Harian Bhirawa Edisi 17 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kebocoran soal UN yang terjadi saat ini, tidak terjadi serta merta tapi secara sistematis. Oleh karena itu perlu diusut tuntas,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Komisi X DPR RI Taufiqulhadi

Jumat Legi, 17 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

17 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Mendampingi Presiden Joko Widodo

 Wagub H Saifullah Yusuf Mendampingi Presiden Joko Widodo

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.00 13.00

Minuman Beralkohol Lenyap dari Minimarket Surabaya Pemkot Akan Razia Secara Diam-diam

Surabaya, Bhirawa Minuman beralkohol di bawah lima persen su-

dah tak dijual di beberapa gerai minimarket di Kota Surabaya. Kamis (16/4) kemarin memang mulai berlaku Per-

mendag No 6 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.

Ketentuan itu berisi tentang larangan minimarket dan toko eceran menjual

 ke halaman 11

Jalan Sehat Milad RSU Haji Surabaya Rapat Prediksi PAD di Dipenda Jatim

trie diana/bhirawa

Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP Kota Surabaya saat memeriksa sebuah gudang minimarket, Kamis (16/4).

Di sejumlah minimarket sudah tak ditemukan penjualan minuman beralkohol di bawah 5%.

Staf Ahli Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Nganjuk, Bhirawa Tiga tersangka kasus korupsi proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur pada Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pemkab Nganjuk senilai Rp 1.887.615.000 segera menjalani pemeriksaan Kejaksaan Negeri setempat.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Istanto Winoto sebagai kuasa pengguna anggaran yang kini menjabat staf ahli bupati dan Agung Marjoko sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian tersangka lainnya adalah konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas proyek, Salik Anam.

“Dari dari hasil pemeriksaan saksi, kemudian keterangan ahli dan bukti dokumen, penyidik memiliki keyakinan kuat untuk menetapkan IW, AM dan SA sebagai tersangka kasus proyek lumbung pangan di KKP,” terang Kasipidsus Kejaksaan Negeri Nganjuk Ketut Sudiarta SH di ruang kerjanya, Kamis (16/4). ristika/bhirawa Ketut Sudiarta juga Ketut Sudiarta SH menjelaskan, akibat tindakan korupsi di KKP, negara dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Hal itu terjadi karena bangunan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Pertanian RI. Di

 ke halaman 11

NasDem Resmi Usung Rendra Kresna Cabup Malang NasDem Jatim, Bhirawa Belum selesainya konflik internal yang terjadi di tubuh DPP Partai Golkar memaksa Bupati Malang Rendra Kresna untuk merapat ke PKB yang memiliki 8 kursi dan Partai NasDem 4 kursi di DPRD Kab Malang. Keputusan menggandeng partai lain ini terjadi menyusul keinginan Rendra yang akan maju dalam running Pilkada serentak yang digelar Desember 2015 mendatang.

“Sesuai aturan harus ada kursi yang cukup untuk mencalonkan Kepala Daerah di Kab Malang.

Saat ini golkar meraih 12 kursi, PKB 8 kursi dan NasDem 4 kursi. Artinya untuk mengusung seorang calon kepala daerah sudah cukup. Oleh karena itu dengan kepercayaan akan semakin memperkuat kita nanti dalam membangun Malang, Golkar menggandeng PKB dan NasDem, jadi tidak lagi sendirian,”tegasnya usai penyerahan SK DPP dan DPW NasDem di kantornya, Kamis (16/4).

Bagaimana dengan Golkar sendiri? Pria yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Malang mengaku persoalan partai adalah hal yang biasa dalam sebuah dinamika perpolitikan. Namun demikian, pihaknya mengaku Partai Golkar

Setelah Zainab, 18 TKI Jatim Tunggu Eksekusi Mati DPRD Jatim, Bhirawa Nasib tragis yang menimpa Siti Zainab TKW asal Bangkalan yang harus meninggal di tangan algojo pada Selasa (14/4) lalu di Madinah, nampaknya bukan yang terakhir kali menimpa TKI asal Jatim. Pasalnya, masih ada 18 orang TKI Jatim yang menunggu eksekusi hukuman mati (waiting list of dead) akibat berurusan dengan hukum di negara tempat mereka ditempatkan bekerja.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Hj Kartika Hidayati mengaku ikut prihatin terhadap nasib yang menimpa Siti Zaenab. Sebab, pemerintah sudah berusaha cukup maksimal untuk membebaskan dari jeratan hukum pancung, tapi gagal karena ahli waris kor-

ban tidak mau memaafkan.

“Hukum qisos di Arab Saudi itu berbeda dengan Indonesia. Selama ahli waris tidak memaafkan maka upaya membayar diyat (denda) tidak bisa dilakukan,” ujar politisi

DAFTAR WNI ASAL JATIM TERANCAM HUKUMAN MATI NO

NAMA

1. NENGGANI ASMO 2. SONY KURNIAWAN 3. UCOK SUGIARTO 4. RITA KRISDIANTI 5. WELL PURWANDA 6. EFFENDI SIDIK

KASUS

NEGARA

Narkoba Narkoba Pembunuhan Narkoba Narkoba Kepemilikan senpi

Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pemilik Tanah Patok Harga Tinggi, Pembangunan Tol Tersendat

 ke halaman 11

Sentil..  PKB Bulogsiapkan Jatim kader suplai muda berasdisandingkan jelek  Saiful Ilah  Jangan Cocoknya bukan untuk konsumsi manusia  hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas  Bina Kejari amankan ratusan bukuanggaran agama berbau Sara  Marga ajukan tambahan  Jangan Kerap terjadi, jangan-jangan adarealisasi pihak yang sengaja yang  hanya nambah anggaran, di lapangan menabur badai penting    

Lima SKPD di Sidoarjo minta dituntut dipecahtiga bulan penjara Kades penganiaya juru pengairan Nafasnyaberwatak kedepankan efisiensi, bukan sebaliknya Pemimpin preman kok bisa kepilih

Dindik Jatim, Bhirawa Kebocoran soal Ujian Nasional (UN) yang diunggah melalui Google Drive membuat panik sejumlah daerah. Tak terkecuali panitia ujian di tingkat provinsi.

Bahkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sudah siap melayangkan protes jika ada ketidakseimbangan pada hasil pemetaan pendidikan nasional.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menegaskan, hasil UN Paper Based Test (PBT) tidak dapat dijadikan dasar pemetaan pendidikan jika kebocoran terjadi untuk seluruh paket yang berlaku di semua provinsi. “Kalau bocor semua,

67 Perangkat Gugat Kades ke PTUN, 4 Ditolak

memenuhi target waktu penyelesaian jalan tol yang telah ditetapkan.

Imbasnya pembangunan jalan tol di Jatim tersendat dan lelet,

Jombang, Bhirawa Pasca dimenangkannya gugatan perangkat desa di Desa Sumbermulyo Jogoroto nampaknya diikuti puluhan perangkat desa lain. Sebanyak 67 perangkat juga melakukan gugatan serupa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Namun dari puluhan gugatan itu, 4 di antaranya telah ditolak hakim PTUN Surabaya.

“Dua perangkat desa saya yang menggugat diberhentikan, Alhamdu-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Rangkul Semua Elemen

Adi Winarno

ORI Temukan Dugaan Penyebaran Kunci Jawaban

 ke halaman 11

 ke halaman 11

BARU beberapa hari menjabat sebagai Administratur Kantor Pemangku Hutan (KPH) Perum Perhutani Bondowoso, Adi Winarno, langsung melakukan gebrakan. Salah satunya membenahi lingkungan internal lembaga yang dipimpinnya.

Pria asli kelahiran Dusun Belikeran, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo itu di samping benah-benah juga merangkul semua elemen mitra kerjanya. Mulai kalangan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), sejumlah SKPD

UN PBT Tak Bisa Jadi Dasar Pemetaan Pendidikan

Pembangunan sejumlah jalan tol di Jatim tersendat karena pemilik tanah mematok harga di atas harga pasar. Pemilik tanah juga tidak mau tahu adanya SK Gubernur dan SK Bupati tentang ganti rugi tanah untuk infrastruktur.

Jakarta, Bhirawa Pemilik tanah yang terkena jalur jalan tol di Jawa Timur, sulit diajak mematuhi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur. Mer-

eka juga tidak mau tahu adanya SK Gubernur maupun SK Bupati tentang ganti rugi tanah untuk infrastruktur. Mereka bahkan mematok harga tanahnya di atas harga pasar sehingga investor sulit

Mahasiswa Universitas Brawijaya Ciptakan Modem

Dalam 10 Menit Bisa Membersihkan 250 Butir Telur Produksi telur asin selama ini terkendala dengan kemampuan membersihkan telur-telur tersebut setelah proses pengasinan. Penggunaan teknologi manual dalam membersihkan telur asin menyebabkan proses produksi memakan waktu lama dan otomatis biaya produksinya lebih mahal.

Supriyanto, Malang Keterbatasan dalam membersihkan telur inilah yang mendorong lima mahasiswa Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian (TEP FTP) Universitas Brawijaya memunculkan ide membuat mesin pencuci telur asin yang diberi nama Modem.

Kelima mahasiswa itu adalah Amilia Choirurachma, Adi Mas Sulthon, Agung Cahyono, Agus Susanto, dan Effendi Tri Cahyono. Mereka di bawah bimbingan dosen Dimas Firmanda Al Riza. Dimas Firmanda ST, MSc. Juru bicara Tim Modem, Agus Susanto mengatakan Modem merupakan kepanjangan dari Modified Pneumatic Egg

Washer Machine atau alat untuk mencuci telur bersistem pneumatik (tekanan udara, red) menggunakan kompresor.

“Selama ini pembersihan telur bebek dilakukan dengan cara konvensional yakni menggunakan serabut aluminium pada proses produksi telur asin,” kata Agus saat memperkenalkan mesin pencuci telur kepada masyarakat Kota Batu, Kamis (16/4).

Oleh karena itu proses pembersihan kulit telur asin bekas pengasinan membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga hanya mampu me-

 ke halaman 11

supriyanto/ bhirawa

Modem alat pencuci telur karya mahasiswa UB Malang saat diperkenalkan kepada masyarakat Kota Batu, Kamis (16/4).

SURABAYA

2

Jumat Legi 17 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dorong Penyerapan, Dewan Usulkan Anggaran Persiapan Proses Lelang di SKPD DPRD Surabaya, Bhirawa Lambatnya persiapan proses lelang menjadfi faktor paling krusial dalam penyelenggaran proyek pengadaan dan fisik di hampir seluruh SKPD Pemkot Surabaya. Imbasnya, nilai penyerapan menjadi rendah dan menaikkan angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Komisi C DPRD Surabaya berwacana akan memberikan anggaran untuk persiapan proses lelang

dengan tujuan menaikkan angka penyerapan di Pemkot Surabaya.

Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya mengatakan bahwa salah satu kendala mengapa penyerapan anggaran proyek fisik masih saja rendah adalah keterlambatan waktu dan proses lelang.

“Bagaimana bisa meningkatkan angka penyerapan di sector proyek fisik jika proses lelangnya masih saja terlambat, sesuai

pengamatan saya selama beberapa bulan menjadi anggota dewan, hampir mayoritas proses lelang dilakukan diatas bulan April bahkan ada yang baru dilelang di bulan-bulan injury time yakni diatas bulan Agustus, yang dampaknya kurang peminat,” ucapnya. Kamis (16/4) Lanjut Awey, Jika tidak ingin mengalamai keterlambatan, tentu harus ada perbaikan sistem terutama terkait persiapan dan proses

lelang. Awey menilai pelaksanaan lelang proyek sampai saat ini selalu lambat apalagi untuk yang bernilai cukup besar dan memerlukan waktu pelaksanaan yang lama.

“Setiap SKPD harusnya sudah bisa memilah dan memilih, proyek fisik mana yang masuk kategori prioritas dan nilainya besar, itu yang harus dilakukan lelang lebih awal yang tentu dengan konsekuensi melakukan persiapan yang lebih awal lagi,” tegas politisi asal

Ketua Umum PB PMII Aminuddin Maruf beserta anggota menjalani tes urine oleh BNNK Surabaya, Kamis (16/4).

bed/bhirawa

Buktikan Anggota PMII Bebas Narkoba

BNNK Surabaya Lakukan Tes Urine 500 Anggota Surabaya, Bhirawa Upaya Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) memerangi bahaya narkoba dibuktikan dengan tes urine yang dilakukan kepada 500 anggota dan pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bertempat di halaman kantor PWNU Jatim, satu persatu anggota PMII menjalani tes urine, Kamis (16/4).

Test urine yang dilakukan atas kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya ini, merupakan satu diantara rangkaian acara peringatan Hari Lahir (Harlah) PMII ke 55, yang dilaksanakan di Surabaya, 15-17

April 2015.

Ketua Umum Pengurus Besar PMII Aminuddin Maruf mengatakan, test urine ini untuk membuktikan bahwa anggota PMII terbebas dari penggunaan narkoba, terutama pengurus besar PMII bersih dari narkoba. Selain itu, tes urine ini merupakan wujud keterlibatan kami dalam program Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam pemberantasan narkoba.

“Tes urine ini sebagai pembuktian bahwa anggota dan pengurus PMII bebas dari narkoba. Kami juga turut serta terhadap program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba,”

terang Aminuddin Maruf kepada wartawan, Kamis (16/4).

Dijelaskan Aminuddin, jika dari tes urine ditemukan ada anggota maupun pengurus kami yang positif menggunakan narkoba, kami akan serahkan hal ini ke BNN. Terlebih lagi untuk upaya rehabilitasi jika ditemukan anggota yang menggunakan narkoba.

“Jika nantinya ada angggota maupun pengurus PMII yang positif menggunakan narkoba, sanksi tegasnya adalah penggantian posisinya di struktur kepengurusan kami. Untuk penindakannya, kami serahkan sepenuhnya kepada BNN,” Q bed tegas Aminuddin.Q

BPK Audit Anggaran Kunker

PANGGUNG BIROKRASI

DPR RI Soroti Sumur Minyak Tua Surabaya, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat RI kian menyoroti permasalahan pengelolaan sumur minyak tua secara ilegal di Indonesia karena hal tersebut diyakini telah merugikan masyarakat, negara dan merusak lingkungan sekitar.

Ketua Komisi VII DPR RIýÿKardaya Warnika menyatakan, pengelolaan sumur minyak secara ilegal tersebut memang sudah diketahuinya sejak kecil.

Khususnya, masyarakat Wonocolo Kecamatan Kawengan Cepu Kabupaten Bojonegoro sudah sejak lama berkecimpung dalam usaha pengeboran minyak mentah itu.

“Hal itu terjadi karena tahun 1970-an, Pertamina sebagai pemilik kawasan itu tak lagi melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan itu sebab dianggap tak ekonomis lagi. Daripada masalah itu kian berlarut-larut dan merugikan negara, kami akan membahasnya secara intensif di meja dewan,” ujarnya, di Surabaya, Q ant Kamis.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Indikasi pensiasatan pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) di lingkungan DPRD Surabaya periode 2014-2019 kembali dilirik BPK. Kabarnya, sudah ada sembilan hotel ‘langganan’ para wakil rakyat Surabaya yang mulai mendapat audit khusus dari BPK. Internal DPRD Surabaya kini mulai dibuat gerah dengan isu soal sembilan hotel ‘langganan’ para wakil rakyat yang tengah mendapat audit khusus dari BPK. Hal ini berkaitan dengan dugaan beberapa persoalan di balik sejumlah agenda kunker anggota DPRD Surabaya selama 2014.

Menurut sumber di internal DPRD Surabaya, telah turun ‘instruksi’ dari pimpinan dewan dan fraksi yang minta agar setiap anggota dewan agar berhatihati dalam menggelar kunker. Dan Instruksi ini muncul setelah BPK menggelar audit internal awal bulan lalu.”Sebab, muncul indikasi awal adanya sejumlah pelanggaran pemakaian dana kunker, terutama pada 2014 lalu,” ujar sumber.

Tidak hanya itu, sumber juga menyebutkan jika sekretariat DPRD maupun pimpinan dewan sudah memberi ‘warning’ terhadap para anggota, soal pemeriksaan detil terhadap sembilan hotel yang selama ini jadi langganan para wakil rakyat saat menggelar kunker. Dan ke sembilan hotel tersebut berada di Jakarta dan Bali, karena memang paling banyak dipakai anggota dewan bahkan kabarnya menjadi tempat paling favorit bagi dewan untuk kunker.

Infonya, pemeriksaan BPK mulai dilakukan lantaran mencium adanya indikasi manipulasi pelaksanaan hari kunker berdasar surat perintah perjalanan dinas (SPPD), hingga pemilihan hotel yang dikoordinir oleh biro perjalanan yang ditunjuk dewan.Maklum saja, meski sudah pernah kena audit BPK, masih saja terjadi indikasi pensiasatan pelaksanaan kunker di internal DPRD periode 2014-2019. Setidaknya, ada tiga modus yang dipakai. Mulai dari memanipulasi pelaksanaan hari kunker berdasar surat perintah perjalanan dinas (SPPD), hingga pemilihan hotel yang Q gat dikoordinir oleh biro perjalanan yang ditunjuk dewan. Benarkah ?Q

Partai Nasdem ini.

Untuk bisa melakukan persiapan yang lebih awal, Awey mulai melempar wacana untuk dukungan anggaran persiapan di seluruh SKPD yang menjadi stake holder proyek fisik utamanya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta PU Bina Marga dan Pematusan, hanya saja masih harus dicarikan cantolan hukumnya.

“Saya berfikir lebih baik seluruh SKPD yang ketempatan

proyek fisik diberikan anggaran persiapan untuk proses persiapan lelang dalam setiap tahunnya, untuk mengcover program proyek fisik tahun berikutnya, dengan demikian proses lelang bisa lakukan lebih awal yakni tepat di bulan Januari karena persiapan lelangnya telah dilakukan ditahun sebelumnya, namun harus dicarikan dulu dasar hukumnya agar tidak menyalahi aturan,” Q gat tandasnya.Q

Bantuan APBD untuk Muktamar Dianggap Kecilkan NU DPRD Jatim, Bhirawa Dicairkannya bantuan Pemprov jatim pada penyelenggaraan Muktamar NU ke 33 dikritik justru mengecilkan Nahdlatul Ulama(NU). Pihak penyelenggara Muktamar disarankan untuk melibatkan lebih besar peran masyarakat NU untuk memenuhi anggaran kegiatan yang mencapai Rp15 miliar tersebut dari pada meminta banyuan APBD. Anggota DPRD Jatim, Achmad Heri yang juga mantan Sekretaris PWNU Jatim ini menyampaikan, NUmerupakan bagian dari warga bangsa ini tidak menjadi masalah jika acara muktamar NU mendapat bantuan dari APBD. Tapi yang harus diketahui , lanjut Heri, jamaah NU itu besar bahkan menjadi mayoritas di Republik ini, jika penyelenggaraan Muktamar NU tidak melibatkan warga NU itu sangat ironis. Apalagi harus mengandalkan bantuan dari APBD itu sama dengan mengecilkan kebesaran NU. “Acara Muktamar NU harusnya melibatkan umat NU itu akan membentuk psikologi umat, dengan umat membantu maka mereka akan merasa memiliki perhatian dengan NU. Diantaranya bisa dengan mengumpulkan dana per orang minim Rp10 ribu atau berapa, pasti akan terkumpul hingga miliaran bahkan triliunan karena memang umat NU itu sangat besar,” ujar Politisi dari fraksi Nasdem ini, Kamis (16/4).

Politisi yang juga duduk sebagai Ketua Bapemperda jatim ini menambahkan, NU itu payung politik kebangsaan. Jadi jangan lantas NU dibawa pada politik sektoral itu sama dengan merendahkan NU. “NU itu besar. Jangan kebesaran NU itu

dikecilkan oleh politik sektoral. Jangan sampai acara muktamar NU ini ditunggangi kepentingan politik sektoral, akibatnya pasca muktamar harus ada timbal balik atau balas budi dari warga NU,” tegas pria yang duduk di Komisi D DPRD Jatim ini.

Ditambahkannya, jangan sampai akibat dari pengunaan APBD untuk acara Muktamar NU, dikhawatirkan memicu dampak hukum terhadap NU. Untuk itu semua ini harus benar-benar dimatangkan, agar pelaksanaan Muktamar NU ini bisa semakin mendekatkan kembali antar umat NU dan mengawal politik kebangsaan di negeri ini.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku bantuan dana untuk acara Muktamar NU itu hal biasa. Karena setiap ormas menggelar acara, Pemprov Jatim pasti pasti memberikan bantuan tapi memang nominalnya menyesuaikan dengan besar-kecilnya ormas tersebut.

“Bantuan itu hal yang biasa. Toh semuanya sudah diatur dalam UU. Namun demikian jumlah dana bantuan yang diberikan disesuaikan dengan besar kecilnya ormas,”tegas Pakde Karwo usai mengikuti rapat paripurna LKPj Gubernur Jatim di Kantor DPRD Jatim, Q cty Kamis (16/4).Q

Persiapan Kongres III PD, Pakde Karwo Gelar Rapat Mendadak di Fraksi Surabaya, Bhirawa Tidak mau persiapan Kongres Partai Demokrat III yang bakal digelar di Surabaya, pada tanggal11 – 13 Mei 2015 amburadul, Ketua DPD PD Jatim, Soekarwo langsung menggelar rapat mendadak di Gedung DPRD Jatim. Apalagi, kabarnya acara untuk memilih Ketum DPP Partai Demokrat akan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah ketua parpol pemenang pemilu 2004.

Hadir dalam rapat koordinasi terbatas tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Bendahara DPD PD Jatim, Akhmad Iskandar, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Hartoyo dan sejumlah anggota fraksi lainnya.

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo yang diklarifikasi usai rapat mendadak mengatakan, pihaknya sengaja mengajak Fraksi Demokrat rapat untuk memastikan berbagai kesiapan dan acara yang akan digelar sebagai rangkaian pelaksanaan Kongres III di Surabaya.“Mumpung di sini (gedung DPRD), saya minta untuk rapat sekalian,” tegasnya, Kamis (16/4).

Didesak sejumlah awak media, persiapan rapat dilakukan, apakah karena, Partai Demokrat mengantisipasi gaduh politik yang saat ini, lagi mendera sejumlah partai politik.

Soekarwo hanya menegaskan, jika dirinya yakin pelaksanaan kongres III Partai Demokrat Q cty nanti akan berjalan lancar.Q

Tularkan Jiwa Kebangsaan, PKS Gelar Nobar Film HOS Tjokroaminoto Kagum dan berharap dapat menularkan Jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi terhadap anak muda, DPW PKS Jatim menggelar nobar (nonton bareng) film HOS Tjokroaminoto, Kamis (16/4) di Studio 21 Royal Plaza Surabaya.

Film besutan Garin Nugroho ini mengisahkan perjuangan Pahlawan Nasional yang menjadi guru sekian banyak tokoh pergerakan nasional yang mendirikan NKRI. Nobar yang berlangsung 21 Royal Plaza ini dihadiri semua pengurus DPW PKS dan anak anak Kader Garuda Keadilan.

Ketua DPW PKS Jatim, Drh Hammy Wahjunianto, mengatakan nobar ini bertujuan menularkan semangat cinta tanah air, dan mencontoh ketokohan mereka yang mengedapankan kepentingan bangsa dari

pada kepentingan pribadi.

“Saat ini tengah terjadi krisis tokoh yang punya jiwa kepahlawanan dan kenegarawanan dengan level tingkat tinggi, seperti HOS Tjokroaminoto, atau Hadratussyeh Hasyim Asyhari, Ahmad Dahlan, atau Bung Karno. Para Patriot sejati yang mengabdi tulus murni, betul betul untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan Nobar ini jika anak anak kader ini menjadi eksekutif atau legislatif, paling tidak bisa mirip dengan Faounding Fathers terse-

but,” kata pria yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim ini, Kamis (16/4).

Menurut Hammy, sama seperti sinopsis film tokoh nasional lainnya seperti film Sang Kyai, atau Sang Pencerah di film ini sangat kuat kuat pesan reliji dan jiwa nasionaliamenya.

“Di PKS secara naisonal semua film yang terkait dengan founding fathers wajib menggelar nobar. Dan kita bidik anak-anak kader.

Sama seperti televisi, film bisokop ini kan audio visual jadi nancepnya lama terekam dibenak kita,” ungkap Pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jatim ini.

Hammy mengakui respon untuk acara nobar itu sangat tinggi. Bahkan banyak pengurus PKS yang kotanya tidak ada Studio 21 nya juga

ingin ikut dalam nobar beberapar “GURU BANGSA TJOKROAMINOTO”. “Saya lihat animo kader bagus sekali, ya selama filmnya belum close, saya akan ajak kader PKS dan elemen masyarakat lainnya untuk nobar film yang keren ini. gratis.” pungkasnya.

Bagi PKS ini adalah nobar ke 4 bersamaa pengurus dan kader serta elemen masyarakat. nobar lainnya yang sudah dilakukan adalah nobar film Soekarno, Sang Kyai, Sang Pencerah, dan Guru Bangsa Tjokroaminoto.

Seperti diketahui, Film Guru Bangsa Tjokroaminoto ini disutradarai Garin Nugroho, dengan didukung artis dan aktor papan atas seperti Reza Rahadian, Chriatin Hakim, Alex Komang, Maya Mstianti, Ibnu Jamil, Q cty Chelsea Islan.Q

cty/bhirawa

Ketua DPW PKS Jatim, Drh Hammy Wahjuniantodan semua pengurusnya menggelar nobar (nonton bareng) film HOS Tjokroaminoto, Kamis (16/4) di Studio 21 Royal Plaza Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Jumat Legi 17 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO Berbahaya Bagi Pengendara Menghindari adanya korban jiwa karena jalan berlubang, Warga Asemrowo VI RT VI RW I Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya berinisiatif memasang pot bunga tanda jalan berlubang yang terdapat aliran gorong-gorong sedalam 1 meter. Warga berharap segera ada perbaikan dari dinas terkait, Kamis (16/4).

dna/bhirawa

Mendengkur akan membuat anak kesulitan untuk kekurangan oksigen.

Waspadai Anak Mendengkur Surabaya, Bhirawa Banyak orang mengaangap sepele mendengkur atau sleep upnea syndro. Mendengkur pada orang tua bisa dianggap biasa tapi untuk anak-anak harus diwaspadai.

Dokter Spesialis THT RSUD dr Soetomo dr Achmad C Romdhoni dr SPTHT-KL(K), menjelaskan, seseorang biasanya mengalami mendengkur saat tidur karena ada pembuntuan. Khusus pada anak-anak biasanya kaitannya dengan mandel, uvula (liang bunyi pada langit-langit lunak tenggorokan) hingga adanya kelainan. Bahkan bila dibiarkan terus menerus mendengkur bisa mengakibatkan berkurangnya aliran oksigen ke otak hingga membuat seseorang menjadi kurang konsentrasi.

“Mendengkur itu bukan suatu hal yang biasa dan bisa diremehkan. Sudah pasti seseorang mengalami kelainan atau pembuntuan hingga menjadi mendengkur, apalagi pada anak-anak sudah jelas pasti ada masalah,” paparnya.

Jika anak-anak mulai mendengkur sebaiknya cepat diperiksakan, bisa jadi ada masalah pada amandel, saluran pernapasan seperti hidung, tenggorokan, laring atau lidah.

Untuk pengobatan pada anak-anak biasanya membutuhkan terapi hingga operasi jika masalahnya pada amandel dan ufula.

“Biasanya kalau pada anak masalahnya pada amandel atau rumah amandel yang terlalu besar hingga mengganggu funsi dan harus dioperasi dikecilkan.

Termasuk pada uvula, juga perlu dilakukan operasi untuk memotong atau mengecilkannya sehingga masalah menQ dna dengkur teratasi,” jelasnya.Q

Hakim PN Bebaskan Terdakwa Penggelapan Batu Bara Rp 3 Miliar PN Surabaya, Bhirawa Andre Sunaryo Gunawan dan Darma Nata Gunawan, terdakwa kasus penggelapan uang bisnis batu bara Rp 3 miliar ini bakal menghirup udara segar.

Pasalnya, Ketua Majelis Hakim Efran Basuning memutus bebas kedua kaka beradik ini di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (16/4).

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kusbiyantoro dari Kejari Surabaya, yang menyatakan kedua kakak adik ini terbukti melakukan penggelapan uang jual beli batu bara, ditolak oleh Majelis Hakim. Atas dakwaan jeratan hukuman 2,6 tahun penjara, Hakim Efran tidak sependapat dengan dakwaan JPU. Menurut Efran, kedua terdakwa ini memang menerima uang muka pembelian batu bara dari Cahyono selaku Direktur CV Mekar Bumi Persada ke CV Kalsel Bara Abadi , perusahaan tempat kedua terdakwa ini bekerja. Namun, dari fakta persidangan terungkap bahwa uang muka pembelian batu bara sebesar Rp 3 milliar dari nilai Rp 6,5 milliar itu digunakan kedua terdakwa untuk biaya operasional perusahaan.

“Majelis berpendapat, perbuatan penggelapan seperti yang didakwakan JPU, sunggulah tidak benar,” tegas Ketua Majelis Hakim Efran dalam amar Q bed putusannya, Kamis (16/4).Q

trie diana/bhirawa

Jaksa Siapkan Pasal Berlapis

Tersangka Tera SPBU Akhirnya Ditahan Kejati Kejati Jatim, Bhirawa Dua bulan lebih menikmati udara segar, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan Drs Ec Hadi Witomo tersangka dugaan pungli tera SPBU, Kamis (16/4). Penahanan Hadi merupakan koordinasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun melalui Kejati Jatim.

Menggunakan kemeja panjang berwarna putih, mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Madiun ini dikawal petugas Kejaksaan untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Turut serta kedua pengacara terdakwa yang mendampinginya hingga ke Rutan Klas I Surabaya di medaeng.

Hadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Metrologi Surabaya, terbukti melakukan pungli retribusi tera SPBU periode 2009-2011. Saat itu, Ia masih menjabat Kepala UPT Metrologi Madiun. Adapun modus dari tersangka adalah menarik langsung retribusi tera ke setiap SPBU, dengan

mengatasnamakan sebagai dana operasional.

“Selama dua tahun menjabat sebagai Kepala UPT Metrologi Madiun, total nilai pungli yang dipungut tersangka sebanyak Rp 500 juta,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto, Kamis (16/4).

Dijelaskan Romy, pungutan yang dilakukan tersangka tidak sampai disitu saja. Tersangka juga memotong anggaran untuk petugas penera. Jumlah total pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka sebesar Rp 400 juta.

“Untuk saat ini, penyidik masih

memfokuskan pada uang Rp 500 juta sebagai nilai kerugian yang dilakukan tersangka,” katanya.

Sementara untuk jeratan pasalnya, lanjut Romy, tersangka dikenakan pasal berlapis. Pasal pertama adalah Pasal 2 UU RI No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, tersangka juga dikenakan Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka juga dikenakan Pasal 12 huruf E dan F UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Romy.

Pria asal Jambi ini menambahkan, berkas kasus ini dinyatakan P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) pada Selasa (14/4) lalu. Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidangkan kasus ini, dari Kejati Jatim ada dua orang Jaksa, yakni Jaksa Adung dan

COB Tidak Untungkan Asuransi Komersial Bayi 7 Bulan Penderita Atresia Billier Ditolak BPJS

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan asuransi komersial kepada masyarakat.

Surabaya, Bhirawa BPJS Kesehatan. seperti kelas Pemberlalakuan BPJS Ke- rawat yang lebih tinggi, jenis obat sehatan yang genap 1 tahun, yang di tanggung, ataupun pernampaknya ikut berdampak pada luasan faskes yang di berikan oleh kerugian pihak asuransi komer- asuransi kesehatan swasta yang sial. Meskipun, telah diterapkan melakukan COB dengan BPJS skema coordination of benefit Kesehatan.

(COB), pada pelaksanaan jaSampai saat ini, terdapat minan kesehatan nasional, be- lebih dari 30 persusahaan asurupa pemberian manfaat tam- ransi swasta yang melakukan bahan yang belum dicover oleh COB dengan BPJS Kesehatan.

Salah satu perusahaan asuransi swasta menilai, kerjasama manfaat tersebut penting, mengingat target jumlah seluruh penduduk Indonesia akan tercover oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2019 mendatang.

“Adanya skema COB ini, sampai saat ini belum bersinergi dengan baik. Ada beberapa hal yang menimbulkan dampak negatif kepada asuransi swasta. Diantaranya dari segi administrasi kepesertaan, kolekting premi, hingga pembayaran klaim,” Kata Wahyu Handoko, Dirut Mandiri Inhealth Selain itu, masih belum bersinergi dengan baiknya skema COB ini, juga mengalihkan kepesertaan asuransi swasta dari segmen menengah kebawah, di wajibkan menyasar segmen menengah ke atas.

Sedangkan untuk asuransi mandiri inhealth mencatat jumlah kepesertaan segmen gold hanya mampu di jaring sebanyak 1, 5 juta peserta sejak adanya BPJS Kesehatan. Angka tersebut di nilai kecil, jika di bandingkan dengan jumlah penQ dna duduk di Indonesia.Q

Pemenang Makanan Khas Ikuti Festival Kuliner ke Luar Negeri Pemprov, Bhirawa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim berencana memfasilitasi pemenang lomba makanan khas (makhas) Jawa Timur untuk ikut festival makanan yang ada diselenggarakan di beberapa negara.

Jaksa Desy Rohman. Sementara dari Kejari Madiun, ada tiga Jaksa yang akan membantu persidangan kasusini.

Mengenai tindak lanjut atas penahanan tersangka, Romy mengaku, besok (hari ini) Kasi Pidsus Kejari Madiun akan berkoordinasi dengan pihak kejati Jatim. “Pihak Kejari Madiun akan mengkoordinasikan hal ini dengan kami. Untuk sidangnya, perkara ini akan kami sidangkan di Pengadilan Tipikor,” imbuhnya.

Atas penahanan yang dilakukan Kejati Jatim, Putu selaku pengacara terdakwa mengaku, penahanan yang dilakukan Kejaksaan terkesan berlebihan. Menurutnya, selama ini kliennya dirasa kooperatif dalam pemeriksaan dan pemanggilan yang dilakukan penyidik.

“Upaya penahanan klien kami saya rasa berlebihan. Kejaksaan tidak memandang bahwa selama ini klien kami selalu kooperatif dalam setiap panggilan penyidik,” tandas Putu.Q bed

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, pemenang makhas Jatim yang diberangkatkan ke luar negeri tentunya harus melalui seleksi lagi.

“Dari pemenang makhas nantinya akan diseleksi kembali, mana yang lebih

siap untuk mengikuti kegiatan di luar negeri tersebut,” katanya, Kamis (16/4).

Dikatakannya, mengenai rangsangan mengikuti festival kuliner ke luar negeri, Disbudpar Jatim akan bekerjasama dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Res-

toran Indonesia). Sebab, pengusaha kuliner yang sukses, maka diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan pada masyarakat sekitar.

“Nanti akan kami bicarakan lebih lanjut. Prinsipnya memacu mereka

yang mempunyai potensi,” katanya.

Untuk itulah, lanjut Jarianto, pengelola kuliner harus lebih berinovasi dalam mengembangkan kuliner di Jawa Timur. Misalkan saja, mengembangkan bumbu Q rac masakan kering.Q

Surabaya, Bhirawa Syafiyah Nailah Putri bayi berusia tujuh bulan penderita atresia billier ditolak pembiayaannya oleh BPJS meski kedua orang tuanya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bayi asal Sinoman IV/9-A RT 005 RW 001 Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tersebut saat ini ditangani oleh RSUD dr Soetomo Surabaya.Ayah bayi, Cahyono, 40 didampingi istrinya Suwarni, 36 menjelaskan bahwa sejak perawatan di rumah sakit di Mojokerto dirinya sempat ditolak karena belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, kartu yang dimilikinya masih kartu Jamkesmas.

Saat Syafiyah dirujuk ke RSUD dr Soetomo, lanjut Cahyono, pihak BPJS juga menolak administrasinya.

Akan tetapi pihak RSUD dr Soetomo tetap menerimanya karena melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan sambil menunggu kejelasan biaya pengobatan yang akhirnya menggunakan Jamkesda Kota Mojokerto.

“Kondisi anak saya sangat memprihatinkan dan butuh pengobatan, karena saya tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan, akhirnya saya bergantung pada Jamkesmas namun ditolak. Untung saja saat ini kami mendapatkan pendampingan dari LSM untuk dibantu difasilitasi mendapatkan hak BPJS Kesehatan kami,” tutur laki-laki yang berprofesi sebagai tukang becak tersebut saat ditemui di Ruang Bona Irna Anak RSUD dr Soetomo, Kamis (16/4).

Sementara itu Dr Sjamsul Arief, SpA(K) MARS, dokter spesialis adak dan konsultan gastro hepatologi RSUD dr Soetomo menjelaskan riwayat penyakit dari Syafiyah. Dimana bayi yang lahir pada 4 September 2014 ini sudah menunjukkan tanda-tanda kuning sejak usia dua hari yang saat itu dirawat di rumah sakit di Mojokerto dan telah menjalani terapi sinar.

Kemudian bayi ini dirujuk ke RSUD dr Soetomo pada akhir tahun 2014, dari hasil diagnosis dan pemeriksaan USG tidak tampak kandung empedunya atau menderita atresia billier. Kemudian dilakukan operasi kasai atau pembuatan saluran empedu. “Namun karena merupakan kelainan bawaan yang berpengaruh pada hati, jalan satu-satunya adalah melalui operasi transplantasi hati, tapi ini juga tidak menjamin dia dapat bertahan hidup karena resiko pasca operasi seperti komplikasi dan Q dna penolakan cukup besar,” papar Sjamsul.Q

2 Minggu Ops Simpatik, KP3 Tindak 1.300 Pengendara

Sosialisasikan Keselamatan Berkendara dengan Bagi-bagi Helm Kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan berlalu lintas ternyata masih kurang. Buktinya, dalam dua minggu Operasi Simpatik 2015 yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3), sebanyak 1.300 pengedara mendapatkan sanksi tilang dan 2.500 pengendara mendapat teguran.

Sebagian besar, pelanggaran yang dilakukan masyarakat adalah pelanggaran rambu maupun marka jalan. Bahkan, banyak masyrakat yang belum sadar akan pentingnya membawa dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK. Guna menegakkan dan memberikan contoh disiplin berlalu lintas, Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak mensosialisasikan taat berlalu lintas melalui pembagian helem, kaos, topi, dan stiker taat rambu lalu lintas, Kamis (16/4) di persimpangan Jl

Jakarta, Surabaya.

Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Sutarno menjelaskan, tertib lalu lintas dimulai dari aparat penegak hukum.

Selanjutnya, anggota dapat memberikan contoh terhadap masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas yang baik. Dengan sosialisasi pembagian helem dan cindera mata ini, diharapkan masyarakat menjadi sadar akan pentingnya menaati rambu lalu lintas.

“Tujuan kegiatan ini, kita tindak dan tegakkan dahulu

ketertiban di lingkungan internal dahulu. Selanjutnya, petugas dapat memberikan contoh kepada masyarakat,” tegas Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kompol Sutarno, Kamis (16/4).

Dijelaskan Sutarno, pada Operasi Simpatik 2015 ini, pihaknya mengedepankan pada himbauan maupun teguran terhadap pengendara. Jika ditemukan pelanggaran fatal kepada pengendara, maka Ia tak segan untuk melakukan tindak tegas berupa penilangan.

“Dengan tertib lalu lintas, masalah kemacetan akan bisa diantisipasi. Begitu juga antisipasi terhadap bahaya laka lantas,” terangnya.

Sementara Nurdin (41), salah seorang pengendara mengaku senang dengan pembagian helem yang di-

lakukan petugas Satlantas KP3. Menurutnya, sosialisasi seperti ini dirasa lebih efektif daripada langsung penindakan.

“Saya berterima kasih kepada petugas kepolisian KP3. Semoga helem baru ini dapat menjadikan saya sebagai pengendara yang tertib lalu lintas,” ungkap Nurdin.

Sebagaimana diketahui, Operasi Simpatik 2015 ini lebih ditekankan kepada terciptanya Keamanan Ketertiban Keselamatan dan Kelancaran (Kamtibselcar) pada pengendara roda dua maupun mobil. Tak hanya pembagian helem pada pengendara roda dua, himbauan tertib lalu lintas dilakukan juga pada aksi pemasangan stiker di sebed/bhirawa luruh angkutan umum yang Sosialisasikan tertib lalu lintas, Kasat Lantas Polres KP3 AKP Yusis memberikan helem gratis kepada Nurdin, salah melintas dikawasan Jl Perak, Surabaya.Q bed seorang pengedara roda dua, Kamis (16/4).

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Lima SKPD di Sidoarjo Minta Dipecah Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Sidoarjo telah mengajukan usul agar lembaganya dipecah menjadi SKPD baru.

Diantaranya Bagian Humas, Dinas Koperasi Perindag ESDM, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan ali kusyanto/bhirawa Dinas PenVino Rudi Muntiawan d a p a t a n Pengelolahaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Menurut Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Kusmanto SH, usulan dari SKPD itu sudah ditampung.

Dan kini akan melakukan kajian khusus, setelah terbitnya PP 41 yang mengatur pembentukan perangkat daerah. SKPD yang bidangnya banyak itu, karena merasa beban kerja kurang dan tak fokus.

Sementara Sekda Kab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan SH menjelaskan, untuk menambah jumlah SKPD di Kab Sidoarjo tidak mungkin. Yang bisa dilakukan hanya sebatas mengurangi beban kerjanya saja.

Diantaranya di Dinas Koperasi Perindag ESDM. Di SKPD ini ada dalam naungan empat kementerian berbeda, tapi dijadikan satu lembaga dinas. Menurut Dewan Pengurus Korpi Kab Sidoarjo ini, bila sampai menambah jumlah SKPD harus sesuai dengan acuan PP 41.

Vino menjelaskan, beberapa hari lalu, Menpan RB saat di Surabaya menyampaikan bahwa Kementeriannya telah melakukan perampingan organisasi. Dari enam deputi kini menjadi tiga deputi saja. Maka diminta pemerintah kabupaten atau pemerintah kota untuk melakukannya.Q ali

Diskoperindag Budayakan Tertib Ukur pada Pedagang Pasar Diskoperindag Kota Mojokerto menggelar sosialisasi dan pembinaan alat-alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perleng kapan Ukur (UTTP) yang digelar di Gedung Ramelan Magersari, Rabu (15/4) kemarin. Kegiatan ini diikuti sejumlah pedagang pasar atau pengusaha di Kota Mojokerto. Dan dibuka langsung Plt Kepala Diskoperindag, Soemarjono serta dihadiri perwakilan dari Disperindag Provinsi Jatim, Abuhayat Supriatna ST. Menurut Abuhayat, sosialisasi dan pembinaan ini bertujuan untuk pembahasan bagaimana cara tertib ukur. Sebab tertib ukur itu mencerminkan budaya jujur pada transaksi perdagangan barang, sekaligus agar masyarakat memahami dasar hukum kemetrologian nasional di Provinsi Jatim, termasuk mengenai pembagian urusan met rologi legal, serta tata cara menggunakan timbangan yang baik dan benar sampai dengan merawat. ‘’Dasar hukum penyelenggaraan metrologi legal itu untuk

melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha, juga melindungi kepentingan nasional serta melindungi keselamatan dan kesehatan umum, termasuk yang berhubungan dengan lingkungan dan pelayanan kesehatan dan memenuhi persyaratan perdagangan international ekspor – impor,’’ kata Abuhayat Supriatna.

Menurutnya penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI, pengawasan UTTP, BDKT dan SI serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal, pengelolaan standar

kariyadi/bhirawa

Nara sumber sedang memberikan pelatihan yang digelar Diskoperindag Kota Mojokerto. ukuran dan laboratorium, pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan tanda pabrik dan untuk pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP. ‘’Tujuan tera tera ulang UTTP ini melaksanakan peraturan perundang-undangan standarisasi perlindungan konsumen atau produsen,’’ Tuturnya.

Abuhayat menambahkan, mengenai pembagian UTTP

MTI Berharap BRT Cepat Selesai Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang rencananya direalisasikan Bulan Mei ini, nampaknya masih banyak menemui kendala. Selain protes dari kalangan sopir kendaraan umum yang jalurnya dilintasi/ rute BRT, juga kondisi haltenya juga belum selesai penggarapannya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk Kab Sidoarjo, Franky Effendi saat melihat kondisi pembangunan halte di Jl Pahlawan Sidoarjo, Kamis (16/ 4) berharap kalau BRT bisa cepat selesai.

Selain itu, MTI juga memberikan apresiasi kepada BRT, karena keberadaannya sangat ditunggu masyarakat yang ingin menikmati kendaraan yang lebih nyaman dan aman. Sebagian masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan transportasi umum, yang kurang bagus fasilitasnya.

Sebenarnya, BRT tak akan mengganggu keberadaan kendaraan transportasi umum. Justru harus dilakukan bersaing dengan kualitas, agar transportasi juga bisa berinovasi. ‘’Jadi sebenarnya tak ada istilah mengganggu jalur transportasi umum,’’ jelasnya.

Adapun jalur BRT yang akan terapkan mulai dari Terminal Porong - Jl Raya Porong - Jl Raya Tanggulangin - Jl Raya Candi - Jl Sunandar Priyo Sudarmo - Jl Diponegoro - Jl Pahlawan - Tol Sidoarjo Tol Waru - Terminal Purabaya. Untuk sebaliknya Terminal Purabaya - Tol Waru - Tol Sidoarjo - Jl Pahlawan - Jl Thamrin - Jl Gajahmada - Jl Mojopahit - Jl Raya Candi - Jl Raya Tanggulangin - Jl Arteri Baru Porong - Terminal Porong.Q ach

wajib ditera dan ditera ulang, wajib tera bisa dibebaskan dari tera ulang. Karena UTTP yang secara langsung atau tak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk kepentingan atau usaha agar bisa menyerahkan, atau menerima barang.

Selain itu, bisa menentukan pungutan atau upah menetukan produk akhir dalam perusahaan untuk melaksanakan peraturan perundang undangan, yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau ditempat tempat yang ditetapkan. ‘’UTTP juga yang dibebaskan dari tera dan tera ulang yang diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga,’’ pungkas Abuhayat.

Komisi II DPRD Kota Mojokerto meminta kegiatan yang digelar Diskerindag itu digelar secara menyeluruh. Tujuannya agar pelaku usaha dan penerima jasa usaha keduanya mendapatkan haknya yang sesuai. ‘’Harus digalakkan, agar seluruh pelaku usaha dan pembeli nyaman dalam melakukan transaksi,’’ tegas Sony Basoeki Rahardjo, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto.Q kar

Yayasan Majapahit Tolak Disebut Lokalisasi Dihuni Penyandang Aneka Tuna Kota Mojoketo, Bhirawa Rencana Gubernur Jatim menutup lokalisasi di Kota Mojokerto tampaknya mengalami kesulitan. Karena pengurus Yayasan Majapahit di Kel Mentikan, Kec Prajurit Kulon menolak jika yayasan yang dikelolanya itu dikatakan sebagai lokalisasi.

Minuman Greensand Tak Dilarang Dijual di Minimarket Sidoarjo, Bhirawa Sesuai Permendag Nomor 6 tahun 2015, minimarket maupun toko pengecer mulai tahun 2015 ini dilarang menjual minuman beralkohol (Mihol) golongan A yang kadar alkoholnya 5% ke atas. Mereka diberi tenggang waktu selama tiga bulan untuk membersihkan tempatnya dari penjualan Mihol ini. Paling lambat pada 16 April 2015 atau hari ini, minimarket atau toko pengecer sudah tak boleh menjual lagi.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Sidoarjo, Drs M Charda MM, kalau sampai ditemukan dan peringatan Pemkab Sidoarjo tak diindahkan, maka minimarket nakal itu bisa ditutup. ‘’Bisa ditutup sementara atau bahkan bisa ditutup selamanya, sebab ada dasar hukumnya,’’ tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/4) kemarin.

Untuk bergerak hari ini dengan memantau minimarket atau toko pengecer, menurut Charda, pihaknya masih menunggu perintah. Tapi beberapa waktu ini pihaknya sudah memeriksa empat minimarket di kawasan dalam Kota Sidoarjo untuk dijadikan contoh. Hasilnya tak ditemukan yang menjual Mihol yang dilarang itu. ‘’Khusus untuk Greensand sama Bir Bintang zero masih boleh edar, sebab kadar alkoholnya nol,’’ jelas Charda.

Charda menegaskan, larangan pemerintah soal peredaran mihol saat ini semakin ketat, dengan pertimbangkan untuk melindungi moral para generasi muda bangsa dari konsumsi Miras. Diakui tahun 2014 lalu, di minimarket memang masih bisa menjual Miras ini, tapi tahun 2015 ini sudah tak diperbolehkan lagi. ‘’Maka pemerintah akhirnya meningkatkan pengendalian pengawasan dan peredaran Miras di pasaran,’’ tutur Charda.Q ali

Jumat Legi 17 APRIL 2015

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP (dua dari kanan) melihat langsung SDN Banjaragung Puri yang kondisinya memprihatinkan, Kamis (16/4) kemarin.

Bupati MKP Sidak Tiga Sekolah Rusak Kab Mojokerton Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) Sidak ke tiga sekolah yang kondisinya rusak berat, Kamis (16/4) kemarin. Sidak bersama Dinas Pendidikan dan sejumlah SKPD itu, untuk memastikan bakal memperbaiki ke tiga bangunan sekolah itu.

Sekolah pertama yang dikunjungi yakni SDN Sidoharjo, Kec Gedeg, yang kondisi bangunannya sudah membahayakan. Gedung sekolah itu merupakan bangunan lama dan minim perawatan.

Banyak kelas dengan kondisi plafon bolong dan turun dari garis standar bangunan. ‘’Gedung sekolah ini sudah ringkih karena usia. Semua warga sekolah termasuk peserta didik dan guru yang ada di seluruh Kab Mojokerto, berhak mendapatkan fasilitas terbaik, tak terkecuali SDN Sidoharjo Gedeg ini.

Akhir 2015 ini, target harus

rampung,’’ tegas Bupati MKP. Bupati MKP berjanji akan menindaklanjuti temuan itu dengan menganggarkan dana pada PAPBD 2015 ini. Itu untuk membangun gedung sekolah sesuai standard yang baru. Sekolah kedua yang dikunjungi yakni SDN Banjaragung, Kec Puri. Disekolah ini, temuan Sidak tak sebanyak lokasi sebelumnya. Kondisi fisik relatif masih bagus, namun bupati akan tetap melakukan renovasi di beberapa bagian yang diperlukan.

Kepala SD Banjaragung, Suwoto, sangat mengapresiasi Sidak Bupati yang tak hanya melakukan perbaikan gedung-gedung sekolah yang kritis, namun sedikit kerusakan pun tak lepas dari pengawasannya. ‘’Terima kasih Bupati MKP telah memperhatikan keadaan sekolah kami. Sekecil apapun potensi ancaman (kerusakan gedung sekolah), na-

PT SI Bagikan Deviden 40 Persen Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Kamis (16/4) kemarin menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta. Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014, untuk deviden sebesar 40% (Rp2,2 triliun) dari laba bersih sebesar Rp5,6 triliun. Nilai deviden Tahun Buku 2014 ini setara dengan Rp375,3 per lembar saham.

Menurut Direktur Utama Semen Indonesia, Suparni, dalam rapat juga menyetujui sisa 60% dari laba bersih atau Rp3,3 triliun dialokasikan sebagai laba ditahan. Laba bersih tahun 2014 yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, mencatat kenaikan sebesar 3,6% menjadi Rp5,6 triliun dibanding tahun 2013 sebesar Rp5,4 triliun. Laba bersih per saham juga meningkat 3,6% menjadi Rp938 dari Rp905 tahun 2013.

Selain itu, keputusan rapat

juga menyetujui laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan. Termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2014. Mengesahkan laporan tahunan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2014, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun buku 2014, menyetujui penunjukan kantor akuntan publik. ‘’Hasil rapat juga untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, termasuk audit laporan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2015 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2015. Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, yang disesuaikan dengan peraturan OJK terkait yang baru.

Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan,’’ tambah Suparni.Q kim

mun tetap mendapat perhatian lebih,’’ tutur Suwoto.

Impian Bupati MKP untuk membangun tata letak gedung sekolah bak hotel bintang tiga yang mengadopsi nilai estetika Majapahitan, secara sederhana mampu menginspirasi siapapun untuk lebih peduli dengan sarana penunjang pendidikan saat ini. Harapan yang mulia melebihi ekspektasi standard pada umumnya, melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas dan tak banyak digubris orang lain. Contohnya seperti tata letak gedung sekolah SMPN 1 Puri yang carut marut. ‘’Siapa lagi yang peduli terhadap permasalahan yang mungkin, menurut sebagian pihak tak begitu krusial ini. Namun dalam perspektif saya, tata letak suatu kompleks gedung sekolah haruslah rapi dan teratur, karena sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar,’’ jelas MKP.Q kar

‘’Disini yayasan yang berbadan hukum dan dalam Surat Keputusan (SK) tak ada yang menyebutkan kalau Yayasan Majapahit itu lokalisasi,’’ ujar adik Ketua Yayasan Majapahit, Teguh Starianto, Kamis (16/4) kemarin.

Teguh menambahkan, Yayasan Majapahit yang dikelola keluarganya dihuni penyandang aneka tuna. Diantaranya tuna susila, tuna wisma, dan tuna karya sehingga tak bisa dikatakan sebagai lokalisasi. ‘’Pemprov harus mengkaji ulang. Jangan asal main tutup hendaknya Pemprov dan Pemkot Mojokerto turun langsung untuk melihat aktifitas yayasan yang dikatakan sebagai lokalisasi,’’ tegasnya.

Teguh menambahkan, pihaknya akan melawan lewat jalur hukum ketika yayasan ini disebut lokalisasi. Sesuai SK yang diterbitkan pada 1968, yayasan ini bukan lokalisasi. Proses awal pendirian yayasan ini merupakan kelanjutan dari usaha yang dilakukan oleh kakeknya yang dulu bernama Badan Penanggulangan Orang -Orang Terlantar (BPOOT) tahun 1950an. ‘’Jika memang harus ditutup, maka Pemprov dan Pemkot harus meninjau ulang aturan penutupan, dan harus turun langsung ke Yayasan Majapahit yang notabene bukan sebuah lokalisasi,’’ ungkapnya.

Yayasan Majapahit yang berdiri di lahan seluas 25 ha dihuni 600 kepala keluarga (KK) dari berbagai tuna wisma, tuna karya dan tuna

susila. Permukiman penduduk mendiami 5 ha tanah dan selebihnya digunakan sebagai areal persawahan dan perkebunan. Ditetapkannya Yayasan Majapahit sebagai Laboratorium Sosiologi Oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Hal ini yang membuat Yayasan Majapahit dijadikan sebagai pusat penelitian oleh berbagai instansi pendidikan yang ada di Jatim dan sekitarnya.

Menurut Teguh, jika isu penutupan lokalisasi itu benar, maka muncul satu masalah sosial baru. ‘’Jika mau mengatasi masalah sosial jangan hanya fokus kepada PSK saja, semua harus diatasi,’’ paparnya.

Sementara itu, Pemkot Mojokerto akan membentuk tim untuk menindaklanjuti wacana penutupan lokalisasi di dalam Yayasan Majapahit. Tim itu selanjutnya akan mengawal penanganan Yayasan Majapahit. ‘’Tim terdiri dari Dinas Sosial, Kesra, Yayasan Majapahit dan satpol PP,’’ terang Kabag Humas Pemkot, Heryana Dodik Murtono.

Dibentuknya tim ini guna menjadi forum bersama selain untuk mengatasi masalah PSK dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial lain. Yayasan Majapahit itu tak didiami PSK saja, disana banyak masalah PMKS yang harus diatasi, misalnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pemulung dan lansia,’’ ungkapnya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Aktifitas sejumlah penghuni Yayasan Majapahit mengelolah sampah plastik menjadi kerajinan.

5

Jumat Legi, 17 APRIL 2015

Dari kiri, Ketua DPRD Ir Abdul Hamid, wakil Ketua Nur Sa'idah SE, wakil ketua Sholihudin SHi MH, wakil ketua Nur Qolib S.Ag,M.Si

KIPRAH PIMPINAN DPRD GRESIK 2014-2019

Tingkatkan Komunikasi Antar Pimpinan, Maksimalkan Tusi Kedewanan Ir Abdul Hamid

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik memiliki tugas berat mengatur ritme kerja 46 anggota dewan yang lain. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, komunikasi dan singkronisasi antar pimpinan wajib dilakukan.

Sehingga, masing-masing pimpinan memiliki job disk untuk mengawal program yang telah ditentukan seluruh alat kelengkapan dewan.

Targetkan 2015 Gresik Mendapatkan WTP maupun eksekutif,” terang Badul Hamid. Dikatakan, untuk bisa menjalin komunikasi ini, tidak bisa hanya dilakukan dari lingkup dewan. Tetapi, juga harus ada upaya dari Pemkab Gresik untuk lebih terbuka dalam setiap penggunaan anggaran.

“Sehingga, fungsi pengawasan di dewan bisa berjalan maksimal dan anggaran bisa tepat sasaran,” ungkapnya. Selain target perolehan WTP, pihaknya juga ingin mewujudkan program pendidikan gratis 12 tahun di Gresik.

Berkaca pada daerah lain, dengan nilai APBD lebih kecil tetapi mampu melakukan hal tersebut.

“Gresik APBDnya hampir Rp2 Triliun, masak tidak bisa,” kata dia.

Masih kata Hamid, program BPJS juga akan menjadi prioritas pada masa jabatannya.

Sebab, dengan kepemilikan kartu BPJS kesehatan masyarakat bisa lebih terjamin. “Nanti kami upayakan bagi yang tidak mampu bisa dibantu dengan anggaran APBD Gresik,” tukasnya.

Ditambahkan, menjelang pergantian kepemimpinan, pihaknya berharap pembangunan yang belum selesai bisa dilanjutkan bupati yang baru. Sehingga, tidak ada rencananya pembangunan yang mangkrak dari bupati sebelumnya. “Baik itu Stadion Lengis, BGS, WEPP maupun pembangunan jalan dan jembatan,” pungkasnya. Q kim.adv

Memasuki setengah tahun perjalanan menjadi Ketua DPRD Gresik, Ir Abdul Hamid berharap Gresik bisa mendapatkan evaluasi Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun anggaran 2015. Untuk bisa mewujudkan hal ini pihaknya terus berupaya memperbaiki komunikasi dalam pembahasan anggaran. Baik dengan seluruh anggota dewan maupun dengan eksekutif. “Selama ini Gresik selalu mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun ini kami harus bisa WTP,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, raihan WTP hanya bisa didapat kalau seluruh anggaran dibicarakan dan dikomunikasikan dengan baik. Mulai dari pengusulan anggaran, penetapan anggaran hingga penggedokan anggaran dalam sidang paripurna.

“Ini menjadi target pribadi saya, dan seluruh anggota D P R D G r e s i k

K

etua DPRD Gresik, Abdul Hamid mengatakan selama ini komunikasi antar pimpinan memang belum berjalan dengan maksimal. Ini terjadi karena dirinya dengan pimpinan yang lain masih sama-sama baru memimpin.

“Semua perlu proses, tidak bisa langsung sinkron begitu saja,” ujarnya, kemarin.

Ke depan, pihaknya fokus untuk membenahi pola kinerja masing-masing pimpinan mulai dari rapat internal hingga pembagian job disk dengan jelas. Selain itu, transparansi seluruh kebijakan juga akan ditingkatkan antar pimpinan dan seluruh anggota dewan lainnya.

“Kalau semua ini bisa dilakukan, saya yakin pelaksanaan tusi kedewanan lebih maksimal,” terang dia.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin mengatakan saat ini komunikasi antar pimpinan belum berjalan maksimal. Meski begitu, pihaknya optimis ke depan jalinan komunikasi bisa lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi. “Mulai dari

legislasi, controling hingga bugeting,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib mengatakan, saat ini pimpinan menerapkan sistem rolling dalam pengawalan alat kelengkapan. Dimana, saat dua pimpinan mengawal alat kelengkapan dalam tugas keluar, dua yang lain tetap berada di kantor untuk melayani aspirasi masyarakat.

“Sehingga, kinerja alat kelengkapan maksimal, pelayanan terhadap masyarakat juga maksimal,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah. Pihaknya mengajak seluruh pimpinan untuk bekerja profesional hingga lima tahun mendatang. Kepentingankepentingan individu dan golongan harus dihilangkan, agar bisa fokus membawa kepentingan DPRD Gresik.

“Kita harus profesional, jangan ada urusan golongan disini. Harus fokus pada tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. Q kim.adv

Sholihuddin SHi, MH

Tingkatkan Kesejahteraan Guru Agama dan Pertahankan Tradisi Memasuki era industrialisasi seperti saat ini, tradisi nenek moyang maupun agama mulai dilupakan masyarakat. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin SHi, MH mencoba mengambil langkah inisiatif melindungi tradisi agamis masyarakat Gresik dari industrialisasi.

“Saya tidak ingin adanya industrialisasi malah menghilangkan nilai keagamaan di Gresik,” ujarnya. Menurut dia, salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan melakukan harmonisasi kebijakan industrialisasi dengan nilai-nilai agamis. Sehingga antara industrialisasi dan tradisi agama bisa berjalan beriringan.

“Semisal, dengan mewajibkan sholat berjama’ah maupun berkerudung bagi karyawan perempuan,” tegasnya.

Dikatakan, kemunduran agama di Kabupaten Gresik tidak terlepas dari minimnya kesejahteraan bagi para guru agama.

Sehingga, pendidikan moral untuk masyarakat juga mengalami kemunduran.

“Saya akan mengawal anggaran untuk kesejahteraan para guru agama baik madin maupun MI,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan tugas kedewanan, pihaknya meminta seluruh anggota komisi lebih terbuka dengan pimpinan. Sebab, sesuai job disk, pimpinan memiliki hak untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan masing-

masing alat kelengkapan. “Pimpinan juga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kedewanan,” kata dia.

Masih kata Sholihuddin, pihaknya juga ingin meningkatkan kualitas perda yang ada di Kabupaten Gresik. Sehingga, anggota dewan tidak hanya produktif dalam membuat perda, tetapi juga tepat sasaran.

“Kalau produktivitas, kita lebih unggul dari kabupaten lain, sehingga hanya kualitas yang perlu ditingkatka,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ke depan setiap penggedokan ranperda menjadi perda, pihaknya ingin memberikan ruang kepada masing-masing fraksi memberi pendapat akhir. Ini untuk memberikan masukkan agar perda yang dihasilkan pansus lebih sempurna.

“Ini kami lakukan pertama kali pada penggedokan ranperda pilkades, dan alhamdulillah berjalan lancar dan baik,” imbuhnya. Q kim.adv

Nur Qolib S.Ag, M.Si

Nur Saidah SE

Sinkronisasikan Usulan Jasmas Dewan

Maksimalkan Tusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Banyaknya kasus pencoretan usulan jasmas mendapat perhatian dari kalangan dewan.

Kemarin, DPRD Gresik berencana melakukan evaluasi terhadap sistem pengusulan anggaran jaring aspirasi rakyat tersebut. Sehingga, pengajuan yang masuk kategori prioritas tidak mengalami pencoretan saat diajukan pada Bappeda.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib S.Ag, M.Si, membenarkan adanya rencana sinkronisasi pengajuan jasmas. Sehingga, pengajuan tersebut tidak amburadul dan terkesan memberatkan wakil rakyat.

“Nanti kami usulkan saat rapat Banmus kepada seluruh perwakilan fraksi,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini pengajuan usulan jasmas tersebut tidak melalui lembaga dewan. Namun, diatas namakan individu masingmasing wakil rakyat. “Sehingga, kalau terjadi pencoretan dengan alasan tertentu dewan tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap dia.

Dijelaskan, dengan adanya sinkronisasi, usulan jasmas dewan yang masuk dalam pos prioritas harus diterima pemkab. Meskipun,

tidak seluruh usulan bisa masuk skala prioritas.

“Tidak seperti sekarang, anggota dewan terpaksa wira-wiri ke pemkab untuk memastikan jasmasnya cair,” terangnya.

Masih kara Qolib, dalan sinkroniasi nanti, masing-masing fraksi diminta untuk mengklarifikasikan anggaran prioritas seluruh anggotanya.

Kemudian, seluruh usulan prioritas tersebut dibahas dalam paripurna untuk memilah kembali skala prioritas tersebut menjadi skala prioritas dewan.

“Baru kemudi-

an dikeluarkan lampiran rekomendasi DPRD Gresik untuk ditindaklanjuti pemkab,” terang dia.

Ia menambahkan, dengan adanya surat keputusan dari lembaga DPRD Gresik, maka usulan jasmas tersebut menjadi kepentingan dewan. Sehingga, kalau ada persoalan yang bertanggungjawab adalah dewan secara lembaga. “ K a l a u sekarang masih tanggungjawab individu karena tidak ada SK dari dewan,” imbuhnya. Q kim.adv

Kurang kritisnya anggota DPRD Gresik saat ini menjadi fokus Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah SE. Sebab, ini membuat kinerja dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak berjalan maksimal.

Sehingga, apa yang dilakukan anggota dewan saat ini lebih bersifat formalitas tanpa melihat bagaimana kinerja mereka bisa mensejahterakan masyarakat.

“Tugas dewan seharusnya menjadi pengawas bagi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan eksekutif,” ujarnya. Menurut dia, untuk bisa mewujudkan hal ini, maka sudah sepatutnya anggota dewan lebih kritis dalam pelaksanaan program eksekutif.

Apalagi, itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang mereka wakili di parlemen.

“Saya mengimbau kepada seluruh anggota untuk tidak takut mengkritik jika memang kinerja pemkab tidak beres,” ujarnya.

Dika-

takan, sesuai dengan aturan kedewanan, anggota dewan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pembuatan legislasi daerah dan ikut serta dalam penyusunan anggaran. Ini harus dimaksimalkan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakili agar ditindaklanjuti pemkab.

“Kita dengan eksekutif itu sama, hanya saja, kita sebagai pengawas, sedangkan eksekutif sebagai pelaksana,” tegas Nur Saida.

Masih kata Nur Saidah, saat ini bidang legislasi sudah dilak-

sanakan dengan baik oleh seluruh anggota dewan. Sehingga, tinggal bagaimana melakukan pengawasan pada pembangunan agar anggaran APBD tepat pada sasaran. “Dari tiga fungsi, baru satu yang berjalan dengan baik, sedangkan dua di antaranya masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Dijelaskan, suksesnya pelaksanaan fungsi legislasi bisa dibuktikan dengan peneluran 15 aturan daerah setiap tahunnya. Kalau mengaca daerah lain, masih banyak daerah yang hanya menghasilkan satu perda dalam satu tahun.

“Ini menunjukan bahwa KKLD yang selama ini dilakukan memang untuk kepentingan tugas bukan jalanjalan semata,” akunya.

Ditambahkan, pihaknya meminta jangan ada anggota dewan yang tetap memakai baju golongannya ketika melaksanakan tugas kedewanan. Sebab, ini bisa menjadi bomerang dan merusak kinerja kedewanan sendiri. “Kita harus profesional, kalau jadi dewan berarti baju partai harus dilepas, meskipun kita berangkat dari partai tersebut. Jadi tidak ada pembeda-bedaan golongan dalam melaksanakan tugas,” pungkasnya. Q kim.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Tak Serius Tertibkan PKL Bangkalan, Bhirawa Rencana Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini beroperasi di alunalun ?Bangkalan belum menemui titik terang. Bahkan sampai saat ini Pemkab belum melakukan sosialisasi apa pun kepada para PKL. Padahal Pemkab sudah lama berencana untuk memindahkan PKL yang ada di alun-alun ke Lapangan kerapan Sapi yang berada di Sekep. ?Keberadaan PKL di alun-alun memang mengganggu pemandangan kota dan taman Paseban yang berada di samping utara alun-alun. "Alun-alun sebagai salah satu ruang terbuka harus bersih dan rapi, karena ini juga salah satu ikon Kabupaten Bangkalan," ungkap Ra Mondir Wabup Bangkalan. ?Relokasi PKL yang ada di alun-alun sampai saat ini belum dianggarkan dan belum bisa ditindaklanjuti karena di samping belum adanya sosialisasi juga harus menyiapkan infra struktur yang ada di lapangan kerapan sapi sebagai lahan pengganti bagi PKL yang ada di alun-alun. "Pemkab masih menyiapkan lapangan kerapan sapi biar nantinya kalau PKL sudah dipindahkan tidak merasa dirugikan dan pelanggannya banyak", terang Ra Mondir.

Komisi B DPRD Bangkalan membantah rencana Pemkab untuk merelokasi PKL yang beroperasi di alun-alun kota. DPRD sampai saat ini belum pernah sekali pun membahasnya. "Belum ada informasi rencana Pemkab untuk merelokasi PKL yang ada di alun-alun kota, malah kita tahu dari teman-teman media ini," ungkap Mahmudi, anggota Komisi B DPRD Bangkalan.Q mb8

Anggota Dewan Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Kab Malang, Bhirawa Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Malang Kuncoro diduga telah menyelewengkan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 20122013 sebesar Rp 138 juta, saat menjadi Kepala Desa (Kades) Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Dengan adanya dugaan penyelewengan ADD tersebut, maka kasus itu kini tengah ditangani Polres Malang. Pihak penyidik Polres Malang sudah melakukan pemanggilan terhadap Kuncoro, namun dia tidak memenuhi panggilan penyidik.

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK, Kamis (16/4), kepada sejumlah wartawan mengatakan, pemanggilan terduga korupsi ADD mantan Kades Kedok Turen, Kuncoro, yang kini menjabat anggota dewan, dipanggil kapasitasnya sebagai saksi. “Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan kita jadikan sebagai tersangka, jika dari hasil pemeriksaan dan penyidikan terbukti menyelewengkan ADD sebesar Rp 138 juta,” terangnya.

Menurutnya, jika dalam pemanggilan pertama dia mangkir, maka panggilan kedua akan kita layangkan. Namun dalam panggilan ketiga tetap juga tidak memenuhinya, maka pihaknya akan melakukan panggilan paksa terhadap Kuncoro.

Penyidik mengirimkan surat panggilan kedua pada dia, yakni pada hari Jumat (17/4) hari ini.Q cyn

Pilkada di Sumenep Butuh Dana Rp 49 M Sumenep, Bhirawa Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Sumenep yang akan digelar di bulan Desember 2015 ini membutuhkan dana sebesar Rp 49 miliar. Dana yang tersedia di kas daerah (kasda) yang dikumpulkan sejak tahun 2011 itu hanya Rp 30 miliar.

Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto menyatakan, persediaan dana pilkada yang akan digelar Desember tahun ini baru mencapai Rp 30 miliar, padahal kebutuhannya mencapai Rp 49 miliar. "Kebutuhan dana pilkada tahun ini mencapai Rp 49 miliar, sedangkan yang tersedia di kas daerah (kasda) baru Rp 30 miliar, jadi masih kurang Rp 19 miliar," kata Hadi Soetarto, Kamis (16/4).

Kekurangan dana pilkada sebesar Rp 19 miliar itu, lanjut Atok sapaan Hadi Soetarto, akan dialokasikan melalui pembahasan APBD perubahan 2015.

"Kami upayakan kekurangan dana itu akan dialokasikan melalui pembahasan APBD perubahan tahun ini," ujarnya.Q sul

Jumat Legi 17 APRIL 2015

Bulog Jatim Suplai Beras Jelek Sumenep Menolak, Sampang Belum Distribusikan Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep menolak jatah beras bagi warga kurang mampu (raskin) yang dikirim Bulog Divre Jawa Timur.

Raskin yang merupakan jatah untuk masyarakat ujung timur Pulau Madura itu ditolak lantaran kualitasnya jelek.

Kabag Perekonomian, Pemkab Sumenep, Moh Hanafi mengatakan, sebagian beras untuk program raskin yang dikirim Bulog Divre Jawa Timur ke Bulog Sumenep ternyata jelek dan tidak layak konsumsi, akibatnya pemerintah setempat terpaksa harus menolaknya.

Sebab, jika dipaksakan didistribusikan ke penerima manfaat justru hanya membebani mereka karena tidak bisa dikonsumsi. "Bulog Sumenep sudah mendapatkan jatah beras untuk program raskin, tapi ada sebagian beras yang kualitasnya jelek, makanya kami menolak beras yang jelek itu," kata Moh Hanafi, Kamis (16/4).

Hanafi menyatakan, beras yang kualitasnya jelek itu pihaknya meminta kepada Bulog setempat untuk mengembalikannya. Karena pemkab tidak menginginkan terjadinya gesekan dibawah lantaran kwalitas beras tak sesuai standart.

"Kami minta beras yang jelek itu harus dikembalikan, ganti yang bagus, sesuai stardarnya," paparnya.

Berapa jumlah beras yang kualitasnya jelek? Pihaknya mengaku belum tahu pasti karena tidak mengecek secara keseluruhan. "Kalau jumlahnya kami belum tahu karena kami tidak mengecek kepada semua beras yang dikirim itu," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan, jatah raskin yang

dikirim ke Bulog Sumenep itu cukup untuk jatah satu bulan.

"Beras itu cukup untuk jatah untuk satu bulan Januari," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk pendistribusian raskin tersebut, pihaknya akan mengumpulkan camat-camat hari ini (17/4) dalam rangko koordinasi. "Kalau pendistribusiannya insaallah bulan ini sudah bisa dilakukan," tambahnya.

Informasi yang dihimpun dilapangan, ada 17 truk beras jatah untuk program raskin.

Beras tersebut dikirim oleh Bulog Divre Jawa Timur ke Bulog Sumenep. Hingga saat ini, beras tersebut belum diturunkan dari truk yang memuatnya.

Pagu beras bagi warga kurang mampu (raskin) tahun 2015 jatah untuk kabupaten Sumenep sebanyak 1.745 ton per bulan bagi 116.378 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 27 Kecamatan, baik daratan maupun kepulauan. Jatah alokasi raskin 2015 ini sama dengan jatah raskin tahun anggaran 2014 dan 2013.

Belum Distribusikan Sementara itu, akibat menunggu Juklak-Juknis pendistribusian beras bagi masyarakat miskin (Raskin) di Kabupaten Sampang, untuk tahun 2015 masih belum dilakukan, namun pihak bulog Sampang me-

nurkholis/bhirawa

Aktivitas di gudang Bulog Sampang. mastikan pendistribusian akan berlangsung Senin depan.

Menurut Kepala Gudang Bulog Sampang Moh. Holilah, pihak bulog Sampang hingga saat ini masih belum melakukan pendistribusian raskin pada warga. “Sebab sejak awal kami masih menunggu juklakjuknis dari sub divre bulog Pamekasan, namun saat ini kami sudah menerima juklakjuknisnya tersebut, jika nanti dari pihak pemkab Sampang sudah ada jadwal pengiriman, dipastikan Senin depan sudah

mulai dikirim pada warga penerima,” kata Holilah, Kamis (16/4).

“Kami bulog Sampang secara stok beras sudah mulai dipersiapkan, setidaknya saat ini sudah ada kurang lebih 385 ton di gudang bulog Sampang, hingga saat ini masih dilakukan pengiriman beras dari luar Sampang, intinya terkait stok beras dan pendistribusiannya kami sudah siap, tinggal nunggu jadwal dari Pemkab Sampang,” tambahnya.

Karrom Rahmatullah, koor-

dinator pengawas Raskin Kabupaten Sampang, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pendistribusian raskin di Kabupaten Sampang. “Kami sengaja mendatangi gudang bulog Sampang untuk memastikan kesiapan dan kualitas raskin yang akan didistribusikan pada warga. Kami berharap tahun 2015 ini, pendistribusian raskin di Kabupaten Sampang secara kualitas berasnya bagus, tetap sasaran penerima warga miskin dan tepat waktu,” harap dia.Q sul,lis

MAN Bondowoso Siap Gelar UN Online Pol PP Gerebek

Warung Berfasilitas Plus

Di Lumajang, 519 Peserta Ikuti UN Paket C Siang Hari Bondowoso, Bhirawa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bondowoso sebagai satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Bondowoso menyatakan kesapannya untuk menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) secara online pada tahun 2016 mendatang.

Hal ini ditegaskan Ibrahim, Kepala MAN Bondowoso saat ditemui Bhirawa di kantornya, kemarin. Menurutnya, saat ini lembaganya sudah memiliki sedikitnya 80 unit komputer yang siap digunakan lengkap dengan segala perangkat yang dibutuhkan.

Bahkan dalam rangka persiapan khusus untuk menyambut UN online yang kejujuran serta keakuratan hasil ujian yang lebih bisa dipertanggung jawabkan tersebut, pihaknya pada tahun ini suda memprogramkan untuk pengadaan computer untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 300 unit sesuai jumlah siswa yang akan mengikuti ujian pada tahun depan.

"Kita sudah memiliki 80 unit computer, dan siswa yang akan melaksanakan ujian nasional tahun depan sebanyak 300 orang, itu kan sudah memenuhi standar melaksanakan ujian nasional online, namun kita juga merencanakan untuk penambahan memnuhi kebutuhan tersebut," kata Ibrahim.

Adapun standar yang harus dipenuhi pihak sekolah agar bisa melaksanakan ujian nasional secara online menututnya, harus memiliki unit computer sepertiga dari jumlah siswa yang akan mengikuti ujian nasional. Serta memiliki jaringan internet yang bisa memenuhi kebutuhan jaringan.

Menurut Ibrahim pelaksanaan ujian dengan menggunakan

dowoso tertarik untuk ikut melaksanakannya, karena berdasar sidak yang dilakukan Bupati Amin Said Husni memiliki nilai lebih disbanding yang dilaksanakan secara manual.

samsul tahar/bhirawa

Kepala MAN Bondowoso Ibrahim

sistem Computer Best Test atau on line lebih memiliki banyak keuntungan dibandingkan secara manual, diantaranya meminimalisir tingkat kecurangan serta akan memacu siswa untuk maksimal dalam belajar. "Kemungkinan untuk melakukan kecurangan sangat kecil sekali, jadi siswa akan benar-benar menggunakan waktu belajarnya semaksimal mungkin," kata Ibrahim.

Saat ini MAN 1 Bondowoso masih melaksanakan ujian nasional secara manual, namun Ibrahim memastikan hasil nilai ujian yang akan diperoleh siswanya akan murni, karena pengawasan yang diterapkan, "Disetiap ruangan siswa yang mengerjakan soal kita taruh CCTV, selain itu ada juga dua orang pengawas disetiap ruangan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui saat ini untuk Kabupaten Bondowoso yang melaksanakan UN secara online hanya dilaksanakan di SMK Negeri 1, sehingga hal inilah yang membuat MAN Bon-

UN Paket C Sementara itu, UN Paket C (setingkat SMU) di Kab Lumajang ternyata masih banyak peminat. Untuk tahun ini tercatat 519 orang mengikuti UN penyetaraan ini. ‘’Banyaknya jumlah peserta membuat Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lumajang melaksanakan UN di dua lokasi berbeda sekaligus dalam waktu yang bersamaan,’’ kata Drs Asep Bambang Sekretaris Dindik Kabupaten Lumajang.

Untuk UN Kejar Paket C dilaksanakan bersamaan di SMPN 1 Sukodono dan di SDN Randuagung 01 di wilayah Kecamatan Randuagung. Peserta UN Kejar Paket C rata-rata didominasi usia lanjut. Namun ada juga yang usianya belum terlalu tua. Meskipun, pelaksanaannya ditempatkan di dua wilayah saja. ‘’Hal itu disesuaikan dengan peserta kelompok belajar yang menjadi penyelenggaranya,’’ tambahnya.

Namun peserta didiknya menyebar dari berbagai Kecamatan. Untuk pelaksanaannya, UN Kejar Paket C hanya bersamaan harinya saja dengan pelaksanaan UN di sekolah regular atau sekolah umum. Namun, untuk jam pelaksanaanya berbeda.

Waktu pelaksanaannya, dimulai pukul 12.00. Ini berbeda dengan UN di sekolah umum yang dimulai pukul 07.30.

Sementara itu, sebanyak 17 siswa di Lumajang dilaporkan tidak hadir hingga hari terakhir Ujian Nasional (UN).Q mb7,yat

Tuban, Bhirawa Meski berulang kali ditertibkan petugas, sejumlah warung plus yang menyediaan tempat karaoke dan tidak memiliki izin resmi, kemarin (16/4) kembali digrebek oleh petugas gabungan dari satuan polisi pamong praja (Satpol. PP) bersama petugas kepolisian Polres Tuban.

Agar kembali tidak beroperasi, karena sebelumnya sudah diingtakan, akhirnya petugas melakukan penggrebekan pada empat tempat karaoke liar yang bermodus warung makan serta menyita sejumlah peralatan karaoke di Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

Penggrebekan yang dilakukan petugas ini berawal dari banyaknya keluhan dari warga masyarakat yang resah karena dampak dari warung plus tersebut. Sebelum digrebek, untuk menghindari adanya konflik, petugas melakukan pengecekan di sejumlah warung yang ada di jalur pantura Tuban itu.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat indikasi di warung-warung yang ada di tempat tersebut ada kegiatan karaoke. Setelah kita lakukan pengecekan ternyata betul ada kegiatan karaoke," kata Daryuti, selaku Kasi Penindakan Satpol PP Pemkab Tuban (16/4).

Empat warung yang menjadi tempat karaoke liar di pinggir jalur Pantura Tuban arah Semarang itu masingmasing milik Rohani, Samaningsih, Sulastri dan Kesi Rahayu. Keempat pemilik karaoke liar tersebut meru-

pakan pendatang dari beberapa desa. "Mereka tidak memiliki izin untuk tempat karaoke. Di lokasi kita temukan adanya pemandu lagu dan juga minuman keras layaknya tempat karaoke yang memili izin resmi," lanjut Daryuti.

Dari hasil razia gabungan untuk penertiban karaoke liar yang bermunculan di tepi jalur Pantura Tuban itu petugas melakukan penyitaan perangkat karaoke. Di antaranya empat power mixer dan sebanyak delapan mikorphone yang digunakan untuk membuka karaoke itu. "Razia penertiban ini berdasarkan Perda Nomer 16 tahun 2014, tentang ketertiban umum. Adapun untuk para pemiliknya kita lakukan pendataan dan kita lakukan pemanggilan untuk proses lebih lanjut," terang Daryuti.

Sementara itu, Nasirul Umam Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tuban juga mengaku banyak laporan yang masuk pada organisasi yang dia pimpin.

Akan tetepi karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, laporan tersebut kita teruskan pada petugas yang berwenang.

“Bagus kalau sudah ada tindakan, karena kita (KNPI.red) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, kita hanya membentengi pemuda-pemudi indonesia khsusnya Tuban dengan membuat kegiatan yang positif,” kata Nasirul Umum.Q hud

Bojonegoro Dirikan 151 Rumah Inovasi Cerdas Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah mempunyai program rumah inovasi cerdas yang merupakan pengabungan dari Tiga Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yakni Dinas Pendidikan yang mempunyai TBM, BPPKB yang mempunyai rumah pintar dan kantor arsip dan perpustakaan yang membawahi perpustakaan desa.

achmad basir/bhirawa

Salah satu rumah inovasi cerdas terintergrasi di wilayah Bojonegoro.

Di Kabupaten Bojonegoro sudah mendirikan sebanyak 151 buah Rumah Inovasi Cerdas yang tersebar di 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dimana sebanyak 107 buah sudah di dirikan sampai akhir tahun 2014 kemarin. Sedangkan di tahun 2015 ini pihak pemerintah Bojonegoro mendirikan sebanyak 44 buah, bahkan jumlah tersebut masih bisa bertambah.

Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro, Slamet Taufik kepada Bhirawa, Kamis (16/4). Menurutnya program ini bertujuan untuk membangkitkan masyarakat di dalam pengembangan minat baca agar menambah wawasan yang luas.

Harapannya rumah inovasi cerdas itu sendiri juga bisa menjadi tempat lokasi diskusi masya-

rakat dan pengembangan ide kreatif. “Rumah Inovasi Cerdas di dirikan di rumah penduduk yang peduli dan tidak harus dibalai desa seperti perpustakaan.

Rumah inovasi ini sendiri bukan hanya satu Satker saja melainkan ada tiga yakni Dinas Pendidikan, BPPKB dan ada juga BPMD,” jelasnya.

Disampaikan, pemberian buku oleh pihaknya tidak asal sembarangan sebab harus memperhatikan potensi lokasi sekitar.

Buku-buku yang di bagikan diantaranya buku pertanian maupun peternakan, dengan demikian masyarakat bisa belajar bagaimana menjadi petani dan berternak yang baik dan benar.

“Jadi selain buku juga kita fasilitasi internet, dan sejauh ini dari 151 buah rumah inovasi cerdas sebanyak 25 persennya sudah di fasilitasi dengan internet. Jadi mereka juga bisa mengakses langsung jika ada internet,” ujarnya.

Desa yang sudah terpasang internet diantaranya desa plesungan, mojodeso, kedaton, temnayang, sidobandung, pacul, kapas, kadipaten dan sukorejo. Dan progam ‘Rumah Inovasi Cerdas’ sendiri sebagai bentuk tindak lanjut dari Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) yang sempat di canangkan beberapa waktu lalu oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto.Q bas

Jumat Legi 17 APRIL 2015

KILAS JATIM

Berikan Sanksi, BPJS Kerjasama dengan Kejari Kota Batu, Bhirawa Dalam rangka penegakan perusahaan yang melanggar aturan BPJS Ketenagakerjaan, Bagian Operasional BPJS Kota Batu bekerja sama dengan Kejari setempat. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memberikan tindakan hukum kepada perusahaan yang melanggar aturan kewajiban pengikutsertaan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai ketentuan bagi pemilik perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya pada program BPJS, maka akan dikenai denda. Denda itu mencapai Rp 1 miliar dan atau kurungan selama 8 tahun. Kepala Bagian Operasional BPJS Kota Batu, Frisca Prasetya menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Batu. "Koordinasi untuk memperjelas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar," kata Friska saat ditemui di sela-sela Sertijab Kapolres Batu, kemarin.

Dikatakan sampai saat ini masih banyak perusahaan atau badan usaha di Malang Raya yang belum memberikan jaminan kesehatan untuk karyawannya.

Hal ini berdasarkan catatan BPJS Malang Raya, yaitu tercatat sekitar 843 perusahaan. "Hingga pertengahan Februari lalu, untuk Kabupaten Malang saja masih ada 613 perusahaan yang belum mendaftar BPJS Kesehatan," ujar Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Malang, Nur Faridah.

Dia menyampaikan, untuk Kota Malang ada sekitar 30 perusahaan. Sementara di Kota Batu, mencapai 200 perusahaan. Perempuan yang akrab disapa Ida ini menuturkan, data perusahaan ini merupakan yang sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja di tiga wilayah tersebut. "Yang masih belum terdaftar juga banyak. Sebab, masih ada juga yang belum bisa dideteksi, misalkan belum memiliki surat izin usaha," tuturnya.Q sup

JAWA TIMUR

Kejari Siap Ungkap Dugaan Gratifikasi PT DBS Blak-blakan kepada Pejabat dan Anggota DPRD Kota Blitar Kota Blitar, Bhirawa Adanya dugaan gratifikasi kepada Pejabat Pemerintah Kota Blitar dan Anggota DPRD Kota Blitar miliaran rupiah atas kasus investasi bodong PT Dua Belas Suku (DBS) Blitar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar segera mengungkap kasus tersebut.

Bahkan sebelumnya ratusan nasabah perusahaan investasi bodong PT. Dua Belas Suku (DBS) Blitar bersama LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) telah melaporkan perusahaan itu ke Kejaksaan Negeri Kota Blitar, (Bhirawa, 15/4).

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Blitar, Hargo Bawono, SH mengatakan sudah menerima laporan pengaduan dari para nasabah PT DBS dengan disertai alat bukti pendukung. Laporan tersebut berupa catatan pembukuan keuangan PT. DBS yang dibuat secara manual.

Laporan tersebut menerangkan dengan rinci aliran dana nasabah ke sejumlah rekening para Pejabat dan Anggota DPRD hingga Wartawan di Kota Blitar. “Berdasarkan dari data yang ada dalam laporan

tersebut, juga ada tanda tangan penerima siapa saja yang menerima aliran dana tersebut,” kata Hargo Bawono, SH. Lebih lanjut Hargo Bawono, SH, mengatakan, dengan adanya data tersebut, Kejaksaan Negeri Blitar sudah mengantongi bukti adanya penerimaan Gratifikasi dan penyuapan yang diterima kepada sejumlah Pejabat, Anggota DPRD, dan wartawan dari perusahaan itu. “Selain alat bukti,kami juga menerima rekaman CCTV penyerahan uang serta saksi dan kwitansi tertulis,” jelasnya.

Dikatakan Hargo Bawono, SH, dengan adanya ketiga alat bukti tersebut dianggap sudah cukup kuat untuk membuktikan adanya tindak pidana gratifikasi. Namun untuk sementara pihaknya belum bersedia membeberkan nama-

hartono/bhirawa

Hargo Bawono, SH nama pihak yang menerima uang itu dengan alasan kasus itu masih dalam penyelidikan.

“Untuk motif pemberian uang dari PT. DBS ke sejumlah pihak ini sebagai kerja sama pengamanan, ini merupakan inisiatif PT. DBS untuk menutupi praktik penggalangan dana dari masyarakat meski tak mengantongi izin sebagai lembaga keuangan. Apalagi izinnya hanya konsultan keuangan bukannya menggalang

dana,” terangnya.

Namun saat ini pihak Kejaksaan Negeri Blitar masih mengumpulkan berbagai alat bukti lainnya yang dapat mendukung pasal-pasal gratifikasi untuk Pejabat Pemerintah dan Anggota DPRD Kota Blitar yang diduga ikut terlibat kasus Gratifikasi.

“Sedangkan wartawan maupun perusahaan media yang turut dilaporkan menerima aliran dana itu tidak bisa dijerat dengan pasal gratifikasi. Sebab, mereka bukan penyelenggara Negara, namun jika PT. DBS merasa dirugikan atas kerja sama itu bisa melapor ke kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan,” jelasnya lagi.

Sementara Kuasa Hukum PT. DBS Blitar, Karsono, SH mengatakan selain adanya sejumlah Pejabat Pemerintah Kota Blitar dan Anggota DPRD Kota Blitar, pihaknya menyebutkan ada lima wartawan dan perusahaan media lokal maupun Nasional yang turut menikmati.

Menurutnya penyerahan uang itu untuk kerja sama pem-

beritaan dan pariwara yang belum sempat ditayangkan.

Untuk nilai kerja samanya cukup besar, yakni mencapai Rp 1,3 miliar. Namun seiring macetnya operasional perusahaan itu, beberapa media memilih mengembalikan uang kerja sama itu ke PT DBS. “Jumlahnya yang belum dikembalikan ada Rp 515 juta yang akan kami laporkan ke Polisi,” kata Karsono, SH. Secara terpisah Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar, M. Trianto, mengatakan selain menyampaikan laporannya terhadap aliran dana investasi bodong PT. Dua Belas Suku (DBS) Blitar yang mencapai ratusan miliar di Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar adanya gratifikasi kepada Pejabat dan Anggota DPRD Kota Blitar, juga telah menyerahkan alat bukti penyuapan tersebut ke Polisi. “Ini kami lakukan agar aparat hukum memperlebar penyidikan kasus ini hingga ke semua pihak yang menerima uang, sebagai advokasi kami terhadap para nasabah,” kata M Trianto.Q htn

Kejari Amankan Ratusan Buku Agama Berbau Sara

KPP Provinsi Jatim Beri Dua Solusi Batu, Bhirawa Gudang penyimpanan obat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu disidak Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim, Kamis (16/4). Beberapa obat diprediksi hanya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat hingga dua bulan ke depan. Sedangkan yang lain hanya bisa memenuhi kebutuhan tak sampai akhir tahun. Komisioner KPP Jatim, Immanuel Yosua, menawarkan dua solusi kepada Pemkot dan DPRD Kota batu untuk mengatasi masalah ini.

Yosua menjelaskan solusi yang ditawarkan kepada Pemkot dan Dewan adalah melakukan proses klarifikasi bersama antara DPRD dan Walikota di depan masyarakat. “Hal ini sebenarnya sepele, tetapi karena masyarakat menjadi korban dan masyarakat tak bisa melawan, maka dampaknya akan kurang bagus kalau dibiarkan,” ujar Yosua, Kamis (16/4).

Kemudian untuk solusi kedua, lanjutnya, harus segera dibentuk tim khusus untuk mengatasi dan meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Karena selama ini muncul informasi bahwa masalah ini akan langsung dibawa ke pemerintah pusat, ada juga informasi bahwa pengadaan obat akan diambilkan dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus –red.).

“Semua langkah atau kebijakan yang diambil ada resikonya. Dan menjadi tugas dari tim khusus ini untuk mengantisipasi resiko yang ada,” tambah Yosua. Selain memeriksa gudang obat, Yosua juga memantau pelayanan kesehatan di Puskesmas Batu yang lokasinya menyatu dengan Kantor Dinas Kesehatan.

Kepala Puskesmas Batu, dr.Icang Sarazzin, mengatakan dalam pemeriksaan obat yang dilakukan Dinkes, beberapa obat yang disediakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Batu jumlahnya kian menipis. Misalnya, amoksilin sebagai obat antibiotik jumlahnya tinggal 4800 butir, benang jahir medis tinggal 2 pak, dan obat CTM tinggal 11.000 butir.Q nas

7

ramadlan/bhirawa

Kapolres Jombang, AKBP Ahamd Yusep, saat menunjukkan pembunuh pelajar SMKN 1 Jombang bersama beberpa barang bukti yang digunakan tersangka.

Polres Tangkap Pelaku Pembunuhan Pelajar Jombang, Bhirawa Kepolisian Resort Jombang berhasil menangkap tersangka pembunuhan sadis terhadap Afifudin Amirullah (17), pelajar SMKN 1 Jombang dan mengamankan motor milik korban yang dibawa pelaku sejak senin dini hari lalu. Korban ditemuknan meninggal di wilayah Desa Banjwardowo, Jombang, dengan sejumlah luka pada bagian tubuh.

Kapolres Jombang, AKBP Ahmad Yusep Gunawan, mengatakan, setelah melakukan pencarian selama 61 jam, jajaran kepolisian akhirnya berhasil menangkap pelaku. Pelaku bernama Mohammad Rosyid (18) warga Dusun cangkring Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Jombang. “Tersngka ditangkap pada Rabu malam kemarin,” ujarnya mengungkapkan.

Kapolres menambahkan, selain menangkap tersangka RS, polisi juga mengamankan motor milik korban yang dibawa oleh pelaku sejak Senin dinihari. Dikatakannya, kasus pembunuhan terhadap pelajar SMKN 1 ini tidak terkait dengan aksi perampasan kendaraan bermotor atau begal. “Motif pembunuhan terhadap korban, dilatarbelakangi oleh faktor kejengkelan tersangka yang merasa ditipu oleh korban,“ tandasnya mengatakan.

Berdasarkan penyelidikan sementara,

Kapolres mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut adalah rasa jengkel tersangka kepada korban. Antara korban dan tersangka sudah saling mengenal sejak setahun terakhir. “Tersangka merasa ditipu korban karena berpura-pura sebagai perempuan, meski yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki,” imbuhnya.

Sementara itu, selain menangkap tersangka pembunuhan, kepolisian juga mengamankan motor matic milik korban yang dibawa pelaku sejak Senin dinihari lalu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang pribadi milik korban antara lain handphone dan kamera. Baju tersangka yang ada bercak darah dari luka korban juga disita sebagai barang bukti.

Tersangka dijerat pasal 340 subsider pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Seperti diketahui, Afifudin Pelajar Kelas IX SMKN 1 Jombang ditemukan tewas di wilayah Desa Banjwardowo, Jombang, dengan sejumlah luka pada bagian tubuh. Penemuan mayat di pinggir jalan ini sempat menggemparkan warga sekitar. Karena korban penuh luka tusuk dan sepeda sepeda hilang.Q rur

Kota Kediri, Bhirawa Kejaksaan Negeri Kota Kediri, mengamankan ratusan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berbau Islam Radikal yang telah di bagikan di tiga sekolah di Kota Kediri. Kamis (16/4). Penemuan buku berawal adannya kabar dari penemuan buku berbau Sara dari Kabupaten lain, selanjutnya Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan penelusuran keberadaan buku ini ke Kota Kediri.

Alhasil, dapat ditemukan dibeberapa Sekolah di Kota Kediri. Diantaranya di SMA 4, SMK AL Huda, SMK Pawiyatan Daha. Dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait kejari langsung mengamankan ratusan buku itu. "Ada 3 sekolah yang telah menerima buku itu, yakni SMAK ada 600, dan 146 buku telah dibagikan ke siswa, SMAN 4 ada 102 buku, dan di SMK Pawiyatan Daha ada 364 buku." kata Kasi Intel Kejari Kota Kediri Dodi Boedi Raharjo.

Dia menjelaskan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 SMA pada halaman 170 bab 10 tertulis pemikiran salah satu tokoh islam yang dinilai akan mengganggu stabilitas Kemanan Dibidang Ekonomi, Politik, Sosial Budaya dan Hankam.

"Di halaman itu dijelaskan jika bagi orang yang tidak menyembah selain Allah bisa dianggap Musyrik dan diperbolehkan untuk dibunuh," terangnya.

Untuk itu, pihaknya menyarankan pihak terkait paling tidak mengoreksi atau merevisi buku itu, untuk mengindari hal-hal yang tidak dinginkan. "Karena dikhawatirkan akan menggangu kerukunan umat beragama," tandasnya.

Diketahui buku tersebut berasal dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, buku tersebut dicetak menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dicetak oleh PT AGP.Q van

irvan/bhirawa

Kejaksaan Negeri Kota Kediri, mengamankan ratusan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berbau Islam Radikal yang telah dibagikan di tiga sekolah di Kota Kediri. Kamis (16/4).

Bupati Serahkan Bantuan Kaki Palsu 11 Penyandang Protese Belasan warga penyandang cacat kaki (protese) yang tersebar di Kabupaten Situbondo, tampak semringah, kemarin. Itu setelah, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto menyerahkan bantuan kaki palsu, hasil kerjasama dengan lembaga sosial yang ada di Surabaya.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat menyerahkan bantuan kaki palsu kepada salah satu penyandang difabel dipendopo kemarin.

Kegiatan tersebut selain diselingi dalam bentuk diskusi juga untuk merayakan hari jadi Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) Kabupaten Situbondo yang ke-3. Acara diselenggarakan di ruang pendopo Kabupaten dengan melibatkan pengurus PPDI Situbondo bersama pejabat Pemkab Situbondo.

Dalam arahannya, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengatakan, pemberdayaan keberadaan penyandang difabel yang bernaung didalam organisasi PPDI merupakan kewajiban semua

pihak, termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Untuk itu, kata Bupati Dadang, pihaknya siap untuk membantu kegiatan dan kiprah para penyandang difabel. “Saya minta kepada PPDI untuk selalu intens dalam berkomukasi dengan jajaran pemerintah dan lembaga sosial lainnya,” tegas Bupati Dadang.

Dengan begitu, kata Bupati Dadang, para penyandang cacat akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam beraktivitas. Bupati Dadang mengakui

sampai saat ini pelayanan yang diberikan Pemkab Situbondo belum maksimal seperti harapan para penyandang cacat.

“Namun saya bersama jajaran Pemkab sudah berbuat banyak untuk pelayanan para penyandang difabel. Agar ini terus berkesinambungan, saya minta PPDI untuk terus melakukan komunikasi,” tegas orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu.

Di sisi lain, Ketua PPDI Kabupaten Situbondo Luluk Ariyantini menandaskan bahwa penerima bantuan kaki palsu berjumlah 11 orang. Untuk itu, ia berharap kepada semua masyarakat yang memiliki kerabat atau tetangga penyandang difabel untuk menghubungi dirinya.

Sehingga, kata Luluk, mereka akan mendapatkan bantuan apa yang menjadi kebutuhannya.

“Misalnya saja, para penyandang bibir sumbing, menengekel (benjolan dihidung) atau gangguan pada kaki dan gangguan pendengaran,” tegas Luluk.

Sampai saat ini, sambung Luluk, ada sedikitnya 5 orang penyandang difabel (protese) yang belum menerima bantuan kaki palsu. Itu terjadi, papar dia, ada keterlambatan dalam memasukkan data-data penting para penyandang difabel. “Untuk kegiatan tahun ini kami mengambil tema peringatan PPDI ke-3 dengan judul ‘paradigma inklusi perbaiki mutu pembangunan Kabupaten Situbondo’,” pungkas Luluk.Q awi

EKONOMI BISNIS

8 Kurs Jual

Beli

USD

12,902.00

12,774.00

SGD

9,528.80

9,433.57

EUR

13,816.75

13,677.12

JPY

10,842.02

10,732.65

GBP

19,168.50

18,973.22

Sumber : Bank Indonesia ( 16 APRIL 2015 )

RAGAM EKBIS

Pemkot Launching Surabaya Great Expo 2015 Pemkot, Bhirawa Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-722, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar Surabaya Great Expo (SGE) 2015.

Sebagai awal persiapan kegaiatan SGE, digelar acara Gathering dan Grand Launching di Lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (15/4) kemarin.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan dalam SGE Pemkot juga mengajak para perwakilan konjen negara asing untuk turut serta memeriahkan SGE 2015.

Selain pameran produk dan jasa, berbagai rangkaian kegiatan juga akan mengisi jalannya pameran. Antara lain, bazar dan diskon produk, pentas musik dan seni daerah, seminar bisnis, demo memasak, serta berbagai lomba SGE 2015 yang akan dilaksanakan 27 hingga 31 Mei nanti merupakan salah satu pameran terbesar yang akan menyajikan berbagai produk industri, perdagangan, pariwisata, perbankan dan produk unggulan UKM se-Surabaya. ‘’SGE akan menjadi tempat dimana kalangan dunia usaha untuk menampilkan peluang, informasi dan promosi baik produk unggulan maupun investasi diberbagai sektor, serta sebagai sarana kontak langsung antara para produsen, pengusaha dan investor,’’ katanya dihadapan para perwakilan Negara asing, Kamis (16/4).Q dre

Kunjungan Wisman ke Jatim Menurun Pemprov, Bhirawa Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) melalui pintu masuk Juanda pada Februari 2015 menurut data BPS Jatim mencapai 14.003 kunjungan.

Meskipun jumlah tersebut turun 8,87 persen dibanding jumlah wisman bulan sebelumnya tetapi minat masyarakat untuk berkunjung berwisata ke Jatim diprediksi akan terus bertambah pada bulan-bulan mendatang.

Secara kumulatif, jumlah wisman Januari-Februari 2015 mencapai 29.369 kunjungan atau turun sebesar 11,93 persen dibanding jumlah wisman periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 33.346 kunjungan.

Pada Februari 2015 terbesar masih dinominasi wisman berkebangsaan Malaysia yang berwisata ke Jatim dengan jumlah 2.689 kunjungan atau turun 3,83 persen, diikuti Singapura 1.476 kunjungan atau naqik 15,31 persen, dan Tiongkok sebanyak 920 kunjungan atau turun 12,63 persen dibanding sebelumnya. Terbesar lainnya Taiwan 601 kunjungan, Jepang 469 kunjungan, Amerika Serikat 372 kunjungan, Hongkong 326 kunjungan, India 324 kunjungan, Korea Selatan 285 jungan dan Fhilipina 212 kunjungan.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, pihaknya terus melangsungkan promosi terhadap berbagai objek wisata di Jatim. Tidak hanya wisata belanja, namun juga ada wisata buatan, wisata alam, dan wisata religi. Q rac

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Yamaha, th. 2011, Hitam, AG5684QA, a/ n. Titin, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No.723/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2002, Merah Hitam, AG4438SK, a/n. Mujiarto, Ds. Mulyosari, PagerwojoT.Agung No.724/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, Nopol P6329 FC, A/n. IMAM MURSID DS. PS. Putih RW. 05/09 KEC. Bungatan Situbondo No.725/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Nopol P 5700 ET, a/n. MISWATI DS. Semiring RW.14/02 KEC. Mangaran Situbondo No.726/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6329 FC, a/n Imam Mursid, Ds. Pasir Putih rw 05/09, Kec. Bungatan, Situbondo.

No.727/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 5700 ET, a/n Miswati Ds. Semiring rw 14/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.728/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 3841 G, a/n Hartini, Ds. Wringin Anom rw 00/00, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.729/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 2070 EZ, a/n Lazim, Ds. Curah Tatal, rw 03/03, Kec. Arjasa, Situbondo.

No.730/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 1659 EA, a/n Sri Wahyuni, Ds. Paowan rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.731/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6336 EK, a/n Saiful Haq Zainullah SHI, Kel. patokan, rw 04/01, Kec. Kota Situbondo.

No.732/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6397 EB, a/n Suyono, Drs, Ds. Trigonco, rw 03/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.733/IMB/BI-II/2015

Jumat Legi 17 APRIL 2015

KTNA Jatim Tolak Wacana Pembubaran Bulog Pemprov, Bhirawa Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim menolak wacana Menteri Dalam Negeri untuk membubarkan Bulog, karena lembaga ini masih sangat dibutuhkan para petani untuk menampung hasil panennya.

“Bulog tetap harus ada.

Siapa yang nantinya menampung hasil panen petani kalau tidak ada Bulog. Yang pasti kalau Bulog diwacanakan untuk dihapusnya itu tidak benar,” kata Ketua Harian KTNA Jatim, Sudarsit pada Bhirawa, Kamis (16/4).

Dikatakannya, selama ini kerjasama antara Bulog dan petani sudah terjalin cukup bagus. “Saya selalu mengarahkan KTNA kabupaten/kota pada petani di Jatim atau mitra kerja Dolog. Memang harga panen kali ini masih rendah.

Semoga nantinya bisa sesuai harapan petani,’ katanya.

Harapan petani, lanjutnya, Bulog kedepan bisa menjadi kembali seperti masa dulu dimana Bulog tidak menjadi Perusahaan Umum (Perum) saat ini. “Lebih meningkatkan sosialnya dibandingkan meraup keuntungan atau bisnisnya.

Sehingga petani lebih terayomi.

Seperti jaman mantan Presiden Soeharto,” katanya.

trie diana/bhirawa

Keberadaan Bulog masi diperlukan menyarap hasil panen petani kecil seperti mengurus beras dan membeli beras hasil panen dari petani saja tidak bisa, ya dibubarkan saja,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Semarang, seperti dilansir Antara.

Tjahjo sendiri mengaku banyak menerima laporan dan

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan pembubaran Badan Urusan Logistik (Bulog).

Perusahaan BUMN ini dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan beras.

“Kalau menangani urusan

melihat pemberitaan di media mengenai kinerja Bulog yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat di sektor pangan. Menurut dia, wacana pembubaran lembaga milik pemerintah ini merupakan opsi terakhir karena sebelumnya ada hal yang masih bisa

Laporan Global Competitivenes

Jelang MEA, Indonesia Masih di Bawah Malaysia Surabaya, Bhirawa Menurut laporan Global Competitivenes/ daya saing global, tahun 2013 – 2014 Indonesia menempati peringkat ke-38, naik dibandingkan th 2008 – 2009 di peringkat ke-55, namun masih dibawah Malaysia, Brunei dan Thailand.

Melihat kondisi tersebut, institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi secara efektif dan efisien, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. “Maka keberadaan birokrasi yang berkualitas dan kapabilitas tinggi syarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik,” kata Sekdaprov Jatim Dr. H Akhmad Sukardi, MM ketika membuka

Diklat Kepemimpinan Tingkat II angkatan 36 , di Badan Diklat Prov Jatim Jl Raya Blaongsari Atndes Surabaya, Kamis (16/4).

Lebih lanjut mantan Kepala Disperindag Jatim itu menjelaskan, tuntutan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini mensyaratkan daya saing yang tinggi. Faktorfaktor yang menyebabkan daya saing rendah, diantaranya adalah persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan kapasitas inovasi yang kurang memadai. “Tiga hal tersebut yang terus menjadi perhatian utama Pemerintah,” ujarnya.

Kepala Lembaga Adminis-

ist

Peran pejabat eselon sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis dan harus berani melakukan inovasi agar Indonesia mampu bersaing di MEA. Sekdaprov Jatim Dr. H Akhmad Sukardi, MM saat membuka Diklatpim II di Badiklat Jatim.

trasi Negara (LAN) Prof Dr.Agus Dwijanto, MBA menambahkan, bangsa lebih banyak ditentukan oleh pelaku ekonomi, juga ditentukan oleh kualitas pemerintah dalam menciptakan policy yang mendorong adanya efisiensi, pemberdayaan pelaku ekonomi, tenaga kerja, dan sebagainya.

“Intinya kemampuan kita untuk memenangkan persaingan pasar MEA ditentukan oleh banyak faktor, baik swasta maupun pemerintah. Namun ada kecenderungan sektor swasta cenderung sudah kompetitif, justru pemerintah yang belum kompetifif. Maka, kita harus segera membereskannya,” katanya.

Kepala Badan Diklat Prov Jatim Dr H Akmal Boedianto, SH, MSi mengatakan, tujuan diklatpim II ini untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing, Diklat yang berlangsung selama 92 hari kerja mulai 16 April sampai 11 juni 2015 ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari instansi pusat dan daerah, yaitu Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung, Kementrian Luar Negeri, Kementrian PU, 18 Kab/ Kota prov Jatim, 36 Kab Kota diluar prov Jatim.Q wwn

Eksportir Kopi Desak Pemerintah Hapus PPN 10% Surabaya, Bhirawa Kalangan eksportir kopi kembali mendesak kepada pemerintah agar menghapus PPN 10% atas komoditas kopi, karena kebijakan tersebut bisa menekan harga kopi petani dan berpotensi menurunkan volume ekspor.

Saat ini volume ekspor kopi Jawa Timur tahun ini diprediksi naik tipis menjadi 75.000 ton setelah tahun lalu terealisasi 73.000 ton yang didominasi jenis robusta.

Ketua Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Hutama Sugandhi, mengatakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% atas komoditas kopi biji bisa merugikan petani, karena

para pedagang besar maupun eksportir kopi membebankan PPN terhadap pemasok/petani.

“Semangat petani kopi untuk memperbaiki/merawat tanaman tersebut bisa turun bila harga jualnya ditekan, eksportir pun bisa kekurangan barang, maka komoditas kopi perlu dikembalikan seperti dulu yakni tanpa dikenakan PPN,” ujarnya, Rabu (15/4).

PPN 10% atas komoditas kopi diberlakukan mulai tahun lalu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 24/PJ/2014 atas putusan Mahkamah Agung No. 70/ HUM/2013 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari

kegiatan usaha bidang pertanian dan perkebunan. Sugandhi menyebutkan volume ekspor kopi Jatim pada 2014 sebanyak 73.000 ton, dimana sebanyak 80% berupa kopi jenis robusta. Adapun tahun ini diperkirakan naik menjadi 75.000 ton.

Rudi Sukoyo, Direktur Utama PT Gemilang Jaya Makmur – perusahaan eksportir kopi di Singosari, Kab. Malang-, mengatakan pengenaan PPN itu bisa berdampak terhadap penurunan volume ekspor kopi Jatim hingga 25%, karena kalangan eksportir komoditas tersebut kurang bergairah. Terlebih-lebih upah pekerja pun tahun ini naik lagi.Q ma

dilakukan yaitu reformasi di jajaran Bulog.

“Saya yang meneriakkan pembubaran Bulog sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena Bulog cenderung berbisnis untuk mencari keuntungan,” katanya. Q rac

IHT Jatim Anggap WITT Rugikan Industri Rokok Surabaya, Bhirawa Pokja Penyelamatn Industri Hasil Tembakau (IHT) Jatim, menganggap kehadiran Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) sangat merugikan bisnis rokok. Karena organisasi ini bertujuan untuk mengurangi konsumen yang nantinya pasti berimbas pada petani tembakau maupun industri rokok.

Menurut Ketua Pokja IHT Jatim, Dedi Suhajadi menegaskan, produk tembakau nasional termasuk Jatim memiliki kontribusi cukup besar pada negara Indonesiasebasar Rp. 112 triliun dari tembakau.

Bahkan tahun ini 2015 pemerintah telah menargetkanhasil tembakau sebesar Rp.141,7 triliun.

Semanatara di tahun sebelumnya kontrisbusihasil tembakau sudah mencapai Rp 120 triliun dari hasil daun emas ini (tembakau ) dan tercapai Rp 112, triliun Pria yang menjabat Wakil Ketua Kamar Dagang danIndustri ( Kadin Jatim ) ini mengungkapkan, adanya deklarasi WITT di Jatimjustru akan memperburuk tembakau di Indonesia dimana nantinya akan mengurangi konsumsi rokok di Indonesia. “ Kondisi perekonomian di Indonesia masih belum, stabil belum saatnya WITT melakukan hal yang dianggap merugikan perekonomiankita. Indonesia sudah menjadi kiblat oleh dunia kualiatas tembakau kenapa harusdirempas oleh bangsa sendiri ini,kan lucu,” tegas Dedi Sementara Jatim sendiri merupakan produsen penghasil tembakau 65% dan sisinya 35% dariluar Jatim. Selain memiliki kontribusi besar penghasil tembakau Jatim jugamemiliki industri dengan total 562 saat ini. Sebelumnnya di tahun 2011 jumlahindustri tembakau di Indonesia mencapai 1.100 ribu industri yang tersebasardiseluruh Indonesia.

Ada yang kebijakan pemerintah yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tentang kenaikan tarif industri tembakau diIndonesia termasuk di Jatim alami penurunan berkisar 50 %. Sementara dari angka total 562 industri itu, saat ini yang masih aktif produksi sekitar 200 industri.

“Kami berharap pada semua pihak agar tidak mengganggu mereka ( pelaku industri rokok) karena ini adalah bagian terget pemerintah ( Rp. 141,7 triliun ) dari hasil tembakau. Jika ada yang menggangguberarati ada oknum yang ditumpangi pihak asing untuk membunuh tembaku industridi Indonesia,” ujarnya Sementara itu WITT Ketua WITT DPP Jatim, Arie Soeripan Poetri membantah kalau organisasinya bisa mengganggu produksi rokok, namun hanya untuk menekan angka pengguna rokokdi Jatim yang kini mencapai 53 % masyarakat Jatim yang konsumsi rokok.

“Sekali lagi tegaskan kami ( WITT) tidak mematikanindustri rokok maupun petani tembakau diJatim. Selama ini perda tentang pengendalian tembakau di daerah masih belumdimulai hanya kota Surabaya saja yang memiliki perda ini,” paparnya.

Sejak tahun 1995, WITT mencatat 1,7% para penikmat rokok berbagai kalangan.Di tahun 2011 angka ini alami kenaikan 4,5% perokok yang dikonsumsibagi kalangan remaja putri dari usia 15 hingga 19 tahun.Q ma

Kembangkan Tembakau, Bupati Rencanakan Buat Klaster Pemkab Bondowoso akan terus mengembangkan produksi tembakau, untuk menunjang program tersebut dalam waktu dekat Bupati Drs H Amin Said Husni akan membangun klaster untuk kelompok tani tembakau.

Menurut Amin, inspirasi ini berawal dari suksesnya para kelompok tani kopi yang mampu membangun kemandirian mulai dari hulu hingga ke tingkat hilir tanpa ada ketergantungan pada tengkulak, karena selain menjaga kualitas produksi mereka juga terhubung langsung dengan pembeli yang ada di luar negeri.

“Saya berharap dalam pengembangan tembakau ini akan ada klaster yang menjadi contoh dengan binaan Bank Indonesia dalam hal pendanaan serta tim ahli yang profesional sehingga para petani tembakau semakin

berdaya”, kata Amin Said kemarin, Kamis (16/4).

Rencanannya Amin akan berusaha menggandeng pihak ketiga khususnya Balitas (Balai Penelitian Serat dan Pemanis Buatan) yang selama ini memang ikut mendampingi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dalam melaksanakan kebijakan Bupati khususnya untuk pengembangan tembakau.

Sementara itu, Prof Dr Jayadi mewakili Balitas mengaku sangat mengapresiasi berbagai upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberdayakan petani tembakau serta dalam upaya membuat varietas

ist

Bupati Bondowoso, Amin Said Husni akan mengembangkan produksi tembakau di daerahnya dengan membuka klaster. sendiri sebagai ciri khas tembakau Bondowoso.

Jayadi mencontohkan adanya Varietas baru asli Bondowoso dengan nama Maesan 1 dan 2 yang saat ini sudah menjadi bibit utama asal Bon-

dowoso yang memang cocok untuk dikembangkan diatas lahan Bondowoso.

Ir HM Erfan Ghani yang saat itu didampingi Abdullah kelompok Tani Sumber Tani mengungkapkan jika dalam

pengembangan tembakau pihaknya berharap agar para petani menggunakan teknologi yang sudah ditentukan sehingga hasilnya akan lebih maksimal.

“Agar pasar juga jelas dan petani tidak mengalami kerugian maka diharapkan juga ada kemitraan dengan pihak pabrikan yang tentunya menjamin harga dan pembelian tembakau yang ada”, katanya.

Abdullah selaku petani juga mengaku berterima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upayanya menyatukan dan mengkonsolidasi petani yang ada di wilayahnya sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal seperti saat ini. “selain hasil maksimal, harga terjamin dan tembakau kami dijamin terbeli semua mas”, katanya.Q Mb 7

OLAHRAGA

Jumat Legi 17 APRIL 2015

9

Evan Dimas Perkuat PON Jatim

Abror: Kita Punya The Dream Team Surabaya, Bhirawa Peluang sepak bola Jatim untuk bisa meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar XIX Jabar 2016 cukup terbuka lebar, sebab diperkuat mantan Kapten Timnas U19, Evan Dimas Darmono dan beberapa pemain lainnya.

Sejumlah atlet berlatih paralayang untuk menghadapi Kejurnas di kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

ist

Pesisir Selatan Selenggarakan Kejuaraan Nasional Painan, Bhirawa Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Paragliding “Trip of Indonesia” (TROI) atau paralayang 2015 seri ketepatan mendarat selama empat hari, hingga Minggu (19/4).

“Kejuaraan Nasional TROI 2015 yang kami selenggaran ini adalah Seri I Indonesia. Kami dipercaya sebagai penyelenggara Seri I ini karena lokasi pendaratan dan terbang kita dinilai sangat bagus,” kata Ketua Federasi Aerosport Seluruh Indonesia (FASI) Pesisir Selatan Iqbal Rama Dipayana di Painan, Kamis.

Kejuaraan nasional ini akan digelar dalam rangkaian pesta “Festival Langkisau” XIII ta-

hun 2015 yang akan diselenggarakan hingga 21 April sejak 15 April 2015.

Penilaian kejurnas cabang olahraga Aerosport Seri I Indonesia itu adalah ketepatan mendarat. Kejuaraan itu diikuti oleh 53 atlet (paraglider) nasional dan internasional untuk senior dan junior dari putra dan putri.

Sebanyak 81 peserta di antaranya merupakan atlet senior, mereka terdiri dari 14 perempuan dan 67 laki-laki, sedangkan junior sebanyak 72 atlit di antaranya 18 perempuan dan 54 atlet laki-laki.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olah Raga dan Ekonomi Kreatif Gunawan mengatakan Pesisir Selatan dipercaya sebagai penyelenggara TROI karena lokasi terbang dan

pendaratan dinilai sangat cocok untuk kejuaraan cabang olah raga paralayang tersebut.

Saat berada di udara para penerbang dapat menikmati keindahan alam bahari sekitar kawasan sebelum mendarat di Pantai Salido kabupaten setempat. Paraglider (penerbang) dapat menikmati keindahan pantai sekitar lokasi pendaratan yang datar dan luas serta menyaksikan pulau-pulau kecil yang berjejer di tengah laut.

Pelaksanaan kegiatan besar cabang olah raga aero sport itu dilakukan sekaligus pada kegiatan “Festival Langkisau” XII tahun 2015. Disana, paragliding akan fokus kepada eksploitasi wisata daerah dan dapat mengasah adrenalinnya Q ant masing-masing.Q

Indonesia Raih 11 Medali Kejuaraan Asia Tenggara Jakarta, Bhirawa Indonesia membawa pulang sebanyak 11 medali dalam Kejuaraan Atletik Remaja Asia Tenggara ke-10 yang diselenggarakan pada 1112 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Saya cukup puas secara kualitatif karena ada tiga atlet yang memecahkan rekor,” kata Pelatih Program Indonesia Emas (PRIMA) Muda Agustinus Ngamel saat ditemui Antara, Kamis.

Dalam kejuaraan tersebut, Indonesia meraih total dua emas, enam perak, dan tiga perunggu

serta berada di peringkat empat dalam klasemen akhir Kejuaraan Atletik Remaja Asia Tenggara.

Ia mengatakan dari tiga atlet yang memecahkan rekor, dua di antaranya adalah atlet putri.Pertama adalah atlet putri atas nama Tri Yani Pamungkas yang memecahkan rekor kejuaraan dalam kejuaraan lari 800 meter dengan waktu 2 menit 14,46 detik.

Kedua adalah atlet putri atas nama I Dewe Ayu Ita Ariyani yang memecahkan rekor kejuaraan dalam kejuaraan tolak peluru dengan lemparan Q ant sejauh 13,91.Q

BNNK Lakukan P4GN Di MAKODIM 0806 Trenggalek Bersama 314 Aparat BNNKTrenggalek tak henti hentinya melakukan proses pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan.

Kali ini BNNK Trenggalek melakukan advokasi P4GN di MAKODIM 0806 Trenggalek, yang diikuti oleh 314 BABAINSA & BABINKAMTIBMASdari Seluruh desa Se Trenggalek (16/04).

Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk menyusun Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat, selain itu juga bertujuan untuk membentengi terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan aparat maupun di masyarakat.

Hadir dalam kegiatan, Kepala BNNK Trenggalek, I Made Arjana, Kabag Binmas Polres Trenggalek “Suprapto”, Serta Letkol M Zain dari Kodim 0806 Trenggalek. Selain itu hadir pula Dr.Tita Riskana dari

Keputusan PSSI yang tercantum Ia optimis sepak bola Jatim kembali melalui surat bernomor 86/PGD/06/Ibisa meraih emas setelah di PON Riau 15 yang ditujukan kepada Asosiasi 2012 gagal meraih medali.

Provinsi (Asprov) PSSI se-Tanah Air “Tim Jatim layak disebut The Dream yang menegaskan para pemain proTeam karena diperkuat bintang pemain fesional bisa tampil di ajang PON muda, dari posisi belakang ada Sahrul, tentunya sangat menguntungkan JaFatchu dan Yama serta Zaenuri. Di tim. Sejumlah pemain muda yang kini tengah milik Evan Dimas dan Paulo. bertebaran di klub-klub QNB League, Lini depan ada Dimas Drajad dan Divisi Utama dan Indonesia Super Muchlis,” papar Abror, Rabu (15/4).

League (ISL) U-21 akan dimakTim Jerbasuki Mawabeaya itu bakal simalkan. semakin kuat karena ditambah para Selain Evan Dimas, pemain jebolan pemain muda yang saat ini berkiprah Timnas U19 yang bakal mengenakan di divisi utama ISL. Abror menyeseragam Jatim adalah Paulo Sibutkan, pemain-pemain seperti Fahmi tanggang, Sahrul Kurniawan, M FatAl Ayyubi, Ridho Nurcahyo dan Imam Dhimam Abror churohman hingga Dimas Drajad, Bayhaqi telah menjadi tulang punggung Hansamu Yama dan Muchlis Hadi Ning. tim PON Jatim sejak ‘disekolahkan’ ke Perseba Selain itu, ada pula bek muda tangguh, M Bangkalan. Mereka mengeyam pengalaman dengan Zaenuri, yang memperkuat Timnas U-23. Baberkiprah di edisi terakhir kompetisi Divisi Tiga. nyaknya pemain muda ini melambungkan asa “Skuad ini layak lolos dari Pra PON dan merebut Q wwn Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid. emas,” tegasnya.Q

Rusia Kirim Tim Ikuti Piala Presiden Palembang, Bhirawa Rusia mengirimkan enam petinju ke Kejuaraan Internasional Tinju Amatir Piala Presiden XXII di Palembang, Sumatera Selatan, 20-25 April 2015.

Ketua Pelaksana Piala Presiden Syaifudin Aswari di Palembang, Kamis, mengatakan keenam atlet itu terdiri dari empat atlet putri dan dua atlet putra.

Untuk petinju putri atas nama, Isae A Zoia, Sagataeva Sainana, Dobrynina Zinaida, Beliakova Anastasia, kemudian petinju putra yakni Abramova Daria dan Kuleshova Aleksandra.

“Ini menjadi sejarah karena untuk kali pertama Rusia datang ke Palembang untuk mengikuti pertandingan olahraga,” kata Bupati Lahat ini.

Menurutnya, kehadiran Rusia ini semakin menegaskan bahwa Piala Presiden merupakan salah satu

ajang tinju bergengsi di dunia.

Meski hadiah total untuk juara umum hanya Rp39 juta tapi tidak mengurangi minat petinju Asia dan Eropa untuk ambil bagian.

Sebanyak 182 atlet dipastikan menjadi peserta dari 24 negara.

Para petinju ini berasal dari Banglades, Australia, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Mesir, Butan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Philipina, Qatar, Singapura, Suriah, China Taipeh, Thailand, Kamboja, India, Hongkong, Sri Langka, Mauritius, Rusia, dan Myanmar.

“Kejuaraan bertajuk piala presiden ini menjadi satu-satunya di dunia, inilah yang menjadi daya tarik,” kata Ketua Pertina Sumsel ini.

Wakil Ketua Pelaksana Sulfa Ganie mengatakan kontingen negara peserta mulai berdatangan untuk persiapan mengikuti kejuaraan.

“Malaysia sudah datang sejak

dua hari lalu, sementara hari ini rencananya Tim Indonesia akan tiba,” kata dia.

Piala Presiden ini akan mempertandingkan 12 kelas (tujuh putra, lima putri). Untuk putra terdiri atas, light fly weigh (49 kg), fly weight (52 kg), bantam weight (56 kg), light weight (60 kg), light selter weight (64 kg), welter weight (69 kg), dan middle weight (75 kg).

Selain itu ada light fly weight (48 kg), flay weight (51 kg), bantam weight (54 kg), feather weight (57 kg) serta light weight (60 kg).

Kejuaraan Piala Presiden ini merupakan agenda Federasi Tinju Amatir Dunia (AIBA) yang terakhir lagi digelar pada 2011.

Sebelumnya kejuaraan ini diagendakan setiap tahun namun banyaknya agenda tinju amatir tingkat dunia membuat kejuaraan tersebut tidak bisa diQ ant lakukan secara simultan.Q

BNNK Trenggalek Lakukan Advokasi P4GN Di HIMPAUDI dan IGTKI Kecamatan Watulimo

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang merupakan masalah yang krusial yang ada di Indonesia dan butuh Reaksi cepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Puskesmas Karangan yang didaulat sebagai Nara sumber pada kegiatan ini.Dr.Tita Riskana memberikan paparan mengenai Kebijakan dan Strategi Menciptakan Lingkungan Bersih dari Penyalahgunaan Narkotika.

“Kita menyadari bahwa bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga Preseiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mendeklarasikan “Indonesia darurat Narkoba” dan BNN RI mencanangkan program Penyelamatan para korban penyalahgunaan narkoba dengan merehabilitasi 100.000 pecandu di tahun 2015". Ungkap Tita Riskana Pada sesi sharing, peserta terlihat

antusias untuk menyampaikan usulan dan masukan terkait penyusunan kebijakan P4GN yang akan diterapkan di lingkungan masyarakat dan aparat.

Diharapkan dengan adanya upaya semacam ini dapat memberikan pemahaman lebih bagi aparat, dan instansi pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan juga sering kali menangani pasien yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Tim penyuluh BNNK Trenggalek juga menekankan kembali akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.Q wek,adv

Salah satu kegiatan yang dilakukan BNNK Trenggalek untuk mewujudkan Trenggalek bebas Narkoba adalah memberikan sosialisasi terhadap organisasi swasta HIMPAUDI dan IGTKI di Kecamatan Watulimo.Kegiatan Sosialisasi P4GN di Instansi Swasta yang digagas BNN Kabupaten Trenggalek ini dilakukan untuk menjangkau semua kalangan se-Kabupaten Trenggalek.

Turut hadir dan membuka acara advokasi ini, Kepala UDPK Kecamatan Watulimo, “Jauhari”, SPd, MM. Dan dilanjutkan sambutan dari Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE. Pada pembukaan Advokasi kali ini Kepala UDPK Watulimo Mengatakan, “Dengan adanya pencerahan narkoba kita dapat mengantisipasi secara dini bahaya daripada narkoba serta dapat memilah pergaulan positif dan negatif

dalam lingkungan pekerjaan, upaya lain agar terhindar yakni dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa” Dalam sambutannya Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE Mengatakan, “Sosialisasi Anti Narkoba di Organisasi Swasta merupakan bentuk preventif agar tidak menjadi korban.

Melalui kegiatan ini bisa mengetahui, memahami, dan mengerti tentang bahaya narkoba. Sehingga dapat meminimalisir tingkat Penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan,” ungkapnya.

Penyampaian materi P4GN kali ini di sampaikan oleh Staf Pencegahan BNNK Trenggalek Zaenul Adib.

“Terkait dengan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Organisasi Swasta merupakan salah satu pilar bangsa yang memiliki potensi kuat sebagai pelaku dalam rangka mengakselerasikan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya dalam bidang Pencegahan baik dalam lingkungan keluarga maupun di Instansi tempatnya bekerja”. UngQ wek,adv kap Zaenul Adib.Q

Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Dongkrak PAD 2015, Rutin Gelar Rapat Koordinasi Antar SKPD Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Blitar melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan sering menggelar rapat dan koordinasi antar instansi.

Hal ini dilakukan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) bias memperoleh hasil yang maksimal dalam hal penerimaan PADnya Pelaksanaan Rakor diikuti sebanyak 14 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang bertempat di Kantor Sekretariat Pemkab Blitar, dimana kegiatan utamanya melakukan pembahasan perolehan PAD pada Tribulan I bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

“Pertemuan ini dilakukan agar perolehan PAD pada tahun ini sesuai dengan target yang ditetapkan.

Bahkan kami terus bekerja ekstra untuk mendongkrak penerimaan PAD. Salah satunya, terus menggelar koordinasi dengan instansi terkait penghasil PAD,” kata Kepala Dispenda Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni.

Lanjut Drs. Ismuni, dalam rakor tersebut Dispenda memaparkan total target PAD yang harus dipenuhi pada tahun 2015, yang mencapai Rp. 176,9 miliar, bahkan dirinya mengaku bangga karena penerimaan PAD hingga akhir bulan Maret ini (Tribulan I) sudah mencapai Rp. 46,8 miliar atau sebanyak 26,8 persen dari total target PAD. “Untuk perolehan PAD pada Tribulan I sudah melebihi target yang ditetapkan Bapak Bupati Blitar, yakni hanya 15 persen dari total target,” ujarnya.

Menurut dia, perolehan target PAD pada akhir Tribulan I tahun 2015, dianggap lebih baik dibandingkan perolehan PAD pada Tribulan I tahun 2014 yang hanya 21 persen dari total target PAD 2014. Dimana besarnya penerimaan PAD pada Tribulan I tahun ini tidak terlepas dari peran serta SKPD terkait yang terus menggenjot penerimaan PAD.

“Dari total 14 SKPD penghasil PAD, 11 SKPD diantaranya sudah melampaui target penerimaan PAD pada Tribulan I,” terangnya.

Namun hanya tiga SKPD saja yang sampai sekarang perolehan PAD belum mencapai target alias masih minim. Dimana ketiga SKPD yang pencapaian PAD masih sedikit diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Blitar yang sampai saat ini masih mencapai 4,8 persen atau baru Rp. 5 juta dari total PAD sebesar Rp. 103 juta. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar perolehan PAD masih 9 persen atau Rp. 2,8 miliar dari total Rp. 29 miliar, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang perolehan PAD masih 12,8 persen atau masih Rp. 36 juta dari total target Rp. 285 juta.

“Dari ketiga SKPD tersebut, perolehan PAD hingga akhir Tribulan I ini masih dibawah 15 persen atau dibawah ketetapan Bapak Bupati Blitar,” jelasnya lagi.

Menurut Drs. Ismuni, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketiga SKPD tersebut belum mencapai target dalam hal penerimaan PAD.

htn/bhirawa

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 14 SKPD Pernghasil PAD diruang pertemuan Sekda Blitar.

Yakni, Dari DKP saat ini banyak nelayan yang tidak melaut, sehingga retribusi masih minim, sedangkan dari Dinkes karena anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum turun, sehingga perolehan PAD masih minim. Untuk perolehan PAD pada

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan masih minim karena saat ini banyak proyek yang belum dimulai, sehingga penyewaan alat berat masih sedikit.

“Ada beberapa kendala yang dialami ketiga SKPD, sehingga perolehan PAD masih minim,” ungkapnya.

Sedangkan beberapa SKPD yang perolehan PAD paling tinggi pada Tribulan I, yakni RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang perolehan PAD mencapai Rp. 23 miliar dari total PAD Rp. 64 miliar atau pencapaian PAD sudah mencapai 36 persen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang perolehan PAD mencapai Rp. 944 Juta dari total PAD Rp. 3,5 miliar atau 26,7 persen. Dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang perolehan PAD pada Tribulan I mencapai Rp 6,1 miliar dari total PAD Rp. 23,8 Miliar atau 26,5 persen.

“Meski banyak SKPD yang pencapaian PAD sudah melebihi target pada Tribulan I, tapi kita tidak boleh berleha-leha, sebab target PAD pada tahun ini naik 0,8 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, komposisi PAD pada target APBD tahun 2015, PAD Kabupaten Blitar mampu menyumbang 9 persen, Dana Perimbangan (Bantuan Dari Pemerintah Pusat) sebesar 62 persen, dan lainlain pendapatan daerah yang sah, Q htn,adv sebesar 29 persen.Q

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Desakan Evaluasi Kinerja Kabinet Jokowi Menguat Jakarta, Bhirawa Senator asal Aceh Fahrurroji memberi rapot merah terhadap kinerja Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Nawacita dan revolusi mental yang digembar-gemborkan telah jadi bumerang yang menyerang balik dan olok-olok politik memojokkan Presiden Jokowi. Kekecewaan pada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan kehidupan rakyat makin meluas.

“Bahkan ada indikasi, hari buruh 20 Mei bulan depan, bukan hanya rakyat, tapi para relawan pendukung Jokowi akan serempak turun ke jalan, alias demo. Kabinet Kerja Presiden Jokowi harus dievaluasi, apapun alasan-nya,” peringatan keras Fahrur ini dilontarkan dalam dialog kenegara an bertajuk “Rapor Kabinet Kerja Jokowi” di loby gedung DPD RI, kemarin. Nara sumber lain,Wakil Ketua fraksi Nasdem DPR RI Johny G Plate dan Dosen Politik UIN Syarif Hidayatullah Dr Gun Gun Heryanto (Direktur Eks The Political Literacy Institute).

Sebelumnya, Johny G Plate menyatakan, belum cukup waktu untuk menilai pemerintahan Jokowi hanya dalam tempo 6 bulan. Bukan bermaksud melarang memberikan rapot, tetapi tempo 6 bulan masih terlalu singkat untuk menilai kebijakan pemerintah. Apalagi 6 bulan ini adalah langkah pertama pada awal pemerin tahan Jokowi.

“Pada 6 bulan pertama pemerinta han Jokowi, lebih dari 3 bulan energi habis untuk atasi kisruh antara KMP cotra KIH. Lalu ditambah KPK lawan Polri dalam kasus calon Kapolri Jendral BG. Sentimen antar elite politik ber bulan bulan ini jelas sangat mempe ngaruhi perkembangan politik. Sisa waktu yang 3 bulan kemudian, baru benar benar bekerja, jadi belum berumur sampai satu smester,” imbuh Johny membela.Q ira

Jasa Marga Akuisisi Ruas Tol Solo-Kertosono Jakarta, Bhirawa PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan proses akuisisi proyek jalan Tol Solo-Kertosono sepanjang 176,7 kilometer sudah diselesaikan dan ditargetkan pada 30 April 2015 akan dilakukan pemancangan tiang pertama dimulainya proyek.

“Alhamdulillah, kami bersama Waskita Karya sudah menyelesaikan proses akuisisi Solo-Kertosono demi percepatan terealisasinya Tol Trans Jawa pada 2018,” kata Dirut Jasa Marga Adityawarman pada diskusi “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa dan Aneka Permasalahannya” di Jakarta, Kamis (16/4) kemarin.

Menurut Adityawarman, saat ini PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) selaku BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dan pemegang konsesi ruas itu sudah melaporkan proses ini ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kabarnya, Pak Menteri sudah setuju, sehingga proses berikutnya adalah pembuatan AJB, akte jual beli, lalu akan diikuti perubahan PPJT, perjanjian pengusahaan jalan tol yang baru,” katanya.

Menurut Adityawarman, pihaknya masuk di BUJT tersebut dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 60 persen dan sisanya 40 persen adalah Waskita Karya melalui anak usahanya.

“Akhir bulan ini, ruas ini akan di’ground breaking’ oleh Presiden Jokowi dan titiknya sedang dicari apakah di Solo atau dimana,” katanya. Namun, orang nomor satu di Jasa Marga itu belum merinci nilai akuisisnya.

Adityawarman menambahkan,, ruas tersebut kini pembebasan lahannya sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan akhir tahun ini sudah 100 persen.

“Proses konstruksi akan segera dimulai dan tender untuk kontraktornya secara simultan akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” katanya.Q ant

Adriansyah Jalani Pemeriksaan Perdana Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adriansyah menjalani pemeriksaan perdana pascaditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait PT Mitra Maju Sukses di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

“Hari ini A (Adriansyah) diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (16/4) kemarin.

Bersama Adriansyah juga diperiksa Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidyat sebagai tersangka. Andrew adalah orang yang diduga memberikan hadiah kepada Adriansyah untuk mengurus izin perusahaannya.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Adriansyah dan anggota Polsek Menteng Briptu Agung Kristianto di Swis-Bel Hotel Bali pada Kamis (9/4) dan menemukan uang sekitar Rp440 juta dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan rupiah sebagai barang bukti. KPK juga menangkap Direktur PT MMS Andrew Hidayat pada hari yang sama di satu hotel di Jakarta.

Pemberian uang itu diduga untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Selatan karena Adriansyah adalah mantan Bupati Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan.

Putranya, Bambang Alamsyah menggantikan Adriansyah sebagai bupati di kabupaten tersebut.

KPK menetapkan Adriansyah dan Andrew sebagai tersangka. Adriansyah diduga melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.Q ant

Jumat Legi 17 APRIL 2015

Negara Harus Menang Hadapi Terorisme Bulan Depan Prajurit TNI Terima Kenaikan Tunjangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa stabilitas keamanan itu sangat penting sekali dalam kita membangun negara.

Oleh sebab itu, tantangantantangan yang dihadapi (terorisme, radikalisme, ekstrimisme) harus dihadapi tanpa kompromi.

“Jangan sampai ada kompromi dengan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.

Negara harus menang,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Apel Kebesaran yang sekaligus dirangkai dengan pengangkatannya sebagai Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI, di Lapangan Merah, Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (16/4) siang.

Dengan stabilitas baik politik maupun keamanan, tegas Presiden Jokowi, kita bisa membangun, ekonomi kita akan tumbuh. Dan dengan ekonomi yang tumbuh itu, lanjut Jokowi, tentu saja anggaran untuk TNI akan bisa berlipat, dan juga pada akhirnya, alutsista dan kesejahteraan seluruh prajurit akan bisa ditingkatkan sebaikbaiknya.

Presiden Jokowi meyakini,dengan kesolidan di jajaran TNI, masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan, dengan penegakan keamanan, illegal fishing, illegal logging, dan lain-lain bisa dikerjakan, bisa diberantas.

Presiden Jokowi melakukan pemeriksaan prajurit TNI, saat Apel Kebesaran, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (16/4) Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam sam butannya mengatakan, merupakan kebanggaan bagi TNI karena Presiden bersedia diangkat sebagai warga kehormatan pasukan khusus TNI. Ditegaskan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, bahwa seluruh jajaran TNI ingin menunjukkan bahwa mereka merupakan prajurit yang profe-

sional. “TNI setia kepada NKRI, Konstitusi, Presiden RI. Itu adalah harga mati,” tegasnya.

Seluruh prajurit, lanjut Moeldoko, akan mengawal Presiden dan jalannya pemerintahan sam pai selesai. “Kita mendapatkan kehormatan besar karena Bapak Presiden berada di tengah-tengah kita, bagian dari keluarga besar kita,” pungkasnya.

Saat memberikan sambutan

pada Apel Kebesaran, di Lapangan Merah Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberikan ‘angin segar’ bagi para prajurit TNI. Presiden Jokowi menyinggung rencana pemerintah menaikkan tunjangan para prajurit TNI mulai awal Mei ini.

“Saya sudah telpon Menteri

Kebocoran Soal UN Terjadi Sistematis Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi X DPR RI T Taufiqulhadi mengatakan soal ujian nasional (UN) yang bocor dan beredar di internet tidak terjadi sertamerta, namun dilakukan secara sistematis.

“Kebocoran soal yang terjadi saat ini, tidak terjadi sertamerta tapi secara sistematis.

Oleh karena itu perlu diusut tuntas,” ujar Taufiqulhadi di Jakarta, Kamis (16/4) kemarin.

Sebanyak 30 soal UN bocor di internet. Soal itu diunggah ke penyimpanan data google atau google drive. Hal itu diketahui oleh seorang guru di Jakarta, yang kemudian melaporkannya ke Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Saat ini, tautan tersebut sudah diblokir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menduga ada cam pur tangan percetakan dalam kebocoran soal itu.

“Kalau memang benar, pelaku kebocoran itu adalah oknum di Percetakan Negara, maka harus diselediki secara tuntas apa maksud dari membocorkan soal itu,” kata dia.

Politisi Nasdem itu menjelaskan bahwa kunci untuk mencegah kebocoran adalah penegakan hukum. Jika konsisten penegakan hukum tanpa pandang bulu, maka masyarakat sadar tentang pentingnya kejujuran. Meski tak menjadi penentu kelulusan, pelaksanaan UN masih sarat dengan kebocoran dan perilaku tidak jujur.

Tidak hanya di Jakarta, kebo-

coran juga terjadi di Yogyakarta dan Sumatera Barat.

Tuntutan Pembatalan UN Tidak Adil Pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani mengatakan tuntutan dan isu pembatalan Ujian Nasional (UN) 2015 merupakan suatu hal yang tidak adil bagi pihak-pihak yang sudah melaksanakan dengan baik.

“Sebagai sebuah sistem yang baru awal diimplementasikan, yaitu ujian berbasis komputer, pasti mengalami banyak kendala di lapangan,” kata Titik Handayani dihubungi dari Jakarta. Karena itu, Titik berpendapat terlalu ekstrem dan tidak adil bila persoalan-persoalan yang muncul tersebut kemudian menjadi alasan untuk tuntutan dibatalkan.

Menurut dia, pembatalan UN hanya isu belaka yang tidak perlu ditanggapi.

“Permasalahan tentang kebocoran soal disebabkan oleh percetakan yang mengunggah soal yang sama persis ke Google Drive.

Mendikbud sudah melakukan investigasi ke percetakan, karena itu perlu ada klarifikasi segera agar tidak menimbulkan keresahan,” tuturnya.

Titik justru melihat isu pembatalan UN sebagai suatu hal yang salah dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dia sangat menyayangkan isu tersebut muncul, apalagi bila tujuannya untuk memunculkan kegaduhan politik.

“Sangat disayangkan bila persoalan pendidikan, sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan karakter warga negara harus menjadi bagian, bahkan ‘korban’, dari kegaduhan politik. Apalagi, isu perombakan kabinet sedang berembus,” katanya.

Pelaksanaan UN 2015 mendapat kritik dari berbagai pihak.

Salah satu pihak yang mengkritisi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner Bidang Pendidikan (KPAI) Susanto mengatakan pemerintah perlu melakukan perbaikan radikal dalam manajemen persiapan dan proses UN karena dari tahun ke tahun selalu ada permasalahan yang terjadi karena adanya mismanajemen.

“Masalah ini jangan sampai terjadi saat UN SMP/MTS bulan Mei 2015,” ujarnya.

Susanto mengatakan pemerintah harus bisa membuktikan bahwa revolusi mental harus terealisasi dalam pelaksanaan UN. Jika layanan UN saja gagal sesuai target, tentu akan berdampak pada kegagalan agenda revolusi mental. Q ant

istimewa

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu),” kata Presiden Jokowi yang disambut dengan sorak sorai para prajurit. Presiden mengemukakan, kenaikan tunjangan kinerja menjadi kurang lebih 5660 persen, dan akan diterima para prajurit TNI pada awal bulan yang akan datang. Q ist

TNI AU Akan Evaluasi Pemberian Hibah Pesawat Jakarta, Bhirawa Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji setiap pemberian hibah pesawat dari negara lain.

“Ini akan kita evaluasi (setiap hibah pesawat). Ini merupakan pengalaman baru. Saya penerbang F-16 sejak tahun 1990-an, dan ini insiden yang baru terjadi,” kata Agus di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4) kemarin.

Ke depan, dirinya berharap pesawat-pesawat yang dimiliki TNI AU bukan lagi pesawat hibah, melainkan pesawat baru.

Dijelaskan Agus, Pesawat yang jatuh adalah pesawat yang baru datang yang diperoleh dari hibah AS “upgrade” dari blok 25 ke blok 52.

“Pesawat itu sedang ‘take off’, kemudian terjadi kebakaran mesin. Penerbang langsung laksanakan (eject) keluar dari pesawat karena mesin terbakar.

Alhamdulilah karena landasan pacu masih cukup sehingga pesawat itu bisa berhenti. Walaupun kondisi bahan bakar masih banyak. Pilot sudah dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sadar,” ucap Agus.

KSAU pun akan mengecek pesawat yang terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk melihat langsung kondisi pesawat dan pilotnya.

Ia menambahkan, terbakarnya pesawat F-16 tak akan mengganggu jalannya pengamanan KTT Asia Afrika Ke-60 tahun 2015 yang berlangsung di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat.

“Masih ada pesawat F-16 yang lain dan pesawat Sukhoi yang akan melakukan ‘flying pass’ untuk pengamanan KAA,” tukasnya.Q ant

Petugas menyiramkan cairan ke badan pesawat tempur F16 yang terbakar di ujung landasan pacu Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (16/4) . Pesawat tempur F16 dengan nomor register TS 1643 yang dipiloti oleh Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono tersebut gagal tinggal landas (takeoff) dan terbakar sekitar pukul 08.15 WIB.

Pemkab Situbondo Gelar Penilaian Lomba Desa dan 10 Program PKK Juara I Meraih Hadiah Uang Rp 100 Juta dan Mewakili Tingkat Jatim Guna untuk memberdayakan kiprah masyarakat dalam pembangunan, Pemkab Situbondo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo menyelenggarakan kegiatan penilaian lapangan perlombaan desa dan penilaian 10 program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat Kabupaten di balai Desa Battal, Kecamatan Panji dan Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kamis (16/4).

Acara dibuka Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH dengan didampingi Kepala BPMP Kabupaten Situbondo Akhmad Junaidi serta kalangan Muspika Kecamatan Panji dan Muspika Kecamatan Panarukan. Tak ketinggalan, tim penilai dari unsur TP-PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor KB dan intansi terkait ikut dalam tim gabungan lomba desa. Acara lomba didua desa tampak berjalan semarak, karena melibatkan sejumlah elemen, mulai tokoh masyarakat, Gapoktan dan LPM serta BPD setempat.

Dalam arahannya, Bupati

Dadang mengatakan, inti dari kegiatan ini adalah untuk mencari inspirasi terbaik bagi BPMP Kabupaten Situbondo dan tim penilai perlombaan desa sehingga dimasa mendatang memiliki strategi pembinaan yang tepat. “Kepada tim penilai yang terdiri dari unsur PKK, Kantor KB, Dnas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPMP, kami meminta untuk melaksanakan dengan mekanisme dan aturan yang ada,” pinta orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu.

Pria yang sebelumnya menjadi advokat kenamaan di Kota Santri itu menambahkan, bagi

peserta lomba desa yang meraih juara tidak hanya terjebak kepada hadiah yang disediakan panitia (BPMP Kabupaten Situbondo). Namun, urai Bupati Dadang, menjadi wakil Kabupaten Situbondo untuk bersaing dalam dalam lomba tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Saya minta dari lomba ini nanti ada peningkatan kualitas dengan cara mencari terobosan dan strategi menarik. Bisa juga nanti usulannya dimasukkan dalam Musrenbang,” pungkas

Bupati Dadang.

Disisi lain, Kepala BPMP Kabupaten Situbondo, Akhmad Junaidi, menandaskan, kegiatan kali ini sudah melalui tahapan yang dilakukan pada 26 Maret 2015, dimana BPMP melakukan tahapan administrasi. Selanjutnya, kata mantan Kabag Ekonomi itu, pada 30 Maret pihaknya kembali melakukan penilaian selek si. “Sehingga terpilih 6 besar desa. Saat ini kami melakukan penilaian lapangan mulai 13

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto SH saat memberikan arahan dalam acara penilaian lomba desa tingkat Kabupaten di balai Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, kemarin (16/4).

hingga 16 April. Selanjutnya kami akan melakukan rekapitulasi, sehingga diketahui peraih juara 1,2, 3 dan juara harapan 1,2, 3,” urai Akhmad Junaidi, dengan didampingi H Solikhan, kemarin.

Lebih lanjut mantan Kabag Perlengkapan Setkab Situbondo itu menuturkan, setelah BPMP berhasil mengukuhkan juara lomba desa, maka secara otomatis peraih juara I akan mewakili dalam ajang lomba desa pada tingkat Provinsi Jatim. Kata Junaidi, ada 8 indikator yang masuk dalam unsur penilain diantaranya, pendidikan, kesehatan, perekonomian, lembaga kemasyarakatan, keamanan, keamanan dan ketertiban, keswadayaan masyarakat dan PKK. “ Unsur-unsur itu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2007. Dalam kegiatan ini Pemkab Situbondo, menyediakan hadiah pertama Rp 100 juta dan hingga juara harapan III Rp 20 juta,” jelas Junaidi. Q awi,adv

Jumat Legi 17 APRIL 2015

Staf Ahli Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi l Sambungan hal 1

mana, seharusnya selain membangun lumbung padi, juga dibangun fasilitas lantai jemur, namun fakta di lapangan tidak ada. “Juknis menyebutkan bahwa seharusnya dibangun lumbung padi dan lantai jemur, tetapi hanya lumbungnya saja yang dibangun tetapi lantai jemurnya tidak,” tegas Ketut Sudiarta.

Proyek yang diperuntukkan bagi sepuluh Gabungan Kelompok (Gapoktan) dengan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 untuk kemudian dilaksanakan pada DAK Perubahan 2014, masing-masing Gapoktan menerima kucuran dana hibah senilai Rp 183.750.000,00 dari pemerintah.

Ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan kondisi riil di lapangan sehungga muncul dugaan telah terjadi kerugian uang negara.

Pasalnya, lumbung pangan sesuai petunjuk disebutkan luasnya 96 m2 namun fakta di lapangan luas bangunan tidak sesuai dengan volume teknis. Selain itu fisik bangunan seha­ rusnya dibangun tembok keliling dengan atap genting, realitanya dibangun dengan tembok setinggi sekitar 1,5 meter, atasnya disambung dengan galvalum dengan atap terpasang dari seng. “Dari bentuk bangunannya sudah dapat diketahui, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,” terang Ketut Sudiarta.

Lebih parah lagi, dana hampir Rp 2 miliar bukan hanya untuk proyek lumbung pangan desa saja, melainkan juga untuk lantai jemur. Hanya saja, hingga proyek selesai dan anggaran sudah terserap seluruhnya, lantai jemur tidak dibangun. Berdasarkan temuan di lapangan ini, lantas Kejari Nganjuk langsung menaikkan kasus pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur ini ke tingkat penyidikan. “Seluruh ketua Gapoktan sudah dimintai keterangan,” tegas Ketut Sudiarta.

Dalam penyidikan, diketahui jika seluruh ketua Gapoktan mengaku tidak tahu menahu terkait proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur.

Pasalnya, sejak awal pekerjaan proyek hingga selesai tidak pernah dilibatkan.

Sepuluh Gapoktan bermasalah tersebut di antaranya adalah Gapoktan Sumber Makmur Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Gapoktan Rukun Makmur Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Urip Kecamatan Berbek, Gapoktan Rukun Tani Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Gapoktan Bahagia Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan, Gapoktan Bagio Mulyo Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo. n ris

NasDem Resmi Usung Rendra Kresna Cabup Malang l Sambungan hal 1

yang sah adalah yang diakui pemerintah melalui Menkumham. Namun terlepas dari itu semua, pihaknya yakin konflik tersebut segera berakhir. “Saya kira tidak ada masalah. Dan saya yakin masalah ini segera berakhir,”ujarnya.

Terlepas dari itu semua, Rendra bersyukur atas dikeluarkan rekomendasi dari Partai NasDem kepada dirinya sebagai calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada Kabupaten Malang. “ Jika terpilih nanti saya akan mendarmabaktikan kepada NKRI terutama bagi masyarakat Kabupaten Malang,”akunya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Jatim Efendi Choiri mengaku alasan NasDem mengusung Rendra Kresna karena yang bersangkutan merupakan calon satusatunya yang kuat. Karenanya NasDem realistis dalam memandang Pilkada di Kab Malang, apalagi kursi yang didapat partai­ nya hanya empat kursi. Di sisi lain kinerja Rendra dianggap sukses membangun Kab Malang hingga seperti ini. “Jujur saat ini tidak ada calon lain yang bisa menandingi Pak Rendra. Selain itu yang bersangkutan sukses dalam membangun Kab Malang dan hampir semua partai mendukungnya.

Termasuk NasDem yang siap mengusungnya, meski di satu sisi Pak Rendra akan mengambil wakilnya dari PKB,”tandasnya Gus Choi, panggilan akrab Efendi Choiri.

Seperti diketahui, DPP Partai NasDem mengeluarkan rekomendasi atas calon kepala daerah Kabupaten Malang kepada incumbent Bupati Rendra Kresna. Penyerahan rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Jatim Effendi Choiri kepada Bakal calon Bupati Malang Rendra Kresna di kantor DPW Partai NasDem Jatim. n cty

Rangkul Semua Elemen l Sambungan hal 1

di lingkung­an Pemkab Situbondo dan Bondowoso juga ia ajak untuk bekerjasama.

Adi Winarno yang masih muda itu tidak segan blusukan sendiri mendatangi para pejabat, termasuk Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Bupati Bondowoso Said Amin Husni dan Dandim Situbondo. “Saya ingin Perhutani dapat menjalin kemitraan yang sinergis dengan semua elemen. Terutama yang ada kaitannya langsung dengan tupoksi Perhutani. Misalnya saja, kami (Perhutani) baru saja menjajaki sejumlah kerjasama dengan Pemkab Situbondo,” ujar Adi Winarno kemarin.

Lebih konkrit lagi, kata mantan Administratur KPH Perhutani Banyuwangi Barat itu, ia akan melakukan kerjasama segitiga emas, antara Perhutani, Pemkab Situbondo dan Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih.

Dalam MoU itu, lanjut Adi, ketiga pihak akan melakukan pengembangan terhadap objek wisata Pasir Putih yang wilayahnya berbatasan dengan lahan kawasan Perhutani. “Kami sudah bertemu Bupati Situbondo, dan Perhutani sudah menanggapi positif usulan kerjasama tersebut.

Ini sangat tepat karena wisata Pasir Putih berbatasan langsung dengan hutan,” papar Adi. Adi menambahkan agar program unggulan yang ia gagas berjalan sukses dan tepat sasaran, pihaknya perlu melakukan pendekatan serta pembicaraan yang intensif dengan para stake holder yang ada di Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. Termasuk juga, sebut Adi, melakukan kunjungan kepada pimpinan lembaga penegak hukum, mulai Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort dan Pengadilan Negeri. “Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan antara Perhutani dengan lembaga tersebut,” urai Adi. n awi

SAMBUNGAN Setelah Zainab, 18 TKI Jatim Tunggu Eksekusi Mati l Sambungan hal 1

asal FPKB DPRD Jatim saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Berdasarkan data Direktorat WNI BHI Kementerian Luar Negeri yang diterima Komisi E DPRD Jatim, kata Kartika masih ada 18 orang TKI asal Jatim yang menunggu eksekusi hukuman mati. “Mereka itu tersebar di tiga negara yakni di Arab Saudi sebanyak 7 orang, Malaysia 10 orang dan Iran satu orang,” ungkap politisi asli Lamongan.

Sedangkan kasus hukum yang menjerat para TKI sehingga divonis hukuman mati cukup variatif. Se­ perti, pembuhunan sebanyak 7 kasus, narkoba 6 kasus, zina 3 kasus, sihir 1 kasus dan kepemilikan senjata api 1 kasus. “Kami berharap Pemprov Jatim berkoordinasi de­ngan pemerintah pusat supaya lebih meningkatkan koordinasi hubungan diplomatik dengan ketiga negara tersebut,” pinta Ketua PC Muslimat Lamongan ini.

Kendati banyak kasus hukuman mati yang menimpa para pahlawan devisa, namun Kartika kurang setuju jika pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Alasannya, mereka nekat bekerja keluar negeri itu karena di dalam negeri sulit mendapatkan pekerjaan yang bisa menyejahterahkan keluarganya.

“Saya secara pribadi tidak setuju moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Selama di dalam ne­ geri ekonominya belum diperkuat dan masyarakat kecil tida bisa mendapatkan akses lapangan kerja yang memadai agar bisa hidup sejahtera,” tegas Kartika.

Menurutnya, langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah bagaimana memperketat pengiriman TKI ilegal dan memberi bekal keterampilan yang memadai bagi TKI agar di tujuan negara penempatan bisa diakui sebagai pekerja formal atau profesional.

“Karena itu Balai Latihan Kerja

(BLK) perlu diperbanyak dan berstandart internasional, sehingga lulusan BLK bisa jadi modal bekerja ke luar negeri,” harapnya.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim yang lain, M Eksan mengatakan hukuman mati yang menimpa Siti Zainab memang sangat memprihatinkan. Karenanya dia berharap ada alim ulama di Jatim yang memiliki kemampuan berbahasa Arab diikutsertakan dalam proses diplomasi ini. “Seperti kita merunut saat Gus Dur jadi presiden. Di mana waktu itu ada TKW terancam hukuman mati. Namun karena saat itu Gus Dur memiliki kepandaian berbahasa Arab, ditambah lagi fungsi diplomatik dan tradisi di sana dia tahu betul, akhirnya hukuman mati tidak jadi dilaksanakan,”tegas politikus asal Partai NasDem ini.

Artinya dalam masalah ini, tidak saja pemerintah bergantung pada Departemen Luar Ne­geri, tapi juga keikutsertaan alim ulama dan tokoh agama perlu dipikirkan. Selain itu, pemerintah harus memberikan penjelasan kepada para TKI terkait tradisi di negara lain jika melakukan tindakan kriminalitas atau hukum.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengaku telah meminta Kemenlu untuk intensif melakukan advokasi ke TKI asal Ja-

tim yang tengah menunggu eksekusi mati. “Memang masih ada 18 warga Jatim yang menunggu nasib serupa dengan Siti Zainab, karena itu kita minta Kemenlu makin serius memberi advokasi ke mereka,” tegasnya.

Bahkan kata Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, Kemenlu juga terus mengupayakan pendekat­ an ke keluarga korban maupun jalur diplomasi. “Kemenlu terus berkoordinasi dengan kita untuk mengetahui nasib mereka serta memberikan bantuan hukum. Jangan sampai mereka mengalami nasib serupa dengan Zainab,” harap orang nomor satu di Jatim ini.

Khusus kasus Siti Zainab, Pakde Karwo mengaku sangat kecewa de­ ngan Arab Saudi karena tidak memberitahu sama sekali kalau Zainab akan dieksekusi mati. Bahkan, Pemprov Jatim baru tahu pemberitaan tersebut dari media massa.

Ditambahkan Pakde Karwo, pada awalnya Pemprov Jatim berencana akan mengurus semua keperluan jenazah Siti Zainab agar bisa dibawa pulang ke Indonesia. Tapi informasi terakhir almarhumah sudah dimakamkan di Madinah. “Sekarang yang bisa kita lakukan hanya bisa menjelaskan ke keluarga di Bangkalan, agar bisa menerima kenyataan ini. Peme­rintah sudah berusaha maksimal,” pungkasnya. n cty, iib

7. M BASYUNI TOHIR/SULAIMAN TARIBIN 8. MARYANTO BIN HAZLAN 9. MOHAMMAD SAMSUL BIN NADE NAZIB 10. HERLINA PURNAMA SARI 11. MUHAMMAD ZAINI MISSRIN ARSAD 12. HANAN BT MUHAMMAD MAHMUD

alias MARYAM BT AHMAD P MARSITI 13. LILIK BT MAS’OED alias ZAKI MANSYUR 14. GINARTI BT SAIRIN PAYEN 15. LILIS SUMARNI BINTI SUMARTONO SATI 16. NAFISAH BT SUFYAN JAINI 17. SUAIDAH BINTI SUSANTI SUMARDI 18. NOVI SUSANTI SUDIRMAN Sumber : Komisi E DPRD Jatim

Pembunuhan Pembunuhan Pembunuhan Narkoba Pembunuhan

Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Arab Saudi

Pembunuhan Arab Saudi Zina Arab Saudi Zina Arab Saudi Sihir Arab Saudi Zina Arab Saudi Sihir Arab Saudi narkoba Iran

Minuman Beralkohol Lenyap dari Minimarket Surabaya l Sambungan hal 1

minuman beralkohol golongan A dengan kadar di bawah lima persen.

Se­perti shandy, bir, lager, ale, dan bir hitam. Selain itu, pemerintah di dalam aturan tersebut juga melarang penjualan wine rendah alkohol dan minuman alkohol lokal.

Pantauan Bhirawa, minimarket di Jalan Kayoon yang menjadi sasaran utama pemkot, di mesin pendingin hanya terlihat minuman non alkohol.

Kalaupun ada minuman dari brand yang mempunyai produk minuman beralkohol, yang dijual hanyalah yang tak mengandung alkohol. Selain memeriksa disetiap rak, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP Kota Surabaya juga memeriksa di setiap gudang minimarket.

Ada lima tim yang terbagi dalam razia tersebut. Masing-masing terdiri dari sepuluh personel yang tersebar di lima wilayah Surabaya. Sosiali­ sasi tersebut sekaligus melakukan penarikan jika masih ditemukan minuman beralkohol yang dipajang di rak-rak minimarket, namun dalam razia kemarin hasilnya nihil.

Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya Nuridiah Nirmala mengatakan, setelah mengecek di setiap rak-rak minimarket tak ada satupun minuman beralkohol yang dipajang. Menurut Nuri sapaan akrabnya, hal ini menandakan pihak minimarket mematuhi Permendag Nomor 6 Tahun 2015. “ Kami belum menemukan minuman beralkohol yang dipajang di rak. Memang sudah sebulan yang lalu sudah diberikan surat edaran ke tiap minimarket. Ini menandakan pengusaha ritel mematuhinya,” katanya di sela-sela razia.

Sampai kapan razia ini dilakukan, Nuri bersama tim gabungan lainnya akan melakukan razia secara diamdiam untuk memastikan bahwa Kota

Surabaya khususnya minimarket sudah tidak menjual kembali. “ Bukan hanya hari ini (kemarin) saja kami lakukan razia di tiap minimarket, tapi setiap hari. Namun dengan cara diam-diam untuk memastikan me­ reka sudah tidak menjual minuman beralkohol,” ujarnya.

Tidak hanya minimarket, toko kecilpun juga tak luput dalam razia.

Kasi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya Mohammad Soelthoni mengatakan toko kecil pun akan dilakukan razia tapi menyusul. “ Toko kecil nanti menyusul selesainya toko besar. Kalau toko kecil kan masih ada distributornya, itu yang akan kami berikan surat, kalau toko kecilnya kan kasihan,” kata Toni sapaan akrabnya.

Toni menambahkan, dari kelima wilayah di Kota Surabaya yang dilakukan razia bersama Satpol PP, satu wilayahnya ada empat sampai lima minimarket yang dirazia. “ Setiap hari akan kita datangi minimarket. Kalau sudah selesai semua baru toko-toko kecil akan kita razia juga,” tambahnya.

Namun, dia mengatakan supermarket, hypermarket, kafe, restoran, bar, dan hotel berbintang tetap boleh menjual miras. Itupun hanya boleh minum di tempat.

Berbeda dengan supermarket dan hypermarket yang boleh jual beli, tapi tidak boleh minum di tempat.

Sekadar informasi, Permendag ini mengatur penjualan minuman beralkohol golongan A. Yaitu yang memiliki kadar alkohol di bawah 5 persen.

Sementara itu, Penanggung Jawab minimarket di Jalan Kayoon, Hari Sunanda mengatakan sudah satu bulan semenjak diberi surat oleh pemerintah bahwa ada pelarangan menjual minuman beralkohol, pihak suplier langsung menariknya. “ Sejak surat edaran turun itu kita langsung menariknya dan digantikan dengan minuman non alkohol. Kita gak berani lah melarangnya,” kata Hari.

Tarik Semua Minuman Sementara itu perusahaan ritel nasional, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) menarik semua produk minuman beralkohol di seluruh gerainya di Jawa Timur guna mematuhi kebijakan pemerintah yang diberlakukan pertengahan April ini.

“Upaya itu tidak hanya kami lakukan di 200-an gerai di Jatim tetapi termasuk di 10.000-an gerai di pelosok Nusantara,” kata Corporate Communication GM Alfamart Nur Rachman di Surabaya, Kamis (16/4).

Ia mengungkapkan tindakan tersebut sesuai dengan Permendag No.6 Tahun 2015 tentang larangan menjual minuman beralkohol terhitung 16 April 2015. Penarikan minuman beralkohol di seluruh toko Alfamart sudah dilakukan secara bertahap. “Kalau secara nasional, hal itu kami terapkan sejak awal April 2015,” ujarnya.

Bahkan, jelas dia, terhitung saat regulasi itu dikeluarkan pemerintah pada Januari 2015 pihaknya sudah memberlakukan hal serupa di penjuru Nusantara. Apalagi ketentuan pemerintah itu sekaligus memberikan dampak positif terhadap masyarakat Indonesia.

“Kami juga sudah melakukan stop order ke semua pemasok minum­an beralkohol,” katanya.

Dengan demikian, tambah dia, selama tiga bulan terakhir hingga regulasi berlaku efektif per 16 April 2015 maka produk yang tersedia di sejumlah toko hanya untuk menghabiskan stok. Ia menargetkan, sejak awal pekan ini semua jaring­an toko Alfamart sudah tidak lagi menjual minuman beralkohol.

Manajer Alfamart di kawasan Basuki Rachmat Surabaya Hendro Suparjo mengatakan dari segi aturan perundang-undangan pihaknya harus mematuhi aturan pemerintah. Tetapi di sisi lain, aturan tersebut dapat ditinjau ulang, karena di tempatnya bekerja banyak turis yang datang mencari minuman beralkohol, meskipun hanya sekelas bir. n geh, wil

Pemilik Tanah Patok Harga Tinggi, Pembangunan Tol Tersendat l Sambungan hal 1

dibanding pembangunan tol di Jateng maupun di provinsi lainnya.

“Pemilik tanah di Jawa Timur, tidak menggubris SK Gubernur maupun SK Bupati. Bahkan sulit me­ nerima harga tanah hasil appraisal sesuai amanat UU. Menghadapi hal itu pemerintah mengambil jalan tengah dengan konsinyasi.

Yakni menitipkan harga jual tanah di PN. Cara yang sesuai UU Pengadaan Tanah yang harus dipatuhi

semua pihak, inipun tidak menyurutkan sengketa pembebasan lahan,” papar Kepala BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) KemenPUPR Ahmad Ghani Gazali pada pembukaan diskusi bertajuk ‘Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa dan Aneka Permasalahannya’ di Jakarta, Kamis (16/4).

Hadir dalam acara kemarin Dirut PT Jasa Marga Adityawarman, Presdir PT MMS (Marga Mandala Sakti) Wiwiek Santosa,

Komisi V DPR RI Nusirwan dan Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia Fatchur Rochman.

Lebih jauh Ghani Gazali mengambil contoh jalan tol Surabaya-Mojokerto sepan­ jang 36,27 km dan Mojokerto- Jombang-Kertosono sepanjang 87 km. Di situ kontraktor kesulitan meneruskan pembangunan karena pembebasan lahan belum tuntas. Pemilik tanah belum mau mengambil harga tanah yang dititipkan di PN (konsinyasi). Akibatnya, target rampungnya jalan tol Trans

Jawa terlambat.

Adityawarman menyatakan kegembiraannya, karena jalan tol SoloNgawi-Kertosono sepanjang 190 km sudah berhasil diakuisisi Jasa Marga.

Dengan demikian Jasa Marga bisa ngebut merampungkan pemba­ngunan tol tersebut pada 2017. Dia juga mengamini adanya kesulitan pembebasan lahan untuk tol di Jatim.

Namun dia yakin, bantuan Pemda akan sangat membantu percepatan pembebasan lahan. n ira

11 UN PBT Tak Bisa Jadi Dasar Pemetaan Pendidikan l Sambungan hal 1

itu tidak bisa jadi pemetaan pendidikan,” tegas Saiful ditemui di Kantor Dindik Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya, Kamis (16/4).

Menurut Saiful, jika pusat bijaksana, hasil UN PBT ini tidak perlu dijadikan pemetaan pendidikan. Meskipun tidak bocor untuk seluruh provinsi, itu tetap bisa memengaruhi rata-rata tingkat kualitas pendidikan antar provinsi. Dia mencontohkan, karena Jatim sudah melaksanakan UN dengan jujur sehingga hasil pemetaan pendidikannya lebih buruk dari provinsi lain yang ternyata terjadi kebocoran soal. “Kalau hasil pemetaannya Jatim lebih buruk dari provinsi lain yang terindikasi kebocoran, saya yang akan protes ke Mendikbud,” tegas mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Saiful menegaskan, sejauh ini panitia baik di provinsi maupun kabupaten/kota telah melaksanakan seluruh tahapan UN baik PBT maupun CBT sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku. Dia pun menjamin tidak ada kebocoran selama proses itu berlangsung. “Kalau ada kebocoran, itu bukan dari kita. Pasti dari luar,” kata dia.

Mantan Kepala SMKN 4 Malang ini juga menegaskan, UN tidak mungkin akan dilaksanakan ulang.

Dari sisi pembiayaan, UN khusus SMA/MA/SMK saja sudah menghabiskan lebih dari Rp 18 miliar. Kalau ini sampai diulang, berarti anggaran sebelumnya sia-sia dan bisa masuk kategori kerugian negara. “Di samping itu, suasana ujian juga sudah berubah. Siswa juga yang menjadi korban,” tutur dia.

Hal ini diakuinya bisa menjadi pelajaran pemerintah pusat pada tahun mendatang. Menurut Saiful, jika fungsi UN hanya digunakan untuk pemetaan pendidikan, maka itu dapat dilakukan menggunakan sampel. Tidak harus serentak diikuti seluruh siswa dan menghabiskan banyak anggaran.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi. Menurutnya, jika benar-benar kebocoran soal sampai merata di seluruh Indonesia dan diakses terbukti diunduh oleh banyak pihak, maka tentu tidak bisa dijadikan ukuran pemetaan.

“Membuktikan banyak diunduh saja tidak cukup.

Karena satu file yang sudah diunduh bisa disebar lagi meskipun sekarang Google Drive sudah diblokir,” kata dia. Belum lagi jika penyebarannya melalui offline sudah dalam bentuk kunci jawaban.

Terpisah, Ketua Ombudsman RI perwakilan Jatim Agus Widyarta sejak awal telah menduga adanya bocoran kunci jawaban. Hal ini terjadi di sejumlah daerah di Jatim. “Dari tim yang memantau di daerah, temuan kita ada di Lamongan dan Ngawi,” tutur dia.

Agus menjelaskan, temuannya tersebut diduga melibatkan oknum guru yang sengaja membagikan kunci jawaban ke siswa. Modusnya sama, baik di Lamongan maupun Ngawi. “Kita memiliki rekaman untuk membuktikannya. Tapi sekarang belum kita putuskan apakah itu benar-benar kebocoran atau bukan,” tutur Agus. n tam

67 Perangkat Gugat Kades ke PTUN, 4 Ditolak l Sambungan hal 1

lillah ditolak oleh hakim PTUN Surabaya, dua gugatan perangkat Desa Pelabuhan Plandaan juga ditolak,”ujar Kades Karangmojo Suwita saat ditemui di Pemkab Jombang, Kamis (16/4).

Gugatan kedua perangkat Desa Karangmojo Plandaan yang ditolak itu adalah Sunari (Kepala Dusun Mojogunung) dan Muji (Kepala Dusun Karangmangu). Keduanya menggugat Kades se­ tempat setelah diberhentikan per Desember 2014 lalu. Karena SK sebagai Kepala Dusun telah habis sejak 2012 dan 2013 dengan masa jabatan 10 tahun.

“Namun keduanya kemudian mengajukan gugatan ke PTUN dan ditolak. Gugatan yang dilayangkan keduanya dinilai kadaluwarsa sehingga PTUN memutuskan untuk menolaknya,’’ tambahnya seraya mengatakan bersama dengan dua perangkat Desa Karangmojo ini, dua perangkat Desa pelabuhan Plandaan, yakni Sumono dan Mujoko gugatannya juga tidak dikabulkan hakim PTUN Surabaya.

Kabag Hukum Pemkab Jombang Agus Purnomo mengungkapkan, ada sebanyak 67 perangkat yang mengajukan gugatan ke PTUN setelah adanya pemberhentian dari Kades. Yang pertama 13 orang, kemudian 31 orang dan yang terakhir ada 23 orang. ”Dan empat gugatan dinyatakan ditolak PTUN,”ungkapnya mengatakan.

Sementara itu, menanggapi adanya beberapa gugatan perangkat desa yang ditolak PTUN kemarin, Ketua Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Sutrisno mengatakan hal itu tidak menimbulkan efek apapun pada rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang menuntut keadilan di PTUN.” Yang ditolak itu kan karena terlambat bukan karena tidak kuat bukti, makanya kami semakin optimistis,’’ jawabnya dihubungi melalui telepon.

Sutrisno menjelaskan, selama ini gugatan yang dilakukan rekan-rekan perangkat desa yang dikabulkan karena mereka memiliki bukti yang cukup kuat.

Sehingga hakim memutuskan untuk memenangkan gugatan ratusan perangkat desa ini. ’’Jadi saya yakin, masih banyak perangkat desa yang nantinya akan memenangkan gugatan itu. Sebab, dari sekian banyak yang mengajukan gugatan, hanya sedikit yang terlambat. Sedangkan yang sekarang sudah masuk dan tidak terlambat pasti akan menang dan jumlahnya sangat banyak,’’ jelasnya.

Selain itu, adanya Kades Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, yang baru-baru ini melaksanakan eksekusi putusan PTUN yakni mencabut dan membatalkan pemberhentian Husen sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo, menjadi tambahan spirit bagi mereka. ’’Salah satu perangkat kita yang gugatannya dimenangkan PTUN dan kemudian dilaksanakan eksekusi kemarin itu, merupakan bukti yang cukup kuat bahwa pemberhentian yang dilakukan Kades itu banyak yang cacat hukum.

Sehingga kami semakin yakin bahwa ke depan banyak gugatan kami yang akan dimenangkan.

Karena hukum di negara kita ini harus ditegakkan,’’ terangnya. n rur

Dalam 10 Menit Bisa Membersihkan 250 Butir Telur l Sambungan hal 1

menuhi sepertiga permintaan pasar.

Dengan Modem tersebut, pembersihan telur asin dapat dilakukan secara massal tanpa memecahkan telur-telur yang telah diasinkan.

Pada sosialisasi yang dilakukan di UD Rukun Jaya Jalan Diponegoro Kota Batu akhir pekan lalu misalnya, Modem berhasil mencuci 250 butir telur hanya dalam waktu 10 menit.

“Padahal pembersihan telur asin dengan cara manual membutuhkan waktu dua menit per butir. Dengan demikian Modem terbukti dapat meng­ optimalkan kapasitas produksi secara signifikan, khususnya pada proses pencucian cangkang telur bebek,” jelas dia.

Ditambahkan alat tersebut saat ini sedang dijajaki untuk dipatenkan. Tim tengah mengurus hak patennya melalui LPPM UB. Inovasi tersebut juga merupakan Program Kreativitas Mahasiswa

bidang Teknologi (PKM-T) Dikti 2015.

Modem juga tidak hanya berfungsi untuk mencuci telur semata, namun juga dapat digunakan pada komoditas lain seperti kentang, ketela, atau umbi-umbian lainnya. Sehingga timnya sengaja melakukan uji coba dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batu.

Pasalnya di kota ini kegiatan pencucian kentang, wortel dan ketela masih dilakukan secara manual. Sehingga memperlambat proses pengepakan ha-

sil pertanian untuk dikirim ke pasar.

“Banyak juga usaha keripik kentang, keripik apel dan keripik ubi ungu yang proses pembersihannya masih tradi­ sional. Padahal dengan Modem akan semakin memudahkan proses pencucian bahan-bahan tersebut,” tuturnya.

Oleh karena itu, Tim Modem berharap alat ini dapat diproduksi secara massal mengingat fungsinya yang besar bagi petani, pelaku UMKM atau industri rumahan.*

UTAMA

12

Jumat Legi, 17 APRIL 2015

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Lomba Desain Batik Tahun 2015

Lomba Desain Batik untuk Gali Perajin Baru Dalam rangka menggairahkan iklim industri kreatif dan menggali ide-ide baru khususnya sektor batik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, kembali menggelar lomba desain batik.

L

omba yang diperuntukkan pelajar, maha siswa, guru, perajin dan masyarakat umum ini telah digelar sebanyak 10 kali. Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Ir Warno Harisasono M.Eng menuturkan, batik merupakan aset karya bangsa yang dikagumi seluruh dunia. Oleh karena itu, perlu terus dilestarikan dengan menghadirkan desain baru yang indah dan memunculkan para perajin batik baru.

“Dengan adanya lomba ini diharapkan mampu menghasilkan desain-desain baru yang fashionable dan tetap mengedepankan corak lokal. Sehingga desain tersebut mampu mewujudkan pelestarian batik tulis sebagai salah satu warisan budaya dunia,” kata Harisasono, Kamis (16/4).

Menurut dia, batik yang merupakan bagian dari program industri kreatif terus diupayakan pengembangannya. Untuk itu, Desperindag Jatim berupaya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan desain, memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba-lomba desain dan memberikan fasilitasi desain produk dan kemasan gratis bagi IKM (Industri Kecil Menengah).

Mantan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim ini mengatakan, tema lomba kali ini adalah ‘Semarak Motif Batik Tulis yang Berciri Khas Jawa Timur’. Ciri khas tersebut dapat berupa motif flora, fauna, obyek

Salah seorang dewan juri dari praktisi batik, Karsam, sedang memberikan penilaian desain batik (atas). Para dewan juri berfoto bersama 181 karya desain batik yang dikirim 151 peserta yang mengikuti Lomba Desain Batik Tahun 2015 yang diselenggarakan Disperindag Provinsi Jatim (kiri).

wisata, budaya, makanan, lokasi dan lain sebagainya yang ada di Jatim.

Pada lomba ini, peserta mengirimkan kain yang sudah dibatik sesuai tema yang telah ditentukan. Adapun kategoru yang dilombakan yaitu, kategori guru berupa motif batik untuk pakaian muslim, kategori umum/mahasiswa motif batik untuk pakaian kerja dan kategori pelajar motif batik untuk pakaian anak.

“Jumlah karya desain yang diterima panitia totalnya ada 181 karya yan dikirim oleh 151 peserta. Rinciannya untuk kategori guru 27 karya dari 22 orang, kategori umum/mahasiswa 96 karya dari 78 orang dan kategori

Dewan juri terlihat serius melihat desain batik yang diikutkan lomba.

PT. BPR KEBOMAS

ASET Kas Kas dalam Valuta Asing Sertifikat Bank Indonesia Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Penempatan pada Bank lain Penyisihan kerugian -/Jumlah Kredit yang Diberikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum c. Kepada non Bank - pihak terkait d. Kepada non Bank - pihak tidak terkait Jumlah kredit yang diberikan Penyisihan kerugian -/Jumlah Agunan yang Diambil Alih Aset tetap dan inventaris a. Tanah dan bangunan b. Akumulasi penyusutan bangunan -/c. Inventaris d. Akumulasi penyusutan inventaris -/Jumlah Aset Tetap dan Inventaris Aset tidak berwujud Akumulasi Amortisasi -/Aset lain-lain JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban segera Utang Bunga Utang Pajak Simpanan a. Tabungan b. Deposito Jumlah Simpanan Simpanan dari Bank Lain Pinjaman Diterima Dana setoran modal - kewajiban Kewajiban Imbalan Kerja Pinjaman Subordinasi Modal Pinjaman Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban EKUITAS Modal Modal Dasar Modal yang belum disetor Tambahan modal Disetor (agio Saham) Modal Sumbangan Jumlah Dana Setoran Modal - Ekuitas Laba/ Rugi yang belum terealisasi surplus Revaluasi Aset Tetap Saldo Laba Cadangan Tujuan Cadangan Umum Belum ditentukan tujuannya Total Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

(Ribuan Rp)

Posisi Posisi Desember 2014 Desember 2013 59,086 195,880 1,105,686 2,294 1,103,392

115,149 129,704 1,076,364 2,593 1,073,771

10,852,149 10,852,149 160,376 10,691,773 -

8,846,461 8,846,461 123,425 8,723,036 -

826,076 495,721 330,355 37,500 30,207 109,807 12,497,586

881,598 510,059 371,539 37,500 20,833 302,702 10,732,568

94,346 20,401

85,851 10,072 6,156

2,481,427 4,396,996 6,878,423 300,000 2,590,395 225,122 50,270 10,158,957

2,057,782 2,204,656 4,262,438 200,000 3,904,425 81,557 33,782 8,584,281

1,000,000 1,000,000 -

1,000,000 1,000,000 -

782,674 555,955 1,338,629 2,338,629 12,497,586

625,982 522,305 1,148,287 2,148,287 10,732,568

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT. BPR KEBOMAS Tanggal : 31 DESEMBER 2014 (Ribuan Rp) POS -POS KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum di tarik 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3. Penerusan kredit (chanelling) 4. Lain-lain Jumlah Komitmen KONTIJENSI 1. Aset produktif yg dihapus buku 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4. Lain-lain Jumlah kontinjensi

Salah seorang peserta dari kategori pelajar sedang mempresentasikan hasil desain batik ciptaannya di depan dewan juri.

Posisi Posisi Desember 2014 Desember 2013 -

-

-

-

-

-

827,556 -

929,300 -

68,526

45,096

6,174 902,256

6,174 980,570

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT. BPR KEBOMAS Tanggal : 31 DESEMBER 2014 POS -POS

(Ribuan Rp)

Posisi Posisi Desember 2014 Desember 2013

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi Amortisasi Biaya Transaksi -/Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi Jumlah Beban Bunga Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih Pendapatan Operasional Lainnya JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Beban Pemasaran Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Administrasi dan Umum Beban Operasional lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Pendapatan Non Operasional Beban Non Operasional Kerugian Penjualan asset lain-lain PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL LABA RUGI LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) BERSIH

Kerajinan Yogyakarta, Fabio Toreh dari Fashion Design Business Universitas Ciputra, Ir Restu Andoyo MMT Kepala Seksi Desain Produk Industri Disperindag Jatim dan Denny Djoewardi dari Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia.

“Setiap kali kita menggelar lomba, kualitas desain yang diikutkan lomba selalu mengalami peningkatan. Termasuk lomba desain batik kali ini juga sangat bagus. Tak hanya motifnya, tapi juga coraknya. Bahkan lomba ini juga diikuti siswa SD meski akhirnya harus tesisih dengan peserta lainnya,” kata Adolf Willem Talakua.Bagi pemenang lomba ini, akan

Dewan juri terlihat sangat mencermati desain batik yang masuk 10 besar dalam sesi wawancara dan presentasi.

mendapatkan trophy, piagam dan uang tunai jutaan rupiah. Sedangkan bagi lima orang yang berhasil masuk nominasi dari masing-masing kategori akan mendapatkan piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp1 juta.

Salah seorang dewan Juri, Karsam mengatakan, dirinya sangat menyambut baik lomba ini. Sebab selain peminbat lomba ini sangat banyak, dengan lomba ini bisa menggali potensi dan memunculkan para perajin batik baru, seperti yang terdapat pada kategori pelajar yang umumnya adalah perajin pemula.

“Secara keseluruhan peminat lomba ini sangat banyak sekali. Hasil karya desain yang diikutkan lomba juga bagus, karena mungkin ada pembelajaran dari para guru, penjual pewarna batik juga makin banyak makanya kualitasnya juga semakin meningkat,” katanya.

Menurut dia, lomba ini semakin teruji karena peserta yang sudah mengirimkan desain batik dan masuk 10 besar dipanggil dan diwawancarai. Ini adalah upaya untuk mengetahui hasil desain yang diikutkan lomba adalah hasil karya peserta sendiri, bukan hasil karya orang lain. “kalau itu bukan hasil karyanya sendiri, pasti akan ketahuan. Sebab kita akan tanyakan secara detail proses pembuatannya mulai dari mencanting, mewarnai dan proses lainnya. Kalau itu tidak hasil sendiri, pasti akan kesulitan menjelaskannya,” jelasnya. Q iib*

Penerima PSKS Terbanyak

Kantor Pusat : Jl. Simpang Terminal No 6 RanduAgung, Gresik Telp. 031 3958975, 3958977 Fax 031 3958976. Email : bprkebomas@yahoo.com Kantor Kas : Jl Raya Menganti Telp 031 70583867

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT. BPR KEBOMAS Tanggal : 31 DESEMBER 2014 POS - POS

pelajar 58 karya dari 51 orang,” kata Harisasono, didampingi Kepala Bidang Standardisasi Desain Produk Industri Disperindag Jatim, Adolf Willem Talakua ST. Untuk penjuriannya, dilakukan dua tahap mulai 15 – 16 April 2015.

Hari pertama memilih 10 nominasi masingmasing kategori, kemudian hari kedua adalah wawancara untuk menjamin keaslian karya kemudian baru ditentukan pemenangnya.

Para dewan juri lomba ini diambilkan dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Mereka adalah, Karsam SPd MA PhD yang merupakan praktisi batik, Farida Dipl.Teks MSc dari Balai Besar Batik dan

3,626,375 247,332 3,873,707

3,035,023 202,166 3,237,189

788,876 9,288

626,282 5,156

798,164 3,075,543 341,433 3,416,976 39,732 14,651 2,708,486 44,889 2,807,758 609,218

631,438 2,605,751 287,397 2,893,148 25,376 18,604 2,283,612 5,625 2,333,217 559,931

7,968

31,035

19,080 (11,112)

253 20,560 10,222

598,106 42,151 555,955

570,153 47,848 522,305

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF & INFORMASI LAINNYA PT. BPR KEBOMAS Tanggal : 31 DESEMBER 2014 (Ribuan Rp) 31 Desember 2014 L KL D M 1.Penempatan pada bank lain 1,105,686 2.Kredit yang diberikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum c. Kepada non Bank - pihak terkait d. Kepada non 10,655,861 33,748 16,534 146,006 Bank - pihak tidak terkait 3. Jumlah Aset Produktif 11,761,547 33,748 16,534 146,006 4. Rasio-rasio (%) a. NPL Net b. KPMM c. LDR d. ROA e. KAP f. PPAP g. BOPO h. Cash Ratio KETERANGAN

Balai Kelurahan Temas Dipadati Massa Batu,Bhirawa Balai Kelurahan Temas dipenuhi oleh warganya yang ingin mengambil uang bantuan Program Santunan Keluarga Sejahtera (PSKS). Di Kota Batu, kelurahan ini memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak yakni mencapai 586 KK. Adapun di Kota Wisata ini jumlah penerima bantuan PSKS mencapai 6261KK. Selain Kelurahan Temas, pada pencairan bantuan PSKS hari pertama kemarin juga dilaksanakan di Desa Oro-Oro Ombo, dan kelurahan Ngaglik. Kemudian pada pencarian kedua pada hari ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Desa Songgokerto, dan Desa Pesanggrahan. “Untuk bisa menerima bantuan PSKS ini, warga penerima bantuan harus telah memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS),”ujar Kabid Swadaya Soial di Dinsosnaker, Susilo Tri Mulyo, Kamis (16/4).

Kartu KPS ini, katanya, telah dibagikan sejak tahun 2013 saat pembagian dana kompensasi BBM. Dan dalam pencairan kemarin, setiap KK mendapatkan bantuan untuk tiga bulan (JanuariMaret) atau sebesar Rp 600.000,-.

Adapaun untuk pencairan berikutnya, besarannya biasanya mengikuti kenaikan harga BBM. Pencarian PSKS kemarin merupakan pembagian dana bantuan tahap kedua. Karena pada tahap pertama telah dilasakanakan pada 23 Desember 2014 lalu. Dan

Jumlah 1,105,686 10,852,149 11,957,835

Ratusan warga memenuhi Balai Keluarahan Temas untuk mengambil dana bantuan PSKS.

0.83 20.73 92.94 4.78 1.45 114.17 85.55 12.69

PENGURUS BANK Dewan Komisaris 1. SURYO DWIANTO AGUNG NUGROHO, SE. MM 2. CHOSMAS CHAERUL CHAERAWAN, SE

PEMILIK BANK 1. YAYASAN BINA SWADAYA

90%

2. SURYO DWIANTO AGUNG NUGROHO, SE. MM

10%

Dewan Direksi 1. DRS. WIDYOSENO 2. ACEP HERMANTO, SE

Pemegang Saham Pengendali 1. YAYASAN BINA SWADAYA 2. SURYO DWIANTO AGUNG NUGROHO, SE. MM

Catatan : Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh :

Kantor Akuntan Publik “ Drs. Henry & Sugeng “ Jl.Manunggal Kebonsari No.45 Blok B-10 Kebonsari Jambangan Surabaya Auditor 1. Drs. Gatot Sugiarto,MM selaku Ketua Team 2. Drs. Mulyadi selaku Senior Auditor 3. M.Abd.Hafid Z.K, SE selaku Junior Auditor Gresik, 31 Desember 2014 Direksi PT. BPR KEBOMAS 1. DRS.WIDYOSENO 2. ACEP HERMANTO, SE

jika dana bantuan PSKS tidak bisa dicairkan di Balai Desa/ Kelurahan, para pemegang KPS bisa mencairkannya di Kantor Pos pada H+7 pasca pencairan kemarin. “Memang saat ini kita (Dinsosnaker) masih terus melakukan validasi data terhadap keluarga miskin (gakin), ”tambah Susilo. Selain itu, ada beberapa keluarga yang mengaku telah kehilangan KPS. Untuk kehilangan ini, maka keluarga yang bersangkutan harus meminta surat rekomendasi dari desa/ Kelurahan. Kemudian akan dilakukan verifikasi ulang oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Soial Kecamatan) dan Dinsos. Dan jika hasil verifikasi itu datanya benar, maka TKSK akan membuat surat rekomendasi pengambilan dana PSKS di Kantor Pos pada H+7. Q nas

.............. ..............

anas bahtiar/bhirawa

Wali Kota Pasuruan Mutasi 58 Pejabat Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan H Hasani kembali memutasi pejabatnya. Sebanyak 58 pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan di mutasi dan dilantik di gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan, Rabu (15/4) sore.

H Hasani menyampaikan mutasi ini selain upaya penyegaran di dalam tubuh birokrasi, juga menjadi penyemangat para PNS yang berusia muda agar bekerja serius dan sungguhsungguh. “Mutasi ini hanyalah untuk penyegaran dan pembinaan karier.

Bagi para pejabat yang dilantik, jaba-

tan yang saudara emban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Saya juga berharap kepada saudara yang baru dilantik untuk dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata H Hasani.

Terinci, dari Puluhan itu 4 diantaranya berasal dari eselon II, 12 orang dari eselon III, 40 orang dari eselon IV dan 2 orang dari kepala sekolah. Sebanyak 4 pejabat eselon II yang dimutasi diantaranya Boedi Widayat yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Inspektorat dimutasi ke kepala Dispendukcapil,

Yudi Andi Prasetya dari kepala Bappeda dimutasi menjadi ke kepala Dinas Inspektorat. Adri Joko Srijono dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) dipindah menjadi Kepala Bappeda. Untuk Jabatan Adri Joko Srijono digantikan oleh Mualif Arif yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispendukcapil.

Tak hanya itu, Sekretaris KPU Kota Pasuruan juga diganti, yang sebelumnya Muhaimin, kini digantikan oleh Herman yang merupakan sekretaris dari Dinas Kesehatan. Q hil