Harian Bhirawa Edisi 16 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Khusus dari PBB dan BPHTB, selama ini bisa menyumbangkan sekitar 35% dari PAD di Sidoarjo yang mencapai Rp1 1 triliun. Kalau itu betul-betul hilang untuk mencari gantinya sangat susah,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo Joko Sartono SH, MSi

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Legi, 16 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

16 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 20.00

Menghadiri Gema Solawat dan Manaqib Qubro di Masjid Agung Baiturrahman Ngawi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 09.00

Menghadiri Pembinaan Pegawai di Lingkungan Setdaprov Jatim di Ruang Bhinaloka Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim

Dishub Jember Tambah Fasilitas Bandara Rp 1,8 Miliar Jember, Bhirawa Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berencana menambah sejumlah fasilitas Bandara Notohadinegoro dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar dalam APBD Jember 2015.

“Penambahan fasilitas tersebut berkaitan dengan rencana penambahan jadwal penerbangan JemberSurabaya PP dari tujuh kali sepekan menjadi 10 kali sepekan,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Kholifah, Minggu (15/2).

Menurut dia, pihaknya serius menambah sejumlah fasilitas bandara yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung itu seiring dengan tanggapan positif pihak maskapai Garuda Indonesia yang akan menambah frekuensi penerbangan Jember-Surabaya.

 ke halaman 11

Bandara Notohadinegoro Jember akan menambah sejumlah fasilitas menggunakan APBD 2015 untuk mengantipasi rencana penambahan frekuensi penerbangan Surabaya-Jember dalam waktu dekat.

BPBD Kucurkan Dana Bencana Rp 19 Miliar Kab Malang, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam kurun tiga tahun terakhir ini telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 19,9 miliar. Besaran anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam di wilayah kabupaten setempat.

Kepala BPBD Kabupaten Malang Hafi Lutfi mengatakan pada 2012 pihaknya sudah mencairkan Rp 7,1 miliar, pada 2013 sebesar Rp 8,2 miliar.

Pada 2014 penggunaan dana bencana cenderung turun, hanya mencapai Rp 2,8 miliar. Sedangkan pada 2015 ini, anggaran bencana juga sudah dikeluarkan yakni sebesar Rp 1,6 miliar. “Dana bencana yang dikelola BPBD merupakan bantuan dari Pemkab Malang. Dan dana tersebut sudah kita gunakan di antaranya untuk penanganan 148 bencana di wilayah Kabupaten Malang dari 2012 hingga pada 2015 ini,” terangnya kepada

Ratusan ibu hamil sedang melakukan Yophytta di Ballroom Sheraton Hotel Surabaya, Minggu (15/2).

Senam Yophytta Bareng Pecahkan Rekor MURI Surabaya, Bhirawa Ratusan ibu hamil berkumpul dan melakukan senam Yophytta di Ballroom Sheraton Hotel Surabaya, Minggu (15/2). Senam tersebut ditujukan untuk mengendalikan mental, emosional dan spiritual para ibu hamil.

“Relaksasi diperlukan karena ibu

terlalu lelah beraktivitas seharian.

Sehingga butuh waktu untuk istirahat dan menenangkan pikiran,” kata Arsanngsih Amd SE, selaku instruktur senam Yophytta, Minggu (15/2).

Yophytta merupakan gabungan 4 metode senam sekaligus, yakni Yoga, Pilates, Hypnotherapy dan Tai Chi.

Surabaya, Bhirawa KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI berharap DPR RI dapat menepati janjinya untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilukada (Pilkada) tepat 18 Februari 2015. Jika tidak, maka dapat dipastikan pelaksanaan Pemilukada akan berjalan amburadul. Sebab setelah 18 Februari ini, DPR RI akan melakukan reses selama satu bulan.

Komisioner KPU RI Arif Budiman mengaku saat ini pihaknya menunggu sikap DPR RI yang berjanji akan menyelesaikan revisi UU 1 Tahun 2015 tepat 18 Februari 2015. Dari putusan DPR RI

yang tepat waktu nantinya masih akan dibutuhkan waktu minimal dua sampai tiga bulan untuk dijadikan dasar membuat Putusan KPU (PKPU) yang nantinya akan disosialisasikan ke daerah.

 ke halaman 11

‘’Namun sebelum itu, masih ada proses lagi yang membutuhkan waktu antara 3-4 bulan untuk dilakukan rapat konsultasi dan pengesahan dari MenkumHAM untuk dijadikan lembar negara. Otomatis dari pengesahan yang dilakukan oleh DPR RI masih dibutuhkan waktu antara empat sampai lima bulan hingga UU No 1 Tahun 2015 bisa dilaksanakan. Selanjutnya sekitar Juni 2015, KPU RI baru bisa bergerak,’’papar Arif yang

 ke halaman 11

Koordinasi dengan Pemprov, Siapkan Bakesbangpol Diambil Alih Pusat

Siapkan UN Online

 ke halaman 11

Acara seminar sekaligus senam ini dihadiri lebih dari 750 ibu hamil di Surabaya. Sebanyak 579 di antaranya mengikuti senam Yophytta. Berkat keikutsertaan ratusan ibu tersebut, acara ini memecahkan rekor peserta

KPU Berharap DPR Selesaikan Revisi UU Pemilukada Tepat Waktu

 ke halaman 11

DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Batu terus melakukan b e r bagai langkah untuk pengadaan perangkat dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UN) secara online.

Karena dalam pelaksanaan sistem ini, instansi ini harus menyediakan perangkat komputer yang cukup banyak.

“Dindikpora terus mengkaji dan mempelajari sistem UN online agar dalam pelaksanaannya

gegeh/bhirawa

Pemkab Tulungagung melakukan persiapan atas rencana pengambilalihan Bakesbangpol oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 yang harus tuntas Maret 2016.

Tulungagung, Bhirawa Konsekuensi dari pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 salah satunya adalah lepasnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di lingkup Pemkab Tulungagung. Bakesbangpol rencananya bakal diambil alih oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung Ir Indra Fauzi MM mengungkapkan sudah menyiapkan proses pengambilalihan Bakesbangpol oleh pemerintah pusat. “Kami sudah menyiapkannya. Dalam proses pengambilalihan tersebut kami juga akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim, ini karena gubernur

 ke halaman 11

Korpri Jatim Bakal Berikan Bantuan Hukum PNS Balitbang Pemprov, Bhirawa Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim berencana memberikan bantuan hukum kepada PNS Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim yang diperiksa aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait dana hibah Kadin.

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim Drs H Hizbul Wathon MM mengatakan, pihaknya kini masih menunggu surat dari unit Korpri Balitbang Jatim. Surat itu sangat penting karena sebagai bentuk legal formal pengajuan bantuan hukum.

“Kami sudah telepon dan koordinasi dengan Kepala Balitbang Jatim Pak Priyo Darmawan. Nanti yang mengajukan bukan

 ke halaman 11 Drs H Hizbul Wathon MM

Jatim Luncurkan Bantuan Alat Kesenian untuk Sekolah PPST Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kembali meluncurkan paket bantuan untuk sekolahsekolah yang masuk dalam Paguyuban Peminat Seni Tradisi (PPST). Tahun ini, ada 22 sekolah yang akan menerima bantuan hibah untuk membeli alat kesenian.

Kepala UPT Pendidikan Pengembangan Kesenian (Dikbangkes) Dindik Jatim Efie Widjajanti mengatakan program hibah alat kesenian ini baru diberikan dalam tiga tahun terakhir. Sekolah-sekolah yang bisa mengajukan ialah sekolah yang masuk daftar sekolah PPST. “Melalui dana hibah ini, sekolah diharapkan dapat melengkapi alat kesenian seperti gamelan, wayang atau alat

 ke halaman 11

Blusukan Ala Gus Ipul Meninjau Banjir Kali Lamong

Datang Jelang Tengah Malam, Disambati Warga Tidur seperti Naik Kapal Menyapa masyarakat Jatim secara langsung hingga ke pelosok terpencil bukan hal baru bagi Gus Ipul. Hampir setiap hari sejak dilantik 12 Februari 2009 lalu, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf selalu blusukan melihat kondisi warganya. Namun dalam blusukan kali ini ada yang berbeda. Apa itu ?.

Zainal Ibad, Surabaya

Mistin

Sentil..  Terseret kasus korupsi, dua Kasek ditahan  Jika terbukti langsung dipecat agar ada efek jera  Harga elpiji 3 kg merangkak naik  Setelah naik, pasokan dikurangi dan dipaksa migrasi ke elpiji 12 kg  Pajak Rp 372 miliar di Sidoarjo terancam hilang  Selamat datang sentralisasi kekuasaan

Jika dalam blusukan sebelumnya mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini selalu disambut ratusan bahkan ribuan orang dengan meriah, kali ini ia justru disambati warga. Gus Ipul dituntut agar bisa secepatnya menyelesaikan masalah banjir akibat luapan Kali Lamong.

Blusukan kali ini boleh dibilang tidak wajar karena dilakukan jelang tengah malam sekitar pukul 22.30 WIB, pada Kamis (12/2) lalu dan tetap dinanti ratusan warga Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Mereka berharap ada solusi dari pemerintah agar banjir yang selalu menggenangi rumahnya bisa diatasi.

Didampingi para pejabat di lingkungan Kabupaten Mojokerto, Gus Ipul memantau dan turun langsung melihat puluhan rumah warga yang terendam air. Bahkan, suami Fatma Saifullah Yusuf tersebut rela berbasah-basahan lebih dari dua jam saat blusukan ke sejumlah rumah dan menyempatkan berdialog dengan beberapa warga yang memilih bertahan untuk menjaga dan menyelematkan barang berharga milik keluarga.

Kepala Dusun Balong, Jari mengaku pada 2015 ini di daerahnya sudah 12 kali mengalami banjir yang sama dan membuat 67 kepala keluarga men-

 ke halaman 11

Gus Ipul saat blusukan melihat korban banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/2) tengah malam.

SURABAYA

2

Senin Legi 16 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Ulang Tahun Partai Gerindra

Siap Rebut Kursi Kepala Daerah Sebagai Partai terbesar kedua di Surabaya dan ke tiga di tingkat nasional, Gerindra berusaha semakin menancapkan kiprah dan perannya di hati masyarakat dan bangsa dengan terus melanjutkan perjuangan demi kepentingan rakyat. Semangat ini di sampaikan seluruh kader saat peringatan hari lahir partai Gerindra ke 7 di Asrama Haji Sukolilo, Minggu (15/2).

Dalam kegiatan ini, Hadir Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur Ir. Supriyatno yang juga anggota DPR RI, Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur M. Basuki yang juga anggota DPRD Surabaya.

Nampak Hadir juga 5 anggota Fraksi Gerindra Surabaya bersama 3 Bakal Calon Walikota Surabaya diantaranya M. Sholeh mantan Caleg Gerindra Jawa Timur, Anthony Bhaktiar dari Penguasaha Tionghua Indonesia Raya(Petir) dan Bambang Koesbiantoro Dewan Penasehat Laskar Garuda Surabaya.

Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BF. Sutadi dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa sebagai Partai terbesar kedua di Surabaya dan ke tiga di tingkat nasional, maka sudah sewajibnya para kader Gerindra khususnya di Surabaya melanjutkan perjuangan demi kepentingan rakyat.

Kekecewaan kekalahan Pilpres

2014 lalu akan menjadikan moment untuk menyemangati perjuangan guna merebut Pemilihan Kepala daerah yang akan berlangsung serentak dalam waktu dekat ini.

“Surabaya akan melupakan kekecewaan saat Pilpres. Sehingga dalam moment Pilkada, Gerindra Surabaya siap menjalin hubungan dengan siapapun guna merebut kursi kepala daerah,” tegas Sutadi.

Sementara itu, Ketua DPD partai Gerindra Jawa Timur Supriyatno menyatakan, Gerindra terbesar ke 3 secara nasional dan jawa timur dalam perolehan suara pada pemilihan legeslatif 2014, merupakan hasil yang diperoleh dari semangat dan loyalitas. Untuk itu dalam moment Pilkada yang akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia khususnya Jawa timur, harus di kobarkan kembali semangat dan loyalitasnya guna merebut kursi kepala daerah.

“Kekalahan dalam pilpres

sebaiknya jangan dijadikan kekecewaan yang berlarut, semua kader harus bangkit termasuk DPC Gerindra Surabaya,” tegas Supriyatno.

Moment Pilpres menjadi pengalaman dalam menggali potensi saat Pilkada serentak. Di Jawa Timur nanti akan ada 16 Kota dan Kabupaten yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Gerindra sadar untuk mengikutinya, partai yang dibidani oleh Prabowo Subianto ini harus berkoalisi dengan partai lain.

Untuk itu, di jawa timur akan di bentuk lagi panitia bersama antara partai Gerindra dan partai lain. Setelah itu membentuk tim survey untuk menyeleksi bakal calon kepala daerah yang mempunyai integritas, elektabilitas, kemampuan memimpin sekaligus kemampuan finansial.

“Dalam setiap pemenangan pemilihan kepala daerah maupun presiden, pendanaan merupakan item yang sangat penting.

Sehingga seorang kepala daerah harus mempunyai kemampuan segalanya. Makanya kita bikin tim survey untuk mengetahui calon kepala daerah yang bener benar berkualitas,” tambahnya.

Untuk mewujudkan Panitia Pemenangan Bersama, Supri-

gat/bhirawa

Partai Gerindra kota Surabaya menggelar acara HUT Ulang Tahun ke 7. Acara dihadiri Ketua DPD Gerindra Jatim serta sejumlah tokoh partai. yatno menjelaskan, bukan hanya wa Timur. Beliau sudah setuju, mengundang sejumlah tokoh partai politik, namun semua tinggal merumuskan bagaimana lintas agama yang tergabung elemen yang mempunyai basis formasinya Panitia bersama. dalam Forum Komunikasi Umat massa akan di ajak kerjasama.

Kedepan, Partai lain juga pasti Beragama(FKUB) Surabaya.

Saat ini, menurut anggota akan ajak koordinasi,”pungDalam akhir acara mereka komisi IX DPR RI, dirinya telah kasnya. sempat berdoa untuk Nasib Bangbertemu dengan Gubernur Jawa Acara peringatan HUT Partai sa Indonesia yang tengah berduka Timur Sukarwo untuk membica- Gerindra ke VII, di Asrama Haji lebih khusus perseteruan Lemrakan Panitia Pemenangan ber- Sukolilo yang diselenggarakan baga Polri dan Komisi pemsama. “Pak Karwo(Sukarwo,red) oleh DPC Gerindra Surabaya dan berantasan korupsi(KPK) agar Q gat kan ketua Partai Demokrat Ja- DPD Gerindra Jawa Timur, juga cepat terselesaikan.Q

Indeks Demokrasi Hanya Urutan 32, Dewan Pertanyakan Validitas Data BPS DPRD Jatim, Bhirawa Nangkringnya provinsi Jatim di urutan ke 32 Indeks demokrasi Indonesia keluaran badan Pusat Statistik(BPS), menjadi catatan tersendiri DPRD Jatim.

Legislative mempertanyakan validitas data BPS tersebut mengingat kondisi politik dan demokrasi di Jatim jauh lebih baik dari Jakarta maupun Kalimantan Timur yang ada di urutan ke 30.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku sangat kecewa dengan BPS terutama terkait IDI. Menurutnya , data yang dilansir BPS tidak rasional dan tidak valid

terkait kondisi perpolitikan dan demokrasi di Jatim.

Padahal kalau mau fair, lanjut Fredy, hampir dipastikan situasi dan kondisi Jatim sangat kondusif dibandingkan DKI Jakarta.

Termasuk Jatim selalu menjadi barometer perpolitikan di Indonesia. Jatim juga dianggap memiliki keunggulan berbagai bidang, misalnya pertanian sehingga menjadi surplus. ‘’Saya melihat kinerja BPS

PANGGUNG BIROKRASI

Hujan Anak Rawan Sakit Surabaya, Bhirawa Musim penghujan membuat anak rentan terkena dan tertular penyakit.

Kondisi lingkungan yang kotor, banyak genangan air membuat kesehatan anak semakin turun.

Dokter Spesialis Anak RSUD dr Soetomo. dr Agus Harianto SpAK menyatakan, saat musim hujan banyak sampah yang mengandung bakteri dan virus. Sehingga anak akan rentan terhadap penyakit mulai dari muntah berak, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan (ISPA), hingga infeksi cacing dan kuman lainnya.

“Musim hujan memang sangat identik dengan musim penyakit, khususnya bagi anak-anak. Kondisi cuaca yang buruk membuat kondisi badan drop, belum lagi persebaran kuman dan penyakit melalui air hujan. Sistem imun anak-anak yang belum sempurna membuat sebagian besar korban penyakit musim hujan adalah anak-anak,” paparnya.

Apalagi anak-anak yang menjadi korban banjir dan tinggal di pengungsian justru kerawanan tertular penyakit lebih tinggi.

Hal itu disebabkan kondisi tempat pengungsuian atau penampungan bukanQ dna lah tempat tinggal yang layak.Q

asal-asalan. Dan jujur ini sangat merugikan Jatim.

Kita tahu semua, jika Jatim selama ini dijadikan wilayah yang paling surplus pangan di Indonesia. Termasuk soal perpolitikan, Jatim sangat kondusif sehingga Jatim sering dijadikan barometer perpolitikan di Indonesia,” kata Fredy ,Minggu(15/2).

Ia juga menegaskan soal hak-hak politik, Jatim lebih unggul setiap tahunnya.

Kedua lembaga ,eksekutif dan legislative, telah membuat peraturan daerah (perda). Kondisi ini, sangat berbeda dengan propinsi lain di Indonesia,’’tegas politisi asal

Golkar Jatim, Minggu (15/2).

Ditambahkannya, data ngawur ini mulai muncul sejak tahun 2009. Ternyata posisi Jatim menempati nomor 32 dari 34 provinsi terkait proses pelaksanaan demokrasi. Termasuk kebebasan sipil Jatim menempati urutan ke-20 alias kalah dengan Bali. Termasuk hak-hak politik, Jatim menempati urutan ke-30.

Karena itu, Freddy menganggap BPS ngawur dan menyesatkan. Padahal Demokrasi di Jatim berjalan santun dan tidak anarkhis sehingga mendorong iklim inestasi yang cukup tinggi.

Termasuk indeks pertum-

buhan ekonomi Jatim sebesar 7,1 atau lebih tinggi dibanding nasional yang hanya 6.8. “Padahal selama ini, BPS menjadi rujukan,” tegasnya dengan nada intonasi tinggi.

Apalagi Jatim dibandingkan dengan DKI Jakarta yang hanya memiliki lima walikota termasuk dengan wilayah lain yang memiliki kabupaten/kota yang sangat sedikit, sementara Jatim memiliki 38 kabupaten/kota ternyata ini sangat tidak fair. ‘’Karena itu yang saya tanyakan BPS menggukan indikator penelitiannya seperti apa ?,” urai Freddy dengan nada sedikit geram.

Dicontohkan Freddy terkait pembuatan Perda menurut data yang disajikan oleh BPS, di Jatim sangat rendah. Padahal di tahun yang sama, DPRD Jatim saja sudah membuat 17 perda untuk tahun 2012. Berikut tentang tudingan lemahnya koordinasi antara Pemprov Jatim dengan DPRD Jawa Timur, ini jelas salah. ‘’Kalau hasilnya seperti ini, data BPS jelas tidak bisa menjadi rujukan,’’akunya.

Seperti diketahui, data indeks demokrasi peringkat provinsi berdasarkan indeks keseluruhan dan indeks masing-masing aspek yang dirilis BPS, menyebutkan

urutan pertama DKI Jakarta tentang indek demokrasi indonesia (IDI), sementara Jawa Timur mendapatkan urutan ke 32, untuk kebebasan sipil Jawa Timur menempati urutan ke 20, sementara urutan pertama Kalimantan Timur, mengenai hak-hak politik Jatim menempati urutan 30.

Melihat kenyataan ini, pria yang sebentar lagi bergelar doktor ini akan menyampaikan keberatan kepada BPS yang akan ditujukan kepada Direktur Ketahanan Sosial Ir Toman Pardosi dan Sumarwanto, Direktur Politik dan KeaQ cty manan.Q

Minta Pemkot Segera Isi Jabatan Kosong Golkar Akhirnya Bisa Calonkan Kader di Pilkada Serentak DPRD Surabaya, Bhirawa Beberapa posisi jabatan eselon II setingkat kepala SKPD di Pemkot Surabaya ternyata masih Plt bahkan lowong. Terkait kondisi ini, Komisi A DPRD Surabaya akan mengundang pihak terkait guna mendorong agar segera mengisi jabatan yang kosong dengan memakai system lelang, bukan sisitem lama yang menganut kaidah siapa kenal siapa dekat (SKSD) yang lebih mengarah kepada terbentuknya kroni.

Selain banyak yang berstatus pelaksana tugas (Plt) hingga lowong, sejumlah kepala dinas juga tengah merangkap jabatan.

Persoalan ini tengah mendapat atensi DPRD Surabaya. Menurut Adi Sutarwijono wakil ketua komisi A DPRD Surabaya mengatakan akan segera mengevaluasi persoalan ini. Mereka juga mengajukan usulan agar posisi jabatan strategis di pemkot itu segera diisi dengan metode lelang jabatan.

“Kami sudah sepakat untuk mengundang tim pemkot untuk membahas masalah ini.

Sebab, kondisi ini pula yang jadi salah satu faktor kenapa kinerja eksekutif masih banyak catatan,” jelasnya.

Dari hasil evaluasi, komisi A menilai jika komposisi pengisian jabatan di pemkot hingga kini masih belum ideal. Salah satunya masih adanya jabatan eselon II (setingkat kepala dinas, Red) yang diisi Plt. Di antaranya di

Dinas Ciptakarya dan Tataruang (DCKTR), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Ada juga dua jabatan diisi satu orang, yakni Dinkes dan Dirut RSUD dr Soewandhi.

Yang terakhir adalah jabatan kepala Dishub. Saat ini, kursi ini bisa dikatakan kosong usai kepala sebelumnya, Eddi, dilantik menjadi Direktur Lalulintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan. Apalagi hingga kini, belum ada keputusan soal siapa pengganti Eddi.

“Sampai sekarang, pemkot belum menetapkan Plt. Bahkan, surat pemberhentian Eddi dari kepala Dishub juga belum ada, selain itu, masih banyak persoalan lain. Makanya, kami segera merekomendasikan agar ada pengisian dan pendefinitifan,” katanya.

Selain itu, Komisi A juga mengusulkan agar proses lelang jabatan juga diterapkan di lingkungan pemkot. Saat ini, sistem ini sudah mulai diberlakukan sejumlah daerah. Termasuk, gubernur Jatim Soekarwo juga memastikan bakal segera menggunakan mekanisme lelang itu.

Untuk diketahui, dalam sistem lelang itu, posisi jabatan eselon di pemkot bakal ditawarkan secara terbuka kepada para pejabat yang sudah memenuhi persyaratan. Nantinya, para pendaftar bakal mengikuti uji kompetensi. Hasilnya diQ gat jadikan acuan pengisian.Q

Menyusul Turunnya SK MenkumHAM

Surabaya, Bhirawa Partai Golkar boleh bernafas lega dengan kepastian bisa mengajukan calonnya dalam Pemuilukada mendatang. Kepastian terkait surat putusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menetapkan kubu Aburizal Bakrie sebagai DPP yang sah.

SK Kemnkumham ini bernomor M.HH.11.03.11 tertanggal 5 Februari 2015 yang mengesahkan kepengurusan Abu Rizal Bakrie sebagai Ketum dan Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Partai Golkar hingga akhir 2015.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Fredy Poernomo mengatakan dengan putusan Kemenkum HAM tersebut, maka dipastikan golkar bisa mengusung calon sendiri dalam pemilukada serentak, dan ini akan terus dimatangkan.

Meski diakui, selama ini ada berita di lapangan terkait keabsahan Partai Golkar untuk mencalonkan kadernya dalam Pilkada serentak, karena belum terbitnya surat dari Kemenkum HAM. “Dengan putusan Kemenkum HAM ini semakin memberikan posisi kepada Partai Golkar untuk bisa mengikuti pemilukada serentak. Artinya, konflik internal dianggap sudah selesai. Atau diserahkan sepenuhnya pada keputusan Mahkamah Partai,’’tegas pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim, Minggu (15/2).

Ditambahkan, Fredy Pemiluda serentak di Jatim rencananya akan digelar di 16 kabupaten/kota. Dalam pilkada nantinya, Partai Golkar berpotensi mengusung calon kepala daerah sendiri. “Yang jelas kita akan melakukan koalisi dengan partai politik lainnya, untuk memperkuat Q cty basis dukungan pemilukada,” terang Fredy.Q

Tujuh Dubes Eropa Temui Wali Kota Surabaya Jajaki Sister City RUPANYA nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkenal hingga ke Eropa. Pamor Wali Kota Risma ini hingga mendunia sejak namanya masuk dalam pengumuman Wali Kota terbaik dunia 2014.

Hal ini membawa kebanggaan tersendiri bagi publik Kota Pahlawan dimana Wali Kota Tri Rismaharini menduduki peringkat ketiga atau second runner-up dalam daftar sepuluh teratas Wali Kota paling berprestasi versi World Mayor Prize (WMP).

Dengan mendunianya nama Tri Rismaharini sekitar tujuh duta besar (dubes) asal Eropa untuk Indonesia berkunjung ke Surabaya sebagai rangkaian roadshow di beberapa kota. Tak ingin menyia-nyiakan momentum, para dubes tersebut mengundang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini guna berdiskusi lebih dalam terkait perkembangan Kota Pahlawan.

Pertemuan yang digelar di Hotel Majapahit pada Jumat (13/2) kemarin dihadiri dubes Republik Ceko Tomas Smetanka, dubes Irlandia Kyle O’Sullivan, dubes Belgia Pa-

trick Hermann dan dubes Austria Andreas Karabaczek.

Selain itu juga dubes Polandia Tadeusz Szumowski, dubes Uni Eropa Olof Skoog serta utusan diplomatik Swedia Eddy Fonyodi. ‘’Kedatangan kami ke sini (Surabaya) mengemban misi penjajagan kemungkinan mempererat hubungan kerjasama antara Kota Surabaya dengan kota-kota di kawasan Uni Eropa,’’ kata Olof Skoog.

Menurut dia, Indonesia merupakan partner strategis bagi Uni Eropa dan Surabaya termasuk kota yang perkembangannya paling pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penghargaan dari dunia internasional kepada ibu kota provinsi Jawa Timur. ‘’Dan kami semua sangat beruntung bisa bertatap muka dengan Wali Kota Surabaya. Oleh karenanya, ke-

sempatan ini tak mungkin di sia-siakan. Ini momen berharga untuk mengenal kota ini lebih lagi,’’ sambung dia.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Tri Rismaharini mengawali penjelasannya dengan komitmen Surabaya menjadi kota jasa dan perdagangan yang mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Untuk merealisasikan visi itu, kata Risma sapaan Tri Rismaharini-, pihaknya perlu membangun kualitas manusia terlebih dulu.

Caranya dengan berbagai fasilitasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Dia melanjutkan, pendidikan dan kesehatan gratis dapat meringankan beban masyarakat. Dengan demikian, program peningkatan taraf hidup warga bisa lebih terfokus.

Skema itu ditunjang dengan penyediaan 978 perpustakaan dan taman baca di seluruh penjuru kota.

Sementara di bidang teknologi informasi (TI), pemkot memberikan pelatihan komputer dan internet di broadband learning center

Wali Kota Surabaya bersama tujuh dubes dan Ketua Kadin Jerman.

(BLC) yang dapat dijumpai (AMC), hingga pemanfaatan di fasilitas umum.

TI untuk menunjang manaTak ketinggalan, Risma jemen pemerintahan dan juga menyinggung perihal perizinan online. upaya penanggulangan ban‘’Tidak bisa dipungkiri jir, rencana pembangunan bahwa pemanfaatan TI angkutan massal cepat memberikan banyak dam-

sung selama kurang lebih 90 menit itu berlangsung dua arah. Satu per satu dubes mengajukan pertanyaan guna menggali lebih dalam informasi yang disampaikan Risma. Termasuk kemungkinan Surabaya menambah hubungan sister city dengan kota di Uni Eropa. ‘’Surabaya tergolong kota di Indonesia yang paling banyak menjalin sister city dengan kota-kota di Eropa,” terang Risma. Dia menyatakan, Surabaya membidik kota pelabuhan di Eropa, yakni Antwerp di Belgia.

Sayang, hubungan kerjasama belum bisa terealisasi. ‘’Kami berharap bisa kerjasama dengan Antwerp, tapi mungkin ada kebijakan lokal di sana yang belum memungkinkan terlaksadre/bhirawa nanya kerjasama. Saya sendiri juga tidak tahu, itu kepak positif. Salah satunya wenangan mereka,’’ ujarnya. mengurangi terjadinya KKN Oleh karenanya, Risma berkarena semua terekam se- harap momen pertemuan ini cara elektronik,’’ papar man- bisa dimanfaatkan untuk tan Kepala Bappeko Su- menjalin hubungan kerjarabaya ini. sama yang produktif dan saPertemuan yang berlang- ling menguntungkan.Q dre

SURABAYA

Senin Legi 16 FEBRUARI 2015

3

10 Persen Penduduk Jatim Penderita Hepatitis Mahasiswi internship (magang) dari Saint Petersburg State University, Russia, Miss Polina Bakunovich dan Miss Saki Ishiga dari Meiji University, Japan saat melihat kegiatan siswa kelas VI mengikuti ujian praktik seni musik di halaman SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, kemarin. trie diana/bhirawa

Mahasiswi Internship Ajari Siswa Bahasa Inggris Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris siswa-siswinya dihadirkan mahasiswi internship (magang) dari Saint Petersburg State University, Russia, Miss Polina Bakunovich dan Miss Saki Ishiga dari Meiji University, Japan.

Kedua mahasiswi ini akan memberikan pembelajaran Bahasa Inggris di SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya selama 1,5 bulan.

Menurut Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang, Edy Susanto SPd MPd, tujuan menghadirkan dua mahasiswi asal Rusia dan Jepang itu diharapkan bisa men-

jadi native speaker untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Kedua gadis cantik itu setiap akan masuk di setiap kelas secara bergiliran pada saat jam pelajaran Bahasa Inggris, sehingga bisa meningkatkan kemampuan dan keberanian para siswa dalam berbicara dalam bahasa internasional dengan baik dan benar, serta fasih. ‘’Kami berharap kedua mahasiswa asing itu bisa memberikan pelajaran yang berharga kepada para siswa terutama Bahasa Inggris. Sehingga anak-anak didik kami timbul kepercayaan dirinya dalam menggunakan Bahasa Ing-

gris kepada orang asingnya,’’ kata Edy ketika dikonfirmasi Bhirawa.

Kedua tamu magang itu juga mengenalkan pendidikan, budaya dan tempat wisata yang dimiliki di negaranya masing-masing dengan menggunakan Bahasa Inggris secara penuh. Sehingga para siswa juga mengenal budaya negara lain dari duta mahasiswinya yang datang ke sekolahnya.

Sementara itu, Miss Polina dan Miss Saki yang ditemui disela-sela memberikan pelajaran Bahasa Inggris kepada para siswa menyatakan perasaan senangnya bisa berbagi ilmu dengan para siswa SD itu. ‘’I love being able to share knowledge with the students,’’ kata Miss Polina yang Q fen dibenarkan oleh Miss Saki.Q

Pengembangan Penyidikan dari Tersangka HW

Surabaya, Bhirawa Jumlah penderita penyakit Hepatitis B di Jawa Timur sangat tinggi. Setidaknya sepuluh persen penduduk Jatim menyandang penyakit Hepatitis B, di mana i 10 persennya mengalami Hepatisis B kronis dan 20 persen pasien Hepatisis B meninggal dunia. ‘’Penyakit Hepatitis B disebabkan virus hepatitis B (VHB) sangat berbahaya hal ini terlihat dari jumlah kematian yang tidak sedikit,’’ ujar Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Setyo mengatakan, penyakit hepatitis yang diderita seseorang macamnya ada banyak mulai Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, Hepatitis E, dan Hepatitis G. Untuk yang dikenal di masyarakat biasanya cuma Hepatitis A, Hepatitis B dan Hepatitis C. Banyak faktor menyebabkan seseorang terkena penyakit hepatitis mulai dari pola hidup, faktor keturuan hingga penggunaan jarum suntik secara bergantian.

Menurutnya ada beberapa cara penularan dalam penyakit Hepatitis B ada dua. Secara vertikal, penularan terjadi dari ibu pengidap virus hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan, yaitu pada saat persalinan atau segera setelah persalinan. Secara horisontal, dapat terjadi akibat penggunaan alat suntik yang tercemar, tindik telinga, tusuk jarum, transfusi darah, penggunaan pisau cukur dan sikat gigi secara bersama-sama (Hanya jika penderita hepatitis B memiliki penyakit mulut (sariawan, gusi berdarah, dll) atau luka yang mengeluarkan darah) serta hubungan seksual dengan penderita hepatitis B. ‘’Untuk Hepatitis B kebanyakan ditularkan dari orang tua terutama pada ibu saat melahirkan,’’ ucapnya.

Pria berkulit putih ini menyatakan, untuk menghidari seseorang terkena penyakit Hepatitis B diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Pemberian vaksin Hepatitis B rekombinan mengandung antigen virus Hepatitis B, HBsAg dinilai dapat

mencegah penularan virus Hepatitis B. ‘’Vaksin ini tidak dapat mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis A, Hepatitis C atau virus lain yang dapat menginfeksi hati. Vaksinasi direkomendasikan pada orang yang beresiko tinggi terkena infeksi virus Hepatitis B,’’ paparnya.

Setyo menghibau kepada seluruh masyarakat untuk sedini mungkin melakukan tindakan preventif agar tidak tertular penyakit Hepatitis B. Menurutnya, penularan virus hepatitis B dicegah dengan memelihara gaya hidup bersih sehat, misalnya menghindari narkotika, tato, tindik badan, hubungan homoseksual, hubungan seks multi partner. Selain itu, pencegahan paling efektif terhadap hepatitis B adalah dengan imunisasi (vaksinasi) hepatitis B. Imunisasi hepatitis B dilakukan tiga kali, yaitu bulan pertama, dua bulan dan enam bulan kemudian. Imunisasi hepatitis B dianjurkan bagi setiap orang dari semua golongan umur. Kelompok yang paling membutuhkan imunisasi hepatitis B yaitu bayi baru lahir, orang lanjut usia, petugas kesehatan, penderita penyakit kronis (seperti gagal ginjal, diabetes, jantung koroner), pasangan yang hendak menikah, wanita pra kehamilan.

Ditambahkannya, sesungguhnya tidak semua yang positif hepatitis B perlu ditakuti. Dari beberapa hasil pemeriksaan darah, dapat terungkap apakah ada riwayat pernah kena hepatitis B dan sekarang sudah kebal, atau bahkan virus hepatitis B sudah tidak ada lagi. ‘’Bagi pasangan yang hendak menikah, dianjurkan memeriksakan pasangannya untuk mencegah penularan hepatiQ dna tis B,’’ yakinnya.Q

Kerugian Negara Kasus Dugaan Pungli Tera SPBU Miliaran Rupiah Kejati Jatim, Bhirawa Temuan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dari penyitaan kuitansi dan dokumen-dokumen di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Madiun, sampai pada perhitungan kerugian sementara kasus dugaan tera SPBU. Diduga kerugian Negara mencapai milyaran.

Data sementara dari perghitungan kuitansi dan pendalaman dokumen oleh penyidik atas tersangka HW kerugian Negara mencapai angka ratusan juta rupiah. Perhitungan sementara ini hanya saat tersangka masih menjabat sebagai Kepala UPT Metrologi di Madiun.

Penyidik Kejati Jatim mengaku masih melakukan perhitungan terhadap kuitansi yang berjumlah 11 kardus.

Sebab, nilai kerugian yang mencapai ratusan juta ini suatu waktu bisa bertambah nominalnya, mengingat kuitansi yang dihitung masih sebagian saja dari jumlah yang disita penyidik. Selain itu besaran nilai kerugian yang bisa bertambah ini, diperkuat dengan perhitungan jasa tera yang dilakukan sejak tahun 2007 sampai 2012.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, kerugian sementara kasus dugaan pungli tera memang ratusan juta.

Namun, tak menutup kemungkinan penyidik akan menambah nilai kerugian negara yang diperkirakan lebih dari ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat dari perhitunQ bed gan kuitansi yang masih beberapa saja.Q

Gonta-ganti jarum suntik memicu penularan virus hepatitis B.

dna/bhirawa

Peredaran di Pasar Besar Kota Surabaya dan Sekitarnya

Polrestabes Surabaya Ungkap Penjualan Mi Berformalin di Surabaya Polrestabes Surabaya, Bhirawa Peredaran mi kuning berformalin di Surabaya berhasil diungkap Unit Jatanum Polrestabes Surabaya.

Selain membahayakan untuk dikonsumsi, peredaran mie berformalin ini sudah sampai di pasarpasar besar di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.

Tersangka yang berhasil diamankan petugas adalah Lim Kha Hing (49) warga Jl Lakar Santri Surabaya, sekaligus pemilik UD Ngatminah di daerah Gondang, Kabupaten Mojokerto. Lim membuat mie berformalin di tempat produksinya di daerah Mojokerto dan salah satu gudangnya yang berada di daerah Pacet.

Usaha haram yang digeluti tersangka rupanya berjalan sejak tahun 2009. Dalam pemasaran

mie buatannya, Lim memanfaatkan jaringan antar keluarga atau saudaranya yang mempunyai stand di Pasar Pabean dan Pasar Keputran Surabaya.

Adapun saudara Lim yang membantu peredaran mie ini adalah Menis (50) selaku adik ipar Lim (terperiksa), Siti Fatimah (45) selaku kaka ipar Lim (terperiksa), dan SA (terperiksa).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono menjelaskan, terungkapnya peredaran mie berformalin di sejumlah pasar besar di Surabaya, berdasarkan dari informasi masyarakat. Setelah diselidiki dan ditindaklanjuti, petugas mendapati salah satu stand di Pasar Pabean Surabaya mendapat pasokan mie kuning berformalin yang dimuat dalam truk box seber-

at 44 kantong plastik atau 5 kilogram dari tersangka Lim. Sayangnya saat pengrebekan, barang bukti berupa formalin belum didapati petugas.

Usut punya usut, pemilik dan penjual stand di Pasar Pabean tersebut adalah Menis, yang berdomisili di Jl Gembong Surabaya. “Setelah didapati sampel mie kuning dan diperiksa di laboratorium BPOM, hasilnya mie tersebut positif mengandung formalin. Jenisnya formalin pekat, dan membahayakan bagi siapa saja yang mengkonsumsinya,” tegas Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono, Minggu (15/2).

Diterangkan Kasat, dari keterangan Menis, Ia mendapat pasokan mie kuning dari saudaranya yakni tersangka Lim. Sementara Lim mengaku membuat mie jenis formalin di pabriknya yang berada di Q bed daerah Mojokerto dan Pacet.Q

Lingkungan Makin Permisif?

Banyak Orangtua Abal-abal Jemput Hasil Razia Valentine Permasalahan sosial yang ada di Kota Surabaya butuh perhatian lebih darsemua pihak terutama orang tua . Hasil razia yang dilakukan Satpol PP menunjukkan masyarakat dan orang tua di Surabaya semakin permisif bahkan pasif dengan tindakan yang dilakukan anak.

Razia Satpol PP pada malam Hari Valentine ,Sabtu (14/2) terjaring 339 pasangan mesum di berbagai hotel terutama kelas melati di seantero Surabaya. Tidak hanya kasus asusila, narkoba juga ditemukan dalam razia tersebut, Saat ini masih diproses di Polrestabes Surabaya.

Namun bukan pemandangan keprihatinan yang terlihat saat proses penjemputan oleh keluarga di Liponsos. Dari pantauan Bhirawa, Minggu (15/2) di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih memang suasana penuh dengan orangorang yang menjemput dengan berbekal Kartu Keluarga (KK Namun ternyata, dari ratusan orang yang menjemput, mayoritas bukan dari orang tua kandungnya. Bahkan terlihat ada yang mengaku dari Wartawan, dan ada juga dari pihak penegak perda (Satpol PP) Provinsi Jatim juga menjemputnya.

Selain itu, terlihat juga perempuan yang sesuai dijemput sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Bahkan masih bisa tersenyum tanpa ada rasa malu seusai terjaring razia di hotel kelas melati yang bukan pasangan suami istrinya itu.

“Mana orang tuanya? Kok sampeyan yang menjemputnya? sampeyan jangan

geh/bhirawa

Suasana Liponsos Keputih mendadak ramai dipadati pengunjung, Minggu (152). Mereka datang untuk menanyakan keluarganya yang terjaring razia valentine day yang dilakukan gabungan Satpol PP, Linmas, TNI-Polri. melindungi orang yang selingkuh ya,” PP ini didata terlebih dahulu di seru Kepala Liponsos Sri Supatmi kepaMako Satpol PP setelah itu diserahda Banpol Satpol PP Jatim atas nama kan ke Liponsos dengan mengWahyu K yang masih lengkap mengenagunakan tujuh truk besar milik Satkan seragamnya, Minggu (15/2). pol PP Kota Surabaya.

Suasana Liponsos Keputih yang biSebelumnya, razia besar-besaran asanya sepi, mendadak ramai dipadati ini digelar untuk memberantas pespengunjung. Mereka datang untuk ta seks di hari valentine. Pasangan menanyakan keluarganya yang terjarmesum yang didominasi kaum muda ing razia valentine day yang dilakukan dijaring dari sejumlah hotel short gabungan Satpol PP, Linmas, TNI-Poltime di Kota Surabaya. Hingga Pukul ri. Hotel kelas melati itu antara lain01.00 Wib Minggu (15/2) dini hari, nya Hotel Dahlia, Hotel Istana Permajumlah pasangan bukan suami istri ta, Hotel Kenjeran, serta homstay. yang terjaring lebih dari 300 orang.

“Kami mendahulukan yang orang Terpisah, Kasatpol PP Kota Suratuanya asli menjemputnya, kalau menbaya, Irvan Widyanto mengatakan, gaku saudaranya kami kesampingkan Razia besar-besaran ini perintah langdulu mas. Pokoknya yang di luar prosesung dari Wali Kota Surabaya Tri Risdural langsung saya sendiri yang maharini. “ Instruksi Bu Wali agar hari menangani,” ujar Sri pada Bhirawa. valentine tidak dipakai untuk mesum.

Sebelumnya, ratusan pasangan Ini tindakan preventif untuk melindQ geh mesum yang terjaring razia Satpol ungi generasi muda,” kata Irvan.Q

OPINI

4 Tajuk

Valentines Day Tak Bermakna AKHIR pekan (14 Pebruari) tanpa valentine’s day, tetap saja membahagiakan. Keluarga berkumpul dengan kasih sayang, seperti biasa setiap hari. Lebih lagi menghadapi SNMPTN. Remaja pelajar lebih memilih sibuk mencermati program studi di PTN (Perguruan Tinggi Negeri). Atau berkelompok dalam istighotsah, tetap intens belajar. Karena itu setiap sekolah di Surabaya mengimbau agar anak didik tidak turut memperingati valentine’s day.

Valentine’s Day, sebelumnya tak pernah dikenal di Indonesia sampai awal abad ini (2001). Hanya sepuluh tahun terakhir beberapa pelajar (tingkat SMP sampai mahasiswa) mulai merayakan dengan membagikan bunga. Namun mayoritas keluarga di Indonesia tidak merespons valentine’s day. Karena sudah banyak “hari kasih sayang” yang lebih meng-akar. Misalnya, hari ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Di beberapa kota di Indonesia, perayaan valentine’s day diselewengkan sebagai ajang human trafficiking, penjajan perempuan. Pada situs di internet, diumumkan akan digelar fantasi dalam hubungan seks. Rencananya akan digelar di apartemen di Jakarta. Namun karena mem-bludaknya pendaftar, maka penyelenggaraannya dipindah ke hotel.

Namun pasti, akan berhubungan dengan kepolisian, karena tergolong tindak perdagangan orang.

Valentine’s Day diseluruh dunia memang sudah melenceng dari budaya positif. Sejak awal valentine-day diarahkan sebagai “hari seks” oleh komunitas samen lifen (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, kumpul kebo). Di Asia, valentine’s day cukup ramai diselenggarakan di Beijing, Taiwan, serta Tokyo. Selebihnya, mayoritas keluarga di metropolitan “mengutuk” valentine’s day. Misalnya, di India, jazirah Arab dan Korea Selatan.

Pada akhir abad ke-5, Paus Gelasius I menetapkan tanggal 14 Pebruari sebagai hari peringatan gugurnya Santo Valentinus.

Sisi paling menonjol pada ajaran Valentinus (calon uskup Roma, tahun 143 M), adalah penebusan dosa (apolytrosis), dan ranjang pelaminan! Walau disadari konsep itu tidak lumrah.

Catatan awal yang menghubungkan hari raya Santo Valentinus dengan cinta romantis, ditemukan pada abad ke-14 di Inggris dan Perancis. Yakni, bahwa 14 Februari adalah hari ketika burung mencari pasangan untuk kawin. Ini berdasar pada tulisan sastrawan Inggris pertengahan ternama Geoffrey Chaucer pada abad ke-14. Tulisannya yang sangat terkenal berjudul, “Parlement of Foules” (Percakapan Burung-Burung).

Ia menulis, For this was sent on Seynt Valentyne’s day (Untuk inilah dikirim pada hari Santo Valentinus) - When every foul cometh there to choose his mate (Ketika semua burung datang ke sana untuk memilih pasangannya). Namun yang dengan kiriman, adalah paket bunga atau kartu ucapan kasih sayang kepada pasangan.

Di Jepang, hari Valentine’s muncul berkat di-propaganda besar-besaran. Misinya, sebagai hari di mana para wanita memberi permen cokelat kepada laki-laki. Hal itu nyaris dianggap kewajiban, terutama kalangan pekerja di kantor-kantor.

Kadangkala dengan biaya besar. Cokelat ini disebut sebagai Giri-choko, dari kata giri (kewajiban) dan choco (cokelat). Lalu karena propaganda besar-besaran pula, muncul sebuah hari balasan, disebut “hari putih” (white day) muncul (14 Maret).

Di Taiwan, selain hari Valentine’s day dan “white-day,” masih ada satu hari raya lainnya. Yakni “hari raya anak perempuan” (Qi Xi), semacam ruwatan khusus untuk anak gadis. Hari tersebut diselenggarakan pada hari ke-7, bulan ke-7 menurut tarikh kalender adat budaya Tionghoa. Setiap anak gadis boleh “meminta” pesta, atau diperkenalkan kepada keluarga besar dari kedua orangtuanya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan ((Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women). Lalu terbit pula UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dus pemerintah berkewajiban mencegah dan memberantas segala bentuk perdagangan orang. 

Senin Legi, 16 FEBRUARI 2015

MEA 2015, Siapkah Indonesia? untuk berkompetisi dalam pasar bebas atau ikut serta dalam MEA desember 2015 nanti. Kondisi pembanguna infrastruktur tersebut semakin diperparah lagi dengan kondisi pembangunan suprastruktur Indonesia yang dinilai masih banyak Oleh : persoalan yang harus Salahudin, S.IP. M.Si. tersebut menentukan diperhatikan. kemampuan suatu Pembangunan sunegara dalam mengprastruktur dimaksud hadapi pelaksanaan adalah pembangunan sumber daya MEA pada desember 2015 nanti. manusia, yaitu sumber daya manuSecara umum harus diakui Insia birokrasi pemerintah, politisi, donesia masih lemah dalam kedua dan masyarakat. Pembangunan bidang tersebut (infrastruktur dan suprastruktur sangat menentukan suprastruktur). Infrakstrukur pemenangan dalam persaingan Indonesia dinilai belum mampu pasar bebas. Sayangnya, pembamendukung untuk berkompetisi ngunan suprastruktur di Indonesia dalam MEA. Infrakstruktur perbelum mendukung untuk komtanian, misalnya, di beberapa petisi dalam pasar bebas. daerah di Indonesia tidak memiSaat ini profesionalitas birokrasi liki infrakstruktur pertanian yang dalam menjalankan tugas dan memadai seperti minimnya benfungsinya masih dipertanyakan. dungan, irigasi, lahan pertanian, Tata kelola birokrasi di sejumlah dan minimnya ketersediaan bahan daerah masih jauh dari harapan. pendukung pertanian. Masyarat Menurut penelitian Indonesia Gotani Indonesia masih banyak yang vernance Index (IGI) yang dilakubertani secara tradisional, yaitu kan Kemitraan, rata-rata nasional mereka bertani dengan tadah hukinerja tata kelola pemerintahan jan, mereka kusulitan mendapatprovinsi hanya mencapai angka kan pupuk, dan bahan pendukung 5,70 dariskala 1-10. Hasil pemeringpertanian lainnya. katan indeks korupsi, yang dilansir Pada bidang transportasi, pemdari laman Gallup pada 15 Oktober, bangunan insfrakstruktur transsebuah lembaga riset politik interportasi Indonesia dinilai belum menasional, menyebutkan Indonesia madai khususnya di daerah-daerah bertengger di puncak daftar negara terpencil seperti di bagian timur terkorup di Asia Tenggara.

Indonesia (NTB, NTT, Papua, Pada sisi lain, keberadaan polidll). Infrakstruktur transportasi tisi bukannya untuk mendukung di daerah-daerah terpencil masih terwujudnya tata kelola birokrasi jauh dari harapan. Jalan umum yang baik dan benar. Justru polimasih banyak belum di aspal, jalan tisi seperti Kepala Daerah (Gubermenuju lahan pertanian masih nur, Bupati, dan Wali Kota) hadir sangat buruk, bus-bus untuk akses untuk memperburuk kinerja dan perdagangan masih minim, dan tata kelola birokrasi. masih banyak persoalan transporSalahudin (2014) dalam bukuntasi lain yang perlu diperhatikan. nya “korupsi dan pembangunan Infrastruktur pendidikan juga daerah” menjelaskan “Penataan menjadi sorotan utama di Indonebirokrasi pacsa Pilkada mengsia. Kendati pemerintah Indonesia gunakan pendekatan politis, daritelah membuat banyak kebijakan pada pendekatan profesionalitas. untuk membangun infrasktruktur Seringkali kepala daerah terpilih pendidikan namun tetap saja inmenata birokrasi berbasiskan kefrakstruktur pendidikan di Indonepentingan politik, yaitu kepala sia belum memadai untuk mendudaerah mengangkat birokrasi sebakung pelaksanaan pendidikan yang gai kepala dinas dan kepala bagian kondusif. Di daerah-daerah terpenpada struktur pemerintahan memcil masih banyak gedung-gedung perhatikan kontribusi birokrasi sekolah yang tidak memadai untuk terhadap pemenangannya (kepala belajar mengajar, bahkan di bebedaerah) sebagai kepala daerah”. rapa daerah dijumpai masyarakat Kementerian Dalam Negeri (Kesekolah tanpa gedung. mendagri) mencatat hingga JanuPada intinya, infrakstruktur ari 2014 sebanyak 318 orang dari Indonesia belum cukup memadai total 524 orang kepala daerah dan

Tidak lama lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satu tujuan pelaksanaan MEA adalah mengintegrasikan masyarakat pada negara-negara yang berada di wilayah Asean. Integrasi tersebut juga bertujuan agar masing-masing masyarakat pada negara Asean dapat saling menyapa atau kerjasama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan saling mengenal identitas budaya, politik, dan norma masing-masing.

S

alah satu aspek utama yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan MEA adalah aspek ekonomi. Dampak terciptanya MEA pada aspek ekonomi adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Artinya, masing-masing negara yang tergabung dalam MEA akan berkompetisi untuk merebut pasar dalam bidang permodalan, barang, dan jasa. Dalam kompetisi tersebut masing-masing negara menyiapkan strategi dan langkah yang mendukung pemenangan dalam merebut pasar.

Pada konteks pelaksanaan MEA, hukum ekonomi kapitalis diterapkan, yaitu siapa yang mampu merebut pasar, maka ia yang menang, dan ia akan menjadi kuat.

Sebaliknya, siapa yang kalah dalam merebut pasar, maka akan dengan sendirinya tersingkir dalam kompetisi, dan ia akan merasakan penderitaan yang menyedihkan, yaitu ia selamanya akan menjadi buruh, penonton, dan bahkan dieksploitasi oleh para pemenang pasar.

Dalam konteks pasar bebas, persaingan di MEA nanti akan menimbulkan konsekuensi seperti adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh pihak yang kuat ekonominya, menimbulkan terjadinya monopoli sehingga merugikan masyarakat, munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah, dan perekonomian dapat dengan mudah menjadi tidak stabil.

Konseksuensi ini-lah yang harus diperhatikan dan dipahami negara-negara yang tergabung dalam MEA terutama Negara Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah pembentukan MEA di Bali pada Oktober 2013 lalu, pastinya memahami tujuan pembentukan MEA, dan memahami strategi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi MEA. Secara teoritis, suatu negara menghadapi pasar bebas maka harus menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur negara yang memadai. Kedua hal

wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi.

Pada bidang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga dinilai belum siap untuk ikut serta dalam kompetisi pasar bebas MEA. Laporan Pembangunan Manusia 2014 yang terbaru berjudul “Mempertahankan Kemajuan Manusia: Mengurangi Kerentanan dan Membangun Ketahanan”, dirilis kemarin (24/7) oleh United Nations Development Programme (UNDP). Laporan ini secara komprehensif menjelaskan kinerja negara-negara dalam menjaga kesejahteraan warganya.

UNDP dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu kombinasi dari indikator-indikator seperti kesehatan, kekayaan dan pendidikan, menempatkan Indonesia pada peringkat 108 dari 187 dari tahun sebelumnya. Dengan pengecualian dari Singapura (9), Brunei (30), Malaysia (62) dan Thailand (89), negara-negara anggota ASEAN lainnya menempati peringkat lebih rendah dengan Myanmar (150), Laos (139), Kamboja (136), Vietnam (121) dan Filipina (117).

Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Indonesia yang dijelaskan di atas menunjukkan ketidaksiapanya untuk ikut serta dalam MEA desember 2015 nanti.

Namun, pemerintah Indonesia nampaknya menunjukkan kepercayaan diri di berbagai forum internasional, bahwa mereka sudah siap menyambut MEA dengan semangat dan konsep pembangunan yang matang. Pada dasarnya kepercayaan diri pemerintah tersebt berbekalkan pada konsep pembangunan (konsek kebijakan), bukan hasil dari pembangunan.

Hemat saya, bukan saatnya lagi pemerintah menyambut MEA dengan gagasan konsep pembangunan (kebijakan), mestinya menyambut MEA harus dengan: Pertama, kematangan pembangunan infrastruktur pada segala bidang, kedua tata kelola birokrasi yang profesional dan berbasiskan teknologi informasi, dan ketiga IPM yang mumpuni menghadapi persaingan, yaitu SDM yang berpendidikan, terampil, dan mampu beradaptasi dengan berbagai kultur negara lain.

Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Saat ini sedang menerima Grant penelitian dari European Commission melalui Erasmus Mundus one more step project di

Melihat Transformasi Layanan Logistik di Pelabuhan Tenau (1-Bersambung)

Ikhtiar Memacu Logistik di Tanah Asal Cendana Berstatus hub port di provinsi kepulauan, membuat Pelabuhan Tenau, Kupang, berperan penting menopang distribusi logistik di NTT. Tenau pun bersalin rupa menjadi titik transit strategis logistik internasional.

Langkah pembenahan sempat ditolak sejumlah pihak.

Diananta P. Sumedi- Banyuwangi Malam merembang tak menghentikan satu unit container crane untuk memindahkan aneka warna petikemas dari truk ke geladak kapal di dermaga multiguna Pelabuhan Tenau, Kupang. Puluhan petikemas itu akan dikirim ke Surabaya.

Adapun di sisi utara, crane darat sibuk membongkar petikemas dari kapal calipso ke area penumpukan seluas 1,8 hektare. Meski hari beranjak malam, dua alat bongkar muat beda jenis ini terus berpacu melayani rantai pendistribusian logistik di Pelabuhan Tenau.

Pelabuhan Tenau sedang bersolek. Layanan bongkar muat digeber 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pola kerja ini buntut ekspansi besar-besaran Pelindo III Cabang Tenau sejak 2011. Kendati hinterland industri padat modal belum bergeliat di Nusa Tenggara Timur, perseroan nekad mendatangkan alat-alat modern bongkar muat kontainer. Pelindo memprediksi perekonomian NTT lambat laun menggeliat seiring program MP3EI yang menyasar NTT. Tren pengiriman barang kontainerisasi lewat transportasi laut juga dipertimbangankan Pelindo III. Menurut General Manager Pelindo III Cabang Tenau, Deny Lambert Wuwungan, perseroan tak lagi mengaplikasikan konsep ship follow the trade. Melainkan ship follow the port. Modernisasi infrastruktur pelabuhan diyakini memicu tumbuhnya HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

industri dan ekonomi daerah karena pelayaran tertarik membuka rute ke pelabuhan yang siap secara infrastruktur dan layanan.

Itu sebabnya Pelindo III berani membenamkan investasi miliaran rupiah di Pelabuhan Tenau.

Langkah ini semula hanya didukung shipping line Meratus. Untuk menjaring minat pelayaran lain, insentif tarif handling petikemas diberikan hingga 50 persen secara bertahap hingga pembayaran penuh pada 2013. Strategi ini jitu.

Pelayaran seperti Temas Line, Taruna Kusan, dan Surya Citra Line kepincut membuka jalur pelayaran dari dan ke Kupang, NTT. Termasuk menyediakan 38 unit reefer plug di pelabuhan. “Saya sudah mengajukan permintaan pasokan listrik 4 MW, tapi hanya 2 MW yang disetujui PLN,” ujar Deny kepada Harian Bhirawa saat menyambangi Tenau, Kamis (29/1).

Hasilnya tokcer. Realisasi arus petikemas melonjak dari 60.305 Teus pada 2012 menjadi 88.895 Teus atau setara 86.332 boks pada 2014. Pada 2015, pelindo menargetkan 100 ribu Teus petikemas melalui Tenau. Capaian ini pararel dengan tren realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Mengutip laman www.nttprov.go.id, pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,56 persen pada 2013, melonjak ketimbang pada 2012 sebesar 5,47 persen dan 4,29 persen pada 2009.

Meski arus petikemas ekspor

diananta putra/bhirawa

Aktivitas layanan logistik di Pelabuhan Tenau. Pelabuhan di Kupang ini bersiap menjadi titik transit strategis logistik internasional.

impor semakin riuh menjejali Tenau sejak 2011, tapi tata kelola pelabuhan boleh dibilang belum optimal. Langkah pembenahan baru bergulir menjelang akhir 2014 setelah Presiden Joko Widodo menetapkan Pelabuhan Tenau menjadi penopang tol laut di Indonesia. Manajemen membenahi aktivitas bongkar muat petikemas dengan menyeleksi TKBM dan mengatur arus keluar masuk truk pengangkut kontainer di terminal multiguna seluas 1,8 hektare.

Perseroan mendorong TKBM bersertifikat untuk memacu kinerja dan profesionalitas. TKBM pun wajib bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu melayani jasa bongkar muat petikemas dan general cargo. Begitupula hilir mudik truk di penumpukan. Sebelum sistem diaplikasikan, perseroan telah menawarkan sharing pengadaan haulage kepada shipping line pada 2013 untuk mendukung mobilitas kerja alat bongkar muat Rubber Tyred

Gantri dan Container Crane.

Namun, tawaran ini belum direspons oleh pelayaran. Atas inisiatif sendiri untuk memacu indeks kinerja minimal yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, Pelindo III (Persero) membeli tiga unit head truk untuk haulage di penumpukan petikemas. Bongkar muat petikemas dari kapal ke penumpukan dan sebaliknya (haulage), dikerjakan oleh tiga unit truk milik Pelindo III. Truk swasta tetap diizinkan beroperasi di area penumpukan dengan sederet syarat. Setelah ambil barang dari kapal, truk swasta langsung keluar atau truck lossing untuk mengurai kepadatan di lapangan penumpukan.

Adapun proses stuffing-stripping kontainer tidak lagi bercampur di area penumpukan. Melainkan digeser ke depo. Upaya ini mempercepat proses bongkar muat sekaligus memangkas waktu tunggu kapal di pelabuhan. Rentetan strategi ini disokong rencana mendatangkan lagi 1

unit container crane melengkapi alat bongkar muat di pelabuhan yang sudah ada: 2 RTG dan 1 CC. Beres menata bongkar muat, Deny lanjut menertibkan terminal penumpang Sasando dan Helong. “PKL ditata dan mobil dilarang masuk dermaga,” ujarnya.

Aksi manajemen Pelindo III itu sempat memantik protes pelaku jasa di pelabuhan. Buktinya, kepalan tangan orang Timor mendarat tepat di wajah Deny Lambert Wuwungan pada suatu malam di Oktober 2014.

Deny terkejut menerima pukulan dari seseorang pekerja pelabuhan yang bertamu ke rumah dinasnya.

Tonjokan diduga bentuk protes atas kebijakan Deny yang menertibkan kesemrawutan aktivitas di terminal penumpang. “Itu risiko jabatan, saya terima saja. Toh ini demi keamanan dan keselamatan juga,” kata Deny.

Sepekan setelah aksi pemukulan, peristiwa nahas terjadi di dermaga penumpang. Satu orang tewas karena meloncat dari kapal yang hendak bertolak meninggalkan dermaga. Jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian. “Korban bukan penumpang kapal. Dia menerobos masuk, tapi begitu kapal berangkat, korban bingung dan meloncat,” kata dia. Peristiwa itu mengonfirmasi pentingnya ketertiban di pelabuhan yang digagas Deny.

Adapun Kepala pelayaran PT Meratus Line Cabang Kupang, Sri Hartiningsih, merespons positif ekspansi infrastruktur dan rencana Pelindo III menambah unit CC di Tenau. Ia mengaku butuh waktu tunggu hingga 2 hari untuk sandar di dermaga saat peak season pada Oktober-Desember setiap tahun.

Semakin banyak unit CC, ia yakin produktivitas kerja lebih maksimal ketimbang crane darat dan kapal.

Persoalannya, Sri masih menemukan sistem kerja pelayaran

yang separuh hari. Kondisi ini dinilai kontraproduktif saat Pelindo III melayani pola kerja 24 jam sehari.

Itu sebabnya, Sri berharap optimalisasi alat bongkar muat harus disinergikan oleh sistem kerja pelayaran lain supaya mempersingkat waktu bongkar muat di pelabuhan. “Sistem kerja Meratus ini 24 jam sehari non stop. Tapi masih ada pelayaran lain di Kupang yang cuma kerja separo hari, ini menghambat kami ketika akan sandar,” katanya.

PT BJTI, anak usaha PT Pelindo III (Persero) sebelum menghibahkan satu CC pada 2011, produktivitas bongkar muat petikemas menggunakan crane darat hanya 8 unit per jam. Kini layanan handling mampu mengangkat 20 kontainer dalam 1 jam kerja, mendekati standar yang ditetapkan IMO (International Maritime Organization) sebanyak 24 kontainer per jam.

“Semakin cepat maka dapat menekan ekonomi biaya tinggi. Gilirannya barang yang dijual di masyarakat bisa murah,” kata Deny.

Pembenahan merujuk grand design pengembangan Pelabuhan Tenau sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah digenggam Deny. Tahun ini, perseroan akan menggeser pelabuhan rakyat ke sisi utara. Sementara terminal penumpang direlokasi pada 2017.

Manajer Operasi dan Komersial Cabang Tenau, Iman Santoso, mengatakan optimalisasi layanan mendorong Pemprov NTT menjalin kerjasama dengan DKI Jakarta perihal pengiriman daging sapi yang diteken pada Desember 2014. Adapun realisasi pengiriman perdana 28 ton daging sapi beku ke DKI Jakarta pada Rabu (21/1) lalu. Pengiriman terdiri atas daging beku 12 ton, jeroan 8 ton, dan tulang 8,2 ton melalui PT Segarau Bahari. “Dikirim menggunakan reefer container,” ujar Iman. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Legi 16 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Siap Penuhi Target Produksi Padi Naik 10 Persen Setiap Tahun

kariyadi/bhirawa

Wabup Mojokerto Hj Choirun Nissa (berjilbab) dalam kegiatan tanam serempak di Desa Warugunung, Kec Pacet.

Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkab Mojokerto menargetkan produksi padi di wilayahnya naik 10% setiap tahunnya. Kebijakan ini sebagai upaya mendukung program pemerintah pusat menuju swasembada pangan tahun 2017. Untuk menjaga stablitas produksi

pangan itu, Pemkab Mojokerto melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Kodim 0815 melakukan pencanangan gerakan tanam serempak.

Kegiatan dipimpin Wakil Bupati Mojokerto, Hj Choirun Nisa itu dipusatkan di Desa Warugunung, Kec

KELANA

Pemkab Gresik Dapat Bantuan dari BNPB Gresik, Bhirawa Musibah banjir di Gresik membuat BNPB (Badan Nasional Pengulangan Bencana) turut prihatin. Untuk memperlancar operasional penanganan darurat korban banjir luapan dari Sungai Kali Lamong itu, BNPB telah memberikan bantuan sebesar Rp200 juta kepada Pemkab Gresik.

Bantuan uang siap pakai itu diserahkan langsung Kepala BNPB Mayjend (Purn) Syamsul Ma’arif kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto di Ruang Pertemuan Putri Cempo Kantor Pemkab Gresik, kemarin.

Menurut Syamsul, bantuan dana itu hendaknya digunakan untuk operasional tanggap darurat dalam menangani banjir di wilayah Kab Gresik. ‘’Saya berharap dana bantuan itu dipergunakan semestinya untuk penanganan tanggap darurat banjir,’’ tandas Syamsul Ma’arif.

Syamsul juga menjelaskan, penanganan banjir di Gresik seharusnya tak hanya dibebankan kepada Pemkab Gresik. Namun, harus dipikul lebih dari satu kabupaten. Maka Pemprov Jatim juga harus ikut mengambil peranan. Sebab, dampak meluapnya Kali Lamong tak hanya dirasakan satu kabupaten saja, tapi juga berimbas pada kabupaten atau kota yang lain. ‘’Persoalan banjir Kali Lamong bukan hanya persoalan Kab Gresik saja. Tetapi, persoalan itu juga menjadi wilayah pusat karena penanganannya butuh keseriusan,’’ tegas Syamsul Ma’arif.Q eri

Pacet, Kab Mojokerto. ‘’Saya bersama masyarakat Kec Pacet siap melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan minimal 10% per tahun, sesuai target Pemkab Mojokerto,’’ ungkap Budiono, Camat Pacet dihadapan Wabup, Forpimda, Jajaran

Korem 082, Kelompok Tani, serta Gapoktan se Kec Pacet, dan PPL Pertanian se Kab Mojokerto.

Kepala Dinas Pertanian Kab Mojokerto, Ir Sulistyawati menyampaikan, Gerakan Taman serentak ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan TNIAD, Menteri Pertanian, Mentri Perdagangan, Kasad, Pangdam seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Pertanian se Indonesia. ‘’Kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah dalam menuju swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan yaitu tahun 2017,’’ tambah Sulistyawati..

Untuk mencapai target itu, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Kodim 0815 melakukan upaya khusus

rupakan tindak lanjut dari perintah presiden dengan program swasembada pangan 2017. Dalam upaya mencapai swasembada pangan itu agar menggandeng TNI-AD untuk bekerjasama dengan Dinas Pertanian dengan melakukan pendampingan ke kelompok tani di wilayah. Untuk menindaklanjuti perintah itu Kodim 0815 Kab Mojokerto bekerjasama dengan Dinas Pertanian.

Wakil Bupati Mojokerto, Hj Choirun Nissa mengatakan, dengan kerjasama yang saling sinergi antara Pemkab Mojokerto dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Kodim 0815, diharapkan Kab Mojokerto mampu mencapai swasembada pangan 2017 sebagai-

mana yang diharapkan pemerintah pusat. Untuk mencapai Swasembada Pangan Indonesia harus dimulai dari wilayah terkecil yaitu wilayah desa dan kecamatan.

Untuk mencapai kondisi itu, perlu dilakukan dengan mendorong sebanyak mungkin peningkatan luas tanam, penanaman padi, jagung dan kedelai dengan benar, pemilihan bibit yang bagus disesuaikan dengan kondisi wilayah, irigasi harus lancar, Pupuk harus terpenuhi, penyuluhan dan pengawasan. Selain itu, kunci keberhasilan program ini tergantung dari pelaku dalam hal ini petani, sehingga peningkatan pengetahuan/SDM harus selalu ditingkatkan.Q kar

Satu Bulan, Bypass-Legundi Telan Tujuh Nyawa Sidoarjo, Bhirawa Jangan menyepelehkan kerusakan badan jalan di Jl Sunandar Priyosudarmo, Krian. Selama Januari 2015 saja, sudah tujuh nyawa melayang akibat terjungkal dari motor. 14 korban lain menderita luka-luka.

Kerusakan jalan ini seakan ditelantarkan karena hingga kini masih dibiarkan sehingga mendapat perhatian anggota DPR RI. Anggota DPR RI, H Sungkono dan Camat Krian, Ny Anik Indriyani dan Kapolsek Krian, Kompol Pol Agung Setyono, Minggu (15/2) kemarin melihat langsung kondisi kerusakan stadium 4 Jl Sunandar Priyosudarmo mulai dari Simpang Empat Bypass Krian menuju ke arah utara yakni Jl Legundi.

Jaraknya cukup pendek hanya sekitar 700-800 meter saja, tetapi hari biasa untuk melintasi jalan pendek bisa butuh waktu hingga dua jam.

Korban yang kehilangan nyawa di jalan itu semuanya pengendara motor yang terlempar dari motornya setelah masuk ke kubangan jalan. setelah jatuh, diterjang truk besar. “Mau berapa lagi yang tewas sia-sia di tempat ini,”

hadi suyitno/bhirawa

Anggota DPR RI, H Sungkono didampingi Camat Krian dan Kapolsek Krian memantau kerusakan Jl Raya Krian. keluhnya.

Lurah Jrebeng, Krian, Kunadi, yang menyertai kunjungan anggota DPR RI itu mengakui, jalan yang lebarnya tujuh meter ini sudah tak layak disebut sebagai jalan karena banyak lubang dalam yang menjorok mulai by pass Krian-Legundi. Yang mengerikan, sudah ada tanda-tanda jembatan Kali Brantas di Desa Jrebeng, yang mulai retak

dibentang sebelah selatan. ‘’Kalau jembatan ini sampai putus, benar-benar kiamat,’’ ucapnya sedih.

Perlu ada tindakan cepat untuk menyelamatkan jalan ini karena semakin lama korban makin banyak. Pelanggaran tonase barang dari truk pengangkut barang itu sudah tak bisa ditolerir. Diantaranya termasuk truk angkutan tambang milik perusahaan pribadi

Pajak Rp 372 Miliar di Sidoarjo Terancam Hilang Sidoarjo, Bhirawa Pajak di Kab Sidoarjo terancam hilang hingga hingga sebesar Rp372 miliar, kalau wacana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB). Hal ini terjadi bila penghapusan pajak PBB betul-betuldirealisasikan Pemerintah Pusat.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo, Joko Sartono SH MSI, Pajak yang menjadi pemasukan Pemkab Sidoarjo yang terancam hilang itu, diantaranya dari target PBB tahun 2015 ini sebesar Rp155 miliar dan target BPHTB tahun ini sebesar Rp217.372 miliar. Padahal pajak itu sangat diharapkan menjadi pemasukan untuk pembangunan di Kab

peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai dengan kenaikan 10% dari hasil tahun 2014, yang telah dituangkan dalam pakta intergritas antara Kepala Dinas Pertanian Kab Mojokerto. ‘’Setelah jaringan irigasi diperbaiki, didukung dengan alat dan mesin pertanian serta ketersediaan benih, pupuk dan pendampingan penyuluhan pertanian, akan diperoleh produksi padi 347.775 ton gabah kering giling (GKG) atau meninglkat 7% dibanding tahun 2014 sebanyak 322.993 ton GKG,’’ tandas Sulistyawati.

Komandan Kodim 0815, Letkol Agus Putranto dalam kesempatan itu juga menjelaskan, kerjasama ini me-

Joko Sartono Sidoarjo. ‘’Saat ini keberadaan pajak-pajak itu, di Kab Sidoarjo semuanya diperuntukkan untuk sejumlah pem bangunan daerah. Misalnya untuk pembangunan jalan, sarana dan prasarana di masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial, agama, pengentasan kemiskinan, dan masih banyak lagi lainnya,’’ papar Kepala DPPKA Sidoarjo,

saat dihubungi Minggu (15/ 2) kemarin.

Joko menegaskan, bagi Kab Sidoarjo bila wacana itu sampai dilaksanakan maka jelas-jelas tak akan bagus untuk kelangsungan pembangunan di daerah.

Sebab diakui pembangunan di Sidoarjo selama ini, tak lepas dibiayai dari dana yang berasal dari pajak, temasuk dari PBB dan BPHTB itu. Karena itu Joko mempertanyakan wacana yang dilemparkan itu, sudah dikaji dengan baik dan mendalam. Sebab bila tidak, maka bisa berdampak luas dan bisa banyak merugikan bagi pemerintah baik di level Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Disampaikan Joko, PBB dan BPHTB itu merupakan pajak daerah yang sangat potensial di Kab Sidoarjo.

PBB dan BPHTB itu, termasuk salah satu dari sembilan pajak yang menurut

UU telah menjadi kewenangan daerah. Dan semuanya sudah dilaksanakan di Kab Sidoarjo. Di Kota Delta ini, sembilan pajak daerah itu bisa menyumbang Pemasukan Asli Daerah (PAD) hingga dikisaran Rp700 miliar. ‘’Khusus dari PBB dan BPHTB, selama ini bisa menyumbangkan sekitar 35% dari PAD di Sidoarjo yang Rp1.1 triliun, kalau itu betul-betul hilang, maka untuk mencari gantinya sangat susah di Sidoarjo,’’ kata Joko. ‘’Keberadaan PBB dan BPHTB ini di Kab Sidoarjo telah dimulai sejak tahun 2012 atau tiga tahun lalu sebagai pajak daerah, karena Sidoarjo oleh pemerintah pusat dinilai sudah siap. Sedangkan bagi daerah yang belum siap, diberi kesempatan untuk melaksanakan maksimal sampai tahun 2014 lalu.Q ali

Bupati Gresik, Sambari Halim dan perusahaan pengaspal PT Merak. Begitu besarnya truk itu bentuknya seperti kapal tongkang saking besarnya.

Tonase truk itu tidak seharusnya melewati jalan yang tonasenya 5 ton. Sedangkan truk besar itu sampai 20 ton.

Sementara Camat Krian, Ny Anik menambahkan, truk raksasa itu tiap hari hilir mudik melewati jalur ini tanpa

ada tindakan. Akibatnya semakin lama pelanggaran ini dianggap suatu kewajaran.

Padahal akibatnya jalan cepat rusak. Dalam pantauannya, alasan truk besar lewat Sunandar Priyosudarmo karena menghindari jembatan timbang di Jl Trosobo. Truk yang melanggar volume barang itu mencari jalan lain agar tak kena denda atas pelanggaran.

Akhirnya jalan lain yang jadi babak belur dihajar truk itu.

Jalan provinsi ini sudah diprogram untuk dicor mulai Bypass Krian-Cerme dengan panjang 2 km. Site plan untuk peningkatan jalan dengan cor beton ini sudah dibuat dan akan dimulai peningkatan jalan ini tahun 2015. Paling ideal memang dengan melebarkan jalan di sisi timur, tetapi perlu anggaran besar untuk pengadaan pembebasan tanahnya.

Sungkono dari komisi XI DPR RI, akan memberikan masukan ke pemerintah melalui komisi XI tentang kemacetan jalan di seputar Krian. ‘’Saya ingin tahu, apakah perbaikan jalan ini kewenangan provinsi ataukah balai besar (nasional),’’ jelasnya.

Di Simpang Lima Krian, misalnya yang merupajan jalan nasional perlu ada pelebaran jalan di belokan (R) untuk melapangkan jalan. Memang Krian perlu mendapat perhatian pemerintah.Q hds

Wagub Jatim Mencari Tahu Penyebab Banjir Kab Mojokerto, Bhirawa Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) menemui korban banjir di Desa Banyulegi, Kec Dawarblandong, Kab Mojokerto. Kunjungan orang nomor dua di Jatim yang dilakukan menjelang tengah malam itu, selain melihat langsung kondisi korban banjir, juga sebagai langkah untuk mengetahui penyebab banjir yang rutin terjadi setiap tahun itu. ‘’Saya ingin memastikan jika Kali Lamong yang sumbernya dari Sungai Jombang, Gresik, Lamongan dan Bojonegoro ini yang menjadi penyebab banjir. Juga ingin mengetahui secara langsung lokasi bajir,’’ kata Wagub, Syaifullah Yusuf kepada sejumlah wartawan disela-sela kunjungan akhir pekan lalu.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Wagub, Kali Lamong selama ini belum memiliki tanggul yang kokoh, lan-

taran tanah warga tak mudah dibebaskan. Solusi untuk mengatasi banjir harus ada normalisasi kali dengan cara dikeruk karena Kali Lamong mengalami pendangkalan.

Gus Ipul berjanji segera membenahi Kali Lamong mulai dari hilir. Menurutnya, jika tak segera dibenahi maka banjir akan terus terjadi. ‘’Kita alokasikan anggaran tahun depan untuk memperbaiki Kali Lamong.

Selain itu, sudah berkoordinasi dengan Bupati Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Mojokerto,’’ ujar mantan Ketua Umum GP Ansor ini.

Dalam membenahi itu, Pemprov Jatim akan melakukan pelebaran kali termasuk perbaikan tanggul dan pengerukan Kali Lamong. Upaya kedepan, lanjut Gus Ipul, akan meminimalisir dampak akibat banjir agar tak menimbulkan penyakit terhadap masyarakat yang menjadi korban.

‘’Pak Sekdakab Mojokerto (Heri Suwito) akan membangun Posko Kesehatan di Desa Banyulegi ini, tujuannya untuk mengecek kondisi kesehatan warga,’’ tambah Gus ipul didampingi Sekdakab Mojokerto, Hery Suwito.

Banjir yang datang dan pergi, membuat warga setempat sering kali direpotkan pasca banjir terjadi. Sebab, sehari banjir datang, sehari banjir surut. Maka konsep jangka menengahnya akan segera lakukan pengerukan kali yang dangkal agar banjir tidak terjadi terus-terusan.

Salah satu korban banjir, Mohamad Tangkis (64) mengatakan, mayoritas war ga desa setempat hanya meminta perbaikan tanggul bukan Sembako. ‘’Kalau kita diberi bantuan berupa Sembako, besok banjir lagi, bantuan sudah habis. Jadi yang paling penting tanggulnya dibangun agar sungai tak meluap terus,’’ kata Tangkis dihadapan Wagub Jatim.Q kar

Pemkot Mojokerto Gratiskan Raskin Tanpa Uang Tebusan, Perokok Tak Dapat Jatah Raskin Sepanjang tahun 2015 warga penerima beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kota Mojokerto akan digratiskan. Kalau tahun lalu Raskin masih ada uang tebusan Rp1.600 per kilogram, tahun ini Raskin sudah tak memakai uang tebusan atau gratis. Raskin akan ditanggung APBN maupun APBD Kota Mojokerto sepenuhnya. .

Wali Kota Mojokerto, KH Ma’ud Yunus menerangkan, Raskin menyangkut hajat hidup orang miskin, dan makanan menjadi kebutuhan mendasar yang sangat penting. Kefakiran dan kelaparan itu bisa mengarah kepada tindakan-tindakan yang kufur termasuk tindakan kriminalitas. ‘’Karena itu tak boleh masyarakat Kota Mojokerto itu kelaparan,’’ kata wali kota.

Wali kota telah mencanangkan bahwa semua kegiatan pembangunan di Kota Mojokerto harus terintegrasi. Untuk penyaluran Raskin harus benarbenar tepat sasaran. ‘’Artinya kami semua harus kordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak yang terkait. Kami harus memberikan kepada warga yang betul-betul membutuhkan dan miskin,’’ terang wali kota.

Wali kota menghimbau kepada para untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar atau mengajak pada hal-hal yang bersifat kebaikan dan menolak pada semua keburukan atau kemasiatan. ‘’Jika ada RT-RW yang membagi Raskin tak tepat sasaran. Seperti membagi rata kepada warga yang mampu, ini harus diberi peringatan. Karena itu dilarang agama dan dosa besar mengambil yang bukan haknya,’’ jelasnya.

Terkait warga penerima Raskin gratis, wali kota juga menegaskan bahwa penerima Raskin harus memiliki pola hidup yang sehat.

Mulai tahun ini juga, warga yang merokok dilarang menerima

Raskin. ‘’Saya heran, membeli rokok mampu tapi untuk nempur (membeli beras, red) kok tidak bisa ya?

Kalau ada penerima Raskin yang merokok, coret saja,’’ tegasnya.

Diceritakan wali kota, pihaknya pernah blusukan ke lingkungan Surodinawan, ada Balita kurang gizi yang sudah diberi susu dan sudah dikasih menu gizi yang baik oleh posyandu, tapi masih belum pulih kebutuhan gizinya. ‘’Ternyata setelah diperiksa Dinas Kesehatan, ini karena dampak kakeknya yang perokok aktif. Nah ini kan dampaknya tidak baik bagi warga miskin,’’ kata wali kota.

Penerima program Raskin di Kota Mojokerto tahun ini juga

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto KH Mas’ud Yunus (tengah) didampingi Kepala Dinas Sosial, Sri Mudjiwati (kanan) saat Rakor distribusi Raskin. akan diberikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Kesejahteraan Sosial untuk membangun keluarga produktif. Kalau mempunyai anak usia sekolah juga akan diberikan Kartu Indonesia

Pintar. ‘’Sehingga mereka betulbetul mentas. Kebutuhan dasar warga miskin nanti akan terpenuhi secara keseluruhan. Ini namanya terintegrasi,’’ tandas wali kota.Q kar, adv

JAWA TIMUR

6

Senin Legi, 16 FEBRUARI 2015

PKL Alun-alun Makin Marak karena Sewa Lahan Parkir Kota Batu, Bhirawa Semakin maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Alun-alun Kota Batu ternyata ada Juru Parkir (Jukir) nakal yang menyewakan tempat parkir mereka. Umumnya tempat parkir yang disewakan ke PKL tersebut adalah parkir pinggir jalan, terutama di jalan Sudiro dan sekitar GOR Ganesha.

Hal ini diketahui setelah pihak Satpol PP menggelar operasi bareng dengan Dinas Perhubungan akhir pekan kemarin.

Operasi yang juga meli-

batkan unsur Polres dan Kodim setempat tersebut masih belum memberi tindakan.

PKL cuma diberikan peringatan terakhir, jika masih tetap melanggar maka akan diambil langkah tegas, yaitu digaruk dan dikenai sidang tipiring.

Selain berjualan di lahan parkir, PKL juga banyak yang menggelar dagangannya di trotoar, sehingga mengganggu masyarakat dan wisatawan yang sedang menikmati kawasan Alun-alun. “Setiap akhir pekan, jumlah PKL terus bertambah. Mereka seakan tak jera dengan sanksi yang telah diberikan,” ungkap Kasi Tibum Satpol PP, Andoyo Joyo. Operasi gabungan sengaja digelar di akhir pekan karena saat itu PKL jumlah berlipat-lipat dari hari biasanya.

Mereka memanfaatkan momentum akhir pekan di Kawasan Alun-alun yang

sangat ramai. Selain PKL, petuga juga memberikan peringatan kepada Jukir yang menyewakan lahannya kepada PKL. Selain itu jukir yang menggunakan lahan trotoar dan persimpangan karena mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan. Satpol PP dan Dishub akan terus menggelar operasi rutin untuk penertiban parkir dan PKL, terutama di akhir pekan. Sebab keberadaan parkir liar dan PKL menjadi salah satu penyebab kemacetan di Kota Batu.

Selain itu juga mengganggu ketertiban dan keindahan kota Batu.

Bahkan banyak laporan dari wisatawan yang sering dikenai tarif tak wajar, baik untuk tarif parkir maupun makanan/minuman dan barang yang dijajakan PKL. Q sup

PKL alun-alun Kota Batu yang semakin marak. supriyadi/bhirawa

KILAS JATIM

Terseret Kasus Korupsi, Dua Kasek Ditahan Situbondo, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo melakukan penahanan terhadap dua orang Kepala Sekolah di Kota Santri, kemarin. Kedua Kasek ini masuk sel tahanan setelah sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi yang berlainan.

Kedua kasek tersebut di antaranya, Kepala SDN 2 Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan, Suryaningsih. Wanita berusia 48 itu tinggal di Desa Mlandingan, Kecamatan Mlandingan. Dia diduga telah mengkorupsi bantuan dana sosial sebesar 57 juta rupiah yang diterima sekolah yang dipimpinnya, beberapa waktu lalu.

Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Situbondo, Priya Agung, mengatakan, pihaknya menahan tersangka karena berkasnya sudah dinyatakan P21 alias sempurna.

“Kejari menggiring tersangka ke rumah tahanan negara Situbondo, setelah menerima pelimpahan kedua dari penyidik tindak pidana Korupsi Polres Situbondo,” terang Priya Agung. Dugaan korupsi bantuan dana sosial di SDN 2 Sumberpinang itu merupakan temuan penyidik tindak pidana korupsi Polres Situbondo. Saat itu sekolah yang dipimpin Suryaningsih, menerima bantuan dana social sebesar 57 juta rupiah pada tahun 2013 silam. Q awi

Program BPJS Belum Banyak Diminati Jember, Bhirawa Program Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rupanya masih belum banyak dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Jember. Terbukti, hingga saat ini masih cukup banyak masyarakat yang datang ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Jember, guna meminta Surat Pernyataan Miskin (SPM). Humas Dinas Kesehatan Pemkab Jember, Yumarlis mengatakan, setiap harinya, warga yang meminta SPM ke kantornya berkisar antara 15 hingga 20 orang. Sehingga, setiap bulan, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Kondisi seperti itu, diprediksi membuat anggaran SPM di Tahun 2015, sebesar Rp. 2 Miliar, dipastikan tidak akan mencukupi sampai akhir tahun.”Masih banyak yang mengajukan SPM ke Dinkes. Setiap harinya rata-rata 15 hingga 20 orang,” katanya.

Menurut Yumarlis, mereka yang mengajukan SPM, dipastikan tidak mengantongi Kartu BPJS Kesehatan. Alasan dari warga yang lebih memilih untuk menggunakan SPM, karena jika mereka mengurusi kepesertaan BPJS Kesehatan di hari itu, maka baru akan berlaku seminggu kemudian. “Sedangkan biasanya, pada saat mengurus SPM, pasien telah dirawat di rumah sakit.

Padahal, perawatan selama seminggu di rumah sakit, sudah menelan biaya cukup besar,” ungkapnya. Q efi

Menteri LH Kagumi Pengelolaan Sampah Kota Malang Malang, Bhirawa Pengelolaan sampah di Kota Malang, ternyata benar-benar telah membuat pejabat Pemerintah pusat terpesona. Setiap kali ada pergantian menteri Lingkungan Hidup (LH), selalu menyempatkan diri ke Kota Malang.

Hal yang sama juga terjadi pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya. Secara khusus, Menteri era Presiden Joko Wododo ini, menyempatkan diri ke Kota Malang, dan melihat langsung ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) di Supit Urang, dan Bank Sampah Malang (BSM).

Siti Nurabaya, mengaku kagum terhadap pengelolaan sampah di Kota Malang, karena itu, menurut dia, ini patut dicontoh.”Pemerintah

harus memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bisa mengelola sampah secara mandiri, seperti yang dilakukan oleh Pemkot Malang,”tutur Siti Nurbaya Sabtu (14/2) kemarin.

Bahkan melihat kemajuan pengelolaan sampah dan BSM, pihaknya berencana untuk mengajak Presiden RI Joko Widodo untuk menyambangi Kota Malang, dan melihat pengelolaan sampah, untuk bisa dikembangkan di kota-kota lain di Indonesia.

m taufik/bhirawa

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan foto bersama Wali Kota Malang Muhammad Anton dan para kepala SKPD saat berada di Kantor BSM Malang.

“Ini sungguh perkembangan yang luar biasa, bahkan di Kota Malang ini, menjadi kader BSM, adalah sebuah kebanggaan, karena jumlahnya terus berkembang. Ini sangat positif untuk dikembangkan di daerah lain,” tuturnya.

Dari faktor partisipasi dan kesadaran masyarakat, Kota Malang juga dinilai telah berhasil membangun dan memberdayakan masyarakatnya, sehingga masyarakat di Kota Malang telah secara sadar dan aktif mengumpulkan, memilih dan memilah sampah.

Siti Nurbaya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kota Malang karena telah berhasil mengelola Bank Sampah, dengan adanya bank sampah maka sampah di Kota Malang akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dimanfaatkan kembali.

Sementara itu, Walikota Malang, Muhammad Anton menyatakan, jika dalam pengelolaan sampah pihaknya melibatkan masyarakat. Bahkan wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, menceritakan jika Bank Sampah yang pertama kali berdiri di tahun 2011 diberi dana oleh Pemer-

intah Kota Malang. Dana itu dipergunakan untuk membeli sampah-sampah rumah tangga, sebagai modal awal.

Tetapi lanjut Abah Anton, dalam perkembangannya, bank yang memperkerjakan sebanyak 30 orang ini akhirnya lepas dari suplai dana Pemkot Malang, dan saat ini, bank ini sudah independen.

Saat ini BSM, dalam waktu satu bulan, sudah bisa meraup keuntungan sekitar Rp 300 juta. Besarnya pendapatan ini membuat BSM leluasa membayar dan menambah sarana operasionalnya.

Diakui, Abah Anton, menjalankan progam ini awalnya memang sulit. Tapi, setelah manfaatnya diketahui akhirnya banyak sekali masyarakat yang terlibat. Bahkan kini sudah memiliki 25.000 kader BSM diseluruh kelurahan di Kota Malang.

Abah Anton menambahkan BSM sebentar lagi juga akan diberi mesin ATM. Setiap nasabah BSM akan memiliki kartu ATM. Kartu ini akan memudahkan BSM membayar uang nasabah, dan nasabah juga lebih mudah mengambil uangnya. Q mut

Hujan Semalam, Empat Kecamatan Terendam Banjir Nganjuk, Bhirawa Selama seminggu terakhir, sejumlah tempat di wilayah Kabupatem Nganjuk direndam banjir. Terakhir Minggu (15/2) dini hari Desa Mancon dan Ngudikan, Kecamatan Wilangan serta Desa Ngumpul, Desa Sawonggaling, dan Desa Petak, Kecamatan Bagor tak luput dari terjangan air banjir setinggi 1 meter.

Banjir yang menggenagi lima desa di dua kecamatan di Nganjuk diakibatkan meluapnya sungai Widas yang melintas di dua kecamatan tersebut. Karena hujan lebat yang mengguyur sekitar kawasan gunung Wilis sejak pukul 17.00 wib hingga malam hari. Mujiono, warga Desa Ngudikan mengatakan, luapan air yang datang tibatiba membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang bereka. Ketinggian air yang masuk ke pe-

mukiman warga hingga setinggi lutut orang dewasa. “Datangnya air mendadak sekali, sebelumnya hujan lebat hingga 2 jam. Kami tidak sempat menyelamatkan barangbarang perabot yang ada dirumah, ya semua akhirnya terendam banjir,” tutur Mujiono.

Sehari sebelumnya, banjir juga melanda beberapa desa diwilayah Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang. Selain karena guyuran hujan, banjir juga di akibatkan luapan Sungai Malo di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso dan kiriman air dari hutan Peres Kecamatan Gondang, sehingga air masih menggenangi ratusan rumah warga.

Wilayah Kecamatan Rejoso, banjir melanda Desa Rejoso, Jatirejo, Klagen, Banjarejo, Musir Kidul, Musir Lor, Wengkal dan Kedungpadang. Namun banjir terparah terjadi di Dusun Wade-

gan Desa Sambikerep.

Raji (60), warga Dusun Wadegan Desa Sambikerep jebol mengaku rumahnya jebol karena diterjang banjir.

Rumah milik buruh tani yang terbuat dari kayu serta berdinding triplek ini jebol karena atrus air banjir sangat kuat. Dinding rumahnya roboh, perabotan rumahnya

juga berantakan tidak bisa digunakan lagi. “ Ketika banjir datang, saya bersama isteri dirumah bagian belakang,” terang Raji.

Aris Tri Efendi, koordinator taruna tanggap bencana (Tagana) DinsosKabupaten Nganjuk mengatakan, banjir di dua lokasi mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas umum.

ristika/bhirawa

Petugas Tagana, melakukan evakuasi dan membantu mengamankan barang milik korban banjir di Kecamatan Bagor.

Selain itu jumlah personil Tagana juga tidak mampu untuk menangani kejadian banjir di dua lokasi yang berbeda dengan jarak yang berjauhan.

“Kita fokuskan pada evakuasi warga yang terjebak banjir, untuk menghindarkan terjadinya korban jiwa,” jelas Aris.

Hal senada juga diungkapkan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk, Soekoyono. Pihaknya juga menerjunkan tim untuk melakukan evakuasi warga. Mengingat, intensitas banjir kali ini cukup besar dan melanda wilayah yang cukup luas. Dikatakan Soekoyono, BPBD juga masih melakukan inventarisasi kerugian material yang dialami warga akibat banjir .

“Banjir ini menggenangi ribuan pemukiman warga.

Kita harus bekerja ekstra keras untuk melakukan evakuasi,” ujar Soekoyono. Q ris

Nelayan Pantai Sendangbiru Protes Larangan Penggunaan Pukat Dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dianggap terlalu gegabah oleh para nelayan di pesisir Pantai Malang Selatan, Kabupaten Malang.

cahyono/bhirawa

Nelayan Pantai Sendangbiru, di wilayah Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

“Kami memprotes larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik. Keberatan ini sudah disampaikan para nelayan ke Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Malang,” terang Penasihat Kelompok Nelayan Rukun Jaya Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten setempat Sudarsono, Minggu (15/2), kepada Bhirawa.

Sementara ini, kata dia, warga di tiga dusun di wilayah Desa Tambakrejo, mata pencariannya sebagai nelayan. Selain itu, Pantai Sendangbiru kini juga sebagai pele-

langan hasil laut. Sehingga dengan pemberlakukan Permen Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan Pukat telah merugikan para nelayan.

Peraturan yang dikeluarkan Menteri Susi Pudjiastuti pada 8 Januari 2015, jelas Sudarsono, tidak disertai dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap para nelayan terlebih dulu sehingga para nelayan tidak siap. Dari Permen itu berdampak pada jumlah tangkapan dan pendapatan nelayan bisa berkurang hingga 50 persen. “Karena Kementerian Ke-

lautan dan Perikanan tidak memberikan masa transisi yang cukup lama, sehingga nelayan dalam peraturan itu akan dirugikan,” paparnya.

Ia mengaku, dirinya sangat memahami peraturan itu bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan populasi sumber daya ikan. Peraturan itu bertujuan baik, tapi belum saatnya diberlakukan, karena tak ada sosialisasi dan pembinaan di lapangan.

Sehingga Keputusan itu kurang profesional. Sedikitnya, sebut Sudarsono, ada sebanyak 300 nelayan di Pantai Sendangbiru yang memakai trawls. Mereka seharusnya diprioritaskan untuk dibina lebih dulu dan pemerintah harus menyediakan kompensasi bila mereka mematuhi peraturan tersebut. “Tapi, dengan pemberlakuan Menteri Susi tersebut, yang jelas para nelayan tidak siap,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyadari fakta bahwa mayoritas nelayan di Indonesia adalah nelayan tradisional yang sudah bertahun-tahun menggunakan pukat hela dan pukat tarik. Sehingga peraturan yang baru diperlakukan itu sangat mendadak, yang seharusnya sebelum diperlakukan disertai dahulu dengan sosialisasi pada para nelayan.

“Kami menduga jika larangan pemakaian pukat hela dan pukat tarik hanya akan menguntungkan nelayan-nelayan besar yang memiliki korporasi. Pelarangan itu juga sebagai permainan politik yang mengorbankan nelayan-nelayan tradisional,” kata Sudarsono, yang kini juga menjabat Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ini. Q cyn

JAWA TIMUR

Senin Legi 16 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

80 Pemilik Betor Datangi Kantor Satlantas Sampang Sampang, Bhirawa Buntut dari penertiban terhadap 52 Becak Motor (Betor) yang beroprasi di kawasan perkotaan Kabupaten Sampang Minggu (15/2), sekitar 80 orang pemilik Betor mendatanggi satlantas di Mapolsek Kota Sampang. Mereka mempertanyakan nasib mereka selanjutnya.

Pantauan di lapangan, puluhan pemilik Betor ini sebelumnya berkumpul di Monumen dan berjalan menuju Polsek untuk menemui AKP. Aditia Kusuma Kasat lantas Polres Sampang. “Intinya teman-teman pemilik Betor ini tidak puas dengan penertiban, karena alat tersebut merupakan alat untuk menghidupi makan keluarga kami,” kata salah satu pemilik Betor.

Sementara itu, sesampainya di Mapolsek Sampang, puluhan pemilik Betor tersebut dikumpulkan di aula Polsek kota dan terjadi dialog antara pihak lantas dengan para pemilik Betor. “Kami tertibkan dan larangan terhadap beroprasinya Betor ini karena saya banyak mendapat keluhan dari masyarakat, semisal kalau belok tidak menggunakan lampu reting. Selain itu, jika pada lampu merah menyala para pengemudi Betor ini menerobos rambu-rambu,” kata AKP Aditia Kusuma.Q lis

Bupati Akan Dirikan SMA Full Day and Night Tuban, Bhirawa Banyaknya prestasi yang diraih, baik pada level kabupaten, propinsi, nasional, dan bahkan mancan negara, serta agar ada kesinambungan jenjang pendidikan, salah satu lembaga pendidikan islam (LPI) Full Day Bina Anak Sholeh (BAS) yang berada di bawah naungan yayasan Bahrul Huda, pada tahun ajaran baru 2015-2016 mendatang, berencana mendidikan sekolah menegah umum (SMU/SMA).

“Insya Allah, tahun ajaran baru 2015-2016 ini kita akan menerima pendaftaran anak didik baru,” kata H. Ahmad Rowi Ketua LPI BAS Tuban dalam acara Talkshow Pembentukan Pendidikan Berkarakter di Aula LPI SMP BAS Jl. Letda Sucipto Tuban, kemarin (14/2).

Lebih lanjut diterangkan, lembaga yang didirikan oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda ini mengembangkan jengan pendidikan mulai dari jenjang Play Group (PG) hingga SMA ?

Ketua LPI BAS yang juga pensiunan PNS dari Dinas

Pendidian ini. “Agar pendidikan karakter yang kita ajarkan berkesinambungan, serta banyaknya prestasi yang di dapat, kita ingin LPI BAS tidak hanya milik orang tuban, tapi diluar tuban juga bisa sekolah disini,” Kata H. Ahmad Rowi.

Sementara dalam acara Talkshow dengan narasumber Prof. Dr. Ir. H. Mohamad Nuh, DEA, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga Mantan rektor Universitas negeri Surabaya (UNESA), Prof.Dr.H.Muchlas Samani,

M.Pd ini berjalan dengan gayeng serta mengkritisi perubahan kurikulum pendidikan saat ini.

“Logika orang pinter memang kadang sulit difahami, nek gak iso nerusno, yo ojo alang-alangi (kalau tidak bisa melanjutkan, jangan menghalang-halangi –red.),” sindir M Nuh pada pemerintah saat ini dalam pemaparan materinya.

Guru besar ITS Surabaya ini juga menjelaskan, bagaimana ia merumuskan kurikulum pendidikan tahun 2013 (K13), serta target jangka panjang pada generasi anak bangsa mendatang. “Tidak hanya pada landasan teoritis akademis saja kita merumuskan hal itu, akan tetepi landasan teologi kita gabung dalam kurikulim tersebut,” terang M. Nuh. Pada sisi lain, pendiri LPI BAS Tuban yang juga saat ini menjabat sebagai Bupati Tuban H. Fathul Huda mengungkapkan keprihatinananya pa-

BNBP Bantu Rp 200 Juta untuk Bencana Bojonegoro, Bhirawa Kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma’arif disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto di Rumah Dinas, Sabtu (14/2) kemarin. Saat dirumah Dinas, BNPB juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Bojonegoro, bantuan itu diterima langsung oleh bupati Suyoto.

Bantuan berupa dana segar sejumlah Rp 200 juta tersebut, nantinya akan dikonversi menjadi sejumlah barang kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan mendesak warga yang saat ini dilanda banjir tersebut.

Dalam kesempatan itu Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, fasilitas penanganan bencana saat ini yang dimiliki oleh Bojonegoro tak terpusat di wilayah kota, namun juga tersebar di berbagai bagian Bojonegoro agar bisa segera melakukan tindakan saat terjadi bencana. “Pemkab sudah membangun Kantor BPBD di beberapa titik yang tersebar di wilayah rawan bencana seperti di Padangan, Temayang dan Baureno,” katanya.

Sementara itu, Syamsul Ma’arif sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro. Ia menyebutkan, apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro telah sesuai dengan konsep people centre atau yang berpusat pada masyarakat.

“Bencana dimasukkan dalam RPJMD ini merupakan salah satu indikator bahwa bencana merupakan perlindungan masyarakat,” jelasnya.Q bas

97 KK Akhirnya Nikmati Listrik Gratis Jombang, Bhirawa Sebanyak 97 Kepala Keluarga di Dusun Ngapus Desa Sumberaji Kabuh, akhirnya bisa menikmati aliran listrik. Warga yang berada di tengah hutan, berjarak sekitar 30 Km dari pusat kota Jombang ini sudah bertahun tahun hidup dengan penerangan lampu minyak.

“Sebenarnya izin untuk program saluran listrik di Dusun Ngapus ini sudah disodorkan beberapa tahun yang lalu.

Karena letak geografis yang tidak mendukung, proses ijin memakan waktu lama. Dan Alhamdulillah akhirnya ijin bisa keluar beberapa bulan yang lalu,” ujar Bupati Nyono Suharli saat meresmikan listrik secara simbolik bersama wakil bupati Hj Mundjidah Wahab, serta jajaran Forpimda kemarin.

Dikatakan Nyono, bahwa kendala saluran listrik masuk di dusun Ngapus Desa Sumberaji Kabuh ini adalah terkait perizinan. Sulitanya mendapatkan ijin pemasangan saluran listrik tersebut karena letaknya di tengah hutan. “Jika saluran listrik di pasang dikatakannya maka terkendala dengan kebijakan penebangan pohon,”jelasnya seraya meminta pengertian masyarakat.Q rur

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Spd Mtr, th. 2006, Merah, AG2175SI, a/ n. Trisulo Kondang Wibowo, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No.321/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK, Suzuki, th. 2011, Hitam, AG6360OE, a/ n. Sutikno, Ds. Sumberingin Kidul, Ngunut-T.Agung

No.322/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG3442SX, a/ n. Purnomo, Ds. Sumberingin Kidul, Ngunut-T.Agung

7

khoirul huda/bhirawa

Prof. Dr. Ir. H. Mohamad Nuh, DEA, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mejelaskan sistyem pendidikan berkarakter pada acara Talkshow di Aula LPI SMP BAS Tuban. da pelajar sat ini, oleh karena pendidikan dari lembaga yang ia dirikan, selain Full Day akan di tambah materi pada malam hari.

“Tidak ada sitem pendidikan yang mengalahkan sistem pendidikan di Pondok Pe-

Penderita DBD Meningkat Drastis, Bondowoso KLB

Rumah milik Yati yang tertipa Tanah Longsor.

van/bhirawa

Tanah Longsor Landa Delapan Desa, Puluhan Rumah Rusak Kab Kediri, Bhirawa Hujan deras yang mengguyur di lereng gunung wilis menyebabkan tanah longsor melanda di delapan Desa di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Akibatnya, dua rumah roboh dan 19 lainnya rusak selain itu akses jalan terputus hingga menyebabkan ratusan kepala keluarga di tiga dusun terisolir.

Delapan Desa di Kecamatan Mojo ini di antaranya adalah Desa Blimbing, Petung Roto,Keraton, tambi Bendo, Keniten, Juron. Namun kerusakan paling parah di desa Juron. Dua rumah roboh dan puluhan rumah rusak ringan maupun sedang , tak hanya itu, tanah longsor juga memutus akses jalan penghubung tiga dusun di lereng gunung wilis itu hingga menyebabkan ratusan

kepala keluarga terosolir.

Menurut pemilik rumah, tanah longsor terjadi akibat runtuhnya tebing setinggi 30 meter setelah diguyur hujan lebat selama 5 jam tanpa berhenti, runtuhan tebing menerjang rumah-rumah war ga yang berada di bawahnya, beruntung seluruh pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri.

Sehingga tidak ada korban dalam musibah tersebut warga yang rumahnya rusak kemudian langsung mengungsi ke rumah saudara dan tetangganya. “Mungkin karena hujan terus dari sore sehingga tebingnya longsor, tidak ada korban jiwa,” ungkap korban.

Kabag Humas Pemkab Kediri Haris setiawan mengarakan, bencana alam banjir dan tanah longsor melanda sedikitnya 8

desa di wilayahnya diantara desa yang terdampak bencana paling parah ada di desa Blimbing dan Petung roto.

Saat ini pihak kecamatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri masih menunggu alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus Akses jalan yang tertutup meterial tanah longsor tersebut berada di dusun Juron Desa blimbing.

“Untuk kerugian kami sedang melakukan pendataan, dan saat ini kami masih melkukan kerja bakti bersama TNI Polri serta pihak kecamatan untuk membersihkan puingpuing rumah yang rusak ringan, yang jelas Pemkab akan memberikan bantuan pada korban,” tandas Haris.Q van

GP Ansor Diminta Teladani Filosofi Jawa Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, memanfaatkan ajang silaturahmi dan orientasi pimpinan cabang GP Ansor Banyuwangi dengan Bupati Banyuwangi, Sabtu (14/2), untuk bagi-bagi ilmu filosofi Jawa.

Kepada ratusan kader GP Ansor Banyuwangi, Bupati Anas mengatakan paham filosofi Jawa mengajarkan sikap hidup positif yang mencerminkan keindonesiaan. Namun berat untuk

dijalankan. “Ada empat rumusan. Jika dipakai Insya Allah kita akan tangguh dan tidak putus asa,” ujar Bupati Anas di Badiklat Kecamatan Licin.

Berikut empat rumusan yang dimaksud Bupati Anas seperti yang ia kutip dari Kuntowijoyo.

Pertama, ojo dumeh alias jangan sombong. Ia mengatakan, manusia hakekatnya jangan sombong, selalu berbagi pada sesama, dan saling mencintai. Kebencian dan kesombongan mem

buat manusia semakin jatuh.

Kedua, ojo gumunan alias larangan untuk tidak mudah kagum melihat keadaan atau peristiwa yang bersifat materi keduniawian semata. Ia mendorong para pemuda Ansor untuk selalu memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan sekedar penonton. “Jangan mudah silau melihat harta benda orang lain.

Karena bisa meyebabkan kita minder,” ujarnya.Q nan

Bondowoso, Bhirawa Meningkatnya penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga 185,7 persen atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini disampaikan Dr Muhammad Imron Kepala Dinas Kesehatan saat ditemui Bhirawa, Jum’at Pekan lalu.

Menurutnya, Data jumlah penderita DBD berdasarkan laporan yang diterimanya pada seluruh pelayanan kesehatan di Kabupaten Bondowoso mencapai 382 penderita dengan dua penderita meninggal dunia. Jumlah tersbesar penderita terjadi pada Puskesmas Grujugan dengan 29 penderita disusul Curahdami 28 penderita dan Wringin menempati peringkat ketiga dengan 22 penderita. “Kita sudah melaporkan hal ini kepada Bapak Bupati, bahwa dengan meningkatnya penderita DBD di Bondowoso dengan sangat drastis maka dinyatakan KLB,” kata Dokter Imron yang saat itu didampingi Dr Sudibyo Arif.

Sesuai dengan definisi KLB DBD menurut Depkes RI 2007 manurut Dokter Imron, adanya peningkatan jumlah penderita DBD disuatu wilayah dua kali lipat atau lebih dalam kurun waktu satu minggu/bulan dibandingkan dengan minggu/bulan sebelumnya atau bulan yang sama tahun lalu.

“KLB yang kita nyatakan yaitu pada 9 Kecamatan, jumlahnya cukup signifikan sehingga kita segera bertindak cepat melakukan

n. Sujiati, Ds. Sumberejo Kulon, Ngunut-T.Agung

No.324/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG5460OO, a/

n. Marino Wahyu Adi, Lingk 8 RT 01/07, Ds. Sumberingin, Ngunut-T.Agung

No.325/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P 2101 ER, a/n Suyoto, Ds. Gelung, rw 03/08, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.326/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK, nopol P 3514 GA, a/n Baharuddin/P. Ifa, Ds. Klatakan, rw 01/01, Kec. Kendit, Situbondo.

No.327/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK, nopol P 4147 FD, a/n Bunawi, Ds.

Asembagus, rw 05/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.328/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK, nopol P 2576 FF, a/n Novi Indriyani, Ds.

Sopet rw 14/01, Kec. Jangkar, Situbondo.

No.329/IMB/BI-II/2015

pencegahan”, ungkap Imron kemarin.

Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan menurut Kepala Dinas yang dikenal dekat dengan kalangan wartawan tersebut diantaranya, mengutamakan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan gerakan 3 M Plus.

Selain itu menurutnya, juga melaksanakan Pemeriksaan jentik Berkala (PJB) oleh Petugas Puskesmas, penyuluhan dan pendekatan komunikasi perubahan perilaku masyarakat dengan kunjungan rumah PSN DBD. “Tentu selain langkah antisipatif tersebuit kita juga melakukan fogging sebagai upaya pemberantasan sarang nyamuk,” ujarnya.

Meningkatnya status Bon dowoso menjadi KLB DBD ini membuat prihatin komisi IV DPRD Bondowoso yang merupakan mitra Dinas Kesehatan. Hal ini sebagaimana disampaikan H Zaki Imron Humaidi, SHI saat dihubungi Bhirawa melalui sambungan telepon, Minggu (15/2) kemarin.

Menurut Zaki, panggilan akrabnya, Dinas kesehatan seharusnya bekerja keras melakukan upaya preventif menjelang musim penghujan dengan melakukan berbagai sosialisasi dan upaya lain pada masyarakat terutama budaya hidup bersih dan sehat tentu tidak hanya dengan acara seremonial, tetapi melakukan pendekatan pada masyarakat dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat.Q mb7

Salah satu Warga Dadapan yang terserang DB dan dirawat di RSD Bondowoso.

Peringati HPN, Wartawan Serahkan Bantuan Sembako untuk Gakin Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2015, keluarga besar Forum Wartawan se-Eks Karesidenan Madiun (FWM) melakukan bhakti sosial berupa penyerahan bantuan sembako kepada beberapa Panti Asuhan dan keluarga miskin (Gakin) yang ada di wilayah Kota/Kabupaten Madiun, Sabtu (14/2).

No.323/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG4482OH, a/

santren, oleh karena itu SMA mendatang adalah SMA Full Day And Night,” kata Bupati Tuban H. Fathul Huda dalam sambutanya yang menceritakan jenjang pendidikanya di Pon.Pes Bahrul Ulum Jombang.Q hud

Panti Asuhan yang menerima bantuan yakni, Kami Sayang Kamu di Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Nailul Muna Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Panti Asuhan Siti Rohman yang berada di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.Sedangkan keluarga miskin yang menerima bantuan yakni, Rusli Muhamad warga Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

Putra Sumini ini diketahui tidak memiliki anus. Kedua Muryadi, penderita diabetes akut warga Desan Tiron Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, Linda bocah yang mempunyai kelainan jantung

asal Jiwan Kabupaten Madiun dan Sirah, warga Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.Untuk diketahui, Sirah merupakan janda renta yang harus menghidupi tiga adiknya yang semua sakit. Yakni Rusdi, Satun dan Simah. Bahkan Rusdi, harus hidup dalam pasungan selama 10 tahun.

Mereka hidup di rumah kecil yang kumuh berlantai tanah.

Sedangkan untuk makan sehari-hari, lebih banyak mengandalkan belas kasihan dari para tetangganya.

Kepada wartawan yang mengunjungi rumahnya, Sirah mengatakan, meski hidup dalam kemiskinan bersama tiga adiknya yang sakit, selama ini keluarganya baru satu kali

sudarno/bhirawa

Tampak perwakilan Wartawan memberikan sembako kepada Mbah Sirah Warga Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Sabtu (14/2). menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah sebesar Rp400 ribu.”Nembe ping setunggal pikantuk sekawan atus ewu. Menawi kagem maem saben dinten, menawi wonten nggih dipun maem menawi mboten nggih mendel mawon (Baru sekali dapat Rp400 ribu.

Kalau untuk makan sehari-

hari, kalau ada ya dimakan kalau tidak ada ya diam saja),” tutur Sirah, kepada wartawan usai menerima bantuan Sembako.

Sedangkan di rumah Sirah, kini harta yang paling berharga hanya dua ekor kambing. Satu induk satu anaknya. Namun kambing itu milik orang lain

dengan sistem bagi hasil. Jika anak kambingnya cuma satu, Sirah mendapatkan separo.

Bahkan dalam waktu dekat, ia berencana menjual anak kambing itu untuk membayar utang.

Padahal anak kambing itu baru berusia sekitar 4 bulan. ”Anake bade kulo dol kagem nyaur utang. Menawi pun pajeng, mangke artane ingkang separo kagem ingkang gadah mendo (Anaknya mau saya jual buat bayar hutang. Kalau sudah laku, nanti uangnya yang separo buat yang punya kambing),” tutur Sirah seraya menangis.

Sekretaris FWM, Wahyu Utomo alias Ito, mengatakan, kegiatan bhakti sosial ini sebagai bentuk rasa peduli anggota FWM terhadap keluarga miskin dan anak-anak yang berada di Panti Asuhan.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada mereka yang kurang beruntung. Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap memperingati HPN,” kata Sekretaris FWM, Ito, kepada rekan-rekannya.Q dar

OLAHRAGA

8

Senin Legi 16 FEBRUARI 2015

Bajol Ijo, Jebol 3:1 Gawang Laskar Ronggolawe Tuban, Bhirawa Sudah diprediksikan sebelumnya, dalam pertandingan persahabatan antara Persatu Tuban melawan Persebaya Surabaya di stadion Lokajaya Tuban kemarin sore (14/3.red), kesebelasan yang baru naik daun dan di asuh Edy Sutrisno akan terjungkal dengan skor akhir 3:1 melawan kesebelsan Bajol Ijo. Semenjak pluit dimulainya pertandingan persahabatan oleh wasit wasit Yeni Krisdianto dari

LINTASAN

Ketum PSSI Mengusulkan Peningkatan Fasilitas Stadion Mandala Jayapura, Bhirawa Ketua Umum PSSI Djohar Arifin mengusulkan peningkatan fasilitas pendukung di Stadion Mandala, Kota Jayapura, agar bisa digunakan secara maksimal saat PON XX pada 2020 di Provinsi Papua.

“Stadion Mandala Jayapura sudah bagus, namun perlu dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat parkir kendaraan,” kata Djohar Arifin, saat berada di Kota Jayapura, Papua, Minggu.

Usulan tersebut diungkapkan Djohar yang mengisyaratkan maju kembali sebagai calon Ketua Umum PSSI itu, setelah ia bersama Ketua Asprov PSSI Papua Benhur Tommy Mano yang juga Ketua Umum Pesipura Jayapura bersama jajarannya meninjau lapangan Mandala pada Jumat (13/2).

“Apalagi mau menjadi jadi tuan rumah PON, maka masih banyak yang harus diperbaiki termasuk pembangunan stadion dibeberapa daerah untuk tempat bertanding dan tempat latihan tim,” katanya.

Ketika meninjau lapangan Mandala dari dekat, lanjut Djohar, ia telah menyarankan kepada Benhur Tommy Mano yang juga Wali Kota Jayapura agar membangun lapangan lain sebagai lapangan pendukung untuk PON. Djohar Arifin didampingi Direktur Teknik PSSI Peter Huistra juga sempat melihat latihan tim Pra PON Papua serta memberikan motivasi kepada talentatalenta pesepak bola muda Papua.

“Saya sarankan agar membangun lapangan sepak bola dengan rumput sintetis karena tidak ada biaya perawatan. Selain itu rumput sintetis kuat dan tahan kena rokok,” katanya.

Lapangan dengan rumput sintetis, kata Djohar, sudah sering digunakan oleh timQ ant tim besar di negara maju.Q

Kabupaten Tulungagung, tim Laskar Ronggolawe, sebutan Tim persatu Tuban, langsung melancarkan serang menggempur pertahanan Persebaya.

Beberapa serangan dari sayap kanan dilakukan Persatu, namun gagal dimanfaatkan karena ketatnya pertahanan tim Persebaya.

Justru Gol pertama kali dicetak oleh kesebelasan Bajol Ijo melalui serangan balik yang cukup cepat, pemain bernomor punggung 22, Fandi Eko Utomo, yang berhasil menyarangkan si kulit bundar melalui kaki k a -

nannya ke jala gawang Persatu pada menit ke 13. Bahkan di menit ke-29, pemain Persebaya bernomor punggung 16, Rudi Widodo, kembali mengoyak jala gawang Persatu yang dijaga Khusnul Quluk dan menempatkan Persebaya unggul dengan skor 2:0 untuk sementara waktu.

Meski Tertinggal dua gol, pertandingan yang tidak berimbang ini tidak membuat Tim Persatu Tuban tidak patah arang.

satu dalam menghadapi Divisi Utama mendatang. “ kemarin kita memang mendapatkan lawan dengan kualitas yang baik, sehingga ini akan menjadi masukan untuk kami selanjutnya,” jelas Fahmi Fikroni Manager Persatu Tuban (15/2).

“Ini laga uji coba Persatu, untuk menghadapi kompetisi Devisi Utama Liga Indonesia, disamping persiapan yang singkat, tim yang kita hadapi punya kualitas baik, sehingga kita dapat mengukur kekuatan dan kelemahan kita dimana,” Lanjut Manager Persatu Tuban Q hud yang juga anggota DPRD Tuban ini.Q

Tim kesebelasan Bajol Ijo (Persebaya Surabaya) saat berusaha menjebolkan gawang Laskar Ronggolawe (Perstu Tuban) dalam pertandingan persahabatan di stadion Lokajaya Tuban kemarin.

Sosialisasi Senam Rekreasi Perwosi

Gelar Jambore hingga Masuk Pesantren Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Wanita Olahraga seluruh Indonesia (Perwosi) Jatim terus melakukan sosialisasi Senam Perwosi. Bahkan saat ini pengurus berencanan untuk membawa senam ini ke pondok pesanten. Selain itu sekitar Bulan Juni akan dilaksanakan Jambore yang rencanannnya di Gelar di Fina Golf Pandaan.

Menurut Ketua Umum Perwosi Jatim, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, senam rekreasi Perwosi sangat cocok untuk semua kalangan, terutama kaum wanita. Karena gerakannya yang mudah untuk dilakukan.

“Saya berharap para pengurus maupun pelatih terus melakukan sosialisasi Senam Rekreasi Perwosike masyarakat. Bahkan saya berharapa senam ini juga bisa dilakukan oleh para santri di pondok pesantren,” kata Fatma saat menghadiri acara pelatihan Senam Rekreasi Perwosi, Sabtu (14/2) di Asrama Haji Surabaya.

Upaya Perwosi untuk melakukan

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum Perwosi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf bersama peserta pelatihan saat mengikuti gerakan Senam Rekreasi Perwosi II. sosialisasi senam ke pondok pesantren sekitar 165 orang itu, para instrukrut patut mendapat apresiasi, karena memberikan contoh gerakan senam selama ini lingkungan pondok jarang rekreasi Perwosi II dengan lagu sekali mendapat sosialisasi olahraga Semanggi Suroboyo, Rek Ayo Rek dan terutama senam.

Tanjung Peran dengan iringin musik Pada kegiatan yang diikuti oleh yang sudah di aresement.

Sementara itu Sementar itu Ketua Panitia Hartiin SH yang juga sebagai Kabid Olahraga Rekreasi Dispora Jatim mengatakan olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi da nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan,kebugaran dan kegembiraan.

Sedangkan olahraga rekreasi itu sendiri merupakan olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi, oleh karena itu maka pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi jatim melalui Dispora Jatim turut bertanggung jawab pada pembinaan dan pengembangan olahraga dengan berupaya mewujudkan secara bertahap untuk melaksanakan kegiatan olahraga dengan berupaya mewujudkan secara bertahap untuk melaksanakan kegiatan olahraga bersama masyarakat. “Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dispora Jatim berkerja sama dengan Pengurus Provinsi Perwosi jatim dalam rangka mengembangkan budaya hidup seQ wwn hat,” katanya.Q

SSB Star United Rekrut 40 Pemain Muda Biak, Bhirawa Sekolah Sepak Bola (SSB) Star United, Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan merekrut 40 pemain usia dini 1018 tahun untuk dibina menjadi pemain sepak bola profesional di kancah nasional.

Pelatih kepala SSB Star United Elias Pattinasarani di Biak, Minggu, mengakui potensi pemain usia dini Biak

sangat melimpah sehingga pihak manajemen SSB Star United harus memilih 40 atlet muda berbakat.

“Manajemen SSB Star United sangat berharap pemain usia dini yang akan dibina menjadi atlet sepak bola punya talenta bagus dan skill,” harap Coach SSB Star United Ellias Pattinasarani.

Ia mengakui meski SSB Star

United merupakan pendatang baru dalam mendirikan sekolah sepak bola namun andil sekolah sepak bola mendidik pemain berbakat sangat dominan.

Beberapa pemain sepak bola yang pernah dibina lewat sekolah sepak bola, menurut Ellias, diantaranya Mario Aibekob mantan pemain PSBS dan Persiram serta beberapa pemain Per-

Pemkot Blitar Gelar Drama Kolosal, Peringati Pemberontakan PETA ke-70 Kota Blitar, Bhirawa Dalam rangka memperingati pemberontakan Tentara PETA di Blitar yang dipimpin oleh Soedanco Soepriadi pada tanggal 14 Pebruari 1945 lalu atau ke-70 tahun 2015, Pemerintah Kota Blitar gelar Drama Kolosal Pemberontakan PETA di Blitar, Sabtu malam (14/2) kemarin.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar yang dimulai sejak pukul 20.00 sampai 22.30 WIB di depan monument Tentara PETA di jalan Sudanco Soepriadi.yang juga di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Wijaya, dimana dalam pementasan Drama Kolosal Perjuangan Pemberontakan PETA ini melibatkan Kepala Sekolah SD se-Kota Blitar bersama para pejalar dan seniman se-Kota Blitar.

Seperti diungkapkan Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, pagelaran drama kolosal ini untuk mengenang perjuangan Pemberontakan Tentara PETA dan menanamkan nilai kepahlawanan, dimana acara yang dilaksanakan setiap tahun ini sangat penting, karena peristiwa Pemberontakan Tentara PETA di Blitar ini sarat dengan nilai-nilai historis dan membawa dampak perjuangan pergerakan Nasional yang sangat besar.

“Bahkan sangat layak kiranya jika Pemberontakan PETA Blitar disejajarkan dengan pertempuran-pertempuran bersejarah dan monumental lainnya, seperti pertempuran

Melalui serangan yang dibangun Edi Winarno, Persatu berhasil membalas kekalahan melalui gol yang diciptakan Wahyu Teguh, di menit ke 36. Sampai turun minum, skor antara Persebaya dan Persatu Tuban adalah 2:1.

Pada babak kedua, pemain dari tim Persebaya lebih banyak menekan pertahanan Persatu. Sampai pada menit ke-69, Nur Cahyo, pemain Persebaya kembali memperkukuh kemenangan menjadi 3:1.

Meski sempat mendapat hadiah penalty dari wasit, tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anakanak Ronggolawe. Sehingga skor pun bertahan 3:1 sampai peluit panjang ditiup.

Manager Tim Persatu Tuban, Fahmi Fikroni, mengatakan, kalau pertandingan yang digelar sore ini adalah uji coba kemampuan skuad Per-

Tampak Drama Kolosal Pemberontakan Tentara PETA sebagai peringatan Pemberontakan Tentara PETA di Blitar, Sabtu malam (14/2) kemarin. htn/bhirawa

Surabaya 10 November 1945, pertempuran 5 hari di Semarang, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api dan Puputan Margarana,” kata Muh Samanhudi Anwar, SH. Lanjut Muh. Samanhudi Anwar, SH, masyarakat Blitar patut berbangga karena nama Kotanya juga tercatat dalam sejarah perjuangan Bangsa, dimana nama Blitar tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Pemberontakan PETA Blitar 14 Februari 1945. bahkan pada pertempuran heroik yang ketika itu membangkitkan kembali semangat Bangsa Indonesia untuk terus berjuang merebut kemerdekaan. Pada peristiwa Pemberontakan PETA di Blitar ini juga menunjukkan bahwa para pendahulu, sesepuh warga Blitar juga memiliki semangat Nasionalisme yang tinggi.

“Ini merupakan nilai positif yang harus kita warisi dan kita jadikan modal dalam mengisi kemerdekaan ini,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Porbudpar) Kota Blitar, Tri Iman Parsetyo, dalam kegiatan drama kolosal Pemberontakan PETA ini pihaknya bekerjasama dengan berbagai lembaga Kesenian di Kota Blitar, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seKota Blitar dan masyarakat untuk ikut berperan dalam drama kolosal ini yang melibatkan sekitar 350 pemain dengan judul “PThatit Sigar Ing Palagan PETA Blitar” dengan beberapa pemeran diantaranya Sudanco Soepriadi, Daidanco Surahmadi, Chudanco dr. Suryo Ismangil, Sudanco Muradi dan sebagainya dari Kepala Sekolah SD dan pemeran pendukung lainnya oleh para siswa siswi dan seniman se-Kota Blitar yang disutradarai Redi Wisono.

“Para pemain dalam drama kolosal ini Kepala Sekolah SD, para pelajar dan seniman,” Q htn,adv kata Tri Iman Parsetyo.Q

sipura yakni B. Eloparay.

“SSB Star United akan memberikan teknik bermain sepak bola modern, ya dengan bekal pengalaman melatih sepak bola saya punya program pembinaan pemain usia dini,” katanya.

Sementara itu, Manager Star United S. Rumpaisum SH, M.AP menegaskan kehadiran SSB Star United bukan

untuk komersial tetapi punya tanggung jawab membina potensi atlet muda usia dini untuk dilatih menjadi pemain sepak bola profesional.

“Talenta anak-anak muda Biak dalam bermain sepak bola sangat melimpah, ya ini dijadikan motivasi bagi manajemen Star United membina atlet usia dini,” kata ManQ ant ager Star United Simon.Q

Bupati Nganjuk Launching Car Free Day Nganjuk, Bhirawa Bupati Nganjuk Drs. Taufiqurrahman resmi diberlakukan Car Free Day di sepanjang jalan protokol hingga Alun Alun Nganjuk setiap hari minggu. Pada Minggu (15/2) pagi ditandai dengan pemotongan pita, senam massal, dan bagi-bagi makanan gratis yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja di Kabupaten Nganjuk.

“Empat jam diberlakukan Car Free Day setiap hari Minggu ini sebagai upaya mengurangi polusi udara dan masyarakat dapat menggunakan jalan untuk aktifitas olahraga tanpa terganggu oleh kendaraan,” ujar Drs Taufiqurrahman.

Dalam sambutannya, Bupati Taufiqurrahman dengan pemberlakukan Car Free Day ini setidaknya ada empat hal positif di dalamnya.

Pertama aktifitas olahraga dengan bebas tanpa adanya gangguan kendaraan bermotor. Kedua, dalam aktifitas ini terjadi komunikasi sosial yang mempererat persahabatan dan keakraban antar sesama warga.

Hal ketiga, kata bupati, kegiatan ini dapat dijadikan juga menjadi tempat untuk meningkatkan perekonomian warga dengan berjualan aneka jajanan selama kegiatan Car Free Day berlangsung, seperti bubur, minuman dan lain sebagainya. Hal lainnya, yaitu kegiatan Car Free Day ini dapat dijadikan sebagai obyek

rekreasi oleh warga.

Bupati Taufiqurrahman juga berpesan agar warga menjaga ketentraman dan juga kebersihan setiap kegiatan Car Free Day berlangsung. Dengan Car free Day, menurut Bupati Taufiqurrahman, diberikannya ruang yang lebih luas kepada masyarakat Nganjuk dalam melakukan aktivitas olah raga.

“Masyarakat kita berikan ruang yang lebih luas melalui car free day ini. Olah raga ber-sepeda sangat baik untuk kesehatan. Banyak manfaat kita bisa petik dari berolah raga seperti ini, “ujarnya.

Sebelum melakukan pemotongan pita dan pembagian makanan gratis, Bupati Taufiqurrahman melakukan senam bersama warga di Alun Alun. Selain Bupati dan pimpinan daera lain, hadir pula dikesempatan tersebut seluruh kepala dinas serta murid-murid dari sejumlah sekolah yang berada di sekitar Kota Nganjuk.Q advertorial

Bupati Nganjuk Drs. Taufiqurrahman melakukan senam bersama warga di Alun Alun.

Senin Legi 16 FEBRUARI 2015

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

2015, Pertamina Targetkan 128 SPBG Jakarta, Bhirawa PT Pertamina (Persero) menargetkan sebanyak 128 unit stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) bisa operasional sampai akhir 2015.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir di Jakarta, Minggu, mengatakan pihaknya saat ini mengelola 52 SPBG berbagai jenis.

“Pada 2015, kami rencanakan bertambah 76 unit lagi, sehingga total SPBG yang beroperasi sampai akhir tahun bisa 128 unit,” katanya.

Menurut dia, tambahan 76 unit SPBG tersebut terdiri atas stasiun yang menyalurkan gas terkompresi (compressed natural gas/CNG) dengan merek Envogas sebanyak 47 unit.

Sisanya, SPBG yang menyalurkan “liquified gas vehicle” (LGV) dengan merek Vi-Gas sebanyak 27 unit.

Penambahan 47 unit SPBG Envogas, lanjutnya, tersebut terdiri atas 22 unit yang merupakan penugasan pemerintah.

Lalu, Pertamina bekerja sama dengan PT PGN Tbk akan membangun SPBG yang terintegrasi SPBU atau SPBG Ecostation dengan target awal 25 unit pada 2015.

Ali juga mengatakan Pertamina saat ini mengelola 52 unit SPBG yang terdiri atas 34 Envogas dan 18 Vi-Gas. Dari 34 SPBG Envogas itu, pom gas yang terhubung langsung dengan pipa (online) sebanyak 27 unit dan tujuh lainnya berupa SPBG bergerak atau “mobile refuelling unit” (MRU).

“Akan tetapi, memang sebagian SPBG ‘online’ itu masih belum beroperasi akibat minimnya pasar, masalah izin, dan juga sosial,” kata Ali. Kini, lanjutnya, SPBG “online” yang beroperasi hanya enam unit di Jabodetabek dan satu di Palembang dengan utilisasi di bawah 50 persen.Q ant

MPR Akan Bentuk Lembaga Kajian Jakarta, Bhirawa MPR RI berencana membentuk Lembaga Kajian Independen, yang akan brtugas melakukan kajian-kajian terhadap persoalan ketatanegaraan. Termasuk wacana amandemen konstitusi dan menghidupkan kembali Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Pimpinan MPR RI sudah mmbahas dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR. Juga sudah dibicarakan dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, dan semua memberi respon positif. Pembentukan Lembaga Kajian ini kemungkinan bisa dilakukan pada masa persidangan III tahun 2014-2015 pada bulan Maret ini,” papar Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam dialog kenegaraan di gedung MPR RI, Senayan- Jakarta.

Anggota Lembaga Kajian (LK) tersebut kata Hidayat, adalah para pakar yang independen dari bidang masing- masing.

Serta para mantan pimpinan MPR yang memiliki visi kebangsaan yang baik.

Pimpinan MPR sudah 2 kali melakukan rapat-rapat dengan pimpinan fraksi MPR, membicarakan perlu dan pentingnya pembentukan LK tersebut. Bahkan sudah disepakati jumlah anggota LK paling banyak 60 orang.

“Dalam pembahasan, fraksi-fraksi di MPR menyepakati jumlah anggota LK sebanyak 45 orang saja. Jika nanti nya dilihat perlu penambahan, maksimal hanya 60 orang anggota saja,” jelas Hidayat politisi asal PKS. Menyinggung masalah menghidupkan kembali GBHN lewat amandemen, Hidayat bilang; Wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen konstitusi, merupakan suatu opsi jika tidak ada amandemen konstitusi maka perlu dibuat opsi lain melalui fraksiIfraksi di MPR.Q ira

Sektor Kontruksi Nasional Butuh Peralatan Berat

9

KPK Harus Segera Bentuk Komite Etik Presiden Jokowi Dinilai Kehilangan Momentum Jakarta, Bhirawa Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir meminta KPK segera membentuk komite etik guna menyelesaikan kasus yang melibatkan diduga Ketua KPK Abraham Samad yang dilaporkan telah melakukan manuver politik menjelang Pilpres 2014.

“Untuk memastikan KPK itu bersih maka harus segera diselesaikan kasus yang membelit para pimpinannya, seperti kasus Abraham Samad,” kata Nanat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/2) kemarin.

Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah melaporkan Samad ke Pengawas Internal KPK, bahkan Hasto juga telah menyerahkan buktibukti manuver politik Samad menjelang Pilpres 2014.

Menanggapi adanya laporan itu, Nanat menegaskan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. “Tidak ada orang yang kebal hukum,” katanya.

Oleh karena itu, dalam kisruh KPK publik harus mendudukan perkaranya dari sisi yang jelas, baik dari sisi hukum maupun politiknya. “Jangan sampai antara hukum dan politik dicampur aduk,” ujar mantan rektor UIN Bandung itu.

Menurut dia, dugaan manuver politik praktis yang dilakukan Samad saat menjabat sebagai Ketua KPK, harus diselesaikan segera.

Nanat berharap semua pimpinan KPK menjadi teladan,

antara foto

Sejumlah orang yang mengatasnamakan Relawan Jokowi Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/2). Dalam aksinya mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati menjalankan pemerintahan dan tidak mudah terpengaruh pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi dan mengintervensi dirinya dalam mengambil keputusan. jangan sampai melakukan praktik-praktik yang merugikan lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena itu, tambah dia, untuk menjaga integritas KPK maka setiap pimpinan KPK harus jujur.

Kejujuran dan integritas itu sangat penting. Apalagi KPK selalu mengusung moto “Berani Jujur itu Hebat”.

Presiden Kehilangan Momentum Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ah-

mad Atang berpendapat, Presiden Joko Widodo telah kehilangan momentum dalam memutuskan calon Kapolri karena publik sudah membangun persepsi negatif.

“Bagi saya, apapun yang akan diputuskan presiden tidak menguntungkan secara politis. Presiden telah kehilangan momentum karena publik sudah membangun persepsi yang negatif terhadap presden,” kata Ahmad Atang, di Kupang, Minggu (15/2).

Presepsi negatif terhadap

Narapidana Mati Diberi Kelonggaran Jam Bezuk Denpasar, Bhirawa Lembaga Pemasyarakatan Denpasar di Kerobokan, Bali memberikan kelonggaran jam besuk kepada keluarga dua narapidana mati berkewarganegaraan Australia menjelang eksekusi keduanya.

Pantauan di lapas setempat, Minggu (15/2) kemarin yang seharusnya bukan hari besuk, dua keluarga narapidana mati yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan terlihat datang ke lapas tersebut sekitar pukul 09.00 WITA. Raji, Chintu, dan Brintha yang merupakan ibu dan sa-

udara kandung Myuran Sukumaran kembali bertandang ke lapas kelas II-A di Kabupaten Badung itu ditemani beberapa kerabatnya.

Begitu pula dengan kakak Andrew Chan yakni Michael Chan juga terlihat mendatangi lapas terbesar di Bali tersebut.

Kunjungan mereka didampingi oleh pengacara dari Australia Julian McMahon dan Konsul Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Majell Hind.

Sekitar pukul 12.30 WITA dua keluarga tersebut kemudian keluar terpisah dari lapas

usai mengunjungi dua narapidana yang ditangkap tahun 2005 karena menyelundupkan heroin seberat total 8,2 kilogram tersebut.

Jam kunjungan atau besuk di Lapas Kerobokan seharusnya hanya dilakukan lima hari yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu kunjungan ditiadakan. Namun mengingat keluarga dua narapidana itu merupakan warga negara asing dan menjelang eksekusi mati, pihak lapas setempat memberikan permakluman. Q ant

presiden karena lamban memutuskan calon Kapolri. Publik dapat menduga bahwa presiden sedang terhimpit oleh berbagai kepentingan dan presiden tidak mampu memilih dan memilah mana yang terbaik buat bangsa dan negara, kata Ahmad Atang.

Menurut dia, Presiden hanya mempunyai dua pilihan yaitu melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri atau memproses ulang calon kapolri. Presiden menunda atau mempercepat memutuskan tetap sama nilainya.

Dia mengatakan, jika dari awal presiden sudah bersikap, walaupun salah tetapi ada kepastian dan kisruh tidak menjalar ke mana-mana.

Publik telah terpolarisasi antara yang mendukung dan menolak, sehingga apapun yang akan diputuskan Presiden Jokowi akan menjadi catatan buram dalam sejarah, katanya. Melantik BG berarti melawan kehendak sebagian besar publik dan jika tidak melantik maka citra Polri mengalami degradasi. Q ant

Motif Gandeng Proton Dipersoalkan Jakarta, Bhirawa Penandatanganan kerjasama (MoU) antara pengusaha Indonesia PT ACL dengan perusahaan otomotif Proton Malaysia, untuk pengembangan Mobil Nasional (Mobnas), menimbulkan polemik antara yang pro dan kontra. Sampai para wakil rakyat di DPR RI minta ketegasan pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut.

“Pemerintah harus tegas, MoU ini murni swasta B to B atau bisnis to bisnis, atau ada maksud lain dibalik nya? Kalau B to B, jangan sampai ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap para pengusaha lainnya,” seru anggota Komisi VI DPR Dodi Alex Nurdin (Glkar) dalam dialektika demokrasi bertajuk “Industri Otomotif Kenapa Gandeng Proton” di pressroom DPRRI. Pembicara lainnya Wakil Ketua DPRRI Taufik Kurniawan dan Pengamat Ekonomi Ichsanudin Noorsy.

Taufik Kurniawan berpendapat, program Mobnas dengan kerjasama dengan Proton-Malaysia, tidak mengapa, sepanjang untuk kesejahteraan rakyat. Sejauh kerjasama ini benarbenar murni antara peru-

Jakarta, Bhirawa Menghadapi dan untuk memenang kan persaingan pasar ASEAN, sektor kontruksi Indonesia harus segera ditingKonsul Australia, Majell Hind (kiri) mengantarkan ibu dari terpidana mati Andrew Chan, Helen Chan (kanan) saat katkan. Bukan hanya kinerjanya, tapi berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, Minggu (15/2) kemarin. juga adanya dukungan peralatan berat, yang harganya sangat mahal dan hampir tak terjangkau.

Agar kontruksi nasional Indonesia, bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bahkan bisa menjadi tuan di manca negara khususnya ASEAN. “Sayangnya, hampir 99% komposisi kontraktor Indonesia masih masuk dalam Trenggalek Bhirawa Trenggalek, Bhirawa kelompok klasifikasi kecil Dalam rangka mengukur persentase Perang terhadap narkoba terus didan menengah. Sehingga pelajar dan mahasiswa di Trenggalek yang galakkan oleh BNNK Trenggalek, baik di sulit berinvestasi alat berat hidup sehat dan tidak menyalahgunakan kalangan Masyarakat maupun di dunia yang memenuhi kriteria narkoba, BNNK Trenggalek kembali lakukan Pendidikan. kualitas dan produktifitas, sosialisasi dan diskusi bagi mahasiswa Demi menciptakan peran serta pelajar karena harganya sangat kesehatan di AKPER Trenggalek Pada dalam pemberantasan Narkoba, BNNK mahal. Harus ada upaya Kamis (12/2).

Trenggalek kembali melaksanakan tes mengatasi hal ini,” papar Dengan Diikuti tidak kurang dari 20 urine di kalangan Pelajar. Kali ini BNNK Plt Dirjen Bina Kontruksi Mahasiswa/wi Akademi Keperawatan Trenggalek mendatangi SMAN 1 MunKemenPUPR Hediyanto W Pemkab Trenggalek, diskusi terkait bahaya jungan, Kamis (12/2).

Husaini, dalam acara peNarkoba bersama BNNK Trenggalek Dengan berpakaian seragam BNN, nandatangann nota keseberhasil dilaksanakan dengan lancar Akper Trenggalek, Drs Agus Hari Widodo mereka masuk ke kelas-kelas dan mepahaman (MoU) registrasi tanpa hambatan dan di sambut Gembira yang mendampingi mahasiswa/wi yang lakukan tes urine terhadap siswa dan siswi alat berat kontruksi. oleh Mahasiswa/wi AKPER Trenggalek. hadir. Dalam sambutannya Agus juga di sekolah tersebut.

Disebutkan, peningkatan Melalui Seksie Bidang Pencegahan BNNK menghimbau anak didiknya untuk turut serta Kasi Pemberantasan BNNK Trenggalek pertum buhan ekonomi perTrenggalek, kegiatan ini dimaksudkan untuk berperan membantu BNN untuk melakSusetyo Budi Utomo mengatakan bahwa lu dukungan infrastruktur. mendukung kegiatan P4GN bisa di wusanakan P4GN baik dilingkungan masyarakat yang terpenting adalah memberikan Ketersediaan infrastruk tur judkan di lingkungan akademisi . Guna maupun di lingkungan Kampus Akademi wawasan tentang bahayanya narkoba bagi sangat tergantung pada mendukung kegiatan tersebut.

Perawat Pemkab Trenggalek sendiri. pelajar di wilayah Kabupaten Trenggalek. kebera daan industri konDalam diskusi ini menghadirkan naraMahasiswa AKPER Trenggalek tampak “Target kami adalah seluruh Sekolah truksi yang andal. Untuk itu sumber yaitu Kepala BNNK Trenggalek I begitu antusias memanfaatkan momen Negeri dan Swasta di Trenggalek. Kegiatan pemerintah telah mempriori Made Arjana, SH, MH. Mahasiswa dihimdiskusi dan Tanya jawab bersama BNNK ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya taskan alokasi dana penbau untuk mengenali narkoba, memahami Trenggalek tersebut. sekedar tes urine, kemudian ditinggalkan,” yelenggaraan infrastruktur. bahaya penyalahgunaannya dan me“Diharapkan dengan adanya sosialisasi Karena sektor kontruksi ungkapnya. lakukan tindakan wajib lapor bagi mereka dan diskusi ini, mereka menjadi lebih merupakan sektor yang Kegitan tes urine di kalangan Pelajar yang menjadi pecandu dan korban penmemahami tentang bahaya penyalahstrategis dan mampu memSMA ini diikuti tidak kurang dari 100 pelajar yalahguna narkotika di Kabupaten Trenggunaan narkoba dan dapat berperan beri kontribusi 9,88% terhaSMAN 1 Munjungan yang di mulai sejak galek untuk segera di rehabilitasi baik dalam rangka melaksanakan P4GN di dap PDB Indonesia dengan pukul 08.00 WIB hingga selesai. medis maupun sosial”. lingkungan kampus mereka,” ujar I Made tingkat pertumbuhan 6,97% “Kita targetkan untuk sample urine pelajar Hadir pula dalam kegiatan tersebut Direktur Arjana. Q wek, adv pada 2014 lalu.Q ira

sahan swasta (B to B). Bukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia atau G to G. Namun kehadiran Presiden Jokowi saat MoU di Malaysia, meresahkan dan dicurigai ada tujuan tertentu. Padahal jika mau pemerintah bisa mendahulukan pengembangan mobil produk anak bangsa seperti “Esemka”.

“Kebijakan Mobnas itu harus terintegrasi dengan seluruh kemente rian yang ada. Menyangkut mesin, body, baja, tenaga kerja, Sehingga sebuah produk 100 % asli buatan Indonesia.

Jika demikian halnya DPR akan mendukung sepenuhnya,” ujar Taufik.

Ichsanudin Noorsy berpendapat lain jika produk awal Esemka kurang memenuhi standar uji emisi, kenapa tidak dibenahi saja ? Kenapa Esemka yang pernah dipuji-puji dan tinggal menunggu perbaikan kualitas gak diterusin produknya? Bukankan pemerintah bisa membantu pengembangan dan perbaikannya?

Kenapa mesti mendatangkan Proton- Malaysia untuk Mobnas. Itu tidak sesuai dengan mimpi mandiri dalam produksi Mobnas. Q ira

BNNK Trenggalek Sosialisasi BNNK Trenggalek Tes Urine Anti Narkoba di Kampus STIT Sunan Giri di SMAN 1 Munjungan SMAN 1 Munjungan, yang diambil bisa membuktikan bahwa dunia pendidikan bebas Narkoba,” ujar Susetyo Budi Utomo.

Mengenai hasil dari tes urine tidak perlu dipublikasikan, namun bila ada indikasi ditemukan siswa terbukti pengguna narkoba, akan tetap dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah. Namun bila tidak mampu mengatasi, akan dilimpahkan kepada pihak yang lebih profesional.

“Nanti masing-masing siswa akan kami kabari tentang hasilnya lewat SMS oleh pihak BNN. Jadi tidak langsung diserbarluaskan,” tuturnya lagi.

Kegiatan tersebut, merupakan kegiatan rutin dalam upaya pemberantasan Narkoba yang dilakukan BNN Trenggalek di tahun 2015 yang nantinya akan menyasar ke seluruh Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Trenggalek. Q wek, adv

EKONOMI - BISNIS

10

Senin Legi, 16 FEBRUARI 2015

CSR Migas Jatim Belum Dirasakan Warga Sekitar Pemprov, Bhirawa Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak seluruh perusahaan minyak dan gas (migas) di Jawa timur, aga bisa fokus menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (SCR) untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebab selama ini warga sekitar masih belum bisa merasakan dana CSR secara baik. Desakan ini merupakan hasil dari diskusi yang digelar Komite II yang membawahi bidang migas, infrastruktur, BUMN, perhubungan, pertanian, kehutanan, dan kelautan dengan Pemprov Jatim, Pertamina, SKK Migas, serta beberapa perusahaan migas yang digelar di Kantor Gubernur, Jumat (13/2) lalu.

“Kita mencontohkan di Papua Barat ada sebuah perusahaan minyak yang mendirikan rumah sakit, sekolah dan bahkan menyekolahkan warga sekitarnya ke luar negeri. Tapi di Jawa timur saya tidak melihat hal itu,” kata Ahmad

Nawardi, Pimpinan Komite II. Menurut dia, perusahaan di Papua Barat tersebut sengaja menyekolahkan warga sekitar yang nantinya akan direkrut untuk menjadi teknisi di perusahaan tembang tersebut. “Di Jawa timur ini potensi migasnya terbesar nomor tiga di Indonesia, banyak perusahaan migas besar di sini, tapi bisa kita lihat kesejahteraan warga sekitar masih minim,” kata senator asal daerah pemilihan Jawa timur ini.

Potensi migas di Jatim, menurut Nawardi, saat ini mencapai 535 juta barel dan gas mencapai 100 ribu mmscfd (million standard cubic feet per day). Dengan potensi yang cukup besar ditambah aneka perusahaan baik asing maupun lokal yang ada di Jatim, kesejahteraan bagi warga sekitar harusnya sangat cukup terjamin.

Selain minimnya dana CSR bagi masyarakat sekitar, golden share serta hasil pajak yang didapatkan

daerah ternyata juga sangat minim sehingga tak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Karenanya, di masa persidangan kali ini, DPD berjanji akan merumuskan untuk merevisi Undang-undang tentang migas.

“Saat ini UU migas sudah masuk prolegnas sehingga DPD akan segera mendorongnya agar revisi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf memaparkan Potensi Sumber Daya Alam dan sumber daya ekonomi di Jatim terutama yang berkaitan dengan migas.

Dalam paparannya, total produksi minyak bumi tahun 2014 periode Januari-Juni 2014 sebanyak 465.540 Barrel Oil Per Day (BOPD).

Sedangkan untuk total produksi gas bumi tahun 2014 periode bulan Januari – Juni mencapai 636,84 Million Metric Standar Cubic Feet per Day (MMSCFD). Q iib

Kadin Nilai Pemkot Belum Pro Pengusaha

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

zainal ibad/bhirawa

Wagub Drs H Saifullah Yusuf sat menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI di kantor Gubernur Jatim, yang membahas soal potensi migas di Jatim.

Surabaya, Bhirawa Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya mengkitik kinerja Pemkot Surabaya yang dinilainya tidak pro dengan para pengusaha. Terutama sektor perizinan yang selama ini menjadi momok bagi pengusaha.

Sumber: Bank Indonesia (28 JANUARI 2015)

Penjualan tiket kereta api mengalami kenaikan setelah ramainya pemberitaan tentang akan adanya penutupan loket penjualan tiket pesawat.

RAGAM EKBIS

Dampak Penutupan Loket di Bandara

Harga Elpiji 3 Kg Merangkak Naik Kota Batu, bhirawa Melonjaknya harga elpiji 3 kg di Kota Batu dan Malang Raya pada umumnya, tidak terlepas dari surat keputusan Gubernur Jawa Timur soal harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pangkalan yang mencapai Rp 16.500 per-tabung.

Akibatnya harga jual di tingkat pengecer bervariatif tergantung jarak dengan pangkalan. Di wilayah kota harga elpiji masih tidak jauh dari HET. Namun untuk wilayah yang jauh, harga di tingkat pengecer bisa naik menjadi Rp 17.500 hingga Rp 19.000 pertabung.

“Harga yang berada wilayah pesisir pantai misalnya bisa mencapai Rp19.000 per tabung karena menyesuaikan dengan biaya transportasi,” ucap Kepala Hisvana Migas Malang, Yusuf Hermana, kepada bhirawa, akhir minggu kemarin.

Kenaikan harga elpiji melon tersebut menurutnya bisa menekan disparitas harga dengan tabung elpiji ukuran 12 kg.

Karena jika disparitas harga antara elpiji 3 kg dengan 12 kg sedemikian tinggi, dikuatirkan akan berdampak pada terjadinya migrasi dari tabung 12 kg ke 3 kg.

Dikatakan kebutuhan elpiji melon di wilayah Malang Raya rata-rata mencapai 120.000 tabung per hari. Semenjak kenaikan harga elpiji 12 kg, kebutuhan elpiji melon masih stabil, tidak mengalami kenaikan berarti.

Dia mengaku tidak menaruh kekwatiran kenaikan harga elpiji melon bakal mendongkrak tingkat migrasi pengguna tabung 12 kg yang lebih besar. Q sup

Penumpang Kereta Api Melonjak Surabaya, Bhirawa Sejak ramainya pemberitaan tentang penutupan loket penjualan tiket pesawat terbang di Bandara Juanda oleh Kemenhub, berbuah manis kepada industri transportasi roda besi yakni Kereta Api (KA).

Migrasi, penumpang terjadi karena berbagai alasan baik dari segi nilai ekonomisnya dan kegunaan transportasi yang dimanfaatkan. Humas KAI Daop 8 Surabaya, Soemarsono, mengakui memang terjadi peningkatan penjualan tiket kereta api. Namun kenaikan penjualan tidak terlalu besar, hanya berkisar sampai 3-5%. Ia menduga kenaikan penjualan tiket kereta api, karena adanya masyarakat yang mulai beralih menggunakan kereta api sebagai acuan perjalanan bisnis atau sekedar perjalanan.

“Naiknya memang tidak terlalu besar, tapi sudah terjadi dalam waktu seminggu ini. Saya kok menduga karena berita bahwa penjualan tiket di Juanda yang akan ditutup dalam waktu dekat ini. Masyarakat memilih KA, karena ada yang sebagai asas manfaat dan ekonomis,” ujarnya Minggu (15/2) kemarin.

Lanjut Soemarsono, KAI tidak melakukan penambahan rangkaian kereta terkait kenaikan jumlah penumpang dari biasanya. Karena kenaikan tersebut, masih tercover oleh rangkaian gerbong yang telah disediakan, yakni 8 gerbong regular yang tersedia.

“Kenaikan masih dalam jumlah wajar, sehingga tidak ada penambahan gerbong. Apabila kenaikannya hampir mencapai keterisian seluruh pemberangkatan, maka penambahan rangkaian dapat dilakukan sewaktu-waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Komunikasi dan Hukum, PT Angkasa Pura I Terminal Internasional Juanda, Andrias Yustinian mengatakan, bahwa manajemen Soekarno Hatta dan Juanda sudah berbeda. Jadi dari bentuk kebijakan juga pasti berbeda. Q wil

70% Sarapan Anak Indonesia Minim Nutrisi Hampir 70 persen anak-anak di Indonesia bersarapan minim kandungan nutrisinya. Sebab para orangtua masih fokus pada kuantitas saja tanpa melihat kualitas makanan yang akan diberikan pada putraputrinya terkait asupan gizinya. Meski disatu sisi kalimat sarapan sudah mulai menjadi ‘trend’ di masyarakat.

Marketing Manager Nastle Breakfast, Maggie Efendy mengakui jika pengetahuan orangtua terkait asupan nutrisi yang harus diberikan kepada putraputrinya untuk sarapan masih tergolong rendah. Yang ada selama ini dilihat pada tingkat kekenyangan. Karernanya, pihaknya berkewajiban memberikan sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya nutrisi dalam sarapan. ‘’Kami bertekad membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya sarapan dengan nutrisi terjaga. Ini semua untuk

menjadi generasi muda Indonesia sehat dan memiliki kecerdasan tinggi,’’tegas Maggie kepada wartawan disela-sela Pekan Sarapan Nasional 2015 bersama Nestle di Carrefour Kalimas, Jl Raya Ngagel Surabaya, Sabtu (14/2).

Ditambahkannya, sosialisasi akan pentingnya sarapan tidak saja terfokus pada anak-anak yang tinggal di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Sejak tahun 2011, Nestle telah mengunjungi 500 ribu desa dengan total 120 ribu sekolah se-Indonesia. Namun demikian, untuk mengetahui secara detail terkait hasil yang telah disosial-

trie diana/bhirawa

Marketing Manager Nestle Breakfast Cereal Maggie Efendy didampingi Sport Marketing Manager Milo Donny Wahyudi dan Brand Manager Dairy Business Unit Ekza Novianto bersama siswa SD Istiqbal Surabaya saat mengampayekan sarapan sehat untuk anak Indonesia di Gerai Carrefour Raya Ngagel Surabaya,kemarin.

isasikan ini dibutuhkan waktu lima tahun. ‘’Paling tidak kami baru mengetahui suksesnya artinya sarapan di masyarakat baru tahun 2017. Karena untuk mengubah tradisi tidak semudah membalik tangan,’’tambahnya.

Terpisah Sport Marketing Manager Milo, Donny Wahyudi mengakui mall nutrisi banyak terjadi di Indonesia Bagian Timur .

Penyebabnya sangat bervariatif.

Dengan begitu pihaknya terus akan bekerja keras. Apalagi kondisi infrastruktur di wilayah paling ujung di Indonesia rata-rata mengenaskan. Otomatis sosialisasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. ‘’Kami akui mall nutrisi masih banyak ditemukan di Indonesia Bagian Timur Indonesia.

Kondisi infrastruktur yang mengenaskan salah satunya penyebab sosialisasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Namun kami berkerjasama dengan pemerintah tetap berharap dapat memberikan edukasi masyarakat disana akan pentingnya sarapan pagi bagi anak-anak,’’tegasnya.

Menurut Donny, protein dan mineral penting untuk mendukung pertumbuhan dan membantu kosentrasi anak saat belajar.

Sedang Brand Manager Dairy Business unit, Eksa Navianto mengaku melalui berbagi pesan, pihaknya berharap akan semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan sarapan yang bernutrisi lengkap. ‘’Ini adalah komitmen kami dalam merealisasikan misi Nestle Indonesia untuk mewujudkan masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia yang lebih sehat,’’akunya. Q cty

Menurut Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi, seorang pemimpin kota Surabaya yang kaya akan potensi harus mampu dan cakap dalam mengelola potensi diri.

Salah satunya pandai dalam menentukan sikap, tentang mana proyek yang bisa terbuka oleh investor dan mana yang tertutup oleh investor. Namun, nyatanya, pemimpin yang sekarang, dalam kurun waktu lima tahun ke belakangan, komunikasi dengan stake holder dan hinter land masih sangat kurang. “ Jangankan untuk membuka diri untuk investor dari luar, komunikasi dengan calon investor saja sulit,” kata Jamhadi, Minggu (15/2).

Kritikan lain yang disampaikan

oleh Jamhadi adalah, rumitnya pelayanan perizinan yang membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya. “Perijinan di Surabaya itu sudah jadi seperti momok bagi para investor. Ini sangat disayangkan dengan melihat potensi Surabaya yang besar dan sektor jasa dan priwisata,” imbuhnya.

Faktor yang menjadi alasan utama adalah karena Surabaya belum miliki perda penanaman modal. Jika sudah ada perdanya, maka perijinan bagi investor akan lebih mudah dan murah.

Ia mengatakan hal itu lantaran selama empat tahun kepemimpinan Risma, neraca perdagangan ekspor impor non migas Surabaya terus menunjukkan penurunan.

Sesuai data yang direkap Kadin Surabaya, penurunan neraca perdagangan Surabaya selalu mengalami defisit. “ Kita butuh walikota yang bisa menumbuhkan daya saing kota,” tambahnya.

Itulah mengapa ia berharap Wali Kota Surabaya kedepan memiliki pemikiran tentang dunia perdagangan dan investasi agar bisa mengangkat kembali neraca perdagangan di kota Surabaya.

Ia menyebutkan bahwa wali kota periode saat ini belum bisa secara siginifikan. Salah satunya dapat dilihat bahwa daya beli masyarakat terhadap hasil output hasil produksi dibandingkan dengan jumlah penduduk angkanya masih stagnan. “ Memang angkanya tidak menurun, akan tetapi menurut catatan kami dari dunia bisnis dan perdagangan, sosok pemimpin yang baru adalah yang mampu meningkatkan daya saing kota dan mewujudkan kesejahteraan dengan daya beli yang meningkat,” katanya. Q geh

Komisi D Dukung Pelaksanaan UN Online Komisi D DPRD Surabaya mendukung rencana pemerintah pusat yang akan memberlakuka ujian nasional (Unas) dengan system online, karena dianggap bisa mengembalikan peran dan kedudukan sekolah dalam meluluskan para siswanya.

Namun demikian, dewan juga tetap mempertanyakan kepada Dindik Surabaya bagaimana pelaksanaannya, terutama untuk sekolah sekolah swasta.

R

encana pelaksanaan Ujian Na sional (Unas) dengan system online yang akan diterapkan pemerintah pusat mendapat dukungan dari Anggota Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya. Mereka menilai, Unas Online telah mengembalikan kedudukan sekolah dalam meluluskan para siswanya.

“Inilah yang selama ini dilakukan Perguruan Tinggi (PT). Itu dulu bedannya dengan PT,” ujar anggota Komisi D Ibnu Shobir, Jumat (13/2).

Menurut Ibnu Shobir, penentuan kelulusan siswa oleh pemerintah pusat selama ini secara tidak langsung telah mengebiri peran dari para guru di sekolah. Padahal, fungsi Unas yang sebenarnya adalah bukan menentukan kelulusan tapi pemetaan terhadap kualitas para peserta didik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan hearing (dengar pendapat) dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya kali ini, dirinya menanyakan fungsi dasar Unas Online yang akan diterapkan pemerintah pusat. “Kalau fungsinya adalah kelulusan, itu adalah standar minimal. Kalau tujuannya pemetaan, lalu seperti apa model soal yang akan

Ibnu Shobir

Khusnul Khotimah

diujikan?,” tandas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Anggota Komisi D lainnya, Khusnul Khotimah menanyakan tolak ukur yang akan dijadikan evaluasi dalam penyelenggaraan Unas Online. Menurutnya, harus ada standar yang jelas untuk dijadikan rujukan dalam menentukan kelulusan para siswa. “Kalau Unas online ini dimulai tahun ini, lalu standar yang dijadikan tolak ukur kelulusan seperti apa?,” tanya Khusnul Khotimah.

Dalam kesempatan tersebut, Khusnul juga mempertanyakan sejumlah sekolah swasta di Surabaya yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak menyelenggarakan ujian nasional. Misalnya, seperti yang dilakukan beberapa sekolah swasta.

“Pas Unas tahun kemarin kan ada beberapa sekolah swasta yng tidak mau menyelenggarakan. Apa ada jaminan dengan digelarnya ujian nasional secara online ini mereka akan ikut berpartisipasi,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dis-

pendik) Kota Surabaya, Ikhsan menjelaskan, ada perbedaan yang cukup mencolok antara Unas tahun kemarin dengan system online yang akan mulai diterapkan tahun ini. Yaitu dihapusnya system kelulusan.

Dengan demikian, untuk pelaksanaan ujian nasional mendatang tidak harus dilaksanakan pada akhir semester seperti sekarang. Itu artinya, ujian nasional dapat diselenggarakan pada awal atau akhir semester. “Informasi yang kita dapat dari pusat sampai sekarang seperti itu. Jadi, kita masih menunggu instruksi berikutnya dari pusat,” kata Ikhsan, saat ditemui di gedung DPRD Surabaya.

Menurut Ikhsan, tujuan pelaksanaan ujian nasional seara online adalah untuk mengetahui kualitas dan pemetaan peserta didik. “tidak menutup kemungkinan nanti juga ada Unas ulangan,” cetusnya. Sementara terkait keberadaan sekolah yang tidak melaksanakan Unas seperti tahun kemarin, ada beberapa konsekwensi yang harus ditanggung pihak sekolah.

Diantaranya, para siswa dari sekolah itu tidak bisa bersaing melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kalau mereka (para siswa) tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin mereka melanjutkan ke luar negeri,” terang pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Masyarakat (Bapemas) KB itu. Begtu juga untuk Pondok Pesantren (Ponpes) yang tidak menyelenggarakan ujian nasional, sebagai gantinya pihak pesantren biasanya mengikutkan para santri ke dalan ujian paket. Q gat*

SAMBUNGAN

Senin Legi 16 FEBRUARI 2015

Tol Gempol-Pasuruan Siap Beroperasi November 2015 Pasuruan, Bhirawa Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I, Gempol-Rembang sepanjang 13,9 kilometer diperkirakan siap dioperasikan pada Oktober-November 2015.

“Status hari ini (Minggu 15/2), konstruksi 80 persen dan 92 persen tanah sudah dibebaskan. Jadi, target dan harapan kami, Oktober-November siap operasi,” kata Dirut PT Transmarga Jatim Pasuruan Hengki Herwanto, Minggu (15/2).

Menurut Hengki, meski lahan tersisa delapan persen, ini tidak mudah karena pemilik lahan mengirimkan keberatan harga tanahnya kepada Gubernur Jatim. “Opsinya dua, yakni reapraisal atau penilaian kembali dan kembali ke SK Bupati Pasuruan terakhir,” kata Hengki.

Dia mengharapkan, keputusan dari Gubernur Jatim bisa diperoleh

Pembangunan tol Gempol –Pasuruan Seksi I terus dikebut dan diharapkan OktoberNovember tahun ini bisa dioperasikan.

bulan ini sehingga jika pun opsi pertama yang dipilih, prosesnya bisa

Dishub Jember Tambah Fasilitas Bandara Rp 1,8 Miliar l Sambungan hal 1

“Penambahan sarana penunjang bandara yang akan digarap tahun ini, di antaranya penerangan landasan pacu (runway) sehingga pesawat bisa mendarat sore di Bandara Notohadinegoro dengan aman,” tuturnya.

Kholifah berharap kerugian yang dialami pihak Garuda Indonesia tidak berpengaruh terhadap penambahan frekuensi penerbangan JemberSurabaya PP dan penambahan jadwal penerbangan diharapkan dapat direalisasikan secepatnya.

“Kerugian itu hal yang wajar karena penerbangan di Bandara Notohadinegoro Jember memasuki kuartal pertama dan okupansi penumpang saat itu sedang rendah (low season),” paparnya.

Maskapai berpelat merah itu mengalami kerugian mencapai Rp 4,3 miliar sejak penerbangan perdana di Jember pada 17 Juli hingga akhir Desember 2014. n efi

BPBD Kucurkan Dana Bencana Rp 19 Miliar l Sambungan hal 1

wartawan, Minggu (15/2).

Dari ratusan penanganan bencana tersebut, Hafi melanjutkan, terkait bencana banjir terdapat 45 kejadian, tanah longsor 22 kejadian, angin puting beliung 65 kejadian, gempa 3 kejadian, kekeringan 12 kejadian. Dana bencana itu juga termasuk untuk penanganan bencana Gunung Kelud akibat erupsi pada 2014. Sementara, dana yang terbesar yang dicairkan yakni ketika terjadi erupsi Gunung Kelud.

Besarnya dana untuk penanganan erupsi Gunung Kelud, kata Lutfi, digunakan untuk bantuan sembako kepada korban bencana, peralatan alat rumah tangga, sandang, perbaik­ an rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. “Juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan,” paparnya.

Hafi mengatakan pihaknya juga mengeluarkan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk pembangunan plesengan di area Sungai Lesti di wilayah Kecamatan Ngantang pada awal Februari 2015. Selain itu untuk penanganan bencana angin puting beliung juga menyerap dana cukup besar, karena angin puting beliung rata-rata telah merusak rumah warga.

Selain itu bencana angin puting beliung tidak mengenal musim, baik itu musim penghujan maupun musim kemarau. Namun, untuk angin puting beliung bisa diprediksi kapan akan terjadi karena hal itu bisa diketahui dengan alat teknologi yang bernama Anemometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin.

“Hal yang sama juga bisa kita petakan terkait akan terjadinya bencana tanah longsor yakni menggunakan alat Seismometer atau alat sensor getaran, yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau untuk mengetahui getaran pada permukaan tanah,” terang dia.

Untuk sementara alat Seismometer dan Anemometer ditempatkan di wilayah Kecamatan Ngantang dan Ampelgading. Karena kedua kecamatan ini rentan terjadinya bencana tanah longsor dan angin puting beliung. Dan saat ini BPBD Kabupaten Malang juga telah memiliki 5 ribu orang relawan yang tersebar di 33 kecamatan.

Mereka disiapkan untuk membantu jika di wilayah kabupaten ini terjadi bencana alam. n cyn

Siapkan UN Online l Sambungan hal 1

nanti tidak terjadi syok. Baik syok bagi siswa sebagai peserta UN maupun petugasnya,”ujar Kepala Dindikpora Mistin, Minggu (15/2).

Ia mengakui saat ini Dindikpora Kota Batu belum bisa untuk melaksanakan program pemerintah pusat berupa UN online ini. Ketidaksiapan ini berkenaan dengan begitu banyak perangkat yang harus disiapkan. “Karena satu siswa kan harus memiliki satu perangkat,”tambah Mistin.

Selain itu, pihaknya terus mempelajari secara pasti sistem UN secara online ini. Apalagi sistem ini baru disosialisasikan pada 2015 ini. Atas perkembangan dalam sistem UN ini, dia menargetkan seluruh siswa SMA dan SMK di Kota Batu bisa lulus seratus persen. Keoptimisan ini ditunjukkan dengan beragam persiapan yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam menyambut UN. Salah satunya, beberapa uji coba UN yang sudah beberapa kali dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Dindikpora pun juga menyiapkan uji coba UN yang akan digelar pada 24 Februari mendatang.

“Uji coba UN akan kita laksanakan pada 24 Februari mendatang. Nanti tidak hanya soalnya kita buat setara dengan UN. Tetapi suasana kita desain sama, sehingga ketika UN benar-benar berlangsung, para siswa sudah tidak kaget lagi,” ujarnya.

Mistin mengimbau kepada para guru untuk terus menggembleng siswanya dengan latihan soal-soal, sekaligus menyiapkan mental para siswa. Dengan cara ini mereka bisa mengerjakan UN dengan baik. Dan selama bertahun-tahun, pelajaran Matematika dan IPA memang menjadi salah satu fokus penggemblengan para guru.

Untuk diketahui, Kemendikbud menargetkan UN online dilaksanakan pada 2017 mendatang. Tes ini akan menggantikan tes yang menggunakan kertas dan pensil yang penilaiannya masih dihitung secara manual. n nas

dipercepat sehingga sekitar Maret sudah bisa proses negosiasi dan

pembebasan.

“Jadi, bolanya ada di gubernur.

Jika nantinya, tetap tak dicapai kesepakatan dengan harga baru itu, ya akan dilakukan konsinyasi ke peng­ adilan agar proses konstruksi bisa dilanjutkan,” katanya.

Ia memperkirakan, sekitar Mei tahun ini, proses pembebasan tuntas sehingga ada waktu untuk menyelesaikan kontruksinya dan pada Oktober sudah selesai sehingga November sudah siap beroperasi.

Sementara itu, untuk Seksi II, Rembang-Pasuruan sepanjang 8,10 kilometer, kesepakatan harga tanah sudah mencapai 79 persen dengan proses pembayaran 58 persen. “Proses konstruksi akan dimulai jika sudah bebas 75 persen dari total lahan di Seksi II yang diperlukan sebanyak 75,11 hektare,” katanya. n hil

KPU Berharap DPR Selesaikan Revisi UU Pemilukada Tepat Waktu l Sambungan hal 1

mantan anggota KPU RI Jatim ini, Minggu (15/2).

Jika semua berjalan lancar, lanjut Arif Pemilukada serentak dapat dilaksanakan Desember 2015.

Meski demikian KPU RI sebenarnya berharap Pemilukada serentak yang rencananya diikuti oleh 201 kab/kota se-Indonesia dilaksanakan pada April 2016. Pertimbangannya, kalau Pemilukada serentak digelar pada Desember 2015 atau Februari 2016 dikhawatirkan jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan turun, karena faktor cuaca.

“Mengacu pada pengalaman sebelumnya, pada Desember hingga Maret merupakan musim penghujan dan faktor cuaca memegang peran utama khususnya ketika KPU harus mengirimkan logistik ke wilayah kepulauan atau berbukit.

Ombak tinggi atau bencana tanah longsor menghantui anggota KPU yang mengirimkan logistik di tempat-tempat tersebut,” tegasnya.

Terlepas dari itu, jika DPR RI tidak mampu menepati janjinya yang akan menyelesaikan revisi UU No 1 Tahun 2015 pada 18 Februari 2015, tidak menutup ke-

mungkinan Pemilukada serentak baru dapat dilaksanakan pada Juli 2016. Kalau itu sampai terjadi, maka pelaksanaan Pemilukada serentak yang akan digelar pada 2017 dan 2019 dan berakhir pada 2021 akan bubar berantak­ an. ‘’Untuk itu kami berharap DPR RI dapat melaksanakan janjinya,’’tegas Arif berharap.

Bagaimana dengan sistim pemilihan kepala daerah secara paket atau tergantung KDH yang terpilih, menurut Arif hal itu sudah masuk dalam ranah politik dan KPU RI tidak berhak masuk dalam masalah tersebut. ‘’Tapi yang jelas dalam Pemilukada se­ rentak pada gelombang dua yang digelar pada 2017 nantinya dana kampanye akan ditanggung oleh negara alias APBN. Hal ini akan meminimalisir adanya calon yang memiliki dana pas-pasan untuk kampanye,” katanya.

Sementara itu, dalam rapat Panja DPR RI yang digelar beberapa waktu lalu, menetapkan 10 poin yang akan dibawa dalam rapat paripurna pada 18 Februari 2015 nanti. Di antaranya Pemilukada serentak untuk gelombang pertama akan digelar pada Desember 2015, calon

kepala daerah tetap menggunakan sistem paket, serta untuk Pemilukada serentak gelombang kedua akan dibiayai APBN.

yang memiliki PPST ini, diakui Efie lantaran berbagai persoalan.

Di antaranya ialah tingginya biaya untuk membeli peralatan ke­s enian. Karena itu, banyak sekolah yang lebih memilih membentuk ekstrakurikuler drum band di banding kesenian. Selain itu, terbatasnya guru seni juga menjadi masalah tersendiri. Idealnya, satu sekolah PPST harus memiliki satu guru seni.

“Harga alat kesenian itu mahal sekali. Misalnya gamelan, dengan uang Rp100 juta saja paling dapatnya yang kualitasnya biasa-biasa saja. Makanya banyak sekolah lebih memilih drum band,” tutur Efie.

Meski jumlahnya masih sangat rendah, Efie yakin target untuk membentuk satu sekolah satu PPST akan dapat tercapai. Saat ini, sejumlah sekolah sudah memulai

adanya kegiatan seni. Namun belum memiliki alat kesenian sendiri dan guru seni yang mengajar bukan berlatar belakang seni. “Kalau dari kegiatannya sudah ada, tinggal melengkapi mereka dengan sarana dan gurunya saja. Gurunya bisa kita latih dan itu sudah berjalan setiap tahun,” kata dia.

Pelestarian seni di sekolah ini tidak cukup dengan mendirikan PPST. Efie mengaku, para pelajar dan guru mesti memiliki ruang yang cukup untuk menampilkan kesenian mereka. Karena itu, setiap tahun Dindik Jatim selalu menggelar festival seni untuk guru dan pelajar. “Setiap bulan, kita juga berkeliling daerah menggelar pagelaran seni Padang Bulan.

Tujuannya ya untuk melestarikan seni dengan memberi ruang kepada pelajar,” pungkas dia. n tam

Dukung Pilkada Dewan Dianggap banyak mudharatnya daripada manfaatnya, Ketum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsudin setuju Pemilukada (Pilkada) dikembalikan ke dewan.

Dengan begitu pertikaian akibat perbedaan pilihan di masyarakat akan dapat diminimalisir. Selain itu, yang paling penting money politics dapat ditekan sekecil mungkin. Dijelaskan Din, peng­ alaman di lapangan dengan digelarnya Pemilukada langsung ternyata banyak terjadi pertikaian antar keluarga dan ini ternyata tidak mencerminkan negara yang berdasarkan Pancasila. ‘’Kami akan mencari waktu yang tepat untuk mengangkat masalah Pemilukada tak langsung atau dikembalikan dipilih dewan sebagai isu nasional. Karena setelah kami lakukan pengamatan di masyarakat ternyata Pemilukada langsung banyak mudharatnya daripada manfaatnya,’’papar pria yang juga Ketua MUI Pusat ini. n cty

11 Korpri Jatim Bakal Berikan Bantuan Hukum PNS Balitbang l Sambungan hal 1

PNS yang bersangkutan, tetapi unit Korpri Balitbang Jatim,” kata Hizbul, Minggu (15/2).

Seperti yang diketahui, Kasubbag Balitbang Jatim Ir Heru Susanto diperiksa aparat Kejati Jatim terkait dana hibah Kadin Jatim pada pekan lalu. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga sudah meminta klarifikasi masalah ini ke Kadin dan meminta kasus ini cepat diselesaikan.

Menurut Hizbul, Balitbang Jatim bisa segera buat surat ke Korpri Jatim untuk mendapatkan bantuan dan pendamping­ an hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Jatim. “Kami sifatnya bukan seperti memberi P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan). Ada LKBH Korpri yang akan mendampingi anggota Korpri yang bermasalah dengan hukum. Tapi kami bukan pasif, melainkan menunggu surat permintaan bantuan hukum,” jelasnya.

Berdasarkan data Sekretariat Korpri Jatim, pada 2013 LKBH Korpri Jatim telah menangani kasus mantan Sekda Magetan (Program Sambang Lapas) dan staf Puskesmas Nganjuk. Kemudian, pada 2014 menangani kasus PNS Bappeda Probolinggo, mantan Sekda Trenggalek dan Bawaslu Jatim. Pada 2015 ini, pendampingan hukum kasus Disperindag Jatim (kasus tera SPBU), Biro SDA (dana hibah) dan kelanjutan kasus Bawaslu.

Dia menjelaskan, setelah surat permintaan bantuan hukum dari Balitbang Jatim ada, baru kemudian diteruskan ke Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim sekaligus Sekdaprov

Jatim Dr H Akhmad Sukardi. “Setelah dibuat disposisi, kemudian ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan LKBH Korpri Jatim.

Kami baru melakukan rapat LKBH dengan mengundang PNS bersangkutan, investigasi dan pencerahan serta mengurai kronologis,” imbuhnya.

Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 pasal 106, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap aparatur sipil negara berupa jaminan hari tua, jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum bagi anggota Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkecuali, mereka PNS yang terlibat kasus narkoba dan korupsi.

“Pada tahun ini kami telah menganggarkan per kasus sebesar Rp 20 juta.

Anggaran itu untuk menangani kasus hukum PNS. Hanya saja kami masih tunggu payung hukumnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Balitbang Provinsi Jatim Priyo Darmawan menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada salah seorang stafnya, Heru Susanto yang diperiksa aparat Kejati. “Nggak lah (memberi bantuan hukum, red). Yang bersangkutan bisa minta bantuan hukum ke Sekretariat Korpri Jatim,” tegasnya.

Pihaknya mengaku cukup prihatin dengan kasus hukum yang sedang membelit anak buahnya, meskipun tidak berkaitan dengan tupoksi Balitbang Jatim. “Ya jelas kita prihatin, tapi semua saya serahkan ke Kejati untuk keputusannya. Karena ini menyangkut masalah kedisiplinan seorang PNS,” katanya. n iib

Koordinasi dengan Pemprov, Jatim Luncurkan Bantuan Alat Kesenian untuk Sekolah PPST Siapkan Bakesbangpol Diambil Alih Pusat l Sambungan hal 1

lainnya untuk mengembangkan seni tradisi di sekolah,” tutur Efie, Minggu (15/2).

Efie mengaku, saat ini di Jatim baru ada 120 sekolah yang sudah memiliki program PPST. Itupun terbagi mulai jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Padahal jumlah sekolah di Jatim dari tiga jenjang itu mencapai 28 ribu lembaga.

Karena itu, Dindik Jatim setiap tahunnya memberikan dana hibah ini sebagai stimulan untuk mengenalkan seni tradisi. “Bantuan ini diberikan ke masingmasing sekolah dengan nominal antara Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Selama tiga tahun ini, baru sekitar 70 sekolah yang sudah menerima bantuan,” kata dia.

Rendahnya jumlah sekolah

Senam Yophytta Bareng Pecahkan Rekor MURI l Sambungan hal 1

Yophytta terbanyak dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dr Pujo Hartono SpOG, sekaligus Ketua Perkumpulan Obsteri dan Ginekologi Indonesia mengatakan proses kelahiran normal itu sangat menyakitkan. “Nah dengan latihan senam Yophytta bisa mengurangi rasa sakit,” kata Pudjo yang Ketua Perkumpulan Obsteri dan Gineklogi Indonesia (POGI).

Dia juga menjelaskan, perubahan-perubahan yang terjadi tersebut seringkali dipicu oleh kecemasan baik itu kecemasan mengenai kesehatan diri sendiri maupun kesehatan janin. “Oleh karena itu, butuh latihan olah

fisik dan pemenuhan nutrisi yang tepat dan lengkap agar ibu hamil dapat menjalani kehamilannya dengan tenang tetapi tetap penuh semangat,” terangnya.

Ditambahkan Marketing Manager Anmum Materna, Afriani Karina pada tahap kehamilan, seorang wanita menghadapi perubahan fisik secara signifikan.

Perubahan itu tak lantas membuat ibu hamil berhenti beraktivitas, justru dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebugaran mental dan spiritual.

Salah satu cara yang efektif yaitu melalui aktivitas olahraga yang sesuai dengan kebutuhan.

Tak hanya perubahan fisik, saat hamil wanita juga mengalami perubahan emosi. Ada rasa amarah, sedih, hingga khawatir yang membuat wanita tidak tenang

menjalani masa kehamilannya. “ Kekhawatiran ini bisa membuat ibu menjalani kehamilan yang tidak menyenangkan. Kami memahami hal tersebut dan percaya bahwa para ibu seharusnya bisa menjalani masa kehamilan yang menyenangkan,” ujarnya.

Melalui kampanye Celebrate The Changes, masih kata Afriani pihaknya menunjukkan komitmennya sebagai parenting partner dengan menyediakan nutrisi lengkap untuk mendukung pertumbuhan fisik dan otak bayi selama kehamilan. “ Dan juga edukasi mengenai stimulasi yang baik untuk janinnya.

Sehingga ibu bisa lebih tenang dan memiliki pikiran yang postif dan merayakan setiap perubahan berharga selama kehamilan,” tambahnya. n geh

l Sambungan hal 1

merupakan wakil pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Indra Fauzi menilai wajar jika pemerintah pusat mengambilalih wewenang Bakesbangpol dari pemerintah daerah.

Masalahnya menyangkut kesatuan bangsa dan keutuhan negara (NKRI).

Menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung ini, terkait pengambilalihan Bakesbangpol tersebut, Pemkab Tulungagung kini sedang menyiapkan pula P3D-nya.

“P3D itu adalah personel, pendanaan, prasarana dan sarana serta dokumen.

Jadi nantinya personel atau PNS di Bakesbangpol setelah diambil pusat statusnya menjadi PNS pusat,” bebernya.

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 pengambilalihan Bakesbangpol oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah harus sudah selesai pada 31 Maret 2016. “Karena itu kami perlu terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim.

Waktunya relatif tidak lama,” paparnya.

Selain itu, lanjut Indra Fauzi, dalam pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014, ada beberapa kewenangan pemerintah daerah yang juga diambilalih oleh pemerintah pusat atau Pemprov Jatim. Di antaranya pendidikan menengah yang

dikelola oleh Pemprov Jatim dan terminal penumpang yang diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Semuanya paling akhir 2016 itu sudah selesai pengambilalihannya. Termasuk tenaga penyuluh KB yang akan diambilalih oleh Pemprov,” tuturnya lagi.

Ia kembali menegaskan pengambilalihan wewenang tersebut akan berpengaruh pada personel atau PNS di lembaga atau instansi yang bersangkutan. “Kalau yang dikelola pemerintah pusat tentunya PNS-nya akan berstatus PNS pusat, sedang yang dikelola Pemprov PNS-nya berstatus PNS Pemprov Jatim,” katanya.

Indra Fauzi memastikan dengan diambilalih beberapa kewenangan pemerintah daerah tidak membuat jumlah PNS Pemkab Tulungagung setempat jauh menyusut.

Apalagi yang diambilalih hanya sebagian kecil saja.

“Ini kan sepertinya kembali seperti dulu lagi. Dulu kewenangan pendidikan menengah kan merupakan wewenang Kanwil Depdikbud. Jumlah personel di pendidikan menengah juga tidak terlalu banyak dibanding dengan jumlah tenaga di pendidikan dasar yang kini mulai SD sampai SMP karena wajar Dikdas sembilan tahun,” paparnya menjelaskan. n wed

Datang Jelang Tengah Malam, Disambati Warga Tidur seperti Naik Kapal l Sambungan hal 1

gungsi. “Banjir yang terakhir ini paling parah. Kami harap pemerintah segera bertindak agar luapan Kali Lamong tidak membuat banjir permukiman sekitar,” tuturnya.

Sedangkan, salah seorang warga lainnya, Tangkis berharap pemerintah mendirikan tanggul di Kali Lamong dan tidak terus-menerus mengirim sembako untuk korban banjir di wilayah tempat tinggalnya. Sebab saat ini yang mereka butuhkan tidak hanya sembako, tapi penanganan banjir secepatnya.

“Bantuan sembako datang, tapi besok hujan lagi, kemudian sembakonya rusak akibat banjir. Jadi percuma bantuan itu terus-menerus datang. Warga hanya ingin normalisasi Kali Lamong agar tidak banjir lagi. Dengan kedatangan Gus Ipul ini, kami punya harapan agar masalah banjir ini bisa cepat diselesaikan,” ucapnya.

Menurut kakek 64 tahun ini, sejak kecil ia lahir dan besar di Dusun Balong. Dulu waktu ia kecil, katanya, banjir tidak pernah terjadi. Baru mulai 2008 lalu banjir selalu datang tiap awal tahun ketika musim hujan datang.

Bahkan ketinggian banjirnya setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

“Kami sudah lelah Gus. Kalau tidur di atas kasur kita seperti naik kapal ke Madura. Setiap tahun selalu kebanjiran. Kami berharap Kali Lamong bisa secepatnya dinormalisasi di hilirnya dan dibuatkan tanggul. Kami juga berharap kedatangan Gus Ipul ke desa kami bisa memberikan solusi,” ungkapnya.

Menanggapi harapan warga tersebut, Gus Ipul berjanji akan menyampaikan keluhan, usulan dan harapan warga Dusun Balong. “Kami menerima laporan bahwa banjir sudah lebih dari semeter sehingga harus ada penanganan segera,”ujarnya.

Menurut informasi yang didapat Gus

Ipul, banjir di daerah tersebut memang terjadi setiap musim banjir sejak 2008 lalu.

“Banjir ini setiap awal tahun dan rutin terjadi. Selain hujan, salah satu faktornya luapan Kali Lamong yang tidak cukup menampung debit air. Langkah pengerukan dan penanggulan segera dilaksanakan,” katanya.

Di dusun tersebut, kata dia, 27 rumah tenggelam dan membuat 187 jiwa penduduknya mengungsi ke rumah tetangga yang posisinya lebih tinggi.

Pada Kamis siang, ketinggian air di desa tersebut mencapai sedada orang dewasa, dan terus surut pada tengah malam hingga sekitar 40 centimeter.

“Saya menilai usulan warga yang ingin dikeruk di hilirnya memang sangat tepat. Sebab banjir ini terjadi karena luapan Kali Lamong yang tidak mampu menampung debit air. Langkah tercepat adalah melakukan normalisasi. Jadi nanti pengerukan kita usulkan agar bisa dilakukan di hilirnya” katanya.

Banjir luapan Kali Lamong ini tak hanya menghambat denyut aktivitas sebagian warga, melainkan juga merusak puluhan hektare sawah padi. Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto pun melakukan pendataan lahan pertanian yang terkena banjir akibat luapan kali Lamong.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Sulistiyowati, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan berapa luas lahan dan tanaman pertanian yang terkena dampak bajir di wilayah Dawarblandong, karena timnya masih dilakukan pendataan di lapangan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang terjadi.

“Berdasarkan laporan warga, ada puluhan hektare sawah yang rusak. Tapi untuk memastikan jumlahnya tim dari Dinas Pertanian mengkroscek langsung ke lapangan, dan nanti hasil pendataan di lapangan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan,” katanya. *

12

Senin Legi, 16 FEBRUARI 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur UPT Taman Budaya Jawa Timur Gelar Seni Budaya Daerah Jatim 2015

Provinsi Imbau Kab/Kota Intensifkan Kegiatan Seni Budaya Rara Kuning Anjuk Ladang Pukau Pengunjung

Kabupaten Nganjuk mendapatkan kesempatan pertama untuk menampilkan seni budaya dan promosi kepariwisataannya dalam Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) Jatim 2015 bertajuk “Kridaning Budaya Bhumi Anjuk Ladang”. Dua seni budaya andalan yang ditampilkan yaitu drama tari legenda ‘Rara Kuning’ dan Langen Tayub selama dua hari (13-14/2) di pendapa UPT Taman Budaya Jatim, Jalan Gentengkali, Surabaya.

D

i hari pertama, Nganjuk juga dikenal me miliki sejarah yang heroik karena asal mula daerah ini merupakan daerah perdikan, sebagai hadiah atas perlawanan yang dilakukan masyarakat bersama Mpu Sindok melawan pasukan Sriwijaya. Kisah kepahlawanan masyarakat Nganjuk ini diekspresikan dalam bentuk Tari Sima Swatantra Anjuk Ladang.

Pagelaran dilanjutkan dengan drama tari legenda ‘Rara Kuning’ yang merupakan sebagai bagian dari Cerita Panji yang menceritakan puteri kerajaan Kadiri bernama Galuh Candra Kirana yang sedang sakit gondok atau kuning.

Dalam cerita itu, atas petunjuk dari Dewi Kilisuci, Galuh Candra Kirana harus menuju

ke Gunung Wilis untuk mencari obat. Godaan dan rintangan selalu menghadang. Rara Kuning, saat ini digunakan oleh Pemkab Nganjuk menjadi nama objek wisata alam. Ada patung Rara Kuning yang menghiasi lokasi tersebut.

Sebelumnya dua penyanyi campursari menghibur masyarakat yang tengah memadati pendapa UPT Taman Budaya Jatim. Bahkan, mahasiswa asal Belanda, Jeffry mengaku terpukau dengan kegiatan seni budaya yang dipertunjukkan Pemkab Nganjuk. Namun ia mengharapkan, ada semacam penerjemahan bagi wisatawan asing untuk bisa memahami jalan cerita tersebut.

Dilokasi tersebut juga ada stan ekonomi

Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM turut menari Langen Tayub.

Drama tari legenda ‘Rara Kuning’ yang merupakan sebagai bagian dari Cerita Panji yang menceritakan puteri kerajaan Kadiri.

Asisten II Setdaprov Jatim, Ir Hadi Prasetyo M Eng bersama Wakil Bupati Nganjuk, KH Abdul Wahid Badrus, MPdI dan Kadisbudpar Jatim, DR. Jarianto, M.Si juga perwakilan konsulat Amerika membuka kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah Jatim 2015 diiringi dengan memukul alat musik yang terbuat dari bambu.

kreatif yang diusung Pemkab Nganjuk agar masyarakat bisa mengetahui dan membeli langsung produk baik kerajinan dan kuliner khas.

Kegiatan GSBD kali ini dibuka langsung Asisten II Setdaprov Jatim, Ir Hadi Prasetyo M Eng mewakili Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum yang berhalangan hadir.

Di hari kedua, sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah sub-etnis Mataraman, Nganjuk juga memiliki kesenian Jaranan yang khas, yaitu bernama Jaranan Senterewe yang diselenggarakan pada siang hari. Kemudian diisi dengan lomba menggambar family dan anak usia PAUD, SD dan TK. Penutup di hari kedua ini, terdapat pagelaran langen tayub menjadi seni budaya yang masih bertahan dan diminati masyarakat kendati ratarata generasi tua. Seperti hari pertama, masyarakat yang berkunjung untuk melihat langen tayub tersebut cukup banyak. Masyarakat

Campursari yang menghibur penonton.

sangat menikmati kegiatan seni budaya tersebut. Bahkan, ada yang enggan turun panggung dan tetap menari bersama penari.

Dalam kesempatan ini, Hadi mengatakan, Pemprov Jatim menginginkan pemerintah Kabupaten/Kota lebih menginsentifkan kegiatan seni budaya dari tingkatan bawah hingga atas dengan membuat kalender even.

“Kegiatan seni budaya harus tetap dihidupkan mulai dari tingkatan desa atau kelurahan apalagi diperkuat adanya kalender even. Pemprov Jatim juga telah menjadikan contoh seperti penyelenggaraan GSBD yang dilakukan di UPT Taman Budaya Jatim. Di Taman Budaya Jatim sudah ada kalender even, sehingga masyarakat bisa datang untuk melihat langsung kegiatan seni budaya,” katanya Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, DR. Jarianto, M.Si menjelaskan, kabupaten

Kisah kepahlawanan masyarakat Nganjuk ini diekspresikan dalam bentuk Tari Sima Swatantra Anjuk Ladang.

Nganjuk memiliki banyak potensi seni budaya dan pariwisata yang menarik.

Menilik hal itu, Pemkab Nganjuk sengaja diundang untuk menunjukkannya dalam acara GSBD. Selain seni pertunjukan, juga disajikan beragam kuliner khas Nganjuk dan potensi pariwisata serta produk unggulan.

Sedangkan, Wakil Bupati Nganjuk, KH Abdul Wahid Badrus, MPdI mengucapkan terimakasih pada Pemprov Jatim karena diberikan kesempatan untuk mempromosikan seni budaya dan peternakan Jatim. “Potensi wisata di Nganjuk bagus sebab ada wisata alam, buatan, dan religi. Semua objek wisata sudah mulai bagus,” katanya.

Ia mengharapkan seluruh wisatawan nusantara dan mancanegara tetap bisa datang ke Kabupaten Nganjuk. “Kami tetap promosikan seni budaya yang ada di daerah agar lebih bisa dinikmati wisatawan,” katanya.

Ditambahkannya, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan kualitas dari seniman dalam berkreasi untuk memberikan tampilan seni budaya yang bagus. “Sehingga seni budaya bisa menjadi sumber pendapat dari masyarakat. Untuk itu, kami memohon bimbingan dari Disbudpar Jatim untuk bisa kesenian daerah bisa menjadi kebanggaan masyarakat pada jaman saat ini dan kedepannya,” katanya. Ditempat yang sama, Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM menilai pertunjukkan yang ditampilkan para seniman dari Kabupaten Nganjuk cukup bagus dan matang. Hal ini dikarenakan pemetasannya tersebut juga didukung beberapa komunitas seniman dan sekolah. Q rac

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Pembebasan Brucellosis pada Sapi di Pulau Madura

Enam Tahun Perjuangkan Bebas Brucellosis Brucellosis merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang menjadi prioritas di Indonesia khususnya di Jawa Timur.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan terus berjuang untuk pembebasan penyakit Brucellosis pada sapi potong di pulau Madura.

P

enyakit Brucellosis atau penyakit keluron menular pada sapi merupakan salah satu penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia), oleh karena itu penyakit Brucellosis melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 4026 tahun 2013 telah ditetapkan sebagai salah satu dari 23 jenis Penyakit Hewan Menular Strategis urutan ke empat. Penyakit itu masuk dalam daftar penyakit zoonosis priIr Maskur MM oritas urutan ke sepuluh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 4971 tahun 2013. Penyakit Brucellosis dapat menyerang semua hewan ternak, namun demikian di Jawa Timur ternak yang paling beresiko adalah sapi.

Brucellosis atau penyakit keluron menular merupakan salah satu penyakit gang-

Tim Disnak Jatim saat melakukan penyuntikan vaksinasi dan pengambilan sampel untuk mengetahui ternak di Madura bebas dari penyakit Brucellosis. Berawal dari Madura nantinya seluruh Jatim akan bebas dari penyakit tersebut.

guan reproduksi pada ternak yang penularannya relatif cepat antar daerah dan lintas batas serta memerlukan pengaturan lalulintas ternak yang ketat.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, program pencegahan dan pengendalian Brucellosis pada sapi perah di Jawa Timur dengan sistem potong bersyarat dengan prevalensi dibawah 2 persen dan vaksinasi diatas 2%.

“Pembebasan Pulau Madura dari Brucellosis ini merupakan prestasi dari Gubernur Jatim (Dr H Soekarwo SH MHum, red). Selama

Sekilas Mengenai Pulau Madura POPULASI TERNAK SAPI DI PULAU MADURA Kabupaten Bangkalan

186.027 ekor

Kabupaten Sampang

180.849 ekor

Kabupaten Pamekasan

149.855 ekor

Kabupaten Sumenep

345.095 ekor

Pulau Madura dengan empat kabupaten yang ada adalah merupakan daerah penyokong populasi sapi potong di Provinsi Jawa Timur dan merupakan aset terbesar Jawa Timur untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan produksi dan produktifitasnya.

Populasi sapi di pulau Madura pada tahun 2014 adalah sebanyak 861.826 ekor yang berkontribusi sebesar 21,8% terhadap total populasi sapi di Provinsi Jawa Timur (3.949.097 ekor). Populasi tersebut tersebar di empat Kabupaten (lihat tabel, red).

Pulau Madura selain sebagai Sumber Bibit Nasional (SBN) untuk sapi ras Madura yakni di pulau Sapud dan kabupaten Sumenep merupakan kabupaten dengan populasi sapi potong terbesar di Indonesia.

Selain itu, pulau Madura juga memiliki

enam tahun lamanya berjuang membebaskan Pulau Madura ini,” katanya.

Secara keseluruhan Pulau Madura cukup bersih terhadap penyakit brucellosis, karena hasil keseluruhan survei dari Tahap Pendahuluan tahun 2009 - 2010 Prevalensinya 0.00%, Tahap I tahun 2011 Prevalensinya 0.019%, Tahap II tahun 2012 Prevalensinya 0.00%, Tahap III tahun 2013 Prevalensinya 0.00% dan pada Tahap IV tahun 2014 Periode I ada 1 ekor positif pada sapi perah dari 4.053 ekor yang diambil sampelnya dengan angka prevalensi 0,02%.

Sedangkan Tahap IV Periode II dari 5.318 ekor yang diambil sampelnya semua negatif rektor brucellosis dengan angka prevalensi 0,000%, menurut OIE pembebasan sudah dapat dideklarasikan bila prevalensi brucellosis di lokasi survei tidak lebih dari 0.2% pada kelompok ternak. Semua reaktor positif brucellosis sudah dilakukan pemotongan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku.

Sehingga pada akhir tahun 2014, Kepala Dinas Peternakan Jatim mengajukan dokumen pembebasan Brucellosis pada sapi di Madura dan memaparkan langsung ke Komi-

si Ahli Kesehatan Hewan Nasional untuk direkomendasikan ke Menteri Pertanian untuk diterbitkan Surat Keputusan Madura bebas dari penyakit Brucellosis pada sapi.

“Dalam tahun ini dinyatakan tidak ada kasus dan prevelansinya kecil. Sehingga menjadi suatu prestasi tersendiri dalam memperjuangkan pembebasan Brucellosis tersebut dan bisa memberikan apresiasi pada pemerintah. Harapannya, SK terbebas dari Brucellosis ini bisa diserahkan pada Kontes Ternak Jatim pada pertengahan tahun ini,” katanya. Q rac

DAMPAK PEMBEBASAN PULAU MADURA DARI PENYAKIT BRUCELLOSIS PADA SAPI a. Masyarakat dapat memelihara ternak sapi yang bebas dari salah satu Penyakit Hewan Menular yakni penyakit Brucellosis; b. Masyarakat dapat menghasilkan produk peternakan berupa daging yang tidak terkontaminasi penyakit Brucellosis; c. Kerugian ekonomi akibat kematian pedet, anak lahir lemah, penurunan berat badan dan infertilitas (kemandulan) dan gangguan reproduksi pada sapi dapat diatasi; d. Mempertahankan posisi Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Pulau Madura pada khususnya sebagai sumber bibit dan penghasil Sumber Daya Genetic (SDG) sapi Madura ditingkat Nasional; f. Meningkatkan potensi tataniaga ternak sapi antar provinsi; g. Menurunkan dampak penularan penyakit Brucellosis kepada manusia sehingga meningkatkan ketentraman batin orang yang mengkonsumsi produk peternakan Data Disnak Jatim

sapi ras Madura yang merupakan Plasma Nutfah / Sumber Daya Genetik (SDG) yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, yang merupakan aset besar bagi Negara Indonesia dan merupakan Kantong ternak pertama di Indonesia.

Sebagai Sumber Genetik Murni Asli Jawa

Timur, Sapi Madura memiliki kelebihan sebagai berikut cenderung lebih tahan terhadap penyakit dan daging yang khas yang tidak dimiliki jenis sapi potong yang lain. Dari Bidang Kebudayaan, sapi Madura merupakan sapi dengan kearifan lokal yang dinilai tinggi melalui sapi Sonok dan Sapi Karapan.

Guna melindungi dan melestarikan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dimiliki Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Pulau Madura pada khususmua, maka Sapi Madura perlu dilestarikan dan dikembangkan, juga harus bebas dari segala penyakit Hewan Menular Strategis. Q rac*