Harian Bhirawa Edisi 16 April 2015

Mereka (legislatifeksekutif) telah membuat dosa secara berjamaah.

Kami berharap dua lembaga itu minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Batu,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454

Komisioner Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim Immanuel Yosua

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Kliwon, 16 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

16 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Jatim

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan meresmikan pusat oleh-oleh khas Kabupaten Pasuruan yang diberi nama Pasuruan Corner di Jalan Raya PasuruanProbolinggo, tepatnya di Kecamatan Grati.

Pembangunan pusat oleh-

 Wagub H Saifullah Yusuf 15.30 19.00

Menghadiri Haul KH Nurhadi di Sumber Agung Plumpang Tuban Menghadiri Salawatan Habib Syeh di Denanyar Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Dirikan Pasuruan Corner, Kenalkan Nasi Bromo oleh itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Pasuruan sekaligus mempopulerkan seluruh hasil kekayaan laut dan perikanan yang ada di Kecamatan Lekok, Rejoso, Grati dan Nguling.

“Pusat oleh-oleh khas Ka-

bupaten Pasuruan ini merupakan sentral oleh-oleh maupun kuliner. Di sini menjadi tempat berkumpulnya sejumlah pedagang atau produsen khas Pasuruan. Masyarakat ataupun wisatawan yang melewati jalur Pantura Pasuruan-Banyuwangi bisa

menikmatinya,” ujar Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf di sela-sela peresmian pusat oleh-oleh khas Kabupaten Pasuruan yang dinamakan Pasuruan Corner, Rabu (15/4).

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat melihat langsung aneka suvenir maupun kuliner di Pasuruan Corner yang berada di Kecamatan Grati, Rabu (15/4).

Menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Jatim

Pemkot Madiun Mutasi Mendadak, Dikbudpora Diobrak-abrik Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun secara mendadak memutasi 14 pejabat di Ruang 13 Pemkot Madiun, Rabu (15/4).

Dalam mutasi kali kedua pada 2015 ini, rincian pejabat yang dimutasi adalah empat orang eselon II, enam orang eselon III dan satu orang eselon IV. Empat pejabat eselon II yang dimutasi kemarin yakni Kepala Bappeda Gandhi Hatmoko dimutasi menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora).

Suyoto HW semula Kepala Dinas Dikbudpora dimutasi menjadi Kepala Dinas Tenagakerja dan Sosial (Disnakersos). Kemudian Kepala Disnakersos sebelumnya, Sudandi menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (Disperindagkoppar) dan Kepala Disperindagkoppar Totok Sugiharo dimutasi menjadi Kepala Bappeda.

 ke halaman 11

Hari Terakhir UN PBT di Jatim Bermasalah ali/bhirawa

Tim pemantau rawan pangan dan gizi buruk Kab Sidoarjo menemukan balita dengan kondisi di bawah garis merah di Kec Tulangan.

Balita Gizi Buruk Masih Banyak Ditemukan di Sidoarjo

15 Soal Listening Bahasa Inggris Dibuat Bonus

Surabaya, Bhirawa Ujian Nasional (UN) metode Paper Based Test (PBT) nyaris berlangsung tanpa masalah pada hari pertama dan kedua. Sayang, persoalan tiba-tiba terjadi di hari terakhir pelaksanaan. Tepat saat siswa mengikuti ujian mata pelajaran Bahasa Inggris di jam pertama, Rabu (15/4).

Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah balita gizi buruk di Kab Sidoarjo kondisinya sangat memprihatinkan. Tim pemantau rawan pangan dan gizi buruk dari Dinas Kesehatan Sidoarjo sempat menemukan ada balita yang kondisi kesehatannya mirip seperti balita di benua Afrika, kurang makan dan kurang gizi.

Seperti yang dipantau di Desa Bakung Tumenggungan Kec Balongbendo, dua balita kakak beradik yang berusia masing-masing 10 tahun dan 2,5 tahun, masih belum bisa berjalan dan hanya tergolek di atas tempat tidur. Keduanya kena penyakit yang menyerang otak. ‘’Mereka hanya diobati di rumah saja, dan diawasi oleh bidan desa,’’ kata Agus Kuswara, salah satu tim

 ke halaman 11 trie diana/bhirawa

UN PBT Bahasa Inggris soal listening di Jatim bermasalah, Rabu (15/4).

Terdapat 15 soal yang membuat siswa tidak dapat memilih jawaban lantaran antara perintah soal dengan opsi jawaban tidak sesuai.

 ke halaman 11

Tidak Ada Mutasi PNS di Kab Sidoarjo jangan berharap pindah tempat atau mutasi sampai Desember 2015 ini.

Kepala Badan Kepegawai a n Daera h

(BKD) Sidoarjo Sri Witarsih SH mengatakan menjelang pelaksanaan Pilkada Sidoarjo pada Desember 2015 nanti, dipastikan tidak ada mutasi PNS. ‘’Tak ada mutasi hingga Desember ini sebab akan ada Pilkada di Sidoarjo,’’ ujar Witarsih.

Selain tidak ada mutasi P N S baik untuk pejab a t ese-

Witarsih

 ke halaman 11

Sentil..  PKB KPP Jatim nilai eksekutif-legislatif lakukan dosa Ilah berjamaah  siapkan kader muda disandingkan Saiful  Jangan Dan rakyat korban inovatif dan memiliki visi jelas  hanyaselalu muda, jadi tapi kapabel,  Bina Banyak dikomplain bupati perbaiki jalan nasional  Marga ajukan warga, tambahan anggaran  Jangan Nungguhanya dikomplain baru kerja realisasi di lapangan yang  nambah anggaran, penting  Program Gentasibu belum tuntaskan gizi buruk balita  Kades Sudahpenganiaya ke lapangan atau hanya sekadar  juru pengairan dituntut program? tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Masalah bermula saat ujian mapel Bahasa Inggris dimulai dari soal listening. Pada bagian itu, terdapat 15 soal yang harus diselesaikan oleh siswa. Kenyataannya, siswa tidak dapat memilih jawaban lantaran antara perintah soal dengan opsi jawaban tidak sesuai.

“Ada sebelas soal yang tidak bisa dijawab,” kata Dewi Milla Taqia, salah satu siswi SMA Khadijah Surabaya ditemui usai mengikuti ujian mapel Bahasa Inggris.

Kondisi ini pun tak urung membuat suasana di sekolah tersebut diliputi kepanikan. Kepala SMA Khadijah Surabaya Muhammad Mas’ud membenarkan hal itu.

Menurut keterangannya, saat listening diputar, mulanya tidak ada

Jakarta , Bhirawa Peristiwa eksekusi terhadap TKI Siti Zainab binti Duhri Rupa oleh otoritas Saudi Arabia mengundang keprihatinan banyak kalangan. Kontras bahkan terang-terangan menyebut pemerintah Saudi Arabia

telah menghina pemerintah Indonesia atas kejadian ini.

“Eksekusi terhadap Siti Zainab sungguh menyakitkan, menyedihkan dan kejam. Kontra mengecam eksekusi tersebut,” tegas

 ke halaman 11

Nama PT Askrida PD Air Bersih PT Bank Jatim PT SIER

Kinerja Baik Baik Baik Baik

 ke halaman 11

Pansus LKPj Gubernur Pertanyakan Kinerja Pengelolaan BUMD DPRD Jatim, Bhirawa Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Gubernur Jawa Timur 2014 mempertanyakan kinerja pengelolaan BUMD milik Provinsi Jawa

 ke halaman 11

Pedagang Ingin Wapres Blusukan ke Pasar Turi

Surabaya, Bhirawa Setelah pertemuan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta tak membuat para pedagang Pasar Turi lega. Sebab, selama kontrak dengan PT Gala Bumi Perkasa selaku investor tidak diputus, pedagang memilih berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Bahkan, pedagang sudah sepakat akan mendatangi

Eksekusi Siti Zainab, Kontras Salahkan Pemerintah Keluarga di Bangkalan Minta Jenazah Dipulangkan

12 BUMD Milik Pemprov Jatim

Siti Zainab

 ke halaman 11

Melihat SMA Darul Ulum 2 Jombang Menghadapi UN CBT

Beri Motivasi Doa, Rogoh Kocek Rp 800 Juta untuk Fasilitas Siswa SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang salah satu sekolah penyelenggara Ujian Nasional (UN) dengan sistem CBT (Computer Based Test).

Istimewanya menjadi sekolah swasta dari lingkungan pesantren yang siap menjalani ujian online.

Ramadlan, Jombang Meski berada di lingkungan pesantren, SMA Darul Ulum 2 tak mau kalah bersaing dengan sekolah umum lainnya.

Sekolah ini rela menghabiskan dana tak sedikit untuk memberikan fasilitas bagi siswanya untuk menghadapi UN CBT. “ Karena saya dengar sendiri ada beberapa sekolah yang siswanya mengeluh karena komputernya tidak memenuhi speck. Alhamdulillah sekarang ini sekolah pesantren seperti sekolah kami sudah sangat siap bersaing dengan sekolah umum,”tutur KH Zaimudin As’ad, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang kemarin.

Berapa anggaran yang dikucurkan

untuk menghadapi UN CBT? Gus Zuaim, demikian dia biasa dipanggil mengaku anggaran yang dikeluarkan mencapai hampir Rp 800 juta. Anggaran yang diperoleh dari komite sekolah dan Yayasan Pesantren Darul Ulum itu diperuntukkan guna memperbarui perangkat UN, salah satunya adalah komputer dan sewa genset. ”Yang jelas perangkat komputer diperbaiki semua. Di samping itu sekolah beberapa kali menggelar try out secara mandiri dan hasilnya cukup bagus,”tandas Gus Zuaim.

Dalam pelaksanaan UN CBT ini,

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Peserta UN CBT di SMA Darul Ulum 2 Peterongan menempati ruang Lab Komputer yang berfasilitas Air Conditioner (AC).

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Wali Kota Tegaskan Tak Ada Toko yang Boleh Jual Mihol Pemkot, Bhirawa Wali kota Tri Rismaharini menyatakan bakal melakukan penutupan toko-toko yang masih menjual minuman beralkhohol (mihol) sejak pemberlakukan Permendag Nomor 6 tahun 2015 hari ini.

Toko swalayan dan toko eceran di Surabaya, lanjut Wali kota, tidak boleh lagi ada yang menjual mihol. Jika sampai kedapatan masih menjual, tanpa kompromi, pemkot akan langsung melakukan eksekusi penutupan toko tersebut.

Menurut Risma, Pemkot memang tegas soal penegakan peraturan ini. Sebab implikasinya menyangkut masa depan dan juga kesehatan anak. “Ya, aturan itu

sudah dikeluarkan dalam Permendag, dan sebagai bentuk dukungan kota Surabaya juga sudah diwujudkan dalam Perda.

Jika ketahuan masih jual, tanpa babibu kita akan langsung tutup,” tutur Risma yang ditemui di ruang kerjanya di Balaikota kemarin (15/4).

Sebab ia menyebutkan bahwa peredaran mihol di Surabaya sebenarnya juga sudah mask ke tingkat yang membahayakan.

Bahkan ada yang berjualan sangat dekat dengan lokasi sekolah yang banyak terdapat pelajar.

Dan sayangnya ada juga pelajar Surabaya yang membeli mihol tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya momen penegakan Permendag ini, Risma mengaku akan tegas dalam menindak oknum penjual yang masih melanggar.

“Di Surabaya itu ada, dulu di depan SMAN 6 itu ada yang jual, dan anak-anak juga beli, makanya kita langsung tutup tokonya. Terus di Surabaya ini juga bahayanya nyata, wong ada itu yang juga jualan bukan di toko lagi, tapi jualannya di

mobil,” imbuhnya.

Lebih lanjut pihaknya menyebutkan bahwa Surabaya memang melarang pedagang eceran untuk menjual mihol. Akan tetapi bari restoran, bar, hotel dan juga supermarket dan hypermarket pihaknya tetap mengijinkan untuk adanya transaksi jual beli.

Asalkan mereka sudah mengajukan izin dan syarat-syaratnya terpenuhi. Risma meminta pengusaha untuk tidak berfikir sulit untuk meminta ijin, sebab wanita alumni Arsitektur ITS itu berjanji untuk mempermudah prosesnya.

Bagaimana dengan pengaruh penjualan mihol terhadap pen-

dapatan asli daerah (PAD)? Risma menjawab penjualan tersebut sama sekali tidak berpengaruh.

Justru sebaliknya, ia sangat ingin anak-anak Surabaya terselamatkan dengan adanya minuman keras yang bisa mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan ini, Risma berharap agar pengonsumsi minuman keras oleh anak muda dibawah 21 tahun bisa berkurang drastis.

Terutama usia pelajar.

“Kita sudah koordinasi dengan kecematan, kita akan turun langsung. Yang melanggar kita akan langsung proses,” tegasnya lagi.

Sementara itu, sebelumnya,

Kasi Perdagangan Dalam Negeri Disperdagin Surabaya Muhammad Soelthoni menyampaikan bahwa pihaknya akan turun langsung merazia penjualan mihol di toko swalayan dan toko kelontong dengan bekerjasama dengan satpol PP setempat. Pria yang akrab disapa Thoni itu menyampaikan bahwa bagi yang masih menjual akan langsung dilakukan perampasan prodduk atau dibuatkan berita acara pelanggaran.

“Yan anti aka nada prosedurnya, mulai dari BAP sampai dengan penempelan stiker pelanggaran pada toko yang berQ geh sangkutan,” tutur Thoni.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Mahasiswa Demo Tuntut Jokowi Mundur dari Jabatannya DPRD Jatim, Bhirawa Ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Universitas Muhammadiyah Surabaya menggelar aksi demo di gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut JokowiJk dan para menterinya mundur dari jabatannya, dikarenakan pemerintahan Presiden jokowi dinilai gagal dalam memimpin. Kebijkana pemerintah saat ini dinilai selalu menyengsarakan rakyat.

Dengan membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan mereka, seperti turunkan harga BBM, turunkan harga berbagai kebutuhan pokok dan turunkan jokowi. Korlap aksi, Arif Hanafi menegaskan kepemimpinan Jokowi hingga saat ini tidak berpihak pada rakyat.

Hal itu terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti pencabutan subsidi BBM dan harganya mengikuti harga pasar hingga mengakibatkan terjadi fluktuasi harga. Dan ironisnya disaat harga BBM naik semua harga kebutuhan bahan pokok naik.

Tidak hanya itu biaya transportasi pun tinggi.

Sebaliknya disaat BBM turun, harga bahan pokok tidak mengalami penurunan, imbasnya rakyat yang kembali menjadi korban.

“Rezim Jokowi-Jk saat ini condong kepada para pemilik modal dan penjajah gaya baru, ekonomi melemah akibat kebijakan jokowi yang tidak tepat dan menyengsarakan rakyat,” orasi arif di demonya, Rabu (15/4).

Arif menegaskan, bahkan kepemimpinan jokowi juga tidak mampu membangkitkan nilai rupiah, yang terjadi rupiah melemah dan dolar terus meroket sampai di titik 13 ribu rupiah per dolar. Untuk itu para mahasiswa menuntut Jokowi-Jk dan para Q cty menterinya turun dari jabatannya.Q

Jadi Tempat Sampah Tumpukan sampah yang berada di pinggiran sungai jalan Joyoboyo semakin hari semakin mengunung dikarenakan tumpukan sampah tersebut sudah menjadi tempat pembuangan sampah warga sekitar.

Untuk itu perlu penangganan serius dari Dinas terkait supaya jumlah sampah tidak semakin menggunung, Rabu (15/4).

trie diana/bhirawa

Pemkot Kembali Gelar Roadshow Pelayanan Publik Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2014 Temukan Dua SKPD Kinerjanya Buruk

Penyakit Katarak Masih Mendominasi Surabaya, Bhirawa Penyakit katarak masih menjadi penyakit mata yang kasusnya banyak dijumpai masyarakat, khususnya kalangan orang tua. Data ini berdasarkan jumlah penderita katarak baik yang menjalani perawatan jalan maupun tindakan operasi.

Kepala Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM), dr Dyah Wiryastini MARS mengatakan saat ini yang mendominasi pasien berobat selain masalah refraksi adalah pasien dengan kasus katarak. Dimana di RSMM setiap hari rata-rata ada 200 pasien rawat jalan dan 30 tindakan operasi yang sebagian besar adalah pasien katarak, sisanya operasi karena glaukoma dan petrigium.

“Untuk pasien katarak yang rawat jalan biasanya untuk kontrol pasca atau jelang operasi. Sedangkan untuk tindakan operasi disini hampir 90 persen memang operasi katarak,” ujarnya.

Sebagian pasien katarak yang datang juga dalam kondisi yang sudah agak parah, jadi pengobatan satu-satunya adalah melalui operasi. Namun dengan kelengkapan peralatan baru dan kualitas SDM yang dimiliki RSMM, operasi katarak hanya membutuhkan waktu singkat dan minim sayatan.

Dijelaskan Dyah, penyakit katarak memang masih menjadi momok bagi masyarakat dan kasusnya masih cukup besar, khususnya masyarakat dengan usia diatas 45. Sejak dulu hingga kini belum ada penurunan berarti terhadap kasus ini. namun jumlah yang berobat dan menjalani operasi justru kian meningkat, salah satunya karena adanya program BPJS Kesehatan yang memudahkan mereka Q dna mendapatkan layanan kesehatan.Q

dre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini ketika berdialog dengan ana-anak dalam roadshow pelayanan publik.

Pemkot, Bhirawa ministrasi yang menjangkau Pemerintah Kota (Pemkot) masyarakat di Surabaya.

Surabaya kembali menggelar Berbagai pelayanan hadir Bakti Sosial dengan Pelayanan dalam kegiatan tersebut, antara Integrasi, Rabu (15/4) kemarin. lain layanan kesehatan gratis, Kali ini, baksos tersebut pemeriksaan katarak, pengudigelar di jalan Tlogo Tanjung rusan akta kelahiran, pemII, kel. Bangkingan, Kec. bayaran pajak PBB, informasi Lakarsantri, Surabaya. ketenagakerjaan, pendaftaran Roadshow layanan public ini Jamkesmas BPJS, Media Cenbertujuan agar masyarakat ter dan informasi pelajaran mendapat pelayanan kese- komputer gratis dan sebagainya. hatan gratis sekaligus peMenurut Wali Kota Surabaya, layanan informasi dan ad- Tri Rismaharini yang turut

hadir dalam roadshow pelayanan publik mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Bakti Sosial dengan Pelayanan Integrasi telah mengunjungi 28 tempat.

Wali Kota Risma mengharap warga memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis yang ada pada acara tersebut. Ia menambahkan, jika masyarakat tidak memiliki dana untuk transportasi dapat menghubungi 031-5465777 untuk mengakses 24 jam ambulan gratis yang siap antar-jemput.

Selain itu Wali Kota Risma juga mengatakan, warga dapat mengakses layanan pemeriksaan mata yang pembiayaannya akan ditanggung Pemkot.

Dengan seringnya Pemkot mengadakan roadshow pelayanan publik, Wali Kota Risma mengajak warga untuk bisa menggunakan fasilitas pelayanan publik tersebut secara gratis termasuk juga perbaikan ekonomi warga. ‘’Ini terkait pengembangan UKM, Pemkot bersedia membantu proses pemasaran UKM setempat. Pemkot juga membantu meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan,’’ kata Risma.Q dre

Kongres Demokrat di Surabaya Undang Presiden Jokowi Pemprov, Bhirawa Kongres Partai Demokrat yang rencananya akan berlangsung di Surabaya pada 11-13 Mei 2015, dipastikan mengundang Presiden Joko Widodo. Selain itu Demokrat juga akan turut mengundang semua pimpinan partai politik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Tidak ada yang tak diundang. Semuanya kami harap datang di Surabaya pada saat kongres mendatang,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Dr H Soekarwo, dikonfirmasi, Rabu (15/4).

Presiden RI Joko Widodo sendiri, lanjut Soekarwo juga dipastikan mendapat undangan sebagai tamu kehormatan. Bahkan rencananya juga diberi kesempatan menyampaikan sambutan di hadapan ribuan

kader Partai Demokrat.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengaku saat ini persiapan yang dilakukan sudah semakin matang, termasuk terkait hotel lokasi penyelenggaraan dan akomodasi peserta kongres. “Sekarang panitia juga tengah membahas persiapan terkait jadwal, pematangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi dan sebagainya,” tuturnya.

Pada kongres mendatang, lanjut dia, agenda utamanya adalah memilih ketua umum periode 2015-2020 yang saat ini dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dijelaskan Pakde Karwo, pada kongres nantinya juga akan dibahas terkait keberadaan posisi dewan pembina yang Q iib selama ini juga dijabat oleh ketua umum.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Dua dSelama pembahasan Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Jatim 2014 , banyak sekali temuan dan catatan yang dibukukan terkait kinerja masing-masing SKPD dilingkup Pemprov Jatim.

Dua dinas di Pemprov Jatim dicatat mempunyai kinerja buruk oleh Dewan berdasarkan LKPJ Gubernur jatim 2014. Diantaranya Bappemas terkait dengan program kerakyatan misalnya program Jalin Matra Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera) dan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jatim.

Aida Fitriani Ketua LKPj Gubernur Jatim 2014, Aida Fitriani mengaku untuk progam Bappemas banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dibuktikan ketika sejumlah wakil rakyat turun ke bawah. Padahal, anggaran yang disediakan cukup besar mencapai Rp7,4 miliar, namun kenyataannya tidak sepenuh program pro rakyat ini menyentuh hingga ke tingkat bawah. Karenanya, dari hasil catatan ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi gubernur untuk dilakukan perbaikan.

“Kalau melihat dari anggaran sebesar Rp7,4 miliar memang cukup besar. Tapi sayang banyak yang tidak tepat sasaran. Namun kami sebagai mitra pemerintah, tentunya temuan ini akan menjadi catatan Pansus LKPJ yang selanjutnya diberikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Ini penting agar kedepannya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya mereka yang hidup di pedesaan,”tegas perempuan ayu ini yang juga politisi dari PKB Jatim, Rabu (15/4) ini.

Selain Bapemas, kata Aida, SKPD yang kinerjanya tak optimal adalah Dinas Sosial (Dinsos). Contohnya adalah dalam pengentasan masalah sosial, program Dinsos hanya mampu mengenai sasaran sekitar 4 persen. “Dari 1.181.000 orang penyandang masalah sosial di Jatim, hanya sebanyak 4.885 orang saja yang mendapatkan bantuan,”jelas Aida.

Meski demikian, Aida menyatakan dia memahami betul mengapa program tersebut tidak berjalan dengan baik. Alasan utamanya adalah persoalan dana. Menurutnya, dana yang dimiliki oleh Dinsos sangat kecil, sedangkan cakupan wilayah yang harus menjadi sasaran program itu sangatlah luas.

“Dinsos ini ternyata juga harus membantu hingga tingkat kabupaten/kota, sedangkan dana yang berasal dari kabupaten/kota itu tidak ada,”ungkap Q cty Aida.Q

Dalami Ilmu Astronomi Siswa Belajar di Planetarium Untuk memperdalam ilmu tentang astronomi, sebanyak 101 siswa kelas I hingga kelas VI SD Muhammadiyah 24 Ketintang, Surabaya melakukan outing class atau belajar di luar kelas dengan melihat secara langsung di Planetarium Jala Crana milik TNI AL di Kobangdikal TNI AL Bumi Moro, Surabaya.

trie diana/bhirawa

Siswa SD Muhammadiyah 24 Ketintang, Surabaya melihat simulasi gugusan tata surya di Planetarium Jala Crana Kawasan Kobangdikal TNI AL Bumi Moro, Surabaya, Rabu (15/5) kemarin.

Menurut Kepala SD Muhammadiyah 24 Ketintang, Munahar SHI, tujuan utama mengajak para siswa untuk melihat secara langsung planetarium, agar para siswa bisa belajar tentang ilmu astronomi melihat bermacam-macam planet, bintangbintang, bulan, bumi dan matahari. Dihubungkan dengan terjadi gerhana bulan yang terjadi sepekan sebelumnya. ‘’Bagi para siswa tahu bahwa bintang Itu cukup

banyak, namun planet yang dekat dengan bumi itu bulan. Dan bulan inilah yang menjadi acuan dalam menentukan awal bulan untuk 12 bulan di Tahun Hijriah,’’ kata Munahar.

Munahar juga menjelaskan, terjadinya siang dan malam itu dari peredaran matahari, bumi dan bulan.

Hal ini sangat penting bagi para siswa, sebab juga untuk menentukan waktu salat.

Misalnya, Salat Idul Fitri ditentukan awal datangnya

Bulan Syawal pada Tahun Hijriah, jadi ketika matahari tenggelam bulan muda itu naik berarti esoknya sudah tanggal 1 Syawal atau awal bulan lainnya pada Tahun Hijriah. ‘’Pengetahuan itu bagi anak-anak perlu diberikan agar bisa membedakan penentuan awal bulan Tahun Hijriah dengan awal bulan Tahun Masehi. Kalau penentuan awal bulan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan sedang untuk penentuan awal bulan pada tahun Masehi berdasarkan peredaran matahari,’’ jelasnya.

Dengan dipandu petugas, para siswa bisa melihat dan belajar di Planetarium Jala Crana milik TNI AL, para siswa bisa melihat simulasi

terjadinya pergantian siang dan malam. Ketika masih siang suasana terang benderang karena matahari masih bersinar, namun ketika berganti malam, yakni lampu-lampu dimatikan dan matahari mulai tenggelam, maka secara perlahan bintang-bintang dan bulan serta planet lain mulai bermunculan.

Para siswa yang bisa melihat secara langsung dari simulasi sangat senang, karena telah mendapatkan pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam. Selain itu, para siswa juga diajak untuk melihat Museum TNI AL yang berisi senjata kuno milik TNI AL sehingga wawasan para siswa menjadi ber tam Q fen bah.Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Kekuatan Personel Disesuaikan dengan Jumlah Massa

Ada Izin Atau Tidak, Polda Jatim Tetap Amankan Kongres PSSI geh/bhirawa

Salah satu perhiasan batu mulia mutiara Lombok yang akan ikut serta dalam pameran Agrikultur Surabaya 2015 di Maspion Square pada 1 Mei mendatang.

Kembalikan Gairah Agro yang Lesu, Digelar Pameran Agrikultur Surabaya, Bhirawa Pandangan sebelah mata terhadap bidang pertanian bukan hal yang baru lagi untuk diungkap.

Banyak sekali masyarakat yang mengucilkan bidang pertanian dan menganggap bahwa pertanian identik dengan sesuatu yang kotor.

Ditambah lagi, jika masih bergelut pada bidang tersebut, seseorang dianggap tidak sukses.

Namun, dengan digelarnya pameran bertajuk ‘Pameran Agrikultur Surabaya 2015’ pada 1-10 Mei mendatang adalah untuk memotivasi, mengajak dan menghimbau bahwa bidang pertanian bukan hanya sesuatu yang kotor, bukan kegiatan yang hanya menyangkul semata, tetapi adalah sesuatu yang patut dibanggakan.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Flora Surabaya, Ir Asianti Oetojo mengatakan, para pelaku agrobisnis mulai dari petani, produsen, konsumen, pendidik, pemerhati serta pemerintah bisa berkumpul dalam pameran tersebut.

“Dengan digelarnya pameran tersebut, visi kami yakni mengembalikan kemakmuran bumi nusantara sebagai bangsa yang gemah

RAGAM INFO

Pengusaha Kuliner Harus Berinovasi Pemprov, Bhirawa Pengusaha kuliner lokal di Jatim wajib terus berinovasi menciptakan makanan yang unik dan lezat namun tidak meninggalkan unsur kedaerahan, sehingga kedepan semakin diminati dan mampu mengalahkan masakan asing seperti china food, italian food serta makanan siap saji lainnya. ”Pengusaha kuliner harus kreatif menciptakan menu baru atau mengembangkan menu lama menjadi lebih menarik, karena persaingan kuliner belakangan ini terus berkembang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbutpar) Jatim, Dr Jarianto usai membuka Babak penyisihan Festival Makan Festival Makanan Khas Jatim 2015 se-Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun dan Bojonegoro di Graha Wisata, Disbudpar Jatim, Rabu (15/4).

Dikatakannya, pelestarian kuliner khas akan mampu mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Jawa Timur. “Kita semua tahu jika Jatim punya potensi wisata alam yang sangat banyak dan menarik, ini akan semakin berkembang jika ditunjang dengan kekayaan kuliner,” katanya.

Untuk tahun ini, lanjutnya, tema yang diambil adalah “Melalui Festival Makanan Khas Kita Tingkatkan Wisata Kuliner Dalam Mengembangkan Pariwisata di Jawa Timur”. Adanya semangat itu maka diharapkan kedepan semakin banyak wisatawan baik asing maupun Q rac lokal yang berkunjung ke Jatim.Q

ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Selain itu, memantapkan Jatim sebagai salah satu pusat agrobisnis dan mengembalikan gairah agro yang sedang lesu,” kata Asianti ketika ditemui Bhirawa di kediamannya Perum Balas Klumprik, Rabu (15/4).

Pameran yang akan digeber di Maspion Square per 1 Mei mendatang, Asianti menginginkan tak hanya pelaku usaha UMKM yang merangkak naik, namun Pelaku UMKM yang membutuhkan support atau masih dalam tahap merangkak naik akan didukung.

“Jadi selain pameran tanaman, kami juga menekankan pada UMKM-nya untuk berkesempatan mempromosikan produknya ke pasaran. Jadi kita inginkan para pelaku UMKM ini bisa mandiri dan tidak menggantungkan pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, dirinya seuai visinya yakni menyelaraskan antara pemerintah dengan petani yang baik dan benar dalam peningkatan mutu dan kuantitas. Agar dapat menciptakan petani-petani yang unggul, cerdas agar dapat meningkatkan komoditi ekspor daripada impor. “

Serta membina hubungan baik antara petani dengan pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Sie acara, Fathiyah Amieni mengatakan, Jatim adalah salah satu wilayah yang sebagaian besar penduduknya adalah petani. Oleh sebab itu, dengan digelarnya pameran ini juga mempersiapkan para pelaku usaha siap bersaing di MEA 2015. “ Kita akan angkat para pelaku UMKM yang ingin merangkak naik. Dan untuk menggairahkan dunia agro di Jatim khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya agar mampu bersaing di era globalisasi,” kata Mimien sapaan akrabnya.

Di pameran Agrikultur Surabaya 2015 sendiri ada 110 stan yang telah disediakan. Dari jumlah tersebut tersisa lima stan. Mulai yang saat ini lagi digandrungi yakni batu mulia (batu akik), komunitas reptil, komunitas Adenium Surabaya, komunitas Sansevieria Surabaya, komunitas Bonsai, serta banyak komunitas lainnya yang dibina oleh Pemkot Surabaya. Perlu diketahui, pameran tersebut nantinya akan dibuka langsung oleh Wali Kota Q geh Surabaya, Tri Rismaharini.Q

Polda Jatim, Bhirawa Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesi (PSSI) yang hendak digelar di Surabaya, Sabtu (18/4) mendatang akan mendapat pengawalan pengamanan dari Polda Jatim. Ada atau tidaknya izin atas pelaksanaan kongres ini, Polda Jatim tetap melakukan pengamanan (PAM).

Usai sertijab di Gedung Mahameru, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengaku, pihaknya masih mengkoordinasikan PAM kongres PSSI dengan Mabes Polri.

Sebagai petugas keamanan, Kapolda mengaku akan melakukan pengamanan pada kongres PSSI, walaupun ada izinnya atau tidak. Ini sebagai wujud pengamanan terhadap segala bentuk ancaman gangguan di masyarakat.

“Sebenarnya masalah PSSI, BOPI atau ISL merupakan kewenangan Pemerintah yang mempunyai otoritas untuk ini. Tapi, walau ada izin atau tidak, sebagai petugas keamanan wajib melakukan pengamanan atas gangguan kemanan di masyarakat,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Rabu (15/4).

Kapolda menjelaskan, pola pengamanan yang akan dilakukan tetap sama, yakni pengamanan terbuka dan tertutup. Terkait jumlah personil, mantan Wakabareskrim Mabes Polri ini mengaku akan menyiapkan personil sesuai kebutuhan. Jika massa yang

hadir jumlahnya bayak, maka personil yang dikerah juga akan diperbanyak.

Jumlah personil ini, lanjut Kapolda, juga disesuaikan dengan potensi atau ancaman keamanan di tempat dimana diselenggarakannya kongres PSSI. Persiapan personil akan dilakukan semaksimal mungkin guna mencegah adanya aksi ricuh yang dilakukan oleh massa.

“Jumlah personil akan saya sesuaikan dengan jumlah masaa. Gak mungkin kalau massa 10 orang, saya siapkan 1000 personil. Berapa pun personilnya, kita akan siapkan antisipasi semaksimal mungkin,” kata Kapolda Jatim.

Apabila ditemukan unsur melawan hukum pada kongres nanti ? Anas menegaskan, Ia akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum. “Setiap tindakan yang melanggar hukum, saya akan tindak tegas. Saya juga berharap agar kongres PSSI nanti tidak ada kericuhan antar massa,” tandas Anas.Q bed

Validasi Penyebaran AIDS, Dinkes Terjunkan Tim STBP Surabaya, Bhirawa Untuk mengukur tercapainya program pengendalian HIV/AIDS, Dinkes Jatim menerjunkan Tim Survei Terhadap Biologis dan Perilaku (STBP).

Tim STBP yang terbentuk dari unsur Dinkes Jatim, Dinkes kabupaten/ kota, Komisi Perlindungan ADIS, dan LSM ini akan mensurvei kelompok masyarakat potensial penyebaran HIV/AIDS di Jatim. ‘’Kita akan melakukan survey di beberapa tiga daerah di Jatim seperti Malang, Surabaya dan Banyuwangi untuk diambil sampelnya,’’ kata Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Menurut Setyo, survei yang dilakukan oleh Tim STBP akan menggali beberapa kelompok potensial penyebaran virus HIV seperti PSK, waria, gigolo, dan remaja. Tim STBP akan memantau dan menggali informasi dari setiap perilaku mereka. ‘’Jadi nanti perilaku mereka akan memberikan infomasi yang penting bagi Tim STBP dan Dinkes dalam mengukur keberhasilan program,’’ terangnya.

Dikatakannya, untuk mengetahui agar program ini berhasil dapat dilihat dari prevelensi penurunan angka penularan HIV/AIDS dan tinggi angka pencegahan dalam penularan HIV/AIDS. Jika angka prevelensinya penularannya turun dan diikuti oleh pencegahan penularan maka program pengendalian HIV/AIDS berhasil. ‘’Kita berharap agar para PSK, waria, gigolo, dan remaja melalakukan hubungan yang tidak berisiko, salah satunya dengan menggunakan kondom,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Setyo mengungkapkan dengan diterjunkannya Tim STBP mulai bulan Maret- Mei 2015 diharapkan dapat memberikan data yang lengkap dan akurat. Menurutnya, data ini akan digunakan Dinkes Jatim dalam mengambil keputusan. ‘’Kita tidak dapat mengambil keputusan untuk menelorkan program jika data dan informasi yang dihimpun di lapangan tidak valid,’’ katanya.

Sementara Kepala Dinkes Jatim Harsono mengaku tingginya kasus HIV/AIDS di Jatim membuat Dinkes untuk lebih banyak menemukan kasus HIV/AIDS di lapangan. Dengan banyak ditemukan kasus HIV/ AIDS akan mempercepat tenaga kesehatan dalam melakukan pendataan dan penangganan terhadap pasien HIV/AIDS. ‘’Jangan dikira menemukan pasien HIV/AIDS itu mudah diperlukan Q dna informasi yang tepat dalam menemukannya,’’ ucapnya.Q

bed/bhirawa

Sempat terjadi keributan kecil antara wartawan dengan petugas Polda Jatim saat acara sertijab pejabat utama dan Kapolres jajaran di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Rabu (15/4).

Sempat Diprotes Wartawan

Sertijab Pejabat Polda Jatim Dilaksanakan Tertutup Polda Jatim, Bhirawa Serah terima jabatan (Sertijab) jajaran pejabat utama Polda Jatim dan Kapolres jajaran di Gedung Mahameru Polda Jatim, Rabu (15/4) dilaksanakan tertutup.

Kebijakan ini sempat mendapatkan protes dari awak media .

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri (STR) No : Kep/290/IV/201 tertanggal 2 April 2015, sertijab di Mapolda Jatim diikuti oleh pejabat utama dan Kapolres jajaran. Namun, sertijab yang sejatinya diperuntukkan untuk umum, kali ini dilakukan secara tertutup. Awak media yang hendak mengabadikan gambar maupun video, sempat mendapat pelarangan dari petugas Polda Jatim.

Kontan saja pelarangan liputan ini sempat mendapat protes dari awak media, mengingat sebelumnya pers justru telah mendapat undangan undangan peliputan sertijab dari Humas Polda Jatim.

Dalam undangan yang dikirimkan via SMS ini disebutkan kegiatan dimulai pukul 07.00 pagi. Sebagian wartawan tiba di lokasi setengah jam sebelum acara dimulai.

Dikarenakan ceremonial sertijab dilakukan secara tertutup, sebagian awak media balik kanan meninggalkan tempat sertijab.

“Maaf, tidak boleh masuk. Ini sesuai dengan perintah SDM,” tegas Staf Humas Polda Jatim Kompol Ilham PU dihadapan para awak media yang menunggu di depan Gedung Mahameru Polda Jatim, Rabu (15/4).

Usai acara sertijab sekitar pukul 08.52 pagi, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf sempat meminta maaf atas kejadian pelarangan peliputan oleh sejumlah media.

Menurutnya, tidak ada pelarangan untuk awak media dalam melakukan peliputan sertijab di Gedung Mahameru Polda Jatim.

“Saya minta maaf, karena tadi memimpin sertijab dan tidak mengetahui hal ini. Semuanya hanya ada kesalahpahaman atau miss comunication diantara kedua pihak,” ungkap Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dihadapan semua rekan media yang hadir.

Anas mengaku, permasalahan ini hanya salahpaham antara petugas dan rekan media. Setiap sertijab yang dilakukan di Polda Jatim, semua rekan media dapat meliput sesuai ketentuan. “Semua rkean media bisa meliput sertijab yang diadakan di Polda Jatim. Masalah yang tadi hanya kesalahpahaman, dan saya rasa sudah tidak ada masalah antara petugas dan Q bed rekan media,” ucapnya.Q

Siswa Surabaya Tertipu Bocoran Kunci Jawaban Diterima dari Koordinator Tiap Kelas Isu bocoran kunci jawaban selalu beredar setiap tahun kala Ujian Nasional (UN) digelar. Bahkan saat Unas tidak lagi menjadi acuan kelulusan termasuk berubahnya metode dari paper base ke IT, bisnis bocoran jawaban ujian ini masih saja berlangsung. Namun kali ini ,sejumlah siswa di Surabaya mengaku telah tertipu dengan kunci jawaban yang beredar tersebut.

Ditemui menjelang UN Computer Based Test (CBT) sesi ketiga, salah seorang siswa asal SMAN 16 Surabaya membenarkan dirinya menerima kunci jawaban setiap hari. Jawaban itu diterima dari salah satu siswa yang disebut koordinator kelas. Padahal, sekolah tersebut merupakan salah satu penyelenggara UN CBT. Akan sulit sekali jika terjadi kebocoran soal karena nomor soal selalu diacak pada setiap paketnya.

Kenyataannya benar, setiap

clue pertanyaan yang dimuat dalam kunci jawaban itu tidak cocok dengan paket soal yang ada.

“Kunci jawabannya ada, tapi tidak pernah sesuai. Ini seperti penipuan. Makanya kita tidak percaya meskipun setiap hari ada yang memberi,” kata dia. Siswa tersebut mengaku selalu diberi meski tidak pernah meminta.

Setelah ujian selesai, seluruh kunci jawaban langsung diminta kembali koordinator kelas. “Kita tidak ikut urunan beli. Makanya kita tidak boleh nyimpan

kunci jawabannya,” tutur dia.

Hal senada juga diakui salah satu siswa SMAN 9 Surabaya. Di sekolah yang juga menggunakan metode UN CBT ini juga terdapat peredaran kunci jawaban.

Namun dia mengakui jika kunci jawaban tersebut juga tidak benar. “Ya..kita bawa saja untuk jaga-jaga barangkali ada soal yang sulit,” tutur dia.

Sebelumnya, isu kebocoran soal UN CBT ini juga muncul di sekolah-sekolah penyelenggaran UN Paper Based Test (PBT). Salah satunya muncul dugaan di SMA Hang Tuah Surabaya. Hal ini pun dibantah tegas Kepala SMA Hang Tuah Surabaya Suwito.

Dia mengaku tidak tahu soal kunci jawaban yang beredar di siswa.

“Kita sudah menandatangai pakta integritas untuk jujur. Pastinya sekolah tidak pernah melakukan tindakan seperti

Pelaksanaan UN CBT di salah satu sekolah di Surabaya. itu,” kata Suwito. ada gurunya yang melakuDisinggung apakah ada kan kecurangan. “Kalau oknum guru yang ikut ber- sampai ketahuan akan saya main dalam kecurangan, pecat,” tandasnya. SemenSuwito yakin jika tidak akan tara jika ada siswa yang

ist

mendapatkan kunci jawaban dari luar sekolah, Suwito juga tidak yakin jika kunci jawaban yang menyebar di siswa itu benar.

Dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sudarminto menegaskan, sejak awal mulai dari wali kota, kepala dinas, kabid, kasie sampai kepala sekolah sudah mengimbau agar siswa lebih percaya dengan kemampuannya sendiri. Sebab, isu bocoran soal selalu muncul setiap tahun.

“UN ini momentum yang bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pihak tak bertanggung jawab,” kata dia.

Apalagi dengan UN CBT, Sudarminto yakin hampir mustahil ada kunci jawaban yang bocor. Sebab, soalnya dapat berubah setiap menit dengan token yang diterima siswa. “Indikasi kebocoran sudah ada sejak awal dan selalu ada setiap tahun.

Makanya, siswa jangan sampai terpengaruh,” tutur Q tam dia.Q

OPINI

4 Tajuk

Menjaga Pasir Pantai KAWASAN pesisir, niscaya identik dengan kekayaan pasir.

Sehingga pasir merupakan unsur kesatuan strategis ekosistem di area pantai, dengan segala ke-aneka ragaman hayati. Termasuk biota “penghuni” laut, mulai berbagai jenis ikan sampai plankton.

Penambangan pasir laut berakibat hilangnya pulau, karena terendam air laut. Karena itu penambangan pasir laut patut dilarang, setara dengan larangan mengambil terumbu karang.

Tragedi hilangnya pulau (perkampungan) pernah terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau Nipa di desa Pemping, kecamatan Belakang Padang, sudah terendam laut. Sejak itu, penambangan pasir untuk meng-urug pantai Singapura, dinyatakan terlarang. “Ekspor” pasir laut dihentikan. Begitu pula perdagangan pasir laut antar-daerah (interinsuler), juga dilarang, walau untuk tujuan reklamasi sekalipun.

Setiap daerah mestilah mengupayakan reklamasi pantai, tanpa mengganggu ekosistem daerah lain. Namun sebenarnya, penambangan pasir tidak tertutup. Masih terdapat peluang dengan persyaratan. Yakni, studi amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) pendahuluan, serta dilakukan di perairan sejauh 1 mil dari ujung pasir pantai (dalam keadaan air laut surut). Juga ditentukan pada kedalaman 5 meter.

Penambangan pasir dikelompokkan dalam jenis galian C. Perizinan usaha tambang menjadi otoritas Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Pemerintah Kota). Namun tidak semua sumber pasir bisa ditambang. Misalnya, pasir di badan sungai besar, dilarang ditambang. Yang boleh ditambang, antaralain, pasir bekas tumpahan gunung berapi. Itupun dengan memperhatikan kondisi area tambang, sebagai jaminan keselamatan sesama penambang.

Tetapi beberapa Pemerintah Daerah masih memberikan izin penambangan pasir laut. Alasannya, untuk menambah penghasilan daerah. Harga pasir di area penambangan saat ini mencapai Rp 30 ribu per-meterkubik. Pasir pantai berwarna putih, diharga jauh lebih mahal. Dalam sehari bisa ditambang ratusan meterkubik. Jadi, penambangan pasir merupakan cara cepat untuk memperoleh uang. Seolah-olah tiada yang dijual, karena pasir akan selalu tumbuh lagi.

Namun berdasar studi hydro oceanografi, lubang bekas penambangan pasir laut, tidak mudah “sembuh.” Karena proses sedimentasi hanya mampu menutup lubang 8 meter dalam setahun. Artinya, mengambil pasir laut sebanyak 1 dump-truk saja, harus menunggu setahun untuk memulihkan keadaan. Sedangkan selama setahun itu, banyak “penghuni” laut harus ber-migrasi mencari sumber penghidupan lain.

Berbagai ikan, udang, kepiting, dan kerang, menghilang.

Hal itu pasti merugikan nelayan, karena kehilangan sumber nafkah. Namun kerugian nelayan, bukan hanya pada nilai ke-ekonomi-an, melainkan juga lingkungan tempat tinggal di kampong pesisir.

Yakni intrusi, merembesnya air laut ke sumber air tanah. Sumur akan terasa payau. Serta peningkatan ke-keruh-an pantai yang disebabkan peningkatan konsentrasi padatan yang ter-suspensi.

Situasi lain (lebih merusak) bisa terjadi. Antaralain longsor tebing laut, karena kehilangan penyangga bawah. Nelayan di Muncar, Banyuwangi, pernah ditinggal eksodus “penghuni” laut, pada tahun 2009. Rombongan ikan, udang, kepiting dan kerang, baru kembali dua tahun kemudian (tahun 2011).

Muncar merupakan salahsatu “lumbung” ikan (hasil tangkapan) terbesar di Indonesia. Lebih dari 1.400 orang berprofesi sebagai nelayan, menggantungkan hidupnya pada laut.

Kebutuhan ikan di pulau Jawa disuplai dari Banyuwangi, disokong lebih dari 300 unit pengolahan ikan. Selain Muncar, di kecamatan Rogojampi juga terdapat ekosistem pantai terpenting. Ada hutan mangrove, terumbu karang, dan dan padang lamun. Dan yang paling dikenal dunia, adalah tukik hijau (anak penyu). Banyuwangi telah memiliki penangkaran tukik, konon terbaik di dunia.

Berbagai kekayaan pesisir itulah yang menyebabkan masyarakat Banyuwangi “meng-haram-kan” penambangan pasir laut. Untuk alasan apapun, dilarang. Untuk itu masyarakat nelayan mengharap Bupati Banyuwangi (dan Gubernur Jawa Timur) kukuh melarang penambangan pasir laut. Termasuk menghentikan yang sudah terlanjur. 

Kamis Kliwon, 16 APRIL 2015

Gula Berlimpah, Impor ’Izin’ KPK? Mei 2015 (pada saat musim giling) stok gula masih sebanyak 1,6 juta ton.

Sisa stok tahun lalu (menjelang musim giling 2014) masih terdapat 800 ribu ton gula tersimpan di PG. Diantaranya gula milik petani, yang belum Oleh : terbayar oleh PG. Jika Yunus Supanto itambah hasil giling 8.000,- per-kilogram. tahun 2015 (dengan Bandingkan dengan kapasitas produksi HPP di Thailand, sebanyak 2,3 juta hanya Rp 4.500,- per-kilogram. ton) akan menjadi 3,1 juta ton.

Selisih harga ini tentu menggiurSedangkan serapan pasar hanya kan mafia gula untuk melakukan sekitar 100 ribu ton per-bulan. impor, dengan berbagai cara.

Karena itu PG juga mengendurMasih diperlukan kebijakan, kan produksi, mengurangi pemmemperbaiki problem per-gulabelian tebu. Sehingga harga tebu an. Terutama perbaikan on-farm bebas (bukan dari lahan sewaan (urusan di lahan tebu) serta perPG) pasti akan jeblok. baikan off-farm (di PG). Agaknya Pengenduran produksi PG pemerintah lebih memilih cara merupakan dampak persaingan mudah, dan menguntungkan tidak sehat, antara gula lokal sesaat. Yakni, impor gula yang dengan gula impor (yang lebih nyata-nyata lebih murah plus bomurah). PG tidak dapat mennus pajak impor. Namun akibatjual gula, hanya menumpuk nya, petani tebu dan PG semakin sebagai stok di gudang. Akibatkelimpungan. nya, PG menanggung hutang gula milik petani (konversi atas Kurangi Sewa Lahan tebu setoran petani). Problem Lebih lagi selama setahun persaingan tidak sehat sektor terakhir, rendemen tebu sangat per-gula-an nyaris tanpa solusi. rendah. sehingga hanya sedikit Kecuali dengan campur tangan menghasilkan gula. Maka yang pemerintah dengan niat melinddiuntungkan adalah importir ungi petani. gula, yang akan memperoleh Gula, merupakan sembilan batambahan kuota. Bahkan gula rahan pokok (sembako) yang memifinasi (eks-impor) sebagai bahan liki nilai strategis. Sebagai bahan baku industri makanan-minuman pangan pokok, negara memiliki (mamin) juga dipasarkan secara otoritas mengatur. Sebagaimana bebas. Stok gula makin membandinyatakan dalam UUD pasal 33 jiri pasar, harga anjlok, penghasiayat (2), bahwa “Cabang-cabang lan petani makin jeblok. produksi yang penting bagi neKalkulasi bertani sungguh gara dan yang menguasai hajat bagai berjudi. Dengan HPP Rp hidup orang banyak dikuasai oleh 8.250-an, hasil panen tebu akan negara.” Nilai strategis gula, tersenilai Rp 59,5 juta per-hektar. bukti dengan dimasukkannya PG Perhitungan ini diperoleh jika dibawahkan oleh BUMN (sejak petani sukses menuai panen zaman penjajahan). (tidak diserang hama), serta sukses memenuhi rendemen.

Subsidi Genjot Rendemen Yakni, menyetor tebu sebanyak Tidak mudah memilih metode 85 ton, dengan rendemen 8,5% campur tangan yang tepat. Juga untuk menghasilkan gula setidak dengan menaikkan HPP banyak 7,225 ton. Tidak banyak (Harga Patokan Petani). Itu petani yang bisa mencapainya. bagai simalakama. Menaikkan Namun setelah musim giling HPP akan menyebabkan harga (mulai Mei 2015) nanti, petani gula di dalam negeri makin matidak akan serta merta menanam hal. Rakyat akan marah. Sekatebu lagi. Ini bukan kehendak ligus bisa menyebabkan “impor petani, melainkan kebijakan diam-diam.” Andai menurunkan PG mengurangi keprasan (sewa HPP, petani tebu yang akan lahan) tebu. Penyebabnya, PG marah, menuding pemerintah masih memiiki stok gula cukup tidak pro-petani. Walau sebebanyak, termasuk milik petani narnya HPP di kawasan Asia yang belum dibayar oleh PG. berkisar di bawah Rp 5.000,- perSecara nasional, sampai bulan kilogram.

Aroma harum (kesan rasa manis) bulan April ini, sudah tercium di seluruh areal kebun tebu. Ini pertanda musim panen tebu akan segera dimulai. Di berbagai daerah, nampak dilakukan perbaikan PG (Pabrik Gula), mempersiapkan menerima tebu. Diperkirakan sekitar 28 juta ton tebu akan memasuki PG, dan siap digiling menjadi gula sebanyak 2,3 juta ton. Ditambah produksi giling tahun lalu, maka stok gula akan melebihi kebutuhan nasional (2,8 juta ton). Maka tidak perlu impor!

T

idak perlu impor gula.

Itulah yang akan menjadi perhatian KPK (komisi Pemberantasan Korupsi).

Terutama persyaratan impor gula, yang hingga kini masih berdasar rekomendasi dua institusi.

Yakni, Kementerian Pertanian, serta Menteri Perdagangan. Itupun dengan persyaratan, bahwa yang di-impor adalah gula rafinasi (sebagai bahan untuk industri).

Sedangkan importirnya, harus perusahaan yang memiliki basis perusahaan per-gula-an.

Industri gula, memang bukan monopoli BUMN (melalui PTPN), melainkan juga swasta.

Karena hasil PG BUMN tak mampu memenuhi kebutuhan.

Harus diakui pula, peran swasta cukup besar. Termasuk memiliki areal perkebunan cukup luas.

Namun, selain PTPN dan PG swasta, terdapat pula “calo” gula yang tidak memiliki pabrik gula, tetapi memiliki kuota jatah impor. Biasanya kartel (calo) gula, memiliki akses politik untuk mendekati otoritas gula.

Penggunaan akses politik itulah yang kini sedang “di-intip” oleh KPK. Sebagaimana pernah terjadi pada impor daging sapi, dengan akses politik. Karena itu prosedur dan persyaratan impor gula telah dipelajari seksama oleh KPK. Termasuk wewenang kedua Kementerian (Pertanian dan Perdagangan). Juga koordinator kementerian (Perekonomian), mestilah turut memberi rekomendasi sebagai keputusan final.

Keterlibatan KPK dalam problem per-gula-an nasional, bagai “dewa penyelamat” PTPN, dan PG swasta. Tahun (2014) lalu PG dalam negeri kesulitan menjual gula, karena kalah bersaing dengan gula impor.

Gula hasil giling tahun 2013 dan tahun 2014, masih menumpuk di gudang PG. Stok melebihi kebutuhan selama tahun 2015. Bisa di-ekspor. Namun ekspor gula nyaris mustahil, karena harga gula lokal sangat tinggi HPP saat ini sebesar Rp

Pada era pasar bebas, pemerintah bisa dituding antidumping, manakala menyetop impor dengan harga lebih murah.

Maka satu-satunya jalan, adalah dengan meningkatkan rendemen tebu. Idealnya, rendemen mencapai (minimal) 11%. Meningkatnya rendemen niscaya meningkatkan hasil gula. Jika rendemen telah stabil pada 11%, maka setiap hektar areal bisa menghasilkan sekitar 9,4 ton gula.

Kondisi saat ini dengan rendemen rata-rata 7,8%, gula yang dihasilkan dari 1 hektar luas areal (85 ton) hanya sekitar 6,6 ton.

Hasil gula itu dikurs dengan HPP (Rp 8.100,- per-kilogram) akan senilai Rp 53,5 juta. Namun, jika dengan rendemen 11% (dengan hasil 9,4 ton gula), maka akan seimbang (BEP) dengan HPP sekitar Rp 5.700,- per-kilogram.

Sehingga logikanya, manakala rendemen telah mencapai angka 11%, HPP bisa diturunkan sampai Rp 5.700,-. Petani sudah untung.

Syaratnya, seluruh biaya peningkatan rendemen ditanggung oleh negara. Artinya, pemerintah mesti memberi subsidi untuk menggenjot rendemen. Subsidi menggenjot rendemen, tidak akan sia-sia. Keberhasilan di ladang tebu akan memiliki multiplier effect ke-ekonomi-an pada sektor industri makanan dan minuman.

Pemerintah akan “panen” pujian, karena harga gula juga bisa dikendalikan sampai seharga Rp 6.500,-. Rakyat akan senang, karena harga gula murah. Petani juga senang, karena menanam tebu semakin menguntungkan.

Lebih lagi, rendemen (minimal) 11% bukan mimpi kosong. Indonesia pernah mencapai rendemen sampai 17% pada masa kolinialisme. Industri gula (pernah) menjadi salahsatu primadona pendapatan rezim kolonial, menyumbang 25% total penerimaan pemerintah.

Saat ini beberapa negara bisa mencapai rendemen 12%, antaralain Australia. Efeknya, bisa memacu pertumbuhan industri makanan dan minuman, termasuk restoran dan UMKM berbasis rumahtangga. Di Indonesia, beberapa daerah telah memiliki regulasi untuk menggenjot rendemen tebu. Termasuk Propinsi Jawa Timur memiliki Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang Rendemen Tebu. Namun regulasi masih dilaksanakan “setengah hati.”

Wartawan senior penggiat dakwah sosial politik

Puspa Agro Melawan Produk Impor

Rangkul Petani, Berdayakan Peran Koperasi “ Di era roda globalisasi seperti sekarang ini tidak ada kata berhenti, karena sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang maju ke muka. Mereka yang menunggu, sejenak sekalipun pasti akan tergilas”.

M. Ali Kota Surabaya Penggalan syair muhammad Iqbal, penyair terkenal asal Pakistan tampaknya yang menginspirasi segenap jajaran Puspa Agro untuk terus dan terus memacu selalu bekerja keras demi mewujudkan cita cita bersama memajukan pasar grosir Agrobis di Jatim tetsebut. Perlahan tapi pasti. Itulah progres kinerja petani di Jatim dalam berkontribusi untuk pengembangan bisnis sektor agro. Dengan fasilitasi dan mediasi dari pasar induk modern agrobis Puspa Agro, produk petani di sejumlah daerah di Jatim kini sudah eksis di pasar modern.

Eksisnya produk petani Jatim di pasar modern yang umumnya melayani segmen menengah-atas – ini berkat terobosan kerja sama yang dilakukan oleh PT Puspa Agro, selaku pengelola pasar induk modern agrobis yang diproyeksikan terbesar dan terlengkap di Indonesia.

Salah satu kerja sama Puspa Agro yang telah terjalin harmonis adalah dengan pengelola pasar modern yang tengah berkembang pesat di Indonesia, yakni Carrefour.

Manajemen Puspa Agro juga melakukan kerja sama berbagai pihak sebagai upaya untuk membuka akses pemasaran produk petani Jatim dengan pengelola pasar modern lainnya. Selain itu, manajemen Puspa Agro juga terus mengintensifkan pengembangan pemasaran antar pulau, khususnya di wilayah Indonesia timur dan pasar ekspor. Dengan demikian, HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

daya serap pasar terhadap hasil panen petani bisa dimaksimalkan. Pada gilirannya, pendapatan petani pun bisa meningkat.

“Kami memang concern terhadap upaya peningkatan pendapatan petani. Karena itu, kami terus kembangkan akses untuk membantu memasarkan hasil panen petani dengan harga yang bagus,” ungkap cak Er, sapaan akrab rmantan Ketua REI dan Kadin Jatim tetsebut suatu saat.

Produk petani Jatim, khususnya aneka buah dan sayur-mayur berlabel Puspa Agro (lebih dari 150 item), bisa dapatkan digerai (counter) Carrefour di seluruh wilayah Surabaya.

Pengembangan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh counter pasar modern lainnya di seluruh Jatim khususnya dan Indonesia umumnya. Eksisnya produk buah dan sayur petani Jatim di geraigerai pasar modern membuktikan, bahwa kemampuan petani untuk menghasilkan produk berkualitas selain kuantitas bisa diandalkan.

Sebelum masuk ke gerai-gerai pasar modern, aneka produk buah dan sayur itu dihimpun dari para petani penghasil di berbagai daerah di Jatim, di antaranya Kediri, Blitar, Batu, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang, Jember, dan beberapa daerah lainnya. Dari sentra-sentra produksi tersebut, komoditas para petani dihimpun di pasar induk Puspa Agro. Oleh bagian trading house, komoditas

Petani pelopor budidaya buah belimbing di Dusun Jatiaari kecamatan Kademangan Blitar H. Imam Sukani saat memamerkan buah belimbing hasil pertaniannya.

itu lalu disortir dan grading. Setelah dipilah sesuai dengan grade-nya, tahap terakhir lalu dikemas dengan label Puspa Agro. Dipastikan, aneka produk buah dan sayur yang dikirim ke gerai-gerai pasar modern adalah produk dengan kualitas terbaik.

Langkah merangkul para petani dan koperasi semakin ditingkatkan Puspa Agro, hal ini seiring dengan adanya pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Langkah ini dimaksudkan untuk membentengi diri dari serbuan produk produk impor yang akan membanjiri Jatim. Publik tentu berharap Puspa Agro jangan sampai dimasuki oleh produk produk impor, karena jika ini yang terjadi percuma saja ada pasar induk yang diharapkan akan mensejahterakan para petani dengan hasil pertanian mereka. Menolak produk impor masuk ke Indonesia adalah sangat tidak mungkin kalau tidak ingin di-embargo oleh luar negeri. Jadi salah satu langkah terbaik menghadapi hal tersebut adalah membentengi diri dengan

jalan merangkul lebih baik lagi para petani dan koperasi agar produknya tidak kalah kualitasnya dengan produk impor luar negeri.

Sebenarnya hasil pertanian negeri kita ini tidak kalah dengan hasil produksi luar negeri hanya saja kita sering tidak menyadari hal tersebut, atau karena memang tidak ingin bersusah susah mengolah bahan mentah ke bahan jadi sehingga dijual saja dalam kondisi bahan baku ke luar negeri. Lucunya, tidak sedikit setelah diolah dari bahan mentah berubah jadi barang jadi atau siap saji dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang berlipat lipat tentunya.

Contoh kongkrit dalam hal ini adalah kakao atau coklat misalnya, Singapura dan Malaysia yang sejauh ini dikenal sebagai penghasil makanan ringan coklat dengan bebagai kemasan yang cukup menarik, ternyata bahan baku coklatnya mereka impor dari Blitar Jatim.

Berangkat dari kenyataan yang ada inilah maka Puspa Agro buru buru menggandeng petani kakao

yang tergabung dalam koperasi Guyub Santoso desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar. Puspa Agro berencana umtuk membangun pabrik sediri karena dinilai hasil panen para peani Kakao di Blitar dirasa cukup memadai dan ntinya bisa mengayomi mereka. Dan yang paling penting kakao Jatim bisa dikelola sendiri sehingga tidak lagi para petani menjual bahan baku seperti biji coklat yang sejauh ini maaih sangat dominan bila dibadingkan penjualan coklat yang sudah jadi atau bukan bahan baku.

Untuk mewujudkan bahwa Jatim mampu sebagai penghasil coklat sudah jadi bukan bahan baku Puspa Agro bekerja sama dengan koperasi Guyub Santoso telah membangun pabrik coklat dengan lokaasi di desa Plosorejo kecamatan Kademangan Kabupaten Blitat. areal Piapa Agro di Blitar. Sedangkan pabrik yang lain akan dibangun di areal Puspa Agro.

Besarnya kepedulian Puspa Agro terhadap kakao bukan berarti melewatkan yang lain, namun karena jenis agro yang lain sudah brejalan cukup lancar ekspor ke luar negeri , khuausnya buah seperti semangka dan Melon le Timur Tengah.dengan kapasitas 15 ton untuk semangka, demikian juga Melon sebanyak 15 ton untuk waktu dua kali sebulan, kemudian ikan ekspor ke Jepang sebanyak 40 ton jenis ikan kakap merah.

2015, Puspa Agro membidik Eropa Keseriusan menggarap produk buah dibuktikan dengan keinginan Puspa Agro yang akan membangun pabrik jus kelapa khususnya, serta berbagai jus buah lainnya dengaan kapasitas 15 ton sampai 20 ton yang kabarnya akan kerjasama dengan Prancis. Terkait denga

potensi buah-buahan di Jatim, ternyata Puspa .juga mempunyai buah andalan belimbing.

“Buahnya besar, manis dan segar.

Insyaallah tidak kalah kualitasnya bila dibandingkan dengan belimbing asal uar negeri,” tutur H. Imam Sukani pelopor belimbing Dusun Jatiaari kecamatan Kademangan Blitar. Menurut Sukani, Blimbing jenis ini mampu menembus pasaran modern seperti Carefour, Superindo, Giant dan lain sebagainya.

Puspa Agro Juga tidak segan segan menggandeng para pembudi daya telor dan ayam.

Petenak ayam dan telor andalan yang digandeng Puspa Agro berasal dari Blitar tepatnya di dusun Jatisari kecamatan Kademangan.

Salah seorang peternah andalnya Sunadi (70 tahun) memiliki 8000 kandang ayam dengan kapasitaa 12.000 ayam. Tidak kurang dari 6 ton sekali kirim Sunadi ke Puspa Agro dengan tenggang waktu dua minggu pengiriman, harga yang disepakati dengan Puspa Agro juga sangat menguntungkan. Harga telor di pasaran Rp17.000/kg. Harga di tengkulah Rp13.000/kg, sedangkan Puspa Agro membeli telor dari peternah Rp15.000 /kg – Rp16.000/kg.

Untuk membendung monopoli pebisnis kelas kakap, Puspa Agro akan membangun Puspa Smart di areal Puspa Agro yang sudah direncanakan dengan dana sekitar Rp 3 M. Jika rencana ini nanti terwujud maka untuk mutu semua produk dari Puspa Agro lebih terjamin karena barang yang akan dijual di Puspa Smart hanyalah barang barang bermutu tinggi. Banyak keuntungan tentunya uang akan bisa diambil, pertama akan mendorong para petani Jatim khususnya dan Indonesia umumnya. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Lahan Pasar Bluru Diukur Ulang Sidoarjo, Bhirawa BPN Sidoarjo melakukan pengukuran di pasar tradisional Bluru Permai yang menjadi obyek sengketa pedagang pasar dengan Puskopkar, yang mengklaim memiliki lahan pasar yang sudah berdiri bertahun-tahun itu.

Pasca gegeran relokasi pasar tradisional dari Perum Bluru Permai ke pasar desa, pihak BPN Sidoarjo melakukan ukur ulang pembagian kawasan Fasum dan Fasos dengan lahan aktif untuk tanah perumahan dengan perbandingan 60:40.

Rekomendasi dari dengar pendapat di DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu, salah satu klausulnya melakukan ukur ulang komposisi Fasum/Fasos dengan lahan perumahan. Pasalnya, para pedagang yang tak mau direlokasi beranggapan lahan yang digunakan untuk pasar lama itu masih merupakan Fasum, sehingga ngotot untuk tetap dapat menempati pasar. ‘’Kalau diukur ulang seperti ini nanti hasilnya jelas. Sehingga bisa diketahui, apakah lahan yang digunakan untuk pasar lama ini masih merupakan Fasum atau bukan,’’ tutur Warih Andono, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo.

Pengukuran yang dilakukan BPN Sidoarjo, Rabu (15/5) kemarin juga menggunakan GPS (Global Positioning Sistem) geodolit yang dibantu dengan pengindraan satelit. ‘’Hasilnya nanti bisa cepat diketahui dan sangat akurat sekali,” kata Santo, Kasi pengukuran BPN Sidoarjo.

Mendapati fakta demikian, Pengurus Puskopkar, Koirul Anam, sangat optimis kalau Puskopkar Jatim pengembang Perum Bluru Permai tak bersalah. Sebab lahan yang dikira sebagai Fasum dan digunakan untuk pasar itu, sebenarnya lahan aktif perumahan yang akan segera dibangun untuk blok T. ‘’Bukan lahan untuk Fasum, tapi lahan aktif milik Puskopkar Jatim, sesuai sertifikat yang telah diterbitkan BPN Sidoarjo,’’ tuturnya.Q hds

Sidoarjo Kabupaten Percontohan Lansia Sidoarjo, Bhirawa Dinilai sukses memberikan perhatian, pembinaan dan kesejahteraan terhadap para Lansia (Lanjut Usia), hingga ke wilayah kecamatan-kecamatan. Kab Sidoarjo dijadikan Kab Percontohan Lansia Provinsi Jatim.

Hal itu dilontarkan Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf selepas mengukuhkan Komisi Daerah Lansia Kab Sidoarjo dan Pengurus Komisi Lansia kecamatan se Kab Sidoarjo, Rabu (15/4) kemarin di Pendopo Kab Sidoarjo.

Kab Sidoarjo terbukti mampu memberikan perhatian lebih kepada para Lansia yang ada. Sehingga cukup pantas jika Kab Sidoarjo menjadi Kabupaten Percontohan Lansia di Jatim. Begitu pula mengenai angka usia harapan hidup Lansia di Jatim kini terus meningkat, seiring kesejahteraan yang diterima Lansia juga terus meningkat. Maka, motivasi dan regulasi yang memfasilitasi Lansia untuk tetap berkarya dan bermartabat terus dibuat. ‘’Pemerintah akan memberikan beberapa kegiatan kepada Lansia ini lewat pantipanti yang ada. Mungkin juga dengan lomba senam untuk Lansia,’’ tutur Gus Ipul, sapaan Wakil Gubernur yang juga sebagai Ketua Komda Lansia Provinsi Jatim.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoatjo, MG Hadi Sutjipto SH MM berharap, agar para Lansia tetap mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di Sidoarjo. Sehingga para Lansia yang ada, akan terus berkarya dan mendiri. Pemkab Siidoarjo dalam menangani program Lansia di wilayahnya tidak tanggungtanggung lagi. ‘’Tak hanya ditingkat kabupaten saja, tetapi sampai kecamatan, bahkan para Sekcam secara otomatis menjadi pengurus Lansia,’’ harapnya.

Kepengurusan Komda Lansia di Sidoarjo sudah diwarnai berbagai eleman organisasi yang telah bergabung. Banyak organisasi yang berkaitan dengan Lansia masuk dalam kepengurusan Komda Lansia Sidoarjo. Kab Sidoarjo sangat mendukung programnya Komda Lansia Sidoarjo.Q ach

5

Banyak Dikomplain Warga, Bupati Perbaiki Jalan Nasional Gresik, Bhirawa Setelah banyak mendapat komplain warganya, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto akhirnya memerintahkan perbaikan jalan nasional. Kebijakan ini diambil bupati karena kesal setelah jalan itu rusak, namun tak segera diperbaiki. Apalagi kerusakan itu menimbulkan kemacetan.

Seperti perbaikan yang dilakukan di Jl Gubernur Suryo, Rabu (15/4) kemarin. Karena jalan rusak itu tak segera diperbaiki, bersama dengan Tim URC (Unit Reaksi Cepat) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Gresik, bupati langsung memimpin perbaikan jalan rusak di perlintasan rel kereta api (KA) itu.

Beberapa titik jalan yang keropos dan berlubang digali kembali. Tampak kerikil yang ada di dalamnya dikeluarkan.

Meski penggalian telah dalam, kerikil pelapis aspal masih tampak basah. ‘’Mestinya kerikil dan bagian yang berlubang di keringkan dulu dengan alat khusus. Setelah benar-benar kering baru kembali diaspal. Ayo alat pengeringnya segera dibawa kesini dan lubang-lubang ini dikeringkan. Jangan cepatcepat memasukkan aspal,’’ kata bupati lebih tehnis para anggota tim URC Bima.

Selain kerusakan di Jl Gubernur Suryo, bupati juga meninjau jembatan yang ada di wilayah Kec Manyar. Disana bupati yang juga didampingi Wakil Bupati, Moh Qosim,

Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan memantau perbaikan jalan nasional yang rusak di Jl Gubernur Suryo kemarin. melihat sampai sejauh mana kerusakan jalan itu. Menurut bupati jalan di jembatan itu memang harus segera diperbaiki. Agar kerusakannya tak semakin parah.

Supaya tak menimbulkan kemacetan, pelaksanaan perbaikan dikerjakan pada malam hari. Sebab, jika siang akan mengganggu lalu lintas. ‘’Tolong Dinas Perhubungan ikut membantu pengamanannya. Nanti malam bisa segera dimulai,’’ perintah Bupati Sambari kepada

Kepala Dinas Perhubungan Gresik, Andhy Hendro Wijaya.

Bupati menyatakan perminta an maaf atas ketidaknyamanan para pengendara sejak jalan ini rusak sampai proses perbaikan.

Pelaksanaan perbaikan ini, karena menurut Bupati banyaknya keluhan masyarakat yang masuk. Bupati mengaku sampai sore kemarin keluhan itu masih masuk melalui telpon genggamnya. ‘’Pagi tadi, saya putuskan untuk segera melakukan perbaikan dan

memerintahkan Dinas PU segera melaksanakan,” katanya.

Mestinya, lanjut bupati, perbaikan itu harus menunggu anggaran APBN karena jalan itu merupakan jalan nasional. ‘’Tetapi biarlah kami gunakan anggaran APBD Gresik agar kerusakannya tak semakin parah.

Yang penting masyarakat tak terganggu,’’ tambahnya lagi.

Tentang peran URC Bima terhadap kerusakan jalan kabupaten, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Bina Man-

kerin ikanto/bhrawa

faat Jalan dan Jembatan, Hari Suskiono Santoso melalui Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan jumlah jalan kabupaten yang ditangani URC Bima ini sepanjang 525 Km. Ada 28 anggota URC yang terbagi dalam tiga wilayah, Utara, Tengah dan Selatan. Rata-rata setiap kelompok mengerjakan perbaikan di dua tempat berbeda. ’’Kadang mereka mengerjakan perbaikan sampai jauh malam,’’ katanya.Q eri

Pemkab Kritisi Layanan PDAM dan RSUD Sidoarjo Komisi C Minta Pemkab Memprioritaskan Perbaikan Jalan Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo mengkritisi pelayanan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Karena hingga kini masih banyak keluhan yang masuk dari masyarakat terkait masalah pelayanannya yang tidak, sehingga membuat pelanggan tidak puas.

Hal ini ditegaskan Asisten Administrasi Umum, Kissowo Sidi HP SH MH saat membuka acara launching Implementasi Perbup Nomor 12 tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) dan SK Bupati Nomor 188/288/ 404.1.3.3/2015 tentang Tim Pengelola Pelayanan Penga-

duan Masyarakat, Rabu (15/4) kemarin di Ruang Delta Karya.

Menurut Kissowo, layanan PDAM masih kurang maksimal, selain airnya kurang lancar, sering tidak keluar dan kualitasnya sangat kurang baik, sehingga tak layak kalau disebut sebagai PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) karena memang tak layak untuk diminum. ‘’Lebih baik diganti saja dengan Perusahaan Daerah Air Bersih,’’ jelasnya.

Selain PDAM Delta Tirta, RSUD Sidoarjo juga dikritisi Kissowo, dengan cara membandingkan dengan layanan sebuah RS swasta di Surabaya.

achmad suprayogi/bhirawa

Asisten Administrasi Umum Pemkab Sidoarjo, Kissiwo Sidi memberikan cenderamata kepada narasumber Letjen Purwoko Hadi.

Kissowo yang juga sebagai dewan pengawas RSUD Sidoarjo menjelaskan, ketika anaknya sakit, sebagai PNS Kissowo memilih untuk dirawat di kelas tiga. Karena merasa di kelas satunya tak mampu mem bayar. Oleh petugas dikatakan kalau untuk kelas tiganya kamarnya penuh. Akhirnya petugasnya melaporkan kepada pimpinannya, ternyata diberikan tempat sementara kelas satu selama tiga hari, sambil menunggu kelas tiganya kosong.

“Alangkah bagus pelayanannya dan ternyata selama menunggu kelas tiganya kosong, kami diberikan biaya kelas tiga, walaupun untuk sementara dirawat di kelas satu,” ujarnya.

Disisi lain, dalam lauching Implementasi Perbup Nomor 12 tahun 2015 tentang P3M dan SK Bupati Nomor 188/ 288/404.1.3.3/2015 tentang Tim Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat bekerjasama dengan IUWASH-USAID. Menghadirkan narasumber Letjen Purwoko Hadi selaku Finance Government Advisor IUWASH Nasional. Kartika Hernawati Government Spesialist Nasional IUWASH dan Pimpinan IUWASH Provinsi Jatim.Q ach

Kab Mojokerto, Bhirawa Komisi C DPRD Kab Mojokerto Sidak jalan rusak di Desa Tawangsari, Kec Sooko, Rabu (15/4) kemarin.

Hasilnya, dewan meminta agar Pemkab Mojokerto memprioritaskan perbaikan jalan sehingga tak mengganggu aktifitas dan perekonomian warga. ‘’Jalan ini sudah rusak sejak lama, makanya kami minta diprioritaskan untuk diperbaiki,’’ kata Budi Mulyo, politisi Gerindra yang juga sekretaris Komisi C, kemarin.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi C, Aang Ruslie Ubaidillah. War ga tak mempermasalahkan jika sedikit lahan mereka terkena dampak perbaikan jalan. Sehingga diminta agar jalan ini dilebarkan dan dibeton. ‘’Agar jalan yang sudah diperbaiki tak mudah rusak seperti ini lagi,’’ kata politisi Demokrat ini.

Jalan sepanjang 200 meter itu memang rusak sangat parah. Jalannya bergelombang dan dipenuhi kubangan air hujan. Tak ada sedikitpun aspal yang tersisa di jalan itu. Hanya tanah liat dan bebatuan yang menutupi jalan. Kondisi itu kontras dengan jalan di sisi utara dan sela-

tannya yang sudah mulus.

Selain keduanya, Sidak kemarin juga diikuti Wakil Ketua Komisi C, Sipon Diharjo (PDIP) dan sejumlah anggotanya seperti Ina Mujiastuti (PKS) dan HM Soleh (Nasdem) serta HM Soleh Nur (Demokrat).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Zainal Abidin menuturkan bahwa jalan itu sudah diplot untuk diperbaiki. ’’Anggaran untuk peningkatan kelas jalan Tawangsari itu sudah disiapkan dalam APBD tahun ini.

Namun sampai kemarin, proses lelangnya belum dilakukan,’’ tuturnya.

Agar cepat dapat diperbaiki, dewan sempat meminta agar jalan itu diperbaiki dengan anggaran Rp30 miliar yang diperuntukkan hotline perbaikan jalan. Bupati Mustofa Kamal Pasha memang telah melaunching call center untuk keluhan jalan rusak.

Dengan call center itu bila pengguna jalan mendapati jalan rusak bisa telepon ke Suara Surabaya (SS), selanjutnya SS akan telepon ke call center PU Bina Marga. Sehingga jalan yang dikeluhkan akan diperbaiki dalam waktu kurang dari seminggu.Q kar

Raperda Pilkades Resmi Menjadi Perda Dalam sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Raperda Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Rabu (15/4) kemarin berjalan agak panas, karena ada beberapa anggota dewan melakukan interupsi. Namun akhirnya disepakatai Raperda Pilkades resmi disahkan menjadi Perda.

Rapat digelar ruang paripurna dewan, namun sebelum disahkan dilakukan pendapat fraksifraksi, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PD, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, secara bergantian. Namun pada waktu pengambilan keputusan terjadi interusi beberapa anggota dewan. Sehingga ada pasal yang didrop atas kesepakatan bersama. Setelah itu, pimpinan dewan mengetuk palu tanda Raperda itu telah sah menjadi Perda Gresik.

Fraksi PDIP dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Ju-

manto, menyatakan Raperda Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Merupakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Yang menegaskan kepada daerah kabupaten atau kota, untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan Pilkades secara serentak yang merupakan perubahan mendasar dalam pelaksanaannya dibandingkan peraturan daerah

sebelumnya.

Fraksi PDIP DPRD Kab Gresik menyarankan, kepada Pemkab Gresik agar segera mempersiapkan petugas dalam rangka tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemilihan dan penetapan kepala desa. Sehingga proses pelaksanaan Pilkades bisa berjalan tepat waktu. Selain itu, sosialisi yang intens penyelenggaraan Pilkades serentak kepada desa segera dilaksanakan. Untuk meminimalisir masalah, dan menyelesaikannya dalam penetapan kepala desa terpilih.

Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya yang di bacakan Syaiku Busiri mengingat, telah ada kekosongan peraturan oprasional tentang Desa dan aspek-aspeknya. Maka pembuatan Perda tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, mendesak untuk segera dibuat.

Apalagi UU Nomor 6 tahun 2014 itu didalamnya juga mengatur tentang pemilihan kepala desa serentak di seluruh wilayah kabupaten, Perda itu semakin terasa kemendesakannya (urgensinya), kalau melihat fakta di lapangan.

Karena sudah terlalu banyak jabatan kepala desa di wilayah Kab Gresik, telah dijabat PJ hampir dua tahun lamanya hingga terpilihnya Kepala Desa baru produk Perda ini. Disisi lain pelaksanaan Pilkades serentak akan memunculkan masalahmasalah yang kompleks dan tak kecil, maka Pemkab harus mengantisipasi hal ini seteliti dan sedini mungkin. Namun Perda tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah sangat mendesak.

Sementara Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid menga-

rokim/bhirawa

Suasana paripurna penetapan Perda Pilkades di DPRD Gresik. takan, dengan sudah disahkannya Raperda menjadi Perda.

Kini tinggal mengirim pada gubernur guna dilakukan evaluasi, semoga akan cepat selesai.

Mengenai banyaknya interupsi

dalam pengambilan penetapan itu adalah dinamika dalam rapat. ‘’Malah tadi juga ada revisi pada salah satu pasal yang didrop, mengenai persyaratan tes tulis bagi kepala desa.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

Soal LC Bahasa Inggris Tak Cocok Ada yang Panik dan Ada yang Tidak Dikerjakan Sampang, Bhirawa Soal Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Inggris di SMU negeri 2 Sampang Listening Comprehension (LC) dan jawaban pilihan gandanya tidak sama. Akibatnya, siswa menjadi panik dan kebingungan dengan kejadian itu. Kendati demikian, Disdik Sampang, tetap melanjutkan UN tersebut.

Kepanikan siswa tersebut, dengan alasan takut menganggu jalannya UN, pihak sekolah melarang para awak media mengambil gambar di dalam ruangan. ”Ada siswa yang lapor bahwa soal LC dan jawabannya tidak sama, dan kami langsung menyampaikannya ke pihak Disdik Sampang dan diinstruksikan untuk dilanjutkan karena kesalahan ini bukan hanya di sekolah ini tapi juga terjadi di sekolah lain,” ujar kepala sekolah SMU 2 Sampang Atuf, Rabu (15/4).

Atuf mengungkapkan, soal LC jumlahnya sebanyak 15 dan itu salah semua namun setelah laporan dinas pendidikan hal ini untuk diisi dalam berita acara oleh pengawas ruangan. “Setelah saya laporan ke Disdik Sampang pengawas ruang untuk menulis diberita acara dan kami menyarankan terhadap siswa saya

untuk mengosongkan jawaban itu,” tambahnya.

Tidak Dikerjakan Hal sama terjadi juga di Bojonegoro. Dalam pelaksanaan UN Paper Basic Tast (PBT) hari terakhir berlangsung kacau balau.

Soal listening Bahasa Inggris dalam Ujian Nasional 2015 tingkat SMA sederajat diketahui tidak sama dengan soal tertulisnya.Sehingga membuat peserta ujian kebingungan. Ketidaksesuaian ini juga ditemukan di sejumlah SMA maupun SMK di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (15/4) kemarin. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro,Husnul Khuluq.

Husnul mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Namun meski terjadi perbedaan

Menurut Husnul, tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak mengerjakan soal. ”Peserta ujian nasional tetap bisa mengerjakan soal Bahasa Inggris pada naskahnya saja. Sedangkan soal listening tidak perlu dikerjakan,” jelasnya.

Husnul mengimbau kepada seluruh peserta ujian nasional agar tidak khwatir menghadapi perbedan soal ujian ini. peserta ujian tetap bisa mengerjakan soal pada naskah saja. Tampaknya soal listening yang bermasalah hanya di PBT. Pasalnya, dalam pelaksanaan UN Computer Basic Tast (CBT), masih berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UN dihari ketiga untuk CBT dan terakhir untuk UN PBT. Kepala sekolah SMK Negeri 2 Bojonegoro, Hidayat Rahman mengaku, pelaksanaan UN CBT berjalan lancar. “Soal listening Bahasa Inggris tidak ada masalah,” ungkapnya Hidayat selaku ketua sub rayon 2. Ia menjelaskan, kalau setiap selesai ujian para Proktor, Pengawas dan Pendamping UN melakukan rapat terkait pelaksanaan UN CBT. Sehingga, setelah dikerjakan dilakukan evaluasi dan kedepannya diperbaiki,

serta dipersiapkan.

Sementara itu, di Kediri, melihat permasalahan tersebut, pihak sekolah akhirnya memberikan kebebasan pada siswa untuk menjawab atau mengosongi lembar jawaban itu, sesuai intruksi dari Dinas Pendidikan. Panitia UN di SMA Negeri 1 Gurah Sudariyanto membenarkan jika terjadi kesalahan antar naskah tertulis dengan apa yang didengarkan siswa melalui CD yang diberikan kementrian pendidikan.

“Akibatnya siswa tidak bisa mengerjakan soal tersebut,” kata Sudariyanto.

Menurut Sudariyanto, akibat keslahan tersebut, pihak sekolah setelah mendapat intruksi dari Dinas Pendidikan setempat memberikan keleluasaan untuk menjawab atau mengosongi soal tersebut. “Pengawas juga diintruksikan untuk membuat berita acara adanya ketidakcocokan naskah tertulis dan CD yang didengarkan oleh para siswa,” jelas Sudariyanto.

Sementara, adanya ketidak cocokan itu diketahui setelah siswa merasa bingung dengan soal yang didengarkan melalui speaker itu

Ujian Nasional (UN) di SMUN 2 Sampang. tidak cocok dengan naskah yang dipegangnya. Akhiranya siswa lebih memilih mengosongi jawaban dari 15 butir yang tidak cocok.

Di Probolinggo, dengan adanya soal Bahasa Inggris yang antara soal dan lesteningnya tidak cocok, maka pihak sekolah diinstruksikan untuk segera mengabil tindakan, dengan mengabaikan soal

DPRD Paripurnakan Enam Ranperda Jadi Perda

Komisi VIII DPR RI Serap Aspirasi untuk Kepentingan Rakyat Probolinggo, Bhirawa Sedikitnya 14 anggota Komisi VIII DPR RI, sejak Minggu (12/4) malam melakukan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), FKUB dan Baznas Kabupaten Probolinggo di Lava View Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.

Ke-14 anggota Komisi VIII DPR RI tersebut diantaranya H. Shaleh Partaonan Daulay, H. Deding Ishak, H. Hasan Aminuddin, Hamka Haq, Agus Susanto, Samsu Niang, H. Muhammad Nur Purnamasidi, H. Muhammad Syafi’i, H. Khatibul Umam Wiranu, H. Kuswiyanto, H. Maman Imanul Haq, H. Achmad Mustaqim, HM. Hidayat Nurwahid dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Mahfudh Shodar, Dandim 0820 Letkol Inf. Heru Agung Aryandhono, Wakapolres Kompol Sujiono, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H Busthami, Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Lilik Muliana, Sekretaris Daerah H. Moch. Nawi dan Kepala SKPD, Muspika Sukapura, tokoh agama, tokoh msyarakat, dukun dan sesepuh masyarakat Tengger.Q wap

nomor 1 hingga 15, yang dikerjakan mulai soal nomor 16 dan seterusnya.

Kejadina ini langsung dilaporkan ke dinas pendidikan Jawa Timur dengan harapan mengenai ujian mata pelajaran bahasa Inggris mendapatkan dispensasi, karena kesalahan bukanlah kesalahan pihak siswa peserta UN.Q lis,bas,van,wap

Lomba Mars Kota Batu Peringati Hari Kartini

KILAS JATIM

Trenggalek, Bhirawa Pada Rabu (15/4) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar sidang Paripurna pengesahan enam Rancangan peraturan Daerah menjadi peraturan daerah, serta pembacaan LKPJ Bupati di akhir tahun anggaran tahun 2015 di gedung graha paripurna DPRD. Bupati dalam sidang paripurna ini menyampaikan Laporan pertanggungjawabannya kepada perwakilan rakyat di DPRD. Bupati dalam jargonnya pemerintahan pro rakyat menyampaikan kepada peserta sidang Paripurna bawasanya pemerintahannya penganggaran yang berpihakan kepada rakyat telah dilakukan dengan berbagai pencapaian.

Pembacaan LKPJ bupati ini dibacakan langsung oleh bupati Dr. Ir. Mulyadi, WR.,MMT. karena banyaknya dan panjangnya LKPJ tersebut dilanjutkan pembacaanmya oleh wakil bupati Kolik, SH, M.Si. Karena laporan yang dibacakan cukup panjang dan agenda sidang masih menyisakan agenda pengesahan 6 ranperda menjadi perda, sidang disekors 10 untuk isoma (istirahat sholat makan) oleh pimpinan sidang Drs. Samsul Anam. Q wek

nurkholis/bhirawa

Dwi Setiawan, balita yang mengalami gizi buruk belum tersentuh program Gentasibu.

ristika/bhirawa

Program Gentasibu Belum Tuntaskan Gizi Buruk Balita Nganjuk, Bhirawa Program pengentasan gizi buruk (Gentasibu) yang digagas oleh ketua tim penggerak PKK yang juga istri Bupati Nganjuk, Dra Ita Triwibawati belum sepenuhnya dirasakan masyarakat miskin. Terbukti, balita asal Lingkungan Bulurejo, Kelurahan Warujayeng, Dwi Setiawan yang kini berumur 1 tahun hanya memiliki berat 4 kilogram, padahal idealnya untuk bayi seumurannya memiliki berat sekitar 10 kilogram.

Anak kedua dari pasangan Yati (35) dan Wasis (38) itu memang telah kekurangan asupan gizi sejak dalam kandungan. Pekerjaan Yati hanya sebagai pengamen sedangkan Wasis hanya memelihara kambing milik tetangganya. "Saya ngamen di Pasar Warujayeng, suami saya memelihara kambing tetangga dengan imbalan bagi hasil," ujar Yati saat ditemui di rumahnya.

Karena kurang asupan gizi sejak lahir, berat badan Dwi Setiawan saat lahir hanya 2,5 kilogram. Akibatnya, balita usia satu tahun ini mengalami keterlambatan pertumbuhan syaraf motorik halus maupun motorik kasarnya. Sehingga Dwi Setiawan tidak bisa tumbuh layaknya anak seusianya.

Tidak seperti anak sebayanya, anak dari keluarga miskin ini, tidak mampu merespon dengan baik saat orang menyapanya. Terlebih, diusianya yang sudah satu tahun, untuk dudukpun belum bisa tegak. "Saat ini bobot anak saya juga kurang dari 4 kilogram," aku Yati.

Celakanya, sejak megandung, pasangan muda tersebut tidak pernah mendapat pengarahan dari bidan setempat. Sehingga untuk dapat menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Derah (Jamkesda) yang diperolehnyapun tidak bisa. “Waktu hamil saya jarang periksa, karena saya tidak ada biaya.

Ke posyandu saya juga jarang, sebab setiap hari saya harus bekerja untuk kebutuhan hidup keluarga,” ungkap Yati.

Untuk makan sehari-harinya, Yati hanya memberikan makanan berupa nasi putih yang dihaluskan dengan sedikit kuah sayuran.

Sedangkan untuk minumpun, Dwi Setiawan hanya diberi air gula. "Untuk membeli susu tidak mungkin. Penghasilan saya dan suami hanya cukup untuk makan sederhana," kata Yati lirih.

Yati dan suaminya yang menempati rumah semi permanen milik orang tuanya itu juga mengaku, tidak mampu membawa buah hatinya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pekerjaan mengamen yang ditekuninya setiap hari ditambah penghasilan suaminya yang hanya memelihara kambing, tidak mungkin untuk membiayai anaknya ke rumah sakit.

“Pernah dulu saya periksakan ke bidan desa, katanya tidak ada penyakitnya. Hanya kurang gizi, tapi untuk dirawat di rumah sakit jelas tidak ada biaya. Saya juga diberi kartu Jamkesda, tapi tidak bisa menggunakan, caranya bagaimana, tidak ada yang mengarahkan,” lanjut Yati.Q ris

Kota Batu, Bhirawa Dalam upaya memasyarakatkan mars kota Batu, panitia peringatan hari Kartini menggelar lomba paduan suara mars tersebut.

Lomba yang diikuti oleh ibuibu PKK kelurahan/desa dan SKPD tersebut berlangsung di pendopo Kota Batu.

Menurut Kabag Humas Kota Batu Sinal Abidin mengatakan dengan lomba mars tersebut diharapkan seluruh masyarakat bisa menghafal dan menyanyikannya. "Mars Kota Batu itu memiliki makna mendalam dan menjadi spirit bagi warga Kota Batu dalam mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Wisata Internasional dan Pertanian organik. Jadi mars ini harus terus digelorakan," ungkap Kabag Humas di sela-sela kegiatan Audisi, Rabu kemarin (15/4).

Lebih lanjut dikatakan, selain lomba paduan suara Mars Kota Batu, juga digelar lomba pidato pertanian organik berbahasa Jawa dan yel-yel pertanian organik bagi Ibu-ibu PKK dan SKPD. Tujuannya agar bahasa Jawa tetap diuri-uri agar lestari.

"Sekarang ini kan penguasaan bahasa Jawa, khususnya kromo inggil sudah mulai kurang. Padahal untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat petani tentang pertanian organik, selain harus memahami materi, juga bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga seluruh SKPD diharapkan

mampu memahami pertanian organik dan mampu mensosialisasikan ke petani dengan bahasa Jawa yang baik," tuturnya.

Dengan lomba semacam ini diharapkan program pertanian organik bisa dipahami seluruh PNS Pemkot Batu dan anggota PKK. Sehingga semua stakeholder memiliki spirit untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pertanian organik. Lomba dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilakukan Audisi. Sedangkan finalnya baru digelar 21 April mendatang.

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Ny Wibi Punjul Santoso mengatakan, ibu-ibu PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam peringatan hari Kartini tahun ini, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung program Pertanian Organik yang merupakan program prioritas Pemkot Batu.

"Kita berharap lomba mars Kota Batu dan pidato pertanian organik berbahasa Jawa menjadi spirit bagi ibu-ibu PKK dalam mendukung mewujudkan pertanian organik untuk mendukung pariwisata Internasional," tegas Ny Wibi.

Selain lomba tersebut, untuk anak-anak muda, digelar lomba pidato bahasa Inggris dan foto selfi untuk anak-anak muda, khususnya siswa SMA/SMK/MA.Q sup

supriyanto/bhirawa

Lomba Paduan Suara Mars Kota Batu, yel-yel dan Pidato Pertanian Organik Berbahasa Jawa.

Bobot Soal UN Siswa Tuna Rungu Lebih Sederhana Sepintas tidak ada yang berbeda dengan peserta Ujian Nasional (UN) lainnya, namun dua siswa tampak serius menghadapi lembaran soal ujian materi Bahasa Inggris. Keduanya adalah Erwin Jabrik Setiawan (20) dan Muhamad Marwan (20) warga Kota Bojonegoro.

achmad basir/bhirawa

Dua siswa serius saat mengerjakan soal ujian di salah satu SMALB Bojonegoro.

Dua siswa tersebut adalah siswa berkebutuhan khusus tuna rungu. SMA Luar Biasa (LB) B Putra Harapan adalah satusatunya di Kecamatan Kota yang menyelenggarakan UN bagi siswa berkebutuhan khusus. Ujian tersebut dimulai pukul 7.30 WIB hingga 9.30 WIB untuk mata pelajaran Bhasa Inggris.

Selama ujian berlangsung, kedua siswa ini terlihat serius saat mengerjakan soal ujian. Beberapa kali, pengawas menghampiri peserta ujian yang terlihat menunjukkan ekpresi kesulitan dalam me-

ngerjakan soal, seperti membolakbalik lembar jawaban (ljk) atau membunyi-bunyikan pensil.

Kepala SMA LB-B Putra Harapan, Kabupaten Bojonegoro, Supri, mengatakan pelaksanaan ujian nasional untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak begitu berbeda dengan sekolah regular pada umumnya. “Hal yang membedakan hanya pada penyajian bobot soal UN yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK tersebut,” kata Supri Rabu (15/4).

Dikatakan, tahun ini di Bojone-

goro ada empat lembaga SMA Luar bIasa –B atau tunarungu penyelenggara UN, yakni SMALB-B Putra Harapan Kecamatan kota Bojonegoro dengan 2 siswa, SMLB Tutwuri Handayani Kapas dengan 2 siswa. Kemudian SMLB PKK Sumberrejo 1 dengan 1 siswa dan SMLB Bhkati Mulya Sugihwaras 1 siwa. “Enam siswa yang mengikuti UN hari ini tidak ada perlakuan khusus. Pelaksanaannya sama seperti sekolah reguler lain,” ujarnya.

Enam siswa mengikuti ujian pada pukul 07.30 WIB, kemudian selesai pukul 09.30 WIB. Mereka menggunakan satu paket soal.

Untuk hari ini dengan materi Bahasa Inggris, peserta tidak menggunakan listening (mendengar) menggunakan audio speaker seperti lazimnya peserta UN SMA.

“Karena mereka mengalami gangguan pendengaran, maka ujiannya hanya tulis,” pungkasnya.

Menurut Kepala Sekolah SLBB Putra Harapan Supri, kondisi ini sudah dimaklumi pengawas karena kedua anak itu kurang baik dalam berkomunikasi lantaran menderita tunarunggu. “Anakanak ini ada hambatan dalam pendidikan tidak seperti anakanak lainnya. Mereka ini kurang baik dalam berbahasa karena untuk belajar bahasa harus mendengarkan bunyi, jadi butuh proses yang panjang bagi anakanak tunarungu,” katanya.

Untuk pelaksanaan ujian nasional ini jumlah 50 soal sama dengan kelas regular, namun yang membedakan yaitu bobot soal, tingkat kesulitan soal dan perlakuan juga berbeda.Q bas

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

KILAS JATIM

Hearing Protes Pemecatan Tenaga Kontrak Satpol PP Gagal Kota Kediri, Bhirawa Rencana hearing DPRD Kota Kediri yang dijadwalkan Rabu (16/4) pukul 09.00 tentang pemecatan 15 tenaga Satpol PP terpaksa batal. Diduga batalnya heraing ini akibat adanya sabotase pihak-pihak tertentu.Dengan batalnya hearing itu, harapan tenaga kontrak Satpol PP untuk memeinta kejelasan nasibnya kembali pupus.

Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri Ayub Wahyu, membenarkan jika hearing dengan auden mantan tenaga kontrak Satpol PP yang diberhentikan itu. Dengan adanya itu pihaknya akhirnya harus menjadwalkan ulang hearing itu.

"Saya sendiri tidak tahu ada apa kok tidak datang, karena undangan bukan dari kita, undangan yang menyebarkan pemkot, kalau undangan tidak sampai ini ada apa.? yang pasti kita sudah mengagendakan untuk hearing itu," kata Ayub.

Salah satu mantan tenaga kontrak Satpol PP Budi mengaku kecewa dengan pembatalan tersebut, dia menduga adanya sabotase undangan hearing untuk ke15 orang ini, sehingga pihaknya terpaksa menunggu lagi kejelasan nasibnya yang hingga sekarang belum juga ada penyelesaian dari pihak legislative.

"Kita sama sekali tidak menerima undangan dari pemkot, terus jika kejadiannya seperti ini, ini tanggung jawab siapa? Teus bagaimana kejelasan nasib temen-temen kita yang hingga saat ini masih mengharapkan kebijakan dari pemkot," ungkapnya kecewa.Q van

KPP Jatim Nilai Eksekutif-Legislatif Lakukan Dosa Berjamaah Terkait Krisis Obat di Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Ancaman krisis obat di Kota Batu menjadi bukti kebijakan yang diambil eksekutif dan legislatif tak berpihak kepada pelayanan publik. Ancaman krisis itu bakal terjadi karena anggaran pembelian obat tak ada dalam APBD 2015 Kota Batu.

Komisioner Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim, Immanuel Yosua menilai, Timgar dan Banggar telah melakukan dosa berjamaah karena mengabaikan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Padahal pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Potensi krisis obat ini sebenarnya sudah diketahuinya saat kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) 2014 lalu.

Namun, sarannya tak dipedulikan pihak DPRD. Saat berkunjung, ia menemui Kepala Dinkes yang saat itu dijabat

Endang Triningsih (sekarang staf ahli Walikota).

Kepada Yosua, Endang mengungkapkan anggaran pembelian obat dicoret oleh DPRD. Informasi tersebut kemudian ditelusuri Yosua dengan cara menemui Ketua DPRD Cahyo Edi Purnomo. "Pak Cahyo bilang ke saya, proses administrasi (anggaran pembelian obat) tidak jelas, akhirnya (dinkes) distrap (dihukum) dengan cara anggarannya dicoret," beber Yosua.

Sikap egois DPRD, kata Yosua, harusnya tidak boleh terjadi. Menurutnya, sebelum DPRD mencoret, mereka harus

mengaji dulu. Bisa dengan cara mendatangkan ahli untuk menganalisis dampak dari pencoretan anggaran itu.

Ditambahkan KPP Jatim sebenarnya telah memberikan saran agar menyetujui anggaran yang diajukan dengan diberi catatan karena dianggap anggaran beli obat tak jelas.

Catatan tersebut nanti bisa diawasi oleh DPRD yang memiliki fungsi pengawasan. Sekarang, kata Yosua, DPRD seolah-olah cuci tangan. Ia juga menyayangkan sikap eksekutif yang diam saja ketika anggaran itu dicoret.

Yosua menilai, eksekutif dan legislatif tak beres dalam menyusun APBD 2015. Mereka hanya memperhatikan aspek administrasi saja, tapi tidak memperhatikan aspek pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat.

"Mereka telah membuat do-

sa secara berjamaah. Kami berharap dua lembaga itu minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Batu," ungkapnya.

"Ini kejadian pertama kalinya di Jatim, ada kabupaten/kota yang tidak mengganggarkan pembelian obat. Ego eksekutif dan legislatif menyebabkan masyarakat sebagai korban," bebernya.

Dia menilai, kebijakan tidak menganggarkan pembelian obat itu bertentangan dan tidak mendukung regulasi pelayanan publik, asas pelayanan publik, serta asas keadilan yang ada di dalam UU nomor 25/2009 tentang pelayanan publik, Perda Jatim nomor 8/ 2011 tentang pelayanan publik, serta Perda Kota Batu nomor 9/2012 tentang pelayanan publik.

Sekarang, ia mendesak eksekutif dan legislatif duduk bersama membentuk tim pena-

khoirul huda/bhirawa

Para tersangka judi sabung ayam bersama barang bukti di halaman belakang Polres pada saat dilakukan rilis oleh Satreskrim Polres Tuban (15/4).

Polres Gerebek Judi Sabung Ayam Tuban, Bhirawa Tiga orang pelaku judi sabong ayam diamankan petugas kepolisian dalam penggrebegan kemarin (15/4) di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban. Dalam penggrebekan itu pelaku lain yang diperkirakan berjumlah belasan orang kocar-kacir menyelamatkan diri serta meninggalkan ayam aduan mereka. “Tiga orang pelaku berhasil ditangkap petugas saat penggrebegan arena judi,” ujar Kasar Terkrim Polres Tuban AKP Suharyono.

Ketiga orang pelaku yang dapat diamankan petugas diantaranya Heriyanto (58) warga Baturetno, Soim (45) warga Sendangharjo, dan Suhardiono (42) warga Kutorejo. Mereka ini berhasil ditangkap karena tidak sempat melarikan diri saat penggrebegan petugas berlangsung. “Ketiganya tidak sempat kabur bersama pelaku lainya saat kami tangkap bersama sejumlah barang bukti uang tunai tom-

bokan, dua ekor ayam aduan dan ember untuk mandi ayam,” terang Kasat reskrim.

Menurut Kasat Reskrim, judi sabung ayam dilakukan dengan cara mengadu dua ekor ayam dalam durasi waktu tertentu, sebelum ada ayam yang kalah akan ada taruhan dengan jumlah berfariasi. Selain tiga pelaku, dalam penggrebegan itu, petugas juga mengamankan dua ekor ayam aduan, uang tunai Rp250.000 untuk tombokan (Taruhan) dan peralatan mandi ayam.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya, ketiga pelaku langsung dijebloskan ke jeruji tahanan mapolres Tuban dan akan dijerat dengan pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. “Ketiganya akan dikenakan pasal 303 tentang perjudian, untuk keperluan penyelidikan mereka masih kami tahan,” pungkas Kasat Reskrim Polres Tuban.Q hud

Kuasa Hukum Buruh Tunggu Tindakan Tegas Pasuruan, Bhirawa Kuasa hukum buruh PT Surabaya Ren Ding Plastik, Suryono Pane ternyata masih menunggu langkah yang diambil dari pihak Disnakertrans Kabupaten Pasuruan terkait 225 buruh yang gajinya belum dibayar selama tiga bulan lamanya. Menurutnya, tindakan mene-

nggulangan krisis obat. Diharapkan, tim itu bisa mencari penyelesaian masalah agar pelayanan masyarakat bisa berlangsung secara baik.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Batu, Heli Suyanto menuding, pencoretan anggaran pembelian obat disebabkan proses pengadaan obat yang dilakukan dinkes tidak jelas.

Termasuk, data kebutuhan obat yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Batu. "Dinkes harus punya database dan analisa warga yang sakit. Datanya kan ada dipuskesmas maupun dipostu warga yang sakit," ujarnya.

Heli mengaku , DPRD ingin tahu, berapa persen masyarakat Batu yang sakit permanen dan harus menjadi tanggungan pemkot. Kebutuhan untuk obat musiman, misalkan diprediksi setiap bulan membutuhkan berapa," tandas Heli.Q sup

Warga Desak Kades Sumbermulyo Eksekusi Putusan PTUN Surabaya

Kejari Batu Kirim Tim ke Balikpapan Batu, Bhirawa Pemeriksaan marathon terhadap para saksi dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu terhadap dugaan adanya penyelewengan anggaran dalam kegiatan Roadshow Balikpapan atau Investment Exhibition Balikpapan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Hingga kemarin(15/4), sudah ada 18 orang saksi yang diperiksa Kejari.

Selain itu Kejari segera mengirimkan tim untuk mendatangi Kota Balikpapan untuk melakukan penyelidikan di sana dan memperdalam alat bukti yang kini telah dimiliki.

“Kita belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Namun kita akan segera mengirimkan tim ke kota Balikpapan untuk memperdalam alat bukti yang ada.

Kita akan berhati-hati dan tidak sembarangan dalam penentuan tersangka,” ujar Kajari Kota Batu, Sedia Ginting, SH, M.Hum saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/4).

Saat ini, Kejari sudah memeriksa 18 orang saksi. Adapun 6 di antaranya merupakan saksi dari lingkungan Pemkot Batu. Sedangkan lainnya merupakan saksi dari Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), serta rekanan yang ditunjuk PHRI dalam pelaksanaan roadshow ini. Adapun rekanan ini merupakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengurusi perjalanan dan akomodasi yang dibutuhkan oleh rombongan.

“Dan sari ini (kemarin-red), kita mengagendakan memeriksa saksi dari pegawai Badan Penanaman Modal (BPM) berinisial Y. Saksi ini merupakan pegawai BPM yang ditunjuk untuk mengurusi segala administrasi kegiatan Roadshow Balikpapan,”tambah Kasie Pedana Khusus (Pidsus) Kejari batu, Jendra Firdaus.

Sebelumnya, beberapa pejabat Pemkot juga sudah diperiksa sebagai saksi untuk mengungkap dugaan adanya penyelewengan dana dari kegiatan Roadshow Balikpapan yang dianggarkan senilai Rp 3,7 miliar. Di antara pejabat yang telah diperiksa adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batu, Syamsul Bakrie.Q nas

7

jemen PT Surabaya Ren Ding Plastik tidak membayar buruh kontrak tersebut dinyakini merupakan kasus pertama dalam perburuan.

“Hingga saat ini kami masih menunggu langkah tegas dari pihak Disnakertrans Kabupaten Pasuruan. Katanya kemarin ketika menemui pendemo di lokasi kantor

Disnakertrans, hari ini pihak Disnakertrans turun ke perusahaan PT Surabaya Ren Ding Plastik. Tapi mereka belum menindaklajuti kepada kami,” ujar Suryono Pane di hubungi Bhirawa melalui selulernya, Rabu (15/4).

Akibatnya, pimpinan perusahaan bisa terkendala hukuman pidana pasal 90 jo

pasal 180 UU no 13 tahun 2013 dengan kurungan 4 penjara dan denda maksimal 500 juta. Diberitakan sebelumnya, ratusan buruh PT Surabaya Ren Ding Plastik berunjuk rasa di depan kantor Disnakertrans Kabupaten Pasuruan.

Selain masalah gaji, para buruh meminta agar sisa

THR 2014 sebesar 50 persen dan jaminan hari tua juga dibayarkan. Pasalnya, selama ini para buruh sudah membayar iuran jaminan hari tua yang dipotong dari gaji setiap bulan. Sesuai perjanjian itu, jaminan tua boleh di ambil asalkan massa kerja lebih dari 5 tahunan. Q hil

Jombang, Bhirawa Puluhan warga dan perangkat desa yang tergabung dalam paguyuban BRANTAS mendatangi Balai Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto. Mereka menuntut Kades setempat mengangkat kembali Husen, Kepala Dusun Sumbermulyo yang telah diberhentikan pemberhentian dari jabatannya pada 2013 lalu.

Tuntutan puluhan warga ini menyusul telah dimenangkannya upaya hukum, gugatan Husen di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya atas pemberhentiannya yang dinilai melanggar UU. ’’Kita datang kesini untuk menuntut Kades Sumbermulyo, melaksanakan eksekusi putuskan PTUN Surabaya yang memenangkan gugatan saudara Husen,’’ ujar Zeid Yamani Kuasa Hukum Husen, Rabu (15/4) mengatakan.

Zaid menjelaskan, dalam putusan PTUN junto PTTUN Surabaya tertanggal 7 April 2015 di jelaskan bahwa tergugat yang dalam hal ini Kades Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, diminta untuk melaksanakan putusan PTUN Surabaya.

Yakni di antaranya adalah mencabut keputusan Kades nomor 188/08/415.67.07/ 2013 tentang pemberhentian Husen dari jabatannya sebagai Kasun Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto. ’’Selain Kades juga harus mencabut keputusan nomor 188/11/415.67.07/2013 tentang Pengangkatan saudara Rudiono sebagai Kasun Desa Sumbermulyo pada 29 Juni 2013,’’ jelasnya.

Masih menurut Zaid Yamani, dengan putusan PTUN Surabaya nomor 172/ G20/2013/PTUN.SBY yang dikeluarkan pada 3 Februari 2014 junto putusan PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) nomor 93/B/2012/PT.TUN.SBY yang dikeluarkan 8 Juni 2014 menyatakan bawah kedua pengadilan tersebut memutuskan memenangkan gugatan yang dilayangkan Husen melawan Kades Sumbermulyo, Kecamatan

Jogoroto. ’’Ini merupakan keputusan hukum, jika ini tidak dilaksanakan eksekusinya, maka pemerintah desa jelas melawan hukum, dan kami akan melakukan proses hukum untuk kedepannya,’’ tambahnya.

Menanggapi desakan puluhan warga ini, Fuad Kepala Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto akhirnya menyetujui permintaan para demonstran itu. Kades pun akhirnya melakukan eksekusi atas putusan PTUN Surabaya nomor 172/ PEN.EKS/2013/PTUN.SBY. ’’Berdasarkan putusan dari PTUN Surabaya, makanya kami melaksanakan pencabutan dan pembatalan SK yang dikeluarkan Kades terkait dengan pengangkatan saudara Rudiono, dan mencabut SK pemberhentian saudara Husen sebagai Kasun. Sehingga mulai hari ini kami sudah resmi melaksanakan eksekusi dari PTUN Surabaya sesuai dengan yang diperintahkan dalam surat penetapan itu,’’ ujar Fuad saat ditemui usai menemui para pendemo.

Selain itu Kades Fuad juga mencabut SK (surat keputusan) nomor 188/11/ 415.67.07/2013 tentang Pengangkatan Rudinono sebagai Kasun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto. Ia menambahkan, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pihaknya selakuk tergugat diminta untuk menjalankan putusan tersebut.

Karena jika tidak dirinya bisa tersandung persoalan hukum. ’’Kami takut dan patuh dengan hukum, sehingga kami melakukan eksekusi ini. Karena pada dasarnya sudah sangat jelas, eksekusi ini harus dilakukan,’’ tambahnya.

Fuad menjelaskan, pasca melakukan eksekusi ini, pihaknya juga akan langsung mengurus administrasi pencabutan SK Kades terkait dengan pemberhentian Husen dan pengangkatan Rudiono. Sebab, ia berharap persoalan yang sudah berlarut-larut ini bisa segera diselesaikan.Q rur

Monyet Liar ke Permukiman, Tubuh Balita Jadi Korban Seorang balita di Situbondo, terpaksa dilarikan ke rumah sakit setempat setelah digigit kera liar. Sang nenek yang mengetahui kondisi cucunya mengalami luka parah di kakinya, terus menangis histeris di rumah sakit setempat. Sementara korban terpaksa mendapatkan dua puluh jahitan di pantat dan paha kanan.

Jumiyati, sang nenek bayi terus menangis histeris di pintu masuk rumah sakit umum Abdur Rahem Situbondo kemarin. Nenek dua cucu ini terlihat shok melihat luka yang dialami cucunya, Bunga Imarania. Pihak keluarga harus berusaha keras menenangkan sang nenek yang terus menangis dan berusaha melihat kondisi cucunya di dalam ruang gawat darurat rumah sakit umum Abdu-

rahman Saleh.

Petugas medis rumah sakit umum setempat terpaksa harus menjahit lebih dari dua puluh jahitan di pantat dan paha kanan.

Luka robek gigitan kera liar ini memaksa sang anak harus menangis histeris karena rasa sakit yang di deritanya. “Balita usia dini itu terancam akan mengalami cacat seumur hidup setelah sebagian daging kulitnya di makan

kera,” ujar salah satu saksi di TKP kemarin.

Kejadian ini sendiri berawal dari korban yang bermain bersama sang nenek di depan rumah.

Di saat asik bermain tiba tiba cucunya yang masih berusia tiga tahun ini meminta di ambilkan air minum karena dahaga. Belum sampai masuk dalam rumah, tiba tiba terdengar jeritan tangisan kesakitan terdengar di luar rumah.

Setelelah dilihat,sang nenek terkejut,sang cucunya telah di terkam kera yang besarnya hampir sama dengan cucunya. Sang nenek berusah kerasa mengusir sang kera dengan teriakan, namun kera

terus menggigit cucunya di beberapa bagian tubuhnya. Kera sendiri baru mau melepaskan gigitannya dan kabur ke tengah perkampungan setelah sang nenek juga menggigit tubuh kera sang kera juga. “Terpaksa saya gigit keranya agar tubuh cucu saya dilepas,” ujar Jumiyati.

Walaupun telah jatuh korban luka luka, namun hingga saat ini belum ada tindakan berarti yang di lakukan oleh aparat kepolisian untuk melakukan perburuan ke pada kera liar yang telah meresahkan warga di kampung Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Situbondo dalam sepekan ini.Q awi

sawawi/bhirawa

Korban bayi Bunga Imarania saat dirawat intensif di RSU Situbondo akibat digigit kera liar yang turun dari hutan kemarin.

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Kliwon, 16 APRIL 2015

Disperdagin Surabaya Gelar Pelatihan Pembuatan Kue

Harus Berani Berinovasi, Fasilitasi Pengurusan Label Halal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya memberdayakan masyarakat, kali ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Surabaya menggelar pelatihan kue di Bogasari Baking Centre, Plasa Surabaya.

Sebanyak 20 peserta saat mengikuti pelatihan pembuatan kue yang digelar oleh Disperdagin Surabaya.

Kurs JUAL

BELI

USD

13,065.00

12,935.00

SGD

9,590.40

9,489.40

EUR

14,065.78

13,923.23

JPY

10,925.74

10,815.22

GBP

19,378.01

19,180.02

Pelatihan tersebut digelar selama tiga hari mulai 13-16 April, sebanyak 20 orang peserta mengikuti pelatihan tersebut. Peserta terdiri dari warga yang berasal dari tiga wilayah di Surabaya yakni kelurahan Wonorejo, Tandes dan Putat Jaya. Menurut Kepala Bidang Industri Disperdagin, Surta Uli Sinurat mengatakan, pelatihan tersebut adalah bentuk upaya untuk memberikan pembekalan dan tambahan bagi ibuibu yang berprofesi sebagai wirausaha pembuatan kue. ‘’Selama ini, untuk kue yang ada dirasa kurang bervariasi sehingga jika ada pesanan untuk jenis tertentu, tidak jarang meng-

hibahkan ke produsen lain,’’ katanya Selasa (14/4) kemarin.

Uli menambahkan, dengan tambahan pengetahuan dari pelatihan tersebut diharapkan para pengusaha kue dapat berinovasi dan berkreasi sehingga dapat memproduksi kue yang lebih bervariasi. Pelatihan tersebut peserta diberikan materi tentang pembuatan kue hingga 11 jenis. Selain teori, peserta juga melakuam praktek langsung dengan fasilitas dapur dan bahan yang telah disediakan.

Fasilitasi Sertifikasi Halal Sementara itu bagi warga pelaku UKM yang ingin mendapat

sertifikasi halal Disperdagin Surabaya akan memfasilitasi secara gratis. Label halal ini sangat penting bagi produk yang dianggap penting memilikinya.

Namun untuk mengurusnya banyak pelaku UKM yang belum faham. Sehingga Disperdagin memberikan kesempatan bagi yang ingin mengurusnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Surabaya Widodo Suryantoro mengatakan selain menfasilitasinya dengan menghubungkan dengan MUI, pihaknya juga menerima permohonan sertifikasi merek. ‘’Untuk pengurusan sertifikat halal, warga dipersilakan datang ke kantor Disperindag guna memenuhi sejumlah persyaratan.

Pengajuan sertifikat halal melalui program fasilitasi pemkot

Neraca Perdagangan Jatim Defisit 328 Juta Dollar AS Pemprov, Bhirawa Saat neraca perdagangan Indonesia surplus, Jawa Timur (Jatim) malah mengalami kondisi yang bertolak belakang.

Melewati triwulan pertama 2015, neraca perdagangan provinsi ini mengalami defisit sekitar 328 juta dollar AS.

Sumber: Bank Indonesia (2 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

Pelindo III Bagi Dana Rp 932 Juta untuk Mitra Binaan Surabaya, Bhirawa Pelindo III Tanjung Perak memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi 39 calon mitra binaan diwilayah Surabaya dan Jawa Timur mulai dari sektor Perindustrian, Perdagangan, Peternakan, Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan serta jasa lainnya. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari (14-15 April) tersebut akan dilanjutkan pada kamis (16/4) dengan acara penandatanganan perjanjian pinjaman dan program kemitraan antara calon mitra binaan dengan Pelindo III Tanjung Perak.

Kurang lebih 932 juta rupiah akan digelontorkan untuk membantu usaha-usaha kecil dan menengah yang telah terseleksi.

Calon mitra binaan tersebut dipilih melalui survey dan proses seleksi ketat, dengan tetap memperhatikan dasar-dasar penilaian 4P dan 5C (Personality, Purpose, Prospect, Payment dan Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).

Tujuan diadakannya acara pelatihan tersebut adalah untuk membangkitkan jiwa entrepreneur sebagai modal usaha dan sekaligus menjadikan para usahawan agar tangguh menghadapi persaingan pasar yang ketat, ujar General Manajer Pelindo III Tanjung Perak Eko Harijadi Budijanto saat menyampaikan sambutannya. Eko menjelaskan latar belakang diadakannya pelatihan untuk calon mitra binaan agar usaha-usaha kecil dan menengah diharapkan mampu bersaing dipasar lokal maupun nasional untuk mendongkrak ekonomi daerah sekaligus dapat memberikan lapangan pekerjaan baru. Pada kesempatan yang sama, Direktur SDM dan Umum yang diwakili oleh Sekretaris Perusahaan Pelindo III Yon Irawan juga memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan tersebut. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2012, Orange, AG3685OH, a/n.

Ismayah, Ds. Talang, Sendang-T.Agung No. 719/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2002, Abu-abu, AG4356SN, a/n. Titin Setyoningrum, Jl. Mastrip RT 02/03, Jepun-T.Agung No. 720/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Merah Marun, B6356WER, a/n. Sukadi, Alamat Villa Pamulang Mas RT 3/6-Jakarta No. 721/IMB/BI-II/2015

juga gratis alias tidak dipungut biaya,’’ jelasnya.

Dari data Disperindag, saat ini sudah sekitar 400 merek yang sudah mengatongi sertifikat kebanyakan merupakan jenis usaha handicraft (kerajinan tangan), fesyen dan makanan-minuman.

Untuk perihal pendaftaran merek ini gratis karena biaya ditanggung APBD Kota Surabaya. Syaratnya, pemohon harus ber-KTP Surabaya. Lalu KTP itu lantas difotokopi dan didaftarkan melalui kantor Disperindag Surabaya dengan menyertakan etiket/logo merek. ‘’Kalau mengurus sendiri biayanya sekitar Rp2 juta. Tapi, dengan program fasilitasi dari pemkot, pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun karena sudah didanai oleh pemkot,’’ tuturnya. Q dre

wiwi eko/bhirawa

Pasar tradisional Pasar Ngemplak yang berada di Kota Tulungagung sebentar lagi bakal difasilitasi tempat pasar ikan yang terpisah dari pedagang lainnya.

Fasilitas Pasar Ngemplak Bakal Ditambah Tulungagung, Bhirawa Rencananya, dalam waktu dekat, Pasar Ngemplak Kota Tulungagung bakal diramaikan dengan ketersediaan pasar ikan di dalamnya. Penyediaan pasar ikan di pasar tradisional tersebut bakal menelan biaya Rp 600 juta.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung, Drs Suprapto MM, pada Bhirawa, Rabu (15/4), mengakui sudah ada rencana pembangunan pasar ikan di Pasar Ngemplak. “Dananya dari DAK. Begitu bulan ini cair kami akan langsung membangunnya,” ujarnya.

Pembangunan pasar ikan di Pasar Ngemplak, menurut dia, melengkapi pasar serupa yang

berada Kecamatan Bandung.

“Dengan adanya tambahan pasar ikan di Pasar Ngemplak akan semakin memudahkan dan meningkatkan jual beli ikan segar di Kota Tulungagung,” paparnya.

Saat ini penjual ikan segar di Pasar Ngemplak Kota Tulungagung yang jumlahnya relatif sedikit menempati tempat yang terpisah-pisah. Mereka tidak berkumpul di satu kawasan yang khusus menjual ikan. Menurut Suprapto, dengan dikumpulkannya para penjual ikan di satu kawasan akan membuat pedagang dan pembeli ikan akan semakin nyaman.

Apalagi, dalam pasar ikan tersebut bakal pula disediakan instalasi pembuangan air limbah.

“Selama ini kan para pedagang ikan di Pasar Ngemplak belum disediakan instalasi pembuangan air limbah ikan. Penyediaan instalasi pembuangan air limbah ikan akan membuat pedagang dan pembeli lebih nyaman karena tidak menimbulkan bau amis yang menyengat,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut mantan Kabag Perekonomian Kabupaten Tulungagung ini, sudah ada koordinasi dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung yang berwenang mengelola pasar di Tulungagung. “Untuk pembuatan pasar ikan ini kami disediakan di lokasi belakang Pasar Ngemplak tepatnya di sebelah timur selatan,” bebernya. Q wed

Secara kumulatif, nilai ekspor Januari sampai Maret Jatim tahun 2015 mencapai 4.774,46 juta dollar AS atau turun 3,49% dibandingkan ekspor periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai impor kumulatif selama Januari-Maret sebesar 5.102,85 juta dollar AS atau turun 15,28% dibanding periode yang sama tahun 2014.

“Meskipun nilai impor Jatim terlihat besar, namun itu tidak untuk kepentingan Jawa Timur saja karena Jatim menjadi pintu masuk impor daerah di luar Jatim khususnya Indonesia timur,” kata Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah melalui Kepala Bidang Neraca dan Analisis, Setyowati, Rabu (15/4).

Lagipula dilihat dari komposisi impornya, terbesar merupakan bahan baku atau penolong sebesar 83,48% atau sebesar 4,26 miliar dollar AS. Kemudian barang modal sebesar 8,65% dengan nilai 0,42 miliar dollar AS dan barang konsumsi 8,21% atau 0,41 miliar dollar AS. Dikatakan Setyowati, impor terutama berasal dari China, Amerika Serikat dan Jepang. Dari China terutama barang konsumsi yaitu bahan makanan dan mainan anak. “Ini tidak lepas dari gaya hidup kita yang suka sekali mengonsumsi barang impor.

Buah-buahan seperti Jeruk, anggur kita pilih yang impor.

Padahal di Jatim juga memiliki banyak buah lokal yang berkualitas,” katanya.

Sementara, nilai ekspor Jawa Timur pada Maret 2015 naik tipis sebesar 0,06% sebesar 1.498 juta dollar AS dibandingkan ekspor Bulan

Februari. 2015 sebesar 1,498 juta dollar AS. Ekspor non migas berperan dominan yaitu 97,75% dengan nilai 1,465 juta dollar AS. “Meskipun masih mendominasi, ekspor non migas Jatim selama Bulan Maret 2015 sebesar 1.465 juta dollar AS sebenarnya turun 0,11 persen dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Setyowati. Penurunan ini tidak bisa dilepaskan dari turunnya harga minyak mentah dan penurunan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor Jatim. “Di level internasional, harga-harga mengalami penurunan. Sehingga walaupun terjadi kenaikan volume, nilai ekspor kita tetap turun,” katanya.

Dari sisi komoditas penyumbang ekspor non-migas, kelompok perhiasan/ permata masih menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai 321 juta dollar AS. Ekspor permata umumnya ditujukan ke Jepang, Swiss dan Taiwan. Ekspor dengan nilai terbesar kedua yaitu kelompok barang lemak dan minyak hewan/nabati dengan nilai 95,60 juta dollar AS dengan negara tujuan China. Sementara ditilik dari negara tujuan ekspornya, Jepang, Amerika Serikat dan China masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor komoditas dari Jatim. Ekspor dari Jatim ke Jepang pada bulan Maret 2015 tercatat sebesar 258 juta dollar AS, ke Amerika Serikat sebesar 173 juta dollar AS, dan ke China sebesar 112 juta dollar AS. “Kontribusi ketiga negara tersebut cukup besar yaitu 33,63 persen,” katanya. Q rac

Pengembangan Wisata Puncak B - 29 Sedot Rp 25 Miliar Lumajang, Bhirawa Pengambangan potensi wisata yang dilakukan Pemkab Lumajang nampaknya tak akan main-main. Tahun 2015 ini, untuk obyek wisata puncak B – 29 dan sekitarnya dianggarakan Rp 35 Miliar.

Sektor ini dinilai akan menggenjot target pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Pasalnya, Kabupaten Lumajang memiliki ikon wisata yang tersebar di berbagai lokasi. ‘’Tahun 2015 pem-

bangunan sektor pariwisata akan diprioritaskan, terutama di kawasan Puncak B - 29 dan sekitarnya,’’jelas Ir Indah Amperawati, Msi Kepala Bappekab Kabupaten Lumajang, Rabu (15/4).

Lebih lanjut Indah Amperawati mengungkapkan kawasan Puncak B-29 di lereng Gunung Semeru dengan view lautan pasir Bromo dan panorama ‘’Gunung Semeru sendiri, telah menjadi ikon yang banyak didatangi para

wisatawan. Baik wisatawan domestik maupun wisatawan domestik,’’ katanya. Pengembangannya nanti akan tersinergi, karena kawasan itu merupakan wilayah Agropolitan Seroja. Saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun Master Plan. .

Investasi pada sektor pariwisata, lanjut Kepala Bappekab Lumajang, saat ini sudah mulai dilirik para investor asing. Tahun ini setidaknya sudah ada dua investor yang

berminat untuk mengembangkan obyek wisata di Kabupaten Lumajang. ‘’Sudah ada dua investor yang akan memberikan sentuhan dana, diantaranya dari luar negeri dan satunya lagi dari luar daerah,’’ungkapnya bangga.

Bahkan tahun depan, Pemkab Lumajang akan mengundang investor dari luar negeri lagi untuk menanamkan investasinya di sektor ini.

Selain obyek wisata Puncak B-29, masih banyak ikon dari

sektor pariwisata Kabupaten Lumajang lain yang perlu dikembangkan. Diantaranya, Pemandian Alam Selokambang yang bersumber dari mata air alami, Desa Wisata Ranu Pane di Desa Ranu Pane, Kecamatan Senduro, wisata religi Pua Mandhara Giri Semeru Agung, sejumlah air terjun di lereng Gunung Semeru, Goa Tetes di Kecamatan Pronojiwo, maupun Segitiga Ranu di lereng Gunung Lemongan. Q yat

Bazaar Blitar Djadoel V Digelar di Alun-alun Kota Blitar Pemerintah Kota Blitar kembali menggelar Bazaar Blitar Djaman Doeloe (Blitar Djadoel) V tahun 2015 yang dilaksanakan mulai Rabu, 15 April 2014 di AlunAlun Kota Blitar sampai dengan hari Minggu, 19 April 2015 mendatang. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Blitar ke-109.

Koordinator Blitar Djadoel V, Drs. Muhson, MAP, mengatakan kegiatan Blitar Djadoel V ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Blitar ke-109 yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar bersama masyarakat di Alun-Alun Kota Blitar yang bertujuan sebagai wujud rasa syukur berbagai nikmat yang telah diberikan kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Blitar, sebagai media untuk menumbuhkembangkan semangat cinta budaya asli indonesia, mempertahankan nilai positif tradisi dan budaya bangsa, sekaligus memperkuat karakter dan jati diri warga Kota Blitar.

“Dan dalam rangka menerapkan semboyan Rukun Agawe Santoso, sebagai media promosi potensi Kota Blitar sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat,” kata Drs. Muhson, MAP, Rabu (15/4).

Lanjut Drs. Muhson, MAP, tahun ini sengaja selenggarakan Bazaar

Blitar Djadoel di Aloon-Aloon, karena mengingat pada beberapa tahun lalu di Kota Blitar sekitar tahun 90-an memiliki pasar murah yang kita kenal dengan istilah PPAP (Pameran Pembangunan Dan Arena Promosi) yang tempatnya juga di Aloon-Aloon Kota Blitar dan sangat legendaris. Sehingga dengan digelar di Aloon-Aloon diharapkan juga tidak menggangu arus lalu lintas. “Mudah-mudahan tahun ini, isi bazaar dan seni tradisionalnya lebih lengkap termasuk berbagai jenis makanan djadoel-nya. Bahkan juga ada kampung dolanan, dimana seluruh stand kita harapkan bisa buka mulai siang sampai malam pukul 22.00 WIB yang bisa dikunjungi masyarakat lebih banyak baik dari dalam maupun dari luar Kota Blitar,” jelasnya.

Untuk peserta dan pengisi stand, dikatakan Drs. Muhson, MAP, diikuti semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, BUMN, BUMD, OR-

MAS, Organisasi Perempuan, Perbankan, Pengrajin, Seniman, dan Pengusaha sejumlah kurang lebih 138 stand yang akan memamerkan makanan olahan tradisional, kesenian tradisional djaman doeloe, benda-benda djaman doeloe, handycraft, foto-foto djaman doeloe, dan kampoeng dolanan.

“Untuk semua stand-stand yang mengikuti Bazaar Djadoel ini juga akan di lombakan dan dinilai oleh Tim Juri.

Bahkan selain dari dalam Kota, kami juga menyediakan 38 stand untuk Kabupaten/Kota se- Jawa Timur untuk memeriahkan Bazaar Blitar Djadoel V ini,” ujarnya. Disisi lain pada pelaksanaan Bazaar Blitar Djadoel V tahun 2015 ini, para pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan dooprize dan hadiah utama sepeda motor dengan cara mengisi kupon yang telah disediakan oleh Panitia dan akan diundi pada saat malam penutupan hari Minggu tanggal 19 April 2015.

Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH berharap Bazaar Blitar Djadoel V ini bisa dikunjungi masyarakat lebih banyak baik dari dalam maupun dari luar Kota Blitar, dimana isi Bazaar Blitar Djadoel V tahun 2015 ini

semakin lebih lengkap dari tahuntahun sebelumnya termasuk berbagai seni tradisionalnya, berbagai makanan djadoelnya juga lebih lengkap, ada kampung dolanan, dan seluruh stand kita harapkan bisa buka mulai siang sampai malam.

“Melalui kegiatan ini para pengunjung akan dapat menikmati gambaran Kota Blitar pada jaman dulu, seperti dipesankan Bung Karno, kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Kita juga tidak boleh lupa dari mana kita berasal, dulu kita seperti apa, agar saat ini dan di masa mendatang kita bisa menjadi manusia yang lebih baik,” kata Muh. Samanhudi Anwar, SH. Selain itu menurutnya Bazaar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Blitar yang dikemas dalam nuansa Blitar Djadoel menggambarkan situasi dan kondisi Kota Blitar jaman dulu, sehingga pihaknya berharap para pengunjung akan dapat menikmati gambaran Kota Blitar pada jaman dulu.

Bahkan kepada para penjaga stand dan seluruh pengunjung Bazaar pihaknya juga meminta untuk berpakaian Djadoel dengan harapan bisa men-

hartono/bhirawa

Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH saat mengunjungi salah satu stand Bazaar Blitar Djadoel V tahun 2015 di Aloon-Aloon Kota Blitar, Rabu (15/4) kemarin. cintai budaya asli Indonesia yang adiluhung dan sesuai dengan jati diri serta kepribadian Bangsa Indonesia.

“Bazaar Djadoel adalah wujud nyata dari semangat ekonomi kreatif.

Saya yakin efek ekonomi dari Bazaar

Djadoel ini akan sangat besar. Selain itu, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memperkuat ikatan persatuan kita sebagai Wong Blitar yang punya semboyan Rukun Agawe Santoso,” imbuhnya. Q htn*

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

LINTASAN

Menpora Berharap Catur Sumbang Medali AG Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Imam Nahrowi berharap catur menumbang medali ketika Indonesia ditargetkan masuk 10 besar pada Asian Games 2018.

"Target kami di 10 besar, dan kami harap cabang catur menjadi salah satu penyumbang medali," kata Menpora ketika membuka turnamen catur internasional JAPFA Grandmaster Tournament 2015 di Jakarta, Rabu.

Menpora juga meminta agar prestasi olahraga catur tidak hanya berkembang di dalam negeri saja, tapi sebisa mungkin juga di olimpiade.

Sementara kepada para pemain asing yang berlaga di turnamen Grandmaster ini bisa menikmati kenyamanan berada di Indonesia.

"Kami harap mereka bisa enjoy berada di Indonesia, dan perlu mengenal Indonesia," tambahnya.

JAPFA Grandmaster Tournament 2015 diikuti enam pecatur asing masingmasing GM Sergey Tiviakov dari Belanda, GM Geetha Narayanan Gopal dari India, GM Regelio Antonio Jr dari Filipina, GM Nguyen Ahn Dung dari Vietnam, IM Alina I'Ami dari Rumania, IM Sophie Milliet dari Prancis.

Sedangkan pecatur Indonesia yang ikut adalah IM Sean Wienhand Cuhendi, IM Farid Firmansyah, IM Irene Kharisma Sukandar, IM Medina Warda Aulia, IM Tirta Chandra Purnama, dan FM Muhammad Lutfi Ali. Turnamen catur yang berlangsung selama delapan hari 15 - 22 April itu menggunakan sistem round robin, dimana seluruh pecatur akan saling bertemu.Q ant

OLAHRAGA

9

Atlet SMANOR Berburu Prestasi ke Thailand Surabaya, Bhirawa Kejuaraan Gulat Kadet dan Junior se Asia Tenggara di Thailand akhir April, menjadi ujian pertama bagi atlet Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR), Shintia Eka Arfenda untuk mengukir pretasi internasional.

Selain Shintia, atlet lain asal Jatim lainnya, Puji Prasetyo juga akan turun pada lomba yang diikuti oleh pegulat terbaik se Asia Tenggara itu, atlet yang juga lulusan SMANOR itu akan berupaya untuk mempertahankan medali emas yang diraihnya tahun lalu.

Saat ditemui usai mengikuti Ujian Nasional di SMANOR, Shintia mengaku sudah mempersiapkan semuanya untuk bisa meraih juara, bahkan ia bersama pelatih sudah menambah porsi latihan sebelum berangkat ke negeri Gajah Putih pada 21 April mendatang.

Tapi ia mengaku sempat nervous karena ini adalah event internasional pertama sepanjang karirnya. Namun berbekal prestasi sebagai juara nasional di Kejurnas Junior Yogjakarta dan Kejurnas Senior di Jakarta tahun lalu, remaja berusia 18 tahun itu akan berupaya untuk meraih juara. "Ini pertamakali saya main di luar negeri, jadi saya harus bertanding sebaik mungkin, semoga bisa juara," kata pegulat putri di kelas 48kg itu, Rabu (15/4).

Pelatih Gulat SMANOR, Djunaidi menjelaskan, secara

wawan t/bhirawa

Shintia Eka Arfenda tehknik kemampuan Shintia sudah sangat bagus dan semakin matang, tapi karena ia tidak memiliki pengalaman bertanding di level internasional, maka kendala yang dihadapi saat ini adalaf faktor mental tanding. "Kalau teknik saya rasa sudah cukup bagus, mungkin yang menjadi perhatian utama adalah faktor mental," katanya.

Ditemui saat melakukan sidak UN di SMANOR, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman, berharap Shintia dan seluruh atlet maupun lulusan SMANOR terus

wawan t/bhirawa

Kadiknas Jatim tengah sidak UN di UPT SMANOR Jatim (paling kanan). mencetak prestasi, karena selama ini siswa dari sekolah yang berada di Sidoarjo setiap tahun selalu meraih pretasi baik nasional maupun internasional. "Harapan kami, Shintia dan Puji bisa meraih juara, agar bisa mengibarkan bendera merah putih di negara

lain, selain itu juga mengangkat nama Jawa Timur dan SMANOR di kancah internasional," katanya.

Sementara itu, Kepala UPT SMANOR, Zaenal Arifin mengatakan, kalau selama ini baik Shintia sudah melakukan latihan sesuai dengan program

yang diberikan oleh pelatih.

Bahkan Shintia juga rela menambah porsi latihan untuk mengasah tekniknya. "Sudah menjadi kebiasaan siswa kami selalu menambah jam latihan, dan saya tahu Shintia memiliki tekad kuat untuk meraih juara di Thailand," tegasnya. Q wwn

Pelatih: Arema Dihantui Cedera Pemain Sulsel Perbanyak Uji Coba Jelang Pra PON Malang, Bhirawa Pelatih Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Suharno mengakui saat ini sejumlah pemain inti masih dihantui cedera, sehingga dirinya harus memutar otak bagaimana caranya ketika kompetisi kembali bergulir pemain sudah pulih.

"Kami harus memutar otak agar pemain segera pulih dan ancaman badai cedera ini juga segera berlalu agar pada saat kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) 2015 kembali bergulir pemain sudah bisa diturunkan seluruhnya, apalagi pemain yang cedera saat ini adalah para pemain yang biasa diturunkan sebagai 'starter eleven'," kata Suharno di Malang, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, tim pelatih harus pintar-pintar mengatur pola permainan dan komposisi pemain

agar pada saat pemain inti belum pulih dari cederanya, pemain lainnya bisa menggantikannya ketika kompetisi mulai bergulir kembali, sebab kalau kondisi itu terus berlanjut bisa menjadi masalah.

Beberapa pemain pilar yang saat ini masih dibekap cedera dan kemungkinan berlangsung lama, di antaranya adalah Kurnia Meiga Hermansyah (kiper utama), Purwaka Yudhi, Sengbah Kennedy dan Samsul Arif yang mengalami cedera engkel.

Ia mengakui Arema mengalami masa pemulihan yang tidak sempurna selama masa pramusim hingga laga awal kompetisi LSI bergulir di Stadion Kanjuruhan, yakni menjamu Persija Jakarta (4/4) dan Barito Putra (7/4), sehingga hasil yang diraih tidak maksimal.

"Saya tidak ingin kejadian yang menimpa Sengbah Kennedy, setelah ikut turnamen Bali Island Cup, tidak ikut latihan hingga beberapa hari dan dibawa Tur Jateng untuk uji coba, sebab setelah dimainkan sebentar langsung cedera. Demikian juga dengan Kurnia Meiga, beberapa kali absen latihan, baru diturunkan sekitar 10 menit saat menjamu Barito Putra, juga mengalami cedera," ujarnya.

Karena mengalami cedera, pemain tersebut absen dalam latihan, bahkan Kurnia Meiga harus istrirahat cukup lama untuk memulihkan kondisi.

"Kondisi ini jangan sampai terjadi lagi, sebab kalau kondisi seperti ini terus berlanjut akan menjadi masalah bagi tim pelatih untuk meramu komposisi tim," katanya.Q ant

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Makassar, Bhirawa Ikatan Sport Sepeda Indonesia Sulawesi Selatan terus berupaya memperbanyak agenda uji coba demi memaksimalkan kemampuan atlet menjelang tampil di Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau Pra-PON, September-Oktober 2015.

Wakil Ketua II ISSI Sulsel, Basri di Makassar, Rabu, mengatakan pihaknya sejak tiga bulan terakhir telah menggelar "try out" sebanyak dua kali masing-masing di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Yogyakarta.

"Kami masih mengagendakan beberapa 'try out' ke Pulau Jawa demi memaksi-

malkan kemampuan pebalap Sulsel. Mudah-mudahan dengan program ini membuat atlet kita mampu bersaing sekaligus lolos ke PON Jabar 2016," katanya.

Untuk pelaksanaan dua kali "try out" sebelumnya, kata dia, memang belum sesuai yang diharapkan. Seluruh atlet yang dilibatkan khususnya dari pebalap kategori "downhill" dan "mountain race" belum bisa mencapai waktu tercepat.

Maka dari itu, menurut dia, masih perlu beberapa "try out" lagi demi memaksimalkan kemampuan atlet.

Pihaknya juga mengakui para atlet masih butuh kerja

keras dan komitmen tinggi jika ingin bersaing dan lolos PON 2016.

Selain persoalan kualitas, pengalaman atlet juga menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Pihaknya juga berharap bisa melibatkan atlet dalam kejuaraan resmi agar bisa mengukur kemampuan yang dimiliki.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kemampuan atlet sebelum kembali mengikuti 'try out'. Dari hasil sejauh ini memang belum sesuai yang kita inginkan. Kami juga akan terus memanfaatkan waktu tersisa," jelasnya.Q ant

Program Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

Pemkab Blitar Bentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pilbup Blitar 2015

Pembayaran Pajak Meningkat, Masyarakat Mulai Sadar Wajib Bayar PBB

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Keputusan Bupati Blitar No.188/180/ 409.012/KPTS/2015 telah membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015.

Berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, telah menunjukkan hasil dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pembentukan Tim Koordinasi hartono/bhirawa dan Fasilitasi itu merupakan implementasi amanat Undang- Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH (tengah) saat memberikan Undang Nomor 15 Tahun 2011 pengarahan yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, tentang Penyelenggaraan Pemi- Drs. Palal Ali Santoso, MM, Dandim 0808 Blitar, Letkol. Arm. Tejo Widhuro, lihan Umum khususnya pasal S.Sos, Ketua KPUD Kabupaten Blitar, Imron Nafifah dan Kasi Intel Kejari 126 ayat (1), bahwa untuk kelan- Blitar, Hargo Bawono, SH, Selasa (14/4) kemarin. caran pelaksanaan tugas, wewediketuai Sekretaris Daerah (Sekda), harus nang, dan kewajibannya penyelenggara Pemibekerja secara terencana dalam mendukung lu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengWakil Bupati Tahun 2015,” jelasnya. an ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Tim Koordinasi dan FasiHal ini seperti diungkapkan Bupati Blitar, H. litasi nantinya akan bertugas melakukan koorHerry Noegroho, SE. MH, saat memimpin rapat dinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, koordinasi Tim Koordinasi dan Fasilitasi KPU Kabupaten Blitar, Kecamatan dan PPK se Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kabupaten Blitar dalam rangka giat monitoring Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015, di dan fasilitasi dukungan kelancaran pelaksanaRuang Perdana, Selasa (14/4) kemarin. an Pilbup dan Wakil Bupati Blitar, maupun “Kami berharap pelaksanaan Pemilihan memberikan dukungan kelancaraan pendisBupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015 bisa tribusian logistik dan sebagainya. berjalan dengan lancar,” kata H. Herry NoeTambah H. Herry Noegroho, SE. MH, kegiatan groho, SE. MH. rapat koordinasi ini dapat lebih meningkatkan Selain itu dalam kesempatan itu juga disamefektifitas kerjasama dan sinkronisasi antar paikan Bupati H. Herry Noegroho, SE. MH, deinstansi penanggung jawab pelaksanaan ngan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 dengan instansi pendukung. Tim Ko2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ordinasi dan Fasilitasi harus menciptakan situasi Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang dan kondisi yang kondusif dengan meningPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota katkan kewaspadaan dan antisipasi dini menjadi Undang-Undang, merupakan tonggak terhadap setiap potensi yang dapat menganggu sejarah baru dalam pelaksanaan demokrasi di situasi sosial politik serta keamanan dan Indonesia. Mengingat akhir periode jabatan ketertiban masyarakat sejak masa persiapan Bupati dan Wakil Bupati Blitar berakhir pada sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati bulan Januari 2016, sehingga Kabupaten Blitar dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015. mulai sekarang harus mempersiapkan diri dalam “Semoga semua dapat berjalan sesuai dengpesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil an aturan yang berlaku serta aman dan damai Bupati yang akan dilaksanakan pada Desember sehingga tidak menimbulkan masalah dan 2015 mendatang. konflik dikemudian hari,” imbuhnya. Q htn.adv “Untuk itu Tim Koordinasi dan Fasilitasi yang

Bahkan secara langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso mengapresiasi kinerja pegawai pemungut pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) maupun di tingkat Kecamatan dan Desa, dimana berbagai upaya yang hartono/bhirawa dilakukan oleh pegawai pemungut Tampak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso (tengah) pajak berdampak pada tingginya dan Kepala Dispenda Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni saat memberikan tingkat kesadaran masyarakat.

“Tolak ukur tingginya tingkat pengarahan terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Ruang kesadaran masyarakat membayar Perdana Kantor Pemkab Blitar, Senin (13/4) kemarin. pajak dilihat naiknya pajak yang mengurangi target baku pajak tahun ini. Sekarang masuk pada tribulan pertama. Jika dibandingkan sisa baku pajak yang belum masuk Rp 23,3 Miliar. pada tribulan I tahun lalu, saat ini penerimaan “Saat ini kami terus menggenjot penerimaan pajak naik tujuh persen,” kata Drs. Palal Ali pajak, sebab masih ada beberapa kecamatan Santoso saat memimpin rapat evaluasi Pajak yang penerimaan pajaknya masih minim,” kata Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Drs. Ismuni.

Tribulan I yang diikuti oleh seluruh Camat Ke Pihaknya menjelaskan masih ada beberapa Kabupaten Blitar. kecamatan yang penerimaan pajaknya masih Lanjut Drs. Palal Ali Santoso, menjelaskan minim, yakni Kecamatan Selopuro 1,8 persen, hingga akhir tribulan I jumlah pajak yang masuk Kecamatan Selorejo 1,9 persen, Kecamatan mencapai Rp 3,1 miliar. Sehingga pemasukan Ponggok 3,2 persen, Kecamatan Sutojayan 3,3 pajak sudah 11 persen dari total baku penerimaan persen, dan Kecamatan Wonodadi 3,9 persen. pajak sebelum Perubahan Anggaran Keuangan Sedangkan kecamatan yang perolehan pajaknya (PAK) Rp 26,5 Miliar. Padahal tahun lalu pada paling tinggi, yakni Kecamatan Bakung 62,4 tribulan I, pajak yang masuk hanya empat persen persen, Kecamatan Panggungrejo 39,8 persen, dari total baku yang ditetapkan.

Kecamatan Kademangan 35,7 persen, Kecamat“Ini menunjukkan kesiapan petugas pemungut an Nglegok 24,4 persen, dan Wonotirto 21,9 pajak lebih bagus dan masyarakat sudah mulai persen. Menurut dia, ada beberapa kendala yang menerima sosialisasi pajak, sehingga tingkat menyebabkan beberapa kecamatan perolehan kesadaran membayar pajak mulai tinggi,” ujarnya. penerimaan pajak masih minim, diantaranya Bahkan pihaknya meminta agar pegawai belum kelarnya penyerahan Surat Pemberitahupemungut pajak terus meningkatkan kinerja, an Pajak Terhitung (SPPT), misalnya terkait persebab pemasukan pajak yang selama ini ubahan atau usulan SPPT. dilakukan masih belum sesuai dengan potensi “Untuk itu, kami beri batas akhir hingga 30 April, yang ada. Padahal, saat ini pemerintah pusat bagi wajib pajak untuk menyetorkan SPPT,” tesudah menargetkan kenaikan pajak. rangnya lagi.

“Meski penerimaan pajak ada kenaikan tujuh Selain itu pihaknya juga mengucapkan persen, tapi harus harus bekerja ekstra karena berterima kasih dan mengapresiasi bagi kecatarget penerimaan pajak setiap tahun selalu matan yang perolehan penerimaan pajak sudah meningkat,” ujarnya. tinggi. “Sosialisasi dan evaluasi akan terus kami Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten lakukan agar penerimaan pajak bisa mencapai Blitar, Drs. Ismuni mengatakan perolehan target tepat waktu,” imbuhnya. Q htn.adv penerimaan pajak pada tribulan I, otomatis

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

14 Daerah Belum Lapor Anggaran Pilkada Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri mengklaim hingga saat ini tersisa 14 daerah yang belum melaporkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya segera mengundang para ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan masalah dana tersebut.

“Berdasarkan monitoring kami, sekitar 14 daerah (yang belum melaporkan), sedangkan sisanya tidak ada masalah.

Oleh karena itu kami akan melakukan klarifikasi terhadap daerah-daerah tersebut untuk melihat sampai dimana dan bagaimana proses penganggaran itu dilakukan,” kata Reydonnizar.

Dia mengklaim 255 daerah lain, yang dijadwalkan mengikuti pilkada serentak 2015, sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

“Itu sudah 100 persen, tidak ada masalah, karena sudah jauh-jauh hari (mempersiapkannya) termasuk 201 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir sepanjang 2015 ini,” jelasnya.

Data daerah tersebut berbeda dengan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Arief Budiman, ditemui secara terpisah, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan ketersediaan anggaran pilkada dari 259 daerah. Artinya, masih ada 10 daerah lain yang belum melaporkan mengenai kepastian adanya dana pilkada.

“Data yang kami terima sampai saat ini sudah 259 daerah melaporkan ketersediaan dananya dengan kondisi yang bervariasi, sedangkan 10 lainnya belum menyerahkan kepada kami,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta.Q ant

MKD Buka Kemungkinan Kenakan Sanksi Pemecatan Jakarta, Bhirawa Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menutup kemungkinan mengenakan sanksi pemecatan terhadap legislator terkait pemukulan yang diduga dilakukan Mustofa Assegaf terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi pada Rabu (8/4).

“Bisa saja (dikenakan sanksi) ketika hasil pemeriksaan dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran berat,” kata Anggota MKD Syarifuddin Suding di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.

Suding mengatakan MKD akan mempertimbangkan secara matang dalam memberikan saksi terkait peristiwa pemukulan itu.

Menurut dia, MKD akan mendalami apakah kejadian itu merusak citra institusi, marwah, harkat, dan martabat dewan.

“Itu nanti dipertimbangkan setelah kami mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang ada lalu akan kami simpulkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan MKD tentu akan melakukan sejumlah mekanisme pemeriksaan etik dalah satunya pemeriksaan terhadap keduanya, yakni Mulyadi maupun Mustofa Assegaf.

Menurut dia, dari pemanggilan keduanya, MKD akan menelusuri tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku apakah masuk dalam indikasi pelanggaran ringan, sedang, atau berat.

“Misalnya sanksi itu bisa dari peringatan dulu, tidak diperbolehkan menempati posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sampai dengan pemecatan,” katanya.Q ant

JK Bungkam Ditanya Soal Reshuffle Kabinet Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menjawab ketika ditanya wartawan mengenai isu terkait reshuffle kabinet. Seperti yang tengah bergulir di masyarakat, wacana reshuffle mengemuka seiring enam bulan berjalannya pemerintahan Jokowi-JK.

istimewa

Presiden Jokowi menerima para Gubernur se Kalimantan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4) siang

Gubernur se-Kalimantan Minta Percepatan Infrastruktur Jakarta, Bhirawa Para Gubernur yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang terdiri dari lima gubernur yaitu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang (koordinator FKRP2RK 2015-2016), Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Kalimantan Selatan yang diwakili Wakil Gubernur Rudy Resnawan, menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4) siang.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang selaku Koordinator FKRP2RK mengatakan, dalam pertemuan itu, para Gubernur se Kalimantan menyampaikan kepada Presiden berkaitan dengan masalah percepatan pembangunan di Kalimantan.

“Secara prinsip semuanya sudah tertuang di dalam Musrenbang Regional Kalimantan, tapi kami ingin ada percepatan, terutama terkait masalah infrastruktur, dan konektivitas antar propinsi,” kata Teras kepada wartawan.

Terkait dengan percepatan

itu, para Gubernur se Kalimantan meminta agar dalam masalah lelang pengadaan dan pekerjaan proyek pembangunan, jangan sampai terlambat hanya karena proses administrasi yang terjadi di pusat, sehingga APBN di daerah terhambat. “Tadi Presiden sudah menjelaskan beberapa langkah yang sudah ditempuh dan diharapkan di bulan April sudah bisa ditindak lanjuti sesuai yang diharapkan,” terangnya.

Adapun terkait dengan masalah perbatasan, menurut Teras Narang, Gubernur Kalbar, Gubernur Kaltim, dan Gubernur Kaltara, sudah men yampaikan beberapa hal yang memang penting, karena perbatasan ini harus dianggap bukan lagi sebagai belakang, tapi terdepan. Sehingga perlu ada program-program, khususnya terkait dengan masalah infrastruktur.

“Kami tidak ingin era kejayaan dari sumber daya alam berakhir begitu saja tanpa ada dampak pembangunan yang dirasakan oleh rakyat yang ada di Kalimantan,” tegas Teras Narang mewakili para Gubernur se Kalimantan.

Untuk itu, lanjut Teras, para Gubernur meminta dilaku-

kannya Perlu percepatan terhadap penyelesaian yang men yangkut masalah tata ruang, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai hal yang penting di lima propinsi di Kalimantan.

Menurut Teras, terkait permintaan para Gubernur se Kalimantan itu, Presiden Jokowi mengatakan akan berkunjung kembali ke Kalimantan untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan masalah programprogram yang dilaksanakan.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menambahkan, masalah perbatasan di Kalbar dua tahun terakhir sebelum berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mulai pembangunan infrastruktur. Saat ini pembangunan itu dilanjutkan kembali oleh Presiden Jokowi dengan disediakan dana sekitar Rp 2,7 triliun.

Gubernur Kalbar itu juga mengemukakan, dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan APBN Tahun 2016, Presiden Jokowi meminta masukan dari Gubernur, terutama menyangkut hal-hal yang sangat strategis. Q ist

“Nanti ya,” kata Jusuf Kalla sambil tersenyum dan segera berlalu di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/4). Kemudian, Wapres menaiki mobil golf yang mengantarnya ke Kantor Presiden untuk mengikuti agenda Sidang Kabinet Terbatas yang akan dilaksanakan kemarin sore.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan hingga saat ini tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo. “Tidak pernah itu dibicarakan oleh Presiden ke kami pembantu-pembantunya,” kata Andi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (8/4).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum mendengar akan dilakukan perombakan kabinet kerja dalam waktu dekat ini. Terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa menteri-menteri perlu dievaluasi, Praktikno mengatakan bahwa kinerja menteri setiap saat dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet. “Setiap rapat, Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri.

Presiden kadang masuk ke dalam isu yang lebih detil untuk mengevaluasi agar kinerja menteri berjalan baik,” ungkapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Irmadi Lubis mengimbau Presiden Jokowi untuk berani melakukan reshuffle guna meningkatkan kinerja pemerintahan. “Reshuffle kabinet terutama pada men teri-menteri di bidang ekonomi,” kata Irmadi Lubis.

Irmadi menilai, selama enam bulan pemerintahan Joko Widodo, kinerja pemerintah belum ada yang program pemerintah yang secara substansial membela kepentingan rakyat dan negara.

Sementara itu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah memberikan evaluasi terhadap kinerja pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi yang dilakukan setelah 6 bulan masa jabatan Jokowi sebagai pre-

Jusuf Kalla siden sudah disampaikan langsung KIH pada Jokowi.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuzziy (Romi) mengatakan, evaluasi dilakukan KIH pada seluruh kinerja pejabat pembantu Jokowi. Tidak dikhususkan pada personal nama-nama, apalagi menyebut tiga sosok yang dinilai menghambat komunikasi KIH dan Jokowi.

Menurut Romi, hingga pertemuan terakhir antara KIH dengan Jokowi, dua pekan lalu, belum ada nama-nama yang diusulkan untuk dicopot dari KIH. “Sampai pertemuan terakhir tidak ada dorongan untuk mencopot nama-nama tertentu,” kata Romi di Banjarmasin, Rabu (15/4).

Romi menambahkan, evaluasi yang dilakukan KIH sifatnya menyeluruh. Dengan laporan evaluasi secara menyeluruh ini, harapannya dalam 4 tahun sisa masa jabatan Jokowi sebagai presiden, maka kinerja pemerintah akan semakin efektif dan efisien. Terlebih soal membangun komunikasi dengan parpol pendukung.

Selain itu, soal copot-mencopot pejabat pembantu Presiden, imbuh Romi, KIH hanya dapat mengusulkan tapi tidak dapat memutuskan. Pasalnya, urusan pencopotan pembantu presiden menjadi hak sepenuhnya Jokowi sebagai kepala pemerintahan. “Dipilih dan diangkatnya pembantu Presiden itu hak beliau, kita hanya menyampaikan evaluasi saja,” tegas anggota Komisi III DPR RI itu.Q ira,ins

Undang Dubes OKI, Ajak Serukan Perdamaian Jakarta, Bhirawa Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengundang para duta besar negara-negara anggota Organisasi Konperensi Islam (OKI) untuk menyampaikan seruan agar umat Islam di seluruh dunia bersatu dan mewujudkan perdamaian.

Pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4), dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi, dan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin.

Menlu Retno Marsudi mengatakan, pertemuan den-

Reklame Berjalan Wajib Membayar Pajak Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, Ir. H.Ade Herawanto MT, mengatakan berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2010 tetang Pajak Daerah, maka semua bentuk reklame termasuk didalamnya reklame berjalan, yang dipasang di mobil, wajib membayar pajak.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibanya, membayar pajak, ketika membuat atau memasang reklame berjalan, baik itu dikaca mobil maupun reklame bentuk lainnya. Pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika pemasangan reklame tidak memenuhi aturan.

“Seperti yang ada lihat, setiap mobil memasang reklame tanpa pajak, maka langsung kami tindak. Jika mereka berjanji akan membayar pajak maka kami berikan kesempatan, tetapi, apabila tidak mau membayar langsung kami buatkan berita acara pemeriksaan (BAP),” tutur Ade Herawanto disela-sela operasi Gabungan di Depan Gor Ken Arok, Rabu (15/4) kemarin.

Operasi reklame berjalan yang dia lakukan bersama dengan instansi terkait telah berhasil mengamankan potensi pajak ratusan juta. “Ini jika dibiarkan jelas akan merugikan Pemerintah Kota Malang,” tuturnya.

Bagi pemasang reklame berjalan yang sudah merasa me-

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

lakukan pembayarana pajak, mereka cukup menunjukan bukti kepada petugas. Pihak Dinas Pendapatan tidak akan melakukan penarikan pajak ulang. Termasuk apabila reklame itu dipasang oleh kendaraan dari luar Kota Malang.

Dinas Pendapatan sendiri, lanjut dia terus berupaya untuk menggali potensi pajak melalui berbagai cara. Selain reklame berjalan, sebelumnya, juga telah dilakukan operasi gergaji, yang diperuntukan bagi bandobando besar yang tidak membayar pajak.

Selain itu, juga dilakukan operasi langsung kepada masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Banggunan (PBB). Lahan penunggak PBB terpaksa di beri police line, sampai yang bersangkutan melunasi tunggakan mereka.

Ditegaskan, upaya peningkatan pajak, tidak hanya dilakukan dengan imbauan, tetapi dengan tindakan. Dan sudah terbukti dari tindakan yang dilakukan Dinas Pendapatan berhasil mengamankan potensi pajak yang hampir hilang.

gan Dubes OKI fokusnya adalah himbauan Indonesia agar umat Islam di seluruh dunia bersatu menyerukan perdamaian umat Islam.

“Pertemuan tadi juga untuk menyerukan bahwa Islam adalah agama yang damai.

Itulah inti dari pertemuan tadi,” kata Menlu kepada wartawan seusai pertemuan dengan para duta besar negaranegara OKI. Dari pertemuan tadi, lanjut

Menlu, para Dubes melihat Indonesia sebagai contoh negara Islam yang toleran. “Karena itu, Pemerintah RI juga berpesan agar para Dubes juga menyampaikan ke ibukota masing-masing kemungkinan melakukan silaturahmi di antara negara-negara Organization of the Islamic Conference (OIC), di sela-sela pertemuan Konferensi Asia Afrika (KAA), di Jakarta dan Bandung, minggu depan,” ung-

BNNK Trenggalek Lakukan P4GN di Karang Taruna Desa Tasikmadu BNNK Trenggalek tak henti hentinya melakukan upaya pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba dengan melibatkan berbagai kalangan. Kali ini BNNK Trenggalek melakukan advokasi P4GN bagi masyarakat swasta di Karang taruna Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, Trenggalek pada, Selasa (14/4)

Ir. H.Ade Herawanto MT, “Kalau tidak kita lakukan operasi dilapangan, potensi pajak ini pasti hilang, makanya kami akan terus menerus melakukan operasi pajak, baik itu pajak restoran, pajak kos-kosan, dan usaha-usaha lainya,” tutur Ade. Sementara itu, operasi yang dilakukan bersama Tim Gabungan Pemkot Malang, kemarin, berhasil menjaring reklame berjalan tanpa membayar pajak sebanyak 15 unit, pada operasi sebelumnya juga menjaring 30 unit kendaraan.

Ditekankan Ade, Dispenda tidak melarang mobil atau kendaraan bermotor dipasangi reklame. Namun, harus bayar pajak. Jika tidak mau membayar pajak maka harus berurusan dengan petugas. Q adv,mut

kapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (14/3) malam, seusai menerima sejumlah pimpinan organisasi massa (Ormas) Islam, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pertemuan dengan para duta besar negara OKI itu juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.Q ist

Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk melaksanakan Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat swasta. Selain itu juga bertujuan untuk membentengi terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat swasta.

Kepala Desa Tasikmadu, H. Riyonosekaligus saat memberi sambutan mengaku akan mem berikan suport kepada kegiatan anak-anak karang taruna di

Desa Tawing untuk terus berkegiatan posistif dan membantu BNN dalam melindungi generasi dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hadir pula dalam kegiatan, Kepala Seksie Pencegahan Trikoranto, SE beserta rombongan.

Materi P4GN kali ini disampaikan oleh penyuluh BNNK Trenggalek Muhammad Hilal, S.Sos yang memberikan paparan mengenai Kebijakan dan Strategi Menciptakan Lingkungan Bersih dari Penyalahgunaan Narkotika.

“Kita menyadari bahwa ba-

haya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah cukup memprihatinkan sehingga Preseiden Republik Indonesia mendeklarasikan “Indonesia darurat Narkoba” dan BNN RI mencanangkan program Penyelamatan para korban penyalahgunaan narkoba dengan merehabilitasi 100.000 pecandu di tahun 2015. Oleh karena itu mari kita bersama sama saling bergandeng tangan untuk bersama sama memerangi Peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba dari sekitar kita,” pesan Muhammad Hilal.

Pada sesi tanya jawab, peserta antusias untuk menyampaikan usulan dan masukan terkait kebijakan P4GN yang akan diterapkan di lingkungan masyarakat swasta sekitar.

Diharapkan dengan adanya upaya semacam ini dapat mem berikan pemahaman lebih bagi masyarakat swasta yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sekitar, yang tidak menutup kemungkinan juga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menyalahgunakan narkoba. Tim penyuluh BNNK Trenggalek juga menekankan kembali akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Q wek,adv

Kamis Kliwon 16 APRIL 2015

Pedagang Ingin Wapres Blusukan ke Pasar Turi l Sambungan hal 1

Pemkot Surabaya untuk mendesak agar kontrak dengan investor diputus.

Ketua kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag) H Syukur berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla mendatangi langsung Pasar Turi. Sehingga pemerintah pusat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Kami beserta ratusan pedagang tetap tidak mau pindah ke gedung baru Pasar Turi Baru selama masih dikelola oleh PT GBP. Selain itu, kami juga menginginkan Pak Jusuf Kalla datang langsung ke sini, liat apa yang terjadi,”kata H Syukur, Rabu (15/4).

Pihaknya bersama pedagang Pasar Turi Baru korban kebakaran tetap mempercayai Wali Kota Tri Rismaharini untuk memutus kontrak dengan PT GBP. Menurutnya yang berhak memutus kontrak itu Wali Kota karena permasalahan ini wewenang Pemkot Surabaya. “ Di sini kan wewenangnya Wali Kota bukan Pak JK yang berhak memutus kontrak,” tambahnya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Wapres memerintahkan agar Pasar Turi Baru dapat segera beroperasi sebelum puasa Ramadan tahun ini atau menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Pembangunan Pasar Turi pun dimintanya agar segera dipercepat mengingat puasa Ramadan tak lama lagi berlangsung.

Wapres juga telah memberikan berbagai solusi terkait pembangunan Pasar Turi Baru yang tak kunjung selesai. Solusi-solusi yang disampaikan oleh Wapres di antaranya konsep biaya tambahan sertifikasi untuk pedagang.

Sementara itu, Sekretaris Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya Korban Kebakaran (GPPSKK) Alwi Muji meminta agar Wali Kota Tri Rismaharini bisa mengambil sikap tegas tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Wapres JK. Menurut Alwi, persoalan Pasar Turi cukup diselesaikan oleh pemkot, sebab ini persoalan otonomi daerah. “ Ini persoalan otonomi daerah, pemerintah pusat hanya bisa menyarankan saja. Semua keputusan ada di tangan Bu Risma,” ungkap Alwi.

Kalau Wapres memerintahkan agar Pasar Turi Baru dapat segera beroperasi sebelum puasa Ramadan tahun ini, dia memprediksi tidak memungkin hal itu terjadi. Menurut Alwi, puasa hanya tinggal dua bulan lagi. “ Hal ini gak mungkin, kami gak percaya selama dua bulan ke depan pedagang masih mau pindah,” katanya. n geh

Pemkot Madiun Mutasi Mendadak, Dikbudpora Diobrak-abrik l Sambungan hal 1

Sementara dalam mutasi kali ini, paling ba­nyak digeser adalah pejabat yang ada di Dikbudpora. Dinas ini diobrak-abrik lantaran adanya carut-marut dalam dunia pendidikan di Kota Madiun. Di mana ba­ nyak sekolah tidak tersentuh pembangunan, padahal anggaran tersedia. Seperti Sekretaris Dikbudpora Suwarno dimutasi menjadi Sekretaris Bakesbangpol, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Aloycius Apri juga dimutasi menjadi Kabid Perindustrian.

Selain itu Kabid Pendidikan Menengah Danardono juga ikut digeser menjadi Kabid Pelatihan dan Keterampilan Disnakersos.

Sedang satu pejabat eselon IV, Kusnadi yang menjabat sebelumnya sebagai staf Bagian Administrasi Pembangunan dimutasi menjadi Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Dikbudpora.

Untuk diketahui, Kusnadi sempat dua kali dipanggil Kejari Madiun lantaran menjadi saksi kunci dalam kasus proyek Embung Pilangbango senilai Rp 18,7 miliar.

Menurut Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM mutasi kali ini digelar secara dadakan lantaran terdapat berbagai masalah di Dikbudpora, dikarenakan banyak sekolah di Kota Madiun yang bangunannya jauh dari kata layak.

“Makanya seperti Dikbudpora, itu saya pangkas atau banyak yang dimutasi, agar dunia pendidikan di Kota Madiun semakin baik.

Saya nggak mau sekolah itu bangunannya jelek kayak di pinggir hutan. Saya minta kepada Kepala Dikbudpora yang baru untuk segera memperbaiki sekolah yang jelek, wong kita punya uang kok,”tegas Bambang Irianto. n dar

Balita Gizi Buruk Masih Banyak Ditemukan di Sidoarjo l Sambungan hal 1

pemantau rawan pangan dan gizi buruk yang berasal dari Bagian Humas Pemkab Sidoarjo, Rabu (15/4).

Sementara balita yang dipantau tim di Kec Tulangan, ada balita yang kondisinya berada di bawah garis merah, namun menurut Agus, masih belum termasuk gizi buruk. Masalah yang dihadapi balita usia 3 tahun itu, kata Agus, karena sang ibu dianggap kurang memperhatikan makanan balita. Seperti kurang memberi sayur dan tidak memberikan ASI eklusif, tapi hanya susu botol.

Di Kec Tulangan, desa yang dipantau tim diantaranya di Desa Grabangan, Grinting, Kedondong, Kepadangan dan Pangkemiri. Sedangkan di Desa Krembung di Desa Jiken, semua balita yang dikunjungi tim, dibantu beras sebanyak 20 kg, telur ayam 2 kg, gula pasir 20 kg, 2 kg kacang hijau, 2 liter minyak goreng.

Kabid Pemberdayaan Kesehatan Masyarakata Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo Dra Ida Ernani Apt menjelaskan kegiatan pemantauan rawan pangan dan gizi buruk ini untuk menindaklanjuti informasi dari petugas Puskesmas. Kegiatan dilakukan sejak 13 sampai 17 April, 1 hari menyasar 2 kecamatan.

Pemantauan rawan pangan dan gizi buruk pada 2015 ini akan dillakukan Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo pada 10 kecamatan sasaran. Yakni Wonoayu, Tarik, Waru , Jabon, Tanggulangin, Tulangan, Krembung, Gedangan, Sukodono dan Buduran.

Pada awal 2015 ini, lanjut Ida, sudah ada 19 balita yang dinyatakan termasuk kondisi luar biasa gizi buruk. Dengan rincian, sebanyak 12 balita sisa pada 2014 yang masih belum sembuh dan 7 balita yang dideteksi sampai April 2015. n ali

SAMBUNGAN Hari Terakhir UN PBT di Jatim Bermasalah l Sambungan hal 1

masalah. Contoh soal yang tertera di naskah soal dengan perintah dalam listening tidak ada masalah.

Namun, saat beranjak pada soal nomor satu, kejanggalan mulai terlihat.

“Awalnya siswa diam saja. Sampai pada nomor empat, mereka lalu melapor kalau opsi jawabannya tidak ada yang sesuai perintah,” tutur Mas’ud.

Dari laporan siswa itu, pengawas ujian dengan persetujuan pihak sekolah akhirnya menghentikan sementara jalannya ujian sekitar lima menit. Ujian dihentikan sementara untuk melakukan koordinasi dengan panitia di sub rayon, Dinas Pendidik­ an (Dindik) Surabaya dan Dindik Jatim. “Dari sub rayon kita diminta mengerjakan soal reading dulu dan memutar kembali listening pada 30 menit akhir,” tutur Mas’ud.

Di sekolah tersebut, terdapat 183 siswa yang mengikuti ujian yang terbagi dalam 10 ruang ujian. Terdiri dari 123 jurusan IPS dan 60 jurusan IPA. Guru mapel Bahasa Inggris Uswatun Chasanah yang saat itu mendampingi Mas’ud mengakui adanya kekeliruan itu. Dia menganalisa dari 15 soal listening yang dikerjakan siswa itu, ada empat nomor yang dikerjakan. Di antaranya nomor 5 – 7 dan nomor 8. Nomor 5 – 7 opsi jawabannya sudah di rekaman listening. Nomor 8 memilih gambar dan ada opsinya, selain itu tidak ada opsi yang cocok.

“Siswa disuruh memilih gambar tapi furniture, tapi opsinya gambar bencana. Memilih gambar candi, opsinya justru peralatan rumah tangga,” urainya.

Kekacauan ini ternyata tidak hanya di Surabaya saja, melainkan seluruh sekolah di Provinsi Jatim.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman mengatakan, peristiwa ini terjadi merata di seluruh Jatim.

Khususnya UN PBT jenjang SMA.

Sementara untuk UN Computer Based Test (CBT) jenjang SMK yang kemarin juga melaksanakan ujian mapel Bahasa Inggris tidak ada masalah. “Kita sudah koordinasikan dengan pusat, semua permasalahan silakan ditulis di berita acara,” kata dia.

Saiful meminta agar kejadian ini jangan sampai merugikan siswa. Ka­ rena itu, perlu ada penilaian khusus untuk 15 soal listening UN PBT. Dalam kesempatan tersebut, Saiful mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk pusat agar kejadian ini tidak terulang.

Sebab, mapel Bahasa Inggris untuk UN CBT jenjang SMA baru akan dilaksanakan pada Selasa (21/4) mendatang.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menambahkan, meski ada empat butir soal yang bisa dijawab, seluruh soal listening tetap tidak perlu dikerjakan. Karena dapat membi­ ng­ungkan siswa. “Arahannya sudah jelas dari pusat dan provinsi. Kita langsung sampaikan ke sub rayon dan sekolah-sekolah,” tutur dia.

Kepala Pusat Penilaian Pendidik­ an (Puspendik) Kemdikbud Prof Nizam mengatakan, kasus ini hanya terjadi di Jatim. Hal ini lantaran Compact Disc (CD) yang didistribusikan untuk Jatim tidak sesuai dengan materi dalam naskah soal. “Hanya di Jatim. Karena yang mencetak naskah soal dengan pembuatan CD listening dua perusahaan berbeda,” tutur Nizam saat dihubungi.

Nizam mengaku, siswa sudah diminta untuk fokus mengerjakan soal reading. Sedangkan soal listening tidak dinilai, alias bonus.

Minta Ketegasan Mendikbud Atas insiden ini, Komisi E DPRD Jatim merasa geram dan akan meng­ awal nilai siswa sebab dikhawatirkan akibat soal dan jawaban yang tidak sesuai siswa yang menjadi korban.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari mengaku sangat

kaget ketika mendengar keluhan dari sejumlah siswa yang mengaku kebing­ ungan saat mengerjakan soal UN PBT Bahasa Inggris kemarin. Sebab antara soal listening dan jawaban pada soal sangat berbeda jauh. Karenanya siswa sempat down ketika mereka tidak dapat menjawab soal tersebut. Adapun jumlah soal yang salah sebanyak 15 pertanyaan. Untuk itu, pihaknya minta penyelenggara dalam hal ini Mendikbud segera membuat kebijakan terkait permasalahan tersebut.

“Kami mencoba mengklarifikasi masalah tersebut ke Kadindik Jatim Drs Saiful Rahman ternyata beliau mengiyakan. Bahkan janji beliau segera mengomunikasikan masalah ini ke pusat untuk mendapatkan langkah selanjutnya.

Apakah soal tersebut diulangi, dibetulkan atau gimana. Keputusan ini penting agar siswa tidak merasa dirugikan,”papar politisi asal PDIP Jatim, Rabu (15/4).

Selain itu, pihaknya mendorong seluruh anggota Komisi E DPRD Jatim untuk segera melakukan klarifikasi ke Mendikbud, dengan harapan persoalan ini tidak terulang kembali pada tahun selanjutnya. Sebab hal ini bisa menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Kartika Hidayati mengatakan jawaban soal nomor 1 sampai 15 itu harusnya menjadi hadiah bagi siswa. Artinya nilai mereka dibenarkan semua, ka­rena itu bukan kesalahan guru atau siswa, tapi murni kesalahan pemerintah. “Kalau melihat kejadian yang ada sekarang ini, murni kesalahan pemerintah. Untuk itu pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai hal ini dibebankan kepada siswa atau guru.

Sebaliknya kami memberikan solusi agar soal nomor 1 sampai 15 diberikan nilai betul, dengan begitu siswa merasa dilindungi,”tambah politisi asal PKB Jatim. n tam,cty

Dirikan Pasuruan Corner, Kenalkan Nasi Bromo l Sambungan hal 1

Menurutnya, sejumlah hasil potensi seperti perikanan dan kelautan mulai dari ikan segar, hasil olahan sampai suvenir ada di pusat oleh-oleh ini.

Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas Kabupaten Pasuruan yakni Nasi Bromo yang merupakan nasi jagung dilengkapi ikan panggang khas perairan Kabupaten Pasuruan ditambah dengan urap-urap daun singkong dan pepaya.

“Kuliner khas Kabupaten Pasuruan adalah Nasi Bromo. Enak sekali dinikmati dan banyak yang suka. Tentunya kami akan terus melengkapi dan memberi sajian lebih pada masyarakat maupun wisatawan. Sehingga, pusat oleholeh ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekitar, termasuk juga

mendongkrak PAD Kabupaten Pasuruan,” kata Irsyad Yusuf.

Dibangunnya pusat oleh-oleh khas di Kecamatan Grati ini juga diharapkan bisa menghapus disparitas antara wilayah Pasuruan timur dan Pasuruan barat. Masyarakat selama ini menganggap bahwa Pasuruan wilayah timur masih tertinggal.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan Achmad Chasani menambahkan ada empat lokasi di Kabupaten Pasuruan yang sudah dibangun oleh Pemkab Pasuruan sebagai pusat oleh-oleh khas. Empat lokasi itu berada di Pandaan, Bangil, Masjid Cheng Ho dan di Grati.

“Harapan kami dari empat lokasi itu nantinya menambah PAD Kabupaten Pasuruan,” tandas Achmad Chasani.

Adapun total UKM di Kabupaten

Pasuruan berkisar 32 ribu. Hanya saja, dari total itu hanya 60 persen yang bisa berkembang dengan baik dan bisa bersaing dengan produk asing, untuk sisanya masih dalam pembinaan.

“Sebagian besar kendala para pelaku UKM di Kabupaten Pasuruan adalah pada faktor kemasan dan pemasaran produk. Karena rata-rata produk asing redesign dan packaging produknya terlihat menarik. Makanya ke depan kami terus berupaya memperbaiki masalah ini dan segera kami carikan solusinya,” tambahnya.

Selain meresmikan pusat oleholeh khas Kabupaten Pasuruan, adik kandung dari Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf ini juga mengukuhkan pengurus Koperasi Sahabat Maslahat yang keseluruhannya adalah anggota GP Ansor Kabupaten Pasuruan. n hil

11 PT Jatim Krida Utama PT Bank Perkreditan Rakyat PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim PT Petrogas Jatim Utama (PJU) PT Jamkrida PT Jatim Investment Management (JIM) PT Jatim Grha Utama (JGU) PT Jatim Marga Utama (JMU) Sumber : DPRD Jatim

Pansus LKPj Gubernur Pertanyakan Kinerja Pengelolaan BUMD l Sambungan hal 1

Timur. Pasalnya, dalam nota penjelasan Gubernur Jawa Timur terhadap pelaksanaan APBD Jawa Timur 2014, hal itu tidak disinggung sama sekali.

“Kinerja pengelolaan BUMD milik Provinsi Jawa Timur tak dijelaskan dalam nota penjelasan.

Padahal, BUMD merupakan bagian dari strategi peningkatan PAD. Pansus berharap ini juga dijelaskan secara rinci dan gamblang agar performance BUMD ke depan menjadi lebih baik, “ ujar anggota Pansus LKPj Gubernur Jawa Timur 2014, Irwan Setiawan saat dikonfirmasi Rabu (15/4).

Lebih jauh anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini berharap agar BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim bisa lebih optimal kinerjanya dan kontribusinya bagi PAD. Di antara upaya yang perlu dilaksanakan yakni melakukan penggabungan (merger/ holding) BUMD-BUMD yang tak produktif atau mengganti direktur BUMD dengan orang yang lebih profesional. “Kami berharap isu strategis ini jadi perhatian serius bagi eksekutif, “ ujar politisi asal FPKS DPRD Jawa Timur.

Diakui Irwan, dari penyertaan modal APBD Jatim untuk 12 BUMD, baru ada empat BUMD yang sudah BEP (Break Even Point) atau kembali modal bahkan sudah untung (berkinerja baik), yakni PT Bank Jatim, PD Air Bersih, PT SIER dan PT Askrida. Sedangkan delapan BUMD lainnya, belum jelas target penyertaan modalnya dan kapan bisa BEP. “Kami juga berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) terkait UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pengelolaan BUMD yakni mengenai indikator BUMD untuk core sosial dan core bisnis itu seperti apa, agar DPRD lebih jelas dalam memberikan penilaian,” beber Irwan Setiawan.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Gubernur Jatim Hj Aida Fitriati menambahkan bahwa Pansus LKPj belum hearing dengan SKPD yang membidangi masalah perekonomian khususnya BUMD. “Mungkin kalau kita dengar pendapat dengan SKPD bidang perekonomian, permasalahan BUMD Jatim akan ditanyakan, karena ke depan kita berharap BUMD bisa jadi tulang punggung PAD,” pungkas Aida. n cty

Tidak Ada Mutasi l Sambungan hal 1

lon IV, eselon III dan eselon II sepanjang akhir 2015 ini, juga menurut pejabat Sidoarjo kelahiran Sumenep ini, belum ada jabatan yang lowong. Selain satu kursi staf ahli bupati, yaitu Sumarbowo yang saat ini jadi dosen di Balai Diklat Jatim.

Tentang lelang jabatan di Kab Sidoarjo, menurut perempuan berjilbab ini, sangat mungkin itu digelar pada 2016 nanti. Seperti untuk mengisi jabatan Sekda, yang pada tahun depan sudah akan memasuki masa persiapan pensiun. Sementara untuk eselon II lainnya, belum ada pejabat yang memasuki masa pensiun. ‘’Mungkin baru saat itu bisa kita lakukan lelang jabatan,” katanya.

Untuk menggelar lelang jabatan terbuka ini, lanjut Witarsih, akan dilakukan beberapa kriteria yang sedang digodok Baperjakat. n ali

Eksekusi Siti Zainab, Kontras Salahkan Pemerintah l Sambungan hal 1

Koordinator Kontras Haris Azhar di Kawasan SCBD, Rabu (15/4).

Haris menilai salah satu penyebab terjadi eksekusi ini akibat dari double standard Pemerintah RI terhadap hukum­an mati. Bahkan bukan sekadar hak untuk hidup yang dilanggar, tetapi juga hak atas informasi pun tidak diberikan. “Ini kejam. Hak untuk hidup sudah dilanggar, ditambah hak atas hidup juga tidak diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia ke Peme­rintah Indonesia dan keluarga Siti Zainab,” tegasnya.

Peristiwa ini, katanya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak dianggap, dihina dan dilecehkan oleh Pemerintah Saudi Arabia. “Ini pelajar­an bagi Presiden, Menlu, Kejaksaan Agung dan pihak terkait agar tidak menetapkan standar ganda sehingga diplomasi kita untuk menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati bisa berhasil,” imbuh Haris Sementara itu Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Lalu Mohammad Iqbal mengatakan Zainab sulit mendapatkan pengampunan lantaran kasus pembunuhan termasuk qisas khusus.

Dalam UU Arab Saudi, kata Iqbal, terdakwa bisa bebas dari qisas khusus hanya jika memperoleh maaf dari ahli waris korban.

Selain pemberian maaf, biasanya keluarga korban juga meminta denda berupa uang atau diyat. “Jika keluarga tak memaafkan, eksekusi tetap jalan,” katanya.

Bahkan, kata Iqbal, raja Arab Saudi sekalipun tidak punya kewenangan untuk memberikan pengampunan terhadap terdakwa dalam qisas khusus. Iqbal men-

contohkan, pada kasus keponakan raja Arab Saudi yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan di Inggris, tetap dihukum qisas meski dia keluarga raja.

Selain qisas khusus, Iqbal melanjutkan, ada qisas hak umum. Yang termasuk dalam qisas hak umum adalah kasus-kasus perzinahan dan sihir. Untuk kasus-kasus qisas umum, kata dia, proses pengampunannya bisa diberikan oleh Raja Arab Saudi tanpa harus meminta maaf kepada korban atau ahli waris korban.

Pemerintah mengaku kecolongan dengan eksekusi terhadap Zainab. Kementerian Luar Negeri merasa tak mendapat notifikasi apa pun dari Arab. Duta Besar Arab Saudi Mustafa Ibrahim Al-Mubarak mengatakan ia akan memeriksa alasan perwakilan Indonesia tak diberitahu ihwal pelaksanaan eksekusi mati Siti Zainab.

Mustafa mengaku harus bertanya terlebih dahulu pada pemerintahnya.

Menurut Mustafa, sesuai prosedur, perwakilan pemerintah yang warganya akan dihukum mati mendapat pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan eksekusi. “Saya tak tahu mengapa tak ada pemberitahuan, harus dicek terlebih dahulu,” ujar Mustafa usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan kemarin.

Informasi pelaksanaan eksekusi pertama kali diketahui Kementerian Luar Negeri pada 14 Februari 2015 pukul 14.00. Konsulat Jenderal RI di Jeddah menerima informasi dari pengacara Khudran Al Zahrani mengenai telah dilaksanakannya hukuman mati (qisas) terhadap WNI bernama Siti Zainab binti Duhri Rupa. Siti Zainab dihukum mati

Belum optimal Belum optimal Belum optimal Belum optimal Belum optimal Belum optimal Belum optimal Belum optimal

di Madinah pada pukul 10.00 waktu setempat. Zainab yang lahir di Bangkal­ an, 12 Maret 1968 merupakan buruh migran di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan istri majikannya bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada 1999.

Siti Zainab kemudian ditahan di penjara umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Setelah melalui rangkaian proses hukum pada 8 Januari 2001, pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qisas kepada Siti Zainab. Dengan jatuhnya keputusan qisas itu, maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.

Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban mencapai usia akil balig. Pada 2013, setelah dinyatakan akil balig, Walid menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memaafkan Siti Zainab. Walid tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati.

Hal ini kemudian dicatat dalam keputus­ an pengadilan pada 2013.

Pemerintah Indonesia telah melakukan semua upaya secara maksimal untuk membebaskan Siti Zaenab dari hukuman mati, antara lain dengan menunjuk pengacara Khudran Al-Zahrani yang mendampingi Siti Zainab dari sisi hukum dalam setiap persidangan. Termasuk membantu melakukan pendekatan kepada keluarga untuk memberikan pemaafan. Secara informal, pendekatan juga telah dilakukan kepada pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan kabilah Al Ahmadi yang merupakan suku asal suami korban.

Upaya terakhir pemerintah Indonesia dengan kunjungan pada 24-25 Maret 2015. Pemerintah Indonesia menawarkan pembayaran diyat atau uang darah melalui Lembaga Pemaaf­an Madinah sebesar 600 ribu riyal Arab Saudi atau sekitar Rp 2 miliar. Namun tawaran tersebut tetap ditolak oleh ahli waris korban.

Minta Jenazah Dipulangkan Suasana duka menyelimuti rumah Siti Zainab di Kampung Pesarean, Desa Martajasah, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Madura.

“Kami meminta supaya jenazah adik saya dipulangkan ke sini. Selanjutnya akan dikebumikan di sini,” terang saudara Zainab, Halimah kepada wartawan di rumah duka.

Menurut Halimah, dirinya dan keluarga yang lain hanya bisa pasrah terhadap nasib yang menimpa Zainab. Sampai kini, pihaknya belum ada informasi dari pemerintah meng­ enai kejelasan jenazah Zainab, bisa dipulangkan atau tidak jenazahnya.

“Kami masih menunggu informasi dari pemerintah terkait kejelasan jenazah adik saya. Semoga jenazahnya bisa dipulangkan ke sini,” paparnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Kartika Hidayati mengatakan sebanyak 19 TKI asal Jatim yang tersebar di beberapa negara, di antaranya Malaysia, Iran dan Arab Saudi terancam hukuman mati.

“Jumlahnya di masing-masing negara berbeda. Di Malaysia ada 10 orang, satu orang di Iran dan Arab Saudi sebanyak delapan orang,” jelas Kartika Hidayati kemarin. n ira, mb8, cty

Beri Motivasi Doa, Rogoh Kocek Rp 800 Juta untuk Fasilitas Siswa l Sambungan hal 1

SMA Darul Ulum 2 yang merupakan bagian dari Pesantren Rejoso Peterong­an sudah siap. Hal ini untuk membuktikan bahwa sekolah pesan­ tren tidak kalah dengan sekolah umum lainnya. “ Hanya persiapan mental yang perlu dilakukan. Karena UN CBT ini adalah yang pertama kali di Indonesia,”ujarnya.

Untuk mempersiapkan mental santrinya ini, pihak sekolah dan pesantren membekali siswanya dengan semangat belajar yang tinggi.

Di samping itu mengajak berdoa bersama sebelum mengerjaan soal-

soal UN. ”Sebelum masuk para santri sudah terbiasa membaca istighasah dan doa. Ini sudah menjadi semacam makanan rutin keseharian mereka,”tandasnya.

Di Jawa Timur, sekolah swasta yang menggelar UN secara online dengan CBT tidak lebih dari 5 sekolah. Salah satunya adalah SMA Darul Ulum 2 Unggulan Peterongan, SMA Petra, SMA Muhammadiyah. ”Untuk yang pesantren Insyaallah hanya di Darul Ulum ini,”ujar Kepala Sekolah SMA Darul Ulum 2 Peterongan Kaseri seraya mengatakan di Kabupaten Jombang sekolah yang menggelar UN dengan menggunakan sistem online

atau CBT ada tiga sekolah. Yakni SMAN 2 Jombang, SMKN 1 Jombang dan SMA 2 Darul Ulum.

Meski berada di pesantren, sekolah ini dalam setiap kelulusannya selalu mencapai 100 persen. Bahkan lulusan SMA Darul Ulum 2 ini pada 2014 lalu 95 persen masuk Perguruan Tinggi Negeri. ”Ada yang berhasil menembus UGM, ITS, Unair dan juga Brawijaya.

Dua santri diterima di Jerman dan Yaman,”tambahnya.

Anggaran ratusan juta juga dikucurkan SMA N 2 Jombang dalam menghadapi UN online ini. Sekolah yang berada di kota ini mengeluarkan anggaran untuk komputer dan genset

lebih dari Rp 100 juta. ”Kita menambah PC untuk masing-masing kelas sebanyak 35 komputer. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik sekolah juga membeli tiga genset,”tandas Kepala SMAN 2 Jombang Wawang.

Bertempat di halaman sekolah yang berlantai tiga tersebut, sebelum masuk kelas untuk mengerjakan UN, puluhan siswa puteri duduk bersila.

Mereka khusuk melantunkan doa dan istighasah. ”Memang di sini sebelum masuk kelas wajib membaca doa.

Dan dengan doa serta istighasah kita semakin percaya diri,”ujar Lintang Putri, pelajar puteri jurusan IPA asal Ngawi. *

12

Kamis Kliwon, 16 APRIL 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA Kuliah Tamu Pakde Karwo

Aspek Kultural Penting untuk Bangun Ekonomi Jatim Banyak aspek yang harus disiapkan pemerintah dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015. Tak hanya menyiapkan infrastruktur ekonomi saja, tapi juga aspek kultural menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun perekonomian di Jatim.

P

ernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekar wo, saat acara Kuliah Tamu dengan topik ‘Strategi Jawa Timur dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas’ di Aula Fajar Notonegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (15/6).

Gubernur Soekarwo mengatakan, pembentukan ASEAN didasarkan adanya kesamaan kultural antar anggota di dalamnya.

Sehingga dalam pembangunan ekonominya terus memperhatikan kultural negara masing-masing.

Tidak hanya memperhatikan keamanan dan kenyamanan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan kultural.

Menurutnya, kultural juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Selain penegakkan hukum dalam penyelesaian masalah, pendekatan kultural perlu terus dikembangkan.

“Kultural bagian penting sebagai solusi berbagai permasalahan,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Guberur Soekarwo. Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo memaparkan tiga hal penting dalam menghadapi MEA akhir 2015. Yakni perbaikan infrastruktur, menaikkan kualitas SDM di bidang keterampilan, serta pelayanan publik (public service) yang baik.

Dijelaskannya, perbaikan infrastruktur meliputi soft infrastructure seperti pendidikan formal dan informal, maupun hard infrastructure seperti pengembangan transportasi (pelabuhan dan bandara), energi (gas, listrik, panas bumi), infrastruktur (jalan tol dan arteri).

Pembangunan Infrastruktur percepatan JLS dengan alokasi dari APBD

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo saat memberikan kuliah tamu didepan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

per tahun Rp500 Miliar, Percepatan pembangunan jalan Tol, perluasan Pelabuhan Tanjung Perak, Pengembangan Bandara Juanda, Bandarabandara perintis, double track railway.

Dalam peningkatan SDM, harus bisa memunculkan pemimpin (leader) yang dapat menciptakan inovasi dan percepatan barang. Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Jatim yakni dengan memberikan Bosda Madin, mendirikan Taman Posyandu, BLK standar internasional, SMK Mini. “Kompetensi harus dibangun atas dasar kebutuhan pasar sehingga dimulai saat penyusunan kurikulum sudah harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik di luar negeri maupun dalam negeri, termasuk ketangguhan dalam berdaya saing,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelayanan publik yang baik dengan menggunakan teknologi informasi. Sebagai contoh diterapkannya SIEVAP & MoU Pemprov Jatim dengan BPK (e-audit), SIKDA & LAB Keuangan (online), SIPPD: musrenbang-jatim.net.

Sistem pelayanan terbaru yang dimiliki Pemprov Jatim yakni sistem IT untuk Pelayanan Ekspor Impor dengan Disperindag sebagai satuan administrasi pangkal (Satminkal) bersama BPOM dan Balai Karantina Perta-

nian dan Ikan untuk mengawasi arus barang dan jasa yang masuk dan keluar di Jatim melalui sistem IT. Pada kesempatan itu, Pakde Karwo menegaskan perlunya ada regulasi yang melindungi untuk melindungi rakyat dan konsumen saat diberlakukannya MEA. Kebijakan perekonomian di Jatim untuk mampu memberikan kontribusi konstruktif atas perekonomian nasional yang berkelanjutan adalah dengan membuat legal framework di bidang perekonomian secara tepat dan dinamis demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagai contoh dibentuknya regulasi yakni adanya Peraturan Gubernur Jatim Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur (termasuk SOP yang mengatur ijin bongkar beras impor). Regulasi ini dibentuk karena Jatim sebagai produsen beras.

Pada kesempatan yang sama, Dekan FEB Universitas Airlangga Prof Dr Muslich Anshori mengatakan, kebijakan Pemprov Jatim telah menunjukkan kesiapan untuk menghadapi MEA 2015. Berbagai kesiapan seperti pembatasan impor, pembentukan atase perdagangan di 26 provinsi, serta pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara terus dilakukan. Q iib*

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Pengendalian dan Penanggulangan Flu Burung atau Avian Influenza (AI) Di Jawa Timur

Bentuk URC PHMS dan KPZ di Tingkat Kabupaten/Kota Penyakit Avian Influenza (AI) adalah salah satu penyakit dari 23 penyakit hewan menular strategis di Indonesia ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian No. 4026, 2013 yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi terhadap industri perunggasan baik komersial maupun back yard (ayam kampung). Provinsi Jawa Timur, salah satu dari 33 provinsi yang masih belum bebas penyakit Avian Influenza.

P

engendalian penyakit Avian Influenza di kemanusia atau sebaliknya, red) dan Komisi Jawa Timur merupakan salah satu tindak Pengendalian Zoonosis (KPZ).

Pengendalian dan Penanggulangan Pen“Pembentukan tim URC PHMS dan Zoonoyakit Avian Influenza di Jawa Timur secara sis tersebut nantinya bisa melalui Surat Kepuberkesinambungan dapat dipandang se- tusan (SK) Kepala Dinas Peternakan kabubagai upaya untuk penurunan kasus, pen- paten/kota. Sedangkan Komisi Pengendalian ingkatan kualitas dan produktifitas ternak Zoonosis bisa melalui SK Bupati,” kata Maskur dalam upaya pencapaian pembebasan Avi- didampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan an Influenza di Indonesia pada tahun 2020. Disnak Jatim, Drh Wemmi Nimawati MMA. Pengendalian dan Penanggulangan PeDibentuknya tim URC di Kabupaten/kota, nyakit Avian Influenza dilakukan tim Dinas lanjut Maskur, diharapkan bisa memberikan Peternakan Provinsi Jatim, Dipenanganan yang cepat dan tenas Peternakan atau yang pat. “Jadi begitu ada kasus di membidangi peternakan dan salah satu desa di Kabupaten/ kesehatan hewan Kabupakota, maka bisa langsung direten serta petugas PDSR (Partispon oleh petugas dan hari itu sipatory Disease Surveillnace juga langsung bisa ditindaklanand Respons) dan PVUK (Petujuti. Adanya URC, maka hasilngas Veteriner Unggas Komerya ke depan akan mensejahtersial) di Kabupaten/kota. akan penternak dan lalu lintas Lokasi Pengendalian ternak, “ katanya. dan Penanggulangan PenyaDisamping pembentukan tim kit Avian Influenza diutamakan URC PHMS, juga akan di appada wilayah yang memiliki resilikasikan program sistem inforko tinggi terhadap penyakit AI masi kesehatan hewan nasionIr Maskur MM berdasarkan kejadian sebeal terpadu atau yang lebih dikelumnya. Daerah ternak unggas nal dengan iSIKHNAS. peneradiutamakan yang telah disupervisi oleh pan system iSIKHNAS ini akan melibatkan Puskeswan dan telah dilakukan profiling dan 30 orang petugas di setiap kabupaten dan survaillance aktif oleh petugas PDSR dan atau memberikan pelatihan selama dua hari menPVUK. Namun, saat ini masih ditemukannya genai cara mendeteksi dini penyakit hewan, kasus flu burung atau Avian Influenza (AI) melaporkan dan melakukan pengendalian yang menyerang beberapa unggas di Jawa penyakit dilapangan. Di Jatim, lanjut Maskur, Timur, Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir ada empat kabupaten yang dipilih sebagai Maskur MM mengatakan, pihaknya menekan- pilot project penerapan system iSIKHNAS kan Kabupaten/Kota segera membentuk tim yaitu kabupaten banyuwangi, bangkalan, laUnit Reaksi Cepat (URC) Pengendalian PHMS mongan, dan tuban. Program ini dikembang(Penyakit Hewan Menular Strategis) dan kan melalui APBD Provinsi dan dikembangZoonosis (penyakit yang menular dari hewan kan di 15 kabupaten lainnya.

Unggas yang masih belum terjangkit positif AI diberikan vaksinasi sehingga tidak terjangkit unggas lainnya.

Dikatakanya, flu burung itu memang sempat menjadi sorotan utama pada tahun 2012 silam di Jatim, mengingat puluhan ribu unggas mati karena terjangkit virus H5N1. Namun, saat itu Gubernur belum menetapkan kasus sebagai kasus luar biasa (KLB). Sebab biasanya penetapan KLB ditandai dengan kejadian kematian yang cukup banyak dan terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan.

Dari Januari 2015 hingga Maret 2015, lanjut Maskur, di Jatim sudah ada tujuh kasus flu burung yang terjadi, empat kasus ditemui pada ayam, dua kasus pada itik, dan satu kasus ditemukan pada burung puyuh. namun secara umum selama 7 tahun terkahir (2008-2014) telah terjadi penurunan kasus

flu burung secara signifikan.

Pada tahun 2014 lalu, dari hasil surveillance sindromik terhadap penyakit Avian Influenza yang dilakukan oleh PDSR dan PVUK pada tahun 2014 telah terdeteksi 15 kasus dengan rincian 8 kasus pada ternak ayam, 5 kasus pada ternak itik dan 2 kasus pada ternak burung puyuh. Kasus penyakit Avian Influenza (flu burung) yang tersebar di 15 Desa 13 Kecamatan dan 11 Kabupaten dengan total kematian sebanyak 13.071 ekor dengan rincian 7.499 ekor itik, 1.222 ayam dan 4.350 burung puyuh.

Terjadinya penurunan kasus flu burung pada tahun 2014 tidak lepas dari telah dilakukan pelaksanaan valsinasi Avian Influenza kegiatan APBD I Prov Jawa Timur total vaksinasi 1.210.000 dosis dilaksanakan di 38 Kabupaten kota dengan penyebaran di 235 Kecamatan dan 539 desa. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi Avian Influenza kegiatan APBN sebanyak 750.000 dosis dilaksanakan di 15 Kabupaten kota dengan penyebaran di 105 Kecamatan dan 155 desa. Secara detail postur sebaran vaksinasi dibandingkan dengan jumlah Kabupaten, Guna melakukan pencegahan terhadap timbulnya penyakit flu burung, maka Disnak Jatim telah berupaya memberikan dorongan kepada kabupaten/kota pada tahun ini (2015) dengan pengalokasian vaksin flu burung untuk ayam dan itik. Setidaknya ada 1.700.000 dosis beserta operasionalnya yang diperoleh dari dana APBD, sedangkan dari dana APBN mendapatkan 750.000 dosis

beserta operasionalnya.

Pelaksanaan vaksinasi yang sudah tersebar di 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, namun karena pertimbangan jumlah vaksin yang tersedia dan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit AI sebelumnya maka prosentasi kecamatan yang mendapat alokasi vaksin adalah sebanyak 51,7 % (340/657) dan jumlah desa atau kelurahan yang mendapat alokasi vaksin adalah sebanyak 8,2% (694/8.469).

Disamping kegiatan vaksinasi, untuk menekan kasus flu burung juga dilaksanakan kegiatan penerapan biosecurity perunggasan. pelaksanaan Biosecurity Perunggasan kegiatan APBD I Prov Jawa Timur pada tahun 2014 total 4.750 liter dilaksanakan di 38 Kabupaten kota dengan penyebaran di 227 Kecamatan dan 460 desa. Sedangkan pelaksanaan Biosecurity Perunggasan kegiatan APBN sebanyak 2.400 liter dilaksanakan di 9 Kabupaten kota dengan penyebaran di 44 Kecamatan dan 56 desa.

Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan program maka telah dilakukan pengambilan sampel darah untuk mengujian titer antibody (tingkat kekebalan) hasil vaksinasi. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan Monitoring Titer Antibody Post Vaksinasi kegiatan APBD I Prov Jawa Timur sebanyak 12.000 sampel dilaksanakan di 3 UPT Laboratorium Kesehatan Hewan seperti di UPT Lab Keswan Malang, UPT Lab Keswan Tuban, dan UPT PT MHT dan Keswan Madura. Q rac*

Unggas yang terkena AI maka akan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dan dikubur.

Jika nampak dua garis menandakan hewan unggas itu positif terkena AI.