Harian Bhirawa Edisi 17 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ini merupakan penghargaan yang pertama kalinya diberikan Kemenbuddikdasmen untuk provinsi.

Dan kita patut berbangga karena Jatim mendapat predikat terbaik,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 3

031-5615454

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Kliwon, 17 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

17 DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 19.00

Menghadiri Seminar Festival BUMD di JX International Menghadiri Pembukaan Festival BUMD di JX International

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 10.00 19.00

Menghadiri MoU antara BI dan Kapolda di Kantor BI Surabaya Di Ruang Kerja Haul KH Abdul Karim Toyib di PP Keramat Pasuruan

GTTdan PTT Tagih Janji, Kepala BKD Menghilang Nganjuk, Bhirawa Harapan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin tipis, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ngeluruk Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk, Selasa (16/12). Mereka men-

cari Kepala BKD Drs Suroso MSi untuk menagih janji soal nasib mereka yang sudah delapan tahun digantung.

Kecewa karena tidak bertemu Suroso, puluhan perwakilan GTT dan PTT itupun melakukan orasi di pintu masuk kantor Sekretariat

Pemkab Nganjuk. Ketua Forum GTT dan PTT Sajianto menyampaikan perjuangan tenaga honorer Nganjuk harus sukses hingga mereka seluruhnya bisa diangkat menjadi PNS. Masalahnya,

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Menghadiri Acara HUT Dharma Wanita Persatuan di Dipenda Provinsi Jatim

Evaluasi Membingungkan, Pimpinan Dewan Ancam Ngeluruk Mendagri DPRD Jatim, Bhirawa Pimpinan DPRD Jatim ancang-ancang akan ngeluruk Mendagri terkait hasil evaluasi Perda APBD Jatim 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ancaman itu dilakukan menyusul adanyai 15 item yang dievaluasi oleh Kemendagri, ternyata tidak ada kesesuaian antara Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang (UU) yang Abdul Halim Iskandar menjadi pijakan hukum.

“Saya rasa Kemendagri kurang detil dan tidak cermat dalam melakukan evaluasi Perda APBD. Apalagi pijakan hukum yang dipakai, khususnya antara PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bertolak belakang

 ke halaman 11

Curah Hujan Tinggi, Petani Sayur Desak Perbaikan Irigasi Batu, Bhirawa Tingginya intensitas hujan beberapa waktu terakhir membuat para petani di Dusun Klerek dan Dusun Gedang Kluthuk, Kecamatan Junrejo, Kota Batu menjadi was-was. Bagaimana tidak, setiap kali turun hujan saluran irigasi pertanian di dusun tersebut tidak mampu menampung air yang meluber. Beberapa titik sudetan air jebol sehingga membutuhkan dilakukannya perbaikan.

Dari kedua dusun tersebut ada sekitar 80 hektare lahan pertanian yang menggantungkan kebutuhan air dari saluran irigasi Klerek. Namun, pentingnya fungsi irigasi ini belum diimbangi dengan pembangunan yang memadai. “Maksudnya, selain debitnya kurang besar, saluran ini juga belum diplengseng sehingga mudah sekali jebol,”ujar Kepala Dusun Klerek Suyono, Selasa (16/12).

Dan dari beberapa kali hujan yang terjadi, katanya, telah mengakibatkan beberapa titik sudetan air jebol. Akibatnya, setiap kali turun hujan, air di saluran irigasi tersebut meluber. Celakanya, luberan air tersebut menimpa beberapa lahan pertanian milik petani Klerek dan Gedang Kluthuk.

Kondisi ini tentu sangat merugikan petani. Karena hampir semua lahan pertanian di sana ditanami tanaman sayur mayur. Padahal tanaman ini tidak boleh sampai tergenang oleh air, karena bisa

GTT dan PTT Nganjuk melakukan aksi di kantor Pemkab Nganjuk, Selasa (16/12). Mereka menagih janji untuk diangkat menjadi PNS.

Surabaya Berharap Pengecualian Kelola SMA/SMK Dindik Surabaya, Bhirawa Di sela persiapan Pemprov Jatim mengambil alih kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK), Kota Surabaya justru berharap mendapat pengecualian. Ini terkait sejumlah program yang sudah berjalan di kota Pahlawan, khususnya terkait pembiayaan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengatakan, sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis baik dari pusat maupun provinsi.

Meski dalam aturan ditetapkan bahwa SMA/SMK telah menjadi tanggung jawab provinsi,

namun dia berharap sejumlah program yang sudah ada tetap dapat berjalan. Di antaranya ialah pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda). “Dengan diambil alih provinsi, kita berharap programprogram yang sudah ada tetap

 ke halaman 11

SKPD Pemprov Hemat Anggaran 20 Persen

Sibuk Siapkan Pasar Murah

 ke halaman 11

bisa berjalan,” tutur Ikhsan, Selasa (16/12).

Seperti diketahui, kewenangan pengelolaan SMA/SMK akan diserahkan ke provinsi sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian, seluruh kewenangan yang meliputi sumber daya manusia, aset dan keungan menjadi tanggung jawab provinsi.

Hal senada juga diungkapkan Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto.

Menurutnya, kondisi di Suraba-

Tak Boleh Rapat di Hotel

 ke halaman 11

MENJELANG Natal dan Tahun Baru 2015, harga berbagai kebutuhan pokok terus bergerak naik. Padahal harga ini, sebelumnya sudah naik sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu. Untuk mengantisipasi kenaikan, sekaligus membantu beban masyarakat, Pemkot Malang dalam waktu dekat ini akan menjual sembako dengan harga murah dalam prog r a m pasar murah.

ristika/bhirawa

Kegiatan salah satu SKPD Pemprov Jatim pada pertengahan 2014 di salah satu hotel di Surabaya. Mulai 2015, kegiatan pemerintahan akan difokuskan digelar di lingkungan kantor, tak lagi di hotel untuk efisiensi.

Pemprov, Bhirawa Larangan mengadakan rapat atau kegiatan di hotel berdampak pada penghematan di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim.

Diprediksi, setiap kegiatan yang semula direncanakan di hotel kemudian dipindah di kantor dapat menghemat anggaran hingga 20 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS menuturkan, aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim sebenarnya masih me-

Pacitan Belum Miliki Ekstensometer, Tanggul Bojonegoro Kritis Pemprov, Bhirawa Seluruh masyarakat di Kabupaten Pacitan diminta siaga terhadap ancaman bencana longsor.

Kontur tanah perbukitan dengan kemiringan yang cukup tajam, menjadikan kabupaten di pinggiran pantai selatan itu memang menjadi salah satu daerah terparah akan ancaman bencana.

“Kami saat ini memang sedang waspada bencana. Seluruh camat dan kepala desa sudah kami minta untuk mengingatkan warganya untuk siaga longsor. Bencana ini sewaktu-waktu bisa terjadi jika melihat kontur tanah wilayah Pacitan,” kata Bupati

 ke halaman 11

Premi BPJS Warga Miskin Ditanggung Pemkot Kota Malang, Bhirawa Bagi warga miskin di Kota Malang tidak perlu cemas lagi terkait dengan layanan kesehatan. Pasalnya Pemkot Malang telah menyiapkan bantuan kepada warga miskin agar mereka tetap mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemkot menanggung premi pembayaran Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 25.000 setiap warga.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rahcmi Nuswantari menjelaskan Pemkot Malang akan menyerahkan kartu JKN kepada 21.000 warga miskin di Kota Malang. Iuran premi BPJS mereka akan ditanggung oleh Pemkot Malang.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Menikmati Akhir Pekan di Telaga Sarangan (2 - Habis)

Tinggal Pilih Sate Kelinci atau Nasi Pecel, Depot Miroso Bisa Jadi Alternatif Setiap berkunjung ke suatu destinasi wisata, biasanya bukan hanya melulu menikmati objek wisatanya saja. Tapi juga fasilitas penunjang lainnya seperti pernak-pernik souvenir, hiburan lain, hingga kuliner khas juga bakal diburu. Lalu apa yang menarik di Sarangan selain view telaga dan alam sekitarnya?

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Ida Ayu Made Wahyuni

Sentil..  Kabupaten Sidoarjo bisa swasembada garam  Masak urusan garam harus impor terus menerus  Pengobatan sangkal putung perlu diwaspadai  Karena jadi saingan dokter   Islah jalan terbaik Golkar Dan Kemenkumkan harus bisa independen

Setiap wisatawan yang berkunjung ke Telaga Sarangan, direkomendasikan untuk mencicipi makanan khas daerah tersebut. Yaitu sate kelinci dan nasi pecel. Dua kuliner ini sangat mudah dijumpai di kawasan wisata ini. Harganya juga sangat terjangkau, yakni hanya Rp 12 ribu per porsi untuk sate kelinci. Sedangkan nasi pecel, rata-rata harganya Rp 7.500 per pincuk. Itu sudah termasuk lauk sederhana,

telur, tempe, plus peyek.

Jika ingin menikmati sate kelinci dan nasi pecel, wisatawan tak perlu susahsudah keliling mencarinya.

Sebab biasanya penjual yang warga sekitar Telaga Sarangan akan datang ke vila-vila menawarkan dagangannya.

Begitu pula saat wisatawan keliling ke telaga, akan banyak penjual sate kelinci dan nasi pecel.

Menurut salah seorang penjual sate kelinci, Sutris-

no, jumlah wisatawan jika hari-hari biasanya tidak begitu ramai. Namun jika memasuki akhir pekan atau

hari libur, jumlahnya bisa membeludak. Apalagi, jika libur hari raya atau tahun baru jumlah wisatawan men-

capai ribuan orang.

Sutrisno mengatakan,

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Rombongan wisatawan dari Surabaya foto bersama di depan Depot Miroso. Dengan pilihan 60 menu lebih, depot ini bisa menjadi alternatif bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang tengah berkunjung ke Telaga Sarangan.

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

trie diana/bhirawa

Demo Ricuh

Sebanyak 100 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jatim yang dihadiri mantan ketua DPRD Jatim Fathorrosjid dan Wakil ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf melakukan unjuk rasa menuntut agar KPK menangkap koruptor kelas wahid di Jatim, demo digelar didepan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (16/12). Aksi demo sempat ricuh karena petugas kepolisian meminta massa supaya pindah ke bahu jalan namun ditolak sehingga terjadi saling dorong dan perang adu mulut.

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Berikan Penghargaan Mahasiswa Pekerja Sosial Pemkot, Bhirawa Para mahasiswa yang selama ini turut berpartisipasi dalam program Campus Social Responsibility (CSR) mendapat apresiasi dari Pemkot Surabaya. Yakni berupa Social Enterpreneur Award 2014.

Penganugerahan tersebut diserahkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada para pemenang pada Selasa (16/12) kemarin di Aula UPTD Ponsos Kalijudan. ‘’Terima kasih atas kerja keras dan bantuan untuk bersama-sama memajukan kualitas manusia Surabaya,’’ kata Risma. Menurutnya Surabaya mendapat beberapa penghargaan bidang sosialkemanusiaan. Terbaru, Kota Pahlawan dinobatkan sebagai kota dengan penanganan disabilitas terbaik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) RI. ‘’Semua capaian itu tidak bisa terwujud tanpa peran serta seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, kita semua perlu bersinergi sebab masalah sosial tidak mungkin diselesaikan oleh Pemkot saja,’’ kata Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini.Q dre

Skema Pambayaran Ganti Rugi Lumpur Lapindo Belum Jelas Pemprov, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, belum menerima skema rinci pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo dari Pemerintah Pusat. Padahal, pembayaran sisa ganti rugi sebesar Rp781 miliar akan tuntas di awal 2015.

“Saya mohon awal tahun 2015 sisa ganti rugi sebesar 20 persen atau setara dengan Rp781 miliar segera diselesaikan oleh pemerintah. Nanti saat ketemu Presiden akan sampaikan permintaan itu,” kata Bupati Sidoarjo, H Saiful Illah, ditemui disela-sela acara Launching Program Jalin Matra, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (16/12).

Saiful juga mengatakan, permintaan agar ganti rugi diambil alih oleh pemerintah merupakan usulan dari Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim. Kondisi ini dilakukan karena perusahaan milik Aburizal Bakrie itu sudah tak sanggup membayar.

“Pemerintah memang harus mengambil alih, karena jika diserahkan ke PT Lapindo hanya janji-janji saja. Pak Andi (Andi Darussalam Tabussa-Dirut PT Minarak Lapindo Jaya) sudah menyatakan tidak sanggup lagi membayar ganti Q iib rugi,” jelasnya.Q

Komisi X Sesalkan Penghapusan Kementerian Parekraf Surabaya, Bhirawa Dihapuskannya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam kabinetnya sangat disesalkan oleh Komisi X DPR RI. Mengingat selama ini kontribusi dari industri kreatif bagi perekonomian di Indonesia mencapai Rp642 triliun. Selain itu, keberadaan ekonomi kreatif mengurangi angka pengangguran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah mengaku sangat menyesalkan pemerintah Jokowi yang tidak mendukung keberadaan ekonomi kreatif yang terus menggeliat ditengah perekonomian yang lesuh.

Sesuai laporan LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) tahun 2013, industri ini telah membukukan penghasilan terhadap negara sebesar Rp642 triliun, atau di peringkat ke 7 dari 10 sektor yang memberikan pendapatan terbesar kepada PDB (Produk Domestik Bruto) dengan APBN yang tidak sampai dari Rp 2,5 triliun. ‘’Seharusnya pemerintah perlu mengapresiasi dan seharusnya mendorong pelaku ekonomi kreatif melalui kebijakannya. Sebab hal tersebut

memiliki nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat identitas negara, mendukung dari utilisasi sumber daya terbarukan, dan memiliki dampak sosial yang positif,’’tegas politisi asal PAN ini, Selasa (16/12).

Ditambahkan, di masa rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya untuk melestarikan dan meningkatkan sektor ekonomi kreatif terlihat jelas dengan keberadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keberadaan kementerian ini menunjukkan betapa pemerintah memberi apresiasi positif secara serius satu sisi dan sisi lain adalah wujud konkret dari apresiasinya. Keberadaan kementerian

ini berperan penting dalam meningkatkan usaha-usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. ‘’Dengan dibentuknya kementrian khusus ekonomi kreatif sejak 2009 – di masa SBY, sektor industri ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih dari pemerintah. Yang lebih penting banyak capaian dari aspek penyerapan tenaga kerja pun, industri kreatif berada di peringkat keempat dari 10 sektor ekonomi nasional dengan menyerap sekitar 11,8 juta tenaga kerja atau sekitar 10,6 persen dari total angkatan kerja nasional yang berjumlah 110,8 juta tenaga kerja,’’lanjut suami dari Ashanty ini dengan mimik serius.

Dari gambaran di atas, lanjut pria asli Jember ini menunjukan bahwa industri kreatif membutuhkan penanganan yang lebih serius dan keterpihakan yang tinggi dari berbagai kalangan. Terutama pemerintah harus segera mempersiapkan langkah-langkah yang berbudaya, responsive, akuntabilitas dan transparan. Mengingat sampai hari ini pihaknya belum men-

dapatkan pencerahan lanjutan setelah pengumuman nomenklatur yang mana Kementerin Parekraf ditiadakan Tak heran, ketika Presiden Jokowi tidak menyebutkan kementerian ini dalam susunan pemerintahannya, beragam reaksi kekecewaan dari berbagai kalangan bermunculan, terutama bagi para penggiat dan pelaku ekonomi. “Betapa kecewanya saya , bisa jadi kekecewaan ini dirasakan pula oleh para pegiat industri kreatif khususnya di kalangan anak muda,’’tambah Anang.

Seharusnya industri kreatif bisa dijadikan salah satu indsutri unggulan. Karena tidak hanya mengunggulkan dari sektor pertanian, perikanan dan pertambangan yang notabennya tidak kekurangan orang pintar profesional.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Edi Kuntadi mengaku seharusnya pemerintah mendukung hal tersebut (tidak malah menghapuskan kementerian yang mengurusi ekonomi kreatif) untuk meningkatkan daya saing Indonesia di Q cty dunia internasional.Q

Penghuni Bangli Setail Dipindah ke Rusun Dewan Dorong Perluasan RSUD dr Soetomo di Suramadu Pemkot, Bhirawa Setelah penerimaan kunci rumah susun sewa Siwalankerto diberikan kepada sejumlah kepala keluarga (KK) penghuni bangunan liar (bangli) dikawasan Jl. Setail, selanjutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan pembongkaran pada awal tahun 2015 nanti.

Menurut Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji, Selasa (16/12) kemarin mengatakan masih harus berkoordinasi dengan beberapa instansi. Termasuk dengan Satpol PP Kota Surabaya untuk pembongkarannya. ‘’Akhir bulan Desember ini pembongkaran sepertinya akan dlaksanakan. Memang belum pasti. Namun demikian, awal tahun 2015 harus sudah bersih,’’ tegasnya.

Menurutnya puluhan kepala keluarga (KK) di sepanjang Jl. Setail itu, menempati lahan yang bukan peruntukkannya untuk kepentingan pribadi dan perseorangan.

Mereka menggunakannya untuk tempat tinggal dan tempat berjualan mencari nafkah.

Tidak ada alasan bagi mereka bertahan diatas lahan yang bukan milik mereka.

Kemudian pemerintah kota Surabaya memberikan kebijakan bagi siapa saja yang menghuni bangli diatas saluran air Jl. Setail yang memiliki identitas atau KTP Surabaya, diberikan kesempatan untuk menempati rumah susun sewa Siwalankerto.

Sekurangnya 33 KK sudah menerima kunci rusun dan selanjutnya mereka wajib meninggalkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. ‘’’Kami akan bongkar bangunan disana.

Tidak ada alasan bagi penghuninya utuk menolak pembongkaran. Mereka diberikan kesempatan mengangkut barangnya, tapi tetap harus pergi,’’ tegas Mahmud Sariadji Seperti diketahui sekitar 31 pedagang kaki lima (PKL) Jl. Setail Wonokromo samping KBS, telah mengambil kunci rumah susun (rusun) Siwalankerto di kantor kecamatan Wonokromo.

Serah terima kunci ini secara simbolis dilakukan Agus Setyawan selaku Kabid dari Dinas Pengolahan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya kepada warga bernama Mukhlas.

Sebenarnya ada 36 KK yang berjualan di samping pagar KBS dan membangun rumah permanen di tempat tersebut sejak puluhan tahun lalu. Namun yang datang mengambil kunci ini hanya 31 orang saja.

Belum diketahui kenapa yang lain belum mengambil kunci rusun.

Sementara itu menurut Camat Wonokormo, Mahmud sariaji, setelah mendapat kunci rusun diharapkan para PKL ini segera pindah dan meninggalkan lokasi Jl. Setail.Q dre

DPRD Jatim, Bhirawa Dewan mengusulkan agar perluasan RSUD dr Soetomo dilakukan di area kaki jembatan Suramadu. Selain lahan yang masih luas, perluasan RSUD dr Soetomo di area Suramadu diharapkan mempercepat pengembangan wilayah tersebut.

Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar, menyatakan mendukung perluasan RSUD dr Soetomo di area Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Rumah sakit baru ini, lanjut politisi PKB ini, harusnya bertaraf internasional hingga dapat menjadi ikon baru Suramadu. ‘’Kita tahu dengan dibukanya penerbangan Surabaya-Singapura justru banyak dimanfaatkan masyarakat Surabaya untuk berobat ke Singapura. Padahal di satu sisi, banyak rumah sakit di Surabaya seperti Graha Amerta yang memiliki peralatan dan tenaga medis tak jauh dengan RS yang ada di Singapura. Tapi memang kekurangannya ada pada lahan parkir,’’tegas Halim, Selasa (16/12).

Berangkat dari kondisi itulah, pihaknya meminta Pemprov Jatim untuk segera meralisasikan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di kaki Suramadu sisi Surabaya.

Apalagi untuk pelayanan, alat dan tenaga medisnya tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki oleh RS di Singapura.

Begitupula dengan infrastrukturnya. ‘’Karenanya, jika RS milik Pemprov Jatim dibangun, maka akan banyak devisa yang dapat disimpan di Jatim,’’tandas Ketua DPW PKB Jatim ini.

Bagaimana dengan BPWS (Badan Pengelola Wilayah Suramadu), ditegaskan Halim tidak ada masalah. Dengan dibangunnya rumah sakit di kaki Suramadu maka secara otomatis akan berdampak pada Q cty pembangunan diwilayah kaki Madura.Q

Pemkot Fasilitasi UKM

Dorong Produk UKM, Bikin Sentra UKM MERR dan UKM Jahit PARA pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Surabaya kini mendapat fasilitas untuk mempromosikan produkproduknya kepada tamu-tamu dari luar kota atau bahkan mancanegara yang datang ke Kota Pahlawan.

Selasa (16/12) kemarin, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, meresmikan gedung sentra UKM di Middle East Ring Road (MERR) dan juga sentra jahit di Jalan Bukit Barisan.

Sentra UKM di MERR yang terlihat seperti showroom, memajang produkproduk handycraft, fashion dan juga makanan dari 63 UKM di Surabaya yang telah terseleksi.

Sementara sentra UKM jahit di Jalan Bukit Barisan diisi oleh 35 penjahit Surabaya yang sebelumnya menjalankan usahanya di Jalan Patua.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mencoba membantu UKM agar bisa sejajar dengan usaha yang telah ada di Surabaya.

Melalui sentra UKM ini, Wali Kota berharap pelaku

UKM di Surabaya bisa semakin mandiri dan berdaya saing sehingga siap menghadapi persaingan MEA 2015 mendatang. ‘’Dulu ketika krisis moneter, UKM Surabaya telah membuktikan bisa survive.

Karena itu, kita harus yakin, UKM juga akan mampu bersaing ketika MEA nanti.

Saya hanya minta, tolong tingkatkan terus kreativitasnya,’’ tegas Wali Kota Wali Kota meminta semua Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemkot Surabaya ikut berperan aktif dalam mempromosikan dan meramaikan sentra UKM di MERR dan Bukit Barisan. ‘’Bila ada tamu dari luar kota, ajak ke sini. Kita semua harus bisa jadi marketer. Mari bersama-sama meramaikan sentra ini,” jelas Wali Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga me-

lakukan teleconference dengan penjahit di sentra UKM jahit Jalan Bukit Barisan.

Selama teleconference, para penjahit yang mayoritas bapak-bapak, berdialog dan menyampaikan permohonan ke Wali Kota. ‘’Saya berterima kasih kepada Ibu wali untuk tempat yang sudah bagus dan ada kipas anginnya ini.Tapi saya ada permohonan buwali.

Kalau bisa juga ada TV nya ya bu supaya pelanggan bias lebih kerasan,’’ ujar salah seorang penjahit.

Selain meminta disediakan televisi, para penjahit di sentra UKM jahit di Bukit Barisan juga memohon dibantu sosialisasi perihal kepindahan mereka agar pelanggan yang sebelumnya terbiasa datang di Jalan Patua, bias beralih dating ke Jalan Bukit Barisan. ‘’Nanti kita akan kasih televisi. Tapi jangan malah nonton televise terus, nanti ndak kerja. Kita juga akan buatkan spanduk pengumuman di Jalan Patua, termasuk juga melalui media massa,’’ jawab Wali Kota.

Sejak akhir pekan lalu, ada

dodo Suryantoro mengatakan, di sentra UKM MERR, para pelaku UKM tidak berjualan langsung, tetapi menempatkan produk-produknya. Jadi pembeli yang berminat, setelah mengambil produk, tinggal melakukan pembayaran di kasir di lantai I. Dijelaskan Widodo, untuk produk UKM yang dipajang di sentra UKM MERR, akan dibuat bergiliran dari 31 kecamatan di Surabaya.

Untuk saat ini, dari 63 UKM yang terseleksi, baru berasal dari 21 kecamatan. ‘’Untuk kecamatan yang belum, nanti kita akomodir.

Ini rencananya tiga bulan bergantian. Di sini juga ada ruang pelatihan dan juga ruang konsultasi. Kami siap membantu pelaku UKM yang membutuhkan informasi,’’ ujarnya. dre/bhirawa Terkait sentra UKM jahit Wali Kota Tri Rismaharini saat teleconference dengan penjahit di sentra bukit barisan. di Bukit Barisan, Widodo 35 penjahit Surabaya yang tuk belajar menjahit melalui harus buat baju, celana atau mengatakan kurang lebih sudah menempati lokasi pelatihan yang diberikan jas. Istri dan anaknya juga ada 54 penjahit yang sebaru tersebut. Wali Kota Pemkot Surabaya. belajar jahit,’’ ujar Wali Kota. belumnya beraktivitas di berharap, para penjahit bisa ‘’Nanti akan kita bantu Sementara Kepala Dinas Jalan Patua. Dari jumlah mengajak keluarganya se- mesin jahit. Tapi jangan Perdagangan dan Perindus- itu, yang ber-KTP Surabaya perti istri atau anaknya un- hanya jahit potong ya, juga trian Kota Surabaya, Wi- ada 35 penjahit.Q dre

SURABAYA

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dana APBD Tertinggi, Pembinaan Kualitas SD Jatim Terbaik Nasional Dindik Jatim, Bhirawa Penghargaan tingkat nasional kembali dikantongi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kali ini, penghargaan yang diterima ialah juara satu Bina Kualitas Sekolah Dasar (SD) tingkat nasional.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, penghargaan tersebut diterima setelah tim dari Kemenbuddikdasmen menilai kinerja Jatim dalam membina pendidikan jenjang SD sepanjang tahun 2014 ini.

Dari 34 pemprov se Indonesia yang mengikuti penilaian, ada tiga pemprov yang berhasil menerima penghargaan ini, diantaranya ialah Jawa Barat sebagai juara dua dan Jawa Tengah sebagai juara tiga.

“Ini merupakan penghargaan yang pertama kalinya diberikan Kemenbuddikdasmen untuk provinsi. Dan kita patut berbangga karena Jatim mendapat predikat terbaik,” tutur Harun di Kantor Dindik Jatim Jalan Gentengkali 33 Surabaya, Selasa (16/12).

Harun mengatakan, evaluasi yang dilakukan Kemenbuddikdasmen meliputi tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim dalam membina SD. Dari

dua aspek tersebut, terdapat lima kriteria penilian untuk menjadi yang terbaik. Diantaranya ialah tertib administrasi program dekonsentrasi, koordinasi yang strategis antara pusat dengan daerah, responsif dalam mengimplementasikan kebijakan pusat.

Selain itu, kriteria lain ialah tertinggi dalam pengalokasian dana sharing APBD untuk mendukung kebijakan pusat dan kriteria terakhir ialah kelancaran dan ketertiban dalam pendistribusian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) Dindik Jatim Nuryanto menambahkan, diantara provinsi lain, dana sharing dari APBD I yang digunakan untuk membina SD dianggap paling tinggi. Hal ini menjadi salah satu bukti kepedulian pemerintah terhadap pendidikan.

Kepala Dindik Jatim Harun dan Kabid TK,SD dan PK Nuryanto menunjukkan sertifikat penghargaan Bina Kualitas SD tingkat nasional dari Kemenbuddikdasmen.

tam/bhirawa

Selama setahun ini, khusus untuk pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan SD telah dialokasikan anggaran sekitar Rp 32 miliar.

Lebih lanjut Nuryanto menegaskan, terkait penyaluran dana BOS, Kemenbuddikdasmen juga mengakui Jatim sebagai wilayah dengan daerah terbesar dan

jumlah sekolah terbanyak mampu mendistribusikannya dalam tempo yang singkat.

“Di 38 kabupaten/kota se Jatim kita memiliki 19 ribu lebih lem-

baga SD. Menyalurkan BOS untuk wilayah sebesar dan sasaran sebanyak Jatim ini banyak sekali tantangannya,” pungkas NurQ tam yanto.Q

Pengobatan Sangkal Putung Perlu Diwaspadai

RAGAM INFO

Gunakan Metal Detector dalam Sterilisasi Gereja Surabaya, Bhirawa Mendekati perayaan hari Natal tanggal 25 Desember mendatang, Satuan Sabhara Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan sterilisasi terhadap beberapa gereja di wilayah hukumnya.

Sterilisasi gereja ini dilakukan di wilayah hukum Polres KP3, dan diawali di Gereja Pantekosta yang beralamtkan di Jl Rajawali Surabaya.

Proses sterilisasi dilakukan dengan menggunakan alat metal detector dan anjing pelacak (K19). Kegiatan ini dilakukan guna memberikan rasa aman bagi umat nasrani dalam menjalankan ibadah. Selain itu, sterilisasi yang dilakukan petugas bertujuan untuk menghindari adanya kejadian tak diingkan jelang hari Natal.

Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Supiyan mengatakan, selain dalam gelaran persiapan Operasi Lilin 2014. Sterilisasi yang dilakukannya bertujuan untuk pengamanan selama perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Dan pertama kali dilakukan di Q bed Gereja Pantekosta di Jl Rajawali.Q

Terdakwa Narkoba 6,5 Kg Didakwa Penjara Seumur Hidup PN Surabaya, Bhirawa Terdakwa Alex Kurniawan (39) warga Jakarta dan Endang Kosasih alias Niko (39) dengan berkas terpisah, akhirnya didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Anggota sindikat pengedar nar koba internasional yang dikendalikan oleh seorang warga negara asing (WNA) berkulit hitam dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) ini, didakwa seumur hidup atas kepemilikan 6,5 kg sabu.

Bertempat di Ruang Garuda PN Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Didik yudha Ari bisono dari Kejari Tanjung Perak, dalam dakwaannya menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan Alex di Pasar Turi, Surabaya, pada Kamis 14 Agustus lalu. Lanjut JPU, Ia dibekuk aparat saat akan mencari kendaraan untuk mengangkut barang bawaannya Q bed berupa 50 tas ransel.Q

dna/bhirawa

Pengobatan alternatif sangkal putung biasa digunakan masyarakat.

Surabaya, Bhirawa tung. Bahkan, mereka datang Maraknya praktek pengoba- dalam keadaan yang parah. tan sangkal putung dan ting“Kasus pasien ke sangkal ginya kepercayaan masyarakat putung itu ibarat gunung es. Di kepada pengobatan alternatif luarnya saja bagus, tapi kita membuat kasus patah tulang di tidak tahu bagaimana kondisi Indonesia kian parah. Bahkan, tulang dalam yang sebenarjika dibiarkan kasus tulang yang nya,” jelasnya dibawa ke pengobatan alternatif Dijelaskannya, penanganan ini malah berdampak kecacatan pasien ke sangkal putung justru atau gangguan fungsi, seperti menghasilkan banyak komplitidak berdiri atau berjalan. kasi. Menurutnya, komplikasi Staf SMF Orthopedi dan Trau- yang bisa terjadi jika penanganan matologi RSUD dr Soetomo dr kasus tulang tidak tepat, di Pramono Ari Wibowo Sp OT antaranya yakni akan terjadi mengatakan, hampir sebagian compartemen sindrome dimana pasien yang datang ke RSUD dr nantinya pada kerusakan tulang Soetomo merupakan pasien yang tersebut akan mengalami volkpernah datang ke sangkal pu- mann contracture. Jika voklmann

contracture dibiarkan maka akan terjadi kerusakan pada jaringan tendon, sehingga menyebabkan kerusakan permanen.

“Komplikasi lainnya jika penanganannya tidak tepat, maka akan terjadi cedera di struktur bagian penting seperti pembuluh darah dan saraf,” urainya.

Selanjutnya, jika terjadi kasus tulang terbuka dan kemudian dilakukan penanganan yang asal-asalan, maka bisa menyebabkan ostemyeritis atau inveksi pada tulang. “Kami terus mengadakan sosialisasi agar masyarakat tidak terjerumus ke pengobatan asal-asalan,” sambung Pramono.

Selain sosialisasi, tim SMF orthopedi dan traumatologi juga terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan penanganan awal ketika cedera pada tulang. Salah satunya jika terjadi cedera usai olahraga.

Program tersebut dinakaman Sport Clinic. “Kita sudah melakukan kerjsama dengan Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) untuk memberi pengarahan penanganan cidera pasca olahraga,” ungkapnya.

Salah satu pasien patah tulang RSUD dr Soetomo Didik mengaku, dirinya terkena patah tulang disebabkan karena Q dna kecelakaan lalu lintas.Q

Kasus Dugaan Korupsi Bawaslu Jatim

Calon Tersangka Diperkirakan Lebih dari Satu Orang Kejati Jatim, Bhirawa Meski belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jatim, namun Kejati Jatim memperkirakan jumlah tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jatim berjumlah lebih dari satu orang.

Disampaikan Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni, calon tersangka adalm kasus ini lebih dari satu orang. Mengingat tindak pidana korupsi biasanya dilakukan lebih dari satu orang.

“Penyidik Tipikor Polda Jatim sering melakukan koordinasi dengan kami. Dari hasil koordinasi ini, sepertinya tersangka kasus ini lebih dari satu orang,” terang Dandeni kepada wartawan, Selasa (16/12).

Menurut Dandeni, koordinasi yang dilakukan

Polda Jatim kepadanya, semata-mata hanya kordinasi secara lisan. Adapun koordinasi ini, dirasa Dandeni hanya untuk memudahkan penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian.

“Dengan adanya koordinasi atas kasus ini, diharapkan proses pelimpahan ke Kejaksaan tidak ada kekurangan,” ungkapnya.

Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi Bawaslu, Dandeni mengaku hinggga kini dirinya belum menerima SPDP seperti yang dimaksudkan.

Sebab, menurutnya belum dikirimnya SPDP kasus ini, karena penyidik tipikor Polda Jatim masih menunggu audit dari BPKP. “Setelah tadi (kemarin, red) dicek diregister, SPDP kasus Bawaslu dari Polda Jatim belum kami terima, alias belum masuk,” tegas Jaksa Q bed asal Garut ini.Q

rac/bhirawa

Suasana pelatihan terhadap garda lingkungan yang dilakukan bersama antara PJT I dengan KLH dalam memperkuat kelestarian lingkungan hidup utamanya sepanjang sungai.

Latih 50 Garda Lingkungan Jatim Pemprov, Bhirawa Meningkatkan pengawasan atas kelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat, Perum Jasa Tirta (PJT) I dan Konsorsium Lingkungan Hidup(KLH) menggelar pelatihan terhadap 50 anggota Garda Lingkungan.

Pelatihan khusus ini untuk menguatkan kemampuan SDM anggota, khsusnya di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.Kepala Divisi Jasa ASA II PJT I yang diwakili Kasubdiv Jasa ASA II/2 Didik Ardianto mengatakan, dengan menggelar pelatihan bagi anggota garda ini merupakan komitmen PJT I dalam menjawab isu lingkungan.

“Kalau dulu pahlawan tanpa tanda jasa itu guru, sekarang aktivis lingkungan seperti Garda Lingkungan ini yang mejadi pahlawan lingkungan. Mereka jadi ujung tombak pelestarian lingkungan,” kata Didik, Selasa (16/12).

Dikatakannya, dalam memperkuat fungsi melalui pelatihan maka akan terjadi peningkatan kapasitas anggota Garda secara aturan legal atau teknis diperkuat.

Sebab secara prinsip ke depan, mereka harus bisa melakukan pengawasan lingkungan sesuai prosedur.

Sementara, Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup, Imam Rochani menuturkan, pelatihan ini digelar selama dua hari. Banyak materi yang disampaikan oleh para aktivis lingkungan dari berbagai instansi.

Mulai dari materi kebijakan pemerintah terkait pengawasan lingkungan oleh Badan Lingkungan Jatim dan legal sampling limbah cair dari PJT I. Disampaikan pula materi advokasi lingkungan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Surabaya dan pengolahan sampah Kali Surabaya oleh tenaga ahli Konsorsium Lingkungan Hidup.

Selain itu, ada pula materi jurnalistik lingkungan yang disampaikan jurnalis asal Surabaya dan identifikasi pencemaran sungai dari biota air yang disampaikan dari LSM Inspirasi. “Tak hanya teori saja, 50 anggota Garda Lingkungan juga praktik di lapangan untuk uji coba dari hasil pelatihan,” jelasnya.

Selama ini, kata Imam, anggota Garda Lingkungan Jatim memberkan kontribusi cukup baik untuk pengawasan pencemaran khususnya di wilayah Kali Surabaya yang merupakan DAS Kali Brantas. anggota garda juga terlibat aktif dalam kegiatan Patroli Air Terpadu Q rac Jatim yang digelar rutin setiap bulannya.Q

Baru Sebulan Diresmikan, Sentra Kuliner Wisata Ampel Sepi Relokasi Pedagang Kaki Lima(PKL) ke Sentra PKL di kawasan wisata religi Sunan Ampel belum berdampak optimal. Sejak relokasi sebulan lalu, terlihat di Sentra PKL Wisata Religi Ampel Jalan Pegirian Surabaya, yang dibangun tahun 2011 itu masih terkesan sepi pedagang.

Justru para pedagang memilih untuk membuat lapak di jalan raya kawasan wisata ini, sehingga kemacetan di wilayah Wisata religi terlihat macet.

Dari pantauan Bhirawa, kebanyakan pedagang lebih memilih berjualan di sepanjang jalan Nyamplungan hingga memakan jalan hampir separuhnya. Alhasil, kemacetan tak terbendung ditambah dengan truk-truk besar yang diparkir di pinggir jalan untuk melakukan bongkar muat barang.

Salah seorang warga sekitar, Rahman (35th) mengatakan kekecewaanya terhadap Pemkot Surabaya terutama dinas terkait soal pembangunan sentra PKL yang bersentuhan langsung dengan Wisata Religi Ampel.

Alasannya, hingga saat ini, sejak dibukanya sentra PKL di kawasan religi Ampel, pedagang masih terlihat minim.

Bahkan tak sedikit juga pedagang yang masih berjualan di sekitaran kawasan akses masuk sunan Ampel.

“Sudah sebulan lalu sentra ini dibuka, ya buktinya masih saja sepi. Entah alasannya apa, para pedagang belum maksimal. Padahal setiap harinya mas bisa lihat sendiri. Para peziarah berdatangan dari kota manapun,” terangnya pada Bhirawa, Selasa (16/12).

Dirinya melanjutkan, sejatinya dengan dibukanya akses sentra PKL itu, kawasan Wisata Religi bisa seindah dan sebersih kawasan wisata-wisata lainnya. Bukan tidak mungkin

jika pemerintah serius dalam menangani itu.

Contoh kecilnya, pembangunan sentra PKL yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu, seharusnya sudah menjadi matang. Tapi nyatanya hingga hari ini, masih tetap sama.

“Kalau pemerintah serius ndak mungkin seperti ini. buktinya, pedagang masih banyak yang di luar. Meski sudah ada yang didalam, tetap sama saja,” tandasnya.

Ahmad (28th) Salah satu pedagang mengatakan bahwa dirinya sudah tercatat di kecamatan sejak 2011, namun pihaknya saat ini masih menunggu relokasi lanjutan dari pihak kecamatan.

“Sebenarnya rombongrombong ini sudah ada orangnya mas, pada waktu pertama diresmikan ada sekitar 34 pedagang yang menempati sentra ini. Untuk sisanya sekitar 31 pedagang tahap kedua. Cuma ndak tau kapan mau dimasukkan. Kita hanya nunggu perintah dari kecamatan

geh/bhirawa

Sentra PKL Wisata Religi Ampel terlihat sepi, bahkan tak ada satupun pedagang yang berjualan di lokasi yang baru diresmikan sebulan sebelumnya, Selasa (16/12). saja mas,” katanya. yang sudah disiapkan peme- dengan lainnya tidak sama, Ahmad menjelaskan, per- rintah Kota. Menurutnya, nah, sedangkan yang disoalan yang terjadi saat ini barang dagangan yang di- siapkan pemerintah romadalah terkait rombong jual pedagang antara satu bong dan modelnya pun sa-

ma. Sehingga para pedagang bingung untuk menempatinya.

“Masing-masing PKL kan jualannya berbeda-beda.

Sedangkan rombongnya disiapkan pemerintah semuanya mirip. Kalau hanya jual kopi dan minuman saya rasa masih cukup. Nah, kalau jualan nasi dan semacamnya, jelas tidak cukup mas. Sedangkan tiap stand ukurannya kecil. Seukuran rombong itu. Masa jualannya harus di samakan,” ungkapnya.

Seharusnya pemerintah sudah memikirkan terkait kesiapan lahannya. Meski pemerintah tidak memberikan bantuan berupa rombong, menurutnya tidak jadi masalah. Karena setiap pedagang sebelum dipindahkan ke sentra sudah memiliki rombong sendiri.

“Jadi, banyak sebenarnya yang harus dipikirkan pemerintah. Selain yang tahap kedua. Itu masih banyak pedagang yang belum terdaftar Q geh kesini,” pungkasnya.Q

OPINI

4

Catatan Lahirnya UU 30/2014

Tajuk

Jalan Lain Sasar Prestasi TAK mudah mewujudkan prestasi olahraga, walau tingkat regional (Asia Tenggara, ASEAN) sekalipun. Dibutuhkan pembinaan intensif yang melibatkan peran kepekaan pemerintahan dan partisipasi masyarakat (terutama pengusaha).

Pembibitan untuk mencapai prestasi dengan berbagai sasaran even pertandingan harus aktif diselenggarakan.

Jaminan prestasi baru terwujud, manakala pembinaan tidak disertai intrik politik, dan musuh paling kronis Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)!

Itulah yang ingin dicapai, sebelum Indonesia benar-benar siap menjadi “tuan rumah yang beruntung” penyelenggaraan Asian Games 2018. Kali ini pejajagan prestasi disasar melalui multi even ASEAN University Games (SEA-UG, South East Asia Games) XVII di Palembang, 9-19 Desember 2014.

Diikuti 6.000 atlet dari 11 negara ASEAN. Walau sebenarnya SEA-UG tidak seberapa gaung-nya. Bahkan masih kalah dibanding ASEAN Youth Games sebagai ajang atlet yunior.

Namun sebagian atlet Indonesia saat ini berstatus sebagai mahasiswa. Jadi, SEA-UG bisa dijadikan ujicoba miniatur Asian Games ke-18 di Jakarta. Palembang dipilih sebagai tuan rumah SEA-UG, karena memiliki wisma atlet dan venue cukup memadai bekas SEA Games 2012 lalu. Juga mumpung nama “Jaka baring” masih populer di kawasan ASEAN. Sebelumnya, pada SEA-UG ke-XII (tahun 2004) Surabaya menjadi tuan rumah, kontingan merah-putih menjadi juara umum. Jakarta dan Bandung juga pernah menjadi tuan rumah SEA-UG. Pada ajang SEA-UG, Indonesia sudah langganan juara umum. Sejak pertama kali diselenggarakan (tahun 1981), Indonesia selalu menempati peringkat teratas. Totalnya 11 kali juara umum. Disusul Thailand 3 kali, serta Vietnam dan Malaysia masing-masing sekali. Anehnya, Singapura (dengan persentase mahasiswa tertinggi), belum pernah juara. Agaknya, mahasiswa Singapura (yang serius) tidak tertarik dengan prestasi keolahragaan.

Menjadi tuan rumah even internasional bisa menjadi penguat psikologis mewujudkan mental juara. Selama satu dekade terakhir, sudah banyak kesertaan kontingen Indonesia pada even internasional, tetapi selalu gagal menempati urutan bergengsi. Pada tingkat Asia Tenggara saja, Indonesia hanya menempati urutan keempat. Terakhir pada SEAG ke-27 (2013) di Myanmar terdapat 33 cabor. Kontingen Indonesia hanya meraih medali emas 64 keping.

Padahal sebelumnya, Indonesia berpengalaman menjadi juara umum sebanyak 10 kali. Bahkan pernah berturut-turut selama 4 kali (SEA Games ke-14 tahun 1987 sampai ke- 17 tahun 1993). Seluruhnya berada di luar Indonesia. Paling kerap menjadi juara umum SEAG, sulit dilampaui oleh negara manapun sampai 20 tahun mendatang. Seharusnya harus dipahami telah terjadi kesalahan pembinaan prestasi.

Anehnya, hal itu seiring dengan menonjolnya situasi politik dalam negeri, sejak masa reformasi.

Memble, semakin tak berprestasi, pastilah ada yang salah dalam manajemen keolahragaan dan pembinaan atlet. Seolah-olah spirit prestasi telah pupus. Banyak cabang olahraga hanya disibukkan perseteruan pengurus.

Bahkan ditingkat induk organisasi keolahragaan juga terjadi persaingan tak sehat antara KONI dengan KOI. Yang diperebutkan hanya anggaran pembinaan dari pemerintah.

Pengurus menjadi urusan, menyebabkan atlet tak terurus.

Pada SEA Games mahasiswa di Palembang terdapat 20 cabang olahraga (cabor) akan dipertandingakan. Yakni, atletik, akuatik, pencak silat, catur, bulu tangkis, bola basket, taekwondo, karate, judo, panahan, petanque, bola voli indoor, bola voli pantai, sepak bola, sepak takraw, tenis meja, futsal, tenis lapangan, sepatu roda, dan wushu. Hampir semuanya akan menjadi cabor yang dipertandingkan pada Asian Gemas XVIII 2018, di Jakarta.

Pada Asia Games 2018, diharapkan tuan rumah tidak statis. Melainkan bisa memperbaiki posisi sampai masuk 8 besar Asia. Ini bisa terwujud manakala perseteruan antara KONI dengan KOI diselesaikan permanen. Seyogianya, KOI menjadi bagian KONI, sebagai penanggungjawab kesertaan kontingen Indonesia pada ajang internasional. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Peluang Bisnis e-Commerce e-COMMERCE sekarang ini jadi salah satu bisnis dengan potensi pertumbuhan yang cukup pesat. Terbukti dari pertumbuhan penjualannya yang menempati urutan kelima pasar e-commerce dengan angka mencapai 1,79 miliar dolar AS menurut qz.com. Wow, cukup fantastis bukan?

Dan kalau kamu berniat menekuni bisnis e-commerce peluangnya masih terbuka luas kok. Sebenarnya bisnis e-commerce gak hanya sebatas jual beli online. Kamu tahu ‘kan Berry Benka, Lazada, Blibli, atau Elevania? Semakin ke sini jenis e-commerce semakin beragam, dan meningkat. Ini karena pertumbuhan internet dan kebutuhan belanja online masyarakat sekarang yang membuat toko online makin pesat aja pertumbuhannya.

Untuk pemula yang baru ingin terjun di bisnis e-commerce, kamu bisa memulai dari jenis sosial media shop. Tahu kan kalau sosial media sekarang gak hanya facebook, tapi juga ada twitter, path, instagram bahkan youtube.

Banyak keuntungan dari jenis bisnis e-commerce sosial media shop ini. Selain tidak membutuhkan modal besar, konsumen dari sosial media juga banyak dan mudah dalam pembuatan bisnisnya. Seenggaknya kalau kamu ingin terjun di dunia bisnis e-commerce harus menguasai lima kemampuan ini : 1-Komunikasi lisan dan tulisan termasuk bahasa. Kalau kamu jago dua sampe tiga bahasa asing internasional lebih bagus lagi. Peluang mendapatkan konsumen semakin luas 2-Ada kemampuan memasarkan situs e-commerce. Kamu wajib menjalin hubungan baik seluas mungkin, menawarkan produk yang khas, dan bernilai tambah 3-Jadi pendengar yang baik, ke pelanggan ataupun investor· Punya pengetahuan di bidang IT biarpun sedikit, minimal ngerti caranya pake paypal, dan menggunakan e-banking.

4-Kalau mau maju, kamu harus punya ciri-ciri seperti kreatif, risk taker, ada passion di bidang IT, musti fleksibel, dan bisa diajak kerjasama.

Bisnis e-commerce ini investasi menarik yang memberikan kamu Kebebasan Finansial asal kamu pintar mengelolanya.

Bukan hanya mengelola bisnis tapi juga finansial bisnis ecommerce kamu. Silakan manfaatkan semaksimalnya!

Hengky Wijaya Alamat di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Kliwon, 17 DESEMBER 2014

Lindungi Diskresi Pemerintah tukan kriteria apa sehingga dikatakan dalam keadaan darurat. Kedua, diskresi dilakukan oleh badan/ pejabat pemerintahan karena tidak ada dasar hukum tertulis sama sekali.

Selain itu, peraturan Diskresi dilakukan perundang-undangan karenaadanyakeadaan tidak mungkin lengkap yang mendesak atau Oleh: mengatur semua hal segera atau alasan lain A’an Efendi yang menyangkut petetapi tidak ada dasar nyelenggaraan pemerinhukum tertulis. Ketahan maupun kehidutiadaan dasar hukum pan masyarakat. tertulis tidak dapat menghalangi Umumnya materi muatan perdilakukannya tindakan oleh badan/peaturan perundang-undangan hanya jabat pemerintahan. Justru sebaliknya menyangkut hal-hal yang menbila tindakan itu tidak dilakukan akan jadi pusat perhatian saat penyterjadi kerugian yang lebih besar. Misusunannya. Sementara kehidupan alnya diskresi Gubernur Jawa Timur masyarakat yang harus diurusi oleh mengenai gerakan eliminasi kusta pemerintah sangat luas cakupandi Jawa Timur. Dasar dilakukannya nya dan sangat dinamis atau terus tindakan ini adalah karena kebutuhbergerak dari waktu ke waktu. Oleh an penanganan kusta secara cepat, sebab itu, hanya mengandalkan terpadu, dan terintegrasi. peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan peIroni Diskresi merintahan jelas tidak mungkin.

Diskresi, meskipun urgensinya Untuk mengatasi kestatisan tidak terbantahkan, namun prakdan ketidaklengkapan peraturan tiknya sangat ironis. Banyak pejabat perundang-undangan itulah mutlak pemerintahan yang terpaksa harus diperlukan diskresi. Dalam penyeberurusan dengan hukum bahkan lenggaraan pemerintahan diskresi terjerat korupsi karena diskresi tidak mungkin dihindari. yang dilakukannya. Diskresi bak Seorang ahli hukum administrasi buah simalakama, dilaksanakan yang bernama Zanita Zalpuri bahkan masuk penjara tidak dilaksanakan mengatakan “the government cannot masyarakat harus menanggung function without the exercise of some rugi. Misalnya apa yang terjadi discretion by the officials”. Kalau pada Sekretaris Daerah Kabupaten diterjemahkan secara bebas maka Merauke, Umar Ary Karim, S.Sos, artinya pemerintah tidak dapat berM.M. Diskresinya menunjuk langfungsi tanpa pelaksanaan diskresi sung kontraktor untuk pembaoleh pejabat pemerintahan. Suatu ngunan asrama murid SMK I Sota ungkapan yang menggambarkan dan barak guru di SMK I Sota serta betapa pentingnya diskresi dalam barak guru di SMP 11 Sota malah penyelenggaraan pemerintahan. membuatnya terjerat kasus koruDiskresi dilakukan oleh badan/ psi. Padahal yang dilakukan Umar pejabat pemerintahan disebabkan Ary Karim ada dasar hukumnya karena dua hal. Pertama, pasal UU menurut Kepres No. 80/2003 tentang yang menjadi dasar dilakukannya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan tindakan pemerintahan memang Barang/Jasa Pemerintah. Keppres dari sifatnya mengandung diskresi.

No.80/2003 memang mewajibkan Pasal tersebut sifatnya fakultatif pelelangan umum untuk pengadaan atau memberikan pilihan yang proyek pemerintah tetapi itu tidak harus diputuskan oleh badan/pejamutlak. Dalam keadaan tertentu bat yang bersangkutan berdasarkan dan keadaan khusus boleh dilakupertimbangannya sendiri. kan penunjukan langsung. Ukuran Misalnya Pasal 79 ayat (1) UU keadaan tertentu atau khusus adalah No.33/2004 tentang Perimbangan diskresi pemerintah daerah untuk Keuangan Antara Pemerintah Pusat menentukannya berdasarkan aladan Pemerintah Daerah berbunyi san-alasan yang rasional. Keadaan “Dalam keadaan darurat, pemerintertentu dan keadaan khusus yang tah daerah dapat melakukan belanja menjadi dasar penunjukan langsung dari APBD yang belum tersedia angdalam kasus korupsi Sekretaris garannya.”

Daerah Kabupaten Merauke karena Wujud diskresi adalah menenpembangunan asrama murid SMK I

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) disahkan dan sekaligus diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 serta mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya itu. Lahirnya UU Adpem tidak mudah karena harus melewati jalan panjang dan berliku.

R

ancangan UU Adpem kali pertama dibuat tahun 2004 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) pada era Kabinet Indonesia Bersatu I saat menterinya dijabat Taufiq Effendi.

Jadi sampai dengan disahkannya menjadi UU membutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun.

Kehadiran UU Adpem sendiri sudah sangat dirindukan karena dengan adanya UU ini penyelenggaraan pemerintahan mendapatkan landasan hukum yang jelas dan komprehensif. Materi muatan UU Adpem yang kehadirannya sangat ditunggu oleh semua pejabat pemerintahan adalah mengenai diskresi. Maklum saja sebelum adanya UU Adpem tidak ada aturan tertulis mengenai kriteria dan batasan diskresi. Akibatnya banyak pejabat pemerintahan yang harus berurusan dengan hukum bahkan terjerat korupsi akibat dari diskresi yang dilakukannya.

Lahirnya UU Adpem juga menjadi sejarah tersendiri karena UU ini benar-benar baru bukan menggantikan UU yang telah ada sebelumnya.

Diskresi Tidak Mungkin Dihindari Sendi pokok penyelenggaraan pemerintahan negara hukum seperti Indonesia adalah asas legalitas yang artinya penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa peraturan perundang-undangan tidak ada kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Asas legalitas menjamin bahwa tiap tindakan pemerintahan harus ada dasar hukumnya yang jelas dan tidak dilakukan atas kemauan pribadi pemerintah. Hal ini penting jangan sampai pemerintah bertindak semau-maunya terhadap rakyatnya.

Asas legalitas mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyat.

Di samping kebaikannya, praktiknya asas legalitas membawa kekurangan. Asas legalitas yang landasan utamanya adalah peraturan perundang-undangan sifatnya statis atau diam sehingga selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Sota dan barak guru di SMK I Sota serta barak guru di SMP 11 Sota pada kondisi yang mendesak, karena ketiadaan asrama murid dan barak guru yang tempatnya terpencil, jauh ada di pelosok desa.

Hadirnya UU ADPEM untuk mencegah mudahnya kriminalisasi terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi. UU ADPEM telah menetapkan ramburambu dilakukannya diskresi yang meliputi: sesuai dengan tujuan diskresi yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; berdasarkan alasan-alasan yang obyektif; tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik. Sepanjang rambu-rambu ini tidak dilanggar maka tidak ada alasan kriminaliasi terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi.

Tak hanya badan/pejabat pemerintahan, hadirnya UU ADPEM pun patut disambut gembira oleh masyarakat. UU Adpem memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pemerintahan. Masyarakat yang dirugikan oleh tindakan badan/ pejabat pemerintahan dapat menggunakan upaya hukum secara berjenjang yang dimulai dari upaya administratif yang meliputi keberatan dan banding sampai dengan mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara.

Masyarakat tidak hanya dapat menggugat tindakan badan/pejabat pemerintahan di lingkungan kekuasaan eksekutif saja, tetapi meliputi tindakan pejabat di lingkungan legislatif, yudisial, dan penyelenggara negara lainnya. Tindakan pemerintah yang dapat digugat tidak hanya berupa mengeluarkan keputusan tetapi termasuk tindakan faktual, misalnya aktivitas proyek pemerintah yang menimbulkan kerugian.

UU Adpem telah dibuat dan langkah penting selanjutnya adalah tindakan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa penegakan hukum maka UU sebagus apapun tetap saja hanya sebuah rangkaian kata-kata mati yang tidak berarti. Semoga.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Urgensi Kebijakan Perencanaan Inovasi Berbasis Riset

D

alam menyikapi berbagai kebijakan yang kadangkala tidak bersinergi dengan berbagai kebijakan lainnya, membuat para pengambil keputusan ragu-ragu menetapkan langkah pengambilan kebijakan dalam mewujudkan implementasi berbagai program di era pemerintahan baru. Dan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat memahami apa kebutuhan masyarakat juga belum bisa terwujud maksimal, karena belum berbasis pada data dan fakta, sebagai contoh implementasi kebijakan kompensasi BBM, kaum masyarakat miskin, data orang miskin dengan kreteria miskin juga tidak jelas, data orang miskin tahun 2011 jadi acuan menyisikan konflik baru di era permerintahan Jokowi-JK. Perencanaan partisipatif selalu disuarakan sebagai model terbaik, dari hasil perencanaan bottom-up, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus hasil perencanaan top-down, program yang diusulkan pemerintah. Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis data yang cukup kuat dan lengkap (speculative conjecture) untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Sekelumit persoalan yang dialami selama ini, dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas dan terukur. Dalam konteks tersebut, telah ditetapkan pengganti UU 32 Tahun 2004, yaitu Undangundang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 219, menyatakan lembaga penunjang meliputi: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Badan Keuangan Daerah, (3) Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, dan (4) Badan Penelitian dan Pengembangan.

Badan-badan dimaksud diatas bertipe A yang dibentuk untuk me-

riset dapat berjalan wadahi pelaksanaan maksimal, dalam fungsi penunjang urumendukung kebusan pemerintahan dentuhan masyarakat, gan beban kerja yang maka hasil-hasil besar, disamping itu amandemen UU No. penelitian dan kajian bisa di depusi ke dae18 tahun 2002 tentang rah lokus penelitian, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, sebagaimana harapan dan Penerapan Ilmu pemerintah saat ini, bahwa rekomondasi Pengetahuan dan TeOleh: hasil penelitian bisa knologi, membuka nuM. Amir HT ansa baru bagi insandiaplikasikan, dan diharapkan juga bahwa insan riset, dan lembaga riset yang ada. semua perencanaan Tentu hal tersebut disambut penelitian dan kajian, diharapkan baik oleh pemerintah daerah, terumemakai model sistem satu pintu tama kalangan profesi riset, kalau yaitu di Badan Penelitian dan kebijakan ini betul-betul diwujudPengembangan yang ada saat ini. kan, maka tugas Badan Penelitian Sebagai perbadingan di Negaradan Pengembangan, semakin berat negara yang menghargai hasil riset kedepan, dan saatnya sudah harus buat perencanaan, dapat disimak memikirkan kelembagaan litbang model penganggaran di Amerika berbasis fungsional yang didukung Serikat yang mengacu kepada oleh person-person yang mumpuni model Congressional Budget Office serta handal di bidangnya, tidak (CBO), permasalahan masyarakat lagi lembaga yang dibentuk dukuditangkap melalui berbagai kajian ngan kebijakan Permendagri No.20 ilmiah atau berbagai penelitian Tahun 2011 tentang pedoman terkait permasalahan yang ingin pembentukan lembaga penelitian diselesaikan. Persoalan tersebut dan pengembangan di lingkungan kemudian dibawa ke sebuah badan pemerintahan daerah, seperti yang terdiri dari para pakar di sekarang ini, yang kaya struktur, bidangnya untuk dicarikan solusi miskin fungsi. terbaik dan kemudian diformuDengan menyikapi kegiatan selasikan menjadi sebuah kebijakan lama ini, hasil-hasil rekomondasi publik berbasis data dan ilmu penelitian dan kajian yang sulit pengetahuan. Dalam konteks ini, diaplikasikan di tengah-tengah mereka memahami benar bahwa masyarakat, bahkan kalangan jika suatu urusan tidak diserahkan bisnismen-pun selaku pengguna kepada ahlinya, maka tunggu hasil riset yang diharapkan tidak waktu kehancurannya. dapat menggunakannya, disinilah Di Korea, proses perencanaan faktor dilematis insan-insan riset, dan penganggaran harus melalui karena karyanya sulit searah saringan ketat oleh sebuah badan, dengan kebijakan perencanaan National Assembly Budget Office dengan hasil riset yang dihasilkan, (NABO). Badan ini terdiri atas maka dengan fenomena yang ada, berbagai kalangan profesional yang didukung kebijakan baru, yang ahli di bidangnya. Setiap selayatnya sekarang sudah merukebijakan yang ingin diimplebah mandset person-person yang mentasikan di ruang publik harus ada, agar dapat selaras kebutuhan melewati saringan lembaga ini. masyarakat yang dilayani.

Tujuan didirikannya lembaga ini Untuk itu, agar fungsi-fungsi adalah untuk memastikan bahwa

setiap tetes uang yang berasal dari rakyat harus digunakan dengan tepat dan juga opini publik harus tercermin dalam setiap kebijakan publik yang di-implementasikan.

Dengan demikian data dan inovasi adalah dua hal penting yang harus dimiliki untuk menghasilkan sebuah kebijakan pembangunan yang berkualitas. Data diperlukan untuk melihat dan memetakan berbagai persoalan yang muncul di lapangan, sedangkan inovasi diperlukan untuk mencari solusi cerdas untuk menyelesaikan persoalan yang ada di-lapangan tersebut untuk mencapai target pembangunan seperti yang telah ditetapkan.

Terkait ulasan di atas, research perlu diberi tempat strategis untuk menentukan arah kebijakan daerah ke depan, tidak cukup hanya Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah dan dinas sebagai eksekutor program-program pembangunan yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Tanpa riset, hanya bisa menjangkau “ukuran berapa besar anggaran yang dihabiskan”. Namun, tidak akan pernah mampu mengukur seberapa besar dampak positif/negatif program pembangunan tersebut kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya memiliki tiga pilar lembaga pembangunan yang dapat kita sebut sebagai Model 3 Pilar Pembangunan, yaitu Bappeda dan Dinas yang didukung penuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah.

Badan penelitian dan pengembangan ini, akan memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan berbasis riset untuk Bappeda dalam proses perencanaan berdasarkan pemetaan masalah yang diperoleh dari dinas terkait di lingkup Pemerintahan daerah.

Peneliti Kebijakan Publik Balitbang Provinsi Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati Bantu Alat Pertanian dan Peternakan Sidoarjo, Bhirawa Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan peternak di Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo telah memberikan bantuan peralatan pertanian dan peternakan.

Bantuan yang diserahkan langsung Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum bersama Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto SH MM serta didampingi Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Ir Anik Pudjiastuti Jum at pagi, diantaranya berupa 16 unit Hand Tractor, empat unit pompa air dan 16 ribu batang bibit rumput setia.

Bantuan lainnya berupa dua unit transporter atau alat pengangkut dan tujuh unit mesin panen padi, yang diserahkan kepada kelompok tani di Sidoarjo. Untuk bantuan dari APBD Provinsi Jatim, Bupati Sidoarjo menyerahkan 18 ekor sapi perah bunting kepada para peternak di wilayahnya.

Termasuk 18 buah Milk Can atau ember perah, delapan buah ember susu, delapan lembar karpet sapi, satu unit mesin pencacah rumput serta satu unit mesin penggiling jagung dan satu unit kendaraan roda tiga merk Tossa. Bupati Saiful juga memberikan bantuan berupa 11 ribu batang bibit buah – buahan dan 12 ribu batang bibit tanaman kayu – kayuan Bantuan diserahkan sebelum Bupati Sidoarjo melakukan penanaman program pemerintah pusat, yakni menanam satu miliar pohon, pada Jumat (12/12) padi di SD Pembangunan Jaya Gedangan Sidoarjo.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab Sidoarjo, Ir Anik Pudji Astuti mengatakan penanaman bibit-bibit itu akan disebar di wilayah Sidoarjo. Karena bibit-bibit tanaman anggarannya berasal dari dana APBD II dan dukungan dari Balai Pengelolaan (BP) Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, Jatim. Untuk 11 ribu batang bibit buahbuahan dari dana APBD II dan 12 ribu batang bibit tanaman kayu-kayuan dari BP-DAS Brantas Jatim. ‘’Pemberian bantuan alat pertanian maupun peternakan kepada petani dan peternak yang ada di Kab Sidoarjo,’’ katanya.Q ach

Diknas Hanya Kenakan Sanksi Denda Pembangunan SMKN2 Rp 8,7 M Lewat Batas SPK Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Mojokerto hanya menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Dwi Mulya Jaya, kontraktor pelaksana pembangunan SMKN 2 Kota Mojokerto di Pulorejo. Padahal Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus menyatakan rekanan Pemkab akan diberikan sanksi blacklist bila tak mampu menyelesaikan sesuai deadline.

Padahal rekanan yang mengikat kontrak karya pembangunan empat lokal gedung ditambah sebuah mushola senilai Rp8.779.860.000, ternyata gagal menuntaskan pekerjaannya sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) 15 Desember lalu. Karena tak rampung, Diknas menjatuhkan sanksi berupa denda senilai Rp Rp7,9 juta per hari atau 1/1000 kali nominal proyek. ‘’Tidak diblacklist, kecuali dia gagal mengerjakan sampai habis tahun anggaran.

Karena belum tutup tahun pelaksana hanya dikenakan denda 1/1000 kali nominal proyek. Kita beri perpanjangan waktu maksimal sampai tanggal 26 Desember ke depan sebelum tutup tahun angga-

ran,’’ kilah Kadiknas Kota Mojokerto, Hariyanto, Selasa (16/12) kemarin.

Kadiknas diduga tak hanya gagap menjalankan kebijakan wali kota yang menyatakan menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Orang nomer satu di Satker itu juga mempertimbangkan akan menggunakan PT yang sama apabila ada pekerjaan yang lain. ‘’Kita tak bisa menolak PT itu untuk bekerja kembali di lingkup Diknas. Dan malah kita puas dengan hasil pekerjaanya sebagaimana TPHP (Tim Penerima Hasil Pekerjaan) juga puas,’’ sergahnya.

Pernyataan Harianto ini bertolak belakang dengan statemen Wali Kota Masud Yunus sebelumnya. Wali kota ulama

ini menyatakan tak akan pandang bulu menjatuhkan sanksi terhadap rekanan Pemda yang gagal melaksanakan amanatnya. ‘’Kalau ada rekanan yang pengerjaanya mbleset jelas akan kita blacklist,’’ tegas wali kota.

Bahkan, Mas’ud menegaskan tak pandang bulu pada semua kontraktor yang pengerjaannya tak tepat waktu akan diblacklist. ‘’Siapapun yang tak mengerjakan tepat waktu harus menerima konsekuensinya,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan Sidak kemarin, anggota Komisi II DPRD, Edwin Endra Praja mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan PT Dwi Mulya Jaya. Politisi Gerindra ini menilai kualitas pekerjaan PT ini jauh dari harapan. ‘’Terus terang saja saya tak puas dengan pekerjaan PT ini. Entah karena terburu-buru atau apa. Kualitasnya mengecewakan, saya hanya memberi nilai 70%,’’ ujarnya.

kariyadi/bhirawa

Kadiknas Kota Mojokerto Harianto (kiri) didampingi Kasek SMKN 2, Harol Krisyandoko mendampingi siak, Selasa (16/12) kemarin.

Menurut Edwin, banyak pekerjaan terkesan ala kadarnya. ‘’Banyak item yang kurang seperti pengecatannya masih banyak yang belang-belang dan pemasangan keramik yang kurang rapi,’’ ungkapnya.

Hingga memasuki masa injury time kemarin sejumlah tukang masih berusaha men-

Jelang Disahkan Raperda Dewan Ngebut Kunker Gresik, Bhirawa Jelang disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang rencananya digelar pada 18 Desember, anggota dewan yang tergabung dalam Pansus jusutru ngebut Kunjungan Kerja (Kunker) ke berbagai daerah. Ini dilakukan dengan alasan karena masih butuh penyempurnaan.

Informasi yang dihimpun Bhirawa, Pansus I dan II DPRD Gresik melakukan konsultasi ke beberapa kementerian Jakarta, sedangkan untuk Pansus III yang sebelumnya sudah ke Jakarta kini berangkat menuju DPRD Balikpapan. Kunker berakhir hingga tanggal 17 Desember kemarin dan sudah final sebab pada 18 Desember sebanyak 11 Raperda akan dibahas dalam sidang paripurna untuk pengesahan. ‘’Kami sudah merasa capek dan lelah, terus melakukan Kunker secara maraton dari minggu lalu hingga minggu ini. Ke berbagai daerah dan melakukan konsultasi ke kementerian di Jakarta, karena batas pengesahan Raperda yang diberikan sangat sedikit. ‘’Waktu ini tentu menguras tenaga dan pikiran kami, meski kondisi badan kurang fit kami harus ikut. Itu semata-mata supaya Raperda yang akan dijadikan Perda bisa meningkatkan PAD Gresik, dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya,’’ kata beberapa anggota dewan yang engan disebut namanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah membenarkan, anggota dewan yang tergabung dalam Pansus pembahasan Raperda sedang melakukan Kunker lagi. Kegiatan ini, masih tujuanya sama seperti yang sebelumnya. Yaitu itu pendalaman materi dan konsultasi terkait Raperda yang dibahas. Setelah disahkan dan diajukan ke Gubernur mudah-mudah bisa mulus tak ada masalah. Sehingga pada tahun 2015 nanti sudah bisa di berlakukan.Q kim

yelesaikan sejumlah pekerjaan. Seperti menuntaskan pemasangan keramik WC, kusen pintu dan jendela, serta pengecatan. Dibagian lain beberapa tukang tampak memasang plafon mushola dan mengecat. Puluhan pekerja masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya.Q kar

Kabupaten Sidoarjo Bisa Swasembada Garam

PNS Sidoarjo Mendapat Sembako Murah Sidoarjo, Bhirawa PNS Sidoarjo mendapatkan Sembako murah dari PT Taspen Kantor Cabang Utama Surabaya. Sembako yang harganya Rp100 ribu per paket dijual Rp50 ribu per paket.

PNS Sidoarjo pun berbondong-bondong membeli paket sembako yang dijual di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo, di Jl Mojopahit, Sidoarjo itu. PT Taspen menyediakan sebanyak 500 paket Sembako. Per paket berisi beras 5 kg, gula 1 kg dan minyak goreng 2 liter.

Menurut Kepala PT Taspen Cabang Utama Surabaya, Erdiko, kegiatan pasar murah seperti ini digelar tiap tahun. Khusus tahun 2014 ini, sempat digelar sampai dua kali. Ketika menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri lalu, dan kali ini menjelang perayaan Natal di akhir tahun. ‘’Boleh dibilang juga ini kepedulian kita pada PNS, akibat imbas naiknya harga BBM, kemarin,’’ terang Erdiko, saat ditemui hadir dalam kegiatan di pasar murah itu, Selasa (16/12) kemarin.

Kegiatan pasar murah PT Taspen, lanjut pejabat kelahiran Padang ini, juga merupakan program bina lingkungan dan program kemitraan dengan PNS sebagai peserta Taspen (Tabungan Dan Ansuransi Pegawai Negeri). ‘’Jadi pasar murah ini kita ingin membantu meringankan beban PNS, sebab harganya lebih murah, maka itu saya minta doanya semoga PT Taspen tetap eksis, sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk PNS dan bermanfaat,’’ujarnya.Q ali

5

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo dan personil Grup Band Slank ketika melihat kepiawaian anak-anak SLB sedang menari.

Pemkab Akan Perhatikan Nasib Guru SLB Sidoarjo, Bhirawa Wakil Gubernur Provinsi Jatim dan Bupati Sidoarjo akan memperhatikan nasib guru honor yang mengabdi.

Sebab sudah bertahun-tahun mengajar hanya mendapatkan honor sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu saja.

Hal itu diketahui, saat rombongan Wakil Gubernur Jatim, Drs Syaifullah Yusuf bersama Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum beserta Grup Band Slank meninjau Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Wanita Persatuan di Sidoarjo.

Wagub Gus Ipul (sapaan akrabnya, red) siap memperhatikan nasib guru yang sudah luar biasa itu. Begitu juga Bupati Sidoarjo Saiful

Ilah, dengan tegas mengatakan siap memperhatikan. ‘’Namun bagaimana nanti prosesnya akan saya bicarakan dengan para SKPD terkait,’’ kata Saiful Ilah.

Sementara itu Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf menjelaskan kalau di Jatim terdapat 180 ribu PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Mereka terdiri para anak-anak yang perlu perhatian khusus. Diantaranya tuna rungu, tuna grahita, tuna wicara dan sejenisnya. Mereka berada di sekolah, maupun di panti-panti yang sebagian dimiliki Pemprov Jatim, sebagian lagi pemerintah kabupaten/kota dan satunya lagi adalah milik swasta.

Mereka akan terus diperha-

tikan, tujuannya agar mereka mempunyai keterampilan.

Kalau sudah lulus mereka sudah bisa langsung bekerja.

Alhamdulillah sekolah ini termasuk contoh yang baik, karena lulusan dari sini sudah bisa diserap beberapa perusahaan. ‘’Makanya kami ucapakan terima kasih kepada para guru pembimbing, dan Slank kami ajak kesini, kita jadikan duta sekolah-sekolah semacam SLB atau sekolahsekolah inklusi untuk anakanak yang berkebutuhan khusus seperti ini,” katanya.

Gus Ipul mengucapkan terima kasih kepada para gurunya yang sudah luar biasa. Wajar kalau mereka menuntut kelayakan akan nasibnya. Q ach

Proyek Penghijauan Dimainkan Oknum DKP Kota Mojokerto, Bhirawa Proyek penghijauan sejumlah taman kota bernilai ratusan juta rupiah tahun ini diduga dimainkan oknum pejabat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto.

Oknum pejabat eselon III ini ditengarai mengerjakan sendiri proyek pembelian pohon penghijauan, bunga dan pot dengan modus menggunakan CV pinjaman dengan ambisi mengeruk keuntungan proyek.

Informasi ini mencuat menyusul adanya kabar yang me-

ngungkapkan permainan di instansi pemerintah itu. ‘’Patut dipertanyakan kebenaran SPJ (Surat Pertanggungjawaban) proyek penghijauan itu. Diduga proyek itu dikerjakan sendiri oleh oknum DKP dengan modus pinjam CV,’’ ungkap sumber yang meminta disembunyikan identitasnya.

Sumber yang wanti-wanti namanya tak ditulis itu mengungkapkan, proyek senilai hampir Rp600 juta itu diperuntukkan untuk penghijauan di beberapa taman seperti Alun-

alun dan Taman Benteng Pancasila serta sejumlah ruas jalan protokol.

Dikonfirmasi perihal dugaan penyimpangan, Kabid Pertamanan DKP, Lilik menepis tudingan minor. ‘’Kami mengerjakan profesional bahkan sepengetahuan kepala dinas,’’ elaknya.

Disinggung soal nilai anggaran penghijauan, istri mantan pejabat eselon II ini terkesan menutup-nutupi anggaran. ‘’Kami punya aturan untuk tak mempublikasikan anggaran,’’ bantahnya.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Menurut data terakhir, produksi garam di Kab Sidoarjo per tahun mencapai 58.500 hingga 88.500 ton. Ini berasal dari produksi Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 3.500 ton dan industri besar 45 ribu hingga 75 ribu ton. Tetapi menurut pendapat Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, Feni Apridawati, potensi garam di wilayah Kab Sidoarjo ini masih belum banyak diolah secara maksimal. ‘’Sentra garam rakyat di Sidoarjo harus dioptimalkan, supaya kita tak sampai import garam,’’ kata Feni, yang membuka acara kajian Perda Nomor 3 tahun 2005 tentang larangan pengadaan dan peredaran garam konsumsi tak beryodium dan penggunaan bahan tambahan pangan, Selasa (16/12) kemarin.

Diakui mantan Kabag Perekonomian Pemkab Sidoarjo ini, karena kini Bangsa Indonesia masih harus import garam dari negar Australia dan India. Padahal kalau potensi garam di Kab Sidoarjo dioptimalkan, bisa membuat swasembada garam. Selain itu, meski kebutuhan garam beryodium di Sidoarjo bisa tercukupi, namun sebagai negara kesatuan maka produksi garam dari Sidoarjo juga akan bisa untuk daerah lain. ‘’Kalau jumlah penduduk semakin banyak, saya pikir jumlah kebutuhan akan garam juga akan tambah banyak pula, maka potensi garam produksinya supaya ditingkatkan,’’ harap Feni.

Di Kab Sidoarjo produksi garam rakyat banyak dihasilkan pada sejumlah sentra yang berada di Kec Sedati, Waru dan Jabon. Khusus untuk garam produksi dari IKM. Menurutnya, ada garam yang sudah sesuai standar kandungan yodiumnya, juga masih ada yang belum.

Menyikapi Perda Nomor 5 tahun 2003 di Kab Sidoarjo tentang larangan peredaran garam konsumsi tak beryodium. Disampaikan Irfan, pembicara dari Kemendagri, maka sesuai aturan di tiap daerah diwajibkan untuk membentuk tim koordinasi penanggulangan kekurangan yodium. ‘’Karena bila kekurangan yodium, akan mengganggu kesehatan masyarakat,’’ ujarnya.

Maka setiap daerah harus mengadakan penyuluhan, pembinaan terhadap produsen garam. Serta pengawasan pada petani garam dan pedagang garam, supaya ketersediaan garam yodium tetap baik di tengah masyarakat. Sementara itu, untuk memantau prevalensi penyakit gondok, akibat kekurangan zat yodium, Dinas Kesehatan Sidoarjo biasanya melakukan pemeriksaan urine. Tahun 2010 kemarin, hasilnya menunjukkan, kalau konsumsi masyarakat terhadap garam yang mengandung yodium, sudah cukup.

Disampaikan Sri Andari SKM, Kasi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Sidoarjo, prevalensi penyakit gondok di Kab Sidoarjo, telah mengalami penurunan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, prevalensi pada tahun 2003 sebesar 11,7%, menurun menjadi 7% pada tahun 2008. ‘’Kita juga memakai sample pemeriksaan darah pada 150 bayi yang baru lahir. Hasilnya semuanya dalam kondisi normal,’’ jelas Sri Andari. Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Keberadaan garam beryodium di pasaran Kab Sidoarjo dipantau petugas.

Patung Buatan Nyoman Winten Ditolak Para Kiai Patung lambang kerja keras buatan Nyoman Winten, pemahat dari Bali yang ditempatkan di Alun-alun Sidoarjo diminta untuk diturunkan. Sebab penempatan patung-patung itu dinilai para kiai tak layang dipasang karena dapat menimbulkan hal yang mudarat.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Selasa (16/12) kemarin, membenarkan sudah menghubungi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo, Bahrul Amig, untuk tak meneruskan pemasangan patung yang didatangkan dari Pulau Bali itu. ‘’Saya sudah menerima masukan dari para kiai agar pemasangan patung jangan diteruskan,’’ ujarnya.

Patung warna dasar kuning yang melambangkan petani, nelayan dan semangat kegotongroyongan itu, menurut Salamul, tak sesuai dengan kultur Sidoarjo. ‘’Persepsi apa lagi, itu sudah tak tepat,’’ tegasnya. Di Hotel The Sun

(Sun City) dulu pernah di atasnya dipasang patung Spinx, tetapi oleh bapaknya, H Abdy Manaf,diminta untuk diturunkan. Akhirnya Spinx diturunkan investor hotel. ‘’Lha ini malah dipasang tujuh patung dengan tinggi sekitar 6 meter hingga 7 meter di Alunalun Sidoarjo. Sudah beberapa hari patung itu dipasang untuk dilakukan finishing,’’ katanya.

Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Bahrul Amig, mengaku sudah menerima telepon dari Ketua DPRD yang meminta untuk dilakukan evaluasi atas keberadaan patung itu. Fasilitas itu merupakan bagian dari CRS perusahaan Sekar Grup, yang

hadi suyitno/bhirawa

Penempatan patung di Alun-alun Sidoarjo yang ditolak para kiai karena dinilai banyak mudarat. membangun air mancur, taman kota yang dilengkapi patung. Sebenarnya patung ini merefleksikan kerja keras. ‘’Bukankah Sidoarjo sudah identik dengan patung udang

dan bandeng,’’ ujarnya.

Keberadaan patung untuk melengkapi keindahan taman kota di alun-alun dan sebenarnya jauh dari kesyirikan yang dikesankan banyak pihak.

Petugas DKP juga melakukan pemeliharaan dan pengawasan agar tempat ini dijauhkan dari orang yang mencari sesembahan di tempat itu. ‘’Jadi sebenarnya tergantung dari sudut pandang siapa yang melihatnya,’’ ucapnya.

Namun demikian, permintaan dewan, harus direspon positif karena ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat. Bantuan swasta dalam bentuk CSR kepada Pemkab Sidoarjo, ini akan menjadi embrio bagi perusahaan lain untuk meniru. Dalam peresmian nanti, pihaknya juga akan mengundang perusahaan ternama di Sidoarjo. Mereka akan ditunjukan bukti partisipasi swasta Sekar Grup ini.

Karena apabila patung ini ditolak, dikuatirkan akan berdampak kurang baik dan akan mengurangi minat swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tak Hadir Dalam Hearing, DPRD Kecewa pada TBR Bojonegoro, Bhirawa Agenda hearing yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bojonegoro, Selasa (16/12) yang rencananya akan mendatangkan operator sumur Tiung Biru (TBR) Pertamina EP Asset 4 dan pemerintahan desa Kalisumber kecamatan Tambakrejo – Bojonegoro sempat mengecewakan. Sebab operator TBR tak hadir dalam undangan hearing yang di laksanakan oleh Komisi A. Hal itu diungkapkan oleh sekertaris komisi A DPRD kabupaten Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan. Menurutnya ketidakdatangan operator sumur Tiung Biru (TBR) tidak menghambat hearing karena pihak pemerintahan desa yaitu Kades Kalisumber bersama ketua BPD Kalisumber tetap datang dan menyampaikan laporan kejadian di wilayahnya dan menyampaikan keluhannya dengan operator sumur TBR. “Pihak operator sumur Tiung Biru (TBR) Pertamina EP Asset 4 tidak ikut hadir dalam hearing yang digelar DPRD kabupaten Bojonegoro dengan agenda menyampaikan laporan kejadian sumur TBR di desa Kalisumber kecamatan Tambakrejo, namun pemerintahan desa Kalisumber datang,” jelasnya.Q bas

Tes CPNS Banyuwangi Terbaik se-Jatim Banyuwangi, Bhirawa Hasil rata-rata tes Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuwangi berhasil nangkring di posisi pertama alias terbaik seProvinsi Jawa Timur. Badan Kepegawaian Daerah Banyuwangi mengklaim peserta tes yang berjumlah 1.194 orang itu mendulang nilai rata-rata minimal 360 dari nilai maksimal 500.

BKD tidak menemukan satu peserta pun yang memperoleh nilai di bawah 360. "BKN melihat tes CPNS di Banyuwangi memiliki nilai rata-rata terbaik se Jawa Timur. Ini pernyataan dari BKN. Artinya kualitas PNS yang dihasilkan dari Computer Assisted Tes di Banyuwangi bisa dibilang bagus," kata Kepala BKD Banyuwangi, Sih Wahyudi kepa-

da Bhirawa, Selasa (16/12).

Tingginya rata-rata nilai itu juga disokong aturan ketat dengan persyaratan IPK minimal bagi peserta. Syaratnya, lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi A minimal berIPK 3,00; akreditasi B IPK minimal 3,25; dan akreditasi C IPK minimal 3,50. Siasat ini, kata Sih, terbukti ampuh mendongkrak kualitas output

CPNS di Banyuwangi. Ada tiga tes yang wajib dikerjakan oleh peserta, yakni wawasan kebangsaan, intelegensia umum, dan karakteristik pribadi.

Apabila ditemukan ada peserta memperoleh nilai sama, maka diurutkan berdasarkan bobot nilai tertinggi mulai tes karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan. Selain itu, Sih melanjutkan, Banyuwangi dinilai paling siap menggelar CPNS dengan sistem CAT karena menyediakan perangkat Teknologi Informasi secara mandiri. "Kalau sudah tidak ada CPNS lagi, perangkat IT ini bisa digunakan untuk ke-

Lamongan, Bhirawa Pemkab Lamongan melakukan penghijauan di kawasan perbukitan di Desa pucakwangi Kecamatan Babat, Selasa (16/12). Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas tutupan lahan dan mencegah bencana longsor. Kawasan desa Pucakwangi sebenarnya bukan germasuk kawasan yang minim tutupan vegetasi, justru sangat rimbun. Di lokasi yang sama bahkan terdapat sendang yang mata airnya selalu ada.

Dikatakan Bupati Fadeli saat puncak aksi penanaman di Desa Pucak Wangi, kegiatan aksi penanaman pohon tahun ini sengaja dipusatkan di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat yang berbukit.

“Ini bukan berarti daerah ini rawan longsor, namun agar penghijauan yang dilakukan semakin menjaga keasrian kawasan ini, “ ujarnya.

Ditambahkannya, salah satu jenis tanaman yang pagi itu ditanam adalah Bunga Kenanga. Menurut Fadeli asal muasal nama Desa Pucakwangi erat kaitannya dengan keharuman Bunga Kenanga. Selain melakukan aksi penanaman 2 juta po-

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Mobil Daihatsu, th. 1997, Hitam Silver, AG8221RB, a/n. Muhammad Imam Mukti, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 1979/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Suzuki, th. 2003, Biru, AG2510RG, a/n.

Sukardi, Ds. Gedangan, Karangrejo-T.Agung No. 1980/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG4570T, a/n.

Tita Rahayu, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 1981/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Mobil Avanza, th. 2013, AG1192RY, a/n.

Quratul Ainiyah, Ds. Boro, Kedungwaru-T.Agung No. 1982/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Nissan Grand Livina, th. 2007, AG1860RT, a/n. Miftakhul Huda, Ds. Bendiljati Kulon, Sumbergempol-T.Agung No. 1983/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2012, AG2167OH, a/n.

Sujatmiko, Ds. Kaliwungu, Ngunut-T.Agung No. 1984/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Chevrolet Luv Pick Up, th. 1987, AG9064RB, a/n. Soleh, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1985/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda, th. 2008, AG5425TF, a/n. Sumali, Lk. 03, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 1987/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Suzuki ST100P, th. 1995, AG1905RD, a/n. Trimdah Multazamah, Ds. Gilang, NgunutT.Agung No. 1988/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2006, AG3233SD, a/n. Yani, Lk. 02, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 1989/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Jeep Toyota, th. 1985, AG1399RA, a/n. Munawar Santoso, BA, Lk. 03, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 1990/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Toyota Kijang, th. 1999, AG1692RV, a/n. Muhammad Zainul Fanani, Ds. Wates, SumbergempolT.Agung No. 1991/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2012, AG4672OG, a/n. Angga Setiawan, Lk. 09, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 1992/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2299 EC, a/n Sunarti, Ds. Wonorejo, rw 03/19, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1993/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3706 FA, a/n Bukhari AMA.Pd, Ds. Peleyan rw 01/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1994/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4949 EA, a/n Busanti Ningsih, Ds. Kotakan rw 01/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1995/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6222 EK, a/n Mad Daib, Ds. Pokaan rw 10/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1996/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4424 ED, a/n Ely Handayani, Ds. Palangan, rw 02/02, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 1997/IMB/BI-II/2014

perluan pelatihan peningkatan SDM di lingkup pemkab. Tidak ada yang sia-sia," ujar Sih. Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Banyuwangi, Astorik, mengaku bahwa usahanya ini telah dilirik Pemkab Lumajang dan Tulungagung untuk studi banding menyoal pelaksaan CPNS sistem CAT. Pemkab Malang pun berencana belajar ke BKD Banyuwangi perihal yang sama.

"Beberapa kabupaten masih sewa komputer. Tapi kami memilih investasi jangka panjang, tinggal mendatangkan ahli IT untuk membangun sistem CAT sesuai arahan BKN," kata Astorik.

Tahun ini, BKD Banyuwangi membuka 51 formasi CPNS terdiri atas bidan 7 formasi, perawat pelaksana 4 formasi, pranata laporan keuangan ditawarkan 4 kursi, dan sejumlah formasi lain. Total ada 1.194 peserta yang memperebutkan 51 kursi tersebut.

Sih mengaku tidak ditemukan kebocoran soal atau joki selama pelaksanaan tes pada 18-24 November itu. Hanya saja ada persoalan teknis pengisian data peserta. "Peserta yang mengundurkan diri tidak dikenakan sanksi. Hanya digantikan oleh peserta dibawahnya saja," kata Sih Wahyudi.Q nan

Selamatkan Bukit dengan Penghijauan

KEHILANGAN

HILANG BPKB, Honda, th. 2011, AG6457OC, a/n. Siti Fitriawati, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No. 1986/IMB/BI-II/2014

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

nurkholis/bhirawa

Demo mahasiswa di kantor Disdik Sampang.

Mahasiswa Kembali Demo Disdik Sampang Sampang, Bhirawa Kali kedua Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan mahasiswa dan pemuda Sampang (PMPS) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor dinas pendidikan Sampang, setelah sepekan lalu melakukan aksi yang sama. Mereka mendesak kepala Disdik Sampang Madura Jawa Timur, Heri Purnomo dan kroninya turun dari jabatannya, Selasa (16/12).

Aksi mahasiswa dan pemuda Sampang tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Sampang, guna menghindari aksi anarkis, namun aksi berjalan dengan kondusif.

Zainuddin koordinator Aksi, dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya mencopot kepala Dinas Pendidikan Sampang Heri Puernomo dan kabid sarana dan pembiayaan Disdik Jufri dan Rojiun, sebab beberapa program yang dikendalikan tiga orang penting di Disdik Sampang dianggap gagal melaksanakan tugas untuk perbaikan fisik pembangunan di dunia pendidikan di kabupaten Sampang.

“Ada beberapa kasus yang terjadi belakangan ini di dunia pendidikan di Kabupaten Sampang di antaranya, robohnya gedung SMPN 1 Sampang, robohnya pagar SMPN 4 Sampang kota, dugaan pengkondisian fee proyek bangunan sekolah dan tekanan pada kepala sekolah terkait pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Sampang, dan kami memiliki beberapa bukti

untuk selanjutnya pihak kejaksaan segera melakukan langkah penindakan sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

M. Jufri Riyadi selaku kepala Bidang (kabid) Kebijakan dan Pembiayaan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang saat menemui pengunjukrasa, menjelaskan robohnya gedung SMPN 1 Sampang itu murni bencana. “Sebab kondisi bangunan itu masih ditempati kegiatan belajar-mengajar, bahkan musibah tersebut saat ini sudah kami tindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan 2015 mendatang, begitu juga robohnya pagar SMPN 4 Sampang, namun kami saat ini sudah mengintruksikan langkah strategis bahwa semua sekolah yang bangunan yang sudah hampir roboh itu diusulkan dirobohkan agar tidak membahayakan,” kata dia.

“Terkait dugaan pemotongan dana BOS itu sangat mustahil, sebab mekanisme pencairannya alurnya dana BOS tersebut ditranfer langsung dari pemerintah pusat ke Provinsi, setelah itu langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing tanpa melalui Dinas Pendidikan Sampang, sedangkan laporan tri wulan pihak sekolah itu juga melalui online. Pada dasarnya kami tidak alergi terhadap kritikan dari mahasiswa, oleh sebab itu, aspirasi ini menjadi masukan untuk lebih memperbaiki dunia pendidikan di Kabupaten Sampang,” tandasnya.

Mendengar penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan Sampang tersebut, lalu massa membubarkan diri dengan tertib.Q lis

hon, Bupati Fadeli bersama Sekkab Yuhronur Efendi dan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat menebar benih ikan di Sendang Pucakwangi. “Apa yang hari ini kita tanam, akan sangat bermanfaat bagi anak cucu kita, “ kata Fadeli dalam kegiatan yang melibatkan juga TNI Polri, pelajar, organisasi sosial dan kelompok tani tersebut.

Disebutkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Aris Setiadi, Puncak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Indonesia dan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon pagi itu menanam 1.962.377 batang pohon.

Diantaranya berupa tanaman jati, sengon, mahoni, tanjung, sawo kecik, srikaya jumbo, bunga kenanga, sukun dan pule.

Sementara itu data Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat menyebutkan, dari 1.812,8 kilometer persegi luas wilayah Lamongan, 25.500 hektar diantaranya berupa lahan kritis. Karena itu kegiatan penanaman 2 juta pohon itu menjadi penting sebagi upaya memperluas tutuoan lahan serta mencegah longsor dan banjir.Q yit

Pemkab Jadwalkan Pelantikan 86 Kades Terpilih Sumenep, Bhirawa Bagian Pemerintahan Desa, Pemkab Sumenep telah menjadwalkan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 86 kepala desa (kades) terpilih pada pelaksanaan pilkades serentak tahun 2014. Kabag Pemdes, Pemkab Sumenep, Moh Ramli mengatakan, setelah dilakukan pilkades serentak bertahap di 86 desa, pihaknya telah menerima berkas dari panitia pilkades atas kades terpilih.

Karena sudah tidak ada masalah, pihaknya langsung menjadwalkan pelantikan yakni tanggal 22 Desember.

"Pelantikan kades terpilih nanti kami tempatkan di Pendopo Agung Sumenep. Mereka akan dilantik oleh Bupati," kata Moh Ramli, diruangan kerjanya, Selasa (16/12).

Ramli memaparkan, untuk mengamankan jalannya pelantikan kades terpilih, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan Kodim 0827. Kades terpilih tidak diperkenankan membawa rombongan terlalu banyak, hanya dibatasi 5 orang per desa, termasuk kades terpilih.

Pembatasan rombongan ini dimaksudkan agar tidak terlalu banyak memakan tempat.

"Per desa satu mobil yang berisi 5 orang dari unsur pemerintahan desa termasuk kepala desa terpilih. Mobil yang dibawa rombongan kades terpilih itu akan ada stikernya sebagai tanda yang membedakan dengan mobil lain," terangnya.

Dia menegaskan, jauh sebelumnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan foum pimpinan kecamatan (forpimka) dalam rangka menertibkan pemberangkatan kades terpilih. Kades terpilih akan diberangkatkan bersama-sama dari kantor kecamatan masing-masing. "Kami sudah meminta kepada Forpimka untuk mengatur pemberangkatannya. Selain menjaga keselamatan di jalan, juga mengantisipasi terlambatnya kades terpilih sampai di Pendopo Agung," tambahnya.

Tahun 2014 ini, ada 90 desa di Sumenep yang menyelenggarakan pilkades serentak secara bertahap. Namun, karena ada kendala dipertengahan, 4 desa di antaranya tahapan pilkadesnya dihentikan yakni Nyabakan timur, kecamatan Batang-batang, Romben Rana, kecamatan Dungkek, Masakambing, kecamatan Masalembu dan Angon-angon, kecamatan Arjasa. "Awalnya kan ada 90 desa yang kami jadwalkan melaksanakan pilkades serentak. Tapi 4 desa itu mengalami kendala akhirnya proses tahapan pilkades harus dihentikan," terangnya.Q sul

PDAM Launching Sistem Penyediaan Air Bersih Mangaran Guna memperluas jaringan pelayanan kepada pelanggan dan konsumen baru, jajaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo, melaunching sistem penyediaan air bersih area pelayanan Unit Mangaran, kemarin (16/12). Sebelum diresmikan, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Sekda Syaifullah dan Direktur PDAM Jamal Fajri melakukan blusukan ke sejumlah pelanggan baru di Kalbut dan wilayah sekitar.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto didampingi Direktur PDAM, Jamal Fajri, saat blusukan ke salah satu pelanggan baru PDAM Unit Mangaran, kemarin.

Menurut Direktur PDAM, Jamal Fajri, launching sistem penyediaan air bersih PDAM Kabupaten Situbondo area pelayanan unit Mangaran merupakan salah satu strategi perluasan layanan kepada seluruh masyarakat Kota Santri, yang belum tersentuh jaringan air layak konsumsi. Dari 17 Kecamatan seKabupaten Situbondo, 12 di antaranya sudah memiliki jaringan air bersih. Di antaranya, Jatibanteng, Be-

suki, Kendit, Kota Situbondo, Panji, Mangaran, Banyuputih, Asembagus, Kapongan, Arjasa dan Banyuglugur.

Masih kata Jamal, saat dirinya bersama Bupati Dadang melakukan blusukan keberbagai tempat, sejumlah warga yang menjadi pelanggan baru PDAM memberikan apresiasi positif dan sambutan membanggakan. “Kami merasa bahagia dengan adanya jaringan baru penyediaan air

bersih dari PDAM ini. Jika sebelumnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, saat ini kami sangat mudah mendapatkan salah satu kebutuhan vital tersebut,” ujar salah satu pelanggan, dihadapan Bupati Dadang dan Jamal Fajri kemarin.

Sementara itu Bupati Dadang menandaskan, penyediaan air bersih di Kecamatan Mangaran ini disamping untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air, juga membantu pencapaian kinerja Pemkab Situbondo dalam kriteria pemenuhan MDgs. ”Saya sarankan kepada PDAM Situbondo, agar tidak hanya mengutamakan layanan saja, melainkan juga harus memberikan tarif pemasangan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Selain itu juga harus

menyesuaikan tarif yang terukur, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” papar Bupati Dadang.

Menanggapi permintaan orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu, Direktur PDAM Jamal Fajri dengan sigap memberikan data tarif terbaru bagi warga di Kecamatan Mangaran. “Ini kabar baik bagi para pelanggan disini (Kecamatan Mangaran). Jika tarif umum pemasangan bary berkisar Rp 825 ribu, saat ini untuk masyarakat Kecamatan Mangaran cukup mendaftar dengan tarif Rp 200 ribu saja. Dengan demikian, PDAM memberikan diskon Rp 625 ribu. Peluang ini seyogianya menjadi kesempatan yang baik untuk menjadi pelanggan baru PDAM,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

7

Hadapi Ancaman Bencana, Bupati Ingatkan Masyarakat BPBD Kabupaten Probolinggo Petakan Daerah Rawan Bencana Tuban, Bhirawa Antisipasi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban kemarin (15/12) melakukan apel kesiagana, serta pelatihan dalam rangka menghadapi bencana dan sumulasi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) di alun-alun Kabupaten Tuban.

“Kita mencoba untuk menciptakan keterpaduan semua pihak yang berkepentingan dalam mengantisipasi bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tuban, selain itu guna meningkatkan kemampuan terciptanya koordinasi yang terjalin antar stakeholder untuk mengarungi dampak resiko yang akan terjadi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Drs. Joko Ludiono, M.Si. Beberapa stakeholder yang ikut dalam Apel TRC diantaeranya, Kodim 0811, Polres Tuban, Bagian Humas dan Media, Pimpinan Radio, ORARI, RAPI, SENKOM, Pramuka, UPT PMK, Dinkes, PMI, Relawan dari perguruan tinggi, Bappemas, Kasi Trantib, Dinas PU, Distamben, PMR Disdikpora, BLH, PDAM, serta sejumlah perusahan di antarantya Semen Indonesia, JOB PPEJ, Semen Holcim, PLTU dan TPPI. “Ada tiga titik tanggul kritis yang telah dilakukan penanganan dan kondisinya aman, belum bertanggulnya DAS Bengawan Solo di dikecamatan Rengel dan Soko, potensi Banjir bandang, abrasi

laut dan angin puting beliun.

BPBD telah melakukan Mitigasi, Kontijensi, merancang skenario, menyusun peta rawan bencana, Gladi posko, gladi lapang dan pemberian bantuan penanganan darurat,” terang Joko Drs. Joko Ludiono, M.Si. Sementara dalam sambutan Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan, namun kadang kita tidak mampu menolaknya. “Oleh karena itu semua harus belajar dari pengalaman agar sebelum bencana datang dapat diantisipasi sehingga meminimalisir bahkan jika mampu dapat menghilangkan dampak lebih besar dari kejadian bencana yang terjadi. Oleh karena itu kegiatan pelatihan teknis akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak dalam menghadapi dan menanggulangi bencana,” kata Bupati dalam sambutanya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Pemkab Tubanm ini menyatakan, Tuban memiliki limpahan

rahmat berupa alam yang beragam, mulai dari laut, sungai, lahan pertanian dan kandungan bahan tambang yang penuh dengan potensi untuk mendukung kemajuan ekonomi daerah, demiakian juga patut waspada terhadap potensi alam yang berlimpah tersebut.

“Apabila tidak dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang negatif, diantaranya potensi terjadinya bencana yang mengakibatkan kerugian bahkan menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu dalam mengelola potensi kekayaan alam harus dilaksanakan dengan penuh kearifan,” terang Bupati.

Oleh karena itu, bupati berharap semua masyarakat bersamasama berbuat arif terhadap alam yang dikelola, jangan mengeksploitasi alam tanpa adanya batasan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sendiri dan memberikan kerugian pada diri sendiri.

“Bagi semua pihak yang berkepentingan, kami mengimbau agar dengan adanya Peta Rawan Bencana diharapkan tahu dan mempedomani sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan agar mampu melindungi masyarakat dan mencegah serta memperkecil resiko bencana yang mungkin terjadi,” Pesan Bupati di-

akhir sambutanya.

Petakan Daerah Rawan Sementara itu, kedatangan musim hujan di tahun 2014-2015 ini, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memetakan daerah rawan bencana. Pasalnya di musim penghujan, Kabupaten Probolinggo masuk dalam daerah rawan banjir, longsor, angin puting beliung dan abrasi.

“Saat ini kami sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa daerah rawan banjir, longsor dan abrasi agar lebih mudah dalam melakukan penanganan ketika bencana tersebut terjadi.

Kami telah mengkoordinasikan seluruh relawan bersiap dan bersiaga,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi, Selasa 16/12.

Daerah rawan bencana dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan kepadatan penduduk.

“Untuk penduduk di atas 1.000 KK masuk tinggi, kisaran 500 hingga 1.000 KK masuk menengah dan di bawah 500 KK masuk rendah,” jelasnya.

Daerah yang masuk rawan banjir meliputi beberapa desa di Kecamatan Besuk, Gading, Paiton, Pakuniran, Dringu, Gending, Kraksaan, Sumberasih, Tongas, Krejengan, Leces, Banyuanyar.

Sedangkan untuk daerah tanah longsor meliputi beberapa desa di Kecamatan Gading, Kotaanyar, Krucil, Bantaran, Banyuanyar, Lumbang, Maron, Paiton, Pakuniran, Besuk, Dringu, Tongas dan Wonomerto. Sementara daerah rawan abrasi meliputi beberapa desa di Kecamatan Sumberasih, Gending, Dringu, Pajarakan, Paiton, Kraksaan dan Tongas.

“Dari hasil pemetaan ini kami bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana agar senantiasa hati-hati, terutama pada saat intensitas hujan tinggi,” terangnya.

Dengan adanya pemetaan daerah rawan bencana ini diharapkan, agar nantinya relawan dari berbagai organisasi dapat melakukan antisipasi dengan baik dan melakukan penanganan dini dengan cepat. “Mudah-mudahan pemetaan daerah rawan bencana ini membantu relawan dan instansi terkait dalam melakukan antisipasi dan penanganan bencana,” harapnya.

Tanah longsong yang sudah terjadi di kabupaten Probolinggo di awal musim penghujan tahun ini adalah, di wilayah Gunung Bentar sekitar wilayah wisata pantai Bentar, gunung yang melintang dan berada di jalan pantura tersebut longsong sehingga

Bulog Sediakan 858 Ton Beras untuk OPK

KILAS JATIM

Dindikbud Bangkalan Masih Kekurangan Ribuan Guru Bangkalan, Bhirawa Pada tahun 2014, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Bangkalan mendapatkan tambahan tenaga baru. Yakni 489 orang pegawai honorer (Tenaga Harian Lepas) yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ternyata, penambahan CPNS tersebut belum bisa menutupi kekurangan guru di lingkungan Dindikbud Bangkalan.

Pasalnya, ratusan CPNS tersebut sebelumnya sudah tercatat sebagai tenaga pendidik yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Mereka saat ini diangkat menjadi CPNS setelah lulus tes yang digelar pemerintah beberapa waktu yang lalu.

"Jadi, pengangkatan CPNS beberapa waktu yang lalu itu bukan penambahan guru, namun hanya perubahan status saja dari yang sebelumnya THL menjadi CPNS," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Bambang Mustika saat ditemui di kantornya pada Selasa (16/12).

Bambang Budi Mustika menjelaskan bahwa saat ini jumlah guru mulai tingkat SD, SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Bangkalan sebanyak 10.986 orang. Dengan rincian klasifikasi guru PNS sebanyak 5.471 orang sedangkan guru dari THL berjumlah 1.279 orang sementara guru sukwan 4.236 orang. "Jadi yang diangkat CPNS, itu hanya mengurangi tenaga pendidik dari THL menjadi calon PNS," tambahnya.Q mb6

Wabah Cikungunya Serang Kota Kediri Kota Kediri, Bhirawa Sudah sejak seminggu wabah penyakit Cikungunya melanda warga satu kampung di Kota Kediri. Hal ini membuat dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri mengambil tindakan dengan melakukan pengasapan terhadap wilayah yang dilanda wabah penyakit yang disebabkan nyamuk ini.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, sejak sepekan ada 20-30 warga lingkungan Ngasinan, Kota Kediri menderita penyakit persendian, dan diantara hanya bisa tergolek lemas karena persendian kaki dan tangan mereka merasa nyeri. "Untuk berobat kami hanya mendatangi Puskesmas Pembantu terdekat, dan pergi ke dokter untuk minta obat jalan" kata Vita Ayu salah satu penderita wabah Chikungunya.Q van

mengakibatkan macer beberapa saat.

Longsor yang terjadi di gunung Bentar yang mengakibatkan meluber ke jalan raya Gending beberapa hari terakhir ini, sudah bisa teratasi. Pasalnya, lumpur yang meluber ke jalan raya itu telah dilakukan pembersihan di sekitar pantai wisata Bentar, tambahnya.

Dengan begitu, arus Lalulintas pun sudah berjalan lancar meski di sekitar lokasi masih ada alat berat yang melakukan pembersihan. Anggota dari Satlantas Polres Probolinggo, selalu siaga pagi dan sore mengatur arus lalulintas, dari arah timur, maupun dari arah barat.

“Setiap hari petugas, kami kerahkan untuk berjaga mengatur arus lalin disekitar pantai wisata pantai Bentar. Agar pengendara yang melintas tetap terpantau dan lancer,”kata Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Ridho Tri Putranto, Selasa (16/12).

Sejak terjadinya longsor di gunung Bentar, memang sedikit mengganggu terhadap pengendara yang melintas, namun semua itu masih mampu teratasi dengan lancer. Dan pengendarapun saat lumpur meluber kejalan masih relative normal. Sebab, pembersihan segera dilakukan, tambahnya.Q hud,wap

rur/bhirawa

Pekerja membiarkan material proyek berserakan di pinggir jalan seperti batu dan kayu, usai melakukan pelebaran jembatan.

Proyek Rp 500 Juta Belum Dikerjakan Jombang, Bhirawa Tahun anggaran 2014 sudah hampir tutup, namun pengerjaan proyek peningkatan kualitas Jalan Kapten Tendean, Jombang, senilai Rp 500 Juta milik Dinas PU Bina Marga, hingga kini belum dikerjakan sama sekali.

Bahkan, proyek ini ternyata sudah habis waktu pengerjaannya sejak 14 Desember kemarin.

Proyek pemeliharaan Jalan Kapten Tendean itu bersumber dari dana dari APBD 2014 senilai Rp 582 juta, sesuai kontrak kerja, panjang jalan adalah 683 meter termasuk pelebaran jembatan di pertigaan Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang.

Dalam kontrak yang dibuat rekanan proyek itu dikerjakan mulai 16 September hingga 14 Desember atau setara 90 hari. Dikerjakan oleh CV Panca Karya yang beralamat di Jalan Juanda nomor 30 Jombang, sebagai pengawas adalah Independent Consultant yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 32 Desa Candimulyo.

Namun faktanya, hingga 14 Desember

kemarin proyek pengaspalan jalan belum dikerjakan sama sekali. PantuanKoran ini dilapangan, kondisi aspal di Jalan Kapten Tendean memang harus segera ditumpuk dengan aspal baru. Banyak lubang cukup besar, dan aspal juga terasa bergelombang ketika dilintasi kendaraan. Sampai waktu habis, rekanan ternyata lebih dulu mengerjakan pelebaran jembatan saja. Uniknya lagi, selesai pelebaran jembatan pekerja membiarkan material proyek berserakan di pinggir jalan seperti batu dan kayu.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Hari Oetomo tak menampik bila proyek baru menyentuh pelebaran jembatan saja. Ia menyatakan, rekanan sudah memberikan klarifikasi terkait belum dilakukannya pengaspalan di Jalan Kapten Tendean. ’’Kita sudah menerima penjelasan, kendalanya memang di aspal yang masih menunggu jadwal AMP (Asphalt Mixing Plant, Red) yang ada di Ngoro,’’ ungkap Hari kemarin (16/12).Q rur

Tulungagung, Bhirawa Bulog Divre Tulungagung kini sedang bersiap dan menyediakan 858,225 ton atau 858.225 kg beras untuk penyelenggaraan Operasi Pasar Khusus (OPK) beras di Kabupaten Tulungagung.

OPK rencananya dilakukan pemerintah dan Perum Bulog menjelang Natal Tahun 2014 dan Tahun Baru 2015.

“Saat ini kami sedang menunggu. Surat dari Kemenko memang sudah ada (tentang OPK) dan rencananya dilakukan Desember ini,” ujar Kepala Bulog Subdivre Tulungagung, Supriyanto, pada Bhirawa, Selasa (16/12).

Mekanisme program OPK, menurut Supriyanto, tidak berbeda atau sama dengan program raskin (beras untuk masyarakat miskin). “Itu yang saya baca dari surat yang kami terima. Sama dengan raskin penyalurannya,” terangnya.

Sesuai dengan mekanisme raskin maka setiap keluarga miskin mendapat 15 kg beras. Harga tebusnya Rp 1.600 per kg. Catatan Bulog Subdivre Tulungagung menyebutkan raskin diberikan pada 57.215 RTS-PM (rumah tangga sasaran-penerima manfaat). Dan beras ya-

ng disalurkan sebanyak 858.225 kg.

Supriyanto menandaskan pelaksanaan OPK sasarannya memang masyarakat berpenghasilan rendah. “Jadi seperti pembagian raskin, satu rumah tangga sasaran mendapat beras sebanyak 15 kg dengan harga Rp 1.600 per kg-nya,” terangnya lagi.

Sementara itu, harga beras di pasar tradisional di Tulungagung saat ini sudah mengalami kenaikan. Kenaikan harganya rata-rata antara Rp 400 sampai Rp 1.200 per kg.

Ada beberapa sebab harga beras mengalami kenaikan di Kota Marmer. Menurut pedagang di Pasar Ngemplak Kota Tulunaggung penyebabnya adalah kelangkaan beras di sejumlah wilayah dan pengaruh atau imbas dari kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak).

Beras kelas raskin di pasaran yang semula harganya Rp 6.500 per kg kini sudah naik menjadi Rp 7.000 per kg. Atau naik Rp 500 per kg.

Begitu pun dengan harga beras kelas premium. Dari yang harganya Rp 8.500 per kg sekarang sudah tembus Rp 9.000 per kg. Bahkan ada yang dijual Rp 10.000 per kg.Q wed

wed/bhirawa

Areal persawahan yang tergenang banjir dan membuat gagal panen bisa semakin melambungkan harga beras, karena pasokan di pasaran menjadi berkurang.

Pemkab Tingkatkan Perbaikan di Sektor Air Minum dan Sanitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah serius dalam melakukan perbaikan di sektor air minum dan sanitasi. Sebab, sanitasi adalah salah satu pembangunan yang paling penting tidak hanya di wilayah Kabupaten Malang saja, tapi di seluruh Indonesia.

cyn/bhirawa

Salah satu pembangunan sanitasi di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dilakukan oleh IUWASH, pada tahun 2012 lalu.

Demikian disampaikan, Bupati Malang H Rendra Kresna, Selasa (16/12) siang, saat melakukan kegiatan bakti desa di wilayah Kecamatan Kromengan. Menurutnya, jika air minum dan sanitasi buruk, maka hal itu tidak hanya masyarakat khususnya orang dewasa akan mengalami gangguan kesehatan, itu juga akan bisa menyebabkan kematian pada anak.

“Untuk itu, pihaknya dalam meningkatkan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Malang, maka Pemkab Malang melakukan kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID). Namun sebelumnya, pemkab juga pernah bekerjasama dengan Indonesia

Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH), yang juga sama di sektor pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada dua tahun lalu,” kata dia.

Ditegaskan, upaya perbaikan yang kita lakukan saat ini, yaitu salah satunya untuk meningkatkan aspek pelayanan air minum dan sanitasi untuk semua yang berkelanjutan. Sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan juga orang-orang berkebutuhan khusus. Dan secara otomatis jika air minum memiliki kualitas yang baik, serta sanitasi sesuai standar Internasional, hal tersebut

juga akan memberikan perbaikan ekonomi pada masyarakat Kabupaten Malang.

Untuk mempercepat pelayanan masyarakat dalam sektor pembangunan air bersih dan sanitasi, jelas Rendra, maka kami telah mencoba mengidentifikasi permasalahan di sektor sanitasi, serta merumuskan perencanaan dan penganggaran.

Hal itu dilakukan agar langkah strategis pendanaan dan pelaksanaan dalam percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Malang bisa sinergi dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL). “Dan juga dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu kita juga melibatkan masyarakat, untuk bisa bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungannya,” paparnya.

Sementara itu, Deputy Director Environment Office at USAID Indonesia Aurelia Micko membe-

narkan, jika Pemkab Malang sama-sama kita ajak untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Malang, yakni di sektor air minum dan sanitasi. Karena berdasarkan data USAID kurang lebih 100 ribu anak yang tersebar di seluruh dunia meninggal dunia, disebabkan terkena penyakit diare.

Disebutkan, ratusan ribu anak meninggal dunia akibat terkena diare, karena air minum yang mereka konsumsi kualitasnya sangat buruk. Dan ditambah lagi, dengan buruknya sanitasi, serta buruknya lingkungan di area rumah mereka.

“Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah anak yang meninggal dunia akibat buruknya air minum dan sanitasi, maka USAID dan Pemkab Malang melakukan kerjasama untuk memberikan pelayanan masyarakat di sektor air minum dan samitasi,” kata Aurelia, yang fasih bahasa Indonesia.Q cyn

EKONOMI - BISNIS

8

Disbun Prediksi Sisa 200 Ribu Ton Gula Terserap

Kurs JUAL

BELI

USD

12,254.00

12,132.00

SGD

9,466.20

9,368.34

EUR

15,388.57

15,232.94

JPY

10,593.02

10,483.02

GBP

19,247.36

19,053.31

Rabu Kliwon, 17 DESEMBER 2014

Pemprov, Bhirawa Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim mencatat masih adanya penumpukan sisa stok gula yang hingga kini belum laku terjual sekitar 200 ribu ton. Meskipun jelang akhir tahun ini, 31 pabrik gula (PG) di Jawa Timur sudah mengakhiri masa giling tebu.

Sumber: Bank Indonesia (10 DESEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Crown Green Square Tawarkan Hunian Baru di Sydney Surabaya,Bhirawa Setelah sukses yang luar biasa dari Sydney by Crown, dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,7 Triliun, kini Crown Group memaparkan proyek terbarunya, Crown Green Square, yang merupakan bagian integral dari kawasan baru Sydney, Green Square.

Crown Group juga mengungkapkan bahwa proyek senilai Rp. 5,75 Triliun tersebut yang terletak di 301-303 Botani Road akan memulai penjualannya di awal tahun 2015 dan proses pembangunan akan dimulai pada pertengahan tahun 2015. Dirancang oleh Koichi Takada Architect pengembangan proyek mixed-use dengan 20 lantai ini memiliki bentuk melingkar yang unik, dengan pusat berongga dan cut-out dalam façade yang memungkinkan cahaya alami untuk menembus plaza taman utama.

Termasuk di dalamnya 401 unit apartemen, 30 ruang ritel dan komersial, pusat ruang konferensi di lantai dasar serta fasilitas canggih untuk para penghuninya.

CEO Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan bahwa Crown Green Square akan menjadi bangunan landmark di kawasan baru Green Square Town Centre. “Crown Green Square akan menjadi daya tarik yang kuat bagi pembeli kami, bukan hanya di Australia namun juga di tanah kelahiran saya, Indonesia” ungkap Iwan Sunito “Peluncuran Sydney by Crown kami barubaru ini telah membukukan rekor nilai transaksi baru untuk Crown Group di Indonesia dan Australia” tambahnya, Selasa (16/12).

Sydney by Crown membukukan rekor transaksi lebih dari Rp. 300 milyar pada saat diluncurkan di Indonesia. ”Crown Green Square akan melampaui kemampuan dalam memenuhi kebutuhan penduduknya; itu akan menjadi bagian integral dari pusat kota Green Square dan titik fokus bagi masyarakat dan tenaga kerja, “ ungkap Sunito. Q ma

sawawi/bhirawa

Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo, bersama Wakil Ketua DPRD Rudi Afianto dan Bupati Dadang Wigiarto saat mencicipi hasil masakan lomba cipta menu.

Manfaatkan Bio Industri, BKPPP dan PKK Gelar Lomba

Situbondo, Bhirawa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten menggelar lomba menu, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan program pertanian bio industri berbasis pangan. Ada beberapa program dan strategi unggulan yang dibangun BKPPP bersama TP-PKK agar kegiatan tersebut berkembang cepat diantaranya, program B2SA (bergizi, beragam, seimbang dan aman).

Acara dipimpin langsung Ketua TP-PKK Hj Ummi Kulsum, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Sekda Syaifullah bersama jajaran Forpimda. Tak ketinggalan, seluruh karyawan BKPPP Situbondo beserta camat se-Situbondo dan PKK kecama-

tan ikut antusias dalam kesuksesan acara tersebut.

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Budi Priono, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saiful Kodri, menuturkan, kegiatan lomba menu diadakan untuk menciptakan menu masakan yang memiliki dampak positif bagi peningkatan pembangunan ekonomi Situbondo kedepan. “Kita ingin ada menu spesial yang dimiliki Situbondo,” tegas Saiful Kodri. Masih kata Saiful, guna menghasilkan kualitas rasa masakan dan minuman yang menarik, BKPPP Situbondo bersama PKK melibatkan sejumlah tim juri berpengalaman, seperti Saiful, dari SMKN I Panji, Dinas Kesehatan, UPT PK Situbondo, Hotel Rosali dan Q awi TP-PKK Situbondo.Q

“Awalnya stok gula petani Jatim yang masih menumpuk ada 900 ribu ton. Tapi sebagian besar telah laku terjual sebanyak 700 ribu ton dan hanya tersisa 200 ribu ton. Namun seluruhnya sekarang masih menumpuk di gudang dan yang telah laku terjual juga masih belum dikirim,” kata Kepala Disbun Jatim, Moch Samsul Arifien, Selasa (16/12).

Stok gula 900 ribu ton tersebut, kata Samsul, saat ini tidak bisa tertampung di gudang PG sehingga ada yang sampai harus menyewa gudang untuk menyimpan.

Diperkirakannya, seluruh stok gula Jatim itu sudah habis terjual pada Januari mendatang dan telah dikrim ke berbagai daerah.

Tahun ini, Samsul juga optimistis terhadap produksi gula Jatim yang mampu mencapai angka 1,3 juta ton.

Dari jumlah itu, kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim sebanyak 450 ribu ton, pasar wilayah Indonesia Timur sebanyak 600 ribu ton, dan sisanya untuk Jawa tengah 150 ribu ton, serta Jawa Barat 100 ribu ton.

Disisi lain, ia mengharapkan, meskipun gula rafinasi masih beredar di wilayah

Indonesia Timur tidak akan mengganggu peredaran gula dari Jatim. “Tidak mungkin gula dari Jatim tidak terserap banyak. Sebab, produksi gula Jatim untuk konsumsi Indonesia Timur. Jika mereka tidak membeli gula dari Jatim ini, maka diperkirakan mereka masih menggunakan gula rafinasi dengan harga murah,” katanya.

Samsul juga mengatakan, sisa stok gula nantinya tetap akan terserap atau terjual masih terdapat kendala, seperti harga gula kristal putih milik petani cukup rendah.

Dari HPP kementerian perdagangan yang ditetapkan Agustus lalu sebesar Rp 8.500 per kilogram hingga kini belum

tercapai. “Kenyataannya harga lelang gula hanya Rp 7.700 dan tertinggi Rp 8.000 per kg,” ujarnya.

Dari perolehan harga lelang itu, lanjutnya, diketahui petani memang mengalami kerugian. Disisi lain, jika berdasarkan usulan Asosiasi Petani tebu Rakyat Indonesia, sebenarnya HPP gula tersebut idealnya sebesar Rp 11.000, sesuai Dewan Gula Rp 9.500 dan sesuai HPP Rp 8.500. Jika lelang di bawah HPP maka petani yang menanggung beban kerugian.

“Petani kita tidak bisa menahan stok gula miliknya terlalu lama karena masih banyak tanggungan pinjaman bank dan bunganya yang harus dibayar. Walau harga lelang rendah mereka berspekulasi tetap menjual walau diprediksi harga mulai sesuai HPP pada Februari 2015 mendatang. Petani butuh uang cepat,” tandasnya. Q rac

dok/bhirawa

Disbun Jatim mencatat masih adanya penumpukan sisa stok gula yang hingga kini belum laku terjual sekitar 200 ribu ton.

Hindari Antrean, Garuda Anjurkan Pakai City Check-In Surabaya, Bhirawa Manajemen Garuda Indonesia Cabang Surabaya meminta kepada para pengguna jasa penerbangan untuk memperhatikan jadwal yang telah dipegang dan diharapkan bisa untuk melakukan persiapan lebih dini. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan antrian lebih panjang saat melakukan check in.

Ary Suryantha, General Manajer Garuda Indonesia Surabaya mengungkapkan setiap liburan panjang sering terjadi antrian panjang ketika

melakukan check in di bandara. Untuk itu, calon penumpang yang telah memiliki tiket perjalanan diharapkan untuk dapat melakukan fasilitas city check-in di kantor-kantor perjualan perseroan ataupun fasilitas web check-in. “Dengan fasilitas yang tersedia, penumpang tidak harus tergesa-gesa mencari tempat duduk. Penumpang bisa menyiapkan sebelum hari keberangkatan,” ujarnya singkat di Surabaya, Selasa (15/12) kemarin.

Selain itu, penumpang diwajibkan untuk datang lebih awal

ketika menuju bandara. Karena kemacetan lalu lintas kerap terjadi ketika liburan panjang. Antrian masuk ke Juanda, bisa menjadi macet saking banyaknya orang yang berjubel masuk ke parkiran.

“Pada jam padat penerbangan, terutama pagi sampai sore hari biasanya masuk ke Juanda itu ramai sekali. Ada penumpang yang terlambat melakukan check in bahkan ada penumpang yang tertinggal penerbangan karena tertahan pada pintu masuk parkiran di Juanda,” jelasnya. Q wil

Kota Pasuruan Sukses Raih Prestasi yang Membanggakan di Tahun 2014

Wapres RI Budiono mengucapkan selamat kepada Wali Kota Pasuruan atas prestasi meraih penghargaan piala adipura berturut-turut.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH dengan penghargaan Wahana Tata Nugraha tingkat nasional.

Pelayanan investasi terpadu diraih Pemkot Pasuruan yang berhasil meraih penghargaan Invesment Award tingkat nasional.

Wali Kota: Dibutuhkan Dedikasi dan Loyalitas Sebagai Aparatur dalam Melayani Masyarakat

Hj Maria Hasani istri Wali Kota Pasuruan dengan prestasi membanggakan pada Hari Keluarga Nasional Manggala Karya Kencana.

Kota Pasuruan dalam kepemimpinan Wali Kota, H Hasani SH menjelma sebagai kota peduli lingkungan.

Terbukti di tahun 2014 Kota Pasuruan mendapatkan segudang prestasi dibidang lingkungan.

S

Presiden RI SBY memberikan ucapan selamat kepada Wali Kota Pasuruan atas penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM.

alah satunya Kota Pasuruan empat kali berturut-turut mendapatkan piala adipura serta mendapatkan adiwiyata. Begitupula program penghijauan dan penanaman satu miliar pohon juga diraihnya di tingkat nasional, termasuk juga mendominasi tingkat Jatim.

Wali Kota Pasuruan juga mengantarkan Kota Pasuruan terhapap produktifias UMKM yakni meraih anugerah Satya Lencana Pembangunan dibidang Koperasi dan UMKM. Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH berterimah kasih atas setiap dukungan dan partisi-

DAFTAR PENGHARGAAN KOTA PASURUAN SELAMA TAHUN 2014 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penghargaan Piala Adipura Penghargaan Adiwiyata Penghargaan Tata Nugraha untuk kategori Kota Sedang Penghargaan Investement Award untuk Pelayanan Investasi Daerah Penghargaan Manggala Karya Kencana untuk Ketua Tim Penggerak PKK Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM Juara I Lomba Penanaman Satu Miliar Pohon tingkat Jatim Juara I Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Jatim Juara II Lomba Wana Lestari Kategori Kelurahan Peduli Kehutanan Tingkat Jatim Juara II Lomba Wana Lestari Kategori Kecil Menanam, Dewasa Memanen Tingkat Jatim Juara I Tingkat Provinsi Kader Bina Keluarga Remaja Juara I Tingkat Provinsi Kader Institusi Masyarakat Perkotaan Juara Harapan I Nasional Kader Institusi Masyarakat Perkotaan Juara II Lomba Publikasi Laporan Akuntabilitas Bantuan Opersional Kesehatan (di Puskesmas Karang Ketug) Juara II Pelaksanaan Terbaik Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi Jatim (di Kelurahan Karang Ketug) Juara II Lomba Cerdas Cerdik Kreasi (LCCK) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Gentong Tingkat Bakorwil Malang

Gubernur menyerahkan penghargaan program penanaman Satu Miliar Pohon tingkat Jatim kategori Wali Kota terbaik. pasi semua pihak. Begitupula dengan semua jajaran SKPD di Kota Pasuruan. Menurutnya, semangat bekerja harus diimbangi dengan mengoptimalisasi program kegiatan dan perjuangan yang sungguh-sungguh sebagai sumber keberhasilan. “Atas prestasi ini kami sangat berterimah kasih kepada semua pihak.

Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapannya, semoga prestasi ini makin menguatkan semangat untuk bekerja dan meraih prestasi lebih baik lagi,” ujar H Hasani SH Wali Kota Pasuruan, Selasa (16/12).

Selain itu, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kota Pasuruan dibutuhkan dedikasi dan loyalitas sebagai aparatur yang melayani bagi masyarakat. Karenanya, Wali Kota menginginkan agar seluruh pejabatnya memiliki dedikasi yang tinggi, bekerja den-

gan ikhlas dan penuh totalitas terhadap tupoksi yang telah diberikan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemkot Pasuruan juga siap melakukan evaluasi untuk beberapa program kegiatan yang di tahun 2014 belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Q adv

Ketua TP PKK Kota Pasuruan Hj Maria Hasani mendapatkan prestasi pada Hari Keluarga Nasional Manggala Karya Kencana di Surabaya.

Wali Kota Pasuruan makin guyup (dekat) dengan para petani.

Wali Kota membawa penghargaan piala adipura dengan melambaikan tangan ke masyarakat

OLAHRAGA

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

LINTASAN

Sean Tes Formula Renault untuk Lomba 2015 Jakarta, Bhirawa Sean Gelael semakin mendekati kenyataan untuk naik kelas pada musim 2015, ke jenis perlombaan Formula Renault 3.5 World Series, setelah ia melakukan tes dalam beberapa hari pada pertengahan Desember.

"Saya sudah merasa jauh lebih nyaman saat berada di dalam mobil baru ini," kata Sean dalam surat elektronik kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sampai akhir pekan lalu, Sean sudah melakoni tes dengan kendaraan World Series by Renault sebanyak enam hari, dua hari untuk setiap tes, yang dilakukan di Circuit de Catalunya, Valencia, dan Estoril.

"Kemajuannya sangat menggembirakan," kata manajer administrasi Jeffrey JP. Sean yang masih berumur 18 tahun sepertinya akan tetap bersama dengan Tim Carlin, yang juga telah mendukung Tim Jagonya Ayam with Carlin selama 2014, yang merupakan musim keduanya di Kejuaraan FIA Formula 3 Eropa.

Formula Renault World Series 3.5 adalah salah satu dari dua kejuaraan yang statusnya berada di antara Formula 3 dan Formula 1. Kejuaraan lainnya yang memiliki status yang sama adalah GP2.

Pada ajang World Series by Renault ini, kendaraan yang digunakan memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan Formula 3. Tenaga mesin V8 3500cc yang digunakan mencapai 530bhp.

Selain itu, untuk pertama kalinya Sean akan menggunakan rem karbon dan Downforce Reduction System (DRS), yang dapat meningkatkan kecepatan kendaraan di lintasan lurus dengan meratakan sayap belakang.

Ini merupakan teknologi yang sama dengan yang dipakai pada kendaraan Formula 1. Ditambah lagi dengan penggunaan ban Michelin yang sudah sangat terkenal memliki daya cengkram yang luar biasa.Q ant

9

17 Sekolah Berlaga di Kejuaraan Bola Basket Wali kota Cup Kota Mojokerto, Bhirawa Turnamen bola basket antar pelajar SMP dan SMA se-Kota Mojokerto kembali digelar. Turnamen Basket Walikota Cup III Kota Mojokerto resmi dibuka Walikota Mas’ud Yunus di GOR Seni Mojopahit.

Sebanyak 31 tim putra-putri dari 17 lembaga sekolah seKota Mojokerto turut serta dalam acara ini. “Kompetisi selain meningkatkan prestasi pelajar, juga untuk mencari bibit unggul atlet-atlet basket dan sebagai persiapan untuk mencapai prestasi terbaik dalam ajang porprov tahun 2015,” kata Sutomo, Ketua Umum Pengkot Perbasi Kota Mojokerto.

Walikota Mas’ud Yunus menyambut baik dan mendukung terselenggaranya turnamen ini. “Melalui turnamen ini

diharapkan kita dapat mencari pemain-pemain muda berbakat, kemudian kita latih dan kita bina sehingga bakat yang mereka miliki dapat tersalurkan dan terasah yang akhirnya menjadi terampil,” tuturnya.

Selain itu kegiatan ini, lanjut Walikota, diharapkan menjadi salah satu cara untuk menghindarkan remaja dari pergaulan yang tidak sehat. “Oleh sebab itu, turnamen bola basket ini merupakan langkah yang sangat tepat dan harus terus digalakkan serta terus di-

jadikan agenda rutin tahunan,” tegas Walikota.

Dengan mengikuti turnamen bola basket ini, Walikota berharap semua tim bisa mengerahkan kemampuannya secara optimal. Sehingga pemain muda dapat terjaring dan kedepan anak-anak muda ini dapat dipersiapkan menjadi pemain yang bisa diandalkan untuk bisa mengharumkan nama bangsa di bidang olah raga basket khususnya di Kota Mojokerto.

Setelah menyampaikan sambutan, Walikota didampingi Kapolresta Mojokerto Wiji Suwartini dan pengkot Perbasi melakukan tip off bola pertama pertandingan antara tim putra SMPN 1 melawan SMPN 4. Pertandingan akhirnya dimenangkan tim SMPN 1 dangan skor tipis 22-20 dalam empat quarter.Q kar

kariyadi/bhirawa

Wali kota H Mas'ud Yunus melempar bola pertama pertandingan bola basket antar sekolah.

Atlet Formi Sidoarjo Juara Putera Puteri Bugar Indonesia Sidoarjo, Bhirawa Mewakili Formi Jawa Timur, atlet Formi Kab Sidoarjo menjuarai pemilihan Putra Putri Bugar Indonesia yang diselenggarakan oleh Formi Pusat. Dalam babak penyisian yang menyisakan 10 atlet putra dan 10 putri.

Hanif Zainulumah dan Resta Rahayu berhasil menyabet Runner Up II putra dan putri untuk kategori pelajar/ mahasiswa.

Dalam pemilihan yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 9 sampai 14 Desember kemarin juga menobatkan Gunawan Wijanarko sebagai Runner Up III putra untuk kategori umum.

Berhasil menjadi juara tingkat nasional, tiga atlet tersebut berkunjung ke kantor wakil bupati Sidoarjo di Jalan Gubernur Suryo nomer

Sulsel Matangkan 18 Atlet Hadapi Krapsi Jogjakarta Makassar, Bhirawa Tim renang Sulawesi Selatan terus mematangkan kemampuan 18 atlet terbaiknya jelang tampil di Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia (Krapsi) di Yogyakarta, 27-30 Desember 2014.

Ketua Harian PSRSI Sulsel Abdul Muin di Makassar, Selasa, mengatakan 18 perenang tersebut berasal dari dua klub renang di Sulsel yakni Potere (10 atlet) dan klub renang Kuda Laut yang menyiapkan sebanyak delapan atlet.

"Hingga saat ini hanya dua klub ini yang sudah berkomitmen ambil bagian.

Kami sebagai pengurus tentu berharap seluruh atlet yang diturunkan bisa membuktikn kualitasnya," jelasnya.

Dari 18 perenang yang terus dimatangkan, terdapat beberapa nama yang selama ini selalu rutin memperkuat Sulsel yakni Muhammad Alamsyah (Potere) dan Resky dari Kuda Laut. Muhammad Alamsyah merupakan peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I Jawa Timur, 9-15 Desember 2014.

Sementara Resky merupakan perenang potensial yang juga sudah memberikan prestasi bagi Sulsel di sejumlah kejuaraan nasional.

"Kami memiliki cukup banyak perenang khususnya putri yang punya potensi.

Kita juga meminta seluruh atlet untuk fokus dan tidak gentar meski menghadapi lawan yang lebih diunggulkan," katanya.

Menghadapi Krapasi 2014, PRSI Sulsel memang memberikan kewenangan kepada setiap klub untuk mengutus atlet. Apalagi kejuaraan itu tidak menerapkan sistem kuota, melainkan terbuka untuk semua atlet yang tergabung dalam perkumpulan renang.

Krapsi juga memperlombakan berbagai nomor dari semua kelompok umur.

Menurut dia, kejuaraan tahunan ini bukan sebatas ajang memburu medali, melainkan salah satu pintu masuk menuju PON 2016 di Jawa Barat. Bahkan ajang itu kabarnya dijadikan sebagai ajang kualifikasi PON 2016.Q ant

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban H. Fathul Huda saat menerima piala Piala Nusantara 2014 dari maneger Tim Persatu Tuban Fahmi Fikroni.

Masuk Divisi Utama, Bupati Wajibkan Perusahan Jadi Orangtua Asuh Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Tuban meminta perusahaan yang berada di Bumi Wali Tuban menjadi bapak asuh dari kesebelasan Persatu Tuban setelah lolos masuk Divisi Utama dalam pertandingan Piala Nusantara 2014 dan sebagai juara dalam partai final yang digelar minggu (14/12) di Stadion Sultan Agung Bantul.

"Sekarang sudah masuk Divisi utama, jadi sudah tidak ada lagi suport dana dari pemerintah, untuk itu saya meminta perusahaan yang kini menjadi orangtua asuh Persatu Tuban," Kata Bupati Tuban Fathul Huda, dalam sambutanya, saat menyambut kedatangan para pemain Persatu Tuban di Halaman pendopo Krido Manunggal Tuban.

Bupati Huda juga menghimbau agar Tim Persatu Tuban bisa mempertahankan dan serta meningkatkan langkah persepakbolaan yang sudah dibangun selam ini, meski sudah tidak ada lagi dukungan dari dana APBD. Bahkan Bupati juga menegaskan, perusahaan yang ada di kabupaten tersebut wajib memberikan dukungan dana untuk terus mendukung Persatu Tuban dalam setiap laga.

"Lamongan dan Bojonegoro tidak memiliki perusahaan semen, kita punya dua, belum lagi

perusahaan lainya, masak tidak bisa, kalau memang tidak mau, ya jangan di Tuban," tegas Bupati Huda, disambut tepuk tangan seluruh pemain, pelatih serta tamu yang hadir saat itu.

Perjuangan panjang anak asuhan Pelatih Edi Sutrisno , membuahkan hasil sangat memuaskan, dengan membawa kesuksesan tim kebanggaan ronggomania itu masuk divisi utama sekaligus membawa pulang gelar juara Liga Nusantara yang baru pertama di ikuti.

"Selamat untuk seluruh pemain, pelatih dan juga manager karena telah membawa harum nama Tuban, lolos divisi utama dan membawa pulang Gelar juara," pungkas Bupati sebelum mengakhiri sambutanya.

Tim Persatu Tuban keluar sebagai juara Piala Nusantara 2014 yang disusul oleh LG FC Surabaya dan Persu Sumenep dipartai final yang digelar minggu (14-12-2014) di Stadion Sultan Agung Bantul mampu mengalahkan lawannya Laga FC dengan skor 2-1.

"Saya puas dengan apa yang dicapai anakanak dan prestasi yang dicapai ini sudah melebihi target yang semula hanya lolos Divisi Utama namun justru tampil menjadi juara," ungkap pelatih Persatu Tuban Edi Sutrisno.

Q hud

114 Perempuan Ikuti Pelatihan Senam Menpora Bungkam Soal Surabaya, Bhirawa Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Jatim menggelar Instruktur Pelatihan senam wanita di Islamic Center Surabaya Selasa (16/12). Kegiatan ini diikuti 114 instruktur senam di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Menurtu Ketua Perwosi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf saat membuka pelatihan mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan aktivitas kaum wanita dalam memajukan olahraga dan mendorong hidup sehat dilingkungan keluarga.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong kaum perempuan untuk peduli hidup sehat. “Kegiatan ini merupakan bagian dari program hidup sehat yang dilaksanakan Perwosi Jatim bekerjasama dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang pentingnya olahraga dan hidup sehat. Hal ini sejalan dengan visi misi Perwosi,” jelasnya.

Pentingnya kesehatan perempuan secara umum dan khususnya menyangkut kesehatan pencernaan dengan membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang sehat pula.

“Jadi, kalau yang memulai se-

1 Sidoarjo, Senin, (15/12) kemarin. Mereka didampingi Sekretaris Formi Sidoarjo Soewignyo.

Wakil Bupati Sidoarjo yang juga ketua Formi Sidoarjo merasa bangga atas prestasi yang ditorehkan dalam kejuaraan tingkat nasional tersebut. Torehan prestasi tersebut kata Sutjipto, merupakan perjuangan yang luar biasa. Ini akan menjadi penyemangat bagi Formi Sidoarjo untuk lebih giat lagi dalam memasyarakatkan oleh raga dan mengolahragakan masyarakat.

Menurut Sutjipto, Formi Sidoarjo sudah berkembang sangat baik. Formi tingkat kecamatan juga sudah dibentuk. Klub-klub maupun komunitas olah raga yang sifatnya rekreasi juga telah bergabung dengan Formi. Q ali

nam adalah ibu-ibu, maka otomatis anggota keluarga lainnya akan ikut,” kata Fatma dihadapan peserta pelatihan.

Ia menambahkan, acara instruktur senam ini juga merupakan bagian dari upaya Perwosi Jatim untuk meningkatkan indeks kebahagiaan di Jatim. “Jadi salah satu aspek agar indeks kebahagiaan bisa tercapai adalah dengan hidup sehat. Kan kalau sehat otomatis kita bahagia,” jelasnya.

“Senam ini bisa menjadi sarana bagi wanita Indonesia untuk memulai hidup sehat. Senam kan olahraga yang murah dan bisa dilakukan kapan saja, dengan siapa saja dan dimana saja. Bisa dimulai dari lingkungan keluarga dan sekitar,” kata Ny Fatma.

Ia berharap nantinya para instruktur yg mengikuti pelatihan Senam Rekreasi Perwosi Jatim II ini, bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan senam ini. Materi pelatihan instruktur senam wanita ini adalah: senam aerobic dan senam rekresi Perwosi Jatim bagian 2 Senam Aerobic dipimpinoleh instruktur Rudi dan Senam Rekreasi Perwosi Jatim bagian 2 dibawah instruktur Kusnanik.Q wwn

Personel Tim Sembilan

Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi masih bungkam terkait personel Tim Sembilan yang akan membantu pemerintah dalam menangani persepakbolaan nasional.

"Saat ini belum akan kami umumkan orang-orangnya. Nanti kalau diumumkan, sekarang akan ada lobilobi," kata menpora di sela Rapat Finalisasi Penyusunan Anggaran Tahun 2015 di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin.

Menurut dia, tim sembilan akan segera bekerja sesuai tugas yang diberikan. Tugas khusus yang harus segera dilaksanakan adalah untuk melakukan perbaikan persepakbolaan nasional yang prestasinya saat ini terus mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat.

"Kami akan mencari masukan dari semua pihak. Perbaikan ini benarbenar kami lakukan. Jangan sampai ada lagi istilah mafia dalam olahraga," katanya.

Sebelumnya, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan, Tim Sembilan yang akan dibentuk berasal dari beberapa kalangan, mulai pengamat olahraga, wartawan

hingga tokoh masyarakat.

Saat ini, kata dia, proses pembentukan Tim Sembilan masih berjalan.

Pihaknya menegaskan jika tim khusus yang akan dibentuk ini tidak akan memicu pembentukan PSSI baru seperti yang terjadi sebelumnya.

"PSSI tetap satu. Tidak akan ada dua kepemimpinan. Yang jelas tim akan terus bekerja, dan tidak terpengaruh dengan pelaksanaan Kongres PSSI 4 Januari 2015. Ini kebetulan saja," katanya Sementara itu, Sekjen PSSI Joko Driyono menegaskan pihaknya belum bisa menanggapi perihal dibentuknya Tim Sembilan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpora.

Menurut dia, untuk tanggapan federasi harus diputuskan oleh Komite Eksekutif. "Untuk komentar resmi harus melalui keputusan Komite Eksekutif. Kalau jawaban pribadi, apapun yang muncul dari publik maupun negara, harus kita anggap sebagai hal yang positif," katanya.

Tim Sembilan itu terbentuk setelah adanya kegagalan beruntun timnas, baik pada Piala AFC U-19 di Myanmar maupun Piala AFF di Vietnam.Q ant

ali/bhirawa

Wabup MG Hadi Sucipto bersama tiga atlit Formi Sidoarjo yang baru saja juara putra-putri Bugar Indonesia.

Jatim dan Jabar Kandidat Tuan Rumah Pra-PON Makassar, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) menyatakan Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi kandidat tuan rumah pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

"Untuk agenda Pra-PON 2015 kemungkinan besar dilaksanakan di Jabar atau Jatim. Untuk kepastiannya masih akan menunggu perkembangan terakhir," jelas Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB PODSI Young Mardinal saat dihubungi dari Makassar, Selasa.

Meski belum ada penetapan lokasi pra-PON 2015, kata dia, namun sejumlah daerah mengaku tidak keberatan dan siap tampil di manapun. Hal itu juga sudah dibicarakan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PODSI di Makassar beberapa waktu lalu.

Sementara untuk mutasi atlet, PB PODSI menegaskan jika sudah tidak bisa lagi dilakukan sejak Juni 2014.

Pihaknya juga meminta agar seluruh pengprov lebih fokus mempersiapkan atletnya jika ingin berprestasi di PON Jabar 2016.

"Untuk masalah lain tentang pelaksanaan babak kualifikasi dan PON 2016, kami akan tetap menunggu petunjuk teknis dari PB PON Jabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kejelasan sehingga segera disampaikan ke daerah," katanya.Q ant

Panitia Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2018 Secretariat : Jalan Patimura 9 Bojonegoro

PENGUMUMAN

Nomor : 003/Panpel.DP/XII/2014 Panitia Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2018 mengumumkan bahwa untuk mengisi Kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2018, membuka pendaftaran peserta Calon Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2018 : 1. Syarat Pendaftaran bisa dilihat di http://laman.kemdikbud.go.id/ jejaringbojonegorokab/ atau langsung di tempat pendaftaran (Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro) 2. Waktu pendaftaran : 15 s/d 19 Desember 2014 Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB. Demikian pengumuman disampaikan dan jika terdapat hal – hal yang kurang jelas bisa langsung berhubungan dengan panitia.

Bojonegoro, 17 Desember 2014 Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2013 – 2018 Ketua Drs. ALI FATIKIN, MM. M.Pd

Sekretaris MOH. MUSTOFA, SE. MM

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

TNI AL Hibahkan Kapal Patroli ke Bakamla Jakarta, Bhirawa TNI Angkatan Laut akan menghibahkan 10 kapal patroli untuk memperkuat keamanan di laut seiring terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (15/12).

“Kita sudah siapkan 10 kapal patroli kita yang nanti akan bergabung dengan Bakamla,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Marsetio di sela-sela Seminar Nasional TNI Angkatan Laut bertema Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (16/12) kemarin.

KSAL mengatakan penenggelaman kapal asing yang melakukan ‘illegal fishing’ memberikan efek jera bagi kapal-kapal asing yang akan melakukan aksi serupa.

“Begitu kita lihat radar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Aru, Natuna sudah mulai sepi. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memberikan efek jera sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan dalam waktu dekat ini sejumlah instansi keamanan laut akan menghibahkan kapalnya ke Bakamla, termasuk Polri dan Kementerian Perhubungan.

Tedjo yakin keberadaan Bakamla yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Pulau Laut Kalsel akan mengintegrasikan keamanan laut. “Kehadiran Bakamla (revitalisasi Bakorkamla) diharapkan mempermudah jaringan birokrasi dan koordinasi para penyelenggara penegakan hukum di laut yang selama ini dirasakan sebagai hambatan bagi paea pelaku ekonomi di bidang maritim,” katanya.Q ant

Indonesia Kekurangan Klinik Bayi Tabung Jakarta, Bhirawa Konsultan fertilitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (FKUI RSCM) Dr dr Budi Wiweko SpOG (K) mengatakan Indonesia masih kekurangan klinik bayi tabung sehingga masih banyak keluarga yang mengalami gangguan kesuburan yang belum terlayani.

“Saat ini yang melayani bayi tabung di Indonesia hanya 27 klinik di sembilan provinsi. Sebagian besar berada di Pulau Jawa, sisanya ada di Padang, Medan dan Denpasar,” kata Budi Wiweko dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (16/12) kemarin.

Karena itu, Budi mengatakan banyak keluarga yang mengalami gangguan kesuburan yang tinggal di Pulau Kalimantan akhirnya memilih untuk menjalani program bayi tabung di Malaysia.

Penang merupakan salah satu tujuan keluarga Indonesia untuk menjalani program bayi tabung. Padahal, kata Budi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008, jumlah pasangan yang mengalami gangguan kesuburan mencapai 10 persen dari seluruh pasangan di Indonesia atau mencapai 4 juta jiwa.

“Sebanyak lima persennya, atau 200.000 pasangan harus dibantu dengan program bayi tabung. Namun, hingga 2011, Indonesia hanya melakukan lima ribu program bayi tabung. Jumlah itu tertinggal jauh dengan negara-negara lain di Asia Tenggara,” tuturnya.

Budi mencontohkan Singapura, yang jumlah penduduknya hanya setengah penduduk Jakarta, telah melakukan program bayi tabung hingga 6 ribu. Malaysia melakukan program bayi tabung tujuh ribu hingga delapan ribu, Thailand dan Vietnam 10 ribu hingga 15 ribu.

Budi mengatakan pasangan suamiistri dikatakan mengalami gangguan kesuburan bila tidak mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual yang benar selama satu tahun tanpa memakai alat kontrasepsi.Q ant

Menkopolhukam Laporkan Harta Kekayaan ke KPK Jakarta, Bhirawa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto melaporkan harta kekayaannya senilai Rp7,5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Iya itu suatu kewajiban oleh pejabat negara,” kata Tedjo seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di gedung KPK Jakarta, Selasa (16/12) kemarin.

Per 4 Desember, KPK mencatat sudah ada 19 menteri dan 1 wakil menteri dalam Kabinet Kerja yang melaporkan LHKPN ke KPK. Tedjo mengaku harta kekayaannya berjumlah Rp7,5 miliar. “(Jumlahnya) Rp7,5 miliar,” ungkap Tedjo. Ia mengaku terlambat dalam melaporkan LHKPN-nya.

“Kemarin agak terlambat saya sampaikan, sudah 2 bulan. Waktu itu saya bingung apa saja yang saya harus masukan, tapi sekarang sudah lengkap semua,” tambah Tedjo.

Berdasarkan laman situs www.acch.kpk.go.id, Tedjo terakhir melaporkan LHKPN saat menjabat sebagai Komandan Komandan Gugus Keamanan Laut Barat (Guskamlabar) pada 1 Oktober 2002.

Hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp140 juta di kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Bogor, harta bergerak berupa mobil Toyota Kijang senilai Rp146 juta, logam mulia, batu mulia dan barang seni dan barang antik sejumlah Rp1,6 juta serta harta bergerak lainnya Rp30 juta. Harta Tedjo lainnya adalah berupa giro dan setara kas lainnya Rp160 juta, tanpa utang maupun piutang.Q ant

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

Islah Jalan Terbaik Golkar Kemenkumham Tidak Sahkan Dua Kubu Golkar Jakarta, Bhirawa Politisi Golkar Fadel Muhammad mengatakan bahwa ishlah merupakan jalan terbaik bagi Partai Golkar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi saat ini.

antara foto

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi (depan) menandatangani pakta integritas bebas Korupsi disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kiri), Anggota Ombudsman RI M. Chairul Anwar (kedua kanan) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi (kanan) di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Selasa (16/12).

Kemlu Tanda Tangani Pakta Integritas Libatkan KPK, Ombudsman dan Kemenpan-RB Jakarta, Bhirawa Menlu Retno Marsudi bersama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi , Ketua KPK Abraham Samad , dan anggota Ombudsman menandatangani Pakta Integritas dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

“Pada hari ini dilaksanakan penandatanganan tiga dokumen, yaitu satu dokumen pakta integritas, kedua dokumen pencanangan pembangunan zona integritas, dan ketiga komitmen penerapan pengendalian gratifikasi,” kata Menlu Retno LP Marsudi di Jakarta, Selasa (16/12) kemarin.

Menurut dia, penandatanganan tiga dokumen tersebut tidak hanya untuk mempertegas tekad mewujudkan wilayah bebas korupsi dan bebas melayani di lingkungan Kemlu, tetapi juga sebagai pedoman bagi para diplomat Indonesia dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar negeri.

Retno mengatakan Kemlu sebenarnya telah memulai program berbenah diri sejak 2010, di mana program benah diri itu berfokus pada tiga aspek utama, yaitu restruk-

turisasi organisasi, pembenahan konvensi, dan pembenahan budaya kerja.

Oleh karena itu, dia meyakini penandatanganan pakta integritas, pembangunan zona integritas, dan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi akan semakin men jamin akuntabilitas dan trans paransi jajaran diplomat Kementerian Luar Negeri dalam melakukan tugas-tugasnya guna mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan aktif.

“Kementerian Luar Negeri akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menerapkan prinsip ‘zero tolerance to corruption’ (tidak bertoleransi kepada korupsi),” ujar dia.

Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat di Kementerian Luar Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, dan juga anggota Ombudsman Muhammad Chairul Anwar.

Retno menyatakan harapan agar KPK dapat terus mendampingi Kementerian Luar Negeri untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

“Saya berharap KPK dapat terus memberi pendampingan

kepada Kemlu dalam menjalankan pakta integritas ini.

Dengan kerja keras dan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, semoga semua pegawai Kemlu dapat mewujudkan budaya anti korupsi dan menjalankan komitmen pengendalian gratifikasi,” kata Retno.

Pada kesempatan itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pencanangan zona integritas dan pembentukan unit pengendalian gratifikasi merupakan upaya penting yang mengarah pada akuntabilitas dan transparansi birokrasi.

“Ada beberapa indikator untuk menentukan apakah sebuah Kementerian atau birokrasi itu melakukan upaya pencegahan korupsi atau tidak, salah satunya adanya unit pengendalian gratifikasi,” ujar dia.

Ketua KPK juga mengatakan bahwa karena tindak gratifikasi merupakan wilayah “abu-abu” yang seringkali tidak jelas batasannya maka KPK akan memberikan pengarahan dan pendampingan bagi kementerian dan lembaga untuk dapat mencegah tindak gratifikasi.

“Begitu luasnya makna gratifikasi maka kita harus berhati-hati,” kata Abraham. Q ant

“Saya pikir yang terbaik ishlah kedua belah pihak.

Untuk islah ada beberapa alternatif,” kata Fadel saat menghadiri pertemuan petinggi Golkar, Jakarta, Selasa (16/12) kemarin.

Menurut dia, alternatif yang akan dibahas adalah bagaimana kedua kubu akan berembuk. Akan dibahas pula alternatif untuk menggabungkan kepengurusan hasil Munas Bali dan Ancol (Jakarta), atau diadakan munas islah.

“Jadi saya pada pikiran bahwa tidak ada cara lain kecuali islah. Untuk ishlah harus adil, misalnya dulu kedua kubu pernah saling pecat, maka keduanya perlu membentuk kesepakatan baru, pemimpin baru,” kata dia.

Menurut dia, apa yang diputuskan Menkumham soal kisruh Golkar ada benarnya, karena kedua kubu harus menyelesaikan persoalan secara internal melalui mahkamah partai.

Sebelumnya, di tempat terpisah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memilih tidak mengesahkan dua kubu dalam partai Golongan Karya (Golkar) yaitu kubu pimpinan ketua umum versi musyawarah nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie maupun kubu versi munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

“Setelah kami mempertimbangan dari seluruh aspek yuridis, fakta, dokumen dari kedua kelompok ini, kami menyimpulkan bahwa masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkumham tidak boleh mengintervensi keputusan itu. Kami dengan berat hati sebenarnya tidak dapat memberikan keputusan baik kemana-kemana,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Yasonna La-

oly dalam konferensi pers di gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pada 8 Desember 2014, Aburizal dan Agung sama-sama mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar kepada Kemenkumham untuk disahkan.

“Kami minta internal partai Golkar yang menyelesaikan masalahnya sesuai pasal 24 UU Parpol yang mengatakan dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan parpol hasil forum tertinggi pengambilan keputusan belum dapat dilakukan menteri sampai perselisihan terselesaikan,” ungkap Yasonna. Namun Yasonna mengakui bahwa kedua munas partai Golkar adalah munas yang sah.

Sementara itu, juru Bicara Poros Muda Golkar Indonesia Timur Victor Abraham Abaidata mengatakan tokoh senior partai beringin seperti BJ Habibie merupakan sosok yang tepat menengahi kisruh Golkar, karena dinilai memiliki sikap yang netral.

“Dibutuhkan tokoh senior Golkar yang netral untuk menengahi seperti BJ Habibie, Siswono Yudohusodo, Cosmas Batubara dan Prof Suhardiman yang notabene pelaku sejarah sekaligus pendiri Golkar,” kata Victor dihubungi di Jakarta.

Dia mengatakan sebaiknya tokoh senior seperti Akbar Tandjung dan lain-lain yang ada di kubu Munas Bali tidak ikut menengahi perselisihan partai, karena dipandang pro Aburizal Bakrie.

Terkait putusan Menkumham yang mengembalikan persoalan partai beringin ke dalam mekanisme penyelesaian internal, menurut dia hal itu adalah langkah bijak namun di sisi lain justru menyisakan agenda yang merepotkan pemerintah dan merugikan Golkar. Q ant

antara foto

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) didampingi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo (kiri) dan Kepala Biro Humas Kemenkumham Yonathan Ferdinand (kanan) menjawab pertanyaan wartawan mengenai dualisme kepimpinan Partai Golkar di Jakarta, Selasa (16/12).

Kemenpupera Minta Tambah Anggaran Rp 47,5 Triliun Jakarta, Bhirawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp47,5 triliun dalam APBN 2015 sehingga total menjadi Rp133,5 triliun.

“Sebelumnya alokasi anggaran sebesar Rp85 triliun, tetapi kami minta tambahan Rp47,5 triliun. Sudah diusulkan kepada Menko Perekonomian, akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo,” kata Menpupera Basuki Hadimoeljono, usai mengikuti “Rapat Koordinasi

Revisi APBN Tahun 2015”, di Jakarta, Selasa (16/12).

Menurut Basuki, tambahan anggaran Rp47,5 triliun akan dialokasikan dalam rangka konektivitas sebesar Rp20 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp12,5 triliun, peningkatan air minum dan sanitasi Rp13 triliun dan perumahan Rp2 triliun.

“Dana sebesar Rp2 triliun untuk perumahan akan dialokasikan untuk pengembangan perumahan swadaya, termasuk untuk pembelian lahan yang akan dijadikan rusun,” ujarnya.

Menurut Basuki, dengan usulan tambahan anggaran tersebut maka KemPuPera akan menjadi lembaga dengan anggaran tertinggi dibanding kementerian lainnya.

“Peningkatan anggaran Kemenpupera sejalan dengan program Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggenjot sektor infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Terkait dengan kesiapan penyerapan anggaran Kemenpuera pada 2015, ia menuturkan sesuai dengan kapa-

sitas yang harus disiapkan.

“Mudah-mudahan siap. Dana anggaran untuk tahun 2015. Tapi untuk proyek multiyears” (tahun jamak) anggarannya akan berbeda,” ujarnya.

Ia menuturkan sejumlah proyek yang sudah siap dijalankan antara lain pembangunan waduk di Nusa Tenggara Timur, yang dijadwalkan “groundbreaking” (peresmian pembangunan) pada 20 Desember 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, Rabu (17/12) Basuki mengakui akan menyaksikan penandatangan

kontrak pembangunan satu bendungan lagi.

Menurut Basuki, tambahan anggaran yang cukup besar tersebut harus diikuti peningkatan kapasitas baik birokrasi maupun jajaran pejabat di Kemepupera.

“Menteri tentunya sudah menjadi pemimpin proyek, sedangkan level Kepala Sub Direktorat semuanya tidak bisa dikantor terus menerus.

Harus ke lapangan melihat dan mengawasi proyek-proyek agar semua sesuai dengan target yang ditetapkan,” katanya. Q ant

334 DDS Jatim Terima Satya Lencana Sebanyak 334 Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali asal Provinsi Jawa Timur menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial 2014 yang diberikan oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla di JCC, Senayan, Selasa (16/12), kemarin. Sebanyak 14 peserta DDS setelah diundi akan diberangkatkan Ibadah Haji.

DDS 100 kali atau lebih tahun ini yang mendapat Surat Keputusan dari Pemerintah untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial berjumlah 864 orang. Penerima tanda kehormatan kali ini berasal dari 17 provinsi di antaranya Jawa Timur, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Kalsel, Sulsel NTB dan sebagainya.

“Malam ramah tamah pahlawan kemanusiaan di bidang darah ini merupakan ajang pengikat antara para pendonor dan segenap pengurus

PMI Pusat, provinsi, kabupaten/kota, untuk terus setia sebagai pendonor darah,” ungkap Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla di sela-sela acara ramah tamah.

Tahun ini, Jatim masih mencatatkan diri sebagai provinsi dengan DDS 100 kali terbanyak, yaitu 334 orang.

Sementara itu, pendonor darah 100 kali tertua adalah M Rosyad (73) dari Sumatera Selatan, dan pendonor 100 kali termuda adalah Sujono (38) dari Jawa Timur yang juga

Ketua Umum PMI, HM. Jusuf Kalla bersama pendonor darah 100 kali tertua M Rosyad dan termuda Sujono yang akan mendapat Penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden RI. salah satu peserta DDS Jatim yang mendapatkan undian ibadah haji. Meskipun jumlah DDS di Jatim lebih menurun dibandingkan dengan 2013

lalu yang mencapai 465 orang, Jatim masih tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Sementara DDS antar Kabu-

paten/Kota Indonesia tertinggi masih dipertahankan oleh Kota Surabaya yang mencapai 185 orang. Sedangkan dari 38 Kab/Kota Provinsi Jatim hanya Kota Batu yang masih belum memiliki peserta DDS 100 kali.

Kepala Humas UDD PMI Kota Surabaya, Agung Trijutanto, respon masyarakat Kota Surabaya masih tetap tinggi terhadap kepedulian donor darah terbukti DDS 100 kali Surabaya masih tetap tertinggi. Bahkan Agung mentargetkan untuk tahun depan peserta DDS Kota Surabaya bisa mencapai 300 orang.

“Kami akan pertahankan posisi Khususnya Surabaya dan umumnya Jatim tetap tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya,” harapnya. Q riq

Rabu Kliwon 17 DESEMBER 2014

Evaluasi Membingungkan, Pimpinan Dewan Ancam Ngeluruk Mendagri l Sambungan hal 1

dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru, “ ujar Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar saat dikonfirmasi Selasa (16/12).

Di antara 15 item evaluasi APBD Jatim 2015 dari Kemendagri adalah menyangkut pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana serta bidang kesehatan. Dicontohkan Halim, pengalokasian untuk dana hibah seluruhnya dilarang. Padahal, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga termasuk hibah.

“Dalam evaluasi dinyatakan bahwa alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan mutu pendidikan dilarang karena itu bukan kewenangan provinsi. Padahal dalam UU Pemda yang baru jelas-jelas dinyatakan provinsi memiliki tanggungjawab pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat. Selain itu dana BOS itu tergolong dana transito untuk kabupaten/kota yang mampir ke provinsi melalui mekanisme hibah, “ beber pria yang juga menjabat ketua DPW PKB Jatim ini.

Bahkan kata Halim, alokasi anggaran pendidikan Jatim dinilai Kemendagri belum memenuhi amanat UU yang mewajibkan 20% dari APBD. Alokasi Jatim saat ini baru di kisaran 17%. Padahal sesuai hitungan tim anggaran dan DPRD Jatim sudah mencapai 21%, karena pengalokasian anggaran pendidikan di Jatim menggunakan pendekatan fungsi pendidikan.

“Ketidakcermatan ini mungkin terjadi akibat Kemendagri dalam melakukan evaluasi hanya mengacu pada berkas semata tanpa mengundang tim anggaran dan DPRD untuk diklarifikasi, seperti era pemerintahan sebelumnya. Karena itu dalam waktu dekat kami akan lakukan klarifikasi sekaligus meminta dilakukan pembahasan mendasar dan legal, “ harap kakak kandung ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Diakui Halim, dampak lain yang bisa timbul akibat evaluasi dari Kemendagri yakni pembatalan Perda APBD Jatim 2015. Sehingga secara otomatis Jatim akan menggunakan APBD tahun sebelumnya. “Kalau menggunakan APBD 2014, praktis hanya anggaran rutinitas yang bisa digunakan. Sedangkan anggaran untuk skala prioritas pembangunan tidak bisa direalisasikan, “ pungkasnya. n cty

Curah Hujan Tinggi, Petani Sayur Desak Perbaikan Irigasi l Sambungan hal 1

mengakibatkan tanaman membusuk. “Kalau musim hujan seperti ini, hama seperti ulat sudah tidak ada. Namun kendala yang dihadapi petani adalah adanya tanaman yang membusuk akibat kebanyakan air,”tambah salah satu petani setempat, Suparno.

Karena itu pula, sebagai Kepala Dusun, dia telah berkordinasi dengan Kepala Desa Torongrejo Sugeng Santoso Wijoyo. Sugeng mengatakan bahwa perbaikan saluran irigasi ini telah ia masukkan dalam Musrenbang Desa. Dan karena kebutuhan terhadap perbaikan irigasi ini sangat mendesak, Sugeng menyampaikan keluhannya kepada anggota Dewan Kota Batu.

“Biar anggota dewan itu tahu apa kebutuhan para petani di sini. Karena kalau kita sampaikan kepada dewan, mungkin kondisi saluran irigasi di sini akan terus seperti ini.

Tidak ada perbaikan yang dilakukan,”ujar Sugeng Santoso.

Menanggapi masalah irigasi ini, anggota Komisi C Kota Batu Kartika Dewi menjelaskan pihaknya telah menerima keluhan dari petani terkait buruknya saluran irigasi yang ada di Kec Junrejo. Sebenarnya, katanya, dalam APBD 2015 yang baru disahkan kemarin terdapat anggaran untuk perbaikan prasarana. Dan perbaikan saluran irigasi termasuk di dalamnya.

“Kita akan tampung keluhan warga ini untuk kemudian kita bawa dalam rapat komisi. Kita harapkan kepada eksekutif agar anggaran APBD 2015 juga dipergunakan untuk membangun/memperbaiki saluran irigasi. Hal ini supaya perbaikan infrastruktur tidak dilakukan diperkotaan saja,”ujar Kartika. n nas

Sibuk Siapkan Pasar Murah l Sambungan hal 1

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan operasi pasar yang dikemas dalam pasar murah itu sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang momen hari besar.

“Operasi pasar itu nanti kita gelar dua kali (tahap). Pada periode pertama mulai 18-24 Desember 2014 dan periode kedua digelar pada 29-31 Desember 2014. Saat ini kita sibuk mempersiapkan semuanya,” kata Ida belum lama ini.

Ia mengatakan sejak beberapa pekan lalu harga sejumlah kebutuhan pokok sudah mulai naik, seperti beras, gula, minyak goreng, bahkan harga sayur mayur dan bumbu-bumbuan juga terus naik, sehingga memberatkan ibu-ibu rumah tangga untuk mengatur keuangan keluarga.

Untuk program operasi pasar itu nanti, kata Ida, Pemkot Malang bekerjasama dengan Bulog Divre V dan beras yang disediakan sebanyak 10 ton atau rata-rata setiap hari disediakan sebanyak 1 ton dengan harga terjangkau karena ada subsidi dari pemerintah. Beras yang dijual selama operasi pasar hanya seharga Rp 7.500 per kilogram, karena disubsidi pemerintah sebesar Rp 1.250 per kilogram.

Selain beras, lanjutnya, sembako yang dijual dalam pasar murah itu nanti juga ada minyak goreng, gula dan mi instan yang juga diberikan subsidi. Untuk gula diberikan subsidi sebesar Rp750 per kilogram dan minyak goreng disubsidi sebesar Rp1.500 per kilogram.

Menurut dia, operasi pasar itu nanti digelar di sejumlah pasar yang ramai pengunjung, seperti di Pasar Dinoyo, Pasar Tawangmangu dan Pasar Oro-oro Dowo. n mut

SAMBUNGAN

11

Surabaya Berharap Pengecualian Kelola SMA/SMK l Sambungan hal 1

ya tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain sehingga perlu ada pengecualian. Sejauh ini Pemkot Surabaya telah menggratiskan biaya pendidik­an dengan dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN dan Bopda dari APBD Surabaya.

Meski akan terjadi sejumlah perubahan, Sudarminto berharap masyarakat tidak perlu terlalu khawatir Bopda akan ditiadakan dengan adanya aturan baru ini. Sebab dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa ada masa

transisi sampai dua tahun.

“Jadi selama dua tahun ini kita masih memungkinkan untuk mengucurkan Bopda,” tutur mantan Kasek SMAN 16 Surabaya ini.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, penyerahan pengelolaan ini merupakan langkah positif yang harus disambut baik. Sebab, upaya untuk pemerataan pendidikan akan lebih mudah dicapai dari sini. “Kami sudah sudah berkoordinasi dengan tim yang terdiri Dindik, Bappeda, Biro Keuangan dan Inspektorat serta institusi lain yang

terkait,” kata dia.

Menurut Harun, karena tujuannya adalah pemerataan pendidikan maka tidak akan ada pengecualian antara satu daerah dengan daerah lain.

Karena itu, Bopda yang selama ini sudah diberikan oleh Kota Surabaya sesuai aturan yang baru tidak dapat lagi dilanjutkan. “Tidak perlu khawatir, pemerintah pusat masih mengucurkan dana BOS. Selain dana BOS, sekolah juga dapat menarik partisipasi dari masyarakat melalui komite sekolah. Itu sah sesuai UU Sisdiknas,” tegas Harun.

Harun menegaskan, da-

lam UU tersebut sudah jelas kewenangan masing-masing pemerintah. Kabupaten/kota memiliki kewenangan meng­ elola pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. “Jadi silakan fokus saja ke tanggung jawabnya. Kalu masih melanjutkan program yang dulu berarti melawan UU,” tegas Harun.

Dalam persiapan pengalihan pengelolaan ini, Harun mengaku tengah memetakan seluruh potensi pendidikan di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK se-Jatim ke provinsi. Sementara dari sisi SDM, seluruh

GTTdan PTT Tagih Janji, Kepala BKD Menghilang l Sambungan hal 1

hingga munculnya permasalahan yang berkepanjangan bukan semata-mata kesalahan tenaga honorer , melainkan pada saat pendataan beberapa tahun lalu, ada unsur kesengajaan BKD untuk membelokkan terkait alokasi sumber dana honor GTT dan PTT. Semua, honorer sudah mendata bahwa gaji diperoleh dari APBD, namun setelah jadi dikembalikan untuk diganti sumber dana lainlain. “Kalau perjuangan ini sampai gagal lagi, kami akan menggugat BKD Nganjuk,” ujar Sajianto.

Dikatakan Sajianto, sebanyak

1.178 GTT dan PTT menuntut kejelasan terkait pengangkatan PNS mereka. Tetapi realitas di lapangan, Pemkab Nganjuk maupun BKD terkesan mengabaikan nasib para tenaga honorer khususnya yang berada di jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora). Bahkan Kepala BKD setiap akan ditemui oleh perwakilan GTT dan PTT selalu tidak ada di tempat. “Kami seringkali menemui ruang kosong bila ingin bertemu Kepala BKD. Demikian juga dengan Sekretaris Kabupaten Masduqi yang juga menghindar bertemu kami yang mewakil GTT dan PTT,” ungkap Sajianto.

Ribuan GTT dan PTT Nganjuk telah melakukan banyak cara untuk memperjuangkan nasibnya, di antaranya pernah menginap di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Kemudian berkali-kali mengerahkan massa untuk berunjuk rasa, namun semua upaya tersebut gagal total. Demikian juga dengan aksi yang dilakukan kemarin, tidak ditemui oleh satupun pejabat di Pemkab Nganjuk. “Upaya kami sudah maksimal, tetapi kami akan terus berusaha mencari Kepala BKD untuk meminta kejelasan nasib, apakah 1.178 GTT dan PTT Nganjuk dapat diangkat PNS atau tidak,” pungkas Sajianto. n ris

Premi BPJS Warga Miskin Ditanggung Pemkot l Sambungan hal 1

“Kita yang bayar preminya, se­ tiap bulan. Secara otomatis warga miskin menjadi anggota BPJS, sehingga mereka akan mendapatkan fasilitas kesehatan layaknya anggota BPJS lainnya, yakni layananan kesehatan kelas III,”ujar Asih Tri Rachmi kepada wartawan di Balaikota Malang, Selasa (16/12).

Sebenarnya, lanjut mantan Kepala Dinas Koperasi Pemkot Malang itu, pihaknya telah mengalokasikan premi BPJS kepada 31.500 warga miskin, namun sesuai dengan data yang dia terima hanya 21.000 orang saja yang preminya dibayar oleh Pemkot Malang. Data tersebut berdasarkan pendataan surat pernyataan miskin dan peserta Jamkesda.

“Dinkes mencatat kuota warga miskin penerima BPJS di Kota Malang pada 2014 ada 31.500 jiwa.

Alokasi anggaran yang disediakan Dinkes untuk mengkaver premi warga miskin Rp 7,2 miliar, tapi

data yang masuk hanya 21.000 warga. Berarti masih ada sisa kuota sebesar 10.500 orang,”ujarnya.

Bahkan jika mengacu dari kuota yang disediakan, baru terserap sekitar 19.000 jiwa. Tetapi, ada tambahan juga dari peserta BPJS mandiri . Mereka ini merupakan warga yang jatuh miskin dan tidak bisa membayar premi BPJS. Akhirnya, premi BPJS untuk mereka juga ditanggung pemerintah.

Walaupun warga miskin telah disiapkan BPJS, Dinas Kesehatan Kota Malang tetap mengalokasikan anggaran kesehatan untuk warga miskin yang berobat menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) pada 2015. Jika ada masyarakat yang belum menggunakan BPJS, tetapi menggunakan SPM mereka tetap disiapkan anggaran Rp 10 miliar.

“Anggaran untuk SPM lebih sedikit dibanding alokasi pada 2014. Jika pada 2014 jumlahnya mencapai Rp 14 miliar, pada 2015 nanti hanya Rp 10 miliar saja. Anggaran itu untuk mengantisipasi jika ada

masyarakat yang sakit tidak mampu bayar biaya pengobatan dan belum terkaver di BPJS,”terangnya.

Pihaknya menjelaskan menurunnya alokasi anggaran kesehatan untuk warga miskin ini, lantaran sudah ada program BPJS. Sebagian warga miskin pengguna SPM untuk pelayanan kesehatannya sudah ditanggung BPJS. Diakui dia, sebelum ada program BPJS, masyarakat yang menggunakan SPM jumlahnya sangat banyak. Bahkan sampai di atas seratus orang per harinya. Tetapi sekarang sudah mulai berkurang karena sudah masuk dalam program BPJS. Sehingga mereka yang sakit langsung menggunakan BPJS. Kartu BPJS bagi masyarakat miskin ini rencananya akan diserahkan oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton, Rabu (17/12) hari ini Baiduri Spa, Tlogomas. Dengan harapan setelah masyarakat menerima kartu BPJS tersebut mereka bisa berobat di seluruh rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Kota Malang. n mut

SKPD Pemprov Hemat Anggaran 20 Persen l Sambungan hal 1

mungkinkan untuk melakukan rapat di hotel, namun dengan kondisi tertentu.

“Kalau butuh tempat yang harus bisa menampung ribuan orang, ya saya kira masih bolehlah rapat di hotel. Contohnya seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), kan membutuhkan tempat yang sangat luas dan nyaman, ya kita tidak bisa hindari itu,” jelas Fattah Yasin, dikonfirmasi, Selasa (16/12).

Fattah tidak memungkiri, mengadakan rapat di hotel, apalagi jika membutuhkan waktu lebih dari satu hari lebih memudahkan dalam hal administrasi, tanpa harus direpotkan pembuatan laporan yang banyak jumlahnya. Sebab setiap item harus dibuatkan laporan sendiri-sendiri seperti pertanggungjawaban makanan, pembayaran dekorasi, dan alat-alat lainnya.

“Kalau di hotel itu sebenarnya gampang karena semua urusan administrasi sekalian jadi satu. Jika dibandingkan dengan acara-acara di kantor yang harus bermacam-macam laporan yang harus dipersiapkan.

Makanya lebih ribet,” katanya.

Menurut mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini, memang ada perbedaan harga jika mengadakan kegiatan di hotel dibandingkan dengan kegiatan yang menggunakan gedunggedung milik pemprov sendiri.

“Yang membedakan memang ribetnya itu, kalau kegiatan di

gedung sendiri kan harus menyiapkan konsumsi sendiri berikut tetek bengeknya meskipun lebih hemat 20 persen,” katanya.

Fattah kembali mengakui, meskipun lebih repot dibandingkan dengan kegiatan di hotel, namun demi semangat efisiensi yang telah dicanangkan, serepot apapun mesti tetap dilaksanakan. “Efisiensi juga penting. Misalnya jika kegiatan di hotel bisa menghabiskan dana Rp 50 juta, maka jika bisa dilaksanakan di kantor sendiri bisa maksimal habis Rp 30 juta saja,” ungkapnya.

Seperti yang pernah Bhirawa beritakan sebelumnya, Pemprov Jatim mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor untuk penghematan penggunaan dana APBD pada 1 Desember 2014. SE ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 17 November.

Dalam SE yang ditujukan kepada kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim ini dijelaskan, dalam rangka melakukan penghematan anggaran belanja barang dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan/pertemuan di luar kantor SKPD diminta melakukan beberapa hal.

Di antaranya, menyelenggarakan seluruh kegiatan di lingkungan masing-masing SKPD, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung, untuk dilaksanakan

di lingkungan SKPD. Kemudian, menghentikan rencana kegiatan konsinyering atau Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor seperti di hotel, vila, cottage, resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan SKPD yang memadahi.

Hotel di Pasuruan Lesu Dampak negatif bagi pengusaha hotel di Kabupaten Pasuruan terkait kebijakan pemerintah pusat yang melarang SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, kab/kota menggelar berbagai pertemuan di hotel mulai terasa. Karena sejak diterbitkannya larangan tersebut, pendapatan hotel-hotel di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalami menurunan yang sangat tajam.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan Joko Widodo mengatakan penurunan pendapatan hotel merosot tajam hingga mencapai 6070 persen. “Pengaruh larangan itu tajam sekali hingga mencapai 60-70 persen. Tentu ini berpengaruh bagi ketahanan kami untuk terus bisa mengelola hotel-hotel,” keluh Joko Widodo, Selasa (16/12) sore.

Menurut Joko, hotel-hotel dan tempat-tempat pertemuan di kawasan wisata Pandaan dan Prigen Kabupaten Pasuruan biasanya sering digunakan sebagai tempat pertemuan bagi lembaga-lembaga pemerintah. Namun, sejak pemerintah menerbitkan larangan untuk efisiensi penggunaan anggaran, hotel dan tempat-tempat pertemuan sering sepi. n iib, hil

guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggungjawab Jatim, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

Untuk menunjang ini, anggaran keuangan dari Pusat akan diserahkan ke Daerah seperti untuk penggajian guru maupun untuk TPP. “Intinya sama ketika dulu ada Kanwil Pendidikan Jatim yang juga mengelola SMA/SMK. Dulu diambilalih pusat karena ada otonomi daerah, sekarang dipegang provinsi lagi,” pungkas dia. n tam

Pacitan Belum Miliki Ekstensometer, Tanggul Bojonegoro Kritis l Sambungan hal 1

Pacitan Indartato ditemui di sela-sela mengikuti Launching Program Jalin Matra di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (16/12).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, masyarakat yang tinggal di lereng gunung di 22 kabupaten/kota di Jatim patut waspada. Sebab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim telah menetapkan sebanyak 22 daerah masuk dalam kawasan rawan bencana longsor.

Ketetapan ini merupakan hasil dari pengamatan gerak tanah dan potensi tanah yang kemungkinan labil dan mudah bergerak.

Dari 22 daerah itu, Pacitan menjadi daerah yang paling rawan dengan jumlah desa yang telah mengalami longsor sepanjang 2014 ini berada di 45 desa di 13 kecamatan.

Menurut Indartato, dari 12 kecamatan yang ada di Pacitan semua wilayahnya berada di garis rawan longsor. Sebab 85 persen wilayah Kabupaten Pacitan berada di lereng pegunungan dengan kemiringan yang cukup tajam. Sedangkan sisanya 14,6 persen merupakan daratan landai.

Indartato menjelaskan, di wilayahnya kerap terjadi bencana seperti tanah longsor, banjir dan gempa bumi berkekuatan kecil. Selama 2014 saja, bencana longsor sempat menerjang 45 desa di 12 kecamatan. Terakhir, terdapat 34 rumah penduduk mengalami retakretak dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan.

“Longsor yang sering menerjang Pacitan lebih disebabkan perubahan musim yang cukup ekstrim dari kemarau ke musim penghujan. Seperti tahun ini, beberapa bulan lalu telah terjadi kemarau yang cukup panjang, dan sekarang sedang terjadi musim hujan.

Makanya saat ini kami waspada,” ungkapnya.

Terkait alat pendeteksi gerakan tanah atau ekstensometer sebagai peringatan dini bencana longsor, Indartato meng­akui, Pemkab Pacitan belum memiliki alat itu. Sekarang yang sudah terpasang alat deteksi dini untuk bencana tsunami.

“Kami hanya memiliki alat pendeteksi tsunami karena letak daerah juga di pesisir laut. Oleh karena itu, sebagai daerah yang paling rawan bencana di Jatim, kami berharap segera memiliki alat tersebut dan kami telah melaporkannya ke Pemprov Jatim,” jelasnya.

Sementara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah menyampaikan ke semua bupati/wali kota untuk

melaporkan kondisi terkini di daerahnya, terutama terkait bencana. Karena itulah pihaknya mengimbau kepada warga untuk tidak berhenti mengadakan kegiatan penghijauan dengan melibatkan berbagai instansi. “Salah satunya Gerakan Ibu Menanam yang tidak lama lagi akan digulirkan. Penanaman pohon-pohon juga aktif dilakukan masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga bekerjasama dengan Badan Geologi setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/ Polri dan instansi lainnya untuk memetakan titik-titik rawan bencana sehingga bisa diantisipasi dan menghindari timbulnya korban jiwa.

Kondisi Mengkhawatirkan Sementara itu sejumlah tanggul di bantaran Sungai Bengawan Solo sepanjang hilir sekarang ini dalam kondisi kritis. Bisa mengakibatkan terjadinya banjir sewaktu-waktu jika air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini meluap. “Kami mencatat sedikitnya 10 tanggul di hilir Bengawan Solo dalam kondisi kritis.

Tanggul penahan banjir itu tersebar di Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik,” kata Kasi Operasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Selasa (16/12).

Menurutnya, tanggul yang kritis sudah dilaporkan kepada Balai Besar Bengawan Solo di Solo agar ada penanganan sebelum banjir datang. Tanggul yang kritis salah satunya di Bojonegoro yakni tanggul kanan Sungai Bengawan Solo di Desa Sarangan, Kecamatan Kanor. Beberapa waktu lalu, tanggul ini longsor sepanjang 50 meter dengan kedalaman 6 meter. “Selain itu, tanggul di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, mengalami penurunan di dua lokasi yang masing-masing sepanjang 50 meter dengan kedalaman berkisar 0,30 sampai 0,50 meter,” jelasnya.

Sementara untuk di Kabupaten Tuban, tanggul di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, longsor sepanjang 60 meter, sedalam 4 meter. Selain itu, tanggul di Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, juga rusak.

Tapi saat ini Balai Besar Bengawan Solo sedang melakukan perbaikan.

“Di Lamongan, tanggul di Desa Bedahan, Kecamatan Babat, longsor sepanjang 50 meter, sedalam 3 meter dan di Desa Taji, juga Kecamatan Babat, longsor sepanjang 200 meter. n iib, bas

Tinggal Pilih Sate Kelinci atau Nasi Pecel, Depot Miroso Bisa Jadi Alternatif l Sambungan hal 1

para wisatawan yang datang ke Telaga Sarangan biasanya ingin menikmati pemandangan alam pegunungan yang masih asri. Saat di Sarangan, wisatawan juga bisa menikmati speed boat dengan harga sewa Rp 60 ribu satu kali keliling Telaga Sarangan, yang bisa dinaiki empat orang. Selain itu, juga bisa naik kuda dengan harga sewa Rp 50 ribu satu kali putar telaga.

“Sebaiknya, kalau naik speed boat wisatawan bilang ke pengemudinya agar tidak terlalu cepat mengemudinya. Biar wisatawan bisa menikmati pemandangan kaki bukit Gunung Lawu yang masih asri,” kata lelaki yang sudah menjual sate kelinci selama 12 tahun ini.

Jika ingin menikmati kuliner selain sate kelinci dan nasi pecel, wisatawan juga bisa menikmati hidangan lain di depot-depot sekitar

Telaga Sarangan. Terdapat puluhan depot atau rumah makan yang tentunya harganya sangat terjangkau dan menunya cukup menggoda.

Salah satu depot yang cukup populer di Telaga Sarangan adalah Depot Miroso, milik Sunarto tokoh warga Sarangan. Saat awal berdiri pada Juni 1984 silam, Depot Miroso hanya memiliki beberapa menu saja. Namun setelah sukses berkibar, Depot Miroso sekarang memiliki lebih 60 menu yang setiap saat bisa dipesan wisatawan.

Menurut Sunarto, depot yang terletak di Jalan Telaga Sarangan Nomor 88, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Magetan ini, memiliki banyak makanan spesial. Di antaranya gurami goreng, nasi goreng, sup buntut hingga tempe penyet.

“Depot Miroso ini menjadi pelopor bagi depot-depot lain di Telaga Sarangan. Dulu menu-menu depot di Sarangan hanya menyajikan menu-menu biasa. Seperti nasi pecel, pecel lele

dan beberapa ikan goreng. Kemudian istri saya mencoba resep-resep lain dan sukses. Kemudian baru diikuti depot-depot lainnya,” jelasnya.

Dengan banyaknya menu yang disajikan, wisatawan yang menikmati hidangan di Depot Miroso bukan hanya dari wisatawan domestik, tapi juga luar negeri. Seperti wisatawan Itali, Perancis, Belanda, Polandia, Jerman, Polandia, Suriname hingga Serbia.

“Mayoritas kesan para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke depot saya merasa sangat senang.

Selain makanannya enak, harganya juga cukup terjangkau. Jika makan di negara mereka dengan menu yang sama harganya bisa mencapai 15 Euro, di depot saya cukup 4 Euro saja,” katanya.

Pemilik depot yang biasa disapa Pak Wo ini mengaku, selain wisatawan asing yang menikmati menunya, para petinggi negeri ini juga sering makan di depotnya. Bahkan depotnya juga sering

menjadi jujukan Gubernur Jatim mulai dari Soelarso dan Imam Utomo. “Kalau Pakde Karwo belum sempat ke sini.

Dulu pernah akan diagendakan, tapi dibatalkan karena padatnya waktu kunjungan ke Magetan,” ungkapnya.

Pak Wo mengatakan untuk menjaga kualitas menu-menunya, dirinya bersama istri Harti Yulianingsih rela berburu barang hingga ke Solo, Jawa Tengah. Biasanya, untuk ikan gurami, nila, lele, udang, cumi-cumi, kerupuk dan emping, ia beli dari Solo. Sedangkan sayur-sayuran diambil dari Magetan, dan ayam kampung dari Madiun.

“Semua yang masak menu istri saya didampingi empat pembantu.

Istri saya memang memiliki bakat memasak dari keluarga. Semua keluarga istri bisa memasak. Kalau musim liburan kita bisa menghabiskan beras hingga 75 kg, tapi kalau sepi ya hanya 5 kg. Makanya kalau lagi ramai, kami sampai loyo,” ungkapnya, sambil tersenyum. *

12

Rabu Kliwon, 17 DESEMBER 2014

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur DrDr HH Soekarwo Drs Saifullah Yusuf Soekarwo Drs HH Saifullah Yusuf

Gubernur Jatim Luncurkan Program Jalin Matra Tambah 2 Program Baru, Ajak Kab/Kota Ikut Alokasikan Dana

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan Jatim sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 yang merupakan periode kedua kepemimpinan Gubernur Dr H Soekarwo dan Wagub Drs H Saifullah Yusuf. Dalam rangka aktualisasi RPJMD Jatim 2014-2019 dengan tujuan mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan, Pemprov Jatim mendesain Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).

S

epanjang 2009-2014, Pemprov Jatim melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik multi sektoral, multi dimensional yang melibatkan pemerintah pusat maupun pemkab/pemkot. Salah satu program yang digulirkan adalah Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Masyarakat).

Target sasaran Program Jalin Kesra yang menjadi crash program unggulan di Jatim pada 2010-2013 adalah sebanyak 493.004 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), jumlah ini merujuk data BPS 2008.

Target eksekusi hingga akhir 2014 adalah 309.807 RTSM. Sedangkan yang tidak layak eksekusi sebanyak 20.158 RTSM. Sehingga masih ada 163.039 RTSM yang belum tersentuh Program Jalin Kesra. Mereka inilah yang selanjutnya menjadi sasaran dalam Program Jalin Matra yang digulirkan Pemprov Jatim.

“Mereka yang belum tersentuh bantuan lewat Program Jalin Kesra akan menjadi sasaran dalam Program Jalin Matra 2014-2018.

Prinsipnya Program Jalin Matra merupakan kelanjutan dari Program Jalin Kesra, bedanya pada Program Jalin Kesra titik berat pada kesejahteraan masyarakat, pada Program Jalin Matra titik berat pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan sambutan dalam acara Launching Jalin Matra Provinsi

Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (16/12).

Tak hanya melanjutkan program Bantuan RTSM, dalam Program Jalin Matra Pemprov Jatim juga menambah dua program baru.

Yakni Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini sasarannya adalah Kepala Rumah Tangga Perempuan alias janda dengan status kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1). Sedangkan sasaran dari Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan sasarannya adalah Rumah Tangga Rentan Miskin dengan status kesejahteraan 11-30% terendah (Desil 2 dan 3). Rumah Tangga Sasaran dari dua program terakhir merujuk pada data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Basis Data Terpadu PPLS 2011.

Ditegaskan Pakde Karwo, panggilan karib Gubernur Soekarwo, permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemprov Jatim. Namun secara khusus saat ini PFK digulirkan setelah melihat meningkatnya populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga para janda di seluruh Jatim. “Janda-janda miskin ini perlu upaya khusus untuk penanganannya. Karena itulah Pemprov Jatim menggulirkan Program Penanggulangan Feminisasi

trie diana/bhirawa

Gubernur Dr H Soekarwo saat menyerahkan bantuan Program Jalin Matra secara simbolis kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran di Gedung Negara Grahadi, Selasa (16/12).

Kemiskinan,” katanya.

Berdasar data BPS, jumlah penduduk Jatim ternyata lebih didominasi perempuan. Sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Jatim 37, 47 juta, terdiri daari 18,5 juta laki-laki (49,37%) dan 18,97 juta perempuan (50,63%). Hal tersebut diperkuat oleh rilis data TNP2K Juli 2012 yang menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 30% terendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 2.864.364 Kepala Rumah Tangga Perempuan

Pakde Karwo memaparkan program Jalin Matra kepada para undangan yang hadir.

(KRTP). Provinsi Jatim menempati urutan tertinggi dengan jumlah KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4%.

Kepala Bapemas Provinsi Jatim Drs Zarkasi MSi menjelaskan tujuan PFK antara lain memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran kader Tim Penggerak PKK sebagai mother care bagi KRTP. Selain itu memperluas akses KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga.

“Program bantuan yang diberikan

Pemprov Jatim juga untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Selain itu mendorong motivasi mereka untuk berusaha dan meningkatkan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan direncanakan target sasarannya sejumlah 76.283 KRTP selama kurun 2014-2018. Pada 2014 telah dilaksanakan pilot project bagi 3.309 KRTP dan pada 2015 direncanakan

membidik 14.655 KRTP. Sedangkan Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan direncanakan target sasaran 1.000 desa dan 1.000 BUM Des (Badan Usaha Milik Desa). “Pada 2015 direncanakan pilot project dengan sasaran 147 desa,” katanya.

Untuk Program Bantuan RTSM, lanjut Zarkasi, direncanakan target sasaran sejumlah 42.857 RTSM. Pada 2014 ini telah dilaksanakan pilot project dengan sasaran sejumlah 2.961 RTSM dan pada 2015 direncanakan sebanyak untuk 11.219 RTSM. Dalam acara peluncuran Program Jalin Matra kemarin juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jatim dan Bupati/Wali Kota tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Provinsi Jatim Tahun 2014-2018. Tercatat 20 bupati/wali kota dari berbagai daerah di Jatim hadir dan ikut menandatangani kesepakatan. Di antaranya Bupati Gresik, Bupati Bojonegoro, Wali Kota Madiun, Bupati Jombang, Bupati Magetan, Wali Kota Malang, Bupati Pasuruan, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Kediri, Bupati Bondowoso, Bupati Pacitan, Bupati Nganjuk, Bupati Pamekasan, Bupati Sampang, Bupati Tulungagung, Bupati Sumenep, Bupati Kediri, Bupati Tuban, Wakil Bupati Blitar, Wakil Bupati Madiun.

Selain itu dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala Bapemas Provinsi Jatim dengan Rektor Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya , Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penganggaran, Pendampingan, Penelitian, Pengkajian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Jalin MatraTahun 2015-2019. Setelah program resmi diluncurkan, Pakde Karwo menyempatkan menyerahkan bantuan Program Jalin Matra secara simbolis kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran.  *

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jatim dan Bupati/Wali Kota tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Tahun 2014-2018.

Gubernur Dr H Soekarwo

Libatkan PKK PROGRAM Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin, khususnya yang masuk kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). “Para janda ini perlu dibantu agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan,” kata Gubernur Dr H Soekarwo.

Dijelaskan Pakde Karwo kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. “KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, sosial dan

budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi, tetapi memerlukan dukungan interaksi secara intensif dengan kelompok yang peduli dengan mereka,” katanya.

Kelompok yang tepat dan bisa diterima KRTP untuk berbagi masalah adalah PKK dan jejaringnya di antaranya Dasa Wisma. Karena itu PKK provinsi maupun di Kab/kota dilibatkan dalam implementasi program ini.

“Kehadiran PKK dan jejaringnya bisa memupuk harapan serta semangat antar KRTP untuk berjuang b e r s a m a - s a m a dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,” kata Pakde Karwo lagi.  *

Kepala Bapemas Provinsi Jatim Drs Zarkasi MSi

Bisa Kembangkan Usaha DALAM Program Jalin Matra yang digulirkan Pemprov Jatim, Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Bantuan RTSM dan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan akan mendapat bantuan dana tunai Rp 2,5 juta per orang. Uang tunai ini bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha.

“Bagi yang sudah memiliki usaha bisa untuk mengembangkan usahanya. Yang belum, bisa merintis usaha.

Setiap RTS hanya mendapat satu kali bantuan, tidak boleh berulangulang agar ada pemerataan,” kata Kepala Bapemas Drs Zarkasi MSi. Dijelaskan Zarkasi, bantuan juga bisa dipergunakan untuk modal in-

vestasi berupa sarana dan prasarana usaha dan modal kerja. Misalnya bahan baku, barang dagangan. Juga bisa digunakan untuk usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), usaha ternak kecil dan perikanan.

Sedangkan Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan, akan menerima bantuan antara Rp 50-100 juta per desa. Dana akan diberikan melalui BUMDes selaku pengelola kegiatan di desa. Agar penggunaan dana tepat guna dan sasaran, ada pendampingan yang salah satu unsurnya berasal dari kalangan perguruan tinggi.  *

PROGRAM JALIN MATRA PEMPROV JAWA TIMUR Bantuan RTSM (2014-2018) Sasaran : Kriteria Rumah Tangga Sasaran :

Tidak Lolos Kriteria Lolos Kriteria

: :

619.902 RTSM (Bukan Penerima Program Jalin Kesra) - Desa belum pernah mendapat Program Jalin Kesra - Desa memiliki jumlah RTSM > 10 - Desa memiliki jumlah RTSM > 13 dari total rumah tangga - RTSM memiliki anggota rumah tangga - Kepala rumah tangga dan/atau anggota rumah tangga berusia produktif (15-65 tahun) 577.045 RTSM 42.857 RTSM

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (2014-2018) Sasaran : Kriteria Rumah Tangga Sasaran :

Tidak Lolos Kriteria Lolos Kriteria

: :

152.343 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) - KKTP - Berusia produktif (< 65 tahun) - Memiliki anggota rumah tangga - Satu desa terdapat >20 Rumah Tangga Sasaran 76.060 KRTP 76.283 KRTP

Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (2015-2018) Sasaran Kriteria Desa Sasaran

: :

Tidak Lolos Kriteria Lolos Kriteria Sumber : Pemprov Jatim

: :

7.722 desa (Desil 2 dan 3) -Jumlah rumah tangga Desil 2 dan 3 < 100 - Potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan - Profil desa dan melakukan entry di website profil desa - BUM Desa dan/atau berpotensi membentuk BUM Desa 6.722 desa 1.000 desa