Harian Bhirawa Edisi 16 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Sampai hari terahir belum ada bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya ke kami,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua KPU Sumenep A Warits

Selasa Legi, 16 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

16 JUNI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Menghadiri Peringatan Hari Koperasi ke-68 di Tuban

 Wagub H Saifullah Yusuf 10.00 Menerima DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim 19.00 Peresmian Masjid Al Ikhlas di Gedangan Sidoarjo

Belum Genap Satu Tahun Jalan Tol Jombang – Mojokerto Rusak

Jombang, Bhirawa Belum genap satu tahun, ruas jalan Tol Jombang - Mojokerto sudah mengalami kerusakan di beberapa titik. Sedikitnya ada 8 titik ruas jalan terlihat kembali dibongkar dan dilakukan perbaikan di jalur Trans Jawa yang baru diresmikan oleh Menteri PU era

Presiden SBY, Joko Kirmanto ini.

Kerusakan ruas jalan tersebut berada di sepanjang jalur tol seksi I yang membentang dari Kecamatan Tembelang hingga Kecamatan Bandar Kedungmulyo itu. Untuk seksi I ini panjang jalan 14,7 kilometer.

Dari pantauan Bhirawa,

perbaikan di beberapa titik dilakukan hingga beberapa meter mulai jalur pintu masuk tol di Kecamatan Tembelang hingga kilometer 37 di Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Bahkan jalan yang kontruksinya dari

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

07.00 Di Ruang Kerja 19.00 Membuka Rakor Kehumasan se-Jatim di Tretes View

Pakde Karwo Larang Ormas Sweeeping Selama Ramadan Pemprov, Bhirawa Tak hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang melarang organisasi masyarakat (ormas) melakukan sweeping selama Ramadan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga mengeluarkan kebijakan yang sama. Larangan orang nomor satu di Jatim ini dikeluarkan untuk menjaga agar kegiatan puasa bagi umat muslim tidak terganggu.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda mengimbau jangan sampai terjadi sweeping yang bisa mengakibatkan keresahan di masyarakat.

Biarkan ibadah puasanya lancar tidak terjadi sweeping yang identik dengan kekerasan,” jelas Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6).

Menurut Gubernur Soekarwo, jika memang ada permasalahan terkait dengan bulan suci Ramadan ini hendaknya diselesaikan secara baik-baik, bukan dengan cara sweeping. “Semuanya bisa dibicarakan baik-baik, tidak perlu ada sweeping apalagi mengarah pada kekerasan, itu tidak baik,” ungkap Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo.

Mantan Sekdaprov Jatim itu juga mengaku, sudah meminta Kapolda Jatim untuk memberi peringatan kepada jajaran kepolisian di kabupaten/ kota se-Jatim untuk mencegah agar tidak terjadi

 ke halaman 11

Cegah Putus Sekolah, Pemkab Luncurkan Gerakan Ayo Sekolah Bojonegoro, Bhirawa Masih banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan haknya menempuh pendidikan karena beragam faktor. Melihat realita ini Pemkab Bojonegoro membuat gebrakan baru yang bernama Gerakan Ayo Sekolah (GAS). Gerakan Ayo Sekolah secara resmi diluncurkan oleh Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto di Pendopo Kecamatan Dander, Senin (15/6).

Gerakan Ayo Sekolah ini merupakan bentuk keprihatinan Pemkab Bojonegoro setelah melihat realita di lapangan di mana masih banyak anakanak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terbentur keterbatasan anggaran dan sisi ekonomi. Meskipun pemerintah memberikan bantuan melalui BOS namun masih belum mampu menyentuh pada program wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dilakukan pemerintah pusat.

Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto menyampaikan untuk DAK bidang pendidikan ini adalah bentuk apresiasi kepada anak-anak di Bojonegoro

ramadlan/bhirawa

Belum genap satu tahun beberapa titik ruas jalan Tol Jombang- Mojokerto seksi I sudah mulai rusak dan ada perbaikan, Senin (15/6).

Tampak pembongkaran dan perbaikan dilakukan petugas.

Pemprov - PT KAI Daop 8 Bagikan Tiket Gratis Surabaya, Bhirawa Untuk membantu masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 1436 Hijriyah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya bekerjasama dengan Pemprov Jatim menyiapkan tiket mudik gratis. Layanan ini sebagai bentuk kepedulian antara KAI dan Pemprov Jatim dalam menyiapkan layanan transportasi publik yang lebih terintegrasi saat Lebaran 2015.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Sumarsono mengungkapkan kerjasama mudik gratis memang sudah berjalan seperti tahun sebelumnya. Program mudik gratis ini menyediakan 11.756 tiket per hari bagi calon penumpang.

“Sebanyak 11.756 tiket per hari diperuntukkan bagi calon penumpang untuk merayakan Idul Fitri 1436 Hijriyah. Pelayanan mudik akan berlangsung pada 13-16 Juli 2015, dan pelayanan arus balik pada 19-22 Juli 2015 dengan menggunakan KA Penataran, KA Tumapel,

KA Dhoho, KRD Kertosono, dan KRD Bojonegoro,” ujar Sumarsono, Senin (15/6).

Untuk perayaan Idul Fitri, KAI menyiapkan sebanyak 14 perjalanan KA yang akan melayani perjalanan arus mudik dan arus balik di berbagai kota yang berada di Jawa Timur. Selain untuk membantu masyarakat yang hendak merayakan Idul Fitri, program tiket gratis antara Pemprov dan KAI adalah sebagai bentuk untuk menekan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Sentil..    

Cabup Jalur Independen Tak Diminati PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Biaya tinggi, risiko besar Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas

   

Ingatkan Bulan Puasa, Siswa SDI Bagikan Jadwal Imsakiyah Bina Marga ajukan tambahan anggaran Belajar agama sebaiknya memang sejak dini Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting Mensos Prihatin Kasus Kematian Angeline Terpenting pemerintah dan masyarakat menjaga anak-anak Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara dari segala kekerasan Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

   

berbagai kota di Jatim

 Jumlah tiket yang disediakan 11.756 per hari  Angkutan KA gratis akan berlangsung pada 13-16 Juli 2015

untuk arus mudik dan 19022 Juli 2015 untuk arus balik.

 Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket gratis bisa

memesan di stasiun terdekat atau melalui online dengan beberapa syarat, seperti mengambil di stasiun atau memesan pada H-30 Lebaran 2015

 Masyarakat wajib menyertakan foto kopi KTP atau Kartu Ke-

luarga, KTM serta Kartu Pelajar bagi pelajar, dengan nominal pemesanan maksimal 4 tiket.

Sumber : PT KAI Daop 8 Surabaya

Lanjutkan Program Beasiswa S1 Guru Madin

Akses Alternatif

Vinsensius Awey

 Disiapkan 14 perjalanan KA untuk arus mudik dan balik ke

Gubernur Teken MoU dengan 35 PTAI

 ke halaman 11

BELUM dibangunnya akses alternatif menuju Terminal Peti Kemas Teluk Lamong yang telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 22 Mei 2015 dikeluhkan sejumlah kalangan. Salah satunya Vinsensius Awey. Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya kondisi ini bisa memicu kemacetan. “ S a m pai saat ini, sepanjang

Tiket Gratis Kereta Api

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menandatangani kesepakatan bersama tentang Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Tahun 2015 di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6).

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim konsisten meningkatkan kualitas guruguru Madrasah Diniyah (Madin). Ini penting agar guru atau ustadz Madin memiliki kemampuan setara S1 atau sarjana, tapi juga memiliki kemampuan mengajar yang baik.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemprov Jatim dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik negeri maupun

 ke halaman 11

M Nasih Resmi Dilantik Jadi Rektor

Surabaya, Bhirawa Setelah terpilih secara aklamasi, Prof Mohammad Nasih akan menduduki kursi Rektor Universitas Airlangga (Unair) periode 2015-2020 mulai, Selasa (16/6) hari ini. Pengganti Prof Mohammad Prof Fasichulisan Nasih ini akan dilantik secara resmi oleh Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Sudi Silalahi di Aula Garuda Mukti lantai 5 Kantor Manaje-

 ke halaman 11

Nasib Industri Kerajinan Kulit di Tanggulangin

Omzet Turun hingga 30%, Perajin Butuh Perhatian Pemerintah Jelang puasa dan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) akhir 2015 ini, nasib para perajin kulit di Kabupaten Sidoarjo kian memprihatinkan. Menjelang perdagangan bebas itu, omzet produknya menurun di tengah anjloknya daya beli masyarakat. Mereka juga mengeluh selama ini pemerintah tidak pernah memberikan perhatian, padahal mereka sangat membutuhkan. Baik itu mengenai promosi/pemasaran hingga penyediaan bahan baku.

Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo Dalam kondisi apapun, para perajin kulit di wilayah Tanggulangin mengaku selama ini berupaya sendiri untuk membangkitkan produksinya. Dia berupaya mandiri agar produknya tetap berkualitas dan laku di pasaran. Mereka mengaku giat membuat produk yang berkualitas tinggi, memiliki standar luar

achmad suprayogi/bhirawa

Perajin jaket kulit sedang memamerkan hasil produksinya.

negeri, karena akhir tahun ini Indonesia sudah masuk dalam MEA. Sehingga mau tidak mau produksi lokal harus bersaing dengan poduk luar negeri.

Pemilik Grosir Tas Tanggulangin Pusgitta di Jl Kludan No 31 Tanggu-

 ke halaman 11

Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

031-5615454

SURABAYA

2

Selasa Legi 16 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PNS Lakukan Pungli, Men PAN Pastikan Sanksi Pecat Pemprov, Bhirawa Sesuai amanat Undang-undang (UU) No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kini semakin ditegakkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Bahkan Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, menegaskan sanksi bagi PNS yang melakukan pungli (pungutan liar) bakal terancam mendapatkan sanksi pencopotan jabatan.

“Kalau pemerintah sebelumnya belum diterapkan sanksi, kini di era Presiden Joko Widodo akan diterapkan. Sanksi diberikan bagi instansi pemerintah yang sengaja mengakibatkan kerugian masyarakat karena pelayanan yang

buruk atau tidak semestinya akan dicopot dari jabatannya atau diproses pidana semestinya,” kata Yuddy saat ditemui di GOR Delta Sidoarjo, Senin (15/6).

Ia menuturkan, dalam tugas Deputi Reformasi Birokrasi

Nasional proses pengawasan pelayanan sejauh ini telah berlangsung dengan baik. Namun jika terjadi pelanggaran, misalnya adanya pungutan uang yang tidak seharusnya ada, ia meminta masyrakat unutk ikut pro aktif melaporkan pelanggaran tersebut.

“Kalau ada yang lihat atau mengalami pelayanan publik dengan pungutan, maka jangan segan-segan untuk melaporkan.

Kami akan menindaklanjuti karena ini pesan Pak Presiden untuk menindak tegas pegawai yang melakukan kecurangan.

Inilah revolusi mental yang didengungkan Presiden,” tuturnya.

Dengan pelayanan publik yang baik, kata dia, juga bisa meningkatkan kedisiplinan pegawai. Ia juga meminta sitiap instansi pemerintah untuk terus melakukan inovasi. “Semoga perbaikan sistem dan inovasi bisa semakin bermanfaat dan mengurangi pungutan dalam pengurusan administrasi masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, tahunini dicanangkan sebagai tahun pelayanan publik. Yuddy menambahkan, melalui perbai-

kan pelayanan publik juga menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya korupsi.

“Untuk mencegah terjadinya praktek suap atau gratifikasi.

Maka perlu sistem dan cara yang benar. Untuk itu pelayanan publik bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat jika ada perbaikan dan inovasi,” kata Yuddy.

Seperti kata Gubernur Jatim Soekarwo, lanjut Yuddy, perbaikan pelayanan masyarakat dari kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, tempat bayar pajak. “Jika pelayanan dan informasi pada masyarakat bisa

lebih transparan, maka bukan tidak mungkin korupsi bisa dicegah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pada para pejabat birokrasi untuk lebih banyak terjun langsung ke masyarakat. “Kalau dulu ada era priyayi. Sekarang seluruh birokrat harus turun kebawah. menteri turun ke provinsi, gubenrur ke kab/kota, bupati walikota ke kecamatan, camat ke kelurahan, bahkan lurah harus terjun langsung masyarakat.

“Pelayanan publik bisa baik jika para birokrat lebih dekat dengan Q inf rakyatnya,” tukasnya.Q

Ingatkan Bulan Ramadan Segera Tiba Siswa-siswi SD Muhammadiyah Pucang 4 Surabaya menggelar Safari Ramadan, di depan Taman Bungkul dengan berjalan kaki menuju Masjid Al falah Jl Darmo Surabaya, Senin (15/ 6). Dengan membentangkan spanduk dan poster para siswa menganjak masyarakat Surabaya untuk melakukan perbuatan yang baik di bulan Suci Ramadan dengan membersihkan Negeri ini dari korupsi dan maksiat.

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Soetomo Fokuskan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Surabaya, Bhirawa RSUD dr Soetomo mulai memdfokuskan diri pada pengembangan dan penelitian kesehatan untuk memajukan dunia kesehatan di Indonesia.

Melalui pembangunan pusat regeneratif dan bank jaringan yang selama ini diharapkan rumah sakit milik Pemprof Jatim ini mampu mengahasilkan sebuah inovasi dalam perkebangan pengobatan dalam duJoni Wahyuhadi nia kedokteran.

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD dr Soetomo Dr Joni Wahyuhadi dr SpBS menuturkan, Pusat Regeneratif dan Bank Jaringan RSUD dr Soetomo merupakan pertama dan satu-satunya yang dimiliki oleh rumah sakit pemerintah.Saat ini, pusat regeneratif dan bank jaringan tersebut telah menjadi pusat pengembangan dan penelitian tentang jaringan dan teknologi stemcell.

Di Indonesia, kata Joni, belum ada rumah sakit, apalagi milik pemerintah, yang memiliki pusat regeneratif dan bank jaringan, selain RSUD dr Soetomo. Sedangkan, milik swasta di bidang farmasi, biasanya difungsikan untuk kepentingan perusahaan. Berbeda dengan milik RSUD dr Soetomo yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas dan masa depan dunia Q dna kesehatan.Q

Hiperhu Minta RHU Buka di Bulan Ramadan Surabaya, Bhirawa Himpunan Pengusaha Rekreasi Hiburan Umum (Hiperhu) meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk memperbolehkan tempat hiburan tetap beroperasi selama Ramadhan, namun tidak penuh selama satu bulan, hanya selama dua pekan.

Ketua Hiperhu George Handiwiyanto, di Surabaya, Jawa Timur, Senin, mengeluhkan aturan yang melarang tempat hiburan melakukan aktivitas selama Ramadhan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 tahun 2012 tentang Kepariwisataan.

“Kalau bisa tempat hiburan boleh tetap beroperasi. Mungkin selama dua pekan ditengah-tengah bulan Ramadhan,” katanya.

Meski kecewa, lanjut dia, Hiperhu tetap menghormati keputusan itu dan berjanji menaati serta menyosialisasikan pada sekitar 20 perusahaan tempat hiburan yang berada dalam naungannya.

Menurut dia, keluhan pengusaha ini cukup beralasan karena mereka harus tetap membayar penuh upah karyawan selama satu bulan. Selain itu, berdasarkan aturan ketenagakerjaan, menjelang Lebaran, pengusaha harus memberi karyawan Tunjungan Hari Raya Q ant (THR).Q

Putusan KPU, Risma Harus Pegang SK Pemberhentian sebagai PNS Surabaya, Bhirawa Disebut dicalonkan kembali oleh PDIP dalam Pilkada Surabaya tahun ini, Wali kota Tri Rismahrini sudah harus memastikan pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana undangundang Pemilu.

KPU Pusat memastikan calon kepala daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus bisa menunjukkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS saat pendaftaran

calon ke KPU setempat.

Dalam Surat KPU nomor 302/2015 di butir 2 poin c disebutkan calon yang berstatus PNS atau anggota TNI/ Polri atau pejabat BUMN/ BUMD menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian saat masa pendaftaran atau masa perbaikan.

“Menurut surat KPU Pusat yang terakhir calon yang berstatus PNS harus menyerahkan Surat Keputusan sebagai PNS saat pendaftaran

Cakada di KPU,’ ujar sumber KPU Surabaya, Senin(15/6).

PDIP sendiri sebenarnya memastikan Tri Rismaharini bakal mengudurkan diri dari statusnua sebagai PNS saat pendaftaran di KPU sebagaimana ketentuan undangundang. Sekjen PDIP hasto Kristiyanto saat di Surabaya Minggu(14/6) menyatakan dalam Surat KPU, sesuai peraturan perundangan untuk mendaftar sebagai Calon Walikota Surabaya, Tri Risma-

harini terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Ketentuan perundangan sekarang, PNS harus mundur, itu ketentuan mengikat,” pungkasnya.

Namun demikian posis Tri Rismaharini untuk netral saat statusnya masih menjadi Wali kota masih bisa diragukan sejak disebut sebagai calon dari PDIP. Hal ini terkait dengan pernyataan Wisnu

Sakti Buana, ketua DPC PDIP Surabaya yang mengaku telah mengeluarkan kartu anggota partai kepada Risma. “(Bu Risma) sudah memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) dua bulan yang lalu.Memang launchingnya baru akan dilakukan saat pendaftaran Pilwali nanti,” paparnya, Minggu(14/6).

Padahal dalam UU Aparatur Sipil Negara jelas dikatakan PNS dilarang ikut politik praktis termasuk menQ gat jadi anggota partai.Q

Lebaran, Dishub Jatim Siapkan 410 Bus Gratis Ikuti GSBD, Pemkab/Kota Harus Punya Persiapan Matang Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Prov Jatim kembali mengadakan mudik dan balik lebaran gratis untuk masyarakat Jatim dengan menyiapkan tiga jenis moda angkutan. Untuk moda darat, disediakan 410 bus mudik dan balik serta 60 bus rute Perak-Bungurasih.

Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek (Kasi ADT) Dishub dan LLAJ Jatim, Triana Wijayati, di Surabaya, Senin (15/ 6) mengatakan, untuk mudik gratis bus, pada tahun 2015 ini, Dishub Jatim telah menyediakan sebanyak 410 bus mudik maupun balik serta 60 bus untuk rute Perak – Terminal

Bungurasih. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren moda bus yang disediakan mengalami kenaikkan pada bus untuk mudik dan balik maupun untuk bus rute Perak-Bunguransih.

“Tahun 2014 lalu, kami menyediakan sebanyak 435 bus, rinciannya untuk operasional mudik dan balik sebanyak 405 bus sedangkan bus Perak-Bungurasih 30 bus. Kenaikkan itu dikarenakan banyaknya minat masyarakat yang menggunakan moda darat bus gratis dalam mudik maupun balik serta pemudik yang menggunakan jalut laut cukup banyak,” ujarnya.

Triana menjelaskan, pada

angkutan mudik dan balik lebaran ini, kesiapan yang dilakukan seperti tahun sebelumnya. Pada mudik tahun ini, disediakan sebanyak 292 bus, sementara pada baliknya disiapkan 118 bus. “Untuk pendaftaran mudik bus dimulai pada Sabtu (27/5) hingga tiket habis. Tiket bisa diambil di kantor Dishub dan LLAJ Jatim Jl A Yani 268 Surabaya pada pukul 08.00 – 15.00 WIB,” terangnya.

Bagi masyarakat yang berminat, katanya, cukup menyertakan identitas yang jelas seperti fotocopy KTP atau KK. Nantinya, pemberangkatan mudik dimulai pada 14 dan 15 Juli Q iib mendatang.Q

Pemprov Siapkan Rp 12,55 Miliar untuk Operasi Pasar Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan Rp12,5 miliar untuk pelaksanan program operasi pasar (OP) dan subsidi ongkos angkut empat plus komoditi, yakni beras, minyak goreng, gula, terigu dan plus telor.

“Operasi pasar digelar mulai Selasa (16/6) di beberapa titik di provinsi ini sampai harga-harga bahan pokok stabil,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.

Ia mengakui operasi pasar dan subsidi ongkos angkut bahan pokok ini untuk menghadapi Ramadhan dan Lebaran 2015.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu

juga telah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan hal tersebut.

“Kalau sampai Lebaran selesai tapi harganya masih belum stabil maka operasi pasar dilanjutkan hingga akhir tahun,” kata birokrat yang juga politisi tersebut.Jika dana yang dianggarkan masih dirasa kurang maka Pemprov Jatim akan menambahnya lagi melalui dana sosial lainnya, sehingga bisa dikatakan dananya tidak terbatas.

Terkait daging, Pakde Karwo mengaku kesulitan mengendalikan kenaikan harga yang akhir-akhir ini terus mengalami lonjakan karena stok daging terbatas, sedangkan permintaan Q iib.ant pasar sangat tinggi.Q

Pemprov, Bhirawa Kegiatan Gelar Seni Budaya daerah(GSBD) selalu menjadi kegiatan unggulan sekaligus icon UPT Taman Budaya Jatim, dimana Pemkab/kota secara bergantian ikut menyemarakkan sekaligus mempromosikan potensi daerahnya masing-masing.

“Faktanya memang beberapa kabupaten/kota yang sudah teragenda di GSBD ini ingin selalu tetap diagendakan. Sementara, untuk mencari pemain baru (kabupaten/kota yang baru bergabung dalam GSBD, red) tidak bisa serta merta,” kata Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM, Senin (15/6).

Diakuinya, ketika dirinya memasukkan Pemkab/kota yang baru bergabung dalam GSBD, ternyata rata-rata persiapan yang dimiliki masih kurang baik pertunjukkan seni budayanya hingga pameran produk ekonomi kreatif.

“Dalam menyelenggarakan GSBD, kami tidak ingin melaksanakan setengah-setengah apalagi GSBD merupakan kegiatan yang diposisikan sebagai kegiatan utama. Ada proses yang tidak sekedar ujug-ujug,” katanya.

Untuk menjaring Pemkab/Kota yang siap mempertunjukkan seni budaya hingga produk ekonomi kreatif, Sukatno mengaku melakukan kunjungan ke daerah untuk memantau langsung kesiapan dari daerah tersebut untuk mengikuti kegiatan GSBD. Tahun ini, pemain baru GSBD yaitu Malang dan Sidoarjo.

“Saya ingin Pemkab/kota yang turut serta GSBD bisa memberikan kualitas yang bagus. Paling tidak saya memasukkan pemain baru antara satu, dua, atau tiga daerah saja. Sekali lagi pemkab/kota harus mempersiapkan dengan sebaiknya ,” ujarnya.

Di sisi lain, UPT Taman Budaya Jatim berencana melangsungkan refleksi terhadap kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) yang sudah berjalan rutin hingga lima tahun ini. Refleksi itu untuk menemukan sesuatu yang baru yang bisa diangkat dalam kegiatan seni Q rac budaya dan tidak menjemukan.Q

Dipastikan, Pilkada Surabaya Tak Ada Calon Independen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015, dipastikan tidak diikuti oleh kandidat dari jalur perseorangan. Sebab hingga ditutupnya masa pendaftaran pasangan calon perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Senin (15/6) pukul 16.00 WIB, tidak ada satupun pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftarkan diri.

“Kami sudah membuka pendaftaran mulai tanggal 11 Juni kemarin. Tetapi hingga penutupan pendaftaran, hari ini jam empat sore, tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri.

Tentu saja sesuai Peraturan KPU, kalau sampai batas akhir tidak ada pendaftaran, maka sudah

tertutup kemungkinannya. Tidak ada lagi tahapan calon perseorangan,” kata Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin SH MH, Senin (15/6).

Bagi KPU Kota Surabaya, kondisi seperti ini memang tidak bisa dihindari. Yang jelas, KPU Kota Surabaya sudah

mempersiapkan diri sebaikbaiknya dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk di antaranya adalah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perseorangan untuk para PPS (Panitia Pemungutan Suara) dari seluruh kelurahan.

“Kondisi ini memang berbeda dari Pilwali Sebelumnya di tahun 2010, di mana waktu itu ada dua pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri. Tetapi memang kemudian yang lolos hingga tahap pemilihan hanya satu pasangan. Padahal sebenarnya

kami juga berharap kali ini ada calon perseorangan yang ikut serta,” lanjutnya.

Dengan tidak adanya pasangan calon perseorangan, praktis kontestan Pilkada Surabaya 2015 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 mendatang hanya akan diikuti oleh pasangan calon dari partai politik maupun gabungan partai politik, yang sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015, pendaftarannya akan dibuka pada 26 Juli 2015 hingga 28 Juli 2015.

Perlu diketahui, PKPU Nomor 2 Tahun 2015 mengatur

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Bulan depan kami akan mulai membuka pendaftaran pasangan calon dari partai politik maupun gabungan partai politik.

Kementerian dalam Negeri juga sudah menyerahkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) ke KPU dan sedang dianalisis. Setelah itu, kami akan melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih,” pungQ gat kasnya.Q

SURABAYA

Selasa Legi 16 JUNI 2015

3

LINTAS PERISTIWA

Satpol Kembali Sita Mesin Sedot Pasir Bengawan Solo Pemprov, Bhirawa Penertiban penambangan galian kelas C tidak hanya dilakukan Satpol PP Provinsi Jawa Timur di kawasan Daerah Aliran Sungai Brantas, namun mereka juga melakukannya di DAS Bengawan Solo.

Hasil penertiban yang dilakukan Satpol PP Jatim bersama tim seperti Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dan dibantu Polres dan Kodim 0913 Bojonegoro berhasil mendapatkan barang bukti berupa delapan mesin ponton lengkap yang ditinggalkan para penambang pasir liar.

Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi melalui Kabid Penegakan Perda Perundangan, Meidy Susanto mengatakan, pada pukul 10.20 Wib, tim tiba di lokasi penambangan pasir liar tepatnya di DesaSrunggo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

“Ketika tiba dilokasi, tim mendapatkan lima ponton masing-masing berisi 1 mesin lengkap. Seperti biasanya ketika tim tiba, penambang pasir liar langsung pergi meninggalkan peralatannya begitu Q rac saja,” katanya.Q

Stroke Bayi Cepat Disembuhkan Surabaya, Bhirawa Saat ini stroke tidak hanya menyerang orang dewasa dan remaja, balitapun bisa terkena penyakit mematikan ini. Dari hasil evaluasi pengamat kesehatan stroke pada bayi dapat dengan mudah disembuhkan daripada stroke yang terjadi pada orang dewasa atau remaja. ‘’Stroke pada bayi lebih mudah disembuhkan. Sebab, otak bayi memiliki jaringan yang bisa memperbaiki diri. Otak pada bayi juga belum tumbuh maksimal sehingga masih bisa diperbaiki jika ada kerusakan,’’ jelas Anggota Surabaya Neuroscience Institute Dr dr Muhammad Arifin SpBS. Menurutnya, di Indonesia, stroke juga menyerang usia remaja, bahkan balita.

Meski belum memiliki data detailnya, bahwa kasus stroke pada anak sering dijumpai di RSUD dr Soetomo. Lain dengan dewasa, sebagian besar kasus stroke pada anak disebabkan kelainan. Biasanya aneurisma dan arteori arteriovenous malformation (AVM). Selain itu, ada stroke yang disebabkan karena kadar Q dna trombosit turun.Q

Peduli Angeline

Sembilan anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) SMP 5 Pucang Surabaya, menggelar aksi solidaritas atas meninggalnya Angeline sebagai korban kekerasan anak dan pembunuhan oleh Agustinus dan ditelantarkan oleh Margareith orang tua angkatnya di Taman Persahabatan Jl Sulawesi Surabaya, Senin (15/6) kemarin. Tampak para siswa dengan membawa lilin dan mendoakan Anggeline, supaya arwah Angeline tenang di alam baka.

trie diana/bhirawa

Pemprov Siapkan Eks Lokalisasi Ponorogo Jadi Pusat Perekonomian Baru Pemprov, Bhirawa Setelah lokalisasi di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo resmi ditutup pada 8 Juni lalu, Pemprov Jatim bergerak cepat melakukan tindaklanjut kedepannya. Tindaklanjut itu dengan segera memanfaatkan lahan esk lokalisasi sebagai pusat perekonomian baru di Ponorogo.

Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM menuturkan, saat ini Pemprov Jatim bersama Pemkab Ponorogo dan pihak-pihak terkait tengah melakukan mapping. Seperti menginfentarisir bidang perekonomian apa yang diinginkan masyarakat eks lokalisasi dan para mucikari.

“Rencananya Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) ingin memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pasca penutupan lokalisasi. Total ada 92 orang yang terkena dampak penutupan dan

39 orang mucikari,” kata Hizbul, dikonfirmasi, Senin (15/6).

Menurut dia, saat ini pemprov masih belum bisa memberikan bantuan karena masih menunggu selesainya mapping yang dilakukan. Dengan mapping ini, lanjutnya, akan diketahui bantuan apa yang diinginkan masyarakat terdampak. “Mungkin nanti ada yang ingin mendapat bantuan rombong bakso, rombong nasi goreng atau bantuan ekonomi lainnya,” ungkapnya.

Selain akan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak penutupan eks lokalisasi, Pemprov Jatim juga telah

memberikan bantuan kepada para wanita tuna susila (WTS).

Bentuknya berupa uang stimultan untuk usaha sebesar Rp3 juta, yang telah diberikan pada 14 Juni kemarin.

Itu artinya, setiap WTS menerima uang sebesar Rp7 juta lebih dari penutupan lokalisasi di Ponorogo. Sebab selain pemprov, Kementerian Sosial (Kemensos) juga memberikan bantuan uang Rp3 juta untuk pemberdayaan eknomi, uang jatah hidup selama tiga bulan sebesar Rp600 ribu tiap bulannya dan Rp250 ribu untuk biaya transport pulang ke daerah masing-masing WTS. “Kita ingin memanusiakan manusia dengan sebaik-baiknya. Penutupan lokalisasi ini bukan hanya dengan menutup begitu saja, tapi ada upaya pemberdayaan bagi para WTS, mucikari dan masyarakt terdampak eks penutupan lokalisasi,” Q iib pungkasnya.Q

Penyidik Belum Limpahkan Berkas Kasus MERR II Jilid Dua Kejari Surabaya, Bhirawa Rampungnya proses pemberkasan empat tersangka dugaan korupsi proyek MERR IIC jilid 2 oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri

(Kejari) Surabaya, tak juga ditindaki dengan pelimpahan berkas ke Pengadilan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya Roy Revlino membenarkan, ber-

kas kasus MERR jilid 2 memang sudah sempurna (P21). Namun pihaknya mengaku masih menunggu momen untuk melimpahkan berkas ke Pengadilan.

“Berkasnya sudah P21.

Pelimpahannya ditunggu saja mas, kan kemarin baru saja penyerahan tahap 2 (tersangka dan barang bukti),” kata Kasis Pidsus Kejari

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur

Kadispora Jatim Dr Sugeng Riyono bersama para atlet pelajar difabel Jatim yang berhasil merebut juara umum di Peparpenas VII.

Rebut Juara Umum Peparpenas VII

Atlet Pelajar Difabel Jatim, Hebat Perjuangan keras atlet pelajar difabel Jatim yang turun di Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) VII 2015 di Bandung-Jabar, berbuah manis. Mereka berhasil merebut juara umum dengan meraih 17 emas, 3 perak dan 3 perunggu.

S

edangkan juara bertahan sekaligus tuan rumah Jabar harus puas di peringkat dua dengan 16 emas 13 perak 7 perunggu dan disusul Hateng 16 emas 9 perak 8 perunggu.

Prestasi lain yang diukir atlet pelajar difabel Jatim yakni berhasil memecahkan rekor diajang tersebut.

Seperti Nanda Mei yang berhasil me-

Kabid Pengembangan Olahraga Rekresi Dispora Jatim, Harti’in SH (kanan) saat mengangkat piala bergilir.

Perenang Mutiara Cantik berhasil meraih tiga emas dan memecahkan rekor Peparpenas. mecahkan rekor dinomor lompat jauh dengan lompatan 4,05m, rekor sebelumnya 3,69m. Kemudian perenang Mutiara Cantik di gaya kupu-kupu 50m dengan catatan waktu 48,47 detik.

Sedangkan rekor lama 1.03 menit.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Dr Sugeng Riyono berjanji akan terus menggali potensi atlet pelajar difabel

yang tersebar di Jatim. Selain melakukan talent scouting, Dispora juga akan bekerjasama dengan pengurus olahraga (pengprov) untuk membina para atlet. “Prestasi ini harus dipertahankan di Peparpenas VIII mendatang,” tegasnya, saat menyambut kedatangan kontingen Jatim di salah satu rumah makan di Juanda Sidoarjo, SeQ wwn nin (15/6).Q

Kegembiraan atlet saat panitia mengumumkan Jatim sebagai juara umum.

Surabaya Roy Revalino kepada Bhirawa, Senin (15/6).

Disinggung alasan tidak dilimpahkannya berkas ke Pengadilan, Roy enggan menjelasQ bed kan alasan tersebut.Q

Jelang Ramadan, Polda Jatim Bongkar Prostitusi di Pasuruan Polda Jatim, Bhirawa Jelang bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari, Ditreskrimum Polda Jatim Unit III Asusila Subdit IV Renakta berhasil mengungkap prostitusi berkedok wisma atau vila di Pasuruan. Dari pengakapan, petugas mengamankan satu tersangka yakni papi DD (35) warga Pasuruan.

Kabid Humas Polda Jatim AKBP R.P Argo Yuwono mengatakan, petugas mendapat informasi dari masyarakat, bahwa saja di vila X menyediakan wanita penghibur. Seketika itu, petugas melakukan penggeledahan dan mengetahui secara langsung vila X digunakan sebagai tempat penyedia wanita penghibur.

Dari penggeledahan itu, petuga berhasil mengamankan tersangka DD yang berperan sebagai mucirkari.

Modusnya, selain sebagai mucirkari, DD sekaligus pemilik vila yang menawarkan tamunya untuk berkunjung ke vila miliknya. Sesudah mendapat tamu, DD kemudian menawarkan wanita penghibur bimbingannya untuk dapat di boking.

“Jelang Ramadan dan Cipta Kondisi, anggota kami berhasil mengamankan bisnis prostitusi di salah satu vila di Pasuruan. Dari pengakuan DD, dirinya meraup keuntungan hingga Rp 5 juta dalam satu hari. Adapun pembagiannya yakni, 40 persen untuknya, dan 60 persen untuk wanita penhibur bimbingannya,” kata Kabid Humas Polda Jatim AKBP R.P Argi Yuwono, Senin (15/6).

Dijelaskan Argo, dalam pengakuan DD, wanita penghibur yang dijajakan merupakan bimbingannya sendiri.

Untuk setiap transaksi, DD membagi hasil 40% untuknya dan 60% untuk wanita penghibur miliknya. Dalam satu hari, tersangka dapat meraup keuntungan dari bisnis prosQ bed titusinya sebesar Rp 5 juta.Q

Tangkap Pelaku Curas Lewat Ciri Fisik yang Dihafal Korban Polrestabes Surabaya, Bhirawa Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan tiga pelaku pencurian dengan kekerasan yang sering beroperasi di wilayah Surabaya. Penangkapan ketiganya merupakan hasil kerjasama petugas dengan korban yang hafal dengan ciri fisik dan wajah pelaku.

Ketiga pelaku curas ini adalah Sakdun (25) warga Jl Anggresik Gundal Camplong, Sampang, Madura; Ach. Sahlan (27) warga Asem Raja, Jrengik, Sampang, Madura, dan Gus Tadir (34) warga Laodan, Omben, Sampang. Ketiganya berhasil ditangkap di rumah kos yang berada di kawasan Jl Demak Surabaya.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Widjanarko mengatakan, ketiga tersangka berhasil ditangkap berkat informasi yang akurat dari korban. Saat kejadian perampasan, korban menghafal ciri-ciri fisik dan wajah dari ketiga pelaku.

“Informasi ciri-ciri pelaku didapat dari korban.

Sebab, pada saat kejadian korban dibonceng ter-

sangka dan mengetahui ciri pelaku sebelum akhirnya sepeda motor dibawa kabur,” kata Kompol Widjanarko kepada wartawan, Senin (15/6).

Dia menambahkan, saat melakukan aksinya, ketiga tersangka ini selalu bersama-sama berkeliling dengan satu sepeda motor. Saat menemukan target, mereka langsung memepet korban dan merampas sepeda motor yang dikendarai.

“Kejadiannya Selasa (26/6) sekitar pukul 01.00 WIB, di depan POM Bensin Jl. Ngaglik Surabaya,” ujarnya.

Saat itu, kata Widjanarko, korban dipepet dan langsung dirampas kunci sepeda motornya. Korban lalu dibonceng oleh tersangka, dan ditengah perjalan korban disuruh tersangka turun untuk mengambil rokok yang jatuh.

“Tersangka langsung kabur meninggalkan korban. Karena cukup lama bersama para pelaku sehingga korban cukup hafal dengan wajah para pelaku. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap Q bed para tersangka,” tegas Widjanarko.Q

Hadapi Ramadan, PMI Siapkan 5 Ribu Sembako Seperti di tahun-tahun sebelumnya setiap bulan Ramadan dan Lebaran stok darah di Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya mengalami penurunan hingga 30 persen.

Dan untuk mengantisipasi penurunan tersebut PMI bekerjasama dengan perusahaan swasta menyediakan 5 ribu paket sembako bagi pendonor selama Ramadan.

Menurut Direktur Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, Dr. Hj. Budi Arifah usai pemberian sembako secara simbolis dari PT Matahari Sakti ke UDD PMI di Gedung Serba Guna UDD PMI Kota Surabaya, Minggu (14/6) kemarin, mengungkapkan untuk mengantisipasi penurunan stok darah selama Ramadan pihaknya melakukan jemput bola di Gereja-gereja, sekolah, Universitas,Masjid dan buka selama 24 jam.

“Selain melakukan jemput bola seperti tadi salah satunya juga kami menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan swasta seperti PT Matahari Sakti, Rotary Club Jembatan Merah, Harmonis Karaoke Club dan lainnya untuk bisa menyediakan paket sembako bagi para pendonor darah selama Ramadan,” jelasnya.

Dan dengan adanya bantuan dari perusahaan swasta ini diharapkan nantinya bisa mempertahankan stok darah selama Ramadan dan Lebaran. “Dengan adanya bantuan ini sangat bagus sekali karena

riq/bhirawa

Direktur Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, Dr. Hj. Budi Arifah di dampingi Ketua PMI Kota Surabaya, Drs.Sahudi Mpd saat menerima paket sembako dari Direktur Utama Matahari Sakti Group, Puspita Dewi Prijadi, di Gedung Serba Guna UDD PMI Kota Surabaya, Minggu (14/6) kemarin. dari masyarakat kami kembalikan ribu paket sembako yang disumlagi ke masyarakat, selain itu kami bakan ke UDD PMI Kota Surabaya sangat terbantukan sekali dengan ini merupakan kegiatan kemanubantuan dari par perusahaan sian yang rutin diberikan untuk swasta ini khususnya selama pua- membantu sesama manusia. sa,” ujarnya Dr Budi.

“Kalau ada paket sembakonyaPenurunan stok darah sebenarn- kan nanti bisa merangsang warga ya tidak pada saat di bulan Ra- untuk berdonor apalagi di bulan madan melainkan saat Lebaran. puasa merekakan juga pasti sudah “Kalau puasa penurunanya tidak capek sehingga dengan paket semterlalu signifikan tapi saat leba- bako ini paling tidak bisa menghiran inilah terjadi penurunan dras- langkan capek mereka setelah setis lebaran usai karena banyak harian puasa,” pungkasnya. masyarakat yang mungkin masih Sedangkan bantuan kemanumudik sehingga menunda untuk siaan baik berupa peralatan maudonor namun dari permintaan se- pun sembako akan tetap di beribenarnya juga mengalami penu- kan PT Matahari Sakti selama runan karena adanya penundaan dibutuhkan. “Pasti, sesuai denoperasi yang direncakanan ditun- gan program CSR kami memang da setelah lebaran kecuali operasi menyediakan dana untuk kedarurat,” terangnya. manusiaan salah satunya menSementara menurut Direktur dukung PMI baik berupa peralaUtama Matahari Sakti Group, tan maupun sembako untuk setQ riq Puspita Dewi Prijadi, bantuan 2 iap tahunnya,” tegasnya.Q

4

OPINI

Kisah Tragis Angeline

Tajuk

APBN Dimulai Juni JANJI presiden Jokowi : Kinerja pelaksanaan APBN akan digeber mulai Juni. Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2015 masih meng-geliat lemah sampai pertengahan Mei. Ini APBN pertama yang dilaksanakan oleh Kabinet Kerja rezim Jokowi – Jusuf Kalla.

Lemahnya pergerakan APBN juga menyebabkan perekonomian secara nasional masih lemah. Karena biasanya APBN menjadi stimulus pendorong laju perekonomian, berkontribusi sampai 15%.

Perlu dicari penyebab melemahnya kontribusi pemerintah. Salahsatu “nafas” utama pergerakan APBN biasanya, tergambar dari kinerja Kementerian PU-Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Alokasi anggaran pada PU-Pera sampai pertengahan Mei, hanya menyerap 5,4% dari total anggaran sebesar Rp 118 trilyun. Begitu pula kinerja perdagangan (ekspor dan impor) masih lemah. Ada dugaan, menteri dan jajaran eselon I, kelewat hati-hati, khawatir berurusan dengan KPK. Seluruh asumsi makro ekonomi dalam APBN meleset.

Perubahan asumsi (tertuang dalam APBN Perubahan, P-APBN 2015), ternyata juga meleset. Pada P-APBN 2015, harga ICP (Indonesia Crude Price, harga minyak Indonesia) diperkirakan bisa menjadi US$ 60,- per-barel.

Tetapi realisasinya cuma US$ 54,32 per-barel. Pada saat bersamaan lifting minyak juga turun menjadi 825 ribu barel per-hari (sebelumnya 900 ribu barel). Lifting gas bumi juga turun 27 ribu barel, menjadi 1.221 ribu barel per-hari.

Melorot bareng, bagai pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Itu yang menyebabkan presiden Jokowi memimpin rapat terbatas tentang pencairan dan serapan anggaran kementerian dan lembaga. Jika penyebabnya bisa diperbaiki selama 10 hari terakhir bulan Mei, maka kinerja kementerian bisa digenjot mulai awal Juni. Ini janji presiden Jokowi, bahwa APBN akan di-geber mulai bulan Juni. Terutama anggaran pembangunan infrastruktur (Pekerjaan Umum).

Hal itu dinilai penting, terlebih lagi pada triwulan pertama (berkelanjutan sampai Mei) tahun ini serapan anggaran pemerintah masih rendah. Kementerian PU-Pera, sebagai salahsatu “pilar” belanja modal infrastruktur. Pada sepuluh hari akhir akan memperbaiki (restrukturisasi) ke-organisasian. Terutama meliputi program kegiatan (nomenklatur), serta percepatan pengadaan proyek. Nomenklatur infrastruktur akan meliputi pembangunan jalan, irigasi, jalan tol, serta bendungan.

Menunggu realisasi APBN sampai bulan Juni, agaknya, akan menjadi tren kebiasaan. Termasuk proses lelang tender proyek. Tetapi hal itu lazim pada “pengalaman” tahun pertama periode kementerian. Selanjutnya realisasi APBN akan rutin di-geber Juni sampai Mei. Maka pada tahun kedua (APBN 2016) dan seterusnya, tidak boleh terjadi pelambatan kinerja APBN. Selain itu biasanya, berbagai kementerian menyisakan SILPA yang diperoleh dari “kelebihan taksiran” harga barang dan jasa. Akan bernilai positif manakala SILPA bukan dari pengurangan target capaian. Namun kinerja tim perekonomian nasional, sebenarnya telah memiliki “pekerjaan rumah” yang sudah lama terpampang di depan mata. Yakni, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Hampir setahun ini, kurs dolar tidak turun dari lever Rp 13 ribu-an. Inilah petaka sesungguhnya. Karena kinerja perdagangan (ekspor dan impor) masih lebih condong pada keunggulan impor. Dus, defisit neraca berjalan akan terus membengkak. Sama saja dengan “buang-buang” uang, bagai kalah berjudi valas. Hanya menguntungkan pemilik dolar.

Pada rezim SBY, manakala kurs dolar mencapai Rp 11 ribu-an, pemerintah tergopoh-gopoh. Itu wajar, karena bahan pangan masih bergantung pada impor. Susu, dan kedelai (bahan utama tahu dan tempe, makanan “wajib” rakyat Indonesia), bergantung pada impor sampai 65%. Begitu pula beras, buah, sampai garam dan gula, juga impor!

Serta biaya perjalanan haji dan umroh, semakin mahal.

Jadi, siapa bilang mahalnya dolar tidak berkonsekuensi me-miskin-kan rakyat? Pemerintah bisa dituding terlibat dalam me-miskin-kan rakyat, manakala abai terhadap kurs dolar. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Segera Sahkan RPP Jaminan Pensiun PRESIDEN Jokowi diharapkan segera mensahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun.

Pasalnya, pada 1 Juli 2015, RPP tersebut harus sudah diberlakukan. Lambannya proses pengesahan RPP itu, bisa jadi karena tarik menarik soal iuran Jaminan Pensiun (JP) yang belum ada titik temu antara Kemenaker (dan DJSN), Kemenkeu, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kemenaker dan DJSN mengusulkan 8 persen, Kementerian Keuangan usul 3 persen, namun Apindo meminta 1.5 persen.

Besaran iuran JP 8 persen sudah rasional. Iuran awal 8 persen bisa memenuhi amanat Pasal 39 UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu pekerja yang pensiun bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Kalau iuran 3 persen, apalagi 1.5 persen, sangat jauh untuk memenuhi hidup layak buruh yang pensiun nanti.

Bahwa di Indonesia, iuran Jaminan Pensiun yang akan dimulai 1 juli 2015 nanti tidak disubsidi APBN, namun hanya pengusaha dan pekerja saja yang mengiur.

Mengenai iuran JP, Presiden harus tegas menyatakan bahwa 8 persen sebagai iuran awal. Iuran awal 1.5 persen yang diusulkan Apindo merupakan masalah bagi buruh ketika pensiun nantinya. Dengan iuran 1.5 persen, maka buruh yang pensiun beserta keluarganya akan sulit mencapai kehidupan yang layak. Merujuk UU 40/2004 Pasal 39 yang mengamanatkan program pensiun harus bisa memenuhi kebutuhan layak buruh yang pensiun beserta keluarganya. ILO saja sudah memberikan standar bahwa pekerja yang pensiun paling rendah menerima 40 persen dari rerata upah terakhir.

Kalau 1.5 persen atau 3 persen yang diusulkan Apindo, maka akan sulit mencapai minimal 40 persen.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Selasa Legi, 16 JUNI 2015

Tragedi yang menimpa Angeline, anak perempuan manis berusia 8 tahun yang dibunuh di Denpasar, Bali, membuat kita sedih, trenyuh, masygul, dan geram. Simpati, duka, dan doa masyarakat untuk arwah Angeline adalah wujud keprihatinan kita. Mengapa peristiwa tragis itu masih terjadi di sekitar kita? Sungguh amankah lingkungan anakanak kita?

S

ebelum peristiwa tragis yang menimpa Angeline mencuat di media massa, sudah banyak peristiwa kekerasan dan kekejaman terhadap anak-anak. Masyarakat juga belum lupa akan kasus anakanak yang ditelantarkan sendiri oleh ayah ibu mereka. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, kasus kekerasan pada anak di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

Pelindungan Hukum Anak Peristiwa tragis yang menimpa Angeline seharusnya menggugah perhatian masyarakat bahwa perlindungan pada anakanak adalah persoalan serius bagi bangsa ini. Angeline tewas mengenaskan, padahal setiap hari orang-orang di sekitarnya melihat bocah cilik itu mengalami kondisi perlakuan yang tidak wajar. Mengapa lingkungan hanya bungkam?

Kita tidak hendak mempersalahkan orang-orang di sekitar Angeline. Para guru dan lingkungan sekolah sudah berbuat yang terbaik untuk dia. Hanya saja, penyesalan tetaplah muncul ketika pada akhirnya Angeline harus ditemukan dalam keadaan terbunuh. Ini pula saatnya masyarakat Indonesia menggugat diri sendiri agar tidak terulang kembali tragedi itu di masa depan. Ketika lingkungan membiarkan penderitaan Angeline dan akhirnya kematian seakan menjadi jalan keluar bagi anak itu, ketika itu pula penyesalan kita membuncah. Polisi tentu harus mengungkap kasus itu seterang-terangnya agar kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum kembali pulih. Mungkin saja, sikap diam lingkungan dikarenakan tidak percaya pada aparat.

Hikmah dari tragedi Angeline, publik dan pemerintah harus jujur dan membuka mata pada kedaruratan perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, setiap tahun telah terjadi 3.700 kasus kekerasan terhadap anak.

Mengandalkan pada aparat saja sudah pasti tidak cukup. Warga harus kembali terlibat dan peduli terhadap situasi lingkungan.

B

sudah sepatutny a menjadi godam untuk pemberantasan kejahatan terhadap anak. Fakta tersebut mengungkap gagalnya negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua melindungi serta menghormati hak anak di IndoOleh : Memang, sejauh nesia. Kita sebagai ini polisi baru meneAni Sri Rahayu masyarakat terlalu tapkan satu tersangsibuk dengan urusan ka yang merupakan sendiri. karyawan baru di Negara yang serumah Angeline. Namun, jika harusnya melindungi dan mesaja kepekaan sosial di sekitarnya melihara mereka terlalu sibuk lebih kuat dan proaktif, bukan mengurusi hal-hal besar, seperti tidak mungkin Angeline bisa urusan politik, skandal korupsi, keluar dari situasi yang memang dan ekonomi bangsa. Negara betidak memberikan perlindungan lum maksimal melindungi anak padanya. Angeline yang tidak dari berbagai bentuk kekerasan. terurus ibarat domba yang hidup Fakta ini juga bertentangan di luar pagar. Ia pun menjadi dengan program Kabupaten/Kota mangsa yang empuk bagi mereka Layak Anak yang sering dideyang bejat. Dari sini pula maka ngungkan pemerintah. Pemerinsudah sepantasnya polisi terus tah dianggap tidak terbuka dan mengintensifkan penyelidikan. tidak merespons secara proporTidak hanya pada pelaku pemsional kasus-kasus pelanggaran bunuhan, hukum juga semestinya hak anak. mengadili orang-orang yang memSebenarnya pemerintah telah buat atau membiarkan bocah itu mengeluarkan produk hukum undalam situasi membahayakan. tuk melindungi anak. UU No 23 Lebih jauh, peraturan dan sistem Tahun 2002 tentang Perlindunperlindungan terhadap anak sugan Anak mengamanatkan bahdah sepantasnya diperbaiki. Mewa pemerintah dan lembaga lain mang tahun lalu undang-undang berkewajiban dan bertanggung perlindungan anak telah diubah, jawab memberikan perlindungan yakni melalui Undang-Undang khusus kepada anak dalam situaNomor 35 Tahun 2014 tentang si darurat, anak yang berhadapan Perubahan atas Undang-Undang dengan hukum, anak dari kelomNomor 23 Tahun 2001 tentang pok minoritas yang terisolasi, Perlindungan Anak. anak yang tereksploitasi secara Salah satu perubahan ialah ekonomi dan atau seksual, serta mengenai pidana penjara terhaanak yang diperdagangkan. dap orang yang menempatkan, Perlindungan juga wajib dibemembiarkan, melakukan, merikan kepada anak yang menjadi nyuruh melakukan, atau turut korban penyalahgunaan narkoserta melakukan kekerasan tertik, alkohol, psikotropika, dan hadap Anak. Pada UU 23/2001 pezat adiktif lainnya (napza), anak laku dapat dipidana 10 tahun jika korban penculikan, penjualan, menyebabkan kematian anak, sedan perdagangan, anak yang dangkan pada UU 35/2014 pelaku menyandang cacat, serta anak dapat dipidana 15 tahun. Namun, korban perlakuan salah dan pedengan terus naiknya angka anak nelantaran. korban kekerasan, banyak pihak Saat ini terdapat sekitar 84 pun menyerukan hukuman yang juta anak-anak Indonesia, dan lebih berat. Komnas Anak mencasetiap tahunnya lahir sekitar tat, pada 2013 jumlah pengaduan 4 juta–5 juta anak. Mengingat kekerasan anak sebanyak 3.023 jumlahnya yang sangat besar kasus. Angka itu meningkat 60 dan merupakan generasi penerus persen jika dibandingkan dengan bangsa, perhatian dan perlinduntahun sebelumnya. gan terhadap anak Indonesia Ironisnya, kasus-kasus kekemutlak harus dilakukan. Perrasan terhadap anak tersebut terlindungan anak tentu menjadi jadi di lingkungan terdekat anak, tanggung jawab orang tua, mayakni rumah tangga, sekolah, syarakat, dan negara. lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Sedangkan Elemen Perlindungan Anak pelakunya adalah orang-orang Potret hitam kasus kekerasan yang seharusnya melindungi anak tentu mengusik kita seanak seperti orang tua, paman, mua. Perlindungan anak tentu guru, orang tua angkat ataupun menjadi tanggung jawab orang tiri. Kasus Angeline memang tua, masyarakat, dan negara.

Adapun tanggung jawab pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari warga negara.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi anak, pemerintah memang sudah membentuk UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana penulis sebutkan diatas. Pemerintah, dalam hal ini Departemen (Kementerian) Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mestinya berada di barisan terdepan dalam menyelamatkan mereka. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional harus dilibatkan.

Terpenting, hak-hak dasar anak sebagaimana amanat konstitusi harus dipernuhi negara.

Ada empat jenis hak dasar anak, meliputi hak hidup, hak untuk tumbuh dan kembang secara optimal, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari bermacam bentuk kekerasan dan penelantaran.

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian pendidikan, pengenalan etika dan sopan santun, pemberian bekal agama yang baik, dan perlindungan jiwa raganya. Tanggung jawab masyarakat adalah menciptakan lingkungan interaksi sosial yang positif sehingga anak bisa bersosialisasi dengan baik bersama dengan teman-temannya maupun lingkungan sekitarnya.

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan negara yang bersifat teknis dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak pelanggaran hak anak seperti tindak kekerasan (child abuse), diskriminasi, trafficking, dan perlakuan salah lainnya. Karena pembiaran dan impunity atas pelanggaran hak-hak anak adalah refleksi rendahnya derajat keberadaan dan lemahnya empati kemanusiaan oleh negara.

Sinergi antara orang tua, masyarakat, LSM, dan pemerintah harus terus dilakukan dalam melindungi anak. Pemerintah bersama masyarakat luas harus kerja ekstra dalam upaya penyediaan dana, kepedulian, masalah keamanan, perbaikan nasib (perekonomian, pendidikan, kesehatan rakyat) merupakan faktor penting mengatasi persoalan potret hitam kekerasan anak di atas.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

Eksistensi Perempuan di Era Jokowi

anyak pihak yang merasa kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang sebenarnya masih satu semester, kekecewaan ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi cukup menuai kontroversi seperti kenaikan BBM, kenaikan beras melonjak, harga rupiah anjlok, dan kisruh KPK-Polri. Namun, dibalik citra negatif tersebut ada dua hal yang perlu diapresiasi. Pertama, penerimaan pemerintah Indonesia terhadap pencari suaka, Rohingya, kemudian kedua ditetapkannya sembilan pansel (panitia seleksi) calon pimpinan KPK yang semua perempuan.

Lalu, mengapa pembentukan pansel yang semuanya kaum hawa ini perlu diapresiasi? Karena secara nyata presiden Jokowi benar-benar telah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan negeri ini, terlebih untuk mememilih dan menentukan pimpinan KPK. Selain itu, secara implisit Jokowi telah memenuhi janjinya ketika kampanye pilpres 2014 lalu yang juga mengusung isu-isu perempuan agar bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kemunculan sembilan srikandi ini bagi kaum pria khususnya menimbulkan “kecemburuan” tersendiri hal ini terlihat dari pernyataan Abdullah Hehamahua yang menyatakan bahwa kebijakan Presiden Jokowi yang membentuk pansel calon KPK hanya berasal dari kalangan tokoh perempuan merupakan petanda bahwa kiamat sudah semakin

implisit ataupun ekdekat. Namun pada splisit telah menunsisi yang berbeda, hal jukkan bahwa peremini justru menjadi era puan juga memiliki baru bagi kebangkitkemampuan yang tak an kaum perempuan bisa disepelekan bahIndonesia. Saatnya kan kemampuannya perempuan Indonesia bisa lebih dari kaum menunjukkan integadam. Sehingga jika ritas dan kredibilitasada oknum-oknum nya dalam menentuyang terlebih dahulu kan pimpinan yang Oleh: berfikir negatif akan akan menumpas maMuzayyinatul Hamidia terbentuknya pansel ling-maling negara.

Capim KPK maka hal Tidak berhenti disitu, ini sama sekali tidak kemunculan srikandidapat dibenarkan. srikandi intelek ini memberikan semangat tersendiri Tantangan Sembilan Srikandi bagi kaum perempuan di seluruh Sembilan panitia seleksi pimpiIndonesia. nan KPK itu terdiri dari Destri Pada dasarnya sebelum semDamayanti, ahli Ekonomi dan bilan pansel KPK ini terbentuk, Keuangan, Enni Nurbaningsih, kaum perempuan di Indonesia ketua BPHN Kementerian Hukum telah menunjukkan kemampuan dan HAM sekaligus dosen Tata dan integritasnya seperti MenNegara Fakultas Hukum UGM, teri Kelautan Susi Pudjiastuti Prof.Dr. Harkristuti Harkrisyang memiliki terobosan baru nowo ketua Badan Sumber Daya untuk menenggalamkan kapalManusiaa Kementerian hukum kapal asing illegal. Begitu juga dan HAM , dosen Hukum Pidana dengan Menteri Sosial, Khofifah UI, Betti S. Alisjahbana, ahli IT Indar Parawansa yang berani sekaligus ketua MWA ITB, Yenni memasuki manusia rimba di Garnasih Ahli Hukum Pidana Jambi, Sumatera dan membagiEkonomi, dosen Fakultas Hukan rokok, hal ini sempat menjadi kum Trisakti, Supra Wimbargi kontroversi dan bahkan Yayasan Ahli psikologi, dekan Fakultas Lembaga Konsumen Indonesia Psikologi UGM, Natalia Subagyo (YLKI) ingin menggugat Khofifah ahli Tatat Kelola Pemerintahan, atas dasar pengabaian kesehatan Dani Sadiawati direktur Analisa masyarakat. Namun dengan Perundang-undangan, Meuthia cerdasnya Khofifah menanggapi Ganie ahli sosiologi, dosen FISIP bahwa menyapa dan memperUI. lakukan orang rimba tidaklah Kesembilan nama tersebut sama dengan memperlakukan memiliki tantangan tersendiri unrakyat Indonesia yang hidup tuk memilih pimpinan KPK yang normal. benar-benar mumpuni, dalam hal Dari gebrakan-gebrakan yang ini para srikandi dituntut untuk diambil oleh menteri-menteri bisa mencari calon yang minimal perempuan tersebut baik secara

memiliki empat criteria yaitu integrity (integritas) artinya tidak diragukan keberaniaanya dalam memberantas korupsi, capacity (kemampuan), mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership), serta memiliki kemampuan persuasi dalam menghadapi berbagai tekanan kepada KPK (Isra, 2015).

Hal ini cukup memberikan tantangan bagi sembilan srikandi untuk benar-benar memilih calon terbaik dengan juga mempertimbangkan kasus-kasus masa lalu, artinya calon pimpinan KPK benar-benar harus bersih karena berkaca pada pimpinan KPK sebelumnya seperti Antasari, Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto yang akhirnya bisa ditumbangkan oleh lawan-lawan KPK karena kesalahan di masa lalu, meskipun itu sepele.

Pada lain sisi, tantangan para srikandi capim KPK adalah tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, dan tentunya hal ini jugalah yang nampak menjadi alasan Presiden Jokowi memilih para kaum hawa menjadi pansel.

Dengan kata lain, pansel KPK tidak hanya mampu memilih calon terbaik namun juga harus berani melawan intervensi orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap KPK. Melalui aksi sembilan srikandi ini kemampuan perempuan Indonesia dipertaruhkan, maka sudah saatnya para srikandi menunjukkan bahwa perempuan juga mampu memilih kesatria korupsi terbaik untuk bangsa.

Mahasiswi S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu,

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Lagi 16 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Selama Ramadan Bupati MKP Tutup Tempat Hiburan dan Panti Pijat Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) menutup seluruh tempat hiburan dan panti pijat selama Bulan Ramadan. Hal ini dilakukan untuk menghormati masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

Jika ada yang melanggar, orang nomer satu di Pemkab Mojokerto ini mengancam bakal mencabut izin operasional tempat itu. ‘’Seluruh pengusaha hiburan malam dan panti pijat yang ada di Kab Mojokerto agar tak beroperasi selama Bulan Suci Ramadan.

Himbauan itu sudah saya sampaikan kepada seluruh pengusaha hiburan dengan mengeluarkan surat himbauan,’’ kata Bupati MKP, Senin (15/6) kemarin.

MKP juga menambahkan kini Pemkab Mojokerto hanya bisa memberikan himbauan penutupan tempat hiburan, karena belum ada Peraturan daerah (Perda) yang mengatur buka tutup tempat hiburan. Dan himbauan ini hanya berlaku selama

Bulan Ramadan saja. ‘’Selain tempat hiburan, pengusaha perhotelan juga diminta kerjasama agar tak memberikan kamar kepada konsumennya yang bukan pasangan muhrimnya.

Intinya kami tetap minta kerja sama dengan perhotelan, jika ada yang menginap satu kamar tapi bukan suami istri agar tak dilayani karena suatu saat kami juga akan melakukan razia penyakit masyarakat (Pekat) mulai dari tingkat RT/RW,’’ katanya.

Jika ada masyarakat ditemukan dalam razia pekat, kata MKP, akan diberikan sanksi sesuai

KELANA

RPH Ngelom Diminta untuk Segera Ditutup Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Desa Ngelom, Kec Taman, didesak untuk ditutup secara permanen karena menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat mengganggu masyarakat sekitar.

Berbagai solusi untuk mengatasi RPH sapi ditempuh DPRD dengan Dinas Pertanian/peternakan, namun tak mudah karena banyak kepentingan bisnis dan pasar daging sapi yang akan tergerus bila RPH itu dipindah.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Senin (15/6) siang, mengatakan, harus melihat sejarah keberadaan RPH dan terutama menyangkut bisnis jual beli daging sapi.

Mungkin saja pihak jagal berusaha mempertahankan RPH itu karena kedekatan rumahnya dengan lokasi RPH milik Pemkab Sidoarjo ini. Kekuatiran lainnya pasar daging yang sudah dikelola bertahun-tahun akan hilang bila harus dipindah ke RPH Krian.

Banyak kepentingan bisnis di belakang RPH itu, karena untuk menyelesaikan persoalan ini agar Dinas Pertanian/ peternakan yang menuntaskan. Dewan tak bisa memutuskan RPH itu ditutup atau dipindah. Bila masalahnya pada lingkungan, mestinya Dinas Pertanian/ Peternakan membuat limbah yang bisa menetralisir persoalan lingkungan.

Misalnya dengan membuat instalasi pengolah limbah. RPH Krian setiap hari memotong 15 ekor sapi Sementara Ketua Komisi C, Nur Achmad, menilai keberadaan RPH itu sudah tidak sesuai dengan pemukiman penduduk. Untuk menuju sungai terdekat saja itu harus melalui pematusan penduduk yanhg cukup panjang. Pihaknya menyarankan, RPH ini dipindah di Krian saja. Dengan pengaturan pemotongan sapi itu tak mengganggu jadwal pemotongan sapi yang sudah diplot RPH Krian. Artinya 15 sapi asal RPH Ngelom itu dipotong di luar jadwal yang sudah ada.Q hds

10 Parpol di Sidoarjo Mendapat Bantuan Keuangan Sidoarjo, Bhirawa Partai Politik (Parpol ) di Kab Sidoarjo peserta Pemilu 2014-2019 yang memperoleh suara di DPRD Kab Sidoarjo, diharapkan segera memproses pengajuan bantuan keuangan pada tahun 2015 ini agar bisa segera dicairkan.

Sekretaris Bakesbangpol Kab Sidoarjo, Zainul Arifin, membenarkan dan bantuan keuangan pada 10 Parali kusyanto/bhirawa pol yang mempeZainul Arifin roleh kursi di DPRD Kab Sidoarjo itu, kini masih dalam tahapan proses. ‘’Diharap pengurus Parpol segera mengajukan proposal bantuan keuangan, kalau administrasinya sudah benar, maka bisa dicairkan di DPPKA Sidoarjo tahun 2015 ini juga,’’ terang Zainul, Senin ( 15/6) kemarin.

Sesuai dengan hasil suara yang didapat di kursi DPRD Kab Sidoarjo, maka alokasi bantuan keuangan Parpol itu diantaranya, untuk Partai Demokrat Rp85 juta, PKB Rp310 Rp juta, PAN Rp140 juta, PDIP Rp179 juta, Golkar Rp80 juta, PKS Rp71 juta, Gerindra Rp162 juta, Nasdem Rp44 juta, PPP Rp20 juta dan PBB Rp17 juta.

Menurut Zainul, pemberian bantuan keuangan untuk Parpol yang mendapat kursi di DPRD itu sudah diatur sesuai UU. Tetapi bagi Parpol yang tak dapat kursi di DPRD, maka otomatis tak dapat bantuan keuangan itu. ‘’Pada Pemilu 2009-2014 yang mendapat bantuan keuangan ini ada sembilan Parpol, pada Pemilu 2014-2019 ada 10 Parpol yang mendapat bantuan,’’ kata Zainul.

Mekanisme lima tahunan ini, kata Zainul, sesuai dengan UU untuk motivasi pendidikan politik masyarakat. Dana bantuan keuangan ini, sekitar 40% bisa dimanfaatkan untuk operasinal Parpol dan sekitar 60% untuk pendidikan politik dari kontituen Parpol yang bersangkutan.Q ali

dengan aturan yang ada. ’Jika ditemukan tapi sudah masuk ke rana pidana maka akan diserahkan kepada aparat kepolisian dan jika ditemukan Pekerja Seks Komersial (PSK) akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk pembinaan dan pemulangan ke kampung halamannya.

Tak hanya itu, Bupati MKP juga mengingatkan kepada masyarakat non muslim juga ikut menghargai Umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah di Bulan Suci Ramadan. ‘’Mohon bagi warga kita non muslim juga diminta saling menghormati, menghargai warga muslim yang menjalankan ibadah, saya minta tak ada lagi rumah makan tetap buka tapi sebagian ditutup pakai tirai. Tak ada warga non muslim yang merokok seenaknya. Tolong hargai Bulan Puasa,’’ katanya.

Terpisah, Kepala Satuan Po-

lisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab Mojokerto, Suharsono, berjanji akan mengefektifkan seluruh jajarannya untuk gencar melakukan razia selama Bulan Ramadan ini. Tak hanya di tempat hiburan malam saja, tapi juga di hotel dan panti pijat. ‘’Saya tekankan untuk tak main-main dengan himbauan Bupati ini, karena jika ada yang kedapatan melanggar, kami tak segan untuk merekomendasikan ke BPPT untuk mencabut izin operasinya,’’ ancam Kasatpol.

Bupati Saiful Juga Minta Tutup Selama Bulan Ramadan sebentar lagi, semua Rumah Hiburan Umum (RHU) yang ada di Kab Sidoarjo, diminta tutup.

Seperti Cafe, Karaoke, panti pijat dan sebagainya. Bakesbangpol Sidoarjo, sudah rapat koordinasi dengan instansi terkait. Seperti

dengan Disporabudpar, Satpol PP, Kemenag, Polres, Kodim, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini (FKD). ‘’Kita minta Surat Edaran (SE) himbauan dari Bupati itu, direspon dan diperhatikan,’’ terang Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Sidoarjo, Joko Philipus SH, Senin ( 15/6) kemarin.

Menurut Joko, adanya SE himbauan Bupati itu, untuk mengurangi terjadinya perbuatanperbuatan yang bisa mengarah pada kemaksiatan. SE Bupati Sidoarjo seperti itu setiap tahun dikeluarkan saat pelaksanaan Puasa Ramadan.

Bila sampai ada RHU yang nakal dan melanggarnya maka sanksinya akan ditertibkan Satpol PP Sidoarjo sebegai penegak Perda Trantibum di Sidoarjo.

Sementra itu Disporabudpar Kab

Sidoarjo sebagai pembina RHU yang berada di kab Sidoarjo, bersama institusi terkait, merencanakan merazia RHU yang masih nekat beroperasi di Bulan Puasa Ramadan.

Kepala Bidang Pariwisata Disporabudpar Kab Sidoarjo, Dra Suprihatin MM menyampaikan, tim nantinya akan berkumpul dan langsung bergerak ke lokasi sasaran. Dalam kegiatan yang hanya dilakukan selama sehari itu, diperkirakan akan memotoring tiga sampai enam RHU yang mempunyai izin. Ia sebetulnya ingin lebih banyak lagi. Sebab menurutnya, jumlah RHU yang berizin di Sidoarjo ada sekitar 37 RHU. Dari rencana merazia tiga sampai enam titik RHU itu, lokasinya menyebar di sejumlah tempat. Tidak hanya berada di dalam Kota Sidoarjo saja, tapi juga RHU di tempat lainnya.Q kar.ali

Tak Beri Layanan dengan Baik

Menpan Ancam Aparat Sanksi Berat Sidoarjo, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Yuddy Chrisnandi mengancam akan memberi sanksi pencopotan jabatan, hingga sanksi pidana paling berat kepada aparatur negara, bila para PNS itu tak memberikan layanan secara baik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

kariyadi/bhirawa

Petugas Disperindag Kab Mojokerto menunjukkan merica palsu yang dicampur dengan merica asli, Senin (15/6) kemarin.

Disperindag Temukan Merica Palsu Beredar di Pasar Mojokerto Kab Mojokerto, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab Mojokerto menemukan merica palsu beredar di pasar tradisional di wilayah Mojokerto. Tim pemantau Disperindag Kab Mojokerto pertama kali menemukan merica palsu itu di Pasar Sawahan, Kec Bangsal, Senin (15/6) kemarin. ‘’Merica yang ditemukan tim itu dijual pedagang musiman. Dan kami akan terus mengecek kondisi merica di beberapa pasar lain,’’ tutur Kepala Disperindag, Bambang Purwanto, Senin (15/6) kemarin.

Bambang menjelaskan, di Kab Mojokerto ada 38 Pasar Tradisional. Ke 38 pasar itu diduga sudah kemasukan merica palsu sehingga perlu dilakukan operasi pasar agar masyarakat tak was-was. ‘’Kami akan turun ke lapangan bersama aparat terkait untuk meredam masya-

rakat dan kami juga akan meminta keterangan dari penjual,’’ tandas mantan Kabag Hukum Pemkab Mojokerto ini.

Menurutnya, dibandingkan merica asli, ternyata merica palsu itu warnanya agak kekuning-kuningan, bentuknya tidak bulat dan tidak ada serat serta batoknya. Jika Merica palsu dikunyah tak terasa pedas dan tak mengeluarkan bau khas merica. Bahkan merica palsu langsung remuk dan tak keras. ‘’Secara fisik maupun rasa, merica palsu ini berbeda dengan merica asli, ini tidak ada rasanya dan tidak berbau,’’ ungkap Ida Nuryati, salah satu pegawai Disperindag.

Bahkan jika merica palsu itu direndam di dalam air selama 5 menit sampai 10 menit warnanya pudar. Bulatan yang menyerupai merica itu hancur dan air yang ada di gelas warnanya berubah keruh. Berbeda de-

ngan merica asli saat direndam tak ada perubahan.

Disperindag menduga, merica palsu itu terbuat dari tepung. Namun tepung jenis apa dan apakah membahayakan kesehatan konsumen seperti penyakit kanker atau yang lainnya, belum bisa diketahui secara pasti. ‘’Untuk memastikan, akan dilakukan uji laboratorium.

Apakah bahan bakunya membahayakan kesehatan atau tidak,’’ tandas Bambang Purwanto.

Modus yang dilakukan pemasok merica nakal yakni merica palsu dicampur dengan merica asli. Karena barang itu saat tiba dipasaran kondisinya sudah tercampur, sehingga untuk meneliti apakah asli atau tak harus dipilah satu persatu.

Disperinsag memiliki sampel 1 kilogram merica dan diperkirakan separuhnya merupakan merica palsu. Q kar

Pengusaha Harus Berikan THR Maksimal H-7 Lebaran Kota Mojokerto, Bhirawa del, Kobar mengancam akan menyeret LSM Komite Barisan Rakyat (Kobar) pengusaha nakal ke pihak berwajib. mengultimatum para pengusaha di Kota Kalau hak buruh tak disampaikan Mojokerto agar memberikan Tunjangan maka akan menyeret perusahaan nakal Hari Raya (THR) maksimal Hke pihak berwajib. Sesuai 7 sebelum Lebaran. Seruan UU ketentuanya sanksi piaktivis buruh ini disampaikan dana bagi yang melanggar. sejak awal Ramadan memenuhi Sementara itu, Kepala Diamanat UU Tenaga Kerja Nonas Tenaga Kerja dan Tranmor 13 tahun 2005. smigrasi (Disnakertrans) Ko‘’Sudah menjadi amanat UU, ta Mojokerto, Amin Wakhid kalau pengusaha wajib memmenyatakan, pihaknya akan berikan hak pekerja maksimal membuat edaran terkait THR tujuh hari jelang Lebaran. Seini. ‘’Besok (hari ini, red) kita ruan ini kami sampaikan agar akan buat edaran kepada amanat ketentuan ini dipenuhi,’’ perusahaan-perusahaan di tegas Ketua Bidang Perburuhan Kota ini agar memberikan kariyadi/bhirawa Kobar, Mustofa di Kantor DPRD THR nya tepat waktu,’’ Amin Wachid Kota Mojokerto, Senin (15/6) ujarnya. kemarin.

Maka Amin akan memantau pelakPria yang akrab disapa Topeng ini sanaan pemberian THR ini. ‘’Kami akan mengemukakan, besaran THR di Kota memantau perkembangan dari surat kita.

Mojokerto yakni Rp1.437.500, atau satu Apakah dilaksanakan atau tidak?,’’ kakali gaji. ‘’Nilai THR minimal harus satu tanya dengan nada tanya. kali gaji. Kalau disini ya Rp1,4 juta sekian,’’ Amin menghimbau agar perusahaan imbuhnya. memberikan hak karyawannya sehingga Terhadap pengusaha yang membansituasi tetap kondusif.Q kar

Hal itu ditegaskan Menpan Yuddy Chrisnandi usai membuka acara Simposium dan Inovasi Pelayanan Publik, serta membuka Pameran Inovasi milik Instansi Pemerintah se Indonesia, Senin(15/6) di Parkir Timur GOR Delta, Sidoarjo.

Menpan Yuddy Chrisnandi yang didampingi Gubernur Jatim, Dr Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menegaskan kepada seluruh jajaran aparatur negara, agar bisa memberi pelayanan publik sebaik mungkin.

Karena dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah memberlakukan UU Nomor 25 tahun 2009. ‘’Sanksinya ancaman pencopotan jabatan, hingga sanksi pidana paling berat, bagi aparatur negara yang tidak memberikan pelayanan publik,’’ tegasnya.

Menpan menambahkan UU Nomor 25 tahun 2009, setidaknya mampu menekan tingkat korupsi di kalangan aparatur negara. UU ini akan dikawal hingga mampu menertibkan aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik sebaik mungkin kepada masyarakat. ‘’Karena sesuai dengan semboyan revolusi mental,’’ tegas Yuddy Chrinandi lagi.

Sementara itu, kegiatan yang diselenggarakan mulai Senin (14/ 6) kemarin sampai Selasa (16/6) hari ini, untuk mempromosikan inovasi pelayanan publik dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang ada di seluruh tanah air. Tercatat 200 stand-stand SKPD yang telah ikut meramaikan. Adapun inovasiinovasi pelayanan publik dipamerkan oleh juara dan finalis pelayan publik tingkat PBB atau United Nation Public Service

Award (UNPSA) 2015 maupun SKPD Kabupaten/Kota se Jatim, serta BUMN dan pihak swasta.

Selain sebagai ajang promosi inovasi pelayanan publik, kegiatan itu juga sebagai simulasi dan berbagi pengalaman dalam inovasi pelayanan publik. Diharapkan, melalui kegiatan itu akan mendorong instansi pemerintah untuk melakukan replikasi inovasi pelayanan publik, yang nantinya dapat di modifikasi sesuai kebijakan lokal masing-masing daerah. Sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi baru lainnya, di wilayah masing-masing daerah. ‘’Makanya kepada semua kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota yang belum berinovasi dapat melakukan replikasi atau modifikasi sesuai dengan kebijakan lokal masingmasing,’’ harap Yuddy Chrisnandi.

Yuddy Chrisnandi juga mengapresiasi Pemprov Jatim serta Pemkab Sidoarjo, atas kerjasama dan kontribusinya terhadap pelaksanaan kegiatan pameran dan simposium inovasi pelayanan publik nasional tahun ini.

Kepada seluruh instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam kegiatan kali ini diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya.

Yakni dengan saling berbagai pengetahuan serta meningkatkan komitmen dalam memperbaiki pelayan publik di instansi masing-masing. ‘’Dengan semakin baiknya pelayanan publik yang diberikan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka langkah-langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan sedini mungkin,’’ ujarnya.Q ach

Dewan Desak ULP Percepat Proses Lelang Proyek Gresik, Bhirawa Masih banyaknya proyek besar senilai miliaran rupiah hingga kini belum memasuki tahapan lelang. Dikhawatirkan pengerjaan menjadi molor sehingga tak tepat waktu, kalangan dewan mendesak tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Gresik segera melaksakannya.

Informasi yang dihimpun, molornya beberapa proyek yang dilakukan melalui tender. Karena Tim ULP Pemkab Gresik kurang sigap dalam mengatur tahapan waktunya. Selain itu, molornya Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAP) yang dikerjakan konsultan yang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Menurut anggota komisi C DPRD Gresik, Noto Utomo mengatakan, setiap tahun kinerja dalam proses lelang dilakukan, tahapannya mereka sudah hapal, bahkan ngelontok di luar kepala mengenai aturanya. Namun hingga kini kok masih ada yang belum selesai, bahkan juga tahapannya belum dilakukan. Sedangkan proses waktu berjalan terus, nanti kalau proyek belum selesai alasannya macam-macan ketika ditanya dewan. ‘’Kami kecewa dan memprotes lambatnya proses lelang. Sebab, kini sudah memasuki pertengahan tahun dan dikhawatirkan tak bisa diselesaikan. Seharusnya ULP bisa segera memproses lelang, supaya pekerjaannya tak molor. Kalau begini bisa jadi pembangunannya tak akan selesai dan ujunya sanksi CV kena denda. Kalau mungkin aturan CV tak dikenakan denda mungkin beda, seperti langsung dilaporkan pada aparat penegak hukum,’’ ungkapnya.

Terpisah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab Gresik Langu Pindingara mengatakan, rencananya akan ada pembangunan gedung kantor baru. Untuk anggaran yang disiapkan dalam pembangunan gedung dari APBD 2015, mencapai Rp2.150.000.000. Dan lokasinya juga dipindahkan, dari Jl Dr Wahidin Sudirohusodo ke kompleks Kantor Bupati Gresik.

Dan tahapan proses lelang dari tim ULP masih diatur jadwalnya sehingga masih harus menunggu.

Pembangunan kantor baru ini lantaran gedung yang lama sudah tak layak huni, sehingga perlu gedung baru. Pembangunan kantor baru ini rencananya tiga lantai, namun untuk anggaran Rp2,1 milliar ini hanya untuk pembangunan lantai pertama yang akan ditempati DKPP. Dan untuk lantai dua dan tiga, rencananya dianggarkan tahun 2016 dan ditempati dua dinas lainnya. ‘’Kini kami menunggu proses lelang dari Tim ULP, kapan waktunya masih belum tahu,’’ Imbuhnya.Q kim

JAWA TIMUR

6

Selasa Legi 16 JUNI 2015

Mensos Prihatin Kasus Kematian Angeline

KILAS JATIM

Muatan Truk Pasir Kelebihan 10 Ton

Muslimat NU Diminta Budayakan Tolong Menolong

Lumajang, Bhirawa Operasional truk pasir yang membawa material pasir hasil tambang dari Lumajang menuju luar daerah, kebanyakan tidak mematuhi batas tonase yang ditetapkan. Rata-rata setiap truk pasir membawa muatan bahan galian golongan C tersebut lebih 10 ton dari batas sesuai aturan. ‘’Fakta itu terbukti dari hasil operasi gabungan yang digelar Dishub,’’ kata Rochani, Ssos Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang.

Operasi gabungan melibatkan Satlantas Polres Lumajang, Kejaksaan dan Pengadilan di Jalan Raya Kedungjajang.

Saat itu terjaring 28 truk bermuatan pasir yang tonase muatannya berlebihan.

Dari truk yang terjaring operasi saat itu, setelah dilakukan penimbangan muatan menggnakan jembatan timbang portable yang dipasang Dishub Provinsi Jatim muatannya terbukti berlebihan. ‘’Kalau seharusnya batas muatan 25 ton, bisa sampai 34 ton. Rata-rata kelebihan 10 ton,’’ katanya.

Dengan pelanggaran tersebut, akhirnya awak dari armada truk pasirnya langsung ditilang dan disidangkan di tempat. Hasil dari sidang ditempat, awak truk pasirnya langsung ditetapkan denda sampai Rp. 150 ribu. ‘’Padahal dalam sidang biasanya di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang, dendanya hanya Rp. 100 ribu saja,’’ jelasnya.Q yat

Pamekasan, Bhirawa Menteri Sosial RI (Mensos), Drs. Hj. Khofifah Indar Parawangsa, menyatakan prihatin atas kasus kematian Angeline, anak berusia 8 tahun akibat perbuatan orang tidak bermoral. Karenanya, perlu mendapat perhatian serius semua pihak terutama penegak hukum mengusut tuntas.

“Ini kasus Angeline, ada lagi kasus Nenek telantar di Madura, dan lain-lain, juga menjadi perhatian dan kepedulian kita, terutama Ibu-ibu anggota Muslimat NU,” tanda Khofifah Indar Parawangsa, ketika hadir di Konfercab Muslimat NU Pamekasan, Minggu (14/6) di gedung Bakorwil IV Madura di Pamekasan.

Konfercab bertema ‘Kita Tingkatkan Pengabdian dan Program Kerja untuk Kesejahteran Masyarakat’, dihadiri Kepala Bakorwil IV Madura, Dr. Sofwan, SH, M.Hum, Kapolres Pamekasan, Ketua PC NU Pamekasan dan Ketua Muslimat NU Pamekasan, Ny. Hj. Mafrodah Hamid.

Kedatangan Mensos itu me-

ngunjungi sejumlah lembaga pendidik pesantren di Sumenep dan Pamekasan. Meninjau Program Keluarga Harapan (PKH), memberi bantuan sosial, menghadiri Harlah Akhirus Sanah di ponpes Ahlussunnah Wal-Jamaah, Sumenep dan meresmikan Poliknik ‘Pratama’ milik Muslimat NU Pamekasan.

Mensos menegaskan, berkaca atas kasus Angeline itu di mana banyak peraturan yang dilanggar maka perlu kita menoleh ke kanan dan ke kiri untuk lebih mewaspadai jangan ada kasus seperti pentelataran yang terlambat mengantisipasi dari laporan masyarakat. “Laporan masyarakat itu menjadi penting untuk

dapat ditindaklanjuti agar segera ditangani sejak dini secara terkoordinasi. Kewaspadaan berikutnya jangan sampai kasus yang memilukan itu terulang kembali,” ujarnya.

Ditandaskan, bahwa pengadopsian Angeline itu tidak melalui produr. “Sementinya, kalau bapak angkat seorang WNA harus Kemensos, kalau orang tua asuh WNI-WNI harus melewati ke Dinas Sosial Provinsi. Ini tidak ada sema sekali prosedur yang dilewati,” katanya.

Pengangkatan anak jangan hanya kepentingan orangtua tetapi harus atas kepentingan perlindungan anak. Misal, siapa yang boleh diadopsi? Anak terlantar atau anak yang ditelantarkan, atau anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus.

Siapa saja yang berhak mengadopsi? Mereka yang punya ikatan perkawinan sah minimal 5 tahun, harus se-agama, ke Kemensos, kalau warga asing, bila single feren prose-

Trenggalek, Bhirawa Warga Miskin Desa Ngadisuko kecamatan Durenan Trenggalek mengeluh terhadap Beras Bulog yang di distribusikan ke Desanya. Pasalnya Beras Bulog tersebut berwarna agak kuning, pecah-pecah, berkutu dan ada ulatnya, Beras Bulog yang didistribusikan tersebut dinilai warga sangat buruk dan tak layak konsumsi.

Tak terima dengan beras berkutu yang diterimanya, warga Ngadisuko melaporkan hal tersebut ke DPRD Kabupaten Trengggalek. Komisi 2 DPRD Trenggalek langsung mengadakan sidak ke Desa Ngadisuko untuk mendengarkan keluhan warga terhadap beras berkutu tersebut. Lebih parahnya lagi beras tersebut juga ada ulat dan kualitasnya dinilai sangat buruk.

DPRD Trenggalek akan melakukan tindak cepat untuk mengatasi peredaran beras Bulog dengan kualitas buruk tersebut. Dalam waktu dekat DPRD Trenggalek akan memanggil Kepala BULOG Trenggalek untuk dimintai keterangan serta mempertanggung jawabkan atas peredaran beras yang dinilai tak layak konsumsi tersebut.Q wek

KEHILANGAN sudarno/bhirawa

HILANG STNK, Yamaha Jupiter ZX, th. 2011, AG4894OB, a/n. Kholyfatur Rohmi, Dsn. Rowubeng RT 02 RW 13, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 1133/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1997, Hitam, AG3093SM, a/ n. Purwanto, Ds. Nglurup, Sendang-T.Agung No. 1134/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Mtr, th. 2013, Biru, AG5439RAJ, a/n. Wahyu Setiawan, Ds. Karangsono, Ngunut-T.Agung No. 1135/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, AG6431RG, a/n. Umi Tarwiyah, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 1136/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG5536OE, a/ n. Utomo, Ds. Tanggung, Campurdarat-T.Agung No. 1137/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, AG3084RAE, a/n.

Ahmad Fajar Souma, Ds. Jabalsari, Kalidawir-T.Agung No. 1138/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3578 FF, a/n Mega Agustia, W, Ds. Pasir putih rw 02/04, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 1139/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2467 ET, a/n H Suhartono SH, Kel. Mimbaan, rw 01/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1140/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3901 GC, a/n Neto, Ds. Silomukti, rw 02/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 1141/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2004 FE, a/n Subahar, Ds. Kalirejo, rw 03/09 Kec. Sumbermalang, Situbondo.

No. 1142/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6482 FA, a/n Mahyur, Ds. Tenggir rw 10/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1143/IMB/BI-II/2015

durnya ke Dinsos. Sedang pasangan sejenis tidak berhak mengadopsi anak. “Aturan ini sudah jelas dan tegas. Siapa melanggar dapat dikenakan

sanksi berdasar UU perlindungan anak, Kalau pidana bisa lima tahun, kalau sanksi denda bisa dikenakan miniml Rp 100 juta,” tambahnya.Q din

Kantor KB Gelar Rakerda Kependudukan

Komisi II DPRD Sidak Beras Berkutu

TULUNGAGUNG

din/bhirawa

Mensos RI, Khofifah Indar Parawangsa meresmikan Poliklinik “Pratama” milik Muslimat NU Pamekasan.

Suasana khitan massal di RSD Kab. Madiun di Dolopo, dalam HUT Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 447 yang disaksikan Sekda Kab. Madiun Drs. Soekardi, M.Si bersama istri, Senin (15/6).

150 Anak Ikuti Khitanan Massal Kab. Madiun, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Madiun menyelenggarakan kegiatan khitanan massal dalam rangka peringatan Hari Jadi ke 447 Kabupaten Madiun. Khitanan missal yang diikuti oleh 150 anak dari 15 Kecamatan, bertempat di dua lokasi berbeda yaitu di RSD Kab. Madiun di Caruban sebanyak 80 anak, dihadiri Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos dan di RSD Kab. Madiun di Dolopo sebnyak 70 anak dihadiri Sekda Kab. Madiun, Drs. Soekardi, M.Si. Menurut Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos,kegiatan khitanan massal seperti yang dilaksanakan pada siang hari ini merupakan agenda tahunan Pemkab. Madiun dalam rangka peringatan Hari Jadi Kab. Madiun ke 447, tepatnya pada 18 Juli 2015.Khitan massal ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemkab. Madiun kepada masyarakat yang kurang beruntung untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kab. Madiun.meskipun cakupan kegiatan khitanan massal ini belum begitu banyak.

“Tetapi khitan masaal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita untuk membantu warga masyarakat kurang beruntung sekaligus untuk mewujudkan generasi yang sehat. Seperti kita ketahui bersama,

generasi muda yang sehat adalah merupakan modah besar dan sangat berharga bagi kemajuan bangsa Indonesia,” kata bupati Muhtarom.

Pelaksanaan khitan massal lanjut bupati Muhtarom, berarti melaksanakan sunnah Rosululloh SAW, karena melaksanakan khitan sangat penting bagi kesehatan kita dimasa yang akan datang. Meski demikian khitan massal yang diselenggarakan Pemkab. Madiun dilaksakan pada saat musim libur sekolah dengan harapa tidak mengganggu proses belajar siswa di sekolah.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Madiun berpesan agar seluruh peserta khitan, setelah dikhitan berarti mereka akan memasuki masa akil baligh atau masa puber. “Untuk itu diharapkan anak-anak dapat membawa diri, sehingga tidak terjerumus kedalam pergaulan yang merugikan. Kalian merupakan harapan masa depan kami semua sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Muhtarom.

Sebelum khitanan masal dimulai, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan memotong tumpeng dan menyerahkannya kepada salah satu peserta khitan. Kemudian kepada seluruh peserta khitan juga diberikan baju koko, songkok dan sarung. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan sembako dan uang saku maing-masing Rp50 ribu.Q dar

Situbondo, Bhirawa Guna ikut mensukseskan program nawacita yang digagas Presiden RI Jokowi, Kantor Keluarga Berencana (KB) Kab Situbondo menggelar kegiatan Rakerda Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga tahun 2015, Senin kemarin (15/6).

Acara yang dilaksanakan di Gedung PKK Kab Situbondo, dibuka Sekda Syaifullah dengan didampingi perwakilan Badiklat Prov Jatim, Edi Ariya Sumanto serta Kepala Kantor KB dr Muhammad Al Muhdar dan Ketua Koalisi Kependidikan Kab Situbondo.

Kepala Kantor KB Kab Situbondo, mengatakan, kegiatan rakerda merupakan program yang sangat strategis untuk membahas arah dan kebijakan strategi pembangunan pada tahun pertama RPJMN. Program KKBPK, kata dr Muhammad, masuk dalam program nawa cita dibidang peningkatkan kualitas kependudukan dan KB. “Seluruh arah kebijakan itu tertuang dalam RPJM 2015-2019 dan akan didikembangkan dalam renstra dan RPJMN,” papar mantan Kabid Yankes Dinkes Kab Situbondo itu.

Masih kata dr Muhammad, dalam kegiatan ini Kantor KB mengambil tema optimalisasi program sehinggga RPJMN dan renstra terwujud dengan baik, sesuai pada ketentuan dasar tindak lanjut hasil rakerda tingkat Prov Jatim.

Dalam kegiatan ini, dr Muhammad juga mengungkap sejumlah prestasi yang berhasil diraih pada lomba KB tingkat Jawa Timur.

Adapun peserta dari rakerda meliputi, unsur Forpimda, TP PKK, koordinator penyuluh KB, bidan Penyuluh KB, dokter provider MOP, Camat se Situbondo dan SKPD. Di sisi lain, Edi Ariya Sumanto perwakilan Badiklat Jatim, menuturkan, dalam rakerda ini pihaknya memberikan motivasi untuk terus membangkitkan program KB (dua anak cukup) dan memotivasi anak muda untuk menggerakkan program generasi berencana

(genre).

Khusus program Genre ini anak anak yang masih kecil agar disuport untuk ikut merencanaan KB di Situbondo. “Program ini sangat bersesuaian dengan nawa cita, terutama pada poin 5 perihal peningkatan kualitas SDM. Didalamnya juga termasuk program KB,” ujar Edi. Menurut Edi, peningkatan kualitas SDM di bidang KB sangatlah penting untuk dimiliki. Selain itu, ujar Edi, pihaknya juga memberikan dorongan bagi penggerak kinerja KB berikut kiat kiat untuk mewujudkan program tersebut.

“Sehingga seluruh program Kependudukan dan KB tahun 2015 tercapai dengan baik. Kami juga intens memberikan penekanan bagi program prioritas, demi sukseskan program KB ditengah masyarakat,” papar Edi seraya berharap peserta KB pria Situbondo tetap menjadi ikon di Prov Jatim.

Sementara itu Sekda Syaifullah mengaku bahwa momen rakerda memiliki makna yang sangat bagus sebagai pijakan pondasi awal penetapan RPJMN. Sebab, didalam raperda tersebut, ulas Syaifullah, ada pembahasan gambaran dan evaluasi masalah KB dan Kependudukan. “Saya mengapresiasi kepada prestasi kantor KB Kab Situbondo sebab pencapaian KB sudah menyentuh angka 2,12. Kedepan kita harap angkanya lebih kecil lagi dibanding tahun ini,” urainya.

Syaifullah menambahkan, kepesertaan KB aktif untuk terus dipertahankan sehingga kedepan lebih baik, meski saat ini dihadapkan pada permasalahan perkawinan dibawah umur 20 tahun. “Ini harus dikerjasamakan, antara unsur TNI/Polri dan Babinkamtibmas. Kita ajak bersama sama untuk mengendalikan perkawinan khususnya yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.

Saya juga minta peran serta Kades dan Camat, agar jangan ikut meloloskan jika ada pasangan yang memalsukan umur perkawinan,” pungkas Syaifullah.Q awi

DPRD Tulungagung Tetapkan Tujuh Raperda Jadi Perda DPRD Tulungagung, Senin (15/6), menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda. Penetapan perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dalam rangka penetapan dan penyerahan ranperda inisiatif DPRD dan Pemkab Tulungagung.

Ketujuh ranperda yang sudah ditetapkan jadi perda itu masingmasing adalah Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perda tentang Kepala Desa, Perda tentang Pengelolaan Produk Unggulan Desa, Perda tentang Perubahan Perda No.27/ 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Perda tentang Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas, Perda tentang Perubahan ketiga Perda No.10/2013 tentang PD BPR Bank Daerah Tulungagung dan Perda tentang Jalan Berkeselamatan.

Delapan fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui agar tujuh ranperda ditetapkan menjadi

ranperda. Melalui juru bicaranya masing-masing mereka merekomendasikan tujuh ranperda untuk menjadi perda meski menyelipkan beberapa catatan.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya. Melalui juru bicaranya Sumarno memberi catatan agar bupati segera menindaklanjuti perda yang ditetapkan utamanya perda yang terkait dengan desa.

“Hal ini berhubungan deangan penghasilan tetap kepala desa dan pemilihan kepala desa secara serentak,” katanya.

Begitupun yang dikatakan Fendy Yanuar Marhendra, juru bicara Fraksi PAN. Ia mengingatkan bupati terkait pilkades serentak yang melibatkan 13 desa

pada tahun 2015 ini.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Selain dihadiri di antaranya oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE MSi, Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM, Sekda Tulungagung Ir Indra Fauzi MM dan para kepala SKPD lingkup Pemkab Tulungagung.

Sebelumnya, juru bicara dari Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tulungagung, Riyanah SH MH MM, mengungkapkan dalam masa sidang tiga tahun sidang pertama (Mei sampai Agustus 2015), DPRD Tulungagung mempunyai empat raperda inisiatif untuk diserahkan pada Pemkab dan sekaligus untuk dibahas bersama.

Empat raperda itu adalah Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Raperda tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Bupati Syahri Mulyo dalam sambuatannya mengapresiasi penetapan tujuh raperda menjadi perda oleh DPRD Tulungagung.

Ia menyatakan dua perda terkait desa yang telah ditetapkan merupakan implementasi dari UU No.6/2014 tentang Desa.

“Terimakasih atas ditetapkannya tujuh raperda. Penetapan perda tentu berdasarkan azas teori hukum dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Bupati Syahri Mulyo dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan empat ranperda inisiatif Pemkab Tulungagung untuk dibahas bersama dewan dalam masa sidang ketiga tahun sidang pertama. Raperda tersebut masing-masing adalah Raperda tentang Perubahan Perda No.17/

Bupati Syahri Mulyo dan Supriyono menandatangani berita acara penetapan tujuh raperda menjadi perda.

2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Dana Cadangan, Raperda tentang Perubahan ketiga Perda No. 5/2010 tentang Penyertaan Mo-

dal Pemkab Tulungagung pada PD Aneka Usaha dan Raperda Perubahan Perda No. 25/2012 tentang Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin.Q wed, adv

JAWA TIMUR

Selasa Legi 16 JUNI 2015

7

Cabup Jalur Independen Tak Diminati Di Kediri, Panwaskab Awasi Data Dukungan Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah membuka penyerahan syarat dukungan calon perseorangan (independen) pemilihan bupati dan wakil bupati mulai tanggal 11 hingga 15 Juni 2015. Namun, hingga hari terahir penyerahan syarat dukungan, tidak ada satu pun bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya ke KPU. Ketua KPU Sumenep, A Warits mengatakan, sejak dibuka penyerahan syarat dukungan calon perseorangan berupa foto copy KTP (kartu tanda penduduk) sebanyak 6,5 persen atau sekitar 72.468 dari total penduduk Sumenep yang mencapai sebanyak 1.114.882 jiwa hingga hari terahir (kemarin, red) belum ada bakal calon independen yang menyerahkan syarat dukungannya.

Padahal KPU telah stand by di kantornya setiap hari guna menunggu bakal calon independen tersebut. "Sampai hari terahir belum ada bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya ke kami," kata A Warits di kantornya, jalan Asta Tinggi, Kebunagung Sumenep, Senin (15/6).

Warits memastikan, tidak

adanya bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya bukan karena minimnya sosialisasi, sebab KPU mengklaim sudah mensosialisasikan melalui media dan tokoh masyarakat yang dianggap bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait peluang calon perseorangan itu. "Kami sudah melakukan sosialisasi melalui media dan kami juga telah mendatangi sejumlah tokoh masyarakat terkait peluang calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini," ungkapnya.

Ia memaparkan, KPU juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp320 juta lebih untuk melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan yang diserahkan calon perseorangan berupa foto

copy KTP (kartu tanda penduduk) sebanyak 6,5 persen atau sekitar 72.468 dari total penduduk Sumenep yang mencapai sebanyak 1.114.882 jiwa.itu.

"Alokasi anggaran sebesar Rp320 juta lebih itu dianggarkan untuk 5 calon independen. Jika tidak ada calon perseorangan pasti anggaran itu tidak digunakan dan kami masih belum membicarakan apakah dana itu dikembalikan ke kas daerah atau mau digunakan untuk kegiatan lain," ucapnya.

Penduduk Sumenep mencapai 1.114.882 jiwa, jadi bakal calon perseorangan harus bisa menyerahkan syarat dukungannya ke KPU berupa foto copy KTP (kartu tanda penduduk) sebanyak 6,5 persen atau sekitar 72.468 lembar dukungan. "Dukungan itu harus tersebar minimal di 50 persen dari jumlah kecamatan di Sumenep yakni 14 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada," pungkasnya.

Awasi Data Dukungan Sementara itu, Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab)

Kediri siap mengawasi data dukungan calon Bupati dari jalur Indepndent atau jalur perseorangan . Dengan melantik sebanyak 78 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mereka akan langsung bekerja untuk mengawasi dan mengecek data dukungan itu.

Ketua Panwaskab Kediri Muji Harjita mengatakan, setelah Panwascam dilantik pihaknya langsung mengintruksikan agar terjun ke desa-desa untuk mengecek dan mengawasi data pendukung calon perseorangan. "Kebetulan pelantikan ini bersamaan dengan tahapan penyerahan data pendukung calon dari jalur independent, sehingga usai dilantik mereka harus langsung bekerja" kata Muji Harjita usai pelantikan.

Dijelaskan, jika data pendukung dari calon perseorangan itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan pihaknya akan segera menindak lanjuti persoalan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). "Dari data KPUD kita akan menanyai pendukung calon independent tersebut ke yang bersangkutan, jika

samsul/bhirawa

Ketua KPU Sumenep, A Warits (baju putih) dan Komisioner KPU, Ach Zubaidi (kiri). dia tidak menyatakan mendukung ya kita akan tindak lanjuti," terangnya.

Sementara terkait dengan beberapa laporran permasalahan dalam beberapa tahapan Pilkada Kabupaten Kediri Muji menyatakan ada dua laporan yang masuk,

namun sudah dapat diselesaikan dan untuk tahapan pencalonan ini belum ada. "Laporan yang masuk ke panwaskab pada tahapan kemarin sudah selesai semua dan tahapan pencalonan belum ada," tandas Muji H yang juga mantan Wartawan senior ini. sul,van

Sekda Turun Tangan ke UPTD Tlogosari

KILAS JATIM

Gudep Pangkalan Pramuka UPM Dikukuhkan

Persiapan Ikut Lomba O & P Tingkat Nasional

Probolinggo, Bhirawa Gugus Depan (Gudep) Pangkalan Pramuka Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo masa bakti 2014-2017 resmi dikukuhkan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Probolinggo Drs HA. Timbul Prihanjoko.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo Nomor 18 tahun 2014, Rektor UPM Probolinggo Kak HM Saiful Bahri dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gudep (Mabigus) dan Kak Abdul Halim dikukuhkan sebagai Ketua Gudep Pangkalan Pramuka Kampus UPM Probolinggo masa bakti 2014-2017.

Dalam pengukuhan tersebut Kak Timbul Senin (15/6) berharap, agar setelah dikukuhkan aktivitas kepramukaan di UPM yang diikuti para mahasiswa agar ditingkatkan. “Silakan untuk bersamasama dengan gerakan Pramuka di jajaran Kwarcab mengikuti kegiatan penegak dan pandega di tingkat cabang, daerah dan nasional,” ungkapnya.

Menurut Kak Timbul, Gudep Pangkalan Pramuka UPM bisa menjadi lokasi pembinaan pramuka dengan menggali lingkungan sekitar. Tidak hanya terbatas pada mahasiswa maupun keluarga karyawan saja, tetapi ke depan menjadi Gudep yang lengkap. wap

Melestarikan Dolanan Anak dengan Festival Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Dolanan Anak Tradisional di Lapangan Blambangan setempat, Senin 15 Juni 2015. Festival itu untuk melestarikan permainan anak tradisional yang kini mulai tergeser permainan modern.

Ada sekitar 3 ribu siswa sekolah dasar yang berlomba mengikuti lima belas permainan tradisional. Permainan tersebut yakni dagongan, enggrang, klompen, lari karung, kelereng, entik, layangan, holahop, dakon, engklek, ular tangga, gobak slodor, engrang batok dan lompat tali.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Sulihtiyono, mengatakan, peserta lomba tersebut sebelumnya adalah pemenang dari lomba sejenis di tingkat desa dan kecamatan.

“Acara ini baru pertama kami gelar,” kata Sulihtiyono di Taman Blambangan, Senin. nan

romadlon/bhirawa

Dengan menggelar pawai menggunakan becak dan sepeda hias, ratusan siswa ini membagikan selebaran untuk menghormati bulan puasa Ramadan serta membagikan jadwal imsakiyah.

Ingatkan Bulan Puasa, Siswa SDI Bagikan Jadwal Imsakiyah Jombang, Bhirawa Banyak cara yang dilakukan untuk mengingatkan datangnya bulan suci Ramadan.

Salah satunya membagikan jadwal imsakiyah seperti yang dilakukan Puluhan siswa Sekolah Dasar Islam Roushon Fikr Jombang, Senin (15/ 6) sore kemarin.

Dengan menggelar pawai menggunakan becak dan sepeda hias, ratusan siswa ini membagikan selebaran untuk menghormati bulan puasa Ramadan serta membagikan jadwal imsakiyah. “Mari kita sambut bulan suci dengan banyak beribadah, banyak mengaji,” ujar salah satu siswa seraya menyerahkan imbauan puasa di sepanjang Jalan yang mereka lalui.

Kepala SDI Roushon Fikr, Sayekti Puji Rahayu mengatakan pawai menyambut bulan

puasa memberikan pembelajaran anak didik sejak usia dini tentang agama serta mengingatkan kepada masyarakat pentingnya meningkatkan ibadah. ”Menyiarkan datangnya bulan puasa, dan mengimbau kepada masyarakat Jombang untuk bersuka cita memeriahkan bulan puasa dengan banyak ibadah ini dilakukan sekolah setiap tahunnya,” ujarnya.

Diharapkan, datangnya bulan suci bagi umat Islam ini bisa menjadi ajang untuk saling menghormati karena selama satu bulan penuh banyak masyarakat menjalankan ibadah. ”Ini penting disampaikan, agar kita semua bisa saling menghargai menghormati ada masyarakat yang sedang menjalankan puasa tidak makan dan minum,“ pungkasnya mengatakan. rur

Bondowoso, Bhirawa Setelah memastikan diri menjadi juara I tingkat Jawa Timur dan akan mewakili ke tingkat Nasional, UPTD Dinas Pengairan Kecamatan Tlogosari melakukan persiapan secara matang. Terbuksi, Senin (15/6) kemarin Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Hidayat MSi mengajak Kepala Dinas Pengairan Drs Karna Suswandi MM bersama beberapa Kepala SKPD dan Camat untuk meninjau langsung lokasi UPTD tersebut.

Dalam Kesempatan tersebut, Sekda berharap ada koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan agar persiapan menghadapi tim visitasi dari Kementerian PU menjadi lebih matang dan bisa memberikan penilaian obyektif agar UPTD Tlogosari bisa mengharumkan nama Bondowoso ditingkat Nasional. “Saya berharap ada dukungan semua pihak dengan melakukan koordinasi lintas sektoral agar kita bisa berpresstasi kembali ditingkat Nasional,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso Drs. Karna Suswandi, MM yang mendampingi secara langsung kunjungan lokasi mengaku bersyukur dengan prestasi Bondowoso ditingkat Jatim yang membuat Bondowoso kembali dipercaya untuk manu ke tingkat Nasional.

“Kita tentu sangat bersyukur atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Jatim yang mempercayakan ke Bondowoso untuk mengikuti lomba tingkat Nasional, tentu saat ini saya juga butuh arahan dari Bapak Sekda agar kita bisa berkibar,” katanya.

Selanjutnya Drs. Karna Suswandi,MM menyampai-

kan bahwa keberhasilan Kepala UPTD Tlogosari Mulyono, ST menjadi yang terbaik merupakan hasil kerja keras dan doa segenap elemen masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Sehingga untuk menuju tingkat Nasional perlu dukungan semua pihak. “Bapak Bupati sangat berharap Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso dapat berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Bondowoso ditingkat Nasional, makanya kita akan bekerja keras untuk meraih semuanya,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional, hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai bagian dari target program kedaulatan pangan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rangka memenuhi target tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Lomba Operasi dan Pemeliharaan Tingkat UPTD Pengairan dan Juru Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 9 s/d 10 Juni 2015 lalu.

Setelah melalui proses penilaian yang sengit dan saling mengejar, saresehan tersebut menghasilkan Kepala UPTD Tlogosari Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso Mulyono, ST sebagai peringkat pertama dengan nilai total 82,95 diikuti Kepala UPTD Ambulu Kabupaten Jember sebagai peringkat kedua dan Kepala UPTD Sumengko Kabupaten Mojokerto di peringkat ketiga. Selanjutnya peringkat pertama akan menjadi wakil Provinsi Jawa Timur pada penilaian tingkat Nasional. har

Akhir Mei 2015, Penerimaan PBBP2 Kabupaten Blitar Capai 32 Persen Hingga akhir bulan Mei 2015, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mencatat capaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) telah mencapai angka perolehan 32 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni.

Dari hasil evaluasi yang dilakukannya sampai dengan akhir bulan Mei 2015 kemarin, capaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) Kabupaten Blitar telah berhasil mengumpulkan 32 persen. “Dari hasil evaluasi kami, capaian perolehan PBBP2 sebesar 32 persen yang kami harapkan bias memenuhi target pada akhir jatuh tempo bulan September mendatang,” kata Drs. Ismuni.

Lanjut Ismuni, pihaknya berharap pada bulan September nanti untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBBP2 sudah memenuhi target, bahkan saat ini Dispenda Kabupaten Blitar gencar melakukan monitoring dan evaluasi ke Kecamatan-Kecamatan maupun Desa serta Kelurahan se-

Kabupaten Blitar dengan tujuan agar tidak ada PBBP2 yaang telat disetorkan ke Bank karena masih mandek di Kantor Kelurahan.

“Untuk pembayaran memang ada yang dititipkan melalui Kelurahan atau Kecamatan, namun demikian kami juga berharap segera disetorkan melalui Bank yang resmi sebagai lokasi pembayaran sehingga masuk data kami jumlah perolehan secara keseluruhan di Kabupaten Blitar, karena data resmi yang kami terima berapa jumlah yang masuk melalui pembayaran resmi di Bank,” jelasnya.

Namun demikian pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera tertib membayar PBBP2 sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 September mendatang, dimana akhir pembayaran pajak

sebelum jatuh tempo pelunasan pembapada akhir Septemyaran Pajak di Desa/ ber.

Kelurahan masing“Jangan khawatir masing. bagi yang titip langIni dilakukan sebasung kepada kelugai bentuk pengharrahan, asalkan ada gaan atas berbagai tanda terimanya kausaha Desa/Kelumi akan memantau rahan untuk menseluruh pembayaran sukseskan pembayang diterima oleh yaran PBBP2 tepat Kecamatan dan Kewaktu dan yang pallurahan atau Desa. ing cepat di KabuKarena mereka juga paten Blitar dengan bertugas untuk mejatuh tempo pada 30 menuhi target perSeptember mendaolehan pelunasan hartono/bhirawa tang, karena saat ini Pajak di masing-maDrs. Ismuni untuk pengelolaan sing Kecamatan dan PBBP2 sudah dikeDesa/Kelurahan lola oleh Pemerintah Kabupaten masing-masing,” ujarnya lagi.

Blitar yang sebelumnya dilakSelain itu pihaknya juga akan sanakan oleh Kantor Pajak Pramelakukan monev sampai jatuh tama Blitar beberapa tahun lalu. tempo pembayaran PBBP2 pada “Kami berharap dengan tingginya tanggal 30 September mendatang. angka patisipasi pembayaran paDimana perlu diketahui Pemkab jak ini bisa membantu pelaksanaan Blitar juga mempersiapkan pengpembangunan di Kabupaten Blitar,” hargaan kepada Desa/Kelurahan imbuhnya. htn. adv yang paling cepat menyelesaikan

PENGUMUMAN

Dalam rangka pemenuhan air baku untuk irigasi dan air minum di wilayah Kecamatan Kare dan Kecamatan Wungu serta wilayah sekitarnya, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berencana membangun Embung yang berlokasi di Desa Bolo Kecamatan Kare, Desa Kuwiran Kecamatan Kare dan Kresek Kecamatan Wungu. Embung yang akan dibangun dinamakan dengan Embung Kresek. luas lahan yang dibutuhkan adalah sebesar 10,8 ha dengan menggunakan lahan milik Perhutani.

Kegiatan pembangunan embung tersebut akan memberikan dampak positif berupa : Ketersediaan air baku irigasi dan air minum, tersedianya kawasan wisata baru, meningkatkan peluang usaha bagi warga sekitar lokasi. Dampak negatif yang diperkirakan timbul adalah : kebisingan, hilangnya vegetasi/ tumbuhan, emisi debu dll.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat sekitar dan warga masyarakat yang berkepentingan diminta untuk dapat memberikan saran masukan yang dapat disampaikan kepada: 1. Pemrakarsa : Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Alamat : Jl. Solo-Kartasura, km7, Kartasura, Sukoharjo Telp/Fax : (0271) 730448 2. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Alamat : Jl. Raya Ponorogo No. 104 Kertosari - Geger Kabupaten Madiun Telp/Fax : (0351) 463352 Saran masukan dapat disampaikan mulai pengumuman ini diterbitkan hingga 10 hari kedepan.

Pemrakarsa, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Kubu ER Mulai Dekati Fatayat NU Batu, Bhirawa Meskipun secara resmi belum menyatakan diri ikut bertarung dalam perebutan Kursi Bupati Malang yang segera digelar, namun Eddy Rumpoko (ER) sudah mulai mendekati beberapa politisi.

Di antaranya adanya upaya pendekatan terhadap ormas Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU). ER yang saat ini menjabat sebagai Walikota Batu ini berusaha melakukan pendekatan melalui Fatayat NU untuk bisa menggandeng salah satu kader dari organisasi ini.

Adanya langkah pendekatan yang dilakukan kubu ER ini dibenarkan TP PKK Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang tak lain adalah istri Eddy Rumpoko.

Muncul satu nama kader Fatayat NU, Masrifah, yang digadang-gadang diinginkan ER untuk mendampinginya dalam bursa Pilkada Kabupaten Malang.

“Memang bapak (ER) melakukan pendekatan dengan Muslimat NU, karena bapak berkeinginan ada seorang perempuan untuk ikut dalam pencalonan.

Namun semua itu masih dalam proses,”ujar Dewanti saat ditemui di Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Batu, Senin (15/6).

Meskipun sudah ada langkah pendekatan politik yang dilakukan, Dewanti masih enggan untuk menyatakan ataupun membenarkan bahwa Eddy Rumpoko adalah sosok yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP untuk maju dalam bursa Pilkada Kabupaten Malang.

“Ah belum ada rekomendasi itu. Semuanya masih dalam proses. Biasanya rekomendasi dari DPP PDIP itu akan menjelang detik terakhir pencalonan,”ujar Dewanti berusaha mengelak.Q nas

1030 Siswa di Kota Malang Terima Kacamata Gratis Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Muhammad Anton, di Balaikota Malang Senin (15/6) kemarin menyerahkan kacamata gratis kepada 20 siswa perwakilan penerima donasi kacamata siswa tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Malang.

Kacamata gratis yang dibagikan kepada para 1030 siswa itu, merupakan bantuan dari Yayasan Berani Bhakti Bangsa bekerja sama dengan Sumber Alfaria Trijaya.

Walikota Malang Muhammad Anton, usai menyerahkan kacamata gratis mengungkapkan jika pembagian kacamata ini sangat membantu perkembangan pendidikan. Sebab, para siswa yang dibantu itu, bisa kembali mengikuti pelajaran, karena mereka bisa membaca dengan lancar.

“Ini sangat membantu para siswa, saya menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Berani Bhakti Bangsa,”ujar Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu. Para siswa di kota Malang ini, beberapa diantaranya memiliki persoalan penglihatan, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh radiasi komputer.

“Penyebabnya macam-macam, ada yang membaca terlalu dekat ada yang membaca kurang penerangan dan ada yang disebabkan oleh radiasi. Masalah penglihatan ini solusinya hanya dengan alat bantu, berupa kacamata dan tentunya tetap diupayakan untuk melakukan pengobatan,” imbuhnya.

Menurut dia, sudah selayaknya seluruh elemen masyarakat di Kota Malang ini, memiliki peranannya masing-masing dalam rangka membangun Kota Malang.

“Pembangunan fisik dan non fisik harus berjalan seimbang. Dan sudah banyak pengusaha yang ambil bagian untuk membangun kota Malang, melalui CSRnya,”tutur Abah Anton. Q mut

Ruilslag Tanah Dadaprejo Jadi Rekomendasi LHP BPK Kota Batu, Bhirawa Proses tukar guling (Ruilslag) tanah eks Bengkok Desa Dadaprejo (kini berubah menjadi Kelurahan,red) Kecamatan Junrejo Kota Batu kembali muncul dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 sebagai salah satu rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Kondisi itu mengisyaratkan ada semacam kerugian negara dalam proses ruislag tersebut.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim, Mariyadi SH, Senin (14/6). Menurut dia ketika sebuah proses ruilslag muncul kembali dalam sebuah laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengisyaratkan adanya aroma korupsi.

“Saya melihat adanya aroma korupsi proses tersebut. Karena ruislag ini terjadi pada tahun 2012. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemkot Batu. Kalau memang kejadian itu wajar pada tahun 2013 sudah selesai tidak muncul lagi pada tahun 2014,” kata Mariyadi ketika dihubungi via ponselnya, kemarin.

Dia juga katakan melihat kasus ini sudah berjalan sekitar tiga tahun tanpa ada respon positif dari Pemkot Batu, maka pihak GNPK akan segera melaporkan kepada pihak berwajib. “Setidaknya kami akan memperkuat data kemudian melaporkan kepada kepolisian Jatim (Polda,red),” kata dia.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Batu, Widodo ketika dikonfirmasi masalah ini mengatakan dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. “Ini hanya kesalahan administrasi saja. Dalam waktu singkat akan segera kami perbaiki,” kata Widodo.Q sup

Selasa Legi 16 JUNI 2015

Tangani Pelanggaran Pemilukada, Tiga Lembaga Teken MoU Tiga lembaga pemerintah di wilayah Kabupaten Malang membuat kesepakatan dengan membentuk Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang, yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 mendatang. Tiga lembaga pemerintah tersebut yakni, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Polres Malang.

Divisi Hukum dan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten Malang George Da Silva, Senin (15/6), kepada sejumlah wartawan mengatakan, ketiga lembaga pemerintah ini membuat kesepakatan bersama dengan ditandai dengan pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Dengan tujuan untuk menangani kasus pelanggaran Pemilukada, baik yang dilakukan pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang, serta para tim sukses masing-masing calon.

“MoU yang sudah ditanda-

tangani tiga lembaga pemerintah itu harus sama-sama dipatuhi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota,” ungkapnya.

Menurut George, penegakan hukum yang akan dilakukan tiga lembaga itu, di antaranya jadwal kampanye dan pelanggaran yang harus dikerjakan dalam penegakan hukum, serta limit waktu pelanggaran.

Sehingga tidak terjadi salah pahama di antara ketiga lembaga yang masuk dalam Ga-

cahyono/bhirawa

Ketua Panwaslu Kab Malang M Wahyudi saat menandatangani MoU dalam membentuk Gakumdu untuk Pemilukada Kab Malang 2015. kumdu.

“Kami berharap ketiga lemaga ini memegang komitmen, dan apa yang sudah disepakati bisa dipahami bersama. Sehingga peristiwa pelanggaran pemilu yang terbengkalai pada

pemilihan legislative (pileg), pemilihan gubernur (Pilgub), dan pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu, tidak terjadi pada Pilbup Malang 2015 mendatang,” ujarnya.

Salah satu kesalahaman

yang sering terjadi antara Panwaslu, Kejari, dan Kepolisian, tegas George, seperti telah hilangnya alat bukti dan saksi, sehingga tidak jarang polisi sepakat melimpahkan kasus pemilukada ke Kejaksaan. Namun, ketika dilimpahkan ke Kejaksaan, pihak Kejaksaan menolak, dengan alasan tidak ada barang bukti dan saksi.

Dengan pengalaman seperti itu, lanjut dia, akhirnya ketiga lembaga yang berwenang menangani kasus pemilu membuat komitmen bersama dengan ditandatangani dalam bentuk MoU. Selain itu, juga disepakati jika ketiga lembaga ini harus netral pada Pilbup Malang.

“Sedangkan pola pemahaman jika ada kasus pidana harus diproses, dengan waktu paling lama dua Minggu atau 14 hari,” jelas dia. Q cyn

Hasil Sidak Jelang Ramadan

Wali Kota Pastikan Stok Pangan Aman Malang, Bhirawa Jelang pelaksanaan Puasa Ramadan, tahun 2015, Wali Kota Malang, Muhammad Anton, Senin (15/6) kemarin melakukan sidak di sejumlah pasar di Kota Malang untuk memastikan jika bahan pangan atau sembako tersedia.

Sidak diawali di Pasar Klojen, dengan didampingi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD), Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu, langsung menuju ke Toko Sido Mulya.

Di toko ini Wali kota melihat langsung ketersediaan beras, gula, minyak goreng dan bahanbahan pokok lainya. Pihaknya juga menanyakan perubahan harganya kepada para pedagang yang dijumpainya.

Di sela-sela sidak sembako, kepada wartawan menyatakan, pihaknya melakukan sidak untuk memastikan sembako di Kota Malang masih aman dan tersedia.

“Alhamdulillah di pasar tidak ada kebutuhan yang langka, meskipun ada kenaikan harga lantaran permintaan meningkat. Namun masih dalam kategori kewajaran,”tutur Abah Anton.

Diakui dia, ketersedian bahan pokok di Malang ini, menjadi sangat penting, sebab jika sampai terganggu maka akan mengurangi kekhusukan masyarakat Kota Malang dalam beribadah.

“Saya perintahkan kepada SKPD terkait, untuk meman-

tau jangan sampai kebutuhan masyarakat di Kota Malang ini terganggu,”tandas Abah Anton.

Sementara itu, berdasarkan pantauan koran ini dilapangan, bahwa menjelang puasa, beberapa komuditi masyarakat mengalami kenaikan harga salah satunya adalah telur ayam di beberapa pasar tradisional di Kota Malang naik.

Di Pasar Klojen misalnya, harga telur ayam saat ini sebesar Rp19.000 - Rp20 00, per kilogram. Sebelumnya harga telor ayam Rp18.500 per kilogram.

Min Suryati, pedagang sembako Pasar Klojen, menuturkan kenaikan harga telur terjadi sejak seminggu terakhir. Penyebab kenaikannya sendiri dikarenakan permintaan yang meningkat.

“Harganya naik, sudah tujuh hari lebih. Ini sudah menjadi kebiasaan menjelang Ramadhan, maklum banyak yang membutuhkan,”tuturnya.

Ia memprediksi harga telur akan kembali naik setelah beberapa hari memasuki Bulan Ramadan. Seperti tahun sebelumnya, harga telur akan turun menjelang berakhirnya Bulan Ramadan.

antara foto

Wali Kota Malang, Muhammad Anton, Senin (15/6) kemarin melakukan sidak di sejumlah pasar di Kota Malang untuk memastikan jika bahan pangan atau sembako tersedia.

“Pertengahan puasa trennya turun, hingga menjelang lebaran. Tapi akan kembali naik setelah Lebaran, biasanya siklusnya seperti itu,”tambahnya. Selain harga telur, harga komoditi lain juga naik, harga gula pasir harganya menjadi

Rp 12. 000, per kilogram dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram. Selain di Pasar Klojen, kenaikan harga telur juga terjadi di Pasar Blimbing bahkan harga telur ayam di Pasar Blimbing sempat mencapai mencapai Rp22 ribu per

Gorong-gorong Jalan Lintas Utara Dikebut Kota Batu, bhirawa Perbaikan gorong-gorong di sejumlah titik Jalan Lintas Utara yang menghubungkan Kota Batu dengan Karangploso Kabupaten Malang terus dikebut agar tuntas sebelum libur hari raya Idul Fitri.

Langkah ini ditempuh agar jalan alternatif keluar masuk Kota Batu dari Karangploso tersebut berfungsi optimal untuk memecah kepadatan arus lalu lintas jalur utama jalan Mohammad Hatta - jalan Ir Soekarno.

Perbaikan drainase dan gorong-gorong di jalur lintas Utara dilakukan karena badan jalannya sering rusak diterjang luapan air dari drainase yang meluap saat hujan. Akibatnya jalan alternatif menuju Kota Batu tersebut tiap tahun harus diperbaiki karena sering berlubang.

Saat ini pihak Dinas Pengairan dan Bina Marga (PBM) Kota Batu sedang melakukan pekerjaan pembenahan drainase di sejumlah titik, seperti di jalan raya Pandanrejo dan jalan raya Giripurno. Tak hanya perbaikan gorong-gorong, di lokasi tersebut juga dilakukan penyudetan jalan untuk mem-

percepat aliran air ke sungai.

Perbaikab tidak hanya di wilayah Kota Batu, di wilayah kecamatan Karangploso Kabupaten Malang juga dilakukan pembangunan gorong-gorong oleh Dinas Bina Marga setempat.

Kepala Dinas PBM Kota Batu Arif As Sidiq mengatakan, drainase yang ada dinilai terlalu kecil sehingga tak mampu menampung air hujan yang mengalir dari permukiman penduduk di sekitarnya, sehingga meluap ke badan jalan. Oleh karena perbaikan ini diharapkan mengurangi luapan air hujan ke jalan.

“Volume drainase dan goronggorong kita perbesar agar mampu menampung aliran air hujan dan mempercepat laju air menuju sungai,” ungkap Arif kepada Bhirawa, Senin (15/6).

Dikatakan pekerjaan ini terus dikebut agar saat hari raya nanti sudah tuntas, sehingga nantinya tidak mengganggu wisatawan yang berlibur ke kota Batu.

“Kita menggunakan box cluvert untuk gorong-gorong yang membelah jalan agar pekerjaannya cepat rampung. Sebab saat liburan hari raya, arus lalu

supriyanto/bhirawa

Pembangunan gorong-gorong dikebut agar jalan lintas Utara dapat difungsikan optimal saat libur hari raya Idul Fitri.

lintas keluar masuk kota Batu sangat padat,” tegas Arif.

Ditambahkan, pekerjaan ini diharapkan selesai seminggu sebelum hari raya, sehingga jalan alternatif tersebut sudah mulus saat liburan hari raya.

“Kita sudah sampaikan ke rekanan agar pekerjaan dikebut dan selesai sebelum hari raya,” tuturnya.

Jalan tersebut saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat, walaupun harus bergantian karena penyempitan badan jalan akibat tumpukan material dan belum tersambungnya drainase dengan box cluivert. Walau begitu kendaraan yang lewat harus hati-hati karena belum dilakukan pengaspalan.

Sementara itu untuk pekerjaan pembangunan gorong-gorong yang dilakukan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang di jalan raya Karangploso tampaknya akan berlangsung cukup lama. Mengingat pembangunan gorong-gorong tersebut tidak menggunakan box cluivert. Saat ini separuh badan jalan telah digali dan dilakukan pemasangan pondasi untuk persiapan pengecoran gorong-gorong. Akibat pekerjaan ini, arus lalu lintas dari Kota Batu melalui jalan lintas Utara menuju Karangploso harus terhambat.

Di lokasi pembangunan antrean kendaraan seringkali terjadi karena diberlakukan sistem buka tutup yang diatur oleh polisi cepek. Pembangunan gorong-gorong tersebut bertujuan untuk mengalirkan air dari drainase di sebelah Selatan jalan menuju ke Utara untuk selanjutnya langsung dibuang ke sungai Amprong. Saat musim hujan air dari drainase tersebut selalu meluap ke jalan, sehingga merusak badan jalan di depan eks Pasar Karangploso.

Q sup

kilogram, dari sebelumnya 18 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan daging ayam saat ini Rp 30.000 per kilogram, ini merata diseluruh pasar di Kota Malang, dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogramnya. Q mut

Pemkot Batu Beri Insentif 3.201 Warga Batu, Bhirawa Senin (15/6) siang kemarin, sebanyak 3.201 orang menerima bantuan insentif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Bantuan diserahkan secara simbolis di Pendopo Balaikota Batu oleh Wakil Walikota, Punjul Santoso. Berbagai kelompok masyarakat mulai dari guru ngaji hingga penerima bantuan bedah rumah berkumpul di pendopo dan bertemu wakil walikota bersama Pimpinan DPRD Kota Batu.

Pemberian bantuan insentif dari Pemkot Batu kali ini dibagi dalam lima kelompok besar. Pertama, pemberian insentif untuk para guru agama dan organisasi keagamaan, kedua pemberian santunan kematian, ketiga pembagian bantuan bedag rumah, keempat pemberian insentif para juru kunci makam, dan kelima bantuan operasional tempat ibadah.

“Untuk penyerahan bantuan ini memang harus dilakukan secara simbolis, karena ada ribuan orang yang menerima dana bantuan ini. Tapi jangan khawatir, jika dalam pemberian dana bantuan ini ada oknum yang melakukan pemotongan isecara ilegal, warga bisa langsung melaporkannya pada walikota, wakil walikota maupun sekda,” ujar Punjul Santoso saat memberikan jaminan pada penerima bantuan, Senin (15/6).

Adapun jumlah bantuan insentif ini memiliki besaran yang berbeda satu sama yang lain. Seperti insentif untuk setiap guru ngaji besarnya Rp 1.200.000,- untuk 6 bulan. Adapun jumlah guru ngaji di Kota Batu mencapai 1519 orang. Sedangkan untuk hafidz yang jumlahnya 50 orang mendapatkan insentif Rp 1.800.000,- per orang untuk 6 bulan.

“Kita juga memberikan bantuan insentif untuk 80 guru injil dengan nilai Rp1.200.000 per orang untuk 6 bulan,”tambah Punjul.

Pemberian insentif untuk para guru agama ini, katanya, juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemkot untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Wisata ini. Apalagi dilihat dari Ujian Nasional yang dilakukan beberapa waktu lalu, hasil yang dicapai Kota Batu masih rendah dibandingkan dengan daerah kota/kabupaten lainnya di Jatim.

“Dan masih rendahnya hasil pendidikan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi kita semua untuk ikut memperbaikinya,”ajak Punjul. Selain itu, program bedah rumah yang dilaksanakan di Kota Batu kembali dilanjutkan. Dari 700 rumah yang terdaftar untuk dibedah, kemarin sudah ada 401 rumah yang telah mendapatkan pencairan dana. Dan untuk setiap rumah yang dibedah mendapatkan jatah bantuan sebesar Rp 15 juta. Artinya, ada anggaran sebanyak Rp 6,015 miliar yang dicairkan Pemkot untuk melaksanaan bedah rumah kali ini.

Ada yang berbeda dalam pelaksanaan bedah rumah di tahun ini. Untuk melakukan bedah rumah, Pemkot akan membentuk panitian khusus dari warga setempat yang disedikan di setiap kelurahan/ desa, bahkan RW dan RT. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pelaksanaan bedah rumah bekerja sama dengan Kostrad dari TNI.Q nas

OLAHRAGA

Selasa Legi 16 JUNI 2015

9

LINTASAN

Aceh Andalkan 12 Cabor Perbaiki Peringkat PON Banda Aceh, Bhirawa KONI Aceh mengandalkan 12 dari 38 cabang olahraga prioritas untuk mencapai target memperbaiki peringkat menjadi 15 besar dalam perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat.

"Kita sudah siapkan atlet potensial untuk bisa meraih medali emas pada PON mendatang, sehingga target kita masuk 15 besar PON bisa tercapai," kata Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abu Bakar ketika membuka Pelatda Porwil dan Pra PON di Banda Aceh, Senin.

Ia mengatakan, cabor prioritas yang diandalkan bisa meraih medali PON antara lain tarung drajat, angkat besi, terjun payung, anggar, atletik, kempo, pencak silat, dan karate.

Kamaruddin yang akrab disapa Abu Razak menyatakan, untuk mencapai target memperbaiki peringkat tersebut KONI Aceh menyelenggarakan pemusatan latihan yang terbagi dalam tiga gelombang.

"Kami berharap para pelatih dan atlet bisa menjalankan pelatda dengan baik sesuai program yang ditentukan panitia, sehingga pada saat mengikuti Porwil dan pra PON bisa meraih prestasi dan lolos ke PON di Jabar," katanya.

Dikatakan, masyarakat Aceh merupakan pecinta olahraga, sehingga mereka sangat berharap dari para atlet untuk bisa meraih prestasi yang membanggakan daerah.

Abu Razak menyatakan, target KONI untuk memperbaiki predikat, bukan sekadar meraih prestasi, tapi juga mempertaruhkan harkat dan martabat marwah rakyat Aceh di mata nasional.

Pada PON ke-18 di Riau Aceh peringkat ke-25 dengan meraih 3 medali emas, 2 perak dan 16 perunggu.Q ant

TNI Harapkan Masuk 10 Besar Olimpiade Militer Jakarta, Bhirawa Mabes TNI mengharapkan TNI dapat meningkatkan prestasinya dan masuk dalam posisi 10 besar dalam kejuaraan Olimpiade Militer Dunia ke-6 di Mungyeong, Korea Selatan, pada Oktober 2015.

"Kami sudah pada tingkat 22 dunia, dan kami harapkan bisa masuk 10 besar.

Semoga dengan persiapan yang matang, Insya Allah ini bisa berhasil," kata Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin usai menutup kejuaraan 'Multi Event Panglima TNI 2015', di Lapangan Sepak Bola Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Dalam kejuaraan Olimpiade Militer Dunia yang akan diikuti 134 negara itu, TNI akan fokus pada lima cabang yakni menembak, atletik, terjun payung, "orienteering", dan layar.

"Kami prioritaskan di olahraga menembak dan atletik, namun tidak mengabaikan cabang lainnya," tuturnya.

Untuk meraih capaian tersebut, Syafril mengatakan bahwa TNI telah melakukan persiapan secara intensif dengan melakukan latihan rutin terhadap seluruh prajuritnya.

"Kita sudah melakukan persiapan dengan matang. Tidak hanya saat jelang tanding, tapi setiap tahun sudah kami siapkan," ujarnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam sambutannya pada acara itu, yang dibacakan oleh Irjen TNI berharap penyelenggaraan kejuaraan tersebut dapat meningkatkan prestasi TNI di kancah internasional.

"Ini bagian upaya Indonesia dari meningkatkan kontribusi di dunia internasional. Sebagai penguatan diplomasi antarnegara," kata Panglima TNI. Moleodko menginginkan agar TNI dapat menunjukkan kapasitas dan prestasinya dengan terus mendulang medali emas.

Serta, dapat menjaga diplomasi antarnegara, dalam Olimpiade Militer Dunia di Mungyeong, Korea Selatan.Q ant

dok dispora jatim

Jatim berhasil meraih juara umum Peparpenas VII Jabar, Kadispora Jatim, Sugeng Riyono saat bersama atlet.

Jatim Rebut Juara Umum Peparpenas VII Surabaya, Bhirawa Ambisi tuan rumah Jabar untuk bisa mempertahankan juara umum Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Pepapernas) VII di Bandung-Jabar akhirnya pupus. Sebab atlet pelajar difabel Jatim berhasil mengumpulkan emas terbanyak dan sekaligus memboyong piala bergilir.

Jatim berhasil meraih juara umum setelah mengumpulkan 17 emas, 3 perak, 3 perunggu, sedangkan Jabar harus diurutan kedua dengan 16 emas 13 perak 7 perunggu dan disusul Jawa Tengah dengan 16 emas 9 perak 8 perunggu.

Kepala Dinas Kepemudaan

dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Dr Sugeng Riyono mengaku puas dengan prestasi yang ditorehkan para atlet pelajar berkebutuhan khusus itu. Karena sebelumnya Dispora hanya mematok target berada diurutan tiga atau memperbaiki prestasi Pepapernas VI Jakarta

yang pada saat itu Jatim berada di peringkat empat.

"Alhamdulillah, saya tidak menyangka para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan merebut juara umum, apalagi prestasi itu direbut di Jabar yang menyandang status juara bertahan," kata Sugeng Riyono saat menyambut kedatangan para atlet dan pelatih di rumah makan di kawasan Juanda Sidoarjo.

Sugeng Riyono berharap prestasi ini bisa dipertahankan, karena ia melihat selisih perolehan medali emas sangat tipis dan ini menunjukkan persaingan untuk Pepapernas

VIII mendatang bakal semakin ketat. "Para atlet harus terus dan pelatih harus melakukan pembinaan agar prestasi itu bisa dipertahankan," katanya.

Pada kesempatan itu Sugeng Riyono juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada PTPN XII yang selama ini memberikan dukungan kepada atlet difabel.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Olahraga Rekresi Dispora Jatim Harti'in SH yang selama ini mendampingi atlet di Bandung mengaku cukup waswas, karena persaingan perolehan medali cukup ketat

dengan kontingen Jabar dan Jateng. "Kami baru bisa lega setelah pada acara penutupan (Minggu, 14/6) diumumkan kalau Jatim meraih juara umum dengan selisih satu emas dari Jabar maupun Jateng. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua atlet yang mendampingi putra-putrinya selama bertanding," katanya.

Bila dibandingkan dengan dua Peparpenas sebelumnya, kontingen Jatim selalu sulit bersaing di dua besar, di Peparpenas DKI Jakarta pada 2013 lalu, Jatim berada di peringkat ke IV. Q wwn

Juara Porprov Tarung Derajat Masuk Puslatda KONI Bojonegoro Akan Surabaya, Bhirawa Keinginan Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim menurunkan atletnya disemua kelas pada Pra PONbakal terealisasi, karena Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror memberikan dukungan penuh dengan menjanjikan peraih medali emas di Porprov bisa langsung ikut Puslatda.

Janji yang diucapkan Dhimam Abror saat upacara penutupan Porprov Cabor tarung derajat di Aula Pondok Wina, Banyuwangi, Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror dalam sambutannya di depan seluruh atlet memang mengatakan khusus tarung derajat, atlet peraih medali emas Porprov bisa masuk dalam program Puslatda, sebagai persiapan menghadapi Kejurnas Pra PON di Jawa Barat, Oktober mendatang.

"Memang, itu bisa dilakukan karena saya dengar ada beberapa kelas di tarung derajat, yang masih belum ada atletnya. Hasil dari Porprov ini bisa

untuk melengkapi atlet Puslatda yang sekarang sudah ada. Kita dukung upaya Pengprov Kodrat Jatim yang ingin turun di semua kelas dalam Pra PON nanti. Kalau kebetulan peraih medali emas Porprov kelasnya sama dengan atlet yang ada di Puslatda bisa jadi pelapis," ujar Abror waktu itu.

Janji tersebut menjadi motifasi bagi penurus Pengprov Kodrat Jatim untuk menyiapkan atlet terbaiknya. Bahkan usai Porprov para atlet yang berhasil meraih juara langsung akan berlatih di Puslatda.

Manajer tarung derajat Porprov Banyuwangi, Gunawan mengatakan, jika atletnya hanya diberikan libur latihan tidak lebih dari sepekan, "Bisa jadi kita akan kumpulkan para atlet lebih cepat. Atlet, pelati, pengurus dan orang tua atlet menjadi lebih semangat setelah mendengar janji KONI di acara penutupan kemarin, " ujarnya.

Jika janji KONI itu terealisasi, maka ada sepuluh atlet peraih medali emas Porprov berpeluang masuk

ist

Atlet tarung derjat yang berhasil meraih emas di Porprov akan langsung menjalani Puslatda untuk persiapan Pra PON.

Puslatda. Banyuwangi yang menjadi juara umum mengumpulkan 4 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Empat emas Banyuwangi diraih patarung Yoan Darmawan (bebas -51 pa), Firman Krisna (-57 kg pa), Andika (bebas -61 pa) dan Siti Rofikoh (bebas -52 kg).

Peringkat kedua ditempati Kota Surabaya dengan meraih 2 medali emas dan 3 perak. Dua emas Surabaya disumbangkan petarung Ade Novya dan Febri Noviatmoko. Ade merebut emas setelah di final mengalahkan Nurma Yanti (Kab Banyuwangi) dengan angka 2-0 di final kelas bebas -60 Kg. Sedangkan Febri Noviatmoko meraih emas di kelas -70 kg. Di final, Febri mengalahkan Bara Yudho (Kab Banyuwangi) dengan angka 2-0.

Peringkat tiga diduduki Kota Malang dengan 1 emas dan 3 perak, 5 perunggu.

Satu-satunya emas Kota Malang disumbangkan Kornelius. Di final kelas bebas -54 kg pa, Kornelius mengalahkan Udin Wahyu Utomo (Surabaya) 3-0.

Selain tiga daerah itu, tiga kab/kota lain juga memperoleh emas yakni Kota Kediri, Kab Sidoarjo dan Kab Jember.

Masing-masing mendapat 1 emas.

"Tentu kesempatan yang diberikan KONI Jatim, harus kita maksimalkan.

Kita minta atlet-atlet Porprov untuk terus berlatih, sambil kita tunggu evaluasi dari tim Puslatda setelah even kita, " ujar Ketum Pengprov Keluarga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim, Bambang Haryo.

Sebelumnya, Pengprov Kodrat Jatim sendiri sebenarnya sudah berencana akan mengelar seleksi Pra PON untuk mencari lima sampai tujuh atlet untuk mengisi kekosangan beberapa kelas. Pada Pra PON, total akan dipertandingan 18, baik kelas seni gerak maupun tarung bebas. Saat ini, ada sudah ada tujuh atlet yang bergabung di Puslatda. Q wwn

Beri Bonus Peraih Medali Bojonegoro, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berencana memberikan bonus kepada atlet yang berhasil meraih medali di ajang pekan olahraga provinsi (Porprov) V/2015 di Banyuwangi, 6-13 Juni.

"KONI memiliki dana yang dipersiapkan untuk bonus atlet, tapi saya tidak hapal besarnya bonus yang dipersiapkan bagi atlet peraih medali," kata Sekretaris KONI Bojonegoro Sahari, di Bojonegoro, Senin.

Namun, ia memperkirakan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali emas, perak dan perunggu di ajang Porprov Banyuwangi, minimal Rp10 juta untuk peraih medali emas.

"Saya kira kalau medali emas bonusnya bisa mencapai Rp10 juta," ucapnya, menegaskan.

Yang jelas, menurut dia, penentuan besarnya bonus yang akan diberikan kepada atlet yang berhasil meraih medali di ajang Porprov di Banyuwangi, akan segera dibahas bersama dengan jajaran pengurus KONI. Lebih lanjut ia menjelaskan di ajang Porprov V di Banyuwangi itu, daerahnya mampu menempati urutan 11 dari 38 kabupaten/kota, dengan perolehan medali delapan emas, delapan perak dan sembilan perunggu.

Perolehan medali itu, lanjut dia, meningkat tajam dibandingkan Porprov IV yang hanya menduduki urutan 22, dengan perolehan dua emas.

"Porprov IV dulu kita menempati urutan bawah, sebab panitia melarang atlet panahan ikut di ajang porprov," tandasnya.

Di ajang Porprov di Banyuwangi, katanya, dari cabang olahraga panahan mampu meraih empat emas, sedangkan angkat besi tiga emas dan tenis lapangan satu emas.Q ant

Optimalkan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Penyedia Pangan Keluarga

BKPPP Kab Situbondo Gelar Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari Budi Priono mengatakan, kegiatan sosialisasi KRPL tahun 2015 merupakan kegiatan pendampingan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang tersebar di Kab Situbondo. Untuk program KRPL tahun 2014 lalu, ujar Budi Priono, dilaksanakan di Desa Besuki, Banyuglugur, Bungatan, Wringin Anom, Curahjeru, Landangan. Sementara untuk tahun 2015, lanjut Budi Priono, dilaksanakan di Desa Curah Suri, Sumberanyar, Jetis, Besuki, gunung Malang, Gelung, Tanjung Glugur, Lamongan, Jatisari dan Desa Sopet. “Saya optimis progral KRPL ini akan berjalan dengan baik,” ujar Budi Priono, dengan didampingi Saiful Kodri.

Sementara itu Handoko, banyak menitik beratkan pada pentingnya optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan keluarga. Selain itu, kata Handoko, rumah pangan lestari konsep hunian yang secara optimal harus memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi secara berkelanjutan. “Kawasan Rumah pangan lestari (KRPL) wilayah/ kompleks perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan secara intensif dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan

secara berkelanjutan. Tentunya dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan kebutuhan gizi,” ujar Handoko.

Ada berbagai cara agar program tersebut berjalan sukses diantaranya, dengan cara membuat Leaflet, Baliho, dan Banner tentang Diversifikasi Pangan.

Lalu cara lain dengan pameran yang difokuskan pada promosi pangan pokok lokal (tepungtepungan dan hasil olahannya seperti: mie, beras analog, dll.

“Selanjutnya masyarakat bisa melakukan sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA serta mela-

kukan gerakan Diversifikasi kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal.

Terakhir, bisa melalui pelibatan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat,” beber Handoko.

Handoko juga mengungkapkan perihal indikator agar kegiatan itu benar-benar berhasil, yakni adanya peningkatkan jumlah partisipasi wanita dalam pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang B2SA. Selain itu, ujar Handoko, ada peningkatan jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung tepungan dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan local. “Didalam masyarakat juga ada peningkatan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP. Itulah indikator suksesnya program tersebut,” aku Handoko.

Adapun tujuan aprogral KRP, menurut Handoko, untuk meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengu-

rangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras. Tak hanya itu, kata Handoko, program itu memiliki sasaran untuk meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga.“Nantinya dengan program itu masyarakat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya,” papanya.

Adapun mekanisme penetapan kelompok ialah, ujar Handoko, Petugas Kab/Kota melakukan identifikasi CPCL dengan berkoordinasi dengan Camat untuk memilih lokasi Desa dan dengan Kepala Desa untuk memilih Kelompok meliputi identitas penerima manfaat. Yang kedua, lanjut Handoko, merupakan Hasil CPCL ditetapkan melalui SK KPA dan SK dilaporkan kepada Kepala BKP cq.

Pusat. “Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi,” pungkasnya.

Disisi lain Kepala TP PKK Kab Situbondo, Hj Ummi Kulsum

sawawi/bhirawa

Kepala Subbid Konsumsi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Prov Jatim, Ir. Handoko MMA, didampingi Kepala BKPPP Kab Situbondo Ir Budi Priono Msi dan Ketua TP PKK Kab Situbondo, Hj Ummi Kulsum dan Syaiful Kodri pada acara sosialisasi KRPL. banyak mengupas perihal rencana ulang pemanfataan pekarangan, berisi konsep kawasan dan lestari berikut manfaat ekonominya. Lalu, mengupas konsep model kawasan KRPL dan Prinsip

M-KRPL. Ummi Kulsum juga banyak mengupas soal pendekatan M-KRP, pengelompokan RPL, tahapan pengembangan KRPL syarat pilar lestari serta sinergi program M-KRPL. Q awi. adv

EKONOMI - BISNIS

10

Selasa Legi, 16 JUNI 2015

Adu Kreatif Bisnis Kuliner bagi Pengusaha Muda Sebanyak 24 tim terbaik dari pengusaha-pengusaha muda yang beradu kreativitas kewirausahaan bisnis kuliner menawarkan hidangan kreatif dengan tampilan yang atraktif didalam kompetisi bertajuk “MTREPRENEUR” yang digagas komunitas Movers di sela Summer Car Festival Graha Family Surabaya.

achmad tauriq/bhirawa

Master Chef Indonesia, Chef Ken (tiga dari kanan) saat meninjau salah satu peserta Mtrepreneur di Graha Family.

Menurut penggerak MTREPRENEUR, Geosilano saat dikonfirmasi di Bon Café Graha Family, Senin (15/6) kemarin, mengungkapkan program tersebut dirancang untuk mengajak dan menantang bakat-bakat pengusaha muda menjadi lebih berani mengambil keputusan untuk mencurahkan ide dan mewujudkan impian mereka dalam membangun bisnis kuliner.

Sementara awal digelarnya kompetisi ini, berawal dari rekanrekan sekomunitas yang melihat banyak ide kreatif dan bisnis di

bidang kuliner di kalangan masyarakat Surabaya. “Tidak itu saja, maraknya bisnis kuliner food truck atau jenis usaha penyedia makanan dan minuman di dalam sebuah kendaraan besar, juga menjadi salah satu motivasi digelarnya program yang diluncurkan sejak 1 Mei 2015 lalui,” jelasnya.

Selain itu Geosilano ingin mendorong potensi ini menjadi kenyataan dengan wadah yang bisa memberikan hasil nyata, sejalan dengan semangat menghargai keberanian dalam mengambil keputusan. Sedangkan program ini awal-

nya diikuti oleh 500 tim peserta yang diseleksi menjadi 50 finalis setelah melalui sejumlah serangkaian tahapan panjang yang dikemas dalam kegiatan inovatif, kreatif dan menyenangkan barulah terpilih 24 tim finalis terbaik. “Para finalis ini berkesempatan mendapat hadiah berupa food truck untuk membantu mereka mewujudkan ide bisnisnya,” ujarnya.

Dalam kompetisi tersebut para finalis mulai berlomba menyuguhkan yang terbaik di hadapan dua penilai sekaligus berkesempatan mendapat bimbingan dari Alex Kowalski, seorang penggagas Sunday Market Surabaya dan Chef Ken, salah satu finalis Masterchef Indonesia asal Surabaya.

Adapun menu yang ditampilkan dan dipadu dengan ide kreatif para pengusah muda ini antara lain barbeque, modern food,

RAGAM EKBIS

Acara Jambore Batu Akik 11-15 di di Sentra Ikan Bulak (SIB) yang diharapkan bisa memberikan kontribusi buat PAD Surabaya, tidak terwujud.

Karena hanya 30 persen peserta dari warga lokal dan sisanya dari luar Surabaya.

Pantau Penjual Takjil, BBPOM Siapkan Laboratorium Keliling Surabaya, Bhirawa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyiapkan laboratorium keliling untuk memantau penjual maupun pembagi takjil selama Bulan Puasa. Karena sebagian makanan itu merupakan produksi rumahan.

Kepala BBPOM, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM, mengatakan kalau sudah melakukan kerjasama dengan Dinkes dan Disperindag untuk melakukan pengawasan makanan olahan yang di buat masyarakat. Selain itu juga memberikan rasa aman kepada pengendara, agar tidak mendapatkan takjil yang berbahaya. “Berdasarkan pengalaman tahun lalu, di Surabaya pernah ada Dawet yang mengandung bahan berbahaya yang mengandung roadamin sejenis kandungan yang berbahaya yang bisa menyebabkan kanker. Untuk itu, BBPOM akan melakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap produk takjil yang di jual atau pun dibagikan,” ujarnya Senin (15/6) kemarin.

Lanjut Bagus, pada Bulan Ramadan ini kami juga bekerjasama dengan Dinkes untuk menyisir produk-produk pangan olahan yang di jual di masyarakat ataupun di swalayan agar mutu dan kualitasnya benar benar sudah sesuai dengan standar produksi pangan. “Dengan adanya kegiatan ini, di harapkan kami tidak menemukan produk yang memiliki kerusakan pada kemasannya, semisal tidak penyok dan memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam standar produksi,” katanya. Q wil

Transaksi Jambore Batu Akik Tak Berikan Kontribusi PAD Pemkot, Bhirawa Acara Jambore Batu Akik 11-15 di di Sentra Ikan Bulak (SIB) yang diharapkan bisa memberikan kontribusi buat PAD Surabaya, tidak terwujud. Karena hanya 30 persen peserta dari warga lokal dan sisanya dari luar Surabaya.

Artinya, seluruh transaksi sebagian besar dibawa keluar Surabaya.

Berdasarkan catatan dari panitia pelaksana gelaran jambore batu akik di SIB rupanya mampu mencatat transaksi yang cukup fantastis, , dalam pembukaan saja satu kios/ stand terjadi transaksi sekitar Rp25 juta dalam satu kali transaksi.

Namun sayangnya, dari sekian transaksi yang terjadi di acara yang dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tersebut rupanya tidak memberikan kontribusi bagi Pemerintah kota Surabaya berupa retribusi dari setiap transaksi yang masuk untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua panitia Jambore batu akik, Christanto Wahyu mengatakan, acara ini bersifat gratis jadi tidak ada kontribusi untuk kota Surabaya, hanya untuk meramaikan SIB saja yang dulu sepi. ‘’Untuk seluruh hasil dari penjualan batu memang kita tidak menyisihkan untuk kota Surabaya, karena yang menjual kebanyakan dari luar kota Surabaya. Untuk pesertanya sekitar 30 persen dari Sura-

baya dan sekitar 70 persen dari luar Surabaya,” aku Christanto.

Ia juga menjelaskan acara jambore ini bisa menggeliatkan ekonomi warga sekitar, karena dengan adanya jambore ini banyak pedagang minuman yang berjualan selama acara berlangsung.“Ya meskipun demikian, dengan acara jambore ini penduduk sekitar bisa menjual makanan dan minuman disekitar lokasi,” kilahnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan, kegiatan jambore batu akik ini merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk memberdayakan ekonomi warga, terutama warga yang ada di sekitar SIB. Q dre

sandwich, pie, ayam geprek, seafood burger, pizza goreng, martabak mini, dorayaki, waffle, nasi jamur crispy, doughnut ice cream dan beberapa menu lainnya.

“Yang membuat saya bangga, ternyata makanan-makanan tradisional Indonesia dikemas dengan inovasi yang modern,” pungkas Chef Ken. Hal senada juga disampaikan Alex Kowalski yang mengaku senang bisa terlibat dan berharap program ini mampu mengakselerasi pertumbuhan karya kreatif, sekaligus mendorong pemilik ide lebih berani mengambil keputusan. “Saya memang melihat bahwa di Surabaya perlu ada ajang yang bisa menjadi wadah mencurahkan berbagai ide kreatif, juga ajang untuk berbagi ide dan pengalaman untuk menelurkan karya-karya baru,” tuturnya. Q riq

Baru PNS Pamekasan yang Ikut BPJS Ketenagakerjaan Surabaya, Bhirawa Kepedulian kapupaten/kota maupun provinsi terhadap PNS terbukti sangat rendah, karena dari 425 ribu PNS di Jatim, baru Kabupaten Pamekasan yang mendaftarkan PNS mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kakanwil BPJS ketenaga kerjqan Jatim EIlyas Lubis saat melakukan sosialisasi di Wiyung Surabaya beberapa waktu lalu.

Menurutnya semua tenaga kerja baik swasta, PNS atau TNI Polri harus mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, karena ini sangat penting bagi masa depan pekerja, terutama untuk hari tua.

Selain itu pada PP 86/2013 dan Perpres 109/2013 mewajibkan PNS, TNI/Polri ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan diberlakukan sanksi berupa pencabutan akses pelayanan publik seperti ijin usaha, pencabutan paspor, dan KTP pimpinan atau penanggung jawab perusahaan bersangkutan.

Pelaksanaan kurungan badan selama 8 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. “Di Jatim, kewjiban perusahaan maupun instansi untuk mendaftarkan pekerjaannye mengikuti BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah,” kata EIlyas Lubis.

Lebih lanjut ia mengatakan, selama 2014 diharapkan terjadi penambahan pekerja dan perusahaan yang mendapatkan perlindungan dasar jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Data menunjukkan hingga April 2014 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jatim bertambah 109.206 tenaga kerja baru dan tambahan perusahaan yang mendaftar 1.711 perusahaan atau meningkat 39,96 persen dibanding posisi akhir tahun 2013 lalu. Q ma

Inovasi Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim

Jawa Timur Bangga Punya SMK Kejar Standardisasi Internasional, Tekan Angka Pengangguran

Mobil Keliling Lengkapi Fasilitas Praktik SMK

Dengan bangga Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo mengenalkan karya siswa SMK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Prof Yuddy Chrisnandi. Ini masih dalam suasana gegap gempita pembukaan Simposium dan Pameran Pelayanan Publik Nasional 2015, Senin (15/6).

D

iantara ratusan stan yang berderet di lokasi pameran, salah satunya terpampang se buah inovasi besar karya siswa SMK. Karya itu ialah mesin pemanen padi, combine harvester ZAAGA. “Ini karya SMK untuk memanen padi dari sawah langsung masuk ke karung. Pak Jokowi sudah pesan alat ini,” jelas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim kepada Yuddy Chrisnandi saat mengunjungi stand pameran milik Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Spontan, Yuddy pun memuji karya tersebut. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, karya ini adalah salah satu wujud dari komitmen dalam mengembangkan SMK. “Sejak awal Gubernur Jatim sudah berkomitmen untuk mengembangkan SMK,” kata dia. Saat ini, pengembangan combine harvester ZAAGA ini terus berjalan. Ada sepuluh SMK yang tengah dilibatkan untuk pengembangannya.

Lebih lanjut Saiful menegaskan, komitmen untuk mengembangkan SMK di Jatim sejatinya dilatari atas beberapa alasan. Diantaranya ialah upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa diandalkan dan

Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono MSi melihat aktifitas para siswa mengaplikasikan mesin bordir komputer di stan pameran UPT PPPK Dindik Jatim.

Menpan RB Yuddy Chrisnandi bersama Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman meneriakkan slogan 'SMK Bisa' di depan stan pameran SMK Dindik Jatim.

terstandarisasi. Tahun ini, standarisasi dilakukan dengan target 10 ribu siswa. “3000 ribu siswa ditangani UPT PPPK dengan APBD. 7000 siswa menggunakan APBN melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” tutur dia.

Selain itu, perbandingan target 70 persen SMK dengan 30 persen SMA merupakan salah satu rekayasa yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran. “SMA hanya 30 persen itu karena disesuaikan dg daya tampung perguruan tinggi (PT) di Jatim. Kalau mereka tidak masuk ke PT, mereka bisa men-

Kabid Dikmenjur Dindik Jatim Drs Hudiyono MSi meninjau proses pembuatan combine harvester ZAAGA di SMK PGRI 2 Ponorogo.

jadi pengangguran non skill dan non keterampilan,” tutur dia. Mengingat peran strategis pendidikan kejuruan ini, Saiful mengakui pentingnya inovasi dalam usaha pengembangan SMK. Diantaranya melalui teaching factory, yaitu pola pendidikan dengan sistem ganda.

Baik dengan perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Pihaknya pun mengaku tengah menggodok konsep magang satu tahun untuk SMK. “Jadi dua tahun pembelajaran di sekolah, satu tahun full magang di industri.

Magang satu-dua bulan itu apa. Hanya merepotkan perusahaan saja,” pungkasnya.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, salah satu bentuk teaching factory dalam negeri yang sudah berjalan ialah pengembangan combine harvester ZAAGA. Dalam pengembangannya, Dindik Jatim telah bekerjasama dengan PT JIT dan melibatkan 10 SMK di Jatim. “Setiap SMK berperan untuk membuat spare part pada mesin ZAAGA ini. Tapi sebelumnya, guruguru itu juga sudah kita latih,” tutur Hudiyono.

Hudiyono menyebutkan, 10 SMK tersebut antara lain SMK Islam 1 Blitar, SMK Mambaul Ulum Paiton Probolinggo, SMK PGRI 1 Gresik, SMK Purwosari Bojonegoro, SMK PGRI 3 Malang, SMKN 1 Sidoarjo, SMK PGRI 2 Ponorogo dan SMKN 5 Jember. “Tiap SMK itu masih kita bagi lagi menjadi beberapa cluster. Masing-masing bertanggung jawab membuat bagia ZAAGA ini,” pungkas Hudiyono. Q tam*

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memiliki sembilan unit mobil praktik keliling. Tiga unit diantaranya khusus untuk melayani praktik CNC, satu unit untuk praktik otomasi industri, satu unit elektronika, dua unit teknik kendaraan ringan, satu unit teknik sepeda motor dan satu unit border komputer. Alat-alat yang tersedia serba canggih dan serba otomatis. Tak banyak sekolah yang memilikinya. Itulah sebabnya, sekolah selalu senang setiap didatangi mobil ini. Tak terkecuali saat pameran pelayanan publik, mobil-mobil ini pun berhasil menarik perhatian para pengunjung.

“Sesungguhnya mobil praktik keliling ini masih kurang. SMK di Jatim lebih dari 1600 lembaga, tapi mobil kita hanya sembilan.

Kita akan usulkan agar ditambah, setidaknya ada 20 unit yang bisa bergerak,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman.

Saiful menyadari, tidak semua SMK di Jatim ini memiliki fasilitas praktikum yang memadahi. Karena itu, fungsi mobil keliling ini sangat penting untuk menunjang aktifitas siswa di sekolah. “Mobil-mobil itu tidak pernah berhenti lho. Terus muter ke sekolah-sekolah se Jatim, dan itu gratis,” tambah Saiful. Sementara itu, Kepala UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim Sumardijono menambahkan, satu unit mobil praktik ini bisa melayani maksimal 40 siswa sampai 60 siswa. Setiap tahun, instansi yang dipimpinnya bisa melayani sampai 12 ribu siswa dengan perbandingan jumlah siswa SMK se Jatim yang mencapai 600 ribu.

“Jadi setiap tahun pasti ada sekolah yang tidak terlayani permohonannya,” tutur dia.

Sumardijono mencontohkan, di Jatim ada sekitar 500 SMK yang memiliki jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR).

Sementara jumlah mobil praktik keliling yang dimiliki hanya ada dua unit. Setiap unit, harus melayani satu sekolah selama seminggu. Dalam setahun, ada 36 minggu yang efektif bisa digunakan untuk praktikum siswa. “Jadi Cuma sekitar 72 SMK jurusan TKR yang terlayani dalam setahun,” pungkas dia. Q tam*

Aksi pengunjung cantik. Panas-panas asyik groovyie diatas moge karya siswa SMK di stan pameran UPT PPPK Dindik Jatim.

Selasa Legi, 16 JUNI 2015

Belum Genap Satu Tahun Jalan Tol Jombang – Mojokerto Rusak l Sambungan hal 1 cor beton tersebut terlihat dibongkar kembali kemudian dilakukan perbaikan oleh petugas.

Adanya kerusakan jalan di seksi I Tol Jombang - Mojokerto ini diakui PT MHI (Marga Harjaya Infrastruktur) selaku investor. Namun dikatakannya kerusakan jalan yang belum genap satu tahun itu adalah upaya pembenahan sesuai standar yang telah ditentukan. “ Memang saat ini ada perbaikan, itu biasa sebagai bentuk pembenahan agar kondisi ruas jalur cepat itu lebih baik lagi, dan sesuai standar yang ada,”jelas Yanuar, Pimpro Pembangunan Tol Jombang - Mojokerto Seksi I dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (15/6).

Yanuar menambahkan, perbaikan jalan tol yang kini dilakukan bukanlah karena kesalahan saat proses pembangunan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk membuat ruas jalan bebas hambatan ini semakin nyaman untuk dilalui. ’’Jadi itu bukan rusak. Jalan itu disempurnakan biar mulus,’’ tambahnya.

Dijelaskannya, perawatan jalan tol tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pengecekan rutin setiap pekannya. Itu dilakukan untuk mengetahui kondisi jalan tol tersebut. Sebab, pengguna jalan tol, mayoritas menggunakan jalur tol dengan kecepatan tinggi. Sehingga, perlu dilakukan perawatan yang semaksimal mungkin. ’’Jadi setelah kita cek, ada yang retakretak atau kurang sempurna, langsung kita bongkar. Kemudian baru kita benahi lagi untuk bisa lebih maksimal,’’ tuturnya.

Masih menurut Yanuar, pihaknya menargetkan perbaikan ruas jalan Tol Jombang-Mojokerto seksi I ini bisa secepatnya diselesaikan. Sehingga pada musim mudik nanti pengguna jalan tol tidak akan merasa terganggu dengan adanya perbaikan itu. ’’Kami upayakan sebelum musim mudik Lebaran 2015 bisa selesai. Sehingga tidak mengganggu pengendara yang melintas saat mudik nanti,’’ pungkasnya.

Sekadar diketahui, Tol Kertosono - Mojokerto yang kemudian berubah nama menjadi Jombang Mojokerto untuk seksi I, sepanjang 14,7 kilometer di Desa Pesantren Tembelang Jombang, diresmikan Menteri PU Joko Kirmanto, Senin (13/10) tahun lalu.

Joko Kirmanto mengungkapkan, untuk pembangunan Tol Jombang - Mojokerto yang dikerjakan oleh PT MHI ini biayanya sebesar Rp 3, 48 triliun dengan masa konsesi selama 35 tahun sejak 2010 lalu.

Anggarannya akan dipenuhi melalui Equity dan pinjaman bank. n rur

Pakde Karwo Larang Ormas Sweeeping Selama Ramadan l Sambungan hal 1

sweeping. “Secara fungsional memang ini tugas kepolisian baik Polda maupun jajaran di bawahnya, jadi pemprov tidak perlu membuat surat edaran untuk masalah ini,” ungkapnya.

Seperti tahun-tahun lalu, menjelang atau bahkan saat Ramadan sering terjadi sweeping yang dilakukan oleh beberapa ormas yang dengan paksa dan kekerasan berusaha melakukan razia kepada beberapa tempat hiburan maupun swalayan yang menjual minuman keras. Hal ini mengakibatkan keresahan masyarakat meskipun razia atau sweeping itu mengatasnamakan kekhusukan bulan Ramadan.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti juga melarang ada sweeping yang dilakukan para ormas. Bahkan Kapolri menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika tetap ada ormas yang melakukan sweeping.

“Tidak boleh ada sweeping oleh ormas.

Kalau ada, akan saya tindak tegas. Ormas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan sweeping,” ungkap Kapolri saat menjadi pembicara dalam acara simposium nasional dan peluncuran buku di Universitas Jember pekan lalu. n iib

Akses Alternatif l Sambungan hal 1

Jalan Osowilangon menuju Jalan Kalianak maupun menuju Tol Romokalisari sering macet. Jika tidak ada jalan alternatif, pengoperasionalan Teluk Lamong bisa menambah kemacetan,” kata Vinsensius Awey belum lama ini.

Menurut dia, Teluk Lamong ini akan menjadi penopang Pelabuhan Tanjung Perak yang sudah dalam kondisi overload.

Dengan beroperasinya terminal perluasan Pelabuhan Tanjung Perak seluas 38.86 hektare tersebut, biaya logistik khususnya untuk kawasan Indonesai Timur dapat ditekan 15-20 persen.

Ia mengatakan dengan belum beroperasinya Teluk Lamong ini saja, sepanjang Jalan Osowilangon menuju Jalan Kalianak maupun menuju Tol Romokalisari setiap jamnya menyajikan pemandangan padat lalu lintas.

Apalagi, lanjutnya, kondisi yang luar biasa macet terjadi pada pagi dan sore hari. Sepanjang jalan dari Osowilangon menuju Kalianak itu banyak jalan yang berbentuk bottle neck.

Selama ini, katanya, belum ada koordinasi yang baik antara Pemerintahan Pusat, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya atas pembebasan lahan di beberapa lokasi sepanjang kawasan Osowilangon-Kalianak, sehingga arus jalan menjadi sangat padat menjadi pemandangan sehari-harinya. Ia mengatakan kemacetan di jalur tersebut menjadi ancaman serius. Kepadatan lalu lintas akan terpusat di sepanjang Jalan Raya Greges-Tambak Osowilangon. Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas ini diperkirakan kendaraan yang melintas bisa tembus 6.000-8.000 per hari.

“Oleh karena itu, saya minta agar Terminal Peti Kemas Teluk Lamong ini jangan beroperasi dulu kalau belum memberikan alternatif akses baru,” katanya. Ia berharap Pelindo dan Pemkot Surabaya membangun rute exit Terminal Peti Kemas Teluk Lamong langsung menuju Tol Surabaya-Gresik sepanjang 5 kilometer. Selain itu juga perlu dibangun flyover di atas Jalan Raya Osowilangon. n gat

11

SAMBUNGAN Pemprov - PT KAI Daop 8 Bagikan Tiket Gratis l Sambungan hal 1

angka kecelakaan berkendara pada saat mudik.

“Dengan banyaknya ma­sya­ rakat yang mudik menggunakan kereta api secara gratis, angka kecelakaan di jalan karena berkendara dapat ditekan.

Semisal, pemudik yang hendak melakukan mudik menggunakan motor, dapat beralih menggunakan kereta api. Karena tiketnya sudah disediakan KAI dan Pemprov Jatim. Selain itu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyediaan transportasi saat Lebaran,” katanya.

Sedangkan untuk jadwal akan berbeda-beda untuk beberapa kereta api seperti KA Probowangi jurusan Surabaya Gubeng-Banyuwangi PP yang arus mudiknya akan dimulai pada 15-16 Juli 2015 dan arus balik pada 21 Juli 2015 “Selain itu, untuk KA Arjuno jurusan Surabaya Gubeng- Madiun PP arus mudik mulai 14-16 Juli 2015 dan arus balik pada 20-21 Juli,” katanya.

Sumarsono menjelaskan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket gratis bisa memesan di stasiun terdekat atau melalui online dengan beberapa syarat, seperti mengambil di stasiun

atau memesan pada H-30 Lebaran 2015. Selain itu, pemesan atau masyarakat wajib menyertakan foto kopi KTP atau Kartu Keluarga, KTM serta Kartu Pelajar bagi pelajar, dengan nominal pemesanan maksimal 4 tiket.

“Tiket yang sudah dipesan, tidak bisa dibatalkan atau ditunda atau dialihkan kepada orang lain. Dan apabila pemesanan lebih dari 4 tiket akan dikenakan biaya,” tutupnya.

‘Taksi’ Roda Dua Menjelang Lebaran 2015, sebanyak 23 unit ‘taksi’ roda dua yang diberi nama Cak Transport diluncurkan di Surabaya sebagai salah satu solusi mengatasi kepadatan maupun kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan.

“Sebenarnya ini alat transportasi seperti ojek, tapi banyak perbedaannya karena menggunakan sistem argo sehingga disebut taksi roda dua,” ujar pencetus usaha taksi roda dua, Yosephus Widyawan di sela peluncuran di Taman Bungkul Surabaya, Senin (15/6).

Yang membedakan lainnya, kata dia, pemesanan penumpang bisa melalui telepon sebagaimana taksi pada umumnya, sekaligus memiliki standar operasional presedur yang harus dilalui seh-

ingga keselamatan dan keamanan penumpang terjamin.

GPS Tracker, helm SNI, dan keamanan lainnya dijamin dan penumpang sudah dilindungi dengan asuransi. Keamanan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas. Tarif yang dikenakan Rp 2.800 per satu kilometer dan bisa melayani antar maupun jemput di kawasan Surabaya dan sekitarnya.

Sedangkan untuk fasilitas, kendaraan yang digunakan diseragamkan, yakni berwarna kuning mencolok, kemudian pengendara menggunakan jaket dan helm dengan warna yang sama.

Di kendaraan juga disiapkan jas hujan untuk penumpang, plastik penutup kepala, hingga mesin EDC untuk pembayaran elektronik. Pria yang akrab disapa Wawan itu juga menjelaskan, ke depan pihaknya berencana menambah armada sebagai bagian dari semakin banyaknya jasa yang menggunakan taksi roda dua ini.

“Sekarang ini ditargetkan penambahan 100 unit armada tambahan untuk mempersiapkan permintaan hingga 1.000 order per hari, dengan basis pelanggan sekitar 15 ribu penumpang di Surabaya,” ujar bos PT Sahabat Solusi Intermoda itu. n wil

M Nasih Resmi Dilantik Jadi Rektor l Sambungan hal 1

men Kampus C Unair.

Disampaikan Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair Bagus Ani Putra, selain kehadiran Sudi Silalahi, segenap anggota MWA juga akan menjadi saksi momentum lima tahunan ini. Di antaranya ialah Hatta Ali, Chairul Tanjung, Mohammad Nuh, Dwi Soetjipto, Fasichulisan, Mohamad Dikman Angsar, Frans Limahelu, Mohammad Faried, Sri Hajati, Moh Alim Alamsyah, Susetiyono, Muhammad Amin, Imam Prihandono, Junaidi Khotib, Widi Hidayat, Bandri Munir Sukoco, Febryan Kiswanto, Triyono Wibowo dan Mahmudin Yasin.

“Sesuai konfirmasi hari ini (kemarin), anggota MWA yang tidak hadir adalah Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. Pak Menteri (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir) kemungkinan juga tidak bisa datang,” kata Bagus Ani, Senin (15/6).

Selain dikabarkan tidak dihadiri Menristek Dikti, dalam pelantikan ini M Nasih juga berencana tidak ada pidato darinya sebagai rektor baru.

“Yang menyampaikan pidato hanya Ketua MWA,” kata Nasih

saat dihubungi.

Meski demikian, pria asal Gresik ini menegaskan akan tetap bergerak cepat pasca pelantikan dilangsungkan. Salah satu program kerja terdekatnya ialah konsolidasi dalam rangka reorganisasi di internal Unair. “Ini harus dilakukan. Setiap perubahan pimpinan tentu diperlukan reorganisasi, penataan kembali,” papar Nasih.

Ditanya terkait rekomendasi MWA yang mengharapkan dua kandidat sebelumnya, Djoko Santoso dan Umi Athiyah masuk ke jajaran wakil rektor, Nasih belum bisa memastikan. Alasannya, keputusan-keputusan itu masih perlu pertimbangan lebih lanjut. “Kita perlu menunggu konsolidasi lebih lanjut,” imbuhnya.

Soal penerimaan mahasiswa baru tahun angkatan 2015-2016 ini, Nasih menyebut tidak ada program khusus karena ini tahunan. Kendati demikian dia akan menekankan agar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri untuk gelombang satu dan berikutnya lebih ditingkatkan kualitasnya. Sebelumnya, Nasih mengusulkan perlunya tambahan satu orang warek, sehingga kelak ada empat orang warek. Warek keempat akan

ditugasi mengurusi masalah penelitian supaya lebih banyak dan terarah. Tugas lain warek IV adalah menangani publikasi.

Selama ini penelitian ditangani warek I yang mengurusi kemahasiswaan. Warek II bidang keuangan, dan warek III soal umum dan alumni.

Disinggung soal skripsi, Nasih menyebut tetap ada.

Menurutnya, tujuan skripsi agar mahasiswa bisa berpikir sistematik, mampu memecahkan masalah secara objektif dan ilmiah. Ini disampaikan Nasih menyikapi pernyataan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menyebut skripsi bersifat opsional. “Bagi saya skripsi tetap perlu ada untuk membangun ilmu pengetahuan terstruktur, pecahkan masalah secara sistematik,” urainya.

Untuk menghindari skripsi asal-asalan, Nasih menyebut idealnya satu dosen pembim­ bing mengawasi maksimal enam mahasiswa. Lebih dari enam, proses bimbingan tidak akan optimal, akhirnya hasil skripsi asal-asalan. “Akan kita atur, satu dosen pembimbing awasi enam mahasiswa agar ada pe­ ningkatan penjaminan mutu dari penulisan skripsi,” pungkasnya. n tam

Gubernur Teken MoU dengan 35 PTAI l Sambungan hal 1

swasta di Jatim, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi guru-guru Madin,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemprov Jatim dengan Kopertis Wilayah IV Surabaya, STAIN Jember, STAIN Pamekasan, serta 33 PTAI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/6).

Menurut dia, bantuan yang diberikan kepada guruguru Madin tersebut berupa bantuan beasiswa untuk menempuh pendidikan S1 selama delapan semester di PTAI swasta atupun negeri.

Kerjasama ini juga sudah dikembangkan sejak 2006 hingga 2015, dengan total anggaran sebesar Rp 78,5 miliar. “Dari total 9.703 mahasiswa program beasiswa guru madin ini, yang telah lulus sampai sekarang mencapai 4.400 orang,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Di samping pemberian bantuan beasiswa, lanjut Pakde Karwo, konsep pendidikan yang diterapkan harus mengedepankan proses tatap muka, tidak hanya berpatokan pada teknologi.

Proses metodologi seperti inilah yang harus dimengerti oleh guru-guru Madin di Jatim. Karenanya konsep pendidikan Islam diniyah salafiyah konten dan konteksnya jangan pernah diubah.

“Bahkan di negara-negara maju sekalipun saat ini juga kembali pada metode tatap muka, tidak hanya mengandalkan Teknologi Informasi (TI). Metode diniyah salafiyah ini bisa menjadi bentengnya liberalisasi, karena guru dan murid langsung berinteraksi,” imbuhnya.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode pendidikan yakni selalu melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya murid tidak hanya butuh guru untuk mengajar, namun juga memberi semangat untuk pencapaian prestasi yang maksimal. Ini penting karena sebagian pendidikan tidak diselesaikan karena kecerdasan, tapi karena peran dan semangat lingkungan sekitar. “Setelah murid dan achievment bisa terlibat sepenuhnya, barulah faktor sarana dan prasarana serta kurikulum akan mempengaruhi penerapan pendidikan,”

terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, tantangan pendidikan di era global saat ini diantaranya ialah terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan, dan pertarungan ideologi-ideologi baru di dunia. Selain itu juga penempatan pendidikan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dan ada­ nya kemajuan TI sehingga peran tenaga pendidik bergeser menjadi semacam fasilitator, dinamisator, dan katalisator. “Pendidikan bukanlah bisnis yang bisa diperdagangkan, pendidikan adalah tempat belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik dan beretika,” imbuhnya.

Ia berharap, walaupun bantuan yang diberikan Pemprov Jatim masih kurang, namun semua guruguru Madin bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Di samping itu, melalui guru Madin yang berkualitas, bisa tetap memperta­ hankan nilai-nilai moralitas ala pesantren, dan mampu merespon perkembangan zaman dengan kritis, bijak, dan terbuka.

“Harapannya Jatim juga bisa memiliki ahli-ahli syariah, karenanya kendala yang dihadapi baik tenaga pengajar, pendanaan, fasilitas, serta manajemen pengelolaan menjadi PR yang harus mampu diselesaikan Pemprov Jatim,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Ke­ sejahteraan Masyarakat (Kesmas) Provinsi Jatim Bawon Adi Y, menyampaikan pelaksanaan program peningkatan kualitas guru Madin tahun anggaran 2015 sebesar Rp 8,780 miliar yang berasal dari dana APBD murni Pemprov Jatim. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 35 lembaga PTAI swasta dan negeri atau sebanyak 1.033 mahasiswa, dan masing-masing mahasiswa mendapat bantuan Rp 8,5 juta.

Ia menjelaskan, sejak 2006 sampai dengan 2014 penyelenggaraan pendidikan pendidikan program kualitas guru Madin dilakukan oleh PTAI yang memiliki program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pada 2015 ini ada dua program studi yang ditambahkan yakni Stufi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). n iib

Cegah Putus Sekolah, Pemkab Luncurkan Gerakan Ayo Sekolah l Sambungan hal 1

yang masih ingin melanjutkan ke jenjang sekolah namun terbentur biaya.

“Pemkab alokasikan Dana alokasi Khusus (DAK) pendidikan diorientasikan untuk anak-anak usia sekolah SMA sederajat dengan besaran Rp 500 ribu. Rencananya pada 2016 mendatang akan ditingkatkan menjadi Rp 2 juta,” katanya.

Tidak hanya itu Bupati Suyoto memerintahkan kepada para kepala desa untuk memberikan bantuan berupa seragam, sepatu dan peralatan sekolah kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemerintah desapun memiliki kewajiban yang sama untuk turut serta membantu anak-anak ini kembali bersekolah.

Menurutnya, sinergi bersama harus dilakukan mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, lintas agama, organisasi sosial dan kemasyarakat dengan didukung aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam rangka memperkuat dan memperkokoh sinergitas.

“Dengan begitu tidak ada satupun anak-anak yang tertinggal, karena

basir/bhirawa

Pemkab Bojonegoro meluncurkan Gerakan Ayo Sekolah untuk mencegah anak putus sekolah di wilayah Bojonegoro, Senin (15/6).

mereka adalah bagian dari kita semua untuk maju. Selain itu forum guru, murid dan alumni dari masingmasing sekolah harus turut andil

menyukseskan Gerakan Ayo Sekolah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Khusnul Khuluq

menyampaikan bahwa berdasarkan klarifikasi data pendidikan dengan melibatkan TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil serta Dinas Pendidikan didapatkan data bahwa anak-anak usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam bangku sekolah mencapai 667 anak untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), 1.103 anak di tingkat SMP dan 2.221 anak jenjang SMA. “Selain itu angka putus sekolah juga demikian, untuk jenjang SD saja mencapai 1.330 anak, jenjang SMP sederajat sejumlah 3.760 anak dan jenjang SMA mencapai 3042 anak,” paparnya.

Launching Gerakan Ayo Sekolah ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Drs H Setyo Hartono MM, Farum Komunikasi Antar Umat Beragama Bojonegoro, Muspika, tokoh masyarakat dan jajaran Dinas Pendidikan serta seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Dander. Selain melakukan launching, bupati juga menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah kepada dua orang perwakilan anak putus sekolah di Kecamatan Dander. n bas

Omzet Turun hingga 30%, Perajin Butuh Perhatian Pemerintah l Sambungan hal 1

langin, H Zainul Lutfi mengaku kalau selama ini dalam memproduksi tas dan koper dari bahan kulit dilakukan dengan cara mandiri. Tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan modal dan pemasaran.

Apalagi soal pameran, dia tidak pernah diajak oleh Pemkab Sidoarjo. “Seharusnya minimal kita diajak pameran di tingkat ASEAN, agar kita mengerti seperti apa kualitas produksi luar negeri dan keinginan pasar di sana. Jadi kita bisa membandingkan produk-produk di luar negeri tersebut,” katanya.

Jelang musim liburan tahun ini kata Zainul, permintaan akan produk kulit masih biasa-biasa saja. Padahal tahuntahun sebelumnya kalau musim liburan permintaan bisa meningkat hingga tiga kali lipat dari biasanya. Omset penjualan sehari-hari bisa sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta, dan meningkat saat liburan hingga Rp 50 juta hingga Rp 60 juta. “Namun jelang liburan tahun ini permintaan turun hingga 30

persen. Musim seperti ini hanya jelang puasa saja, semoga akan meningkat lagi nanti,” harap Zainul Lutfi.

Peminat hasil perajin miliknya, rata-rata banyak yang datang dari luar kota, mulai dari Malang, Probolinggo, Madiun hingga luar pulau seperti Sulawesi, Kalimantan dan Batam. Mereka mengaku selain jalanjalan melihat kondisi luapan lumpur, sekalian mencari oleh-oleh. “Kami tadi jalan-jalan liburan, setelah itu sekalian membeli oleh-oleh tas yang sudah terkenal di Sidoarjo ini,” kata Mujayanah asal Malang yang datang ke gerai H Zainul Lutfi .

Mengeluh sepi permintaan juga dirasakan oleh Siti Nur Khofifah selaku perajin jaket dari kulit. Ia mengaku tahun ini sepi konsumen, selain karena turunnya daya beli masyarakat kondisi ini dipicu makin banyaknya pesaing di sentra kerajinan kulit di Tangggulangin. Kendati demikian dia mengaku hanya bisa pasrah karena tak lagi mampu berbuat apa-apa. Khofifah juga mengaku bisa bertahan hingga

saat ini setelah mengawali usahanya sebagai perajin jaket kulit sejak 2002 silam. Kondisi seperti ini adalah sebuah tantangan tersendiri. “Apalagi saat ini di sentra kerajinan jaket kulit Tanggulangin banyak bermunculan perajin-perajin baru,” katanya.

Agar mampu bersaing dengan sesama perajin jaket kulit lain, ibu 5 anak ini mengaku harus tetap menjaga kualitas jaket kulit produksinya.

Tak hanya itu, untuk meyakinkan konsumen, pihaknya pun menjamin jika jaket kulit produksinya adalah merupakan asli kulit domba, kambing dan sapi yang asli. Tak cukup hanya menjaga kualitas, ia juga menjual jaket kulit produksinya dengan harga yang tak terlalu mahal, berkisar Rp 750 ribu hingga Rp 2,5 juta per jaket.

Namun ironisnya, menjelang pasar bebas ASEAN atau MEA ini, Siti Nur Khofifah juga mengeluhkan sepinya para pembeli, baik yang order atau yang datang langsung ke tokonya. Lebih parah lagi, di tengah lesunya pasar lokal, dia juga tak pernah mengekspor

jaket kulit produksinya. “Meski telah lama menekuni usaha kerajinan jaket kulit, selama ini saya tak pernah mengekspor jaket kulit karena tidak memiliki jaringan atau konsumen luar negeri,” keluhnya.

Selain itu, Ia juga mengaku bahwa selama ini pemerintah daerah hanya memberikan bantuan berupa gelaran pameran ke berbagai daerah saja, tak sampai ke luar negeri. “Akibatnya kami tak pernah ekspor produksi ke luar negeri karena tak punya jaringan,” kata perajin jaket kulit yang memiliki 15 orang karyawan ini.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi Perindag UMKM dan ESDM Pemkab Sidoarjo Fenny Apridawati saat dihubungi mengakui kalau pameran di luar negeri tidak bisa serta merta dilakukan, karena harus memerlukan proses perizinan yang sangat rumit dan panjang. Mungkin hanya sebagian perajin saja yang bisa, jadi tidak mungkin semuanya bisa diajak pameran di luar negeri. “Apalagi untuk pendanaan yang menggunakan APBD juga dibatasi,” katanya.*

12

Selasa Legi, 16 JUNI 2015

Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015 GOR Delta Sidoarjo, 14-16 Juni 2015

Cegah Korupsi dengan Pelayanan Publik yang Inovatif Salah satu solusi pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan inovatif kepada masyarakat. Untuk itu, jika konsep pencegahan korupsi ingin diperkuat, maka konsep pelayanan publik juga harus diperkuat pula.

P

ernyataan tersebut disampaikan Guber nur Jatim, Dr H Soekarwo saat memberi kan sambutan pada acara Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015, yang mengambil tema ‘Mewujudkan Penyelenggara Pemerintah yang Baik dan Pemberdayaan SDM Aparatur melalui Gelar Pameran Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015’ di GOR Delta Sidoarjo, Senin (15/6).

“Jika program pemerintah ingin mengurangi korupsi dengan jalan pencegahan, solusinya adalah pelayanan publik. Satu model yang sangat manusiawi, jika pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, setiap instansi harus bisa menciptakan inovasi pelayanan publik sesuai dengan program dan komitmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) yakni one agency, one innovation (satu instansi satu inovasi). “Ini program yang disenangi masyarakat, karena inovasinya harus ada di setiap instansi dan daerah,” ungkapnya. Pakde Karwo menjelaskan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik sudah sesuai dengan intisari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan publik yang demokratis dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dilibatkan dalam kebijakan pelayanan publik, ci-

Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi dan Gubernur Soekarwo memukul bedug sebagai tanda dimulainya Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015 (atas). Menpan dan RB Prof Dr Yuddy Chrisnandi bersama Gubernur Soekarwo, Bupati Sidoarjo Saiful Illah dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan dan RB Mirawati Sudjono memotong pita menandai dibukanya pameran inovasi pelayanan publik tahun 2015 (kiri).

tizen charter-nya dikembangkan.

Dicontohkannya, jam kerja puskesmas di salah satu daerah di Jatim mulai dari jam 4 sore hingga 10 malam. Jam kerja ini menyesuaikan dengan masyarakat di sekitarnya yang mayoritas sebagai petani. Sebelum jam kerja tersebut diterapkan, pemerintah melalui pihak puskesmas mengajak masyarakat untuk menentukan jam kerja tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga mengungkapkan, terdapat program baru dalam pengurangan kemiskinan di Jatim. Yaitu feminisme kemiskinan yang ditujukan kepada khusus single parent yang ada di Jatim. Sebanyak kepala rumah tangga perempuan 152.343 sesuai kriteria menerima bantuan Rp2,5 juta per kepala rumah tangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) RI, Prof Dr Yuddy Chrisnandi mengatakan, pameran dan simposium ini sangat relevan terkait dengan kelemahan sendi-sendi perekonomian nasional. Faktor yang menentukan ekonomi satu negara tidak hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia termasuk efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam melakukan pelayanan publik. Lebih lanjut disampaikannya, salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas yakni kemampuan dalam melakukan inovasi. Berdasarkan Global Innovation Index (GII) tahun 2013, Indonesia masih menduduki peringkat ke-85 dari 142 negara di dunia dengan skor 31,95 dari

rentang skor 0-100. Penilaian ini dari inovasi sektor bisnis maupun pemerintah dalam mendorong inovasi kebijakan pelayanan publik.

“Sekarang ini instansi pemerintah dituntut untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemda tidak harus meniru pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemprov, kabupaten maupun kota dapat melakukan pengembangan pelayanan publik demi makna dari reformasi birokrasi itu sendiri,” katanya. Untuk itu, Kemenpan dan RB terus mendorong instansi pemerintah terhadap perubahan-perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Yuddy mengatakan, akhir 2013 lalu Kemenpan dan RB meluncurkan program one agency one innovation atau satu instansi satu inovasi.

Secara konsisten pemerintah selalu mendorong aparatur negara untuk melakukan terobosan dan melahirkan ide kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Pada akhirnya inovasi pelayanan publik bisa memicu perbaikan ekonomi dan memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Melalui penyelenggaraan ini, pihaknya mengharapkan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah yang belum berinovasi untuk bisa melakukan replikasi dan modifikasi sesuai dengan kebijakan lokal masing-masing. “Dengan semakin membaiknya pelayanan publik, maka langkah-langkah pencegahan korupsi bisa dilakukan sedini mungkin,” ungkapnya. Q iib*

Wujud PPeningk eningk atan PPela ela ang Spektak uler eningkatan elayyanan Publik yyang Spektakuler Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi tujuan dari setiap tindakan aparatur pemerintah. Sejak dimulainya era reformasi seluruh aparatur negara telah berkomitmen untuk memperbaiki kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM menuturkan, dengan gelar pameran dan simposium inovasi pelayanan publik ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di seg-

ala bidang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, pelaksanaan gelar pameran simposium ini diharapkan dapat menjadi media kegiatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa saat ini penyelenggara pelayanan publik telah berubah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, sederhana, cepat, murah, pasti, transparan dan berkeadilan. “Penyelenggaraan kegiatan ini untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa negara telah hadir untuk senantiasa mengedepankan pelayanan kepada

Dari kiri; Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi, Pakde Karwo, Sekdaprov Jatim Dr H AKhmad Sukardi MM dan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

masyarakat, dan sekaligus masyarakat diminta untuk memberikan saran masukan dan kritikan sebagai langka untuk memperbaiki pelayanan,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan dan RB Mirawati Sudjono, Ak MSc mengatakan, pameran dan simposium inovasi pelayanan publik ini merupakan kegiatan kedua yang diselenggarakan pemerintahan pusat. Pada 2014 lalu kegiatan semacam ini hanya terdapat 30 stan dengan peserta simposium sebanyak 300 orang.

Namun pada 2015 ini pameran diikuti sebanyak 255 gerai dari instansi kementerian/lembaga, instansi pemerintah provinsi/ kabupaten/kota di Jatim dan luar Jatim, KPK, Ombudsman, mitra pembangunan seperti USAID, GIZ Jerman. Sedangkan untuk peserta simposium bisa mencapai 600 orang per kegiatan. Kemenpan dan RB memilih Provinsi Jatim sebagai tuan rumah karena prestasi Pemprov Jatim dalam kompetisi pelayanan publik sangat membanggakan. Sebanyak 6 pelayanan publik yang ada di Jatim masuk top 99 pelayanan publik dan 2 pelayanan publik masuk top 25 pelayanan publik Indonesia Tahun 2015.

“Selain itu, Pemprov Jatim juga telah menyelenggarakan gelar pameran pelayanan publik setiap dua tahun sekali. Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kelima kalinya di Jatim. Namun skalanya menjadi nasional tidak hanya regional Jatim saja,” tandasnya. Mira juga menyebut kegiatan ini sangat spektakuler dan sangat membanggakan karena sangat besar sekali kegiatannya. “Kenapa saya sebut spektakuler, karena acara ini baru pertama kali di Indonesia dengan skala nasional dan sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) dan Pak Bupati (Bupati Sidoarjo Saiful Illah) yang telah berkenan dan bekerjasama dengan Kemenpan dan RB. Kami tidak mungkin bisa membuat acara sebesar ini kalau sendirian,” kata Mira. Q iib*

Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi menyerahkan buku TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik kepada Pakde Karwo.

Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi berfoto bersama Bupati Sidoarjo, Pakde Karwo dan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai melaunching Tanda Tangan Elektronik dalam Penerbitan Izin pada BPPT Kab Sidoarjo.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim - Setiadjit SH MM

Bupati Sidoarjo - H Saiful Illah

Tuntutan Inovasi Semakin Tinggi

Jatim Selangkah Lebih Maju

Sebagai kabupaten yang dekat dengan ibu kota Provinsi Jatim, tuntutan untuk melakukan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo semakin tinggi. Oleh karena itu, Kabupaten Sidoarjo terus melakukan inovasi pelayanan publik seperti dalam bidang perizinan.

Menurut Bupati Sidoarjo, Saiful Illah, inovasi pelayanan publik dalam bidang perizinan ini mendapat perhatian khusus, karena masih ada 10 ribu perusahaan di Sidoarjo yang belum berizin. Untuk itu, pihaknya meminta jajarannya untuk melakukan jemput bola dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan.

Inovasi itu seperti melakukan peningkatan sarana dan prasarana, membuat standar ISO 9001:2008, menerapkan perizinan model paket hingga pengurusan izin secara online. Contoh perizinan paket 1 ini, pemohon cukup melengkapi satu persyaratan tapi mendapat enam jenis perizinan sekaligus. Yakni perubahan status atas sawah, IMB, izin gangguan atau HO, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar industri.

“Perkembangan Sidoarjo sangat meningkat sejak saya menjadi wakil bupati hingga bupati sekarang ini. Jumlah penduduk Sidoarjo meningkat 7 persen, tapi bukan berasal dari angka kelahirannya tapi dari urbanisasi. Angka kelahirannya di Sidoarjo hanya 1 persen saja. Itu artinya urbanisasi sangat banyak karena wilayah Sidoarjo perkembang pesat. Perkembangan ini berbanding lurus dengan tuntutan peningkatan pelayanan publik yang harus dipenuhi,” ungkapnya. Q iib*

Tak bisa dipungkiri ketertarikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menggelar pameran dan simposium tingkat nasional, karena Jatim telah lebih dulu menggelar kegiatan serupa. Untuk itu kegiatan yang rutin digelar dua tahun oleh Pemprov Jatim ini dinaikkan skalanya menjadi nasional dari yang sebelumnya hanya regional wilayah Provinsi Jatim saja.

“Pak Menteri (Menpan dan RB, Yuddy Chrisnandi) sangat apresiatif dengan apa yang telah dilakukan Pemprov Jatim selama ini.

Berkali-kali beliau menyebut sebagai gelar pameran dan simposium yang sangat spektakuler. Kita bangga dengan apa yang telah disampaikan Pak Menteri,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit SH MM. Dengan pameran ini pula, lanjutnya, masyarakat Indonesia tahu bahwa Provinsi Jatim telah lebih dulu atau selangkah lebih maju menggelar pameran semacam ini dibanding daerah lain. Untuk itu, kedepan harus terus lebih inovatif dalam menciptakan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat. Karena Jatim telah ditasbihkan sebagai provinsi yang inovatif dan menjadi yang terbaik di negeri ini.

“Jika dua tahun yang akan datang pemerintah pusat masih menghendaki pameran dan simposium ini kembali digelar di Jatim, tentu kami sangat siap. Namun jika digelar di daerah lain, tentunya kita akan tetap menggelar pameran dengan lingkup regional Provinsi Jatim, karena kegiatan ini telah menjadi agenda rutin Pemprov Jatim,” jelasnya. Q iib*

Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi bersama Pakde Karwo meninjau gerai milik Dinas Pendapatan Provinsi Jatim yang menampilkan ikon baru pelayanan publik Jatim berupa ATM Samsat Jatim.

Pakde Karwo menjelaskan perkembangan inovasi pelayanan publik kepada Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi disela-sela peninjauan stan pameran.