Harian Bhirawa Edisi 15 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kekurangannya sangat banyak yakni sekitar 120 penyuluh, karena yang ada saat ini hanya 40 orang, sedangkan kebutuhan idealnya sebanyak 160 orang penyuluh,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala BPMP dan KB Sumenep Ach Masuni

Rabu Pahing, 15 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

15 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 13.00 19.00

Peresmian Pabrik Petrokimia Gresik Pameran Haji di JX International Memberikan Pengarahan Anggota DPR di Hotel Singgasana

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Menerima Penghargaan Cipta Karya Bangsa di Jakarta

Sudah Dilantik, 100 Anggota Dewan Belum Serahkan LHKPN DPRD Jatim, Bhirawa Meski sudah lebih dari satu bulan dilantik menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, ternyata para wakil rakyat yang berjumlah 100 orang ini hingga kini belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dishub Jember Usulkan Penerbangan Dua Kali Sehari

Padahal dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta keputusan KPK Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara disebutkan penyelenggara

negara harus melaporkan LHKPN kepada KPK. Demikian pula dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengakui bahwa seluruh anggota DPRD Jatim

yang berjumlah 100 orang belum menyerahkan LHKPN. Alasannya di satu sisi DPRD Jatim dianggap pejabat, namun di sisi lain tidak dianggap pejabat.

“Untuk penyerahan LHKPN, tidak masalah. (Memang) belum

 ke halaman 11

Jember, Bhirawa Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan rute Jember-Surabaya dan sebaliknya dari satu kali menjadi dua kali sehari untuk menampung tingginya animo penumpang.

“Jumlah penumpang kalau hari Jumat hingga Sabtu bisa mencapai 90 sampai 100 persen, sedang-

 ke halaman 11

Sejak beroperasi 16 Juli, minat warga untuk menggunakan penerbangan rute Jember-Surabaya menggunakan Garuda Indonesia cukup tinggi. Untuk mengantisipasinya, Dishub Jember mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Resmikan API Madiun Madiun, Bhirawa Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko meresmikan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) di Kota Madiun, Selasa (14/10).

Selain meresmikan Akademi Perkeretaapian Indonesia, Hermanto juga memberikan kuliah perdana kepada 120 taruna yang telah terdaftar di akademi tersebut.

Menurut dia, keberadaan Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun sangat dibanggakan seiring dengan tingginya kebutuhan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian nasional. “Kami

trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berdialog dengan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen ( tengah ) dan Direktur Pengawasan Produksi SDA Agus Setianto ( kanan ) selesai acara Semiloka Pencegahan Korupsi di Gedung Negara Grahadi, Selasa (14/10).

Sasaran Sertifikasi SMK Naik Tiga Kali Lipat Dindik Jatim, Bhirawa Uji kompetensi untuk siswa dan guru SMK yang digelar UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Jatim semakin menjadi prioritas.

Bahkan ujian yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dan profesi ini bakal dinaikkan sasarannya hingga tiga kali lipat.

Kepala UPT PPPK Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Drs

Sumardijono MSi mengatakan, pemerintah melihat sertifikat kompetensi untuk guru dan siswa SMK merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga target sasaran akan dinaikkan sekitar tiga kali lipat dari sasaran tahun ini 1.320 guru dan siswa SMK se-Jatim pada 2015 mendatang.

“Kami sadar, uji kompetensi yang sudah dilakukan tahun ini belum menyasar satu persen dari jumlah guru dan siswa SMK di Jatim,”

kata Sumardijono, Selasa (14/10).

Karena itu, uji kompetensi dinaikkan sasarannya. Sumardijono mengatakan, tahun ini sasaran hanya untuk 500 guru SMK dan 820 calon lulusan SMK. Sedangkan jumlah siswa SMK di Jatim sendiri mencapai 63.819 peserta didik dan tenaga pendidikan SMK sendiri mencapai 54.123 guru. “Awalnya kami

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kubu SDA Gelar Muktamar di Jakarta DPW PPP, Bhirawa Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Bali berpendapat muktamar yang digelar di Surabaya, Rabu (15/10) -18 Oktober 2014 ilegal dan tidak sejalan dengan aturan partai.

Sekretaris DPW PPP Bali Subagio mengatakan, pelaksanaan muktamar di Surabaya hanya dilandasi oleh ambisi pribadi beberapa orang fungsionaris DPP

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Olah TKP Bus Harapan Jaya

Korlantas Mabes Polri Turunkan Anggota Guna Teliti Kecelakaan

Bersyukur Masih Dipercaya MELIHAT kinerjanya yang keras dan tak kenal lelah, Sri Subiati akhirnya dipercaya untuk duduk kembali sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim. Padahal komisi yang membidangi aset dan keuangan ini memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi, sekaligus kesabaran.

Tapi bagi ibu dua putera ini, tidak menjadikan masalah.

Muktamar VIII PPP di Surabaya Dinilai Ilegal

abed nego/bhirawa

Tim Korlantas Mabes Polri yang didampingi Ditlantas Polda Jatim dan Satlantas Polres Sidoarjo melakukan peninjauan dan olah TKP di tempat Bus Harapan Jaya terbalik, Selasa (14/10).

Surabaya, Bhirawa Kecelakaan maut Bus Harapan Jaya yang menewaskan tujuh orang korban dan 23 luka-luka, mendapatkan perhatian dari Korps Lalulintas (Korlantas) Mabes Polri. Sebanyak empat anggota diturunkan guna meneliti kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Waru Medaeng, Senin (13/10) lalu.

Tim Korlantas Mabes Polri yang didampingi Ditlantas Polda Jatim dan Satlantas Polres Sidoarjo, Selasa (14/10)

kemarin, melakukan peninjauan dan olah TKP di tempat bus tersebut terbalik. Dengan dibantu perusahaan HINO, tim melakukan pemeriksaan terhadap bangkai Bus Harapan Jaya yang diletakkan di tempat penyimpanan barang bukti di samping kantor Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol.

Adapun yang dicek oleh tim dari Mabes Polri di antaranya yakni

 ke halaman 11

Siswa SMK Sulap Mesin Motor Bebek Jadi Costum Sport Classic Mahadewa

Proses Produksi Dibutuhkan Tiga Kompetensi SMK Sekaligus Sri Subiati

Sentil..  Kades diduga selewengkan dana hibah  Maunya balik modal pencalonan  Pelajar jadi korban trafficking  Imbas liberalisasi informasi, pengawasan ortu lemah  Tenaga penyuluh minim, program KB terkendala  Dan baby boom menanti

Berbekal mesin motor bebek berkapasitas 125 cc, enam siswa SMK yang mengikuti training di UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sukses menciptakan motor baru berjenis costum sport classic. Tidak hanya desainnya yang sangar, motor ini juga dibuat tanpa menggunakan rantai. Sebagai gantinya, roda menggunakan gardan sehingga dapat bergerak maju-mundur.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Keenam siswa SMK tersebut berasal dari SMKN 1 Sidayu Gresik, SMK Budi Utomo Jombang dan SMK PGRI 1 Ponorogo. Mereka berkarya tidak hanya mengandalkan kemampuannya terhadap seluk beluk mesin otomotif, tetapi juga menggabungkan dua kompetensi lainnya, yakni teknik pengelasan dan pelat serta teknik mesin bubut. “Sesuai kapasitasnya, motor ini masih bisa melesat normal

hingga kecepatan maksimal 160 kilometer per jam,” kata Andre Frendy Ardynata, siswa kelas XI jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) SMK Budi Utomo yang ikut menggarap motor classic ini kepada Bhirawa kemarin.

Dia menjelaskan, hampir seluruh bodi motor dibuat di lokasi pelatihan.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi dan Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumadijono MSi mencoba dua motor karya SMK yang diikutkan Kostumfest 2014 di Jogjakarta

SURABAYA

2

Rabu Pahing 15 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Penjagaan Diperketat

Rencana Pemkot Surabaya mengambilalih pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi, Selasa (14/10) kemarin mulai diantisipasi penjagaan ketat dengan mengerahkan sejumlah aparat kepolisian dan panser di pintu utama sisi utara Jl Pasar Turi Surabaya. Sementara puluhan pedagang Pasar Turi masih menunggu kepastian hasil rapat bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan beberapa perwakilan pedagang.

PANGGUNG BIROKRASI

Kejari Sarankan Pemkot Beri Perpanjangan Waktu Investor Pasar Turi Kejari Surabaya, Bhirawa Meski terlambat dalam proyek pembangunan Pasar Turi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyarankan Pemkot Surabaya agar memberi perpanjangan waktu kepada PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku investor Pasar Turi untuk segera menyelesaikan pembangunan.

Artinya, meski proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan itu sudah terlambat dari jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, Kejari Surabaya meminta Pemkot Surabaya agar tidak mengambil alih proyek pembangunan Pasar Turi.

Kasi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Surabaya Agus Chandra mengatakan, Ia menyarankan agar Pemkot Surabaya memberikan perpanjangan waktu kepada investor Pasar Turi. Selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemkot Surabaya, Candra mengungkapkan bahwa pendapatnya ini merupakanLegal Opinion atau pendapat hukum dari Kejaksaan.

“Sesuai dengan legal opinion, kami menyarankan Pemkot Surabaya memberikan waktu kembali untuk investor dalam menyelesaikan pembangunan Pasar Turi,” terang Agus Chandra.

Menurut Candra, pendapat hukum yang disampaikannya sebagai JPN tergantung dari Pemkot Surabaya. Sebab, keputusan sepenuhnya ada pada Wali Kota Surabaya Q bed.dre Tri Rismaharini.Q

Status Tanah Tak Jelas, Dindik Keberatan Perpanjang Izin Operasional ORI Jatim, Bhirawa Usaha Yayasan Perguruan Ganesya Surabaya untuk memperpanjang izin operasional menemui jalan buntu. Pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya keberatan lantaran status tanah dan bangunan sekolah tidak jelas. Padahal izin tersebut menjadi syarat mutlak agar siswa dapat mengikuti Ujian Nasional (UN).

Sementara itu, jadwal pengajuan Daftar Nominasi Sementara (DNS) Ujian Nasional (UN) 2015 di Surabaya bakal berakhir hari ini, Rabu (15/10). Hingga Ombudsman RI (ORI) perwakilan Jatim turun tangan, pihak dindik tetap bertahan dengan pendiriannya.

“Hari ini kami sudah mempertemukan kedua belah pihak. Tapi belum ada keputusan sama sekali. Pihak Dindik masih keberatan memberikan izin operasional yang menjadi syarat untuk pengajuan DNS UN,” tutur Kepala ORI Jatim Agus Widiarta saat ditemui di kantornya kemarin, (14/10).

Seperti diketahui, Yayasan Perguruan Ganesya Surabaya memiliki dua lembaga pendidikan yaitu SMP Ganesya 1 dan SMK Artha Bodhi Iswara (ABI). Keduanya belum dapat mengurus izin operasional sehingga tidak dapat mengajukan DNS peserta UN 2015 untuk 150 siswa yang Q tam terdiri dari kelas IX dan kelas XII.Q

Perencanaan Tak Jelas, Dewan Tolak Proyek Trem DPRD Surabaya, Bhirawa Rencana pembangunan proyek angkutan massal cepat (AMC) berupa trem ternyata masih belum jelas jlutnrungnya. Akibatnya rencana yang akan dikerjasamakan dengan PT KAI ini ditolak oleh DPRD Surabaya. Kalangan dewan menilai angkutan umum yang diproyeksikan akan membentang dari selatan menuju utara Surabaya ini hanya akan menambah beban kemacetan.

Penolakan dewan ini muncul saat dengar pendapat bersama jajaran Pemkot Surabaya , Selasa(14/10) kemarin.

Semua statemen pemkot terkait MRT trem ditangkis oleh legislator.

Salah satunya adalah masalah tujuan Pemkot Surabaya membangun trem untuk mengurai kemacetan.

Faktanya, trem yang akan menggunakan jalur badan jalan hanya akan memperparah volume kemacetan. Itu artinya, tujuan mengurangi kepadatan tidak akan terpenuhi.

Selain itu, dewan menilai Pemkot belum memiliki persiapan yang matang untuk membangun proyek yang akan direalisasikan bersama PT KAI. Terbukti, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tidak memiliki desain matang. Dampak sosial dari pembangunan proyek trem tidak pernah dipikirkan.

Ketua DPRD Surabaya Armuji memandang banyak kendala untuk me-

realisasikan trem. Hal itu karena trase trem akan melewati tengah kota, mulai dari terminal Joyoboyo, Jalan Raya Darmo, Basuki Rahmat (Basra), Embong Malang, Jalan Tidar, dan seterusnya.

“Saya membayangkan rute yang akan dilewati hanya menambah kemcaten. Kalau hanya gaya-gayaan niru luar negeri, kondisinya Surabaya beda,” ucapnya.

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini memikirkan pengaturan jalan yang akan dilewati. Seperti pengaturan trafick light, dan lalu lintas lainnya.

Kendaraan di Surabaya cukup padat.

Terutama jumlah motor yang lebih banyak ketimbang mobil. Rel trem yang melewati badan jalan akan membahayakan pengendara lain.

“Di Surabaya motor ndak karuakaruan. Ini yang menjadi kendala.

Bisa-bisa motor disrempet sepur terus.

Ini bisa nambah jumlah kecelakaan.

Beda dengan luar negeri,” teranganya.

Anggota DPRD Surabaya empat periode ini menyatakan Pemkot tidak memiliki planing jika trem nantinya tidak diminati oleh warga. Dengan harga tiket kisaran Rp 9 ribu hingga Rp 10 ribu warga Surabaya lebih memilih menggunakan kendaran pribadi. Apalagi trem tidak bisa menjangkau ke pelosok kota.

“Jangan hanya buang-buang uang.

Karakter orang Surabaya lebih seneng makai kendaran pribadi, lyn, Bus Kota saja sekarang sepi peminat,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha menambahkan, jika trem dipaksakan maka proses pembangunannya akan mengakibatkan macet. Selain itu, politisi Fraksi PKB ini menyroti Pemkot yang tidak melibakan dewan dalam melakukan kerjasama dengan PT KAI. Menurutnya, kerjasama dengan pihak ketiga harus atas persetujuan dewan.

“Sampai saat ini kita tidak tahu apa-apa. Pemkot tidak pernah minta persetujuan dewan,” ucapnya.

Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Shonhadji menampik tudingan tersebut. Menurutnya, beberapa hari ke depan pihaknya dengan PT KAI turun ke lapangan untuk memastikan trase yang akan dilalui trem. Bahkan,

mulai kemarin (Selasa malam) mulai menggali rel milik PT KAI yang tertimbun tanah.

Shonhaji tidak bisa menjawab trem akan menambah kemacetan. Dia masih menerjunkan tim untuk melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Termasuk juga untuk mengetahui dampak sosial.

Bappeko beberapa hari ke depan juga akan mengundang pakar transportasi dan pakar lingkungan.

“Kita belum tahu gerbonangya berapa, selama ini kita fokus cari koordinat rel. Di sepanjang Drmo itu ada rel cuma tertanam. Kita nant akan kita gali lagi untuk diaktifkan.

Ini rel listrik, jadi di suatu tempat ada chas untuk mengecas batre.

Jadi ini ramah linkungan. Ini produknya ambil dari ambil luar negeri,” ungkapnya.

Menariknya, Shonhaji mengatakan belum memikirkan subsidi untuk harga tiket. Selama ini diberitakan harga tiket berkisar Rp 3 ribu itu masih belum final. “Belum tahu, kalau tetap seperti kajian Unair berarti tidak perlu disubsidi, kalau disubsidi kita belum memutuskan akan disubsidi berapa, yang pasti nanti kita akan paksa warga Surabaya untuk menggunakan trem,” Q gat tuturnya.Q

11.568 Sarjana Menganggur

Disnaker Usul Softskill Kerja Masuk Kurikulum Lulusan SMK Mini Diharapkan Mampu Masuki Dunia Kerja Beberapa orang saat melihat berbagai tawaran lowongan pekerjaan yang ditempelkan di mading Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya, Selasa (14/10). geh/bhirawa

Disnaker Surabaya, Bhirawa Jumlah pengangguran terdidik meningkat tajam. Terbukti, berdasar data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, hingga Juni tahun ini saja, sebanyak 11568 sarjana tercatat masih menjadi pencari kerja (pencaker). Naik tajam dari tahun lalu, yakni pada 2013, ada 11612 lulusan S1 dan S2 yang tidak bekerja.

“Pengangguran terdidik tambah banyak,” ujar Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Surabaya Irna Pawanti.

Menurut dia, angka sarjana nganggur paling tinggi. pihaknya menyebut, tahun lalu saja pencaker lulusan SD sebanyak 24 orang. Sedangkan tamatan SMP sejumlah 52 orang. Kemudian, lulusan setingkat SMA ada 5789.

Bandingkan dengan alumni S1 dan S2. Tercatat, 11612 orang.

Itu berarti, pengangguran yang berstatus sarjana besarnya dua kali lipat dari lulusan apapun.

Tahun ini pun tidak berbeda.

Hingga Juni saja, pengangguran kelompok umur 20-29 tahun sudah mencapai 11568. Asumsinya, kelompok usia tersebut

berpendidikan sarjana.

Irna menyebut, paradigma pengangguran telah berubah.

Dulu, pengangguran identik dengan warga berpendidikan rendah. Sekarang berkebalikan.

Sarjana justru lebih banyak.

Kemudian, jangka mendapat pekerjaan juga meningkat. “ Sarjana bisa menganggur setahun sampai dua tahun. Bejobejoan tiga tahun mas,” katanya.

Irna menuturkan, meningkatnya jumlah sarjana yang tidak bekerja bukan karena sedikitnya lowongan. Namun disebabkan sistem pendidikan yang tidak optimal. Dia mengatakan, pencari kerja dinilai belum mampu memasuki dunia industri. “Dunia pendidikan dan industri beda.

Mereka tidak siap,” tandasnya.

Menurut Irna, seharusnya sistem pendidikan dirancang agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja. Yakni dengan pembekalan, misalnya dengan pelatihan kompetensi, softskill, dan attitude.

Dia mencontohkan hal paling kecil terkait membuat surat lamaran yang menjual. Karena itu, dia menyebut tengah mengusulkan materi kurikulum baru Q geh kepada dinas pendidikan.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Gubernur Jatim, Soekarwo untuk membangun sejumlah SMK mini di Jatim mendapat dukungan penuh dari Komisi E DPRD Jatim. Mengingat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, maka Jatim harus mampu menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk menghadapi gempuran tenaga kerja asing yang masuk.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan rencana gubernur membuka SMK mini dalam menghadapi gempuran tenaga asing cukup bagus.

Dimana dalam MEA 2015, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menengah. Dan itu dapat diisi oleh tenaga kerja lulusan SMK, tentunya harus diimbangi dengan keahlian dan sertifikasi. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan asing. ‘’Kita tahu banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menengah yang gajinya disesuaikan dengan kekuatan perusahaan. Dan sasarannya ada pada lulusan SMK. Nah, sudah saatnya lulusan SMK mini benar-benar disiapkan sebagai tenaga kerja siap pakai dengan memiliki sejumlah keahlian plus dibantu memiliki sertifikasi tingkat internasional,’’jelas politisi asal Partai Demokrat Jatim, Selasa (14/10).

Bagaimana dengan anggarannya?. Menurut mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim tentunya harus ditopang oleh Pemkab/Pemkot, khususnya untuk mendapatkan sertifikat bertaraf internasional. Ini Karena Provinsi sendiri sudah menyiapkan anggaran untuk membantu operasional SMK-SMK tersebut termasuk pemenuhan alat praktek.‘’Dengan begitu ada semacam timbal balik Q cty antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot.Q

Diduga ‘Bermain Kasus’ Dealer Mobil Mewah

Mantan Hakim PN Terancam Dilaporkan ke KY Banyaknya pelaporan perilaku Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kepada Komisi Yudisial (KY), ternyata tak membuat kapok para Hakim dalam menjalankan tugas. Kali ini, tiga mantan Hakim PN Surabaya, yakni Bambang Kusmunandar (Hakim Ketua), Erry Mustianto (Hakim Anggota) dan Sigid Purwoko, bakal berurusan dengan Komisi Yudisial (KY).

Hal ini dikarenakan penggugat bernama Henry Yuwono (50) warga Jalan Granting Surabaya, tak terima dengan perlakuan tiga Hakim yang menangani gugatan perkara perdata melawan PT Astra Internasional Tbk Autorized BMW dealer Surabaya, karena diduga telah ‘bermain’ dalam menjatuhkan putusan gugatan perdata Nomor 242/ Pdt.G/PN Surabaya pada Maret 2013 lalu.

Dalam putusan Hakim yang diketuai Bambang Kusmunandar, gugatan yang diajukan Henry Yuwono dimentahkan dalam persidangan. Padahal, sesuai fakta Henry merupakan kor-

ban pembohongan atas janji yang dilakukan PT Astra Internasional, Tbk saat membeli mobil BMW dengan Nomor Polisi L 8696 VN. Pembohongan informasi itu dilakukan oleh marekting dealer BMW Surabaya yang menyatakan, bila Ia (korban) membeli mobil pada dealernya, maka dirinya akan mendapatkan berbagai fasilitas istimewa, salah satunya klaim asuransi yang berlaku untuk klaim kecelakaan maupun kerusakan mesin akan diperbaiki di dealer resmi BMW. Namun, informasi itu tidaklah benar dilakukan oleh marketing dealer BMW, ka-

rena hanya janji palsu belaka. Pada saat Henry mengalami kecelakaan dengan mengendarai mobil BMW nya di daerah Mojokerto.

Petaka itu menyebabkan luka bakar pada bagian tubuhnya yang diduga akibat dari mengembangnya sistim airbag pada mobilnya.

Atas musibah kecelakaan yang dialaminya, Henry mengkalimkan kerusakan mobil BMW nya ke dealer resmi BMW yakni PT Astra Internasional,Tbk, Autorized BMW Dealer Surabaya di Jalan HR Muhammad Surabaya Kav 2. Namun, saat perkembangan perbaikan mobil miliknya, ternyata mobil BMW nya itu tidak dikerjakan oleh dealer resmi BMW yang telah ada Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat penawaran biaya bengkel yang telah disetujuinya.

Malahan diketahui perbaikan itu dioperkan dan dikerjakan oleh bengkel lain

Tiga Hakim PN Surabaya bakal dilaporkan ke Komisi Yudisial. yang bukan bengkel resmi BMW. “Merasa dibohongi, saya kecewa dan mengajukan

gugatan perdata ke PN Surabaya. Tapi, bukanya keadilan yang saya dapat. Malah Ma-

ist

jelis Hakim PN Surabaya memihak kepada yang bersalah,” terang Henry di PN

Surabaya, Selasa (14/10).

Upaya Henry mencari keadilan di PN Surabaya, rupanya telah kandas oleh ketigas Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya, dengan alasan dasar putusan gugatan yang dilakukan Henry kurang pihak. Ironisnya lagi, putusan perdata itu dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang terdiri dari Hj Rosminah Agus, Muljanto, dan Bersiaf Sitanggang SH. “Sekarang saya masih ajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan semoga saya mendapatkan keadilan pada putusan kasasinya,” ungkapnya.

Atas ketidakadilan itu, saat ini Henry masih menyusun laporan yang akan segera dilayangkan ke Komisis Yudisial (KY). Dan laporan itu akan ditujukan untuk tiga Hakim PN Surabaya yang diduga berpihak kepada tergugat yakni PT Astra InQ bed ternasional, Tbk.Q

Rabu Pahing 15 OKTOBER 2014

SURABAYA

3

Khawatir Bangkrut, BPJS Tak Biayai Pasien Gila Surabaya, Bhirawa Jaminan kesehatan nasional(JKN) ternyata meminggirkan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengcover biaya perawatan pasien ganguan gila.Salah satu alasan tak tercovernya biaya pasien gila adalah perawatan untuk pasien gila dinilai membutuhkan biaya yang cukup besar daripada biaya perawatan pasien biasa. Hal itu dibenarkan Andi Afdal Kepala BPJS Regional 7 VII Jawa Timur.

tis/bhirawa

Ketua DWP Provinsi Jatim Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi Ssos menyerahkan cinderamata kepada narasumber kegiatan pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Anggota DWP Provinsi Jatim di Ruang Bhinaloka, Selasa (14/10).

Ajak DWP Jadi Agen Perubahan Wujudkan Gerakan Bela Negara Pemprov, Bhirawa Masih ada persepsi bahwa bela negara adalah tugas TNI dan Polri.

Padahal pengertian bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaan kepada NKRI. Untuk itu, perlu upaya sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya menanamkan kesadaran bela negara kepada generasi muda. Dan ujung tombak sosialisasi ini dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Jatim Dr Asyhar MM menjelaskan membela bangsa dan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk anggota DWP. Oleh karena itu, perlu diberikan tambahan bekal kesadaran bela negara kepada DWP karena mereka adalah istri para abdi negara yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pelayanan publik.

“Melalui pembinaan kesadaran bela negara yang diselenggarakan oleh DWP Pusat bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan ini diharapkan akan menyadarkan, sekaligus memotivasi anggota DWP lebih aktif melakukan bela negara, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai bentuk yang paling kompleks,” kata Asyar mewakili Sekdaprov Dr H Akhmad Sukardi MM saat

membuka kegiatan pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Anggota DWP Provinsi Jatim di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan, Selasa (14/10).

Salah satu peran bela negara oleh kaum wanita yang perlu diaktualisasikan, menurutnya, adalah pendidikan anak dan remaja di lingkup keluarga dan masyarakat sekitarnya. “Tawuran antar pelajar atau perilaku lain yang kurang terpuji lainnya tidak akan terjadi jika pembelajaran pendidikan di lingkup keluarga berjalan dengan baik. Di sinilah peran ibu-ibu sangat besar dalam menanamkan norma, kebanggaan akan Tanah Air ,” tandasnya.

Ketua DWP Provinsi Jatim Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos mengatakan DWP diharapkan menjadi agen perubahan terdepan dalam mewujudkan gerakan bela negara. Anggota DWP yang notabene ibu-ibu istri para PNS bisa terus mengajarkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan konkrit kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. “Mengajarkan anak agar menyukai kerajinan, makanan, kesenian dan kebudayaan tradisional, itu semua menjadi bagian dari usaha mewujudkan gerakan bela negara,” kata Hj Chairani.

Ketua DWP Pusat Ny Wien Ritola Tasmaya SH yang hadir dalam

kegiatan kemarin juga menegaskan konsep bela negara meliputi fisik dan non fisik. Untuk non fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan RI yaitu meningkatkan kesadaran bela negara, menanamkan kecintaan terhadap Tanah Air, berperan aktif memajukan bangsa dan negara.

“Membangun negara bisa dimulai dengan membangun rumah tangga proaktif dan kreatif, pengembangan wawasan berpikir melalui serangkaian program pendidikan bagi pribadi dan keluarga,” katanya.

Kegiatan kemarin juga menghadirkan pembicara staf pengajar Program Master Universitas Pertahanan Jakartayai yakni Laksma Muda TNI (Purn) Prof Dr Setyo Harnowo drg, SpBM (K). Menurutnya kesadaran bela negara bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, tapi harus ditanamkan sejak dini, dan secara terus menerus dilaksanakan mulai lingkungan terkecil yakni keluarga.

Peran DWP sangat penting sebagai agen perubahan dalam turut mewujudkan manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki jati diri guna mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat. “DWP harus dapat mengimplementasikan nilainilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai panutan bagi Q tis anak dan keluarga, “ harapnya.Q

Menurutnya pembatasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebangkrutan BPJS. “Jika terlalu banyak menanggung biaya pengobatan pasien dengan ganggan kejiwaan, maka kita akan bangkrut,” tegasnya berkali-kali.

Namun demikan, BPJS melakukan regulasi kepesertaan keluarga pasien gangguan kejiwaan. Sehingga, jika pasien kejiwaan mau dibayar lewat BPJS, maka seluruh keluarganya harus ikut BPJS. “Sebagian masyarakat hanya mendaftarkan keluarga yang sakit saja, sedangkan yang sehat, tidak didaftarkan,” ungkapnya.

Padahal, biaya pasien gangguan jiwa itu besar dan tidak ditentukan waktunya. Ditakutkan, BPJS akan membiayai pasien gangguan jiwa untuk selamanya.

Andi menambahkan, sebenarnya back up penjaminan kesehatan pasien gangguan jiwa sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. “Tapi, di Jatim baru tiga kabupaten kota yang terdaftar yakni Surabaya, Blitar dan Pacitan,” jelasnya.

Bahkan, ketiga kota dan kabupaten tersebut sudah bekerjasa dengan BPJS untuk menangani pasien gangguan kejiwaan yang tidak terdaftar .

“Kalau sudah terdaftar lewat pemerintah maka pasien akan mendapatkan fasilitas baik obat maupun kamar dari BPJS sesuai kelasnya,” ungkapnya.

Sementara Direktur RSJ Menur Surabaya dr Adi Wirahjatno, Sp KJ mengatakan un-

tuk pasien gangguan dari Surabaya sebagian sudah dicover oleh BPJS Surabaya. “Kalau dari daerah lain, sebagian banyak yang membiayai sendiri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mengaku mendapat sandungan dari rumitnya aturan yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aturan yang diterapkan oleh BPJS dalam dituduhkan Dinkes yang sangat menyulitkan, salah satu contohnya terkait dengan biaya yang dikenakan pada pasien.

Saat ini sejumlah pasien yang masih dipasung karena mengalami gangguan jiwa, masih belum bisa dirawat rumah sakit jiwa secara keseluruhan. Alasannya, para pasien yang akan mendapatkan perawatan rumah sakit, beserta keluarganya harus terdaftar dalam BPJS terlebih dahulu.

“BPJS tidak mau menerima kalau hanya pasiennya saja yang terdaftar, melainkan harus seluruh keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga,”ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jatim Herlin Ferliana.

Herlin menganggap kebijakan semacam itu sangat merepotkan. Sebab, kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Dinkes Jatim sangat terbatas. Untuk saat ini, anggaran yang dimiliki oleh Dinkes Jatim hanya untuk membayar biaya BPJS sang pasien.

“Kalau untuk biaya keluarganya juga kita memang belum punya anggarannya,”paQ dna parnya.Q

Orang dengan gangguan jiwa banyak ditampung di Liponsos Surabaya.

trie diana/ bhirawa

Pensiun Dini Ribuan Karyawan PT Gudang Garam

Upayakan Karyawan Tak Jadi Pengangguran Baru Pemprov, Bhirawa Jajaran manajemen PT Gudang Garam Tbk mendatangi Kantor Disnakertransduk Jatim guna membicarakan program pensiun dini bagi karyawan produk sigaret kretek tangan (SKT). Hal ini dilakukan setelah PT HM Sampoerna Tbk dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami permasalahan yang serupa.

Dalam kesempatan ini Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr H Edi Purwinarto mengatakan, Disnakertransduk Jatim bersama PT Gudang Garam Tbk mengupayakan karyawan yang terkena pensiun dini atau pemutusan hubungan kerja tidak menjadi penggangguran baru.

“Jika mereka menganggur maka tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami peningkatan. Disnakertranduk Jatim juga ada program namanya paker (pelatihan alih kerja, red) untuk mengentaskan mereka yang menganggur,” katanya di kantor Disnakertransduk Jatim, di Surabaya,

Selasa (14/10).

Dalam program paker tersebut, karyawan yang terkena terkena pensiun dini atau pemutusan hubungan kerja bisa memilih menjadi wirausaha atau karyawan di tempat lain. Jika wirausaha maka akan diberikan pelatihan baik kewirausahaan, pengelolaan manajemen dan pemberian ketrampilan.“Tidak boleh diarahkan saja, namun mereka harus dibekali ketrampilan yang diinginkan,” katanya.

Edi juga meminta dalam program paker tak hanya dijalankan Disnakertransduk, namun ketiga perusahaaan tersebut juga bisa menjalankannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Begitupula dengan anggaran. Jangan hanya melimpahkan pada APBD. Namun, setiap perusahaan harus mempunyai dana anggaran sendiri untuk bisa membantu. Tapi sepertinya kasus PT Gudang Garam ini, baik perusahaan rokok dan Pemkot Kediri siap membantu para karyawan Q rac yang pensiun dini tersebut,” katanya.Q

Dinkes Jatim Siap Dukung Pendirian Selter HIV/AIDS Surabaya, Bhirawa Setelah dinyatakan positif HIV dan TBC , bayi tiga bulan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomodi mendaptkan kepastian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim. Rencananya setelah kondisi bayi tersebut dinyatakan stabil oleh dokter pihak Dinkes melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim siap membuatkan selter. ‘’Kita siap kerjasama dengan Dinsos Jatim untuk membangun selter, akan tetapi pembangunan ini perlu ada kordinasi dengan pihak Dinsos Jatim,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menyatakan, saat ini tugas Dinkes Jatim melalui rumah sakit Soetomo adalah merawat agar bayi tersebut kondisinya stabil. Jika dilihat kondisi kesehatan bayi sekarang mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari kenaikan berat badan dari 3,3 kg menjadi 3,8 kg. ‘’Jika sebelumnya sangat kurus maka saat ini berat badannya sudah bertambah.

Lebih lanjut mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, selama selter tersebut belum dibangun maka selama itu pula bayi tersebut akan dirawat dan menjadi tanggungan rumah sakit. Rumah sakit akan bertanggung jawab penuh dalam merawat dan mengobati Q dna.rac bayi tersebut.Q

OPINI

4

MPR (Baru) Berhak Mengubah UUD

Tajuk

Fasilitasi Kompetensi Guru Tiada murid bodoh ditangan guru ber-dedikasi. Begitu pula tiada kecerdasan yang bisa digali oleh guru yang “biasa-biasa saja.”Paradigma itu sejak lama diyakini kalangan ke-pendidik-an. Menjadikan guru sebagai pilar utama, melebihi faktor pendidikan lainnya. Bahkan konon, guru sejati menempatkan kepentingan murid diatas kepentingan (kesejahteraan) dirinya. Itulah sebabnya profesi guru dianggap paling mulia, melebihi tentara dan dokter.

Tidak semua orang (yang tergolong cerdik pandai)bisa menjadi guru. Melainkan dibutuhkan minat dan persyaratan khusus ke-guru-an. Karena itu terdapat pendidikan tinggi yang secara khusus mematangkan minat seseorang untuk menjadi guru.Tetapi seiring masifnya KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) yang mengiringi rekrutmen tenaga pendidik, diduga banyak personel tidak kompeten telah terlanjur menjadi guru.

Guru yang tidak kompeten (secara keilmuan maupun mental), tentu saja tidak dapat mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan Konstitusi. UUD pasal 31 ayat (3) menyatakan,“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa....”

Tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa. Jadi, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan cara merekrut guru. Yang di-inginkan adalah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 40 ayat (2) huruf a, mengamanatkan:“Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.”

Namun seringkali rekrutmen guru tidak dapat mememnuhi tujuan pendidikan tidak. Banyak guru tidak cerdas, guru yang tidak menyenangkan, jahat, hanya tex book thinking, bahkan suka mengantuk di dalam kelas. Pada forum Konferensi Kerja Nasional PGRI 2014, terkuak, bahwa sebenarnya masih sangat banyak guru tergolong in-kompeten. Pada sisi lain, masih banyak guru terkendala oleh kesibukan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Begitu pula masih banyak guru harus berjuang keras melawan infrastruktur wilayah, jarak sekolah yang sangat jauh dan sulit diakses masyarakat. Menyadari problem keguruan, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dengan iming-iming peningkatan kesejahteraan. Diantaranya, guru yang lolos sertifikasi akan memperoleh tunjangan sebesar gajinya, atau setidaknya insentif setara dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Maka guru pun harus diuji. Ini penting untuk mengetahui tingkat kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, kompetensi (penguasaan materi mata pelajaran) harus selalu ditingkatkan, seiring dengan keniscayaan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan pada era digital saat ini, perkembangan ilmu dan pengetahuan terjadi sangat cepat. Guru tidak boleh ketinggalan pengetahuan, terutama yang bersumber dari teknologi informasi.

Ternyata, banyak guru tidak lulus uji kompetensi. Begitu pula dalam uji PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), hampir 1.300 (dari 4.000-an) guru di Jawa Timur tidak lulus.

Ironisnya, angka ke-tidak lulus-an itu yang tertinggi se- Indonesia Timur (16 propinsi). Lebih ironis, PLPG diselenggarakan di Unesa (Surabaya) Jawa Timur. Guru-guru Jawa Timur tertinggaloleh guru-guru NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua. Padahal, infra-struktur kependidikan di luar Jawa sangat minimalis.

Konon masih separuh lebih (sekitar 280-an ribu!)guru di Jawa Timur belum lulus sertifikasi. Boleh jadi, banyak yang pasrah karena tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi, tidak ingin ribet. Tetapi sebenarnya, berdasar PP Nomor 17 tahun 2010, pasal 12 ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memfasilitasi kompetensi tenaga pendidik.

Hingga kini, pemerintah (terutama Pemerintah Kabupaten dan Kota) masih setengah hati memenuhi hak layanan pendidikan. Bahkan sampai pem-biar-an sarana pendidikan Masih banyak sekolah (SD Negeri) yang bersengketa dengan pemilik lahan. Juga masih banyak sekolah yang bocor.

Apalagi nasib gurunya? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perkuat Usaha Mikro dan Kecil PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia tahun 2014 ditargetkan sebesar enam persen. Target ini menurun jika dibandingkan tahun 2013 yang diprediksi 6,3 persen dan realisasinya hanya 5,78 persen. Pada sisi lain, perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan berbagai gejolak seperti lonjakan utang beberapa negara di Eropa yang berdampak pada pengetatan likuiditas yang menurunkan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Kondisi di Eropa merembet ke negara-negara lain sebagai konsekuensi semakin tingginya keterbukaan dan ketergantungan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Salah satu pelaku ekonomi yang perlu diwaspadai terkena dampak perlambatan ekonomi ini di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Fakta menunjukkan usaha mikro dalam perekonomian nasional terbukti mampu mewujudkan peran dan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan karena posisinya yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja, pemulihan ekonomi masyarakat dan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja.

Adapun peranan strategis usaha mikro dan kecil dapat dilihat dari berbagai aspek (Bank Indonesia, 2005), yaitu: (i) jumlah unit usahanya banyak dan terdapat hampir di setiap sektor ekonomi; (ii) potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja; dan (iii) kontribusi usaha mikro dan kecil dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar, serta potensinya dalam perkembangan nilai ekspor non migas.

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia telah mendapat pelajaran berharga dengan sektor usaha mikro. Munculnya krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi tahun 1997, salah satunya adalah karena dilupakannya peran golongan pengusaha mikro. Walaupun skala aktivitasnya relatif kecil tetapi sebenarnya kegiatan ekonomi yang dilakukan merupakan bagian integral dari perekonomian nasional. Pengusaha mikro juga sangat fleksibel menghadapi goncangan yang selama ini berdampak negatif kegiatan ekonomi skala besar.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pahing, 15 OKTOBER 2014

golput menjadi juru damai permusuhan antar-kelompok.

Mengapa TNI tidak memiliki hak pilih politik, tidak turut mencoblos? Tak lain agar TNI terhindar dari situasi permusuhan berlatar politik.

Kondisi psikologi-soII). Fakta angka itu sial yang utuh menjadi Oleh : seyogianya dianalisis reasoning reasoning, bahwa tenYunus Supanto sebagai minority partara (TNI) tidak memiticipatory, partisipasi liki hak pilih. Sehingga minortitas.

TNI secara internal Data dari empat wajib terbebas dari kondisi diamewilayah di pulau Jawa itu dapat tral. Bisa dibayangkan manakala menjadi potret kepedulian rakyat TNI larut dalam permusuhan sosial terhadap pilkada. Tiga wilayah dalam altar politik? Di seluruh dunia, propinsi itu memiliki sarana dan tentara diupayakan terbebas dari prasarana pemerintahan sangat intrik politik. memadai. Infrastruktur-nya yang Tawur sosial ekses pilkada di terbaik di Indonesia. Aspek komuempat kabupaten di Madura senikasi sosial (termasuk koran, ralalu mengkhawatirkan. Tak cukup dio, televisi dan internet) tersibuk hanya mengandalkan pengamanan di dunia. Sehingga segala informasi dari personel Polres setempat, medapat diperoleh masyarakat secara lainkan harus dengan mengerahkan mudah, murah dan kapan saja. bantuan dari Polda Jawa Timur.

Masa kampanye menjadi luapan Tawur Sosial emomisonal kelompok masyarakat.

Di empat propinsi itu, jarak Begitu pula saat perhitungan suara antara tempat tinggal masyarakat di KPUD diliputi suasana tak kalah dengan TPS (Tempat Pemungutan miris. Pada kampanye, senjata Suara) sangat dekat. Bisa ditempuh tajam selalu menjadi perbekalan dengan jalan kaki hanya dalam wajib anggota tim sukses masingwaktu kurang dari 5 menit. Kadang, masing pasangan calon.

TPS bisa dilihat dari rumah. Begitu Masa kampanye sesungguhnya pula karena akses informasi yang menjadi sarana sosialisasi pasangan tidak terbatas, masyarakat pemilihcalon. Tetapi kenyataannya tidak nya memiliki pengetahuan sangat pernah efektif, dan selalu melangbaik tentang pilkada. Tahu benar, gar peraturan. Misalnya, pelibatan siapa calon Bupati, calon Walikota, anak-anak di bawah umur (belum tahu siapa calon Gubernur beserta memiliki hak pilih). Tidak efektif-nya pasangannya. kampanye politik, juga tergambar Faktanya, tohrakyatyang golput dengan adanya panggung hiburan. sangat besar. Rakyat yang tidak Kalau tidak disertai hiburan (musik) peduli terhadap pilkada sangat bisa dipastikan kampanye akan sepi banyak, melebihi yang peduli. pengunjung. Bahkan hiburan musik Kadang juga datang ke TPS (kamenjadi tujuan utama masyarakat. rena sungkan kepada tetangga) Bukan pada orasi politik. Jadi, apa tapi malah sengaja merusak hak manfaat pilkada langsung terhadap suaranya. Tetapi rakyat yang kehidupan masyarakat. tidak peduli pilkada malah merasa beruntung, tanpa beban. Juga tidak Amandemen Pilpres? terkait dengan dukung mendukung Dukungan mayoritas rakyat pasangan calon. Rakyat yang tidak yang riil hanya ada dua di Indonemencoblos merasa enteng saja bersia. Di Solo dan Banjar (Kalsel). Sagaul dengan kelompok siapapun. lahsatunya adalah saat Joko WidoPilkada yang dipilih langsung do memenangi pilwali Solo (periode oleh rakyat, biasanya memperkedua, April 2010). Saat itu Jokowi hadapkan rakyat secara vis a vis memperoleh dukungan sebanyak (pada masa kampanye). Tak ja254.410 suara (90,09%suarasah). rang, se-saudara berbeda pilihan.

Artinya, memang benar-benar Sehingga tak jarang menyebabkan mayoritas (64,61%) rakyat pemilik kerenggangan per-kerabat-an. hak suara mendukung Jokowi.

Tidak saling tegur sapa. Karena itu Namun prestasi itu gagal diulang rakyat yang golput memiliki akses pada pilkada gubernur Jakarta, sosial lebih leluasa. Tidak terlibat maupun pada pilpres, walaupun olok-olok antar-kelompok penduhasilnya sama-sama dimenangkan kung. Terbebas dari sentimen diJokowi. ametral. Dan biasanya,rakyat yang Ancaman rapuhnya kondisi

Benarkah akan terjadi kegentingan manakala pilkada dilaksanakan oleh DPRD? Itumasih perlupenelusuran sosiologis. Namun berdasar data realita pelaksanaan pilkada, selalu dimenangkan oleh golput (golongan yang tidak memilih). Hal itu juga menunjukkan fakta sosiologis, bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan pilkada.

Bahkan banyak yang memilih plesiran memanfaatkan libur coblosan!

C

elah pilkada, tidak memiliki ambang batas bawah dukungan terendah kuantitatif. Andai yang mencoblos dalam pilkada cuma 100 orang pun tetap sah.

Lalu akan ada pemenangnya untuk menjadi Kepala Daerah?!

Sehingga pemanang pilkada selalu terjebak ke-seolah-olahan. Konyolnya kemenangan yang minoritas itu dijadikan simbol legitimasi Kepala Daerah. Seolah-olah didukung rakyat secara mayoritas. Padahal ke-mayoritas-an pemenang pilkada sangat semu.

Inilah data faktanya. Pada pilgub Jawa Barat misalnya, jumlah golput tercatat sebesar 36,3%, atau hampir dua kali lipat dibanding perolehan suara Aher-Deddy Mizwar. Artinya, golput yang (lebih) layak disebut sebagai pemenang.

Berdasarkan data KPU, Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilgub Jabar 2013 jumlahnya 32,5 juta jiwa. Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara adalah 20.713.779 jiwa. Sehingga jumlah yang cuek terhadap pilkada gubernurmencapai 11,7 juta jiwa lebih, sedangkan jumlah pemilih Aher-Deddy hanya sekitar 6,5 juta suara.

Berselang tiga bulan, fenomena golput makin menggejala pada pilgub Jawa Tengah. Jumlahnya mencapai 49%, atau meningkat 7,5% dibanding pilgub (2008) lalu yang masih sebesar 41,55%. Lagilagi, golput lebih layak disebut sebagai pemenang. Sebelumnya, pada pilkada gubernur Jakarta (September 2012) golput hanya berselisih 47 ribu-an dengan perolehan suara Jokowi. Pemilih yang tidak menggunakan pilih (plus suara tidak sah) sebanyak 2.424.653.

Sedangkan perolehan suara Jokowi mencapai 2.472.130.

Setahun setelah pilgub Jakarta, diselenggarakan pilgub Jawa Timur. Daftar pemilihnyha sebanyak 30 juta lebih. Hasilnya, pasangan KarSa II (Soekarwo – Saifullah Yusuf) memenangi pilgub dengan perolehan suara sebanyak kurang dari 8,2 juta suara. Sedangkan jumlah golput/suara tidak sah mencapai 12,1 juta lebih. Lagi-lagi golput menang telak (hampir 150% dibanding perolehan suara KarSa

S

psikologi sosial, juga tergambar nyata pada tataran kelompok pendukung saat pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Kalau tidak ada “penengah”(TNI dan Polri), tawur sosial tidak terhindarkan. Pada tataran konstitusi, pilpres menurut UUD merupakan rumpun pemilu. Sedangkan pilkada tidak masuk rumpun pemilu, melainkan rumpun aturan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 22E ayat (2). Tekstualnya berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.” Karena itu tidak bisa tidak, pilpres harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Andai dikhawatirkan merusak kesatuan dan persatuan nasional, maka pilpres akan dikembalikan dipilih oleh MPR. Tetapi pilpres harus dikeluarkan sebagai rumpun pemilu.

Caranya, UUD pasal 22E harus diamandemen. Konsekuensinya juga harus mengamandemen UUD pasal 6A ayat (1). Amanat konstitusi tentang pipres adalah,“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Dulu sebelum diamandemen, pilpres tercantum pada pasal 6 ayat (2). Bunyinya,“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.”

Nada-nadanya, metode pilpres akan diamandemen, dikembalikan seperti 15 tahun sebelumnya (tahun 1999). Pilpres oleh MPR telah berlaku tujuh kali. Yakni sejak tahun 1973, sampai tahun 1999. Sebelumnya, presiden Soekarno juga diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK) sebagai Presiden RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Periode kedua, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS, berdasarkan TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963.

Presiden dipilih oleh MPR, tidaklah buruk. Di Amerika Serikat pun presiden bukan dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh dewan electoral di setiap negara bagian.

Begitu pula Kepala Pemerintahan di berbagai negara di dunia, hampir seluruhnya dipilih oleh dewan legislatif. Kecuali lembaga ke-presidenan (Kepala Negara) yang tidak meranagkap sebagai Kepala Pemerintahan, biasanya dipilih secara langsung oleh rakyat. contohnya India, Mesir, Irak dan Iran, dipilih langsung oleh rakyat.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Ironi Politik Gersang Spiritualitas

ampai detik ini kita masih menghadapi kondisi politik berisik (noisy). Kedua kubu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, yang katanya sama-sama menyuarakan aspirasi rakyat dan menjadi daulat Tuhan tengah melakukan drama politik. Berbagai intrik dan akrobatik politik dilakukan, tak peduli etika dan norma.

Kedua kutub politik ini saling menyerang, menjegal, dan menjatuhkan. Kondisi semakin runyam manakala kedua kutub masing-masing memiliki mesin media sebagai alat propaganda. Berita di-setting seakan-akan itu fakta padahal nyatanya hanyalah isu bahkan tidak berdasar fakta. Jadilah rakyat sebagai penonton, mengelus dada, dan kehabisan kata.

Sungguh ironis, ketika menonton drama politik yang diperankan para elite politik dan tokoh bangsa ini.

Mereka yang seharusnya menjadi suri tauladan, contoh baik, dan pejuang implementasi moral justru bertindak di luar koridor kelayakan dan kepatutan. Kenyataan yang begitu vulgar saat ini adalah para elite politik hanya mengutak-atik strategi untuk mendapatkan kekuasaan, mengeruk kekayaan sebesarbesarnya, dan melanggengkannya agar bisa terus-menerus dinikmati.

Prestasi yang muncul kepermukaan dan sampai kepada rakyat bukanlah prestasi memajukan kemakmuran rakyat serta bangsa tetapi elite politik yang cenderung dekat dengan perilaku penyimpangan politik seperti KKN, mark-up anggaran, suap, gratifikasi sampai kepada skandal seks. Wajar saja bila Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data bahwa sebanyak 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi. Dari 48 orang yang tersangkut koru-

psi, sebanyak 26 orang Gersangnya menjabat sebagai angSpiritualitas Politik gota DPRD Kabupaten/ Spiritualitas adaKotamadya, 17 orang lah berkaitan dengan menjadi anggota DPRD hubungannya individu Provinsi, dan 5 orang didengan Sang Pencipta. lantik sebagai anggota Spiritualitas terkait DPR RI. Berdasarkan dengan menemukan status hukum, sebanarti dan tujuan hidup, yak 32 orang berstatus menyadari kemamtersangka korupsi, 15 puan menggunakan Oleh: orang terdakwa dan sumber dan kekuatHusamah 1 orang merupakan an dalam diri, dan terpidana. Angka ini mempunyai perasaan tentu semakin memketerikatan diri denperkuat data Kemengan Dia Yang Maha terian Dalam Negeri Tahun 2014 Tahu segalanya. Spiritualitas tidak yang menyebutkan, terdapat 3.169 lain adalah nilai yang ada dalam anggota DPRD se-Indonesia yang diri manusia yang meyakini bahwa tersangkut perkara korupsi selama terdapat kekuatan besar (tuhan) di kurun waktu 2004-2014. atas kekuatannya sendiri sebagai Keseharian elite politik kita manusia. Itulah cara manusia untuk hanya disibukkan dengan perang mentransendensikan seluruh aktivikata-kata yang tidak pantas ditas mereka di dunia dan “melayani” ungkap di tengah umum. Mereka Tuhan dalam setiap urusan yang saling membentak dan bersilat limereka kerjakan. dah yang jatuhnya pada debat Sementara itu, spiritualitas polikusir. Fitnah dan saling tuding pun tik merujuk pada pengalaman hidup menjadi sebuah keharusan untuk rohani, menyangkut selalu “hadmengusung agenda-agenda pribadi irnya” dalam relasi politik yang didan kelompok. Dalil yang dimunjalani. Spiritualitas politik dimaknai culkan hanya sekedar bualan atau sebagai penghayatan hidup rohani basa-basi. Konon, elite politik kita yang tampak dalam dunia politik. saat ini adalah putra-putri terbaik Secara khusus, politik mengacu bangsa yang dibesarkan dalam pada keterlibatan langsung dalam nuansa keluarga yang harmonis, politik praktis demi tercapainya lingkungan yang guyub-rukun, dan kebaikan umum, seperti di tingkat masyarakat yang kaya nilai spiritulegislatif, yudikatif atau eksekutif alitas. Namun sayangnya, kondisi dalam tata pemerintahan negara. berbeda 180 derajat, elite politik Idealnya, jubah spiritualitas dikejustru sangat gersang dari nilai nakan dan menjadi pelindung hati spiritualitas politik. Elite politik nurani, dalam berpolitik. Sayangnya, kita hanya berjalan dalam gerbong elite politik kita menganggap bahwa pementingan nafsu dan keluar dari dunia politik tidak ada kaitannya rel nilai-nilai spiritualitas yang dengan spiritualitas. Logika politik semestinya dijunjung tinggi. Jejakmereka menegaskan, spiritualitas jusjejak ajaran kitab suci seperti tanpa tru akan menjadi penghambat karena bekas dalam perilaku-perilaku elite akan membatasi ruang gerak untuk politik bangsa. Wajar jika rakyat Inbertindak sesuai kehendak sendiri. donesia sebagian besar kini menjadi Logika seperti inilah, yang menyebabapriori dan sinis. kan bangsa kita kian terpuruk.

Menyuburkan Kembali Spiritualitas Politik adalah bagian inti dari agama, agama apapun itu. Jika politik di anggap wilayah yang kotor, maka berkecimpung di dalamnya akan berkonsekuensi mengotori spiritualitas. Tapi, jika politik adalah medan jihad, maka pada saat yang sama ia akan menjadi sarana ibadah. Prinsip inilah yang selau harus dipegang.

Setiap insan politik yang percaya akan adanya Tuhan memiliki tanggung jawab spiritual untuk memakmurkan kehidupan dan meningkatkan, kualitas kemanusiaan dan bangsa. Tentu sudah waktunya para elite melakukan introspeksi diri, bertaubat, dan sembari melakukan hal yang terbaik. Kita semua sebagai bagian dari bangsa yang kita cintai ini berharap bahwa spiritualitas politik akan bermuara pada lahirnya para pemegang kekuasaan yang benar-benar sebagai pemegang mandat rakyat, bukan hamba kekuasaan.

Para elite politik tidak boleh memandang kekuasaan dan jabatan yang dimiliki saat ini sebagai berhala kehormatan yang senantiasa disembah. Para elite harus menyadari bahwa mereka bukan raja diraja, melainkan hanyalah hamba. Posisi dan aktivitas mereka akan senantiasa mendapatkan kontrol oleh Tuhan. Andaipun mereka bisa mengelabui rakyat, maka tentu Tuhan Maha Mengetahui tingkah polah hambanya.

Akhirnya, apabila spiritualitas politik tumbuh subur kembali pada diri para elite, maka kita tidak akan pernah menyaksikan kisruh dan gaduh politik seperti saat ini. Dan pada akhirnya, kemakmuran rakyat serta bangsa bukan hal mustahil untuk tercapai. Semoga saja.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing, 15 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

IKM Sidoarjo Raih Upakarti Nasional Sidoarjo, Bhirawa Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab Sidoarjo harus bangga, karena tahun 2014 ini ada IKM yang meraih penghargaan Upakarti Jasa Kepeloporan dari Kementerian Perindustrian RI. Menurut Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, Feni Apridawati, IKM Batik Kuntho yang berada di Jl Kartini, Kel Sidoklumpuk, Sidoarjo, dinilai sebagai pelopor terhadap IKM pembatik lain yang selama ini menjadi mitramitranya. ‘’IKM di Sidoarjo harus seperti itu, ini harus ditiru, sebab kepeloporan ini akan bisa mengangkat IKM sebagai mitra kerja sampai mandiri,’’ kata Feni, didampingi Kabid Perindustrian, Yayuk Puji Rahayu, Selasa (14/10) kemarin, di kantornya.

Sementara bagi Pemkab Sidoarjo, keberhasilan ini juga jadi kebanggan tersendiri. Sebab selama 10 tahun, kegiatan dua tahunan ini tidak ada IKM yang bisa diusulkan.Q ali

Dewan Berbagi Mitra Kerja Pasca Terbentuknya Alat Kelengkapan Kab Mojokerto, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Mojokerto langsung bergerak cepat. Setelah seluruh alat kelengkapan terbentuk, lembaga wakil rakyat ini langsung membagi mitra kerja dari kalangan eksekutif. Setelah seluruh mitra kerja diputuskan, DPRD langsung membahas draf APBD 2015 yang telah masuk ke meja pemimpin dewan.

Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi mengatakan, pasca terbentuknya seluruh alat kelengkapan dewan pihaknya kini tengah membagi-bagi para instansi yang menjadi mitra kerja dewan sesuai dengan masing-masing alat kelengkapan. Terutama, pembagian mitra kerja sesuai bidang dalam komisi-komisi. ‘’Semua mitra komisi sudah ditentukan.

Selanjutnya mereka bisa lang-

sung menjalankan tugas,’’ ungkap Ismail Pribadi, Selasa (14/ 10) kemarin.

Menurut Ismail, para mitra kerja komisi-komisi nantinya berdasarkan masing-masing bidang yang ditangani. Untuk komisi pada dewan periode 2014-2019 ini masih menggunakan pembagian yang sama seperti periode sebelumnya.

Ismail mencontohkan, untuk komisi A membidangi peme-

rintahan dan perundang-undangan. Komisi B mengurusi perekonomian dan mata keuangan anggaran. Sedangkan, komisi C menangani pembangunan. Yang terakhir komisi D menangani kesejahteraan rakyat yang meliputi pendidikan dan kesehatan. ’’Pembagian mitra komisi ini disesuaikan dengan Tupoksi masing-masing SKPD,’’ tambahnya.

Dalam pembagian itu, Ismail menandaskan, nantinya diharapkan tak sampai terjadi overlapping mitra kerja. Semisal, instansi tertentu tak sampai ditangani dua komisi atau lebih. Pasalnya, hal itu dinilai tak efektif dan efisien. ’’Memang ada satu komisi yang mitra kerjanya banyak. Contohnya komisi B

Wali Kota H Mas’ud Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus menyambut kedatangan 134 jamaah haji, Selasa (14/10) kemarin. Rombongan haji asal Kota Mojokerto itu masuk dalam rombongan kloter 10. Walikota Mas’ud Yunus dihadapan para jamaah haji mengucapakan selamat kepada rombongan kloter 10. ‘’Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur tak ada balasan lain di sisi Allah kecuali surga,’’ serunya. Tak hanya wali kota, jamaah haji juga disambut Sekdakot Mojokerto Mas Agoes Nirbito dan Kapolresta, Wiji Suwartini Wali kota berharap agar jamaah haji bisa mempertahankan kemabruran haji. ‘’Mencapai haji mabrur merupakan perjuangan yang besar yang bapak ibu lakukan. Lebih berat lagi untuk mempertahankan kemabruran haji. Karena itu saya betul-betul berharap, hendaknya setelah ini ada peningkatan ibadah. Baik peningkatan ibadah ritual dan ibadah sosial sebagai salah satu pertanda kemabruran ibadah haji,’’ kata wali kota.

Untuk menjaga kemabruran ibadah haji wali kota menghimbau kepada Jamaah Haji agar segera bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Mojokerto. ‘’IPHI akan terus mengadakan pembinaan agar rasa ukhuwah persaudaraan ini akan tetap terjaga demikian pula kemabruran ibadah haji dapat kita jaga hingga kita pulang ke hadirat Allah SWT,’’ tutupnya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Wali Kota H Mas’ud Yunus menerima kedatangan Jamaah haji asal Kota Mojokerto, Selasa (14/10) kemarin.

mitra kerjanya luas karena mengurusi keuangan anggaran,’’ urai politisi asal PDIP ini.

Dengan adanya pembagian mitra kerja masing-masing komisi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tugas dan peran dewan. Praktis sepanjang sisa masa tahun anggaran ini, dewan bakal setengah ngebut mempelajari dan menyoroti rangangan APBD 2015. ‘’Kita sudah terima Draf-nya APBD dari eksekutif. Kita akan segera menyusun jadwal pembahasannya,’’ imbuh Ismail.

Sesuai hasil keputusan paripurna, Komisi A diketuai Edi Susanto (FPKB), Wakil Ketua Diaz Roychan, Sekretaris Yuni Sri Erdiana. Ketua Komisi B Winajat (FPG), Wakil Ketua HM Fauzi (FBK), Sekretaris

Hendra Purnama (FGerindra).

Ketua Komisi C Aang Rusli Ubaidillah (FPD), Wakil Ketua Sipon Diharjo (FPDIP), Sekretaris Budi Mulyo (FGerindra). Ketua Komisi D Saifudin (FGerindra), Wakil Ketua Evi Kusumawati (FPKS), Sekretaris Ainur Roshid (FPPP).

Alat kelengkapan dewan yang terakhir terbentuk, yakni Badan Kehormatan (BK). Terpilih sebagai Ketua BK adalah Muhamad Syaikhu Subkhan dari Fraksi Bintang Kerakyatan didampingi wakil ketua H Soleh dari Fraksi Partai Demokrat. BK dihadapkan tugas pengawasan kinerja dan etika dewan. Termasuk, penetapan kode etik dewan yang telah disusun beberapa waktu Q kar lalu.Q

Job fair Prioritaskan Jalur Pelamar Difabel

Dinkop Hibahkan Dana Rp 6,7 M Sidoarjo, Bhirawa Setelah Provinis Jatim menilai sukses menyelenggarakan Program Kopwan (Koperasi Wanita), kini Pemkab Sidoarjo dipercaya lagi mengembangkan Kopwan yang belum terjaring oleh Kopwan. Yakni kelompok-kelompok masyarakat yang belum pernah mengadakan koperasi.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Drs A Mudjib Afan, MARS usai menghadiri acara Sosialiasai Bagi Koperasi dan Kelompok Masyarakat Kabupaten/Kota di Jatim, di Pendopo Kab Sidoarjo, Selasa (14/10) siang.

Menurut Mudjib, koperasi dari kelompok masyarakat itu akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp25 juta per kelompok. Pada tahap pertama ini, Kab Sidoarjo yang sudah siap untuk mendapatkan dana itu sebanyak 270 koperasi. Jadi anggaran yang siap dihibahkan keseluruhan sekitar Rp6.775 miliar. ‘’Silahkan dipergunakan untuk jenis koperasi apa saja, termasuk koperasi simpan pinjam juga boleh,’’ katanya.

Mujib Affan juga memberikan keterangan yang lebih detail tentang syaratsyarat pendirian koperasi agar dapat menerima dana hibah. Pemberian hibah kepada KSP ini, tetap mengacu kepada kriteria yang ada, termasuk syaratsyarat yang sudah ditentukan. ‘’Termasuk salah satunya keberadaan KSP yang sehat dan jelas,’’ ujar Afan.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum juga menyambut baik atas dana hibah yang diberikan Dinas Koperasi Jatim. ‘’Harapa saya dana itu bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dana hibah ini harus digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan jangan lupa, buat SPJ nya meskipun ini dana hibah,’’ katanya.Q ach

5

rokim/bhirawa

Tersangka Khoirul Anam yang membunuh selingkuhan istrinya diperiksa Kapolsek Bungah, AKP Sudirman.

Warga Jombang Tewas Lehernya Digergaji Gresik, Bhirawa Gara-gara berselingkuh dengan istri orang, Suyono (41), asal Desa Catak Gayam, Kec Mojowarno, Jombang tewas mengenaskan. Korban meninggal dengan cara digorok lehernya menggunakan gergaji oleh tersangka Khoirul Anam (37), yang notabenya masih satu kampung dengan korban.

Pembunuhan terjadi di galangan kayu milik Ruki Sukma Hendra (34), di Desa Indrodelik, Kec Bungah, Gresik.

Informasi yang di himpun di lapangan, sakit hati dan dendam kesumat Khoirul Anam (37) warga Desa Catak Gayam, Kec Mojowarno, Kab Jombang kepada Suyono (41) tetangganya sendiri. Bermula saat tersangka Khoirul Anam, yang bekerja di tempat galangan kayu bersama korban mendapat informasi. Istrinya Siti Atiatul Mahbubah (25) diselingkuhi oleh korban di tengah sawah. Mengetahui istrinya berbuat serong dengan korban, tersangka jadi marah dan mengicar terus keberadaan korban.

Pelampiasan dendam kesumat yang telah lama dipendam Khirul, sengaja diambil

setelah keduanya sama-sama bekerja di salah satu mebel milik Ruki Sukma Hendra Warga Dusun Gunungsari, Desa Indrodelik, Bungah. Pem bunuhan sadis itu telah direncanakan saat melihat korban tertidur pulas. Pelaku menghantam kepala korban menggunakan balok kayu berukuran 6 kali 12 panjang 88 Cm, namun korban belum juga tewas. Sehingga tersangka menggergaji leher dan tangan korban hingga tiga kali.

Kepada penyidik tersangka Khoirul Anam mengaku, korban adalah temannya juga masih tetangga. Namun tersangka kecewa setelah tega berani berbuat selingkuh dengan istrinya saya, sehingga membuat kesal. ‘’Karena saya kecewa dan sakit hati. Secara diam-diam saya merencanakan untuk membunuhnya dan sekarang sudah lunas. Dan istri saya berselingkuh dengan korban saat pulang ke Jombang, berselingkuh dua kali di persawahan di Desa Catak Gayam Kec Mojowarno, Jombang,’’ kata Khoirul.

Mendapat kabar itu kemudian tersangka langsung tanya pada istrinya dan me-

ngaku telah dua kali disetubuhi Suyono dan dikasih uang Rp200 ribu sekali menyetubuhi. Mendapat keterangan itu, saya geram dan makin dendam. ‘’Karena korban orangnya tinggi besar dan saya tak berani melakukanya (membunuh). Makanya saya mencari kesempatan saat dia tertidur, kemudian saya lakukan balas dendam itu,’’ kata tersangka Khoirul kepada penyidik di Polsek Bungah.

Terpisah Kapolsek Bungah, AKP Sudirman pada wartawan mengatakan, membenarkan telah terjadi pembunuhan.Berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keterangan tersangka pada penyidik, serta keterangan saksi-saksi. Itu dilakukan tersangka karena bermotif dendam setelah istri tersangka diselingkuhi korban, sebanyak dua kali. Setelah menerima kabar itu, tersangka langsung balik ke Gresik yang kebetulan bekerja di tempat yang sama.

Akibat perbuatanya, tersangka dijerat Pasal 338 junto 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup.Q kim

Kota Mojokerto, Bhirawa Job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto, Rabu (15/ 10) pagi ini diprediksi bakal dipenuhi pelamar. Panitia mengantisipasi pelamar yang datang di hari pertama bursa kerja gratis itu bisa mencapai angka 5 ribu pelamar. ‘’Untuk mengantisipasi berjubelnya pelamar, jalur masuk dibagi tiga. Pelamar laki-laki, perempuan dan jalur difabel. Kami memberikan prioritas bagi pelamar difabel agar tak campur dengan pelamar lain,’’ terang Amin Wachid, Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Selasa (13/10) kemarin.

Belajar dari pengalaman job fair beberapa waktu lalu, jalur masing-masing bakal disekat. Dipastikan tak akan terjadi desak-desakan pelamar seperti pada event serupa Juli lalu. ‘’Kami telah menyiapkan pembatas terbuat dari besi, supaya tak terjadi desak-desakan,’’ imbuh Amin Wachid.

Kebijakan memberikan prioritas bagi pelamar difabel pada bursa kerja jilid II yang digelar pada 15 Oktober hingga 16 Oktober ini, juga menjadi atensi International Labour Organisation (ILO).

Organisasi PBB dibidang perburuhan ini mengapresiasi job fair yang menyediakan lowongan untuk para penyandang cacat. ‘’Piagam penghargaan itu bakal diserahkan langsung Direktor ILO perwakilan Indonesia Michiko Miyamoto kepada Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus. Penyerahan akan dilakukan saat pembukaan job fair,’’ tandas Amin Wachid.

Amin Wachid menambahkan, penghargaan diberikan karena kepedulian Pemkot Mojokerto atas para penyandang cacat dan membuka peluang kerja. ‘’Kami menyodorkan lowongan ke difabel. Ternyata hal ini sudah menjadi nilai plus bagi ILO,’’ tuturnya.

Dalam bursa kerja nanti, Disnakertrans memang membuka lowongan bagi

kar/bhirawa

Amin Wachid para difabel. dari 40 perusahaan yang telah mendaftar, terdapat lima perusahaan yang menerima tenaga para penyandang cacat. Kelima perusahaan itu PT Intidragon Suryatama dan PT Bokormas asal Kota Mojokerto, serta PT Generali, PT Infomedia, dan Perusahaan Handy craft.

Ketiganya merupakan perusahaan asal Surabaya.

Amin menambahkan, kabar pemberian piagam dari ILO itu sudah didapatkan Pemkot Mojokerto sejak sepekan lalu. Mereka memastikan bakal dihadiri langsung oleh Direktur ILO Perwakilan Jakarta. Penghargaan itu kategori Kota Mojokerto Peduli Kaum Difabel.

Dijelaskan Amin Wachid, secara keseluruhan, kini sudah terdapat 40 perusahaan yang siap bergabung dalam Job Fair jilid II yang digelar di GOR dan Seni Mojopahit, Jl Gajahmada Kota Mojokerto. Mulai dari kategori industri, perbankan hingga administrasi di berbagai perusahaan.

Amin Wachid meminta masyarakat, utamanya para pencari kerja untuk memanfaatkan akses besar yang memberikan informasi peluang kerja secara baik itu. ‘’Karena kami hanya menghadirkan banyak perusahaan yang sedang merekrut karyawan pada satu tempat, disaat yang bersamaan untuk mengakomodasi kebutuhan akan tenaga kerja pada bidang tertentu,’’ pungkas mantan Kabag Kesra ini.Q kar

Siswa SMAN 1 Wonoayu Keruk Enceng Gondok Ratusan siswa SMAN I Wonoayu dikerahkan untuk membersihkan enceng gondok di afvour Sungai Pager Ngumbuk, Kec Wonoayu.

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (DPU Pengairan) Sidoarjo melibatkan siswa untuk membersihkan afvour Selasa (14/10) pagi untuk mengenalkan kepada siswa terntang keadaan lingkungan yang harus.

Bersih-bersih enceng gondok yang tembus Afvour Sungai Pucang belakang Pendopo Bupati Sidoarjo kemarin. Tanaman yang selalu tumbuh lebat di setiap musim kemarau itu kini hampir merambah afvour sungai di Sidoarjo.

Kerja bakti siswa SMAN I Wonoayu dilakukan di afvour sebelah selatan sekolah. Tak tanggung-tanggung, Kepala DPU Pengairan Sidoarjo, Ir H Fatkhur Rohman dan Kepala Bidang Operasional Pembangunan (Kabid OP), Ir H Agus Hidayat MM yang memimpin langsung anak buahnya untuk membersihan enceng gondok dan sampah rumah tangga yang dibuang masyarakat ke sungai. ‘’Hari ini (kemarin, red), ada dua lokasi pembersihan en-

ceng gondok selain di Afvour Sungai Pager Ngumbuk. Di lokasi lain, di Afvour Sungai Sekardangan Kec Kota Sidoarjo juga dilakukan pembersihan enceng gondok tersebut,’’ kata Kepala DPU Pengairan, Ir H Fatkhur Rohman.

Mantan Camat Waru itu menambahkan, tumbuh suburnya enceng gondok disaat musim kemarau menjelang musim hujan seperti saat ini.

Bila air sungai tak mengalir, enceng gondok sangat subur.

Namun jika musim hujan, enceng gondok sudah tak ada lagi karena terkena aliran air sungai. ‘’Bersih-bersih enceng gondok ini merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan dinas.

Karena di Afvour Sungai Pager Ngumbuk berdekatan dengan

SMAN 1 Wonoayu. Kami mengajak para siswa-siswi untuk ikut membersihkan agar peduli dengan lingkungan,’’ tandas Ir H Fatkhur Rohman.

Selain banyak tumbuh enceng gondok, juga tampak sampah dari pembuangan sampah rumah tangga. Kondisi ini membuatnya prihatin.

Maka diharapkan kesadaran masyarakat agar tak membuang sampah di sungai untuk menjaga kebersihan sungai bersama-sama. Disela-sela kesibukan memimpin bersihbersih enceng gondok, Kabid OP, Ir H Agus Hidayat MM mengatakan, selama musim kemarau memprioritaskan melayani petani untuk mengairi sawahnya.

Mantan Kepala UPTD Pasar Taman ini juga menjelaska, bila tak diprioritaskan petani banyak yang komplain karena sawahnya tak teraliri air.

Pekerjaan pembersihan enceng gondok di Afvour Sungai Pager Ngumbuk ini sebenarnya merupakan pekerjaan skunder/kedua. Karena manfaatnya hanya sebagai sungai pem-

hds/bhirawa

Ratusan siswa SMAN I Wonoayu membersihkan enceng gondok di afvour Sungai Pager Ngumbuk, Kec Wonoayu. buangan. Pekerjaan primer dan yang kami dahulukan adalah mengairi sawah petani.

Agus menambahkan, kerja bakti membersihkan enceng gondok diseluruh Afvour Sidoarjo, hanya ada empat lokasi yang tumbuh subur. Yakni

Afvour Pager Ngumbuk dan Afvour. Sekardangan dilakukan Selasa (14/10). Sedangkan hari Rabu (15/10), kerja bakti membersihkan Afvour Sungai Jemundo, Kec Taman dan Afvour Sungai Prasung Kec Buduran.Q hds

JAWA TIMUR

6

Kades Diduga Selewengkan Dana Hibah

Nilai Jual Tanah Naik, Penipuan Merebak Batu, Bhirawa Naiknya nilai harga jual tanah di Kota Batu harus diikuti kewaspadaan warga setempat ketika hendak menjual tanahnya. Karena kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Seperti yang terjadi di Desa Torongrejo, warga yang menjual tanahnya di tahun 2009, hingga saat ini belum menerima uang pembayaran sepeserpun.

Korban bersedia bertanda tangan, karena saat itu dia diber jaminan oleh perangkat desa setempat.

Diketahui, warga Dusun Krajan, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo yang menjadi korban penipuan adalah Tasripan, usia 40 tahun.

Pada tahun 2009, ia menual tanahnya yang berlokasi di Desa Torongrejo seluas 2.880 m2 melalui perantara (makelar) bernama Edi Suprapto. “Saat itu kesepakatan saya dengan Edi Suprapto, tanah tersebut saya jual dengan harga Rp 150 juta,” ujar Tasripan, Selasa (14/10).

Dalam perkembangannya, pada Mei 2012, Tasripan didatangi Perangkat Desa Torongrejo bernama Suparno. Kedatangan Suparno tersebut untuk meminta tanda tangan korban dalam pembuatan akta jual beli tanah. Awalnya, korban menolak memberikan tanda tangan karena belum ada kesepakatan atau kejelasan pembayaran jual beli tanah itu, baik dari perangkat desa maupun dari Edi Suprapto sebagai makelar. “Namun perangkat desa, pak Parno (Suparno), terkesan memaksa agar saya segera bertanda tangan. Karena yang meminta adalah perangkat desa dan yang bersangkutan bersedia memberikan jaminan tanggung jawab jika ada permasalahan di kemudian hari, maka saya akhirnya member tanda

Rabu Pahing, 15 OKTOBER 2014

Untuk Pembangunan Saluran Drainase Sebesar Rp 400 Juta Kab Malang, Bhirawa Kepala Desa (Kades) Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Feri Misbahul Hakim, pada Selasa (14/10) pagi kemarin, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyidik Polres Malang, di kantor desa setempat. Karena kades diduga telah melakukan penyelewengan dana hibah untuk pembangunan saluran drainase, sebesar Rp 400 juta. anas bahtiar/bhirawa

Tasripan (kiri) melakukan aksi protes ke Kantor Desa Torongrejo ditemui Kepala Desa setempat, Sugeng Santoso Wijaya (berkopiah), Selasa (14/10).

tangan,” jelas Tasripan.

Namun usai memberikan tanda tangan, Tasripan tak pernah lagi mendapat kabar (dikabari) tentang perkembangan penjualan tanah miliknya. Pernah suatu saat, korban menanyakan hal tersebut ke kantor desa. Informasi yang diperoleh, tanah milik korban sudah ganti pemiliki atas nama Chairatun Nikmah, warga Desa Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, dengan akte jual beli nomor 1014/ Junrejo/V/2012. “Tentu saja saya

KILAS JATIM

Program Kelas Inspirasi, Bupati Jadi Guru di SDN Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE, terlibat dalam program Kelas Inspirasi (KI). Orang nomor satu di Pemkab Probolinggo itu menjadi guru dan mengajar di SDN Branggah 2 Desa Branggah Kecamatan Lumbang.

Bupati pun banyak memberikan motivasi kepada para siswa dan siswi. Turut serta dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Tutug Edi Utomo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dewi Korina, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Endang Astuti, Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yulius Christian, Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Ulfiningtyas serta para relawan KI Provinsi Jawa Timur.

SDN Branggah 2 memiliki 77 siswa dengan beberapa ruangan untuk aktifitas belajar mengajar. Ruang kelas I terbagi dua yang dimanfaatkan untuk murid-murid kelas I dan II. Ruang kelas III juga dibagi dua, ditempati siswa kelas III dan IV. Hanya ruang kelas V dan ruang kelas VI yang terpisah. Sementara ruangan yang seharusnya untuk dewan guru, digunakan untuk ruang TK A dan TK B. Menurut Bupati Tantri Selasa 14/10, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah melalui program mengajar KI yang dilaksanakan di beberapa lembaga pendidikan sekolah. “Program ini merupakan kepedulian dan kesadaran terhadap pendidikan serta dapat mendorong kalangan profesional untuk berperan aktif dalam pendidikan,” ungkapnya. Q wap

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4184 EP, a/n Pemkab Situbondo, Kel. Patokan rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 1588/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 9070 F a/n Ilyas H, Ds. Mojosari rw 06/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1589/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2009, Biru Hitam, AG6367SC, a/n. Insiyah, Ds. Sanggrahan, BoyolanguT.Agung No. 1590/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Mtr Honda Vario, th. 2009, Hitam, AG2083TQ, a/n. Siti Anjarwati, Ds. Sukoharjo, Bandung-T.Agung No. 1591/IMB/BI-II/2014

kaget mendapatkan kabar ini.

Karena sampai sekarang saya belum pernah menerima pembayaran sepeserpun atas penjualan tanah saya,” ungkap Tasripan.

Atas kenyataan ini, pada bulan Juni 2014, korban (Tasripan) mengajukan surat permohonan pembatalan akte jual beli nomor 1014/ Junrejo/V/2012 yang tak lain adalah tanahnya. Dalam surat permohoan tersebut juga disebutkan bahwa sejal bulan Mei 2012 hingga Juni 2014, korban belum per-

nah menerima uang pembayaran atas penjualan tanah milik korban.

Ketika kasus ini dikonfirmasi ke Kantor Desa Torongrejo, Bhirawa menemui perangkat desa bernama Suparno yang meminta tanda tangan kepada korban. Suparno mengaku sebagai perangkat desa, saat itu dirinya hanya mendapatkan tugas untuk meminta tanda tangan kepada Tasripan. Ia mengaku tidak tahu terkait transaksi jualbeli ataupun pembayaran pada tanah milik Tasripan. Q nas

BPBD Lamongan Hanya Berhenti Kirim Air di Hari Sabtu dan Minggu Lamongan, Bhirawa Sampai dengan akhir September lalu, ratusan rit tangki air bersih yang didistribusikan secara gratis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan. sejak BPBD membuka call center di (0322) 321170, mereka hanya berhenti mengirimkan air di hari Sabtu dan Minggu.

Diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Suprapto melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, sampai dengan 30 September lalu pihaknya sudah mengirimkan lebih dari 100 rit tangki air bersih berkapasitas 6.000 liter.

Sedangkan di Bulan Oktober ini, hingga 13 Oktober 2014 saja, sudah sebanyak 35 kali mereka mengirim air bersih. Diantaran untuk Desa Bedingi, Sidorejo dan Sumberejo di Kecamatan Sugio. Kemudian untuk tujuh desa di Sukodadi. Yakni Desa Banjarrejo, Sumber Agung, Gedangan, Kaliwates, Sukolilo, Plumpang, Bandung Sari.

Selanjutnya di Kecamtan Lamongan dikirimkan untuk Desa Sendangrejo, Kramat, Banjar Rejo, Baturono, Rancang Kencono, Kramat. Dan di Kedungpring ada lima desa yakni Desa Sukomalo, Mojo Dadi, Kedungpring, Jati Drojog, Mojodadi. Bahkan BPBD juga mengirimka air bersih untuk desa

Payaman di Kecamatan Solokuro, Desa Canggah Kecamatan Sarirejo dan di Kecamatan Kembangbahu untuk Desa Maor dan Desa Kedung Asri.

Sementara terkait panasnya suhu udara di Lamongan akhirakhir ini, Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PLP) pada Dinas Kesehatan Lamongan Bambang Susilo mewanti-wanti masyarakat agar ketika beraktifitas di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker.

Terutama bagi pengendara ken-

daraan bermotor juga agar melengekapi diri dengan kacamata atau helem full face.

Karena cuaca yang kering mengakibatkan banyak debu beterbangan. Sehingga bisa memicu sejumlah penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan peradangan pada selaput mata (conjunctivitis). Penyakit pencernaan seperti diare juga harus diwaspadai. Karena di cuaca yang kering seperti ini, air bersih akan semakin sulit didapatkan. Q yit

Feri, karena saya yakin dia bisa dipercaya. “Saya baru tahu kalau ada kuitansi setelah kasus ini muncul. Dan ternyata kuitansi itu yang saya tandatangani sebelumnya,” terangnya.

Di tempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK membenarkan mengenai informasi penyidik Polres Malang bersama BPK Jawa Timur (Jatim) telah melakukan pemeriksaan terhadap Kades Tawangargo Feri Misbahul Hakim, karena telah diduga melakukan penyelewengan dana hiba pembangunan saluran drainase sebesar Rp 400 juta.

Sementara, dari keterangan saksi yang sudah diperiksa, lanjut dia, mereka sudah memberikan keterangan seputar aliran dana hiba sebesar Rp 400 juta. Meski tiga orang sudah diperiksa sebagai saksi. Namun, dirinya masih belum bisa memberikan keterangan, apakah Feri terbukti atau tidak terkait penyelewengan anggaran tersebut.

Sebab, penyidik masih akan memanggil beberapa saksi lagi, yang nantinya untuk melengkapi data, yang selanjutnya untuk bisa disimpulkan.

“Jika dari keterangan saksi nanti kesemuanya memberatkan Feri, dan didukung dengan buktibukti fisik yang lainnya atau dia terbukti menyelewengkan dana hiba, maka polisi akan bisa menetapkan Kades Tawangargo sebagai tersangka,” tegas Wahyu. Q cyn

Dua Bulan Dilantik, Anggota DPRD Kunker ke Luar Kota suprayitno/bhirawa

Petugas BPBD saat bertugas hingga malam hari mengirimkan air bersih gratis untuk warga Desa Baturono Kecamatan Sukodadi.

Program Desa Maslahat Maksimalkan Potensi Lokal Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan terus memaksimalkan potensi lokal dalam melaksanakan percepatan pembangunan agar daerahnya tidak lagi menjadi daerah tertinggal. Salah satunya program Desa Maslahat. Melalui program tersebut diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan program Desa Maslahat akan diterapkan pada tahun 2015. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada harus dimaksimalkan untuk mengangkat derajat

Selain diperiksa BPK dan penyidik, ada beberapa orang juga diperiksa polisi terkait dana pembangunan drainase tersebut, di antaranya Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) Rezeki Mulyo Desa Tawangargo Supadi dan mantan Bendahara Pokmas Mulyo Agung Liami, termasuk juga pemilik toko bangunan Hadi Putera, Cilmi Nizan.

“Saya ditanya penyidik Polres Malang, apakah anda menerima aliran dana sebesar Rp 400 juta dari Kades Tawangargo Feri Misbahul H akim?

Saya katakan tidak pernah menerima uang Rp 400 juta secara tunai dari kades,” tutur Bendahara Rezeki Mulyo Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, kabupaten setempat Supadi, Selasa (14/10), seusai diperiksa penyidik Polres Malang, di Kantor Desa Tawangargo.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku, dirinya sempat membubuhkan tanda tangan pada dua cek kosong senilai Rp 400 juta.

Namun, pihaknya tidak mengetahui bila cek kosong itu akan digunakan bukti pencairan dana. Sementara, dana pembangunan yang diterima cair secara bertahap yakni sebesar Rp 5-10 juta. Dan semua dana yang diterima dari Feri langsung kita cata di buku notulen.

Selain itu, tegas Supadi, dirinya juga tidak pernah menerima kuitansi, dan sebaliknya setelah mendapat dana dari Feri, dirinya juga tidak pernah meminta kuitansi kepada

masyarakat pada jurang kemiskinan. “Dengan program Desa Maslahat ini tentunya akan mengangkat derajat masyarakat di pedesaan dengan cara memaksimalkan potensi daerah dan mengurangi angka kemiskinan. Makanya program ini kami terapkan di tahun 2015 nanti,” ujar Irsyad Yusuf, Selasa, (14/10).

Menurutnya, sejumlah program yang bisa mendorong kebijakan tersebut antara lain dengan merevitalisasi pasar desa, pengelolaan sumber daya air dan peningkatan hasil produksi pertanian dan perkebunan. “Jika potensi sumber daya desa yang ada dikelola dengan baik. Maka masyarakat

akan bisa memperoleh manfaat dari potensi daerah yang dimilikinya. Selanjutnya dengan sendirinya akan mensejahterakan warga,” kata Irsyad Yusuf.

Untuk memperlancar program Desa Maslahat, saat ini Pemkab Pasuruan bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan terhadap potensi desa yang ada di 24 Kecamatan. Tujuannya agar data data dan kondisi di lapangan akan diolah untuk dijadikan rumusan dalam penerapan kebijakan pembangunan. Proses pendataannya difokuskan pada desa yang saat ini menerima bantuan program dari pemerintah pusat. Q hil

Situbondo, Bhirawa Baru dua bulan dilantik oleh Ketua Pn Situbondo, Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo sudah melakukan kunjunga kerja ke luar kota, sejak kemarin.

Kunjungan kerja ini disesalkan sejumlah kalangan, karena dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Para wakil rakyat ini pelesiran ke luar kota, di tengah setumpuk pekerjaan di DPRD yang harus didahulukan.

Kabarnya Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) dan Komisi II (bidang Ekonomi) melakukan study banding ke dua lokasi berbeda. “Mereka berangkat bersama-sama menggunakan Bus The Faster Nopol EA 7341 A ke Bandara Juanda Surabaya. Selanjutnya mereka bertolak menggunakan pesawat,” tegas sumber kuat koran ini kemarin.

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, Komisi I dan Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Depok dan Bogor. Mereka melakukan studi banding pengelolaan asset, rekrutmen CPNS dan BPJS. Mantan anggota DPRD Situbondo, Syaiful Bahri, menyayangkan kepergian Komisi I dan Komisi II itu melakukan kunjungan kerja.

Saat ini, imbuh Syaiful, banyak pekerjaan yang harus didahulukan, seperti pembahasan RAPBD 2015. Syaiful Bahri mengaku, melakukan kunjungan kerja memang tidak melanggar peraturan. “Hanya secara etika para wakil rakyat terkesan mementingkan diri sendiri ketimbang mementingkan nasib rakyat Situbondo,” tegas pria asli Desa Tenggir itu. Q awi

Divonis Bersalah MA, dr. Bambang Melawan dengan Peninjauan Kembali Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Agus Pambudi, sebenarnya bermadsud langsung memasuki materi pokok perkara. Namun ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing Bambang Setyo Hartono, Mohamad Safir dan Fuat Zamroni sudah menyerahkan tanggapannya secara tertulis atas PK yang diajukan dokter Bambang, tiba-tiba ia menyela akan merevisi permohonannya.

sudarno/bhirawa

Majelis Hakim PN Kota Madiun, Selasa (14/10) memeriksa terpidana 1,5 tahun dalam perkara Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran, dr.Bambang Suprapto,SP.BM.Surg, selaku pemohon.

“Mohon maaf pak hakim. Permohonan saya mau saya revisi. Soalnya ada halaman yang keliru,” pinta dr. Bambang kepada ketua majelis hakim, Agus Pambudi.

Karena ada permintaan revisi permohonan dari dokter Bambang, akhirnya tanggapan JPU yang telanjur diserahkan ke majelis, oleh ketua majelis hakim dikembalikan ke JPU. “Oke saya beri waktu dua hari. Dan ini (tanggapan JPU) juga kami kembali-

kan ke JPU,” kata ketua majelis hakim, Agus Pambudi.

Sebelum sidang ditutup, dr.

Bambang tiba-tiba melakukan interupsi. Ia meminta agar jaksa on time. Madsudnya, kalau panggilan sidang pukul 09.00 WIB, jaksa harus sudah siap jam 09.00 juga. “Mohon maaf pak hakim.

Saya minta jaksa on time. Kalau sidang jam 09.00, ya juga sudah harus siap jam 09.00. Kalau seperti ini (molor), namanya pelece-

han,” kata dr. Bambang.

Menanggapi permintaan dr.

Bambang, ketua majelis hakim memberi penjelasan kalau tugas jaksa tidak hanya sidang di Pengadilan. Tapi ada tugas lain yang sifatnya administratif di kantor.

“Saudara datang jam 10.00 juga tidak apa-apa. Jaksa itu tugasnya tidak hanya sidang saja. Banyak tugas lain di kantor. Saudara tidak usah mengatur,” timpal ketua majelis hakim, Agus Pambudi, sebelum mengetuk palu.

Menanggapi tudingan dr. Bambang soal pelecehan, salah satu JPU, Mohamad Safir, menanggapinya dengan santai. “Yang butuh itu dia (dr. Bambang. Red) atau kita (JPU). Sok ngatur. Dia yang butuh kok. Ya harus sabar.

Tugas kita itu banyak, tidak han-

ya mengurusi sidang,” kata JPU Mohamad Safir, usai sidang kepada wartawan. Untuk diketahui, perkara yang membawa dr. Bambang ke pengadilan, berawal saat ia membedah pasiennya, yakni Yohanes Tri Handoko, warga Jalan Gegono Manis Blok G.5 Nomor 10-11 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, 25 Oktober 2007 silam.

Saat itu, Yohanes dibedah oleh dr. Bambang di sebuah rumah sakit yang ada di Jalan Pahlawan Kota Madiun, karena saat didiagnosa diduga menderita sakit kanker usus. Namun usai dibedah oleh dokter Bambang, kondisi Yohanes tidak membaik. Tapi justru tambah parah. Kemudian oleh keluarganya dilarikan ke sebuah rumah sakit yang ada di Surabaya. Q dar

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 15 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Mahasiswa Datangi Kantor Kemenag Sampang, Bhirawa Diduga milyaran dana bantuan rehab madrasah diniyah (MADIN) di Kabupaten Sampang banyak yang fiktif, Perwakilan mahasiswa yang mengatasnamakan kualisi mahasiswa sampang (KUASA) Selasa (14/10) mendatangi kantor Kemenag Sampang.

Kedatangan perwakilan mahasiswa ke kemenag Sampang ditemui langsung plt Ahmad Makki dan sejumlah stafnya, guna berdialog berlangsung di aula kemenag Sampang. Menurut Samsul koordinator mahasiswa yang mendatangi Kemenag Sampang kemarin, banyak kejanggalan terkait program rehab madin di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2013, dari data yang ada jumlah lembaga yang menerima bantuan tersebut sebanyak 275 lembaga dengan masing-masing lembaga menerima 40 juta, sehingga total dana yang turun kurang lebih 11 miliar rupiah.

“Padahal berdasarkan data yang kami cek di lapangan banyak lembaga tersebut hanya dicat gedungnya saja, lalu kemana dana miliaran tersebut, bahkan diduga banyak juga lembaga penerima yang tidak menerima penuh dana bantuna tersebut,” tegas dia.

Sementara Ahmad Makki plt Kemenag Sampang yang menemui mahasiswa, menjelaskan bahwa saat ini dirinya hanya sebagai pejabat laksana tugas (plt) kemenang karena kepala Kemenag sedang melaksanakan ibadah haji, oleh sebab itu dirinya tidak mengetahui pasti mengenai bantuan dana madin tersebut.

“Sebab saya hanya plt Kemenag saja, terkait program dana madin tersebut itu kewenangan kasi pontren kemenag Sampang yang kebetulan saat ini masih ada rapat di luar Sampang.Q lis

Ujian CPNS Dipastikan Awal November

Sempat Diisukan sebagai Calon Pengganti Sekda Kadisparta Malah Terancam Turun ke Eselon III Batu, Bhirawa Nasib Kepala Dinas Pariwisata (Kadisparta) Kota Batu, Budi Santoso, berada di ujung tanduk. Pasalnya Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, sudah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk memanggil dan menyidang Kadisparta karena dinilai indisipliner dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepastian akan disidangkannya Budi Santoso disampaikan Kepala BKD, Achmad Suparto, kepada bhirawa, Senin sore (13/ 10). Menurut Parto, perintah itu disampaikan saat coffee morning dan agar segera ditindaklanjuti karena dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Disparta dan mempengaruhi kinerja SKPD lainnya.

“Pak Wali minta agar yang bersangkutan diklarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam beberapa kali coffee morning dan apel pagi tiap Senin, serta ketidakharmonisan yang terjadi di Disparta,” terang orang dekat Walikota Batu tersebut.

Ketika ditanya apa sanksi yang akan diberikan, Parto merujuk pada ketentuan UU

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Sanksinya bisa teguran/peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat secara berkala, penurun jabatan ke eselon III, dan pemecatan. Tergantung hasil persidangannya nanti,” tutur Parto.

Hasil persidangan tersebut akan disampaikan ke Wali Kota Batu. Baperjakat hanya sebatas mengklarifikasi atas tindakan indisiplinernya. “Keputusan tetap di Wali Kota, kalau dinilai bersalah, maka kasusnya akan diserahkan ke Inspektorat untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Setelah itu baru BKD memberikan sanksi sesuai BAPnya,” tegasnya.

Saat ditanya apakah benar Budi Santoso mundur dari

Tuban, Bhirawa Akhirnya, badan kepagawaian daerah (BKD) Kabupaten Tuban bisa memastikan pelaksanaan ujian rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014, meski belum ada kepastian tanggal kapan ujian tersebut dilaksanakan.

“Setelah rapat koordinasi dengan BKD Provinsi Jawa Timur, memutuskan tes CPNS akan dilaksanakan di Tuban pada awal bulan tersebut, akan tetapi untuk tanggal kami masih menunggu, minggu pertama itulah,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai Negeri, BKD Tuban, Suranto Basuki saat dikonfirmasi Bhirawa (14/10).

Dijelaskan, jadwal tersebut lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, yakni Desember mendatang, hal tersebut dimungkinkan karena pelaksanaan ujian, yang semula akan dipusatkan di Surabaya, ahirnya dipindah dan dilaksanakan di Kabupaten Tuban sendiri.

“Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ujian batal dilaksanakan di Surabaya karena daerah sendiri yaang akan melaksanakan tes itu,” rambah Suratno. Q hud

Tenaga Penyuluh Minim, Program KB Terkendala Sumenep, Bhirawa Tenaga penyuluh lapangan program Keluarga Berencana (KB) di Sumenep tercatat minim atau jauh dari jumlah ideal. Akibatnya, informasi program pengendalian angka kelahiran anak itu tidak menyebar ke lapisan masyarakat.

Kepala BPMP dan KB Sumenep, Ach Masuni mengatakan, jumlah tenaga penyuluh KB di kabupaten Sumenep ini hanya 40 orang yang tersebar di 328 desa dan 4 kelurahan 27 kecamatan. Idealnya, Sumenep harusnya memiliki 160 orang penyuluh.

Untuk sementara ini, kabupaten ujung timur Pulau Madura ini masih kurang tenaga sebanyak 120 orang penyuluh.

“Kekurangannya sangat banyak yakni sekitar 120 penyuluh, karena yang ada saat ini hanya 40 orang, sedangkan kebutuhan idealnya sebanyak 160 orang penyuluh,” kata Ach Masuni, Selasa (14/10).

Masuni memaparkan, setiap satu tenaga penyuluh harusnya menangani penyuluhan didua desa, tapi untuk Sumenep satu orang penyuluh sampai menangani 8 desa.

Jadi, hal tersebut yang menjadi penghambat program KB di Sumenep. “Saat ini, satu orang penyuluh bertanggung jawab di 8 desa untuk melakukan sosialisasi tentang KB. Jadi realisasi program KB ini tidak maksimal,” urainya.Q sul

7

jabatannya sebagai Kadisparta, Parto mengaku belum mendengar hal itu. Sebagaimana diketahui, Budi Santoso, mangkir dari sejumlah kegiatan rapat coffee morning dan apel pagi sudah beberapa kali dalam dua bulan terakhir.

Bahkan Wali Kota Batu saat Apel Pagi Senin (13/10) menyampaikan agar seluruh staf dan pejabat tak meniru tindakan Kadisparta tersebut.

Akibat sering mbolos, kegiatan di Disparta Kota Batu pun terganggu, termasuk kegiatan Pameran Museum yang saat ini berlangsung. Tidak hanya mbolos, sejumlah stafnya juga mengakui kalau pimpinannya sering mengabaikan surat-surat yang harusnya ditandatangani, termasuk SPJ kegiatan. Hal inilah yang memicu Pejabat Pembuat Komit men (PPK) dan Penandatangan SPM di Disparta mundur.

Akibat mundurnya PPK dan Pejabat SPM membuat sejumlah kegiatan di Disparta mandeg karena tak bisa mencairkan anggaran. Hal sebagaimana diungkapkan Kabid Pengembangan SDM, S Trimoelyanto. “Kegiatan yang

sudah saya planing mandeg semua, bagaimana mau jalan sudah sebulan lebih tidak ada anggaran. Belum lagi sejumlah tanggungan kepada pihak ketiga juga belum dibayar,” ungkap mantan Kasubag Umum KPU Kota Batu kepada Bhirawa, Selasa (14/10).

Tidak diketahui persis apa penyebab indisiplinernya Budi Santoso tersebut. Mengingat Budi Santoso termasuk pejabat yang bersinar di Pemkot Batu, sehingga santer disebut akan menjadi calon Sekda menggantikan Sekda Widodo.

Buktinya saat Widodo sakit tahun lalu, Budi Santoso ditunjuk sebagai Plt Sekda. Sebelum menjabat Kadisparta, Budi Santoso yang sebagian besar karirnya dihabiskan di Bappeda tersebut mendapat promosi sebagai Kepala Bappeda.

Kemudian berturut-turut menjadi Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga, Kepala Dinas Bina Marga dan terakhir Kepala Dinas Pendidikan. Kalau sampai terbukti melakukan indisipliner berat, maka bukan tidak mungkin jabatan Budi Santoso akan diturunkan satu tingkat

menjadi eselon III setingkat Kepala Bidang, Kepala Kantor atau Kepala Bagian.

Disidang Seemntara itu, perintah Wali Kota Batu untuk menyidang Kepala Dinas Pariwisata (Kadisparta) Budi Santoso langsung ditindaklanjuti Sekda Kota Batu Widodo. Hari ini Rabu (15/10), Budi Santoso dijadwalkan menjalani sidang di hadapan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Kepastian sidang ini diungkapkan Inspektur Kota Batu, Susetyo Herawan, saat dihubungi bhirawa, Selasa kemarin (14/10). Menurut Herawan, surat panggilan kepada Kadisparta tersebut sudah ditandatangani oleh Sekda Kota Batu selaku Ketua Baper jakat.

“Surat panggilan sudah ditandatangani, dan langsung dikirim ke yang bersangkutan,” tegas Herawan.

Sementara itu sejak kemarin Budi Santoso seakan hilang ditelan bumi, seluruh nomor ponselnya tak bisa dihubungi. Dia juga tidak masuk kantor.Q sup

Tersangka human traficking di hadapan penyidik.

Pelajar Jadi Korban Trafficking sudarno/bhirawa

Arifin (23), warga Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi (tengah), mengaku sebagai Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Hery Heppy Saputra, dalam akun facebooknya, berhasil meraup jutaan rupiah dari lima perempuan yang kepincut dengannya.

Mengaku Kasat Lantas Kelabui Lima Korban Kota Madiun, Bhirawa Arifin (23), warga Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, mengaku sebagai Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Hery Heppy Saputra, dalam akun facebooknya. Melalui akun facebook itulah, Arifin berhasil meraup jutaan rupiah dari lima perempuan yang kepincut dengannya.

“Melalui akun facebook dengan mengaku sebagai Kasat Lantas, pelaku mampu mendapatkan 1.000 lebih pertemanan. Kemudian mengincar kaum wanita muda. Setelah berkenalan, lalu diajak bertemu. Setelah pertemanan makin dekat, beberapa di antaranya korban diajak tidak senonoh,” kata Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Wasno, kepada wartawan, Selasa (14/10).

Selain itu, lanjut AKP Was-

no, Arifin juga meminta uang kepada lima korban masingmasing sebesar Rp1 juta dengan alasan untuk membantu saudaranya yang sakit.

Sebagai imbalan, dijanjikan akan dimasukkan sebagai PNS di Kabupaten Ngawi.

“Pelaku yang kita tangkap pada hari Minggu (12/10) kemarin di sebuah hotel Kabupaten Jepara, Jateng, dalam akun facebooknya menggunakan nama Happy Saputra Real. Foto yang dipasang juga foto-foto AKP Hery Heppy Saputra dalam berbagai kegiatan. Untuk sementara, korban yang melapor baru satu orang,” tambah AKP Wasno.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya ponsel, buku tabungan, kartu ATM dan lainnya. Atas perbuatannya, pe-

laku dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara lebih.

Namun tidak menutup kemungkinan pelaku dijerat dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasalnya, dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan akun facebook yang ada kaitannya dengan transaksi elektronik.

Kepada wartawan, Arifin mengaku membuat Fb atas nama Kasat Lantas Madiun Kota, sejak awal 2014. Ia juga mengaku pernah terkena kasus serupa pada tahun 2008 lalu. “Saya juga pernah ditangkap Polres Ngawi dalam kasus serupa tahun 2008 lalu.

Saya sengaja pakai foto AKP Hery Heppy Saputra, karena terlihat tampan. Madsud saya biar perempuan tertarik,” kata Arifin, kepada wartawan.Q dar

Kota Kediri, Bhirawa Bunga (17) asal Kabupaten Kediri yang juga pelajar Kota Kediri nyaris menjadi korban human traficking temannya. Hal ini terungkap setelah polisi berhasil mengendus aksi tersangka Mawar (17) warga Kota Ketika mengantarkan korban untuk melayani pelanggannya.

Dari keterangan Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Budi Nariyanto, pengungkapan kasus human Traficking ini berawal, adanya informasi masyarakat yang menyebutkan adanya penjualan gadis di bawah umur untuk dijadikan penjaja cinta. “Dari info itu kami menindaklanjuti dan melakukan pengintaian, dan ketika itu tersangka kami tangkap ketika mengantarkan korban untuk melayani pelangganya di sebuah penginapan” terangnya Selasa (14/10).

Dia menjelaskan, modus tersangka dalam menjalankan aksinya adalah, dengan mendengar keluhan korban yang terimpit persoalan ekonomi. Dari keluhan itu tersangka memanfaatkan untuk mencarikan pelanggan korban dengan imbalan sesuai kesepakatan. “Korban dijual Rp 500 juta, dengan pembagian Rp 100 ribu untuk tersangka dan Rp 400 ribu untuk korban, dan ketika kami tangkap belum terjadi persetubuhan itu,” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun, tersangka dan korban adalah teman dekat, dan tersangka dalam pergaulannya sering didunia hiburan, sehingga tak heran jika tersangka memiliki banyak pelanggan untuk menawarkan teman-temannya.

Namun dari pengakuan tersangka Mawar, aksi Human Traficking pada temannya dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain dan ini baru dilakukan sekali saja. “Saya baru sekali melakukan ini pak,” ungkapnya di hadapan Penyidik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 88 UU RI nomor 23 Tahun 2002, dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun dengan denda Rp 200 juta.Q mb2

Istri Bupati Tantang Kaum Laki-laki Peduli Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tjaturina Wihandoko, Istri Bupati Nyono Suharly dan artis cantik, Inne Febriyan menantang kaum laki laki untuk ikut berperan aktif peduli akan nasib ibu dan anak. Pasalnya, angka kematian ibu dan bayi di kabupaten Jombang masih tergolong tinggi, yakni nomor 5 di Jawa Timur.

Tjaturina yang juga ketua penggerak PKK mengungkapkan, tercatat, selama tahun 2014 ini, angka kematian bayi baru lahir hingga bulan ini sebanyak 116 jiwa sedangkan kematian ibu sebanyak 18 orang. “Kita berharap kaum laki laki juga ikut peduli akan kondisi kaum ibu dan bayi mereka, sehingga secara bersama sama bisa menekan angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya usai menggelar acara nonton bareng Mancare, Lelaki peduli bersama artis cantik Inne Febriyan diruang bung Tomo pemkab Jombang, Selasa (14/10).

Tjatur bertekad kabupaten Jombang bisa terbebas dari angka kematian ibu dan anak.

Salah satu usaha yang kini terus digalakkan adalah mengkampanyekan laki laki peduli. Dengan kegiatan ini, diharapkan kaum adam bisa lebih empati terhadap istri dan anak.

“Artinya kaum laki laki tidak terlalu memberi beban terhadap istri terutama saat hamil, termasuk harus siap siaga untuk mengantar periksa ke bidan atau dokter demi kesehatan bayi dan ibunya disamping itu pemberian nutria atau makanan yang menjadi kebutuhan bayi dalam kandungan diharapkan bisa dicukupi kaum laki laki. Seperti buah misalnya,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dikatakan, artis cantik Inne Febriyani, yang

turut hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan laki laki peduli.

Karena menurutnya kegiatan semacam ini penting untuk kebaikan bangsa ini, yakni untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. “Lebih mengoptimalkan keluarga. Agar anak anak tumbuh sehat, secara fisik dan psikis atau batinnya,” ujarnya yang mengaku tertarik dengan isu kekerasan terhadap Rumah Tangga.

Karenanya Inne berharap kaum laki laki tidak berbuat kekerasan dalam keluarga. Alasannya hal itu bisa mempengaruhi kejiwaan istri dan anaknya dalam jangka waktu yang panjang. Meski dikatakannya dirinya tidak pernah mengalami KDRT. “Alhamdulillah saya dikelilingi laki laki yang baik, termasuk ayah saya. Walaupun dulu ayah saya orangnya keras. Itu saja impacknya sampai sekarang,” ungkapnya.

Karenanya artis cantik ini, meminta dan mengajak kaum laki tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. “Kalau bisa saya mengajak kaum bapak bapak untuk sebisa mungkin tidak melakukan kekerasan terhadap istri dan anak. Karena impacknya longlasting, sampai seumur hidup, mereka akan mengingat kekerasan orang tuanya,” pungkasnya seraya mengatakan, tidak zamannya kaum perempuan memakaikan sepatu untuk laki laki, dan tidak zamannya perempuan cuci piring sendiri, yang terpenting adalah bisa berbagi.

Sementara itu, Monique Soesman Direktur Rutsger WPS, mengungkapkan bahwa kampanye laki laki peduli sudah dilakukan beberapa daerah, di antaranya Lampung, DKI Jakarta dan di Jawa Timur. “Akan tetapi di Jombang paling meriah antusias peserta sangat ban-

rur/bhirawa

Artis Cantik Inne febrian bersama Tjaturina saat menjadi magnet dalam kampanye laki laki peduli yang digelar di ruang bung tomo pemkab Jombang kemarin. yak,” ujarnya.

Dengan kegiatan Mancare laki laki peduli ini, diharapkan bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi dalam jang panjangnya.

“Untuk pembangunan Indonesia kita perlu keluarga yang harmonis,

dimana anak anak bisa hidup bahagia antara anak dan ibu juga keluarga. Karena salah satu prasyarat untuk menjadi bangsa yang maju adalah tanpa kekerasan dalam rumah tangga,” pungkas Monique mengatakan.Q rur

OLAHRAGA

8

Rabu Pahing 15 OKTOBER 2014

PSTI Rombak Susunan Timnas

ist

Para Pemain Sepak Takraw Timnas Indonesia pada saat melangsungkan pertandingan di Asian Games beberapa waktu lalu.

LINTASAN

Yayasan Jaya Raya Gelar Kejuaraan Beregu Junior Jakarta, Bhirawa Yayasan Jaya Raya menyelenggarakan Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Junior 2014, Selasa, hingga Sabtu (18/10), di Lapangan Istora Senayan Jakarta.

Bendahara Yayasan Jaya Raya Agus Lukita dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan bahwa delapan klub bulu tangkis besar di Indonesia akan mengikuti kejuaraan itu untuk memperebutkan Piala Pembangunan Jaya Cup dengan total hadiah Rp425 juta.

“Setiap klub mengirimkan atlet terbaiknya yang berusia maksimal 19 tahun dan bukan atlet Pelatnas,” kata Agus.

Klub yang diundang Yayasan Jaya Raya untuk mengikuti kejuaraan itu adalah PB Jaya Raya yang merupakan klub di bawah Yayasan Jaya Raya, Candra Wijaya BC, Djarum, dan Semen Gresik. Keempatnya akan masuk dalam Grup A.Kemudian, Klub Exist Jakarta, Pelita Bakrie Jakarta, Mutiara Bandung dan Jaya Raya Suryanaga Surabaya yang akan masuk dalam Grup B. “Kejuaraan yang digelar sejak 2011 ini merupakan komitmen jangka panjang kami untuk pembinaan bulu tangkis Indonesia,” kata Agus.

Ketua Umum PB Jaya Raya Rudi Hartono mengatakan Kejuaraan Pembangunan Jaya Cup yang mengutamakan pertandingan beregu junior itu merupakan ajang bagi atlet-atlet muda untuk berprestasi di Q ant tingkat internasional.Q

Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia merombak susunan pemain tim nasional setelah gagal menyumbangkan medali emas pada Asian Games 2014 di Incheon.

“Sekitar 40 persen atlet yang turun di Asian Games didegradasi dan dikembalikan ke daerah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PSTI Lukman Husain di Jakarta, Selasa, ketika ditanya mengenai evaluasi pasca Asian Games.

Ia mengemukakan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi pengurus besar beserta tim manajer dan pelatih Asian Games beberapa waktu lalu.

Evaluasi ini menyoroti kegagalan timnas meraih target satu emas dan hanya mampu merealisasikan tiga perunggu meskipun menjadi salah satu kekuatan sepak takraw di kancah internasional bersama Thailand dan Malaysia.

PB PSTI juga tidak menjamin atlet yang menyumbangkan medali Asian Games akan tetap memperkuat timnas berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

“Perombakan timnas ini menjadi suatu keharusan untuk bangkit kembali mengejar ketertinggalan, terutama dari Thailand. PSTI menyadari regenerasi harus dilakukan dengan banyak memberikan kesempatan kepada atlet usia muda,” kata dia.

Terkait nama-nama atlet yang dicoret dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), menurut Lukman belum bisa diumumkan karena PB PSTI belum mengeluarkan surat resminya.

“Surat segera dikirimkan ke sejumlah pengurus provinsi bagi atletnya yang dipanggil karena pekan depan sudah harus di Jakarta untuk persiapan Asian Beach Games (ABG),” Q ant ujar dia.Q

Sepak Bola Jatim Tantang Kaltim di Final Silat Loloskan 14 Kelas ke Popnas Silat Tampil Perkasa Kupang, Bhirawa Kesebelasan Jatim akhirnya berhasil menembus babak final Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV Nusa Tenggara Timur 2014, tim asuhan Kusmedi itu akan melawan Kaltim pada pertandingan yang digelar di Lapangan Sepak Bola Oepoi Kupang, hari ini, Rabu (15/10) sore. Sedankan cabang olahraga silat berhasil meloloskan 14 kelas di Popnas jabar 2015.

Pada babak semifinal, Jatim berhasil menundukkan Sulawesi Barat dengan skor 2-0.

Dua gol Jatim dilesakkan oleh Danu Saputra dan Rico di babak pertama. Sedangkan Kaltim menundukkan Sulawesi Selatan 2-0.

Pertandingan kedua tim bakal berlangsung seru, karena kedua sudah pernah bertemu di babak pool dan saat itu Jatim menang 1-0.

Hanya saja hasil pertandinganm itu tidak bisa dijadikan acuan bagi Danu Saputra dan kawan-kawan untuk meraih kemenangan. Karena pihak Kaltim pasti sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan tim Jerbasuki mawabeya itu.

Pelatih Jatim juga meminta agar pemainnya tetap fight dan

tidak boleh memandang remeh lawan, sebab Kaltim pasti akan tampil habis-habisan untuk menebus kekalahan. “Aroma pertandingan final itu berbeda saat dipenyisihan, selain teknik faktor mental juga sangat diperlukan untuk merebut juara,” kata Kusmedi, Selasa (14/10).

Sedangkan Manajer jatim, Asdiansyah optimistis timnya bisa meraih juara. “Kondisi anak-anak fit dan tidak ada yang cedera, sehingga kami bisa tampil full tim,” katanya.

Pesilat Jatim dipastiklan akan turun di 14 kelas di Popnas jabar 2015.

Cabor Silat Sementara itu pesilat Jatim tampil perkasa di babak semifinal Popwil, di Popnas nanti Jatim akan turun di 14 kelas. Jumlah tersebut bisa bertambah jika tunggal putri bisa meraih minimal juara dua..

Beberapa pesilat yang memastikan lolos final yakni, di kelas A putri. Nita Yuliana menang diskualifikasi atas Misti B Malelak karena kelebihan berat badan. Kelas B putra Abdul Khamid menang atas Iradat Putra Sanjaya 5-0, B putri Tiya P Ningrum menga-

lahlan Apriani Sultra (5-0).

Sedangkan di kelas C putra, Ulus Syahbana menang atas Rian Ratu Wijaya asal Sulbar ( 5-0) dan beberapa atlet lainnya.

Bahkan pesilat putri Jatim di kelas H, Dona Armando Citra berhasil menyumbangkan emas setelah menang atas Nurul Mutmainah asal Sulsel.

“Alhamdulillah sebagian besar atlet kita tembus final dan lolos Popnas, tapi saya berharap mereka harus meraih juara di Popwil,” kata pelatih Q wwn silat Jatim, Biari.Q

wawan triyanto/bhirawa

Sulsel Andalkan Alex-Rico Rebut Emas Kejurnas Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan mengandalkan Alex Tatontos dan Rico Amanupunyo untuk merebut medali emas dalam kejuaraan nasional tinju senior/elite di Makassar, Sulsel, November 2014.

Sekretaris Umum Pertina Sulsel Abdi Amahoru di Makassar, Selasa, mengatakan kedua atlet tersebut memiliki pengalaman dan prestasi disejumlah kejuaraan nasional dan internasional. Keduanya juga merupakan tim utama dalam program pembinaan “Sulsel Maju II” proyeksi PON 2016.

“Pengalaman dan prestasinya di kejurnas atau SEA Games kita harapkan bisa kembali diperlihatkan di kejurnas senior 2014. Apalagi keduanya juga termasuk dalam tim utama peraih medali di PON Jabar 2016,” jelasnya.

Selain kedua atlet itu, Pertina Sulsel juga memiliki harapan meraih prestasi terhadap sejumlah atlet yang juga masuk dalam pembinaan “Sulsel Maju II” yakni Andre Amanupunyo, Muhammad Sada, Harris, Charles, Risna dan Ratna.

“Seluruh atlet yang masuk dalam program Sulsel Maju tentu memiliki potensi besar untuk meraih prestasi. Kita tentu mengakui kualitas atet yang tampil di kejurnas senior merupakan atlet terbaik, namun kita tidak gentar,” katanya.

Ketua Pertina Sulsel Ryan Latief, mengatakan untuk pelaksanaan kejurnas senior 2014 direncanakan digelar di salah satu mal di Makassar, Sulsel, 8-14 November 2014.

Keputusan melaksanakan di mal, menurut dia, sebagai upaya semakin memeriahkan kejuaraan. Pelaksanaan di mal juga sebagai promosi terbuka bagi masyarakat Sulsel terhadap cabang olahraga tinju.

“Kami rencanakan menggelarnya di mal. Kita juga pernah menggelar sejumlah kejuaraan di mal yang justru lebih Q ant semarak dibandingkan tempat yang lain,” ujarnya.Q

Pelantikan di ruang rapat paripurna.

wawan triyanto/bhirawa

Tim Bola Voli Putri Jatim berhasil melaju ka babak final setelah menaklukkan Kaltim 3-0.

Bola Voli Popwil Berpeluang Kawinkan Gelar Kupang, Bhirawa Partai final bola voli Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV Nusa Tenggara Timur (NTT) 2014 yang digelar di GOR Oepoi Kupang, siang hari ini, Rabu (15/10) bakal berlangsung sengit, karena baik Jatim maupun Nusa Tenggara Barat (NTB) samasama meloloskan tim putra dan putri di partai puncak.

Kedua tim memilki peluang untuk bisa mengawinkan gelar.

Di babak semifinal yang dilaksanakan di GOR Oepoi, Selasa (14/10) Tim Bola Voli Putri Jatim berhasil menaklukkan Kalimantan Timur dengan skor 3-0 (25-22, 25-10, 25-12). Sedangkan dikelompok putra yang menerapkan setengah kompetisi, Jatim melaju ke grand final setelah berhasil menjadi juara pool.

Pelatih Tim Bola Voli Putra Jatim, Kurniawan mengakui untuk bisa mengalahkan NTB sangat berat, kerena mereka memililki komposisi pemain yang cukup merata. “Kekuatan kedua tim cukup seimbang, tapi kami tetap optimistis bisa meraih juara,” katanya saat ditemui dilokasi pertandigan.

Kemungkinan ia akan menurunkan komposisi pemain seperti, Rizal di posisi toser, Zulfian-Rony (quicker),

Ringgo-Dicky (open spike), Ilung (all round) dab Ricky (libero). “Kemungkinan bisa berubah, prinsipnya siapa yang siap itu yang kita turunkan,” katanya.

Sementara itu Pelatih Bola Voli Putri Jatim, Yemy berharap para pemainnya tidak cepat puas karena sudah berhasil menggenggam tiket untuk bertanding di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Bandung Jabar 2015, karena target utamannya adalah merebut juara di Popwil. “Target kami juara Popwil dan anak-anak harus tetap fokus pada pertandingan final lawan NTB, sebab lawan kita cukup berat,” kata Yemy.

Saat disinggung mengenai pertandingan semifinal lawan Kaltim, pelatih asal Kabupaten Blitar itu mengaku kurang puas dengan permainan anakanak terutama di set pertama. Saat itu Kaltim mampu memberikan perlawanan dan tim Jatim sendiri sering membuat kesalahan.

Untungnya di set kedua dan ketiga para pemain bisa bangkit dan memberikan tekanan pada lawan. Hasilnya Kalisa dan kawan-kawan meraih kemenangan dengan cukup mudah. “Di set pertama anak-anak kurang pemanasan sehingga bermain kurang Q wwn bagus,” kata Yemy.Q

Pimpinan DPRD Dilantik Setelah melalui berbagai persoalan internal, Pimpinan DPRD Gresik akhirnya resmi dilantik. Pembacaan sumpah dan janji pimpinan baru ini dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gresik, selasa ( 14/ 10) bertempat di ruang paripurna, di gelar sidang paripurna istimewa.

Dengan agenda pengucapan supah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Gresik, masa jabatan TH. 2014-2019.

Dalam pelantikan, tampak hadir Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Selain itu, seluruh jajaran kepala SKPD Pemkab Gresik, Forpimda, tokoh masyarakat dan LSM. Semuanya tampak khidmat, mengikuti pelantikan.

Sebelum acara pelantikan, sebelumnya sekretaris DPRD Gresik Hari Soerjono.

Membacakan SK Gubernur Jawa Timur Nomer.171/18556/011/2014, perihal pengangkatan pimpinan DPRD Gresik. Yaitu Ir H Abdul Hamid dari Partai Golkar jabatan sebagai Ketua DPRD, Sholehudin dari Partai PKB jabatan sebagai wakil ketua. Nur Holib dari Partai PPP jabatan sebagai wakil ketua, dan Nur Saida dari partai Gerindra jabatan sebagai wakil ketua.

Menurut Ketua DPRD Gresik Ir H Abdul Hamid mengatakan, telah terbentuknya

pimpinan DPRD definitif. Sudah banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti, sehingga para pimpinan harus segera tancap gas untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena waktu kami, tinggal dua bulan lagi untuk menyelesaikan berbagai tugas di akhir tahun 2014.

Tugas-tugas tersebut, antara lain terkait penetapan tatib dan pembahasan R-APBD. Ini agar prestasi yang dicapai DPRD sebelumnya, bisa diikuti atau bahkan bisa meraih hasil yang lebih maksimal. Dan untuk tatib wajib selesai dalam beberapa minggu kedepan, sedangkan R-APBD harus selesai pada akhir November atau awal Desember mendatang.

Ditambahkan Ir H Abdul Hamid, bahwa berharap seluruh anggota dewan dan pimpinan bisa bekerja sama. Untuk mensukseskan kerja

Ir H Abdul Hamid dewan selama lima tahun anggaran, sehingga yang menjadi cita-cita bersama dalam memajukan Kabupaten Gresik bisa tercapai.

Semuanya di butuhkan kompak, karena dari komunikasi yang baik akan menimbulkan hasil Q kim* yang maksimal.Q

Rabu Pahing, 15 OKTOBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Jokowi Tidak Korupsi Dana Pendidikan Solo Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan Calon Presiden RI terpilih Joko Widodo tidak melakukan korupsi meski dilaporkan ke KPK terkait dengan dugaan penyalahgunaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tahun anggaran 2010.

“Berdasarkan penelusuran dari tim, tidak ditemukan data BPMKS yang ‘double’ dan fiktif. Jelas, ya, jadi ‘clear’ semua untuk urusan Jokowi soal BPMKS,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang KPK dan Kejaksaan Agung untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta yang dilaporkan oleh Rachmawati Soekarnoputri.

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3) melaporkan Jokowi melakukan dugaan korupsi anggaran BPMKS pada tahun 2010 dianggarkan Rp23 miliar untuk 110.000 siswa.

Padahal, jumlah penerima dana BPMKS yang berhak hanya sebanyak 65.394 siswa dengan total dana Rp10,688 miliar.

“Materi pengaduan tidak menunjukkan kebenaran. Pertama, anggaran BPMKS menurut pelapor sebesar Rp23 miliar, sedangkan faktanya anggaran setelah revisi adalah sebesar Rp21,101 miliar,” ungkap Pandu. Kedua, jumlah siswa penerima BPMKS menurut pelapor sebanyak 110.000 siswa, sedangkan faktanya semester pertama 2010 sebanyak 54.626 siswa dan semester kedua / 2010 sebanyak 65.057 siswa.

“Realisasi BPMKS pada tahun 2010 adalah sebesar Rp18,88 miliar dengan sisa dana yang belum teralisasi sebesar Rp2,212 miliar dan masuk ke silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Berdasarkan penelusuran dari data transaksi keuangan dengan jumlah sampel transaksi sebanyak Rp4 miliar tidak ditemukan data penerima BPMKS yang ‘double’ dan fiktif,” tambah Pandu. Q ant

Khofifah Usul Satgas Cegah Kekerasan Anak Jakarta, Bhirawa Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat RT/RW untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

“Kalau bisa ada satgas di setiap RT dan RW dan itu mungkin saja karena Kak Seto sudah membuat itu Khofifah Indar Parawansa dan ini jadi langkah preventif yang sangat jitu kalau menurut saya untuk mencegah tindak kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak,” katanya di Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

Ditemui setelah menghadiri penganugerahan Gelar Profesor Kehormatan kepada Otto Hasibuan di Universitas Jayabaya, Jakarta Pusat, ia melontarkan usulan itu terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak seperti bullying, sodomi dan terakhir kekerasan fisik terhadap siswi di Bukittinggi.

Menurut mantan juru bicara tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu, pembentukan satgas tersebut sangat mungkin dilaksanakan secara nasional dengan menunjuk 10 kabupaten/kota sebagai “pilot project”.

“Satgas ini harus terkoordinasikan dengan kementerian terkait sehingga kalau ada kejadian maka si korban jadi tahu dia tahu harus melapor ke siapa.

Kemudian kalau perlu pendampingan dia tahu harus menelepon siapa, kalau ada terkait sesuatu dengan korban fisik dia tahu dimana mendapatkan layanan kesehatan yang gratis,” katanya.

Ia mengatakan maraknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak saat ini terjadi karena kurangnya perhatian dari semua pihak di negara ini.

“Kalau awarness sepertinya tidak ada, buktinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi, seperti bullying, sodomi dan terakhir kekerasan fisik terhadap siswi di Bukittinggi. Itu bukti bahwa tidak ada sesuatu yang bersifat preventif,” katanya.

Ia meminta agar pemerintah mau menyiapkan langkah-langkah preventif bukan reaktif jika ditemukan kasus kekerasan terhadap anak lagi.

“Langkah ini harus dilakukan oleh semua pihak di negeri ini agar ke depan tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap generasi penerus bangsa,” katanya. Q ant

9

242 Anggota DPR Terlibat Kasus Jakarta, Bhirawa Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan ada 242 anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaram hukum dan HAM.

antara foto

Bupati Karawang Ade Swara (tengah) dikawal petugas, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10). KPK kembali memperpanjang masa penahanan Bupati Karawang itu selama 30 hari dalam kasus dugaan pemerasan terkait dengan perizinan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang di Karawang, Jawa Barat.

KPK Bongkar Brankas Bupati Karawang Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar brankas dari kantor Bupati Karawang Ade Swara dalam penyidikan dugaan tindak pidana pemerasan dalam pengurusan pengurusan izin Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama PT Tatar Kertabumi.

“Tadi buka brankas, dilihat isinya ternyata kosong. Hasil penyitaan dulu kan ada brankasnya. Barusan saya diminta menjadi saksi untuk membuka brankas itu secara paksa,” kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi seusai menyaksikan pembukaan brankas di gedung KPK Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

Brankas tersebut disita dari

penggeledahan di kantor bupati Karawang pada 19 Juli 2014.

“Waktu itu brankasnya tidak bisa dibuka, akhirnya tadi dibuka secara paksa.

Isinya kosong. Waktu itu kan saya yang menyaksikan penyitaan barang di sana. Brankasnya dari kantor, untuk persediaan,” tambah Teddy.

Menurut Teddy, brankas tersebut sebelum penyitaan memang tidak digunakan.

“Tadinya brankas untuk bendahara, tapi ternyata tidak digunakan, oleh bupati juga tidak digunakan, sampai kuncinya hilang dan tidak bisa dibuka, makanya dibuka secara paksa,” ungkap Teddy.

Bendahara bupati, menurut Teddy, biasa menyimpan surat-surat berharga dalam brankas tersebut.

“Untuk menyimpan uang un-

tuk kegiatan rutin dan suratsurat berharga, kalau uang dapat digunakan langsung untuk kegiatan,” tambah Teddy.

Brankas kosong berukuran sekitar 50 x 30 cm itu kemudian dibawa lagi ke Karawang oleh Teddy.

“KPK kan sudah tidak memerlukan lagi, makanya KPK minta ke kami karena brankasnya akan dirusak. Makanya disaksikan untuk dibuka. Kalau ada apa-apa di dalam kan disita, ternyata pas dibuka kosong-melompong,” ungkap Teddy.

Ade Swara pada hari ini juga mendapatkan perpanjangan penahanan ketiga kali.

“Perpanjangan untuk ASW (Ade Swara) untuk 30 hari,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharga Nugraha. Q ant

“Setidaknya ada 242 anggota yang terindikasi terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan pelanggaran HAM sebelum mereka duduk di kursi Senayan,” kata Deputi Kontras Farah Fathurrami di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil penelusuran Kontras tercatat anggota DPR yang memiliki catatan terburuk terbanyak berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 57 orang.

“Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar 44 orang, Fraksi Partai Demokrat 37 orang, Fraksi Partai Gerindra 24 orang, Fraksi PPP 20 orang, Fraksi PKS 18 orang, Fraksi PAN 16 orang, Fraksi PKB 11 orang dan Fraksi Partai Nasdem ada sembilan orang,” katanya.

Terkait kasus korupsi, ia mengatakan sedikitnya 160 anggota dewan yang berhasil lolos menjadi anggota DPR-RI. “Dari jumlah tersebut, lima diantaranya tercatat pernah menjadi terdakwa dalam sejumlah kasus korupsi, meski dibebaskan,” katanya.

Lima orang tersebut yakni

Achmad Dimyati Matakisimah, Rachmat Hidayat, Mukhamad Misbakhun, Azam Azman Natawijana dan Krisna Mukti.

“Sisanya, terdapat 16 nama pernah menjadi tersangka kasus korupsi, 63 orang pernah diperiksa KPK dan 76 orang yang diduga terlibat kasus korupsi,” katanya.

Ia menambahkan, selain terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, sejumlah anggota pernah terlibat kasus pelanggaran HAM dan tindak pidana.

“Kami juga mencatat sedikitnya 19 nama pernah terlibat kasus pidana seperti pemukulan, intimidasi hingga penipuan,” kata Farah.

Buruknya catatan anggota DPR-RI ini, dia menilai para anggota dewan telah mendesain regulasi untuk membelokkan arah demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.

“Tidak ada pilihan lain bagi rakyat, selain terus mengawal proses demokrasi. Penegak hukum harus lebih berani dan tegas untuk menyeret para pelaku korupsi dan pelanggar HAM,” tegasnya. Q ant

antara foto

Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Chrisbiantoro memegang hasil temuan terhadap anggota DPR di kantor KontraS Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

Polis Tunggal Memudahkan Presiden Apresiasi Perbaikan Penyimpangan Pajak Klaim Asuransi TKI Jakarta, Bhirawa Polis Tunggal Asuransi TKI, kini tengah disusun oleh pemerintah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

Dengan Polis Tunggal ini, TKI di manca negara akan lebih mudah dan tidak lagi direcokin berbe litnya persyaratan klaim.

Pemerintah juga akan lebih mudah menjatuhkan sanksi pada perusahaan asuransi nakal, yang selama ini mempersulit dan menggagalkan klaim TKI. “Selama ini berbagai perusahaan asuransi jadi mitra TKI, tapi untuk klaim asuransi sering menyulitkan TKI. Tidak jarang klaim yang diajukan TKI gagal didapat, oleh berbelitnya persya ratan. Mencegah hal itu pemerintah bekerjasama dengan OJK, menyusun Polis Tunggal Asuransi TKI. Dengan harapan klaim asuransi TKI bisa dengan mudah dicairkan. Sehingga tujuan perlindungan TKI terwujud, “ jelas Dirjen Pembinaan & Penempatan TKI Kemenakertrans, Reyna Usman. Dalam diskusi bertema “Satu Tahun Perjalanan Asuransi TKI atas Harapan dan Kenyataan” di ruang Tripartit gedung Kemena-

kertrans-Jakarta.

Menurut Reyna Usman, ada 3 perusahaan asuransi yang sejak 1 Agustus 2013 menjadi mitra TKI. Yakni Jasindo, Astindo dam Mitra TKI yang berkantor pusat di Jakarta. Kedepan Polis Tunggal Asuransi TKI ini akan membuka kantor-kantor cabang di berbagai daerah. Penyebaran kantor cabang Polis Tunggal ini dimaksud agar TKI bísa mengurus klaim asuransi di daerahnya, tidak lagi di Jakarta.

Dalam acara itu, Deputi Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI (BNP2TKI) Agusdin Kusbiantoro minta; Perusahaan asuransi untuk men-sosialisasi-kan kebijakan ini pada TKI maupun calon TKI. Dia juga mengingatkan perusahaan asuransi agar tidak membuat aturan berbelit yang menyulitkan bahkan menggagal kan pencairan klaim asuransi TKI. Ketua Komisi Asuransi Mitra TKI Mashudi berpendapat; Polis Asuransi harus dipegang dan atas nama TKI yang bersangkutan. Premi asuransi juga tidak boleh diberi diskon, agar tidak menimbulkan hal negatif dikemudian hari. Q ira

Pers Kekuatan Utama Pemerintahan Jokowi Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan media massa bakal menjadi kekuatan utama Joko Widodo-Jusuf Kalla ketika pasangan ini menjadi presiden dan wakil presiden di tengah dominasi partai oposisi di parlemen.

“Saya katakan kekuatan utama Jokowi adalah media massa, kemudian ruang publik yang terbuka. Apabila Jokowi ditekan parlemen, publik bisa menilai langsung dan dapat menekan balik parlemen,” ujar Boni dalam diskusi publik Konsolidasi Nasional dalam Rangka Mengawal Trisakti dan Nawacita Menuju Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan Beradab Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

Boni menilai kekuatan utama itu bersanding dengan kekuatan lain Jokowi seperti figur fleksibel yang membuatnya populis dan mendapatkan dukungan nyata

dari rakyat, serta adanya partai pendukung yang ideologis serta solid, seperti PDI Perjuangan dan Nasdem.

Meski demikian, Jokowi bersama kubunya juga memiliki kelemahan seperti euforia kemenangan yang tidak dijaga dengan baik, mafia yang menyusup ke dalam jajaran kubu Jokowi, serta fakta adanya media partisan yang membela kubu partai oposisi.

“Ada perilaku ‘over confidence’ sehingga lupa diperlukannya lobilobi politik di parlemen, akhirnya kalah dalam UU MD3 dan UU Pilkada, termasuk adanya media pendukung partai oposisi. Semoga mimpi buruk tidak terjadi,” ujar dia. Selain itu, adanya jurang antara realitas politik yang tidak ideal dengan visi dan misi Jokowi yang ideal sehingga menciptakan kerumitan politik.

“Contohnya rencana kenaikan harga BBM, ini bisa menjadi komoditas politik partai oposisi,” kata dia. Q ant

Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi implementasi Instruksi Oresiden Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum

dan Penyimpangan Pajak.

“Saya berpesan ini tolong dilaporkan ke rakyat karena bisa jadi apa yang dilakukan saudara-saudara belum (diketahui-red) rakyat,” kata Presiden saat menerima tim

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Wapres Boediono (kanan) menerima Tim Terpadu Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2011 antara lain Menkopolhukam Djoko Suyanto (ketiga kiri), Menkeu Chatib Basri (kedua Kiri) dan Jaksa Agung Basrief Arief (kiri) di kantor presiden, Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

pelaksana Inpres tersebut di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

Presiden mengatakan tim yang bekerja selama tiga tahun tersebut berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp2,5 triliun.

“Saya ucapkan terima kasih Pak Boediono. Ini contoh baik, kerja tanpa banyak publikasi. Tapi hasilnya nyata. Saya suka dengan model seperti ini. Apa yang dilakukan menambah laporan pemerintah yang saya pimpin di akhir masa bakti ini kepada rakyat,” kata Presiden.

Mendampingi Wakil Presiden, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman, Wakil Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. Q ant

UU Perkawinan Tak Langgar HAM Jakarta, Bhirawa Pemerintah menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak untuk menghakimi, memaksa, membatasi atau melanggar hak asasi warga negara untuk melangsungkan perkawinan.

“Ketentuan itu telah memberi penghormatan, perlindungan, dan kepastian hukum kepda setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan,” kata Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama Machasin saat membacakan jawaban pemerintah dalam sidang pengujian UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (14/10) kemarin.

Machasin khawatir jika MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh sejumlah mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini justru menimbulkan disharmonisasi.

“Jika permohonan ini dikabulkan dapat menimbulkan disharmoni antara keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan antarumat beragama serta kerawanan dan gejolak sosial di masyarakat yang mayoritas be-

ragama Islam,” katanya di depan majelis hakim yang diketuai Hamdan Zoelva.

Para Pemohon yang terdiri atas Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi dan Luthfi Sahputra menilai pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaan itu” telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

Pemohon mengatakan ketentuan tersebut berimplikasi tidak sahnya perkawinan di luar hukum agama, sehingga mengandung unsur “pemaksaan” warga negara untuk mematuhi agama dan kepercayaannya di bidang perkawinan. Pemohon beralasan beberapa kasus kawin beda agama menimbulkan ekses penyelundupan hukum.

Pemohon mengungkapkan pasangan kawin beda agama ini kerap menyiasati berbagai cara agar perkawinan mereka sah di mata hukum, misalnya perkawinan di luar negeri, secara adat,

atau pindah agama sesaat.

Untuk itu mereka meminta MK membuat tafsir agar perkawinan beda agama menjadi legal dengan cara mengesampingkan syarat agama dan kepercayaan dalam pernikahan.

Machasin menilai permohonan pemohon tidak terkait dengan persoalan keabsahan/ sahnya perkawinan.

“Para pemohon tidak memahami, mendalami, dan meresapi esensi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita mem bentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa,” katanya.

Machasin mengatakan per kawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian (agama) untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan.

Dia juga menegaskan bahwa perkawinan juga tidak semata-mata ikatan perjanjian perdata saja, tetapi memuat didalamnya nlainilai religius yakn hubungan antara manusia dan Tuhannya sehingga peristiwa perkawinan sangat sakral.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Pahing, 15 OKTOBER 2014

Bulog Bondowoso Rangkul Penggilingan Padi

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (14 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

Ada Pungli, Kepala BPMPT Janji Beri Sanksi Batu, Bhirawa Aroma pungli pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mulai tercium di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu.

Salah satu warga desa Pesanggrahan berinisial Har (35) mengaku telah dimintai uang oleh Staf BPMPT saat mengurus IMB, di luar biaya yang telah ditentukan sebesar Rp400 ribu.

Har mengaku permintaan itu disampaikan Staf BPMPT saat melakukan survei. Dia menceritakan setelah memenuhi persyaratan administrasi, kemudian didatangi tim survey dari BPMPT untuk melihat bangunan rumahnya yang luasnya 60 m2. Petugas yang datang ternyata mempermasalahkan bangunan rumahnya dan ujung-ujungnya meminta uang. ‘’Petugas minta Rp500 ribu, katanya itu untuk pimpinan,’’ kata Har. Har kemudian menghubungi temannya yang pernah mengurus IMB. Ternyata modus yang dipakai sama, yaitu petugas survey mempersoalkan bangunan yang diajukan IMB-nya dan ujung-ujungnya minta tambahan uang di luar biaya resmi. ‘’Saya kemudian disarankan untuk membayar hanya separuhnya saja. Saya kemudian menyerahkan uang ke petugas survey Rp300 ribu,’’ tuturnya.

Terkait keluhan warga atas pungli oknum petugas survey IMB itu, Kepala BPMPT, Samsul Bahri mengaku akan mencari stafnya itu. ‘’Tindakan pungli itu jelas mencoreng Pemkot Batu, khususnya Badan yang saya pimpin. Saya akan beri sanksi karena tindakannya termasuk korupsi,’’ janji Samsul kepada Bhirawa, Selasa (14/10).

Menurut Samsul, Pemkot Batu sudah bertekad untuk memberikan pelayanan prima, yaitu cepat, tepat dan pasti. Retribusi IMB sudah ditentukan dalam Perda, sehingga tak diperbolehkan memungut biaya lain diluar ketentuan. Q sup

Situbondo, Bhirawa Memasuki awal Oktober 2014 ini, prestasi pengadaan beras untuk wilayah Sub Divre Perum Bulog Bondowoso (Situbondo-Bondowoso) terbilang sangat moncer. Prestasi fenomenal itu tak lepas dari tangan dingin, sosok Arjun Ansol Siregar SSos MH, yang tercatat sebagai pucuk pimpinan Perum Bulog Sub Divre Bondowoso itu.

Menurut Arjun, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara itu, ada beberapa strategi yang dijalankan bersama jajarannya, sehingga pengadaan beras mampu menyentuh 73% sehingga melampaui prosentase pengadaan tingkat nasional yang baru 49% dan pengadaan Provinsi Jatim sebesar 67%. Diantaranya, pengadaan berash dilaksanakan melalui saluran Mitra Kerja Pengadaan (MKP).

Arjun juga menjelaskan, Sub Divre Bondowoso mampu merealisasikan stock hingga 73% (dari target 45 ribu ton untuk Bondowoso dan 30 ribu ton untuk Situbondo) adalah memaksimalkan peran penggilinganpenggilingan padi non mitra kerja, serta intensnya sosialisasi kegiatan pengadaan beras/ gabah kepada 53 pemilik penggilingan padi yang tersebar di Kab Situbondo dan Bondowoso.

Faktor penting lain yang ikut mempengaruhi pencapaian menggembirakan, Bulog juga rutin melakukan pengecekan dan penyiapan alat angkut Raskin yang baik dan layak serta melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas (medium) di titik distribusi oleh pelaksana di tingkat Kelurahan/ Desa di Kab Situbondo dan Bondowoso. Hingga 10 Oktober 2014, Bulog sudah berhasil mengadakan beras/gabah sebe-

sar 54.637 ton, dengan rincian untuk Bondowoso sebanyak 37.094 ton dan Situbondo mencapai 17.543 ton. Padahal target Jatim saat ini baru menyentuh 66,68% (setara 733.531 ton) dari target 1,1 juta ton.

Arjun menandaskan, sampai saat ini raskin yang sudah disalurkan menyentuh 99,66 persen untuk Bondowoso (setara 18.139.620 Kg) dan untuk Situbondo terealisasi sebesr 99, 11 persen (setara 11. 458.905 Kg). Sehingga, tegas Arjun, total keseluruhan dua Kabupaten beras yang sudah terdistribusikan sebanyak 99, 44 persen (setara 29.598.525 Kg). “Untuk persediaan beras/gabah hingga 10 Oktober 2014 sebanyak 38.845 ton dengan perincian, 25. 897 ton untuk Kabupaten Bondowoso dan 12.948 ton untuk Situbondo,” ulasnya.

Selain melakukan upaya peningkatan pelayanan bersama tim koordinasi kabupaten, agar kualitas beras terjaga dengan baik Sub Bulog juga selalu rutin menyiapkan terpal penutup, alas bawah, spanduk dan pengawalan secara maksimal hingga sampai ke titik distribusi. Agar kedepan pengadaan raskin terealisasi 100%, kini Sub Bulog bersama Tim Koordinas Kabupaten melakukan pembahasan dengan turun ke desa desa yang mengalami hambatan. Q awi

trie diana/bhirawa

Sub Divre Bondowoso mampu merealisasikan stock hingga 73% (dari target 45 ribu ton untuk Bondowoso dan 30 ribu ton untuk Situbondo) adalah memaksimalkan peran penggilingan-penggilingan padi non mitra kerja.

Kemarau Panjang, Pengadaan Beras Merosot Malang, Bhirawa Pengadaan Beras Bulog Sub Divre Malang mengalami kemerosotan. Hal itu dipengaruhi, adanya kemarau yang berkepanjangan. Sehingga pengadaan beras dari petani mengalami penurunan total.

Menurut Kepada Bulog Sub Divre Malang, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, jika biasanya rata-rata per hari ada 100 ton beras bisa diserap, selama September hingga kini hanya sebanyak 15 ton beras per hari

atau menurun 85%.

Langgeng juga menjelaskan, target pengadaan beras Bulog Malang tahun ini terancam tak terealisasi. Dari target sebanyak 70 ribu ton beras hingga kini baru tercapai sebanyak 45.200 ton saja, sedangkan tahun 2014 praktis tinggal kurang dari tiga bulan. Jika dilihat dari kenyataanya, maka dari target yang dicanangkan itu kemungkinan besar sampai akhir tahun hanya terealisasi 50 ribu ton saja. ‘’Tak hanya wilayah Malang,

yang bermasalah dalam pengadaan, Bahkan di kantor pusat informasi yang saya dapat juga ada rencana revisi target karena sulitnya pengadaan selama musim kemarau ini,’’ kata Langgeng, Selasa (14/10).

Kekeringan di berbagai daerah menjadi kendala sulitnya pengadaan beras. Masalah ini juga terjadi di berbagai daerah bahkan nasional. Masalah sulitnya pengadaan beras ini juga hampir merata di semua daerah, tak hanya di Bulog Malang saja. Q mut

Telkom Luncurkan Kartu As 2in1 Macau

m ali/bhirawa

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) saat meluncurkan Kartu As 2in1 Macau.

Surabaya, Bhirawa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menargetkan ekspansi internasional dapat berkontribusi 10% terhadap nilai perseroan sebesar Rp300 triliun pada tahun 2015. Sementara untuk 2014 saja ditargetkan pendapatan internasional sebesar 4% dari total pendapatan Direktur Utama Telkom, Arief Yahya di Macau Fisherman’s Wharf, bersama Direktur Wholesale and International Service Telkom, Ririek Adriansyah berada di Macau untuk

meluncurkan Kartu As 2in1 Macau, Minggu (12/10) lalu.

Operator telekomunikasi pelat merah ini menargetkan, sepanjang 2014 mampu meraih pendapatan Rp91,25 triliun atau naik 10% dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp82,96 triliun. Sementara pada JanuariJuni 2014, Telkom sudah memperoleh pendapatan Rp43,54 triliun atau naik 8,4% dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp40,16 triliun.

Menurut Arief Yahya, pihaknya mengincar pendapatan

dari bisnis internasional yang dikelola PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) sebesar Rp5 triliun tahun 2015.

Dan ditargetkan kontribusi ekspansi internasional sekitar 5% dari target pendapatan Rp100 triliun pada tahun 2015.

Selain mengandalkan bisnis domestik, Telkom melalui Telin terus berusaha menuntaskan target ekspansi internasional ke-10 negara pada tahun ini.

Ekspansi paling baru adalah peluncuran layanan kartu As 2in1 di Macau. Q ma

Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-337

Lestarikan Alam, Gelar Festival Bengawan Bojonegoro Bupati Bojonegoro Suyoto dan Wakil Bupati Setyo Hartono beserta jajaran instansi terkait sedang menaburkan benih ikan dibengawan solo dalam rangka Festival Bengawan Bojonegoro serangkaian HJB ke 337.

Dalam memperingati Hari Jadi Bojonegoro ke 337 yang jatuh pada bulan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bekerjasama dengan Dewan Kesenian Bojonegoro (DKB), Selasa (14/10) kemarin menggelar festival Bengawan Bojonegoro, dengan tema ‘Menuju toleransi Keluhuran Budi Bengawan Bojonegoro’.

P

embukaan Festival yang ditan dani dengan ritual itu digelar di empat lokasi yaitu di Bendung Gerak Bengawan Solo, di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, di lapangan Desa Sukoharjo, dan juga di Kecamatan Kalitidu, serta di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, bertujuan untuk melestarikan alam sekitar sungai Bengawan Solo. Sesuai jadwal, festival Bengawan Bojonegoro, di mulai hari Selasa (14/10) hingga Kamis (16/ 10) mendatang. Dan sejumlah kesenian disajikan dalam acara tersebut seperti keroncong muda, wayang Thengul, band lokal, dan beberapa perlombaan mulai perahu hias, membaca puisi, juga lomba berenang menyeberang Bengawan Solo.

Bupati Bojonegoro, Suyoto dalam kesempatan itu mengatakan, jika kegiatan ini merupakan pelestarian alam untuk mengasihi dan menyayangi bengawan, mengingat sekarang ini di sepanjang sungai terpanjang di pulau Jawa tersebut terdapat perusakan alam seperti banyaknya penambang mekanik yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan Bengawan Solo.

“Muncul alat mekanik yang digunakan oleh para penambang pasir merusak lingkungan Bengawan Solo.

Mestinya kita bisa melakukan apa

yang di lakukan oleh pada nenek moyang kita dahulu, dimana mengambil pasir seperlunya,” tegasnya.

Untuk itu, orang nomor satu di Bojonegoro ini mengajak masyarakat untuk melestarikan alam sekitar Bengawan Solo. Salah satunya dengan apa yang dilakukan dalam lounching kegiatan festival Bengawan Bojonegoro , yakni melakukan tabur bunga melati dan ribuan penaburan benih ikan.

“Tabur bunga melati membuat alam akan harum nan indah pemandangan alam di bengawan solo, selain itu dilakukan penebaran benih ikan dengan maksud tidak hanya mengambil hasil sungai berupa ikan tapi mengembangbiakkan ikan juga,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat tidak takut dengan apa yang terjadi Sungai Bengawan Solo, melainkan harus di gauli. Dengan demikian nantinya masyarakat bisa mengambil hikmah yang baik dari Bengawan Solo, tidak harus takut saat terjadi bencana banjir dan longsor. “Dengan sungai Bengawan Solo kita bisa hidup harmonis, dimana kita bisa gembira maupun berpesta,” imbuhnya.

Ditambahkan, dengan adanya alat mekanik modern pihaknya berpesan jangan sampai salah menggunakannya, sehingga nantinya tidak berdam-

pak negative hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada suatu bencana bagi masyarakat di sekitar sungai.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Bengawan Bojonegoro, M Kuzaini mengatakan kegiatan festival antara lain pameran fosil purbakala hasil temuan di lembah Bengawan Solo, juga berbagai lomba, mulai lomba perahu “getek”, lomba voli “gisik” (di atas pasir), dan lomba sepak bola “gisik”.

“Festival Bengawan Bojonegoro dimeriahkan perahu hias yang melibatkan sekitar 100 perahu tambang.

Dan kita sudah menentukan bentuk perahu hias sesuai dengan karakter masyarakat di tepian Bengawan Solo,” jelasnya. Dalam event ini, Bupati Bojonegoro bersama dengan Kompinda ikut andil untuk merayakan festival bengawan Bojonegoro, salah satunya ikut berlayar dengan prahu hias. Mengenai lomba berenang menyeberang Bengawan Solo sudah dicarikan di lokasi yang airnya tidak terlalu dalam. “Sebagai usaha mengamankan peserta, selain juga melibatkan Tim SAR Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tak ketinggalan Bupati Bojonegoro Suyoto juga ikut menjadi peserta pengembira lomba menyeberang Bengawan Solo,” terangnya.

Yang jelas, menurut dia, festival Bengawan Bojonegoro akan menjadi agenda rutin setahun sekali bersamaan dengan HJB setempat, sebagai usaha mengaet wisatawan domestik (wisdom) dan wisatawan manca negara (wisman) untuk datang berkunjung. Q bas

Turba Awasi Pembersihan Saluran Air Merespon keluhan masyarakat terkait kondisi drainage primer di Gg 2 Masjid Gembong Kapasari Surabaya, sejumlah anggota DPRD Surabaya turun ke lokasi dengan maksud meninjau langsung aksi petugas dari PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya yang sedang melakukan pembersihan, karena kondisinya sangat memprihatinkan, apalagi jika musim hujan tiba. (13/10) Di saat musim penghujan sudah mulai mendekat, sejumlah proyek pengerukan jaringan irigasi di Surabaya terus dikebut. Hingga kini, progress report program pengerukan Pemkot Surabaya selama 2014 sudah mencapai 73 persen. Artinya, masih tersisa 15,8 persen yang belum beres.

Sebenarnya, dana yang disiapkan Pemkot untuk antisipasi banjir pada 2014 cukup tinggi. Untuk rehabilitasi saluran drainase/sungai misalnya, Pemkot sudah mengalokasikan dana hingga Rp227 Miliar.

Demikian juga untuk normalisasi saluran/drainase, total anggarannya men-

capai Rp21 Miliar. Ada juga pembangunan sarana/prasarana pematusan misalnya, tahun ini Pemkot sudah mengalokasikan dana hingga Rp25 Miliar.

Meski demikian, masih banyak saluran-saluran primer yang belum mendapat atensi, termasuk diantaranya berlokasi di Gg 2 Masjid Gembong Kapasari, sehingga persoalan ini mendapat atensi dari sejumlah DPRD Surabaya,.

Sebelumnya, kawasan ini memang mengalami problem pelik. Di mana, saluran primer di kampung itu macet total gara-gara tumpukan sampah luar biasa. Anggota DPRD

Surabaya yang mendatangi lokasi pengerukan saluran primer yang ada di kawasan Gembong adalah Vinsensius Awey, Sugito, serta Fathul Muid.

“Setelah dilaporkan pada kami, akhirnya kami kontak Dinas PU Binamarga dan Pematusan agar ada perhatian, karena menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keluhan masyarakat tidak harus di meja dewan, tetapi bisa juga dengan cara seperti ini, terjun ke lokasi alias blusukan,” kata Awey.

Tidak hanya itu, ketiga angggota dewan ini juga tampak berinteraksi dengan warga. “Sekarang, tinggal kami minta masyarakat bisa menjaga lingkungannya. sebab, kondisi itu juga tak lepas dari buang sampah sembarangan,” kata Fatkhul Muid.

Mereka berharap agar sejumlah kasus serupa yang hingga kini belum terselesaikan mendapatkan prioritas dari Pemkot Surabaya, karena akibatnya akan menambah persoalan baru jika saat musim Q gat hujan tiba.Q

Rabu Pahing 15 OKTOBER 2014

Dishub Jember Usulkan Penerbangan Dua Kali Sehari l Sambungan hal 1

kan di luar hari itu sekitar 80 persen,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember Cholifah di Jember, Selasa (14/10).

Saat ini maskapai yang melayani penumpang dari Bandara Notohadinegoro Jember ke Bandara Internasional Juanda Surabaya, dan sebaliknya baru satu, yakni Garuda Indonesia dengan frekuensi hanya satu kali dalam sehari.

Bandara itu sendiri baru beroperasi sejak 16 Juli 2014, namun animo masyarakat yang menggunakan jasa perjalanan udara itu cukup tinggi. Atas kenyataan itu, Dinas Perhubungan Jember mengaku banyak mendapat permintaan dari masyarakat agar jumlah penerbangan ditambah.

Menurut Cholifah, permintaan tambahan jumlah penerbangan itu adalah berangkat dari Jember pada pagi hari dan kembali lagi ke Jember pada sore hari, demikian juga sebaliknya. Hal itu untuk melayani kepentingan masyarakat yang hanya memerlukan waktu hari di Surabaya atau di Jember.

Ia menjelaskan bahwa usulan yang sudah disampaikan dua bulan lalu itu saat ini masih dikaji oleh manajemen Garuda Indonesia. Ia berharap usulan tersebut bisa direalisasikan pada 2014 ini.

Sementara Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Jember Rendra Wirawan mengemukakan bahwa usulan dari Dinas Perhubungan Jember sangat sesuai dengan keinginan dari para pengusaha di kabupaten tersebut, yakni adanya dua kali penerbangan dalam sehari.

Dengan dua kali penerbangan dalam sehari, kata dia, maka para pengusaha yang memiliki keperluan singkat di Surabaya tidak perlu repot mencari penginapan.

“Seperti orang yang kulakan barang di Surabaya, berangkat di pagi hari, sorenya bisa langsung kembali,” kata Rendra. n efi

Direktur Jenderal Perkeretaapian Resmikan API Madiun l Sambungan hal 1

telah mendapat persetujuan sembilan unit pelaksana teknis di bidang perkeretaapian dari Kemenpan. Tentu, hal tersebut membutuhkan SDM mumpuni yang berasal dari sini (API),” ujar Hermanto Dwi Atmoko kepada wartawan.

Selain itu, masih banyak dibutuhkan operator swasta di luar PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang akan mengoperasikan kereta-kereta di luar Jawa. Sehingga kebutuhan tenaga kerja di bidang perkeretaapian sangat tinggi.

Ia menjelaskan, kebutuhan sumber daya manusia di bidang perkeretaapian meliputi tiga jenis. Yakni sebagai regulator, operator, dan konsultan. Diharapkan ketiganya dapat dididik di Akademi Perkeretaapian Indonesia yang ada di Kota Madiun.

“Selain bagi taruna, Akademi Perkeretaapian Indonesia juga melatih tenaga profesional untuk pengujian, pemeriksaan, dan perawatan yang dibutuhkan oleh operator dan regulator yang ada di PT KAI saat ini,” terangnya.

Hermanto menambahkan, keberadaan Akademi Perkeretaapian Indonesia juga untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Dalam pasar bebas tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang siap bersaing dengan negara Asean dan internasional. API merupakan salah satu tempat untuk mendidik tenaga kerja di bidang perkeretaapian yang mampu bersaing. n dar

Bersyukur Masih Dipercaya l Sambungan hal 1

Yang ada di hatinya, apapun pekerjaannya dan di mana saja ditempatkan harus diterima dengan hati lapang dan sabar. ‘’Alhamdullilah pimpinan masih mempercayai saya untuk duduk kembali di Komisi C. Artinya saya tidak perlu belajar lagi. Kalau dipindah k komisi lain, pasti saya harus belajar lagi. Tapi prinsip saya, di mana saja kita ditempatkan dan apapun pekerjaannya harus diterima dengan rasa senang dan sabar. Dengan begitu semuanya menjadi anugerah,’’tegas perempuan ayu berjilbab ini.

Menurutnya, selama duduk di Komisi C satu periode alias lima tahun, persoalan aset Pemprov Jatim banyak menyita pikiran dan perhatian. Maklum banyak masalah klasik yang membuat aset yang ada di beberapa wilayah di Jatim sulit dikumpulkan sebagai inventaris negara.

Misalnya ada titik lahannya, tapi tidak ada sertifikatnya. Sebaliknya ada sertifikatnya, namun tak ditemukan keberadaan tanahnya. Adapula yang masih dikuasai oleh penduduk. ‘’Akhirnya dalam hearing bersama eksekutif diambil jalan yaitu bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dan kami bersyukur secara bertahap asetaset tersebut dapat terkumpul meski masih belum semua,’’lanjut Anti, panggilan akrab Sri Subiati ini.

Sementara, untuk daerah pemilihannya di Dapil VII yang meliputi Kab Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawi masalah infrastruktur masih menjadi isu tahunan. Pasalnya, anggaran yang ada belum dapat menyelesaikan masalah tersebut di kawasan itu. Padahal jika infrastruktur segera mendapat penanganan, maka otomatis disparitas antar wilayah dapat dikurangi. ‘’Menghadapi MEA 2015 kita harus dapat bersaing dengan negara tetangga. Karena itu, masalah infrastruktur harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dengan infrastruktur yang baik maka dipastikan kesejahteraan masyarakat Jatim semakin meningkat karena dapat bersaing dengan hasil pertanian negara asing,’’lanjut politisi asal Partai Demokrat ini. n cty

SAMBUNGAN

11

Sudah Dilantik, 100 Anggota Dewan Belum Serahkan LHKPN Korlantas Mabes Polri Turunkan Anggota Guna Teliti Kecelakaan

l Sambungan hal 1

mengajukan semuanya tapi pada prinsipnya kami siap,” kata Abdul Halim Iskandar saat ditemui usai acara koordinasi antara DPRD Jawa Timur dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/10).

Hanya saja ketika didesak kapan akan menyerahkan LHKPN tersebut, Halim tidak menjawab dengan pasti mengenai waktunya. Ia menuturkan akan me­ nindaklanjutinya secara bersama – sama dengan cara melakukan konsultasi ke Direktorat LHKPN. Setelah itu Bimtek untuk sosialisasi tentang cara pengisian formulirnya karena pengisiannya tidak mudah.

“Dulu saya pernah ngisi karena nyalon Cabup. Untuk penyerahannya ya secepatnya kita usahakan mumpung ini masih awal periode di DPRD Jatim,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jatim ini.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Nasdem – Hanura, Mohammad Eksan menyampaikan pada prinsipnya pihaknya secara pribadi memang mendorong terwujudnya good governance (pemerintahan yang baik). Yakni pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Ka­ rena itu, pihaknya pun siap untuk menyerahkan LHKPN. “Yang terpenting, sekretariat dewan menyiapkan form yang dibutuhkan untuk LHKPN tersebut. Di samping, juga secara teknis membantu dalam peng­ isiannya, bila anggota mengalami kesulitan dalam pengisian form tersebut. Semua dimaksudkan, agar laporan kekayaan yang disampaikan baik dan benar.

Bisa juga melakukan semacam Bimtek. Walaupun tak seformal Bimtek anggota dewan,” urainya Dalam agenda koordinasi antara DPRD Jatim dan KPK, Wakil Ketua KPK RI Zulkarnaen menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan pejabat publik stra­

tegis. Karena itu, mereka punya kewajiban untuk menyerahkan LHKPN tersebut. “Setelah menjabat sebagai pejabat yang baru (dilantik,red) harus menyerahkan LHKPN. Ini upaya pencegahan dan menjaga integritas penyelenggaran negara. DPRD kan termasuk pejabat publik strategis. Mengenai penyerahannya langsung ke Direktorat LHKPN,” ungkapnya.

Sementara itu Johan Budi yang baru saja menjabat sebagai Divisi Pencegahan menuturkan di negeri ini ada kewajiban penyelenggara negara mengisi LHKPN. Adanya kewajiban itu untuk mengontrol kekayaan seorang penyelenggara negara. “Tapi faktanya tidak semua pejabat negara atau penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya.

Bahkan yang terjadi di negeri ini banyak pejabat negara yang harta kekayannya secara kilat melonjak drastis. Padahal sebelumnya ekonominya masuk kategori standar,” ungkapnya singkat. n cty

Muktamar VIII PPP di Surabaya Dinilai Ilegal l Sambungan hal 1

PPP. “Mereka ingin mengejar target, seperti sopir angkot yang ingin mengejar setoran,” katanya, Selasa (14/10).

Apalagi, menurut Subagio, Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy kerap menyatakan hal yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Dia mencontohkan, Romi menyatakan Mahkamah PPP mendukung muktamar di Surabaya.

Padahal, Mahkamah PPP justru menyatakan muktamar yang mulai diselenggarakan tidak sah.

Sebab, Mahkamah PPP menyatakan, surat undangan dan suratsurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Romi selaku Sekjen.

Namun, surat undangan Muktamar PPP di Surabaya hanya ditandatangani oleh Romi. “Kalau hal seperti itu sudah diputarbalikkan, bagaimana kami akan mengikutinya,” kata Bagio.

Karena itu, menurut Subagio, DPW PPP Bali dan seluruh DPC di wilayahnya sudah memutuskan untuk tidak menghadiri muktamar di Surabaya. Dia juga mengingatkan Romi dan teman-temannya untuk menuruti keputusan mahkamah partai untuk melakukan islah atau perdamaian.

Subagio menyatakan, Romi seharusnya memanfaatkan kesempatan islah yang sudah diberikan beberapa kali demi kepentingan partai. “Jangan hanya mengikuti keinginan pribadi saja. Muktamar Surabaya seperti ingin menyalip di tikungan,” kata dia.

Berbeda dengan Bali, DPW PPP NTB tidak mengambil sikap tegas mengenai penyelenggaraan muktamar di Surabaya. Ketua DPW PPP NTB Wartiah menyatakan, pengurus daerah sudah melakukan pembahasan terkait adanya dua muktamar pada Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) pekan lalu.

Undangan pertama berasal dari Suryadharma untuk penyelenggaraan Muktamar pada 23 Oktober 2014. Undangan kedua

berasal dari Romi. Karena ada dua undangan maka DPW PPP menyerahkan kepada masing-masing DPC untuk memutuskannya.

“Mau menghadiri kedua-duanya juga silakan,” kata Wartiah.

Miliki Legitimasi Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan Muktamar VIII PPP yang dilaksanakan pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya memiliki legitimasi yang cukup untuk dilaksanaan.

“Diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian ke-18 pada 9 September 2014 yang diselenggarakan Ketua Umum dan undangannya ditandatangani oleh Sekjen,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (14/10).

Romi menjelaskan agenda utama sesuai undangan tersebut adalah Pembentukan Panitia Muktamar VIII, sehingga demikian memenuhi Amar kelima Putusan Mahkamah Partai tertanggal 11 Oktober 2014. Kedua menurut dia, Muktamar VIII dilandasi percepatan oleh Musyawarah Kerja Nasional III PPP pada 23-24 April di Bogor yang salah satu ketetapannya adalah “Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk menyelenggarakan Muktamar VIII selambat-lambatnya sebulan setelah pelaksanaan Pemilu Presiden”.

Pelaksanaan Muktamar VIII sesuai ketentuan pasal 51 ayat (6) AD, bahwa penyelenggara Muktamar adalah DPP PPP. Sementara itu menurut dia, DPP PPP telah memutuskan pelaksanaan Muktamar VIII Surabaya pada Rapat Pengurus Harian yang ditetapkan secara sah berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (2), yang belum ada lagi penganuliran sesudahnya.

“Pasal 8 ayat (2) ART PPP menyebutkan dalam hal Ketua Umum berhalangan, digantikan Wakil Ketua Umum. Keputusan partai yang telah ditetapkan secara sah yang semestinya dijalankan, karena terhadap ketidaksetujuan atas keputusan tersebut, tidak menggugurkan keabsahannya,” ucapnya.

Perpecahan sulit dihindari di tubuh

PPP. Partai Islam tertua yang masih eksis itu terbelah dalam dua kubu besar yakni kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan kubu Sekjen PPP Romahurmuziy.

Meskipun sempat bersatu dalam voting penentuan RUU Pilkada dan paket pemilihan Ketua DPR dan MPR RI, namun perseteruan dua kubu besar itu semakin meruncing.

Puncaknya, masing-masing kubu berniat menggelar mukatamar dalam waktu dekat ini. Jika kubu Romi bakal menggelar muktamar pada 15-18 Oktober di Surabaya. Para loyalis SDA menggelar muktamar di Jakarta pada 23-26 Oktober.

Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa’ Noer membenarkan Jatim mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Muktamar PPP yang akan digelar di Surabaya, tepatnya di Empire Palace.

Sampai saat ini sudah 26 DPW yang konfirmasi untuk hadir.

Ketua Mejelis Syariah PPP KH Maimun Zubair dan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj juga direncanakan hadir dalam pembukaan muktamar di Surabaya. “Info yang saya terima, beliau-beliau Insya Allah hadir,”terang Musyaffa’, Selasa (14/10).

Terpisah, kubu loyalis SDA juga saat ini tengah mempersiapkan muktamar di Jakarta yang akan digelar 23-26 Oktober. Tak tanggung-tanggung tiga hotel berbintang lima pun telah dibooking untuk tempat menginap para muktamirin. Tiga hotel itu adalah Hotel Intercontinental, Le Meridien dan Hotel Sahid Jaya yang sekaligus sebagai arena muktamar.

Ketua Forum Kader Muda PPP Dany Kusuma mengungkapkan muktamar yang mendapat legitimasi dari kader dan pengurus partai adalah muktamar yang diselenggarakan di Jakarta. Terbukti, nantinya yang hadir tak hanya pengurus DPW, tetapi juga DPC. Selain itu, muktamar di Jakarta juga dihadiri oleh Ketua Umum PPP yang notabene adalah mandataris Muktamar VII di Bandung. Karena itu pihaknya siap mengamankan muktamar Jakarta agar berlangsung dengan lancar. n cty

l Sambungan hal 1

terkait kondisi bus. Dan mengarah kepada pemeriksaan ketebalan kampas rem dari Bus Harapan Jaya. Selain itu, tim juga memeriksa tekanan udara pada ban bus.

Kasubdit Bin Gakkum Kakorlantas Mabes Polri Kombes Pol Indrajit mengatakan, pihaknya datang ke Surabaya untuk melakukan penelitian terhadap kecelakaan maut yang menewaskan tujuh korban tersebut. “Dengan didampingi tim ahli dari perusahaan mobil HINO, kami memeriksa kondisi Bus Harapan Jaya. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari kendaraan tersebut,” terang Kombes Pol Indrajit kepada wartawan, Selasa (14/10).

Lanjutnya, Ia belum bisa memberikan ke­ simpulan karena masih mempelajari kondisi yang ada. Walaupun belum ada kesimpulan, tapi hasil pemeriksaan sementara oleh petugas, kecelakaan tersebut dikarenakan tindakan sopir yang ugal-ugalan, baik itu tidak memperhatikan marka jalan ataupun adanya saling kejar dengan bus lain.

“Kami masih meneliti penyebabnya, baik dari faktor sopir, kendaraan, ataupun alam. Ini yang masih diteliti, faktor mana yang mendekati hal tersebut,” katanya.

Seperti diberitakan Bus Harapan Jaya No­pol AG 7900 UR jurusan Surabaya-Trenggalek terguling di depan Mahmil Medaeng, Senin (13/10). Akibatnya, 7 penumpang tewas dan dibawa ke RSUD Sidoarjo.

Sedangkan korban luka dirawat di RS Bhayangkara Polda Jatim, RS Mitra Keluarga Waru, RSUD Sidoarjo, RSUD dr Soe­ tomo, dan RS Siti Khadijah Sepanjang. Sopir bus Harapan Jaya, Teguh Harianto setelah kejadian diketahui melarikan diri melalui kaca depan yang pecah. Kecelakaan tunggal diduga kuat karena sopir bus ugalugalan berkejaran dengan bus lain untuk mengambil penumpang yang berada di pertigaan Medaeng.

Sementara itu Polda Jatim menetapkan sopir Bus Harapan Jaya, Teguh Harianto sebagai tersangka. Ia dianggap paling bertanggung jawab saat peristiwa kecelakaan maut yang telah merenggut 7 nyawa.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setyono, saat ini sopir tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan ditetapkan se-

bagai tersangka karena kecelakaan tunggal yang mengakibatkan hilangnya nyawa. “Tersangkanya ya sopir. Kecelakaan tunggal kan sopirnya yang harus tanggung jawab,” tuturnya, Selasa (14/10).

Dia menambahkan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran dan sopir diimbau segera menyerahkan diri. “Masih kita kejar dan kita sudah kita imbau agar segera menyerahkan diri termasuk meminta bantuan ke PO bus untuk ikut mencarinya. Sopirnya kan lari sesaat setelah kecelakaan,” imbuhnya.

Sampai saat ini Polda Jatim masih belum bisa mengetahui pasti penyebab kecelakaan yang terjadi karena menunggu hasil laboratorium. “Yang pasti kemarin itu out of control dan hasil sementara bus dalam kecepatan tinggi saat kecelakaan, terbukti dari posisi transmisi di gigi 5,” pungkasnya.

Kombes Pol Awi Setiyono juga menyatakan kenek dan kondektur Bus Harapan Jaya yang mengalami kecelakaan juga sudah diperiksa. “Hari ini (kemarin) penyidik dari Polres Sidoarjo dan Polda Jatim memeriksa lima orang saksi, termasuk kondektur dan kenek Bus Harapan Jaya, sedangkan sopir bus masih dicari (karena melarikan diri),” katanya.

Diminta Proaktif Terpisah, Petugas Kepolisian Resor Kediri meminta keluarga kooperatif dan segera memberitahu keberadaan sopir Bus Harapan Jaya yaitu Teguh Harianto. “Kami sejak informasi kecelakaan itu langsung ke rumah istrinya di sini.

Kami memberitahu keluarganya, agar menghubungi polisi guna proses hukum,” kata Kepala Polsek Plosoklaten Iptu Samsul Huda di Kediri.

Ia mengatakan, sudah bertemu langsung dengan istri Teguh Harianto di Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

Saat itu, istrinya juga mengatakan sudah dihubungi suaminya, tapi tidak bicara banyak. “Istrinya sempat dihubungi tapi tidak bicara banyak, dan langsung terputus. Dihubungi lagi tidak bisa,” ucapnya.

Kapolsek juga menyebut, seluruh anggota sudah mendapatkan foto Teguh. Anggota juga akan memantau rumah keluarganya di Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten tersebut, serta rumah orangtuanya di Kota Kediri. n bed, mb2

Sasaran Sertifikasi SMK Naik Tiga Kali Lipat l Sambungan hal 1

hanya menargetkan naik 2.400 uji kompetensi pada 2015 mendatang. Tapi ternyata justru dinaikkan sekitar 3.600 uji kompetensi. Ini kebijakan yang sudah tepat,” kata dia.

Dalam uji kompetensi ini, terdapat 12 bidang kompetensi berbeda yang digelar di UPT PPPK. Di antaranya ialah pengelasan, tata busana, tata boga, tata kecantikan, akuntansi, sekretaris, mesin CNC, mesin manual, desain grafis, word processing, spread sheet, dan presentation.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, persaingan tenaga kerja pada

Asean Economic Community (AEC) pada akhir 2015 mendatang tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten saja. Lebih dari itu, calon tenaga kerja juga harus benar-benar memiliki standar kualifikasi yang diakui. Karena itu, sertifikat kompetensi maupun profesi menjadi keniscayaan bagi para lulusan SMK, di samping legalitas yang sudah diterima dari sekolah.

“Tidak hanya tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri juga akan diserbu perusahaan asing. Karena itu, lulusan SMK harus memiliki sertifikasi yang telah terstandar nasional bahkan interna-

sional,” kata dia.

Kebutuhan terhadap pasar kerja global inilah, lanjut Harun, yang menjadi alasan uji kompetensi harus ditingkatkan.

Apalagi dalam uji kompetensi ini pihak Dindik telah menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan lembaga di bawahnya, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selain LSP, Dindik juga menggandeng Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang berada di bawah naungan Kemendikbud.

Semua penilaian dalam uji kompetensi ini sudah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Ada tiga item yang diujikan, di antaranya atittude (sikap),

knowledge (pengetahuan) dan skill (kemampuan). “Dengan demikian, lulusan yang berhasil mendapat sertifikat kompetensi maupun profesi ini benar-benar telah sesuai standar yang diharapkan,” pungkas alumnus Lemhanas 2008 ini.

Gayung bersambut, program sertifikasi untuk calon tenaga kerja lulusan SMK ini juga seirama dengan harapan legislatif dalam menyongsong MEA 2015. Hal ini bahkan menjadi topik penting dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-69 Pemprov Jatim. Dalam kesempatan itu, pakar ekonomi dan keuangan perbankan Dr Aviliani menegaskan seputar tantangan menghadapi perang

pasar Asia. Dia melihat belum kuatnya daya saing tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi pasar bebas. Untuk itu, Aviliani yang juga Guru Besar Universitas Indonesia (UI) memastikan perlunya persiapan yang matang bagi Indonesia, khususnya Jatim.

Salah satu persiapan itu disebutnya adalah dengan menyiapkan calon tenaga kerja tidak hanya dengan pendidikan dan skill. Melainkan juga sertifikasi yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. “Sertifikasi ini penting untuk dilakukan pemerintah.

Agar daya saing tenaga kerja Jatim benar-benar kuat dan diakui,” tegas dia. n tam

Proses Produksi Dibutuhkan Tiga Kompetensi SMK Sekaligus l Sambungan hal 1

Hanya mesin, ban, velg, dan spion yang dibeli dari pasaran. “Seluruh bagian motor seperti tangki, slebor, setir, kampas rem hingga yang terkecil seperti mur dan baut dibuat sendiri di sini (UPT PPPK)” kata Andre.

Beberapa bagian yang juga menjadi kelebihan Mahadewa yaitu penggunaan skok jenis R26 pada jok dudukan pengemudi. Dengan inovasi ini, pengemudia bisa mengatur tingkat ketinggian jok motor menyesuaikan dengan tingkat kenyamanan pengemudi.

Muhammad Syaifudin, siswa SMKN1 Sidayu, Gresik menambahkan, yang paling unik adalah penggunaan gardan pada motor ini. Sebab, sejauh ini gardan hanya digunakan oleh kendaraan dengan kapasitas di atas 500 cc. Awalnya penggunaan gardan ini sangat pesimistis dapat berfungsi optimal. Namun dalam perencanaan, ide penggunaan gardan diuji coba dulu. Ternyata hasilnya bagus dan dapat menggerakkan kendaraan secara optimal. “Dua bulan kita mem-

proses ini mulai dari perencanaan desain hingga pembuatan kostum Mahadewa yang ada di tangki dan bodi motor,” tutur dia.

Atas karya tersebut, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menyampaikan apresiasinya. Apresiasi ini diberikan selain karena siswa SMK telah berhasil membuat karya inovatif, tetapi juga berhasil lolos seleksi Kostumfest 2014 di Jogjakarta pada 11-12 Oktober kemarin. “Perhelatan ini tidak mainmain. Kita tahu, dalam even tersebut ada pelaku industri yang akan menilai langsung karya siswa SMK. Selain itu, ada juga tim juri level nasional dan internasional,” tutur Harun.

Selain Mahadewan, motor karya SMK yang juga lolos seleksi dalam even ini adalah mini cooper yang dibuat pada 2013 lalu. Dua motor ini, kata Harun, merupakan bukti bahwa praktik industri siswa SMK bukan hanya sekadar mengasah softskill, melainkan juga menghasilkan produk yang unggul. “Ajang ini bukan mainmain, kita harus bangga karena bisa

lolos sehingga bisa beradu kebolehan dengan masyarakat umum yang notabene sudah profesional di bidang kostum,” ungkapnya.

Harun optimistis bahwa dua motor ini akan membawa prestasi yang membanggakan untuk Jatim. Senada dengan Harun, Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumadijono MSi menuturkan bahwa membuat motor ini bukan hanya melibatkan kompetensi siswa dalam bidang otomotif. Atau siswa jurusan TKR yang dalam kurikulumnya hanya mempelajari otomotif dan sistem listrik kendaraan. Lebih dari itu, membuat motor ini membutuhkan kompetensi lain, yakni teknik pengelasan dan pelat serta teknik bubut. Pengelasan dan pelat ini digunakan untuk membuat rangka dan bodi mobil. Sedangkan bubut, untuk membuat spare part yang bentuknya melingkar seperti knalpot, mur, baut dan lainnya.

“Kita menyadari kompetensi ini memang tidak ada dalam kurikulum di sekolah. Tapi kenyataannya dalam mengerjakan proyek semacam ini, dibu-

tuhkan kompetensi lebih. Bahkan dalam implementasinya nanti di dunia usaha dan industri, kompetensi di luar kurikulum pasti juga dibutuhkan,” kata dia.

Karena itu, lanjut Sumadijono, dalam pelatihannya, siswa juga dilatih menguasai kompetensi lain yang berkaitan dengan kompetensi dasarnya di jurusan TKR. Selama proses, biaya yang dikeluarkan hanya mencapai Rp 10 juta. “Biayanya tidak terlalu mahal, karena sebagian besar bahan sudah tersedia di bengkel milik UPT PPPK ini,” tutur dia.

Sementara Moge jenis cooper yang juga diikutkan dalam festival tahunan ini merupakan motor dengan kapasitas 360 cc. Mesinnya lebih unik, karena menggunakan mesin mobil Honda Live yang diproduksi pada 1960-an.

Sama seperti Mahadewa, motor ini juga dapat digerakkan maju mundur.

“Sebenarnya ada empat motor karya SMK yang diajukan, yakni motor sport classic Black Mamba, BMW, Mahadewa dan Moge jenis cooper berjuluk G33SMK,” kata dia. *

12

Rabu Pahing 15 OKTOBER 2014

KINERJA PELAYANAN PRIMA Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Pakde Karwo Raih Penghargaan Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meraih penghargaan Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup Kepala Daerah Provinsi dari Menteri Lingkungan Hidup RI Prof Dr Balthasar Kambuaya MBA di Ruang Bhirawa Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/10) malam.

P

enghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup atas kepemimpinan Pakde Karwo yang terus melakukan inovasi, komitmen dan konsistensi melakukan pembangunan dengan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

Hingga saat ini, Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul menempati urutan teratas penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup seperti memperoleh penghargaan tertinggi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) selama empat tahun berturut-turut sejak 2010 hingga 2014.

Selain pemberian penghargaan SLHD, Jatim mendapatkan predikat terbanyak penghargaan Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata dari seluruh

penghargaan yang diberikan. Pakde Karwo juga mendorong aksi gerakan perempuan menanam pohon hijau.

Selama empat tahun berturutturut, terdapat peningkatan penerima Adipura Kencana kabupaten/kota seJatim. Adapun peningkatan Adipura Kencana yang diraih oleh Provinsi Jatim yakni pada 2011 sebanyak 1 kabupaten/kota, pada 2012 sebanyak 2 kabupaten/kota, pada 2013 sebanyak 4 kabupaten/kota, dan pada 2014 sebanyak 8 kabupaten/kota.

Usai menerima penghargaan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, lingkungan hidup dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, harus dikelola dengan baik untuk menunjang terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

“Pengelolaan lingkungan hidup un-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo foto bersama dengan para peraih penghargaan Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup dari Menteri Lingkungan Hidup di Hotel Bidakarta Jakarta, Senin (13/10) malam.

tuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Jatim,” ujarnya.

Dengan penghargaan ini, Pakde

Karwo menegaskan bahwa Pemprov Jatim secara sungguh-sungguh akan terus memperhatikan dan peduli terhadap persoalan lingkungan hidup di wilayahnya.

“Untuk Provinsi Jatim, penghargaan ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak yang terus be kerja tanpa henti melakukan inovasi, komitmen dan konsistensi

dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup di Jatim. Kami akan terus peduli dan memperhatikan lingkungan,” kata Pakde Karwo.

Menurutnya, salah satu cara mengoptimalkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yakni dengan adanya keteladanan dari pimpinan daerah, serta kesadaran masyarakat yang makin merata.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI Prof Dr Balthasar Kambuaya MBA mengatakan dalam rangka mengapresiasi kepemimpinan bidang lingkungan yang dilakukan terus menerus dan konsisten, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup Indonesia 2014 kepada tokoh masyarakat, gubernur, wali kota, pengusaha, dan anggota masyarakat lainnya yang melakukan inovasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Komitmen dan konsistensi para penerima penghargaan ini perlu diapresiasi untuk dijadikan model bagi seluruh pihak baik pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat umum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. hms*

Gus Ipul Terima Tanda Kehormatan dari Presiden SBY

Presiden SBY saat memberikan ucapan selamat kepada Wagub Drs H Saifullah Yusuf usai menganugerahkan tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara Jakarta, Senin (13/10).

WAKIL Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menerima tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Senin (13/10).

Dengan mengenakan jas hitam dipadu dasi hijau, Gus Ipul menerima tanda kehormatan dari Presiden SBY berupa pita berselempang plus patra bersama dengan 67 penerima lainnya.

Penganugerahan dari Presiden SBY itu terbagi atas empat tanda kehormatan. Melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 89-TK tahun 2014, tanda kehormatan itu diberikan kepada menteri, mantan menteri, mantan wakil menteri di era kepemimpinan Presiden SBY. Pada kesempatan itu, juga diberikan tanda kehormatan untuk para tokoh masyarakat Papua yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 90-TK

Tahun 2014. Keempat tanda kehormatan yang diberikan Presiden SBY yakni tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana, tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama, tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya dan tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana sendiri merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Tanda kehormatan ini diberikan karena negara menilai atas jasa dan pengabdian seseorang terhadap bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Berdiri di deretan kedua dari 68 penerima, Gus Ipul mendapatkan penyematan patra dari Presiden SBY. Usai menerima tanda kehormatan tersebut, Gus Ipul yang didampingi Ibu Fatma Saifullah

Yusuf mendapat ucapan selamat mulai Presiden SBY beserta Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono serta Ibu Herawati Boediono.

Bagi Gus Ipul, diterimanya tanda kehormatan tersebut karena dirinya sempat menjabat sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I. Di masa itu, Gus Ipul telah mengabdikan diri sejak 21 Oktober 2004 hingga 9 Mei 2007. “Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi saya,” katanya.

Gus Ipul mengaku tak menyangka kalau tanda kehormatan tertinggi kedua setelah Tanda Kehormatan Republik Indonesia dari Presiden RI itu diterimanya. Karena menurutnya apa yang sudah dikerjakannya tatkala menjadi Menteri PDT era KIB jilid I itu ia lakukan untuk sebuah pengabdian kepada bangsa dan negara.  hms*

Wagub Drs H Saifullah Yusuf beserta istri foto bersama Mantan Menko Kesra KIB Jilid I Alwi Shihab bersama keluarga usai menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden SBY. Selain Gus Ipul, yang menerima tanda kehormatan dari Presiden RI adalah Dr Agung Firman Sampurna SE, MSi, anggota V BPK RI Periode 2012-2017.

Jatim Rawan Kanker Serviks

YKI Ajak Ibu-ibu Rajin Deteksi Dini Kanker hingga Lakukan Pap Smear Kanker serviks (mulut rahim) menjadi ancaman serius bagi para wanita di Jatim. Prevalensinya saat ini diperkirakan dari 2.000 orang wanita terdapat satu penderita kanker serviks. Untuk menekan penyebaran penyakit mematikan ini, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Jatim terus melakukan sosialisasi deteksi dini kanker.

K

etua YKI Cabang Jatim Ny Hj Nina Soekarwo mengatakan di Jatim ibu-ibu yang terkena kanker serviks jumlahnya cukup tinggi, hingga kini mencapai 1.987 penderita. “Prevalensinya 0,6 permil atau setiap 2.000 orang terdapat satu penderita kanker serviks,” jelasnya saat membuka Gerakan Nasional Promotive, Preventif Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Serviks) dengan Tema Sehatkan Perempuan Indonesia di Kantor YKI Jl Mulyorejo Indah Surabaya, Selasa (14/10).

Ia mengatakan, upaya yang perlu segera diatasi dengan memberikan akses dan kualitas layanan kesehatan yang selama ini belum merata di masyarakat. “Mereka yang mampu memperoleh akses pelayanan dengan mudah, namun bagi masyarakar miskin bila terkena penyakit mematikan ini atau yang sejenis hanya bisa menyerah pada nasib. Itu yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Untuk itu, YKI terus melakukan sosialisasi tentang penyakit kanker termasuk kanker serviks di daerah-daerah melalui deteksi dini kanker, serta mengajak ibu-ibu melakukan pap smear. Tujuannya agar ibu-ibu memperoleh pengetahuan bagaimana mendeteksi sedini mungkin penyakit kanker.

YKI Cabang Jawa Timur sejak 2011 telah berkomitmen dengan kabupaten/kota untuk pro aktif dengan melakukan promotive (sosialisasi) dan preventif (pencega-

han) penyakit kanker sedini mungkin.

Yang terpenting, menurut Bude Karwo, setelah terdeteksi kanker, bagaimana penanganan selanjutnya. Karena selama ini hampir 70%, ibu-ibu yang terkena kanker sudah dalam kondisi stadium lanjut, dan apabila sudah demikian maka penanganannya memerlukan biaya cukup tinggi.

Terkait dengan masih belum meratanya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pemerintah memberi kemudahan mempercepat, dan memperluas akses kesehatan melalui program JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional).

Ke depan setelah terdeteksi, YKI memberikan penanganan lanjutan, bekerjasama antara Pemprov Jatim, RSUD dr Soetomo dan BPJS Kesehatan mengadakan promotive dan preventif. Kegiatan lain yang dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan agar dapat melakukan pemeriksaan IVA (Visual Asam Asetat) dan Papsmear di daerah masing-masing untuk menanggulangi penyakit kanker hingga lini paling bawah.

“Mudah-mudahan dengan adanya sinergitas antara YKI Pusat, BPJS Kesehatan Pusat, YKI Cab Jatim dan BPJS Kesehatan Jatim, bisa menindaklanjuti kegiatan yang bersifat promotive dan preventif yang pada akhirnya terbentuklah perempuanperempuan sehat,” ujarnya.

Dengan tindakan yang dilakukan secara

Ketua YKI Cabang Jatim di antara undangan yang lain. Dalam kegiatan tersebut juga ada pelatihan pemeriksaan IVA dan pap smear bagi tenaga medis di Jawa Timur.

Gandeng Istri Bupati- Wali Kota

gegeh/bhirawa

Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Jatim Ny Hj Nina Soekarwo saat memberikan sambutan dalam acara Gerakan Nasional Promotive, Preventif Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Serviks) dengan Tema Sehatkan Perempuan Indonesia di Kantor YKI Jl Mulyorejo Indah Surabaya, Selasa (14/10).

sinergi tersebut, Bude Karwo khawatir RSUD dr Soetomo akan kebanjiran pasien yang terkena kanker. Oleh karena itu perlu pengelompokan wilayah kerja (asesmen) rumah sakit. Yaitu Rumah Sakit Umum Kabupaten Jember, Madiun, Malang, Surabaya. Sehingga penderita bisa mendapatkan pelayanan secepat mungkin di rumah sakit terdekat.

Kegiatan sosialisasi kanker serviks pada gabungan organisasi wanita dan pelatihan pemeriksaan IVA dan pap smear sebagai lompatan besar, karena pelaksanaannya dikerjakan secara sinergi antara pemerintah, LSM, masyarakat profesi, hingga

Dr dr Hendrian D Soebagjo SpM selaku Ketua Pelaksana Harian YKI Cabang Jatim saat memberikan pemaparan terkait peran YKI dalam penanggulangan kanker.

masyarakat awam. Pelatihan akan dilakukan 2 hari, 14-15 Oktober 2014.

Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divisi Regional Jatim Dr Indrina Darmayanti mengatakan dalam BPJS Kesehatan memang ada program promotif preventif, salah satunya adalah sosialisasi dan deteksi dini kanker.

Pelatihan IVA, pap smear pada petugas kesehatan dan kerjasama dengan YKI, tujuannya adalah promotive preventif agar masyarakat Indonesia khususnya Jatim terbebas dari kanker serviks dan sadar memeriksakan dirinya sedini mungkin.  geh*

Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Jatim Ny Hj Nina Soekarwo saat menerima cinderamata dari BPJS Kesehatan yang diserahkan oleh Dr Indrina Darmayanti.

UNTUK mengajak para wanita menjadi sehat dan terbebas dari kanker serviks (mulut rahim), Ketua YKI Cabang Jatim Ny Hj Nina Soekarwo juga menggandeng istri bupati dan wali kota seJatim. Istri orang nomor satu di tiap kabupaten/kota di Jatim diharapkan menjadi motivator dalam gerakan peduli kanker serviks di daerahnya masing-masing.

“Kami mengajak istri bupati dan wali kota untuk memberikan gaya hidup seBude Karwo hat khususnya kaum perempuan. Karena kadang-kadang yang kami temui, ada suatu daerah yang kebetulan bupatinya dokter malah di situ banyak yang kena kanker. Harapan kami mereka bisa ikut proaktif dan peduli kepada masyarakatnya untuk hidup sehat,” harap Bude Karwo, panggilan karibnya.

Bude Karwo berharap ibu-ibu dan kaum perempuan lebih peduli dengan kesehatannya, rajin memeriksakan diri lebih awal agar terbebas dari kanker serviks. Misalnya pap smear itu bisa dilakukan secara rutin. Tidak perlu malu, atau malas untuk mendatangi tempattempat pemeriksaan.

Apalagi ada beberapa metode yang bisa mendeteksi penyakit secara akurat.

Di antaranya screening, pap smear, centrit, dan IVA. Jika penyakit bisa dideteksi lebih awal, penyembuhannya bisa dilakukan secara maksimal. “Ada beberapa metode yang dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan secara detil khususnya kanker serviks,” imbuhnya.  geh*