Harian Bhirawa Edisi 16 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ya memang, kami menganggarkan Rp 1,263 miliar untuk menutup tiga lokasi PSK yang tahun lalu gagal ditutup,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Sekda Kabupaten Nganjuk Masduqi

Jumat Kliwon, 16 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

16 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 06.30

Olahraga Bersama di Halaman Setdaprov Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30

Olahraga Bersama di Halaman Setdaprov Jatim

Komisi V DPR RI Minta Jokowi Bersikap Tegas

Terkait Royokan Dana Desa antara Mendagri dan Menteri PDPDT

DPRD Jatim, Bhirawa Masih adanya rebutan antara dua kementerian yaitu Mendagri dan Menteri PDPDT (Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal) terkait pengelolaan dana desa sebesar Rp 56,1 triliun di APBN mendapat kritikan keras dari Komisi V DPR RI. Para rakil rakyat ini meminta Presiden Jokowi bertindak tegas untuk menentukan sikap siapa yang berhak mengelola dana tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menegaskan munculnya klaim dan rebutan antara dua kementerian, menunjukkan jika Jokowi tidak bersikap tegas dalam mengatur tupoksi antara dua kementerian tersebut. Bahkan di luaran sempat berkembang tudingan adanya ‘rebutan’ rejeki dan dukungan masyarakat, mengingat Mendagri dijabat PDIP dan MenPDPDT dijabat PKB. ‘’Memang baru kali ini ada menteri yang rebutan tupoksi, dan ini jelas memalukan. Artinya ini semakin memperlihatkan jika Presiden Jokowi tidak mampu mengatur bawahannya. Seharusnya

 ke halaman 11

Sekretaris KPU Menghilang, Ketua KPU Minta Pengganti Blitar, Bhirawa Dianggap telah mangkir kerja selama berbulanbulan, Ketua KPU Kabupaten Blitar meminta kepada Pemkab Blitar untuk menarik Sekretaris KPU Kabupaten Blitar Drs Eko Budoyo (55) dan mencari pengganti.

Ketua KPU Kabupaten Blitar Hj Imron Nafifah membenarkan jika sudah tiga bulan terakhir ini Sekretaris KPU Kabupaten Blitar tidak ngantor. Bahkan saat diundang untuk rapat koordinasi program kegiatan juga tidak hadir. “Kondisi ini mengakibatkan proses administrasi yang berhubungan dengan penggajian pegawai KPU maupun kegiatan di KPU tidak berjalan, mengingat Sekretaris KPU selaku kuasa pengguna anggaran,” kata Imron Nafifah ditemui usai hearing dengan hartono/blitar Komisi I DPRD Kab Blitar, Hj Imron Nafifah Kamis (15/1).

Untuk itu pihaknya minta Pemkab Blitar untuk menarik yang bersangkutan dan segera melakukan pergantian Sekretaris KPU Kabupaten Blitar baru. “Agar pelaksanaan kegiatan KPU bisa kembali dengan lancar dan kegiatan yang tertunda bisa segera terselesaikan,” ujarnya.

 ke halaman 11

Bersikukuh Operasikan Bus Sekolah WALI KOTA Malang Moch Anton bersikukuh untuk tetap mengoperasikan bus sekolah yang sempat tertunda karena adanya penolakan dari sopir angkot.

“Paling tidak kita lakukan uji coba dulu selama satu bulan agar masyarakat, khususnya para sopir angkot dan Organda memiliki kajian terkait potensi kajian selama bus sekolah dioperasikan,” tegas Moch Anton di Malang belum lama ini.

Sebab, alasan penolakan dan keberatan yang diajukan sopir angkot dianggap masih belum mendasar, terutama yang berkaitan

 ke halaman 11 Moch Anton

Sentil..  Relawan Jokowi tolak Budi Gunawan Kapolri  Bingung? Pilih polisi tidur saja  PSO diberlakukan lagi, PT KAI siap bayar kelebihan harga tiket  Makanya pikir secara matang dan menyeluruh sebelum ambil kebijakan  Siap bangun infrastruktur tanpa APBN  Siap-siap, swastanya bakal cari untung

Pemerintah Umumkan Harga Baru BBM Bersubsidi Hari Ini Jakarta, Bhirawa Pemerintah berencana menurunkan harga BBM bersubsidi dari level Rp 7.600 per liter menjadi di kisaran Rp 6.400 – 6.500 per liter seiring dengan kian turunnya harga minyak mentah dunia. Penurunan harga BBM ini akan dilakukan dalam waktu dekat atau

Jumat (16/1) hari ini. Yang jelas tidak dilakukan pada 1 Februari 2015 seperti rencana pemerintah sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut harga BBM akan turun lagi menjadi Rp 6.400-Rp 6.500 per liter. Jokowi menjelaskan, penurunan harga BBM ini dikarenakan anjloknya

harga minyak dunia dan itu menjadi berkah bagi Indonesia. “Saya pastikan turun. Bisa hari‎ ini (kemarin), bisa besok (hari ini),” kata Jokowi dalam acara Indonesia Outlook 2015, Jakarta, Kamis (15/1).

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Pemerintah akan menurunkan harga BBM bersubsidi seiring dengan anjloknya harga minyak mentah dunia. Rencananya pengumuman penurunan BBM akan dilakukan Jumat (16/1).

Sekda Tak Ditunjuk Jadi Pj Bupati/Wali Kota KPU Jatim Pastikan Pilkada Serentak Desember 2015

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan tidak akan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) dari 16 kabupaten/kota, sebagai Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota.

Alasannya, jika Sekda kabupaten/kota tersebut dipilih jadi Pj akan rawan terjadi konflik dan rawan tidak netral.

“Posisinya Sekda itu sangat vital di daerah, khususnya jika ada Pilkada. Apalagi jika bupati dan

wakil bupatinya sama-sama nyalon.

Tambah sulit lagi, karena dia harus bisa netral. Jika Sekda tersebut

tetap dipilih jadi Pj, nanti bisa jadi masalah dalam politik. Makanya kita carikan yang netral saja,” kata Gubernur Soekarwo, Kamis (15/1).

Selain tak menunjuk Sekda jadi Pj, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, juga memastikan tidak akan meminta pertimbangan partai politik (parpol) untuk menentukan Pj. Sebab

 ke halaman 11

Victoria Australia Tertarik Bangun Perwakilan Bisnis di Jatim Pemprov, Bhirawa Jatim memang menjadi magnet bagi negara lain untuk melakukan bisnis dan investasi.

Salah satunya Negara Bagian Victoria Australia yang tertarik ingin mendirikan kantor perwakilan bisnis di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini. Alasannya, Jatim merupakan pintu masuk Indonesia untuk wilayah timur.

“Negara Bagian Victoria Australia ini akan buat kantor perwakilan, tapi bukan konsul tapi khusus untuk bisnis dan investasi.

Mereka menganggap Jatim merupakan provinsi paling potensial dan menjadi pintu masuk wilayah Indonesia Timur,” kata Gubernur Soekarwo usai menerima Perwakilan Pemerintah Victoria Australia yang dipimpin Mr Brett Stevens di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/1).

Pemprov Jatim, kata Pakde Karwo, panggilan karib Guber-

 ke halaman 11

Pendaftaran SNMPTN Dimulai Sebulan Lagi Kuota Tetap 50 Persen dan Tetap Gratis

Surabaya, Bhirawa Setelah lama ditunggu, kejelasan terkait Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015 akhirnya terjawab.

Meski telah berganti induk kementerian, pola seleksi dipastikan tidak akan jauh berbeda.

Jadwal pendaftaran pun sudah dipastikan mulai 13 Februari hingga 15 Maret mendatang.

Humas SNPTN dari Institut Teknologi Sepu-

 ke halaman 11

Akibat Proyek Tol, Irigasi Pertanian Kacau

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima Perwakilan Pemerintah Victoria Australia yang dipimpin Mr Brett Stevens di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/1).

Jombang, Bhirawa Kekacauan saluran irigasi sebagai dampak pembangunan jalan tol di Jombang mengancam ribuan hektare sawah produktif di sana. Karena itu Pemkab Jombang mendesak PT Maharga Harjaya Infrastruktur (MHI), selaku pemegang hak konsesi jalan tol Jombang – Mojokerto segera memperbaiki saluran irigasi agar kembali normal.

Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Jombang Arif Gunawan mengatakan, akibat kekacauan saluran irigasi di kawasan lahan terdampak tol, puluhan hektare sawah terancam sistem pengairannya. Salah satu desa yang sudah merasakan dampak adalah Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. “Sawah di Desa Pesantren me-

 ke halaman 11

Unair Kukuhkan Prof Dr Chairul Anwar Nidom Jadi Guru Besar

Yakinkan Ancaman Bioterorisme Sudah Tahap Mengkhawatirkan Di negara bagian manapun, aksi terorisme selalu menjadi ancaman yang paling diwaspadai, termasuk Indonesia. Namun, perhatian masih lebih banyak diberikan pada aksi-aksi terorisme yang melibatkan kontak senjata.

Sementara, babak baru terorisme dengan menggunakan senjata biologis nyaris terabaikan. Prof Dr Chairul Anwar Nidom, Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga meyakinkan, ancaman ini telah mencapai tahap mengkhawatirkan.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Munculnya sejumlah wabah di Indonesia seperti flu burung, flu babi dan virus Ebola secara mendadak telah mengejutkan masyarakat Indonesia sejak 2003 lalu. Siapa menyangka, jika virus-virus ini diduga kuat menyebar tidak secara alami, alias sengaja disebar dengan motif tertentu. Jika iya, maka ini sesungguhnya babak baru aksi terorisme yang muncul seiring arus globalisasi. Para ilmuwan pun menyebutnya sebagai aksi bioterorisme atau aksi menggunakan senjata biologis.

Bioterorisme ini menjadi bahan orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga Prof Chairul Anwar Nidom, Sabtu (17/1) besok. Dua hari jelang pengukuhannya, Nidom mengungkapkannya kecemasannya terhadap serangan bioterorisme yang keadaannya telah mencapai taraf mengkhawatirkan.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya virus di Indonesia yang konstruksinya bukan

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa Prof Dr Chairul Anwar Nidom saat ditemui di media center Kampus C Unair dua hari jelang pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular.

SURABAYA

2

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Carut Marut Penyelenggaraan Toko Modern di Surabaya

Disperindag Tak Berdaya, Satpol PP Harus Langsung Menindak Pemkot , Bhirawa Carut marut perizinan toko modern di kota Surabaya semakin mengindikasikan lemahnya pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga pemberi izin operasional dalam pengawasan.Salah satu indikasi yang menguatkannya adalah perbedaan jumlah toko modern yang beroperasi di Surabaya dari data berbagai pihak.

Data sementara Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) menunjukkan jumlah toko modern yang telah beroperasi antara 500 sampai 700 unit.

trie diana/bhirawa

Count Down Timer Baru

Saat musim hujan petugas Dinas perhubungan (Dishub) Surabaya melakukan penggantian count down timer baru karena di khwatirkan terjadi korsleting sehingga menyebabkan alat tersebut mati dan ditakutkan mengganggu arus lalu lintas di sepanjang jalan Panglima Sudirman,Kamis (15/1).

PANGGUNG BIROKRASI

Pangarmatim Tabur Bunga Hari Dharma Samudera Surabaya, Bhirawa Pangarmatim Laksamana Muda Arie Henriycus Sembiring Meliala melakukan tabur bunga memperingati Hari Dharma Samudera di atas geladak KRI Surabaya591 yang sedang sandar di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Kamis.

Dalam upacara dengan komandan upacara Letkol Laut (T) Dimi Trisakti yang menjabat Kepala Bengkel Mesin Fasharkan Lantamal V Surabaya itu tampak hadir Kepala Staf Koarmatim, Komandan Guspurla Koarmatim, Komandan lantamal V Surabaya, Komandan Pasmar I, Komandan Kodikopsla, Kepala Rumkital dr. Ramelan, para Asisten Pangarmatim, para Kasatker Koarmatim, dan pejabat teras Lantamal V Surabaya.

Upacara bertema “Dengan Semangat Heroisme Pertempuran Laut Aru, Prajurit TNI AL Bertekad Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” itu diawali dengan pembacaan sejarah pertempuran Laut Aru, penghormatan kepada arwah para pahlawan, dan pelarungan karangan bunga serta penghormatan terakhir Q ant kepada arwah pahlawan.Q

Data ini didapat Satpol PP dari setelah , Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto memerintahkan petugas yang ada di setiap Kecamatan untuk mendata jumlah toko modern yang ada di wilayahnya masing-masing.

Hasilnya, masih banyak toko modern yang tidak bisa menunjukkan izin gangguan (HO) serta izin mendirikan bangunan (IMB).

“Petugas Kecamatan ada yang sudah memberikan datanya, dari situ beberapa tidak bisa menunjukkan perizinannya. Dan alasannya tidak bisa menunjukkan izinnya karena ada di kantor pusat,” terang Irvan Widyanto pada Bhirawa, Kamis (15/1).

Irvan menyakini, bahwa jumlah toko modern yang tidak ada izinnya sekitar 500-700an yang menyebar di Kota Surabaya. saat ini masih dalam tahap proses pendataan terus, mengingat jumlah ini akan semakin bertambah.

“Belum fix jumlah totalnya berapa, ini masih proses pendataan, dan berharap pihak toko modern bisa menunjukkan surat perizinannya, atau copyannya dari pusat,” tambahnya.

Semenrtara anggota DPRD Surabaya, Vincensius Awey saat hearing dengan Disperindag, Selasa(13/1) menyebut data dari Apindo tentang jumlah took modern malah mencapai ribuan. ’’Dari data Apindo jumlahnya justru diketahui bisa mencapai ribuan saat

ini. Bahkan dengan peningkatan omset juga mencapai triliunan rupiah,’’ kata Vinsensius Awey, yang berlatar belakang pengusaha ini..

Dikatakan Awey, dari data Apindo, pada Tahun 2009 jumlah gerai toko modern diketahui mencapai 470 gerai.

Jumlah itu mampu meraup omset mencapai Rp 12 Triliun.

Sementara, pada Tahun 2012, jumlah gerai meningkat mencapai 800 Gerai, dengan omset mencapai Rp 18 Triliun. Diprediksi dalam kurun waktu 2014 kemarin, jumlahnya diprediksi mencapai ribuan.

Sedangkan data dari Disperindag Surabaya yang pernah dilansir Bhirawa akhir tahun lalu justru hanya menyebut jumlah toko modern yang ada di Kota Surabaya berjumlah 375 toko modern. Dan hanya 37 yang tidak memiliki izinnya.

Ke 37 toko modern yang ditolak dan dipending lantaran zonasi tidak sesuai. Selain itu, berdiri di pemukiman warga yang seharusnya berada di daerah perdagangan. Dan kelas jalan tidak sesuai sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Namun saat dikonfirmasi mengenai perbedaan ini, Kadisperindag Surabaya, Widodo Suryantoro memilih menghindar dan tidak mau menjelaskan jumlah toko modern yang beroperasi serta prosedur pengurusan izin mendirikan toko modern.

“Semua perizinan ada di UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap), semua dipindah di situ. Kalau jumlahnya saya tidak tahu persis, yang

Nasib Terkatung, Ribuan Karyawan PT Merpati Ancam Gugat Pemerintah Surabaya Nekat Kucurkan Bopda untuk Pendidikan Menengah

cty/bhirawa

Perwakilan forum pegawai PT Merpati Airline saat diterima Komisi A DPRD Jatim, Kamis (15/1).

DPRD Jatim, Bhirawa Pemerintahan Jokowi-JK dinilai terlalu menganakemaskan maskapai penerbangan AirAsia daripada PT Merpati Nusantara Airlines. Pasalnya, hampir 14 bulan ribuan karyawan salah satu BUMN penerbangan milik pemerintah itu tak digaji sehingga nasibnya terkatungkatung.

Padahal, panja Komisi VI DPR RI telah merekomendasi agar Kementerian BUMN menyelesaikan persoalan Merpati secara tuntas sejak 2 Juli 2014 silam Forum Pegawai Merpati PT Merpati Nusantara Airlines di Surabaya terpaksa mengadu ke DPRD Jatim agar wakil rakyat Jatim bisa mempreasure pemerintah pusat supaya secepatnya

merealisasi rekomendasi Pokja Komisi VI DPR RI. ‘’Kami sengaja datang ke Komisi A DPRD Jatim supaya bisa memperjuangkan dan mempreasure pemerintah pusat untuk memberi kejelasan nasib karyawan PT Merpati Nusantara Airlines, ‘’ ujar juru bicara FPM PT Merpati Nusantara Airlines, Eri Priyanto dihadapan anggota Komisi A DPRD Jatim, Kamis (15/1).

Diakui Eri, sejumlah 1.100 karyawan PT Merpati Nusantara Airlines sekarang ini nasibnya tak menentu. Bahkan untuk menyambung hidup, mereka terpaksa menjual harta benda miliknya yang bisa diuangkan. “Teman kami bahkan sampai dicerai istrinya karena dianggap pengangguran sehingga keluarganya berantakan,” beber Ari Senada, Tri Anggoro mantan pramugara Merpati Nusantara Airlines mengaku sangat berharap kepada DPRD Jatim supaya bisa membantu kejelasan nasib ribuan karyawan maskapai penerbangan milik peQ cty merintah ini.Q

Pedagang Pasar Turi Bakal Pidanakan PT Gala Bumi Perkasa Pemkot, Bhirawa Para pedagang pasar Turi bakal melaporkan PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ke kepolisian karena melakukan penipuan dan penggelapan pajak. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum pedagang pasar Turi, I Wayan Titib Sulaksana ke-

lebih tahu UPTSA,” singkat Kadisperindag Surabaya, Widodo Suryantoro, Kamis(15/1).

Sebenarnya untuk menyelenggarakan toko modern telah diatur dalam Perda 1/2010 tentang penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam aturan Perda itu setiap penyelenggaraan toko modern , setiap toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dikeluarkan oleh Disperindag.

Sedangkan pengurusan IUTM memiliki syarat berupa izin prinsip Wali kota, analisis dampak ekonomi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) serta rencana kemitraan dengan UMKM. Dari ketatnya syarat pendirian took modern berdasarkan Perda ini bias disimpulkan tidak akan mudah menyelenggarakan toko modern bahkan untuk kelas mini market. Dengan demikian cukup alasan untuk menegaskan tidak mungkin jumlah toko modern bisa membludak tanpa adanya pengawasan.

Atas kondisi ini anggota Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna menegaskan sudah layak bila Satpol PP menutup langsung mini market yang tidak berizin. Menurut Ayu, panggilan akrabnya, Satpol PP bias langsung berwenang menutup tanpa harus ada permintaan dari dinas lain.

“Yang menemukan Satpol PP, sebagai lembaga eksekutor langsung saja ditutup mereka yang tak berizin,” Q geh.gat tegasnya.Q

pada wartawan di Balai Kota Kamis (15/1) kemarin. ‘’Perjanjiannya Built Operation Transfer (BOT) tapi yang dijual strata title, kemudian pedagang sudah membayar pajak bahkan ada yang 95% sudah lunas tapi stand belum diberikan,’’ katanya.

Untuk itu sebelum melaporkan investor pasar Turi ini, Wayan Titip masih merapatkan barisan dengan 7 kelompok pedagang pasar Turi. ‘’Kemudian perwakilan kelompok bersama-sama melaporkan ke polisi,’’ katanya.

Wayan juga menjelaskan

seharusnya investor tidak boleh menjual BOT dengan strata title tapi harus dihak patenkan selama 25 tahun.

Karena setelah 25 tahun pasar Turi harus diserahkan kepada Pemkot.

Wayan Titib mengatakan dalam pertemuan Wali Kota dengan pedagang sudah

satu kata yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memutus kontrak dengan investor Pasar Turi. ‘’Bu Wali dengan pedagang sudah satu kata. Putuskan kontrak. Karena sudah banyak sekali kesalahan yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa,’’ tegasnya.Q dre

Dindik Surabaya, Bhirawa Di tengah perdebatan boleh tidaknya pemberian bantuan dari daerah untuk jenjang pendidikan menengah (Dikmen). Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya memutuskan tetap mencairkan Bantuan perasional daerah (Bopda) 2015 untuk SMA/SMK. Keputusan ini diambil di tengah persiapan Pemprov Jatim dalam mengambilalih kewenangan pengelolaan dikmen dari pusat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto mengatakan, keputusannya untuk tetap mencairkan Bopda karena hingga kini peraturan pelaksana UU 23/2014 belum ada. Selain itu, dalam pasal 404 dari undang-undang itu menegaskan bahwa peraturan peralihan dari pelimpahan kewenangan ini selambatlambatanya maksimal dua tahun sehingga masih ada waktu yang panjang untuk meneruskan programnya.

“Dengan dasar ini kami berupaya untuk bisa mencairkan ini (bopda),”terang Sudarminto, Kamis (15/1).

Diakui Sudarminto, hal ini sudah dikonsultasikan dengan dengan Dindik Jatim yang juga atas rekomendasi Badan Perencanaan Kota Surabaya.

Karena itu, setelah konsultasi, dia bersama dengan Kasi Kesiswaan dan Kurikulum, Dikmen langsung menuju ke tim anggaran untuk mendapat kepastian pencairan.

Pencairan bopda ini sudah memiliki kekuatan hukum karena sudah dimasukkan dalam peraturan daerah (perda) anggaran tahun 2015. Bahkan petunjuk teknis pencairan dan pengelolaan bopda tahun 2015 sudah tercantum dalam peraturan wali kota Surabaya.

Sudarminto khawatir, jika pencairan Bopda ini terganjal, nasib sekolah dan siswa surabaya akan terganggu mengingat saat ini biaya operasional sekolah di Surabaya banyak ditanggung dari bopda, selain dana operasional sekolah (bos) dari pemerintah pusat.

Sayangnya, dana BOS dari pusat lebih rendah dibanding Bopda Surabaya.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, karena itu akan kami upayakan terus,”tegasnya.

Perlu diketahui, besaran bopda siswa SMA/SMK sebesar Rp 912.000 per siswa per semester. Jumlah ini lebih besar dari dana BOS SMA/SMK yang hanya Rp 1 juta per siswa tahun (tahun 2015 meningkat menjadi Rp Q tam 1,5 juta per siswa per tahun).Q

Pindah Lokasi, Luberan Pedagang Buah Koblen Disegel Luberan pedagang buah Koblen yang ditutup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bulan lalu, saat ini disegel kembali. Berbeda lokasi kali ini yang disegel adalah , pedagang buah di kawasan eks rumah tahanan militer (RTM) yang berada di salah satu lahan milik PJKA tepatnya disamping kiri Stasiun Pasar Turi.

Pengamatan Bhirawa, sekitar ada 23 pedagang buah segar memilih pasrah karena mereka tidak tahu harus pindah kemana lagi.

Buah yang baru dikirim dari berbagai Kota di Jawa Timur ini dijual secara grosir, akhirnya dibagi-bagikan kepada sejumlah orang yang berada di lokasi Jalan Semarang, Surabaya.

“Semenjak Pasar buah Koblen ditutup, beberapa pedagang memilih pindah ke sini, dan bersedia menyewa stannya. Barusan

sebulan makan enak (dapatkan tempat) eh kok disegel lagi,” terang Hj Hotijah (60) selaku pemilik lahan pada Bhirawa, Kamis (15/1).

Dirinya mengatakan, disegelnya oleh Satpol PP Kota Surabaya karena tidak ada izinnya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hotijah menerangkan, dulunya lahan yang dipakai berjualan ini tempat untuk parkir cargo.

Setelah itu, disewakan pada pedagang buah yang dulunya di Koblen.

“Saya masih belum tahu

cara mengurus izinnya, waktu tanya katanya surat izinnya keluar baru tujuh bulan kemudian. Kan kelamaan, terus ada yang bilang ngurusnya cuman 15 hari,” papar Hotijah yang bertempat tinggal di lokasi penyegelan.

Petugas datang ke lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menggunakan mobil Satpol PP. Tak kurang dari puluhan petugas satpol PP datang dengan membawa gulungan kawat berduri. Di belakang mereka juga ada puluhan anggota dari Satuan Sabhara Polrestabes Surabaya. Para petugas lantas menyebar.

Mereka menambah kawat berduri yang dipaku memanjang mengelilingi tiap lapak. Harapannya, area pasar tidak mudah dimasuki.

Penyegelan luberan pedagang buah Koblen itu berjalan lancar.

Puluhan orang yang mengaku pedagang dan kuli hanya melihat. Sebelumnya mereka terlihat cangkrukan di lapaknya masing-masing.

Salah satu dari puluhan pedagang buah, Yoko (29th) memilih pasrah lantaran lapaknya disegel Satpol PP. Buah yang masih terlihat banyak karena baru dikirim tadi malam dibagi-bagikan kepada rekan kerjanya.

“Ini buah barusan dikirim tadi malam, eh lah kok paginya disegel. Mungkin saya masih tetap bertahan disini sambil mencari tempat lainnya yang aman. Jadi saat ini saya mengamankan berkakasnya saja, kalau buahnya dibiarin, kalau ada yang ambil monggo,” ungkap Yoko yang berjualan buah melon kiriman dari LamoQ geh ngan ini.Q

Luberan pedagang Koblen yang pindah ke dekat stasiun Pasar Turi kembali disegel Satpol PP Surabaya.

geh/bhirawa

SURABAYA

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Kabid SD/SMP Dispendik Surabaya Dijadikan Saksi Kasus Korupsi Kejari Perak, Bhirawa Usai menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak kembali menguatkan bukti dugaan korupsi dana BOS di salah satu MI (Madrasah Ibtidaiyah) di kawasan Surabaya Utara, dengan memanggil saksi dari Kabid SD/SMP Dinas Pendidikan Surabaya Eko Prasetyaningsih.

Kedatangan Kabid SD/SMP Dinas Pendidikan Surabaya pada Rabu (14/ 1) lalu, rupanya tak membuat perubahan signifikan dari penyidikan ini.

Sebab, dalam permintaan keterangan oleh penyidik, Eko tidak membawa dokumen dan data-data yang diperlukan dalam penyidikan.

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono melalui Kasi Datun Dodik Mahendra membenarkan, dirinya telah memanggil Kabid SD/SMP Dispendik Surabaya. Sayangnya, permintaan dokumen yang dibutuhkan penyidik tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Alhasil, pemanggilan Eko harus dilanjutkan pada pekan depan dengan dokumen yang diminta penyidik.

“Upaya penambahan alat bukti kasus ini telah kami lakukan denag memanggil salah satu Pejabat dari Dinas Pendidikan Surabaya. Sayangnya, penyidik tidak mendapat bukti-bukti dari yang bersangkutan, sehingga pihaknya harus kembali lagi pekan depan,” tegas Kasi Datun Dodik Mahendra kepada Bhirawa, Kamis (15/1).

Terkait kekurangan bukti yang diminta penyidik, Dodik hanya menjelaskan bahwa Eko tidak menyertahkan datadata selama penyidikan. Padahal, datadata tersebut dibutuhkan penyidik untuk menetapkan tersangka yang selama ini masih dirahasiakan. “Semoga dua alat bukti terpenuhi, dan tersangka dapat Q bed kami beritahukan,” ungkap Dodik.Q

Gratifikasi Disinyalir Warnai Eksekusi Surabaya, Bhirawa Eksekusi lahan warga di Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo kian meluas.

Belum tuntas persoalan penggusuran lahan warga, kabar tidak sedap menyeruak di internal DPRD Surabaya.

Kabarnya, lolosnya proses eksekusi kali kedua di Medokan Semampir oleh Wakil Rakyat Surabaya sarat konspirasi terselubung. Itu menyeret nama Ketua DPRD Surabaya bersama Ketua Komisi A. Apalagi, beredar pesan singkat di anggota Komisi A, bahwa pihak berkepentingan terhadap jalannya eksekusi telah melobby secara khusus. Bahkan, adanya ‘upeti’ kepada para anggota dewan santer terdengar.

Tidak hanya itu, beberapa warga yang merasa kecewa juga mulai menguak fakta baru.”Kami sampai urunan buat Dewan.

Lha bukannya kemarin nepati janji membela, kok sekarang tidak perhatian sama sekali,” ujar Mulyani, salah satu warga yang menjadi korban penggusuran.

Sebelumnya, Warga yang juga memiliki usaha Warung Kopi di lahan tersebut berbungah. Sebab, kehadiran dewan surabaya bersama PU Pengairan Propinsi Jatim pekan lalu membuat hati warga adem.

“Kami diminta untuk membuka segel. Dan kembali tinggal. Karena kata anggota dewan tanah ini milik Negara,” terang wanita Paruh Baya itu.Sementara, kabar tersebut nampaknya terdengar hingga di luar gedung parlemen Yos Sudarso. Informasi yang dihimpun, PLT Ketua DPC Demokrat Surabaya Hartoyo, bahkan meminta klarifikasi informasi tersebut kepada Herlina.

“Kami hanya meminta perkembangan terbaru saja. Karena besok (16/1), rencananya komisi A DPRD Jatim akan mengambil alih persoalan itu,” kata Hartoyo, Kamis (15/ 1).Terpisah, kabar tersebut diklarifikasi oleh Herlina Harsono Njoto, Ketua Komisi A DPRD Surabaya.”Pemanggilan itu tidak ada kaitannya dengan kepartaian. Cuma koordinasi legislatif mengenai pembahasan Q gat persoalan Medokan,” terang dia.Q

Demo Sengketa Tanah Ratusan warga Wedoro Anom Kecamatan Driyorejo Gresik unjuk rasa didepan DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Kamis (15/1).

Warga meminta agar anggota dewan untuk menyelesaikan atas sengketa tanah seluas 205 hektare yang diduga status tanahnya melibatkan TNI AD.

trie diana/bhirawa

Tak Ada Penyidikan Korupsi, 21 Kejari Diperingatkan Kejati Kejati Jatim, Bhirawa Setidaknya 21 kejaksaan negeri di Jawa Timur mendapat peringatan Kejati Jatim karena tidak melakukan satupun penyidikan kasus korupsi dalam setahun kemarin.

Dalam tiga bulan ke 21 Kejari itu harus meningkatkan level kasus korupsi ke tingkat penyidikan.

Sesuai dengan perintah dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, setiap tiga bulan sekali seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia harus menaikkan level pengusutan tindak pidana korupsi dari penyelidikan ke penyidikan.

Sementara berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, sebanyak 21 Kejari di Jatim belum menaikkan level pengusutan. Adapun Kejari tersebut diantaranya adalah Kejari yang terletak di jalur pantai utara (pantura), yakni Kejari Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro.

Ditambah Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny melalui Kasi Penkum Kejati

Jatim Romy Arizyanto membenarkan, dari 37 Kejari di Jatim masih banyak Kejari-kejari yang belum menaikkan status perkara ke penyidikan. Salah satunya Kejari di jalur pantura seperti Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro.

“Pimpinan (Kajati, red) memerintahkan bahwa program triwulan pertamanya adalah menyuruh seluruh Kejari di Jatim untuk menaikkan level pengusutan perkara korupsi,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Kamis (15/1).

Bagi Kejari yang belum menaikkan status penyelidikan, lanjut Romy, Kajati memberi tenggang waktu selama tiga bulan. Nantinya, setiap tiga bulan sekali Kejati Jatim akan me-

ngadakan progres report bagi Kejarikejari. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan penyidikan perkara korupsi yang belum tuntas di tahun 2014.

Sementara 16 Kejari lainnya berhasil menaikkan level pengusutan perkara ke penyidikan. Diantaranya adalah Kejari Surabaya yang berhasil menjebloskan tiga tersangka dugaan penyelewengan lahan MERR II C, dan menambah empat tersangka lagi.

Selanjutnya ditempati oleh Kejari Tanjung Perak yang berhasil menaikkan status penyidikan korupsi dugaan penyalahgunaan dana BOS pada salah satu MI di Surabaya Utara.

“Kajati memberi apresisi tinggi bagi Kejari-kejari yang berhasil menaikkan level penyidikan. Namun, untukKejari yang belum menaikkan penyidikan, Kajati memberi waktu tiga bulan bagi Kejari tersebut,” kata Romy.

Ditambahkan Romy, selain dua Kejari tersebut, Kejari Sidoarjo, Kepanjen, Malang, Kediri, dan Blitar juga berhasil menaikkan level pe-

Selama 2014 Terima 49 Pengaduan Lingkungan Siap Gelar Perkara Kasus SMAN 15 Pekan Depan Pemprov, Bhirawa Selama tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menerima pelayanan pengaduan sebanyak 49 aduan dari masyarakat. Terbanyak masalah yang diadukan masyarakat ternyata berkaitan dengan pencemaran udara. Selanjutnya masalah air Bambang dan tanah.

Permasalahan udara tersebut diantaranya seperti cerobong asap dan debu pembangunan bangunan. Misalkan masalah pabrik pengolahan kayu di Lumajang.

Awalnya sejak berdiri pabrik tersebut tidak ada masalah.

Namun masalah itu timbul ketika pabrik meningkatkan kapasitas, namun sayangnya peningkatan kapasitas produk tidak diiringi sarana prasarana. Untuk itu, BLH Jatim juga telah memberikan peringatan agar segera dilakukan pembenahan.

Masalah air dan tanah juga dijumpai di salah satu pembangunan Condo Hotel (Condotel) di Surabaya, warga mengadukan adanya pencemaran air yang akhirnya diketahui berasal dari basecamp pekerjanya. Akhirnya BLH Jatim memberikan surat perintah

dan diselesaikan dengan adanya pemindahan basecamp.

Serangkaian berbagai permasalahan lingkungan tersebut tidak hanya diselesaikan Pemprov Jatim melalui BLH Jatim. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga Sadono turut andil dalam memberikan menyelesaikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing.

Lebih lanjut, Kepala BLH Jatim, Ir Bambang Sadono MM mengatakan, dari 49 kasus lingkungan hidup, lima diantaranya ternyata bukan kasus lingkungan. Salah satu kasus non lingkungan itu misalkan saja di wilayah Tuban yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan warga sekitar.

“Ke lima kasus itu sudah dialihkan ke pihak yang terkait.

Kalau masalah di Tuban itu sudah diserahkan pada Bupati Tuban. Namun, Bupati Tuban juga menyurati hasilnya kepada kami,” katanya didampingi Kabid K omunikasi Lingkungan dan PSM, Ir Uda H a r i p a n tjoro, Kamis (15/1).

Dari 49 kasus itu, lanjutnya,

penanganan juga dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Ada permasalahan yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov Jatim melalui BLH Jatim, dan Pemkab/Kota. “Ada 38 kasus lingkungan tersebut telah diserahkan ke Pemkab/kota. Dari hasil yang didapat saat ini, sebanyak 18 kasus sudah ditangani mereka,” katanya.

Sementara, ada lima kasus yang juga ditangani Pemprov Jatim melalui BLH Jatim, seperti diantaranya permasalahan limbah yang dilakukan salah satu perusahaan terkenal dibidang sabun colek tersebut.

“Ada warga yang melaporkan pada kami kalau ada limbah berbau yang masuk dalam selokan.

Lalu kami periksa outlet IPAL (instalasi pengolahan air limbah) ternyata memenuhi syarat. Setelah melangsung melangsungkan pemeriksaan lainnya akhirnya kami meminta mereka melangsungkan inhouse keeping ada ceceran ke drainase,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Bambang meminta agar Pemkab/kota harus turut memprioritaskan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan melangsungkan pelayanan pengaduan masalah lingkungan dengan pola yang Q rac prima dan terpadu.Q

Pemprov Fasilitasi OJK Bentuk Posko di Grahadi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memfasilitasi dan menyiapkan Gedung Negara Grahadi Surabaya, sebagai posko penanganan kompensasi asuransi dan masalah lainnya yang menyangkut jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Dipilihnya Grahadi

nyidikan. Menurut Romy, penaikan level penyidikan ini merupakan perintah dari Kejagung RI, tak terkecuali bagi Kejari-kejari di Jawa timur. “Bagi Kejari yang tidak menaikan status penyidikan, sanksi dari Kejagung RI adalah pengantian Kepala Kejaksaan tersebut,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan periode Januari 2015 yang dirilis Kejati Jatim, tak satupun Kejari di wilayah pantura yang memiliki kasus dalam tahap penyidikan. Kemungkinannya pun hanya dua, nihil korupsi atau ada indikasi namun tak berlanjut.

Nihilnya penyidikan tersebut juga pernah terjadi di 2014. Padahal, di tahun 2013, salah satu Kabupaten, yakni Bojonegoro, merupakan salah satu kabupaten dengan catatan korupsi terburuk. Ini dibuktikan dengan terlibatnya dua Mantan Bupati Bojonegoro, Bambang Santoso dan HM Santoso dalam penyelewengan dana hibah mobile cepu.Q bed

sebagai posko karena letaknya yang strategis di tengah kota dan mudah dijangkau semua masyarakat.

“Grahadi itu tempat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk kompensasi, asuransi dan pengurusan administrasi keluarga penumpang AirAsia. Setelah

saya bertemu OJK, nanti pengurusan semua yang menyangkut AirAsia harus lewat satu pintu melalui OJK,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Kamis (15/1).

Pakde Karwo, sapaan akrap Soekarwo, mengatakan, masyarakat sudah tahu bahwa Gedung Grahadi adalah tem-

pat bagi komunitas yang meminta penjelasan dan pelayanan. Baik penjelasan tentang bencana alam maupun tempat berkumpulnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya (demo). Jadi sangat pas jika posko OJK nanti didirikan di komplek gedung cagar budaya tersebut.

Untuk itu, mantan Sekdaprov Jatim itu mengaku siap memberikan fasilitas untuk pihak-pihak terkait menangani segala bentuk permasalahan. Khususnya bagi keluarga korban pesawat rute Surabaya-Singapura yang hilang kontak pada Minggu, Q iib 28 Desember 2014.Q

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Penyelidikan dugaan pungli yang dilakukan SMAN 15 Surabaya, terus dikebut penyelidik Unit III Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya. Gelar perkara kasus yang melibatkan wakasek SMAN 5 ini bakal digelar pecan depan dari rencananya Kamis (15/1) kemarin .

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono membenarkan, memang gelar perkara yang seharusnya dilakukan hari ini (kemarin) terpaksa dibatalkan. Pembatalan ini dijelaskannya bukan karena adanya kekurangan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dari penyelidik. Melainkan adanya kabar duka dari anggota sejawat, yang mengharuskan tim penyelidik turut melakukan prosesi pemakaman.

“Gelar perkara sementara ditunda dulu. Sebab ada berita duka dari rekan sejawat kita yang mengharuskan tim melayat ke Jombang,” terang AKBP Sumaryono kepada Bhirawa, Kamis (15/1).

Namun, lanjut Kasat, batalnya gelar perkara kali ini akan dilanjutkan pada pekan depan. Sebab, tim penyelidik perlu melakukan gelar untuk menentukan adanya dugaan Pungli yang selama ini gencar diberitakan. Terkait menaikkan level status ke penyidikan, Kasat mengaku saat ini tim penyelidik belum ke arah sana.

“Kami harus lakukan gelar dulu, baru bisa ditentukan apakah kasusnya bisa dinaikkan ke penyidikan,” ungkapnya.

Kasat Juga menjelaskan, apapun perkembangan yang didapat tim, dipastikan pihaknya akan menyertahkan hal itu dalam penyelidikan. Terlebih perkembangan tersebut dibutuhkan pada saat tim Pidkor melakukan gelar perkara.

“Sekecil apapun bukti yang didapat penyelidik, pasti akan sertahkan dalam gelar perkara nanti,” tandasnya.

Sementara itu anggota DPRD Surabaya, BF Sutadi justru menilai penyebutan peristiwa terbongkarnya dugaan Pungli SMAN 15 sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah premature. Menururt mantan Asisten I Sekdakota Surabaya ini istilah pungutan sangat tipis dengan sumbangan.

Menurutnya dalam Perda Pendidikan maupun dalam UU Sisidiknas tahun 2003 peran serta masyarakat dalam pembiayaan masih diperbolehkan. Sehingga, lanjut Sutadi perlu ditegaskan bagaimana sifat penerimaan uang oleh Wakasek SMAn 15 tersebut.

“Jadi sangat prematur menyebutnya sebagai OTT, karena dalam Perda maupun UU masih diperbolehkan.

Untuk itu harus ditegaskan apakah penerimaan dana Q bed tersebut pungutan atau sumbangan,” ujar Sutadi.Q

Perketat Pengawasan Jalur Ternak, Operasikan Check Point Cemoro Sewu Memperketat pengawasan lalu lintas ternak, khusunya antar provinsi, Dinas Peternakan Jatim mengoperasikan satu lagi pos check point di perbatasan Jatim Jateng. Pos check point ini tepatnya dioperasikan pada jalur Cemoro Sewu, Sarangan, Kabupaten Magetan.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, keberadaan pos check point yang ada di Cemoro Sewu ini sebenarnya sudah ada dari tahun sebelumnya. “Peresmian gedung check point ini untuk memudahkan koordinasi dengan instansi lainnya seperti Dinas Peternakan Kabupaten Magetan mau-

pun dengan kepolisian,” katanya, Rabu (14/1).

Menurutnya, check point di Cemoro Sewu Magetan ini di gunakan untuk pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau sebaliknya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah bekerja sama dengan

kepolisian setempat.

“Jika ada ternak masuk maupun keluar Jawa Timur bisa terpantau melalui check point ini. Ada beberapa check point di Jawa Timur, seperti di Pacitan maupun Ngawi.

Rata-rata hewan yang masuk melalui perbatasan ini rata-rata sapi,” ujarnya.

Untuk check point ini, lanjutnya, jam operasional selama 24 jam dengan menugaskan pegawai dari Dinas Peternakan Jatim dan Dinas Peternakan Kabupaten Magetan. “Pengawasan juga dibantu pihak kepolisian. Ketika ada yang lolos dari check point, kita

langsung koordinasi dengan kepolisian sehingga pelaku bisa dihentikan,” tandasnya.

Berkaitan dengan jalan perbatasan yang hanya dilalui kendaraan kecil, lanjutnya, pihaknya juga bekerjasama dengan kepolisian untuk melangsungkan pemeriksaan terhadap lalu lintas niaga peternakan tersebut.

“Polisi bisa langsung menghentikan dan mengarahkan ke check point untuk diketahui perizinannya. Jika tidak ada izin yang jelas, maka diminta untuk kembali ke daerah asal untuk mengurus perizinannya,” Q rac ujarnya.Q

Awal Januari ini, Gedung Check Point Cemoro Sewu Magetan telah di resmikan oleh Bapak Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Ir, Maskur, MM. Check Point di Cemoro Sewu Magetan ini di gunakan untuk pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. rac/bhirawa

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Bangun RSUD Soetomo 2, 3 Kapasitas rujukan utama RSUD (rumahsakit umum daerah) Dr. Soetomo, sudah rutin menjadi keluhan masyarakat. Sejak sebelum pelaksanaan jaminan sosial kesehatan BPJS, tingkat hunian sudah mengalami overload. Lebih lagi setelah diberlakukan BPJS (sejak 1 Januari 2014), antrean rawat inap semakin panjang.

Dalam laporan kegiatan operasional selalu tercatat tingkat BOR (bed occupantion rate, tingkat hunian) lebih dari 70%.

Pemandangan pasien berjubel tidak hanya pada IRD (Instalasi Rawat Darurat), melainkan juga di ruang ICU serta ICCU dan cuci darah. Kondisi overload mengingatkan pada situasi 30 tahun lalu di rumahsakit RS khusus gawat darurat Simpang (kini arealnya berubah menjadi kompleks mall, hotel dan perkantoran). Pemandangan kumuh dan bau tak sedap menjadi kondisi keseharian yang tak menyehatkan.

Setelah direlokasi menjadi satu dengan RS Karangmenjangan (RSUD Dr. Soetomo), keadaan menjadi lebih baik. Setidaknya kumuh dan kotor tidak nampak lagi.

Tetapi kondisi yang baik itu hanya bertahan selama 20 tahun. Sejak tahun 2012, situasi seolah-olah kembali.

Beban (jumlah pasien) makin bertambah, sedangkan luas bangunan tak bertambah. Perlukah RSUD Soetomo direlokasi lagi?

Agaknya, yang lebih sangat diperlukan adalah pembangunan RSUD Dr. Soetomo “kw-2” dan “kw-3.” Yakni, semacam padanan RSUD rujukan utama provinsi yang lokasinya berada di luar Surabaya. Misalnya, terdapat RSUD Dr. Soetomo-II di Pasuruan atau Probolinggo untuk pasien warga “tapal kuda.” Begitu pula ada RSUD Dr. Soetomo-III di Pamekasan. Serta ada RSUD Dr. Soetomo IV di Jombang atau Nganjuk untuk pasien dari kawasan “mataraman.”

Problemnya saat ini, ketersediaan lahan menjadi masalah besar. Apalagi untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang tak boleh mengambil untung sebesar-besarnya. Ini berbeda dengan pembangunan RS berkelas VVIP (seperti Graha Amerta) yang bertarif hotel bintang 4. Banyak perusahaan property berminat meng-ongkosi RS berkelas hotel mewah. Di Surabaya, rumahsakit super mahal ini banyak bermunculan, walau penanganan fungsional tetap saja berpusat di RSUD Soetomo.

Membaca tren itu, Pemprop dapat membangun padanan RSUD Dr.Soetomo di berbagai kawasan de­ ngan menyediakan layanan VVIP. Toh sudah terdapat peraturan perbandingan jumlah kamar (dan tempat tidur) antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP serta VVIP. Masing-masing dengan pagu tarif yang bisa dikelola gendong-ngindit. Semirip mungkin dengan manajemen RSUD Dr. Soetomo di Karangmenjangan Surabaya.

Meski tidak akan sepadan benar dengan BLUD Dr.Soetomo Karangmenjangan, karena keterbatasan dokter spesialis dan alat kesehatan. Tetapi RSUD Dr. Soetomo “kw-2” dan “kw-3” bisa menjadi kanal efektif mengurangi banjir pasien. Ini disebabkan trade-mark (nama) RSUD Dr. Soetomo sudah menjadi sugesti kepercayaan. Faktor penting untuk proses kesembuhan pasien.

Pembangunan RSUD Dr. Soetomo di berbagai kawasan sudah direkomendasikan oleh (Komisi E) DPRD Jawa Timur, sejak akhir tahun 2013. Andaipun Pemerintah Propinsi tidak memiliki anggaran yang cukup, bisa digunakan utang pembiayaan. Antaralain melalui obligasi daerah. Sejatinya, utang (pinjaman) daerah telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 tahun 2011, khususnya tertuang dalam pasal 49.

PP ini disusul Permenkeu Nomor 111 tahun 2011. Berdasarkan peraturan tersebut, obligasi bisa ditawarkan untuk membiayai program yang dapat menghasilkan penerimaan. Syaratnya cukup mudah. Utamanya, opini BPK yang bukan dis-claimer terhadap APBD, serta tiga persyaratan lain. Yakni rasio kesanggupan untuk mengembalikan utang dan persetujuan DPRD. Menilik kekuatan PAD Propinsi Jawa Timur (sekitar Rp 12 trilyun), Pemprop bisa menarik utang sampai Rp 4 trilyun lebih. Cukup untuk 4 RSUD rujukan kawasan.

Dengan itu Pemprop bisa memenuhi amanat UUD pasal 28H ayat (1). n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Beli Oli, Perhatikan Tingkat Kekentalan !

Ganti oli sih sudah biasa. Tapi, ingat loh, jangan sembarangan beli pelumas. Pelumas memang fungsinya sebagai pendingin dan penyekat. Tapi, bisa salah kalau asal beli sembarang pelumas. Perhatikan SAE alias tingkat kekentalan pelumas sebelum membeli oli.

Kekentalan oli harus disesuaikan kebutuhan mesin.

Karena bila standarnya butuh oli encer, namun dikasih yang kental dengan alasan agar suara mesin lebih halus, lama-lama justru bikin mesin cepat rusak.

Kenapa beli oli harus perhatikan SAE? Logikanya kayak darah dalam tubuh kita. Bila mengandung banyak kolestrol, lama-lama akan timbulkan penyempitan pembuluh darah. Ujung-ujungnya kena stroke, serangan jantung dan banyak penyakit lainnya. Kan gak lucu lagi asyik-asyik geber motor kesayangan di jalan, eh, tiba-tiba mesinnya kena serangan jantung akibat sehernya macet.

Oli pun demikian, sob. Kalau terlalu kental, akan membuat penyalurannya ke komponen bergerak di dalam mesin jadi kurang lancar. Terutama saat putaran mesin tinggi. Sebab, mesin-mesin bikinan sekarang tingkat kepresisiannya makin tinggi, celah antar komponen dibuat rapat-rapat. Lubang saluran oli ke cylinder head pun dibikin makin kecil.

Nama dan alamat Ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

Meneladani Prinsip Hidup Polisi Hoegeng Saat ini citra pejabat publik sedang terpuruk, maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik menjadikan kepercayaan masyarakat menurun.

A

kan tetapi, tak semua pejabat publik memiliki peringai yang buruk dan memiliki keinginan untuk melakukan korupsi, salah satunya adalah Hoegeng, mantan Kapolri yang memiliki pribadi yang jujur, tegas, anti korupsi hingga akhir hayatnya.

Nama Hoegeng memang sudah tidak asing lagi di telinga rakyat Indonesia, ia dikenal sebagai polisi yang jujur, bahkan Almarhum KH. Abdurrahman Wahid menyebutkan jika hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng.

Hoegeng memang memiliki integritas dan prinsip hidup yang kuat, sejak kecil ia memang memiliki cita-cita menjadi seorang polisi yang baik dan jujur.

Saat diangkat sebagai Kepala Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumut (Polda Medan), pada awal 1956, Hoegeng menolak semua fasilitas yang disediakan oleh sekelompok pengusaha. Waktu itu Medan memang dikenal sebagai lumbung penyelundupan dan perjudian yang mendapat banyak backing dari pejabat dan aparat. (halaman 47).

Hoegeng tak segan mengeluarkan semua perabot mewah hadiah para pengusaha Medan dari rumah dinasnya, perabot mewah itu diletakkannya begitu saja di pinggir jalan, ia melakukan semua itu karena Hoegeng selalu ingat akan pesan ayahnya.

“Kita sudah kehilangan harta dan segala-gala­ nya, Geng. Yang

tinggal hanya nama baik, itu saja yang perlu di pelihara.” (halaman 47).

Kecintaan Hoegeng terhadap institusi Kepolisian memang tak bisa diragukan, bahkan ia rela mundur dari jabatan Menteri/ Sekretaris Kabinet Inti masa Pemerintahan Soekarno dan kembali ke barak Kepolisian sebagai Deputi Kapolri bagian operasi.

Hoegeng tak mempermasalahkan turunnya jabatannya dari Menteri menjadi Deputi Kapolri, karena memang hati dan jiwanya ada di Kepolisian.

Ketika sudah menjadi Kapolri pada tahun 1968, sikap Hoegeng pun tidak jumawa, ia tak pernah menerima uang selain gajinya sebagai Kapolri. Hoegeng juga tidak pernah merasa malu untuk turun tangan sendiri mengambil

alih tugas teknis seorang polisi, misalnya ketika terjadi kemacetan di sebuah perempatan, Hoegeng pun dengan ikhlas menjalankan tugas sebagai polantas dengan menggunakan baju dinas Kapolri (halaman 77).

Banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Hoegeng, beberapa di antaranya adalah menangani kasus Sum Kuning dan Robby Tjahjadi yang melibatkan backing aparat dan pejabat.

Dalam kasus pemerkosaan Sum Kuning tahun 1970 yang melibatkan anak aparat dan pejabat, setelah keputusan pengadil­ an terhadap kasus ini, Hoegeng tetap berupaya menyelidiki lagi kemungkinan penyelewengan yang terjadi dalam aparatnya (halaman 96).

Kasus Robby Tjahjadi, gembong penyelundupan mobil mewah, juga menjadi kasus yang dibongkar oleh Hoegeng, namun tak lama setelah kasus tersebut Hoegeng diberhentikan dari jabatan Kapolri secara mendadak dengan alasan peremajaan. Kabar yang berhembus, pemberhentian Hoegeng erat kaitannya dengan kasus Robby Tjahjadi (halaman 102).

Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng tetap bertahan dengan prinsip hidupnya untuk selalu jujur dan tak mengambil apa yang bukan haknya. Hoegeng hanya punya rumah tumpangan dan uang pensiun.

Kondisi ini pun membuat iba sejumlah Kapolda bekas anak buahnya hingga mereka sepakat

untuk iuran sejumlah uang untuk membelikan sebuah mobil Holden Kingswood untuk diberikan pada Hoegeng.

Awalnya Hoegeng tak mau menerima mobil tersebut, namun akhirnya Hoegeng bersedia menerima setelah diyakinkan jika mobil tersebut hasil iuran anak buahnya.

Sisi Lain Hoegeng Setelah Hoegeng pensiun, ia tak memiliki harta, yang ia miliki hanya rumah yang masih menumpang dan uang pensiun saja. Risiko hidup jujur yang berakibat kesulitan ekonomi pun harus diterima keluarga Hoegeng, namun hal itu tak membuat mereka berputus asa. Hoegeng dan istrinya pun terus menekuni hobinya melukis untuk mencukupi kebutuhan keluarganya (halaman 154).

Hoegeng memang mempunyai hobi melukis dan bermain musik, bahkan ia juga bergabung bersama grup musik The Hawaiian Seniors dan sering tampil di TVRI, satusatunya stasiun televisi kala itu.

Salah satu prinsip yang terus dipegang Hoegeng hingga akhir hayatnya adalah, “Memang baik menjadi orang penting, tetapi yang lebih penting menjadi orang baik.” (halaman 191).

Selain berisi biografi Hoegeng, buku ini juga berisi tulisan dari sahabat dan keluarga yang mengenal dekat sosok Hoegeng.

Buku ini patut dibaca tak hanya oleh para pejabat publik maupun aparat kepolisian, tetapi juga masyarakat luas yang ingin meneladani prinsip hidup Hoegeng yang senantiasa disiplin, tegas, jujur, dan melawan berbagai macam ketidakadilan di Indonesia. (*)

Judul buku : Hoegeng Penulis : Aris Santoso, dkk Penerbit : Bentang Pustaka Tahun terbit : 2014 (Edisi Revisi) Tebal : xviii + 342 Halaman Harga : Rp 59.000,ISBN : 978-602-7888-00-5 Peresensi : Richa Miskiyya Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

Resensi Buku :

P

Belajar Cinta dari Manusia Pilihan Tuhan

embahasan tentang cinta dengan berbagai sudut pandang tak pernah ada kata akhir. Semakin didiskusikan, pembahasan cinta semakin kaya makna dan misteri.

Kekuatan cinta memang dahsyat.

Sehingga wajar, karena alasan cinta semua tantangan terasa tidak pernah ada sama sekali. Kisah cinta sejak awal diwarnai dengan romantika hidup yang melankolis.

Cinta menyergap siapa saja. Kapan saja dan dimana saja. Tidak pernah mememandang warna kulit, status, jabatan sosial, dan hamba pilihan. Cinta adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga, semua manusia berhak merasakan dan memiliki cintanya sendiri.

Buku ini mengingatkan kita akan romantika cinta manusia-manusia pilihan Tuhan.

Sebuah kisah cinta yang dirajut dengan nama Tuhan. Bukan sembarang cinta. Seperti cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istri beliau. Cinta yang terpatri pada diri Muhammad SAW adalah cinta seorang pecinta sejati. Tidak ada labirin mainmain. Beliau mengajarkan konsep cinta yang sesungguhnya. Cinta berdasarkan pengertian, kasih sayang antarsatu sama lain, dan pengorbanan tulus tanpa ada embel-embel pujian.

Cinta semacam ini sangat sulit dijumpai di abad konsumerisme ini. Dimana cinta sudah berkelipot noda materi dan kepongahan hidup. Cinta tergadaikan gengsi dan sensasi belaka.

Dari halaman 1 sampai halaman 40 di dalam ulasan karya ini kita bisa temukan mutiara

cinta yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau mendermakan rasa cintanya demi dan untuk kebahagiaan wanita yang mendampingi beliau. Sebelum diutus mendakwahkan ajaran Islam, perempuan pertama yang menjadi pujaan beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Bersama Khadijah, Nabi Muhammad SAW membangun dinamika cinta yang luar biasa. Rasulullah menjadi pribadi yang budiman dan idaman bagi istrinya, sedangkan Siti Khadijah mampu memberikan sentuhan rasa kasih mendukung gerakan dakwah suaminya.

Setelah Khadijah wafat, Nabi merasa kehilangan. Sosok perempuan idaman yang memberikan sentuhan rasa cinta dan kasih sayang mendahuluinya. Namun, begitulah cinta. Semakin jauh, aromanya semakin terasa. Selain kisah cinta Muhammad SAW, buku ini juga menyajikan sejumlah kisah cinta orang-orang shalih. Ada kisah Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim as, dan cinta tiga orang pemuda yang takut kepada Tuhannya. Dikisahkan, bahwa suatu ketika ada seoarang gadis yang mendatangi salah seorang tiga orang pemuda yang saleh ini.

Gadis tersebut merupakan anak perempuan dari keluarga miskin.

Gadis tersebut memelas meminta bantuan uang untuk dibelikan makanan keluarganya yang sudah beberapa hari kelaparan. Manusia tak pernah luput dari nafsu.

Pemuda yang didatangi gadis tersebut mengaku bersedia membantu de­ ngan imbalan, sang gidis mau melayani hasyrat seksualnya. Karena tidak ada pilihan lain, gadis miskin itu menyanggupinya.

Di sebuah goa yang sepi, dua orang berlainan jenis kelamin tersebut hendak memulai tindakan yang

melanggar hukum Tuhan. Akan tetapi, di saat hampir terjerumus kepada hal yang haram, pemuda salih tersebut mendengar bisikan agar menghentikan maksudnya; nikahilah perempuan yang kamu senangi dengan halal. Agar mendapat kasih sayang dari Tuhan.

Pemuda salih tersebut melonjak kaget dan meminta maaf atas tindkan naif yang hampir menjerumuskannya kepada dosa besar.

Rasa penyesalan terus menyelimuti sang pemuda salih bersangkutan. Sampai pada suatu ketika, di saat berjalan di hutan dia bersama duaorang temannya terjebak dalam sebuah gua dan tidak bisa keluar. Dua temannya berdoa kepada Tuhan namun tidak ada jawaban. Akhirnya, pemuda yang selamat dari buaian setan itu memohon kepada Tuhan agar bisa keluar dari gua tersebut. Dia berharap setelah selamat dari himpit­ an batu akan menemui gadis yang pernah dia cintai. Dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, batu besar yang menutup gua terbuka dengan pelan-pelan. (hlm 68-72) Kekuatan buku ini terletak pada cerita-cerita bertuah hamba-hamba pilihan. Mengenal dan membaca kisah cinta sudah bukan hal baru. Akan tetapi, dengan ulasan lebih metaforis dan filosofis, kisah cinta di dalam buku ini menjadi lebih nikmat untuk diselami. (*)

Judul : Kisah Cinta Manusia Pilihan

Penulis : Irfan Supandi Tebal : 160 hlm Penerbit : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cetakan : Maret 2014 ISBN : 978-602-257-706-5 Peresensi : Zaitur Rahem Dosen INSTIKA Guluk-guluk Sumenep.

Alumni pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Email: zaitur_rahem@yahoo.com

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

CPNS Sidoarjo Tak Ada yang Mundur Sidoarjo, Bhirawa Proses penerimaan CPNS 2014 di Kab Sidoarjo, sejak 7 Januari 2015 lalu sudah memasuki tahab pemberkasan. Dari 92 quota, tak sampai ada peserta CPNS yang mundur. Kini para CPNS sedang menunggu usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN Regional 2 Jatim. Dan kemungkinan selesai pada Maret atau April 2015 mendatang.

Kabid Pengembangan dan Pem binaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD ) Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH, Kamis (15/1) kemarin menyatakan, rasa syukurnya setelah proses rekruitmen berjalan lancar. Menurutnya, dari 92 quota formasi CPNS 2014 yang ada, rinciannya terdiri dari untuk tenaga guru 25, tenaga kesehatan 15 dan tenaga teknis 52.

Menurut data, pendaftar yang berasal dari Sidoarjo sendiri ada 48 orang, sedangkan dari luar Sidoarjo ada 44 orang. Para CPNS 2014 ini yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terakreditasi ada 17, sedang yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terakreditasi ada 75 orang.

Happy menjelaskan, peserta CPNS 2014 di Kab Sidoarjo tak ada yang mundur, ini bisa jadi karena dalam prses pendaftaran

CPNS kali ini, menggunakan metode single pendaftaran, otomatis pendaftar hanya dapat mendaftar di satu tempat saja.

Sehingga tak ada pendaftar yang berani coba-coba ikut mendaftar CPNS di dua tempat.

Kalau sampai berani melakukannya, hingga mengundurkan diri maka sesuai dengan MoU, mereka harus sanggup mengganti biaya yang sudah dikeluarkan tim seleksi CPNS, nilainya ditetapkan sebesar Rp25 juta. Uang pengganti itu harus disetorkan ke Kasda Sidoarjo.

Menurut evaluasi, biasanya peserta CPNS yang mundur itu banyak yang dari jurusan teknis.

Mereka memilih mundur, diantaranya memilih bekerja di perusahaan swasta karena menganggap pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada jadi PNS.

alikusyano/bhirawa

Peserta CPNS 2014 di Kab Sidoarjo melakukan pemberkasan data setelah dinyatakan lolos tes.

Anak Wali Kota Tak Lolos Tes CPNS Sementara itu, anak laki-laki Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Muhammad Imaduddin tak lolos dalam tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Mojokerto. Putra orang pertama di jajaran Pemkot Mojokerto ini berada di rangking 11 dari 24 pelamar yang lolos Memenuhi Passinggrade (MP) untuk formasi guru agama.

Tak lolosnya putra Wali Kota Mojokerto ini dilontarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto. Sesuai hasil rekapi-

tulasi hasil ujian dari Panselnas.

Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyanto saat dikonfirmasi mengatakan, putra kedua Mas’ud Yunus itu berada di peringkat ke 11 dari 4 formasi yang dibutuhkan. ‘’Dari 102 pendaftar, yang bersangkutan berada di urutan ke sebelas dan yang MP,’’ terang Kepala BKD didampingi Kabag Humas, Heryana Dodik Murtono, Kamis (15/1) kemarin.

Agus menuturkan, Muhammad Imaduddin telah mendaftar CPNS dan memilih formasi Guru Agama Islam. Di formasi itu, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Pemerintah Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengalokasikan empat formasi saja.

Dari formasi itu, terdapat 102 pendaftar dan mengikuti ujian di Kantor Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional Jatim, di Surabaya. Sedangkan, anak kedua Mas’ud Yunus hanya berhasil meraih total poin 321 saja. Atau selisih 30 poin dari peserta yang lulus di formasi guru agama.

Gagalnya anak Wali Kota Mojokerto dalam ujian CPNS ini, membuktikan jika penyelenggaraan ujian dan proses penilaian dilakukan secara fair.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus melalui Kabag Humas, Heryana Dodik Murtono menegaskan, sejak awal pendaftaran, wali kota tak pernah berkomunikasi dan mengistimewakan anaknya dalam proses pendaftaran. ‘’Karena sistem penilaian yang dilakukan secara online. Artinya, siapapun yang mampu menyelesaikan soal dengan baik tentu akan bisa lolos,’’ ujarnya.

Mas’ud Yunus, kata Dodik, juga tak begitu kaget dengan kegagalan anaknya dalam ujian CPNS. ‘’Tidak. Karena sejak awal memang perlakuannya tak ada yang diis-

Banyak Puskemas Tak Ada Dokter Spesialis

Empat Perusahaan Hibahkan Lahan untuk FR Sidoarjo, Bhirawa Frontage Foad (FR) Waru-Buduran segera dilanjutkan pembangunannya.

Hal itu menyusul dengan dihibahkannya lahan oleh empat perusahaan secara sukarela, yakni PT Panggung Electric Citrabuana, PT Japfa Comfeed Indonesia dan Japfa Comfeed, Tbk Sidoarjo.

Dengan dihibahkannya empat perusahaan di Sidoarjo kali ini sebagai jalan pendamping. Pemkab Sidoarjo segera melanjutkan pembangunan FR Waru-Buduran sepanjang 9 km itu.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum Rabu (14/1) mengatakan pembangunan FR dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur jalan, yang lebih memadai bagi mobilitas masyarakat dari Surabaya Ke Sidoarjo maupun sebaliknya. ‘’Pembangunan FR kali ini juga sebagai kelanjutan dari pembangunan FR Kota Surabaya,’’ katanya.

Bupati Saiful Ilah menyampaikan terimakasihnya kepada perusahaan yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan FR Waru-Buduran melalui penyediaan lahan. Kedepan Ia juga berharap perusahaan lainnya yang berada di jalur FR Waru-Sidoarjo bersedia menghibahkan lahannya kepada Pemkab Sidoarjo. ‘’Sehingga akan membantu Pemkab Sidoarjo dalam memberikan pelayanan sarana infrastruktur jalan yang lebih memadahi,’’ harapnya.Q ach

timewakan,’’ pungkasnya.

Perlu diketahui, Pemkot Mojokerto telah menerima pendafataran CPNS sebanyak 761 orang. Sementara dalam ujian yang berlangsung selama tiga hari itu, Pemkot hanya mendapat jatah membuka sembilan formasi dengan kebutuhan personil sebanyak 30 orang saja.

Dari 30 formasi yang dialokasikan Kemenpan RB, hanya untuk menutupi kebutuhan tenaga medis dan tenaga pengajar saja.

Sedangkan, permintaan untuk menutupi kebutuhan pegawai di tingkat teknis yang mencapai 651 orang hingga kini masih belum dikabulkan.Q ali.kar

Permintaan Elpiji 3 Kg Naik 100 Persen

KELANA

Gresik, Bhirawa Dalam Sidak Komisi D, terkait pelayanan di berbagai Puskemas di Gresik.

Telah menemukan berbagai persoalan, diantaranya adanya overload pegawai kesehatan di masing-masing Puskesmas.

Akibatnya pegawai banyak yang menganggur, pasien minim dan keberadaan dokter sepesialis tak ada. Sehingga masyarakat enggan berobat dan memilih berobat ke RS Ibnu Sina dan RS swasta lainnya.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Gresik, Syaichu Busyiri, kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam penataan manajemen di tingkat Puskesmas harus diubah. Agar masyarakat mau berobat, karena selama ini Puskesmas kurang tertata rapi. Sehingga berbagai fasilitas yang sudah disiapkan seperti gedung, alat radiologi banyak yang menganggur.

Karena manajemen Puskesmas tak efisien, sehingga pasien enggan karena perawatan juga tak bisa maksimal.

Persoalanya, di tingkat Puskesmas tak ada dokter sepesialis yang ada hanya dokter umum. Dalam Sidak kemarin di dua Puskesmas di Kec Bungah dan Sidayu, sehingga masyarakat lebih memilih berobat di Pustu (Puskesmas Pembantu) tingkat desa karena lebih dekat, karena jenis obat yang di berikan sama. Kalaupun terjadi masalah, rujukanya mempunyai fasilitas yang sama baiknya dengan Pustu maupun Puskesmas yaitu ke RS Ibnu Sina.

Sehingga tempat ruang pasien dan UGD di Puskesmas minim pasien, dan ini sudah berlangsung lama namun tak ada perubahan. Selain itu, jumlah perawat di Puskesmas terlalu banyak. ‘’Masak untuk pendaftaran dijaga dua orang, di ruang bidan ada empat orang dan masih banyak lagi. Ini tak efisien, padahal jumlah pegawai yang ada di Pustu hanya satu. Manajemen ini harus diubah, lebih baik pegawai-pegawai kesahatan di Puskesmas dialihkan ke Pustu agar pelayanan di Pustu lebih maksimal. Dan di Puskesmas harus ditambah tenaga dokter spesialis, supaya masyarakat tak perlu berobat ke RSUD kalau Puskesmas mampu menangani. Karena fasilitas di Puskesmas kini sudah sangat memadai, selain terdapat UGD juga ada Radiologi,’’ ungkapnya.Q kim

karyadi/bhirawa

Endri Agus Subiyanto

ali kusyanto/bhirawa

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dianggap lebih efektif dalam mencegah berkembangnya nyamuk demam berdarah, dibandingkan hanya sekedar penyemprotan.

Pelajar SD Meninggal karena DB Sidoarjo, Bhirawa Demam Berdarah (DB) termasuk penyakit bahaya. Bila tak segera ditangani bisa membawa kematian. Dalam tahun 2014 lalu, dari 171 kasus DB di Sidoarjo, hanya merenggut satu nyawa anak kelas 1 SD asal di Desa Banjar Bendo, Kec Sidoarjo, pada bulan Desember kemarin. ‘’Korban terlambat dibawa ke RS,’’ kata Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyahatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Sidoarjo, dr Edi Tamat Susanto, Kamis (15/1) kemarin.

Menurut Edi, tahun 2013 sebelumnya, dari 222 kasus DB di Sidoarjo yang meninggal juga hanya satu diakibatkan karena terlambat membawa ke RS. Kasus DB di Kab Sidoarjo dalam 2 tahun ini jumlahnya terus menurun. Diharapkan terus demikian, sementara pada Januari 2015 ini sudah muncul

4 kasus DB. Menurut evaluasi mantan Kepala Puskesmas Kec Sedati ini, terjadinya penurunan kasus DB ini, bisa jadi karena saat ini masyarakat Sidoarjo mulai sadar masalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN), tanda-tanda dalam penanganan DB dan segera membawa korban ke RSUD sehingga tak sampai terlambat.

Menurut Edi, tak lepas dari peranan pihak Puskesmas yang juga siaga, dalam hal penyemprotan dan penyuluhan, sehingga tak sampai ada peningktan kasus. Masyarakat terus diminta waspada DB, meski saat itu tak mesti musim hujan. Contohnya, pada Bulan Mei dan Juni 2014 kemarin, munculnya kasus DB paling tinggi. Dalam Bulan Mei ada 23 kasus, sedangkan Bulan Juni ada 34 kasus. ‘’Padahal pada bulan itu tak lagi turun hujan, kok

kasus DB jumlahnya tinggi,’’ kata Edi. Dalam pencegahan kasus DB, kata Edi, metode dengan PSN lebih penting dari penyemprotan. Dengan PSN akan bisa membasmi jentik-jentik nyamuk sehingga tak sampai dewasa. Sedangkan kalau terlalu sering dilakukan penyemprotan, terkadang nyamuk menjadi kebal. Apalagi yang menyemprot bukan dari pemerintah, sehingga tak tahu obat apa yang tepat dan dosis serta ukurannya. ‘’Ini malah membuat nyamuk aedes aigypti kebal, jenis obat, dosis, ukuran, takaran harus tahu tepat, gak asal sembarangan semprot saja,’’ kata Edi. Dari laporan yang diterima, penyemprotan bukan dari petugas pemerintah, sering dilakukan oleh warga desa, yang mendapatkan dana dari pihak tertentu, kemudian secara swadana disemprot sendiri.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Pasca kenaikan harga elpiji 12 kg dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu membuat masyarakat Sidoarjo yang tak mampu banyak beralih menggunakan elpiji 3 kg. Akibatnya membuat stok elpiji di beberapa agen mulai menipis.

Disisi lain, juga banyak agen-agen yang mulai nakal, yakni mencari keuntungan dengan melakukan oplosan, dari elpiji 3 kg dipindah ke 12 kg dan 40 kg.

Seperti yang terjadi kemarin di gudang pengoplos elpiji, yang digrebek Satreskrim Polres Sidoarjo di Desa Kludan, Kec Tanggulangin.

Salah satu agen elpiji di Jl Untung Suropati, Hendra Gunawan mengaku sejak adanya kenaikan harga epiji 12 kg dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu, permintaan elpiji 3 kg mengalami peningkatan hingga 100%.

Kenaikan itu per harinya sekitar 50 tabung. Setelah terjadi kenaikan menjadi 100 tabung per hari untuk elpiji 3 kg. ‘’Sementara untuk elpiji 12 kg justru mengalami penurunan hingga 50%,’’ jelasnya.

Kenaikan permintaan itu terjadi karena banyak warga yang beralih menggunakan elpiji 3 kg, selain harganya lebih murah juga mudah ditemui di beberapa kios penjual. Ada sebagian warga melakukan aksi borong, stok di sejumlah agen-agen lain jadi menipis, bahkan beredar kabar isi elpiji untuk 3 kg akan dikurangi guna memenuhi permintaan masyarakat yang semakin tinggi.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Perindag, Fenny Apridawati, Kamis (15/1) kemarin mengatakan kalau soal kenaikan elpiji yang 12 kg itu tak mendapat subsidi dari pemerintah, akhirnya harganya menyesuaikan pangsa pasar, karena itu keputusan dari pusat. Pemerintah daerah tak bisa berbuat apa-apa. ‘’Semua itu kebijakan pusat, kami tak bisa intervensi harga,’’ katanya.

Jadi naik turunnya harga elpiji 12 kg itu sesuai dengan kenaikan bahan bakar minyak, premium, pertamax maupun solar. Namun yang menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap perkembanan elpiji yang mendapatkan subsidi, yakni yang beratnya 3 kg. Karena elpiji ukuran 3 kg itu dalam waktu dekat diperkirakan juga akan mengalami kenaikan sekitar Rp2 ribu dari Rp14 ribu menjadi Rp16 ribu antara 15% hingga 17%. ‘’Jadi naiknya mendapat batasan dari pemerintah tak boleh lebih dari 17%,’’ katanya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kabid Perdagangan Drs Ec Tjarda saat melakukan pengecekan tabung elpiji disalah satu agen.

Komisi I Cek Lokasi Lahan Warga yang Dicaplok Pemkot Komisi I DPRD Kota Mojokerto bergerak cepat menelusuri kasus dugaan penyerobotan tanah milik 48 warga Lingkungan Kedungsari, Kel Gunung Gedangan, Kec Magersari oleh Pemkot Mojokerto.

Dipimpin ketua Komisi I, Suliyat, rombongan mendatangi lokasi berupa tanah lapang yang tak terurus, Kamis (15/1) kemarin. Mereka memeriksa papan nama di lahan tanah sengketa, sehari sebelum melakoni pertemuan dengan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang dijadwalkan Jumat hari ini. Di DPPKA kedua belah pihak akan membahas keberatan warga atas klaim Pemda atas tanah mereka. ‘’Setelah memastikan lahan yang dipersengketakan ini, kami segera melakukan pertemuan dengan pihak DPPKA yang memasang klaim kepemilikan atas lahan itu,’’ papar Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat, kemarin.

Kepada wartawan seusai Sidak, anggota Komisi I, Anang Wahyudi, mengungkapkan ke-

curigaannya atas isi tulisan yang dipampang DPPKA. Politisi Partai Golkar ini menyampaikan adanya kejanggalan dalam papan itu. ‘’DPPKA tak menunjukan nomer aset, sertifikat, SIL atau sebagaimana lazimnya penulisan papan aset yang lain.

Itu membuktikan kalau DPPKA sendiri masih ragu,’’ ujarnya.

Meski demikian, Anang mengungkapkan, pihaknya masih belum bisa memutuskan perkara ini karena masih simpang siur. ‘’Ini masih simpang siur karena kita baru menerima pengaduan sepihak dari masyarakat. Sebaiknya warga menahan diri dulu sebelum ada konfirmasi dari DPPKA,’’ tandasnya.

Anang berharap, adanya itikad baik dari kedua belah pihak dalam kasus ini. Nantinya kalau terungkap tanah itu memang milik warga, pemkot harusnya mau membe-

rikan kompensasi. Dan sebaliknya kalau tidak mau memberi kopensasi, maka sebaiknya Pemkot mengembalikan kepada warga,’’ pungkasnya.

Pengakuan sejumlah warga setempat lebih mengarah pada fakta sebagaimana disampaikan perwakilan warga gogol yang mendatangi kantor dewan setempat lusa lalu.

Seorang warga bernama Narji

mengungkapkan, jika tanah itu memang milik warga gogol. ‘’Tanah ini merupakan irisan dari pemilik tanah gogol yang digunakan untuk keperluan desa pada sekitar tahun 1986 an. Kini tanah ini dipakai untuk lapangan sepak bola oleh anak-anak,’’ akunya.

Terpisah, Wali Kota Mojokerto Masud Yunus tak banyak berkomentar atas silang sengkarut di Kedungsari. ‘’Me-

kariyadi/bhirawa

Ketua Komisi I dan anggota ketika Sidak di lokasi tanah sengketa, Kamis (15/ 1) kemarin.

mang banyak kasus seperti ini.

Tidak hanya itu,’’ sesalnya.

Untuk penyelesaiannya, orang nomer satu di pemerintahan ini lebih condong diselesaikan oleh bawahannya. ‘’Ya biar diurus instansi terkait. Banyak kasus-kasus akibat penyelesaian yang tidak tuntas,’’ pungkasnya.

Kasus ini terungkap, menyusul laporan sejumlah perwakilan warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah lapangan di Lingkungan Kedungsari ke dewan. Mereka mengadukan pemasangan papan Pemkot diatas tanah itu yang berisi klaim Pemkot atas tanah lahan seluas 1.6 hektar. ‘’Tanah itu milik 48 warga gogol tapi diklaim milik Pemkot,’’’ ujar Wahyu Diana, salah satu ahli waris yang juga menjabat sebagai Ketua RW setempat.

Sebelum mendatangi kantor DPRD, sejumlah perwakilan warga pemilik tanah gogol secara turun-temurun itu juga melayangkan surat ke Kantor Dinas Pendapatan, pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA).Q kar.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Ajukan Keberatan Pencabutan SK Gubernur Kab Kediri, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Kediri mengajukan keberatan atas turunnya Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk mencabut SK kepemilikan Gunung Kelud dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Surat keberatan ini ditandatangani langsung oleh tim penegasan Wilayah Batas Daerah yang juga Wakil Bupati Masykuri.

Kepala bagian Humas Pemkab Kediri Haris Setiawan mengatakan surat keberatan ini sudah dikirimkan ke Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo pada senin 12 Januari lalu, "Kita sudah mengajukan keberatan atas SK yang diterbitkan Gubernur, dulu Gubernur yang mengeluarkan SK itu dan sekarang mencabut SK-nya" kata Haris. Kamis (14/1).

Haris menjelaskan keberatan ini didasari, pada sengketa sebelumnya Pemprov lah yang memfasilitasi pertemuan antara Kabupaten Kedri dan Pemkab Blitar, dan menghasilkan SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelasaian persilishan batas daerah atar Blitar dan Kediri yang terletak di Kawasan gunung Kelud. "Selama 12 kali antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri, dalam pertemuan itu kami juga tukar dokumen dan data hingga keluar SK jika Gunung kelud menjadi wilayah Kabupaten Kediri," terangnya.Q van

Relawan Jokowi Tolak Budi Gunawan Kapolri Jombang, Bhirawa Penolakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan disampaikan Relawan pendudukung Jokowi. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Jombang yang saat Pemilihan Presiden menjadi relawan Jokowi mengancam akan turun ke jalan jika Budi Gunawan tetap dilantik presiden.

“Kita akan turun ke jalan, jika presiden Jokowi tetap akan melantik Komjen Budi Gunawan. Ini berarti Komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi patut dipertanyakan," ujar Ketua Almisbat

Jombang, Suwito, Kamis (15/ 1) menyikapi pro kontra calon Kapolri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam kasus rekening gendut.

Dikatakannya, aksi demo dengan turun ke jalan merupakan salah satu cara mengingatkan presiden Jokowi. Dengan gerakan rakyat itu menurutnya adalah bentuk kritikan, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan. "Di antaranya, kita mencegah agar presiden jangan sampai melantik tersangka korupsi KPK, Komjen Budi Gunawan, menjadi Kapolri," tandas Suwito mengatakan.

Almisbat merupakan kumpulan para relawan yang men-

Rp 1,4 M untuk Tuntaskan 11.110 Buta Aksara Probolinggo, Bhirawa Jumlah buta aksara di kabupaten Probolinggo sampai saat ini masihlah tinggi, dimana sampai kini masih terdapat 73.569 orang. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemkab melalaui dinas pendidikan setempat sangat memperhatikan sesuai ketentuan, berbagai upaya terus dilakukan, termasuk tahun ini menganggarkan Rp 1,4 miliar untuk menuntaskan 11.110 buta aksara.

Hal ini diungkapkan kepala dinas Pendiddikan Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Kamis (15/1) saat dikonfirmasi di kantornya. Dengan target tersebut pihaknya akan memaksimalkan apa yag ada, termasuk para guru SD yang kami miliki.

Semua itu akan melalui program dan terobosan GKPPBA (Gerakan Kabupaten Percepatan Pemberantasan Buta Aksara) di kabupaten Probolinggo di tahun 2015 ini.

Program penuntasa buta aksara terus dilakukan dari tahun ketahun, oleh karena itu masuk kegiatan tahunan, sampai masalah buta aksara di kabupaten Probolinggo benar-benar tuntas. Dimulai tahun 2015 ini dinas pendidikan muai terapkan program terobosan melalui Baca Delila (Bangkitkan, Cantolkan, Dengar, Lihat dan Lakukan), dimana hal itu untuk upaya percepatan pempenuntasan buta aksara di kabupataen Probolinggo, ujarnya.Q wap

dukung pasangan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) saat pemilihan presiden kemarin. Organisasi yang dihuni aktivis Mahasiswa Jombang era tahun 90-an ini menggelar film Jokowi secara keliling di Kabupaten Jombang. Itu dilakukan untuk menepis kampanye hitam yang kerap dialamatkan ke Jokowi. Hasilnya, pasangan Jokowi-JK menang telak di kota santri Jombang.

Suwito masih ingat, saat maju sebagai capres, Jokowi punya komitmen untuk mem-

berantas korupsi. Namun ironis, ketika sudah menjabat presiden, pria kelahiran Solo, Jawa Tengah itu justru mengusulkan seorang tersangka korupsi sebagai Kapolri.

"Ini sangat ironis. Seorang tersangka malah diusulkan jadi Kapolri. Makanya, jika Komjen BD dilantik, kami siap turun jalan," ujar aktivis yang pernah mendekam di rutan Salemba karena tuduhan menghina Presiden Soeharto pada tahun 1993.Q rur

Komitmen Pemkot Batu Sejahterakan Veteran

Enam PNS Bojonegoro Diberhentikan Tidak Hormat Bojonegoro, Bhirawa Data yang tercatat di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bojonegoro, sedikitnya ada tujuh orang pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bojonegoro, selama tiga tahun mulai dari 2012 hingga 2014 diperhentikan karena melanggar disiplin pegawai.

Hal itu diungkapkan oleh kepala bidang pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro, Lusiana Kamis (15/1). “Ada enam PNS dari total tujuh yang diperhentikan dengan tidak hormat melanggar disipliner, satu PNS pemberhentian dengan hormat karena menolak diklat prajabatan dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat CPNS,” jelasnya.

Menurutnya, dari enam PNS yang diperhentikan dengan tidak hormat terjadi di tahun 2012 sebanyak lima orang PNS melanggar disipliner atau sering bolos masuk kerja, dan pada tahun 2014 satu orang telah menyalahgunakan anggaran atau kasus tipikor. “Sedangkan dari lingkup Dinas Pendidikan terdapat satu PNS menjadi joki ujian nasional,” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk kasus pelanggaran disiplin PNS itu bukan saja yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor, tapi juga pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti perceraian. Sebagaimana dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 poin 3, yakni setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.Q bas

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

khoirul huda/bhirawa

Salah satu titik jalan Montong menuju Singgahan yang tidak ada rambu-rambu atau makrka jalan.

20 KM Jalan Antar Kecamatan Tak Bermarka Tuban, Bhirawa Para pengguna jalan sepanjang jalan yang menghubungkan Kecamatan Montong dengan Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban patut waspada saat melintas di jalan tersebut.

Selain medan jalan yang berkelok dan naik turun, sepanjang jalan tersebut juga belum ada marka jalan atau minim rambu-rambu.

“Setelah jalan diperbaiki, hingga saat ini jalan belum ada marka dan ini sangat membahayakan pengguna jalan, karena banyak kendaraan yang jadi ngawur dan ugalugalan saat melintas,” kata salah satu penguna jalan, Junaidi warga sala kecamatan Bangilan Tuban (15/1).

Menurutnya, jalur yang memiliki panjang kurang lebih 20 kilometer itu perlu diberi markah jalan dan rambu-rambu. Selain karena ukuran lebarnya jalan yang tidak merata juga banyak tingkungan yang tajam. Bahkan jika perlu diberi penerangan di sepanjang jalan tersebut, karena di jalur itu terdapat kawasan hutannya. “Ada penerangan pun baru setengah

jalan (Kecamatan Montong), belum sampai ke kecamatan Singgahan. Padahal jalan itu juga melewati kawasan hutan,” katanya.

Junaidi berharap, pemerintah setempat bisa memberi markah dan memasang ramburambu yang sesuai dengan jalur tersebut.

Karena untuk mencegah terjadinya kecelakaan dijalur itu. Selain itu, meminta jalan diwilyah Kecamatan Singgahan diberi penerangan.

“Semoga pemerintah segera memberi markah, selain itu juga memasang ramburambu, sebab di jalan kecamatan MontongSinggahan banyak tingkungannya, selain itu lebarnya juga tidak sama, ada yang lebar, ada juga yang sempit,” harapnya.

Sementara itu, Camat Montong, Agus Wijaya ketika dikonfirmasi terkait tak ada markah dan rambu yang berada diwilayahnya enggan berkomentar banyak. Pasalnya, tidak menjadi wewenangnya. “Itu bukan wewenang kami, tapi dishub. Nanti tak konfirmasikan dengan dishub,” katanya singkat.Q hud

Batu, Bhirawa Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, memberikan batasan waktu terkait realisasi pendirian Gedung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di kota Batu. Ia menegaskan pada bulan Maret ini, pendirian gedung LVRI harus telah memasuki proses lelang.

Dengan demikian pada tahun ini gedung senilai Rp 1,25 miliar itu sudan bisa dimanfaatkan oleh para Veteran di Kota Wisata ini.

Pemberian batas waktu atas realisasi pendirian gedung LVRI ini disampaikan Punjul secara langsung kepada para Veteran Kota Batu yang tengah merayakan hari jadinya yang ke-58 tahun, bertempat di Gedung Graha Wangsa Kota Batu, Kamis (15/1).

“Dalam acara perayaan hari jadi LVRI ke 58 ini, juga turut hadir Ketua DPRD Kota Batu dan anggota Forkompinda. Karena itu pembangunan gedung LVRI ini bisa langsung diawasi oleh dewan, karena mereka (DPRD –red.) yang menyetujui pengeluaran anggaran untuk membangun gedung LVRI,” ujar Punjul.

Dalam kesempatan ini, katanya, Pemkot Batu berkomitmen untuk melanjutkan hasil perjuangan yang telah dicapai para veteran.

Namun pemkot tak hanya ingin menikmati hasil perjuangan, tetapi juga memberikan kenyamanan kepa-

da para pejuang.

Dengan keberadaan gedung LVRI di Batu, diharapkan potensi yang ada di organisasi LVRI bisa tergali dan termanfaatkan. Dengan program pembinaan yang rapi, maka Veteran Batu akan mampu memberikan kontribusi pada terciptanya perdamaian dunia. Termasuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di negeri ini.

Saat ini Pemkot Batu telah menyediakan dan memberikan insentif kepada para veteran. Namun kemampuan anggaran yang ada saat ini, insentif yang diberikan masih sebesar Rp 250.000 per orang per bulan.

Apakah jumlah ini akan naik?, Punjul menunjukkan rasa optimisnya. Karena keinginan pemkot untuk menyejahterakan para veteran, kata Punjul, juga didengarkan oleh anggota dewan yang ikut hadir dalam acara HUT LVRI. “Karena kenaikan besaran insentif ini juga bergantung pada palu yang digedok oleh DPRD,” tambah Punjul.

Diketahui, insentif/santunan untuk anggota LVRI dan janda veteran telah diberikan Pemkot Batu mulai tahun 2008. Namun pada tahun 2011 santunan tersebut terhenti. Kemudian di akhir tahun lalu, santunan kembali diberikan setelah anggarannya sudah disiapkan di dalam APBDP Kota Batu tahun 2014.Q nas,sup

sup/bhirawa

Ketua TP PKK Kota Batu, Ny.Dewanti Eddy Rumpoko, menyerahkan potongan tumpeng kepada anggota Veteran Batu yang merayakan hari jadi LVRI ke 58 di Gedung Graha Wangsa, Kamis (15/1).

DPRD Kritik Konsep Pencanangan Tahun Kunjungan Wisata 2015 Bondowoso, Bhirawa Pencanangan Tahun Kunjungan Wisata 2015 yang dilakukan Dinas Pariwisata beberapa waktu lalu mendapat kritik keras dari kalangan DPRD. Beberapa anggota DPRD Bondowoso menilai, pencanangan program tersebut hanya sia-sia.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi

III DPRD Bondowoso Andi Hermanto yang menjadi mitra dinas tersebut. Dia mengatakan, pencanangan tersebut kurang pas karena daerah belum siap untuk menampung banyak wisatawan.

“Mengenai tahun kunjungan wisata sebenarnya kurang pas mengingat kesiapan Bondowoso belum mampu karena infrastruktur jauh dari memadahi.

Istilahnya jangan malu-maluin, membuka borok sendiri karena yang dilihat hanya keburukan nanti,” kata Andi Hermanto.

Menurut Andi, perangkat pariwisata di Bondowoso belum sepenuhnya siap. Pihaknya menilai belum ada langkah serius Pemkab untuk mengembangkan sektor wisata.

Hal ini terlihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan

untuk perbaikan destinasi wisata. Bahkan, Komisi III menemukan ada perubahan pada nomenklatur anggaran di Dinas Pariwisata.

Menurut Andi, anggaran Rp 600 juta yang disediakan untuk pembangunan destinasi wisata, tiba-tiba berubah menjadi anggaran untuk promosi wisata. Hal tersebut otomatis membuat anggaran perbaikan

destinasi wisata menjadi nihil.

"Kami dari Komisi III sudah memindahkan anggaran promosi untuk pembangunan destinasi wisata. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Saya tidak paham apa kepala Dinas kurang pro aktif atau tim anggaran yang tidak mengerti. Promosi bisa kita urus nanti, yang penting perbaiki dulu destinasi wisatanya,” imbuhnya.Q mb7

Jangan Sampai Ada yang Siluman, BKD Kumpulkan Honorer Untuk menghindari tenaga honorer di lingkungan Pemkot Batu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengumpulkan mereka secara bertahap agar tidak mengganggu tugas-tugasnya. Selain dipengarahan, dikumpulkannya honorer ini juga sekaligus untuk mengecek apakah mereka benar-benar bertugas bukan siluman.

supriyanto/bhirawa

Kepala BKD saat mengumpulkan honorer.

"Kita kumpulkan di awal tahun untuk mengecek keberadaan mereka memang benar bertugas sebagai honorer bukan siluman.

Selain validasi data-data lainnya, seperti tempat bertugas dan kelengkapan berkas mereka," tegas Kepala BKD Achmad Suparto, kepada bhirawa di selasela mengumpulkan honorer di kantornya, Kamis kemarin (15/1).

Lebih lanjut dikatakan, beberapa materi pengarahan diantara

terkait netralitas honorer, agar mereka tidak dukung mendukung parpol tertentu, disiplin kerja dan aturan perundang-undangan tentang kepegawaian. "Sebegai honorer Pemkot Batu, mereka juga terikat aturan PNS. Jangan sampai mereka tidak tahu aturan dan larangan-larangan tersebut," tuturnya.

Honorer Pemkot Batu saat ini berjumlah 511 orang. Setiap awal

tahun selalu divalidasi untuk mengetahui persis datanya sebelum penandatangan kontrak kerja. Sementara itu terkait dengan tuntutan dewan agar 66 Honorer K2 diperjuangkan ke BKN, Parto menyatakan bahwa proses pemberkasan mereka telah rampung.

Bahkan saat ini berkas mereka telah dikirim ke BKN. "Kita sudah mengirim berkas ke-66 honorer K2 tersebut ke BKN. Sekarang ini Staf BKD dengan dikawal oleh 3 orang Honorer K2 sedang berada di Jakarta.

Hal ini untuk memastikan agar mereka terdaftar di database BKN, sambil menunggu formasi CPNS," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dari

123 honorer K2 Pemkot Batu, dalam tes CPNS lalu yang lolos hanya 57 orang. Saat ini proses pemberkasannya telah selesai dan tinggal menunggu SK pengangkatannya sebagai CPNS. Karena ada 66 honorer K2 yang tidak lolos, maka Komisi A DPRD Kota Batu saat hearing mendesak BKD untuk memasukkan datanya ke BKN untuk pengangkatan formasi CPNS mendatang.

Ke-66 honorer K2 tersebut, 62 orang di antaranya berasal dari tenaga kependidikan dan sisanya 4 orang dari tenaga teknis kesehatan. Selain menunggu formasi CPNS yang baru, ke 66 Honorer K2 ini diharapkan juga masuk sebagai ASN.Q sup

JAWA TIMUR

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

7

Pemkab Anggarkan Rp 1,263 M untuk Tutup Prostitusi

KILAS JATIM

Pelayanan KTP Elektronik Tersendat Jombang, Bhirawa Pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tersendat, pasalnya hingga kini blanko KTP yang disediakan dari Kementrian Dalam Negeri masih kurang. Dari kebutuhan sebanyak 163 ribu hanya tersedia 3 ribu blanko.

“Kita sudah mengajukan ke pusat untuk blanko ini, namun hingga saat ini belum juga dikirim. padahal pengajuan kita sudah cukup lama. Balasan surat resmi saja tidak ada,” ujar Laily Agustin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ditemui di kantornya, Kamis (15/1) mengungkapkan.

Laily menambahakan, permintaan pembuatan KTP oleh masyarakat cukup tinggi, dan kebutuhan blanko sebanyak 163 ribu. Namun saat ini baru tersedia 3 ribu blanko saja. “Di samping KTP baru, juga adanya perubahan status dan juga untuk mengganti kesalahan cetak yang sebelumnya telah dilakukan,” imbuhnya seraya mengatakan, untuk mengganti KTP elektronik terpaksa harus dicetak manual.

Untuk wajib KTP dikota santri, dikatakannya, sebanyak 1.025.513 orang, dan yang sudah terekam sebanyak 939.104.

Dan yang belum terekam KTP Elektronik sebanyak 125.865 hingga Desember ini. ”Dari yang terekam itu yang sudah tercetak sebesar 907.763 orang, sisanya menunggu blanko,” ujarnya menambahkan.Q rur

Nganjuk, Bhirawa Seperti ingin mengulangi kegagalan menutup tiga lokasi penjaja seks komersial (PSK), Pemkab Nganjuk kembali menganggarkan dana RP 1,263 miliar dalam APBD 2015. Dana tersebut akan digunakan untuk biaya deklarasi dan kompensasi bagi warga terdampak maupun PSK yang kini masih bertahan di tiga lokasi.

“Ya memang, kami menganggarkan Rp 1,263 miliar untuk menutup tiga lokasi PSK yang tahun lalu gagal ditutup,” terang Masduqi, Sekretaris Kabupaten Nganjuk.

Namun demikian Masduqi sendiri juga tidak memiliki rencana yang tepat dalam menangani warga terdampak, kecuali rencana deklarasi “Kabupaten Nganjuk Bebas Prostitusi” yang akan dilaksanakan 23 Januari mendatang.

Bahkan Masduqi yang sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua tim penanganan lokasi prostitusi tidak mampu menjawab saat warga Guyangan menanyakan jaminan Pemkab Nganjuk bahwa warga masih mendapat penghasilan setelah lokasi PSK ditutup. “Soal pekerjaan warga terdampak, itu kita bahas dengan tim yang juga melibatkan sejumlah satuan kerja,” dalih Maduqi.

Masduqi menjelaskan, terkasit semua permasalahan warga terdampak Masduqi akan membicarakan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Dinas Industri, Koperasi dan Perdagangan ( Indakop).

Warga terdampak penutupan lokasi PSK dari Kelurahan Guyangan dengan tegas menolak uang kompensasi yang diberikan pemerintah. Karena selain jumlahnya kecil, jumlah warga yang masuh dalam daftar penerima kompensasi hanya 192 orang.

Padahal sesuai data yang dimiliki warga ada sekitar 400 orang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas seks di lokasi Guyangan. “Ada buruh cuci, operator karaoke,

tukang becak dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang jumlahnya se4kitar 400 orang akan kehilangan pekerjaan,” ujar Pujo Ptrasetyo, ketua RT 02/ RW 02 Kelurahan Guyangan .

Pujo yang mengaku sempat bertemu Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman itu mengatakan bahwa warga hanya ingin ada solusi pekerjaan dari pemerintah, setelah penutupan lokasi PSK Guyangan. Bukannya pesangon atau kompensasi yang nilainya hanya cukup untuk hidup selama seminggu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sukarno, Ketua RW 02 Kelurahan Guyangan yang juga memiliki wisma di lokasi PSK Guyangan. Menurut Sukarno, Pemab Nganjuk tidak

memiliki rencana akan dimanfaatkan untuk apa lokasi PS Guyangan setelah ditutup.

Sementara, banyak dari pemilik wisma di Lokasi PSK Guyangan yang menjaminkan sertifikat rumahnya untuk kredit di bank. Jika tiba-tiba lokasi PSK ditutup, lantas dengan apa para pemilik wisma membayar hutang kepada bank. “Apakah Pemkab Nganjuk mau membayar hutang kami di bank yang jaminannya sertifikat wisma kami,” tandas Sukarno.

Tampaknya Pemkab Nganjuk lebih mementingkan seremonial deklarasi Nganjuk bebas prostitusi, dengan biaya besar. Sementara para PSK dan mucikari akan dibiarkan tetap bebas bertransaksi seks tanpa ada sanksi.Q ris

Baleg Usulkan 19 Raperda Masuk Prolegda 2015 Sumenep, Bhirawa Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep mengusulkan 19 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2015. Ke 19 raperda itu terdiri dari 6 raperda inisiatif Legislatif dan 6 raperda merupakan usulan dari eksikuti, sedangna 7 raperda merupakan sisa dari tahun 2014.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep, Iskandar mengatakan, hasil rapat diinternal Baleg, ada 19 raperda yang sudah siap diajukan ke pimpinan DPRD untuk dirapatkan dan menjadi prolegda 2015. Sebelum menjadi prolegda, pimpinan akan menentukan jadwal rapat paripurna untuk membahas penetapan prolegda itu. "Dalam waktu dekat, kami akan mengajukan ke pimpinan, kemudian dibahas dalam paripurna," kata Iskandar tanpa menyebutkan ke 19 raperda itu, Kamis (15/1).

Ia menerangkan, pihaknya sudah sempat membicarakan dengan pimpinan soal pembahasan raperda itu. Dipastikan antara bulan Februari dan Maret ini ada waktu untuk membahasnya. "Dibulan Februari dan Maret ini sepertinya ada waktu untuk membahasnya, sambil menunggu masuknya LKPJ tahunan Bupati Sumenep," ungkapnya.Q sul

Anggota Ditahan, AKD Akan Beri Bantuan Hukum Tuban, Bhirawa Aksi pembelaan terhadap Saiful Bakhri Kepala Desa (Kades) Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, beserta sekretaris desa (Sekdes)-nya Parlan yang tertangkap tangan oleh kepolisian resort Tuban tempo hari di salah satu rumah makan karena memeras Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mendapat pembelaan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tuban. "Tanpa dimintapun, kita (AKD) akan melakukan advokasi kepada yang bersangkutan, akan tetepi kita akan menunggu permintaan dari tersangka," Kata Zuhri Ali Ketua AKD Kabupaten Tuban (15/1).

Jojo pangilan akrab ketua AKD Tuban juga mempertanyakan, apabila kedua tersangka dijerat dengan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh penyidik kepolisian. Kenapa notaris yang dianggap sebagai korban tiduk ikut ditahan?

"Mestinya yang disuap sekaligus pemberi suap harus ditahan, kenapa notaris selaku pemberi suap sampai sekarang tidak ditahan?" tanya Jojo.Q hud

wed/bhirawa

Bendungan Wonorejo yang rencananya bakal dikunjungi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Tulungagung.

Presiden Bakal Kunjungi Tulungagung

sudarno/bhirawa

Reservasi tiket di stasiun KA besar Madiun.

PSO Diberlakukan Lagi, PT KAI Siap Bayar Kelebihan Harga Tiket Madiun, Bhirawa Pemerintah kembali meberlakukan PSO (Public Service Obligation) atau pemberian subsidi bagi Kereta Api ekonomi non komersial sejak 2 Januari 2015. Ketentuan PSO ini berlaku mulai 1 Maret-19 Juni 2015 mendatang. Padahal, masyarakat sudah ada yang telanjur membeli tiket Kereta Api dengan harga non PSO. Karena tiket Kereta Api sudah dapat dibeli H-90 hari sebelum keberangkatan.

Menurut Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Supriyanto, bagi pengguna jasa angkutan Kereta Api yang sudah terlanjur membeli tiket, pihak PT KAI siap mengembalikan kelebihan uang harga tiket. "Kami pekan lalu mengadakan pengecekan terhadap pemesanan tiket untuk periode 1-7 Maret. Karena sesuai kebijakan pemerintah PT KAI mendapatkan PSO lagi untuk KA ekonomi non komersial sejak 1 Maret-19 Juni mendatang, kami siap mengembalikan uang kelebihan harga tiket"kata Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Supriyanto, kepada wartawao,

Kamis (15/1).

Pengecekan itu, lanjut Supriyanto, sekaligus menutup sistem pemesanan dengan harga non PSO. Saat dilakukan pengecekan, terdapat belasan tiket KA ekonomi non komersial yang telah dipesan. Supriyanto menyarankan, untuk uang kembalian harga tiket, konsumen sebaiknya mengurusnya jauh hari sebelum hari keberangkatan.

Syaratnya, harus dengan membawa tiket asli. Selanjutnya, konsumen akan mendapatkan tiket baru sesuai tarif PSO. "Silahkan konsumen memilih stasiun atau tempat reservasi tiket. Bisa di stasiun keberangkatan maupun stasiun tujuan," tambah Supriyanto.

Untuk diketahui, harga tiket KA ekonomi non komersial saat PSO ditiadakan, misalnya KA Matarmaja, sebesar Rp105 ribuRp175 ribu menjadi Rp65 ribu untuk jurusan Madiun-Jakarta. Kemudian KA Logawa dan Sri Tanjung, dari Rp80 ribu-Rp175 ribu menjadi Rp50 ribu. Begitu juga dengan KA Kahuripan dan Brantas, dari Rp105ribuRp175 ribu menjadi Rp55 ribu.Q dar

Tulungagung, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan bakal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulungagung.

Rencananya, Presiden RI ketujuh tersebut mengunjungi Kota Marmer antara tanggal 22-23 Januari 2015.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan Presiden Jokowi akan mengunjungi beberapa tempat di Tulungagung. Di antaranya di Kecamatan Gondang dan Bendungan Wonorejo.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, ketika dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (15/1), membenarkan jika ada rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Tulungagung. “Saya sudah diberitahu bupati jika bakal ada kunjungan Presiden Jokowi. Di Forpimda juga telah dibicarakan,” ujarnya.

Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini membenarkan pula kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar tanggal 22-23 Januari mendatang.

“Informasinya begitu. Beliau (Presiden Jokowi) ke Tulungagung antara tanggal 22 dan 23 Januari. Pastinya belum tahu,” paparnya.

Kabar santer yang beredar Presiden Jokowi di Tulungagung bakal meninjau ar-

eal pertanian di Kecamatan Gondang. Setelah itu, meninjau Bendungan Wonorejo yang berada di Kecamatan Pagerwojo.

Masih dari kabar tersebut, sejumlah lokasi yang akan dikunjungi Presiden Jokowi kini sudah dilakukan penyisiran oleh pihak militer dan kepolisian. Bahkan Pemkab Tulungagung sudah melakukan rapat maraton untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi.

Kecamatan Gondang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kabupaten Tulungagung.

Sistem irigasi pertanian di daerah tersebut terbilang yang terbaik di Tulungagung.

Sementara itu, Bendungan Wonorejo merupakan salah satu waduk yang konon mempunyai pemandangan terindah di Asia Tenggara. Waduk yang berada di daerah pegunungan di Kecamatan Pegerwojo tersebut dimulai pembangunannya sejak tahun 1992 dan diresmikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pada 21 Juni 2001 silam. Saat ini, selain dipergunakan sebagai pemasok air untuk irigasi, tempat wisata, olahraga air dan air baku untuk PDAM Surabaya, Bendungan Wonorejo digunakan sebagai PLTA (pembangkit listrik tenaga air).Q wed

Demo Ricuh, Alimas Tuntut Kadis Pengairan Mundur Dianggap gagal mengawasi pelaksanaan sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2014 yang nilainya kurang lebih 2 milyar di lingkungan PU Pengairan Sampang. Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Sampang (Alimas), menuntut mundur kadis PU Pengairan Sampang Toni Murdiwanto dari jabatannya, Kamis (15/1).

Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Sampang, di sepanjang jalan para pengunjuk rasa meneriakkan tuntutannnya terhadap PU Pengairan yang dianggap gagal pengawasi pelaksanaan proyek fisik tahun 2014.

Hermanto salah satu orator aksi, di depan kantor PU Pengairan Sampang menyuarakan beberapa isi tuntutan di antaranya, kadis PU Pengairan dan kabid mundur dari jabatan karena telah gagal mengawal pembangunan di Sampang.

“Sebab ada beberapa proyek fisik yang baru saja selesai pekerjaanya sudah hancur, hal ini sebagai indikator PU Pengairan sebagai leading sektor tidak menjalankan fungsinya dengan

benar, beberapa rekanan yang tidak menjada kualitas pekerjaannya tidak ditegur dengan tegas, sehingga proyek fisik yang baru seumur jagung tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. paparnya dihadapan Kadis PU Pengairan yang didampingi beberapa kepala bidang (kabid)nya.

Hal senada juga diungkapkan Jakfar salah satu pengunjukrasa, pelaksanaan proyek fisik khususnya di PU Pengairan sarat dengan korupsi yang tidak mengedepankan kualitas pekerjaan, misalnya salah satu indikatornya ada puluhan paket pekerjaan kawasan kritis tangkap sungai dan danau berupa saluran, nilainya masing-masing kurang lebih 199 juta tidak tepat sasaran dan lokasinya asal- asalan.

Toni Murdiwanto kadis PU Pengairan yang menemui pengunjukrasa menjelaskan, beberapa masukan atas dugaan proyek yang sudah rusak pihaknya terus melakukan pengawasan dengan ketat, sebab tanpa diminta pun, evaluasi terhadap pekerjaan proyek dilingkungan PU Pengairan tetap dilakukan evaluasi secara bertahap.

“Terkait kegiatan kawasan kritis tangkap sungai dan danau itu, sudah berdasarkan usulan dari masyarakat yang kemudian dicantumkan di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), kami terbuka siapa pun untuk melakukan pengawasan, bahkan jika ada masukan dari pengunjuk rasa ini, kami secara pribadi dan institusi mengucapkan terima kasih. Bahkan kami tidak akan segan-segan menindak tegas rekanan yang tidak melaksanakan proyek sesuai juknis,” tambahnya.

Sempat Ricuh Sementara itu, aksi demo sempet bentrok dengan aparat kepolisian karena pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor Kejaksaan, massa kembali tenang setelah perwakilan pengunjukrasa diizinkan masuk ke Kejaksaan.

Menurut Zainuddin koordinator aksi, kedatangannya ke kekejaksaan tersebut, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melaporkan dugaan penyelewengan beberapa proyek fisik saluran tahun anggaran 2014 di lingkungan Dinas pekerjaan umum (PU) Pengairan Sampang dengan nilai kurang lebih dua miliar.

"Oleh sebab itu, kami menuntut komentman Kejaksaan Negeri Sampang terhadap pemberantasan dugaan korupsi khususnya di dinas PU Pengairan Sampang, terkait pelaksanaan proyek fisik 2014 yang sudah selesai, namun proyek tersebut sudah banyak yang rusak, hal ini kuat indikasinya bahwa proyek tersebut

nurkholis/bhirawa

Aksi demo di depan kantor Kejaksaan negeri Sampang. telah dikorup,” tegasnya.

Masih dikatakan Zainuddin, pihaknya atas nama masyarakat Sampang yang peduli terhadap pembangunan fisik di Kabupaten Sampang, selain menyampaikan aspirasi dengan berunjuk rasa,

sekaligus melaporkan dugaan penyelewengan proyek fisik di PU Pengairan Sampang, dalam laporan disertakan beberapa dokumen dugaan korupsi pelaksanaan proyek fisik 2014 di PU Pengairan Sampang.Q lis

EKONOMI - BISNIS

8

Penerbangan Perintis Lalui Bandara Trunojoyo Segera Terwujud

Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumenep, Bhirawa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto menyatakan, aktivitas penerbangan perintis yang melalui Bandara Trunojoyo segera terwujud dalam waktu dekat.

“Kalau semuanya berjalan lancar, penerbangan perdana jalur keperintisan yang melalui Bandara Trunojoyo Sumenep kemungkinan besar dimulai pada akhir Januari ini,” katanya di Sumenep, Jawa Timur, Kamis (15/1). Ia menjelaskan, sesuai surat yang diterimanya dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, penerbangan perintis yang melalui Bandara Trunojoyo menunggu penandatanganan kontrak antara pihak terkait di Kemenhub dengan maskapai Susi Air sebagai operator penerbangan perintis. “Kami di daerah tidak terlibat langsung dengan proses lelang jalur keperintisan tersebut, karena itu merupakan kewenangan pihak terkait di Kemenhub,” ujarnya, menerangkan.

Sesuai surat yang diterimanya dari Kemenhub RI, kata dia, ada tiga jalur keperintisan yang akan memanfaatkan Bandara Trunojoyo, yakni Sumenep-Bawean (Gresik), SumenepSurabaya, dan Sumenep-Kangean

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Isuzu Jatim Optimistis Tingkatkan Penjualan Surabaya, Bhirawa Astra Isuzu, distributor utama kendaraan Isuzu di wilayah Jatim, akan meningkatkan target penjualan di tahun 2015 bisa membukukan penjualan sebanyak 3.800 unit, dimana 80% merupakan penjualan kendaraan niaga. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 10% dibandingkan target penjualan pada tahun 2014. Menurut Kepala Wilayah Astra Isuzu Jatim, Syarifudin, mengungkapkan, saat ini pihaknya optimis utnuk bisa memacu penjualan selama tahun 2015, setelah mengalami tekanan pada tahun lalu. Dimana tahun 2014, merupakan tahun pertarungan politik yang cukup sengit. Mulai dari pilihan Legislatif sampai dengan pilihan Presiden.

“Di tahun ini kami harus optimis, seiring dengan mulai meredanya pertarungan politik. Dengan adanya pemerintahan yang baru ini maka pengusaha secara perlahan namun pasti mulai mendapatkan kepastian untuk menjalankan bisnisnya. Dengan mulai membaiknya situasi ekonomi dan politik, maka berimbas pada penjualan kendaraan niaga yang menjadi andalan Isuzu,” ujarnya, Kamis (15/1) kemarin. Ia melanjutkan, pada tahun lalu penjualan Isuzu di Jatim kurang maksimal. Dari target yang ingin dicapai sebanyak 3.400 unit tahun lalu, hingga akhir tahun 2014 hanya tercapai sekitar 85%.

“Kurangnya tercapainya target tersebut, karena konsumen lebih bersikap pasif terhadap pesta politik yang dulu di khawatirkan membuat ekonomi menjadi kurang stabil. Namun hal tersebut tidak terjadi, dan kondisi negara relatif lebih stabil,” jelasnya singkat. 2015 ini, Astra Izusu akan memacu penjualan dengan cara menambah jaringan penjualan yang akan lebih langsung menyentuh konsumen. Sampai dengan saat ini, di Jatim Astra Isuzu telah memiliki 6 Jaringan dealer dan service center dimana 3 diantaranya berada di Surabaya, 1 di Sidoarjo, 1 di Malang dan 1 di Pasuruan.

“Kami juga mempunyai beberapa point of sales (POS) di beberapa daerah seperti di Malang Selatan. Kedepan kami akan buka di Probolinggo dan Lumajang seiring makin tingginya permintaan di daerah-daerah itu.

Alasan dasar kami memlih daerah baru tersebut, bukan hanya dari segi permintaan yang semakin tinggi, tapi daerah tersebut telah berkembang. Q wil

“Saat ini perkembangan industri rokok sedang mengalami banyak hambatan. Tidak hanya dari mahalnya harga bahan baku, tetapi faktor lain seperti naiknya harga cukai rokok,” kata Wakil Ketua II Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim HM Erlambang, ditemui di Surabaya, Kamis (15/1).

Dampaknya, ungkap dia, sekarang banyak pabrik rokok yang melakukan efisiensi pada sisi produksi. Salah satunya dengan menurunkan mutu tembakau yang dipakai untuk mengejar harga termurah. “Untuk itu ketika ada tembakau dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah mereka lebih memilih mengambil tembakau impor,” ujarnya.

Sementara itu, jelas dia,

saat panen harga tembakau lokal Madura yang biasa dipakai dalam pembuatan sigaret, harganya mencapai Rp25 ribu per kilogram. Harga ini bisa naik menjadi Rp40 ribu per kilogram atau sekitar tiga dolar AS per kilogram beberapa saat setelah panen.

“Tapi tembakau asal Tiongkok harganya hanya hanya satu dolar AS per kilogram. Ketentuan harga itu hanya untuk sampai ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kini perkembangan industri rokok juga terhambat oleh kebijakan penggantian kemasan rokok sehingga biaya operasional mereka semakin membengkak. Di sisi lain, efek psikologis masyarakat penggemar rokok ikut terdampak dengan adanya penggantian

HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG5061RAA, a/n. Yussy Witama Putri, Ds. Boyolangu RT 9/1-T.Agung No. 71/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hijau Putih, AG2697ON, a/ n. Siti Nur Kholifah, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No. 72/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih Biru, AG4847RAA, a/n. Suprihatin, Ds. Kaliwungu, Ngunut-T.Agung No. 73/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2218RZ, a/n.

Sukarti, Ds Sodo, Pakel-T.Agung No. 74/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Yamaha Jupiter, th. 2010, Merah Marun, AG6744TY, a/n. Imam Suharyanto, Kel. Bago-T.Agung No. 75/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Hitam, AG4523OH, a/n.

Widodo, Ds. Dono, Sendang-T.Agung No. 76/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, AG5816RAO, a/n. Andi Brata Dwi Kusuma, Jl. Pahlawan III, 39, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 77/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2008, Hitam, AG6888TF, a/n.

Heru Trihandoko, Ds. Boyolangu RT 2/5-T.Agung No. 78/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 2505 DW, a/n Yayuk Khoiroh,Ds Pegerwesi Kec Trucuk Bjn No. 89/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3709 DS, a/n Eko Susanto, Ds Patemon Kec Sugihwaras Bjn No. 90/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2813 BO, a/n Budiyono, Jl Letda Suraji Ledok Kulon Bjn No. 91/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4384 AR, a/n Suyati, Ds Sraturejo Kec Baureno Bjn No. 92/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3235 DE, a/n Mansur Irawan, Ds Ngemplak Kec Baureno Bjn No. 93/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6170 DA, a/n Jaenal Abidin, Ds Ngemplak Kec Baureno Bjn No. 94/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2707 CC, a/n Ngudi, Ds Suwaloh Kec Balen Bjn No. 95/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2714 DI, a/n Bisri, Ds Ngraseh Kec Dander Bjn No. 96/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5047 DC, a/n M.Donny E, Ds Sumuragung Kec Sumberrejo Bjn No. 97/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2826 DW, a/n Trisno S, Ds Blimbing Kec Ngraho Bjn No. 98/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2633 DE, a/n Muslik H, Ds Banjarjo Kec Sumberrejo Bjn No. 99/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2904 CV, a/n Lilik Sukartini, Jl MT Haryono Bjn No. 100/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5446 CS, a/n Kasmolan, Ds Tumbras Kec kedungadem Bjn No. 101/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3961 DC, a/n Kuntamah F, Ds. Wedang Kec Ngasem Bjn No. 102/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3042 DC, a/n Ari Jatmiko, Jl Teuku Umar Bjn No. 103/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2168 DF, a/n Mulyani, Karangturi Kec Ngraho Bjn No. 104/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3194 DC, a/n Riono, Ds Kaliombo Kec Purwosari Bjn No. 105/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5332 BV, a/n Salamah, Dsn Prembungan Kec Sumberrejo Bjn No. 106/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4159 DA, a/n Karsono, Ds Kliteh Kec Malo Bjn No. 107/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 6692 AN, a/n Mindarto,Ds Kabunan RT/RW 10/3 Balen Bjn No. 84/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4612 AN, a/n Samsul Huda, Ds Mojosari RT/RW 3/1 Kalitidu Bjn No. 85/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5728 DI, a/n Amalia Mahardina, Ds/Kec Padangan RT/RW 6/2 Bjn No. 86/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5271 DY, a/n Dewi Kumbini, Ds Ngablak RT/RW 21/3 Dander Bjn No. 87/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4625 CC, a/n Ajie Wibowo SPSI, Jl Dhrama Surotiko Bjn No. 88/IMB/BI-II/2015

Soetarto juga mengemukakan, kondisi dan fasilitas Bandara Trunojoyo sudah layak untuk aktivitas penerbangan pesawat dengan kapasitas 12 penumpang. “Landasan pacu pesawat di Bandara Trunojoyo sebenarnya sudah layak untuk ak-

tivitas penerbangan pesawat dengan kapasitas penumpang sekitar 40 orang. Namun, untuk penerbangan perintis, jatahnya memang pesawat dengan kapasitas penumpang yang tidak terlalu banyak,” katanya, menambahkan. Q sul,ant

gambar di kemasan itu.

“Akibatnya, penjualan rokok kian turun. Apalagi sekarang tiap satu pak rokok, 70 persen biaya perusahaan rokok terbebani untuk beli banderol dan 30 persennya margin dan biaya produksi,” ucapnya.

Di tempat berbeda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah membenarkan, walaupun Jatim menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia tetapi nilai impor untuk komoditas itu sangat tinggi.

“Impor tembakau di Jatim pada bulan November 2014 mencapai 22 juta dolar AS atau sekitar Rp264 miliar. Kalau bulan sebelumnya atau pada Oktober 2014, nilai impor tembakau Jatim malah mencapai 35 juta dolar AS,” katanya.

Ia melanjutkan, kondisi tersebut bisa dikatakan cukup unik dan sangat ironis. Sementara itu, tingginya impor ini ditengarai akibat mahalnya harga tembakau di dalam negeri. Q geh,ant

2015, industri properti nasional diyakini semakin membaik.

Ist

Intiland Bidik Pendapatan Penjualan Rp 3 Triliun Surabaya, Bhirawa Kondisi industri properti nasional saat ini sedang mengalami tekanan, namun manajemen PT Intiland Development Tbk yakin pasar properti akan semakin membaik di 2015 ini. Untuk itu perseroan telah memproyeksikan akan mampu membukukan pendapatan penjualan 2015 sekitar Rp 3 triliun atau naik sekitar 18 persen dibandingkan tahun 2014.

“Kami optimistis industri properti akan recovery dan kami akan meluncurkan beberapa proyek baru untuk meningkatkan kinerja tahun 2015, keyakinan ini mempertimbangkan masih tingginya

tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk properti, baik untuk keperluan hunian, bisnis, maupun investasi,” ungkap Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland, Archied Noto Pradono, Kamis (15/1).

Sedangkan Sepanjang 2014, pihaknya telah berhasil meraih pendapatan penjualan atau marketing sales sebesar Rp 2,54 triliun. “Di 2014 tantangan yang dihadapi industri properti cukup berat, selain kondisi perekonomian kurang mendukung dan pasar properti yang cenderung melemah juga disebabkan dilaksanakan pemilihan umum pada Q riq tahun lalu,” tuturnya.Q

Tiket Pesawat Mahal, Ancam Kunjungan Wisata BOJONEGORO

BOJONEGORO

(salah satu kepulauan di Sumenep).

“Pesawat yang digunakan adalah pesawat dengan kapasitas penumpang sebanyak 12 orang. Sementara harga tiket atau tarif penerbangannya sebesar Rp150 ribu per penumpang per jalur,” ucapnya.

Surabaya, Bhirawa Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jawa Timur (GPEI Jatim) menyesalkan masih mahalnya harga tembakau di dalam negeri, terutama untuk sigaret akibatnya sejumlah perusahaan rokok lebih memilih impor.

TULUNGAGUNG

HILANG STNK nopol P 2525 EI, a/n Puguh Nugroho, Kel. Mimbaan rw 17/06, Kec. Panji, Situbondo.

No. 79/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2645 FD, an Rita Afianto Ds Kalimas rw 04/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 80/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5355 EG, a/n Kantor Pos dan Giro Dawuhan, rw 03/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 81/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3860 a/n Baskoro Putro, Ds. Curah Tatal, rw 02/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 82/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2822 ET, a/n Buhari, Ds/Kec. Banyuglugur, rw 01/02, Situbondo.

No. 83/IMB/BI-II/2015

ist

Aktivitas penerbangan perintis yang melalui Bandara Trunojoyo segera terwujud dalam waktu dekat.

GPEI Sesalkan Mahalnya Harga Tembakau

KEHILANGAN

SITUBONDO

Jumat Kliwon, 16 JANUARI 2015

Surabaya, Bhirawa Sejak diberlakukannya peraturan pembatasan harga tiket murah milik pesawat yang di keluarkan oleh Kementerian Perhubungan di khawatirkan akan menurunkan tingkat kunjungan wisata ke Jatim. Hal ini bu-

kan mustahil, juga berdampak kepada usaha kecil menengah dan mikro yang mengandalkan tempat wisata tersebut sebagai sumber pendapatan mereka. Selain itu, biro perjalan juga terseret pusaran arus kebijakan yang digagas oleh Ke-

william/bhirawa

Biro perjalan wisata akan kehilangan momen, karena hara tiket pesawat yang sudah mengalami kenaikan.

menhub Perhubungan.

“Imbasnya memang bukan di Januari, tapi empat bulan kedepan akan berdampak terhadap industri pariwisata di Jatim. Kemenhub membatasi harga tiket pesawat paling murah minimal 40% dari harga batas atas.

Artinya wisatawan domestik dan asing, yang hendak berwisata di dalam negeri akan tertahan, lantaran biaya yang mahal,” jelas Hendrikus Wijaya Kusuma, pemilik biro perjalan Manna Tour, Kamis (145/1) kemarin.

Penurunan kunjungan wisatawan bisa dirasakan pada saat hari-hari biasa, bukan saat weekday. Karena pada hari biasa merupakan, hal yang wajar untuk mengukur tingkat kesetabilan kunjungan wisatawan ke area wisata.

“Untuk perjalan wisata yang direncanakan 2-3 bu-

lan sebelum keberangkatan sehingga tiket sudah ditangan dan belum mengalami pengaruh dengan kebijakan yang dibuat oleh menteri perhubungan,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, wisatawan yang paling merasakan dampak kebijakan tersebut yakni mereka yang melakukan perjalanan penerbangan ke Singapura dan Kuala lumpur karena dapat dipastikan tidak akan ada lagi tiket murah dengan perjalanan pulang pergi hanya Rp 600.000.

“Saya kok memprediksi tiket PP Surabaya Singapura atau Surabaya-Kualalumpur pasti sudah mendekati kisaran harga Rp 2 juataan. Akibatnya minat berwisata ke luar negeri juga akan turun. Biaya sudah transportasi sudah naik, belum lagi untuk biaya hidup” papar dia. Q wil

Bulog Gelontor 94.155 Kg Raskin ke RTS Batu Batu,Bhirawa Perum Bulog Sub Divre V Malang telah menyiapkan 94.155 Kg beras untuk disalurkan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang mencapai 6.277 jiwa. Beras ini siap didistribusikan setelah penataan jadwal pengiriman jatah beras bagi keluarga kurang mampu di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan selesai dilakukan.

Kepala Sub Bulog Divre V Malang, Arsyad menjelaskan, jumlah beras yang siap dikirimkan untuk ribuan rumah tangga sasaran (RTS) di lima daerah itu mencapai 45.000 ton per bulannya. Sedangkan khusus untuk Kota Batu, jumlah RTS penerima jatah beras miskin (Raskin) mencapai 6.277 jiwa.

“Untuk saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis dari Jakarta dan Provinsi Jatim. Masalah jumlah RTS

yang akan kita beri jatah beras. Masih menggunakan data tahun 2014. Proses pengiriman berasnya sendiri menunggu kesiapan dari masing-masing pemerintah daerah (Pemda),” tegas Arsyad saat berkunjung ke Balaikota Batu, Kamis (15/1).

Dijelaskan, RTS penerima jatah raskin wajib mengganti harga beras seharga Rp1600 per kgnya. Nanti model pembayarannya secara tunai yang dikelola kader PKK tingkat desa. Atau bisa juga secara non tunai menggunakan money card yang diberikan pemerintah pusat kepada RTS. “Tapi kami masih menunggu juknisnya dari pemerintah pusat. Apakah model pembayarannya masih tetap sama dengan tahun lalu. Atau menggunakan money card,”tambah Arsyad.

Lebih lanjut dijelaskan, teknis pengirimannya masih sama dengan tahun lalu.

Beras dari gudang Bulog diangkut menuju kantor balai desa dan kelurahan di wilayah Malang Raya, Kota dan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya masing-masing RTS mengambilnya di kelurahannya masing-masing.

Adapun kualitas beras

miskin saat ini menggunakan jenis medium. Bulog selalu berusaha menjaga kualitas beras yang akan dikirimkan.

Dan stok beras di gudang Bulog kami perkirakan bisa mencukupi hingga 6.5 bulan ke depan yang totalnya mencapai 30.500 ton. Q nas

anas bahtiar/bhirawa

Dipastikan pada bulan ini warga miskin Kota Batu akan mendapatkan bantuan beras miskin (raskin) dari Bulog.

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

LINTASAN

Dua Murid SLB Ikuti Pertandingan di AS Semarapura, Bhirawa Dua murid sekolah luar biasa (SLB) Negeri Klungkung, Bali ikut ambil bagian dalam pertandingan renang tingkat internasional atau SO-INA yang berlangsung di Kalifornia, Amerika Serikat.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Kamis memberikan apresiasi terhadap kedua murid tuna grahita yang akan mengikuti kegiatan bertaraf internasional pada bulan Mei-Juni mendatang.

Bupati Suwirta mengatakan hal itu ketika menerima kunjungan Kepala SLB Negeri Klungkung, Drs A.A Gede Partha.

Ia melaporkan kedua siswanya yang akan mengikuti SO-INA yakni lomba renang anak tuna grahita tingkat Internasional terdiri atas Kadek Dedi siswa kelas IX dan Dewa Ayu Yuliami Savitri siswa kelas V. keduanya akan ambil bagian dalam pertandingan cabang Renang 100 meter putra- putri. Kedua siswa itu sebebumnya telah berhasil menyingkirkan lawan lawanya pada kejuaraan tingkat nasional.

"Sukses kedua anak itu menorehkan prestasi cukup membanggakan bagi Klungkung," ujar ujar AA Gede Partha.

Ia berharap dalam kejuaraan di luar negeri nantinya mereka mempu memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia termasuk juga Klungkung.

Bupati Suwirta mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan kedua anak SLBN Klungkung.

Ia yang juga pemerhati Olahraga berjanji memberikan fasilitas latihan yang memadai untuk anak anak.Q ant

OLAHRAGA

9

Persebaya Bawa Evan Dimas dan Dutra ke SCM Cup Surabaya, Bhirawa Turnamen pra musim Surya Citra Media (SCM) 2015 bakal menjadi pembuktian para pemain bintang Persebaya. Di ajang yang digelar 17-27 Januari itu Persebaya akan membawa 223 pemain termasuk bintan Timnas U19 Evan Dimas dan pemain asing Otovio Dutra.

Bendol: Lebih Baik Kalah di Pertandingan Pramusim Palembang, Bhirawa Pelatih Sriwijaya FC Benny Dollo atau yang akrab dipanggil Bendol mengaku lebih baik tim asuhannya menelan kekalahan di ajang pramusim dibandingkan gagal meraih kemenangan dalam sebuah kompetisi.

"Lebih baik kalah di sebuah pertempuran dibandingkan kalah dalam peperangan. Kita mengetahui betapa hancurnya Amerika Serikat ketika Pearl Harbour diserang tapi mereka akhirnya jadi pemenang dalam perang tersebut," kata Benny di Palembang, Kamis.

Berpegang dengan prinsip itu, Benny tidak terlalu membebani skuad besutannya di SCTV Cup Padang, 17-27 Januari 2015.

Kesebelasan asal Sumsel ini dijadwalkan bertolak dari Palembang ke Padang, Sumbar, Kamis (15/1) pukul 14.00 WIB dengan membawa 21 pemain.

Sriwijaya FC tidak membawa Jajang Mulyana dalam rombongan karena mengalami cedera.

"Jika ditanya target jelas juara satu karena juara cuma satu tidak ada juara dua atau juara tiga, tapi yang lebih terpenting lagi bagaimana para pemain dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam tim," ujar mantan pelatih Persija Jakarta ini.

Menurutnya, permainan yang berujuk pada tanggung jawab yang tinggi sama sekali belum ditunjukkan para pemain "Laskar Wong Kito" ketika turun pada ajang pramusim Piala Trofeo Jakarta, Sabtu (11/1).

"Sejauh ini belum sampai pada apa yang saya harapkan, tim belum satu visi dan misi dan ini dimaklumi karena baru kumpul," kata dia.Q ant

AFI Targetkan Indonesia Masuk Empat Besar Asia Jakarta, Bhirawa Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) menargetkan tim nasional masuk peringkat empat besar di Asia pada 2015 dengan memperbanyak kompetisi dan pembinaan pemain.

"Harapan kami dengan kompetisi yang dilakukan 2015 ini bisa meningkatkan rangking. Target kami paling tidak empat besar di Asia. Kalau masuk empat besar Asia, bisa masuk piala dunia," kata Ketua AFI Hary Tanoesoedibjo saat konferensi pers AFF Club Futsal Championship 2015 di Jakarta, Kamis.

Hary mengatakan target tersebut menjadi misi utama AFI agar timnas futsal bisa mengikuti piala dunia.

Oleh sebab itu, AFI akan menggelar turnamen futsal berskala nasional dan dibagi ke dalam tiga kompetisi terstruktur, yakni kompetisi pro yang diikuti putra dan putri, kompetisi amatir yang terbagi dalam dua klub, yaitu U-21 dan U-23, serta pemassalan yang terbagi dalam dua klub, yaitu U-16 dan U-19.

Dalam waktu dekat, Indonesia juga menjadi tuan rumah AFF Club Championship 2015 yang diselenggarakan pada 16-18 Januari 2015 dan melibatkan tiga negara, seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam.

"Program kita cukup padat, paling tidak ada 2 turnamen internasional yang diselenggarakan sebelum AFF. Tentunya ini meningkatkan diri pemain sambil latihan," kata pengusaha berusia 49 tahun tersebut.

Berbagai kompetisi dan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan performa pemain. Selain itu, AFI juga sepakat untuk merekrut pelatih internasional untuk membina pemain.Q ant

ist

Evan Dimas Darmono diharapkan menjadi kreator serangan bagi Persebaya saat berlaga di Turnamen SCM 2015.

Tiga Pemain U 21 Asal Sumbawa Akan Perkuat Persatu Tuban Tuban, Bhirawa Tim sepakbola kebanggaan warga masyarakat Tuban (Persatu Tuban.red) akan mengambil tiga mantan pemain U 21 Nasional di luar seleksi yang saat ini masuk tahap akhir. Ketiga pemain yang akan dikontrak Persatu diantaranya Rosi, Tiar dan Sadam Husein dari Sumbawa Kebijakan ini disampaikan oleh manager Persatu Tuban Fahmi Fikroni dari 21 pemain yang harus mengikuti seleksi terlebih dahulu.

“Kita akan mengambil 21 pemaian hasil seleksi dan 3 pemain mantan pemain U 21,” kata Fahmi Fikroni Manager (15/1).

Kenapa tiga pemain mantan U 21 itu tidak melalui seleksi terlih dahulu seperti yang lain ?, Manager Persatu yang juga anggota DPRD Kabupaten Tuban ini meng-

ungkapkan kalau tiga pemain tersebut sudah diketahui rekam jejak yang potensial untuk memperkuat tim Persatu Tuban.

“Kita lengkapi dengan pemain permintaan, artinya mereka sengaja kita kontrak dan tanpa melalui seleksi, karena kita tahu kemampuan serta rekam jejek mereka,” terang Fahmi.

Sementara terkait dengan komposisi pemain yang direncanakan 50 persen adalah pemain lokal, Rony mengaku, belum mendapatkan jumlah tersebut, sehingga komposisinya masih lebih sedikit dari jumlah pemain luar yang lolos seleksi sejak 7 Januari lalu.

“Harapan kami memang 50 persen adalah pemain lokal, kalau bisa lebih dari itu. Namun, jika tidak kita dapatkan karena skilnya belum mumpuni tidak mungkin

Berdasarkan daftar pemain yang diberikan oleh manajemen Persebaya, Ibnu membawa sejumlah pemain yang sebelumnya absen di turnamen Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim), seperti Otavio Dutra, Ilham Udin Armaiyn, Agung Supriyanto, Zulfiandi dan Evan Dimas.

Terdapat pula nama Yesaya Desnam. Mantan pemain Persiwa Wamena ini diikutsertakan dengan status pemain seleksi. Untuk pemain asing, Persebaya menyertakan tiga nama yang statusnya masih seleksi.

Satu di antaranya, yakni David Bala diboyong ke Padang. Sedangkan Roberto Alviz yang berposisi sebagai gelandang dan Fabrice Do Marcolino yang berposisi sebagai penyerang, akan berangkat langsung dari Jakarta. "Kami berangkat siang ini (kemarin, red). Kami bawa 21 pemain dari Surabaya dan nanti akan ada tambahan dua pemain asing yang berangkat dari Jakarta," terang sekretaris tim Persebaya, Rahmad Sumanjaya, Kamis (15/1).

Berikut pemain Persebaya yang dibawah ke Turnamen SCM 2015, Penjaga Gawang: Jendri Pitoy, Hery Prasetyo. Di sektor belakang, Otavio Dutra, Munhar, Firly Apriansyah, Sahrul Kurniawan, Putu Gede Juni Antara, Dany Saputra, Fauzan Jamal, Asep Berlian, Yesaya Desnam (seleksi).

Kemudian para pemain tengah, Zulfiandi, Evan Dimas, Fandi Eko Utomo, Feri Ariawan, Reza Mustofa, Siswanto, Wage Dwi Aryo, Roberto Alviz (seleksi). Sedankan deretan pemain depan diisi oleh Ilham Udin Armaiyn, Agung Supriyanto, David Bala (seleksi), Fabrice Do Marcolino (seleksi) Seperti diketahui, Turnamen SCM diikuti oleh delapan tim Persija Jakarta, Sriwijaya FC, Persebaya Surabaya, Persela Lamongan, Mitra Kukar, Arema Cronus, Semen Padang, dan Persipura Jayapura. Sebanyak 16 pertandingan bakal dijalani delapan klub yang terbagi dalam dua grup ini.

Grup A dijadwalkan dihelat di Stadion H Agus Salim Padang dan Grup B dimainkan di Stadion Kanjuruhan Malang. Grup A terdiri atas Semen Padang, Persija, Sriwijaya FC dan Persebaya.

Sedangkan Grup B diisi Arema Cronus, Persela, Mitra Kukar dan Persipura. Q wwn

kita paksakan, makanya kita tetap gunakan pemain luar daerah,” lanjut Rony.

Selain konsentrasi dengan pemain, managemen saat ini masih dipusingkan dengan pendanaan tim Persatu yang sudah tidak ada sokongan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Persatu berharap ada dukungan dari perusahaan yang ada di Tuban, dengan begitu Persatu akan tetap berjalan dan konsentrasi meningkatkan kemampuan.

“Harapan kami ada sokongan dari perusahaan, memang sebagian sudah mengiyakan, namun secara tertulisnya belum. Kita ingin konsentrasi tidak terpecah dan dapat terus maju tingkatkan kualitas pemain, tanpa dibebani persoalan pendanaan,” Harap Manager Tim Persatu Tuban ini. Qhud

Jadwal lengkap Turnamen SCM Cup 17-27 Januari 2015.

17 Januari: Semen Padang vs Persebaya Persija vs Sriwijaya 18 Januari: Arema vs Mitra KUkar Persipura vs Persela 19 Januari: Persebaya vs Persija Sriwijaya vs Semen Padang 20 Januari: Mitra Kukar vs Persipura Persela vs Arema 21 Januari: Persebaya vs Sriwijaya Semen Padang vs Persija 22 Januari: Arema vs Persipura Persela vs Mitra Kukar Semifinal, 25 Januari: Pemenang Grup A vs vs Runner-up Grup B Pemenang Grup B vs Runner-up Grup A Final dan perebutan juara ketiga, 27 Januari

TNI Gelar Kejuaraan Nasional Jakarta, Bhirawa TNI kembali menggelar kejuaraan nasional karate untuk ketiga kalinya untuk memperebutkan Piala Panglima TNI, 15-16 Januari di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang membuka secara langsung Kejurnas tersebut, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis, mengatakan, olahraga khususnya olahraga prestasi adalah aktivitas yang membutuhkan disiplin, kerja sama, sportivitas dan percaya pada kekuatan sndiri.

"Nilai itu memiliki relevansi dengan nilai-nilai keprajuritan dan tidak terpisahkan sebagai bagian aktivitas kebugaran para prajurit," kata Moeldoko.

Dia menekankan agar para peserta tetap mengutamakan sportivitas saat bertandang dan tidak berbuat curang demi mendapatkan piala.

"Kejurnas tersebut digelar untuk menjaring atlet-atlet potensial dari jajaran TNI untuk menyiapkan tim karate TNI pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional," katanya.

Di lingkungan TNI, olahraga karate menjadi salah materi pembinaan satuan, untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fisik dan mental sesuai hakikat, filsafat, nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga dan karate.

Penyelenggaraan Kejurnas Karate Piala Panglima TNI III adalah wahana tingkat nasional, dalam rangka mencapai kepentingan di lingkungan TNI, dalam

rangka membangun prestasi nasional di atas moto integrasi, prestasi dan promosi serta ikut dalam mencari atlet-atlet umum yang berprestasi dalam bidang beladiri karate.

"Tujuannya untuk mencari bibit atlet karate TNI yang berkualitas," ujar Ketua panitia pelaksana Kerjurnas, Kolonel Laut Ivan Yulivan.

Ivan menjelaskan, ada beberapa kategori kelas (kata) yang dipertandingkan, yakni perorangan putra dan putri, beregu putra dan putri, kumite perorangan putra (Kelas -55 Kg, -60 Kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, kumite beregu dan best of the best), kumite perorangan putri (Kelas -50 Kg, 55 Kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, kumite beregu dan best of the best).

Peserta Kejurnas Karate Piala Panglima TNI III diambil dari Mabes TNI (terdiri dari Kontingen Denma Mabes TNI, Paspampres, Kodiklat TNI, Kohanudnas dan PMPP TNI); TNI AD (Kontingen Mabesad, Kostrad Divisi I dan II).

Kemudian seluruh Kodam, Kopassus Grup I & II, Kodiklatad serta Akmil); TNI AL (Kontingen Mabesal, Armada Barat, Armada Timur, seluruh Lantamal di Indonesia, Pasmar, Kobangdikal dan AAL).

Selain itu, dari TNI AU (Kontingen Mabesau, Koopsau I Wilayah Barat, Koopsau II Wilayah Timur, Kodikau, seluruh Lanud di Indonesia, Korpaskhas dan AAU).

Penentuan juara umum adalah kontingen yang memperoleh emas terbanyak, sementara juara 'best of the best' tidak termasuk akumulasi dalam juara umum.Q ant

Perbakin Kabupaten Magelang menyiapkan 10 atlet untuk Pekan Olah Raga Wilayah Dulongmas.

Perbakin Magelang Siapkan 10 Atlet Porwil Magelang, Bhirawa Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menyiapkan 10 atlet untuk Pekan Olah Raga Wilayah Dulongmas (Kedu, Pekalongan, Banyumas) pada September 2015 di Kota Magelang.

Ketua Pengurus Cabang Perbakin Kabupaten Magelang Roni Setianto di Magelang, Kamis, mengatakan 10 atlet tersebut mulai melakukan latihan seminggu sekali di lapangan tembak Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

"Target kami minimal mendapat satu medali emas, tetapi peluang untuk melebihi target itu terbuka. Para atlet melakukan latihan dengan intensif," katanya.

Ia menyatakan optimistis mampu memenuhi target meraih medali emas itu, melalui nomor 10 meter, pada "event" empat tahunan sewilayah eks-Keresidenan Kedu, Pekalongan, dan Banyumas tersebut.

Pihaknya juga menerjunkan sejumlah atlet untuk mengikuti turnamen di beberapa daerah, seperti "Semarang Open", "Surakarta Open", dan "Salatiga Open".

"Memang hasilnya belum mendapat piala, tetapi kami optimistis dengan banyak mengikuti turnamen akan memberikan motivasi yang kuat kepada atlet untuk memantapkan kepercayaan diri," katanya.

Sekretaris Pengcab Perbakin Kabupaten Magelang Solikhah Ambar Pratiwi menjelaskan tentang misi pengurus organisasi tersebut dalam memajukan olahraga menembak prestasi di daerah setempat.

Hingga saat ini, katanya, cukup banyak atlet menembak yang potensial di daerah setempat, namun belum mendapat wadah pembinaan secara optimal.

"Dengan wadah pengcab yang belum lama ini terbentuk, kami berharap potensi besar yang ada bisa terwadahi dan dapat tersalurkan melalui berbagai pembinaan dan kesempatan mengikuti turnamen," katanya.

Kepengurusan Perbakin Kabupaten Magelang dibentuk pada Februari 2014, sedangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat melalui APBD Perubahan 2014 Kabupaten Magelang memberikan bantuan Rp25 juta.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Kepolisian Hongkong Beri Penghargaan Kepala BNN Jakarta, Bhirawa Kepolisian Narkotika Hongkong memberikan sertifikat penghargaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar sebagai apresiasi atas kinerja BNN menangkap sindikat narkoba WCP. “Kami ke Indonesia untuk memberikan apresiasi pada BNN atas kerja sama pengungkapan kasus narkoba selama ini, khususnya untuk kasus WCP,” kata Wakil Kepala Biro Narkotika Kepolisian Hongkong Senior Supt. Andrew, di Kantor BNN, Jakarta, Kamis (15/1).

Andrew mengaku Kepolisian Hong Kong sudah lama mengintai WCP tapi belum berhasil menangkapnya.

Menurut dia, para penyidik BNN bekerja sangat baik sehingga mampu menangkap penjahat kelas kakap sekelas WCP serta beberapa orang jaringannya.

“WCP yang selama ini diburu di Hong Kong, Tiongkok, akhirnya bisa ditangkap di Indonesia beserta banyak sekali barang bukti sabu-sabu. Itu sangat luar biasa,” katanya.

Kerja sama antara pihak BNN dengan Biro Narkotika Kepolisian Hongkong sudah terjalin lama. Pihaknya pun berharap kedepan kerja sama kedua belah pihak bisa lebih ditingkatkan guna mengungkap kasus-kasus narkoba internasional yang lebih besar.

Sementara Kabag Humas BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto mengatakan pihak BNN juga berterima kasih atas kerja sama tukar-menukar informasi antara BNN dan Kepolisian Hongkong selama ini terkait perburuan sindikat narkotika jaringan internasional.

BNN meminta pihak Hongkong untuk mengembangkan kasus WCP ini untuk menangkap orang-orang yang terkait dengan jaringan WCP. Pada Senin (5/1), BNN berhasil menggerebek sembilan orang tersangka saat sedang melaksanakan transaksi narkotika di kawasan Lotte Mart Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat.Q ant

Daging Babi Sumbang Inflasi Tertinggi Denpasar, Bhirawa Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat matadagangan daging babi merupakan komoditas dengan frekuensi tertinggi menyumbang inflasi di Kota Denpasar pada tahun 2014 yakni sebanyak 11 kali.

Kepala BI Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Kamis, menjelaskan bahwa selain daging, daging ayam ras juga menyumbang frekuensi tinggi yakni sebanyak delapan kali, dan beras, ikan-ikanan serta cabai masing-masing enam kali.

“Komoditas tersebut berkontribusi menyumbang inflasi di Bali yang berada di atas nasional yakni sebesar 8,36 persen,” katanya. Sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi Kota Denpasar adalah bensin, beras, cabai merah, tarif listrik, dan cabai rawit. Selain mencatat inflasi di Ibu Kota Provinsi Bali itu, BI juga mencatat penyumbang inflasi di Singaraja seperti bensin, cabai rawit, beras, dan sewa rumah.

Dewi menambahkan beberapa komoditas penyumbang inflasi yaitu cabai rawit dan cabai merah, pada tahun 2013 tercatat surplus masing-masing sebanyak 15,152 ton per tahun dan 10,158 ton per tahun. Meski demikian, cabai rawit dan cabai merah masih tetap menjadi penyumbang inflasi dikarenakan permasalahan ketidaksesuaian antara waktu kebutuhan dengan waktu pasokan.

Sementara itu, terkait permasalahan daging babi yang menjadi komoditas penyumbang inflasi dengan frekuensi terbanyak, Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Agus Suryawan menyatakan bahwa peningkatan harga daging babi dipicu oleh kenaikan pakan ternak.Q ant

Enam Terpidana Mati Dieksekusi 18 Januari Jakarta, Bhirawa Kejaksaan Agung menyatakan enam terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi secara serentak pada 18 Januari 2015 di Pulau Nusakambangan, Cilacap dan Boyolali.

“Keenam terpidana mati itu terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan,” kata Jaksa Agung RI HM Prasetyo di Jakarta, Kamis (15/1) kemarin.

Keenam terpidana mati tersebut, yakni, Namaona Denis (48) Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) Warga Negara Brazil, Daniel Enemua (38) Warga Negara Nigeria, Ang Kim Soei (62) tidak jelas kewarganegaraannya, Tran Thi Bich Hanh (37) Warga Negara Vietnam dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, Warga Negara Indonesia.

Permohonan grasi dari keenam terpidana mati itu, sudah ditolak tertanggal 30 Desember 2014.

Dikatakan, lima terpidana mati akan dieksekusi di Pulau Nusakambangan dan satu terpidana mati dieksekusi di Boyolali, karena ditahannya di LP Bulu, Semarang, Jawa Tengah.

“Keenam terpidana mati itu sesuai peraturan, harus diberitahukan tiga hari sebelumnya,” ucapnya.

Ia menambahkan secara yuridis untuk pelaksanaan eksekusi sudah terpenuhi, termasuk juga dengan sisi teknisnya dengan berkoordinasi untuk regu tembaknya, rohaniawan dan dokter.

“Kami juga sudah menghubungi masing-masing duta besar terpidana mati itu,” ujarnya.

Dikatakan, eksekusi kali ini gelombang pertama, nanti menyusul gelombang berikutnya.

Sebelumnya, Kejagung akan melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati pada akhir 2014, namun ditunda karena masih menunggu aspek yuridisnya berkaitan dengan permohonan grasi. Q ant

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

Wapres Bantah Perpecahan Polri-KPK KPK Ragukan Komitmen Anti Korupsi Jokowi Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika ada perpecahan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polisi Republik Indonesia terkait dengan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri.

“Ndak. Ndak ada perpecahan itu. Khan di KPK juga banyak anggota Polri,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (15/1).

Menurutnya, adanya dinamika KPK dan Polri terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri hendaknya jangan diartikan ada pertentangan antara kedua lembaga tersebut, tapi harus dilihat dari sisi positif.

“Pemerintah dalam hal ini tidak mencari populaitas tapi ingin bagaimana negara ini maju dan sejahtera,” kata Wapres.

Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih terus mengkaji kasus hukum yang menimpa calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, sekalipun sudah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI. “Sekalipun Budi Gunawan sudah lulus uji kepatutan dan kelayakan, tentu proses pencalonan akan berlangsung sampai pemerintah selesai mempelajari kasusnya,” kata Jusuf Kalla.

Dikatakan Wapres, sekalipun Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sudah melakukan rapat paripurna, tapi Presiden masih belum menerima surat dari DPR. “Kita belum menerima.

Kalaupun sudah mene rima surat tentu akan kita pelajari kembali,” katanya.

Menyusul dengan keputusan DPR tersebut, kata wapres, pemerintah akan menyelesaikan hasil kajian kasus Budi Gunawan, sebelum mengambil keputusan.

Wapres mencontohkan kasus mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo yang hingga kini belum ditahan KPK, sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2014.

istimewa

Deputi Administrasi Seskab Djadmiko dan Karo Renkeu M. Amperawan menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas PPK oleh Wasit Saronto, di Gedung Seskab, Jakarta, Kamis (15/1)

Seskab Minta PPK Tidak Main-main Jakarta, Bhirawa Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet, Djad miko, berterima kasih kepada para Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) tahun 2014 atas kerjasamanya mengelola keuangan dalam penggunaan anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab).

“Tugas kita adalah tugas mulia, melaksanakan tugas yang tidak semua orang mau.

Banyak yang menghindari karena resiko yang dihadapi,” ujar Djatmiko yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penanggungjawab pengelola keuangan Setkab saat memimpin rapat evaluasi akhir pelaksanaan anggaran tahun 2014 di ruang rapat lt.1 Gedung 3 Sekretariat Negara, Kamis (15/1) pagi.

Deputi Administrasi Seskab meminta tugas sebagai pejabat pengelola keuangan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jangan dianggap main-main, jangan dianggap sepele, jangan dianggap asal jadi.

“Silakan kerjakan dengan cermat, dengan baik, tanpa ada sedikitpun rasa untuk mencoba-coba memanfaatkan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Cermat dalam pengertian selalu tunduk pada peraturan yang ada,” pesan

Djadmiko seraya menambahkan, agar jangan sampai ada pelanggaran yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang nanti akan berpengaruh kepada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk tahun 2015 ini, lanjut Djadmiko, terdapat beberapa perubahan jajaran pejabat pengelola keuangan yang dimaksudkan agar ada penyegaran. “Bukan kita tidak percaya kepada yang lama, tetapi supaya tanggungjawab ini semua bisa dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan kita,” terangnya.

Dengan adanya penyegaran itu, Deputi Administrasi Seskab berharap kinerjanya semakin lebih baik lagi. “Semakin kuat, cepat, teliti, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mempertahankan gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” pintanya.

Dalam rapat ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di tahun 2015 disaksikan oleh Deputi Administrasi Seskab Djadmiko.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam

pengadaan Barang/Jasa. Penandatanganan pakta integritas diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah.

“Intinya para pengelola keuangan diminta supaya tidak melakukan KKN dalam proses pengadaan barang/jasa,” kata M. Amperawan selaku PPK sekaligus Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet.

Ia menyebutkan, penandatanganan itu sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Tahun 2014, yang berbunyi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ang garan (PA/KPA) dipersyaratkan untuk menandatangani Pakta Integritas. Selanjutnya pada pasal 17 Perpres tersebut juga diamanatkan, “Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Anggota Ke lompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan yang juga ditetapkan oleh PA/KPA dipersyaratkan untuk menandatangani Pakta Integritas.

Hadir dalam acara tersebut para PPK masing-masing kedeputian di Setkab, pejabat pengelola keuangan tahun 2014, serta pejabat pengelola keuangan tahun 2015. Q hms

DPD Dukung Sahkan UU Peradilan Keluarga Jakarta, Bhirawa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung pengesahan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Keluarga agar memudahkan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

“Sangat penting dan mendesak UU Sistem Peradilan Keluarga itu untuk mewujudkan pengadilan yang cepat, mudah, dan sederhana,” kata Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas di Jakarta Kamis (15/1) kemarin.

Hemas mengatakan UU mengenai sistem peradilan keluarga bertujuan untuk meninjau kembali UU tentang perkawinan yang telah bertahan selama 40 tahun.

Hemas berharap UU mengenai sistem peradilan keluarga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera, serta tidak diskriminasi dan kekerasan.

Anggota perwakilan daerah itu menyoroti masalah perkawinan anak di bawah usia yang berakhir dengan perceraian dan angka kematian ibu di perdesaan dan kabupaten/kota.

Selain itu, Hemas juga menilai angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat tajam selama 10 tahun terakhir.

Data menunjukkan jumlah KDRT pada 2006 sebanyak 22.572 kasus namun pada 2013 menjadi 279.760 kasus.

“Dari jumlah tersebut tidak banyak yang diselesaikan pada tingkat pengadilan,” ungkap Hemas.

Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia Nursyahbani Katjasungkana menyebutkan pihaknya menangani berbagai kasus keluarga yang tersebar pada 16 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

“Banyak ditemukan bukti bahwa kompleksitas sistem hukum menyebabkan impunitas,” tutur Nursyahbani.

Nursyahbani menambahkan mayoritas masalah keluarga diselesaikan dengan perceraian dan tidak dilaporkan terkait dugaan kasus KDRT. Bahkan majelis hakim penga-

dilan tidak mempertimbangkan bukti hukum terjadi peristiwa KDRT sehingga korban tidak mendapatkan keadilan secara hukum.

Sementara itu, anggota DPR RI yang juga artis Dessy Ratnasari menyambut baik usulan LBH APIK untuk memperbaharui UU Perkawinan karena sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Dessy memiliki pengalaman dua kali proses perceraian yang tidak mendapatkan keadilan dari sistem hukum peradilan keluarga di Indonesia. Dessy berjanji akan memperjuangkan pembahasan RUU tenteng sistem peradilan keluarga. Perwakilan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti mengakui beberapa pasal tentang usian nikah dan poligami UU Perkawinan berpotensi terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta anak.

Q ant

Ragukan Komitmen Jokowi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menyatakan bahwa komitmen antikorupsi Presiden Joko Widodo diragukan bila tetap melantik Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Kalau membaca komitmennya (Jokowi) mengenai anti-KKN, lima tahun ke depan dia akan mengkhianati komitmen itu, jadi komitmen anti korupsinya diragukan,” kata Adnan di gedung KPK Jakarta.

Pernyataan itu diungkapkan Adnan setelah menerima Relawan Salam 2 Jari yang datang ke KPK untuk memberikan dukungan sekaligus meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Komitmen Antikorupsi yang dimaksud Adnan adalah Buku Putih 8 Agenda Pemberantasan Korupsi sebagai komitmen yang ditandangani Jokowi dan Jusuf Kalla serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa saat datang ke KPK saat masa kampanye pemilihan presiden.

“Ya itu kan ditandatangani Prabowo dan Jokowi,” tambah Adnan.

Bila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, menurut Adnan, hal itu dapat melecehkan organisasi Polri secara keseluruhan.

“Bayangkan kalau diteruskan dan kami menggeledah, menyita terkait pribadi seorang Kapolri yang menjadi tersangka kan dikira kita melecehkan Polri sehingga berdampak pada konflik kelembagaan, bisa menimbulkan ‘chaos’, maka perlu dicegah,” ungkap Adnan. Apalagi banyak kegiatan KPK yang bekerja sama dengan Polri di daerah.

“Kami khawatir berdampak pada kinerja KPK karena banyak kegiatan pencegahan kami ke daerah yang dapat dukungan dari Polri akan terpengaruh, kita bagus sekarang kerja samanya,” jelas Adnan. Q ant

Siap Bangun Infrastruktur Tanpa APBN Jakarta, Bhirawa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur sektor transportasi apabila telah dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jonan dalam pertemuan dengan DPD di Jakarta, Kamis (15/1) mengatakan keputusan tersebut telah disepakati dengan Kementerian BUMN. “Bahwa semua kegiatan infrastruktur yang dikuasai dan dimiliki BUMN, tidak memakai APBN sama sekali,” katanya.

Ia mencontohkan penambahan unit kereta api akan diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia, sementara untuk penambahan rel diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.

“KAI, itu adalah 100 persen BUMN, perseroan terbatas, ada di Kementerian BUMN,” katanya.

Jonan menambahkan bahwa pihaknya akan membangun infrastruktur terkait pelayanan publik, jika sebuah proyek infrastruktur menghasilkan keuntungan bisnis, pihaknya akan menyerahkan wewenang tersebut kepada Kementerian BUMN. “Infrastruktur (transportasi) untuk kepentingan umum urusannya Kemenhub, yang bisnis menghasilkan pendapatan, kewajiban kementerian BUMN,” katanya.

Pernyataan tersebut menyusul persoalan bandara di Batam dan Kupang yang infrastrukturnya tidak memadai, sementara Jonan mengaku tidak mau membenahi kedua bandra tersebut.

Jonan menjelaskan kedua bandara tersebut merupakan tanggung jawab dari Angkasa Pura sebagai perusahaan pelat merah.

“Kementerian Perhubungan tidak akan ikut campur, karena kesepakatannya perusahaan BUMN yang telah mengelola infrstruktur di sektor transportasi harus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN,” katanya.Q ant

KPK Periksa Wali Kota Tangerang Selatan Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012.

“Airin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DP (Dadang Prijatna),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (15/1) kemarin.

Airin yang sudah tiba di KPK, sekitar pukul 10.00 WIB tidak berkomentar mengenai kasus tersebut.

“Nanti ya. Saya maunya juga menjenguk bapak dulu baru diperiksa,” kata Airin.

Bapak yang dimaksud ada-

lah suaminya, pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Wawan ditahan di rumah tahanan KPK sejak ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013 terkait pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochar dalam pengurusan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Lebak sebesar Rp1 miliar. Wawan juga sudah divonis bersalah selama 5 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Sedangkan dalam perkara korupsi Alkes Tangsel, KPK menetapkan tiga tersangka yaitu dari PT MAP Mikindo Adiguna Pratama (MAP) Dadang Prijatna, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kese-

hatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Tangerang Selatan Mamak Jamaksari dan Komisaris PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri War dana alias Wawan yang merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

KPK menyangkakan ketiganya berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke1 KUHP kepada ketiganya.

Pasal tersebut adalah mengenai orang yang melawan hukum sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dengan ancaman

hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Nilai proyek adalah sebesar Rp23 miliar dan diduga ada penggelembungan dalam pe-

ngerjaan proyek tersebut. PT Bali Pacific Pragama sendiri diketahui menjadi kontraktor sejumlah proyek infrastruktur di Banten. Q ant

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (kanan) memenuhi panggilan KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1). Ia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Kota Tangerang Selatan APBD tahun anggaran 2012 dengan tersangka Dadang Trijatna.

Jumat Kliwon 16 JANUARI 2015

Komisi V DPR RI Minta Jokowi Bersikap Tegas l Sambungan hal 1

dalam setiap masalah Jokowi bisa bersikap tegas sehingga tidak terjadi royokan rejeki seperti terjadi saat ini,’’tegas pria dari Dapil XI Jatim Madura, Kamis (15/1).

Ditambahkannya sesuai UU 16 Tahun 2014 terkait pengelolaan dana desa seharusnya lebih ditekankan untuk memperkecil angka disparitas wilayah khususnya di kab/kota se-Indonesia.

Karenanya, setelah UU Desa disahkan seharusnya segera muncul PP dan Instruksi Presiden (Inpres) terkait siapa yang berhak mengelola dana tersebut. Tapi kenyataannya sampai sekarang Jokowi belum mengeluarkan sikap jelas.

Di satu sisi anggaran PNPM mandiri beserta sejumlah pendamping diputus di tengah jalan, tanpa ada evaluasi. Padahal dalam APBN 2015, dana tersebut sudah dialokasikan sebesar Rp 9 triliun dalam DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran), sedang Jatim dialokasikan Rp 890 miliar. ‘’Karenanya kalau PNPM ini dihapus tidak bisa serta merta dapat dialihkan ke dana pembangunan desa. Sesuai aturan harus diganti nomenklaturnya dan itu baru bisa dibahas pada masa persidangan pertama Februari dalam PAPBN 2015. Dengan begitu untuk sementara dana desa belum bisa dicairkan,’’papar politisi asal Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo mengaku kebijakan pemerintahan Jokowi hanya pencitraan saja. Ini dibuktikan banyaknya sejumlah program yang digagasnya berjalan amburadul. Mulai soal tiga kartu sakti Jokowi, dana desa sampai Bansos. Sebaliknya, pemerintahan sekarang ini lebih banyak memberikan peluang kepada para kapitalis. ‘’Kalau persoalan ini terus berlanjut, justru akan merusak dan merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Mengingat segala kebijakan dan program untuk rakyat berjalan amburadul dan tidak jelas jluntrungnya. Karena itu, Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas sebelum masalah ini menjadi blunder dalam pemerintahannya sendiri,’’lanjut politisi asal Golkar ini.

Sementara soal dana desa, dalam Keppres No 165 Tahun 2014 sudah jelas diatur bahwa urusan desa itu diurus oleh Menteri Desa. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa adalah wewenang Kementerian Desa. ‘’Jadi segala pelaksanaan urusan yang terkait pembangunan desa itu adalah wewenang Kementerian Desa bukan Kementerian Dalam Negeri,’’tegasnya. n cty

Sekretaris KPU Menghilang, Ketua KPU Minta Pengganti l Sambungan hal 1

Sementara anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Chandra Purnama mengatakan dalam hearing dengan KPU Kabupaten Blitar terungkap Sekretaris KPU telah mangkir dari tugasnya sebagai PNS sekitar tiga bulan. Dan ini merupakan tindakan indisipliner yang cukup berat.

“Kami minta penarikan dilakukan secara cepat dan diisi oleh Plt agar kegiatan di KPU Kabupaten Blitar bisa berjalan normal,” kata Candra Purnama.

Namun sesuai ketentuan lanjut Chandra Purnama memang harus melalui mekanismemekanisme yang telah ditetapkan. Sehingga siapa saja yang akan menggantikan posisi Sekretaris KPU Kabupaten Blitar sesuai dengan harapan dan posisi jabatannya.

Inspektur Daerah Kabupaten Blitar Suyanto mengatakan penarikan Sekretaris KPU Kabupaten Blitar tidak serta merta bisa dilakukan.

Karena harus ada alasan yang kuat dari pemkab untuk memindah pegawai. Dia mengakui persoalan Sekretaris KPU Kabupaten Blitar yang sudah tiga bulan tidak masuk kantor merupakan bentuk indisipliner pegawai.

“Sesuai prosedur Ketua KPU harus melakukan teguran 1-3 kali. Jika tetap tidak ada respon, Ketua KPU bisa melayangkan surat ke Bupati Blitar mengajukan permohonan penarikan Sekretaris KPU tersebut,” terang Suyanto.

Informasi yang dihimpun. Eko Budoyo tidak ngantor diduga terkait hasil temuan BPK Jatim saat melakukan pemeriksaan pada awal Oktober 2014 lalu. Temuan BPK menengarai adanya kebocoran beberapa kelengkapan peralatan dalam pelaksanaan Pileg 2014 lalu sebesar Rp 1,4 miliar di KPU Kab Blitar. n htn

Akibat Proyek Tol, Irigasi Pertanian Kacau l Sambungan hal 1

mang terganggu sistem pengairannya, baik saat musim kemarau maupun saat musim hujan,” katanya, Kamis (15/1).

Kekacauan saluran irigasi dirasakan petani sebab saat musim kemarau saluran air tersebut tak bisa mengairi sawah. Sedangkan, saat datang musim hujan, air justru membanjiri sawah. “Itu terjadi karena antara masuknya air ke sawah dan sistem pembuangannya tidak imbang,” jelasnya.

Dikatakan Arif, terganggunya saluran irigasi di wilayah tersebut terjadi akibat pembangunan jalan tol yang mengancam ribuan hektare lahan. “Kalau panjang salurannya kita belum bisa memastikan.

Tapi saluran irigasi yang terganggu saat ini berfungsi untuk mengairi 24 hektare lahan di Desa Pesantren. Itu belum di daerah lain,” paparnya.

Terhadap kondisi ini, Dinas PU Pengairan Jombang berharap agar PT MHI segera mewujudkan komitmennya untuk memperbaiki kekacauan saluran irigasi setelah selesainya pembangunan jalan tol seksi I yang melintas di Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang. “Harapan kami, komitmen untuk memperbaiki saluran irigasi segera diwujudkan PT MHI,” tandasnya.

Pihaknya juga menunggu tindakan dari DPRD Jombang yang berencana mengundang sejumlah pihak terkait untuk menyelesaikan kekacauan irigasi karena proyek tol. “Karena dewan sudah terlibat dan sudah melakukan sidak (inspeksi mendadak), kami menunggu langkah dari dewan selanjutnya,” kata Arif.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Jombang menggelar sidak di wilayah yang terganggu irigasinya karena proyek tol akan mempertemukan sejumlah pihak. Harapannya, masalah tersebut bisa segera diselesaikan dengan tuntas. “Untuk menyelesaikan masalah pengairan, kami minta untuk dibicarakan di kantor dewan. Nanti semua pihak terutama warga yang dirugikan akan kami datangkan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Jombang Mas’ud Zuremi. n rur

SAMBUNGAN

11

Sekda Tak Ditunjuk Jadi Pj Bupati/Wali Kota l Sambungan hal 1

pemilihan Pj bupati/wali kota adalah hak birokrasi dalam hal ini gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

“Kalau ngobrol-ngobrol non formal sering. Tapi untuk pemilihan Pj itu hak dan otoritasnya gubernur, partai politik tidak bisa ikut campur dan ikut merekom,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Seperti diberitakan sebe­ lumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku bingung dan pusing memilih calon Pj bupati/wali kota yang tahun ini akan habis masa jabatannya.

Sebab harus memilih pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang menguasai pemerintahan dan keuangan. Pengisian kepala daerah dengan status Pj harus dilakukan Gubernur Jatim mengingat Pilkada bakal diselenggarakan serentak pada akhir 2015 ini. Padahal, masa jabatan bupati/wali kota yang habis masa

jabatannya tahun ini mencapai 16 kepala daerah. Sedangkan kepala daerah yang paling awal masa tugasnya berakhir adalah Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada 27 Juli 2015.

Sementara itu terkait siapa saja nama yang bakal jadi Pj bupati/wali kota, Pakde Karwo tidak menjawab secara gamblang. Dia beralasan sekarang masih mencari pejabat eselon II yang bisa memenuhi kriteria, yaitu paham soal pemerintahan dan keuangan.

Selain itu, juga harus memenuhi kriteria utama lainnya yaitu sosok yang berjiwa leadership.

“Pejabat yang memenuhi kriteria masih belum ditemukan.

Sekarang masih dicari yang punya kemampuan pemerintahan, keuangan dan leadership yang baik. Kalau tidak punya leadership ya tidak bisa, karena dia harus mengurus banyak hal seperti peraturan bupati atau peraturan wali kota. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota dewan dan lain-

lain,” ungkapnya.

Meski terus didesak, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini tetap kukuh mengelak.

Termasuk saat diberikan gambaran apakah para Asisten Sekdaprov, Staf Ahli Gubernur yang bakal menjadi Pj. “Masih belum menemukan yang sesuai standar,” elaknya.

Sementara itu, berdasar kasak kusuk di lingkungan Pemprov Jatim, jabatan Pj bupati/wali kota ini ternyata menjadi banyak incaran para pejabat eselon II. Berbagai alasan yang bernada canda muncul mengapa kepala SKPD ini mengincar posisi tersebut, meski hanya sebatas Pj. “Lumayan kan ada foto kita yang dipajang di deretan bupati/ wali kota yang asli. Selain itu kita juga bisa menambah curriculum vitae,” canda salah seorang pejabat eselon II, yang tak ingin disebutkan namanya.

Sedangkan beberapa nama yang muncul bakal menjadi Pj bupati/wali kota adalah para pe-

jabat eselon II yang tidak memiliki tugas vital di SKPD pemprov.

Seperti para Asisten Sekdaprov, Kepala Bakorwil dan Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur. Selain itu, juga bisa diambilkan dari kepala biro yang tugasnya tidak terlalu berat dan vital.

Tunggu Instruksi Pusat KPU Jatim mengaku sudah siap menggelar Pilkada serentak pada Desember 2015. “Tidak ada masalah dan kami siap melaksanakan Pilkada serentak tahun ini,” ujar Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam kepada wartawan Kamis kemarin.

Menurut dia, persiapan dari sisi anggaran serta sumber daya manusia sudah diantisipasi dan tinggal menjalankan sesuai instruksi yang diputuskan pemerintah pusat.

Hingga saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu kepastian digelar atau tidaknya Pilkada serentak oleh DPR RI terkait Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. “Ibarat pertandingan sepak bola, kami siap bermain dan tinggal menunggu peluit dari pusat,” kata mantan komisioner KPU Kota Surabaya tersebut.

Jika sudah ada kepastian, lanjut dia, KPU Jatim segera berkoordinasi dengan 16 KPU kabupaten/kota yang pada 2015 ini menggelar Pilkada memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2015-2020.

Ke-16 daerah tersebut yakni, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Trenggalek.

Kemudian, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Blitar serta Kota Surabaya. n iib, cty

Victoria Australia Tertarik Bangun Perwakilan Bisnis di Jatim Pemerintah Umumkan Harga ke negara-negara ASEAN atau didirikan di Jatim, sedangkan l Sambungan hal 1 Baru BBM Bersubsidi Hari Ini negara lainnya,” harapnya. yang sudah di-groundbreaking

nur Soekarwo sangat menyambut baik rencana tersebut. Namun yang harus menjadi catatan bagi Negara Bagian Victoria Australia adalah Jatim tidak hanya menjadi market saja. Tapi produk-produk Jatim bisa juga masuk ke negara bagian tersebut sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

“Oke, sapi dari Australia bisa masuk ke Jatim. Tapi mangga, pisang atau hasil agro lainnya juga harus bisa masuk kesana.

Jangan sampai hanya satu arah saja. Meski saya prediksi produk kita akan sulit bisa masuk kesana, karena produk agro di negara tersebut kualitasnya lebih bagus.

Di Negara Bagian Victoria Australia yang menjadi andalannya adalah agro,” katanya.

Jika produk dari Jatim sulit masuk ke Negara Bagian Victoria Australia, lanjut Pakde Karwo, minimal investasi yang masuk ke Jatim dapat diperuntukkan dalam bidang pengolahan hasil agro, agar bisa diolah sedemikian rupa, dan dapat dijual di negara lain. “Victoria jumlah penduduknya hanya 5 juta orang, jumlahnya terlalu sedikit. Lebih baik investasinya ke Jatim bisa mengolah agro kita dan dijual

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo mengatakan Jatim memiliki posisi yang penting bagi Indonesia bagian timur. Jatim paling efisien untuk menjadi pintu utama untuk Indonesia bagian timur khususnya produk dan distribusi barang. Untuk mendukung hal tersebut, Jatim telah membuka 26 kantor perwakilan dagang di 26 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan dukungan dari kantor perwakilan dagang ini, perdagangan antar daerah Jatim bisa mencapai Rp 400 triliun atau setara dengan 40 juta dollar AS, dan surplus capital inflow sekitar Rp 80 triliun. “Peluang memperkuat hubungan kerjasama Victoria Australia dengan Jatim yang menjadi hub Indonesia Bagian Timur ini sangat kuat. Apalagi Indonesia Bagian Timur memiliki sekitar 120 juta market,” ujar Pakde Karwo.

Ia menyampaikan, Jatim juga membuka kesempatan investasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Semua proses pasca UU Minerba, proses untuk smelter, pilihannya di Jatim. Ada 7 proyek pembangunan pabrik smelter yang

ada 3 pabrik.

Sementara Komisioner Pemerintah Victoria Australia untuk Indonesia Mr Brett Stevens mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk membina hubungan baik dengan Jatim, membina Government to Government (G2G) kerjasama bilateral kedua belah pihak, dan membantu perusahaan di Victoria untuk bekerjasama dengan Jatim secara business to business.

Ia mengatakan, Victoria Australia memiliki kesamaan permintaan dan penawaran untuk bekerjasama dengan Jatim khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Victoria bisa bekerjasama secara G2G dan B2B pada keempat bidang tersebut dengan Pemprov Jatim.

Untuk mendukung kerjasama, Pemerintah Victoria Australia telah membuka 18 Kantor Bisnis Pemerintah Victoria (Victoria Government Business Office) antara lain London, Dubai, Amerika Serikat, dan Indonesia. Tujuan dibukanya kantor di Indonesia tersebut untuk membina kerjasama secara komersial bagi pelaku bisnis Victoria Australia. n iib

Pendaftaran SNMPTN Dimulai Sebulan Lagi l Sambungan hal 1

luh Nopember (ITS) Ismaini Zain menjelaskan, proses SNMPTN dimulai dengan pengisian Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) pada 22 Januari sampai 8 Maret. Selanjutnya, pendaftaran siswa dimulai 13 Februari sampai 15 Maret, pengumuman kelulusan dilakukan 9 Mei dan daftar ulang bagi siswa yang diterima pada jalur ini dilakukan pada 9 Juni bersamaan dengan ujian SBMPTN. Ismaini mengakui, tidak banyak yang berubah dari SNMPTN tahun ini. Dari sisi kuota, SNMPTN tetap mendapat porsi 50%, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 30%, dan jalur mandiri 20%. “Jalur SNMPTN tetap digratiskan seperti tahun lalu,” tutur Ismaini dihubungi usai mengikuti launching SNMPTN oleh Kemenristek dan Dikti, Kamis (15/1).

Hasil evaluasi pengisian PDSS tahun lalu, Ismaini mengakui banyak daerah yang belum paham cara mengisinya. Berbeda dengan yang ada di kota-kota besar. Karena itu, panitia SNMPTN tahun ini akan menyediakan gerai-gerai pengisian PDSS di kantor milik Telkom. Selain itu, di laman PDSS disediakan juga video petunjuk bagaimana cara mengisi PDSS sampai mendaftar SNMPTN. “Pendaftar bisa memanfaatkannya saat website PDSS dibuka 22 Januari mendatang,” ujar Ismaini.

Bagaimana dengan penggunaan nilai Ujian Nasional (UN) dalam SNMPTN? Ismaini mengaku, sampai kemarin Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) belum memutuskan berapa persen penggunaannya dalam SNMPTN. MRPTNI sendiri dalam tahap menunggu pelaksanaan UN dari Kemendikbud itu sendiri. “Yang jelas akan tetap dipakai meski UN hanya dipakai sebagai pemetaan.

Apalagi, salah satu syarat daftar SNMPTN adalah lulus UN dan dari sekolah,” jelasnya.

Berbeda dengan SNMPTN, pihak kementerian hingga kini belum menentukan kejelasan terkait biaya SBMPTN. Hanya saja, muncul wacana biaya SBMPTN akan diturunkan. Tahun lalu, jalur tes tulis dan keterampilan ini dipatok Rp 100.000 untuk setiap bidang, yaitu Soshum, Saintek, dan Campuran. “SBMPTN rencananya turun biayanya, tetapi sampai saat ini belum muncul harganya,” kata Ismaini.

Mengenai keikutsertaan PTN baru dalam SNMPTN, masih menunggu rapat khusus MRPTNI. Sebab, banyak indikator yang dipakai untuk seleksi. Jangan sampai PTN baru ini tidak meloloskan siswa yang nilainya tinggi, sementara yang nilainya rendah diterima. Sehingga PTN baru akan dimagangkan terlebih dahulu ke PTN terdekat yang sudah berpengalaman menyelenggarakan SNMPTN. “Kecuali

PTN baru itu sebelumnya sudah pernah magang dan dirasa sudah siap, jadi tidak masalah ikut SNMPTN tahun ini,” kata dia.

Di wilayah Surabaya sendiri ada satu PTN baru, yakni Universitas Pembangunan Nasional (UPN). UPN akan dimagangkan ke salah satu PTN. Pilihannya hanya tiga, ITS, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), atau Universitas Airlangga (Unair). “Tapi, PTN baru tidak apa-apa ikut jalur SBMPTN tahun ini. Karena indikator penilaiannya hampir sama semua,” tandasnya.

Daya Tampung Naik Sementara itu, pemerintah pusat telah menetapkan daya tampung mahasiswa baru pada SNMPTN 2015 sebanyak 152 ribu.

Angka ini naik jika dibandingkan dengan daya tampung SNMPTN 2014 yang sekitar 130 ribu kursi.

“Tahun ini PTN akan menerima 124.450 mahasiswa baru atau 16,08 persen yang dari jumlah pendaftar. Sedangkan daya tampung Bidikmisi adalah 27.225 orang atau 17,5 persen,” tutur Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) M Nasir Kamis kemarin.

Tahun ini jumlah PTN peserta juga sama dengan tahun lalu yaitu 63 kampus. Selain menerima calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu, SNMPTN 2015 juga akan menerima mahasiswa dari daerah terluar, terdepan dan tertinggal. n tam

l Sambungan hal 1

Namun, kata dia, penurunan harga itu harus menunggu hitungannya selesai dulu. “Hitung-hitungannya belum rampung. Tetapi, angkanya seperti yang saya sampaikan. Tetapi betul memang ada berkah dari Allah SWT, harga minyak dunia turun membuat harga BBM turun dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter.

Mungkin turun lagi menjadi Rp 6.400- 6.500 per liter. Itu masih dalam hitungan,” kata dia.

Hitungan itu, kata Jokowi, untuk memastikam ruang fiskal aman. Sehingga, dia juga bisa menurunkan harga sembako dan transportasi. “Ini yang mau saya kejar-kejar,” kata dia.

Jika harga minyak dunia kembali turun, kata Jokowi, dia menargetkan agar semua harga komoditas pangan ikut turun. “Yang mau saya kejar, mungkin ini pemilik perusahaan, logistik, grosir besar, sembako yang akan saya kejar, agar harga-harga ikut turun,” kata dia.

Jokowi juga mengancam para spekulan jika memainkan harga. “Hati-hati yang hobinya stok dan main harga.

Saya akan kejar,” kata dia sembari bilang target inflasi di bawah lima persen.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan pemerintah masih merevisi peraturan Menteri ESDM yang sebelumnya akan mengumumkan harga BBM baru setiap satu bulan sekali. Dengan perubahan revisi peraturan Menteri ESDM ini, dimungkinkan perubahan harga BBM akan sering terjadi, karena melihat faktor penurunan harga minyak dunia yang terus anjlok. Saat ini harga minyak dunia dibanderol 45 dollar AS per barel.

“Kita lagi lihat semuanya dan saya juga mau merevisi Permen ESDM, karena kemarin peraturan yang kita

terbitkan akhir tahun itu sebulan sekali harga baru BBM diumumkan, sekarang harga minyak turun tajam berarti kita akan buka jendela supaya bisa lebih sering di-review,” paparnya.

Terkait pelemahan rupiah terhadap dollar AS dalam hal penentuan harga BBM, Sudirman tetap melihatnya sebagai faktor perubahan harga BBM. “Ya nanti akan ada keseimbangan akan ketemu di satu titik. Yang pasti solar dan premium kemungkinan turun,” tukasnya.

Jamin Sembako Turun Sementara itu pemerintah juga memastikan harga kebutuhan pokok bakal terseret penurunan harga BBM bersubsidi, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Harga minyak dunia kan, sekarang turunnya signifikan. Sebab itu, semua harus di-share, dilepaskan ke masyarakat,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil kemarin.

Dengan begitu, kata dia, diharapkan semua harga bahan pokok dan transportasi ikut turun. Sofyan mengatakan pemerintah berani memastikan penurunan harga komoditas pangan ini. Asalkan, kata dia, pasokan di pasar terus dijaga dan diawasi. Sistem tata niaga juga bakal diperbaiki untuk menjaga stabilitas harga.

Struktur pasar yang tidak sehat, juga harus dibereskan.

“Tata niaga di Indonesia kan belum sehat, itu yang kita akan kejar. Karena bisa saja (karena) struktur pasar yang tidak sehat, ongkos turun tapi harga jualnya nggak turun. Itu dimainkan oleh distributor,” ujarnya.

Selain BBM, pemerintah juga bakal menurunkan harga gas elpiji. Namun begitu, belum ada kepastian berapa besar penurunan tersebut. “Besok (hari ini) akan ada penurunan terhadap harga gas,” kata dia. n ira, cty, ins

Bersikukuh Operasikan Bus Sekolah l Sambungan hal 1

dengan kerugian. Sebenarnya program bus sekolah ini sudah ditunggu oleh masyarakat, terutama wali murid dan pihak sekolah.

Ia mengaku memahami ada sekitar 6 ribu keluarga sopir angkot yang resah, namun di Kota Malang ada ratusan ribu warga yang ingin mendapatkan fasilitas bus sekolah.

Menyinggung belum adanya kata sepakat antara Pemkot Malang dengan sopir angkot, Anton mengaku sudah meminta bantuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) agar pelak-

sanaan dan pengoperasian bus sekolah tidak ada hambatan dan gangguan. “Saya tegaskan sekali lagi tidak ada sangkut paut antara bus sekolah dengan angkot dan rencana ini sudah didukung oleh Forpimda,” tegasnya.

Dan, katanya, bersamaan dengan pengoperasian bus sekolah nanti, pihaknya juga bakal mengeluarkan peraturan larangan siswa tanpa SIM membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Peraturan ini, adalah solusi dari Pemkot Malang agar angkot tetap bisa mengambil penumpang dari kalangan pelajar. n mut

Yakinkan Ancaman Bioterorisme Sudah Tahap Mengkhawatirkan l Sambungan hal 1

dari Indonesia serta menimbulkan wabah yang tidak alami. “Saya tiap hari di laboratorium meneliti virus-virus ini. Secara pribadi, sebagai seorang peneliti saya katakan ini sudah mengkhawatirkan,”kata Nidom saat ditemui di Kampus C Unair, Kamis (15/1).

Dia mencontohkan pada kasus flu burung pada 2003 dan 2004 yang ternyata konstruksi virusnya sama persis dengan yang ada di Guangzou, Tiongkok. Kemudian virus flu burung yang menyebabkan kematian bebek dalam jumlah besar pada 2012 di Brebes, Jateng ternyata cocok dengan Vietnam dan Tiongkok.

Untuk membuktikan apakah virus ini sengaja dibawa dari luar negeri atau memang mutasi alami, Nidom melakukan penelitian tentang migrasi burung dan kemungkinan adanya perdagangan unggas. Hasilnya, di Brebes, sebagai kota pertama wabah flu burung, tidak pernah ada migrasi burung. Di

kota itu juga tidak pernah ada unggas yang dikarantina. “Jadi ini tidak bisa dikatakan wabah alami,”tegas dosen berprestasi Unair 2007.

Penelitian tak kalah mencengangkan dilakukan pada 2009. Nidom yang tergabung bersama tim peneliti Avian Influenza Research Center Unair tidak sengaja menemukan penanda jejak virus Ebola pada beberapa spesies hewan, terutama orangutan. Hasilnya, jejak virus Ebola yang ditemukan ini 20,1 persen sesuai de­ngan virus Ebola yang terjadi di Afrika.

Sementara yang di Filipina hanya 1,4 persen. “Dari sini muncul pertanyaaan. Apakah jejak Ebola ini hanya peristiwa alam biasa atau hal-hal lain yang tidak kita sadari,”tanya suami Achmamik Hariati Achmadoen.

Dia meyakini virus Ebola pada orangutan ini tidak muncul secara alami, tetapi ada kesengajaan. Apalagi selama ini orangutan sering menjadi objek kajian lembaga luar negeri. Dan keberadaannya di perkebunan sawit ini

menjadi ancaman bagi keberlanjutan bisnis minyak di mana Indonesia menjadi salah satu produsen terbesarnya.

“Apakah bisa menjamin lembaga luar negeri ini bebar-benar ingin mengonservasi orangutan atau ada motif lain.

Siapa yang tahu,”selorohnya.

Diakui Nidom, dalam bioterorisme ini motif ekonomi memang lebih menonjol dibandingkan motif ideologi. Serangan flu burung yang sudah 10 tahun lebih menjangkit dan hingga kini belum ada tanda-tanda hilang menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Kerugian lainnya, Indonesia belum mampu melakukan ekspor unggas dan produknya seperti sebelum kejadian wabah flu burung.

Ironisnya, kondisi ini kurang direspon pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan vaksinasi yang dinilai anggota The Association of Institute for Tropical Veterinary Medicine (AIVTM) tidak tepat. Padahal menurutnya peran pemerintah sangat vital untuk menangkal aksi teror ini. “Negara memiliki tanggungjawab secara

moral untuk menangkal ini. Jangan sampai warga sakit yang seharusnya tidak sakit menjadi sakit karena senjata biologis ini. Saat ini perang bukan hanya masalah alutsista tetapi juga senjata biologis,”tegasnya.

Unair yang menurut dia mumpuni di bidang riset kesehatan dan vaksin perlu mengembangkan Pusat Riset/Kajian Anti Bioterorisme. Nidom sendiri kini tengah menyiapkan vaksin biodefense sebagai pertahanan awal manusia maupun binatang untuk mencegah masuknya senjata biologis (virus).

Untuk mengembangkan vaksin ini, pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah serta kalangan usaha. “Kami juga selalu berkooordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk menindaklanjuti setiap temuan,”ujarnya.

Selain Nidom, di hari yang sama juga akan dikukuhkan Prof I Ketut Sudiana sebagai Guru Besar Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran serta Prof Tini Surtiningsih sebagai Guru Besar Mikrobiologi Tanah dan Tanaman.*

UTAMA

12

Jumat Kliwon, 16 JANUARI 2015

Cuaca Ekstrim, Nelayan Masalembu Enggan Melaut Sumenep, Bhirawa Dua minggu terahir ini terjadi cuaca ekstrim diperairan Masalembu. Akibatnya, ratusan nelayan tidak berani melaut dan meraka memilih memperbaiki alat tangkap ikan seperti jaring.

Anggota Tagana Kecamatan/ Pulau Masalembu, Saiful mengatakan, para nelayan di Masalembu tidak berani melaut karena cuaca buruk.

Gelombang tinggi dan angin kencang terjadi di perairan Masalembu sehingga nelayan tidak berani mencari ikan seperti hari-hari sebelumnya.

“Cuaca ekstrim di Masalembu terjadi sejak dua minggu yang lalu, tapi nelayan yang tidak me-

laut sejak satu minggu terahir ini, sebelumnya masih bisa memaksa,” kata Saiful, anggota Tagana Masalembu, Kamis (15/1).

Saiful menerangkan, para nelayan memilih diam dirumah dan memperbaiki alat penangkap ikan seperti jaring dan perahunya yang rusak-rusak. “Nelayan sekarang hanya memperbaiki alat tangkap ikan selama terjadi cuaca buruk,” tuturnya.

Selain memperbaiki alat jaring, para nelayan menambatkan perahunya ditempat aman dari

angin dan gelombang yang setiap saat menhantam perahu yang ditambatkan dibibir pantai. “Beberapa hari lalu sempat ditemukan perahu terbalik, tapi warga tidak tahu perahu itu berasal darimana, karena saat ditemukan sudah tidak ada ABK-nya,” ungkapnya.

Dia tidak bisa memastikan sampai kapan cuaca ekstrim bisa berlalu, karena hingga kini belum ada tanda-

tanda mau berhenti. Beberapa tahun terahir ini, cuaca ekstrim terjadi tanpa mengenal waktu sehingga nelayan diharapkan waspada setiap saat. “Nelayan harus ekstra hati-hati menghadapi cuaca dilaut,” tukasnya.

Q sul

Akibat cuaca ekstrim diperairan Masalembu, ratusan nelayan tidak berani melaut dan meraka memilih memperbaiki alat tangkap ikan seperti jaring.

samsul/bhirawa

Pasien Meninggal di Lorong Rumah Sakit

LINTAS PERISTIWA

Bojonegoro Peroleh Keuntungan PI Migas 2018 Bojonegoro, Bhirawa PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), BUMD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memperkirakan keuntungan dari penyertaan modal atau “participating interest” (PI) migas Blok Cepu di daerahnya baru bisa diperoleh pada 2018. “Perkiraan kami Bojonegoro memperoleh keuntungan dari penyertaan modal migas Blok Cepu pada 2018, sebab daerah harus mengembalikan dulu keuntungan yang sudah diperoleh kepada penyandang dana,” kata Direktur PT ADS Bojonegoro Ganesha H. Askari, di Bojonegoro, Kamis (15/1).

Lebih lanjut ia menjelaskan perhitungan waktu perolehan keuntungan penyertaan modal migas Blok Cepu tersebut, disebabkan terjadinya penurunan harganya minyak dunia yang semula mencapai 100 dolar/ barel, menjadi 50 dolar/barel. “Kalau harga minyak dunia bertahan 100 dolar/barel, untuk pengembalian uang penyertaan modal bisa lebih cepat,” ujarnya.

Ia menyebutkan penyandang dana PT Surya Energie Raya (SER) yang bekerja sama dengan China Sonangol, sudah mengeluarkan penyertaan modal sekitar 135 juta dolar Amerika Serikat sejak 2009.

“Perhitungan besarnya uang yang sudah dikeluarkan tersebut berdasarkan jatah yang diperoleh Bojonegoro dalam penyertaan modal sebesar 4,487 persen dalam pengelolaan migas Blok Cepu,” katanya, menegaskan. Sesuai “plant of development” (POD) migas Blok Cepu, jelasnya, pengembangan lapangan minyak Banyuurip Blok Cepu di Bojonegoro, mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat.

“Pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu sudah terealisasi sekitar 92 persen. Tapi karena belum rampung seluruhnya, maka daerah masih harus mengeluarkan penyertaan modal,” paparnya. Menjawab pertanyaan, ia memperkirakan produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel/hari, baru bisa direalisasikan berkisar SeptemberOktober 2015. “Kalau saat ini produksinya baru sekitar 40 ribu barel per hari.

Meskipun belum memperoleh keuntungan dari penyertaan modal, tapi Bojonegoro sudah memperoleh dana bagi hasil migas (DBH) yang cukup besar,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, Bojonegoro juga sudah memperoleh “signature bonus” sebesar 150 ribu dolar Amerika Setikat, pada 2009 ditambah bonus 50 ribu dolar Amerika Serikat/tahun. Q sul,ant

DPRD Minta BPJS Harus Tanggung Jawab DPRD Jatim, Bhirawa Meninggalnya pasien BPJS di lorong rumah sakit RSUD dr.

Soetomo Surabaya karena tidak mendapatkan kamar mengundang keprihatinan Komisi E DPRD Jatim. Bahkan, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini menuding BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang paling bertanggungjawab.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan dalam persoalan ini pihak RSUD dr Soetomo tidak dapat disalahkan. Mengingat hampir seluruh rujukan baik pasien dari Jatim maupun Indonesia Bagian Timur, hampir semuanyanya ada di rumah sakit terbesar di Jatim ini. Sementara kamar yang ada begitupula dengan tenaga medisnya jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya yang terjadi banyak pasien yang harus menunggu kamar jika ngamar. ‘’Dalam masalah ini rumah sakit tidak bisa disalahkan

karena kekurangan kamar.

Yang patut disalahkan adalah BPJS karena tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem rujukannya,’’tegas mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini, Kamis(15/1).

Politisi asal Demokrat ini mengatakan BPJS tak punya inisiatif untuk memperbaiki sistem rujukannya. ‘’Tampaknya mereka tidak siap. Semuanya pasien dirujuk ke RS Soetomo sehingga over kapasitas.

Seharusnya BPJS menggandeng rumah sakit swasta yang memiliki akreditasi yang ditetapkan oleh BPJS,’’kata

Diperiksa KPK, 18 Camat Bangkalan Bungkam Bangkalan, Bhirawa Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap 18 camat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis (15/1), terkait kasus suap dengan tersangka mantan Bupati RKH Fuad Amin Imron, selama 2 jam lebih. Pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik KPK di Mapolres Bangkalan digelar sekitar pukul 13.00 WIB secara berkelompok dan pada pukul 14.30 WIB, pemeriksaan selesai.

“Pemeriksaan mulai pukul 13.00 WIB saat ini,” kata Sekretaris Daerah Eddy Mulyono di Bangkalan.

Di antara 18 camat yang diperiksa ini, tak satupun yang bersedia memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu mereka di luar ruang penyidikan. Para camat ini selanjutnya buruburu menuju mobil dinas dan berlari menjauh dari wartawan.

Mereka juga terlihat ketakutan setelah beberapa reporter televisi berupaya mengambil gambar mereka. “Sudahlah ngak usah wawancara,” kata salah seorang camat.

Pemeriksaan pada pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan terkait kasus dugaan kasus suap suplai gas dengan tersangka mantan Bupati Bangkalan oleh KPK di Mapolres Bangkalan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah memeriksa Sekda dan mantan Sekda Pemkab Bangkalan, beberapa pegawai bank, dan Sekretaris DPRD Bangkalan. Mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan, itu ditangkap tim penyidik KPK pada awal Desember 2014. Q ant

pria asal Malang ini.

Pria yang akrab dipanggil Gus Don ini menambahkan Pemda tingkat II juga harus mendorong peningkatan akreditasi setiap rumah sakit atau puskesmas di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu tidak semua pasien dirujuk di RSUD Soetomo.

Selain itu, rumah sakit daerah harus bisa menangani pasien tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengaku jika untuk menentukan rujukan ke rumah sakit yang akan dituju tergantung dari pasien. Namun karena keterbatasn informasi rata-rata masyarakat memilih rumah sakit rujukan ada pada RSUD dr Soetomo.

Ini karena BPJS tidak melakukan sosialiasi dengan baik, rumah sakit mana saja yang terintegrasi dengan

BPJS, baik rumah sakit negeri maupun swasta. ‘’Menang dalam masalah ini kinerja BPJS masih terkesan amburadul. Buktinya, banyak masyarakat yang tidak tahu terkait rumah sakit mana yang dapat dijadikan rujukan. Karenanya tak heran banyak pasien yang minta di rujuk di RSUD dr Soetomo. Sementara disatu sisi jumlah kamar dan tenaga medis sangat terbatas,’’papar politisi asal PAN ini.

Untuk itu, kedepannya Komisi E DPRD Jatim akan memanggil Ketua BPJS Jatim terkait dengan masih adanya problem pasien yang terlantar atau sampai meninggal karena BPJS belum dapat mengelola persoalan yang ada terkait masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara disatu sisi BPJS terus menuntut agar masyarakat ikut BPJS. Bah-

kan beberapa waktu lalu ada ancaman jika mereka yang tidak ikut program BPJS, akan kesulitan jika akan mengurus administrasi negara seperti KTP, SIM atau akte kelahiran. ‘’Ini jelas merugikan masyarakat. Wong programnya saja masih amburadul, kok membuat aturan yang menyulitkan masyarakat. Karena itu, kami akan mengundang Kepala BPJS Jatim untuk klarifikasi persoalan yang terjadi di masyarakat, ’’paparnya.

Seperti diketahui, seorang pasien pensiunan terdaftar peserta BPJS kelas I harus mengalami nasib tragis karena tidak ditangani cepat oleh pihak RSUD Soetomo Surabaya dan meninggal dunia di lorong rumah sakit karena tidak mendapat kamar sesuai dari kepesertaannya di BPJS. Q cty

Pemkot Madiun Kekurangan Ribuan PNS Kota Malang Sisakan 625 K2

Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun, Jawa Timur, masih kekurangan ribuan orang pegawai negeri sipil (PNS) untuk bertugas melayani masyarakat di lingkungan pemda setempat.

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun mencatat, tahun 2015 terdapat 4.992 PNS dan 300-an tenaga kontrak. Dari hasil pemetaan pegawai, jumlah tersebut dianggap belum ideal, karena Pemkot Madiun masih kekurangan sekitar 1.500 lebih PNS. Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Kamis, mengatakan, kekurangan tersebut disebabkan karena banyak PNS yang pensiun setiap tahunnya. Selain itu, ada juga PNS yang meninggal dunia dan minimnya jatah penerimaan PNS yang diperoleh

dari pusat.

“Kebutuhan pegawai negeri sipil sangat mendesak, terutama untuk tenaga kesehatan.

Sebab, RSUD Kota Madiun akan menyandang status Badan Layanan Umum daerah (BLUD),” ujar Bambang Irianto, Kamis (15/1).

Ia menilai, jika tahun ini Pemkot Madiun kembali hanya diberi jatah 53 formasi seperti penerimaan CPNS tahun sebelumnya, maka dipastikan lingkup Pemkot Madiun akan krisis pegawai.

Terutama bagian kesehatan, seperti perawat dan bidan.

Data BKD Kota Madiun menyebutkan, tahun 2010 Pemkot Madiun memiliki 5.639 PNS. Namun, sejak tahun 2011 hingga 2014, ada pengurangan pegawai sebanyak 647 orang, karena pensiun maupun meninggal dunia.

Terinci, tahun 2011 berkurang 163 orang, tahun 2012 berkurang 186 orang, tahun 2013 berkurang 193 orang, dan tahun 2014 kembali berkurang 105 orang. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar memerikan jatah formasi PNS yang lebih banyak dari pada jumlah formasi tahun 2014 yang hanya 53 formasi.

Sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dikirim Pemkot Madiun ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB), tahun ini pemkot kembali mengajukan sekitar 300 formasi. Sementara itu Pemkot Malang sampai saat ini masih menyisakan 625 tenaga honorer kategori 2 (K2) yang belum diangkat PNS. Q dar,mut,ant

2015, Pertunjukan Seni Budaya Semakin Variatif

Kali Ini Tampilkan Ketoprak, Ludruk dan Janger Tahun ini, kegiatan seni budaya di UPT Taman Budaya Jatim cukup bervariasi dibandingkan tahun sebelumnya. Kali ini, tidak hanya Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) namun juga ada kegiatan lainnya seperti Wayang, Ketoprak, Ludruk, dan Janger.

Kegiatan tersebut diakui Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, kegiatan yang banyak dicari masyarakat. “Masyarakat sudah menunggu seni budaya lainnya selain diselenggarakannya gelar seni budaya Jatim, Kegiatan seni budaya pada tahun ini lebih merata,” katanya, Kamis (15/1). Jika tahun sebelumnya kegiatan GSBD dilakukan 12 kali, namun kini menjadi 10 kali pertunjukkan. Namun, ada pertunjukkan seni budaya lainnya yang ikut ditonjolkan yaitu ketoprak, ludruk, dan janger.

Kegiatan GSBD , lanjutnya, ada 10 kabupaten/kota yang

sudha mempersiapkan untuk menampilkan seni budayanya yaitu Nganjuk, Magetan, Banyuwangi, Tuban, Malang, Sidoarjo, Tulungagung, Kediri, dan Trenggalek . “Mengawali GSBD pada Februari mendatang yaitu dari Kabupaten Nganjuk,”katanya.

Ditambahkan Kepala UPT Taman Budaya Jatim Sukatno SSn MM, pelaksanaan GSBD diselenggarakan dua kali sebulan nampaknya cukup berat. “Untuk itulah kegiatan seni budaya kembali terbagi merata, agar pelaksanaannya lebih bagus dan bisa dinikmati masyarakat,” katanya.

Untuk lokasi pertunjukkan

seni budaya, Disbudpar Jatim tidak hanya menampilkan di UPT Taman Budaya Surabaya namun juga di Taman Krida Budaya Malang dan Taman Chandra Wilwatikta Pandaan.

“Tahun sebelumnya, kegiatan di Taman Krida Budaya Malang juga berkurang. Namun, tahun ini Taman Krida mulai diramaikan kembali,” katanya.

Dikatakan Sukatno, tahun ini UPT Taman Budaya Jatim juga bisa menunjukkan pameran seni rupa dengan terbangunnya bangunan galeri yang merupakan hasil bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sekedar diketahui, tahun sebelumnya, Sekretaris Daerah Povinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM pernah mengharapkan gelar seni budaya pertunjukan masyarakat seperti, sendra

tari, wayang maupun kesenian lainnya bisa rutin dilaksanakan.

Gelar seni dan budaya yang rutin dilaksanakan, bertujuan untuk menjaga keberadaan seni sehingga tidak tergerus dengan budaya asing yang masuk di Indonesia. Selain itu, pengenalan produk seni daerah yang digelar secara rutin, akan mampu menangkal kebudayaan asing yang masuk khususnya di era globalisasi saat ini.

Sekdaprov menambahkan, peran pemerintah dalam meningkatkan dan menyosialisasikan pertunjukan seni dan budaya kepada masyarakat akan berdampak terhadap kecintaan mereka kepada budaya yang ada di daerah itu sendiri.

Disisi lain, perlunya pengemasan seni dan budaya yang ada saat ini secara baik, professional

rachmat/bhirawa

Pagelaran seni budaya yang diselenggarakan Disbudpar Jatim melalui UPT Taman Budaya Jatim sangat dinanti masyarakat. Sebab selain melihat pertunjukkan seni budaya, dilokasi tersebut terdapat stan ekonomi kreatif.

dan di sosialisasikan dengan promosi yang baik, akan mampu bersaing di pentas dunia. Penyelenggaraan secara rutin dilaksanakannya pagelaran seni dan bu-

daya ini, akan mendorong penguatan promosi budaya daerah sehingga keberadaannya turut memajukan kesenian yang ada di Jatim. Q rac