihak kecamatan mengatakan semua program kependudukan pada tahun 2014 sudah berjalan lancar, tidak ada kendala karena pelaporan kepada pemkab sudah selesai. "Menurut pandangan saya pelaksanaan kegiatan pembenahan kependudukan dan alokasi dana SIAK, sudah berjalan lancar walaupun tidak terlalu maksimal," ungkap Hosin Jazuli, Camat Socah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dana SIAK Terpadu yang merupakan honor bagi tim kecamatan, sudah di terima masing-masing tim. tandas camat yang tidak mau memberikan kisaran besaran dana SIAK Terpadu 2014. Perubahan kegiatan pencairan anggaran yang

dilakukan pemkab bangkalan pada pertengahan 2014 silam, masih banyak yang harus diperbaiki dan pengawasan yang kurang maksimal, hingga akan memunculkan banyak celah dalam penyelewengan realisasi anggaran.

Kepala dispenduk Bangkalan mengatakan, "Pada bulan Januari sampai bulan Juni 2014, pencairan dana SIAK masih melalui dispenduk, baru ke kecamatan, namun setelah itu berdasarkan beberapa pertimbangan, pemkab Bangkalan mengadakan perubahan, sejak bulan Juli 2014, dana SIAK langsung masuk rekening kecamatan," ungkap Rudi, Kadispenduk Bangkalan.

Sesuai edaran bupati Bangkalan terkait pemberian honor bagi petugas pengelola SIAK Terpadu 2014 sebesar Rp 28.800.000, dengan perincian, 22 orang petugas dari desa dalam hal ini kepala desa dan sekdes, 10 orang jajaran pegawai kecamatan.

Namun pada perjalanannya, dana itu tidak pernah ada wujudnya, sehingga banyak kepala desa bertanyatanya. Keberadaan dana SIAK th 2014 yang pelaporannya sudah selesai pada akhir tahun. "Siapa yang makan dana itu, kalau sampai tanda tangan semua kepala desa beserta sekdesnya dipalsukan, akan kami tuntut," tandas Abah Munip, sapaan blaternya.Q mb8

Pembersihan Kotoran Alam Melalui Upacara Melasti Uri-uri Budaya di Kabupaten Kediri Ribuan Umat Hindu berkumpul di lapangan SMP Brawijaya Kepung Timur dengan berjalan arak-arakan membawa perangkat-perangkat keramat peribadahan. Ribuan umat ini akan melakukan upacara Melasti yang artinya membuang kotoran alam dengan sumber kehidupan.

Ketua Loka Palasraya Ida Pandita Wesnawa Atmaja Nirmala yang biasa dipanggil Singgih Pandita mengatakan, dalam kepercayaan Hindu, sumber air seperti laut, danau, waduk dan sumber-sumber air lainnya bagi wilayah yang tidak memiliki laut atau danau dianggap sebagai asal tirta amerta atau air kehidupan.

"Itu yang dapat digunakan untuk pembersihan buana agung dan buana alit yaitu segala kotoron alam semesta dan diri,” ungkapnya usai memimpin pelaksanaan upacara Melasti di Waduk Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Minggu sore.

Menurutnya sumber-sumber air tersebut memberikan kehidupan

bagi seluruh makhluk hidup, termasuk umat manusia. "Karena itulah, upacara melasti selalu diadakan di tempat-tempat khusus seperti tepi pantai, danau atau tepi waduk dan sumber sumber air lainnya bagi wilayah yang tidak memiliki laut atau danau," jelas Singgih Pandita.

Sementara pelaksanaan pacara melasti bagi umat Hindu pada Tahun Baru Caka 1937 dikuti Umat Hindu dari berbagai Kecamatan berdatangan secara berkelompok ke waduk. Setiap kelompok atau rombongan berasal dari satu kesatuan wilayah yang sama, semisal dari banjar atau desa yang sama.

Kadek Astrawan Ketua Parisa-

de Kabupaten Kediri mengatakan sekitar 15.000 peserta membawa perangkat-perangkat keramat peribadahan, yaitu arca, pratima, dan pralingga dari pura yang ada di wilayah masing-masing untuk disucikan menuju Waduk Siman yang berjarak sekitar 1,5 Km. "Setiap anggota masyarakat juga menyiapkan sesajian sesuai kemampuan masing-masing. Sajian ini merupakan bagian dari pelengkap upacara melasti," jelas Kadek Astrawan.

Menurutnya sebelum pelaksanaan ritual, panitia dari tiap rombongan (banjar atau desa) akan menyediakan sebuah meja atau panggung yang diposisikan membelakangi Waduk Siman.

Meja ini merupakan tempat untuk meletakkan berbagai perangkat suci peribadahan dari pura beserta beraneka jenis sesajian.

"Seluruh anggota rombongan kemudian duduk bersila meng-

hadap ke arah jajaran perangkat ibadah dan sesajian tersebut, sekaligus menghadap ke sumber air suci. Singgih Pandita kemudian akan memimpin berjalannya prosesi upacara," jelasnya.

Seanljutnya para pemangku lalu akan membagikan air suci dan bija (beras yang telah dibasahi air suci). Air suci tersebut untuk dipercikkan ke setiap umat hindu yang datang sementara bija akan dibubuhkan ke dahi. Selepas prosesi tersebut, perangkat-perangkat peribadahan diarak kembali ke pura untuk menjalani beberapa tahapan ritual yang lain.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan upacara melasti, barisan Pecalang Dharmasana Kabupaten Kediri (Polisi Adat Agama Hindu) mengatur tempat, jalan dan ketertiban pelaksanaan bagi setiap daerah (banjar). Hal ini dilakukan agar

van/bhirawa

Ribuan Umat Hindu berkumpul di lapangan SMP Brawijaya Kepung Timur dengan berjalan arak-arakan membawa perangkat-perangkat keramat peribadahan. Ribuan umat ini akan melakukan upacara Melasti yang artinya membuang kotoran alam dengan sumber kehidupan. masing-masing daerah dapat melaksanakan ritual dengan khidmat dan optimal.

Di sisi lain, terjaganya ketertiban dan kekhidmatan pelaksanaan ritual tahunan ini akan

menjadi momen yang tak terlupakan bagi para pengunjung dan wisatawan yang berkesempatan untuk menyaksikan Upacara Melasti Umat Hindu di Waduk Siman Kabupaten Kediri.Q van

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

KILAS JATIM

Polres Bekuk Pelaku Transaksi Narkoba Trenggalek, Bhirawa Kepolisian Resort Trenggalek melalui unit Opsnal gabungan penyidik Sat Reskoba Polres Trenggalek telah berhasil meringkus dan mengamankan pelaku pengedar Narkoba jenis Doble ‘L’, pada Kamis (12/03) sekitar pukul 22.50 WIB di Jl. Raya Wonokerto, Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek.

Dari penggrebekan tersebut Polres Trenggalek beehasil meringkus 4 orang tersangka dan ribuan butir narkoba jenis dobel L. Keempat tersangka tersebut adalah, Slamet Widodo, 21 th, Asal RT. 17 RW.3 Ds. Puru kec. Suruh Trenggalek, Dafit Arsi Saputra, 29 th, RT. 10 RW.01 Ds Wonokerto Kec. Suruh Trenggalek.

Subur Setiawan, 28 th, RT 07 RW. 02 Ds. Ngrandu Kec. Suruh Trenggalek, dan Richa Erdyka Putra, 25 th, Rt. 01.RW.01 Ds. Wonokerto kec. Suruh Trenggalek.

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam penggrebekan kali ini, 7. 804 butir pil doble "L", uang Rp 904.000,- (uang hsl transaksi), 5 (lima) HP sebagai sarana transaksi, dan 12 bungkus plastik klip kecil berisi pil dobel L. AKP Siti Munawaroh, kasubag Humas Polres Trenggalek saat di konfirmasi mengatakan, Berdasarkan info dari masyarakat telah terjadi transaksi pengedaran pil doble L di Desa. Wonokerto Kec. Suruh, pd hari kamis tgl 12 Maret 2015 sekitar jam 22.50 wib Polisi langsung bergerak cepat untuk mengamankan para pelaku, beserta batang bukti.Q wek

Potensi Retribusi Tower Hanya Rp 190 Juta Kota Batu, Bhirawa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Batu merasa keberatan dengan target retribusi dari pengguna tower telekomunikasi.

Pada tahun 2015 ini, Dishubkominfo ditargetkan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 300 juta.

Padahal potensi retribusi tower hanya Rp 100 juta. "Target sebesar itu tidak jelas perhitungannya, padahal kajian kami tidak sampai sebesar itu. Kalau dibebani PAD hingga Rp 300 juta harus dipenuhi dari mana?" tutur Rudi Setiadi, Kasi Telekomunikasi Dishubkominfo Kota Batu, kemarin.

Pihaknya akan berusaha merundingkan dengan DPRD Kota Batu. Setidaknya akan meminta waktu hearing dengan komisi C dan Banggar DPRD, agar target retribusi tower dikurangi. Dijelaskan, pihak Dishubkominfo sudah meminta akunting untuk melakukan penghitungan potensi atas retribusi tower tersebut.

"Kami bukannya menolak, tetapi ingin yang realistis saja, sehingga target yang ditetapkan bisa terpenuhi," tukas dia.

Ditambahkan para pemilik tower atau vendor dan agen yang ditunjuk biasanya membayar retribusi di akhir tahun.

"Sampai saat ini perolehan retribusi tower memang masih nol, karena sistem pembayarannya dilakukan di akhir tahun," tuturnya.Q sup

Walhi Sengketakan Pemkab Malang Kab Malang, Bhirawa Eksplorasi pasir besi di wilayah pesisir Pantai Malang Selatan, Kabupaten Malang kembali akan dilanjutkan oleh Koperasi Tambang Indonesia (KTI). Hal ini setelah Ketua KTI Najib Salim Atamimi menyatakan, jika KTI sudah mendapatkan izin untuk eksplorasi pasis besi di 16 titik yang tersebar di wilayah Malang Selatan.

Sebelumnya eksplorasi pasir besi tersebut terhenti akibat izin pertambangan diduga illegal. Dan bahkan saat itu warga di sekitar lokasi penambangan pasir menolak eksplorasi yang dilakukan KTI. Sehingga semua kegiatan penambangan pasir besi dihentikan oleh warga setempat.

Dengan akan beroperasinya kembali eksplorasi pasir besi oleh KTI, hal itu dipermasalahkan oleh Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Malang Purnawan Dwikora Negara, Senin (16/3), saat dihubungi melalui telpon selulernya menegaskan, berdasarkan data Walhi menunjukkan bahwa izin penambangan pasir besi yang dikelola Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanta Prosakh yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, cacat hukum atau maladministrasi.

Q cyn

JAWA TIMUR

7

10 Jembatan Rusak Dibangun Jalan Darurat Pemprov Jatim Bantu Sembako Kab. Madiun, Bhirawa Dari 11 jembatan yang rusak karena jembatan hanyut dan runtuh akibat diterjang banjir bandang sebulan lalu, tinggal jembatan di Dukuh Nguren Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun hingga sekarang ini belum dibangunkan jalan darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun.

Belum dibangunkannya jembatan darurat untuk jembatan Nguren yang runtuh, karena BPBD sudah telanjur melaporkan kejadian bencana banjir bandang ke Gubernur Jatim pada 11 Maret 2015, selang beberapa hari kemudian baru terjadi musibah runtuhnya jembatan Nguren di Desa Ketandan tersebut.

“Jadi dalam hal ini BPBD sudah melaporkan musibah bencana banjir bandang ke Bupati Madiun selanjutnya diteruskan ke Gubernur Jatim pada 11 Maret 2015, kemudain baru terjadi musibah jembatan Nguren runtuh. Karena itu, harap dimaklumkan pembuatan jembatan darurat untuk jembatan Nguren sekarang ini belum dibangunkan atau dibuatkan,” kata Edi Hariyanto, SH. M.Si, Kepala BPBD Kabupaten Madiun kepada Bhirawa Senin (16/3).

Menurut, Edi Hariyanto, sudah dibangunkannya jembatan darurat oleh BPBD bersama dinas terkait untuk

kelancaran transfortasi warga setempat sebagai pengganti pembangunan jembatan yang permanen yang dimungkinkan baru akan dibangun pada awal tahun 2016 mendatang.

“Karena kalau pada tahun anggaran 2015 Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nya sudah didok alias sudah disahkan melalui sidang Paripurna DPRD Kab. Madiun beberapa waktu lalu. Untuk itu kepada warga desa yang jembatannya hanyut atau runtuh akibat bencana banjir bandang pada bulan Februari 2015 lalu harap memakluminya,” papar Edi Hariyanto Kepala BPBD Kab. Madiun memberikan alasan.

Dijelaskan oleh Edi Hariyanto, 11 jembatan rusak dan runtuh akibat bencana banjir bandang bulan Februari 2015 di wilayah Kecamatan Dagangan Kab. Madiun yakni, 1 jembatan tegir di Desa Padas, 2 jembatan hanyut di Desa Joho, 2 jembatan hanyut di Desa Segulung, 1 jembatan di

Desa Ngranget, 1 jembatan di Desa Tileng, 3 jembatan dan 4 jembatan tergerus pondasinya di Desa Ketandan.

“Ya dari 11 jembatan yang rusak dan hanyut, 10 jembatan sudah dibuatkan jembatan darurat untuk memudahkan kelancaran transfortasi bagi warga setempat.

Sebab, kalau dibangun jembatan secara permanen sementara ini jelas tidak memungkinkan. Tetapi yang jelas, kalau jembatan rusak itu dibangun pada tahun 2016 masih memungkinkan,” papar Edi Hariyanto.

Ditanya langkah apa yang dilakukan BPBD Kab. Madiun perihal pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Dagangan Kab. Madiun sebulan lalu. Spontan Edi Hariyanto Kepala BPBD Kab. Madiun, mengatakan, setelah terjadi bencana banjir bandang di wilayah Kecamatan Daganganh, pihaknya bersama dinas terkait telah melakukan pendataan, mendirikan posko dan memberikan bantuan berbagai macam kepada warga korban bencana banjir bandang tersebut.

Karena itu lanjut dia, perihal bencana banjir bandang di Dagangan Kab. Madiun itu, pihak setelah melapor ke Bupati Madiun dilanjut ke Gubernur Jatim pada 11 Maret 2015 lalu.

Sehingga dalam hal ini (banjir

sudarno/bhirawa

Jembatan Nguren di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun runtuh akibat bencana banjir bandang bulan Februari 2015 lalu, hingga sekarang belum ada perbaikan atau dibuatkan jembatan darurat. Madiun. bandang di Kecamatan Dagangan Kab. Madiun) Pemprov Jatim telah memberikan bantuan sembako.

Di samping itu, kami (BPBD Kab. Madiun. Red) akan mengajukan proposal perihal musibah banjir bandang di wilayah Kecamatan Dagangan Kab. Madiun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat untuk pengajuan bantuan dana musibah banjir bandang tersebut.

“Yang jelas, kalau ada ang-

gapan kerusakan jalan dan jembatan serta bangunan rusak lainnya, secara teknis yang menangi pelaksanaan pembangunannya jelas, dari DPU Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Madiun. Kecuali kalau dari BNPB Pusat anggaran bantuan dananya melalui BPBD Kab. Madiun lain lagi ceritanya. Meski demikian, pelaksana teknisnya tetap saja DPU Bina Marga dan Cipta Karya,” pungkas Edi Hariyanto menjelaskan.Q dar

Dispendik Terus Tingkatkan Kualitas Penyelenggara Pendidikan

nas/bhirawa

Dengan kordinasi yang dilakukan Dinas Bina Marga dengan para kepala desa, diharapkan tidak ada lagi jalan pedesaan yang luput dari perbaikan.

Pemkot Jamin Tak Ada Jalan Pedesaan yang Rusak Batu,Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Pengairan dan Bina Marga menjamin tidak ada infra struktur jalan pedesaan yang luput atau terlewati dalam program perbaikan. Untuk itu mereka telah menjadwalkan pertemuan intensif dengan para kepala desa/ lurah. Ditargetkan, pada akhir bulan Maret ini pelelangan untuk pengadaan material perbaikan jalan sudah bisa terselesaikan.

“Kita berusaha agar perbaikan jalan di semua desa di Kota Batu bisa tertangani semua. Jikapun jika material perbaikan itu tida mencukupi untuk perbaikan semua jalan desa yang rusak, maka kita akan anggarkan rencana perbaikan yang terlewat itu dalam PAK (Perubahan Anggaran Kuangan-red),” ujar Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu, Arief Asshidiq, Senin (16/3).

Saat ini, kata Arief, pihaknya telah menganggarkan dana pemeliharaan jalan dengan nilai total Rp 3 miliar. Dalam dalam waktu dekat ia harus menggelar lelang untuk segera mendapatkan aspal yang dipergunakan untuk perbaikan jalan itu. Untuk mendapatkan aspal AMP dibutuhkan anggaran

sekitar Rp 1,5 miliar. Adapun untuk aspal drum butuh anggaran sekitar Rp 500 juta.

“Untuk mendapatkan aspal ini kita tidak melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Karena itu lelang harus segera dilakukan, agar kita tidak terlambat lagi dalam mendapatkan aspal yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan,”tambah Arief.

Tak hanya memperbaiki jalan pedesaan, Dinas Bina Marga juga memberikan perhatian khusus untuk perbaikan jalan yang menghubungkan wilayah Kelurahan Sisir dan Desa Pandanrejo. Karena tak jarang jalan ini dimanfaatkan sebagai jalur alternative untuk memecah kemacetan di jalur protokol Malang-Batu.

Dan untuk memaksimalkan jalur SisirPandanrejo, Bina Marga harus memperbaiki atau memperbesar kapasitas jemabatan yang ada di sana. Dan untuk merealisasikan perbaikan jembatan ini mereka telah menyediakan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

“Besarnya anggaran ini karena di sana juga ada pembebasan tanah untuk menunjang perbaikan. Dan jika rencana ini bisa terealisasi, maka diprediksi tahun depan kepadatan lalu-lintas di jalur utama bisa berkurang hingga 30 persen,”pungkas Arief.Q nas

Bondowoso, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bondowoso terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan, diantaranya dengan peningkatan kapasitas mereka melalui pengembangan pengetahuan tentang Tekonologi Informasi (TI) yang saat ini terus berkembang.

Salah satu upaya tersebut dengan menyelenggarakan workshop dengan sasaran adalah para penyelenggaran pendidikan ditingkat kecamatan hingga tingkat sekolah yang dilakukan secara bertahap. Penyelenggaran pendidikan yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada masing-masing kecamatan serta para pengelola sekolah mulai tingkat dasar hingga tingkat SLTP. Pada Workshop yang diselenggarakan kemarin dengan tema ‘Bimbingan Teknologi Pengelolaan Data Elektronik’ dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar 9 Tahun (Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) bertempat di Aula RA Kartini Dinas Pendidikan Bondowoso diikuti sebanyak 215 peserta, yang terdiri dari Staf Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP) Negeri dan swasta serta staf UPTD. Workshop tersebut terbagi dalam beberapa kelompok.

Kelompok I dilaksanakan di Aula R.A Kartini, Kelompok II dilaksanakan di Aula Ki Hajar Dewantara, Kelompok III dilaksanakan di Aula SMKN 3 Bondowoso, dan Kelompok IV dilaksanakan di Aula Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Bondowoso.

Bertindak sebagai pemateri diantaranya, Triyanna Widiyaningtyas, ST. MM, Dr. Hakkun Elmunsyah, ST MT, Heru Wahyu Herwanto, ST, M.Kom, Muhammad Jauharal, ST MT yang semuanya adalah pakar akademik Universitas Negeri Malang yang disambut dengan antusiasme seluruh peserta.

Salah satu peserta dari UPTD Pakem, Drs Muhdar mengaku sangat berterima kasih dengan adanya tersebut, karena hal ini membuat para penyelenggara pendidikan semakin paham tentang teknologi elektronik untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan. “Saya kira hal ini perlu untuk terus dilakukan, karena tanpa adanya pemateri yang handal tentu tidak akan meningkatkan kapasitas kami,” katanya.Q mb7

mb7/bhirawa

Workshop Pengelolaan Data Elektronik Sekolah dan UPTD di Aula RA Kartini.

Amankan Bumi Wali, TNI-Polri Patroli Jalan Kaki Maraknya aksi begal dan premanismen akahir-akhir, selain membuat masyarakat resah ketika akan keluar rumah, juga membuat petugas keamanan semakin meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di sekitar wilayah mereka masing-masing.

khoirul huda/bhirawa

AKP Basir, Kapolsek dan Kapten INF Istoha, Danramil Kota Tuban bersama anggota saat melakukan patroli jalan kaki di sejumlah titik rawan dan keramain di Kabupaten Tuban.

Akan tetapi peningkatan kewaspadaan dan kemanan yang dilakukan oleh petugas kali ini berbeda dengan yang lain, seperti yang dilakukan oleh puluhan petugas gabungan dari anggota Polisi Polsek Kota Tuban bersama dengan anggota TNI Koramil Kota Tuban.

Dua lembaga ini melakukan kegiatan patroli bersama untuk mencegah tindakan kriminalitas baik premanisne maupun begal

dengan cara berjalan kaki, dengan sasaran tempat-tempat keramaian seperti pertokoan dan juga kawasan permukiman warga.

"Kita bersama-sama (Anggota TNI & Polri.red) patroli dengan jalan kaki agar bisa menyapa warga, serta melihat secara langsung kondisi lingkungan di sekitar warga," kata AKP Basir, Kapolsek Kota Tuban yang ikut dalam kegiatan Patroli jalan kaki itu.

Sejumlah titik jalan di Kota

Tuban yang dinilai rawan dengan tindak kriminalisasi dan sejumlah tempat keramaian didatangi petugas gabungan. Mulai dari kawasan alun-alun, pasar baru Kabupaten Tuban dan kawasan pertokoan emas yang ada di jalan Gajah Mada, Kota Tuban, dll.

"Kita ingin menciptakan Bumi Wali ini nyaman bagi warga dan pendatang, ada 20 personil untuk melakukan patroli," lanjut Kapolsek Kota Tuban saat didampingi Kapten INF Istoha Danramil Kota Tuban.

Kapolsek menjelaskan jika sejauh ini untuk wilayah Kota Tuban masih aman dari aksi begal. Sehingga pihaknya terus

meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan terus melakukan patroli baik dengan jalan kaki atau patroli mobil secara rutin setiap harinya. "Alhamdulillah di Tuban masih aman dari begal. Makanya kita terus berpatroli dan mengimbau kepada warga masyarakat untuk selalu waspada," lanjut Kapolsek.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga mengimbau kepada warga masyarakat untuk waspada aksi gendam maupun jambret di jalan. Sehingga diharapkan warga yang mengendarai sepeda motor tidak membawa HP maupun tas yang di taruh di depan kendaraan.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Ajukan Tambahan 9.000 Ton Pupuk Urea Bersubsidi Tulungagung, Bhirawa Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Tulungagung mengajukan tambahan alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 9.000 ton. Penambahan pupuk ini karena masih ada petani yang belum tersentuh pupuk bersubsidi. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung, Ir Suprapti mengungkapkan, permintaan penambahan pupuk urea bersubsidi tersebut diharapkan sudah dapat terealisasi pada musim tanam mendatang. “Saat ini sudah memasuki masa panen, kira-kira bulan depan (April) sudah musim tanam kembali. Dengan adanya penambahan pupuk kami berharap dapat memenuhi kebutuhan petani,” ujarnya, Senin (16/3).

Diakui, ada beberapa petani yang sebelumnya tidak bisa mendapat jatah pupuk bersubsidi. Di antaranya adalah petani di sekitar hutan. “Sekarang mereka sudah terdata dan masuk dalam pengajuan penambahan (pupuk),” tutur Suprapti.

Data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Tulungagung menyebutkan pada tahun 2015 alokasi pupuk urea bersubsidi untuk petani Tulungagung sebanyak 30.000 ton.

Dengan penambahan 9.000 ton, maka selama tahun ini besaran lokasi pupuk urea bersubsidi bertambah menjadi 39.000 ton.

Suprapti berharap pula penambahan pupuk urea bersubsidi tidak akan membuat pupuk langka. Apalagi sampai menjadikan petani kesulitan mendapatkan Q wed pupuk.Q

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3941 EQ, a/n Misroto, Ds. Arjasa rw 01/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 542/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6900 EW, a/n Sri Mei Wulan Handayani, Ds. Trigonco, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 543/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6795 ES, a/n Sri Wahyuni Hj, Ds. Talkandang rw 01/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 544/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2585 ET, a/n Purnomo Drs, Ds. Besuki rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 545/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4177 FG, a/n Samak Budiyanto, Ds. Pasir Putih rw 05/10, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 546/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2950 ER, a/n Vivin Vidiastutik, Ds Wringin Anom, rw 01/01,Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 547/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6582 EK, a/n Cicik Sri Wahyuni Ds. Kendit, rw 01/01, Kec. Kendit, Situbondo No. 548/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah, AG5198TM, a/n. Yayuk Winarsih, Ds. Sawo, Campurdarat-T.Agung No. 549/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vega, th. 2008, Biru, AG3517TD, a/n. Yogi Istiawan, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 550/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2008, Hitam Orange, AG3800RZ, a/n. Sutrisno, Ds. Podorejo, Sumbergempol-T.Agung No. 551/IMB/BI-II/2015

Selasa Kliwon, 17 MARET 2015

Jumlah UMKM Kota Probolinggo Tak Jelas Data Diskopindag Tak Valid Probolinggo, Bhirawa Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Probolinggo yang sebanyak 5.380 pelaku usaha, ternyata tidak jelas keberadaannya dan produk olahannya. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B, Roy Amran.

Data yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) ada sebanyak 5.380 pelaku usaha atau UMKM yang tersebar di Kota Probolinggo.

Namun, ketika ditanya berapa UMKM yang aktif dan tidak aktif dua SKPD terkait menyatakan tidak tahu. Dengan begitu maka selama ini tidak ada pembinaan ter-

hadap UMKM tersebut, bila itu dilakukan sudah barang tentu akan terdata dengan baik mana yang aktif dan mana yang tidak.

“Untuk itulah kedepan harus bisa dievaluasi. Jangan hanya bicara soal data, tetapi tidak tahu berapa UMKM yang eksis. Karena, kita lihat dengan pemasarannya belum ada yang berhasil. Kalau den-

gan data sebanyak itu dan semuanya eksis maka warga Kota Probolinggo akan sejahtera hidupnya,” kata Roy Amran, Senin (16/3).

Demikian pula dengan keberadaan sejumlah Bedak di TWSL juga dinilai mangkrak.

Kedepannya, dia berharap agar Pemkot terus melakukan inovasi-inovasi baru terkait penyebaran UMKM yang ada.

UMKM kita masih kalah jauh dengan UMKM yang ada di Batam dan Tanjung Pinang.

“Ini karena Pemkot belum sepenuhnya melakukan pembinaan terhadap UMKM. Ini yang akan kita evaluasi, anggaran pembinaannya kan sudah besar, kenapa hasilnya kok minim,” ujar Roy Amran.

Ia meminta pemkot serius mengembangkan sektor UMKM. Dengan cara, mencari produk unggulan sesuai dengan icon kota, sehingga produk yang dihasilkan berkelanjutan. “Cari UMKM yang baik. Pertama tidak terlalu banyak, pastikan sesuai dengan icon Kota. Saat ini pembinaan ada, tetapi kelanjutannya yang tidak pernah ada, hal ini yang harus terus ditata ulang, tandasnya.

Secara aterpisah Kabid Diskopindag Yoyok mengaku jika kendala yang ada terkait keberadaan UMKM yakni terkait legalitas produk. Apalagi, selama ini legalitas halal dari MUI dan SNI memerlukan biaya mahal.

SNI untuk produk garam memerlukan biaya Rp. 7 juta, untuk Air minum memerlukan biaya sebesar Rp.15-25 juta. Saat ini, pembinaan yang kita lakukan hanya soal legalitasnya dulu. Pemkot punya rencana untuk meningkatkan mutu UMKM. Untuk itu telah melaksanakan 600 pelaku usaha dalam tiap tahunnya.

“Untuk sinergi pasar modern saat ini harus dibutuhkan hal-hal pendukung seperti kantor, ruangan teknologi harus standart dan pekerjanya harus memenuhi syarat.

Kita juga bakal menggaet para travel untuk mempromosikan produk unggulan. Ini yang akan kita coba kedepan, “ kata Yoyok. Q wap

Jatim Masih Pengekspor Tertinggi di Indonesia

Deratan tahu dan seorang pekerja saat menggoreng tahu diwilayah Bojonegoro.

Achmad Basir/bhirawa

Dolar Naik, Perajin Tahu di Bojonegoro Resah Bojonegoro, Bhirawa Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat para perajin tahu di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro resah.

Pasalnya harga kacang kedelai impor yang menjadi bahan baku produksi tahu mulai bergerak naik. “ Harga kedelai impor sudah mencapai Rp 7.800 per kilogram dari Rp 7.300 per kilogram,” ungkap Wiyoso (35) salah satu perajin tahu di Ledok Kulon Bojonegoro, Senin (16/3) saat ditemui dilokasi.

Wiyoso mengatakan, sudah sepekan ini harga kedelai terus naik, akibatnya banyak produsen di Bojonegoro keluh resah. Sebab, pekan lalu ketika harga masih Rp 6.500, keuntungan Wiyoso sudah sangat tipis, sehingga dirinya saat ini kebingungan ketika harga kedelai mencapai Rp 7.800 per kilogram. “Lalu jika harga kedelai terus mengalami kenaikan,

bagaimana nasib kami,” keluhnya.

Menurutnya, selain mahalnya harga kedelai, sejumlah produsen juga mengeluhkan merosotnya produksi tahu.

Jika biasanya satu hari bisa memproduski 1,5 kwintal kedelai, kini ia hanya bisa memproduksi 1,2 kwintal. Sebab, penjualan tahu pun kini harus bersaing dengan produsen yang lain. ”Merosotnya penjualan itu sudah pasti berpengaruh langsung pada perolehan keuntungan. saat ini paling banyak hanya mampu memperoleh laba kotor sekitar Rp 200 ribu per-hari dari penjualan tahu. Bersihnya, tak sampai Rp 50 ribu yang saya dapat,” jelasnya.

Meski harga kedelai mulai bergerak naik, lanjut Wiyoso mengatakan, kami tidak mengurangi ukuran dan harga masih setabil. “Kalau tahu berukuran kecil harga Rp 3.500 perbungkus isi 10 biji, sedangkan ukuran besar dengan harga Rp 4.000 perbungkus isi 10 biji.

Tahu produksinya tersebut dipasarkan di sejumlah pasar lokal, seperti di pasar kota Bojonegoro bahkan sampai Rembang Jawa Tengah,” ungkapnya.

Dengan kondisi itu, dia meminta agar pemerintah daerah turut mengendalikan harga kedelai impor agar tidak terlalu terdampak melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Hal itu dibutuhkan agar produksi tahu tetap berjalan. “Apalagi, perajin tahu di daerah kami cukup banyak. Kalau, harga kedelai naik ya dampaknya sangat kami rasakan,” ujarnya.

Sementara itu, informasi dari sejumlah produsen tahu rumahan, selama ini mereka memproduksi tahu menggunakan kedelai impor untuk bahan bakunya. Menurut mereka, kedelai impor lebih menguntungkan lantaran butirannya besar dan lebih putih. Sementara kedelai lokal, selain butirannya kecil juga agak kehitam-hitaman. Q bas

Sediakan Internetan Gratis di Taman Tanjung Sadari Surabaya, Bhirawa Masyarakat kini bisa berselancar di dunia maya di kawasan Taman Tanjung Sadari Surabaya, karena sudah disediakan free wife, selain itu juga terdapat arena bermain untuk anak-anak. General Manager Eko Harijadi Budijanto didampingi Camat Krembangan Yanu Mardianto, Lurah Perak Barat, tokoh masyarakat, dan jajaran Manager Pelindo III Tanjung Perak menan-

dai peresmian Taman Tanjung Sadari dengan melepas puluhan merpati kelangit lepas.

“Taman istimewa ini salah satu persembahan dari Pelindo III untuk warga sekitar. Silakan gunakan, disini ada arena bermain anak-anak dengan pasir putihnya, ada kontainer toilet, dan ada fasilitas free wifi. Jadi para warga sekalian bisa memanfatkannya secara gratis.” Ucap Eko, dalam sambutannya di Taman Tan-

jung Sadari, Senin (16/3).

Taman Tanjung Sadari ini adalah salah satu wujud nyata penerapan program green port and clean sea di Pelabuhan Tanjung Perak. Taman Tanjung Sadari memiliki luas+ 2.470 m2 yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbuka untuk umum dapat dikunjungi kapan saja dan dipergunakan kalau ingin hiburan dekat rumah dan gratis bersama anak,” ujar Eko. Q ma

Pemprov, Bhirawa Saat ini selain Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau dan Jatim tercatat sebagai daerah dengan tingkat ekspor tertinggi di Indonesia selama Januari-Februari 2015.

Hal itu terlihat dari data BPS RI. Kepala BPS RI, Suryamin mengatakan, produk ekspor dari Jatim adalah perhiasan, emas dan perak. “Jatim memang unik. Selain perhiasan, emas dan perak, ternyata batu akik yang sedang booming. Batu akik banyak dihasilkan dari daerah Pacitan Jatim yang dijual sampai ke pasar ekspor,” papar Suryamin, Senin (16/3).

BPS Jatim merilis ekspor JawaTimur pada Januari 2015 tercatat sudah mencapai 1,797 miliar dollar AS. Hal ini terjadi kenaikan 15,34 persen dibanding ekspor Desember 2014 yang hanya 1,558 miliar dollar AS. Jika dibandingkan dengan periode Januari tahun 2014, nilai ekspor Jatim Januari 2015 naik sebesar 9,66 persen.

Kepala Bidang Distribusi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Satriyo mengatakan, pada awal tahun kondisi industri memang belum bergerak secara signifikan.

Sedangkan investasi masih menahan diri karena melihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang belum stabil dan berpengaruh terhadap ekspor dan impor.

Sementara ekspor migas Jatim pada Januari 2015 tecatat 47,43 juta dollar AS atau turun 38,70 persen dibanding ekspor migas pada Desember 2014 yang sebesar 77,38 juta dollar AS. Sedangkan terhadap bulan Januari 2014 nilai ekspor migas Jatim Januari 2015 turun 3,52 persen.

Ekspor non migas Jatim selama Januari 2015 mencapai 1,749 miliar dollar AS atau naik 18,16 persen dibanding ekspor non migas Desember 2014 yang hanya 1,480 miliar dollar AS. Apabila dibandingkan dengan periode Januari tahun 2014, nilai ekspor non migas Jatim pada Januari 2015 naik 10,07 persen. Selama Januari 2015 ekspor non migas Jatim didominasi oleh komoditi perhiasan/permata dengan nilai 582,98 juta dollar AS. Kemudian diikuti oleh komoditi lemak dan minyak hewan/ nabati sebesar 125,94 juta dollar AS. Di susul tembaga sebesar 105,67 juta dollar AS, kayu dan barang dari kayu 82,31 juta dollar AS, serta ikan serta udang sebesar 78,91 juta dollar AS. Q rac NEGARA TUJUAN EKSPOR NON MIGAS JATIM Negara

Nilai Ekspor

Jepang Taiwan Swiss Malaysia Singapura Thailand

239,60 juta dollar AS 217,60 juta dollar AS 200,05 juta dollar AS 110,86 juta dollar AS 68,16 juta dollar AS 55,26 juta dollar AS

Disperindag dan ESDM Jember Kunjungi Sentra IKM di Bandung

Tertarik Kembangkan Alat Musik Tradisional Kunjungan ke sentra-sentra kerajinan di Bandung, menjadi inspirator tersendiri bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Jember. Banyak sekali yang bisa diadopsi dari hasil kunjungan ke sentra IKM, industri kerjinan bambu dan angklung untuk diterapkan kepada sentra-sentra industri di Kab. Jember.

Puspa Agro Jadi Sentra Pengembangan Sayuran Hidroponik Gathering Hidropononik Se-Indonesia Digelar di Gedung Tani, Minggu, 22 Maret 2015 Kawasan pasar induk agrobis Puspa Agro segera menjadi sentra pengembangan aneka sayur dengan sistem hidroponik. Menandai tonggak pengembangan budi daya sayur yang menjadikan air sebagai media utama (bukan tanah sebagaimana lazimnya bercocok tanam) ini, ratusan komunitas hidroponik se-Indonesia bakal tumplek bleg dalam even “Gathering Hidroponik” yang dipusatkan di Gedung Tani Puspa Agro, Minggu, 22 Maret 2015.

Even yang digelar Komunitas Hidroponik Surabaya dan Koperasi Petani Hidroponik Jatim, selaku mitra binaan Puspa Agro ini, bakal menghadirkan sekitar 500 petani hidroponik dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Bali, bahkan dari Malaysia, serta Surabaya dan sekitarnya . Diharapkan, melalui pertemuan antarpenggemar budi daya sayur dengan sistem hidroponik ini, para peserta bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman masing-masing untuk pengembangan hidroponik di Indonesia. Pada gilirannya, makin banyak masyarakat khususnya generasi muda, tertarik dan gemar bercocok tanam dengan sistem ini.

“Selama ini sudah tertanam begitu kuat image, bahwa bercocok tanam itu identik dengan tanah atau lumpur yang bikin kita kotor. Nah, dalam sistem hidroponik semua itu bisa ditepis. Ini pasti menarik dan sekaligus peluang bisnis bagi generasi muda

atau masyarakat pada umumnya,” kata Kiptiyah As Shiddiq, Humas Komunitas Hidropinik Surabaya (KHS) di Puspa Agro.

KHS merupakan sekumpulan kawula muda Surabaya yang memiliki perhatian tinggi terhadap budi daya dan pengembangan tanaman, khususnya aneka sayuran dengan sistem hidroponik. Berawal dari hobi , komunitas ini kini tergerak untuk menjadikannya sebagaai ladang bisnis dengan area pengembangan yang lebih luas. Selama ini mereka berbudi daya secara perorangan di rumah masing-masing.

Untuk maksud ini, manajemen Puspa Agro memfasilitasi mereka melalui Koperasi Petani Hidroponik Jawa Timur. Untuk pengembangan budi daya sayur dengan sistem hidroponik ini, menurut Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, tahap pertama pihaknya menyiapkan lahan seluas 800 meter persegi.

Pola ini, lanjut Udin –sapaan akrab Abdullah Muchibuddin— akan terus dikembangkan sesuai tuntutan pasar. Kini lokasi bakal pengembangan aneka sayur dengan sistem hidroponik lagi dibangun dan dijadwalkan April bulan depan sudah bisa dimanfaatkan. “Kami akan terus men-support pengembangan mitra binaan ini lewat koperasi yang ada, termasuk membantu mencarikan akses pasarnya,” tandas Udin. Q adv

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Jember Drs. Achmad Sudiyono mengatakan tujuan ke Bandung adalah untuk peningkatan pemahanan staf terhadap tugas pokoknya melalui leadership dan entrepreneurship. Lembaga ini mengunjungi Indusatri tahu susu, industri kerjinan lainnya yang terbuat dari bambu seperti alat musilk angklung. “Dari kegiatan tersebut banyak yang bisa dipetik untuk diterapkan kepada sentra-sentra industri dan UKM di Jember,” ujar Achmad, Senin (16/3).

Seperti halnya saat mengunjungi sentra kerjainan kesenian musik angklung (Saung Angklung) di Bandung misalnya, konsep yang diterapkan oleh manajemen Saung Angklung cukup menarik. Karena mulai souvenir, cara pembuatan angklung hingga cara memainkannya, bisa langsung diter-

apkan di sanggar ini. “Kami diajak berkeliling, mulai dari pemilihan bahan baku, hingga finishingnya. Semua proses kami ikut, termasuk pembuatan alat musik angklung yang sudah mendapat pengakuan dunia ini,” katanya.

Pak Achmad bersama rombongan berbincang langsung dengan Ahmad Rosyidi salah satu murid Pak Udjo pendiri Saung Angklung. Pak Rosydi ini mengaku bagian membuat nada angklung.” Semua bambu bisa dibuat angklung asalkan bambunya berlubang,” ujar Rosyidi . Rosyidi menunjukkan beberapa not nada yang berasal dari bambu bikinannya. Dengan kelincahan tangannya membuat not, Rosyidi yang mengaku sudah puluhan tahun membuat angklung ini, dalam sehari mampu menghasilkan puluhan angklung dengan nada not yang berbeda-beda.

Usai melihat cara produksi angklung, pihanya diajak memainkan alat musik angklung secara langsung.

Tanpa ada cara khusus, dalam waktu sekejab ia bisa memainkan musik angklung.” Ini salah satu cara marketing yang bagus. Karena para pengunjung semula tidak bisa memainkan angklung namun dengan cara baur untuk bermain bersama, para pengunjung bisa memainkan meskipun tidak butuh latihan. Dengan begitu, para pengunjung menjadi tertarik dan membeli un-

tuk bisa dimainkan didaerahnya.” tandas Achmad kemarin. Selain itu, Disperindag dan ESDM Jember juga mengunjungi sentra Industri tahu susu yang terkenal di Bandung dan beberapa IKM di kota mojang priangan ini.

Menurut Achmad, konsep ini bisa diterapkan di Jember. Karena di Jember banyak alat musik tradisional yang bisa dikenalkan ke masyarakat. Di Jember ada musik patrol, ada permainan tanoker (permainan rakyat seperti egrang yang bahan bakunya dari bambu). Q efi

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDB Kab. Jember Drs. Acgmad Sudiyono saat berbincang langsung dengan Achmad Rosyidi Pengrajin musik Angklung di Saung Angklung Bandung.

OLAHRAGA

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

LINTASAN

Samator Akhiri Putaran Kedua Probolinggo dengan Sempurna Probolinggo,Bhirawa Tim putra Surabaya Samator mengakhiri putaran kedua minggu kedua di Probolinggo, Jawa Timur, dengan sempurna meraih poin tiga, setelah menundukkan lawannya Jakarta Pertamina Energi langsung tiga set.

Dalam pertandingan terakhir yang digelar di GOR Mastrip, Minggu malam, Surabaya Samator langsung menang 3-0 dengan tiga set masing-masing 25-20, 2521, dan 25-19.

Dengan kemenangan tersebut, tim asuhan Ibarsyah Djanu Tjahyono mengakhiri putaran kedua minggu kedua di posisi dua klasemen sementara Pertamina Proliga 2015 dengan raihan angka 13.

Surabaya Samator menempel ketat pimpinan klasemen yang dipegang Jakarta Electric PLN dengan koleksi angka sama 13.

Sementara itu, bagi Jakarta Pertamina Energi kekalahan ini tidak mengubah posisinya di peringkat tiga klasemen sementara Pertamina Proliga 2015, dengan raihan angka 10.

Sedangkan di peringkat empat klasemen ada Jakarta Bank BNI yang mengoleksi angka delapan, diikuti Palembang Bank Sumsel Babel dengan nilai empat.

Sementara itu, putaran kedua minggu ketiga akan digelar di Hall Basket Senayan Jakarta, dan dimulai pekan depan 20 Maret 2015.Q ant

9

Banyuwangi Belajar ke Tour De Langkawi Malaysia Banyuwangi, Bhirawa Tim International Tour de Banyuwangi Ijen (ITdBI) memenuhi undangan dari panitia Tour de Langkawi, Malaysia, untuk menyaksikan ajang balap sepeda tersebut sekaligus belajar mengenai pengelolaannya.

"Kami terus belajar untuk meningkatkan kualitas Tour de Ijen yang kami selenggarakan tiap tahun di Banyuwangi sejak 2012. Tour de Langkawi diselenggarakan sebanyak 20 kali, tentu kami perlu banyak belajar tentang pengelolaannya, apalagi kami juga diundang hadir di Malaysia," ujar Bupati Banyuwangi Ab-

dullah Azwar Anas saat dihubungi dari Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

Di Malaysia, tim Tour de Ijen juga bertemu dengan CEO Tour de Langkawi Datuk Malik Mydin. Selain itu, juga berkesempatan berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan jajaran Kementerian Pemuda dan Olah-

raga setempat.

Tour de Langkawi sendiri masuk dalam kategori 2.HC dalam kalender Persatuan Balap Sepeda Internasional (Union Cycliste Internationale/ UCI). Kategori 2.HC merupakan satu level di bawah World Tour.

Tour de Langkawi yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1996. Tahun ini kegiatan tersebut berlangsung sejak 8 Maret dan berakhir 15 Maret 2015. Adapun Tour de Ijen berada di kategori 2.2 UCI. Menurut Anas, pihaknya fokus pada keinginan untuk belajar dari puncak acara eta-

pe terakhir sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tour de Banyuwangi Ijen.

Anas mencontohkan sejumlah perubahan yang akan dilakukan pada penyelenggaraan International Tour de Banyuwangi Ijen pada 6-9 Mei mendatang. Di antaranya adalah lebih memperkuat paduan antara aspek olahraga, gaya hidup berbasis budaya lokal, ekonomi, dan pariwisata.

"Sentuhan budaya lokal akan diperbanyak dengan menampillkan berbagai seni tradisi Banyuwangi di sepanjang

Christopher Ditargetkan Perak SEA Games Palembang, Bhirawa Pelatih Nasional Tenis Lapangan Roy Therik mengatakan, Christiopher Rungkat ditargetkan meraih medali perak pada SEA Games Singapura pada Juli 2015.

"Saya sengaja hanya memberikan target perak untuk tunggal putra agar Thailand yang merasa ada beban (dua petenis kembar Sanchai dan Sonchat Ratiwatan prestasinya kini meroket, red). Maunya saya, Indonesia jadi kuda hitam," kata Roy dihubungi dari Palembang, Senin.

Ia mengatakan, peluang petenis peringkat 582 ATP ini tetap terbuka untuk mengulang sukses meraih prestasi lebih baik lagi.

"Menjelang pulih dari cedera, penampilan Chisto berangsur-angsur membaik, setelah sempat terlempar ke 10.000 dunia, kini sudah masuk ke 500-an. Terakhir dia bermain bagus sekali di babak kualifikasi Grup II Zona Asia Oceania Piala Davis," kata dia.

Selain mematok target pada sektor tunggal putra, Roy berharap banyak pada sektor beregu putra yang juga meraih medali emas pada SEA Games 2011.

Sementara, untuk kelompok putri, Roy tidak menampik terbilang sulit untuk meraih hasil serupa pada SEA Games Indonesia itu. Ketika itu, Ayu Fanny berhasil menggondol emas pada tunggal putri.

"Perkembangan tenis pada sektor putri di Asia Tenggara pesat sekali, tapi kita tetap berusaha meraih yang terbaik," ujar dia.

Tim putra tenis Indonesia telah menjalani pemusatan latihan nasional SEA Games sejak Januari di Jakarta.Q ant

IMI Sulsel Agendakan Ikuti Tiga Ajang Internasional Makassar, Bhirawa Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan mengagendakan mengikuti tiga kejuaraan internasional untuk meningkatkan kualitas dan prestasi pebalap Sulsel.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi IMI Sulsel, Adifar Hakim di Makassar, Senin, mengatakan ketiga ajang tersebut yakni kejuaraan balap se ASEAN , kejuaraan Asia di Jepang, dan Qatar yang direncanakan Oktober-November 2015.

"Kita tetap menyiapkan sejumlah pebalap yang memiliki potensi bersaing dan memberikan prestasi maksimal.

Kami tentu berharap dukungan seluruh pihak agar tiga agenda ini bissa terealisasikan," jelasnya.

Pengda IMI Sulsel pada awalnya hanya fokus mengikutkan pebalap terbaiknya ke Qatar, namun dalam perkembangan diharapkan bisa tampil dalam tiga kejuaraan 2015.

Untuk mengikuti kejuaraan tersebut, kata dia, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pihaknya juga terus berupaya mencari bantuan sponsor agar bisa mengirimkan pebalap terbaiknya ke ajang internasional.

Salah satu yang diharapkan bisa memberikan bantuaan anggaran tentunya dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel.

IMI Sulsel, kata dia, juga hanya berencana menurunkan sekitar dua pebalap pada setiap ajang sebagai upaya meminimalisasi anggaran yang dibutuhkan.

Keterlibatan pebalap Sulsel di ajang internasional memang bukan sesuai yang baru. beberapa pebalap Sulsel yang sudah merasakan tampil di luar legeri seperti Herman Bas di kejuaraan Asean, Iswandi Muis di Jepang serta pebalap muda Sulsel, Muhammmad Fadly pada kejuaraan balap motor internasional "Asian National Cup".Q ant

Ratusan pelajar ikuti turnamen catur diaula Dinas pendidikan Bojonegoro.

achmad basir/bhirawa

Ratusan Pelajar Bojonegoro Ikuti Turnamen Catur Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pendidikan Bojonegoro melalui bidang Olahraga dan Kepemudahan kembali menggelar turnamen catur dalam rangka porseni pelajar 2015. Dimana turnamen catur merupakan salah satu cabor yang banyak diminati. Terbukti, pada even olahraga ini diikuti sebanyak 193 pemain mulai tingkat SD,SMP dan SMA/SMK se Bojonegoro.

Dari 193 pemain catur putra putri tunggal.

Untuk tingkat SD jumlah pemain catur putri 22 dan 54 pemain catur putra. Kemudian tingkat SMP pemain catur putra sebanyak 46 dan 29 pemain catur putri. “ Sedangkan tingkat SMA maupun SMK pemain catur putri 9 dan 33 pemain catur putra. Dalam kompetisi ini dilakukan satu tahunan,” ungkap Eko Jatinegara ketua panitia turnamne catur tingkat pelajar di aula Dinas Pendidikan Bojonegoro, Senin (16/3).

Dalam kompoetisi ini, Eko mengatakan akan ambil juara 1 sampai 3. Selanjutnya pemain catur yang menang juara 1 sampai 3 akan diseleksi lagi dan akan diambil juara 1 putra dan putri. “ Masing jenjang tingkatan akan diambil juara 1 putra dan putri, “ ujarnya.

Selain itu, Ia juga mengatakan untuk penilai dengan system swis manajemen aplikasai program. Dalam turnamen tersebut, setiap pemain catur mendapat jatah waktu selama 45 menit, dan jumlah 6 panitia.

Tujuannya untuk mencari bibit pemain catur yang bagus. Dia berharap, dari 193 pemain tersebut mampu menorehkan prestasinya.

“Kompetisi ini dilakukan untuk mengetahui dan mencari atlet berprestasi untuk diikutkan pada even porprov jawa timur,” pungkasnya. Q bas

Sumbar Kirim Sembilan Atlet Ikuti Jatim Open Padang, Bhirawa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumatera Barat mengirimkan sembilan atlet untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Jatim Open 2015, di Lintasan Atletik Universitas Surabaya, 17-21 Maret 2015.

Ketua Umum PASI Sumbar, Sengaja Budi Syukur di Padang, Senin, mengatakan ajang tersebut juga merupakan bagian dari babak kualifikasi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat.

"Untuk Jatim Open kita baru mengirimkan sembilan atlet, sementara atlet yang lainnya saat ini tidak bisa ikut karena

sedang menjalani persiapan ujian di sekolahnya," kata Budi.

Ia menyebutkan, sembilan atlet tersebut yakni, Yulianti Utari, Bayu Trianata Putri, Agus Andiko, akan turun pada nomor 5.000 -10.000 meter.

Sementara itu, Rengga Husada, Ari Desman, untuk nomor lompat tinggi. Jayanti Nanda, 100 meter putri, Sulaiman nomor jalan cepat, dan Saifullah serta Anisa masingmasing turun pada nomor lempar lmbing dan lempar cakram.

Dikatakannya, dalam kejuaraan tersebut PASI Sumbar menargetkan atlet Sumbar yang mengikuti Jatim Open bisa

meraih tiket untuk PON 2016.

Ia menjelaskan, meskipun Jatim Open bukan satu-satunya babak kualifikasi yang harus dijalani atlet untuk bisa meraih tiket PON, namun peluang pada ajang itu cukup besar.

"Kita melihat Jatim Open sebagai salah satu ajang yang bisa mraih tiket PON bagi atlet Sumbar," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PASI Sumbar, Arfan Rosyda menambahkan, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) dan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) juga menjadi ajang kualifikasi PON 2016.Q ant

Christiopher Rungkat

Pra PON Basket Diputuskan dalam Lima Wilayah Makassar, Bhirawa Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dalam munas Perbasi di Yogyakarta memutuskan pelaksanaan babak kualifikasi atau Pra Pekan Olahraga Nasional 2015 dibagi dalam lima wilayah.

Sekretaris Umum Perbasi Sulsel, Muhammad Taufiq di Makassar, Senin mengatakan pembagian wilayah pra-PON 2015 yakni Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa,Bali), Wilayah III (Kalimantan), Wilayah IV (Sulawesi) dan Wilayah V yang meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

"Keputusan ini memang berbeda dibandingkan pra-PON 2011 yang

rute. Tour de Banyuwangi Ijen juga menjadi sarana konsolidasi ekonomi masyarakat di mana stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan kami perbanyak di garis start dan finish," katanya.

Untuk penguatan atraksi, Tour de Banyuwangi Ijen akan banyak melibatkan komunitas, seperti pesepatu roda, free style sepeda, dan sepeda tua.

"Jadi, Tour de Banyuwangi Ijen bakal menjadi atraksi sport sekaligus lifestyle, pariwisata, dan ekonomi rakyat," ujar Anas.Q ant

memang hanya dibagi dalam empat wilayah. Apa yang diputuskan juga merupakan keinginan sejumlah daerah khususnya dari KTI," katanya.

Mengenai pembagian wilayah pra-PON, kata dia, tentu saja menjadi keuntungan bagi Sulsel.

Sebab pihaknya tidak lagi bertemu atau satu wilayah dengan wakil pulau Jawa yang secara kualitas memang lebih maksimal.

Pada pra-PON 2011, Sulsel tergabung di Wilayah IV bersama sejumlah tim diantaranya Banten, Bali, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut dia, dengan keputusan pembagian wilayah tersebut

sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi tim Sulsel untuk bisa meraih tiket ke PON XIX Jawa Barat 2016.

Untuk agenda pra-PON 2015 dijadwalkan seusia lebaran. Pihaknya juga akan terus memaksimalkan waktu yang ada untuk lebih meningktkan kemampuan dan kualitas atlet agar bisa bersaing dan lolos ke PON 2016.

"Bukan menyepelehkan tim yang lain di Sulawesi namun kita tentu lebih optimistis bisa meloloskan atlet kita ke PON 2016. Kami juga akan terus fokus meningkatkan kemampuan atlet demi meraih hasil masimal," jelasnya.

Sementara untuk pelaksnaaan Munas Perbasi 2015, Danny Kosasih akhirnya terpilih untuk

memimpin organisasi bola basket Indonesia untuk periode 2014-2019 dalam Musyawarah Nasional PP Perbasi di University Club, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1314 Maret 2015.

Danny terpilih setelah mendapatkan 164 suara pemilih.

Mantan Pelatih tim basket Satya Wacana Salatiga itu mengalahkan pesaingnya Azrul Ananda yang hanya berhasil mendapatkan sebanyak 116 suara dari total 335 suara yang diperebutkan.

Pengprov Perbasi Sulsel juga siap mendukung program dari ketua yang baru demi peningkatkan prestasi olahraga tersebut kedepan.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Pemerintah Ingin Bantu Fasilitas Sekolah Swasta Jakarta, Bhirawa Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Anies Bawesdan mengatakan ada wacana untuk memberikan dukungan sama terhadap sekolah negeri dan swasta, terutama pengadaan gedung dan fasilitas penunjang.

“Intinya ingin memajukan pendidikan, yakni tidak membedakan negeri sama swasta. semuanya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah,” kata Anies usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Anies mengungkapkan dalam pertemuan dengan presiden di “Breakfast meeting” salah satunya mendiskusikan peningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Jadi salah satu yang didiskuasikan apa saja yang bisa dikerjakan agar swasta maju dan yang punya negara berjalan baik,” katanya.

Anies mencontohkan beban perguruan atau lembaga pendidikan swasta itu besar di investasi awal, misalnya pengadaan gedung, pengadaan tanah.

“Itu contoh, negara bisa berbuat sesuatu untuk memikirkan dua kendala itu, sehingga swasta tidak keberatan dan membangun dengan baik,” katanya.

Menurut Anies, sekolah swasta yang maju adalah lembaga yang memiliki uang besar, sedangkan swasta yang kecil sulit sekali bisa melakukan penambahan, perbaikan.

“Pemerintah ingin memikirkan itu.

Mudah-mudahan akan lebih bicara lebih jauh dengan pihak terkait, seperti pertanahan, perbankan untuk pembiayaan,” katanya.Q ant

Langgar Keimigrasian, WNI Ditahan Turki Jakarta, Bhirawa Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa 16 warga negara Indonesia (WNI), yang sebelumnya ditangkap di wilayah perbatasan Turki saat akan menyeberang ke Suriah, masih ditahan karena ada pelanggaran keimigrasian.

“Sekarang (16 WNI) ditahan di ‘detention center’ karena pelanggaran keimigrasian. Kami belum ada konfirmasi mereka ditangkap karena ISIS, tetapi yang jelas karena masalah keimigrasian, 11 orang tidak bawa paspor,” kata Direktur PWNI-BHI Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin (16/ 3) kemarin.

Menurut dia, tim khusus yang dikirim Pemerintah Indonesia telah tiba di Turki untuk melakukan koordinasi dengan pihak otoritas keamanan dan Kementerian Luar Negeri Turki.

“Tim sudah datang kemarin, hari kerja pertama dengan tim Turki. Tim yang berangkat level-nya cukup tinggi, memadai untuk melakukan pembahasan,” ujar dia.

“Wakil dari pemerintah datang untuk memperkuat koordinasi supaya proses lebih cepat. Pendampingan hukum dari KBRI sudah dilakukan sejak hari pertama kita mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah Turki,” tambah Iqbal.

Iqbal lebih lanjut mengungkapkan bahwa kedua pihak, tim khusus dari Indonesia dan otoritas Turki, sedang berupaya mencapai kesepakatan terkait keputusan yang akan dibuat untuk keenam belas WNI itu.

“Apa pun keputusan yang akan diambil itu adalah kesepakatan kedua negara.

Salah satu opsi (pilihan) adalah pemulangan, tetapi itu bukan satu-satunya opsi,” tutur dia. Q ant

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

Golkar Siap Dukung Pemerintah ARB Tak Miliki Legalitas Gelar Munaslub Jakarta, Bhirawa Golkar kubu Agung Laksono menyatakan siap mendukung program-program dari pemerintahan periode Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kami kedepannya siap mendukung pemerintah, baik di parlemen dan program yang lain,” kata Agung Laksono usai menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar No 27A, Jakarta, Senin. Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat silaturahmi.

“Kami ingin bersilaturahmi dan memperkenalkan regenerasi partai Golkar yang baru,” katanya.

Pertemuan tersebut selesai pada pukul 15.00 WIB. Sekitar satu jam setelah ia datang.

Sebelumnya, Partai Golkar kubu Agung Laksono datang langsung untuk mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar 27A. Agung Laksono datang sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan mobil Alphard warna hitam bernomor polisi B 323 WP. Agung laksono dengan mengenakan jas berwarna kuning nampak terburu-buru masuk rumah Megawati akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta siang ini. Didampingi oleh politisi Golkar lainnya Yoris Raweyai dan Siswono, Agung Laksono memasuki kediaman Megawati. Politisi PDIP yang terlihat hadir adalah Hasto Kristiyanto.

Legalitas Gelar Munaslub Terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub), Poros Muda Partai Golkar menilai Aburizal Bakrie beserta para loyalisnya tidak memiliki legalitas lagi untuk menggelar Munaslub Partai Golkar dalam menyikapi pengesahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas kepemimpinan Agung Laksono.

“Silahkan saja kalau kubu Aburizal Bakrie mau buat munaslub, tapi dasar legalitasnya kan sudah tidak ada,” kata Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Minggu malam.

Andi mengatakan karena Menkumham telah mengesahkan kepemimpinan Agung Laksono, maka Aburizal Bakrie tidak memiliki legalitas menyelenggarakan munaslub.

Sehingga, menurut dia, hal itu jika dipaksakan pun tidak akan ada pengaruhnya bagi partai beringin.

“Jika kepengurusan lengkap Golkar hasil Munas Jakarta sudah disahkan Menkumham maka hanya DPP kepemimpinan Agung Laksono lah yang sah mengatasnamakan Golkar dan berhak menyelenggarakan munas,” terang dia.

Lebih jauh Andi mengatakan langkah kubu Aburizal

antara foto

Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) disaksikan politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung (tengah) serta sejumlah pengurus kedua partai usai menggelar pertemuan di Kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Senin (16/3). merencanakan munaslub juga sama artinya dengan menjustifikasi atau mengakui sendiri bahwa Munas Bali memang tidak sah karena tidak sesuai dengan aturanaturan Partai Golkar.

Diberitakan sebelumnya kubu pendukung Aburizal Bakrie mempersiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai

Golkar jika proses hukum yang tengah digulirkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat gagal atau ditolak.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Victor Silaen berpandangan, langkah Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono mendukung pemerintah, akan menambah kekuatan politik

DPR Harap KPK Jadi Lembaga Netral Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan lembaganya berharap KPK menjadi lembaga yang netral dalam menangani berbagai perkara.

“Kami berharap KPK menjadi lembaga yang netral dan tidak melampaui kewenangannya,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (16/3) kemarin.

Hal itu dikatakan Fadli usai menerima kunjungan pimpinan KPK di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta.

Dia mengatakan DPR berharap KPK terus membangun

komunikasi yang baik dengan lembaga negara khususnya DPR. Menurut dia, hal itu bisa mengokohkan sistem pemberantasan korupsi dengan cara yang lebih bermartabat.

“Tadi juga disampaikan apa yang menjadi fokus dari persoalan yang ada pada masa lalu termasuk ‘standard operation procedure’ yang juga akan menjadi pembahasan,” ujarnya.

Fadli menegaskan DPR menyambut baik inisiatif Plt KPK yang datang menemui pimpinan DPR untuk melakukan silaturahim.

Hal itu menurut dia menan-

Dari kiri ke kanan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu, plt pimpinan KPK Johan Budi, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki bersama Pimpinan DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah mengadakan konferensi pers usai melakukan pertemuan tertutup di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).

dakan babak baru terwujudkan komunikasi antarlembaga yang sangat baik.

“Kami sama-sama berkomitmen memberantas korupsi dan tidak ada niat DPR RI untuk melemahkan KPK,” katanya.

Plt komisioner KPK Taufiqirahman Ruki mengatakan kunjungan dirinya bersama para komisioner KPK dengan pimpinan DPR tidak membahas agenda besar atau teknis.

Dia mengatakan kunjungan para komisioner KPK ke DPR mengenalkan para Plt KPK kepada pimpinan lembaga negara.

“Itu kami lakukan karena KPK adalah komisi negara namun jangan diartikan setara dengan Dewan. Presiden, MPR dan DPR memiliki tanggung jawab dan berada pada level tertentu,” ujarnya.

Dia mengatakan KPK mendapatkan banyak masukan dari DPR terutama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III DPR mengenai kinerja KPK di masa depan.

Menurut dia, KPK akan membangun komunikasi yang lebih baik dengan DPR untuk menyelesaikan berbagai masalah.

“Komunikasi ini jangan dianggap ‘kong kalingkong’, itu jauh dari pemikiran kami,” ujarnya.

Q ant

pemerintahan Jokowi.

Secara otomatis interaksi antara eksekutif-legislatif diperkirakan bakal semakin baik dan lancar, sehingga kesepakatan politik pun semakin mudah dan cepat.

“Sehingga tak perlu harus menguras energi seperti yang terjadi selama ini,” jelas Victor. Q ant

Selamatkan SDA, Presiden Panggil KPK Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan persiapan gerakan nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Membicarakan persiapan gerakan Nasional penyelamatan sumber daya alam,” kata Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki di Komplek Istana Negara Jakarta, Senin (16/3).

Ruki mengungkapkan gerakan ini merupakan upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola, dari sisi administrasi pemerintahan khususnya dalam penyelamatan sumber daya alam Laut perkebunan dan kehutanan.

Hal yang sama juga diungkapkan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi saat memasuki Kantor Presiden bersama pimpinan KPK lainnya.

“Dalam rangka berkoordinasi dengan presiden terkait dengan acara penyelamatan Sumber daya Alam yang akan di tandatangani oleh 29 Kementerian,” kata Johan Budi.

Dia mengatakan kelima pimpinan akan menyampaikan inti dari program KPK untuk penyelamatan Sumber daya Alam, termasuk mineral batubara, juga kelauatan dan kemaritiman.

Johan mengatakan gerakan nasional ini merupakan upaya pemberantasan korupsi, yakni penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara simultan.

“Kami sepakat akan hal itu jadi tidak ada yang dilebihkan,jika pencegahan lebih didahulukan penindakan dibelakangkan itu dua duanya penting bagi KPK,” tegas Johan. Q ist

Wapres Ajak Jepang Tingkatkan Investasi Tokyo, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rangkaian lawatannya ke Jepang, kembali mengajak perusahaan negara tersebut meningkatkan investasinya di Indonesia.

“Kami membahas antara lain tentang meningkatkan investasi di Indonesia,” kata Wapres menjelaskan pertemuan dengan sejumlah perusahaan Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (16/3) kemarin.

Perwakilan sejumlah perusahaan

asal Matahari Terbit itu yang menemui Wapres antara lain Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Nomura, dan Sumitomo. Terdapat pula perwakilan Keidanren (Federasi Bisnis Jepang).

Itochu pada tahun 2014 pernah diberitakan di sejumlah media global mengenai kerja samanya dengan perusahaan asal Thailand, Charoen Pokphand (CP) untuk berinvestasi lebih dari delapan miliar dolar AS di dalam perusahaan BUMN Tiongkok CITIC Group,

selama tahun 2015.

Jumlah tersebut dinilai merupakan investasi terbesar yang pernah dibuat perusahaan dagang asal Jepang.

Transaksi itu juga merupakan langkah akuisisi terbesar di Tiongkok yang pernah dilakukan oleh perusahaan asal Negeri Sakura.

Sementara itu, Dubes RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra mengatakan, perusahaan Jepang juga membahas mengenai sejumlah persoalan seperti tanah dan izin

kerja yang berpotensi menghambat kenyamanan dalam berinvestasi.

Sementara itu, Menperin Saleh Husin mengemukakan, investasi yang dilakukan berbagai perusahaan besar Jepang sangat serius dan di beragam sektor seperti otomotif, gas dan listrik. Sedangkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengatakan negaranya optimistis dapat menambah nilai investasi di Indonesia melalui sejumlah sektor pembangunan.Q ant

antara foto

Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki menggelar jumpa pers usai bertemu Presiden bahas SDA, Senin (16/3).

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemkab Minta Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol Sesuai Aturan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar meminta masing-masing Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Blitar mengelola bantuan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tertib administrasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto berharap penggunaan Bantuan Parpol di Kabupaten Blitar bisa terlaksana sesuai dengan aturan dan tertib administrasi.

“Kami berharap pelaksanaan penggunaan Bantaun Parpol bisa berjalan sesuai dengan aturan,” kata Drs Mujianto.

Menurut Mujianto, untuk meningkatkan kapasitas pengurus Partai Politik di Kabupaten Blitar, Pemkab Blitar melalui Bakesbangpol Kabupaten Blitar telah meningkatkan kapasitas melalui Workshop Pengelolaan Keuangan Bagi Fungsionaris Partai Politik Kabupaten Blitar tahun

2015 yang telah dilaksanakan di LEC Pojok Garum, 10 Maret kemarin.

“Dengan memberikan penyamaan persepsi terkait dengan penggunaan Bantuan Parpol, kami telah menyelenggarakan Workshop bagi fungsionaris Parpol,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan Workshop tersebut materi yang diberikan kepada para fungsionaris Parpol diantaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan Pada Partai Politik dan Pengawasannya yang disampaikan dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Sugeng Widiono, materi kedua

tentang Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Blitar dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, SE, MM dan materi ketiga Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Hasil Pemilu DPRD Sebagai Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, Imron Nafifah.

Terkait dengan mekanisme penggunaan bantuan parpol, jelas Mujianto, pengurus partai politik mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bentuan keuang-

Drs. Mujianto an ke rekening kas umum Partai Politik, dimana permohonan Bantuan Parpol tersebut diajukan kepada kepala daerah atau Bupati yang ditandatangani

oleh Sekretaris dan Ketua Parpol dengan persyaratan penetapan perolehan kursi dan suaran hasil Pemilu oleh KPU, Susunan Pengurus Parpol yang sah, Rekening Kas Umum Parpol, NPWP Parpol, rencana penggunaan dana bantuan Parpol dan Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

“Kedepannya para pengurus Parpol bisa memanfaatkan dan menggunakan bantuan keuangan dari APBD semaksimal mungkin dan pertanggungjawaban keuangan bisa lebih baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol,” imbuhnya.

Berdasarkan data KPUD Kabupaten Blitar perolehan suara dan jumlah kursi hasil Pemilu

2014 yakni Partai Nasdem memperoleh 41.408 suara dengan 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 116.408 suara dengan 9 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 30.739 suara dengan 3 kursi, PDI Perjuangan sebanyak 158.807 suara dengan 13 kursi, Partai Golongan Karya sebanyak 62.925 suara dengan 4 kursi, Partai Gerindra 74.945 suara dengan 6 kursi, Partai Demokrat 50.525 suara dengan 4 kursi, Partai Amanat Nasional 81.188 suara dengan 7 kursi, PPP sebanyak 18.249 dengan 1 kursi, Partai Hanura 16.227 suara tidak memiliki kursi, PBB sebanyak 6.678 suara tidak memiliki kursi dan PKPI memiliki 1.020 suara tidak memiliki kursi dengan total jumlah suara sebanyak 659.119 dan ada 50 kursi di DPRD Kabupaten Blitar. Q htn*

Selasa Kliwon 17 MARET 2015

Sumenep Gencarkan Program Korporatisasi Garam Rakyat l Sambungan hal 1

ram nasional sekaligus menghentikan impor garam industri pada 2016. “Korporatisasi garam rakyat merupakan terobosan bagus untuk menaikkan kesejahteraan petani sekaligus merealisir ketersediaaan garam setara dengan angka kebutuhan nasional,” papar Juhari, Senin (16/3).

Menurut Juhari, sukses tidaknya pro­ gram korporatisasi garam ini bergantung keberpihakan dinas terkait. Itu sebabnya, Juhari meminta dinas terkait lainnya membantu pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep. Seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan kalangan perbankan di Sumenep.

“Dinas Kelautan dan Perikanan, Disper­ indag dan Dinas Koperasi harus rajin mem­ berikan sosialiasi program korporatisasi garam rakyat. Apalagi, Sumenep tercatat sebagai salah satu dari 44 kabupaten di Indonesia yang melaksanakan program ko­ rporatisasi garam rakyat,” saran Juhari.

Juhari menjelaskan, program ini meru­ pakan inisiasi KKP melalui Ditjen Kelaut­ an Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K).

Program korporatisasi garam untuk men­ dukung swasembada garam konsumsi yang diraih pada 2012 agar berlanjut menaikkan produksi garam untuk industri yang masih impor.

Melalui program ini, kata Juhari, di­ harapkan adanya minimal 50 hektare ka­ wasan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) selaku sentra penghasil garam dapat mengubah tata kelolanya. Selama ini, petani garam langsung menjual ke produsen, nantinya akan ada sistem koperasi dan gudang garam petani untuk menghindari tengkulak. n sul

Disetujui Pemprov, Pemkot Malang Dirikan Taman Teknologi l Sambungan hal 1

itu, pihaknya juga mengusulkan adanya kawasan (sentra) industri elektronik, sebab potensi Kota Malang terhadap industri terse­ but cukup besar, seperti di Jalan Gajayana dan Sumbersari yang saat ini menjadi pusat perdagangan elektronik.

Yani mengaku jika usulan tersebut su­ dah disetujui Pemprov Jatim, bahkan akan dibangun kawasan pusat industri elektronik dan telematika bersama usat-pusat industri lainnya di Arjowinangun Kecamatan Ke­ dungkandang.

Sejumlah industri yang bakal dipusatkan di Arjowinangun tersebut adalah industri pangan olahan keripik tempe, keramik, rotan dan mebel, furnitur, marning jagung serta elektronik dan hasil tembakau. Untuk pembangunan sentra industri tersebut, Pemkot Malang menyediakan lahan sekitar 60 hektare.

Menurut Yani, untuk mewujudkan pem­ bangunan sentra industri tersebut, Pemkot Malang mulai menyiapkan payung hukum untuk mengelola sentra industri tersebut, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Semua memang perlu proses, termasuk penganggarannya. Memang sudah ada be­ berapa investor yang melirik pembangunan sentra industri tersebut, namun kami masih menyiapkan perangkat pendukungnya, ter­ masuk payung hukumnya, setelah itu baru bicara soal proses pembangunan fisiknya,” kata Yani.

Saat ini di Kota Malang terdapat lima industri besar, 853 industri kecil, 914 sentra industri, dan 1.506 industri formal, bahkan sejumlah kawasan industri menjadi ikon kota itu, seperti sentra industri keramik Dinoyo, sentra industri tempe di Sanan dan batik Malangan di Klojen. n mut

Ingin Dibangunkan RS Tipe 2 l Sambungan hal 1

tim dalam memajukan perekonomian yang ada di sana.

H Hisan SE, salah satu anggota DPRD Jatim yang selalu getol mengupayakan kepada Pemprov Jatim agar pembangunan di pulau yang terkenal penghasil garamnya ini ditingkatkan. Hal ini perlu disampai­ kan karena berdasarkan fakta saat dia melakukan tugas reses yang pertama, masih banyak dijumpai berbagai hal yang harus ditingkatkan seperti sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalannya.

Sektor-sektor ini masih banyak dikeluhkan warga setempat.

Menurut politisi yang senang berke­ cimpung di dunia kontraktor ini, dunia pendidikan saat ini khususnya di Kabu­ paten Sampang perlu ditingkatkan lagi , karena di daerah Sampang keberadaan BOS Madin masih sangat minim dirasa­ kan sekolah yang berbasis Islam. Padahal banyak sekolah Madrasah maupun pondok pesantren yang rusak. Mereka sangat membutuhkan bantuan BOS Madin dari Pemprov Jatim.

Begitu pula dunia kesehatan, kata Hisan, masyarakat di sana masih kurang mendapatkan pelayananan kesehatan yang maksimal, meski sudah ada Puskesmas. ‘’Alangkah baiknya jika ada rumah sakit setingkat tipe 2 dibangun di daerah Kabu­ paten Sampang,’’usulnya.

Ditambahkan pria asli kelahiran Sam­ pang ini, untuk Infrastruktur jalan baik jalan antar desa maupun antar kabupaten masih perlu ditingkatkan karena realita di lapangan, banyak jalan yang menghubung­ kan antar desa maupun antar pulau kon­ disinya rusak. ‘’Supaya masyarakat tidak berisiko melewati jalan tersebut maka harus segera dilakukan perbaikan infrastruktur jalan desa. Dengan begitu masyarakat bisa lancar dalam mengait rejeki demi keluarg­ anya,’’ terang bapak 3 anak ini. n cty

SAMBUNGAN Kredit Fiktif Rp 775 Juta, 3 PNS Jadi Tersangka l Sambungan hal 1

malsuan identitas kependudukan, hingga SK (Surat Keputusan) pen­ gangkatan PNS,’’ jelasnya.

Sedangkan SW bertugas untuk meloloskan verifikasi pengajuan kredit di Bank Jombang. ’’SW ini merupakan petugas AO (Account Officer) yang bertugas melakukan verifikasi awal dan melakukan up­ aya agar kredit tersebut disetujui dan bisa dicairkan,’’ imbuhnya.

Kredit senilai Rp 775 juta itu dicairkan dengan cara bertahap.

Sebab, dalam pengajuannya, juga dilakukan beberapa kali mulai Januari hingga Agustus 2014.

Masih menurut Nurngali, penetapan tiga tersangka terse­ but dilakukan setelah kejaksaan

melakukan penyelidikan terkait dengan kasus keuangan bank milik Pemkab Jombang ini. ’’Akhir pekan kemarin, kami melakukan ekspose internal dan hasilnya kita tetapkan tiga tersangka itu,’’ tambahnya.

Dalam minggu ini, lanjut Nurn­ gali pihaknya akan segera me­ manggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan. ’’Kar­ ena surat perintah penyidikan sudah diturunkan, maka akan segara kami lakukan pemang­ gilan. Insyaallah dalam minggu ini,’’ terangnya.

Sementara itu Direktur Bank Jombang Afandi Haris Setyo Nugroho saat dikonfirmasi terkait dengan penetapan tiga orang ter­ sangka yang diduga melakukan kredit fiktif di bank yang dip­

impinnya itu, belum mengetahui hal tersebut. Ia mengaku, hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari Kejari Jombang. ’’Saya malah belum tahu, dan baru tahu hari ini (kemarin, red),’’ ujarnya.

Afandi menjelaskan, dari awal pihaknya sudah mengetahui adan­ ya persoalan kredit fiktif ini. Itu setelah beberapa waktu lalu, Bank Jombang melakukan audit internal dan menemukan adanya kred­ itur fiktif. ’’Jadi memang benar, awalnya dua orang nasabah itu mengajukan kredit ke kami untuk beberapa orang hingga jumlahnya mencapai 15 orang. Namun, pada saat ada audit, kami menemukan ada 15 orang kreditur yang tidak se­ suai saat kami lakukan pengecekan di lapangan,’’ jelasnya. n rur

Sekolah Lebih Senang Jadwal UN CBT Diundur l Sambungan hal 1

2015 yang baru diterbitkan Badan Standardisasi Nasional Pendidi­ kan (BSNP) akhir pekan lalu.

Diungkapkan Kepala SMAN 18 Surabaya Suwandhi, siswa kelas XII di sekolahnya memang sudah terbiasa dengan UN CBT. Namun dengan mundurnya jad­ wal pelaksanaan UN CBT ini, siswa jadi punya banyak waktu untuk evaluasi semua kekurangan selama ujian sekolah dan try out CBT dari Puspendik beberapa hari terakhir. “Tidak masalah diundur, justru ini harus didukung supaya persiap­an siswa lebih matang, “ ungkap Suwadhi dihubungi, Senin (16/3).

Hal senada diungkapkan Kepala SMAN 6 Surabaya Nurseno.

Penundaan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan persiapan siswa. Meski semula siswa meng­ anggap ini kabar yang kurang baik. Namun ia mengingatkan para siswanya agar tidak melihat kacaunya jadwal UN CBT. Tetapi mengambil hikmah dari pengun­ duran jadwal untuk mengoptimal­ kan belajar. “Anak-anak awalnya tidak senang. Karena bagi mereka UN harus segera selesai. Supaya lebih lega, tapi mereka akhirnya paham kebijakan dari Kemendik­ bud ini, “ ujar Nurseno.

Bagi Nurseno, meski UN bukan penentu kelulusan, tapi penilaian masyarakat nilai UN tetap jadi perhatian. “ Kalau tinggal klik aja gampang, lebih penting memberi­ kan pemahaman menjawab soal,” tandasnya.

Tidak hanya bagi kepala seko­ lah, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan (Dindik) Sura­ baya Sudarminto juga mengakui ini sebagai kabar baik. Karena dengan diundur, UN CBT dan PBT akan dilakukan serentak. Dengan kata lain, koordinasi pelaksanaan­ nya akan lebih mudah dan efektif.

“Bagi sekolah ini tentu baik. Bisa

memberi kelonggaran untuk per­ siapan,” tutur dia.

Saat ini, Ujian Sekolah (Usek) telah berakhir, karena itu kesem­ patan sekolah untuk melakukan trial UN CBT bisa lebih lama. Uji coba ini dimaksudkan untuk men­ coba jaringan dan line. “Dengan trial, sekolah akan tahu kenda­ lanya,” kata Sudarminto.

Sayang, kabar gembira pe­ nundaan ini dikabarkan karena minimnya persiapan panitia pusat.

Sudarminto mengaku, seharusnya Selasa (17/3) hari ini hingga 20 Maret mendatang Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) mengum­ pulkan proctor dan teknisi sekolah penyelenggara. Namun, hingga kemarin kabar terebut tak jelas.

“Informasinya diundur lagi. Proc­ tor dan teknisi baru dikumpulkan pada 23 Maret,” kata mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini.

Padahal, pertemuan ini pen­ ting karena untuk melatih proctor dan teknisi mengatasi masalah di sekolah. Selama trial ini, Sudar­ minto mengaku telah mengimbau ke masing-masing sekolah agar melakukan trial dan menginven­ tarisir persoalan yang ada. Selan­ jutnya, persoalan tersebut bisa disampaikan ke Puspendik.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Harun membenarkan ada­ nya kebijakan baru itu. Harun menjelaskan hal ini dimaksud­ kan untuk menyamakan kon­ disi psikologis siswa CBT maupun PBT. “Semuanya sudah diatur di POS yang baru turun. Kita tinggal melaksanakan POS. Tidak bisa menambahi atau mengurangi,” tegas Harun.

SD Tunggu POS POS untuk UN 2015 saat ini sudah turun. Namun POS UN ini masih diperuntukkan bagi jenjang SMP, SMA, dan SMK sederajat, sedangkan untuk jenjang SD masih menunggu.

Kepala Bidang Pendidikan

Dasar Dindik Kota Surabaya Dra Eko Prasetyoningsih mengatakan para penyelenggara UN dapat ber­ nafas lega dengan turunnya POS tersebut. Untuk itu, pihaknya segera mengambil langkah dengan akan segara melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah. Menurut­ nya, aturan-aturan tersebut dapat didownload masyarakat melalui dispendik.surabaya.go.id/sb. ‘’Keresahan para penyeleng­ gara serta pelaksana UN terjawab sudah, Sabtu (14/ 3) kemarin POS penyelenggaraan UN 2014/2015 telah turun. Hal tersebut meleng­ kapi Permendikbud No 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyeleng­ garaan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan SMP/Mts atau yang sederajat dan SMA/ MA/SMK atau yang Sederajat,’’ katanya, Senin (16/3) kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M Ikhsan sebelumnya menjelaskan, beberapa catatan penting dalam UN 2015 adalah hasil UN tidak digunakan untuk penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kriteria kelu­ lusan peserta didik dari ujian pen­ didikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan Dinas Pendidikan Kab/ Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satu­ an pendidikan non formal.

Ikhsan juga menjelaskan se­ tiap siswa wajib mengikuti UN minimal satu kali, UN perbaik­ an khusus SMA sederajat bagi peserta didik yang memperoleh hasil UN kategori kurang pada mata pelajaran tertentu. UN per­ baikan dilaksanakan pada 2016. n tam, dre

Komisi V DPR RI Nilai Manajemen Pemerintah Buruk l Sambungan hal 1

waktu terjadinya nyaris bersa­ maan, mulai dari kenaikan BBM, listrik, iuran BPJS, harga beras, elpiji, tiket kereta kelas ekonomi dan pajak.

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup masyarakat diyakini sangat mem­ beratkan masyarakat. Apalagi wak­ tunya terjadi secara bersamaan.

“Kenaikan berbagai harga ini merupakan potret manajemen pemerintahan yang buruk di era Presiden Jokowi. Apalagi di saat yang sama, nilai tukar rupiah ter­ us melemah. Penegakan hukum juga amburadul, bahkan konflik antar penegak hukum menjadi tayangan yang memprihatinkan,” terangnya saat sosialisasi 4 Pilar di Surabaya, Senin (16/3).

Sigit mengatakan bila kondisi ini diteruskan, dikhawatirkan da­ pat menurunkan tingkat keper­ cayaan rakyat pada pemerintah “Di semua level dan bagian pe­ merintahan tingkat kepercayaan masyarakat saat ini makin tu­

run. Dan itu bisa menggerus secara perlahan pada keutuhan NKRI,”ujarnya.

Politisi dari fraksi PKS ini, juga mengkritisi terkait kenaikan har­ ga tiket kereta api, dikarenakan kebijakan itu sangat merugikan masyarakat kecil yang selama ini menggunakan sarana transportasi kereta api.

“Komisi V sudah berkirim surat resmi kepada Kemenhub agar mencabut kenaikan tiket kereta api, terutama untuk kelas ekonomi. Kita juga menyarankan agar tiket kereta ekonomi terus disubsidi oleh pemerintah. Kami di Komisi V siap membantu Ke­ menhub untuk mendapatkan dana subsidi ini. Kasihan rakyat, teru­ tama para pekerja yang tiap hari ke tempat kerja naik kereta. Gaji mereka tidak seberapa dibanding kenaikan harga-harga yang harus dibayarkan,” tegasnya.

Sebelumnya banyak warga di Jatim kecewa dengan kenaikan tiket kereta ekonomi. Geram dengan kenaikan itu, ratusan warga di Jombang menggelar aksi menuntut dikembalikannya tarif

tiket kereta yang lama. Mereka sekaligus mengecam pemerintah yang sebelumnya menaikkan har­ ga tiket hingga lima kali lipat.

Masssa menolak keputusan pe­ merintah yang menaikkan harga tiket KA jarak pendek yang dirasa hanya akan menambah beban hidup warga. Padahal, KA jarak pendek selalu jadi alat transpor­ tasi utama warga yang tak mampu untuk berangkat dan pulang kerja dari Jombang ke Surabaya di se­ tiap harinya.

Mereka keberatan tiket KA dinaikkan di saat hampir ber­ barengan dengan naiknya harga gas elpiji, BBM dan berbagai harga sembako. Jika tiket KA tu­ rut dinaikkan, jelas mereka yang sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh pabrik atau kuli bangun­ an takkan mampu menopang ekonomi keluarga lagi.

Selama ini, warga pulang-pergi ke Surabaya dengan KA jarak pendek, KRD Rapih Doho dari Jombang tujuan Surabaya, hanya membayar tiket seharga Rp 2 ribu.

Setelah dinaikkan, mereka harus membayar Rp 10 ribu. n cty

11 Gubernur Tolak Ribuan Guru yang Ajukan Pensiun Dini l Sambungan hal 1

gunakan motor, mayoritas mereka itu sudah mampu beli mobil karena dana bagi mereka memang me­ limpah,” ujarnya.

Menurut mantan Sekdaprov Jatim ini, para guru yang mengajukan pensiun dini ini, sebe­ narnya sudah mendapat­ kan persetujuan dari bu­ pati/wali kota dan tinggal menunggu persetujuan dari gubernur. ‘Saya sudah surati seluruh bupati/wali kota. Saya tegaskan, guru pensiun dini hanya bisa jika ada surat keterangan dokter,” ujarnya.

Sementara itu, kese­ jahteraan bagi guru saat ini memang sudah cukup baik.

Apalagi jumlah anggaran dalam APBN sebesar 20 persennya saat ini harus digunakan untuk bidang pendidikan. Artinya, ang­ garan untuk pendidikan termasuk di dalamnya untuk guru, memang yang terbesar dibandingkan ang­ garan lainnya.

Anggaran 20 persen untuk pendidikan inipun, tidak hanya diambilkan dari APBN, melainkan dari APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota juga harus mengang­ garkan 20 persen untuk pendidikan ini. “Saya tegaskan lagi, kalau ada guru yang ingin pensiun dini bukan karena sakit keras pasti akan saya tolak,” tegasnya.

Kepala Badan Kepe­ gawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Ak­ mal Boedianto mengakui, jumlah guru yang menga­ jukan pensiun dini sangat banyak. Namun semuanya tidak ada yang diizinkan alias ditolak gubernur.

“Guru yang menga­ jukan pensiun dini ke Gubernur Jatim adalah guru dengan golongan IV b. Untuk golongan IV b ke bawah adalah kewenan­ gan bupati/wali kota. Ma­ kanya Pak Gubernur telah membuat surat edaran ke bupati/wali kota agar tidak mengizinkan guru untuk pensiun dini,” ung­ kapnya.

Menurut dia, secara umum syarat PNS untuk bisa mengajukan pensiun dini adalah telah menjadi abdi negara minimal 20 tahun dan usia paling rendah 50 tahun. Jika tidak memenuhi syarat tersebut dipastikan tidak diberikan izin untuk pen­ siun dini.

“Pensiun dini itu bukan bagian dari hak PNS. Jadi gubernur bisa mengizink­ an bisa juga tidak. Selama awal 2015 ini ada PNS yang mengajukan pensiun dini tapi jumlahnya saya tidak ingat. Alasannya beragam seperti ingin alih profesi. Tapi semuanya belum ada jawaban dari Gubernur Jatim apakah diterima atau ditolak, se­ bab masih dalam proses,” pungkasnya. n iib

Monitoring BPM Lemah, Ratusan Investasi di Jatim Terancam Mangkrak l Sambungan hal 1

laporan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pusat, hingga 2014, investasi PMDN di Jatim menyentuh angka Rp 31,3 triliun. “Sayangnya, dari angka tersebut hanya 10 persen yang terealisasi, si­ sanya mangkrak,” ungkap Renville, Senin (16/3).

Diakui Renville, para investor yang menunda in­ vestasi tersebut, awalnya sudah mendapat izin prinsip dari Pemprov Jatim untuk membangun perusahaan besar. Namun, realitanya di lapangan, pengusaha kesuli­ tan membangun perusahaan di daerah yang sudah dipilih.

“Meski sudah punya lahan, tapi investor itu tidak bisa membangun, karena kabu­ paten tidak mengizinkan,” kata Renville.

Ia melihat, peran BPM (Badan Penanaman Mod­ al) Jatim tidak aktif dalam menjalankan tugas suk­ sesnya terkait investasi di Jatim. Karena saat inves­ tor itu kesulitan, tidak ada upaya bantuan apapun dari BPM Jatim. “BPM setelah mengeluarkan izin prinsip, tidak melakukan apa-apa, ini kan kurang bagus. Padahal Pemprov Jatim terutama Guber­ nur Jatim sudah susahsusah melakukan pro­ mosi investasi di Jatim itu menguntungkan,” papar politisi Partai Demokrat ini. Karena itu pihaknya mendesak BPM Jatim lebih optimal lagi dalam bekerja, karena banyak investasi yang sudah diberikan izin prinsip di lapangan mangkrak.

Dijelaskan Renville, dari 303 industri PMDN (Penanaman Modal Da­ lam Negeri) yang jalan

Renville Antonio

baru 94 industri. Namun dari 94 ini, ada 38 in­ dustri yang mangkrak.

Mereka yang mangkrak ini dipersulit bahkan dila­ rang oleh pemerintah ka­ bupaten karena dianggap tidak sesuai dengan tata ruang daerah dan lain seba­ gainya. Fakta ini terjadi di Nganjuk dan Banyuwangi.

Seharusnya, hal demikian ini menjadi perhatian BPM Jatim. Karena peran fungsi BPM ini bukan hanya mem­ bantu perizinan, tapi juga monitoring investasi sampai perusahaan benar-benar beroperasi dan bermanfaat untuk menyerap tenaga kerja di Jatim. “Seharus­ nya BPM Jatim mencari tahu, perusahaan yang mangkrak-mangkrak itu masalahnya apa? Apalagi anggaran monitoring juga sudah disiapkan di APBD,” terangnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini BPM Jatim akan dipanggil Komisi C untuk menjelaskan kinerja BPM selama ini. Termasuk uru­ san promosi keluar negeri sudah seperti apa hasilnya.

Terlebih faktanya, Pena­ naman modal asing (PMA) pada 2014 ini menurun drastis. “Fungsi BPM dalam monitoring harus diperkuat, jangan cuma gencar promosi saja tapi tidak ada hasilnya,” kritik Renville. n cty

Sempat Dinilai Aneh Tetangga karena Bawa Pulang Sampah di Rumah l Sambungan hal 1

“ Saya di Liponsos sudah setahunan, dan barusan diajak ke sini (rumah Supardi) untuk belajar membuat aneka kerajinan dari eceng gondok dan pelepah pisang,” ujar Aris Aditya yang telah ditinggalkan kedua orangtuanya ini sejak kecil.

Aris yang kesehariannya mengamen di Terminal Purabaya dengan berbekal gitar kecil (ukulele) kini telah pandai membuat aneka macam kerajinan.

Mulai tempat tisu, kotak pensil, hingga souvenir untuk pernikahan yang di­ lengkapi dengan lampu. “ Saya ingin buktikan kepada orang­ tua saya bahwa saya bisa sukses di sini (Surabaya). Setelah itu, ilmu yang sudah diberikan sama Pak Pardi dan Bu Wiwit akan saya bawa ke tempat kelahiranku (Kediri). Saya ingin merintis usaha sendi­ ri,” kata Aris dengan penuh optimistis.

Tak hanya itu, bocah yang tidak tahu keberadaan orangtuanya ini juga akan mengikuti kejar Paket C agar bisa merasakan bangku sekolahan. “ Saya pingin sekolah, saya pingin seperti

teman-teman di kampung saya yang set­ iap harinya berangkat sekolah,” inginnya dengan penuh harapan.

Sementara itu, Supardi dan Wiwit mendulang rupiah lewat produkproduk yang dihasilkan dari mengolah limbah eceng gondok dan pelepah pisang. Sukses bisnis yang dikerjakan pasutri beranak tiga ini tak membuat mereka besar kepala. Bahkan, dia sem­ pat mendapat penghargaan Pahlawan Ekonomi Surabaya kategori Handycraft dari Wali Kota Surabaya Padahal dulu saat awal merintisnya dia sempat dipandang sebelah mata oleh tetangganya. “Saya sempat dinilai aneh oleh tetangga. Maklum setiap hari saya bawa sampah di rumah. Gimana nggak sampah kalau saya tiap hari mengum­ pulkan eceng gondok dan pelepah pisang kering, “ katanya sembari tersenyum.

Terkait Aris yang telah diambilnya dari Liponsos Keputih, Supardi berjanji akan terus mengajarkannya untuk mem­ buat berbagai kerajinan dari limbah. Dia berkeinginan bocah tersebut nantinya bisa tumbuh dan berkembang di Kota Kediri. “

Saya ingin Aris Aditya ini sukses dalam segi keterampilan, karena itu saya akan didik sampai dia bisa menciptakan ide-idenya sendiri. Dan saya selalu ingatkan dia untuk tak meremehkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Karena barang tak berman­ faat itu dengan sentuhan kreativitas bisa menjadi produk mahal,” kata Supardi yang juga Ketua UMKM di Kebraon ini.

Untuk menghadapi Pasar Bebas, Supardi mengaku terus berinovasi agar tidak ketinggalan kualitas dengan produk kerajinan sejenis dari negara-negara lain­ nya. Karena itu pria kelahiran Jombang ini terus update dan tiap bulannya ada inovasi produk baru. Saat ini yang sudah dihasilkan antara lain, tempat tisu, kotak pensil, tas, topi, meja, sekat ruangan, taplak meja, tikar, tempat buah, hingga sepatu. Semua barang ini bahan dasarnya eceng gondok dan pelepah pisang. “ Apalagi saat Desember 2015 be­ sok menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), kita harus bangga sama produk-produk dalam negeri.

Kita harus pakai produk sendiri, ini kunci agar kita berdaulat. Kalau na­

sionalisme sudah mendarah daging, itu menjadi senjata yang paling am­ puh untuk menghadapi MEA 2015,” ujar Supardi yang juga memberikan pelatih­an di Liponsos Keputih.

Untuk menghadapi MEA, Supardi me­ nambahkan dia juga menjaga kualitas dan kuantitas produk. Dia mengakui kualitas produk yang dihasilkan masih kalah den­ gan luar negeri. Karena itu inovasi-inovasi untuk menciptakan produk agar lebih baik menjadi tuntutan. “Untuk menciptakan inovasi itu butuh proses. Misalnya untuk membuat suatu karya pertama kali jelek itu wajar, dan kalau sudah membuat kedua kalinya harus lebih baik dari yang pertama. Hal itulah yang membuat kami terus berinovasi,” ujarnya.

Beberapa hari yang lalu, Supardi mengaku dapat pesanan bakiak ber­ jumlah ribuan yang dikreasikan dengan eceng gondok dari warga Brasil. “ Dari situ menjadi indikasi Indonesia telah siap menghadapi MEA 2015 menda­ tang, produk kerajinan lokal mulai dilirik negara lain,” imbuh Supardi yang pernah berjualan bunga ini. *

UTAMA

12

Selasa Kliwon, 17 MARET 2015

LINTAS PERISTIWA

25 ribu RST di Jatim bakal tak tercapai selama nilai tukar rupiah melemah.

25 Ribu RST Bakal Tak Tercapai Surabaya, Bhirawa Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mencapai angka Rp 13 ribu membawa dampak besar bagi bisnis properti khususnya bagi para pengembang yang akan membangun Rumah Sederhana Tapak (RST) di Jatim. Bahkan Real Estate Indonesia (REI) Jatim pesimis target pembangunan 25 ribu RST tercapai.

Jumlah backlog RST di Jatim mencapai sekitar 500 ribu unit dengan target tahun ini Real Estate Indonesia (REI) Jatim harus bisa membangun sekitar 25 ribu unit. “Kalau kondisi rupiah seperti ini bertahan agak lama maka akan menjadi patokan nilai tukar baru, kalau ada patokan nilai tukar baru otomatis akan mempengaruhi harga barang-barang, nah kalau mengikuti harga barang maka harga rumah juga ikut naik,” ungkap Ketua DPD REI Jatim , Paulus Totok Lucida, Senin (16/3) di kantor REI Jatim kemarin.

Saat ini harga sudah naik dan begitu rupiahnya menguat harganya tidak turun, seperti BBM harganya naik begitu turun barangnya tidak turunkan. Dan inilah yang membuat para pengusaha ini marah dengan kondisi ini karena tidak ada satu pun alasan membuat rupiah melemah seperti ini, kelemahan rupiah ini benar-benar out of control karena pemerintah yang tidak peduli.

Jika rupiah masih lemah seperti saat ini dikhawatirkan para pengembang akan sulit mewujudkan keinginan pemerintah untuk membangun RST sebanyak 25 ribu unit itu. Apalagi sebelumnya REI hanya ingin membangun RST sebanyak 20 ribu unit untuk tahun ini namun karena adanya desakan dari pemerintah pusat untuk menambah sekitar 5 ribu unit, maka pihaknya menyetujui rencana pemerintah untuk membangun RST sebanyak 25 ribu unit.

Akan tetapi setelah melihat perkembangan rupiah yang semakin hari semakin melemah pihak REI khawatir RST bakal tak tercapai. Q riq

Warga Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan melakukan aksi demo diperempatan jalan desa Pekoren, Senin (16/3).

Hilmi Husain/Bhirawa

Jalan Desa Rusak, Ratusan Warga Blokade Jalan

Pasuruan, Bhirawa Ratusan warga memblokir jalan antar desa yakni Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Mereka memblokir akses jalan itu dengan menanam pisang ditengah jalan, memasang bambu serta membakar ban bekas.

Korlap Aksi, Nanang Makruf mengungkapkan aksi demo blokir itu dipicu lantaran kekecewaan warga setempat kepada Pemkab Pasuruan atas kebijakan Bupati Pasuruan yang lamban dalam melakukan perbaikan jalan.

“Kami butuh realisasi, bukan hanya janji-janji saja.

Jalan ini sudah sepuluh tahun rusak, tapi pemerintah tak merespon sama sekali. Makanya kami terpaksa memblokir jalan ini,” teriak Nanang Makruf, Senin (16/3).

Total kerusakan terparah hampir sepanjang 5 kilometer. Selain banyak ruas badan jalan yang berlubang,

nyaris separuh kulit aspal mengelupas akibat dilintasi berbagai kendaraan berat.

Ditambah lagi, kerusakan jalan makin parah di musim penghujan. Ruas jalan yang berlubang tergenang air hujan, rata-rata memiliki kedalaman lubang 20-25 sentimeter berdiameter mulai

100-200 sentimeter. Tak heran setiap harinya pengendara motor mengalami kecelakaan akibat jalan rusak ini.

Kami disini warga Kabupaten Pasuruan. Kami juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan terbaik, termasuk perbaikan jalan desa. Q hil

Dana UN SMA di Madiun Belum Cair Kota Madiun, Bhirawa Biaya Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA, SMK dan MA di Pemkot Madiun, hingga kini belum cair. Padahal pelaksanaan UN tinggal sekitar satu bulan lagi. Tepatnya 13 April mendatang.

Karena itu, Pemkot Madiun berharap jelang pelaksanaa UN, dana sudah bisa dicairkan.

“Kami berharap biaya UN dapat cair sebelum pelaksanaan atau paling lambat sepekan sebelum pelaksanaan UN,” jelas Sekda Kota Madi-

un Maidi, kepada wartawan, Senin (16/3).

Menurutnya lagi, jika jelang UN dana tetap belum cair, langkah cepat adalah

dengan mencari biaya talangan dari Perbankan. Alasannya, karena tidak memungkinkan pakai dana lain melalui APBD.” Biaya talangan dapat pinjam dari Bank BPR Kota Madiun. Ini untuk mempermudah saja daripada Bank lain,” tambah Maidi.

Langkah antisipasi ini perlu dilakukan sejak dini, jika biaya UN tidak cair dalam tempo dua minggu sebelum pelaksanaan UN.”Antispasi

persiapan sejak dini dilakukan jika memang biaya belum turun,” tandas Maidi.

Data dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpura) Kota Madiun, jumlah peserta masuk Daftar Nominasi Tetap (DNT) bagi UN tingkat SMA/ MA, sebanyak 2.021 pelajar dan SMK 2.890 pelajar.

Kepala Dinas Dikbudpura Kota Madiun, Suyoto, mengatakan jangankan biaya UN,

biaya untuk Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) bagi SMK saja hingga pelaksanaan, berakhir belum cair. Bahkan belum ada kepastian pencairan UKK untuk SMK dari Kementrian Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas (Dikdasmen). ”Biaya UKK itu masih ditalangi pihak sekolah masing-masing. Bahkan hingga kini juga belum ada kabar kepastian kapan cairnya,” jelas Sunyoto. Q dar

Efek Penutupan Akses Terminal Kargo

Pengusaha Tanggung Biaya Tambahan Surabaya, Bhirawa Kasus ditutupnya akses yang menghubungkan antara Terminal 1 dan Terminal 2 oleh pihak Angkatan Laut di Bandara Juanda, berpengaruh terhadap pelaku usaha kargo yang berada di Juanda. Beberapa pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan dibidang transportasi.

Balrich Logistic yang di wakili oleh Muhammad Fariz selaku wakil area manager di Surabaya mengutarakan, perusahaannya menanggung biaya tambahan karena kendaraan pengangkut harus memutar dari terminal 2 menuju warehouse ( gudang ) yang terletak di dekat terminal satu juanda. Pada hal sebelum-

nya jalan terdapat jalan tembusan yang cukup singkat.

“Jika barang datang dari terminal 2, saat ini harus memutar.

Jadi secara waktu, dan BBM sedikit bertambah. Selain itu, ada beberapa maskapai yang memindahkan loading dock (penurunan barang) di Bandara Abdul Rahman Saleh. Sehingga biaya yang di keluarkan menjadi 2 kali lipat, karena armada tersebut harus dikirim Ke Malang untuk mengambil barang yang di turunkan di Malang,” jelasnya Senin (16/3) kemarin.

Lanjut Fariz, ia mengharapkan kedepannya permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.

Karena ditutupnya akses, bany-

ak stan kargo kesulitan mendapatkkan akses penuh dalam mengambil barang dan menyalurkan kepada konsumen.

“Bukan hanya kargo, yang kena imbasnya tetapi seluruh kendaraan, baik kargo, operasional bandara, maupun pembawa bahan bakar pesawat, dilarang melintas di jalan yang menghubungkan Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Juanda,” terangnya. Hampir seluruh pengiriman dan kedatangan cargo maskapai Garuda dan Air Asia melalui terminal 2 bandara Juanda, dialihkan ke maskapai penerbangan lain yang melakukan aktifitas di terminal 1 bandara Juanda. Q wil

BPBD Batu Tingkatkan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat Selama musim hujan kali ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu telah mencatat lebih dari 30 kejadian bencana tanah lonsgor dan banjir. Dan untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana alam ke depan, BPBD terus menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan mitigasi bencana yang berbasis masyarakat.

“Sudah sejak tanggal 13 Maret 2015 lalu, kita secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana. Diharapkan hal ini bisa meningkatkan pengawasan terhadap resiko terjadinya bencana alam,”ujar Kepala BPBD Kota Batu, Sasmito.

Beberapa titik rawan mendapatkan prioritas untuk segera

diberikan pelatihan mitigasi bencana ini. Yaitu, warga masyarakat yang berada di kawasan Desa Gunungsari. Selain itu beberapa kawasan di Desa Sumberbrantas, Tulungrejo, dan Songgokerto juga tak luput dari pengawasan.

Selain kepada masyarakat, kata Sasmito, pemberian kemampuan mitigasi bencana juga dilaku-

Masyarakat harus lebih peka dalam mengenali tanda akan adanya bencana untuk meminimalisir resiko dan dampak.

kan kepada sekolah, aparat pemerintahan desa, dan juga pengusaha. “Pembekalan kepada lembaga sekolah juga sangat penting. Karena kegiatan di sekolah tak jarang berlangsung hingga 10 bahkan 12 jam,”tambah Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Gatot Nugroho.

Adapun pembekalan mitigasi bencana ini lebih fokus pada antisipasi bencana. Maksudnya, warga diajak untuk lebih peka dalam mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana alam.

“Seperti penemuan tanah-tanah retak di perbukitan. Jika warga menemukan hal seperti itu diharapkan untuk langsung menutupi retaan tersebut dengan tanah liat,”ujar Gatot memberikan contoh kasus. Selain mengenali tanda-tanda bencana alam, warga juga dibekali dengan kemampuan saat terjadi bencana, termasuk apa-apa yang harus dilakukan pasca bencana alam.

Diketahui, dalam menghadapi puncak musim hujan kali ini, BPBD Batu telah mendeteksi ada 15 titik rawan longsor di Kota Batu.

Dan titik-titik tersebut paling banyak berada di Desa Gunungsari, Sumberbrantas, Tulungrejo, dan Songgokerto. Dan dari titik tersebut, lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk telah diprioritaskan untuk dipasang alat detector longsor. Saat ini, kata Gatot, sudah ada 3 alat detektor longsor yang telah dipasang di titik yang mendapatkan prioritas. Q nas