Harian Bhirawa Edisi 16 Oktober 2014

Kalau tidak ada komunikasi politik di antara fraksi-fraksi bisa sengit,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung Drs Wiwik Triasmoro

Kamis Pon, 16 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

16 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Hari Pangan Sedunia di GOR Sidoarjo

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Sidang Paripurna DPRD Jatim

Brimob Polda Jatim Amankan Pelantikan Jokowi-JK

trie diana/bhirawa

Sebanyak 210 personel Satgas Brimob Polda Jatim ikut membantu pengamanan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-Jusuf Kalla pada 20 Oktober.

Mereka berangkat dari Stasiun Pasar Turi, Rabu (15/10).

Polda Jatim, Bhirawa Sebanyak 210 personel Satgas Brimob Polda Jatim ikut membantu pengamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya pada pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi – JK) 20 Oktober

Banyuwangi Tak Bertumpu pada Tambang Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi berupaya mengoptimalkan sektor ekonomi berbasis pariwisata. Tidak hanya mengandalkan industri ekstraktif berbasis sumber daya alam seperti pertambangan emas.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengaku memilih jalur negosiasi buat memperjuangkan hak daerah dalam manajemen pengelolaan industri ekstraktif, khususnya pertambangan emas di daerahnya. Pemkab Banyuwangi, kata dia, menempuh jalur perbaikan regulasi supaya kegiatan pertambangan lebih berpihak ke daerah. Langkah ini sempat dipandang sinis.

“Tapi kita komitmen semua ini demi masa depan rakyat Banyuwangi sampai akhirnya Pemkab Banyuwangi berhasil merevisi isi perjanjian hibah saham menjadi hibah saham non dilusi. Daerah tidak boleh menyerah meskipun saat ini Undangundang Minerba yang ada belum memihak,” ujar Bupati Anas, Rabu (15/10).

Menurut Anas, pengelolaan sektor tambang di Indonesia belum berpihak kepada daerah. Royalti tambang yang diberikan sangat rendah, belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat.

nanti. Mereka berangkat dari Stasiun KA Stasiun Pasar Turi Surabaya, Rabu (15/10).

Nantinya Satgas Brimob Polda Jatim akan mengamankan Jakarta selama delapan hari, mulai 15 - 22 Oktober. Adapun personel yang dikirim terdiri dari satuan Subden I Den C Pelopor Kediri, sebanyak satu SSK (100 orang), Subden 3 Den C Pelopor Bojonegoro sebanyak satu SSK (100) orang, dan 10 orang Kelompok Komando Detasemen Tugas Satbrimond a

Polda Jatim. Tiga satuan Brimob ini, nantinya akan dikomandoi oleh Kompol Dwi Warsito dari Detasemen Gegana Satbrimobda Polda Jatim.

Mewakili Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Irwasda Kombes Pol Aan Iskandar mengatakan saat ini suhu politik Jakarta menjelang pelantikan meningkat, karena itu Polda Jatim mengirimkan 210 personel Satgas Brimob guna membantu pengamanan. Terlebih, kondisi semakin memanas pasca penetapan sidang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Serta keputusan sidang paripurna DPR RI yang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

cahyono/bhirawa

Puluhan sapi perah milik salah satu peternak warga Kec Tumpang Kab Malang.

Tingkatkan Produksi Susu, Peternak Digelontor Sapi Perah Kab Malang, Bhirawa Pemkab Malang melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) terus menggenjot produksi susu segar di wilayah yang tergolong daerah baru tumbuh jumlah peternak sapi perahnya. Pemkab setempat menggelontorkan bantuan sapi perah sebanyak 185 ekor sapi.

“Bantuan sapi perah ini diharapkan bisa mendukung dan memacu produksi susu segar di wilayah Kabupaten Malang,” kata Kepala DPKH Kabupaten Malang Ir Sujono, Rabu (15/10). Menurutnya, daerah baru yang kini mulai tumbuh peternak sapinya tersebar di antaranya Kecamatan Wajak, Poncokusumo, Tumpang, dan Lawang.

Besarnya Belanja Pegawai Berpotensi Rugikan Keuangan Negara DPRD Jatim, Bhirawa Besarnya anggaran belanja langsung alias belanja pegawai dalam setiap postur APBD, berpotensi merugikan keuangan negara. Karena belanja langsung yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat sebagai timbal balik dari membayar pajak dan retribusi ternyata tak bisa dinikmati secara maksimal.

Untuk itu, Wakil Ketua KPK RI Zulkarnaen minta DPRD Jatim memperkuat kode etik dan menjalankan fungsinya sebagai pengawas, budgeting dan legislasi sebaik-baiknya. Di antaranya dengan tetap menyoroti postur APBD dan PAPBD yang terkesan memperbesar belanja langsung. Bahkan dari hasil penulusuran dan kajian yang dilakukan

Anggap Diri Mitra UMKM

 ke halaman 11

m taufik/bhirawa Dipenda Kota Malang bersama tim gabungan razia memasang stiker pelanggaran di salah satu rumah kos di Jalan Terusan Cikampek Kav IA, Rabu (15/10).

Kos tersebut disinyalir tak pernah membayar pajak meski sudah diperingatkan

Jakarta, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo langsung sumringah di tengah-tengah acara Silaturahim Nasional (Silatnas) saat Kepala BKPM Mahendra Siregar menyebutkan bahwa Provinsi Jatim terbaik nasional lembaga pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal (investasi) di Gedung Sentul

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kejar Potensi Pajak, Dipenda Razia Kos-kosan

 ke halaman 11

KEPALA dinas, jabatan eselon dua yang cukup bergengsi. Membawahi satuan kerja di bawah pemerintah daerah dan bertanggung jawab penuh di dalamnya. Namun tidak semua menganggap jabatan tersebut adalah gengsi. Bahkan ada yang meminta agar tidak dianggap sebagai kepala dinas.

Dia adalah Ahmad Mujib Affan, mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jatim itu kini telah berpindah tugas memimpin Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Kepada para mitranya, para pelaku koperasi dan UMKM serta jajaran Dinas Koperasi di kabupaten/kota, dia mengatakan agar tidak dianggap kepala dinas.

KPK, di setiap belanja modal (belanja langsung) selalu terselip anggaran yang berpotensi penyimpangan. ‘’Sebagai wakil rakyat sudah seharusnya dewan menyuarakan hati rakyatnya.

Tentunya dengan memaksimalkan fungsinya sebagai kontroling, budgeting dan legislasi kepada eksekutif.

Pakde Karwo Sumringah, Jatim Disebut Terbaik Nasional Pelayanan Terpadu

Malang, Bhirawa Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Malang melakukan razia sejumlah tempat usaha kos-kosan di wilayah itu secara bertahap karena sebagian besar belum membayar pajak selama bertahun-tahun.

Kepala Dipenda Kota Malang Ade Herawanto mengatakan dari sekitar 700 jasa usaha kos-kosan yang ada di daerah itu, sebagian besar tidak mau menjadi peserta Wajib Pajak (WP), sehingga selama bertahun-tahun tidak membayar pajak sebesar 5 persen dari pendapatannya.

“Razia ini terpaksa kami lakukan karena sudah beberapa kali kami beri surat peringatan, ternyata tak diindah-

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima ucapan selamat dari para kolega dalam Silatnas di Gedung Sentul International Convention Centre, Rabu (15/10).

Dalam ajang itu, Kepala BKPM menyebut Jatim terbaik dalam pelayanan terpadu bidang investasi.

Muktamar PPP Kubu Romi Pastikan SDA Lengser Surabaya, Bhirawa Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) bakal dilengserkan dalam Muktamar VIII PPP yang digelar kubu Romahurmuzy di Empire Palace Surabaya, 15-18 Oktober.

Pasalnya, muktamar yang dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin itu memiliki agenda pergantian Ketum.

Kepastian itu diungkapkan Sekjen DPP PPP Romahurmuzy (Romi) kepada wartawan usai pembukaan Muktamar VIII PPP kubu Romi di Empire Palace, Surabaya,

 ke halaman 11

SMP Negeri 1 Surabaya Sabet Dua Nomor dalam Kontes Robotika Nasional

Hasil Karya Handmade, Dirakit dan Diprogram Sendiri Para pelajar Surabaya kembali mencatatkan prestasi berskala nasional di bidang teknologi. Dua tim dari SMP Negeri 1 berhasil membawa pulang dua piala dari ajang Kontes Robotika Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) di Jakarta, Sabtu (11/10) kemarin.

Andre Endrayana Sasmita, Kota Surabaya

Ahmad Mujib Affan

Sentil..  Pemkot siapkan langkah program pensiun dini PT GG  Siap-siap, pengangguran bertambah  KPK ajak Pemkab cegah korupsi  APBD untuk kesejahteraan rakyat, bukan pejabat  Cuci tangan bisa turunkan tingkat kematian balita  Kebersihan sebagian dari iman

Sorak kegembiraan langsung pecah saat nama Spensabaya III disebut dewan juri sebagai Juara II Kontes Robotika Nasional. Mereka yang paling riang tak lain adalah para anggota tim yang terdiri dari Bagus Adji Dwi Hendrarto, Al-Husain Azhar dan Ara’af Ario. Ketiganya duduk di kelas VIII SMP Negeri 1 Surabaya.

Selain Spensabaya III, Gading Indrayana, Achmad Rafil dan Rizvi Ramadhika dari sekolah yang sama yang tergabung dalam Emerald Team juga meraih posisi Juara Harapan I. ‘’Kami senang dan lega bisa meraih

hasil maksimal. Itu semua berkat kerja keras seluruh anggota tim dan pelatih serta dukungan para guru,” kata Bagus, salah seorang penggawa Spensabaya III belum lama ini.

Dalam kompetisi tersebut, seluruh kontestan yang semuanya berstatus pelajar sekolah menengah pertama diharuskan menciptakan robot line tracer. Artinya, jenis robot yang dimaksud bergerak mengikuti jalur lintasan. Sedangkan tema lomba yaitu agrikultur. Area di luar garis

 ke halaman 11

andre/bhirawa

Tim robotika dari SMP Negeri I, Spensabaya III tengah mendiskusikan produk karyanya. Tim ini berhasil membawa dua piala dalam ajang Kontes Robotika Nasional.

SURABAYA

2

Kamis Pon 16 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Ngotot Tolak Menempati Gedung Baru

Pedagang Pasar Turi Tuding PT Gala Bumi Perkasa Memeras Surabaya, Bhirawa Pedagang Pasar Turi terutama yang masuk dalam Kelompok pedagang pasar Turi Surabaya(Kompag) mengaku diperas investor . Dengan dalih biaya pemasangan item, PT Gala Bumi Perkasa, investor Pasar Turi kembali menarik biaya selain sewa stand.

Ata itu pulalah menurut Kompag sebanyak 3.780 pedagang bersikukuh menolak menempati stand miliknya di Pasar Turi selama pasar terbesar di Indonesia Timur ini dikelola PT Gala Bumi Perkasa. Mereka meminta Pemkot Surabaya mengelola sendir pasar yang terbakar tujuh tahun lalu ini.

Ketua kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag) H Syukur mengatakan, saat ini pihaknya bersama seluruh pedagang Pasar Turi tetap optimis terhadap statement Wali Kota Surabaya. Pedagang Pasar Turi sekarang berstatus Quo (tidak berjalan/mandeg).

“Kedepannya ingin dikelola oleh Pemkot, kan selama ini masih dikelola PT Gala Bumi Perkasa nah selama di kelola PT itu ada pemerasan dan pemaksaan pada pedagang. Pemerasan itu kalau tidak dibayar akan dihanguskan standnya,” kata H Syukur saat ditemui Bhirawa di Stand jualannya, Rabu (15/10).

Dia memaparkan, selama masih dikelola PT Gala Bumi Perkasa selalu ada pemerasan per standnya yang mencapai ratusan juta rupiah. Mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 200 juta bunga dan denda per standnya dalam waktu mulai Januari 2013.

“Adanya start title dan uang BPHTB (biaya pengurusan hak tanah dan bangunan). Dari 3.780 pedagang, yang sudah membayar standnya lunas di PT GBP sekitar 3500 pedagang, bayarnya rata-

rata itu dengan denda plus bunganya sebanyak Rp 200 juta per stand,” paparnya.

Pihaknya beserta seluruh pedagang akan bersifat persuasif dan tidak ada seorang pedagang yang ingin berbuat keonaran.

Karena menurut Syukur, seluruh pedagang Pasar Turi sesuai instruktur Wali Kota di suruh menunggu Wali Kota.

“Namun pedagang berharap bu Wali memutus kontrak dan secepatnya ambil alih pengelolaannya. Karena seluruh pedagang menolak kecuali satu pedagang yang berbaju investor,” tambahnya.

Selama ini, H Syukur mengatakan pedagang Pasar Turi ini diperas dalam bentuk uang kunci senilai Rp 7,5 juta. Dan untuk menempati stand uang plafon juga membayar Rp 7,5 juta, sedangkan uang rak atau etalase ditarik Rp 9 juta. Dan uang penempatan meja Rp 5 juta, uang IMB Rp 10 juta, dan kalau menambah daya listrik dikenakan Rp 25 juta.

“Nanti pasti ada lagi pungutanpungutan liar lainnya terkait uang renovasi. Namun PT GBP apabila dimintai tanda bukti atau kwitansi pembayaran tidak mau mengeluarkan dan kalau pedagang minta rincian pembayaran tidak mau mengasih,” geramnya.

Dan perlu diingat dan diketahui Bu Wali Kota, masih kata H Syukur, bahwa pengelolaan selama 25 tahun apabila diberikan PT GBP berarti selama 25 tahun itu jadi ajang pemerasan dan penjajahan. Dan pu-

PANGGUNG BIROKRASI

Pembahasan Tatib Selesai, Kunker Jalan Terus DPRD Surabaya, Bhirawa Beralasan masih ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan, 11 anggota Pansus Tatib DPRD Surabaya kembali melakukan kunjungan kerja ke Kemendagri untuk yang ketiga kalinya meski pembahasannya sudah selesai dan draft Tatib telah dikirim ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pansus Tatib DPRD Surabaya telah berhasil menyelesaikan pembahasan 130 pasal tatib dan 28 pasal tatib tambahan terkait UU MD3, UU Pilkada dan UU Pemerintahan daerah. Draft tatib juga telah dikirim ke Gubernur kemaren (14/10/14) untuk mendapatkan persetujuan karena akan dipakai sebagai acuan bagi anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Anehnya, seluruh anggota Pansus Tatib yang berjumlah 11 orang hari ini Rabu (15/ 10/14) dikabarkan kembali melakukan kunjungan kerja ke Kemendagri dengan tujuan berkonsultasi terkait beberapa pasal tambahan. Sehingga hal ini menjadikan pertanyaan berbagai pihak bahkan mencurigai jika kunjungan Pansus tatib kali ini lebih kepada acara refresing. Benarkah?

Hal ini diakui Adi Stutarwijono (Awi) Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya asal FPDIP bahwa anggota Pansus Tatib akan berangkat ke kantor Kemendagri di Jakarta karena masih ada beberapa pasal tatib yang Q gat masih perlu di konsultasikan.Q

Kelompok pedagang Pasar Turi, Kompag menuding investor melakukan pemerasan secara tidak langsung kepada para pedagang dengan alasan berbagai biaya tambahan.

geh/bhirawa

ngutan-pungutan liar ini membuat matinya pedagang secara perlahan terutama pedagang pribumi,” intinya seluruh pedagang tidak mau masuk selama pengelolaannya di pegang PT GBP,” kata H Syukur.

Menurut Syech Al Djufri selaku wakil ketua himpunan pedagang Pasar Turi yang mendampingi H Syukur saat ditemui Bhirawa mengatakan, penjagaan yang dilakukan oleh Sat Brimob Polda Jatim dan Sat Sabhara Polrestabes Surabaya yang disiagakan di Pasar Turi Baru sangat berlebihan.

Pasukan Elit Polri yang di-

lengkapi tameng dan pentungan itu disiagakan di depan gedung serta disebar di beberapa titik bahkan di pintu keluar ditempatkan mobil Baracuda.

Menurut Syech Al Djufri, penjagaan yang dilakukan sangat berlebihan karena situasi Pasar Turi Baru sendiri sebenarnya aman dan tak ada tanda-tanda bakal ada unjuk rasa pedagang.

Arogansi dari PT GBP terkait penempatan tiga kompi Brimob pada hari Selasa (14/10) terbilang aneh dan berlebihan.

“Ini sudah tiga kali dilakukan penjagaan seperti ini, 10 Oktober kemarin mengerahkan lima kom-

pi Brimob, dan kemarin Selasa (14/10) sebanyak tiga kompi, dan sekarang satu kompi. Situasinya aman begini, kenapa harus Brimob yang diturunkan, ini kan aneh,” terangnya.

Sementara itu, dari pantauan Bhirawa di lokasi Pasar Turi Baru, ratusan pedagang menolak menempati stand yang sudah disiapkan karena fasilitas yang ada sampai saat ini masih belum berfungsi. “ Kami diminta menempati, sementara infrastuktur belum berfungsi, listrik belum ada, bahkan kamar kecil saja belum ada, bagai mana kami harus menempati,” papar Djufri.

Banyak Kecelakaan Angkutan Jalan

Dishub Pemprov Harus Awasi Proses Uji Kir di Daerah Siapkan Rencana Trem, Pemkot Gandeng ITS Telusuri Trase Lama DPRD Jatim, Bhirawa Banyaknya kecelakan yang yang melibatkan kendaraan besar dan kenbdaraan angkutan beberapa waktu ini disinyalir sebagai lemahnya proses uji kir kendaraan yang saat ini menjadi kewenangan kabupaten/ kota. Komisi D DPRD Jatim meminta kepada Dinas Perhubungan dan LLAJ Pemprov Jatim serta Dinas Perhubungan di kabupaten/kota untuk mengawasi dan memperketat proses uji kir.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menegaskan jika maraknya kasus kecelakaan dengan membawa korban meninggal dunia seperti yang terjadi di jalan Veteran Gresik , Rabu(15/10) menandakan uji kelayakan kendaraan bermotor selama ini tidak bisa berjalan maksimal. Bahkan, lanjutnya, bisa jadi keluar dari standar yang ada.

Menurutnya, hal itu terlihat dari masih banyaknya angkutan barang yang ternyata tidak layak jalan, namun masih dibiarkan beroperasional di jalan raya yang tentunya membahayakan pengguna jalan lainnya.

Melihat kenyataan tersebut,

Dishub harus mengevaluasi pelayanan uji kir dan membersihkan berbagai permainan yang selama ini terjadi di pelaksanaan uji kir. ‘’Karena jika permainan ini dibiarkan, maka akan semakin banyak kendaraan yang tidak layak jalan dan juga semakin banyak nyawa yang melayang sia-sia yang diakibatkan human error,’’tegas Abdul Halim saat ditemui di DPRD Jatim, Rabu (15/10).

Lebih lanjut ditambahkan, dengan adanya kejadian kecelakaan ini Komisi D akan memanggil Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim untuk mengklarifikasi penyebab kejadian kecelakaan tersebut, Apakah kecelakaan tersebut akibat kurang pengawasan di uji kir atau tejadi Human Error si sopir tersebut.

Tidak hanya di uji kir saja yang dilakukan evaluasi, pihak komisi D DPRD Jatim juga meminta kepada dinas Perhubungan dan LLAJ provinsi Jatim untuk melakukan pengawasan terhadap jembatan timbang agar truk yang mengalami kelebihan muatan agar segera ditindak tegas.

“Dengan adanya pengawasan

ketat di jembatan timbang diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan truk yang terjadi di jalan raya,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Mahdi mengaku jika Jatim masuk dalam wilayah fenomenal. Dimana jika terjadi satu kecelakaan maka akan disusul dengan kecelakaan lain yang terjadi secara beruntun dan bertubi-tubi. Kalaupun sepi, biasanya dalam kurun waktu lama juga tidak ada.

“Itulah salah satu keunikan di Jatim. Tapi terlepas dari itu semua gara-garanya banyak disumbang dengan human error.

Karenanya, Komisi D dan Dishub Jatim dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan untuk membahas masalah ini,”tegas politisi asal PPP ini.

Di sisi lain harus ada sanksi tegas bagi petugas yang bekerja di uji kir jika ditemukan melakukan pelanggaran. Artinya bila ditemukan kendaraan yang tak laik jalan, namun oleh Dishub setempat diloloskan, maka masyarakat berhak melaporkan temuan ini kepadayang berwajib karena hal ini bisa dikatagoQ cty rikan tindak pidana.Q

Perkuat Hak Budgeting

Dewan Masukkan Klausul Usulan Reses Masuk RAPBD DPRD Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan peran fungsi Budgetingnya , DPRD Surabaya kini memasukkan klausal hak usulan penggunaan ang-

Dirinya juga menyesalkan tindakan PT GBP yang meminta seluruh pedagang Pasar Turi baru agar segera menempati stand yang sudah disediakan, namun sertifikatnya sendiri masih belum jadi.

“Apalagi pedagang lama masih belum diakomodir terkait korban kebakaran yang mempunyai buku hak pakai itu saja dipersulit masuknya. Sehingga tidak jelas nasibnya sampai kapan sebanyak 300 pedagang yang menjadi korban kebakaran, karena keinginan PT GBP ingin menguasai stand-stand milik pedagang korQ geh ban kebakaran,” kesalnya.Q

garan hasil kegiatan reses dan Jasmas dalam dokumen draft KUA-PPAS sebagai dasar pembuatan draft RAPBD. Kalusul ini mengadopsi

aturan serupa dibeberapa kota dan provinsi , salah satunya Pemkot Bekasi. Di kota ini DPRD bisa turut berperan dalam penggunaan dan pengelolaan

anggaran APBD senilai 30 persen,, disamping anggaran hibah.

Klausal tentang hak dewan untuk bisa memberikan usulan

penggunaan anggaran dari hasil jaring aspirasi r a k y a t , m e n u r u t a n g g ota Pansus tata Tertib ,reni Astuti, sebagai h a k b u d g e t i n g . Q gat

Pemkot, Bhirawa Meski mendapatkan kritikan tajam bahkan penolakan dari legislative, namun pemkot Surabaya masih meneruskan rencana pembangunan jalur Ttrem sebagai mass rapid transportation(MRT).

Dalam waktu dekat Pemkot dan PT. KAI yang dibantu Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya akan menelusuri jalur trem dengan menggambarkan prasarana (trase) yang lama.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji, rencana pembangunan trem di Surabaya ini sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Pemkot dengan diawali penelusuran trase lama terlebih dahulu. ‘’Trase trem lama yang melewati tengah kota, mulai dari Terminal Joyoboyo, Jl. Raya Darmo, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Embong Malang, Jl. Tidar, dan seterusnya, ini yang dikaji,’’ kata Agus Imam Sonhaji Rabu (15/10).

Saat ini, lanjut Agus, Pemkot juga melakukan survei jalur trem lama milik PT. KAI, karena pihaknya masih menunggu janji pemerintah pusat untuk membiayai trem dan monorel secara bersamaan, sehingga Pemkot menyambut baik wacana tersebut. ‘’Tapi, karena dana yang dikucurkan tidak banyak dan hanya Rp124 miliar, Pemkot beralih mencari alternatif wacana penggunaan jalur trem lama,’’ kata mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) ini.

Menurut Agus, beberapa hari ke depan pihaknya dengan PT KAI turun ke lapangan untuk memastikan trase yang akan dilalui trem. Bahkan, mulai hari Selasa mulai menggali rel milik PT KAI yang tertimbun tanah. ‘’Kita belum tahu gerbongnya berapa, selama ini kita fokus cari koordinat rel. Di sepanjang Darmo itu ada rel cuma tertanam. Kita akan gali lagi untuk diaktifkan. Ini rel listrik, jadi di suatu tempat ada chas untuk mengecas baterai. Jadi ini ramah linkungan. Ini produknya ambil dari luar negeri,’’ ungkapnya.

Sonhaji panggilan akrab pejabat Pemkot ini juga mengatakan selain membahas trase lama dengan trase baru, mengenai harga tiket berdasarkan studi yang dibantu oleh Perguruaan Tinggi di Surabaya seperti Unair, harganya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp10.000. ‘’Harga seperti itu masyarakat sudah menerima, tapi nanti juga akan dikaji ulang bersama Unair dan pakar lain,’’ tambahnya.

Agus Imam Sonhaji juga menjelaskan pihaknya juga sudah mempersiapkan MoU dengan PT. KAI dan menunggu masukan dari banyak pihak terkait pemQ dre bangunan trem.Q

Dindik Siap Wadahi Pebalap Liar Tingkat Pelajar Aktifitas balap liar oleh pelajar memancing perhatian Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Upaya preventif pun dilakukan, yakni dengan mewadahi para pelajar berbakat pembalap untuk mengikuti balapan resmi yang digelar Dindik.

Rencana tersebut akan direalisasikan untuk menyambut momentum hari Pahlawan Nasional pada November mendatang. Sesuai tujuannya, pagelaran balap sepeda motor ini akan digelar khusus untuk para pelajar se Kota Pahlawan.

Sesuai jadwal, ajang balapan ini bakal dilaksanakan pada 15 November mendatang.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menjelaskan, pihaknya telah bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya, Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim dan Dinas

Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Surabaya untuk mewujudkan rencana ini.

Tidak semua pelajar yang dapat mengikuti ajang ini.

Hanya mereka yang dapat menunjukkan izin dari orang tua. “Karena pelajar belum punya Surat Izin Mengemudi (SIM), jadi syaratanya pakai izin orang tua dan kartu keluarga (KK),” kata Ikhsan saat ditemui di kantornya, kemarin (15/10).

Mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini menegaskan, sebelum mengikuti balapan, peserta akan me-

nerima pembekalan mengenai lalu lintas dari Polrestabes Surabaya. Selain itu, kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi siswa SMK dari jurusan permesinan dan otomotif untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di sekolah dengan kegiatan di lapangan.

“Kita tidak ambil resiko dengan balapan yang jalurnya berbelok-belok. Ini hanya untuk kelas pemula, jadi track-nya akan lurus saja. IMI Jatim pun mengapresiasi balap motor ini dalam rangka pembibitan atlet usia dini,” ungkapnya.

Wakasatlantas Polrestabes Surabaya, Kompol I Made Dhanu mengatakan, kegiatan ini cukup positif dalam menggait pelajar yang selama ini ikut balapan

ist

Dindik Surabaya siap menggelar balap motor yunior untuk mewadahi para pebalap liar. liar dan sering terlibat ke- menaungi mereka,” ujarnya pendik Surabaya. celakaan lalu lintas. “Ini- saat ditemui usai rapat Menurut dia, sebelum balaha wadah atau even untuk koordinasi di Kantor Dis- lap motor diwadahi oleh

Dispendik Surabaya, pihaknya mempunyai program save our student (SOS) untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Tidak hanya itu, razia terhadap pelajar pembawa kendaraan bermotor juga sering dilakukan di beberapa titik di Kota Pahlawan.

“Itu salah satu upaya kepolisian. Nah, sekarang tinggal bagaimana sekolah dan orang tua untuk menaungi pelajar ini,” tegasnya. Dia berharap, dengan adanya wadah untuk menyalurkan bakat balap motor, justru tidak memicu para pelajar ikut balapan liar. Lebih baik pelajar yang punya talenta dan skill mumpuni ikut motor racing ini supaya meraih Q tam prestasi resmi.Q

SURABAYA

Kamis Pon 16 OKTOBER 2014

3

Dugaan Pungli Tera SPBU di UPTD Metrologi Jatim Menguat Seharusnya Rp 40 Ribu, Menjadi Rp 2 Juta Kejati Jatim, Bhirawa Pengusutan dugaan penyelewengan dalam proses tera SPBU di UPTD Metrologi Surabaya milik Pemprov Jatim yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, akhirnya membuahkan hasil. Korps Adhyaksa di Jalan A Yani itu menemukan bukti pungli yakni retribusi yang seharusnya cukup dibayar Rp 40 ribu, pemilik SPBU ditarik sampai Rp 2 juta untuk menera per nozzlenya.

trie diana/bhirawa

Kasus KDRT Meningkat

PKBM (Pusat Krisis Berbaris Masyarakat) Kecamatan Tegalsari Surabaya menerima pengaduan warga terkait KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mengalami kenaikan setiap bulannya, dibandingkan dengan tahun lalu. Selain kasus KDRT kasus lain selain juga mengalami peningkatan seperti narkoba, curanmor,miras dan ketergantungan seks, Rabu (15/10).

Dindik Bergeming, Ganesya dan ABI Harus Merger Pemkot, Bhirawa Setelah berunding dengan Ombudsman RI dan Yayasan Perguruan Ganesya Surabaya, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya semakin bulat untuk menghentikan aktifitas belajar mengajar di SMP Ganesya 1 dan SMK Artha Bodhi Iswara (ABI).

Sementara peserta didiknya akan dimerger (menggabung) ke sekolah lain terdekat.

Hal ini tegas diungkapkan

Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan. Dia mengatakan, tidak mungkin memberikan perpanjangan izin operasional kepada dua sekolah tersebut. Sebabnya jelas, pihak yayasan maupun sekolah tidak dapat menunjukkan status kepemilikan tanah atau perjanjian sewa lahan.

“Ya tidak mungkin lah kita memberikan izin. Pihak Korem saja tidak mengakui kepemilikan tanah itu,”

kata dia saat ditemui di kantornya, Selasa (15/10).

Tanpa izin operasional tersebut, Aston juga memastikan pihak sekolah tidak akan dapat mengajukan Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta Ujian Nasional (UN) yang dijadwalkan berakhir kemarin. Satu-satunya jalan, kata Aston, adalah melakukan merger dengan sekolah lain. Ini dilakukan untuk menyelamatkan nasib siswa agar tetap

Kurangi Kemacetan, Dishub Surabaya Rekayasa Lalin

geh/bhirawa

Kurangi kemacetan, Dishub Surabaya rekayasa Lalin jalan Kapasan.

Pemkot, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya berupaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya dengan melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di sejumlah kawasan.

Kasi rekayasa lalin Dishub Kota Surabaya, Joko Supriyanto mengatakan, pada tahun ini Dis hub melakukan rekayasa lalu lintas di perempatan jalan arah Rungkut Industri menuju Yakaya atau Gunung Anyar. “ Selama ini di perempatan itu sering terjadi kemacetan. Ini dikarenakan darri arah Yakaya ke Rungkut Industri jalannya satu arah,” kata Kata Joko pada Bhirawa, Rabu (15/10).

Menurut dia, Dinas Pekerjaan Umum telah melebarkan jalan di kawasan tersebut dengan membangun box culvert atau gorong-

gorong. Selama ini, jalan tersebut sempit hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan roda dua.

Rencananya, lanjut dia, sungai dengan lebar sekitar 5 meter yang berada di samping jalan tersebut akan ditutup dengan box culvert yang selanjutnya di atasnya dibuat pelebaran jalan. “ Dengan demikian, jalan di kawasan tersebut tidak satu arah lagi,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap dengan adanya rekayasa tersebut arus lalu lintas di kawasan Industri Rungkut tidak macet lagi seperti biasanya. “ Kami harapkan tidak macet lagi karena jalan sudah lebar dan bisa untuk dua arah,” ujarnya.

Saat ini, menurut Joko, saat melewati Jalan Kapasan mengalami kemacetan yang sangat padat. Belum lagi tidak jauh dari pe-

Sopir Taksi Harus Paham Lokasi Wisata Pemprov, Bhirawa Para Sopir taksi tidak bisa diremehkan dalam dunia wisata. Kendaraan angkutan paling mudah dan aman bagi wisatawan yang mengunjungi suatu daerah terutama perkotaan adalah taksi. Untuk itu, pengemudi taksi diharapkan bisa memahami dan menjelaskan berbagai lokasi wisata yang bisa mengundang ketertarikan penumpangnya agar bisa berwisata.

“Seorang supir harus tahu tempat – tempat wisata, tempat-tempat makanan yang enakenak juga bisa berkomunikasi dengan baik pada wisatawan, memberikan informasi dan menjadi petunjuk sekaligus sebagai guide bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasilokasi wisata di daerahnya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi, Rabu (15/10).

Dikatakan Jarianto, peran pengemudi taksi dalam kemajuan pariwisata sangatlah dibutuhkan karena mereka menjadi ujung tombak dan dapat berperan sebagai pemandu wisata.

Di sisi lain, saat ini memang diakui masih banyak pengemudi taksi yang kurang memahami secara mendalam wisata di Jawa Timur.

“Pengemudi taksi tidak hanya pengetahuannya yang harus diperluas, namun pelayanan yang diberikan pada penumpang juga harus tetap prima,” katanya.

Untuk itulah, kata Jarianto, secara bertahap para pengemudi taksi mendapatkan pelatihan dan pembinaan melalui Disbudpar Jatim.

“Pembinaan dan pelatihan seperti itu tentunya akan sangat membantu mereka dilapangan dan tentunya kegiatan ini harus tetap di lanQ rac jutkan,” terangnya.Q

rempatan Traffic Light Jalan Kapasan yang tidak jauh dari Pasar Kapasan ini terlihat banyak truk bermuatan besar hingga truk gandeng dan bus melewati Jalan tersebut dari Kenjeran kea rah Sidotopo.

“Ya memang benar di Jalan Kapasan sangat parah macetnya. Karena jalan sempit dan taip hari sering dilewati truk-truk besar dan bus yang melewati Jalan Kapasan,” tambah Joko.

Pihaknya memang mengakui kepadatan Jalan Kapasan tersebut. belum lagi di situ Lampu Traffic Light yang menunjukkan angka hingga 130 detik. Dirinya sempat kaget waktu melintasi jalan tersebut. “ Dalam waktu dekat ini kami (Dishub) akan menindak lanjuti untuk merekayasa jalan tersebut,” imbuhnya.

Ia mengatakan, akan merekayasa lalu lintas TL Jalan Kapasan dengan memakai metode berlawanan searah jarum jam.

Pihaknya sudah menyiapkan berbagai metode, “ Kami menyiapkan rekayasa berlawanan arah jarum jam. Karena kalau masih memakai sistem searah jarum jam pasti ekor dari truk besar serta bus pasti kena. Dengan adanya sistem berlawanan arah jarum jam kan mudah-mudahan bisa mengurangi kemacetan di jalan tersebut,” tamQ geh bahnya.Q

bisa terdaftar dalam UN. “Kalau pihak yayasan mau legowo, kita akan membantu untuk memfasilitasi merger. Sekaligus mengusahakan siswa tetap terdaftar dalam UN 2015. Kita akan beri toleransi untuk waktu pendaftarannya,” kata dia.

Terkait permintaan yayasan agar pemkot mengajukan hak milik atas tanah berstatus eigendom itu, sikap Aston cenderung negatif. Dindik dikatakannya tidak mungkin mengajukan permohonan tersebut meskipun di sana ada SDN IX Kapasan, Surabaya. “Siapa yang mau mengurusi pengaQ tam juan hak itu,” kata dia.Q

Hal itu terungkap setelah tim penyidik Kejati Jatim melakukan gelar perkara hasil penyelidikan yang sudah dilakukan selama dua bulan. Dari ekspos tersebut terungkap bahwa Kejati menemukan kesimpulan yang disertai bukti cukup bahwa ada pungli dalam retribusi tera SPBU. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Febrie Adriansyah mengatakan, pengusutan kasus tersebut sudah dinaikkan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan.

“Bukti permulaan tindak pidananya dirasa cukup, sehingga pengusutan kasus ini dilanjutkan ke tingkat penyidikan,” katanya kepada wartawan.

Sementara Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim Rohmadi menambahkan, dari penyelidikan ditemukan bukti bahwa ada pungutan yang tidak sesuai dalam proses tera nozzle SPBU. Menurut dia, sesuai peraturan Pemprov Jatim, retribusi dihitung per pompa yang ditera.

Dia menjelaskan, sesuai aturan tersebut, setiap menera satu pompa, biaya resminya Rp 40 ribu. Jika dalam satu SPBU ada sepuluh pompa, maka pemilik cukup membayar Rp 400 ribu. “Intinya biaya itu dikalikan jumlah nozzle di SPBU tersebut,” ungkapnya.

Tapi praktik yang berlangsung sejak 2007 sampai 2012, pemilik SPBU dikenai biaya Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta per nozzlenya.

Jika ada sepuluh nozzle, maka biayanya Rp 15 – 20 juta untuk sekali tera.

Praktik pungli tersebut boleh dibilang sangat massif dan terstruktur. Sebab, dari 200 pemilik dan pengelola SPBU yang di-

periksa, mengaku mengalaminya. Bahkan, petugas tera melakukan modus tersebut secara terang-terangan. Hal itu terlihat dari caranya membuat bukti pembayaran.

Pada kurun waktu 2007-2012, petugas mendatangi SPBU dan menera nozzle. Setelah itu, petugas mengeluarkan kuitansi biaya yang harus dibayar. Dalam kuitansi yang ditanda tangani petugas tera dan pemilik SPBU itu, yang tertulis bukan biaya resmi. Tapi biaya pungutan liarnya. Karena itulah Kejati menemukan pembayaran tera hingga puluhan juta rupiah untuk satu SPBU besar.

Dari penyelidikan juga terungkap bahwa petugas tera yang berpraktik di Surabaya dalam kurun waktu tersebut berjumlah sepuluh orang. Dalam jumlah itu, kepala Unit Pelaksana Tekni Tera juga masukn dalam daftar petugas tera dan pernah melakukan tera.

Rohmadi mengaku belum bisa menjelaskan panjang lebar karena baru masuk ke penyidikan. Di tingkat inilah, penyidik akan mendalami sejauh mana praktik pungli tera itu terjadi. “Siapa saja yang terlibat, saat ini kita dalami. Dan penyidik pasti mengarah kesana,” tegasnya.

Dia juga sudah mengantongi dua calon tersangkanya. Menurut dia, jumlah tersangka sangat mungkin bertambah. Hal itu terlihat dari peranan sejumlah orang yang diduga terlibat dan terungkap saat penyelidikan. “Kami akan lakukan pendalaman kasus ini. Jadi, beri kami waktu untuk mengungkapnya,” tandasnya.Q bed

AKI Jatim Lebih Rendah dari Target MDG’s

Pelayanan yang diberikan PKK dalam menurunkan AKI di Jatim.

Pemprov, Bhirawa Jawa Timur telagh berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan jauh melebihi target MDG’s. Saat ini AKI di jatim mencapai 97,39/100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dari target Millennium Development Goals (MDG’s) yaitu 102/100.000 kelahiran hidup.

“Berhubung jumlah penduduk Jatim sangat besar yaitu 38 juta jiwa, jadi nilai apsolut kematian menjadi tergolong cukup tinggi, meskipun secara angka lebih kecil dibanding provinsi lain, kembali lagi ini karena jumlah ibu hamil cukup banyak, ini harus terus kita tekan,”tegas Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim, dr Harsono Menurutnya, jika pada 2012, jum-

dna/bhirawa

lah AKI Jatim sebesar 97,43/ 100.000 kelahiran hidup, tahun lalu, jumlah AKI menurun menjadi 97,39/ 100 ribu kelahiran hidup dan untuk kematian bayi 25,9/1000 kelahiran.

Sebelumnya, pada 2011 jumlah AKI di Jatim sebanyak 101,4/100.000 kelahiran hidup.

Daerah yang menyumbang angka AKI terbanyak antara lain Surabaya, Kediri, Jombang, dan Situbondo.”Karena kota besar dengan jumlah penduduk sangat padat, angka kematian ibu di Surabaya tahun ini cukup banyak yaitu 40 orang, kebanyakan karena terlambat membawa ke pusat rujukan,” kata dr Harsono.

Untuk menekan angka tersebut Pemprov Jatim bekerjasama dengan kabupaten/kota membentuk kader pendamping ibu hamil risiko

tinggi.”Kita menjadi satu satunya provinsi yang membentuk pendamping, saat ini jumlah kader pendamping ibu hamil berisiko tinggi mencapai 740 orang, ini akan terus kita tambah jumlah,” terangnya.

Sementara Ketua Tim penggerak PKK Provinsi Jatim, Nina Soekarwo, menambahkan pendampingan bagi ibu hamil resiko tinggi oleh kader PKK. Selama 10 bulan mulai dari kehamilan sampai depan masa nifas terbukti mampu mencegah kematian ibu melahirkan. “Karena kematian ibu yang paling banyak, salah satunya adalah pendarahan akibat kurang cepat dalam penanganan,” katanya.

Nina menjelaskan, program tersebut dimulai pada tahun 2013 lalu dengan menerjunkan 400 kader PKK untuk mendampingi 400 bumil yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Jatim yaitu Sampang, Ngawi, Pamekasan, Trenggalek, Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Kediri. Masing-masing kabupaten/kota mendapat jatah pendampingan sebanyak 50 ibu hamil.

Dalam perkembangannya, kader PKK yang tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam program ini bertambah menjadi 740 orang. Rinciannya, di Kabupaten Ngawi sebanyak 102 orang, Sampang 101 orang, Pamekasan 102 orang, Trenggalek 53 orang, Bondowoso 88 orang, Situbondo 76 orang, Jember 115 orang, dan di Kabupaten Kediri sebanyak 103 orang.”Saya sangat bangga dengan kader PKK, meski intensifnya kecil tetapi mereka dengan hati ikhlas tetap siap 24 jam mendampingi Q dna bumil,”terangnya.Q

OPINI

4

Stop Kegaduhan Politik

Tajuk

Merampingkan Pilkada DI TENGAH berbagai peristiwa politik belakangan ini, perjalanan maju proses Pilkada serentak tengah dipersiapkan KPU. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 nanti, sebanyak 247 daerah akan menyelenggarakan Pilkada, dan diharapkan akan berlangsung secara serentak.

KPU mengalaskan persiapan tersebut sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2015 dan setengahnya lagi pada tahun 2016, diharapkan kemudian akan dilaksanakan Pilkada serentak nantinya di lebih dari 500-an daerah seluruh Indonesia.

Di Sumatera Utara sendiri, berdasarkan data KPU Provinsi Sumatera Utara, tercatat 13 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2015. Ke13 kabupaten/kota itu adalah Kota Medan (berakhir Juli 2015), Kota Binjai (berakhir Agustus 2015), Kabupaten Serdang Bedagai (berakhir 8 Agustus 2015), Kabupaten Tapanuli Selatan (berakhir 12 Agustus 2015), Kabupaten Asahan (berakhir 2015), Kabupaten Toba Samosir (berakhir 12 Agustus 2015) dan Kota Sibolga (berakhir 26 Agustus 2015). Selain itu, Kabupaten Pakpak Bharat (berakhir 26 Agustus 2015), Kabupaten Samosir (berakhir 13 September 2015), Kabupaten Humbang Hasundutan (berakhir 26 Agustus 2015), Kota Pematang Siantar (berakhir 23 September 2015), Kabupaten Labuhan Batu (berakhir 19 Agustus 2015) dan Kabupaten Simalungun (berakhir 28 Oktober).

Jika Pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai rencana pemerintah yaitu pada bulan September 2015, maka diperkirakan akan ada daerah yang perlu memersiapkan Plt-nya mengingat banyaknya kepala daerah yang akan berakhir sebelum waktu pemilihan serentak dilaksanakan.

Di satu sisi, untuk mengawal proses Pilkada ini, Mahkamah Agung juga sedang berbenah dan memersiapkan diri. Pasca keputusan MK bahwa sengketa Pilkada tidak lagi dibawa ke MK maka MA kini menjadi tempat menyalurkannya.

MA memersiapkan 4 Pengadilan Tinggi sebagai tempat membawa sengketa Pilkada, dan akan memersiapkan hakim-hakim ad hoc untuk itu. Permohonan sengketa akan dilakukan dalam dua jenjang. Putusan majelis pada tahap awal dapat dibawa dalam majelis tingkat banding yang selambat-lambatnya dalam waktu 2 pekan harus memutuskan perkara sengketa Pilkada.

Dua perkembangan di atas jelas memerlihatkan keinginan kita bersama untuk merampingkan Pilkada menjadi lebih sederhana dan murah. Satu lagi yang perlu didesain sebenarnya adalah biaya kampanye yang terlalu besar. Kampanye yang melibatkan dana-dana tak terukur tersebut bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran jika itu dilakukan dengan asal dan jor-joran. Pengaturan dana kampanye itu masih harus terus menerus diperbaiki oleh KPU sehingga menjadi lebih baik.

Siapa bilang Pilkada mahal? Inilah fakta bahwa Pilkada ini hanya sekedar menyatukan jadual. Mereka yang menolak Pilkada langsung beberapa waktu yang lalu terlalu mengedepankan ego sehingga kemudian menolak cara-cara yang lebih demokratis untuk merampingkan Pilkada ini.

Kita berharap, jika kemudian sengketa Pilkada juga terjadi, prosesnya juga harus bersih dari upaya mengintervensi lembaga peradilan. MA seharusnya memilih hakim-hakim yang bersih dan mampu memberikan keputusan tanpa diiming-imingi uang. Hakim-hakim seperti ini juga harus membangun wibawa hukum yang semakin hingar bingar dibarengi berbagai kepentingan politik seperti sekarang ini.

Pilkada yang semakin ramping sudah di depan mata.

Masyarakat juga sudah bisa memersiapkan calonnya.

Semoga Perppu ini mulus-mulus saja jalannya.

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tanah dan Kepemimpinan Sektor Agraria TANAH bagi Bangsa Indonesia merupakan aset yang sangat berharga. Bagi rakyat Indonesia, tanah tak hanya sekadar aset yang memiliki nilai, tapi juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena begitu berharganya tanah, maka para Founding Fathers kita telah meletakkan prinsip dasar pengelolaan sumberdaya agraria dan tanah di saat awal berdirinya Republik.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia ini, setelah 69 tahun merdeka dan 54 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA belum tercapai. Bahkan dalam kenyataan, sebaliknya yang terjadi.

Contoh sederhana dari ketimpangan pemilikan tanah bisa kita lihat realitas kepemilikan tanah oleh petani kita.

Rata-rata petani di Indonesia memiliki lahan lebih kecil atau sama dengan 0,3 hektare. Padahal luas lahan minimal untuk memenuhi skala ekonomi minimal adalah 2 hektare.

Kepemilikan lahan yang sangat kecil ini berdimensi pada tingginya kemiskinan di desa. Alasannya sederhana, petani tak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan tanah seluas itu. Kondisi ini juga bisa menjelaskan mengapa banyak sekali arus urbanisasi dari desa-desa terutama di Jawa ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Pendek kata, kemiskinan di kota juga terkait dengan desa. Mereka yang miskin di desa akan berpindah dan mencoba mengubah hidupnya di kota. Ini contoh sederhana yang bisa kita lihat secara kasat mata.

Lantas apa yang bisa kita harapkan terhadap pemerintah Jokowi-JK terhadap masalah tanah ini. Jawabannya sederhana, untuk langkah awal kita berharap Jokowi-JK memilih sosok yang tepat seagai pemimpin di sektor pertanahan, entah itu nanti namanya Menteri Agararia ataupun tetap menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti saat ini.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pon, 16 OKTOBER 2014

kekuasaan.

Kedewasaan Politik Max Weber pernah mengatakan bahwa perkembangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Itu berarti maju mundurnya masyarakat mereka yang mempusangat ditentunyai uang banyaklah Oleh : kan oleh perilaku yang berkesempatan Nurudin para pemimpin. Ini untuk menjadi calon. tidak berarti bahwa Sementara, mereka masyarakat tidak yang tidak mempupunya potensi untuk mengubah nyai uang meskipun secara kualidiri dan lingkungannya. Masalahtas personal bagus belum tentu nya, perubahan banyak ditentubisa jadi calon. kan atau diarahkan oleh para Seorang pemimpin partai polipemimpin itu. tik dalam hal ini juga seorang peApakah kedewasaan masyarakat main. Tentu saja, pemain untuk kita sudah mencapai titik ideal? mempertahankan atau meraih Kita tidak usah menyalahkan kekuasaan. Banyak orang memasyarakat, lihat saja perilaku para naruh simpati pada presiden SBY pemimpinnya itu. Sosok pemimpin saat dia tidak setuju Pilkada, adalah potret masyarakat. sementara DPR memutuskan Sekadar menyebut contoh Pilkada lewat DPRD. Kemuadalah perseteruan atau tepatnya dian, SBY menerbitkan Perppu kegaduhan politik di gedung (peraturan pemerintah pengganti dewan antara Koalisi Indonesia undang-undang). Masalahnya, Hebat (KIH) dengan Koalisi MerPerppu bisa diberlakukan kalau ah Putih (KMP). KIH dan KMP sudah disetujui DPR. Dalam

Presiden sudah terpilih, begitu juga dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sudah barang tentu kegaduhan politik yang akhir-akhir ini ada di sekitar kita dan tersaji lewat media massa harus diakhiri. Kedewasaan berpolitik akan terlihat saat kita dihadapkan pada suatu kasus yang tidak begitu disukai.

M

enjelang Pemilihan Presiden (Pilpres), media massa dan aktivis media sosial sibuk saling menghujat, membela membabi buta politisi dukungannya. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta, saling menhujat agak mereda.

Namun demikian, beberapa saat berselang menjelang pemilihan ketua DPR dan MPR suasana saling menghujat muncul lagi, khususnya lewat media sosial.

Tema dan akatornya tetap sama.

Apa yang harus dilakukan, agar masyarakat ini segera dewasa dalam berpolitik? Mengapa harus saling menghujat? Mengapa merasa paling benar sendiri?

Mencari Sebab Politik selamanya mempunyai dunianya sendiri. Ada adagium yang mengatakan bahwa politik itu adalah seni, yakni seni untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Karenanya, mereka yang terlibat dalam politik ada berusaha untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Jika ada perkataan politik bukan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan itu omong kosong. Politik tetap mempunyai dunia sendiri.

Untuk meraih kekuasaan itu sangat dibutuhkan transaksi.

Kalau transaksi bermuara pada kekuasaan tentu akan ada usaha bagi-bagi kekuasaan. Jika demikian, maka akan diperhitungkan untung rugi dari pelaksanaan transaksi politik itu. Jadi jangan heran jika ada Walk Out (WO), pindah koalisi atau omongnya A, perilakunya B. Ini bagian dari transaksi tersebut dengan satu tujuan meraih kekuasaan.

Dalam transaksi tersebut sangat terbuka peluang permainan politik uang. Tak heran pula jika untuk menjadi calon anggota DPR harus mampu membayar ratusan juta ke kas partai. Ini bagian dari proses transaksi itu. Maka, hanya

B

KIH dan KMP sama-sama ingin menguasai parlemen.

Soal pemilihan ketua DPR, kebetulan yang menang adalah KMP, semenara dengan alasan demi rakyat KIH melakukan WO. Apakah KIH lebih merakyat sebagaimana klaimnya? Tidak juga. Mereka bilang begitu karena memang kalah bersaing dalam percaturan politik di di gedung dewan. Sementara itu, KMP bisa jadi masih “sakit hati” kalah dalam pemilihan presiden.

hal ini, citra SBY positif karena menerbitkan Perppu, sementara “bola panas” dilempar ke DPR. Jadi, masyarakat tidak usah heran jika ada calon anggota DPR yang sangat merakyat menjelang pencoblosan, ketika sudah menjadi anggota dewan lupa dengan konstituennya. Itu semua karena politik. Politik tetaplah politik yang mempunyai dunianya sendiri. Ia tidak bisa dilogika dengan cara lain. Politik adalah alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Karenanya, seringkali apapun dilakukan karena ambisi

sama-sama ingin menguasai parlemen. Soal pemilihan ketua DPR, kebetulan yang menang adalah KMP, sementara dengan alasan demi rakyat KIH melakukan WO. Apakah KIH lebih merakyat sebagaimana klaimnya?

Tidak juga. Mereka bilang begitu karena memang kalah bersaing dalam percaturan politik di di gedung dewan. Sementara itu, KMP bisa jadi masih “sakit hati” kalah dalam pemilihan presiden.

KMP yang menguasasi parlemen juga dituduh mewarisi Orde Baru (Orba) oleh pendukung KIH.

KIH juga mewarisi Orba karena presiden terpilihnya (Jokowi) tidak ingin diganggu di parlemen dengan berambisi menguasai dewan. Dengan kata lain, mereka juga mewarisi semangat samasama Orba, seandainya sadar.

Antar pendukung terus saling serang, pendukung KIH menuduh KMP akan “menjegal” pelantikan presiden.

Tidak ada lagi KIH dan KMP Jika politik adalah alat untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan apakah memang ada politik beradab? Politik beradab dalam hal ini adalah politik yang menjadikan hukum sebagai sandaran kebijakan. Meng apa ak hirnya DPR mengusulkan Pilkada lewat DPRD? Karena mekanisme untuk memutuskan Pilkada itu memberi peluang ke arah itu. Tentu saja itu sebuah kemunduran demokrasi. Ibarat pepatah “akibat nila setitik, rusah susu sebelanga atau akibat kalah dalam Pilpres, rusak Pilkada yang demokratis” Jika demikian perilaku anggota dewan, maka perlu hati-hati memilihnya untuk periode mendatang. Masyarakat seringkali lupa kualitas calon anggota dewan dan hanya terbuai dengan “suap” atau citra yang dibangun.

Padahal menyoblos sebentar itu menentukan kualitas demokrasi dan hukum negara ini di masa datang.

Memang tidak ada demokrasi atau hukum yang paling sempurna. Masalahnya, mekanisme hukum tetap menjadi sandaran utama dalam pengelolaan negara.

Jika hukum sudah dijadikan alat politik (misalnya), hukum itu tentu harus diubah. Jika perubahan hukum ditentukan oleh elit politik, jangan salah memilih elit politik yang akan memimpin negeri ini.

Pekerjaan utama kita sekarang adalah, stop kegaduhan politik. Tidak ada lagi KIH dan KMP. Yang ada adalah bagaimana membangun negeri ini bersamasama. Kita berjalan tertatih-tatih sementara negara lain sudah melesat ke depan hanya sibuk dengan kegaduhan politik.

Penulis adalah dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Masih Ada Harapan untuk Demokrasi Kita

eberapa waktu terakhir ini, konstelasi politik terus mempertontonkan perebutan kekuasaan an sich, yang diperankan para wakil rakyat di senayan dan elitelit parpol. Tontonan yang sangat tidak mendidik itu, meminjam istilah Eki Syachruddin—menjemur celana dalam di halaman: mempermalukan diri sendiri di ruang publik—itu disaksikan seluruh bangsa Indonesia.

Hampir semua stasiun televisi kita menayangkannya. Cekcok politik yang disutradarai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), seolah-olah memberi gambaran bahwa dalam politik itu tak ada yang salah, yang salah hanya kekalahan, semua hal dapat dilakukan untuk mencapai kepentingan diri dan kelompoknya. Tak ayal, bila “kisruh” ini telah menyumbang bagi semakin buruknya citra anggota dewan di mata masyarakat.

Coba kita ingat, bagaimana kekisruhan yang terjadi pada sidang paripurna perdana DPR RI untuk memilih pimpinan DPR (01/10), yang saat itu sidang dipimpin searah oleh Popong Otje Djunjunan (Golkar) dan didampingi Ade Rezki Pratama (Gerindra). Karena itulah, dengan mulus koalisi ini memenangkan paket pimpinan DPR RI, yaitu Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, berikut empat wakilnya, Agus Hermanto (Demokrat), Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS). Melalui paket pimpinan tersebut, Koalisi Merah Putih berhasil mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)— yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura—yang memilih walk out (WO).

KMP kembali memenangkan pertarungan politik ketika mereka berhasil menduduki kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah mengalahkan paket pimpinan MPR

yang diusung KIH Niccolo Machiavelli melalui mekanisme vo(1469-1527). Filsuf ting dengan perolehan kelahiran Italia itu suara 347 berbanding pernah memberi330 (07/10). Diantara kan justifikasi kepaket pimpinan yang pada Cesare Borgia, diajukan KMP minus seorang yang sanPPP plus DPD tersegat ambisius, gila but, Zulkifli Hasan kuasa, dan tak pu(PAN) sebagai ketua nya rasa bersalah.

MPR, sementara emDia ingin merebut Oleh: pat wakilnya, Ever kekuasaan di Italia Miftahul Ulum Ernest Mangindaan yang saat itu dikua(Demokrat), Mahyudin sai oleh Paus Julius (Golkar), Hidayat Nur II. Baginya, Cesare Wahid (PKS) dan Oesadalah contoh model man Sapta (DPD). pangeran yang bisa memerankan Strategi politik merebut dan tahu cara bermain dengan kekuasaan yang dilakukan oleh kuasanya sekalipun dengan prakKMP—setelah sebelumnya metek-praktek yang licik. nelan kekalahan dari KIH pada Dalam bukunya Il Prince ia pilpres—begitu sistematis. Naberkelakar: “Seorang pangeran mun siapa menduga kalau pada harus bisa bermain baik sebagai akhirnya upaya-upaya politik manusia maupun sebagai binayang mereka lakukan, ternyata tang buas….” Hal ini diungkaphanya untuk merebut kekuasaan, kannya ketika berbicara hubungdemi membangun kekuasaan olian politik dan moralitas. Baginya garkis yang pada akhirnya akan seseorang tak perlu benar-benar menyuburkan praktek-praktek bermoral untuk merebut kekuakoruptif dan nepotistik belaka. saan atau mempertahankannya, Praktek-praktek politik kotor yang ia butuhkan hanya berpuraini bisa dilihat sedari mereka pura menjadi moralis sejati. memperjuangkan dan memeSecara diam-diam sebagian elit nangkan UU DPR, DPRD, dan kita di parlemen menjadi politkus DPD (MD3), lalu disusul dengan machiavellian yang pragmatis kemenangan hasil voting RUU nan oportunis. Hanya saja apa Pilkada via DPRD yang juga yang dilakukan Machiavelli dimereka dukung. Terlebih ketika artikan secara an sich dan dalam mereka menyapu bersih kekuaprakteknya salah kaprah. Benar, saan di senayan, dan tak satu Machiavelli memang sengaja mepaket pimpinan pun yang mereka masang kamuflase moral untuk sisakan untuk partai pemenang meraih kuasa, tetapi jangan lupa, dalam pilpres (PDIP). Karena di lain pihak dia juga menyematitu, patut dipertanyakan komitkan niat dan tujuan yang baik. men KMP untuk menjadi opoDalam hal keamanan (security) sisi konstruktif dalam bangunan misalnya, baginya kalau keadaan demokrasi presidensiil dengan mendesak, upaya-upaya militerismenjalankan sistem checks and tik juga diperlukan untuk menstabalances. Karena fakta yang mebilitaskan keamanan negara. Artireka bangun adalah politik balas nya, sekalipun kekuasaan sekilas dendam memalui perampokan diraih dengan jalan kotor nan kekuasaan di parlemen. penuh praktek-praktek hipokrit, Track record politik kotor setetapi maksud dan tujuan yang macam ini pernah mendapat “leingin dicapai harus benar-benar gitimasi” filosfis dan politis dari baik; semua untuk kepentingan

negara dan rakyat. Niat baik inilah yang tidak ditemukan pada kubu KMP. Justru yang benar-benar terlihat membela dan memperjuangkan hak rakyat; kepentingan rakyat adalah fraksi-fraksi yang berada di kubu KIH. Mereka benar-benar memperjuangkan kedaulatan rakyat, dan memang begitulah seharusnya pemimpin rakyat, selain demokrasi memang mengarahkan pada kepentingan rakyat: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (baca: demokrasi).

Bagaimana niat dapat dikategorikan baik? Filsuf kelahiran Jerman, Immanuel Kant (17241804), dalam teori deontologi-nya memberi penjelasan: baginya yang membuat niat itu menjadi baik adalah ketika bertindak berdasarkan “kewajiban”, yang kemudian ia menyebutnya dengan “legalitas”. Pada intinya, suatu perbuatan bisa dianggap baik, manakala dilakukan atas dasar ketundukan pada hukum moral, dan apa yang dilakukan oleh KIH selama beberapa waktu terakhir adalah upaya mentaati konstitusi sebagai payung utama dalam bertindak di sebuah negara demokratis.

Oleh karena itu, melihat terbelahnya dua model perebutan kekuasaan yang dipertontonkan akhir-akhir ini, dimana di satu sisi terdapat kelompok elit yang memaknai politik sebagai perebutan kekuasaan ansich, dan di sisi lain, masih ada kelompok aktivis yang menjadikan kekuasaan sebagai pengabdian kepada umat, demi mewujudkan kebangkitan bangsa. Singkatnya, masih ada harapan untuk masa depan demokrasi kita yang lebih baik.

Karena kebenaran dan keinginan publik pasti akan mendapatkan kemenangannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon, 16 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

50 Anggota Dewan Belum Isi LHKPN Gresik, Bhirawa Setelah dua bulan dilantik, namun 50 anggota DPRD Gresik hingga kini belum ada satupun anggota yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal itu kewajiban bagi mereka sebagai penyelenggara negera, untuk membuka besaran harta kekayaan yang di milikinya.

Menurut Wakil Ketua F-KB, Syaichu Busyiri, Rabu (15/10) kemarin, pihaknya siap untuk melaporkan harta kekayaannya.

Sebab, itu sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara. Namun hingga kini belum diminta untuk melaporkannya. ‘’Bila ada form LHKPN, pasti saya akan mengisinya. Kini kami menunggu adanya form dari Setwan DPRD. Kapan waktunya terserah Sekwan. Masak saya harus minta dan datang ke Sekwan, kan tak etis.

Dalam pengisian form LHKPN, akan diisi dengan transparan. Kami berharap form itu, dalam waktu dekat sudah bisa dibagikan supaya kalau ada yang tanya kami tak ewoh pakewoh,’’ kata Syaichu.

Terpisah pengamat Hukum Universitas Gresik (Ungres), Suyanto mengatakan, LHKPN itu wajib bagi penyelengara negara. Anggota dewan telah mendapat gaji dan tunjang melalui uang negara, karena dalam UU Nomor 30 tahun 2002 dan Keputusan KPK Nomor 07/KPK/02/2005. Dinyatakan bahwa seluruh pejabat negara wajib menyerahkan LHKPNnya, Sehingga, aturan ini juga berlaku bagi DPRD Gresik.

Aturannya sudah jelas semua, jangan sampai ada yang jadi kaya dadakan.

Dengan adanya Pilkada dipilih dewan, membuat LHKPN ini menjadi penting.

Pasalnya, dengan adanya LHKPN ini bisa diketahui mana saja anggota yang mengalami peningkatan kekayaan secara drastis. ‘’Ini sangat penting, untuk pengetahuan maayarakat dalam menentukan pilihannya kedepan,’’ tegasnya.Q kim

Wakil Ketua Dewan Belum Tempati Ruang Kerjanya Gresik, Bhirawa Pasca dilantik menjadi pimpinan dewan, tiga Wakil Ketua DPRD hingga Rabu (15/10) kemarin masih belum menempati ruanganya. Mereka masih berkantor di ruangan fraksi masingmasing. Alasannya karena rehap pembangunan ruang Wakil Ketua DPRD Gresik hingga kini belum selesai. Diperkirakan pekan ini baru selesai, sehingga membuat mereka hanya bisa gelenggeleng kepala saja.

Dari pantauan Bhirawa, Hingga kini baru ruangan untuk Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, yang sudah selesai diperbaiki dan bisa digunakan. Sedangkan, tiga ruangan wakil ketua masih proses memasang foto dan membersihkannya.

Menurut Sekretaris DPRD Gresik, Hari Soerjono, kini ruang wakil belum ditempati karena masih harus dibersikan dan memasang foto serta kulkas saja. Pekan ini sudah beres semua, proses rehap ruang wakil ketua memang agak terlambat dibandingkan ruangan Ketua DPRD. Karena dalam pengerjaanya, ruangan ketua didahulukan. Perbaikan rehap ruang pimpinan itu untuk kenyamanan pimpinan baru. Dan belum selesai hingga kini. ‘’Kami berharap bisa bersabar sebentar, karena pekan depan sudah bisa digunakan. Dengan kenyamanan yang baru, karena posisi ruang yang kemarin kondisinya memprihatinkan. Sebab, ada yang bocor, karpet sudah usang dan catnya juga sudah buram. Sehingga perlu ditata ulang dan hal itu membutuhkan waktu.

Agar saat nanti di tempati sudah tak ada keluhan,’’ jelasnya.Q kim

KPK Ajak Pemkab Cegah Korupsi Sidoarjo, Bhirawa Melihat indikasi adanya kasus korupsi di beberapa daerah dilakukan pejabat pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak kepada jejaran Pemkab Sidoarjo mulai dari legislatif dan eksekutif untuk bersamasama melakukan pencegahan terhadap korupsi.

Himbauan pencegahan korupsi itu dilakukan dalam bentuk Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Kab Sidoarjo, Rabu (15/10) kemarin di Pendopo Delta Nugraha Pemkab Sidoarjo.

Narasumber Wakil Ketua KPK (Zulkarnain), Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) (Jatim Hotman Napitupulu), Direktur Pengawasan Produksi dan SDA (Agus Setianto). Sedang dari Pemkab Sidoarjo dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo (MG Hadi Sutjipto SH MM) dan Ketua Dewan (Sulamul Hadi Nurmawan) serta diikuti seluruh jajaran SKPD dan para camat.

Menurut Zulkarnain, kalau kegiatan yang dilakukan ini merupakan upaya pencegahan korupsi yang sudah menjalar sedemikian rupa. KPK telah mengadakan kegaitan semiloka ini bekerjasama dengan BPKP Pusat dan PBPK Perwakilan Jatim. ‘’Adapun tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik,’’ katanya.

Sementara Hotman Napitupulu, banyak memberikan

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Ketua KPK Zulkarnain bersama Direktur Pengawasan Produksi Agus Setianto, Wakil Bupati dan Ketua Dewan Sidoarjo saat konferensi pers, Rabu (15/ 10) kemarin. ‘’Sedang untuk program RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang dilakukan SKPD. Sebanyak 58 SKPD hanya 50% atau 29 SKPD saja yang telah melaksanaan pengumumannya melalui website,’’ papar Hotman Napitupulu.

Sementara untuk SKPD yang paling banyak diungkap, diduga banyak melakukan kesalahan terdapat pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata

paparan hasil temuan adanya dugaan penyimpangan yang terjadi di beberapa SKPD Pemkab Sidoarjo tahun 2013 masalah hibah dan perbelanjaan. Diantaranya mulai dari Dinas PU Pengairan, PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi Perindag UMKM dan ESDM, Badan Ketahanan Pangan serta Dinas Pendapatan juga di Dinsosnakertrans.

Ruang juga pada Dinas PU Pengairan. Seperti masalah ketentuan jasa kontruksi yang tak dipenuhi oleh penyedia jasa pada Dinas PU Pengairan, yakni tak dipenuhinya syaratsyarat umum kontrak dan tidak dipenuhinya syaratsyarakat khusus kontrak dan tidak dipenuhinya sertifikasi teknis pekerjaan pengerukan.

Menanggapi banyaknya temuan itu Wakil Bupati Hadi

Wali Kota Targetkan Kurangi Seribu Pengangguran Kota Mojokerto, Bhirawa Perlahan tapi pasti, Pemkot Mojokerto menargetkan angka pengangguran terbuka turun hingga seribu orang sampai dengan akhir tahun ini. Upaya yang dilalukan diantaranya dengan menggelar kegiatan padat karya serta dua kali menggelar job fair. ‘’Kini angka pengangguran terbuka di Kota Mojokerto masih 5,8%. Atau setara dengan 7 ribu jiwa, dengan job fair yang digelar ini saya targetkan sampai akhir tahun sudah mencapai 5% atau turun sekitar seribu pencari kerja,’’ terang Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus, disela-sela pembukaan job fair jilid II yang digelar Disnakertrans di GOR dan Seni Kota Mojokerto, Rabu (15/10) kemarin.

Data angka angkatan kerja di Kota Mojokerto awal tahun 2014 lalu tercatat 120 ribu orang. Dari jumlah itu 5,8% ma-

suk dalam kategori pengangguran. Pada Bulan Juli lalu, Disnakertrans menggelar job fair pertama dan mampu menjerat 2,873 tenaga kerja dan 800 orang diantaranya warga Kota Mojokerto. ‘’Insya Allah dengan job fair kedua ini bisa menekan angka pengangguran menjadi 5%. Atau ada sekitar seribu tenaga kerja yang terserap,’’ tambah Mas’ud Yunus.

Dalam job fair yang digelar selama dua hari itu terdapat 46 perusahaan asal Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Surabaya dan Jombang. Dari jumlah perusahaan itu tersedia lebih dari 3 ribu lowongan kerja. Yang menarik dari jumlah itu terdapat lowongan kerja juga bagi kaum difabel. ‘’Karena kepedulian pada keompok difabel inilah maka Pemkot Mojokerto mendapat penghargaan dari ILO (International Labour Organisation)

Dewan Analisa Permasalahan SKPD Sidoarjo, Bhirawa Banyaknya temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jatim yang menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan eksekutif, di Kab Sidoarjo yang dilakukan beberapa SKPD mendapat perhatian serius dari dewan. Diantaranya mengumpulkan beberapa masalah untuk dianalisa.

Usai mengikuti Semiloka Koordinasi Pencegahan Korupsi, Rabu (15/10) kemarin di Kab Sidoarjo. Ketua Dewan, Sulamul Hadi Nurmawan mengatakan, pihaknya mempunyai catatan-catatan khusus bagi eksekutif, khususnya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas PU Pengairan yang mendapat sorotan paling banyak dari BPKP. ‘’Artinya, kami memang sedang mencoba menganalisa mulai dari sisi letak kesalahannya. Apakah dari sisi perencanaannya atau dari sisi penganggarannya atau dari sisi yang lain. Seperti yang disampaikan BPKP tadi, hingga saat ini masih belum selesai dalam melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi,’’ katanya.

Hingga kini, dewan masih terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Namun sasarannya pada sisi perencanaannya.

Apakah ada perencanaan yang salah, masih belum diketahui sebab masih dianalisa.

Menanggapi permintaan KPK, seperti dikatakan Zulkarnain, agar dewan ikut mengawasi. Sulamul Hadi Nurmawan dengan tegas mengatakan, sudah pasti akan ikut mengawasi. ‘’Kami selama ini sudah melakukan pengawasan, karena pekerjaan kami salah satunya adalah fungsi kontroling. Tapi hari ini Pemerintah Sidoarjo sedang mencoba melakukan sistem, dalam rangka membangun integritas, membangun pemerintahan yang bersih. Yakni dengan melibatkan eksekutif, DPR, BPKP dan KPK. “Kalau dalam rangka pencegahan seperti ini, berarti sangat bagus,” terang Gus Wawan.Q ach

5

karyadi setyawan/bhirawa

Pencari kerja difabel didampingi Kadisnaker Kota Mojokerto, Amin Wachid mendaftar di ajang job fair, Rabu (15/10) kemarin.

dengan kategori Kota Mojokerto Peduli difabel,’’ timpal Kadisnakertans Kota Mojokerto, Amin Wachid yang kemarin ikut mendampingi Wali Kota H Mas’ud.

Sebelum pelaksanaan job fair kemarin, diserahkan penghargaan dari ILO yang diterima Wali Kota Mojokerto bersama lima perusahaan yang peduli difabel. Penghargaan diserahkan langsung Miss Michiko, Project Manager ILO Indonesia. ‘’ILO memberikan penghargaan untuk yang pertama kalinya kepada pemerintah daerah.

Penghargaan ini supaya bisa menjadi perangsang bagi daerah-daerah lain dalam mengakomodir kaum difabel,’’ tambah Miss Michiko kepada sejumlah wartawan.

Amin Wachid menguraikan, tujuan job fair juga untuk menampung pencari kerja dari jalur umum. Selama ini informasi tentang lowongan kerja masih sangat kurang diketahui pencari kerja. Selain itu rendahnya kompetensi pencari kerja berampak pada sulitnya pencari kerja untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. ‘’Melalui job fair ini kita pertemukan langsung antara pencari kerja dengan penyedia kerja,’’ tegas Amin Wachid.

Dari pantaun Bhirawa, sejak loket dibuka pukul 08.30 WIB kemarin, terpantau ribuan pelamar memadati lokasi job fair.

Pintu masuk pameran dibagi menjadi tiga jalur, yakni untuk pendaftar kelompok pria, wanita dan jalur difabel. ‘’Supaya tak berdesak-desakan. Dan kelompok difabel kita beri jalur khusus untuk masuk ruang job fair,’’ tambah Amin Wachid.Q kar

Sutjipto mengatakan, kalau jajarannya akan melakukan perbaikan-perbaikan. Sebab selama ini realisasi di lapangan terkadang benturan dengan peraturan yang kurang tepat. Misalnya, masalah dana pendidikan harus 20% dari APBD. ‘’Hal itu dimulai dari mana, kalau secara keseluruhan dana pendidikan di Sidoarjo sudah mencapai 30% lebih,’’ katanya.Q ach

Peserta obesrvasi lapangan dari Pemprov Jateng serius bertanya pada Kadispendukcapil Sidoarjo saat mencari data di Kantor Dispendukcapil. ali kusyanto/bhirawa

Dispendukcapil Sidoarjo Diserbu PNS se-Jateng Sidoarjo, Bhirawa Inovasi pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo, menjadi sasaran motivasi PNS dari 35 kabupaten/kota di Pemprov Jateng untuk melakukan observasi lapangan.

Menurut pimpinan rombongan dari Badan Diklat Pemprov Jateng, Zulkifli Suhardi, kedatangannya ingin mencari nilai unggul dari Sidoarjo yang bisa dipelajari dan dikembangkan di Kab/Kota para PNS setelah kembali ke Jatim. ‘’Kami datang karena sejumlah keberhasilan di Sidoarjo, khususnya masalah teknis pencacatan sipil,’’ ujarnya, saat diterima Kepala BKD Sidoarjo dan Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, di Balai Diklat Sidoarjo, Selasa (14/10) kemarin.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Sri Witarsih mengatakan, semoga observasi lapangan para PNS dari Kab/Kota di Pemprov Jateng bermanfaat. ‘’Terima kasih atas kepercayaannya para PNS Jateng datang ke Sidoarjo,’’ ujarnya.

Diakui Sri Witarsi, masalah adminitrasi kependudukan itu sebagai hal yang penting. Karena itu kendala yang dihadapi memang harus dielimasi, supaya bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Seperti di Dispendukcapil Sidoarjo ini telah menggulirkan program inovatif jemput bola akte kelahiran. Pertumbuhan penduduk di Kab Sidoarjo cukup tinggi bukan karena kelahiran tapi karena angka urbanisasinya yang mencapai angka 8%. Sedangkan angka kelahirannya hanya 0,1%.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, Medi Yulianto, pemohon akte kelahiran di Sidoarjo sehari bisa mencapai 150200 pemohon. Sehingga tahun 2012 lalu, proses penyelesaian akte kelahiran sampai dua bulan.

Dengan kerja keras dan inovasi saat ini menjadi 14 hari saja. ‘’Saya utamakan ketepatan dan kecermatan lalu kecepatan, sebab dalam pelayanan ini outputnya adalah produk hukum,’’ terang Medi.Q ali

Canangkan Gerakan Cuci Tangan 21 Hari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto, Siti Amsah Mas’ud Yunus mencanangkan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) Sedunia tahun 2014, Rabu (15/10) kemarin. Peringatan ini ditandai dengan pencanangan gerakan wajib cuci tangan selama 21 hari. ‘’Sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur, setelah dari kamar kecil maupun BAB kita harus cuci tangan pakai sabun dan membiasakan hidup bersih dan sehat,’’ jelas Siti Amsah.

Gerakan cuci tangan, lanjut istri Wali Kota Mas’ud Yunus, dilaksanakan selama 21 hari.

Gerakan cuci tangan kemarin dilaksanakan di SDN Kranggan 1 dan TK Pertiwi Kota Mojokerto. ‘’Kalau selama 21 hari dibiasakan mencuci tangan pakai sabun, maka Insya Allah cuci tangan akan menjadi kebiasaan setiap hari,’’ imbuhnya.

Siti Amsah didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Ch Indah Wahyu dan Kepala Dinas Pendidikan Hariyanto memantau pelaksaan cuci tangan oleh ratusan siswa.

Pencanangan ini juga dilaksanakan serentak di seluruh sekolah se-Kota Mojokerto mulai dari PAUD, TK,SD, SMP dan SMA sederajat.

Dengan menyanyikan lagu cuci tangan, ratusan siswa memperagakan gerakan mencuci tangan secara berurutan bersama Siti Amsah Mas’ud Yunus.

Istri Walikota itu berharap setiap orang mulai dari anakanak hingga dewasa hen daknya

melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun setiap hari.

Gerakan cuci tangan ini dilaksanakan serentak di seluruh sekolah bukan tanpa alasan. Karena dengan cuci ta-

ngan maka setiap siswa telah melaksanakan pola hidup bersih dan mencegah masuknya penyakit sejak dini. ‘’Dengan gerakan ini, kita dapat mencegah penyakit cacingan, diare,

karyadi setyawan/bhirawa

Siti Amsiah (tengah) memimpin pencanangan gerakan cuci tangan di TK Pertiwi Kota Mojokerto, Rabu (15/10) kemarin.

alergi dan lain-lain,’’ serunya.

Tak hanya sekedar peringatan di sekolah saja, setiap Hari Jumat, Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK yang rutin menggelar Sidak jentik nyamuk, juga selalu memantau kebersihan rumah warga. Di lingkup kecil yaitu lingkungan keluarga, orang nomor satu di Kota Mojokerto ini disamping melihat kamar mandi di tiap rumah juga melihat pola hidup bersih keluarga. ‘’Saya berharap masyarakat Kota Mojokerto dari usia dini hingga Lansia selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dengan pola hidup bersih dan sehat maka Insya Allah usia harapan hidup di Kota Mojokerto akan semakin meningkat dan umurnya panjang-panjang,’’ pungkas Siti Amsiah.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

DLH Lakukan Modernisasi Sistem Pengelolaan Sampah Lumajang, Bhirawa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang akan mengubah sistem pengelolaan sampah, dari sistem pembuangan menjadi konsep taman pengelolaan, yang lebih mengedepankan fungsi edukasi dan ramah lingkungan.

Nurul Huda Kepala DLH Kabupaten Lumajang mengatakan, lokasi pengelolaan sampah ini sebagai Taman Pengelolaan Sampah (TPS), karena selain ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi Sanutary Landfield, ke depannya juga bisa dimanfaatkan sebagai fungsi taman dan fungsi edukasi.

"TPS yang baru akan menggunakan teknologi Sanitary Landfield. Jadi, pengelolaannya dilakukan secara modern, tidak menimbulkan bau, mengundang lalat dan pencemaran lingkungan. Jaraknya sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yakni 500 meter dari pemukiman warga. Harapannya, TPS ini menjadi lokasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan harapan kita. Karena pasti akan menarik untuk dikunjungi orang," katanya.Q yat

Puluhan Ribu Warga Belum Miliki e-KTP

Toko Waralaba di Pasuruan Jadi Langganan Kejahatan Pasuruan, Bhirawa Pelaku pembobolan waralaba Indomart di Jl Patimura, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan belum terungkap tengah pekan lalu, kini giliran Indomart di Jl KH Ahmad Dahlan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kembali dibobol, Rabu (15/ 10). Bahkan, pembobolan tersebut pelakunya pun sama menggunakan senjata api (senpi). Hanya saja, dalam aksi pembobolan itu sempat dipergoki warga. Hingga akhirnya, satu dari dua pelaku babak belur usai di hajar warga.

Informasi di lapangan, aksi pembobolan terjadi pukul 06.40 WIB saat sejumlah karyawan baru datang untuk membuka toko. Sesaat kemudian, ada seorang pria masuk ke dalam toko dan langsung menodongkan senpi jenis air softgun ke arah rekannya yang saat itu sedang di meja kasir.

Karena menolak menyerahkan uang yang berada di dalam brankas, pelaku kemudian memukulnya menggunakan gagang senpi. “Penjaga kasir yang bernama Yenny (22) sem-

pat tak mengasihkan uangnya. Kemudian pencuri itu langsung memukul dengan menggunakan gagang senpi,” ujar Faris salah satu karyawan Indomaret.

Tak ingin tokonya dibobol, secara spontan Faris dengan sekuat tenaga meneriaki dua pelaku yang kira-kira berumur 30 tahun tersebut. Usahanya pun ternyata bikin pelaku ketakutan sehingga mereka lari tunggang menggunakan motornya.

Teriakan yang kencang oleh

karyawan Indomart membuat warga sekitar langsung mengejar pelaku, hingga akhirnya mereka tertangkap dan dihajar warga. Karena geram, warga langsung membakar satu unit motor matic yang digunakan pelaku.

Beruntung pelaku yang babak belur dan tidak sadarkan diri berhasil diamankan polisi yang tiba di lokasi. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini kemudian dilarikan ke rumah sakit dr R Soedarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan.

Sedangkan korban pemukulan, Yenny belum bisa dimintai keterangan karena masih shock.

Sementara itu, Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Saswito mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembobolan waralaba tersebut. Ia menduga pelaku itu merupakan komplotan lama. Ditanya, apakah pelaku ini terlibat dengan

KEHILANGAN SURABAYA

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2778 EZ, a/n Taufik Hidayatullah Ds, Alas Malang rw 06/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1593/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5878 J a/n Sawi, Desa Battal, rw 02/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1594/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3154 EG, a/n Zulkarnain Amirullah SP, Ds. Paowan rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1595/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2009, Putih, AG6533TV, a/n. Nike Fandasari, Jl Basuki Rahmat II/25G RT 02/RW.02, Kel. Kampungdalem-T.Agung No. 1596/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mitshubisi, Mobil Barang, Hitam, AG8547RE, a/n. Binti Komariyah, RT 01/RW 02, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 1597/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG5710RAF, a/n. Siti Munawaroh, Ds. Tenggur, Rejotangan-T.Agung No. 1598/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN BPKB, Spd Motor Yamaha Jupiter MX, Warna Merah Marun, th. 2007, Nopol AG2936SM, a/n.

Daryanto, Ds. Sidorejo, Kauman-T.Agung No. 1599/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN BPKB, Suzuki FU150SCD, th. 2012, Abuabu Hitam, AG5301OJ, a/n. Widaryati, Dsn. Krajan, Ds. Talunkulon, Bandung-T.Agung No. 1600/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, AG6554OB, a/n. Dwi Eva Nursetiawan, Ds. Salakkembang, Kalidawir-T.Agung No. 1601/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, AG5838RAH, a/n. Moh. Lutfi Ridwan, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 1602/IMB/BI-II/2014

hilmi husain/bhirawa

Petugas mengamankan senpi yang digunakan pelaku untuk membobol Indomart di Jl KH Ahmad Dahlan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Rabu (15/10). kasus perampokan di Indomaret Bugul Kidul tengah pekan lalu, iapun mengaku masih belum bisa memastikan. “Belum bisa memastikan. Kami

masih melakukan penyelidikan. Karena pelaku yang sudah tertangkap masih dirawat di RSUD dr R Soedarsono,” kata Kompol Saswito.Q hil

Polisi Tahan Kades Korupsi Bantuan Dana Tanggul Brantas Rp 65 Juta

Bojonegoro, Bhirawa Meskipun progam pemerintah tentang pemberlakuan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) telah dilaksanakan, akan tetapi masih ada daerah belum mendapatkan e-KTP. Seperti di wilayah Kabupaten Bojonegoro, data dari Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) setempat terdapat puluhan ribu masyarakat belum memiliki e-KTP. Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Kependudukan Discapilduk Bojonegoro, Andrianto kepada Bhirawa, Rabu (15/10) kemarin. Menurutnya, bagi masyarakat diharapkan yang belum memiliki e-KTP segera mengikuti perekaman ditempat masing-masing. “Dari hasil perekaman e-KTP pada tahun 2014, masih ada 83.000 orang yang sudah mengikuti perekaman e-KTP tetapi belum jadi.

Jumlah tersebut dari total sebanyak sekitar 890.000 orang,” jelasnya.

Dikatakan, masyarakat yang belum memiliki e-KTP dikarenakan belum selesainya perekaman e-KTP itu disebabkan Discapilduk di daerah kini masih menunggu blangko dari pusat. “Rata-rata warga yang belum melakukan rekam data e-KTP ini kebanyakan data warga yang meninggal namun belum terhapus, selain itu juga warga yang sudah lanjut usia dan warga yang bekerja di luar negeri,” pungkasnya.Q bas

STNK HILANG an Jumini, alamat jl. Mulyorejo 1/23 sby.STNK moto Suzuki L 3245 EH, noka MH8FD1 10C5J920915, nosin E4021D927901, No. 1592/IMB/BI-II/2014

Kamis Pon 16 OKTOBER 2014

suprayitno/bhirawa

Mahdumah Fadeli memandu siswa SDN Tlogoanyar cara yang benar mencuci tangan dengan sabun.

Cuci Tangan Bisa Turunkan Tingkat Kematian Balita Lamongan, Bhirawa Kualitas hidup manusia seringkali tidak ditentukan oleh hal besar. Persoalan kecil seperti mencuci tangan dengan sabun bisa berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Lamongan Fadeli saat menghadiri Hari Cuci Tangan Dengan Sabun Sedunia (HCTDSS) di lembaga PAUD Al Latyifiyah IV dan SDN Tlogoanyar Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan, Rabu (15/10).

“Di musim kemarau yang kering ini, penyakit akan lebih mudah tersebar. Karena itu upaya pencegahan, slah satunya dengan mencuci tangan menggunakan sabun jauh lebih penting untuk keluarga tercinta kita, “ pesan dia.

Mencuci tangan dengan sabun, pesan dia

bahkan bis amenurunkan tingkat kematian pada balita serta mencegah timbulnya penyakit. “Upaya pencegahan inilah yang membawa kita pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan, “ kata dia.

Baik saat di lembaga PAUD Al Latyifiyah IV dan SDN Tlogoanyar, para siswanya dipandu Mahdumah Fadeli cara yang benar untuk mencuci tangan dengan sabun. “Harus dibersihkan sampai ke sela-sela jari tangan ya,“ tutur Mahdumah.

Terkait peningkatan derajat kesehatan, Mahdumah Fadelin saat di Desa Puter kecamatan Kembangbahu membagikan bantuan plesterisasi untuk 30 rumah yang masih berlantai tanah. Juga memberikan bantuan jambanisasi untuk 5 unit rumah dan nutrisi untuk 10 ibu hamil.Q yit

Jombang, Bhirawa Kades Ploso Kecamatan Ploso, Moh Yunus, akhirnya dijebloskan ketahanan oleh polres Jombang. Pasalnya kades yang masih aktif ini, diduga telah melakukan korupsi dana pengamanan tanggul suangai Brantas, sebesar Rp 65 juta yang seharusnya diberikan kepada tiga kelompok masyarakat (Pokmas) yang berhak menerima.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Harianto Rantestalu, mengungkapkan, penahan atas tersangka kasus dugaan korupsi pengamanan tanggul Sungai Brantas tahun 2011-2012 ini dilakukan untuk mempercepat penyesaian kasus.

“Setelah melakukan pemeriksaan, kami memutuskan, tersangka Moh Yunus, untuk dilakukan penahanan,’’ ujarnya mengungkapkan.

Harianto menambahkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tersangka melakukan korupsi dana bantuan yang seharusnya diterima tiga Pokmas yang berada di Desa Ploso. Ketiga Pokmas itu yakni, Jaya Lestari, Puter Giling, dan Jaya Abadi. Setiap Pokmas mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 50 juta. “Dana bantuan itu ti-

dak diserahkan semua ke Pokmas, ada yang di serahkan 40 juta, dan ada yang Cuma dikasih 20 juta setiap kelompok,” imbuhnya seraya mengatakan tiga Pokmas Desa Ploso sendiri, menerima bantuan sejak tahun 2011 dan tahun 2012. Yakni satu kelompok menerima pada tahun 2011 dan dua kelompok, menerima bantuan pada tahun 2012.

Di samping melakukan penahanan, terhadap Kades, pihaknya lanjut kasatreskrim yang baru menjabat beberapa bulan di Jombang ini menambahkan juga menyita uang hasil kejahatan Kades Yunus sebesar Rp 65 juta. Tak hanya itu, beberapa dokumen pencairan keuangan pun turut diamankan. ’’Beberapa alat bukti yang kami sita adalah, uang senilai Rp 65 juta, dan buku tabungan desa, serta beberapa dokumen pencairan bantuan,’’ terangnya.

Harianto memaparkan, keberadaan uang senilai Rp 65 juta tersebut, sebelumnya memang tidak dimasukan ke rekening desa. Uang hasil penggemplangan dana untuk tiga pokmas (kelompok Masyarakat) di Desa Ploso tersebut, digunakan pelaku untuk kepentingannya sendiri.Q rur

ramadlan/bhirawa

Kades Ploso Kecamatan Ploso Moh Yunus saat menjalani pemeriksaan seblum dijebloskan ke tahanan karena dugaan korupsi dana bantuan tanggul brantas sebesar Rp 65 juta.

Danamon Diduga Gelapkan Jaminan Nasabah Banyuwangi, Bhirawa Sugiono terlihat lemas ketika ditemui di kediamannya, Dusun Pengastulan Desa Singolatren Kecamatan Singojuruh. Ia pusing memikirkan sertifikat tanah yang dijaminkannya ke Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Pembantu Rogojampi, Banyu-

wangi. Sertifikat atas nama istrinya, Suwarti, itu dipindahtangankan Bank Danamon tanpa seizinnya.

Belakangan diketahui bila sertifikat tanah kebunnya diambil dari DSP Rogojampi oleh seseorang bernama Gan Sandy Gunawan alias Sandy. Sandy tinggal di Dusun Prejengan,

Desa/Kecamatan Rogojampi.

Lantas, Sugiono menceritakan hubungannya dengan Sandy.

“Dulu pernah ada transaksi jual tanah kebun dengan yang namanya Sandy, dia orang Cina,” ujar Sugiono, Rabu (15/10).

Alkisah, disepakati harga tanah saat itu Rp 100 juta. Karena saling percaya pasca akad jual

beli, Sugiono dan istrinya minta kepada Sandy untuk melunasi setoran pinjamannya ke DSP yang tersisa 8 kali pembayaran senilai Rp 18 juta. Adapun sisa pembayaran tanah sebesar Rp 82 juta, Sandy diminta untuk bayar tunai ke Sugiono.

Masalahnya saat melunasi setoran sisa pinjaman ke DSP,

kata dia, Sandy tidak pernah memberitahunya. Begitu pula dengan pihak Bank Danamon.

“Anehnya lagi, Danamon langsung memberikan sertifikat tanah saya ke Sandy tanpa seijin saya. Saya kan yang pinjam duit kenapa diberikan ke Sandy. Danamon menyalahi aturan,” tambahnya.Q nan

Tertibkan Jalur Lalu Lintas, Dishub Tambah Rambu-rambu Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo, menilai masa percobaan perubahan lalulintas di dalam kota berjalan cukup lancar lancar sejak sepekan ini. Hal tersebut didasarkan pada hasil evaluasi forum lalulintas yang terdiri Dinas Perhubungan dan Kominfo, Polres Situbondo, Polisi Militer dan Kodim.

sawawi/bhirawa

Jembatan jalan Cenderawasih Situbondo diprediksi bakal tidak kuat jika terus menerus dilewati truk-truk besar. Tampak salah satu pipa pembatas jembatan mulai melengkung.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, pihaknya akan mempersiapkan infrastruktur untuk mengefektifkan perubahan arus lalulintas di dalam kota, misalnya penambahan rambu-rambu lalu lintas agar tak membingungkan pengguna jalan.Selain itu, kata Lutfi, Dinas Perhubungan dan Kominfo bersama Dinas Cipta Karya juga akan membenahi infrastruktur jalan.

“Sebab masih banyak pembatas jalan di jalur satu arah,” tegas mantan Kepala BKD itu kemarin.

Lutfi menambahkan, untuk kenyamanan pengendara pihaknya akan menata lahan parkir agar semuanya berada di sisi kiri jalan. Sedangkan di sisi kanan jalan akan dibuatkan marka jalan bagi pengendara roda dua dan becak. “Perubahan arus lalulintas ini hanya ingin memberi keamanan dan kenyamanan bagi pengendara. Meski ada protes dari sebagian kalangan, hal itu disebabkan karena warga masih belum terbiasa dengan perubahan arus lalulintas ini,” ungkapnya.

Lutfi menuturan, perubahan

arus laulintas di dalam kota mulai menemukan kendala, setelah sebelumnya dikeluhkan keluarga pasien, karena mobil ambulance dari arah timur harus berputar ke arah selatan. Di sisi lain, perubahan arus lalu lintas tersebut mengancam kerusakan infrastruktur Kota Situbondo.

Misalnya saja, jembatan di jalan Cendrawasih sudah mulai melengkung, karena tak kuat dilewati kendaraan bermuatan berat.

Saat ini seluruh kendaraan melewati jalan Merak, setelah Dinas Perhubungan dan Kominfo memberlakukan jalur satu arah.

Salah seorang warga, Nurhadi mengatakan, melengkungnya posisi jembatan tersebut, terlihat dari kondisi pipa pembatas jembatan yang mulai terlepas dari beton pengikat. “Padahal sebelumnya pipa masih dalam kondisi

lurus,” ujarnya.

Menurut Misdi kemungkinan jembatan itu mulai melengkung, karena konstruksinya bukan untuk truk dengan tonase berat. Oleh Karena itu Dinas Perhubungan dan Kominfo diminta mengevaluasi perubahan arus lalu lintas dalam kota, “Ini agar tak menimbulkan kerusakan infrastruktur yang lebih parah lagi,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Lutfi Joko Prihatin, mengtatakan, pihaknya bersama Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Situbondo telah melakukan pemantauan jembatan yang akan dilalui kendaraan setiap hari. “Jika jembatan jalan Cendrawasih memang tidak kuat lagi dilewati kendaraan besar, kami akan mengalihkan arus lalulintas melewati jalan lingkar alun-alun,” jlenteh Lutfi.Q awi

Kamis Pon 16 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Sisa 2,5 Bulan, Penyerapan APBD Belum 50 Persen Jombang, Bhirawa Dua bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014, penyerapan dana APBD kabupaten Jombang masih minim.

Hingga pertengahan bulan Oktober ini dari total anggaran sebesar Rp 1, 2 Triliun penyerapan anggaran masih dibawah 50 persen. “Untuk penyerapan anggaran APBD, hingga bulan ini baru sekitar 48 persen, karena banyak kendala dibeberpa satker,” ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Eko menuturkan.

Eka mengaku minimnya penyerapan itu terjadi terutama pada dinas teknis yang mengelola banyak anggaran. Diantaranya PU Cipka Karya dan Dinas Pendidikan.” Kendalanya seperti pelaksanaan proyek yang belum dikerjakan dan belum selesai karena administrasi, “tandas mantan kabag Humas ini menambahkan.

Namun, meski masih menyisakan dua bulan angaran lagi, pihaknya optimis hingga Desember penyerapan anggaran APBD bisa mencapai 90 persen lebih.

Apalagi puncak kegiatan berada di bulan Nopember. “ Rata rata kegiatan yang membutuhkan dana besar seperti, pengerjaan proyek fisik, pengadaan itu puncaknya di Bulan Nopember, sehingga kita tetap yakin penyerapan bisa maksimal,” tandasnya.Q rur

JAWA TIMUR

Perebutan Pimpinan Komisi DPRD Bakal Sengit Tulungagung, Bhirawa Persaingan memperebutkan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya di DPRD Tulungagung bakal berlangsung sengit. Apalagi sampai saat ini dikabarkan belum ada tanda-tanda terjalinnya komunikasi politik antar fraksi terkait posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar dan mempunyai anggota sebanyak 12 anggota bisa saja menyapu bersih seluruh pimpinan di alat kelengkapan dewan. Atau justru sebaliknya, gigit jari tidak mendapat posisi sebagai pimpinan di komisi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro pada Bhirawa, Rabu (15/10), tidak memungkiri perebutan pimpinan

komisi bakal berlangsung sengit. “Kalau tidak ada komunikasi politik di antara fraksifraksi bisa sengit,” tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, dalam aturan tata tertib dan kode etik DPRD Tulungagung periode 2014-2019 yang kini sedang dalam proses persetujuan Gubernur Jatim disebutkan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dilakukan oleh anggota.

“Di sini bisa terjadi kese-

ngitan itu. PDI Perjuangan yang jumlah anggotanya di masing-masing komisi nanti ratarata tiga orang tidak menutup kemungkinan dapat merebut posisi ketua komisi. Atau justru sebaliknya. Nanti tergantung komunikasi politik yang dibangun. Semua punya kans untuk menjabat sebagai pimpinan komisi,” paparnya.

Wiwik menyebut saat ini belum bisa dilakukan pemilihan pimpinan komisi di DPRD Tulungagung. Ini karena aturan tatib dan kode etik DPRD Tulungagung masih dalam proses persetujuan di Gubernur Jatim. “Mungkin minggu depan sudah turun. Baru setelah itu dilakukan pemilihan pimpinan komisi,” terangnya.

Dia berharap siapa pun yang

Dituduh Korupsi, Dindikpora Tantang Pelapor Baca RAB Batu, Bhirawa Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) Kota Batu menyangkal adanya indikasi korupsi dalam pengadaan sekolah (pembangunan ruang kelas baru-RKB) di SDN Dadaprejo 02. Dindikpora menyatakan bahwa pengadaan RKB dan alat kelengkapannya telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat.

Diketahui, buruknya pengadaan RKB dan alat kelengkapannya di SDN Dadaprejo 02 sempat menjadi bahan pengaduan warga kepada LSM. Saat itu pelapor menyatakan bahwa banyak alat kelengkapan RKB yang menggunakan barang bekas pakai.

Hal ini membuat pelapor mengklaim ada indikasi korupsi dalam pengadaan RKB tersebut. Namun dalam laporan itu pelapor meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan. Karena pelapor tersebut khawatir jika dirinya akan mendapatkan sangsi ataupun kehilangan posisinya.

“Sebenarnya saya mengetahui siapa yang melaporkan atau mengatakan masalah ini kepada LSM dan media. Karena yang bersangkutan (pelapor) memiliki kepentingan untuk menjadikan barang (alat kelengkapan) yang lama menjadi milik pribadi,”ujar Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindikpora Kota Batu, Esti Dwi Astuti, Rabu (15/10).Q nas

menjadi pimpinan komisi, utamanya ketua komisi haruslah orang yang betul-betul mumpuni. Artinya, secara keilmuan dan performa tidak kalah dibanding kepala-kepala SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung.

“Kalau ketua komisinya tidak tahu apa-apa bagaimana dapat mengontrol kinerja SKPD. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang mumpuni. Minimal sudah berpengalaman sebagai anggota dewan,” paparnya.

Ketika ditanya pada periode sebelumnya ada ketua komisi yang dijabat oleh anggota dewan yang belum berpengalaman sebagai anggota dewan, Wiwik yang alumni Universitas Jember ini menjawab hal tersebut terjadi karena ada-

nya komunikasi politik.

“Proses pemilihan pimpinan komisi dulu itu didahului oleh komunikasi politik. Hasilnya pemilihan menjadi kondusif.

Disetujui semua fraksi sebelum terjadi pemilihan. Memang terjadi ada ketua komisi yang dipilih dari anggota baru tertapi tandemnya yakni jabatan sekretaris dipegang oleh anggota lama yang jadi anggota dewan lagi. Kalau menangmenangan kemudian yang jadi semua dari anggota baru tinggal tunggu apa yang terjadi,” paparnya lagi.

Seperti diketahui, di DPRD Tulungagung sudah terbentuk delapan fraksi. Mereka akan memperebutkan jabatan pimpinan komisi yang rencananya berjumlah empat komisi.Q wed

Satreskoba Amankan BB 600 Pil Karnopen

Pemkot Siapkan Langkah Program Pensiun Dini PT GG Kota Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri sedang menyiapkan langkah-langkah strategis agar tidak terjadi adanya pengangguran permanen paska program pensiun dini PT Gudang Garam Tbk. Langkah-Lngkah yang akan dilakukan Pemkot Kediri diantaranya pihaknya akan mengalokasikan sejumlah kegiatan kewirausahaan untuk melatih bekas karyawan PT. GG yang sudah tidak bekerja, karena mengajukan pensiun dini.

Kabag Humas Pemkot Kediri Jawadi tidak memungkiri jika Pengurangan jumlah karyawan secara besar-besaran yang dilakukan PT. GG Kediri melalui program pensiun dini akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Kediri.

Menurutnya dampak sosial yang akan terjadi adalah pengangguran secara permanen, dan dari sudut ekonomi dipastikan pendapatan usaha kecil di sekitar perusahaan dipastikan akan menurun.

"Sehingga langkah-langkah kewirausahaan untuk para bekas karyawan yang mengajukan pensiun dini akan kita programkan pada tahun 2015 mendatang," ujar Jawadi.

Namun sebelum itu, imbuh Camat Mojoroto, Pemkot akan melakukan pendataan secara riil jumlah karyawan PT. GG yang mengajukan pensiun dini dari Kota Kediri sebagai bahan usulan program melalui dinas terkait, seperti alnya program kewirausahaan bagi masyaakat erdampak puupan lokalisasi tahun ini.Q mb2

7

sudarno/bhirawa

Para peserta tes CPNS di Pemkab Madiun 2014 di SMK Wonoasri Kab. Madiun.

Pemkab Madiun Gelar Tes CPNSD Pakai CAT Kab. Madiun, Bhirawa Mulai Selasa hingga Sabtu mendatang (13 – 18 /10), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, menggelar tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan sistem CAT, Pemkab Madiun menjamin tidak ada percaloan dalam proses penerimaan PNSD. Menurut Bupati Madiun, Muhtarom, pada seleksi penerimaan CPNSD kali ini, Pemkab Madiun memang telah beralih ke sistem CAT. Secara teknis, sistem ini menawarkan dua keuntungan. "Yang pertama adalah efisiensi dari sisi pengadaan material kertas ujian karena ujian dilakukan tanpa kertas. Yang kedua, dengan sistem ini saya jamin tidak ada percaloan dalam penerimaan CPNS. Kalau ada percaloan, bagaimana modusnya.

Ujian sekarang ini, benar-benar terbuka.

Selesai mengerjakan soal, masing-masing peserta bisa mengetahui secara langsung skor yang diperolehnya. Setelah itu baru dilihat urutan peringkatnya pada hari terakhir.

Modus percaloan seperti apa yang bisa dilakukan? Karena itu, kalau ada yang bilang ada calo, itu provokasi saja," kata Muhtarom, di sela-sela melakukan Sidak ujian CPNSD di SMKN 1 Wonoasri, Selasa (14/10).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun sekaligus Ketua Panselda, Basito, menambahkan, dengan sistem CAT, komputer setiap peserta langsung terhubung dengan komputer server milik panitia seleksi daerah. Komputer server ini kemudian terhubung dengan sistem di panitia seleksi nasional milik Pemprov Jawa Timur di Surabaya.

Sehingga pemberian skor dan pembuatan peringkat langsung dari sistem. "Ini tes CPNS tingkat kabupaten/kota yang pertama kali diterapkan di Jawa Timur. Mungkin malah di seluruh Indonesia. Kalau ini memuaskan, ya kita teruskan di tahun-tahun mendatang," kata Basito.

Menurutnya lagi, pada tes kali ini pihaknya menyelenggarakan tes dalam lima hari pelaksanaan. Setiap hari, terdapat tiga giliran tes dengan masing-masing giliran 90 peserta. Di lokasi tes disediakan 90 komputer untuk peserta dan 10 komputer untuk panitia.

Setiap peserta akan disodori 100 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. Masing-masing komputer akan memunculkan soal dengan urutan yang berbeda atau acak.

Sedangkan materinya, yakni tes Intelegensi Umum (TIU), tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan tes Karakteristik Pribadi(TKP).

Masing-masing memiliki nilai minimum 126, 75 dan 70 atau total ketiganya adalah 271.

"Tapi yang dapat nilai lebih dari itu belum tentu diterima. Yang menentukan adalah peringkat. Tentang berapa nilai maksimal, hanya Panselnas yang tahu," ungkap Basito.

Salah satu peserta, Tri Yuliana, mengatakan, ujian dengan komputer secara online lebih adil bagi para peserta. Alasannya, masing-masing peserta langsung tahu hasilnya. Karena begitu menekan salah satu tombol, skor peserta langsung diketahui. Skor itu secara realtime juga dipampang di ruangan lain di lokasi ujian. "Ini lebih fair. Tapi soalnya itu kok ya tetap 100 (sama dengan ujian tulis manual) tapi waktunya hanya 90 menit. Waktunya saja yang kurang panjang," keluh Tri Yuliana.Q dar

Tuban, Bhirawa Jajaran kepolisian resort (Polres) Tuban, dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba kembali berhasil mengamankan ribuan pil jenis daftar G yang disalah gunakan oleh masyarakat. Tidak hanya barang bukti (BB) pil yang dinela dengan sebutan karnopen, akan tetepi petugas juga mengamankan pengendar sekaligus penggunanya.

"Selama ini pelaku melakukan transaksi dengan pembelinya secara langsung bertemu. Yang bersangkutan kita tangkap di rumahnya yang selama ini digunakan untuk transaksi," kata IPTU Budi Friyanto, Kasat Reskoba Polres Tuban (15/ 10).

Dua pelaku yang digrebek dirumah-nya, diantaranya adalag Radi (34), tepatnya di jalan Diponegoro, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Kota Tuban yang disnyalir menjadi bandar penjualan pil Karnopen.

Dalam pengerebekan petugas menemukan sebanyak 500 butir pil daftar G jenis Karnopen.

“Setelan terbukti kemudian pelaku langsung dibawa petugas ke Polres Tuban untuk proses penyelidikan lebih lanjut, selain barang bukti Pil Karnopen kita juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 73.000, yang mana uang tersebut merupakan hasil transaksi penjualan pil itu," IPTU Budi Friyanto.

Sementara itu di lokasi lain petugas juga berhasil menangkap Dwiyono Nugroho (38), warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kota Tuban yang juga menjadi pengedar pil tersebut kepada para kalangan remaja.

Dwi berhasil ditangkap oleh petugas saat sedang menu-

nggu pembelinya di jalan Pemuda, Kota Tuban.

Dari tangan pelaku petugas hanya berhasil mengamankan barang bukti 100 butir Pil Karnopen dan uang tunai Rp 10.000 dari hasil penjualan pil tersebut. "Kita masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku pengedar lainnya. Kini kedua pelaku itu sudah kita tahan untuk penyelidikan lebih lanjut," Kata mantan KBO Reskrip Polres Tuban ini pada Bhirawa.

Akibat perbuatannya, kedua pelaku ini melanggar Pasal 197 UU 36/2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di tempat terpisah, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban, H. Syafiq Syauqi, Lc sangat mendukung dan akan mensuport petugas kepolisian dalam melakukan pemberantasan pengunaan obat-obat terlarang tersebut, pasalnya banyak keluhan dari masyarakat yang diterima, akan tetepi tidak berani melapor pada petugas.

“Dua bulan terakhir, disekitar kota yang disinyalir terdapat penguna dan pengedar obat tersebut, kotak amal di Masjid dan Mushola banyak yang hilang, ya kami tidak su’udzoh (buruk sangka), akan keluahan dari warga mengarah pada mereka yang sudah ketagihan dan tidak punya uang untuk beli,” Kata Syafiq Syauqi.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Dua tersangkan, pengedar dan penguna pil daftar G saat dimintai keterangan petugas Satreskoba Polres Tuban.

Otak Pembunuhan Sekretaris DPD Golkar Ditangkap Mantan anggota DPRD Nganjuk periode 2004-2009, Sunarji SH, Rabu (15/10) ditangkap dan dijebloskan Lapas kelas IIB Nganjuk. Terpidana 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Adam Malik Sekretaris II DPD Partai Golkar Nganjuk pada pada 24 Mei 2002 silam itu ditangkap tim intelijen gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejari Nganjuk, dan Kejari Batulicin di sebuah hotel di Kabupaten Batulicin Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

ristika/bhirawa

Tangan Diborgol, Sunarji mantan anggota DPRD terpidana kasus pembunuhan sekretaris II DPD Golkar Nganjuk.

Kasi Pidana Umum (Kasipidum) Anggi Digdo SH mengatakan, berdasarkan putusan MA RI No 823K/Pid/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan putusan PK MA RI No 823K/Pid/2012 tanggal 10 Oktober 2012, menyatakan terdakwa I Suparman dan terdakwa II Sunarji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Mereka terbukti melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan pembunuhan berencana. "Masing-masing dijatuhi

hukuman penjara selama 18 tahun," lanjut Anggi.

Sejak perkara itu inkracht, Sunarji menghilang pertengahan April 2012. Selama dua tahun menjadi buronan, keberadaan Sunarji berhasil terdeteksi tim intelijen kejaksaan. Tim gabungan itupun akhirnya berhasil meringkus Sunarji saat tidur di hotel. “Selama dalam pelarian, Pak Sunarji bekerja sebagai sopir bahan bangunan di Banjarmasin,” terang Anggi.

Sementara itu, Sunarji yang

kedua tanganya dibotrgol mengaku bahwa putusan MA tersebut tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya. Sunarji juga mengaku dirinya tidak maungkin melakukan pembunuhan terhadap Adam Malik.

Sehingga, dia menilai bahwa proses hukum yang dilaksanakan oleh penyidik penuh rekayasa.

Sebagai orang yang didakwa menjadi tokoh intelektual dalam kasus pembunuhan, Sunarji juga tidak pernah melakukan rekontruksi. “Saya dan Pak Suparman selama menjalani proses penyidikan hingga persidangan tidak pernah dilakukan rekontruksi, yang ada hanyalah rekayasa,” tegas Sunarji.

Bahkan Sunarji menuduh penegakan hukum terhadap kasus pembunuhanan ini asal-asalan.

Pasalnya hanya karena pengakuan salah satu terpidana yakni Karno yang berperan sebagai eksekutor , Sunarji didakwa se-

bagai otak pembunuhan.

“Sebelumnya Sukarno mengatakan kalau otak pembunuhan adalah Adi Wibowo, namun setelah 2 tahun di penjara Karno membuat pengakuan bahwa otak pembunuhan adalah saya, maka saya ganti dijadikan terdakwa,” papar Sunarji.

Sekadar diketahui, sebelumnya mantan Wakil Ketua DPRD Nganjuk Periode 2004-2009 Suparman juga telah ditangkap dan ditahan di Lapas Nganjuk. Suparman yang saat aksi pembunuhan terjadi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Nganjuk kemudian menyuruh tiga orang, yakni Sukarno, Imam Basori dan Momok untuk menghabisi nyawa Adam Malik di sekitar Waduk Bening, Saradan, Kabupaten Madiun. Setelah tugas yang diembannya rampung, ketiga orang pelaku pembunuhan itu dijanjikan bayaran Rp 50 juta dari Suparman dan Sunardji.Q ris

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Kejuaraan Terbuka Tonasa Terancam Batal Makassar, Bhirawa Kejuaraan terbuka renang kelompok umur dalam rangka memperingati HUT ke-46 Semen Tonasa di Kolam Renang Semen Tonasa Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, 7-9 November 2014 terancam batal.

Ketua Harian PRSI Sulsel Abdul Muin di Makassar, Rabu, mengatakan pihaknya selaku pelaksana belum melakukan persiapan berarti, karena masih menunggu kucuran anggaran dari Semen Tonasa.

"Seharusnya kita paling tidak sudah mengeluarkan edaran atau informasi khususnya bagi daerah yang berasal dari luar Sulsel terkait agenda ini. Hanya saha belum bisa kita lakukan karena anggaran yang dibutuhkan memang belum ada," jelasnya.

Pengprov PRSI Sulsel rencananya mengundang sejumlah daerah untuk ikut memeriahkan kejuaraan ini seperti dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Menurut dia, waktu pelaksanaan yang semakin dekat juga seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak Semen Tonasa jika tetap ingin menggelar agenda ini.

Pihaknya berharap agar sudah ada kejelasan soal anggaran dalam waktu dekat.

Pengprov PRSI Sulsel juga telah menunjuk Sekum PRSI Sulsel Hartawangsyah untuk mempertanyakan langsung masalah ini ke pihak Semen Tonasa.

"Kejuaraan ini direncanakan diikuti sejumlah atlet dari luar Sulsel. Mudahmudahan segera ada kejelasan sehingga kita bisa fokus mempersiapkan diri. Kita juga hanya memiliki waktu kurang satu bulan lagi sebelum pelaksanaan," katanya.Q ant

Kamis Pon 16 OKTOBER 2014

Tiga Atlet Balap Sepeda Hengkang ke Provinsi Lain Batu, bhirawa Sebanyak 3 atlet balap sepeda memilih hengkang dari Kota Batu dan membela kabupaten/kota di luar provinsi Jawa Timur.

Hengkangnya para atlet tersebut dengan alasan mereka tidak mendapat perhatian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu.

Afos Katana (22) misalnya memilih untuk membela Jawa Barat, Agung Prasetya (19) pindah ke Sumatera Selatan dan Putra Prasetyo (18) pindah ke Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Padahal ketiga atlet tersebut mempunyai prestasi luar biasa.

Misalnya Afos Katana warga

Songgoriti yang merupakan didikan klub balap sepeda Kota Batu tersebut merupakan peraih medali emas dalam Sea Game 2013 lalu. Sehingga wajar mereka menjadi incaran dari provinsi lain untuk persiapan PON mendatang.

Menurut Rudi Keceng, pelatih balap sepeda Kota Batu.

Kepindahan atlet itu karena tak ada perhatian dari Pemkot Batu, dalam hal ini KONI setempat. Misalnya untuk sarana latihan maupun kebutuhan hidup tidak ada tunjangan sama sekali, sementara provinsi lain memberikan tawaran yang menggiurkan.

"Contohnya Afos, oleh Pemda Jabar difasilitasi dan kebutuhan hidup ditanggung. Bahkan sudah dijadikan pegawai honorer di Pemda Jabar," tutur Rudi yang juga mantan pengurus Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI) Kota Batu, kepada bhirawa, kemarin.

Ditambahkan, KONI Kota Batu seakan hanya berkon-

sentrasi untuk target Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) saja. Dan mengabaikan atlet yang sudah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sumber lain mengatakan beberapa atlet paralayang kota wisata ini juga mulai bersiapa-siap hijrah membela provinsi lain. Mereka ada yang membela Kaltim, Jabar maupun Jateng. Contohnya, Bayu Krisna yang dulu pernah meraih emas untuk dalam PON kini pindah ke Kaltim.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Batu Didik Mahmud, membantah kalau atlit Kota Batu hijrah keluar kota karena

Sepak Bola Popwil IV NTT

Penjaga Gawang Tentukan Kemenangan Jatim

Panitia Kejurnas Siapkan Dua Arena Tangerang, Bhirawa Panitia Kejurnas Gateball 2014 mempersiapkan dua arena pertandingan di Stadion Benteng dan lapangan Perumahan Lippo Vilagge, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Pengelola arena sudah menyetujui dan mereka siap menyukseskan kejuaraan tersebut,” kata Ketua Pengurus Cabang Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kabupaten Tangerang Mas Yoyon Suryana di Tangerang, Rabu.

Dia mengatakan pengelola Stadion Benteng telah mengizinkan untuk digelar pertandingan Gateball, demikian pula pihak perumahan Lippo Karawaci.

Menurut dia bahwa pihaknya mendapatkan tanggapan positif dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan petinggi dari pemprov Banten bila Kejurnas Gateball digelar di Tangerang.

Pernyataan tersebut terkait Pengcab PERGATSI Kabupaten Tangerang dipercaya untuk mengelar Kejurnas 2014 yang rencananya pada 8-9 Nopember 2014.

Pihaknya dipercaya untuk mengelar Kejurnas Gateball tersebut karena memiliki kemampuan dan punya sarana serta pernah mewakili Indonesia dalam ajang pertandingan skala internasional di Jepang.

Gateball merupakan cabang olahraga yang melatih kesabaran, koordinasi, dan pengendalian emosi serta menumbuhkan solidaritas antar pemain yang berasal dari berbagai lapisan.

Sedangkan Gateball dimainkan secara tim oleh lima orang tanpa adanya batasan usia dalam waktu 30 menit serta lebih bersifat rekreasi.

Namun Gateball dimainkan mengunakan tongkat dan gawang segi empat ukuran 20X 15 meter serta tidak membutuhkan ketangguhan fisik tetapi lebih kepada adu strategi.Q ant

Sulsel Gagal Rebut Tiket Popnas 2015 Makassar, Bhirawa Tim Sepak Bola Sulawesi Selatan dipastikan gagal meraih tiket Popnas 2015 setelah dikalahkan Sulbar dengan skor 1-2 pada perebutan tempat ketiga Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu.

Khusus cabang sepak bola Popwil menyediakan tiga tiket Popnas 2013.

Sementara beberapa cabang lain yang juga dipertandingkan di Popwil seperti pencak silat, sepak takraw, bulutangkis, atau tenis lapangan hanya disediakan bagi peringkat pertama dan kedua.

“Peluang tim Sulsel berlaga di Popnas 2015 akhirnya tertutup setelah kalah dari Sulbar dalam perebutan peringkat ketiga atau tiket terakhir yang tersedia di Popwil,” Jelas Tim media Sulsel Arizal Alamsyah, saat dihubungi dari Makassar.

Hasil yang diraih tim sepak takraw Sulsel tentu berbeda dengan pelaksanaan Popwil 2012 di Makassar. Tim sepak bola Sulsel yang ketika itu tampil sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kaltim di babak final dengan skor 2-1.

“Tim Sulsel gagal mengulang pencapaian di Popwil 2012. Kegagalan ini tentu tidak sesuai perkiraan awall,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Keolahragaan Dispora Sulsel Heri Sumiharto menyayangkan kegagalan Tim Sepak Bola Sulsel merebut tiket Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2015 di Jakarta. Pihaknya juga mengaku terkejut dengan kekalahan tersebut.

Menurut dia, Tim Sulsel sebenarnya cukup diunggulkan memenankan pertandingan. Apalagi tim Sulsel memang telah mengalahkan Sulbar dibabak penyisihan grup dengan skor 2-0.Q ant

kurang perhatian. Dia berdalih, kepindahan atlet tersebut karena memilih menjadi atlet profesional.

"Tidak benar atlet Kota Batu pindah ke daerah lain karena tidak diperhatikan KONI. Seperti Afos, dia sengaja pindah ke Jabar karena pindah kerja. Lalu ada beberapa atlet lain pindah sekolah dan ada atlit yang usianya sudah melewati batas Porprov sehingga harus pindah ke atlit profesional," bantah Didik yang masih belum melepas jabatan Ketua Harian KONI Kota Batu walaupun sudah dilantik sebagai anggota DPRD setempat.Q sup

wawan triyanto/bhirawa

Tim sepak takraw putra Jatim berhasil meraih medali emas setelah menaklukkan Sulsel 2-1

Sepak Takraw Jatim Rebut Emas Popwil NTT

Masih Perlu Evaluasi Kupang, Bhirawa Kerja keras Tim Sepak Takraw Jatim akhirnya menuai hasil manis di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV Nusa Tenggara Timur (NTT), Slamet dan kawankawan berhasil merebut medali emas setelah menaklukkan Tim Sulawesi Selatan 2-1.

Hasil ini membuat kedua tim sama-sama melaju ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Jabar 2015.

Di regu I, Jatim yang menurunkan Aldy.

Jimmy. Nanda kalah 0-2 (13-21, 13-21).

Namun diregu dua Ebi. Farhan. Robi berhasil meraih menang 2~0 (21-16. 21-10). Dan regu 3 yang diperkuat Deni, Muin dan Slamet menjadi penentu kemenangan 2-0 (21-12, 2-20).

Pelatih Jatim, Khabib mengakui perjuangan Jatim meraih emas sangat sulit, karena lawan memilki kemampuan yang cukup bagus.

"Pertandingan berjalan seimbang dan syukurlah kita bisa menang," katanya saat ditemui usai pertandingan di Pitoby Sport Center, Rabu (15/10).

Namun ia mengkui masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi sebelum

turun di Popnas nanti. Selain itu salah satu pemain Nanda dipastikann tidak bisa diturunkan di multievent pelajar nasional itu karena regulasi usia. "Ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan, karena target kita meraih juara di Popnas," katanya.

Pelatih Jatim laiinya, Oni Diar menjelaskan, nantinya Jatim harus mempersiapkan pemain di nomor tim, regu dan double event.

"Nanti tiga nomor itu yang dipertandingkan di Popnas dan kita harus mulai mempersiapkannya," katanya.

Lebih lanjut pria yang juga pelatih Puslatda Jatim itu, menjelaskan salah satu kunci kemenangan tim Jatim karena hampir semua pemain berasal dari Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR), sehingga para pemain bisa berlatih bersama.

Sementara itu Kepala UPT Smanor, Zaenal Arifin mengaku bangga dengan prestasi para siswanya, namun ia berharap mereka tidak cepat puas karena target utama adalah meraih prestasi di Popnas. "Ini langkah awal yang bagus dan saya berharap anak-anak bisa meraih juara di Popnas," katanya. Q wwn

Bola Voli Kawinkan Gelar Juara

Lima Pemain Tak Bisa Turun di Popnas

wawan triyanto/bhirawa

Tim Bola Voli Putra berhasil meraih emas Popwil setelah menundukkan NTB. Kupang, Bhirawa Target Tim Bola Voli Jatim untuk menyapu bersih emas Popwil Nusa Tenggara Timur (NTT) 2014 akhirnya bisa terealisasi. Pasukan Jerbasuki Mawabeya berhasil menaklukkan Tim Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan skor menyakinkan 3-0. Sayangnya di kelompol putra ada lima pemain yang tidak bisa dimainkan di Popnas Bandung Jabar 2015.

Pada pertandingan yang digelar di GOR Flobamora Kupang, Rabu (1tanpa kendala tim putri yang diperkuat oleh Elly, Mega,

Laurina, Rossa, Lola aprilia dan Resita menang 3-0 (25-18,25-23, 25-18).

Sebenarya Jatim sempat kerepotan saat NTB yang diperkuat oleh Vita, Lala, Sely, Citra, Desy dan Mely mampu memberikan perlawanan, bahkan tim yang dilatih oleh Kadir dan Nyoto itu sempat leading 8-15, namun secara perlahan tim Jatim mampu membalikkan kedudukan dan mengakiri set kedua dengan skor 25-23.

"Anak-anak main kurang bagus di set kedua dan cenderung mengikut permainan lawan,

tapi alhamdulillah kami bisa meraih juara," kata Pelatih Jatim, Yemy saat ditemui usai pertandingan.

Sementara di tim putra yang diperkuat diantarabya oleh Sukeri, Kilung, Mufid, Dicky maupun Wily tanpa kesulitan menghentikan perlawan tim putra NTB 3-0 dan sekaligus mengatongi tiket ke Popnas.

Hanya saja di Popnas nanti lima pemain inti Sukeri, Kilung, Mufid, Dicky maupun Wily tidak bisa tampil di Popnas karena mereka saat ini sudah duduk di kelas tiga SMU. "Sebagian pemain inti kami tidak bisa turun di Popnas karena regulasi usia," katanya.

Namun ia mengaku sudah menyiapkan lima pemain pengganti untuk bisa turun di multievent paling bergensi di level pelajar tingkat nasional itu.

Bahkan ia juga tidak membawa lima pemain pengganti itu untuk memperkuat Jatim di Popwil.

"Yang penting ada pemain pengganti yang kualitasnya tidak jauh berbeda," katanya.

Sementara itu Pelatih Putra NTB, Made Dita mengakui kalau secara kualitas permainan Jatim lebih unggul. "Hasil ini akan kita jadikan evaluasi dan Jatim memang bermain bagus," katanya. Q wwn

Kupang, Bhirawa Kesebelasan Jatim berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah di babak final menangalahkan Kalimantan Timur melalui drama adu pinalti 54, di lapangan sepak bola yang berada dikomplek olahraga Oepoi Kupang kemarin, Rabu (15/6).

Uniknya gol kemenangan Jatim ditentukan oleh penjaga gawang Rafid setelah empat algojo yakni Faisol, Rici, Nafis dan Jerry gagal menceploskan bola.

"Semua penendang baik dari Jatim maupun Kaltim tidak masuk, jusru penjawa gawang kami (Rafid) sebagai penendang terkahir yang bisa membobol gawang lawan," kata Pelatih Jatim Kusmedi usai pertandingan.

Sejak peluit babak pertama dibunyikan wasit, Jatim yang mengenakan jersey hijau-hijau langsung tampil menyerang, bahkan dimenit awal Rico nyaris membobol gawang lawan.

Seakan tak mau kalah, Kaltim yang mengenakan seragam merah-merah juga berupaya membongkar pertahanan lawan, namun rapatnya pertahana Jatim membuat gawang Rafid aman.

Memasuki babak kedua, tensi pertadingan makin memanas, bahkan permainan mulai menjurus kasar, beberapa kali pemain terlibat benturan fisik. Hingga pertandingan 2X40 menit kedudukan tetap 0-0. Sehingga dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2X10 menit, tapi hingga waktu habis skor tidak berubah.

Kusmedi mengakui permainan Kaltim lebih bagus jika di bandingkan saat dikalahkan timnya 1-0 pada babak penyisihan. "Permainan lawan luar biasa, tapi syukurlah anak-anak Jatim juga bermain bagus," katanya.

Dengan hasil ini, baik tim Jatim maupu Kaltim samasama berhak untuk bisa berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Jabar 2015.

Sementara itu Manajer Tim Jatim, Hadiansyah mengatakan, nantinya ada beberapa pemain Jatim yang kemungkinan tidak bisa turun di Popnas karena terkena regulasi usia. Empat pemain tersebut adalah, Rafid (penjaga gawang), Danu, Erik dan Antoon.

"Kita akan pelajari regulasinya Popnas, siapa tahu mereka tetap bisa main di Popnas," katanya.Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Tim sepak bola jatim berhasil merebut emas Popwil setelah menaklukkan Kaltim melalui adu pinalti.

Perwosi Sidoarjo Cari Bibit Atlet Futsal Sidoarjo, Bhirawa Di Kabupaten Sidoarjo, olah raga futsal tidak hanya dikenalkan pada kaum pria saja. Perstuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (Perwosi ) Pengcab Sidoarjo, juga punya inisiatif untuk memasyarakatkan olah baru ini pada kalangan kaum putri.

Sekitar 100 orang guru olah raga putri mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan swasta di Sidoarjo pun, diberikan pengarahan pelatihan futsal, oleh narasumber dari pengurus KONI Sidoarjo dari cabor futsal, yang juga merupakan anggota wasit PSSI. Para guru-guru olah raga putri ini, diharapkan, mereka bisa membimbing pada anak didiknya di sekolah atau dimanapun.

Ketua Perwosi Pengcab Sidoarjo, Nanik Trisnaeni, menyampaikan, para guru olah raga putri tersebut selain dapat pengarahan, juga diberikan praktek sekaligus. ‘’Selain mereka dapat bermain, harapan kita sekaligus nantinya bisa jadi wasit futsal bagi kaum putri,’’ ujar istri Wakil Bupati Sidoarjo itu, saat memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan futsal Flamini di jl Teuku Umar, Gajah Magersari, Sidoarjo, Selasa (14/10) kemarin.

Sebagai olah raga baru, maka olah raga yang termasuk cabang dari olah raga sepak bola ini, menurut Nanik, harus sejak dini dikenalkan pada masyarakat. Diharapkan bisa berkembang dan ada bibit-bibit atlitnya.Q ali

ali/bhirawa

Para guru olah raga putri SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan swasta di Sidoarjo diberikan pengarahan dan pelatihan tentang teknik-teknik olah raga futsal oleh Perwosi Sidoarjo.

Kamis Pon, 16 OKTOBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Jokowi-JK Diminta Benahi Darurat Pangan Jakarta, Bhirawa Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta membenahi kondisi pangan yang dinilai berada di titik “darurat” selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jokowi-JK nanti harus bisa membuktikan apa yang mereka kampanyekan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan fokus pada kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil,” kata Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Rabu (15/10) kemarin.

Fokus kesejahteraan keluarga produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan, menurut Tejo, sejalan dengan tema yang diusung badan pangan PBB FAO dalam rangka Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober yang menitikberatkan pada pertanian keluarga.

“Kenapa petani dan nelayan? Karena jumlah mereka yang banyak sehingga bisa menyumbang hingga 50 persen total pangan dunia,” katanya.

Menurut Tejo, pangan Indonesia selama 10 tahun terakhir, atau sepanjang pemerintahan SBY, mengalami kondisi “darurat” dengan menurunnya jumlah petani, lahan pertanian serta tingginya impor pangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2003-2013, jumlah petani dan nelayan terus menurun dari 31 juta jiwa menjadi 26 juta jiwa.

“Sementara lahan pertanian terus menyusut sekitar 100.000-110.000 hektare per tahun. Padahal kapasitas pencetakan sawah hanya 20.000 hektare per tahun. Defisitnya masih sangat besar,” ujarnya.Q ant

Tak Ada Kekosongan Hukum Pilkada Jakarta, Bhirawa Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan tidak akan terjadi kekosongan hukum dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 ditolak oleh DPR RI, maka akan berlaku Undangundang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Kalau Perppu itu nanti ditolak oleh DPR RI, otomatis nanti berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014. Berlakunya langsung pada hari ditolaknya Perppu itu,” kata Djohermansyah di Jakarta, Rabu.

Dua Perppu yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan

peraturan untuk membatalkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pelaksanan pilkada melalui DPRD. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 menghapus tugas dan kewenangan DPRD dalam pilkada. Kedua Perppu tersebut ditandatangani Presiden Yudhoyono hanya beberapa saat setelah Undang-

undang Pilkada melalui DPRD diterbitkan.

Terkait dengan kepastian hukum untuk pelaksanaan pilkada, Kemendagri pun mem persilakan Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun peraturan berdasarkan Perppu tersebut.

Sementara itu, KPU pun mulai merancang ulang tahapan pelaksanaan pilkada setelah penerbitan Perppu tersebut.

“KPU perlu re-design (merancang ulang) tahapan pemilu di daerah berdasarkan Perppu ini. Re-design itu dengan memperhatikan rentang waktu kapan harus dimulainya tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, waktu uji publik dan seterusnya,”

kata Komisioner KPU Pusat Ida Budhiati.

Untuk itu, KPU perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait yakni Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan Pemerintah dan pihak DPR. Dalam Per-

Djohermansyah Djohan

Kenegarawanan Jokowi Diapresiasi

Jakarta, Bhirawa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengapresiasi pertemuan antara Calon Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Selasa (14/10).

“Itu (pertemuan Jokowi dan ARB) bagus, pelantikan seharusnya dijadikan momentum untuk kita bersatu,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/10) kemarin.

Silaturahmi yang dilakukan Jokowi dengan beberapa pimpinan partai, seperti Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, dan Amien Rais, menurut dia, akan menambah suasana sejuk bangsa.

Suasana sejuk itu, lanjut Zulkifli Hasan, juga membuat keyakinan para investor dalam menanamkan sahamnya di Indonesia.

“Silaturahmi itu bisa diteruskan dengan yang lain,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, pimpinan MPR RI pada hari Rabu (15/10) akan menemui beberapa tokoh, seperti Ketua Umum Partai PAN pada pukul 13.00 WIB, kemudian pukul 17.00 WIB akan mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Lalu, pada pukul 19.30 WIB akan ke kediaman Pak SBY,” katanya.

Selanjutnya, kata Zulkifli Hasan, pada hari Jumat (17/10) pimpinan MPR akan ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyerahkan undangan pelantikan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Sementara itu, menurut dia, untuk undangan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR RI sedang mencari waktu.

“Pokoknya kami usahakan terus agar semuanya cair,” katanya.Q ant

ppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, lanjut Ida, disebutkan bahwa masa pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai enam bulan sebelum hari pemungutan suara pilkada.

“Jadi tahapan itu dimulai enam bulan sebelum pemungutan, ke mudian uji publiknya dilakukan tiga bulan sebelumnya.

Maka dari itu, kami perlu melakukan simulasi supaya ketemu waktu yang tepat, kapan KPU menyiapkan regulasinya,” jelasnya.

Q ant

Presiden SBY : Lanjutkan Capaian Pembangunan

KPK Periksa Dirjen Otda dan Hakim MK Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan dan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida Indarti sebagai saksi kasus dugaan korupsi sengketa pilkada Kabupaten Lebak 2013 di MK. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AH (Amir Hamzah, Red),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu (15/10) kemarin. Selain keduanya, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak Agus Sutisna, Bupati Lebak periode 2014—2019 Iti Octavia Jayabaya, Wakil Bupati Lebak Periode 2014— 2019 Ade Sumardi, mantan anggota DPRD Kabupaten Lebak Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi.

Keduanya diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

“Keduanya diduga memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan yang melekat dengan kedudukannya, bersama-sama dengan TCW (Tubagus Chaeri Wardana, Red) dan RAC (Ratu Atut Chosiyah, Red),” kata juru bicara KPK Johan Budi pada 25 September 2014 lalu. Q ant .

9

antara foto

Anak perempuan Gubernur non aktif Banten, Ratu Atut Chosiyah, Andiara Aprilia Hikmat memenuhi panggilan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/10) kemarin.

Anak Atut Penuhi Panggilan KPK Jakarta, Bhirawa Anak Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah Chasan, Andiara Aprilia Hikmat, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan provinsi Banten 2011-2013.

Andiara yang baru dilantik sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah Banten tersebut tiba di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/10), dengan mengenakan jilbab biru, baju lengan panjang biru dan celana denim, namun ia tidak berkomentar mengenai pemeriksannya tersebut. Sebelumnya, abang Andiara, Andika Hazrumy juga sudah diperiksa KPK pada 22 September 2014 dalam kasus yang sama.

Namun Andika tidak menjawab pertanyaan wartawan apakah ia bersedia memberikan kesaksian atau tidak, karena sebagai anggota keluarga Andika berhak untuk menolak menjadi saksi.

Andika terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya Periode 2014-2019.

Pada periode 2009-2014, Andika menjabat sebagai angota

Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Banten. Di Banten, suami Adde Rosi Khaerunnisa, itu dikenal sebagai Ketua Taruna Siaga Bencana.

Dalam kasus ini, Atut disangkakan pasal 12 huruf e atau a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Pasal tersebut mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan ancaman pidana penjara penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Selain disangkakan melakukan pemerasan, Atut juga disangkakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana sangkaan pertama KPK kepada Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang berasal dari

pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Artinya Atut menjadi tersangkut dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan pilkada Lebak.

Dalam kasus terakhir, Atut sudah divonis penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banten yang mencapai Rp30 miliar.

Ketiga penyimpangan itu adalah alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar.

Q ant

Pekerja Wajib Ikut BPJS Ketenagakerjaan Jakarta, Bhirawa Semua pekerja baik formal mau pun informal akan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut sesuai dengan bentuk implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) secara menyeluruh.

Pada tahap awal, provinsi DKI Jakarta akan dijadikan model implementasi UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Kemudian menyusul provinsi lainnya meniru model implementasi di DKI Jakarta itu.

“Kedepan, pekerja formal maupun informal dan PNS termasuk TNI/Polri, akan di ikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Provinsi DKI Jakarta akan dijadikan model implementasi UU nomor 40/ 2004 tentang SJSN. Yang akan dimulai secara bertahap pada 2015 dan diharapkan pada 2016 sistem ini sudah total diterapkan di Jakarta. Nantinya semua

daerah akan menerapkan model DKI Jakarta ini, dan semua warga negara jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” papar Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya dalam pertemuan dengan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota-Jakarta.

Elvyn lebih jauh menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sebagai institusi yang memberikan perlindu ngan saja, tetapi juga kesejahteraan. Pekerja yang menjadi peserta akan mendapatkan keuntungan total, yaitu keuntungan finansial, transportasi, permukiman dan keuntungan pangan Pemegang kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan diskon saat naik transportasi umum. Atau saat belanja ditempat tertentu.

Dari segi finansial, peserta mendapatkan keuntungan dari dana yang dikelola BPJS. Dijelaskan, hasil pengelolaan dana yang berasal dari iuran

peserta, akan dikembalikan lagi kepada pekerja dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga Bank.

Dana di BPJS akan dibeli kan saham, surat berharga lainnya, atau dimasukkan ke penyertaan modal. Di Jakarta ada 6,1 juta pekerja formal dan informal, dari jumlah itu baru 3,7 juta jadi peserta BPJS Ketena gakerjaan.

Selebihnya akan dijaring bertahap sejalan dengan “wajib” masuk peserta BPJS. Wagub Basuki mendukung niat menjadikan Jakarta sebagai model implementasi SJSN. Dengan menyediakan lahan untuk pembangu nan gedung. Kemungkinan di Daan Mogot atau Marunda, bisa juga di Cilincing, Rawa Bebek. Sebab kawasan itu dekat dengan PT Kawasan Berikat yang menampung banyak tenaga kerja.

“Perusahaan yang tidak patuh untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS, akan dikenai sanksi,” tandas Basuki Ahok. Q ira

Sentul, Bogor, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pemerintahan baru melanjutkan capaian pembangunan sehingga dapat berkesinambungan.

“Pahami pembangunan proses jangka panjang, bukan hanya sekedar even, bukan proses setahun dua tahun. Kalau kita pahami pembangunan proses jangka panjang harusnya, hidup semangat dan tekad energi kita dicurahkan melakukan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya pembangunan yang harus lestarikan lingkungan juga pembangunan dilakukan secara terus menerus disertai dengan tahapan pembangunan,” kata Presiden dalam acara silaturahmi nasional yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah baik sipil maupun militer di Sentul, Bogor, Rabu (15/10) kemarin.

Presiden mengatakan mes ki terdapat sejumlah capaian yang ada namun ada beberapa program yang belum tercapai, sehingga perlu kebijakan yang berlanjut.

“Dalam kesinambungan pembangunan kita harus objektif melakukan evaluasi. Siapapun presiden dan pemerintahannya, pasti ada capaian dan pasti ada pekerjaan rumah yang tersisa, karena itu sama dengan hakekat kesinambungan, yang sudah dicapai dijaga dan belum dicapai

lakukan perbaikan,” kata Presiden.

Presiden menambahkan,”setidaknya kita bersyukur ekonomi kita 10 tahun terakhir ini baik. Meski ada beberapa kali stagnasi dan setback tapi ekonomi terjaga. politik stabil dan demokrasi tumbuh.” “Meski ada benturan, tapi dibandingkan negara lain, sebenarnya kebersamaan kita, kerukunan kita dan toleransi antar elemen bangsa juga terbangun dengan baik.

Pertahanan dan keamanan kita, dibandingkan krisis dulu dan banyak negara terjaga. peran internasional indonesia juga semakin terbuka. Banyak lagi capaiannya sekama 10 tahun terakhir dan masih ada pekerjaan rumah , memangun pemerintahan bersih dan reformasi birokrasi harus terus dilakukan,” tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Presiden meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah bekerjasama selama 10 tahun bersama-sama melaksanakan program pemerintah. Dalam kesempatan itu Presiden juga menerima penghargaan dari Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) berupa pin dan piagam yang ditandatangani oleh semua Gubernur dari seluruh Indonesia yang diserahkan oleh Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo. Q ant

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dan pemaparan dalam kegiatan Silaturahim Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jabar, Rabu (15/10) kemarin.

Airlangga Hartarto Masuk Bursa Calon Ketum Golkar Jakarta, Bhirawa Para pinisepuh partai Golkar Jawa Barat mendukung para kader muda partai Golkar untuk tampil sebagai Ketua Umum (Ketum) Golkar yang baru. Hal tersebut sejalan dengan tujuan regenerasi partai dan sesuai tuntutan jaman yang menganggap “muda” indentik dengan kekuatan dan keperkasaan.

Lili Asdjudiredjo dan Popong Otje Djundjunan, pinisepuh partai Golkar Jawa Barat, mendukung kader muda Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon Ketum baru partai Golkar. Hal tersebut tercetus dalam acara silatu rahmi Golkar Jabar di Bandung. Hadir para pinisepuh dan pengurus DPD I dan para pengurus DPD II yakni 27 pengurus DPD II Golkar Jabar.

Menurut Sekretaris DPD I partai Golkar Jabar Qodrat Iswara, rekam jejak Airlangga Hartarto bisa dibaca ke tangguhan yang telah sukses mengelola bisnisnya.

Sebagai Ketua DPP bidang UKM dan Koperasi, Airlangga juga sudah menunjukkan taringnya. Kualitas dan pengalaman Airlangga di jajaran pimpinan DPD Golkar selama ini, layak dijadikan modal kepemimpinan Airlangga di partai sebagai Ketum Golkar yang baru.

“Dibawah kader muda Airlangga, Golkar akan jadi lebih kuat, progresif, dan aspiratif. Visi Tri Aji yang lahir dari hasil penggalian ide-ide kreatif doktrin Karya Siaga Gatra Praja,” cetus Iswara.

Dalam silaturahmi itu Airlangga memaparkan visi dan misinya sebagai calon Ketum Golkar. Yakni 3 hal yang penting dan mendesak dilakukan Golkar.

Pertama, desentralisasi sebagian kewenangan DPP kepada DPD I dan DPD II. Kedua, optimalisasi fungsi partai sebagai penyerap, penyalur dan pemberi solusi terhadap kebutuhan masyarakat di akar rumput Ketiga, kaderisasi dan regenerasi serta memberi ruang politik yang luas kepada wanita di kancah politik.Q ira

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Pon, 16 OKTOBER 2014

Komoditi Kacang Hijau Jadi Andalan di Musim Kemarau

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (14 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

Pasar Respon Positif Beras Organik Lumajang Lumajang, Bhirawa Beras organik yang dikembangkan di Kab Lumajang mulai mendapatkan tempat di pasar modern di berbagai daerah Provinsi Jatim, terutama di Kabupaten Malang. Menurut Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kab Lumajang, Ir Khairil Diany, kelompok tani di Kab Lumajang kini memang telah menggalakkan produksi beras organik yang dibudidayakan di lahan yang dikelolanya. ‘’Sebagai contoh, ada Poktan di wilayah Kec Candipuro yang beranggotakan 40 petani membudidayakan 100 hektar lahan padi organic. Hasilnya kini sudah mampu memproduksi 1 ton per hari,’’ kata Khairil.

Poktan ini telah memproduksi beras organik dengan merek Lereng Semeru Kelompok Lumbung Pangan Kalijambe, Desa Sumbermujur, Candipuro Lumajang. Beras hasil produksinya ada yang dikemas dengan ukuran 5 kilogram yang dijual seharga Rp50 ribu. Untuk sementara ini, pemasaran beras organik Lumajang diutamakan ke pasar-pasar modern, untuk membidik kalangan menengah ke atas.

Hasil produksi beras organik dari Lumajang ini sudah menyesuaikan dengan standar untuk dipasarkan di toko modern.

Karena memang harga jualnya lebih mahal dibandingkan beras biasanya.

Harga beras organik ini juga lebih mahal dibandingkan beras biasa. Karena, harga jual beras organik yang dikirimkan ke pasar modern di luar Lumajang dibandrol Rp10 ribu setiap kilogramnya. ‘’Dengan harga jual segitu, memang pangsa pasarnya masih di kalangan menengah ke atas,’’ ungkapnya. Karena untuk beras biasa berkisar antara Rp8 ribu per kilo nya. Meskipun dengan harga yang mahal, Kepala KKP Kab Lumajang menjamin banyak keunggulan bila mengkonsumsi beras organik. Q yat

Lamongan, Bhirawa Musim kemarau ini bagi petani di Desa Cungkup, Kec Pucuk, Lamongan berarti masanya menikmati panen raya komoditi kacang hijau. Padahal dulunya, kala musim kemarau, para petani itu lebih memilih komoditi kedelai.

Seperti dituturkan Lazim, petani desa setempat, warga Desa Cungkup kini sebagian besar memilih komoditi kacang hijau untuk ditanam kala kemarau datang. “Dulu petani di sini lebih banyak menanam kedelai. Namun karena kacang hijau membutuhkan perawatan yang lebih ringan dibanding kedelai, kini semua beralih menjadi petani kacang hijau,’’ ujar Lazim.

Soal harga jual, menurut Lazim kedua komoditi ini hampir sama. Keunggulan lain dari komoditi kacang hijau adalah bisa dipanen dua kali dari batang yang sama.

Untuk kedelai yang ditanam di tanah rawa, bahkan bisa dipanen hingga dua kali. Di panen yang pertama saat berumur dua bulan, diambil buahnya saja dan batangnya tetap dibiarkan tumbuh. Setelah dilakukan penyiraman kembali, kacang hijau akan kem-

bali berbuah sekitar 40%.

Meski demikian, bertani kacang hijau di desa yang dikenal penduduknya banyak merantau itu bukannya tanpa kendala. Panennya tak bisa serentak terutama karena kurangnya tenaga kerja untuk panen. Semenatara Bupati Lamongan, Fadeli saat menghadiri panen raya kacang hijau di Desa Cungkup menyebutkan, Pemkab Lamongan akan terus melakukan modernisasi pertanian. Seperti memperbanyak alat panen multi guna sehingga mengikis ketergantungan tenaga kerja.

“Kemarin sudah ada 27 unit dan tahun ini ditambah lagi 9 unit. Tahun depan disini (Cungkup) agar diupayakan dapat satu alat ini agar membantu mengatasi kurangnya tenaga kerja panen,’’ kata Fadeli.

Selain alat panen multi guna, hingga kini, menurut Fadeli, sudah ada sebanyak 1.300

Bupati Lamongan, Fadeli saat menghadiri panen raya kacang hijau di Desa Cungkup, Kec Pucuk, Lamongan.

unit hand tractor yang diberikan pada kelompok tani. Dan unit hand tractor itu akan terus ditambah. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Aris Setiadi menyebutkan, tahun ini juga akan ditambah lagi 421 unit hand tractor. Sebanyak 117 unit diantaranya sudah siap dibagikan pada kelompok tani.

Tingkatkan Kapasitas Jaringan, XL Investasi Jutaan Dolar AS Surabaya, Bhirawa Memenuhi permintaan yang besar terhadap kecepatan dan kelancaran jaringan telekomunikasi yang bersifat dynamic capacity, PT XL AxiataTbk (XL) siap merealisasi dana senilai jutaan dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan kapasitas jaringan di Surabaya. ‘’Besaran investasi itu tepatnya antara tiga hingga 10 juta dolar AS,’’ ungkap Deputy CCO XL East and North, Kencono Wibowo usai launching gerai XL Corner kerja sama dengan Apollo sebagai Authorized Device Partner (ADP), di Hi Tech Mall Surabaya, Rabu (15/10) kemarin.

Wibowo menambahkan, dengan ditemukan adanya satu titik di Surabaya yang trafik telekomunikasinya padat, kami akan menambah kapasitas. Sedangkan penambahan kapasitas itu bisa berupa peningkatan titik Base Trans-

ceiver Station (BTS) maupun fasilitas lainnya. Sebab kini operator telah melayani lebih dari 12,6 juta pelanggan. ‘’Kini di jaringan East Region, kami telah memperkuatnya dengan menyebar 7 ribu BTS baik di jaringan 2G maupun 3G,’’ katanya.

Termasuk jaringan backbone

fiber optic yang membentang di sepanjang Pulau Jawa. Penyebaran infrastruktur itu tersambung melalui jaringan kabel bawah laut ke Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi. ‘’Kami yakin penambahan kapasitas jaringan ini mampu mencukupi permintaan pasar,’’ ujarnya. Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Owner ADP Apollo (Irwan Haryanto), Deputy CCO XL East and North (Kencono Wibowo), VP XL East Region (Desy Sari Dewi) mencoba salah satu gadget di XL Corner, Hitech Mall Surabaya, Lt. Dasar, Rabu (15/10) kemarin.

Disebutkan Aris Setiadi, tahun ini dari sasaran tanam seluas 4.574 ha komoditi kacang hijau, terealisasi 7.004 ha (153,13%). Sedangkan dari sasaran panen 4.574 ha, yang sudah dipanen mencapai 2.764 ha (60,43%). Hingga kini, realisasi produksi kacang hijau sudah mencapai 3.539 ton atau 57,93% dari target sebesar 6.108 ton

suprayitno/bhirawa

dengan produktivitas rata-rata 12,8 kuintal per hektar.

Kec Pucuk termasuk produsen kacang hijau terbesar di Lamongan. Realisasi luas tanam mencapai 796 ha dengan 19 ha, diantaranya sudah dipanen. Sampai saat ini produksi di Pucuki mencapai 25 ton dengan produktifitas mencapai 13,33 kuintal per hektar. Q yit

Tingkatkan Kinerja, MCL Ganti Nama Menjadi EMCL Bojonegoro, Bhirawa Dalam pengembangan Proyek Banyuurip, Mobil Cepu Ltd. (MCL) selaku Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan operator Blok Cepu, kini berganti nama menjadi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).Menurut Communications Coordinator Public and Government Affairs EMCL, Feni K Indiharti, perubahan ini bertujuan untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan energi sembari memberi manfaat positif jangka panjang untuk kepentingan masyarakat Indonesia. ‘’Pergantian nama ini dimasudkan untuk meningkatkan kinerja kedepan. Selain nama juga logo kami yang berubah tetapi tim tetap sama,” ungkapnya kepada Harian Bhirawa, Rabu (15/10) kemarin.

Menurut Feni, bersama dengan mitra kerjasama Blok Cepu, PT Pertamina EP Cepu dan Badan Kerja Sama PI Blok Cepu, perubahan ini bertujuan untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan energi sembari memberi manfaat positif jangka panjang untuk kepentingan masyarakat Indonesia. ‘’Kini struktur tim masih sama dan komitmen EMCL tak tergoyahkan menajalankan hak dan kewajiban yang telah ada. Perubahan ini tak akan mempengaruhi hubungan, hak dan kewajiban yang telah ada,’’ tegasnya.

Sementara itu, sesuai rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD), investasi di Proyek Banyu Urip mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar, dengan rincian untuk pembangunan fasilitas produksi sebesar US$ 2,2 miliar dan pengeboran sumur sebanyak US$ 337 juta. Q bas

Temu Kader Tim Penggerak PKK Jatim

Jawa Timur Siap Bentuk 3.000 Kader Pendamping Bumil Setelah sukses membentuk 740 Kader Pendamping Ibu Hamil, Program pemberadayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Jatim dan Dinkes Jatim siap membentuk 3.000 kader KPIH. Rencananya, tahun 2015 PKK bersama Dinkes Jatim akan melauching pembentukan 3.000 Kader Pendamping Ibu Hamil.

K

epala Dinkes Jatim, dr Harsono menyatakan, sebanyak 740 ibu hamil (Bumil) yang melahirkan dengan risiko tinggi berhasil diselamatkan melalui program pendampingan Bumil yang dilakukan oleh kader Tim Penggerak PKK Jatim. Program pendampingan Bumil akan terus digalakkan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI).

Jika dilihat saat ini kematian ibu di Jatim dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tahun 2011 sebanyak 101,4/100.000 kelahiran hidup, tahun 2012 sebanyak 97,43/kelahiran hidup dan tahun 2013 sebanyak 97,39/100.000 kelahiran hidup. ‘’Jadi kematian ibu di Jatim angkanya sudah dibawah target MDG’s yaitu 102/100.000 kelahiran hidup,’’ ujar Mantan Bupati Ngawi ini saat ditemui di acara ‘’Temu Kader Tim Penggerak PKK Jatim’’ di Cito Surabaya, kemarin (15/10). Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Nina Soekarwo mengatakan, salah satu terobosan menurunkan AKI dengan cara kader pendamping memberikan pendampingan, motivasi dan menggerakkan ibu hamil untuk rajin memeriksakan kese-

Ketua Tim Penggerak PKK Prov Jatim Nina Soekarwo membuka temu kader posyandu.

hatannya selama masa kehamilan sampai masa nifas. Menurutnya, program tersebut dimulai pada tahun 2013 lalu dengan menerjunkan 400 kader PKK untuk mendampingi 400 Bumil yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Jatim yaitu Sampang, Ngawi, Pamekasan, Trenggalek, Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Kediri. Masing-masing kabupaten/ kota mendapat jatah pendampingan sebanyak 50 Bumil.

Dalam perkembangannya, kata dia, kader PKK yang tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam program ini bertambah menjadi 740 orang. Rinciannya, di Kabupaten Ngawi sebanyak 102 orang, Sampang 101 orang, Pamekasan 102 orang, Trenggalek 53 orang, Bondowoso 88 orang, Situbondo 76 orang, Jember 115 orang, dan di

Dirjen Kemenkes berikan plakat kepada ketua tim penggerak PKK Prov Jatim pada acara temu kader posyandu di Cito.

Kabupaten Kediri sebanyak 103 orang.

“Alhamdulillah dengan adanya pendampingan kader PKK dapat mendampingi 740 Bumil, khususnya yang melahirkan dengan risiko tinggi, seperti pre eklamsi atau eklamsi dapat melahirkan dengan selamat. Saya sangat bangga dengan kader PKK, meski intensifnya kecil tetapi mereka dengan hati ikhlas tetap siap 24 jam mendampingi Bumil,” ujarnya.

Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI dr. Anung Sugiarto,MKes, mengatakan, Kemenkes RI mengapresiasi inovasi kesehatan yang dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK Jatim serta oleh jajaran kesehatan di Jatim. Menurutnya, keterlibatan PKK atau kader masyarakat menjadi sangat penting dalam mendampingi ibu hamil. Q dna

Ketua Tim Penggerak PKK Prov Jatim menjadi pembicara oada acara temu kader posyandu.

U

ntuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa dari Menteri Perindustrian atas nama Presiden RI. Dalam penghargaan tersebut, Jatim meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah provinsi, di atas Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan yang meraih peringkat kedua dan ketiga.

Jatim pertama kali meraih penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa ini pada 2012 lalu. Kemudian pada 2013 penghargaan diterima langsung Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden.

Sedangkan tahun ini, penghargaan diterima Sekdaprov Jatim Dr H Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, mewakili Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa dari Menteri Perindustrian MS Akhmad Sukardi MM Hidayat, Rabu (15/10). mewakili Gubernur Jatim. Anugerah Cinta Karya Bangsa diserahkan Menteri Hari Jadi ke-69 Provinsi Jatim se- (Standar Nasional Indonesia). SePerindustrian MS Hidayat di Ruang bagai Pintu Gerbang Masyarakat lain itu, juga kita fasilitasi termaGaruda Gedung Kementerian Per- Ekonomi ASEAN 2015, Menuju suk promosi dan dipertemukan deindustrian di Jakarta, Rabu (15/10). Jatim yang Lebih Berdaya Saing, ngan buyer luar negeri,” katanya.

Dalam penghargaan itu, terdapat Mandiri dan Sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Menteri “Jatim akan terus menggali dan Perindustrian MS Hidayat mengaempat indikator utama yang jadi penilaian yaitu, komitmen, perenca- mengembangkan potensi sumber takan, pemerintah perlu mendorong naan, pelaksanaan dan pelaporan daya alam yang ada, tapi tetap pengembangan teknologi dalam indalam rangka Peningkatan Peng- menjaga keseimbangan supaya ovasi pengembangan industri megunaan Produk Dalam Negeri tidak merusak lingkungan. UMKM nengah, dan melakukan prinsip-prin(P3DN), dalam pengadaan barang/ di Jatim juga akan dibina terus agar sip industri hijau dalam proses jasa di instansi yang bersangkutan. produk-produknya terstandarisa- produksi, serta meningkatkan daya Dewan juri menetapkan juara 1 – 3 si, sehingga bisa bersaing di saing produk nasional. untuk masing-masing tingkat ke- MEA,” jelasnya.

MEA merupakan momen penting, Sementara, Kepala Dinas Perin- akan terjadi free flow barang. Untuk menterian/lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, pemerintah kabupa- dustrian dan Perdagangan itu, diharapkan menjadi peluang bagi (Disperindag) Provinsi Jatim War- Indonesia untuk memperluas pasar ten/kota dan perguruan tinggi.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad no Harisasono menambahkan, produk nasional karena jumlah penSukardi MM usai menerima peng- Pemprov Jatim dan pemerintah duduk ASEAN 550 juta sama denhargaan mengatakan, apa yang daerah harus menyiapkan Indus- gan 8 persen penduduk dunia. Sesudah dilakukan Pemprov Jatim tri Kecil dan Menengah (IKM) un- mentara tantangan bagi Indonesia, sudah di atas provinsi lain. Apli- tuk go internasional. “Standar pasar Indonesia akan menjadi tujuan kasinya ditunjukkan dalam tema produknya harus berkualitas SNI pasar ASEAN. Q iib*

Kamis Pon 16 OKTOBER 2014

Tingkatkan Produksi Susu, Peternak Digelontor Sapi Perah l Sambungan hal 1

Dijelaskannya saat ini produksi susu sapi segar di kabupaten ini sebanyak 361.000 liter per hari.Sedangkan jumlah tersebut relatif stabil dalam kurun beberapa tahun terakhir ini. Meski secara umum jumlah populasi sapi di Kabupaten Malang mengalami penurunan dari 89.000 ekor menjadi 72.000 ekor sapi perah.

“Meskipun populasi sapi perah turun, namun kapasitas produksi susu segar masih pada kisaran 10-11 liter per hari. Itu tidak terlepas dari bagusnya perawatan yang dilakukan oleh peternak yang mempengaruhi kondisi kesehatan sapi, sehingga produksi susu masih dalam kondisi stabil,” terang Sujono.

Selain itu ternak sapi perah yang dimiliki para peternak di wilayah Kabupaten Malang tergolong jenis unggul. Jika ada jenis sapi perah yang kurang baik, maka peternak segera menjualnya.

Dijelaskannya bantuan 185 ekor sapi perah kepada peternak, berasal dari APBD Kabupaten Malang 2014, di mana per ekor sapi harganya di atas Rp 18 juta. Hingga saat ini, lanjut Sujono, pihaknya sudah memberikan bantuan sapi tersebut kepada peternak sebanyak 80 ekor sapi perah, melalui kelompok peternak sapi yang tersebar di empat kecamatan, yakni Wajak, Poncokusumo, Tumpang, dan Lawang. Sedangkan sisanya sebanyak 105 ekor sapi akan diberikan secara bertahap hingga akhir tahun ini.

“Untuk daerah yang produksi susunya sudah mapan seperti di wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang masih belum mendapatkan bantuan sapi perah,” ujarnya.

Dijelaskan Sujono bibit sapi perah yang didistribusikan kepada kelompok peternak sapi, ratarata berusia 2,5 tahun yang didatangkan dari sejumlah daerah seperti dari Kecamatan Pujon dan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan kelompok peternak sapi yang mendapatkan bantuan bibit sapi terlebih dahulu dilihat latar belakangnya.

Jika mereka tidak sungguh-sungguh dalam beternak, tidak akan diberi bantuan.

Di tempat terpisah, Ketua Bidang Usaha Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Timur (GKSI Jatim) Sulistyanto sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DPKH Kabupaten Malang dalam memberikan bantuan sapi perah kepada peternak di daerah penghasil susu yang baru tumbuh.

“Karena jumlah populasi sapi perah di Jatin saat ini sebanyak 172.000 ekor sapi.

Sementara produksi susu masih pada kisaran 900 ton-1.000 ton atau jauh di bawah kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang mencapai 1.700 ton per hari,” jelasnya.

Untuk mencapapai angka produksi yang dibutuhkan IPS, maka harus ada upaya peningkatan produksi susu segar di tingkat peternak. Salah satunya yakni memacu dengan melakukan penambahan jumlah populasi sapi perah. n cyn

Banyuwangi Tak Bertumpu pada Tambang l Sambungan hal 1

Banyuwangi pun merintis usaha untuk mendapatkan saham cuma-cuma alias golden share.

Pihaknya meminta masukan dari sejumlah lembaga penasihat keuangan dan ahli hukum pertambangan. Konsultasi dilakukan rutin dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Golden share ini perjuangan kita. Setelah negosiasi yang cukup alot, sekarang Banyuwangi berhasil memperoleh golden share 10 persen non dilusi,” tandasnya.

Kelak, keuntungan dari kepemilikan saham tersebut akan langsung masuk ke daerah melalui APBD. “Saya sengaja tidak bikin BUMD untuk menutup celah penyimpangan sekaligus saham pemerintah daerah tidak terdilusi,” kata dia.

Untuk menjamin transparansi, dibuat regulasi yang mengontrolnya. Golden share, ujar dia, tidak akan terusik siapapun meski Bupati Banyuwangi berganti. “Kalau saya berpikir untuk diri saya sendiri, tentu saya tidak akan ngotot minta saham 10 persen untuk pemerintah daerah,” ujarnya.

Dengan keuntungan berdasarkan saham yang dimiliki pemda, Anas melanjutkan, pembangunan di Banyuwangi kian kencang, bisa menyekolahkan anak-anak sampai doktor keluar negeri, Puskesmas-puskesmas makin modern.

Meskipun potensi tambang cukup besar, Banyuwangi tidak bergantung pada hasil tambang tersebut. Sejumlah sektor ekonomi terus digerakkan. Salah satunya sektor industri kreatif berbasis pariwisata. Pengembangan destinasi wisata di Banyuwangi terus dilakukan.

Misalnya Pantai Pulau Merah yang bersebelahan dengan lokasi penambangan Tumpang Pitu.

Destinasi wisata ini terus dipoles. Termasuk menggelar even tahunan bertajuk kompetisi selancar internasional di tempat itu. Hasilnya, masyarakat setempat mulai membuka gerai makanan, suvenir, menyewakan homestay, dan membuat kerajinan untuk buah tangan wisatawan. “Termasuk ada yang dikirim ke restoran ikan bakar untuk belajar cara membakar ikan yang pas,” kata Anas.

Tradisi daerah dengan latar potensi alam juga dikemas apik lewat Banyuwangi Festival untuk menggaungkan pariwisata di ujung timur Pulau Jawa. Contohnya, Banyuwangi Ethno Carnival, Festival Gandrung Sewu, Batik Festival, Festival Rujak Soto, International Tour de Banyuwangi Ijen, sampai Banyuwangi Beach Jazz.

Berkat berbagai pengembangan itu, ia mengklaim sektor ekonomi berbasis pariwisata bertumbuh. Kenaikan sektor kerajinan (tekstil, kerajinan berbasis kayu dan rotan, serta barang kulit), misalnya, pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi naik hampir 75 persen.

Sektor industri kuliner naik 12 persen, sektor perhotelan tumbuh 18 persen, dan sektor jasa hiburan kebudayaan naik 38 per­ sen. Kenaikan beberapa sektor industri kreatif itu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang sebesar 7 persen.

“Pariwisata dan industri kreatif ini memang berjalan seiringan. Pariwisata dan industri kreatif adalah sektor yang nyaris tak pernah surut, pertumbuhannya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Maka ke depan sektor ini bakal jadi salah satu tumpuan ekonomi Banyuwangi,” papar Anas. n nan

SAMBUNGAN Besarnya Belanja Pegawai Berpotensi Rugikan Keuangan Negara l Sambungan hal 1

Dan yang paling penting dalam setiap postur APBD maupuan PAPBD, eksekutif cenderung membesarkan belanja modalnya, ini tentunya merugikan rakyat.

Dan biasanya di sini titik rawan yang banyak ditemukan penyimpangan anggaran,’’tegas mantan Kajati Jatim ini, Rabu (15/10).

Karena itu, seharusnya belanja pegawai dipatok tidak lebih dari 50 persen. Sedang sisanya adalah untuk belanja pada pos pembangunan. Dengan begitu masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dan ini sudah se­suai dengan UUD 45. Bagaimana dengan yang sudah terjadi? Menurut Zulkarnaen tetap dibutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Untuk itu KPK telah melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuang­an dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki perwakilan hingga ke daerah-daerah. Dengan kerjasama ini diharapkan ada

sinergitas yang ujungnya untuk menekan adanya pelanggaran yang mengarah pada kerugian negara dalam setiap pembahasan APBD dan RAPBD. Terkait masalah adanya larangan anggota DPRD berkunjung keluar negeri, menurut Zulkarnaen harus dilihat lebih dahulu dari substansinya . Selama kunjungannya tidak melanggar aturan dan substansinya jelas, maka tidak bermasalah. Tapi yang terpenting, tambahnya jangan sampai keluar negeri dibiayai oleh sponsor yang nantinya me­ nimbulkan konflik kepentingan. ‘’Sudah pastilah, jika kunjungan keluar negeri dibiayai oleh sponsor, pastilah di belakangnya ada kemauannya. Ini justru akan menimbulkan konflik kepentingan dan ini masuk dalam gratifikasi yang hukumannya cukup berat.

Di mana kurungan minimal empat tahun dan denda antara Rp 100 juta hingga Rp 4 miliar. Untuk itu saya berharap dewan kuat dengan

begitu tidak akan ada praktik seperti itu,’’paparnya dan minta dewan untuk berhati-hati.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Jatim Hotman Napitupulu menegaskan banyak sekali objek yang diamati terkait dengan pencegahan korupsi di Pemprov Jatim, meliputi proses pengelolaan APBD, proses pengadaan barang dan jasa serta kegiatan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan koordinasi dan supervisi yang kuat dengan mengidentifikasi permasalahan dalam proses pelayanan publik, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menyebabkan korupsi serta mengidentifikasi praktik korupsi pada tiga bidang yang ada. ‘’Jadi kita setiap tahun melakukan koordinasi dan supervisi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak korupsi sejak dini. Dengan begitu akan semakin banyak uang negara yang terselamatkan,’’papar Hotman. n cty

Muktamar PPP Kubu Romi Pastikan SDA Lengser l Sambungan hal 1

Rabu (15/10). “Agenda terakhir muktamar adalah melakukan pergantian kepemimpinan nasional,” tegasnya.

Menurutnya, SDA telah memimpin dan mengantarkan partai ini dua kali muktamar.

Karenanya, sesuai AD/ART akan berhenti di muktamar tahun ini, sesuai dengan agenda muktamar.

“Soal siapa yang menggantikan Pak SDA, kita serahkan kepada muktamirin,” ujarnya.

Selain pergantian Ketum, muktamar juga membahas tiga agenda penting lainnya. Di mana, agendaagenda tersebut sudah ditetapkan dalam AD/ART. Agenda pertama, organisasi untuk menyempurnakan AD/ART. “DPP PPP telah menyiapkan bahan yang berisikan perubahan AD/ART agar kolektivitas dan kolegalitas ke depan lebih menonjol dibanding sebelumnya. Bukan peningkat­ an otoritas, tetapi pening­katan kolektivitas,” tuturnya.

Agenda kedua, yaitu membahas persoalan-persoalan kenegaraan yang berkait dengan pernyataan politik dan sikap politik lima tahun ke depan. “Ketiga, membangun dan menyesuaikan khitah dan program

perjuangan terhadap kebutuhan nasional,” tambahnya.

Muktamar yang berlangsung selama tiga hari itu, tanpa dihadiri SDA. Namun, Romi tidak mempersoalkan ketidakhadiran SDA. Tanpa kehadiran SDA, muktamar tahun ini tetap sah. Muktamar yang dihadiri empat Sekjen partai koalisi Indonesia Hebat ini diklaim adalah yang memenuhi permintaan majelis syariah, pertimbangan dan pakar partai.

“Saya baru dapat informasi hasil keputusan rapat konsultasi antara majelis-majelis partai, majelis syariah, pertimbangan dan pakar di Jakarta, bahwa salah satu butir keputusannya adalah meminta agar muktamar digelar sebelum 20 Oktober,” ungkapnya.

Sedangkan, empat Sekjen partai koalisi Indonesia Hebat yang hadir itu adalah Hanif Dakhiri (Sekjen DPP PKB), Tjahjo Kumolo (Sekjen PDIP), Dossy Iskandar (Sekjen Hanura), dan Patice Rio Capella (Sekjen NasDem).

Soal kemana arah koalisi PPP ke depan, Romi menyerahkan sepenuhnya kepada muktamirin.

“Muktamirin yang akan memutuskan kemana arah koalisi PPP ke depan berlabuh atau meneguhkan dirinya sebagai penyeimbang yang berperan dimana-mana,”

katanya.

Sementara itu, ratusan kader PPP pro SDA kemarin menggelar aksi demo di depan Gedung Empire Palace. Dalam aksi tersebut para kader PPP kubu SDA meminta muktamar dibubarkan ka­rena tidak mengantongi izin pelaksa­ naan muktamar dari Mabes Polri alias ilegal. Menariknya, sejumlah massa yang berasal dari Madura ini membawa karapan sapi untuk ikut berdemo.

M Haris, Wakil Ketua DPC PPP Surabaya yang juga Korlap aksi menyampaikan kegiatan muktamar ini ilegal selain belum mendapat izin dari Mabes Polri, juga telah melanggar aturan yang telah dihasilkan oleh PPP dalam muktamar VII di Bandung. Di mana pelaksanaan muktamar VIII dilakukan setelah pelantikan Presiden RI. “Selain itu hasil mahkamah partai menegaskan muktamar digelar pada 26 sampai 28 Oktober. Tidak hanya itu hasil keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham menolak usulan dua kubu dan menyatakan bahwan kepengurusan PPP yang sah adalah hasil muktamar VII di Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali dengan Sekjennya Romahurmuzyi,”tegasnya. n cty

Brimob Polda Jatim Amankan Pelantikan Jokowi-JK l Sambungan hal 1

memutuskan untuk pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung.

“Personel Bromob Polda Jatim diharapkan dapat membantu Polda Metro Jaya dalam menciptakan situasi kondisi yang aman.

Serta, dapat melakukan deteksi dini terhadap gangguan kantibmas,” terang Kombes Pol Aan Iskandar, Rabu (15/10).

Di tempat yang sama, Kasat Brimob Polda Jatim Kombes Pol Rudy Kristantyo menambahkan, kegiatan pengiriman dua kompi Brimob sebagai BKO Polda Metro Jaya, merupakan tahap terakhir dari Operasi Mantab Brata, yakni pelantikan Presiden dan Wakil

Presiden terpilih.

Lanjutnya, dari tahapan tersebut, Polda Jatim diminta mengirimkan 210 personel untuk membantu Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan pengamanan pelantikan tersebut. “210 personel yang dikirim memiliki kemampuan Pasukan huru Hara (PHH) dan anti anarkis,” tambahnya.

Mengenai penempatan di lokasi, Kasat mengaku, pihaknya masih belum bisa memastikan.

Namun, yang jelas 210 personel ini di BKO kepada Polda Metro Jaya. Nantinya penempatan sejumlah personel akan diserahkan sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya. “Yang pasti 210 personel akan ditempatkan sesuai kebu-

tuhan. Dan penempatan itu akan dihandel langsung oleh Polda Metro Jaya,” tegasnya.

Menyangkut persenjataan dari dua SSK yang dikirimkan, lanjut Kasat, penanganan unjuk rasa hanya pada tahap ke lima, yakni penggunaan tameng, water canon, gas air mata, dan security barier. Sementara untuk penggunaan peluru tajam dalam penanganan demo, tidak diperkenankan. Sebab, petugas hanya dibekali dengan peluru hampa dan peluru karet. “Sesuai protap, petugas tidak boleh mengunakan senjata tajam dan peluru tajam.

Kami sudah perintahkan kepada pimpinan satuan masing-masing,” tandasnya. n bed

Anggap Diri Mitra UMKM l Sambungan hal 1

“Jangan dudukkan (anggap) saya sebagai kepala dinas. Tapi anggap saya mitra atau teman.

Kalau perlu, saya yang akan mendatangi teman-teman ini ke daerah untuk bersama-sama meningkatkan perkembangan koperasi dan UMKM,” katanya belum lama ini.

Duduk di posisinya saat ini, akunya adalah untuk melayani, bukan dilayani. Dengan menganggap orang lain sebagai mitra dan teman, Affan berharap tumbuh sinergisitas yang maksimal di antara stakeholder dan pelaku koperasi dan UMKM. Apa yang harus disinergi-

kan? Menurutnya, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua stakeholder koperasi dan UMKM sekaligus pelakunya adalah mitra. Karena itu, harus ada pemahaman yang sejalan mulai level pusat, provinsi hingga daerah. Apalagi, mengurusi UMKM yang notabene pelakunya adalah wong cilik. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan dilayani dengan baik. Karena diakui atau tidak, kenyataannya UMKM inilah yang telah berhasil menyumbang lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Bahkan jumlah usaha mikro itu yang terbanyak dibanding yang

berskala kecil atau menengah.

Usaha melayani wong cilik ini pula yang membuat Affan semangat menjalankan tugas barunya itu. Sebab, sambil bekerja dia pun dapat beribadah. Semangat ini juga diharapkannya dapat dirasakan seluruh stakeholder koperasi dan UMKM. Sehingga mereka seluruhnya dapat menjadi ahli surga. “Tapi kalau masuk surga, saya yang dapat bagian lebih dulu ya...,” candanya.

Karena menganggap mitra, Affan pun sangat terbuka jika ada saran, masukan dan kritik dari bawah. “Kasih masukan saya, kalau perlu dikritik. Kalau perlu lagi dimarahi saya juga tidak apa-apa,” kata dia. n tam

11 Pakde Karwo Sumringah, Jatim Disebut Terbaik Nasional Pelayanan Terpadu l Sambungan hal 1

International Convention Center, Rabu (15/10).

Silatnas yang mengambil tema ‘Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan’ kemarin dihadiri oleh Presiden dan Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden dan Ibu Herawati Boediono, para menteri kabinet Pembangunan II, gubernur seIndonesia, bupati dan wali kota se- Indonesia, Pangdam dan Kapolda, anggota KPU dan Panwaslu se- Indonesia. Mendagri Gamawan Fauzi tidak hadir dalam acara ini, kabarnya beliau sakit dan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura.

Mahendra Siregar saat itu memaparkan soal Peraturan Pemerintah No 97-98 Tahun 2014 tentang Izin UMK dan Izin Investasi di Daerah. Implementasi dari aturan ini bisa diterapkan dengan bagus oleh Pemprov Jatim. “Melalui perizinan investasi yang komprehensip, maka Indonesia akan dapat bersaing di kancah internasional. Perizinan investasi cukup diselesaikan di provinsi saja. Dan untuk pelayanan terpadu satu pintu bidang investasi, Provinsi Jatim terbaik secara nasional,” katanya.

Sementara itu Menko Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, bahwa ke depan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perizinannya harus dipermudah cukup selembar saja. “Mempermudah perizinan agar UMKM dapat memiliki

akses perbankan. Dengan kepastian dan legal formal usaha, maka UMKM kita akan ada kepastian usaha sehingga kesejahteraan masyarakat merata,” lanjut CT panggilan akrab Chairul Tanjung.

Dalam Silataruhim Nasional ini di awal acara Presiden SBY berpamitan kepada semua jajaran yang hadir, dan mengharapkan dalam proses suksesi kepemimpinan yang sebentar lagi dilangsungkan dapat berjalan lancar. “Kita harus mendukung pemimpin baru yakni pasangan Jokowi-JK yang akan dilantik 20 Oktober 2014, tolong dibantu dan didukung,” pinta SBY. Tidak lupa Presiden SBY juga minta maaf bila dalam menjalan amanat rakyat sebagai presiden ada yang kurang optimal, bahkan masih belum memenuhi harapan. “Saya sebagai manusia biasa tentu ada kekurangannya, pada kesempatan yang istimewa ini saya mohon maaf apabila belum memenuhi harapan masyarakat. Masih dijumpai kekurangan di sana sini,” ujar Presiden SBY merendah.

Acara yang ditutup alunan gitar akustik Ebiet G Ade, melantunkan lagu ciptaan Presiden SBY yang berjudul Keberkahan Tuhan dan diciptakannya 2009 saat ulang tahun di Australia.

“Kesempatan melantunkan tembang ciptaan Presiden SBY seperti sekarang ini, tidak akan dapat saya ulangi. Saya bersyukur mendapat kesempatan ini,” ujar Ebiet yang disambut tepuk tangan para undangan. n ira

Kejar Potensi Pajak, Dipenda Razia Kos-kosan l Sambungan hal 1

kan. Kami pun terpaksa memasang stiker pelanggaran di sejumlah rumah kos yang belum membayar pajak dan akan kami buatkan Berita Acara Perkara (BAP) nya,” kata Ade di sela-sela razia kos-kosan di Jalan Terusan Cikampek Kav 1A Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Rabu (15/10).

Ade menegaskan pi­ haknya tidak akan pandang bulu dalam merazia milik siapapun rumah koskosan tersebut. Apalagi kalau milik orang terpelajar, mestinya harus memberi contoh yang baik jangan malah melanggar aturan.

Usaha jasa kos-kosan yang menjadi objek razia kemarin, salah satunya milik seorang petinggi di Biro Keuangan Universitas Brawijaya (UB), Syarif. Lokasi kos-kosan tersebut juga masih berada di kawasan kampus UB. Sayangnya pemilik kos-kosan tidak ada di tempat, tim hanya bertemu dengan sejumlah anak kos. Mereka tidak tahu dan tidak berani berkomentar, bahkan menyebutkan namanya saja tidak mau, para penghuni kos hanya memberi nomor telepon pemilik bernama Syarif.

Lebih lanjut, Ade mengatakan pekan depan pemilik kos-kosan tersebut akan dipanggil dan dibuatkan BAP. Jika tidak datang, Dipenda akan melakukan tindakan tegas, yakni melakukan penyitaan, bahkan akan dise­ rahkan ke kejaksaan karena sebe­lumnya Dipenda telah mengirimkan surat peringatan, namun tidak diindahkan.

Selain merazia kos-kosan di Jalan Terusan Cikampek tersebut, tim gabungan operasi, yakni kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan Dipenda, tim gabungan juga melakukan hal sama di kawasan Jalan Sigura-gura.

Menurut Ade, sejak 2010, Dipenda telah melakukan sosialisasi intensif terkait UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Untuk restoran dikenakan pajak sebesar 10 persen dan jasa usaha kos-kosan sebesar 5 persen dan jika terlambat tidak membayar pajak hingga bertahun-tahun dikenakan biaya tambahan berupa dengan sebesar 2 persen.

Menyinggung potensi pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hi­ lang akibat banyaknya jasa usaha kos-kosan yang tidak mau menjadi WP tersebut, Ade mengatakan cukup besar, yakni sekitar Rp 1 miliar. “Padahal perolehan pajak ini nantinya juga dikembalikan pada warga, tapi kenapa kok susah sekali mereka menjadi WP dan membayar pajak secara rutin,” tegasnya.

Sementara itu operasi pajak yang dilakukan kemarin ada tiga sararan yakni restoran di kawasan Malang Town Square (Matos) koskosan, dan bando/reklame.

Termasuk restoran Lai-lai, Selama ini resto yang berjualan aneka buah dan makanan ini juga tidak memenuhi kewajibanya. Razia pajak kos-kosan, restoran dan reklame di sepanjang jalan di wilayah itu akan terus berlanjut hingga akhir Oktober atau November nanti. n mut

Hasil Karya Handmade, Dirakit dan Diprogram Sendiri l Sambungan hal 1

lintasan diumpamakan hamparan sawah, sementara jalur lintasan adalah pematang sawahnya. ‘’Konsepnya, robot kami berjalan sebagai alat patroli di areal sawah,’’ sambungnya. Penilaian juri didasarkan pada perolehan poin, waktu dan presentasi. Akumulasi ketiga kriteria itulah yang menentukan pemenang Kontes Robotika Nasional tahun ini.

Kendati sukses menyabet Juara II, namun seluruh anggota tim Spensabaya III sepakat keberhasilan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Azhar menambahkan, timnya harus menjalani persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Intensitas kegiatan makin meningkat pada dua hingga tiga minggu sebelum lomba.

Berbagai kendala sempat menghadang. Mulai dari kerusakan sensor hingga program error silih berganti menguji ketelatenan tim. Bahkan, demi meraih hasil maksimal, personil Spensabaya III harus rela pulang telat. ‘’Biasanya kami pulang pukul 14.00.

Namun, akhir-akhir ini, baru keluar dari sekolah pukul 16.00 itu sudah

biasa,” ujar Azhar.

Sementara itu, pelatih Ekstrakulikuler Robotika SMP Negeri 1, M Syaiful Azis mengatakan, ketentuan kompetisi yang diikuti kali ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya, siswa hanya diminta mempertontonkan kinerja hasil karya robotnya saja. Namun, dalam Kontes Robotika Nasional Kemenristek ini, para peserta juga diharuskan melakukan presentasi di hadapan para dosen dan pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Menurut Azis, hal itu dipandang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi para pelajar. Setiap peserta dituntut tidak hanya mahir membuat karya robot, melainkan memahami detail komponen dan fungsinya.

Tak hanya itu, hasil karya juga harus sepenuhnya buatan tangan (handmade). Komponen dibeli secara terpisah, kemudian dirakit dan diprogram sendiri. Setelah jadi, robot dibawa ke venue lomba di Jakarta. Tantangan tidak berhenti sampai di situ.

Semua peserta datang ke lokasi lomba masih dalam kondisi tidak tahu bentuk lintasan karena memang masih dirahasia-

kan. Panitia baru memberitahukan bentuk lintasan beberapa saat jelang lomba. ‘’Setelah mengetahui detail lintasan, para peserta hanya diberi waktu satu jam untuk memprogram robot mereka,’’ terang Azis. Meski terdengar cukup sulit, namun Azis sedari awal yakin anak didiknya mampu mengatasi setiap tantangan.

Selama masa persiapan, dirinya selalu menekankan pentingnya faktor percaya diri dan memahami kualitas lawan. ‘’Sebelum berangkat, kami simulasi dulu seolah-olah sedang berlomba. Jurinya kepala sekolah dan sejumlah guru SMP Negeri 1.

Dengan persiapan seperti itu, kami yakin mental tim lebih siap,’’ tukasnya.

Strategi dan persiapan Azis itu terbukti cukup manjur. Dua tim yang dibesutnya sanggup mencatatkan prestasi membanggakan. Semua capaian itu tidak lepas dari peran orangtua dan sekolah yang senantiasa mendukung.

Sedangkan Kepala SMP Negeri 1 Surabaya Titik Sudarti menuturkan, ekskul robotika sudah lebih kurang 5 tahun digeluti para pelajar di sekolahnya. Antusiasme siswa pun tergolong cukup tinggi.

Setidaknya ada 100-an pelajar yang rutin mengikuti kegiatan ini setiap Sabtu pagi.

Untuk mengarahkan potensi di bidang robotika, sekolah menugaskan seorang pelatih dengan didampingi empat asisten dalam setiap pertemuan. ‘’Ekskul robotika tergolong unggulan dan paling berprestasi. Pada Agustus lalu, robotika SMP Negeri 1 juga meraih tiga penghargaan dalam Parahyangan Robotic Competition 2014,” katanya. Tiga penghargaan yang dimaksud yakni Technical Award Sumo Robot Challenge, Special Award Sumo Robot Challenge dan Vote Award Aplication Robot Challenge.

Kepsek kelahiran Magelang ini menilai, ekskul robotika sangat cocok untuk memupuk jiwa kompetitif dan kreasi inovatif. Apalagi, dalam hitungan bulan, Indonesia bakal memasuki era perdagang­ an bebas Asia Tenggara (AFTA). Untuk itu, generasi muda harus siap berkompetisi melalui karya-karyanya.

Selanjutnya, Titik mengungkapkan, pihaknya membidik kompetisi robot di Johor Bahru, Malaysia pada 24-26 Desember mendatang. ‘’Mohon doanya semoga kami dapat berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia dan Surabaya di level kompetisi internasional,’’ pungkas mantan Kepala SMP Negeri 26 ini.*

12

Kamis Pon, 16 OKTOBER 2014

Bakorwil Madiun

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69

Foto-foto: sudarno/bhirawa

Setelah usai pertandingan bola voli, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, SH. M.Hum sibuk menyambut para peserta pertandingan bola voli (atas). Kepala Bakorwil Madiun Siswo Herutoto, SH.M.Hum. MM (Paling kiri) foto bersama dengan bupati, Wali Kota Madiun dan Forpimda usai pertandingan bola voli di halaman kantor Bakorwil Madiun dalam rangka HUT Provinsi Jawa Timur ke 69 (kanan).

Gubernur : Produk Unggulan Berkualitas Dapat Bersaing di Pasar Bebas ASEAN

Untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 69 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jatim menggelar berbagai macam kegiatan dan hiburan. Seperti yang dilakukan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Madiun ini, akan mengadakan kegiatan, diantaranya pertandingan olah raga, jalan sehat, kegiatan bakti sosial, seni dan budaya yang ada di berbagai daerah 11 Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun.

P

eringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke 69 di kantor Bakorwil Madiun, pada 9 dan 10 Oktober 2014 diadakan pertandingan bola voli dan tenis meja para UPT melawan TNI/ Polri di halaman Bakorwil Madiun. Pada 12 Oktober 2014 diadakan upacara peringatan Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur dengan Inspektur upacara (Irup) Bambang Eko, SE. MM, Kabid Pembangunan Ekonomi Bakorwil Madiun mewakili Kepala Bakorwil Madiun, Siswo Herutoto, SH, M.Hum, MM karena menghadiri Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Selasa malam (14/10) dihalaman Bakorwil Madiun Peringatan Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur diselenggarakan hiburan ketoprak Mataraman dengan tokohnya KRT Kirun dan pemain tamu Ketua Pawitandirogo Pusat, Parni Hadi.

Acara hiburan semakin meriah setelah diumumkan bahwa hiburan Ketoprak Mataraman dengan cerita Gareng mantu di halaman Ba-

korwil Madiun itu bebas untuk masyarakat umum.

Tanpa ada komando warga sekitar dan pengguna jalan Pahlawan Madiun spontan juga banyak memenuhi pinggiran halaman Bakorwil Madiun tersebut.

Menurut Kepala Badan Siswo Herutoto Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Madiun, Siswo Herutoto, SH. M.Hum. MM, digelarnya hiburan ketoprak Mataraman dalam peringatan Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur, ini dimaksudkan untuk turut serta melestarikan kesenian tradisional. Bahkan direncanakan Bupati dan Wali Kota dan Forpimda di wilayah Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo) nantinya setiap bulannya bakal latihan ketoprak Mataraman.

Para pemenang bola voli dan tenis meja dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 69 telah menerima hadiah. Foto tengah, Kepala Bakorwil Madiun Siswo Herutoto, SH.M.Hum. MM.

Peserta upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 69.

Parni Hadi, Ketua Pawitandirogo Pusat memerankan Wayang Kresna

Gagasan Kepala Bakorwil Madiun, Siswo Herutoto, SH. M.Hum, MM itu telah didukung oleh Ketua Pawitandirogo, Parni Hadi yang Selasa malam (14/10) memerankan tokoh wayang Kresno. “Ya, biasanya kalau ada ide atau gagasan positip itu mendapat dukungan masyarakat dan para pemimpinnya,”kata Siswo Herutoto berharap. Dalam sambutannya pada peringatan Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur tahun 2014, di halaman kantor Bakorwil Madiun, Selasa malam (14/10), Kepala Bakorwil Madiun, Siswo Herutoto, SH. M.Hum. MM mengatakan, momentum tanggal 12 Oktober 1945 dipilih dan disepakati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, karena tanggal inilah RMT Soeryo Residen Bojonegoro sebagai Gubernur Jawa Timur memulai melaksanakan tugas selaku Gubernur Jawa Timur yang pertama. Dan atas dasar perjalanan sejarah inilah, diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Untuk itu, peringatan HUT Provinsi Jawa Timur 2014 ditandai dengan tema, “Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur Sebagai Gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Menuju Jawa Timur Lebih Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera” Dalam sambutannya di upacara HUT Provinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Oktober 2014, Bapak Gubernur Jawa Timur berharap Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa

Timur merupakan sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Jawa Timur dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itu, kata Kepala Bakorwil Madiun Siswo Heroetoto, SH, M.Hum, MM, bapak Gubernur menyampaikan salam dan terima kasih kepada Bupati dan Wali Kota serta seluruh Pimpinan TNI – Polri dengan jajarannya atas keberhasilannya dalam membangun daerah dan upaya mensejahterakan masyarakat, serta kondisi aman dan nyaman di Jawa Timur. Sehingga Provinsi Jawa Timur memperoleh Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha, lambang Provinsi terbaik se Indonesia.

Dengan semangat itulah maka pada awal tahun 2015 kita semua akan bersama sama memasuki pelaksanaan pasar global yakni Asean Economic Community (AEC) dimana

akan terjadi pasar bebas terhadap transaksi perdagangan maupun jasa dari negara- negara yang tergabung dalam ASEAN. Salah satunya dengan mempersiapkan segala bentuk produk unggulan daerah yang memiliki kualitas dan harga yang mampu untuk dapat bersaing pada pasar bebas ASEAN tersebut.

Untuk itu sumber daya manusia yang berkualitas harus terus ditingkatkan antara lain melakukan fasilitasi peningkatan pendidikan dengan mendirikan pengembangan SMK mini, balai latihan kerja plus, wajib belajar menengah 12 tahun, BOSDA Madin. Sedangkan untuk UMKM disiapkan kemampuan permodalannya dengan melalui pemberian kredit lunak sehingga, standarisasi pruduk yang akan dihasilkan juga berkualitas dan berdaya saing dan memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.

Dengan mendasar pada peringatan Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur tahun 2014, hendaklah dapat kita jadikan tekad membangun keunggulan dan kemandirian. Sehingga Wilayah Bakorwil Madiun yang meliputi 11 Kabupaten dan Kota dapat menjadi tujuan perdagangan, investasi dan tujuan turis ASEAN dengan mengedepankan kharateristik nilai-nilai budaya mataraman baik secara sosio cultural, politik, ekonomi dan pedekatan keamanan wilayah.

Oleh karena itu, budaya lokal Mataraman yang menjadi bentuk kearifan lokal agar juga tetap dipelihara dan dipertahankan karena telah menjadi kekayaan yang tak ternilai ditengah perubahan dinamika dunia yang semakin global. Q dar.adv Bambang Eko, SE. MM, Kabid Pembangunan Ekonomi Bakorwil Madiun menjadi Irup mewakili Kepala Bakorwil Madiun.