Harian Bhirawa Edisi 17 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Menyatakan penetapan tersangka pemohon (Budi Gunawan) oleh termohon (KPK) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454

Hakim Tunggal Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan Sarpin Rizaldi

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Pahing, 17 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

17 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 13.00

Menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Gubernur se-Jawa di Jogjakarta

Gubernur Tolak Penggabungan Disbun dengan Distan DPRD Jatim, Bhiawa Keinginan pemerintah pusat untuk efisiensi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lewat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan menggabungkan sejumlah dinas atau istilahnya perampingan ternyata tidak semuanya dapat dilakukan di Jatim. Salah satunya penggabungan Dinas Perkebunan (Disbun) dengan Dinas Pertanian (Distan).

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 10.30 12.00 14.30 19.00

Menerima UNICEF di Ruang Kerja Menghadiri MoU RSUD Dr Soetomo dengan PT Samsung di RSUD Dr Soetomo Makan Siang Bromo Cycling di Resto Agis Rapat Membahas Persiapan Muktamar di PWNU Jatim Menghadiri Peringatan Maulid Nabi di Jalan Wonokusumo Jaya Pegirian Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Rapat Berkaitan dengan BLUD di Ruang Majapahit

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan saat ini pihaknya belum dapat merealisasikan perampingan SKPD di Provinsi Jatim sesuai keinginan pemerintah pusat karena saat ini Pemprov Jatim masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang baru terkait perampingan SKPD daerah khusus.

Ia mencontohkan seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian tidak bisa disatukan pasalnya saat ini dua institusi tersebut memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang besar.

“Apabila nanti dua institusi digabungkan, maka diputuskan akan dikomandani Kepala Bidang (Kabid), bukan Kepala Dinas (Kadis). Padahal Disbun itu pekerjaannya sangat banyak dan berbeda dengan Dinas Pertanian, sehingga tidak bisa dijadikan satu,’’papar Pakde Karwo yang ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (16/2).

Mantan Sekdaprov Jatim ini mengingatkan Jatim sejak dulu masuk daerah swasembada pangan dan menyuplai kebutuhan pangan nasional. Jika Disbun dan Distan digabung imbasnya sangat fatal. Dikhawatirkan berbagai program Jatim akan tidak tertangani dengan benar dan tidak bisa fokus. Akibatnya akan banyak program Jatim yang gagal, begitu juga program swasembada pangan bisa tidak terwujud.

Diawasi Ombudsman, Kepala BKD Nganjuk Bantah Ada Pungutan K2 Nganjuk, Bhirawa Geger pungutan Rp 3 juta terhadap peserta pembekalan CPNS K2 (kategori 2) di Pemkab Nganjuk memaksa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa timur turun tangan. ORI mengeluarkan surat bernomor 0080/KLA/0048.2015/ Sby-05/II/2015 yang menyebutkan agar uang yang dipungut tanpa ada dasar hukumnya untuk segera dikembalikan.

Dalam surat ORI tertanggal 13 Februari 2015 disebutkan, sesuai pasal 7 huruf d UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI, telah dilakukan investigasi terhadap maladministrasi berupa permintaan imbalan uang kepada CPNS K2 saat dilakukan pembekalan. Selain itu sesuai pasal 8 ayat 1, ORI juga meminta penjelasan kepada Kepala BKD Pemkab Nganjuk terkait dugaan pungutan tersebut.

Bahkan surat yang ditandatangni oleh Kepala ORI Perwakilan Jawa Timur Dr Agus Widiyarta SSos, MSi memberikan waktu 14 hari kepada BKD Pemkab Nganjuk untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi tersebut.

Menanggapi surat ORI Perwakilan Jatim tersebut, Kepala BKD Kabupaten Nganjuk Drs Suroso

 ke halaman 11

Usulan Penyelenggara UN CBT Bertambah

 ke halaman 11

Masyarakat Diminta Waspada TBC Banyuwangi, Bhirawa Masyarakat Banyuwangi diminta untuk waspada terhadap penyebaran Tuberculosis (TBC).

Bahkan sejak dua tahun terakhir di Banyuwangi telah ditemukan peningkatan kasus TBC Multi Drug Resistant (MDR) atau kebal terhadap pengobatan yang biasa dilakukan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinkes Banyuwangi Waluyo.

“TBC akan berubah menjadi TBC MDR karena penderita tak segera berobat. Jika mereka sudah divonis TBC MDR, penanganannya akan jauh lebih sulit, lebih lama dan lebih mahal,” ujar Waluyo sambil menyebutkan jumlah penderita TBC MDR di Banyuwangi yang telah mencapai 12 orang, Senin (16/2).

Bentuk penanganan yang disebut-sebut lebih sulit, lebih lama dan lebih mahal tersebut antara lain, kata Waluyo, penderitanya harus dikirim ke rumah sakit rujukan untuk TBC. Rumah sakit rujukan untuk Banyuwangi adalah RS Syaiful Anwar Malang. Di sana, pada awalnya mereka akan diminta untuk rawat inap selama 20 hari,

Menyambut datangnya Imlek 2567, karyawan Tempat Ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio di Tuban mulai bersih-bersih ruangan, memandikan patung dewa, Senin (16/2).

Tempat Ibadah Kwan Sing Bio di Tuban Siap Sambut Imlek Tuban, Bhirawa Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio di Jalan RE Martadinata, Kabupaten Tuban, mulai bersolek menjelang datangnya tahun baru Imlek 2567 yang jatuh pada Kamis (19/2) mendatang.

Para pengurus dan karyawan tempat ibadah berlambang kepiting raksasa itu terlihat sibuk sejak sepekan terakhir. Beberapa persiapan dilakukan,

mulai dari mengganti hiasan yang telah usang, bersih-bersih ruangan, memandikan patung dewa, hingga menyiapkan sarana untuk ibadah.

“Mulai 11 Februari lalu, kami mengadakan penggantian jubah Kong Co Kwan Sing Teekoen, sekaligus membersihkan ruangan yang ada di altar dan mengganti lampion,” ujar Ketua Pengu-

 ke halaman 11

Warga Tagih PT MHI Benahi Jalan Rusak Akibat Pembangunan Tol

 ke halaman 11

Kurangi Kemacetan KEBERADAAN bus sekolah di Kota Malang dinilai mampu menurunkan angka kemacetan di kota itu karena siswa yang belum memiliki SIM dilarang membawa kendaraan sendiri ke sekolah.

“Bus sekolah yang uji cobanya diluncurkan akhir tahun lalu itu tidak akan menyumbang kemacetan, justru sebaliknya m e n g urangi kemacetan, apalagi pada jam-jam sibuk di pagi hari,” ujar pakar transportasi

 ke halaman 11

Achmad Wicaksono

Sentil..  Budi Gunawan harus segera dilantik  Sudah diprediksi, sesuai pesanan para koruptor dan kroninya  Jumlah personel PMK di Sidoarjo belum ideal  Efisiensi..efisiensi  Pasar properti Surabaya kian menjanjikan  Bagi mereka yang berduit

ramadlan/bhirawa

Kondisi jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan di Jombang rusak akibat pembangunan jalan Tol kertosono-Mojokerto, Senin (16/2). Meski pembangunan seksi I sudah diresmikan, namun jalan belum ada perbaikan.

Jombang, Bhirawa Sejumlah ruas jalan antar kecamatan di Jombang mengalami kerusakan cukup parah, hal ini disebabkan sering dilalui truk pembangunan jalan Tol Kertosono- Mojokerto bertonase melebihi kelas jalan.

Warga menagih janji PT MHI (Marga Harjaya Infrastruktur) selaku pemegang konsesi jalan tol untuk membaikinya, pasalnya kerusakan jalan mengancam keselamatan warga.

“Dua minggu lalu terjadi kecelakan yang cukup parah, akibat menghindari jalan berlubang ini.

Korban sempat mengalami gegar otak ringan,”ujar Kepala Desa Karang Dagangan Bandarkedungmulyo, Jamal, Senin (16/2).

Dikatakan Jamal, jalan poros Desa di Karangdagangan

 ke halaman 11

40 Sekolah Pilot Project Pastikan Menolak

Dindik Jatim, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dengan metode Computer Based Test (CBT) masih tarik ulur di tingkat sekolah. Ada sekolah yang tidak ditunjuk mengajukan diri untuk melaksanakan, ada pula sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project justru menolak.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, sekolah yang semula ditunjuk melaksanakan UN CBT terdapat 197 lembaga. Namun melihat antusias sekolahsekolah di daerah, maka ada penambahan usulan sebanyak 46 lembaga. Sehingga, jumlah sekolah yang terdaftar melaksanakan UN CBT se-Jatim mencapai 243 lembaga.

 ke halaman 11

Ogah ‘Masuk Angin’, Pemprov Jatim Perketat Seleksi Kepala SKPD DPRD Jatim, Bhirawa Tidak ingin ‘masuk angin’ dalam proses pengisian pimpinan tertinggi (pratama) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), membuat Pemprov Jatim ancangancang akan memperketat seleksi. Salah satunya, setiap calon yang mengusulkan diri maju sebagai Kepala SKPD dilakukan assesment , sehingga diketahui kemampuan dan kepantasan yang bersangkutan duduk sebagai Kepala SKPD. Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MSi membenarkan, jika proses seleksi pengisian pimpinan tertinggi pratama dilakukan sangat ketat. Di mana pejabat eseleon yang memiliki standar administrasi dapat mendaf-

 ke halaman 11

Surabaya sebagai Kota Literasi

Jadi Jujukan Nasional, Siap Bersaing dengan Luar Negeri Membaca adalah jantungnya pendidikan, tanpa membaca pendidikan seakan mati. Membaca merupakan batu loncatan bagi keberhasilan di sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gegeh Bagus Setiadi, Surabaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mencanangkan Kota Surabaya sebagai Kota Literasi tepatnya 2 Mei 2014 lalu.

Dengan misi menjadikan masyarakat Surabaya memiliki budaya membaca dan menulis yang tinggi setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya.

Dan Senin (16/2) kemarin, SDN Bubutan IV yang terletak di Jalan Semarang No 90 kedatangan tamu dari Kabupaten Aceh Timur yang akan studi banding ke Surabaya mengenai Kota Literasi. Perlu diketahui, SDN IV Bubutan ini sebagai perpustakaan percontohan secara nasional. Tak heran jika sekolah ini banyak dijadikan jujukan daerah lain seperti Bandung, Jabar dan sejumlah wilayah di Kalimantan.

“ Dulu pernah ada juri perpustakaan nasional dari Jakarta yang datang ke sini sempat menangis. Dia sangat heran dan tak percaya ada Perpustakaan sebagus ini,” ujar Haris Rizki dari Perpustakaan Kota Surabaya yang diperbantukan di SDN IV Bubutan, Senin (16/2).

Sebelum kedatangan tamu, puluhan siswa-siswi telah bersiap menyambut para tamu dari Kota Serambi Mekkah ini. Lengkap dengan mengenakan kain yang membalut seragam merahputihnya yang bertuliskan ‘Duta Literasi’ , layaknya duta-duta yang ada di Indonesia. Duta Literasi juga terlihat hadir, yakni Rifki Firmansyah dan

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Keceriaan siswa-siswi SDN Bubutan IV menjelang kedatangan tamu dari Aceh untuk studi banding ke Surabaya mengenai Kota Literasi, Senin (16/2).

SURABAYA

2

Selasa Pahing 17 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemprov Ambilalih Penanganan Kali Lamong DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim akhirnya mengambil ahli penanganan permasalah Kali Lamong karena sampai saat ini pemerintah pusat tidak kunjung berusaha mengatasi banjir akibat luapan Kali Lamong bahkan pembebasan lahan disepanjang kali tak kunjung bisa diselesaikan kabupaten/kota serta tak jalannya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dalam melakukan revitalisasi sungai.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan saat ini Pemprov melalui Kepala Dinas Pengairan Pemprov Jatim, Supaad sudah mulai melakukan penghitungan terkait besaran anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola Kali Lamong.

Ditambahkannya untuk revitalisasi Kali Lamong, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana sejak tahun 2010. Namun hingga kini dana tersebut tak pernah terserap karena BBWS Bengawan Solo tidak bisa bekerja akibat tak rampungnya proses pembebasan lahan khususnya lahan yang ada di wilayah Surabaya dan Gresik.

“Mulai kemarin Pak Paad (Kepala PU Pengairan Pemprov Jatim) ngecek lapangan, mulai dari hulu dan hilir berapa biayanya.

Problemnya di pembebasan. Dari

pada lempar-lemparan katanya sudah selesai pembebasan nyatanya di lapangan belum ada.

Karenanya diambilalih oleh Pemprov Jatim,” kata Soekarwo ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (16/2).

Dengan pengambilalihan ini nantinya proses revitalisasi Kali Lamong mulai dari pengerukan, pelebaran dan pendalaman akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan dana sharing antara provinsi dan pusat.

Sedangkan pembebasan lahan, jika kabupaten/kota tak kunjung bisa menyelesaikan maka akan dilakukan proses konsinyasi atau dengan cara menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan dan tanah tersebut akan langsung digunakan untuk revitalisasi.

Terpisah, Anggota Komisi D

Bencana banjir yang diakibatkan luapan Kali Lamong bakal segera teratasi, setelah Pemprov Jatim mengambilalih permasalahan ini.

DPRD Jatim, Achmad Heri mengakui selama ini pembebasan lahan sulit terealisasi karena antar kabupaten/kota saling tuding, termasuk soal lahan disekitar Kali Lamong. Karenanya, dalam masalah ini

seharusnya Gubernur Jatim turun untuk melakukan mediasi antara Bupati Gresik dan Walikota Surabaya sehingga ada titik temu antar keduanya. ‘’Memang saya akui, jika permasalahan pembebasan lahan

ist

selalu menjadi permasalahan saat dilaksanakan proyek jalan atau sungai. Sudah saatnya gubernur turun menjadi mediator dalam masalah ini, sehingga penyelesaian soal Kali Lamong segera tuntas dan masyarakat

tidak dirugikan,’’tegas politikus dari Partai Nasdem.

Sekadar diketahui, Kali Lamong adalah sebuah sungai yang memanjang mulai dari Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Gresik dan Surabaya.

Sungai yang memiliki panjang sekitar 103 kilometer ini saban tahun selalu membanjiri kawasan perbatasan Surabaya dan Gresik.

Kali Lamong sendiri memiliki tujuh anak sungai dan melintasi kawasan Bojonegoro (Kecamatan Dedung Adem); Lamongan (Ngimbang, Sambeng, Mantup); Jombang (Kecamatan Kabuh); Mojokerto (Kemlagi, Dawar Blandong); Gresik (Balongpanggang, Benjeng, Morowudi, Bringkang, Menganti, dan Cerme); serta Surabaya (Pakal, Benowo, Sumber Rejo).

Akibat pendangkalan, tiap tahun Kali Lamong selalu meluap dan menggenangi Kawasan Mojokerto khususnya di Kecamatan Damar Blandong; lantas Gresik di Balongpanggang, Benjeng, Morowudi, Bringkang, Menganti dan Cerme; serta Surabaya menggenangi Pakal, Benowo, dan Q cty,iib Sumber Rejo.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Sekdaprov Ajak PNS Ubah Pola Pikir Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM mengajak PNS untuk merubah pola berpikirnya menjadi aparatur negara yang bersemangat, inovatif dan kreatif.

Karena selama ini masyarakat memandang PNS sebagai pegawai yang kumuh dan kurang pintar.

Hal tersebut disampaikannya di depan para peserta Pembinaan Kepegawaian dalam rangka Perubahan Sikap dan Perilaku PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Jatim, di Ruang Rapat Binaloka Adhikara Setda Prov Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (15/2).

Pimpinan unit kerja, kata Sukardi, mempunyai peran yang besar memproaktifkan personal di bawahnya, dalam arti menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga menjadi aparatur yang kreatif serta benar-benar dapat memberikan manfaat bagi organisasi, dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Selain untuk mengubah stigma masyarakat terhadap PNS, perubahan pola pikir PNS sangat diperlukan. Karena saat ini telah bergulir kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis yang menghendaki adanya reformasi birokrasi. Diantaranya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja berorientasi pada hasil (out come) dan kinerja yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Banyak hambatan dalam merubah perilaku cara kerja kerja aparatur yang disebabkan oleh pola pikir. Akibatnya, walaupun sarana dan prasarana kerja telah ditingkatkan sesuai tuntutan kebutuhan organisasi, namun perubahan berjalan sangat lamban, kurang memuaskan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.

“Salah satu masalah utama dalam perubahan pola pikir dari reformasi birokrasi adalah kurangnya komitmen dan konsistensi. Inilah tantangan bagi kita ke depan, terutama dalam menyusun langkah strategi melakukan reformasi Q iib birokrasi,” ungkapnya lebih lanjut.Q

Bersihkan Bekas Pembongkaran Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya membersihkan sisa-sisa pembongkaran bangunan liar di dekat tembok KBS Jl Setail, Surabaya. Di kawasan ini pertengahan Bulan Pebruari mendatang bekas bangunan liar ini akan diratakan.

trie diana/bhirawa

Kampanye Calon Kepala Daerah Bakal Dibiayai Negara Pelepasan Surat Ijo Tetap Sesuai NJOP Pemprov, Bhirawa KPU Jatim menegaskan pembiayaan kampanye dalam Pemilukada dibiayai oleh Negara dalam hal ini APBN. Anggaran ini akan disalurkan melalui anggaran KPU setempat. Meski demikian peserta pemilukada tidak bisa seenaknya mempergunakan anggaran dan melaksanakan kampanye seenaknya keluar dari undang-undang.

“Ada sejumlah agenda dalam kampanye yang dibiayai oleh negara melalui anggaran di KPU setempat,” kata Ketua Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Eko Sasmito dikonfirmasi, Senin (16/2).

Seperti dalam Perppu di Bab XI yang mengatur tentang kampanye bagian ketiga tentang metode kampanye 65 ayat (1)

mulai huruf a sampai g, dijelaskan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarcalon.

Kemudian, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melalui dana APBN. “Kalau merujuk peraturan itu

maka yang dibiayai oleh KPU adalah debat publik/debat terbuka antarcalon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik,” kata Eko. Sedangkan, lanjut dia, kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap dibiayai oleh pihak calon kepala daerah.

“Dalam peraturan juga tertuang aturan tentang teknis pemasangan alat peraga, termasuk jumlah dan lokasi yang diperbolehkan dipasangi alat sosialisasi oleh KPU,” tukas mantan Ketua KPU Kota SuQ iib rabaya tersebut.Q

Polda Jatim Bekuk Enam Sindikat Pengganda Uang Polda, Bhirawa Unit II Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap enam tersangka sindikat pelaku pengganda uang yang beroperasi di wilayah Jatim.

Kanit II Subdit Jatanras, Kompol James F Sampow mengatakan, penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait banyaknya temuan uang palsu di wilayah Jawa Timur.

Kemudian, anggota Polda Jatim menyamar sebagai or-

ang yang berniat menggandakan uang dengan cara menukarkan uang asli dengan uang palsu dan menghubungi seorang perempuan berinisial AM melalui telepon.

“Tersangka AM menawarkan penggandaan uang asli 1 mendapatkan keli-

patan 3 kali uang palsu. Dan transaksi disepakati senilai Rp 500 juta untuk mendapatkan Rp1,5 miliar,” katanya, Senin (16/2).

Setelah mendapatkan kepastian informasi penggandaan uang, tersangka menyepakati lokasi penukaran

uang dilakukan di kawasan Juanda Sidoarjo. “Saat penyerahan uang palsu senilai Rp 1,5 miliar tersangka AM tidak datang. Hanya tiga orang suruhan yang datang dengan mengendari mobil toyota Kijang kapsul warna Q bed hijau,” katanya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Pelepasan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa surat ijo masih menjadi bahasan yang serius.

Penyebabnya adalah mekanisme pelepasan yang menjadi kendala utama. Pihak Pemkot bersikukuh pelepasan aset harus sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 17 penjualan aset pemerintah minimal sesuai dengan NJOP. Sehingga, pelepasan di bawah NJOP melanggar aturan.

“Tidak bisa di bawah NJOP, sampai sekarang belum ada regulasi yang memperbolehkan melepas aset tanpa mengganti (membeli) 100 persen sesuai NJOP,” ujarnya saat hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (16/2).

Yayuk, sapaannya, menegaskan, di dalam peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 1997 tidak disebutkan angka yang harus dikeluarkan oleh pemegang surat ijo.

Yang diatur hanyalah perihal balik nama, nilai pajak.

Karena itu, perda ini perlu diatur kembali agar menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.“Perubahan perda 1/ 97 masih sedang kita bahas,” ungkapnya.

Pelepasan aset pemerintah tidak bisa dilepas dengan nol persen. Sesuai dengan perda, pelepasan aset harus dijual.

Salah satu syarat pelepasannya adalah, pemegang surat ijo harus menempati sekurang-kurangnya 20 tahun berturutturut, selain itu lahan yang dilepas maksimal berukuran 250 meter persegi, dan meruapakan kawasan pemukiman.

Berdasar data Pemkot Surabaya hingga sekarang ini pemegang surat ijo mencapai 46.611 orang. Dimana luasan tanah aset Pemkot yang diterbitkan surat ijo mencapai 8.319.081,62 meter persegi. Sebagian besar berada di Gubeng sebanyak 9.212 persil dan Wonokromo 7.073 persil. Bahkan hampir semua kecamatan di Surabaya memiliki surat ijo. Dari jumlah yang ada, setidaknya ada 36 ribu persil warga yang Q gat memenuhi syarat.Q

Kalah Tren sampai Biaya Produksi Tinggi Bikin Ketoprak Mulai Punah Seni tradisional ‘Ketroprak’ di Jawa Timur kini berangsur menuju kepunahan tergerus dengan derasnya seni budaya yang baru. Dan ternyata, tidak hanya tren hiburan yang menggerus produk budaya ini, biaya produksi yang besar turut menjadi faktor melemahnya kesenian ini.

Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM mengakui sedikit demi sedikit seni budaya tradisional mulai memudar.

“Untuk pertunjukan kesenian ketoprak dengan memungut tiket sudah dikatakan tidak ada, yang ada hanya pertunjukan ketoprak jika ada hajatan saja,” katanya ketika ditemui di UPT Taman Budaya Jatim, Senin (16/2).

Menurutnya, adanya kebijakan dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sepakat menghapus pajak bagi pertunjukkan kesenian tradisional. Pajak bagi per-

tunjukkan kesenian baik tradisional, lokal ataupun Internasional, sebelumnya dikenai pajak hiburan sebesar 15% dari pemerintah itu kini sudah dianggap sebuah hal yang terlambat.

“Meski pun sudah terlambat, sebab peristiwa penyelenggaraan seni budaya tradisional sudah dikatakan jarang sekali. Meskipun, ada upaya untuk mempertahankan harus tetap dilakukan. Namun juga kembali lagi pada tingkat minat dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya tradisional. Sebab, saat ini penyuka seni tra-

disional itu rata-rata generasi tua,” katanya.

Misalkan, lanjut Sukatno, untuk ketoprak nobong atau pertunjukan ketoprak bertiket tersebut hanya dijumpai di beberapa kabupaten, seperti Kediri. Disayangkan ketika ada pertunjukan seni tradisional seperti itu, tiket yang ditarik antara Rp3000 dan Rp5000. Bahkan penontonnya bisa dihitung tidak sampai 50 orang.

“Kalau dihitung saja Rp5000 dikalikan 50 penonton akan penghasilan yang diterima sebesar Rp250 ribu saja sekali pertunjukan. Hasilnya itu dibagi dengan seluruh pemain.

Belum lagi genset maupun lain-lainnya. Kesenian seperti ini nekad,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, kalau pertunjukan kesenian tradisional tersebut masih

Pagelaran ketoprak humor korpri di gedung cak durasim. memerlukan bantuan pe- lenggarakan kalender even merintah dan pihak-pihak untuk kesenian tradisional, pemerhati seni budaya. “Se- seperti ludruk. Meskipun perti UPT Taman Budaya jadwal pentas tidak baJatim ini juga telah menye- nyak,” katanya.

rac/bhirawa

Seni budaya tradisional saat ini diakuinya sudah tergerus berbagai tayangan hiburan yang bervariasi dan menarik. Sehingga, masya-

rakat lebih menyukai menonton melalui media elektronik dibandingkan mendatangi lokasi pertunjukan Q rac kesenian.Q

SURABAYA

Selasa Pahing 17 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

GAIB Inginkan Kejati Jatim Tangani Dugaan Korupsi Alkes di RSUD Sampang Kejati Jatim, Bhirawa Belum adanya kejelasan terkait penanganan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Sampang.

Membuat ormas Gerakan Anak Indonesi Bersatu (GAIB) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (16/2), untuk mengetahui kejelasan laporan tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Ormas GAIB Habib Yusuf Assegaf mengatakan, kedatangannya ke Kejati Jatim untuk menanyakan tindaklanjut dari laporan yang diberikannya ke Kejaksaan. Selain itu, Ia menginginkan penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi tahun 2010-2012 ini ditangani sendiri oleh Kejati Jatim.

“Saya tidak setuju apabila kasus ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Bagaimana caranya kasus ini harus ditangani Kejati Jatim,” tegas Habib Yusus Assegaf, Senin (12/2).

Ketakutan penanganan kasus ini oleh Kejari Sampang, lanjut Habib Yusuf, dikarenakan Kejari Sampang tidak mengikutkan saksi kunci dalam kasus ini.

Ia menilai keterangan saksi kunci dalam kasus ini akan membuat jelas adanya dugaan korupsi yang terjadi selama dua tahun di RSUD Sampang.

“Saya minta Kejati Jatim yang menangani kasus ini, dan menghadirkan saksi kuncinya,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, pada Rabu (4/2) lalu, Kejari Sampang sudah menindaklanjuti laporan yang ada di kejati Jatim. Saat itu Kejari mengaku sudah pernah menangani kasus ini, namun data penunjang dinilai belum cukup.Q bed

Amankan Lagi Satu Tersangka Mi Berformalin Surabaya, Bhirawa Setelah berhasil mengamankan tersangka Lim Kha Hing (49) selaku pemilik UD Ngatminah dan pembuat mie kuning berformalin.

Unit Jatanum Polrestabes Surabaya kembali menetapkan satu tersangka, yakni Menis (50) warga Jl Gembong Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono menjelaskan, penyidikan mie kuning berformalin dilanjutkan dengan pemeriksaan lima orang saksi. Petugas juga mengkoordinasikan temuan tersebut dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jatim. Dan diketahui bahwa mie tersebut mengandung cairan formalin.

“BPOM jatim menyatahkan mie kuning tersebut positif mengandung cairan formalin pekat,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono kepada Bhirawa, Senin (16/2).

Dijelaskan Kasat, selain memeriksa ke lima saksi, petugas juga menetapkan satu tersangka yakni Menis. Peran dari tersangka Menis adalah sebagai penjual mie berformalin yang dipasok oleh kaka iparnya sendiri, yakni tersangka Lim. Menis menjual mie hasil produksi kaka iparnya di stand miliknya di Pasar Pabean Surabaya.

Terkait pemeriksaan saksi lainnya, Kasat mengaku akan memeriksa dan menggandeng pihak BPOM sebagai saksi ahli. Mengingat tersangka Lim memproduksi mie di perusahaanya yang ada di daerah Gondang Kabupaten Mojokerto, Polrestabes Surabaya akan melakukan koordinasi dengan Polres jajaran.

“Kami koordinasikan dengan Polres Mojokerto untuk melakukan pendalaman peredaran mie berformalin ini. Sebab, peredaran mie berformalin ini juga diduga sampai di daerah Sidoarjo dan Gresik,” ungkap Kasat.Q bed

Pasang Lampion Tahun Baru Imlek kurang tiga hari lagi, beberapa tempat hiburan di Surabaya, seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS) Senin (16/2) mulai mempercantik diri dengan memasang lampion di pintu masuk.

Sambut Imlek KBS bakal menggadakan live show barongsai dan musik disajikan untuk pengunjung KBS.

trie diana/bhirawa

Dinkes Target Turunkan Angka Kematian DBD Surabaya, Bhirawa Kendati dihantam kasus kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD) di kabupaten/kota, tidak menyurutkan Dinkes Jatim untuk menetapkan target case fatality rate (CFR) atau angka kematian < 1.

Sosialisasi Budaya Hidup Sehat bakal semakin digencarkan. ‘’Saat ini CFR Jatim untuk korban meninggal akibat gigitan nyamuk aedes aegypti sebesar 1,79,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menilai, angka CFR saat ini mengalami kenaikan, sebelumnya CFR 1,42 saat ini sudah menjadi 1,79.

Menurutnya, peningkatan CFR diseluruh daerah kabupaten/kota di Jatim sebesar 9,46 persen. ‘’Kami berharap dengan kerja keras dan kerjasama dengan semua pihak CFR di Jatim bisa < 1,’’ ujarnya.

Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, dari hasil rekapitulasi jumlah korban DBD pertengahan bulan Februari tahun 2015 lebih banyak daripada jumlah korban pada pertengahan bulan Februari 2014.

Untuk bulan Februari tahun ini

Upaya Dinkes dalam memberantas sarang nyamuk. jumlah penderita DBD mencapai 1.230 sedangkan korban meninggal sebesar 22 orang. Sedangkan jumlah penderita DBD tahun lalu sebesar 918 sedangkan korban meninggal sebesar 15 orang. ‘’Jadi tren jumlah penderita dan korban meninggal tetap bertambah dan seharusnya setelah bulan Januari jumlahnya turun,’’ ucapnya.

dna/bhirawa

Lebih lanjut Harsono menyatakan, untuk status KLB pada tanggal 15 Februari ini sebanyak 14 daerah yaitu Kabupaten Tulungagung, KabupatenProbolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pa-

Dinkes Bakal Bentuk Program Pengendalian Hepatitis Surabaya, Bhirawa Banyaknya penderita dan korban meninggal akibat virus Hepaitis membuat Dinkes Jatim membuat program pengendalian hepatitis. Rencananya, Dinkes akan membuat program pengendalian hepatitis. ‘’Kita optimis tahun Dinkes Jatim akan menelorkan program pengendalian hepatitis dan saat ini masih dalam proses pengondokan,’’ ucap Kepala Dinkes Jatim, Harsono.

Harsono menilai program pengendalian hepatitis akan bermanfaat besar bagi kesehatan masyarakat di Jatim. Jika dilihat penderita hepatitis di Jatim sangat banyak kurang lebih dari 10 persen dari jumlah penduduk Jatim. Dari 10 pesen jumlah penderita hepatitis ada 20 persen penderita yang meninggal. ‘’Kami berharap dengan adanya program pengendalian hepatitis jumlah penderita dan korban meninggal

turun,’’ ucapnya.

Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan, pada pembuatan program pengendalian hepatitis merupakan pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan kajian dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya yang dikeluarkan untuk membeli vaksin hepatitis menjadi faktor penting dalam pembuatan program pengendalian hepatitis. ‘’Jika program pengedalian penyakit seperti DBD, kusta dan sejenisnya memerlukan biaya yang tidak terlalu besar, jika program pengendalian hepatitis bisa pasti menelan dana yang besar,’’ terangnya.

Lebih lanjut Setyo mengatakan, untuk memperkecil dan tidak tertular penyakit hepatitis maka seseorang harus melakukan beberapa pola hidup sehat. Tidak minum yang mengandung alkohol, mengkonsumsi jenis makanan

yang sehat dan seimbang, mengurangi asupan makanan yang mengandung lemak dengan berlebihan, mengedalikan berat badan, tidak merokok, olahraga teratur, tidak setres, tidur cukup dan melakukan vaksinasi penyakit hepatitis B. Selain itu banyak hal yang menyebabkan hepatitis itu dapat terjadi yang tidak hanya dikarenakan adanya infeksi virus dari suatu sumber tertentu. Penyebab hepatitis juga dapat berasal dari jenis obat-obatan tertentu, jenis makanan tertentu atau bahkan pada hubungan seksual yang salah satu dari pasangan memiliki penyakit hepatitis.

Perlu diketahui hepatitis merupakan penyakit peradangan hati karena berbagai sebab. Penyebab tersebut adalah beberapa jenis virus yang menyerang dan menyebabkan peradangan dan kerusakan pada sel-sel dan fungsi Q dna organ hati.Q

Muktamar NU di Jombang Bakal Dihadiri 50 Ribu Nahdliyin Pemprov, Bhirawa Panitia Lokal Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang bakal melibatkan ratusan tukang ojek setempat, sebagai bentuk memudahkan peserta dan warga Nadhliyyin beraktifitas selama

berlangsungnya kegiatan, 1-5 Agustus 2015. Tujuannya untuk memudahkan transportasi peserta yang diprediksi bakal dihadiri puluhan ribu orang.

“Tukang ojek, tukang becak, pedagang kaki lima, petugas kebersihan

jalan, semua kami libatkan demi suksesnya muktamar di Jombang,” kata Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-33 NU, Drs H Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Senin (16/2).

Menurut dia, keterlibatan warga setempat dengan

segala profesinya dipastikan memudahkan koordinasi. Seperti kemudahan transportasi, penyediaan makanan, hingga penginapan tidak ada yang terbengkalai bagi peserta dan simpatisan.

Wakil Gubernur Jatim ter-

sebut mengatakan, sekitar 50.000 warga Nahdliyyin diperkirakan hadir dan meramaikan muktamar di Jombang yang dijadwalkan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, dan dihadiri Wakil Presiden JuQ iib suf Kalla.Q

suruan, Kota Blitar, Kabupaten Magetan dan Kota Madiun. ‘’Empat belas daerah ini yang harus bekerja keras untuk menurunkan jumlah penderita dan korban meninggal,’’ tambahnya.

Orang nomer wahid di Dinkes ini ini mengungkapkan, dengan bertambahnya jumlah penderita dan korban diharapkan masyarakat membudayakan hidup sehat. Minimal dengan membudayakan Perilaku Budaya Hidup Sehat (PHBS) di semua lini masyarakat baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Jika dilihat PHBS di beberapa daerah belum menunjukkan hasil yang memuaskan. ‘’Kami berharap masyarakat mulai mengutamakan PHBS hal ini untuk mencegah perkembangan nyamuk aedes aegypty di daerah,’’ ucapnya.

Selain itu masyarakat dihimbau untuk melakukan tindakan prenventif daripada tindakan kuratif. Untuk tindakan preventif masyarakat bisa menerapkan pola 3 M (menguras, mengubur dan memenutup) barang bekas. ‘’Untuk tindakan kuratif atau pengobatan di rumah sakit merupakan cara terakhir, jika sudah mencegah lalu sakit maka masyarakat harus segera Q dna berobat,’’ tegasnya.Q

Pendaftaran SNMPTN Masih Sepi Peminat

Pelamar Asal Jatim Dominasi Unair Surabaya, Bhirawa Empat hari berselang, pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) masih belum menunjukkan angka pelamar yang signifikan. Sepinya pendaftar ini terlihat dari update pendaftar sementara di sejumlah PTN di Surabaya.

Seperti di Universitas Airlangga, jumlah pendaftar hingga Senin (16/2) kemarin, baru mencapai 309 pelamar. Itu pun terbagi sebagai PTN pilihan pertama sebanyak 193 pelamar dan PTN kedua 116 pelamar. Humas SNMPTN Unair Bagus Ani Putra mengatakan, sejak dibukanya SNMPTN pada 13 Februari lalu, jumlah pendaftar yang masuk masih sepi. Hal ini diakuinya lumrah, karena pelamar kemungkinan masih melihat dan menimbang prodi yang akan dipilih.

“Biasanya jumlah pendaftar akan meningkat tajam pada sat-saat terakhir. Sekarang, mereka masih wait and see terkait peluang dan keketatan prodi yang akan dituju,” tutur Bagus saat dihubungi, Senin (16/2). Apalagi dalam SNMPTN tahun ini, keputusan untuk memilih prodi diserahkan penuh kepada siswa. Termasuk melakukan verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) juga oleh siswa sendiri.

Dari jumlah pendaftar yang masuk, pelamar asal Jatim terlihat paling mendominasi di Unair. Hal ini terlihat dari total 309 pelamar yang berasal dari 168 sekolah, 211 pelamar dari 99 sekolah merupakan pendaftar asal Jatim.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bagus mengaku, prodi yang paling diminati di Unair untuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ialah Prodi Kesehatan Masyarakat disusul Prodi Pendidikan Dokter. Sedangkan untuk Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pilihan tertinggi tertuju pada Prodi Manajemen, Akuntansi dan Psikologi.

“Polanya masih sama. Keketatan selama tiga tahun terakhir masih terjadi di prodi itu-itu saja. Termasuk tahun ini, prediksinya juga sama,” kata Bagus. Untuk melihat pola keketatan setiap tahunnya, Bagus menyarankan kepada calon mahasiswa untuk rajin mengakses situs Q tam resmi SNMPTN, yaitu snmptn.ac.id.Q

Menyedihkan, Kecanduan Game Online Pelajar SMP Lakukan Perampasan Berniat untuk mencari uang jajan tambahan guna bermain game online, Ilham (15) seorang pelajar kelas IX SMP swasta di Surabaya, nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (curas) bersama dengan rekannya Arif (18) warga Jl Putat Jaya.

bed/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono menunjukkan barang bukti berupa handphone smarfren beserta motor milik tersangka, Senin (16/2).

Aksi tersangka berhasil dipergoki oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, Minggu (15/2) lalu di Jl Bintoro. Dalam aksinya ini, kedua tersangka melancarkan aksinya di tempat sepi. Saat itu keuda tersangka kebetulan melewati Jl Bintoro, dan melihak korban bernama Rizka sedang duduk di trotoar jalan sambil bermain handphone.

Melihat kondisi jalan yang sepi pengendara motor, kedua korban memiliki niat buruk dan memutar ken-

daraannya untuk menghampiri korban. Tersangka Ilham yang turun dari sepeda motor kemudian mengambil paksa handphone milik korban. Sayangnya, aksi kedua korban terlihat oleh petugas Resmob yang kebetulan melakukan patroli.

“Melihat kejadian perampasan itu, petugas kami kemudian mengejar kedua tersangka. Pengejaran pun terhendti di kawasan Pakis, dan petugas berhasil mengamankan kedua tersangka beserta barang butki hand-

phone hasil rampasannya,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono, Senin (16/2).

Di hadapan petugas, kedua tersangka mengaku nekat melakukan perampasan karena butuh tambahan uang jajan untuk bermain game online point blank.

Selain itu, aksi keduanya juga diduga untuk melakukan pesta minuman keras. Terkait aksinya, kedua tersangka mengaku baru pertama kali melakukan perampasan ini.

“Kepada petugas, keduanya mengaku melakukan aksinya baru pertama kali ini. Untuk motif lainnya, saat ini petugas akan melakukan pengembangan,” tegas Kasat.

Adapun barang bukti yang

berhasil diamankan petugas adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah Nopol L 6979 JR dan dosebook handphoe merk Smartfren. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Arif dijerat dengan Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Sementara tersangka Ilham yang masih dibawah umur, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) terkait hukuman apa yang pantas dikenakan.

“Mengingat tersangka IL umurnya masih 15 tahun, kami koordinasikan masalah ini dengan Bapas,” pungkas Sumaryono.Q bed

OPINI

4 Tajuk

Pertanian Berbasis Android BERTANI, harus tepat musim, tepat bibit dan tepat lokasi ladang. Sejak zaman dahulu, teknologi pertanian telah dikenal, walau tidak diajarkan secara akademis. Transformasi Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) diajarkan melalui praktek langsung di ladang. Serta tambahan “ritual” khusus. Namun Iptek kepertanian dipercaya menjadi faktor utama keberhasilan panen.

Dahulu, nyaris tidak pernah terjadi gege-mongso (menyimpangi musim). Periode tanam dilakukan pada saat musim hujan hampir selesai (bulan Maret). Namun bukan sembarang waktu, harus ditanyakan kepada “ahlinya” (biasanya ulama). Terdapat perhitungan neptu-dina, menggunakan rumus falaqiyah, berdasar astronomi. Namun selama lima dekade terakhir (sejak 1960-an), neptu-dina ditinggalkan, karena dianggap musyrik.

Dahulu pula, jarang ditemui hama walau tanpa insektisida. Hal itu disebabkan setiap akhir panen diselenggarakan bakar damen (batang padi) di ladang. Itu cukup mengusir hama dari segala jenis insektisida. Abu pembakaran sangat berguna sebagai pupuk organik, bercampur dengan tinja hewan ternak yang jatuh di ladang. Memulai tanam maupun mengakhiri masa panen, juga diiringi ritual doa bersama serta luapan rasa syukur.

Masa kini, pola bertani berubah. Mengikuti asas kapitalisme. Musim tanam dilakukan lebih kerap, agar lebih sering panen. Tak peduli tidak sesuai musim, asal bisa menanam.

Varietas tanaman juga direkayasa agar lebih cepat bisa dipanen, dengan tambahan pupuk khusus. Juga tambahan obat anti-hama. Metode yang sama juga dilakukan pada sektor perikanan budidaya. Hasilnya, produk pangan meningkat untuk dijual sebagai tambahan penghasilan.

Namun anehnya, tingkat kesejahteraan petani tidak meningkat. NTP (Nilai Tukar Petani) pada tahun 2014 masih sebesar 110%. Padahal indeks NTP dipagu berdasar nilai ke-ekonomi-an tahun 2007 (angka 100). Berarti, selama 5 tahun NTP hanya “bergerak” sebesar 10%. Sedangkan nilai inflasi selama 7 tahun telah mencapai 35%. Dus, gerak tingkat kesejahteraan petani masih jauh dibawah laju inflasi.

Maka wajar kondisi petani selalu dalam kemiskinan.

Pemerintah coba merevisi NTP dengan patokan perekonomian tahun 2012. Maka pasti pagu-nya akan lebih besar, terutama pada sisi indeks beli (ib). Selain benih, pupuk dan obat-obatan, NTP 2012 juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan cara bertani. Misalnya, kebutuhan BBM untuk hand tracktor yang sudah lazim menggantikan fungsi sapi sebagai alat pembajak sawah. Serta ongkos sewa lahan pertanian yang makin mahal.

Pada sisi indeks diterima (it), pemerintah mesti mempertimbangkan hasil jual produk pertanian yang selalu jeblok.

Penjualan pada masa panen akan selalu dibawah ketentuan pemertintah. Bahkan tidak ada Divre Bulog (di daerahdaerah) yang bersedia membeli beras sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Sedangkan penjualan produk pertanian di pasaran harus bersaing dengan produk impor.

Karena itu banyak petani memilih menjual lahan pertanian, sekaligus beralih profesi. Siapa tak galau dengan profesi pertanian? Namun harus, masih selalu ada ladang untuk bertani.

Begitu pula beberapa cara perlindungan ke-pertani-an di-inovasi oleh berbagai pihak. Terutama yang berkaitan dengan spesifikasi lahan dan cuaca. Mungkinkah petani muda bisa bertani dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) berbasis android?

Seorang teknisi muda (ahli IT) yang tinggal di Boston, Amerika Serikat, Gouri Shankar (asal India) memilih kembali pulang ke desanya, di distrik Bagalkot Karnataka. Ia memperkenalkan IT jenis tablet khusus pertanian. Untuk mendukung akselerasi informasi ke-pertani-an, dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pertanian. Hasilnya, sudah diproduksi perangkat lunak (tablet IT) bernama e-kisaan. Isinya, fitur ke-pertani-an yang terintegrasi dan data cuaca.

Boleh jadi, petani muda Indonesia akan mulai terbiasa dengan pertanian on-line. Ini selaras dengan program IMD (Internet Masuk Desa) yang digagas Kementerian Kominfo. 

Selasa Pahing, 17 FEBRUARI 2015

Tantangan Birokrasi Satu Pintu kelembagaan lain.

Keempat, disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No 20/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah. Setelah itu terbit Oleh : Perpres No 27/2009 Ani Sri Rahayu meskipun, dalam imtentang PTSP di Biplementasinya tiddang Penanaman Moaklah mudah. PTSP dal. Kedua peraturan di daerah kerap kali tersebut membingungkan pememenghadapi beberapa kendala rintah daerah mengingat banyak dan permasalahan di lapangan. yang tumpang tindih dalam kedua Pertama, tidak semua kepala peraturan itu. Dampaknya, pedaerah/kepala dinas mau memerintah daerah seperti memiliki limpahkan kewenangannya ke ”dua jenderal”, yakni Kementerian kepala PTSP. BKPM (2013) menDalam Negeri (Kemendagri) dan catat baru 41 persen pemerintah Badan Koordinasi Penanaman daerah yang mendelegasikan Modal (BKPM) untuk koordinasi, kewenangannya ke kepala PTSP. pembinaan, hingga pengawasan Alasannya, beberapa izin terkait PTSP di daerah. dinas spesifik, seperti kesehatan Setidaknya keempat situasi di dan lingkungan, yang dianggap atas perlu menjadi catatan agenda perlu rekomendasi dinas terkait.

Jokowi-JK agar sebaiknya tidak Kedua, keterbatasan sumber hanya mengancam 12 persen pedaya manusia. Idealnya PTSP merintah provinsi/kabupaten/kota memiliki staf teknis, seperti ahli yang belum mendirikan PTSP, te-

Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu meminta agar para gubernur segera membangun pelayanan perizinan satu pintu (one stop service) untuk investor. Jika tidak, dana alokasi khusus akan dihapus untuk daerah yang bersangkutan, termasuk mengurangi jumlah dana alokasi umum (DAU). Sebagai mantan pengusaha, Jokowi memang tahu seluk-beluk perizinan di daerah.

Birokrasi pelayanan yang berbelit-belit kerap kali membuat investor tidak mudah berusaha di Indonesia.

Kinerja pelayanan birokrasi Laporan Global Competitiveness Report 2012-2013 menunjukkan, inefficient government bureaucracy di Indonesia tertinggi dalam daya saing bisnis. Bobotnya, 15,4 persen lebih besar dari masalah korupsi (14,2 persen) serta infrastruktur (8,7 persen).

Akibatnya, Indonesia hanya menempati posisi ke-50 dari 144 negara pada 2013, sedangkan Malaysia di posisi ke-25, Thailand ke-38, Tiongkok ke-29, Jepang ke10, dan Singapura ke-2.

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bukanlah kebijakan baru di Indonesia. Kebijakan ini telah dimulai sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 dan berkembang setelah UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik ditetapkan. Dengan PTSP, pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat dan dokumen di dinas berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula.

Harapannya PTSP membuat perizinan lebih mudah, murah, dan cepat.

Namun, kualitas PTSP belum menggembirakan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat istilah ”satu pintu banyak meja”, ”satu pintu banyak jendela”, atau ”satu pintu banyak kunci”. Satu pintu banyak meja berarti masuk dalam satu kantor, tetapi banyak dinas yang harus ditemui. Satu pintu banyak jendala berarti satu kantor, tetapi berkas dan dokumen harus dibawa ke dinas terkait di luar. Satu pintu banyak kunci berarti satu kantor perizinan, tetapi tanda tangan persetujuan perlu kewenangan instansi lain. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota harus meminta rekomendasi dari pemerintah provinsi hingga pusat.

Kendala lapangan Pembenahan pelayanan terpadu satu pintu saat ini sudah seharusnya menjadi pekerjaan penting untuk menata ulang pengelolaan negara. Agar tata kelolanya lebih efektif dalam pelayanan,

Langkah kerja, kerja, dan kerja pada dasarnya sejalan dengan Nawacita Jokowi-JK, yakni membuat pemerintah tak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan tepercaya. Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini sudah saatnya jangan dimaknai secara sempit berupa peningkatan remunerasi sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai. Secara filosofis, birokrasi berarti suatu tatanan kewenangan. Birokrasi tidak berfungsi dan tidak bergerak ke mana-mana tanpa ada manusia yang melaksanakan. penilaian amdal, kesehatan, sipil, dan transportasi. Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas/instansi asalnya dan bukan di PTSP. Ketiga, status kelembagaan PTSP yang beragam. Ada yang berbentuk badan, dinas, dan kantor, dengan implikasi yang berbedabeda.Jika berbentuk dinas dan badan biasanya mudah berkoordinasi dengan dinas/badan lain karena levelnya setara. Apabila dalam bentuk kantor menjadi sulit berkoordinasi karena level yang berbeda. Parahnya apabila PTSP masih bersifat ”unit” yang ditempelkan di

tapi juga berupaya meningkatkan kualitas PTSP. Kerjanya dimulai dengan harmonisasi regulasi yang mengatur PTSP sehingga dualisme regulasi dan pelaksanaannya tidak perlu terjadi, termasuk peraturan perundangan sektoral.

Salah satunya memutuskan dualisme peran Kemendagri dan BKPM. Langkah tersebut juga dibarengi dengan percepatan penyerahan kewenangan perizinan dari kepala daerah ke kepala PTSP sehingga 100 persen kewenangan itu di tangan PTSP. Ini akan berhasil jika dibarengi dengan penguatan dalam struktur kelembagaan di daerah,

baik peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun distribusi staf yang adil untuk PTSP. Langkah kerja, kerja, dan kerja pada dasarnya sejalan dengan Nawacita Jokowi-JK, yakni membuat pemerintah tak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan tepercaya. Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini sudah saatnya jangan dimaknai secara sempit berupa peningkatan remunerasi sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai. Secara filosofis, birokrasi berarti suatu tatanan kewenangan.

Birokrasi tidak berfungsi dan tidak bergerak ke mana-mana tanpa ada manusia yang melaksanakan.

Kualitas birokrasi Di era Soeharto, seperti pernah dikatakan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, di tangan pelaksana yang tidak cakap, birokrasi menjadi tidak efektif. Di tangan pelaksana yang korup, birokrasi akan memakan misi organisasi yang diembannya. Di tangan pelaksana yang bengis, beroperasi pula birokrasi penindas. Dengan lingkungan seperti itu, birokrasi memang sangat rentan dihadapkan pada kualitas pelaksana dan kultur yang melingkupinya yang kemudian terlihat sebagai kultur birokrasi.

Reformasi birokrasi memang butuh tenaga ekstra yang tidak kenal lelah. Sambil terus melakukan pembenahan-pembenahan birokrasi, penataan regulasi juga tidak kalah pentingnya. Bukan hanya banyak regulasi tumpang tindih, tetapi juga penegakannya masih menjadi persoalan hingga kini.

Regulasi sejatinya memberikan jaminan dan perlindungan.

Tanpa itu, sistem yang dibangun dan birokrasi yang dibenahi mungkin tidak akan berarti apaapa. Dan, Pemilihan Umum 2014 sebagai penanda mandat baru bisa menjadi momentum melakukan penataan-penataan tersebut sehingga praktik baik yang telah dicapai menjadi warisan penting bagi penyelenggara negara.

Besar harapan, khususnya pada reformasi birokrasi yang berkelanjutan pada perbaikan kualitas pelayanan publik. Sudah seharusnya pemerintah memilih prioritas kebijakan yang tepat agar memang masyarakat merasakan benar kualitas pelayanan publik yang saat ini sedang ditunggu gebrakannya. Semoga.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

Melihat Transformasi Layanan Logistik di Pelabuhan Tenau (2-Habis)

Harapan Baru dari Proyek Lepas Pantai Australia Berstatus hub port di provinsi kepulauan, membuat Pelabuhan Tenau, Kupang, berperan penting menopang distribusi logistik di NTT. Tenau pun bersalin rupa menjadi titik transit strategis logistik internasional. Langkah pembenahan sempat ditolak sejumlah pihak.

Diananta P. Sumedi- Banyuwangi Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tenau Sumadi, mendukung upaya Pelindo mengembangkan infrastruktur pelabuhan Tenau buat mempercepat konektivitas penyaluran logistik. Rencana aksi itu dinilai sesuai koridor RIP jangka panjang. Secara umum, kata dia, Pelabuhan Tenau cukup siap mendukung tol laut.

“Tapi secara spesifik masih banyak pembenahan pada fasilitas petikemas, general cargo, dan terminal penumpang,” kata Sumadi.

Pemerintah Provinsi NTT, kata Sumadi, juga mengapresiasi respon cepat Pelindo membenahi infrastruktur pelabuhan sebagai pintu keluar masuk barang-barang kebutuhan. Ia berharap, masyarakat dan Pemda tingkat II di Provinsi NTT menangkap momentum kemudahan transportasi laut tersebut.

Sumadi mendorong pemda membangkitkan sektor-sektor produktif untuk menggenjot ekonomi daerah. “Masyarakat NTT harus menikmati kemudahan konektivitas logistik itu. NTT jangan hanya menjadi daerah konsumtif saja,” ujar Sumadi.

Hal ini dibenarkan oleh Manajer Operasi dan Komersial Pelindo Cabang Tenau Iman Santoso.

Dari realisasi petikemas 88.895 teus, kata Iman, hanya 10 persen barang ekspor dari NTT. “Artinya impor mendominasi 90 persen.

Pelayaran dari NTT lebih banyak kontainer kosong,” kata Iman.

Adapun Badan Pusat Statistik HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Provinsi NTT melansir, realisasi ekspor NTT pada 2013 sebanyak 21,24 juta dollar AS dan impor NTT sebesar 27,06 juta dollar AS. “Ekspor NTT biasanya hasil pertanian, daging sapi, sapi potong, dan batubatuan hias. Impornya didominasi semen, telur, beras dan kebutuhan pokok lain,” ujar Deny.

Miminnya angkutan dari NTT dibenarkan oleh Sri Hartiningsih.

Namun, kondisi ini tak menyurutkan PT Meratus Line membuka layanan Surabaya-Kupang PP sejak puluhan tahun lalu karena cukup prospek. Kini, Meratus Line melayani 6 call pelayaran SurabayaKupang-Surabaya setiap bulan.

Dari Surabaya ke Kupang, Meratus kerap membawa 130an kontainer.

Adapun saat balik ke Surabaya, kata Sri, hanya 20-30an kontainer terisi penuh. Sisanya empty container.

Pelayaran Meratus menggunakan kapal berbobot 5.000 DWT. “Biasanya dari Kupang bawa alat-alat bekas proyek dan hasil bumi. Tidak rugi, hanya untung tipis. Yang penting ada ongkos bayar handling pelabuhan,” ujar kepala PT Meratus Line cabang Kupang itu sambil terkekeh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia NTT Fredy Ongkosaputra, mengakui Provinsi NTT lebih dominan mengimpor barang ketimbang ekspor hasil industri berbasis potensi daerah. Ia berharap perkembangan sektor industri NTT mampu menghasilkan komoditas ekspor setelah Pelabuhan Tenau alias

Pelabuhan Tenau menyimpan potensi alami dengan kedalaman pada air surut terendah (LWS) -15 meter. Kapal berkapasitas 5.000 Teus sepanjang 325 meter alias kapal generasi kelima bisa sandar di dermaga ini.

Nusa Lontar Tenau yang telah ditetapkan sebagai poros maritim lewat tol laut.

“Harus ada kerjasama pelaku usaha dengan pemerintah supaya bisa memanfaatkan kemudahan infrastruktur di pelabuhan. Kita jangan hanya mengimpor tapi harus bisa mengekspor juga. Karena selama ini kapal pulang dari Kupang lebih banyak kosong, itu memicu biaya barang masih mahal di masyarakat,” kata Fredy.

NTT, kata Fredy, punya banyak potensi daerah yang bisa dijual.

Masalahnya, pemerintah daerah belum serius mengelola sumber daya untuk dijadikan unggulan yang layak jual. Pelindo Tenau sejatinya telah mendekati Pemda tingkat II untuk menggarap potensi pariwisata di sejumlah daerah. Strategi ini buat menggenjot kunjungan kapal pesiar ke Kupang menyusul satu kapal pesiar singgah di Tenau pada 2014. “Saya sudah bicara kepada pemprov dan pemda guna memaksimalkan

potensi wisatanya. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi tindak lanjut, padahal pariwisata NTT ini layak jual,” kata Deny L. Wuwungan menambahkan.

Sementara itu satu unit crane darat sibuk naik turun memindahkan lonjoran pipa baja dari kapal Danzigergracht ke kapal Long Supply Vessel ketika sore menjelang. Kapal Danzigergracht yang berstatus mother vessel itu sandar di dermaga khusus sejak pertengahan Januari 2015. Kapal bongsor ini mengangkut ratusan pipa baja pendukung kegiatan hulu minyak dan gas bumi di lepas pantai Australia.

Pipa-pipa didatangkan langsung dari Kuantan, Malaysia.

Dari kejauhan, satu kapal LSV antre menunggu giliran merapat ke bodi Danzigergracht. Ada 15 kapal LSV sebagai feeder untuk mengirim logistik ke titik lokasi proyek lepas pantai. Proyek ini milik Inpex Corporation bernama Ichthys project.

“Pelaksana proyeknya PT Saipem Commercia Maritimo,” kata Mana-

jer Operasi dan Komersial Pelindo Cabang Tenau Iman Santoso.

Dermaga tempat Danzigergracht sandar itu tergolong baru, hasil rekonstruksi dermaga pelra yang menelan investasi Rp 118 miliar pada 2014. Pengembangan dermaga kargo ini sepanjang 110 meter, lebar 20 meter berikut area penumpukan. Dermaga dirancang bisa melayani jenis kapal Bulk Carrier berbobot 30.000 DWT, Long Supply Vessel seberat 20.000 DWT, dan kapal Bunkering Barge.

Perluasan terminal merespons kerja sama segitiga ekonomi antara Kupang (NTT), Dilli (Timor Leste), dan Darwin (Australia).

Menurut Iman, Saipem memilih Kupang untuk bongkar muat pipa offshore karena biaya jasa kepalabuhan dinilai lebih murah dan aman ketimbang di Dilli dan Darwin. Sejak aktivitas perdana pada Juli 2014 hingga Januari 2015, cabang Tenau berhasil mencetak pendapatan dari jasa kepelabuhan sekitar Rp 60 miliar. Layanan pemanduan kapal banyak digunakan mother vessel. “Kontrak kerjasama berakhir Juli 2015. Kalau proyek belum selesai, kontrak bisa diperpanjang,” ujarnya.

Lewat kerjasama ini, Pelindo III membidik potensi call kapal PT Saipem Commercia sebanyak 683 call per tahun. Sementara minimum kapasitas bongkar muat pipa offshore sebanyak 1.228.800 ton per tahun. Saipem menyediakan empat unit mother vessel buat mendukung operasi proyek. “Sampai sekarang kira-kira baru mencapai 60 ribuan ton pipa offshore yang telah dibongkar di sini.”

Beres melayani di Ichthys Project, Iman membidik proyek hulu migas di celah Timor yang masih berpolemik antara Pemerintah RI dan Australia. Konon, cadangan migas di

blok ini cukup besar. “Kalau proyek ini berjalan, Pelabuhan Tenau semakin ramai. Kami sudah siap-siap sejak sekarang,” kata Iman.

Meski berhasil dari sisi infrastruktur, proyek menyisakan persoalan karena TKBM lokal belum dipekerjakan di offshore logistic base. Tapi Iman tak tinggal diam. Ia telah melayangkan permintaan kepada Dinas Tenaga Kerja NTT dan KSOP untuk menerbitkan sertifikasi TKBM sesuai persyaratan yang diminta.

Lantaran proyek ini milik asing, Iman mengikuti aturan main ketat yang diminta oleh PT Saipem.

Ketatnya aturan dirasakan Bhirawa saat masuk area offshore logistic base. Dua satpam menyetop setiap pekerja dan tamu di pos keamanan untuk tes alkohol sebelum dan setelah masuk area terbatas ini. Tes dengan cara meniup sedotan kecil yang terhubung ke perangkat pemantau kadar alkohol. Bila dilayar muncul angka 000, satpam akan mempersilakan tamu masuk area. “Sudah standartnya,” ujar si satpam.

Juru bicara PT Pelindo III (Persero) Edi Priyanto, mengatakan kinerja bongkar muat general cargo di Tenau melonjak signifikan pada 2014. Bongkar muat offshore logistic, kata Edi, berkontribusi paling besar mendongkrak realisasi bongkar muat general cargo tahun lalu sebesar 888 ribu ton. Naik ketimbang tahun 2013 sebanyak 448 ribu ton.

Pelabuhan Tenau sejatinya menyimpan potensi alami dengan kedalaman pada air surut terendah (LWS) -15 meter. Kapal berkapasitas 5.000 Teus sepanjang 325 meter alias kapal generasi kelima bisa sandar di dermaga di Tenau.

Pelindo III tak perlu susah payah mengeruk dasar laut untuk menambah kedalaman alur seperti halnya di Tanjung Perak, Surabaya.*

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing 17 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dua Nelayan Panceng Ditangkap Satpolair Gresik, Bhirawa Dua nelayan Saiin (38) dan Ahmad Abdul Latief (46), keduanya warga Desa Campurejo, Kec Panceng Gresik. Tak berdaya saat Satpolair Polres Gresik saat patroli rutin mendapatkan perahu yang kedapatan menangkap ikan dengan memakai jaring trawl. Kini kedua tersangka harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Informasi yang dihimpun, kedua tersangka bersama perahunya sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh Satpolair. Gerak-gerik tersangka dalam mencari ikan di laut tidak seperti nelayan biasanya. Terang saja mempuat petugas setiap melakukan operasi, melihat perahu itu curiga. Hasilnya, saat tersangka sedang asik menangkap ikan tiba-tiba petugas menghampirinya dan mendapatkan Jaring trawl. Kedua nelayan tak bisa menghindar dan menurut saat dibawa Satpolair.

Menurut Kasatpolair Polres Gresik, AKP Arisandi, Senin (16/2), membenarkan telah menangkan dua nelayan asal Panceng. Keduanya terbukti memakai jaring trawl saat menangkap ikan yang sebelumnya telah diincar petugas.

Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga mengamankan dua perahu nelayan. Dan dua buah jaring trawl, serta 460 kilo ikan hasil tangkapan. Ditambahkan Arisandi, penangkapan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. ‘’Kami berharap perbuatan seperti ini, tak ditiru nelayan lain. Karena memakai jaring trawl saat menangkap ikan di laut dilarang, atas perbuatannya. Kedua tersangka, dijerat dengan pasal 85 jo pasal 100 UU Nomor 45 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Q kim

Kasus TIK, Kejari Kantongi Nama Tersangka Gresik, Bhirawa Penyelidikan dugaan korupsi Program Tehnologi Informasi Komputer (TIK) SD senilai Rp1,8 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik segera masuk ke penyidikan. Sebab Kejaksaan sudah mengantongi nama calon tersangka.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gresik, Wahyudiono SH, kini hanya tinggal menunggu ekspos atau gelar perkara saja, karena dari beberapa keterangan dari pihak terkait kasus ini sudah hampir selesai. Sehingga dugaan korupsi TIK bisa naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan ditetapkan para tersangkanya. ‘’Kejari tetap konsisten dengan kasus ini dan tak akan main-main, meski ada tekanan untuk menghentikan. Karena pemberantasan korupsi merupakan atensi untuk diungkapkan,’’ kata Wahyudiono.

Wahyudiono menegaskan, siapapun yang terlibat nantinya ditetapkan sebagai dalam kasus ini. Dan jaksa penyelidik sangat selektif dalam menetapkan tersangka. Juga tak akan padang bulu meski itu nanti ada kaitanya dengan pejabat, kalau bukti-bukti menguatkanya akan ditetapkan tersangka. Itu resikonya, karena telah ikut kerjasama jamaah mengkondisikan,’’ ujarnya.

Pemeriksaan dugaan koripsi TIK di 34 SD se-Kab Gresik, dananya bersumber dari APBN 2014 yang merupakan dana hibah.

Masing-masing sekolah mendapat dana sebesar Rp54 juta dari Kemendikdasmen dan Kemenpora senilai Rp1,8 miliar. Yang pencairanya masuk langsung ke rekening sekolah, namun dalam perjalananya. Ada beberapa orang yang tahu kemudian memfasititasi, selanjutnya dilakukan kordinasi untuk kesepakatan bahwa pengerjaanya dilakukan CV. Q kim

Para Pimpinan SKPD Curhat ke Kajari Sidoarjo, Bhirawa Kegiatan sosialisasi yang digelar Pemkab Sidoarjo menjadi ajang curhat dan konsultasi oleh para jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Agar dalam melangkah menjalankan tugastugasnya tak sampai keranah hukum.

Sosialisasi yang bertemakan ‘Pendidikan dan Pencegahan Korupsi Bagi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah’ Senin (16/2) kemarin dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum di Ruang Delta Graha Sekretariat Pemkab Sidoarjo.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sujipto SH MM Sekda Vino Rudi Muntiawan, serta seluruh pimpinan SKPD hingga para camat se Sidoarjo. Dengan menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Undang Mugopal SH serta Badan Periksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim. Kegiatan yang digelar Bagian Hukum Sekretariat Pemkab itu, berjalan cukup menarik sehingga Bupati Saiful Ilah sendiri yang menjadi moderator.

Satu pertanyaan yang dilontarkan Sekda Vino R Muntiawan kepada narasumber Kajari Undang Mugopal, Ia meminta penjelasan seputar kategori gratifikasi dalam suatu acara hajatan seorang pejabat.

Selain Sekda, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Drs Mustain Baladan, juga Curhat soal langkah belum bisa terbayarnya lelang pengadaan buku bernilai miliaran rupiah. Tak ketinggalan Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Sidoarjo, Ir Sigit Setiawan, juga yang menyodorkan ide adanya forum konsultasi hukum oleh Kejari, untuk mempertegas status hukum suatu kebijakan.

Karena dalam pelaksanaan kegiatan, ada kebijakan yang subjektif tapi tak menabrak aturan. ‘’Apakah pihak kejaksanaan bisa membantu memberikan konsultasi hukum secara langsung maupun tertulis,’’ tanya Sigit.Q ach

5

Ganti Rugi Rp 781 M Dibagi Proporsional Sidoarjo, Bhirawa Pengusaha di PAT (Peta Area Terdampak) akhirnya bisa bernafas lega setelah hasil rapat komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, memutuskan dana talangan yang sudah disetujui pemerintah sebesar Rp781 miliar, dan akhirnya didistribusikani secara proporsional kepada korban Lumpur Lapindo di wilayah PAT. Semula pengusaha tak masuk dalam ganti rugi Rp781 miliar ini.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran di APBN sebesar Rp781 miliar untuk ganti rugi korban di wilayah PAT. Tadinya pengusaha akan ditinggalkan dalam proses ganti rugi, persoalan ganti rugi kepada pengusaha di PAT sejalan dengan keinginan PT Minarak Lapindo, hal itu persoalan B to B (Bisnis to bisnis) yang dipisahkan dengan proses ganti rugi kepada korban yang merupakan warga biasa. Ada sekitar Rp600 miliar kekurangan yang seharusnya dibayarkan kepada pengusaha.

Anggota Komisi XI, H Sungkono, Senin (16/2) kemarin, membenarkan, alokasi dana talangan yang sudah diplot APBN 2015 sebesar Rp781 miliar dibagi secara proporsional kepada seluruh korban tak terkecuali pengusaha. ‘’Ini kabar baik, seharusnya begini mekanisme supaya tak ada korban yang merasa dipinggirkan,’’ tandasnya.

Warga di PAT harus mendapat prioritas ganti rugi,

tetapi tidak berarti pengusaha diabaikan. Pengusaha juga menjadi korban dalam tragedi bencana Lumpur Lapindo tahun 2006 lalu. Persoalan ganti rugi Rp600 miliar yang merupakan sisa pembayaran terakhir akan dibahas kemudian. Namun ini merupakan angin segar bagi seluruh korban karena sudah mendapat kepastian pembayaran.

Informasi Sabtu lalu, Ketua GPLL (Gabungan Pengusaha Lumpur Lapindo), Ritonga, melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Saiful Ilah SH. Tidak ada informasi yang bisa digali dari pertemuan itu. Namun diperkirakan tak jauh dari persoalan ganti rugi yang bergeser pembagiannya dilakukan proporsional.

Dana yang dikucurkan APBN ini merupakan dana talangan kepada Minarak Lapindo untuk dibayarkan kepada korban Lapindo. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia mendesak Presiden Joko Wi-

istimewa

Pemilik perusahaan yang tenggelam akibat Lumpur Lapindo seperti ini bakal mendapatkan ganti rugi setelah pemerintah menganggarkan melalui APBN. dodo untuk segera melunasi ganti rugi korban lumpur, Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komite II DPD, Ahmad Nawardi saat bertemu dengan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, saat melihat kondisi Lumpur Lapindo. Anggota DPD dari Jatim itu menambahkan. Saat bertemu Saiful Ilah di Pendopo, Nawardi sempat diputarkan

pertemuan antara bupati dengan Menteri PU saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhooyono (SBY).

Nawardi juga menegaskan di dalam video itu sudah jelas ada pernyataan pemerintah bahwa pembayaran ganti rugi akan ditanggung pemerintah.

Pernyataan itu sudah menjadi janji yang harus ditepati, baik

oleh pemerintah yang lama maupun yang baru. Apabila janji ini ditarik, akan menimbulkan kemarahan dari warga yang menyebabkan blokade pada aktivitas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Padahal saat ini musim penghujan yang sewaktu-waktu bisa mengancam jebolnya tanggul.Q hds

Warga Keluhkan Pencairan Dana Kematian Kota Mojokerto, Bhirawa Warga Kota Mojokerto mengeluhkan pencairan dana bantuan kematian bagi warga meninggal dari Pemkot Mojokerto. Pencairan dana Rp 250 ribu untuk setiap warga yang meninggal itu harus menunggu hingga berbulanbulan. Warga juga mengeluhkan proses pencairan dana terkesan diombang-ambingkan pihak kelurahan dan Bagian Kesra Pemkot Mojokerto.

Menurut Bambang salah seorang Ketua RT di lingkungan Kemasan, Blooto, Kec Prajurit Kulon mengaku kecewa dengan pelayanan Pemkot Mojokerto terkait pencairan dana bantuan kematian. Salah seorang warganya yang meninggal awal tahun lalu namun hingga kini belum menerima bantuan. ‘’Kata pihak kelurahan saya diminta untuk menanyakan langsung ke Bagian Kesra.

Namun jawaban dari Kesra harus menunggu minimal harus ada 20 orang meninggal, kemudian baru diajukan pencairannya,’’ terang Bambang.

Bambang membandingkan jika dua tahun lalu pencairan dana kematian itu tak harus menunggu lama. Begitu keluarga korban melaporkan ke kelurahan langsung menerima bantuan dana kematian. ‘’Kalau memang program kematian sudah dihapus ya sampaikan saja ke masyarakat.

Warga jangan hanya diberi

iming-iming saja seperti ini,’’ umpatnya.

Dari pengakuannya, ternyata tak hanya satu atau dua korban saja yang harus menunggu lama pencairan dana kematian itu. Bahkan Bambang mencontohkan untuk tahun 2014 lalu, warganya harus menunggu sampai dengan akhir tahun. ‘’Warga awalnya mengandalkan bantuan itu untuk membantu biaya pemakaman, tapi sekarang akhirnya ya kecewa,’’ sesalnya.

Dikonfirmasi keluhan ini, Kabag Kesra Sekdakot Mojokerto, Zuhrini membenarkan jika harus menunggu 20 korban meninggal dunia untuk mencairkan dana kematian. ‘’Tak bisa saya mencairkan satu-satu pengajuan,’’ elaknya.

Pejabat berjilbab ini menambahkan, sebenarnya dana bantuan berada di pos anggaran kelurahan. Menyusul setelah wali kota menjadikan kelurahan sebagai kuasa peng guna anggaran. ‘’Anggarannya itu sebenarnya ada di kelurahan. Kesra hanya bertugas mengajukan ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Asset, red),’’ tandas Zuhrini.

Terpisah Kepala DPPKA Pemkot Mojokerto, Agung Mulyono menjelaskan, tak ada alasan untuk memperlambat pencairan dana yang sudah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA). ‘’Sejak awal tahun, setiap Pengguna Anggaran (PA) itu diberikan UP (Uang Persiapan, red) untuk biaya operasional. Termasuk kelurahan juga kita berikan UP,’’ terang Agung.

Jika alasan kelurahan ataupun Kesra kehabisan dana operasional senilai UP, menurut Agung juga tak masuk akal. ‘’Ketika UP sudah terpakai 75%, PA bisa langsung mengajukan GU (ganti uang, red), jadi tak alasan kalau kehabisan atau keterlambatan dana itu,’’ terang mantan Kabag Hukum Pemkot Mojokerto ini.

Hardiyah Santi, Wakil Ketua Komisi III (Bidang Kesra) DPRD Kota Mojokerto terkejut mendapat informasi mekanisme pencairan dana kematian itu. ‘’Saya akan cek ke Bagian Kesra, apa alasan keterlambatan pencairan dana bantuan kematian. Karena kita kan sudah menyetujui anggaran itu dalam APBD 2015,’’ tegas politisi Golkar ini.

Jika diperlukan komisi III berencana bakal memanggil semua yang berhubungan dengan pencairan dana kematian itu.

Mulai dari kelurahan, kecamatan, bagian Kesra hingga DPPKA. ‘’Kami akan meminta penjelasan semuanya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan keterlambatan itu,’’ pungkas anggota DPRD dua periode ini.Q kar

kariyadi/bhirawa

Dirut PTPN X Subiyono memaparkan rencana investasi Pabrik Bioetanol di PG Gempolkep, Kec Gedeg, Kab Mojokerto, Senin (16/ 2) kemarin.

PTPN Bangun Pabrik Bioetanol

Jumlah Personel PMK di Sidoarjo Belum Ideal Sidoarjo, Bhirawa Personil PMK Sidoarjo ditambah 30 personil tahun 2015 ini. Personil baru ini rencananya akan ditempatkan di Pos PMK Sidoarjo yang berada di Kec Krian, Kec Buduran dan Kec Waru. Kini 30 personil baru itu masih menjalani pembekalan.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo, Ir Dwijo Prawiro, penambahan personil baru PMK ini karena hingga kini jumlah personil PMK di Kab Sidoarjo dianggap masih belum ideal. Hingga kini jumlah personil PMK di Sidoarjo belum sampai 100 personil.

Jumlah yang ideal, menurut pemikiran Dwijo, apabila per kecamatan di Kab Sidoarjo atau 18 kecamatan, ada satu pos PMK nya. Satu pos isinya dua mobil PMK. Dalam pos PMK paling tidak ada satu regu yang terdiri dari enam sampai tujuh orang personil. ‘’Kini sedang kita koordinasikan dengan para camat. Mungkin yang akan didahulukan pada tahun ini di Kec Taman dan Krian, sebab pertimbangan pada daerah itu padat penduduk dan pada industri,’’ papar mantan Kadis PU Cipta Karya Kab Sidoarjo itu.

Di wilayah Kec Waru, lanjut Dwijo, bahkan pihak perusahaan

sudah berinisitaf sendiri untuk membuka pos PMK. Posko PMK yang ditempatkan di Desa Tambak Sawah, Kec Waru ini, berasal dari 22 perusahaan. Mereka butuh dengan pendirian posko PMK ini, karena mereka butuh penanganan secepatnya bila sampai terjadi kasus kebakaran.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah saat meresmikan posko PMK di Kec Waru, baru-baru ini, memang sangat berharap Pokos PMK bisa ada dan tersebar di seluruh wilayah Kab Sidoarjo. Diharapkan nantinya pembangunan Posko PMK itu, minimal satu kecamatan terdapat satu.Q ali

Kab Mojokerto, Bhirawa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X akan melakukan investasi sebesar Rp1,125 triliun untuk membangun pabrik bioetanol cogeneration. Dari dana sebesar Rp1,125 triliun, dana sebesar Rp 975 miliar diantaranya didapatkan dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sisanya dari kas internal dan pinjaman perbankan.

Dirut PTPN X Subiyono mengatakan, investasi itu untuk membangun pabrik bioetanol, cogeneration untuk produksi listrik dan peningkatan kapasitas pabrik gula. ‘’PTPN X ingin membangun satu lagi pabrik bioetanol di kompleks PG Ngadiredjo, Kediri dengan kapasitas yang sama dengan pabrik bioetanol di Mojokerto,’’ ungkapnya di PG Gempolkrep, Kab Mojokerto, Senin (16/2) kemarin.

Menurut Subiyono, sebesar 30 ribu kilo liter per tahun bakal dihasilkan pabrik itu. Bahan baku bioetanol dari tetes tebu PTPN X, cukup melimpah dengan perkiraan produksi tetes tebu sebesar 292.500 ton, sehingga bisa dibangun satu lagi pabrik bioetanol berkapasitas 30 ribu kilo liter per tahun karena produksi tetes tebu PTPN X bisa

digunakan untuk dua pabrik bioetanol. ‘’Tetes tebu kami jual men tahan ke pabrik pengolahnya seperti perusahaan bumbu makanan, ini akan jauh lebih menguntungkan jika kami mengolahnya sendiri, sehingga kami ingin mempunyai satu lagi pabrik bioetanol di Kediri dengan investasi pembangunan pabrik bioetanol sebesar Rp525 miliar,’’ tambahnya.

Investasi itu didapat dari PMN sebesar Rp450 miliar dan kas internal PTPN X sebesar Rp75 miliar dengan pembangunan dilakukan dalam dua tahun. Pabrik bioetanol di kompleks PG Ngadiredjo Kediri itu diprediksi bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp294 miliar per tahun yang terdiri atas penjualan bioetanol Rp276 miliar dan penjualan karbondioksida (CO2) Rp18 miliar. Dengan asumsi harga bioetanol Rp9.200 per liter dan harga CO2 Rp1.500 per liter. ‘’Kami akan optimalkan PMN, kas internal dan pinjaman perbankan untuk memacu kinerja, terutama menyukseskan swasembada gula dan mendukung kedaulatan energi dengan pemanfaatan bioetanol guna mengurangi impor BBM,’’ ujarnya.Q kar

Wisata Pemancingan di Timur Sidoarjo Terganggu Jalan Rusak Sejumlah ruas jalan aspal di wilayah timur Kab Sidoarjo diperkirakan hancur selama dua tahun ini. Seperti dari ruas Tambak Oso sampai Segoro Tambak Kec Waru dan dari ruas Gisik Cemandi sampai Tambak Cemandi, Kec Sedati.

Padahal jalur jalan disana tingkat ekonominya tinggi, sebab selain dipakai untuk distribusi hasil tambak juga dipakai sebagai jalur untuk kunjungan wisata pemancingan dari luar kota ke daerah-daerah itu.

Menurut Dika, seorang warga Desa Buncitan, Kec Sedati, yang punya hobi memancing, kalau pada saat weekend, kegiatan pemancingan di daerah itu sangat ramai sekali bahkan terkadang sampai malam hari. ‘’Ditempat itu pengunjung tak hanya bisa memancing saja, tapi juga bisa menikmati kuliner yang ditawarkan dari olahan hasil tambak. Seperti

bandeng presto, bandeng bakar, otak-otak bandeng dan sebagainya. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli langsung ikan dari tambak yang masih segar. Biasanya dijual kiloan,’’ kata Dika.

Menurut pengamatan Dika, para pengunjung selain dari Kota Sidoarjo sendiri, juga banyak dari luar kota. Sebab ia melihat plat mobil yang dipakainya. Ada yang plat L, plat S dan plat P. ‘’Saat weekend tambah banyak, tapi sayang sekali jalan menuju kesana sekitar dua tahun ini hancur, sangat memprihatinkan,’’ komentar Dika, Senin ( 16/2) kemarin.

Warga di daerah itu, kata

Dika, selama ini hanya bisa mengeluh dalam hati hanya bisa pasrah melihat kondisi jalan yang rusak itu. Sebab warga selama ini merasa sudah bosan menyampaikan pada Pemkab.

‘’Kalau menurut saya, harus segera diperbaiki, sayang kalau kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi di daerah itu tak didukung, sarana jalan yang memadai disana juga

ali/bhirawa

Di Kawasan Timur Kab Sidoarjo banyak terdapat wisata pemancingan ikan di tambak. Sayang sejumlah jalur jalan aspal yang menuju kesana ada yang hancur, sebab aspal jalan mengelupas akibat hujan ataupun kondisi air sungai yang meluber ke jalan.

akan bisa memperlancar sebagai promosi wisata daerah disana,’’ tuturnya.

Menurut pendapat Dika, sampai jalan-jalan disana diperbaiki, ia menyarankan agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pengairan. Agar selain diaspal, juga dibuatkan saluran air di pinggir-pinggir jalan itu. Agar air cepat mengalir dan tak sampai menggenang. Sebab nanti akan bisa merusak aspal jalan. ‘’Kalau tidak, nanti percuma, sebab air disana nanti menggenang, apalagi disana air sungai juga sering rob atau pasang yang biasanya meluber ke jalan,’’ katanya.

Selain itu, ia juga berpendapat, agar aspal awet, mungkin bisa diganti saja dengan jalan hotmik karena akan lebih kuat. Pilihan lain, kondisi jalan dibuat lebih tinggi dari permukaan sungai.Q ali

JAWA TIMUR

6

Selasa Pahing, 17 FEBRUARI 2015

Kepala BNPB Janjikan Bantu Pompa Banjir Lamongan, Bhirawa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menjanjikan bakal memberikan bantuan pompa banjir untuk Lamongan. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Desa Kemlagilor Kecamatan Turi.

Dikatakan oleh Syamsul Maarif, kunjungannya bersama anggota Komisi VIII Kuswiyanto itu untuk menerima masukan dan melihat kondisi di sepanjang Sungai Bengawan Solo mulai hilir di Gresik, kemudian ke Lamongan dan Bojonegoro.

Seperti di Lamongan yang disampaikan oleh Bupati Fadeli, lanjut dia, sudah ada solusi yang dipikirkan untuk mengatasi banjir. Yakni solusi jangka pendek berupa pengadaan pompa banjir dan solusi jangka panjang berupa normalisasi waduk, sungai dan rawa, diantaranya Waduk Gondang dan Prijetan.

Untuk solusi jangka pendek, Syamsul menegaskan sudah menyetujui untuk menambah bantuan pompa banjir bagi Lamongan. Sedangkan untuk solusi jangka panjang akan dibicarakan bersama mitra kerja terkait di DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Seperti dikatakan Pak Bupati tadi, pompa banjir efektif mempercepat pembuangan air dalam beberapa tahun ini sehingga banjir di Lamongan tidak berlangsung lama. Namun tahun ini karena curah hujan yang sangat tinggi, nampaknya pompanya perlu ditambah, dan (penambahan) itu tadi sudah saya setujui, “ katanya saat di Desa Kemlagilor.

Selain di Kecamatan Turi, Syamsul Maarif bersama Fadeli juga meninjau kondisi banjir di Kecamatan Kalitengah dan pompa banjir di Kecamatan Babat. Sebelumnya, saat di Guest House Pemkab Lamongan, Syamsul Maarif menyerahkan bantuan bencana sebesar Rp 200 juta. Q yit

Kepala BNPB Syamsul Maarif menjanjikan bakal memberikan bantuan pompa banjir. suprayitno/bhirawa

KILAS JATIM

Uji Coba Bus Sekolah Masih Sepi Peminat Malang, Bhirawa Uji coba Bus Halokes (sekolah red), yang dilakukan oleh Pemkot Malang, Jumat (13/ 2) akhir pekan kemarin, ternyaya masih belum disambut antusias para siswa. Sehingga enam bus yang dioperasiakan itu sepi penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Handi Priyanto, kepada Bhirawa, kemarin, mengutarakan, uji coba bus sekolah yang pertama kalinya itu masih sepi peminat namun demikian pihaknya akan terus melihat perkembangan.

“Survery akan kita lakukan terus. Setelah survey tahap pertama akan ada survey lanjutan. Pada Survey kedua nanti hasilnya akan diketahui dan dipublikasikan kepada masyarakat luas,” tutur Handi yang mantan Asisten I Pemkot Malang itu.

Lebih jauh pihaknya menyatakan jika ujicoba yang dilakukan pecan kemarin itu, merupakan bagian dari survey, karena itu akan sangat menentukan, terkait nasib bus sekolah. Apalagi saat ini masyarakat juga masih belum banyak yang tahu jika bus sekolah sudah beroperasi. Jika dalam perkembangannya bus sekolah semakin banyak yang meminati maka, Pemkot akan langsung mengoperasikan bus tersebut. Namun demikian jika ternyata peminatnya sedikit berarti harus ada kajian lebih lanjut. Q mut

PN Vonis Bebas Cakades Tetap Ditahan Sampang, Bhirawa Meski beberapa waktu lalu terdakwa calon kepala Desa kepala Desa BiraBarat Kecamatan Ketapang Sampang. Ahmad Sidiq divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan negeri Sampang, atas perkara dugaan pemalsuan identitas saat hendak menjadi calon kepala Desa tahun 2013.

Namun vonis bebas PN tidak membuat terdakwa dibebaskan dari tahanan rutan kelas 2 Sampang.

Beberapa keluarga terdakwa mendatangi kantor Kejaksaan negeri Sampang, mereka mempertanyakan dasar penahanan atau tidak mengeluarkannya Ahmad Sidiq oleh kejaksaan selaku jaksa penuntut umum (JPU), sebab di persidangan vonis PN Sampang pada Kamis lalu divonis bebas, tapi saat ini masih ditahan.

“Mana keadilannya?” keluh Abd Munif, adik terdakwa, Senin (16/2).

“Kami sebagai keluarga sangat kecewa terhadap keputusan jaksa yang hingga saat ini masih belum mengeluarkan kakak saya dari tahanan. Padahal jelas-jelas dalam persidangan hakim sudah menvonis bebas.

Selain itu, kami selaku keluarga sudah mendatangi rutan, namun rutan masih menunggu keputusan pihak kejaksaan selaku jaksa penuntut umum,” paparnya di halaman Kejaksaan Negeri Sampang. Q lis

Pendakian Gunung Raung Ditutup Total Bondowoso, Bhirawa Meningkatnya aktivitas Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Bondowoso, Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa hari terakhir membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso menutup total jalur pendakian mulai Senin (16/2).

Pasalnya, pendakian gunung tersebut lebih banyak dilakukan melalui jalur Bondowoso yaitu melalui Sumber Wringin.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Hendri Widotono mengatakan, meski masih berstatus waspada, tingginya aktivitas tremor yang diikuti suara gemuruh dan adanya percikan api dari kawah, dianggap membahayakan masyarakat dan pendaki.

“Akses ke Gunung Raung pada hari ini memang ditutup terkait adanya gemuruh yang sangat keras. Hanya saja level masih waspada. Terkait kabar Gunung Raung erupsi yang berhak mengeluarkan pernyataan itu Pos Gunung Api, hanya saja

dari laporan yang saya terima memang ada keluar api dan saat itu tremor terjadi diluar biasanya sampai 154 kali dalam sehari,” kata Hendri Widotono saat ditemui Bhirawa di kantor BPBD, Senin (16/2).

Menurut Hendri, saat ini BPBD masih terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Raung, yang berada di Songgon, Banyuwangi. BPBD juga terus menginstruksikan kepada camat dan perangkat desa lainnya, untuk tetap tenang dan tidak panik.

Data dari BPBD Bondowoso mencatat, ada enam desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) letusan gunung Raung. Tiga desa diant-

aranya berada di Kecamatan Sumber Wringin dan tiga desa lainnya berada di Kecamatan Togosari. Hendri mengatakan, ada sekitar 300 jiwa yang tinggal di daerah KRB l yang meliputi Dusun Legan, Sepanas dan Tol-tol.

“Tiga Desa masuk Kawasan Rawan Bencana tingkat 1 yaitu Desa Sumber Wringin, Desa Rejoangung, dan Desa Tegal Jati, Kecamatan Sumber Wringin. Sementara 3 Desa lainnya masuk KRB tingkat 2 yaitu Desa Gunosari, Kembang dan Jebung Kidul di Kecamatan Telogosari,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari PGA yang diterima BPBD Bondowoso hari ini, visual Gunung Raung terlihat terang disertai mendung dan angin dengan suhu udara 20 – 29 celcius. Gunung terlihat jelas mengeluarkan asap putih dengan ketinggian 100 meter kearah timur. Sementara tremor Q mb7 tercatat 114 kali.Q

19 ODGJ Dipasung Keluarganya Kab. Madiun, Bhirawa Meski Gubernur Jatim Dr. Soekarwo telah mengintruksikan di setiap Kota dan Kabupaten di Jatim harus sudah bebas pasung, namun sekarang ini di Kabupaten Madiun masih terdapat 19 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dari sebelumnya 42 ODGJ. Lantas siapa yang bertanggung jawab terhadap ODGJ yang dipasung selama ini? Tentunya Pemerintah melalui dinas terkait (Dinkes, Dinsos, RSJ, Dindik, Kesra).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun, dr.Soelistyo Widyantono, MM melalui dr. Ary Andarwati, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Madiun dihubungi Bhirawa, Senin (16/2), “Ya, meski ada instruksi Gubernur Jatim seperti itu, fakta di lapangan keberadaan ODGJ hingga dipasung itu, sulit mengatasi untuk diobatinya,” terang dr. Ary Andarwati.

Kendalanya, lanjut dr. Ary Andarwati, sekarang ini, masih langkanya dr Ahli Jiwa. Lagi pula, setelah ODGJ itu di rujuk ke RSJ Menur Surabaya untuk pengobatan kemudian di pulangkan. Selang beberapa waktu, ODGJ itu kambuh lagi. “Ya, ratarata ODGJ yang kambuh lagi itu, karena tak punya pekerjaan tetap. Karena banyak nganggurnya alias tidak mempunyai aktivitas tetap, sehingga mudah sekali ODGJ itu kambuh,”kata

dr. Ary Andarwati, menjelaskan. Menurut dr. Ary Andarwati, misalnya seperti yang Anda (wartawan Bhirawa. Red) tanyakan Rusdi (54) RT 30 Desa Purworejo Kecamatan Geger Kab. Madiun sesuai datanya, dia (Rusdi) ditemukan atau diketahui ODGJ pada tahun 1991.

Oleh pihak Puskesmas setempat sudah diobati berulangkali.

Dan terakhir dirujuk ke RSJ Menur Surabaya pada 24 Maret 2007. Q dar

sudarno/bhirawa

FWM memberikan bantuan sembako kepada Sirah warga miskin (gakin) Desa Purworejo Kecamatan Geger Kab. Madiun.

Hartono/Bhirawa

Komisi III DPRD Kota Blitar bersama Dinas PU Kota Blitar, KPT Kota Blitar dan Satpol PP Kota Blitar saat melakukan sidak galian kabel optik bermasalah.

Dewan Sidak Galian Kabel Optik Tak Berizin Kota Blitar, Bhirawa Dianggap bermasalah pada pelaksanaan proyek galian kabel optik oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) di wilayah Kota Blitar, DPRD Kota Blitar gelar sidak dan meminta keterangan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) Cabang Blitar.

Diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, SE, beberapa minggu ini dilakukan penggalian di sepanjanga jalan protokol di Kota Blitar yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), namun Pemerintah Kota Blitar sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan secar resmi dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) maupun rekanan yang mengerjakan.

“Sehingga kami perlu mempertanyakan hal ini kepada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) Cabang Blitar terkait ijin pelaksanaan proyek galian untuk kabel optik di Kota Blitar,” kata Agus Zunaidi, SE. Lanjut Agus Zunaidi, SE, kenapa hal ini perlu dipertanyakan, pihaknya berharap semua pekerjaan proyek yang dilaksanakan di wilayah Kota Blitar harus jelas.

Pasalnya selama ini selain menimbulkan dampak kerusakan jalan akibat galian yang tidak dikembalikan seperti semula juga berdampak pada pengguna jalan.

“Banyak jalan di Kota Blitar yang saat ini kondisinya rusak karena banyak galian jalan yang belum jelas apakah segera diperbaiki atau tidak. Akibatnya terjadi kecelakaan kepada pengguna jalan karena tidak tahu ada lubang khususnya pada saat musim hujan,” ujarnya.

Di sisi lain, ketegasan perlu ditegaskan kepada semua rekanan maupun lembaga lain yang mengerjakan fisik di Kota Blitar utamanya fasilitas umum harus memberikan penjelasan dan pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Blitar. “Sehingga jika ada kejadian atau kecelakaan yang berakibat fatal, jelas siapa yang akan bertanggung jawab nantinya. Apalagi galian kabel optim milik Telkom ini sudah ada yang menjadi korban,” tegasnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Blitar, Suharyono mengatakan pelaksanaan proyek galian kabel optik yang dikerjakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) belum ada pemberitahuan, termasuk rekanan yang mengerjakan.

“Berdasarkan informasi yang kami terima pekerjaan galian kabel optik ini merupakan proyek dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) Pusat, dimana rekanan yang mengerjakan merupakan tunjukan dari pusat,” Q htn kata Suharyono.Q

SMPN I Panji Situbondo Adopsi Program SMPN 10 Malang Banyak cara yang dilakukan sebuah sekolah untuk menjadi maju dan terkenal di dunia pendidikan tanah air. Salah satunya, yang dilakukan civitas SMPN I Panji, Kabupaten Situbondo, baru-baru ini.

zawawi/bhirawa

Kasek SMPN I Panji, Kabupaten Situbondo, Herry Sofjan bersama Kasek SMPN 10 Kota Malang, Subandi saat melakukan tukar cinderamata saat studi banding, kemarin.

Meski sekolah tersebut telah dikenal sebagai gudangnya prestasi di Kota Santri, kalangan guru, komite, Kasek dan siswa sekolah yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad itu masih saja haus akan kemajuan sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan, keluarga besar SMPN I Panji, yang terdiri dari komite, guru dan siswa melakukan penyerapan ilmu ke SMPN 10 Kota Malang, kemarin.

Menurut Kepala Sekolah SMPN I Panji, Herry Sofjan, ia bersama tim komite, guru dan siswa sengaja berkunjung ke SMPN 10 Kota Malang untuk mengadopsi 8 standar keunggulan yang dimiliki sekolah di Kota dingin tersebut.

Di antaranya, standar ide, proses, tenaga pendidik, pengelo-

laan, sarana prasarana, standar kelulusan, pembiayaan serta sekolah adiwiyata. “Ini karena SMPN 10 Malang, menyandang status adiwiyata nasional menuju mandiri. Sementara kami, masih adiwiyata Provinsi,” ujar Herry Sofjan, didampingi guru pembina Adiwiyata, Zsasa.

Menurut Herry, ada hal yang patut diikuti yakni soal pemanfaatan lingkungan, air bersih dan listrik. Disana, kata Herry, air sungai yang ada di kawasan SMPN 10 dimanfaatkan dan dikelola menjadi air bersih dan air layak konsumsi. Selanjutnya, kata Herry, air itu tidak hanya digunakan oleh sekolah semata, melainkan juga untuk kebutuhan warga sekitar.

“Dari air sungai itu diproses, dimanfaatkan sebagai sumur resapan, lalu tandon, dialirkan ke saluran kamar mandi serta kamar kecil. Air yang sudah diproses itu lalu dijadikan kerjasama dengan beberapa pihak, sehingga air itu bisa diminum secara higienis,” urai Herry. Kata Herry, air limbah yang sudah diproses ulang itu selanjutnya dimanfatkan untuk 1000 warga sekitar. Sehingga, kata Herry, biaya rekening air yang biasanya besar, tiap bulannya hanya menghabiskan biaya 150 ribu. Hal yang sama, kata dia, SMPN 10 Malang bisa memanfaatkan pencahayaan ruangan dengan menggunakan tanaga listrik memakai genteng kaca dari sinar matahari. “Ini dibantu oleh tembok yang terang tanpa tenaga bantuan tenaga listrik, sehingga menghasilkan hemat listrik,” kata Herry.

Sementara itu Zsasa menam-

bahkan, untuk bidang pembelajaran SMPN 10 Malang memakai basis adiwiyata, dengan ditunjang penanaman 300 lebih aneka jenis pohon. Kondisi ini, sangat sesuai dengan mata pelajaran IPA dan Biologi, di mana tiap spesies hewan, yang berada di suatu tempat yang memiliki stabilitas dan pohon yang bagus akan membantu hewan untuk mempercepat perkembangbiakan. “Misalnya saja capung, ulat dan kupu-kupu, disana dapat berkembang biak dengan bagus karena ditunjang pohon bagus, sehingga ada mutualisme dan dapat membantu proses belajar mengajar sekolah,” papar Zsasa.

Masih kata Zsasa, ada keunggulan lain di SMPN 10 yang akan diadopsi SMPN 1 Panji. Diantaranya, pemanfaatan untuk kesehatan, yang berasal dari tanaman yang berkasiat seperti kunir dan jenis lainnya. Q awi

Selasa Pahing 17 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Kawasan Kota Rawan Genangan Air Hujan Lumajang, Bhirawa Hujan yang mengguyur deras beberapa hari terakhir di wilayah Lumajang mengakibatkan banjir di beberapa titik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang melakukan survey lokasi-lokasi yang rawan genangan tersebut untuk menanggulangi banjir.

Purwanto, SH Sekretaris BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan, survey itu dilakukan untuk melakukan pemetaan penanganan terjadinya genangan saat hujan. Dari hasil dari survey yang dilakukan, terdapat belasan titik yang rawan terjadi genangan banjir ketika diguyur hujan lebat. ‘’Ada 17 titik yang terjadi penyumbatan jalur drainasenya hingga aliran air terendat hingga menyebabkan terjadinya genangan,’’ katanya.

Titik rawan genangan ini, katanya, di antaranya di seputaran Alun-alun, perempatan Jl. Yos Sudarso Jl. Suwandak Timur, sepanjang Jl. Panjaitan, Perempatan ST, Jl. Kyai Gozali, Pasar Baru, Sukodono dan kawasan Klojen.

Di titik-titik ini jika terjadi guyuran hujan lebat sebentar saja, akan memicu terjadinya genangan banjir. Ketinggian air bisa mencapai 20 centimeter lebih.

Hal itu seperti yang terjadi dalam hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir.

Untuk mengatasinya, BPBD melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) terkait untuk melakukan penanganan. Yakni dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Caranya, dengan melakukan normalisasi melalui pembongkaran dan pengerukan drainase.Q yat

Dirut PDAM Kab Malang Tereliminasi Calon Direksi Kab Malang, Bhirawa Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang Adroi HZ dipastikan tidak bisa kembali mencalonkan Direksi PDAM setempat. Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, bahwa calon direksi dari internal PDAM tidak boleh lebih dari umur 55 tahun.

Hal ini dibuktikan dengan tidak ikut sertanya dalam penyeleksian calon direksi PDAM, sebab Adroi pada tahun 2015 ini sudah memasuki usia 59 tahun. Sementara, pada 18 Februari 2015 depan, masa jabatan Direksi PDAM Kabupaten Malang yakni Dirut Adroi HZ, Direktur Umum (Dirum) Syamsul Hadi, dan Direktur Teknik (Dirtek) Sulasmani berakhir.

Informasi tersebut dibenarkan Dirum PDAM Kabuaten Malang Syamsul Hadi, Senin (16/2), kepada Bhirawa, bahwa Adroi yang saat ini masih menjabat Dirut PDAM Kabupaten Malang tidak mengikuti seleksi calon Direksi PDAM periode 20152019. “Sebab, Pak Adroi pada Februari 2015 ini sudah memasuki umur 59 tahun, sehingga untuk mencalonkan kembali sebagai direksi terganjal Permandagri Nomor 2 Tahun 2007,” terangnya.

Menurut dia, pelaksanaan seleksi calon Direksi PDAM Kabupaten Malang sudah dilaksanakan pada 4 Februari 2015.

Dalam tes kesehatan, tes tulis, wawancara, dan visi misi diikuti 13 orang. Calon Direksi PDAM yang mengikuti seleksi mayoritas dari karyawan PDAM sendiri. Di antaranya, 2 orang dari direksi termasuk dirinya, 3 orang dari Kepala Unit (Ka Unit) Kantor PDAM, 4 orang dari Kepala Bagian (Kabag), dan sisanya staf PDAM. Q cyn

Pemkot Terapkan Stop BAB di Sembarang Tempat Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan bertekad untuk menjadi daerahnya terbebas dari perilaku masyarakat yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat.

Penerapan itu diterapkan pada stop BAB sembarangan tempat. Wali Kota Pasuruan, H Hasani mengatakan sebagian besar masyarakat di Kota Pasuruan tidak memiliki jamban sehingga harus BAB di sembarangan tempat, seperti di sungai serta masih menggunakan jamban cemplung.

“Kami mengingatkan kepada masyarakat agar membuang air besar pada tempatnya, tidak lagi di aliran sungai atau pun lainnya. Stop membuang air besar di sembarangan tempat,” pesan H Hasani di sela-sela peresmian program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), Senin (16/2).

Menurut H Hasani, perilaku buang air besar sembarangan membuat tingkat kesehatan masyarakat menjadi menurun dan akan memicu munculnya penyakit diare karena pencemaran lingkungan.

Karena itu, pihaknya meminta juga kepada Lurah dan Camat di Kota Pasuruan untuk menyadarkan masyarakat menuju sehat yang diawali dengan tidak buang air besar sembarangan dan harus dimulai dari sekarang.

“Menghapus kebiasaan buruk masyarakat agar tidak membuang air besar sembarangan harus butuh waktu. Kami meminta kepada seluruh para Lurah dan Camat di Kota Pasuruan merubah kebiasaan itu dengan pendekatan-pendekatan langsung. Sehingga masyarakat hidup dengan pola yang sehat,” tandas H Hasani.Q hil

JAWA TIMUR

7

Bojonegoro Waspada Banjir Kiriman Bojonegoro, Bhirawa Tinggi Muka Air (TMA) sungai bengawan solo kembali naik, semula 12,75 meter, menjadi 12,80 meter Senin (16/2) pukul 06.00wib. Membuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, menghimbau masyarakat bantaran sungai untuk mewaspadai banjir kiriman dari kali Madiun.

van/bhirawa

Talut jembatan Mondo Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang baru selesai dibangun pada akhir 2014 lalu kembali ambrol.

Belum Setahun Talut Jembatan Mondo Ambrol Dua Kali Kab Kediri, Bhirawa Talut jembatan Mondo Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang baru selesai dibangun pada akhir 2014 lalu kembali ambrol. Sebelumnya pada November 2014 lalu Talut jembatan Mondo ini ambrol ketika dalam pengerjaan yang disebabkan tingginya curah hujan.

Namun anehnya, setelah dalam tahap pemeliharaan dan belum sempat diserahkan ke Pemkab Kediri talut jembatan Mondo kembali ambrol. Dugaan sementara ambrolnya talut jembatan itu juga karena derasnya aliran sungai usai terjadi hujan deras pada Sabtu (14/2) lalu.

Menurut beberapa warga setempat, Setu, ketika itu Aliran air sungai yang mengalir dari arah barat dengan sangat kencang akhirnya menggerus plengsengan jembatan yang baru selesai diba-

ngun dan belum diserahg terimakan pihak rekanan PT. Triple’s Putra Kediri ke pihak Pemkab Kediri.

Lain dengan Setu, Poniman mengatakan, masalah bangunan secara teknis tidak tahu menahu, harapan masyarakat umum maunya kualitasnya ditingakatkan secara tekhnis. Sehingga apapun permasalahnnya pihak pembangun harus tahu.

Hal senada Koirudin (56), warga setempat juga mengungkapkan seharusnya ditangani dengan sebaik-baiknya. Masalahnya kan ini proyek besar, jadi tidak se enaknya saja membangunnya. “Pa ku buminya itu kan gak dalem nancepinnya, paling ya hanya 2 meter saja, kalo digerus 1 tahun saja kan sudah hilang, seharusnya ya minimal 6 meter paku bumi itu nancap kedalam tanah,” terangnya.

Di sisi lain menurutnya

masih banyak janji kontraktor yang belum di penuhi seperti pengerukan tanah warga oleh pihak proyek pada waktu pembangunan jembatan mondo, dan mengakibatkan banjir di sekitar rumah warga jika terjadi turun hujan.

“Masalahnya janj-janjinya masih banyak yang belum dipenuhi, seperti pengerukan tanah warga oleh pihak proyek pada waktu pembangunan jembatan. Got- got di kampung di keruk, setelah di keruk sampai proyek selesai tidak dibetulin lagi, akhirnya aliran air tersumbat dan mengakibatkan bajir di rumah warga,” tandasnya.

Diketahui, pembangunan jembatan dan talut menjadi satu paket, dengan nilai pagu anggaran Rp 5 Milyar dari APBD 2014. Pengerjaan dimulai pada April 2014 dan pembangunan harus selesai pada November 2014.Q van

Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom mengatakan, kali Madiun dan Bengawan Solo hulu, Jawa Tengah, ketinggian airnya kembali naik sejak sehari lalu. “Kali Madiun tersebut nantinya yang bisa mempengaruhi ketinggian air Bengawan Solo di daerah hilir,” ungkapnya.

Menurut dia, banjir di kali Madiun, yang terjadi sehari lalu akan meningkatkan ketinggian air Bengawan Solo di daerah hilir, Jawa Timur. “Meskipun Bengawan Solo di Jurug, Solo, juga besar, tetapi tidak terlalu berpengaruh,” ujarnya.

Disampaikan, ketinggian muka air Bengawan Solo di Jurug, Solo, Jawa Tengah, menunjukan angka 5,71 meter, terjadi pada pukul 03.00 WIB. “Saat ini Waduk Gajahmungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, sudah penuh.

Kalau ada tambahan air hujan harus dilepas ke Bengawan Solo,” jelasnya.

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, menyatakan siap mengantisipasi meluapnya Bengawan Solo di daerahnya, dengan menyediakan berbagai kebutuhan, termasuk melakukan pendistribusian bahan makanan mentah untuk dapur umum masyarakat. “Berbagai kebutuhan untuk mengantisipasi meluapnya Bengawan Solo sudah kami

siagakan, sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi banjir kami sudah siap,” kata Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo.

Ia menyebutkan sejumlah perahu karet untuk evakuasi korban banjir semuanya sudah disiagakan dan bisa berfungsi normal, termasuk persediaan sembako tersedia lebih dari cukup. “Persediaan sembako lebih dari cukup, seperti beras kami masih memiliki stok sekitar 32 ribu ton,” jelasnya.

Di lain pihak, ia mengaku sudah menginstruksikan petugas penanggulangan bencana di kecamatan yang daerahnya dilalui Bengawan Solo untuk bersiaga. “Yang jelas kami terus melakukan pemantauan ketinggian air Bengawan Solo di daerah kami, sebab ada kecenderungan ketinggiannya terus merangkak naik,” ucapnya.

Data di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo pada papan duga di Bojonegoro, terus merangkak naik mencapai 12,75 meter, naik kem bali naik menjadi 12,80 meter Senin (16/2) pada pukul 06.00 wib.

Begitu pula, ketinggian air di Ndugus,Ngawi dan Karangnongko, Kecamatan Ngraho, sekitar 70 kilometer, ketinggian airnya juga menunjukkan kecenderungan meningkat masing-masing 5,60 meter dan 26,00 meter.Q bas

achmad basir/bhirawa

Kondisi tinggi muka air sungai Bengawaan Solo kembali naik dan aktivitas transportasi penyebrangan perahu di Bojonegoro, Senin (16/2).

Penomoran Rumah Sebaiknya Warga Temas Ingat Wisatawan Agar Buang Sampah di Tempatnya Diserahkan ke Desa Kota Batu, Bhirawa Warga Kelurahan Temas kecamatan Batu Kota Batu menggelar kampanye Cinta lingkungan. Kegiatan tersebut diwujudkan dengan memasang puluhan banner ajakan membuang sampah di tempatnya di sejumlah jalan di kawasan Temas. Seperti di sepanjang jalan Patimura, banner ajakan cinta lingkungan tersebut memenuhi sepanjang pinggir jalan tersebut.

Menurut Lurah Temas Aditya

Prasaja, S.STP mengatakan kampanye cinta lingkungan ini merupakan wujud kepedulian warga Temas terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Hal ini juga sekaligus sebagai wujud peringatan Hari Sampah.

“Pemasangan banner yang berisi ajakan membuang sampah di tempatnya tersebut merupakan ajakan kepada warga kota Batu dan wisatawan. Karena akibat membuang sampah sembarangan menjadikan kota ini sering

supriyanto/bhirawa

Banner kampanye cinta lingkungan yang dilakukan warga kelurahan Temas di Hari Sampah dalam mendukung Kota Wisata Batu sebagai kota wisata Internasional.

banjir karena drainase kota sering tersumbat sampah,” tegas Adit, saat dihubungi Bhirawa, Senin kemarin (16/2).

Ditambahkan, warga Temas sadar betul atas dampak membuang sampah sembarangan tersebut karena sebagian besar drainase kota melewati Temas sebelum masuk ke sungai Brantas. “Banjir yang menimpa sebagian warga Torongrejo dan Sisir menyadarkan warga Temas atas pentingnya menjaga kebersihan.

Makanya momentum Hari Sam pah ini, warga sepakat melakukan kampanye cinta lingkungan,” tuturnya.

Sebagai Kota Pariwisata, masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat penting. Karena jika wajah kota Batu kotor dan bau, maka wisatawan akan enggan untuk datang. “Kampanye ini sekaligus untuk mendukung kota batu sebagai kota pariwisata internasional. Clean Temasku, Clean Kota Wisata Batu,” tandas Adit.Q sup

Kota Batu, Bhirawa Kegiatan penomoran rumah yang dilaksanakan sejak tahun 2014 kemarin dan dilanjutkan tahun ini dinilai rawan kesalahan. Pasalnya, pihak Dinas Perumahan tidak cukup menguasai data lapangan, karena data tersebut bergantung dari RT/ RW setempat.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan, Budi Santoso kepada bhirawa saat ditemui usai Coffee Morning, Senin kemarin (16/2). “Saya kebetulan baru menjabat akhir Desember lalu, setelah saya lakukan evaluasi atas pelaksanaan penomoran rumah yang dikerjakan tahun kemarin, ternyata masih banyak kesalahan. Jadi sebaiknya kegiatan ini diserahkan ke desa/kelurahan agar datanya lebih valid dan update,” ungkap Tossy sapaan akrab Budi Santoso.

Mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan itu mengaku, karena masih ban-

yaknya kesalahan penomoran rumah yang dilakukan tahun lalu tersebut, maka pihaknya masih mengupdate kembali data rumah warga.

Penomoran rumah merupakan satu-satunya kegiatan Dinas Perumahan di tahun ini. Sehingga anggaran operasional dinas tersebut hanya Rp 1 miliar lebih.

Walaupun namanya Dinas Perumahan, namun berdasarkan tupoksinya, dinas ini tidak memiliki kewenangan lebih. Hal ini menurut penilaian Tossy karena dalam pembentukan SKPD baru, Tim Otoda tidak mendasarkan pada kebutuhan.

Pembentukan dinas baru hanya didasarkan pada Analisa Beban Kerja semata.

“Apakah relevan membentuk dinas Perumahan di Kota Batu. Sebab penduduk kota ini rata-rata sudah memiliki rumah semua. Departemen perumahan dibentuk kan tujuannya mengurusi rakyat yang belum memiliki rumah,” tukas Tossy.Q sup

GP Ansor Imbau Dinas Perketat Pengawasan Tempat Wisata Jadi Ajang Mesum Karena kerap dijadikan ajang mesum oleh para wisatawan, salah satu organisasi keagamaan di Kabupaten Tuban, dalam hal ini Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor meminta pengelola perketat pengawasan pasca tertangkapnya pasangan mesum di wisata pemandian yang berada di Kecamatan Semanding tersebut. “Kami minta dinas perekonomian bidang pariwisata agar memperketat pengawasan, supaya tempat tersebut tidak dijadikan ajang mesum,” kata Ketua PC GP Ansor Tuban, H. Syafiq Syauqi, LC, kemarin (16/2).

Menurutnya, perbuatan mesum di tempat wisata tersebut diyakini tidak hanya dilakukan sekali dua kali.

Namun, diprediksi lebih banyak lagi. Bahkan, karena lemahnya pengawasan, disinyalir banyak pasangan remaja yang telah memanfaatkan kesempatan tersebut. “Info dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan ajang mesum, salah satu faktornya, karena kamar mandi diwisata itu antara laki-laki

dan perempuan jadi satu,” Kata Gus Syafiq.

Ketua GP Ansor yang juga menantu Bupati Tuban meminta secapatnya harus ada evaluasi antara pemerintah dan pengelola terkait permasalahan tersebut agar kejadian mesum di bektiharjo yang terjadi pada beberapa beberapa hari yang lalu tidak terulang kembali.

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Perekonomian, Pariwisata dan Ke-

khoirul huda/bhirawa

Pasangan muda-mudi yang tak cangung berbuat mesum di area lokasi wisata pemandian Bektiharjo Semanding Tuban. budayaan Tuban, Sunaryo saat dikonfirmasi (16/2) mengatakan, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam hal pengawasan. Bahkan, meminta kerjasama dengan para penjual yang berada

di lokasi pemandian agar ikut serta melakukan pengawasan, selain petugas keamanaan wisata yang setiap waktu melakukan pengawasan.

Akan tetapi lanjut Sunaryo, terkait kejadian mesum pada

hari yang lalu itu merupakan keteledoran petugas. Selanjutnya, tingkat keamanaan akan terus dibenahi agar kejadian tidak terulang kembali.

“Kalau penambahan personil petugas keamanaan wisata kami tidak punya wewenang, karena yang punya wewenang itu adalah kepala dinas perkonomian,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

Sementara itu, sejumlah pedagang makanan ringan mengaku miris dengan perilaku anak muda jaman sekarang, mereka tidak tau tempat umum dan ruang privasi, apalagi ibu dua anak ini, kerap mengajak anaknya yang masih kecil berdagang. “Miris mas, apalagi banyak anakanak disini pengunjung juga tidak hanya orang dewasa, yang seperti itu seharusnya di tertibkan saja,” kata Rusmini pedagang makanan di lokasi wisata.Q hud

8

EKONOMI - BISNIS

Kurs

Jelang Imlek, Permintaan Mi Naik 50 Persen

JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Harga Jeruk Pamelo Naik

Magetan, Bhirawa Harga Jeruk Pamelo yang merupakan jeruk asli Kabupaten Magetan, Jawa Timur, naik signifikan seiring dengan banyaknya permintaan menjelang perayaan tahun baru China atau Imlek tahun 2015 yang jatuh pada tanggal 19 Februari mendatang. Salah satu petani Jeruk Pamelo di sentra produksi Kecamatan Bendo, Magetan, Sriatun, mengatakan, peningkatan permintaan terjadi sejak beberapa hari terakhir. “Harga jeruk Pamelo biasa sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per buah. Menjelang Imlek naik hingga Rp7.000 per buahnya,” ujar Sriatun, kepada wartawan, Senin (16/2).

Menurut dia, kebanyakan yang mencari jeruk tersebut adalah warga keturunan Tionghoa yang berasal dari wilayah eks-Keresidenan Madiun hingga kota besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta, dan sejumlah kota lain di Jawa Tengah. Meski hasil panen tahun ini agak menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun petani mengaku masih untuk karena biaya produksi tertutup oleh pendapatan akibat kenaikan harga.

“Tahun ini hanya bisa memanen 600 hingga 700 buah jeruk saja. Tahun lalu bisa mencapai 1.000 buah jeruk Pamelo,” terang dia.

Pedagang jeruk Pamelo di wilayah setempat, Purwanto, mengatakan, permintaan jeruk Pamelo cukup tinggi menjelang perayaan tahun baru China. Sesuai tradisi, jeruk-jeruk tersebut akan disajikan sebagai persembahan doa saat Imlek nanti. Adapun jeruk Pamelo yang diinginkan untuk oleh warga Tionghoa ini adalah jeruk yang ditangkainya ada daunnya. Selain itu, buah jeruk juga harus dalam keadaan segar. Q vin,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda GL, L2360EV, a/n. Suyanto, Semampir Selatan 6A/28, RT 09 RW 07, Medokan, Semampir-Surabaya No. 330/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2012, Putih, AG3785OG, a/n. Mulyanto, Ds. Sambirobyong, Sumbergempol-T.Agung No. 331/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG3694OC, a/n. Hanik Masitoh, Ds. Ariyojeding, Rejotangan-T.Agung No. 332/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah Silver, AG5829TY, a/n. Edi Susanto, Ds. Jabalsari, Sumbergempol-T.Agung No. 333/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Prima, th. 1990, Hitam, AG6329TL, a/n. Misbah, Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 334/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hijau, AG4909TW, a/n.

Anik Mujiati, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 335/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Truck Mitsubishi DS FE74 4X2 MT, th.

2008, Kuning Kombinasi, AG8465UG, a/n. Candra Sastra Setia, SE, Dsn. Tanjung RT/RW:008/004, Ds. Ngablak, Banyakan-Kediri No. 336/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mocin Kasea KS100_12, th. 2000, Merah, AG5070RJ, a/n. Amat, Ds. Pandansari RT/RW: 006/003, Ngunut-T.Agung No. 337/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Sedan Honda Accord SV-4GM, th.

1997, Merah Metalik, AG783RG, a/n. Imam Bashori, Ds. Karangsono RT/RW: 002/001, Ngunut-T.Agung No. 338/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG3315RX, a/n.

Rifda, Ds. Bolorejo, Kauman-T.Agung No. 339/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG2034OC, a/n.

Nike Rahmayanti, Dsn. Nglegok RT: 03 RW: 01, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 340/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 1635 EA, a/n Sutoyo, Ds. Kalibagor, rw 04/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 341/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3853 EW, a/n Samsul Arif, Ds. Wringin Anom, rw 01/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 342/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 503, ER, a/n Suryanto, Ds. Sumberkolak, rw 05/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 343/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5512 EA, a/n Tallip, Ds. Taman Sari, rw 01/02, Kec. Sumbermalang, Situbondo.

No. 344/IMB/BI-II/2015

Surabaya, Bhirawa Menjelang Tahun Baru Imlek sejumlah penjual misoa dan mie kering mengalami kenaikan omzet sebesar 50 persen di bandingkan pada hari biasa. Naiknya penjualan misoa dan mie kering tidak lepas dari sebuah nilai luhur kepercayaan tentang umur panjang bagi yang menikmatinya.

Selain memiliki kepercayaan atas umur panjang, kebanyakan etnis tionghoa percaya dengan merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga maka terdapat kesejahteraan dan kemakmuran yang di panjatkan melalui doa-doa yang di ucapkan. Tidak terkecuali, masyarakat yang menjualnya juga ketiban rezeki yang berlimpah. Adi Sastro Karyo, pemilik salah perusahaan mie telur cap Belalang menjelaskan naiknya penjualan bukan karena seni marketing saja, tetapi lebih karena kebudayaan tionghoa yang masih dipegang teguh oleh leluhur. Ia mengakui, jumlah permintaan misoa dan mie kering yang dijualnya mengalami kenaikan cukup tinggi. Sehingga ia harus menolak beberapa permintaan pelanggannya.

“Sebulan yang lalu, sudah banyak konsumen setia kami yang melakukan pemesanan, karena di persiapkan untuk Imlek yang jatuh pada tanggal 19 Februari nanti.

Kebanyakan mereka berasal dari luar pulau dan beberapa pedagang yang datang langsung membeli dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya, jika di hari biasa mungkin hanya 50 bal, tetapi pada Imlek

Selasa Pahing, 17 FEBRUARI 2015

Kemeriahan perayaan Imlek di Restoran Tokyo, dimanfaatkan sebagai harapan untuk menatap tahun ini lebih baik lagi. bisa mencapai 100-300 bal. Sedangkan untuk luar pulau kebanyakan dalam bentuk pemesanan container,” jelas Alumnus Ubaya tahun 98, di Simo Kwagean Surabaya, Senin (16/2) kemarin.

Adi mengungkapkan bahwa semua pemilik pabrik misoa dan mie kering masih bisa dikatakan masih memiliki hubungan persaudaraan. Sehingga meskipun terda-

pat perbedaan merek, tetapi ada waktu tertentu mereka berkumpul sebagai saudara, dan tidak menjadi kompetitor.

“Ia memprediksi, kenaikan permintaan misoa dan mie keriting jika dihitung dalam rupiah bisa mencapai Rp.2,5 miliar pada perayaan Imlek tahun ini. Sedangkan pada tahun lalu, seingat saya hanya Rp.2,1 miliar,” jelasnya.

william/bhirawa

Sementara itu, bagi Linda Wiajaya pemilik Resto Tokyo di daerah Nginden menjelaskan meskipun di restorannya terdapat banyak menu, tetapi menu misoa memang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat. Untuk Imlek tahun ini, dia menambah sekitar 800 pack misoa, dari tahun lalu yang hanya 700 pack misoa yang dihidangkan pelanggan. Q wil

Pemkab Belum Sosialisasi

Hiswana Berlakukan HET Elpiji Kediri, Bhirawa Meski Pemerintah Daerah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri belum berani mensosialisasikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 Kilo Gram, Namun Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kediri sudah berani memberlakukan HET terbaru sesuai Pergub nomor 6 tahun 2015. Kondisi ini membuat harga Elpiji 3 kilogram dipasaran mencapai Rp 17 ribu pada tingkat konsumen.

Alasan pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi karena hingga saat ini belum mendapatkan salinan Pergub dari Pemprov Jatim, justru Pemkot Kediri mengaku jika salinan pergub itu pemberian dari Hiswana Migas Kediri Kabid Energi dan Air Bawah Tanah Disperindag Kota Kediri Dian menjelaskan, jika Pergub yang dia miliki berasal dari Hiswana Migas, kiriman dari pemerintah provisnsi Jatim, sehingga pihaknya belum bernai memeberlakukan Pergub itu”Kami masih menunggu SK dari Walikota, selain itu salinan Pergub yang dari provinsi juga belum ada, yang ini diberikan oleh Hiswana Migas” kata Dian saat dikonfirmasi melalui selulernya, Senin (16/2).

Pihak Hiswana Migas Kediri melalui Ketuanya David Wahyudi membenarkan telah

memberlakukan HET yang baru sesuai dengan Pergub, meskipun pemerintah daerah belum memberikan kebijakannya” Untuk pemerintah

daerah kan sifatnya hanya surat pengantar dan sosialisasi, yang jelas Pergubnya sudah ada” kata David saat dikonfirmasi.

Terkait harga HET ditingkat konsumen yang mencapai Rp 17 ribu, david mengintruksikan agar konsumen tidak membeli ditoko, kosumen bisa langsung pergi ke pangkalan dengan harga Rp 16 ribu, “Langsung beli dipangkalan, jika harga dipangkalan tidak sesui HET langsung kami putus, banyak pangkalan yang mau kok” terangnya. Q van

trie diana/bhirawa

Pemkab Sumenep Serap Aspirasi Masyarakat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, berencana membuat harga eceran tertinggi (HET) lokal untuk elpiji ukuran 3 kilogram. Terutama untuk wilayah Kepulauan, karena Sumenep memiliki banyak pulau yang membutuhkan alat transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan elpiji.

Kabag Perekonomian, Pemkab Sumenep, Moh Hanafi mengatakan, sejak awal Januari pihaknya telah mengirimkan surat ke camat-camat untuk meminta masukan kepada masyarakat dalam penentuan HET elpiji ukurang 3 kg.

Penentuan HET ini berlaku di wilayah tertentu di Sumenep.

“Saat ini kami sedang menyusun HET lokal untuk elpiji 3 kg. Masukan dari bawah terutama dari pihak kecamatan yang ada dikepulauan, sebab selama ini harga elpiji bersubsidi itu antar wilayah di kepulauan tidak sama,” kata Moh Hanafi, Senin (16/2).

Hanafi menuturkan, penyusunan HET itu dimaksudkan agar harga elpiji ukuran 3 kg utamanya di Kepulauan tidak terlalu tinggi, sebab selama ini para pengecer sewenangwenang menentukan harga elpiji. “Di Kepulauan harga elpiji 3 kg itu sangat fariatif, tergantung jauh-dekatnya jarak.

Makanya kami lakukan penyusunan HET,”imbuhnya.

Ia menargetkan, dalam waktu dekat HET elpiji lokal ini sudah bisa ditetapkan dan diberlakukan, karena hingga saat ini, sudah ada beberapa kecamatan kepulauan dan daratan yang sudah menyetor masukan HET itu.

“Dalam waktu dekat HET elpiji 3 kg itu bisa diberlakukan.

Karena saat ini kami telah menerima beberapa masukan warga melalui camat, berapa HET yang akan ditetapkan,” imbuhnya. HET elpiji ukurang 3 kg di Sumenep, baik dataran maupun kepulauan Rp14 ribu per tabung. Namun, karena tidak ada HET, dikepulauan elpiji 3 kg dijual lebih dari Rp20 ribu per tabung. Q sul

HET Elpiji Terbaru Berlaku, Meski Belum Ada Disposisi Kepala Daerah.

Pasar Properti Surabaya Kian Menjanjikan Ritel Modern dan Tradisional Surabaya, Bhirawa Prospek pasar properti Surabaya kian menjanjikan pada tahun 2015 karena kebutuhan masyarakat di daerah tersebut terhadap berbagai produk properti semakin besar pada tahun ini.

“Kota ini juga terbesar kedua di Indonesia dan gerbang bisnis utama untuk Kawasan Indonesia Timur.

Hal itu juga didukung pertumbuhan pasar properti di daerah ini,” kata Direktur Operasi PT PP Properti, Galih Saksono di Surabaya, Jatim, Senin (16/2). Besarnya minat pasar properti, ungkap dia, terlihat pada kebutuhan hunian vertikal seperti apartemen dan kondominium yang berada di pusat kota. Sejumah faktor yang mendorongnya antara lain soal budaya masyarakat yang mulai berubah, peningkatan kelas menengah, dan keterbatasan lahan.

“Untuk menanggapi tren

positif tersebut sekaligus memenuhi komitmen kepada para konsumen, kami melakukan pemancangan tiang pertama (ground breaking) apartemen Pavilion Permata Tower 2,” ujarnya.

Saat ini, jelas dia, animo konsumen terhadap produk properti itu sangat besar.

Apalagi, penjualan apartemen Pavilion Permata Tower 1 yang memasuki tahap akhir penyelesaian dan sudah mencatatkan 100 persen.

“Kami yakin, bukan hanya perusahaan yang merasa bahagia. Akan tetapi juga para konsumen Pavilion Permata Tower 1 karena akan segera memiliki apartemen berlokasi strategi di kawasan Mayjen Sungkono Surabaya Barat,” ucapnya, berpromosi.

Di sisi lain, tambah dia, apartemen Pavilion Permata Tower 1 dan 2 merupakan salah satu bagian dari proyek PT PP Properti di Surabaya. Bahkan, beberapa

proyek lainnya seperti di Jakarta, Bekasi, Banten, Makassar dan Semarang.

“Proyek apartemen Pavilion Permata Tower 1 dan 2 menawarkan konsep ‘hotel service, high technology’, dan ‘smart living’,” katanya.

Sementara, sebut dia, Apartemen Pavilion Permata 1 terdiri dari 14 lantai (1 basement, 1 semi basement, dan 12 lantai typical).

Penyelesaian struktur bangunan tersebut dijadwalkan terealisasi pada bulan Maret 2015. “Kami optimistis bisa segera melangsungkan serah terima kepada konsumen pada bulan April 2015,” tuturnya. Pada kesempatan itu, Manajer Proyek PT Properti, Bagus F Saptono melanjutkan, “ground breaking” Pavilion Permata Tower 2 merupakan wujud profesionalisme pengembang itu guna menyosialisasi produknya tepat waktu. Q ma,ant

Saatnya Berdampingan

Surabaya, Bhirawa Pengelola jaringan minimarket di Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) menyatakan kini pelaku bisnis ritel modern dan tradisional saatnya berkembang secara berdampingan dengan melakukan sinergi pada masa mendatang.

“Bentuk sinergi itu sejalan dengan visi kami menjadi perusahaan ritel yang berorientasi pada pedagang kecil,” kata Member Relation Manager Alfamart Cabang Sidoarjo, Budi Sudarmono, ditemui pada Pelatihan 20 Wartawan tentang Manajemen Ritel untuk Memperingati HUT ke-69 PWI, di Surabaya, Senin.

Menurut dia, hal tersebut dapat direalisasi dengan ilmu manajemen ritel modern agar lebih memiliki daya saing. Misalnya dengan manajemen pengaturan (display) barang, pengaturan stok barang, dan manajemen keuangan. “Bahkan men-

gamati tren pasar terkait produk yang sedang diminati,” ujarnya.

Selain itu, jelas dia, bisa dilaksanakan dengan memberi pelatihan manajemen ritel terhadap sejumlah pedagang ritel tradisional. Di samping itu dapat membantu renovasi warung melalui Program Outlet Binaan Alfamart (OBA). “Langkah itu dikarenakan selama ini pedagang kecil pada umumnya hanya menerapkan manajemen bisnis seadanya,” katanya.

Khususnya, tambah dia, terkait manajemen keuangan yang cenderung kurang cermat. Padahal aspek tersebut sangat penting untuk diterapkan oleh pedagang tradisional. “Penyebabnya, pengelolaan keuangan yang sehat adalah kunci bagaimana ritel tersebut dapat berkembang dengan sehat,” katanya. Mengenai jumlah gerai binaannya, sebut dia, sampai sekarang mencapai 10 outlet. Q geh,ant

Panen Awal, Nikmatnya Petani di Bengawan Mati Saat petani di daerah lain baru mulai menyemai benih padi, petani di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng ini sudah panen. Ini karena wilayah mereka berada di kawasan Bengawan Mati yang kaya akan sumber air.

suprayitno/bhirawa

Bupati Fadeli mencoba alat panen multiguna di Desa Prijekngablak.

Lahan pertanian padi seluas 107 hektar di kawasan ini kemarin dipanenraya bersama Bupati Lamongan Fadeli. Di tempat yang sama, petani setempat juga mencoba alat panen multiguna yang baru mereka dapatan dari bantuan pemerintah.

Menurut Anshori (32), petani desa setempat, kawasan desanya memang melimpah sumber air untuk pertanian, meski harus menggunakan alat bantu mesin diesel. Mereka dalam setahun

bisa sampai tiga kali melakukan panen padi. Di sela-selanya, mereka biasanya bahkan masih bisa menanam komoditi lain, seperti kacang hijau dan jagung.

Terlihat di desa itu, di sejumlah lahan juga ditanami sayuran seperti tomat dan kol dan kubis.

“Ini sebenarnya agak telat karena musim lalu kemaraunya agak panjang. Biasanya kami di bulan September sudah mulai menanam benih padi, namun musim ini kami baru

bisa menanam benih di bulan Nopember, “ ujar Anshori. Melihat hasil kerja keras petani itu, Bupati Fadeli menjanjikan akan menambah bantuan alat pertanian hand traktor kepada petani setempat.

“Alhamdulillah hari ini petani Prijekngablak sudah bisa panen padi. Saya doakan bisa menjadi rejeki yang barokah, ditengah produksi pertanian Lamongan tahun lalu yang mencapai 1,028 juta ton gabah kering giling, “ kata Fadeli.

Dituturkan oleh Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, tandon air itu disebut sebagai Bengawan Mati oleh warga setempat karena memang

dulunya adalah bagian dari aliran Sungai Bengawan Solo.

Karena berbentuk kelokan tajam menyerupai huruf “U” dan kerap menimbulkan banjir.

Akhirnya oleh pemerintah kelokan ini dipotong di Desa Tejoasri dan Karangtawar Kecamatan Karanggeneng tahun 1999 dengan membuat jalur aliran baru yang lurus. Bengawan Mati sepanjang 9 kilometer ini sendiri melintasi Kecamatan Laren dan Karanggeneng. Dengan kapasitas maksimal mencapai 18 juta meter kunik, Bengawan Mati selama ini digunakan warga setempat sebagai tampungan air irigasi serta untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Q yit

OLAHRAGA

Selasa Pahing 17 FEBRUARI 2015

Tukik Berudeng Gajah Oling, Maskot Porprov 2015 Banyuwangi, Bhirawa Bersiap menjadi tuan rumah tunggal Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) 2015, Pemkab Banyuwangi meluncurkan maskot porprov berlogo tukik. Peluncurannya ditandai dengan membuka tali penutup maskot porprov oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas bersama Ketua Umum Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Banyuwangi, Bambang Wahyudi, di Pendopo Banyuwangi Senin (16/2).

Maskot porprov 2015 ini berwujud sebuah Tukik (anak penyu, red). Banyuwangi merupakan salah satu lokasi persinggahan penyu bertelur di Indonesia.

Empat dari enam jenis tukik di dunia, bertelur di sepanjang pantai Banyuwangi setiap tahunnya. Di Banyuwangi sendiri terdapat setidaknya 4 lokasi penangkaran penyu.

Maskot Tukik ini berwana hijau, memakai udeng (penutup kepala) dengan motif batik khas Banyuwangi, gajah oling. Tangan kanannya terbuka, sebagai tanda ucapan selamat datang kepada para atlet. Tangan kirinya memegang obor, sebagai gambaran api yang tak pernah padam seperti semangat atlet yang pernah surut meraih prestasi.

Maskot ini merupakan hasil karya, Andrew William Putra, pemenang lomba maskot porprov, yang berasal dari Jombang.

Andrew berhasil memenangi lomba menggambar maskot setelah menyisihkan 32 peserta lainnya.

“Pembuatan maskot proprov ini memang melibatkan peran serta masyarakat langsung untuk ikut serta dengan menggelar lomba membuat gambar maskot. Dengan peluncuran

maskot ini menandai Banyuwangi telah siap menjadi tuan rumah tunggal pelaksanaan porprov 2015,” kata Anas.

Pelaksanaan Porprov Jawa Timur ke V yang akan digelar di Banyuwangi ini, akan dimulai 6 - 13 Juni 2015 mendatang. Dengan peserta 9112 atlet dari 34 kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Terdapat 35 cabang olah raga yang akan dilombakan di porprov tahun ini.

Antara lain sepak bola (terbagi atas futsal dan sepak bola lapangan), sepak takraw, voli, basket, karate, pencak silat, wushu, taekwondo, judo, kempo, tenis lapangan dan catur. Juga angkat berat, balap sepeda, renang, selam, tenis meja, bulu tangkis, atletik, panjat tebing, tinju, bridge (kartu), senam, gulat, panahan, drumband dan menembak.

Sebagai tuan rumah tunggal, kata Anas, Banyuwangi telah siap dengan perhelatan olahraga dua tahunan ini. Mulai dar venue olahraga hingga akomodasi para peserta selama bertanding di Banyuwangi. Seperti Stadion Diponegoro, tribun, kolam renang GOR Tawangalun, perlintasan atletik, hingga

9

Rio Haryanto

lapangan tenis. “Saat ini persiapan kita telah mencapai 85 persen. Akhir April dipastikan semua venue sudah rampung semua,” ujar Anas.

Venue seluruh cabor nanti sebagian besar akan dipusatkan di beberapa wilayah di dalam kota Banyuwangi.

Seperti Stadion Diponegoro, aula Klenteng Hoo Tong Bio (tenis meja), GOR Tawangalun, STIKES (wushu), dan UNIBA (bulu tangkis). SDN Model (Tarung Drajat), Pantai Boom (Dayung dan Paralayang)). SMA Katholik hikmah Mandala Tae kwon do, Biliyar di Aula Untag dan anggar di Gedung Korpri.

Namun ada pula beberapa cabor yang dipertandingkan di beberapa kecamatan. Seperti panahan di Lapangan Maron-Genteng, angkat berat (Graha Sport Center-Genteng), catur (Kalibaru), BMX (Muncar), selam dan tinju di Kalipuro). Sedangkan untuk tempat pembukaan acara porprov akan dipuQ nan satkan di Stadion Diponegoro.Q

Rio Haryanto Jalani Dua Kali Tes Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto bakal menjalani dua kali tes balap sebelum tampil pada seri pertama lomba balap mobil GP2 Series 2015 di Sirkuit Sakhir Bahrain, 17-19 April mendatang.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati, ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin, mengatakan dua kali tes yang akan dijalani Rio Haryanto setelah bergabung dengan tim Camps Racing, adalah di Anu Dhabi, Uni Emirat Arab, 9-11 Maret, kemudian kedua di Bahrain, 1-3 April 2015.

Kedua tes tersebut harus di-

jalani Rio Haryanto dan semua pebalap yang akan tampil pada lomba balap mobil GP2 Series 2015 bersama timnya masing-masing.

Ketika ditanya kegiatan Rio Haryanto setelah tergabung dengan tim Campos Racing hingga menjelang lomba seri pertama tersebut, ia mengatakan, selain kedua tes tersebut Rio Haryanto juga akan menjalani serangkaian kegiatan tim yang bermarkas di Valencia, Spanyol, tersebut.

Ia menjelaskan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan upaya memperkuat kondisi fi-

siknya, seperti jogging, push up, naik gunung, kemudian olahraga lainnya, sedangkan yang berkaitan dengan teknik adalah menjalani simulasi dengan mobil yang akan dipakai pada musim balap mendatang.

Pebalap asal Solo, Jawa Tengah, tersebut pada musim balap 2015 bergabung dengan tim Campos Racing.

Manajer Teknik Rio Haryanto, Piers Hunnsiett, mengatakan pada musim balap tahun yang seri pertamanya digelar di Sirkuit Sakhir, Bahrain, 17-19 April 2015 itu, Rio Haryanto akan

berduet dengan pebalap asal Prancis Arthur Pic. Pada musim balap tahun ini, Rio Haryanto yang saat ini berusia 22 tahun itu, merupakan pebalap yang paling berpengalaman di GP2 Series. Saat uji coba pascamusim GP2 Series 2014 di Abu Dhabi, Rio menampilkan performa yang menjanjikan.

Dalam tiga hari uji coba yang menempuh 173 putaran di Sirkuit Yas Marin, yang bersangkutan mampu menyelesaikannya tanpa masalah yang Q ant berarti.Q

Sulsel Ajukan Tuan Rumah Pra PON 2015

LINTASAN

BOPI Akan Lakukan Verifikasi Faktual Klub Jakarta, Bhirawa Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) akan melakukan verifikasi faktual kepada klub sebelum rekomendasi pelaksanaan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 dikeluarkan.

Sekjen BOPI Heru Nugroho di Jakarta, Senin mengatakan, verifikasi faktual merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya pihak PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi dan klub mengirimkan dokumen kelengkapan untuk dikeluarkannya rekomendasi.“Sebelumnya kami tinggal menerima dokumen. Tapi saat ini kamu akan pro aktif dengan terjun langsung. Salah satunya adalah mengecek terkait masalah pajak,” katanya.

Jika diperlukan, kata dia, pihaknya juga akan mendatangi langsung klub-klub peserta ISL. Hal ini untuk melihat secara langsung kondisi klub termasuk pendukungnya. Hanya saja BOPI belum memastikan kapan verifikasi klub langsung akan dilakukan.

“Kalau diperlukan kami akan mendatangi satu persatu klub. Itu penting dilakukan sebelum rekomendasi dikeluarkan,” katanya menambahkan.

Demi melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh BOPI, PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi telah mengirimkan dokumen tambahan. Sedikitnya ada 14 item yang diserahkan demi melengkapi dokumen sebelumnya.

Dokumen yang dikirimkan diantaranya adalah dari klub Persib Bandung berupa dokumen SIUP, NPWP dan rancangan program pembinaan usia muda tim juara ISL 2014 tersebut. Kondisi yang sama dilakukan oleh Q ant Sriwijaya FC dan Arema Indonesia.Q

Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan mengajukan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015 Wilayah V. Wakil Ketua Bidang Organisasi PBSI Sulsel, Atman Amir, di Makassar, Senin, mengatakan keinginan itu sudah disampaikan sejak beberapa waktu lalu. Pihaknya tinggal menunggu keputusan dari PP PBSI di Jakarta.

“Kami siap menjadi penyelenggara. Mudah-mudahan keinginan sebagai tuan rumah mendapat persetujuan dari pusat,” katanya.

Sesuai pelaksanaan pra-PON 2011, Sulsel tergabung dalam wilayah V atau Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, Maluku dan Papua.

Mengenai keputusan PBSI Sulsel menjadi penyelenggara, kata dia, bukan hanya sebagai upaya menjaga peluang meloloskan banyak atlet di pra-PON. Keinginan itu juga berdasarkan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki Sulsel. PBSI Sulsel juga telah menyiapkan sejumlah venue demi memaksimalkan kegiatan seperti GOR Andi Mattalatta Mattoangin Makassar, GOR Unhas Baraya dan GOR Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulsel.

Untuk pelaksanaan pra-PON 2015, pihaknya juga masih akan menunggu petunjuk PP PBSI. Namun yang pasti, kata dia, agenda pra-PON akan digelar setelah pelaksanaan SEA Games Singapura, Juni 2015.

“Jadwal dan tempat pra-PON belum ditentukan. Intinya kita berharap bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjadi

penyelenggara,” jelasnya.

Ketua PBSI Sulsel Devo Khaddafi menyatakan pihaknya juga telah siap menggelar empat kejuaraan, baik yang bertaraf nasional dan lokal pada 2015.

Empat kejuaraan tersebut masing-masing Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Kejuaraan Junior Putri, Kejurda Bulu Tangkis Sulsel Cup, dan kejuaraan bulu tangkis Walikota Cup 2015.

Untuk pelaksanaan O2SN dijadwalkan 13-18 September 2014. Sedangkan untuk kejuaraan junior khusus kategori putri diagendakan pada April 2014.

“Adapun pelaksanaan kejuaraan Sulsel cup dan Wali Kota Cup direncanakan Agustus dan November 2015. Pelaksanan kejuaraan ini tentu sebagai upaya meningkatkan pembinaan dan prestasi Sulsel ke Q ant depan,” ujarnya.Q

Taklukkan Jombang 3-1 Posisi Kota Batu Masih Belum Aman Kota Batu, Bhirawa Tim sepak bola Kota Batu berhasil menaklukkan Jombang dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas tim sepak bola Madiun dalam laga Prakualifikasi Porprov di Stadion Gelora Brantas, Minggu malam (15/2).

Hasil itu menempatkan kota Batu di rangking 2 karena di laga sebelumnya kesebelasan Kabupaten Jombang berhasil menang telah atas kesebelasan Kabupaten Lumajang 5-1. Walaupun sama-sama mengoleksi 3 angka, Kota Batu kalah selisih gol.

Kota Batu hanya memiliki selisih gol 2, sementara Kabupaten Jombang selisih gol-

nya lebih baik yaitu 4 gol.

Wakil Sekretaris PSSI Kota Batu, Riyanto mengaku posisi tersebut memang belum aman.

Sehingga timnya akan berupaya menjinakkan kesebelasan Jombang dalam pertandingan berikutnya. “Jika mampu menjinakkan Kabupaten Jombang, maka Kota Batu akan bisa mengambil posisi puncak klasemen grup 4,” tegas Riyanto.

Dia mengaku pelatih sudah menyiapkan strategi untuk menjinakkan tim kesebelasan Kabupaten Jombang.

Sampai berita ini diturunkan masih berlangsung pertandingan antara kesebelasan Q sup Kota Batu dengan Kabupaten Jombang.Q

Pelatih Ajukan 70 Atlet Hadapi Piala Kapolri Makassar, Bhirawa Tim pelatih mengajukan 70 atlet untuk diakomodasi memperkuat Sulawesi Selatan dalam Kejuaraan Nasional Inkanas (Institut Karate-do Nasional) di GOR C-Tra Arena Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret 2015 Pelatih Inkanas Sulsel Mursalim Badoo di Makassar, Senin, mengatakan jika mendapat persetujuan dari Ketua Inkanas Sulsel yang juga Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Setiadji, tentu akan membuat peluang semakin besar.

“Kita tetap ajukan sebanyak 70 atlet sesuai jumlah nomor yang dipertadingkan. Soal berapa yang akhirnya disetujui, kita serahkan ke Ketua Inkanas Sulsel,” katanya.

Tim pelatih dan pengurus Inkanas Sulsel, kata dia, berencana melakukan pertemuan dengan Ketua Inkanas Sulsel pekan ini.Kejurnas Inkanas Piala Kapolri mempertandingkan 70 kelas dari sejumlah kategori kumite dan kata yaitu kategori pra pemula, pemula, kadet, junior, under 21, senior dan TNI/POLRI. Sedangkan untuk kata beregu hanya untuk kategori junior dan senior.

Panitia juga memperbolehkan setiap daerah untuk mengirimkan wakilnya pada tiap kelas sebanyak dua orang, namun untuk beregu maksimal satu regu.

Sementara untuk atlet yang bertanding hanya diperbolehkan main pada satu kategori yang sama.

“Untuk target, kami tentu masih menunggu berapa atlet yang bisa kita turunkan. Intinya jumlah atlet yang lebih banyak tentu peluang kita berprestasi juga akan lebih terbuka lebar,” katanya.

Pada pelaksanaan Kejurnas Inkanas 2013 di Bengkulu, 25 Juni-2 Juli, kontingen Sulsel yang berkekuatan 28 atlet berhasil merebut empat medali emas sekaligus menempati posisi tiga di bawah Jabar dan tuan rumah Bengkulu.Medali emas Sulsel masing-masing dipersembahkan Rafli Syaputra (Kata perorangan prapemula putra), Muh Gibran (Kumite usia dini putra), Krisda Putri (Kata cadet putri), serta Ririn Krisna di kelas kata senior perorangan.

Selain emas, tim Sulsel juga berhasil merebut empat perak dari kategori kata beregu (Muh Gibran, Dion, Irjan), kata beregu putri (Triwulan, Ririn, Sulhadra), Triwulan (kata perorangan putri) serta Arsyad di kumite putra Q ant pemula.Q

Persita Hadapi PBR Jelang Divisi Utama Tangerang, Bhirawa Pelatih Persita Tangerang, Banten, Bambang Nurdiansyah mengagendakan untuk menghadapi Pelita Bandung Raya (PBR) menjelang kompetisi Divisi Utama PSSI 2015.

“Kami sudah dapat konfirmasi akan uji coba di Bandung pada Kamis (19/2) dengan PBR,” kata Bambang Nurdiansyah di Tangerang, Senin.

Dia mengatakan pertandingan persahabatan itu perlu terus dilakukan menjelang laga sesungguhnya yang rencananya digelar akhir Februari 2015.

Namun tujuan latih tanding itu untuk mengetahui sejauhmana kemampuan para pemain muda hasil binaan Persita U-23.

Meski telah melakukan laga serupa menghadapi Barito Putra dan Persiram, Raja Ampat, Papua Barat namun komunikasi pada lini belakang masih perlu maksimal.

Hal itu, katanya, terlihat dari kinerja pemain muda, ketika bertemu Barito Putra hasil 0-2 dan Persiram skor 1-1, kesalahan sering terjadi antara pemain belakang dengan penjaga gawang.

“Pemain muda enggan untuk adu kecepatan dan merebut bola di udara, ini merupakan salah satu kelemahan yang perlu diperbaiki,” katanya.

Bambang mengatakan padahal pemain memiliki keunggulan dilihat dari tubuh mereka yang lebih tinggi ketimbang pemain lawan.

Pemain muda harus mam-

pu menanggung resiko untuk merebut bola di udara karena bila tidak dicoba kapan lagi.

Menurut dia, pemain jangan biasakan hanya menunggu bola jatuh lalu lawan dengan mudah merebut dan hal tersebut merupakan peluang gol terbesar apalagi ketika terjadi di dekat penjaga gawang.

Sementara itu, General Manajer Persita Eka Wibayu mengatakan pihaknya telah menetapkan markas pertandingan selama kompetisi Divisi Utama 2015 di Stadion Maulana Yusuf di Serang, setelah mendapatkan izin dari pengelola.

Eka mengatakan pihaknya telah menjalin nota kesepahaman dengan pengelola stadion yakni aparat DisporQ ant budpar Kota Serang.Q

Pemain Persita Tangerang sedang melakukan sesi latihan, kemarin.

ist

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Pahing 17 FEBRUARI 2015

Praperadilan Dikabulkan

Budi Gunawan Harus Segera Dilantik Jakarta, Bhirawa Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan pascakeputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan maka tidak ada jalan lain bagi Presiden Jokowi selain melantiknya sebagai Kapolri.

“Jalan keluar dari kemelut ini, tidak ada jalan lain bagi Presiden Jokowi untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri terlebih dahulu, dengan argumentasi hukum formil bahwa Budi Gunawan pantas menjadi Kapolri karena putusan pengadilan telah membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka,” kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Senin (16/2) kemarin.

Hal tersebut disampaikan Hen dardi menyusul keputusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan. Dalam keputusan PN Jaksel penetapan tersangka kepada BG oleh KPK dinyatakan tidak sah.

Salah satu alasannya karena kasus yang melibatkan BG terjadi saat beliau bukan sebagai pejabat penyelenggara negara.

Lebih lanjut Hendardi menambahkan dengan demikian, maka seluruh proses ketatanegaraan dilalui secara sistematis.

“Inilah mekanisme yg paling

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Wahyu Hadiningrat diangkat oleh polisi lainnya saat merayakan hasil sidang Praperadilan Komjen Budi Gunawan di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2). Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. antara foto

obyektif dan prosedural, karena semua didasarkan pada arus hukum dan sistem ketatanegaraan,” kata Hendardi.

Menurut Hendardi, jika setelah dilantik, Presiden Jokowi akan mengganti BG sebagai Kapolri

KILAS NASIONAL

MPR : Tantangan Terberat Tuntaskan Kemiskinan Kupang, Bhirawa Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan dalam pidato “Janji Kebangsaan” mengatakan tantangan terberat bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana menuntaskan masalah kemiskinan.

“Indonesia adalah negara yang makmur namun yang jadi permasalahan saat ini adalah bagaimana menuntaskan kemiskinan di Indonesia,” katanya dalam acara pra Rakornas forum komunikasi alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) di Kupang, Senin (16/2) kemarin.

Hal inilah yang menurutnya mengapa sampai saat ini masih banyak wilayahwilayah di NTT yang menjadi target “human trafficking” Selain masalah kemiskinan, masalah terbesar yang dihadapi juga adalah kurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia, sehingga menurutnya hal tersebut juga merupakan tantangan terbesar dalam mewujudkan janji kebangsaan.

Oleh karena itu ia mengajak generasi muda di NTT untuk bersama-sama membangun dan mensukseskan janji kebangsaan yang juga merupakan bagian dari empat pilar kebangsaan Indonesia.

“Generasi muda Indonesia saat ini menjadi harapan bangsa Indonesia, oleh karena itu kedepannya untuk mewujudkan janji kebangsaan ini peran anakanak muda sangat penting,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua PAN DPR RI periode 2004-2009 tersebut.

Zulkifli mengatakan, generasi muda Indonesia saat ini tidak berbeda jauh dengan orang-orang muda di negara lain, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya orang-orang muda di Indonesia yang dikirim untuk belajar serta bersaing dengan negara lain.Q ant

Mensos: Keberagaman Perekat Nasionalisme Jakarta, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keberagaman suku, agama dan bahasa bisa menjadi perekat nasionalisme bangsa sehingga upaya mengeratkan integrasi harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa dan agama, kalau semua bisa bersatu dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu malah akan menjadi perekat nasionalisme,” katanya di Jakarta, Senin (16/2) kemarin.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mengeratkan integrasi bangsa perlu dilakukan secara terus- menerus.

Dia mencontohkan seperti melalui perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa dan umat Islam dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW bisa menjadi perekat nasionalisme bangsa yang terbangun dari beragam suku, agama dan bahasa.

Salah satunya dengan menempatkan diri sebagai warga Indonesia yang beragama Islam, bukan sebagai orang Islam yang tinggal di Indonesia.

Begitup ula warga Indoensia dari etnis Tionghoa, bukan orang Tionghoa yang lahir dan berada di Indonesia. Sebab, kalau memposisikan sebagai orang Islam dan orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, maka tanggung jawab nasionalismenya lemah.

“Jika orang Indonesia yang beragama Islam dan orang Indonesia dari etnis Tionghoa. Dipastikan bisa meneguhkan NKRI dan nasionalisme akan terbangun dengan kuat, “ katanya. Q ant

dan menggantikannya dengan calon baru, itu kembali kepada hak prerogratif presiden.

“Presiden Jokowi punya kewenangan itu. Langkah-langkah yang diambil akibat putusan praperadilan ini bukan ditujukan

untuk menyelamatkan BG yang mengklaim mengalami tindakan sewenang-wenang dari KPK, tetapi yang utama justru untuk menyelamatkan sistem hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia,” kata Hendardi.

Senada, pengamat politik, Karel Susetyo, berpendapat, dengan dikabulkannya gugatan praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sepatutnya Pre-

KY Hormati Putusan Hakim

Menguat, Desakan Pengesahan RUU KKG Jakarta, Bhirawa Organisasi Perempuan Kalyanamitra minta pemerintah dan para wakil rakyat di DPR dan DPD, memprioritaskan Rancangan UU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) sebagai RUU yang dibahas dan disahkan pada 2015 ini. Bukan hanya sekadar jadi bagian dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) belaka, yang tak kunjung disahkan menjadi UU. “Meskipun UU nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi CEDAW tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun berbagai kebijakan tersebut belum dilaksanakan maksimal.

Perempuan Indonesia masih saja mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam banyak hal,” ucap Ketua Kalyanamitra Listyowati dalam jumpa pers di press room DPR RI, kemarin.

Sebagai nara sumber lain, Maman Imanulhaq (PKB) anggota Komisi VIII DPR RI yang juga anggota Panja Prolegnas.

Listyowati menyebut, di Indonesia sampai saat ini antara laki laki dan perempuan termasuk anak prempuan belum memperoleh persamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat yng sama dan adil dari

pembangunan. Berbagai ketidakadilan gender masih terjadi, seperti kasus kekerasan ter hadap perempuan, tingginya angka kematian ibu, praktek perkawinan anak, rendahnya partisipasi perempu an dalam politik, dan masih banyak lagi.

“Semua ini utamanya disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki, yang mempengaruhi pola pikir, pola perilaku dan pengambilan keputusan termasuk pembuatan kebijakan. Akibatnya, beberapa kebijakan atau produk hukum yang lahir masih mendiskriminasikan perempuan,” tandas Listyowati.

Anggota Panja Prolegnas Maman Imanulhaq mengAmini pernyataan Ketua Kalyanamitra, bahwa realitas obyektif kondisi perempuan Indonesia masih memprihatinkan. Hal tersebut tercermin dalam identifikasi keterting galan perempuan. Dari 8,5 juta orang buta aksara, sebanyak 5,1 juta atau 2/3 nya adalah perempuan. Dibidang kesehatan, dari 1.000 orang ibu melahirkan, hampir 1/3 nya atau 259 orang ibu meninggal dunia.

“Data di Badan Pusat Statistik(BPS) dari 28 juta penduduk miskin, separuh lebih

sekitar 15 juta atau 51% adalah perempuan. Dari jumlah itu 9 juta menjadi Perempuan Kepala Keluarga yang mencari nafkah sendiri bagi seluruh keluarganya,” ungkap Maman.

Disebutkan, di bidang politik, perempuan juga masih tertinggal jauh ketika negara memberi affirmasi 30% untuk wakil rakyat, kenyataan hanya 11,8% saja perempuan yang masuk. Dari 560 orang anggota DPR RI, hanya 99 orang (11,8%) perempuan yang masuk anggota DPR. Dibanding negara ASEAN, indeks pembangunan manusia Indonesia, paling bawah sebelum Laos.

Akibat perlakuan yang tidak setara ini, perempuan Indonesia belum memperoleh nilai manfaat dari proses pembangunan, sampai saat ini.

“Diperlukan integrasi kepentingan laki-laki dan perempuan secara propor sional dalam pembangunan. Dengan demikian arah pengaturan KKG ini untuk mewujudkan kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki. Sehingga tercipta hak yang sama dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi serta memperoleh manfaat pembangunan dan hak asasi manusia,” jelas Maman. Q ira

Labora Sitorus Harus Serahkan Diri Pekan Ini Jakarta, Bhirawa Mabes Polri menegaskan anggota kepolisian yang jadi tersangka tindak pidana pencucian uang Labora Sitorus harus menyerahkan diri pada pekan ini sebelum tim kejaksaan dan Polda Papua Barat mengeksekusi.

“Polda Papua Barat beri ruang untuk serahkan diri kalau upaya paksa kepolisian sudah siap beberapa hari ini atau pekan ini bisa saja,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum

Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin (16/2) kemarin.

Rikwanto mengatakan jaksa eksekutor bersama Polda Papua Barat dan Polres Sorong masih melakukan pendekatan persuasif agar Labora menyerahkan diri menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Terkait status profesi Labora, Rikwanto menuturkan anggota Polres Raja Amat Papua itu

siden Joko Widodo segera melantik BG menjadi Kapolri.

“Semua pihak harus menghormati putusan praperadilan dan terlebih lagi putusan Presiden dalam melantik BG sebagai kapolri yang baru. Pelantikan ini mengakhiri polemik dan kisruh politik selama beberapa minggu terakhir,” kata Karel yang juga sebagai Direktur Eksekutif POINT Indonesia, di Jakarta.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan status tersangka Budi oleh KPK adalah tidak sah.

Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan nomor 03/01/01/2015 tidak sah.

Hakim Sarpin menyatakan bahwa tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan. Menurut Karel, dengan ada putusan praperadilan itu, maka tak ada alasan apa pun untuk Presiden Jokowi untuk menunda pelantikan BG. Ia mengatakan, hasil putusan praperadilan itu menjadi awal baru bagi Presiden untuk menata ulang Polri karena selama beberapa minggu ini pula Polri dalam keadaan yang tidak solid.

Bahkan, terindikasi ada beberapa jenderal yang bermain dalam konflik KPK vs Polri.

“Dengan adanya kapolri definitif, maka Polri harus kembali menjadi solid untuk kemudian menjalankan tugas pokoknya,” imbaunya. Q ant

masih tercatat sebagai aparat kepolisian aktif.

Rikwanto menyebutkan status Labora sebagai anggota kepolisian akan ditinjau setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana yang dilakukannya.

Rikwanto menegaskan Polda Papua Barat sudah siap melakukan upaya paksa terhadap Labora namun petugas masih mempelajari situasi dan kondisi di lapangan.Q ant

Jakarta, Bhirawa Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori menghormati keputusan Hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Ya KY menghormati putusan hakim,” kata Imam di Jakarta, Senin (16/2) kemarin.

Menurut Imam, ada asas “res judicate pro veritate habetur”, yakni putusan dianggap benar sebelum diubah oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi.

“Kalau pihak tergugat (KPK) kasasi putusan ini belum ‘inckracht’, jadi kita tunggu saja sampai berkekuatan hukum mengikat,” kata Imam.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

“Menyatakan penetapan tersangka pemohon (Budi Gunawan) oleh termohon (KPK) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum,” kata hakim Sarpin dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan Nomor 03/01/ 01/2015 tidak sah.

Hakim juga menyatakan bahwa tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.

Hakim Sarpin menolak seluruh eksepsi pihak KPK

yang mengatakan bahwa objek penetapan tersangka dalam praperadilan bukan kewenangan hakim, permohonan Budi Gunawan prematur, dan permohonan praperadilan tidak jelas karena bertentangan satu dengan yang lain.

Hakim menilai penetapan tersangka tersebut tidak sah karena KPK tidak berwenang dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji Budi Gunawan, saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi SDM Mabes Polri yang termasuk pejabat eselon II. Sedangkan dalam undang-undang hanya disebutkan kewenangan KPK menyidik kasus dugaan korupsi penyelenggara negara pejabat eselon I dan aparat penegak hukum.

Sedangkan jabatan Karobinkar hanya bertugas mem bantu pimpinan dalam pembinaan karier kepolisian di deputi SDM dan tidak melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum.

Hakim juga menilai bahwa Budi Gunawan tidak termasuk perhatian yang menyerahkan masyarakat, karena publik hanya baru mengenal Budi saat menjadi calon Kapolri. Sedangkan Budi Gunawan juga dianggap tidak merugikan negara sebanyak Rp1 miliar dari dugaan penerimaan hadiah atau janji.

Sementara satu permohonan gugatan praperadilan yang ditolak hakim ialah tuntutan ganti kerugian sebesar Rp1 juta oleh pemohon karena penetapan tersangka oleh KPK. Q ant

Atasi Lonjakan Harga Beras, Bulog Operasi Pasar Mengatasi lonjakan harga beras di musim banjir ini, Perum Bulog menga dakan Operasi Pasar (OP) beras murah di wilayah Jabodetabek. Jika diperlukan OP beras murah, bakal diperluas disemua wilayah Indonesia yang membutuhkan. Beras yang dijual dalam OP, dikemas 5kg/pack dengan harga Rp7.400/kg untuk beras medium dan Rp9.000/kg untuk beras premium.

“OP beras mulai hari Senin (16/2) ini dilakukan bekerjasama dengan Kodam Jaya.

Ditandai oleh penandatanganan MoU antara Perum Bulog dengan Kodam Jaya,” ungkap Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat di kantornya, kemarin.

Hadir Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Lenny lebih jauh, OP beras murah akan dilakukan sampai harga beras stabil. Tahun ini Bulog akan menyerap beras petani dengan target 3,2 juta ton.

Langkah ini sebagai komitmen Bulog untuk mempertahankan harga beras petani di musim panen tetap tinggi. Target

penyerapan beras Bulog tahun 2015 ini lebih tinggi dibanding target 2014 sebesar 3 juta ton, yang hanya terealisasi 85% saja atau 2,5 juta ton.

Disebutkan, kenaikan harga beras pada tertengahan bulan Februari ini, disebabkan produksi beras bulan Januari dan Februari belum optimal. Kondisi ini disebabkan mundurnya waktu tanam, karena perubahan iklim dan bencana banjir di sentra pertanian padi. Namun masalah ini diyakini tidak akan memaksa Bulog untuk impor beras. Sebab suntikan dana pemerin tah dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun, akan digunakan

Menteri BUMN Rini Sumarno dalam sebuah kesempatan saat meninjau gudang Bulog untuk melihat pasokan beras. untuk menyerap sebesar besarnya produk beras petani.

Dikatakan, musim panen memang sudah mulai bulan Februari ini, dan produksi diperkirakan sekitar 3,6 juta ton. Namun Bulog baru akan menye rap gabah/beras petani

pada panen raya bulan April, Mei dan Juni 2015. Dengan pembelian pada saat panen raya, harga gabah/beras petani tetap dapat mempertahankan harga tinggi. Sementara tengkulak akan berpikir dua kali untuk menimbun gabah petani

dengan harga tinggi dimusim panen raya sekalipun.

“Dalam melakukan penyerapan beras petani, Bulog berpatokan pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan bulan Januari 2015 lalu. Yakni Rp7.260/ kg atau naik 10% dibanding HPP lama tahun 2012 sebesar Rp6.600/kg,” ujar Lenny.

Sementara para wakil rakyat di DPR RI meminta jalur distribusi Raskin (beras miskin) dipangkas, untuk menghindari berbagai penyimpangan. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, selama ini penyaluran Raskin melewati jalur yang terlalu panjang, sehingga rawan penyelewengan.

Didapati, banyak masyarakat penerima Raskin hanya mendapat 5 kg per KK, bukan 15 kg per KK seperti yang telah ditetapkan. Harga Raskin juga dinaikan semaunya hingga Rp6.000/ kg, padahal telah ditetapkan hanya Rp1.600/ kg. Q ira

Selasa Pahing 17 FEBRUARI 2015

Diawasi Ombudsman, Kepala BKD Nganjuk Bantah Ada Pungutan K2

l Sambungan hal 1

mengaku belum menerima suratnya. Namun Suroso membantah jika BKD telah melakukan pungutan terhadap CPNS K2 yang mengikuti pembekalan. “Jangankan Rp 3 juta atau Rp 5 juta, sepeserpun saya tidak mengetahui adanya pungutan terhadap CPNS K2,” terang Suroso di ruang kerjanya, Senin (16/2).

Namun demikian, Suroso tidak menampik jika ada kemungkinan forum CPNS K2 memungut iuran dari anggota forum.

Dan hal tersebut tanpa sepengetahuan BKD dan tidak ada arahan dari pejabat manapun.

Ketika ditanya soal nama CPNS K2 yang berinisial ERK, Suroso mengaku jika yang bersangkutan merupakan koordinator forum CPNS K2 Nganjuk. “Ada CPNS K2 berinisial ERK dan dia merupakan koordinator forum CPNS K2,” terang Suroso.

Suroso juga menambahkan bahwa jika pungutan dilakukan oleh forum CPNS K2, dirinya tidak akan ikut campur karena hal itu merupakan inisiatif forum CPNS K2. “Kalau ada iuran atau pungutan yang dilakukan forum, ya saya tidak bisa ikut campur,” elak Suroso.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, dengan dalih untuk biaya pembekalan, para CPNS K2 yang berjumlah 360 orang dipungut Rp 3 juta. Pembayaran yang dilakukan oleh CPNS K2 tidak disertai kuitansi atau bukti pembayaran.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Nganjuk sangat ironis di mana reformasi birokrasi justru mengarah ke birokrasi transaksional.

Mereka yang mampu membayar akan mendapat fasilitas sesuai keinginan, sedangkan yang tidak maka harus menerima jika karirnya macet.

Untuk para CPNS K2 khusus untuk tenaga pendidikan, sebelum pembekalan mereka juga diminta untuk membayar Rp 5 juta. Uang tersebut dikumpulkan oleh salah satu CPNS K2 berinisial ERK. n ris

Masyarakat Diminta Waspada TBC l Sambungan hal 1

dan selama itu akan diinjeksi serta diharuskan minum obat di hadapan petugas. Tak berhenti di situ, penderita kasus TBC MDR akan menjalani perawatan lanjutan selama 18 bulan dengan pola pengobatan yang sama seperti sebelumnya.

“Pengobatan TBC MDR ini harus tuntas.

Pasien tidak boleh memutuskan secara sepihak pengobatannya (drop out). Harus dokter yang memutuskan kapan penderita boleh berhenti mengonsumsi obatobatannya,”terang Waluyo.

Karena itu Waluyo mengimbau, jika ditemui ada warga sekitar atau anggota keluarga yang sakit batuk tak kunjung sembuh, badannya kurus kering dan pada malam hari sering keluar keringat dingin, untuk segera mengajaknya periksa atau melaporkannya pada Puskesmas terdekat. “Tidak perlu khawatir, untuk mengetahui lebih lanjut apa yang diderita, pasien bisa mengandalkan dokter rumah sakit, dokter Puskesmas atau pun dokter pribadi tempat ia diperiksa. Para dokter tersebut akan membantu mereka mendapatkan perawatan hingga tuntas,” tuturnya sambil meminta agar pemeriksaan segera dilakukan, agar penyakitnya tak semakin parah.

Waluyo mengatakan, upaya pemkab untuk menekan penyebaran penyakit ini terus dilakukan. Mulai dari promosi kesehatan dan upaya preventif di PKK dan lingkungan organisasi kemasyarakatan, hingga pengobatan. “Mereka harus tahu bahwa kebersihan dalam rumah harus terus dijaga, termasuk adanya ventilasi udara yang cukup agar sirkulasi udara terus berganti dan mendapatkan pencahayaan sinar matahari secara langsung,”tandasnya.

Untuk diketahui, TBC ditularkan oleh kuman. Tak heran jika penderita TBC meludah di lantai atau tempat yang dingin, kumannya malah akan hidup lama. Karena itu penderita TBC perlu memahami etika batuk, yakni bila batuk ditutup dan bila ingin meludah harus meludah di tempat khusus yang kemudian diberi desinfektan untuk membunuh kuman.

Yang perlu diwaspadai, penyakit yang digolongkan ke dalam penyakit menahun dan kronis ini bahkan sekarang penularannya tak hanya pada orang dewasa saja, namun mulai banyak menyerang anak-anak (TB anak). Dan yang terberat adalah TBC yang menyerang penderita HIV/AIDS. Orang dengan HIV jika berdekatan dengan penderita TBC, bisa dipastikan ia akan langsung tertular. n nan

Kurangi Kemacetan l Sambungan hal 1

Universitas Brawijaya Achmad Wicaksono di Malang belum lama ini.

Menurut dia, transportasi massal, termasuk bus sekolah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang, terutama pada jam-jam sibuk.

Kendaraan roda dua akan berkurang jauh karena siswa yang tidak memiliki SIM dilarang membawa kendaraan sendiri. Apalagi jika aparat kepolisian pun rajin menggelar razia terhadap pelajar.

Selain itu, katanya, ukuran bus sekolah yang ada tidak terlalu besar dan ideal untuk ukuran wilayah Kota Malang. Oleh karena itu, tidak akan mengganggu arus lalu lintas.

Menurut dia, keberadaan bus sekolah juga sarana mendidik siswa untuk tertib lalu lintas, sebab pada saat siswa menunggu di halte sudah merupakan sarana pendidikan lalu lintas sejak dini. “Saya rasa bus sekolah ini cukup positif, sehingga perlu segera dioperasionalkan secara permanen dan disosialisasikan ke masyarakat,” ujarnya. n mut

SAMBUNGAN

11

Pendirian SMP-SMA Pendem Dapat Lampu Hijau Usulan Penyelenggara Batu, Bhirawa Keinginan warga Desa Pendem untuk memiliki sekolah sendiri untuk tingkat SMP dan SMA akan segera terwujud.

Pemkot Batu telah memberikan lampu hijau untuk mendirikan sekolah di daerah tersebut. Bahkan rencana tersebut telah menjadi agenda pembahasan dalam rapat kepala daerah bersama SKPD yang dilakukan di Kantor Balaikota Batu, Senin (16/2).

Diketahui, sudah sejak dua tahun lalu warga Desa Pendem menginginkan adanya pembangunan sekolah untuk tingkat SMP dan SMA di daerahnya.

Bahkan Pemerintah Desa Pendem telah menyediakan tanah/ lahan sebagai lokasi pembangunan sekolah itu.

Kepala Desa Pendem telah bersepakat dengan BPD dan LPMD untuk memanfaatkan tanah kas desa sebagai tempat pembangunan sekolah SMP dan SMA. Adapun lokasi tanah kas desa itu berada di dekat gedung P4TK (Pusat Pengembangan

dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, red).

“Setelah dirapatkan di tingkat kecamatan juga disampaikan berapapun luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun sekolah tersebut, akan diberikan oleh Pemerintah Desa Pendem,”ujar Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Senin (16/2).

Namun dalam penyediaan tanah itu, Badan Permusyawarat­ an Desa (BPD) Pendem meminta adanya kompensasi. Maksudnya, Pemkot Batu diminta untuk memberikan kompensasi atau membeli tanah kas desa tersebut dari Pemerintah Desa Pendem.

Hal ini juga untuk menghindari munculnya masalah terkait status tanah di kemudian hari, ketika bangunan sekolah sudah berdiri.

Namun demikian, respon dari Pemkot Batu ini memberikan harapan baru terhadap perkembangan pendidikan bagi anakanak Desa Pendem. Karena mereka tidak perlu lagi menyekolahkan anaknya di daerah Bumiaji

ataupun Kecamatan Batu yang jaraknya cukup jauh. “Jadi ke depan tidak ada lagi anak-anak di Pendem yang tidak bersekolah dengan alasan lokasi sekolahnya yang jauh dari tempat tinggal mereka,”tambah Punjul.

Dan tak hanya sekolah, di Desa Pendem ini pula juga akan dibangun rest area bagi ken­d araan besar seperti bus yang akan masuk ke Kota Batu. Adapun lokasi rest area ini juga berada di tanah bengkok Desa Pendem yang berhadapan dengan Markas Arhanud TNI AD. Dijelaskan Punjul, Pemkot Batu memutuskan untuk membangun rest area ini untuk meng­ atasi masalah kemacetan lalu lintas di dalam kota. Nantinya, kendaraan besar seperti bus pariwisata tidak diperbolehkan lagi masuk dalam kota. Bus pariwisata ini harus diparkir di rest area, sedangkan wisatawannya akan diangkut dengan kendaraan yang lebih kecil untuk menuju objek-objek wisata yang ada di Kota Batu. n nas

Gubernur Tolak Penggabungan Disbun dengan Distan l Sambungan hal 1

Yang terpenting, lanjut Soekarwo dalam perampingan bukan hanya efisiensi, tapi juga efektifitas kerja. Di mana efisien itu belum tentu efektif, sehingga perampingan dinas belum tentu juga bisa mengefektifkan kinerja.

Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya mengusulkan ke pemerintah pusat agar Dinas Perkebunan tetap berdiri sendiri, bukan malah digabung dengan Dinas Pertanian.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum menegaskan jangan sampai keinginan pemerintah pusat untuk efisiensi memengaruhi kinerja dinas yang ada. Karenanya, Komisi A akanmenyikapi masalah ini secara realistis. Mengingat setiap daerah berbeda, tidak bisa perampingan asal diterapkan begitu saja tanpa melihat kondisi setiap daerah. ‘’Komisi A akan mengawal ini sampai ke pemerintah pusat.

Walaupun aturannya ada, tapi kondisi di lapangan tidak bisa dipaksakan. Misal Dinas Perkebun­ an tidak bisa dipaksa digabungkan dengan Dinas Pertanian, karena memang kerja Disbun berbeda dengan Dinas Pertanian.

Selain itu kerja mereka sangat banyak, jika disatukan akan memporakporandakan berbagai program Jawa timur,”tegas poli-

tisi asal PKB Jatim ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Kabil Mubarok dengan tegas menolak penggabungan Disbun dan Distan dengan alasan Disbun memiliki program yang cukup banyak, begitupula dengan Distan. Apalagi Jatim selama ini ditunjuk sebagai wilayah swasembada pangan dan menjadi penopang lumbung pangan nasional. ‘’Kami jelas menolak penggabungan dua dinas tersebut. Kita tahu banyak sekali program yang harus dilakukan kedua dinas tersebut, Jadi sangat mustahil keinginan pemerintah pusat dapat direalisasikan di Jatim,’’lanjutnya.

Blejeti RKA Disparta Sementara itu perseteruan antara Komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Pariwisata (Disparta) Jatim terus berlanjut. Kali ini komisi yang membidangi soal perekonomian tengah memblejeti seluruh Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disparta satu per satu.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi menegaskan ada beberapa program Dinas Pariwisata yang dianggap sebagai program yang tidak jelas. Misalnya pameran kepurbakalaan dengan anggaran Rp 800 juta, pengembangan cagar budaya dengan anggaran Rp 1.673.500, penyelenggaraan festival budaya

daerah Rp 972.810.750,dan promosi pasar pariwisata dengan anggaran Rp 1,5 miliar. “Semuanya itu program tak jelas dan terbukti sepanjang 2014, program-program tersebut tidak dilaksanakan. Begitupula program tersebut ternyata juga dilakukan pada tahun-tahun lalu.

Artinya Kadisparta tak punya program inovasi,”jelas politisi asal PAN, Senin (16/2).

Selain itu, tambah pria asli Sidoarjo ini terkait program Desa Wisata, dia melihat sangat merosot. Lutfi yang juga perajin sepatu Tanggulangin ini mengaku kegiatan wisata di Gunung Bromo biasanya para turis domestik selalu melakukan kunjungan wisata ke perajin sepatu Tanggulangin.

“Tetapi saat ini tidak ada dan ini jelas memengaruhi pendapatan perajin sepatu yang ada di Tanggulangin,”tegas dia.

Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Partai Gerindra Mohammad Fawaid memastikan kalau Komisi B akan meminta penjelasan ke Kadisparta Jatim atas programprogram yang tidak jelas. “Anggaran ini menggunakan APBD Jatim. Sepertinya tidak ada transparansi dari Kadisparta. Kami akan laporkan ke gubernur atas kinerja anak buahnya. Untuk itu, gubernur harus hati-hati memilih Kepala Dinas Pariwisata nanti,”pungkasnya. n cty

lih dan yang layak akan menjadi kepala dinas,” tegas Sukardi.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo berharap dengan sistem lelang diharapkan pejabat yang duduk di SKPD benar-benar mampu membawa kinerja lembaga organisasi di pemprov jauh lebih baik. ‘’Saya mendukung penuh lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Hal ini diupayakan agar Kepala SKPD yang terpilih nanti benar-benar menguasai tupoksinya, sehingga organisasi dapat berjalan lancar,’’tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Seperti diketahui, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemprov mulai memasuki masa purna tugas pada 2015. Ada sekitar 13 nama pejabat eselon II yang akan pensiun. Ini artinya akan ada banyak peluang untuk mengisi jabatan tersebut. Untuk mempersiapkannya, pemprov bakal membuka lelang jabatan

secara terbuka khusus untuk pejabat eselon II. Mereka yang dikabarkan memasuki masa pensiun pada 2015 ada 13 pejabat eselon II, di antaranya Asisten III Asyhar, Kepala Biro Umum Riang Sudarmanto, Kepala Disperindag Warno Harisasono, Kepala Dinas Kominfo Harjogi, Kepala Dinas Kehutanan Gatot Soebektiono, Kepala Dinas Pendidikan Harun, Kepala Biro Administrasi Ke­ sejahteraan Rakyat Ratnadi Ismaoen, Kepala Disnakertransduk Edi Purwinarto, Direktur RSU dr Soetomo Dodo Anondo, Direktur RS Saiful Anwar Malang dr Budi Rahaju serta beberapa kepala Bakorwil di Jatim. Para pejabat eselon II akan pensiun mulai Maret, April, Mei dan Oktober 2015. Sedangkan untuk peng­ angkatan jabatan eselon III dan IV juga akan tetap dilakukan, namun secara tertutup melalui tim Baperjakat Pemprov Jatim. n cty

UN CBT Bertambah

l Sambungan hal 1

“Meskipun sampai saat ini POS (Prosedur Operasional Standar) belum ada, persiapan terus kita pacu.

Kita tidak terpengaruh POS yang terlambat dan apapun isu tentang UN. Yang penting Jatim sudah siap,” tegas Harun saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/2).

Harun menjelaskan, ada tiga kategori sekolah yang sudah terdaftar sebagai penyelenggara UN CBT ini.

Di antaranya kategori siap, belum konfirmasi dan tidak siap. Dari 243 yang terdaftar, kini sudah ada 118 sekolah yang menyatakan kesiapannya. Hal ini ditegaskan sekolah dengan mengirim lembar pernyataan siap ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) yang diketahui Dindik kabupaten/kota.

Sementara sekolah yang ditunjuk namun sampai saat belum konfirmasi masih terdapat 85 lembaga. Sejumlah sekolah itu belum memutuskan apakah mereka sudah siap ataukah tidak siap untuk menjadi percontohan UN online. “Ada banyak pertimbangan sebelum memutuskan.

Sekolah tentu harus memikirkan sarana dan kesiapan siswanya,” kata Harun.

Meski demikian, Mantan Kadisbudpar Jatim ini menegaskan akan ada batas konfirmasi untuk menyatakan kesiapan. “Sampai minggu depan kalau tidak konfirmasi ya kita tinggal. Kita tidak mungkin menunggu terus,” tegas dia.

Di sisi lain, ada pula sekolah yang masuk kategori tidak siap alias menolak untuk melaksanakan UN CBT. Penolakan ini dilakukan 40 sekolah dengan membuat surat pernyataan tidak siap kepada Puspendik. Dengan sudah menyerahkan surat tersebut, maka sudah dipastikan mereka tidak akan mengikuti UN CBT. Harun mengakui, pemerintah sejatinya memang tidak memaksa sekolah untuk mengikuti UN CBT. Pemerintah hanya menunjuk sekolah yang dirasa siap untuk melaksanakan percobaan untuk UN online. Tapi kalau memang tidak siap, tidak ada paksaan dari Dispendik maupun Kemendikbud di

pusat. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan sekolah yang ditunjuk pusat adalah sekolah-sekolah eks RSBI. Namun, jika ada sekolah lain yang merasa sanggup maka diperbolehkan mendaftar.

Terkait keterlambatan POS UN 2015, Harun mengaku itu di luar batas wewenangnya. Dirinya pun menyayangkan atas keterlambatan turunnya POS. Sebab, biasanya POS sudah turun pada Desember tahun sebelumnya. Tapi sekarang sudah kurang dua bulan, POS juga belum turun. “POS itu fungsinya sangat sentral.

Dari situ kita bisa tahu apakah UN melibatkan perguruan tinggi atau tidak, penyimpanananya bagaimana, pemindaiannya bagaimana dan seterusnya,” tandas Harun.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ibnu Shobir mengungkapkan dukungannya terhadap pelaksanaan UN CBT. Namun demikian, dirinya tidak menjamin UN akan bersih dari kecurangan.

“Kecurangan itu tidak bisa dilihat dari alat, tapi lebih di wilayah komitmen. Artinya, meskipun ujian dilakukan dengan menggunakan media apapun pasti akan ada kecurangan sebelum ada kesadaran,”ucap Ibnu.

Politisi asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, yang harus ditanyakan adalah sifat dari kebenaran dan kejujuran dari semua pihak. Sebab, jika sudah berpegang teguh dengan kebenaran, dia menjamin masalah tentang kecurangan atau kebocoran soal UN sudah dipastikan tidak akan terjadi. “Karena sebuah kecurangan itu adalah problem mental dari orangnya,” tuturnya.

Pesimisme ini berbanding terbalik dengan anggota komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah.

Politisi asal fraksi PDI Perjuangan itu justru yakin dengan dilakukanya UN CBT, kebocoran atau kecurangan tidak akan terjadi. “Kemungkinan bocor itu sangat minim sekali, bahkan saya rasa tidak akan terjadi. Maka dari itu pemerintah pusat berani mencoba terobosan baru UN CBT,” ungkapnya. n tam

Warga Tagih PT MHI Benahi Jalan Ogah ‘Masuk Angin’, Pemprov Jatim Perketat Seleksi Kepala SKPD Rusak Akibat Pembangunan Tol l Sambungan hal 1

tarkan diri ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Setelah mendaftarkan diri, tim pemprov melakukan assessment.

Selain itu akan dilakukan rekam jejak terhadap calon yang maju,” terang Sukardi seusai melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Jatim, Senin (16/2).

Sukardi menyampaikan, proses seleksi yang ke­tat membuat dia yakin pe­jabat yang dipasang untuk du­ duk sebagai kepala dinas atau SKPD benar-benar teruji kemampuannya.

Bahkan, ia meng­aku proses seleksi bukan saja melihat kemampuan sang calon kepala dinas. Namun, rekam jejak terhadap calon kepala dinas juga menjadi acuan.

Ditambahkannya, dari hasil assessment dan rekam jejak tersebut nantinya diambil tiga nama yang selanjutnya diajukan kepada gubernur untuk dipilih. “Dari tiga nama tersebut, gubernur yang akan memi-

Tempat Ibadah Kwan Sing Bio di Tuban Siap Sambut Imlek l Sambungan hal 1

rus Harian TITD Kwan Sing Bio Tuban Gunawan Putra Wirawan, Senin (16/2).

Menurut Gunawan, TITD Kwan Sing Bio akan merayakan Imlek tahun ini dengan sangat sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan tempat ibadah lain agar bisa menyelenggarakan kegiatan.

“Kita nggak mengadakan acara

yang besar, hanya sederhana saja. Kita memberi kesempatan tempat ibadah lain agar gantian menyelenggarakan kegiatan,” ungkapnya.

Selain bersih-bersih dan memandikan patung dewa, pengurus beserta umat akan mengadakan ritual sembahyang pada malam sebelum Imlek. “Pada 18 Februari malam, kami mengadakan ritual sembahyang bersama. Pagi hari baru sungkeman ke keluarga masing-

masing, dilanjutkan sembahyang dan mengucapkan Imlek kepada Kong Co dan sesama umat,” jelasnya.

Sementara itu pada tahun kambing ini Gunawan berharap Indonesia bisa lebih makmur dan aman. Hal ini sesuai makna kambing yang makmur. “Memasuki tahun kambing ini kita umat Tri Dharma mengharap Indonesia lebih makmur dan aman sesuai makna kambing yang makmur,” pungkasnya. n bas

l Sambungan hal 1

yang mengalami kerusakan sepanjang 5 kilometer, sedangkan arah Karangdangan-Ngrandu juga sepanjang 5 kilometer. Penyebab kerusakan jalan akibat pelaksanaan pembangunan jalan Tol Kertosono- Mojokerto.

Truk bermuatan material proyek dengan muatan melebihi kelas jalan lalu lalang lewat jalur ini . ”Kita sudah mengirim surat ke PT MHI, bahkan sudah datang sendiri, namun hingga kini belum ada respon padahal pembangun­ an tol yang di sini (seksi I) sudah selesai dan sudah diresmikan beberapa bulan lalu,“ ujar Jamal.

Kerusakan jalan akibat pembangunan Tol Kertosono –Mojokerto tidak hanya di seksi I Tembelang –Bandarkedungmulyo. Namun di seksi II yang ada di Kesamben juga mengalami hal yang sama.

Bahkan warga Watu Dakon Kesamben kemarin melakukan aksi demo karena jalan mereka rusak.

Kepala Dinas PU Bina Marga Hari Oetomo meng­ akui pada seksi I jalan tol penghubung dari Bandar Kedungmulyo - Tembelang, pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Kertosono - Mojokerto itu menyebabkan kerusakan jalan pada

ruas jalur Kota Jombang menuju Kecamatan Perak dan Kecamatan Bandarkedungmulyo. Pada jalur alternatif banyak terdapat lubang yang membahayakan pengguna jalan. “Memang terjadi kerusakan, berupa banyak lubang di jalan. Panjang yang rusak akibat pembangunan seksi satu sekitar 9,8 kilometer,” katanya membenarkan.

Di sejumlah ruas jalan antar kecamatan di Jombang tersebut kondisinya mengalami kerusakan cukup parah akibat sering dilalui truk pembangunan jalan Tol Kertosono-Mojokerto bertonase melebihi kelas jalan. “Investor jalan tol telah menyatakan sanggup memperbaiki, namun saat ini kondisi jalan masih buruk. Pembangunan jalan tol yang saat ini masih berlangsung pada seksi II, juga menyebabkan kerusakan sejumlah ruas jalan.

Panjangnya, mencapai 60,9 kilometer,” ungkap Hari.

Pemkab Jombang, lanjut Hari Oetomo, saat ini masih menanti pembuktian janji dari PT MHI selaku investor jalan tol.

“PT MHI sudah komiten memperbaiki, kita tunggu seperti apa komitmen. Semua pihak sudah ketemu, termasuk DPRD, pemerintah daerah dan warga,” katanya. n rur

Jadi Jujukan Nasional, Siap Bersaing dengan Luar Negeri l Sambungan hal 1

Nadia yang masih duduk di bangku kelas V D ini.

Untuk menjadi Duta Literasi di sekolah, siswa-siswi perlu melewati berbagai tahapan melalui seleksi yang sangat ketat. Tes yang dilakukan mulai cakap berbahasa Inggris, serta kemauan yang tinggi akan kegemaran membaca. “ Jadi ada evaluasi di setiap kelas dan diseleksi. Saat seleksi, murid disuruh membaca, setelah itu disuruh untuk menceritakan hasil yang sudah dibacanya. Selain itu, keberanian di hadapan para undangan,” tuturKepala Perpustakaan SDN IV Bubutan Rusdianto.

Rusdianto yang juga menjadi guru kelas IV ini menuturkan, banyak keg-

iatan untuk mendekat­kan anak pada kebiasaan membaca, di antaranya mengadakan lomba bercerita dan menyampul buku.

Ratusan buku fiksi, non-fiksi, mata pelajaran tersedia bagi 1.010 siswa –siswi di SDN IV Bubutan.

Sekolah juga berlangganan majalah serta koran untuk menunjang pendidikan. “ Duta Literasi di SDN IV Bubutan tugasnya adalah mempromosikan buku di setiap kelas. Jumlah ruang kelas di sini ada 28, di mana setiap kelas ada sudut baca (Perpustakaan di kelas masing-masing). Intinya kami tidak membatasi buku apa yang harus dibacanya, asal jangan berebut,” tambahnya.

Waulia Nadira, siswi kelas II D yang ditugaskan menceritakan salah

satu buku untuk tamu dari Badan Perpustakaan Nangroe Aceh Darussalam hanya membutuhkan sekali membaca.

Dan selanjutnya siswi berparas imut ini dengan PD-nya mampu menceritakan kembali isi buku tersebut dengan lancar. “ Saya latihannya dengan sering membaca. Ternyata asyik juga membaca sekaligus memahami isi bukunya,” kata siswi yang sering disapa Aulia oleh teman-temannya.

Perwakilan dari Badan Perpustakaan Nangroe Aceh Darussalam di dalam sambutannya menunjukkan rasa bangganya pada pelajar-pelajar yang ada di Surabaya. Mulai dari tingkat SD sampai SMA mampu mengedepankan budaya membaca. “ Saya kesini setelah melihat, mengamati, saya bisa bilang

Kota Surabaya ini sangat luar biasa.

Cuaca panas menjadi dingin karena melihat semangat adik-adik kita yang cukup serius dalam gerakan membaca,” ujar salah satu perwakilan.

Terpisah, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih berharap dan mengimbau di tiap sekolah mulai dari SD sampai SMA membentuk Duta Literasi di sekolahnya masing-masing.

Sampai saat ini, tambah mantan Kepala BKD Surabaya 2005-2006 ini, yang sudah membentuk Duta Literasi di sekolah di antaranya SDN IV Bubutan, SMPN 23, SMPN 43, serta SMAN 5. “ Keberadaan Duta Literasi ini mempromosikan buku untuk mempengaruhi temannya gemar membaca,” katanya.*

12

Selasa Pahing, 17 FEBRUARI 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 Ruang Rapat Arya Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf 16 Februari 2015

Hadapi MEA, UMKM Harus Perkuat SDM dan Strategi Pemasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis pemula menjadi keharusan yang perlu diperhatikan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

M

endekati pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Pemprov Jatim meyakini produk unggulan dan masuk kategori eksklusif UMKM yang lebih siap bersaing di pasar bebas Asean. “Kalau melihat peta perdagangan Asia Tenggara, hanya produk UMKM kita yang eksklusif saja yang bisa bersaing,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Mudjib Afan MKes. Untuk produk UMKM jenis lainnya yang tidak dan belum masuk dalam produk eksklusif, pihaknya memastikan Jatim masih belum siap untuk bersaing. “Secara umum kita kalah dengan Singapura, Thailand, Malaysia. Kalau bersaing dengan Kamboja, Myanmar, Brunei Darusalam, kita mampu,” jelasnya.

Karena itu untuk mampu bersaing dengan produk negara pesaing, Jatim harus terus berbenah dengan meningkatkan kualitas SDM dan memiliki strategi pemasaran. “Peran pemerintah untuk mendorong sertifikasi kompetensi setiap komponen tenaga kerja UMKM agar dapat menghasilkan produk yang memenuhi standar dan optimal kapasitas produksinya,” katanya.

Menyoal tentang strategi pemasaran, lanjut Afan, masalah strategi pemasaran menjadi perhatian utama untuk dapat berhasil dengan pemasaran inovatif dan modern. Meski sering dilupakan bahwa pemasaran adalah membentuk jaringan dan jaringan harus terjadi antar daerah, provinsi atau negara dengan selalu di-update perkembangan permintaan pasar.

“UMKM tidak mempunyai kemampuan pengembangan jaringan pasar dan ini harus dibantu untuk melakukan percepatan pengembangan jaringan pasar oleh pemerintah daerah sebagai strategi pemasaran,” tegasnya.

Dr Mudjib Afan MKes

Seperti halnya, pengembangan e-commerce merupakan strategi yang dapat membantu memasarkan produknya keluar negeri dengan biaya yang murah. “Sebelum itu, memperkecil kesenjangan digital perlu dilakukan dan sekaligus pembangunan infrastruktur internet,” tandasnya.

Sementara itu saat membuka Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Zainal Arif menjelaskan hingga Desember 2014 jumlah koperasi di Jatim 30.866 unit. Jumlah ini mencapai 15% dari total koperasi di Indonesia. Dari jumlah itu yang aktif mencapai 27.156 koperasi, sisanya tidak aktif. Koperasi di Jatim anggotanya mencapai 7,52 juta orang dan menyerap tenaga kerja 140.410. Sedangkan aset seluruh koperasi mencapai Rp 33,1 triliun.

Sedangkan menurut hasil survei BPS Jatim, jumlah UMKM mencapai 6,8 juta dan mayoritas tersebar di Jember, Malang dan Banyuwangi. “Jumlah UMKM di Jatim mayoritas bergerak di bidang pertanian, sisanya di bidang usaha,” kata Arif, Senin (16/2).

Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Thaun 2015 kemarin menghadirkan sejumlah pembicara yakni Kepala Bagian Pengawasan Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggaran Misran

Peserta antusias mendengarkan pemaparan pembicara dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 di Ruang Rapat Arya Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Senin (16/2).

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Zainal Arif (tengah) didampingi sejumlah pembicara saat membuka Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 di Ruang Rapat Arya Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Senin (16/2).

Pasaribu, Dosen FEB Universitas Brawijaya Malang Dr Achmad Helmy Djawahir SE, Ketua Kopwan SBW Malang Dra Sri Untari MM, Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang UMKM HM Rizal dengan moderator Bagong Suyanto dari Unair Surabaya. Acara dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari penggiat gerakan koperasi, pembina koperasi dan UMKM, pengurus koperasi, asosiasi, pelaku UMKM

dan kalangan Perguruan Tinggi.

Lebih jauh Arif menjelaskan di Jatim UMKM itu terbagi dalam tiga klaster untuk mempermudah pemerintah melakukan intervensi.

Yakni kelas mikro, kelas kecil dan kelas menengah. “Gubernur minta UMKM yang kelas menengah ini didorong agar produk-produknya bisa ekspor,” jelasnya.

Sejumlah strategi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan

mendorong usaha kelas menengah mampu untuk ekspor. Salah satunya, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim bekerjasama dengan asoasiasi plasa dan mal di Jatim maupun provinsi lain menyediakan ruangan untuk displai produk unggulan UMKM. Selama ini, di Dinas Koperasi dan UMKM Jatim sudah memulai dengan keberadaan Gedung Galeri pamer yang cukup representatif.

Bahkan, omset galeri yang terletak di Jalan Raya Juanda itu lebih dari Rp 80 juta perbulan.“Kalau ada tamu luar provinsi atau luar negeri wajib hukumnya masuk galeri kami,” tandasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, tetap perlu kerjasama dan dukungan dari Dinas Koperasi di seluruh Kabupaten/kota di Jatim. Mereka diminta untuk mendata UMKM sektor riil yang memiliki potensi untuk pengembangan menuju produk Jatim berkualitas eskpor. Jika memiliki daya saing yang tinggi, maka UKM berskala ekspor bisa ditingkatkan lagi jumlahnya.

Untuk diketahui, hingga 2012 lalu jumlah UKM di Jatim yang sudah melakukan ekspor jumlahnya mencapai 7.104 unit. Mereka ekspor ke sejumlah negara-negara.

Baik itu Asean, Eropa maupun Timur tengah. “Nanti akan kita data ulang update yang terakhir, saya yakin jumlahnya bertambah.

Pada tahun ini, UKM yang belum berkualitas ekspor kita dorong lagi untuk bisa ekspor. Karena ini salah satu cara menghadapi persaingan di era MEA,” paparnya.  *

Lindungi Konsumen, Koperasi dan LKM Masuk Pengawasan OJK Tahun Ini KOPERASI merupakan lembaga keuangan non bank yang sebelumnya tidak diawasi oleh OJK (Otoritas jasa Keuangan). Namun untuk melindungi konsumen terhadap semakin beragamnya produk dan jasa koperasi, mulai 2015 ini OJK mengawasi kinerja koperasi. Pada saat yang sama OJK juga ikut mengawasi kinerja LKM (Lembaga Keuangan Mikro) karena sesuai amanat UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU LKM yang diundangkan pada 8 Januari 2013 mulai akan berlaku dua tahun sejak ditetapkan, yaitu pada 8 Januari 2015.

Kepala Bagian Pengawasan Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Misran Pasaribu menjelaskan koperasi pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan non bank yang pungutan dananya berasal dari anggota itu sendiri, dan penyaluran dananya pun untuk anggota itu sendiri. “Karena dana yang dihimpun dari internal, koperasi sebelumnya tidak menjadi bagian yang diawasi

oleh OJK,” katanya saat menjadi pembicara dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 di Ruang Rapat Arya Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Senin (16/2).

Namun dalam perkembangannya, produk koperasi kian beragam seiring terus tumbuhnya aset.

Layanannya tak hanya melibatkan anggotanya saja, tetapi juga menggaet non anggota koperasi. Misalnya untuk koperasi simpan pinjam. “Kalau koperasi ikut memungut dana pihak ketiga, kemudian menyalurkan ke pihak ketiga, sepatutnya juga diawasi oleh OJK. Ini dilakukan untuk melindungi konsumen. Jadi koperasi diawasi dengan UU yang berlaku akibat adanya dana pihak ketiga yang terlibat,” katanya.

Selain akan mengawai koperasi, lanjut Misran, OJK juga mengawasi LKM pada 2015. “OJK sudah mengatur dan mengawasi pasar modal, perbankan dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank), meski masih dalam masa transisi, tetapi pada 2015, LKM sudah

Dr Achmad Helmy Djawahir SE Puskabang UMKM dan KKM FEB UB Malang

Pembiayaan Masih Kendala Utama HINGGA saat ini akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar UMKM di seluruh Indonesia, termasuk Jatim. Untuk itu, perlu penanganan cermat dan cerdas agar mereka bisa lebih mudah mendapatkan pembiayaan.

Puskabang UMKM dan KKM FEB UB Malang Dr Achmad Helmy Djawahir SE menjelaskan selama ini permasalahan fundamental pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah akses permodalan dan pendampingan.

Tapi itu bisa dicarikan solusinya. “Ini harus segera diselesaikan. Jika kita abai, UMKM-UMKM kita akan kelimpungan menghadapi persaingan global,” katanya saat menjadi pembicara dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 di Ruang Rapat Arya Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Senin (16/2).

Dari pengamatan yang dia lakukan, ada sejumlah kendala dalam pengembangan UMKM selain akses modal.

Yakni teknologi dan inovasi produk, riset pasar dan terakhir in efisiensi. Pembiayaan masih menjadi kendala karena sulitnya persyaratan untuk mendapatkan kredit perbankan bagi UMKM seperti kelayakan usaha, rekening 3 bulan harus bagus dan keberadaan agunan serta lamanya berbisnis. Fakta di lapangan, banyak pengusaha UMKM yang sebenarnya bisnisnya sangat feasible, namun dinilai tidak bankable hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis. Memang ada Kredit Usaha Rakyat

(KUR), tapi skema kredit ini mematok bunga yang masih sangat tinggi bagi pengusaha UMKM, terutama yang baru merintis usaha.

“Perlu ada sinergi pembiayaan antara program pemerintah, perbankan, dan program kemitraan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Harus ada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan BUMN dengan skema pembiayaan yang seragam dan kontrol seirama agar pengembangan UMKM bisa berjalan baik, tidak sporadis, dan tidak tumpang-tindih antar program yang ada,” katanya.

Kendala kedua, permasalahan teknologi dan inovasi produk. Permasalahan ini menjadi problem klasik para pengusaha UMKM. Dampaknya, para UMKM kerap kebingungan ketika berhadapan dengan ekspansi produk dari pabrik-pabrik yang lebih besar dan mapan. Kendala ketiga, riset pasar.

Selama ini, UMKM nyaris tak didukung dengan riset pasar yang memadai terkait model promosi, peluang pasar, pesaing, barang substitusi dan komplementer atas produk-produk pengusaha muda, selera konsumen, tren pasar, dan faktorfaktor eksternal lainnya. Kondisi ini membuat ekspansi bisnis UMKM sangat terbatas. Tanpa dukungan riset pasar, sulit bagi pengusaha pemula untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pasar.

Kendala keempat, inefisiensi. UMKM belum mempunyai tingkat efisiensi yang optimal karena tidak mampu menciptakan skala ekonomi.  *

mulai di bawah OJK,” katanya.

Masuknya OJK ke LKM antara lain karena besarnya potensi perkembangan dan risiko bisnis itu termasuk untuk ke konsumen/nasabah. OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan terintegrasi diharapkan semakin menyehatkan perbankan, pasar modal, IKNB dan LKM sekaligus bisa memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

Misran menjelaskan OJK adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh UU No 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi seluruh institusi jasa keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan di seluruh Indonesia. Dibentuk sejak 1 Januari 2013, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. *

HM Rizal Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM

Kepala Bagian Pengawasan Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Misran Pasaribu saat memaparkan materi tentang Peran OJK dalam Merumuskan Kebijakan Keuangan Pro Rakyat Kecil dan UMKM, Senin (16/2).

Dra Sri Untari MM

Ketua Kopwan SBW Malang

Khawatirkan Hanya Menjadi Target Pasar

Siap Berikan Pendampingan

di negara anggota ASEAN. “Dan sumber daya milik Indonesia lebih baik dimanfaatkan oleh pengusaha dalam negeri untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga lebih memacu penggunaan produk dalam negeri,” katanya.

Khusus untuk Jatim, kata Rizal, merupakan gerbang Indonesia Timur dan skala ekonomi terbesar di antara provinsi Indonesia di dalam kontribusi perekonomian Indonesia.

Kemampuan SDM Jatim dalam pengembangan usaha patut diperhitungkan. “Nah kekuatan UMKM Jatim ini yang perlu dioptimalkan untuk mengantisipasi MEA 2016. Dan itu bisa dilakukan karena Jatim punya modal untuk bersaing,” katanya.

Karena itu Jatim harus secepatnya meningkatkan kapasitas dan daya saing produk UMKM untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain dengan ujung tombak adalah intervensi pemerintah. Caranya bisa melalui peningkatan kualitas dan standardisasi produk UMKM yang setara di kawasan ASEAN. Peningkatan akses finansial dan pembiayaan bagi UMKM. Peningkatan kualitas SDM dan jiwa kewirusahaan pelaku UMKM. Penguatan akses transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif.

Fasilitasi UMKM untuk akses informasi dan promosi di negara-negara ASEAN. “Dan tak kalah penting adalah penyediaan bahan baku,” katanya.  *

KOPERASI Wanita (Kopwan) Setia Budi Wanita (SBW) Malang siap menjadi salah satu motor kemajuan gerakan Kopwan di kawasan Malang Raya atau Jatim. Caranya SBW siap melakukan pendampingan kepada Kopwan-Kopwan yang baru mendapat dana hibah Rp 25 juta dari Pemprov Jatim.

“Tidak semua Kopwan memiliki S D M andal. Karena itu mereka butuh pendampingan. Koperasi yang sudah berkembang, jangan pelit untuk berbagi ilmu dengan Kopwan-Kopwan baru,” kata Ketua Kopwan SBW Malang Dra Sri Untari MM saat menjadi pembicara dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 di Ruang Rapat Arya Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Senin (16/2).

Dijelaskan Sri, pendirian Kopwan di setiap desa di seluruh Jatim yang digagas oleh duet Gubernur Dr H Soekarwo dan Wagub Drs H Saifullah Yusuf sangat patut diapresiasi.

Di bawah kepemimpinan keduanya, Jatim mencoba menghadang liberalisasi ekonomi dengan menggulirkan program untuk memperbanyak akses ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan mendirikan Kopwan dengan stimulus bantuan awal Rp 25 juta per koperasi.

Tapi sayangnya, tidak semua wanita siap untuk mendapat bantuan ini. Mereka belum paham bagaimana mengelola dan mengurus koperasi. Jika dibiarkan, Kopwan yang dikelolanya bisa tak berkembang, bahkan mati. “Ini bisa dimaklumi karena ibarat bayi, mereka dipaksa lahir. Tapi ini bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Solusinya ada, misalnya memberikan keterampilan dan ilmu pada para pengurus koperasi. Mereka perlu diberikan pendampingan secara kontinu, dan kami siap untuk membantu soal pendampingan ini,” katanya.

Untari meyakinkan, jika pengurus Kopwan sudah mendapat ilmu tentang koperasi, mayoritas bisa berkembang dengan baik. “Pembinaan terhadap Kopwan itu masih bersifat supervisi, yakni pembinaan manajemen dan keuangan.

Dengan pembinaan itu, setidaknya koperasi tersebut bisa melaksanakan RAT secara berkala dan menyusun keuangan secara baik dan benar,” katanya.  *

TAHUN depan atau 2016 MEA mulai benarbenar diberlakukan.

Indonesia diprediksi bakal keteteran dan akan menjadi sekadar pasar. Negara lain di ASEAN sudah dalam fase bicara kualitas, kita masih berdebat seputar aturan. Tiga negara yakni Thailand, Singapura dan Malaysia dinilai lebih siap menghadapi MEA dan memiliki UMKM yang lebih kuat bersaing di kancah internasional.

“Kita masih berdebat soal aturan, belum pada fase bicara kualitas.

Padahal sembilan negara ASEAN sudah sejak jauh hari menyiapkan UMKM-nya untuk bisa bersaing dan unggul saat MEA berlaku. Indonesia diprediksi hanya menjadi target pasar MEA, bersamaan dengan negara lain seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM HM Rizal saat menjadi pembicara dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 di Ruang Rapat Arya Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Senin (16/2).

Dijelaskan Rizal, dulu pertimbangan mengikuti MEA karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar dan skala ekonomi terbesar di antara anggota ASEAN lainnya.

Indonesia memiliki sumber daya alam terbesar diantara anggota ASEAN, yang merupakan sumber bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi oleh perusahaan yang berdiri