Harian Bhirawa Edisi 15 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Pabrik gula sesuai Permendag harus menjual gula Rp 8500/kg ke pasaran. Sementara harga gula impor rafinasi di pasaran Rp 7.500/ kg, ini yang menjadi kendala Pemasaran kami,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Administratur PG Lestari Sukanto Partowijoyo

Kamis Wage, 15 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

15 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menerima Kepala Perwakilan Victoria Australia di Ruang Kerja Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 12.00

Menghadiri HUT PT Jamkrida

Berkas Mantan Bupati Sampang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Jadi Biang Kemacetan, Pemkot Segel Akses Masuk Utama Grand City Surabaya, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya beserta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menutup akses masuk utama Grand City Mall (GCM). Penutupan ini dilakukan karena pihak GCM sampai saat ini belum memperpanjang izin HO (gangguan) dan IMB. Selain itu tidak mematuhi rekomendasi Amdal lalin.

Kemacetan di Jalan Gubeng Pojok telah dipantau Dishub Kota Surabaya sejak lama.

Penyebab kemacetan adalah mobil pengunjung yang keluar dari Grand

City Mall memotong arus masuk ke jalan.

“Kami sudah beri surat peringatan hingga tiga kali ke pengelola Grand City untuk menutup pintu keluar yang melanggar

Sampang, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Bupati Sampang Noer Tjahja ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.

“Berkas telah kami limpahkan beberapa lalu, dan kini tinggal menunggu panggilan sidang perdana,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wahyu Triantono di Sampang, Rabu (14/1).

Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Sampang Noer Tjahja ini adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan gas oleh PT Sampang Mandiri Noer Tjahja Perkasa, yakni sebuah perusahaan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang ada di bawah naungan Pemkab Sampang, saat Noer Tjahja menjabat bupati di Kota Bahari itu.

Noer Tjahja merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus itu. Dua tersangka lainnya yang berkasnya juga telah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di Surabaya adalah tersangka Hari Oetomo Direktur Utama PT Sampang Mandiri Perkasa dan Muhaimin selaku Direktur pada perusahaan itu.

“Saat ini kami hanya menunggu jadwal atau panggilan sidang. Yang jelas, berkas penyidikan sudah lengkap, setelah sebelumnya sempat direvisi, karena ada kekurangan,” kata Triantono.

Kasus dugaan korupsi di tubuh PT Sampang

 ke halaman 11

Ribuan K2 Banyuwangi Terima SK CPNS Banyuwangi, Bhirawa Sedikitnya 1.045 tenaga honorer kategori (K2 ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai calon PNS setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai honorer. Wajah mereka sumringah saat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyerahkan langsung SK tersebut di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (14/1).

Dari hasil ujian K2 pada November 2014, kata Anas, sebetulnya jumlah tenaga K2 yang lolos passing grade sebanyak 1.070 orang. Namun, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuwangi menemukan 25 orang honorer tidak memenuhi syarat administrasi sehingga belum layak menerima SK CPNS. “Setelah dicek ada syarat-syarat yang belum terpenuhi oleh beberapa orang K2 yang lolos seleksi tes,” kata Bupati Anas usai menyerahkan SK CPNS. Honorer yang lolos ini terdiri atas tenaga guru sebanyak 823 orang, tenaga kesehatan 43 orang, dan sisanya tenaga teknis lain. Anas berharap status

 ke halaman 11

Titip Tugas Sementara B U P A T I Pasuruan Irsyad Yusuf saat ini sedang beribadah umroh ke Tanah Suci. Sebelum berangkat umroh, dia menggelar tasyakuran. Dalam kesempatan itu dia menegaskan untuk sementara, Wakil Bupati (Wabup) Riang Kulup Prayud akan mengemban tugas menjadi Bupati Pasuruan selama dia sibuk beribadah.

“Sesuai aturan jika bupati atau wali kota cuti otomatis yang menggantikan posisi kepala daerah adalah wakilnya. Saya beribadah ke Tanah Suci hanya selama dua belas hari.

Saya titip tugas sementara Irsyad Yusuf

Sentil..

 ke halaman 11

 Enam PNS diizinkan cerai selama 2014  Daripada TTM dengan teman sekantor  DPR aklamasi Budi Gunawan Kapolri  Drama butuh peran protagonis dan antagonis, tinggal menunggu ending-nya  Saatnya Pemkot berantas proposal fiktif dana hibah dan bansos  Semoga aktor intelektualnya bukan ‘orang dalam‛

Amdal Lalin, tapi tidak diindahkan hingga akhirnya disegel ini,” kata Kepala Dishub Kota Surabaya Eddi saat memimpin

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Puluhan aparat gabungan dari Satpol PP Kota Surabaya dan Dishub Kota Surabaya menyegel pintu masuk pusat perbelanjaan milik Hartati Murdaya, Grand City Mall di Jalan Gubeng Pojok, Rabu (14/1).

Jatim Tolak Tiket Murah Pesawat Dihapus Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ikut menolak kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menghapus tarif murah di dunia penerbangan.

Alasannya bisa berpengaruh pada perekonomian suatu daerah dan dunia pariwisata di Indonesia.

“Saya tidak setuju kalau dihapuskan. Ini masalahnya bukan hanya pada keselamatan transportasi udara, tapi akan berdampak pada perekono-

mian lokal Indonesia dan pariwisatanya,” kata Gubernur Soekarwo dikonfirmasi, Rabu (14/1).

Perlu diketahui, Jatim kini tengah mengembangkan sejumlah lapangan terbang perintis, seperti Sumenep, Banyuwangi, Bawean dan Jember termasuk di Bojonegoro. Pihaknya melihat adanya pengaruh langsung terhadap lapangan perintis tersebut.

Namun, jangka panjang pasti akan ada pengaruhnya.

Untuk diketahui Kementerian Perhubungan memastikan akan membatasi tarif batas bawah bagi maskapai low cost carrier atau maskapai penerbangan murah.

Hal itu menyusul ditandatanganinya perubahan Peraturan Menteri (Permen) dari Nomor 51 jadi Permen Nomor 91 Tahun 2014.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut maskapai pen-

 ke halaman 11

Warga Lereng Gunung Kelud Terancam Lahar Hujan Kab Malang, Bhirawa Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang berada di lereng Gunung Kelud diminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahaya luncuran lahar hujan.

“Sebab, pada beberapa hari lalu, lahar hujan sudah menerjang jembatan penghubung desa setempat hingga jembatan

tersebut rusak parah. Karena aliran Sungai Sambong membawa material lumpur, batu dan pasir, sehingga menghancurkan bangunan jembatan setelah kawasan setempat diguyur hujan deras,” terang Kepala BPBD Kabupaten Malang Hafie Luthfi kepada wartawan,

Rabu (14/1).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah berupaya memperbaiki jem-

 ke halaman 11

cahyono/bhirawa

Lokasi aliran lahar Gunung Kelud dan lahar hujan yang berada di wilayah Desa Pandansari, Kec Ngantang, Kabupaten Malang, Rabu (14/1).

Kekosongan Jabatan Sekretaris, Ketua KPU Jatim Pastikan Tak Ada Masalah Pemprov, Bhirawa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Eko Sasmito memastikan kondisi di sekretariat KPU Jatim selama ini tidak ada masalah, meski sejak Oktober lalu jabatan sekretaris definitif kosong ditinggal Jonathan Judianto, setelah ditarik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menjadi Kepala Bakorwil Pamekasan. Sebab mulai Oktober lalu hingga sekarang tidak ada kegiatan besar di KPU Jatim.

“Sejak Pak Jonathan dimutasi Pak Gubernur, tidak ada kegiatan besar di KPU Jatim.

Semua kegiatan rutin yang sudah biasa dilaku-

 ke halaman 11

Februari, Bojonegoro Berlakukan Penghasilan Tetap bagi Kades Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro mulai Februari akan memberlakukan penghasilan tetap bagi Kades, Sekdes dan perangkat desa lainnya yang diambilkan dari Dana Alokasi Desa (ADD) sebesar 30 persen.

“Penerapan penghasilan tetap untuk Kades, Sekdes dan perangkat desa mulai Februari ini,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro Supi Haryono, Rabu (14/1).

Ia yang didampingi Asisten I Pemkab Joko Lukito, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM) Djumari, menyatakan hal itu dalam dengar pendapat, dengan Komisi A DPRD setempat.

 ke halaman 11

Menengok Desa Wisata Lombok Kulon

Awalnya Dipandang Sebelah Mata, Sekarang Jadi Pusat Kunjungan Wisatawan Desa Wisata Lombok Kulon awalnya diremehkan oleh sebagian kalangan. Bahkan Ketua Pokja Pengelola yang menjadi inisiator pengembangan desa tersebut yaitu Baydowi (38) dianggap sebagai ‘orang gila. Dalam pandangan sebagian kalangan untuk menciptakan desa wisata harus memiliki fasilitas yang lengkap hingga penginapan mewah.

Samsul Tahar, Bondowoso Tapi itu tidak berlaku pada Desa Wisata Lombok Kulon di Kecamatan Wonosari ini. Desa ini justru tenar karena menjual panorama alam pedesaan yang asri. Dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di desa itu, termasuk program pertanian organik sayur mayurnya, Baydowi mempu menyulap kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menarik. Bahkan saat ini Desa Wisata Lombok Kulon menjadi salah satu tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal, hingga

manca negara.

Mencari Desa Wisata Lombok Kulon tidaklah sulit. Dari pasar Kecamatan Wonosari sekitar 15 kilometer ke arah Selatan. Setelah masuk Desa Lombok Kulon langsung saja tanya nama Baydowi.

Ditemui Bhirawa di sela menemui tamunya, Rabu (14/1) kemarin, Baydowi mengungkapan jika dulunya desa kecintaannya tersebut tidak begitu banyak

 ke halaman 11

samsul tahar/bhirawa

Salah satu turis asing bermain dengan anak-anak di Desa Wisata Lombok Kulon. Menawarkan panorama pedesaan alami dan pertanian organik, desa ini kini makin populer di kalangan wisatawan.

SURABAYA

2

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tekan Penggunaan Narkoba, Komisi A dan BNN Rancang Perda DPRD Jatim, Bhirawa Maraknya peredaran narkoba yang sudah masuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, membuat khawatir Komisi A DPRD Jatim. Karenanya, bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini akan merancang peraturan daerah (Perda) tentang Pencegahan Narkoba.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Poernomo mengaku penyalagunaan narkoba di Jatim sudah dalam tingkat yang memprihatinkan. Dimana dalam data yang ada tercatat sebanyak 701

kasus, atau cukup tinggi. Karenanya, dengan dibentuknya Perda tentang pencegahan narkoba diharapkan mampu menurunkan penyalagunaan dan penggunaan narkoba di Jatim. ‘’Masalah narkoba tidak semata-mata hanya tanggungjawab pemerintah pusat. Namun kami juga memiliki tanggungjawab. Untuk itu kami bersama BNN akan membuat Perda tentang pencegahan narkoba di Jatim. Dengan begitu nantinya Perda ini diharapkan diikuti oleh kab/kota se-Jatim,’’tegas politisi asal Partai Golkar Jatim ini, Rabu (14/1).

PANGGUNG BIROKRASI

UMK Berdampak Negatif Surabaya, Bhirawa Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Jawa Timur khawatir ketentuan upah minimum kabupaten/kota dapat berdampak negatif terhadap perkembangan industri perbankan di Tanah Air. Ketua Perbanas Jatim, Herman Halim, menyatakan, sampai sekarang UMK di wilayah kerjanya meningkat 27 persen.

Apabila kebijakan tersebut dilakukan pada tahun ini maka dampaknya akan mempengaruhi karyawan yang levelnya sudah di atas. “Kalau UMK karyawan bank yang level bawah naik maka mereka yang di atas juga minta naik,” katanya, ditemui di Surabaya, Rabu.

Ia menjelaskan, lama-kelamaan kebijakan UMK 2015 dapat mempengaruhi sektor perbankan. Bahkan, ada sejumlah pelaku perbankan yang berniat pindah dan menutup bisnisnya di wilayah tersebut.“Jika hal itu terjadi maka perekonomian secara umum juga ikut terimbas,” katanya.

Di sisi lain, tambah dia, pada masa mendatang bisa saja terjadi peningkatan tingkat kredit macet (NPL) dan suku bunga menjadi tinggi. Idealnya setiap tahun atau menjelang November tidak ada keributan terkait UMK. “Ketika UMK ini tiap tahun muncul demo dan terjadi ketidakpastian kondisi perekonomian maka kami tengarai ini ada kebijakan yang salah,” katanya.

Selain itu, melalui kebijakan UMK itu ada sejumlah oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja mengadu domba antara pengusaha dan buruh. Untuk mengantisipasi situasi itu ada baiknya Q ant UMK ditentukan secara nasional.Q

Pelatihan Kepemimpinan FKPPI Surabaya, Bhirawa Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) jajaran Korem 081/DSJ tahun 2015 mengikuti pelatihan kepemimpinan.

Kegiatan dilakukan di Yonif 511/DIY, Selasa-Rabu (13-14/2015) dan dibuka Danrem 081/DSJ Madiun Kolonel Czi M Reza Utama.

Dikatakannya, melalui pelatihan ini, diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta penyamaan visi, presepsi dan interprestasi kegiatan GM FKPPI terhadap berbagai permasalahan aktual yang terjadi di wilayahnya.

Selain itu, hal ini sebagai wahana evaluasi dan introspeksi terhadap keberhasilan maupun kekurangan di dalam pelaksanaan program yang lalu. Selanjutnya sebagai pijakan untuk memperbaharui tekad dan semangat di dalam melaksanakan tugas-tugas dimasa mendatang guna mendukung tugas pokok Korem 081/DSJ. ”Keberhasilan dan prestasi yang sudah dicapai hendaknya kita jadikan motivasi, sebaliknya kelemahan dan kekurangan yang ada agar dikaji dan ditelaah untuk mencari solusi dalam menyempurnakan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas,” katanya.

Danrem memberikan beberapa penekanan dan harapan antara lain diantaranya menjadikan pelatihan ini sebagai refleksi yang dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang cerdas dalam menyikapi permasalahan bangsa yang sedang mengalami berbagai kesulitan baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial Q inf budaya.Q

Terlepas dari itu semua, tambah Fredy untuk pencegahannya seluruh anggota dewan wajib dilakukan test urine yang bersamaan dengan general check up. Bersama dengan pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat penyalagunaan narkoba saat ini tidak menyerang kalangan anak muda saja tapi sudah merasuk pada para aparat negara.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengaku sangat berhatihati dalam membuat Perda tentang Pencegahan Narkoba. Ini karena pemerintah pusat sudah membuat aturan yang lebih rigit

terkait dengan penyalagunaan narkoba hingga sanksi sampai proses rehabilitasi. ‘’Yang pasti kami tidak ingin ada benturan antara aturan pusat dengan Perda yang rencananya akan kami bahas nanti.

Mengingat di dalam Inpres dan Perpres sudah mengatur secara rigit tentang semuanya termasuk sanksi,’’papar politisi asal PKB Jatim ini.

Sedang Ketua BNN Provinsi Jatim, Brigjen (Pol) Iwan A Ibrahim mendukung atas pembuatan Perda tersebut. Pasalnya, setiap tahunnya pengguna narkoba di Jatim selalu mengalami

kenaikan cukup signifikan hingga 20 persen. Sementara pemakainya bervariasi dan yang tertinggi ada ditingkat pekerja kemudian disusul oleh palajar.

Sementara untuk usinya mulai 10 tahun hingga 57 tahun. ‘’Yang pasti kami akan terus melakukan sosialisasi dan pencegahan serta rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkoba.

Dengan begitu akan semakin meminimalisir mereka yang terserat narkoba. Namun yang perlu diwaspadai gaya hidup dan lingkungan menjadi tren masyarakat untuk mengkonsumsi narkoba,’’lanjutnya.

Akan tetapi disisi lain. Jatim memegang rekor pertama di sejumlah wilayah di Indonesia dalam pengungkapan kasus narkoba. Dimana dari 14 sindikat narkoba, aparat kepolisian telah menyerat 25 kasus dan kini sudah masuk di meja hijau untuk disidangkan.

Terkait soal keinginan setiap anggota dewan untuk dilakukan test urine, menurut Iwan tidak masalah. Menurutnya tes urine dapat dilakukan siapa saja, khususnya kepada para pegawai yang memang dalam data yang ada di BNN menempati urutan Q cty pertama pengguna narkoba.Q

Tidak Efektif, Puluhan Perda Jatim Bakal Dicabut DPRD Jatim, Bhirawa Pembahasan peraturan daerah (Perda) oleh DPRD Jatim selama 2 periode (10 tahun) terakhir nampaknya hanya menjadi macan kertas, karena sebagian ada yang tidak efektif menjadi payung hukum. Badan legislasi DPRD Jawa Timur mengevaluasi kembali puluhan Perda produk anggota dewan periode tahun 2004 hingga 2014.

trie diana/bhirawa

Tindak Tegas Pengguna Motor

Banyaknya pengendara motor yang melintasi di pedestrian jalan Urip Sumoharjo Surabaya, Rabu (14/1) membuat petugas Satpol PP Surabaya turun langsung. Hal ini dilakukan karena selain melanggar perda juga menganggu hak pejalan kaki.

Koordinasi SKPD Tak Nyambung, Penghuni Bangli Setail Masih Bertahan Pemkot, Bhirawa Pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang Jl. Setail, Surabaya, hingga Rabu (14/1) masih belum jelas kapan dilaksanakan.

Berdalih menunggu pemberian tenda untuk berjualan dari Dinkop, sejumlah warga penghuni memilih untuk bertahan di bangle Setail.

Padahal sebelumnya, Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji mengatakan pada Bhirawa saat meninjau beberapa hari yang lalu bahwa per 10 Januari 2015 harus pindah ke Rusun Siwalankerto.

Dari pengamatan Bhirawa, molornya pembongkaran Bangli Jalan Setail lantaran tenda untuk berjualan masih belum ada. Padahal, warga bersedia pindah ke rusun Siwalankerto jika tenda sudah terpasang. Tidak adanya koordinasi antara Camat Wonokromo dengan Dinas Koperasi (Dinkop) Kota Surabaya selaku penyedia tenda, mem-

buat warga bingung.

“Kapan hari ada warga yang menagih kapan tenda itu datang. Tapi saya masih belum bisa memastikan kapan datangnya, karena Pak Hadi (Kadinkop) bilangnya minggu ke-3 ini. Karena tenda itu sumbangan dari produk biscuit, CSR,” terang Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Rabu (14/1).

Mahmud mengatakan, dari total yang terdata di Camat Wonokromo warga yang tinggal di Bangli Jalan Setail hanya tinggal dua orang dari 33 orang yang berhak mendapatkan rusun. “ Hanya dua orang saja yang tidur di bangle,” katanya.

Terkait jadwal pembongkaran, Mahmud menegaskan Pemkot memang memberi waktu untuk membongkar sendiri sebelum dibongkar paksa. “ Saya belum tahu pastinya untuk dilakukan pembongkaran, pokoknya jika tenda sudah ada harus

pindah,” tambah Mahmud.

Namun pernyataan Camat Wonokromo ini berbeda dengan pengamatan Bhirawa di lapangan.

Hampir seluruh warga yang menempati Bangli masih bertempat tinggal dan tidak ada tandatanda untuk pindah ke rusun Siwalankerto.

Penghuni bangli Jalan Setail, Muklis, yang bisa menunjukkan identitas dan KTP Surabaya memang diberikan kesempatan untuk pindah di rumah susun sewa (rusunawa) Siwalankerto. “ Dan sebagian warga yang menerima kunci rusun memang sudah memindahkan barang-barang ke rusun,” ujarnya.

Tetapi Muklis menambahkan bahwa dirinya bersama warga lain memang menunggu serah terima tenda jualan dilakukan. “ Belum tahu kapan diberikan. Sebagian rumah warga memang sudah kosong,” Q geh tambahnya.Q

Ketua Banleg Jatim, Achmad Heri mengakui ada sejumlah Perda lama yang tidak efektif dipertahankan sehingga diusulkan untuk dihapus atau dicabut. Namun demikian pihaknya tidak dapat menyebut satu persatu perda yang akan dicabut. ‘’Yang pasti saat ini sedang kami kumpulkan perda-perda yang dianggap tidak efektif untuk dibahas kemudian diusulkan untuk dihapus. Untuk itu, kami masih perlu mengumpulkan sejumlah data dan aturan, apakah perda-perda tersebut masih efektif diberlakukan untuk sekarang ini,’’tegas Ahmad Heri, Rabu (14/1).

Selain perda yang tidak efektif, juga ada sejumlah perda lama yang diajukan direvisi pasal-pasalnya. Diantaranya Perda nomor 1/ 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah , Perda 9/2012 tantang bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang digagas oleh Komisi A. Selain Perda nomor 13/2013 tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. ‘’Khusus untuk perda-perda ini akan dilakukan perbaikan atau revisi, karena dipandang ada sejumlah pasal yang belum masuk di perda tersebut. Tapi yang pasti untuk tahun sidang pertama ada 10 raperda yang diajukan, dimana delapan diantaranya diusulkan legislative dan dua dari eksekutif,’’ungkap politisi asal Partai Nasdem ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Banleg DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan,Banleg akan mengawali untuk mendata perda-perda yang dinilai tidak efektif,sehingga harus dievaluasi.Dari evaluasi tersebut, Banleg akan melibatkan komisi yang membidanginya.

Hal ini berdasarkan Pasal 64 Perda Jatim nomer 1 tahun2013 tentang Pembentukan Perda, disebutkan bahwa alat kelengkapan yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap Perda Provinsi ialah Banleg bersama dengan Biro hukum.

Banleg belum mengetahui secara detail jumlah perda yang akan dievaluasi.Salah satu contoh perda yang akan dievaluasi adalah Perda tentang Pasar Tradisional, karena perda tersebut hanya mengatur kabupaten/kota, tidak Mengatur provinsi. ”Kita belum tahu berapa jumlah Perda yang akan dievaluasi. Karena masih Q cty didata,” katanya.Q

Anggaran Pusat Dihentikan, Program Hibah Jalan Terus Pemprov, Bhirawa Alokasi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) memang belum bisa dicairkan menyusul evaluasi APBD 2015 oleh Kemendagri. Namun, sejumlah Satuan Kerja Perangkat D a e r a h ( S K P D ) t e t a p s emangat untuk melanjutkan program sosial itu.

Dinas Perikanan dan Ke-

lautan misalnya, tetap akan melanjutkan program budi daya kelompok pemasar ikan bagi para nelayan. “Kami sudah menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk mereka. Ada 450 kelompok nelayan yang akan kami sasar,”tukas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Ir Heru Tjahjono MM, Rabu (14/1).

Heru mengakui bahwa ada

evaluasi atas alokasi anggaran yang bersifat sosial itu.

Namun, mantan Bupati Tulungagung itu meyakini bahwa evaluasi tidak termasuk hibah bagi nelayan. “Yang tidak boleh itu bantuan sosial untuk madrasah. Kalau hibah tidak masalah. Karena itu, tetap kami lanjutkan,” tandasnya.

Heru yakin, hibah tersebut

akan sangat membantu bagi para nelayan, terutama dalam memasarkan hasil tangkapannya. Sebab selama ini, mereka kesulitan ‘membuang’ ikan-ikan yang didapat karena tidak punya akses maupun sarana transportasi.

“Nah, dengan dana hibah itu mereka bisa berkembang.

Besarnya berfariasi antara Rp40 juta sampai Rp200 juta/

kelompok,”tukasnya.

Hal sama juga berlaku untuk program jalin matra. Program yang dijalankan dengan anggaran sekitar Rp200 miliar tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai r e n c a n a . B a d a n P e mb e r dayaan Masyarakat (Bapemas) tengah menyusun program, termasuk menunQ rac juk kelompok sasaran.Q

Rekayasa Lalu Lintas

Pengendara Bisa Lewati Frontage Road (FR) Jemur Ngawinan Para pengendara kendaraan kendaraan bermotor saat ini sudah bisa melewati Frontage Road (FR) didaerah Jemur Ngawinan. Sebab, pembangunan FR di sisi timur Jl. A. Yani di kawasan Jemur Ngawinan saat ini sudah tuntas.

trie diana/bhirawa

Petugas Satlantas Polrestabes Surabaya sedang mengurai kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan frontage road jalan A Yani, Rabu (14/1).

Bahkan sejak Selasa (13/1) kemarin Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya mulai melakukan rekayasa lalu lintas di frontage sisi timur Jl. A. Yani tepatnya depan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel.

Selain itu secara bersamaan juga dilakukan open traffic light di perempatan Jemur Ngawinan.

Karena masih hari pertama banyak pengguna jalan yang belum mengetahui dengan hal ini. Untuk memudahkan para pengguna jalan, Dinas Perhubungan memasang penunjuk arah agar para pengguna jalan yang akan masuk Siwalankerto atau

Jemur Andayani masuk melalui frontage road.

Karena masih uji coba hari pertama banyak pengguna jalan yang menuju Siwalankerto atau Jemur Andayani tetapi melalui Jl. Raya A.Yani dan belok akan melalui Bundaran Dolog.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya—Erna Purnawati sebelumnya telah menjelaskan, FR sisi timur memang sudah diaspal dan sudah dipakai warga kota.

Target keberhasilan pembebasan di sisi timur, dijadikan pedoman pembangunan untuk pembebasan

di sisi barat. Pembebasan lahan di sisi barat lebih sulit daripada sisi timur. Sebab, di sisi barat banyak bangunan milik instansi pemerintah seperti Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi, Dinas Pariwisata Provinsi Jatim, serta lahan Dinas Pertanian Provinsi Jatim, lahan Dolog dan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) kota Surabaya, Eddi mengatakan, pelaksanaan rekayasa lalu lintas di kawasan itu terkait pembukaan frontage road depan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel. ‘’Masyarakat belum banyak yang tahu dengan perubahan arus ini. Kami akan terus evaluasi ujicoba rekayasa lalu lintas ini. Untuk hari pertama memang ba-

nyak masyarakat yang belum tahu tapi ini bukan kendala serius,’’ ujar Eddi.

Dikatakan Eddi, bahwa di traffic light Jemur Ngawinan memang ada sedikit kendala karena terkait dengan keberadaan perlintasan KA. Pihaknya akan terus mencari solusi bersama dengan pihak Satlantas Polrestabes Surabaya.

Untuk evaluasi ini Dinas Perhubungan akan melibatkan Satlantas Polrestabes Surabaya karena kaitan rekayasa lalu lintas ini untuk kelancaran arus kendaraan.

Sedangkan jangka waktu rekayasa tidak ditentukan sampai kapan. Setiap hari akan ditempatkan petugas Dishub dan Satlantas untuk membantu mengarahkan arus lalin yang berada di traffic light Jemur Ngawinan agar arus tak tersendat.Q dre

SURABAYA

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Satu Pejabat Disperindag Jatim Resmi Tersangka Dugaan Pungli Tera SPBU Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya menetapkan seorang tersangka kasus dugaan pungli tera SPBU. Adapun tersangka dugaan pungli tersebut adalah Drs HW selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Surabaya.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny dalam rilis kasus korupsi membenarkan, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dari UPT yang ada di Surabaya. Pastinya, tersangka ini jabatannya sebagai Kepala di UPT tersebut.

“Setelah didapati bukti-bukti tambahan, penyidik menetapkan satu orang tersangka, yakni

Kepala UPT (Metrologi,red) Surabaya yang berinisial HW,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny, Rabu (14/1).

Diterangkan Kajati, modus yang dilakukan tersangka adalah menarik retribusi biaya jauh melebihi ketentuan, untuk pelayanan tera di setiap SPBU. Namun, penarikan retribusi yang nominalnya besar ini tak

masuk dalam pendapatan daerah, melainkan masuk kantong pribadi tersangka.

“Tersangka juga meminta lebih dari hasil retribusi yang dilakukan stafnya,” ungkap Kajati.

Dugaan praktik pungli ini, lanjut Kajati, dilakukan tersangka pada saat dirinya menjadi Kasi di daerah Madiun dan Malang. Mengenai tersangka lainnya, Elvis enggan mmbeberkan hal tersebut, dengan alasan masih dilakukan pengembangan oleh penyidik. Namun, Ia meyakinkan bahwa penyidik melakukan pengembangan di UPT lainnya, guna mencari adakah tersangka lainnya.

“Sementara ini tersangka kasus tera masih satu orang. Penyidik pidsus masih melakukan pengembangan di UPT lainnya,” kata Elvis.

Senada dengan Kajati Jatim, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi mengakui, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan pengembangan atas kasus ini. Termasuk berapa kerugian negara, secara pastinya belum. Sebab, kuat dugaan bahwa perkara seperti ini juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur.

“Kita masih mendalami dan mengembangkan kasus ini,” ucap

mantan Kasi Intel Penajam Kalimantan Timur ini.

Sementara sumber Bhirawa menambahkan, tersangka kasus dugaan tera SPBU sebenarnya lebih dari satu orang. Dengan alasan melakukan pendalaman penyidikan atas kasus ini, pimpinan (Kajati) hanya meneken satu orang tersangka, yakni HW yang diketahui menjabat sebagai Kepala UPT Surabaya.

“Yang di acc pimpinan (Kajati) hanya satu tersangka itu. Lainnya tunggu hasil pengembangan dan persetujuan dari Aspidsus,” ujar sumber Bhirawa Sebagaimana diketahui, dalam rilis kasus korupsi, penyidik

pidsus Kejati Jatim juga menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan penyalagunaan pembangunan gedung sarana pendidikan Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Jatim. Satu tersangka berstatus pejabat Kemenag dan dua lainnya dari perusahaan rekanan.

Pejabat Kemenag yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Abdul Hakim, dia menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek tahun anggaran 2013 senilai Rp 14,5 miliar tersebut. Sedangkan dua dari rekanan adalah Noor Herlambang dan Bagus Sutarto.Q bed

RAGAM INFO

Vonis Roger Lebih Rendah 9 Tahun dari Tuntutan PN Surabaya, Bhirawa Terdakwa narkoba WNA Asutralia Andrew Roger alias Yo (52), mengaku legah atas putusan yang diberikan Ketua Majelis Hakim Ainor Rofik. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntutnya 16 tahun penjara.

Dalam amar putusan yang dibacakan diruang sidang tirta PN Surabaya, Rabu (14/ 1), Ketua Majelis Hakim Ainor Rofik menvonis 7 tahun penjara atas Roger. Tak hanya hukuman badan, mantan anggota Polisi Australia ini juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 Milliar dan bila tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman badan selama tiga bulan kurungan.

Terdakwa Roger dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primer Jaksa yakni Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, Roger terbukti pada dakwaan subsider JPU, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Menyatakan terdakwa Andrew Roger terbukti menyimpan dan memiliki narkotika.

Menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda satu milliar, subsidair kurungan tiga bukan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Ainur Rofik saat membacakan amar putusannya, Rabu (14/1).

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Oja Miasta mengaku masih pikir-pikir atas putusan Hakim.

“Kami diberi waktu tujuh hari untuk pikirpikir, dan memanfaatkan waktu tersebut,” Q bed jawab Oja ditemui usai sidang.Q

12 Bus Kota di Surabaya Terkena Razia Pemkot, Bhirawa Sebanyak 12 bus kota yang diketahui surat kelengkapan kendaraan mati, terkena razia yang digelar petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Purabaya, Rabu (14/1).

Kepala UPTD Terminal Purabaya May Ronald, mengatakan razia dilakukan karena semata-mata untuk mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan, apakah masih berlaku atau sudah berakhir masanya.

“Ternyata setelah kami lakukan pengecekan, sejumlah bus kota suratsuratnya mati dan tidak diurus. Kami tidak tebang pilih, siapa yang suratnya tidak lengkap tetap kami tindak,” tegas May Ronald.

Menurut dia, adapun bus-bus kota yang terjaring razia antara lain tiga bus Arjuna karena uji kirnya mati. Sanksinya dikeluarkan dari Terminal dalam kondisi kosong tidak ada penumpangnya.

Selain itu, lanjut dia, dua bus Indrapura di mana Kartu Pengawas (KPS) mati. Selanjutnya tiga bus Jaya Utama yang juga KPS-nya mati serta satu bus Sabar Indah dengan kesalahan sama yakni KPS mati.

Demikian juga dengan satu bus Extra Mandiri yang juga mati KPS-nya, selain itu dua bus Restu juga mati KPS-nya.

“Untuk yang KPS-nya mati maka kami tilang. Tidak ada toleransi bagi bus-bus Q geh yang melanggar,” tegas Ronald.Q

HUT Satuan Pengaman Hari ulang tahun (HUT) ke-34 Satuan pengaman (Satpam) digelar secara sederhana dengan menggelar berbagai lomba yang diikuti ratusan Satpam se Surabaya di halaman Mapolrestabes Surabaya, Rabu (14/ 1).Adapun lomba yang digelar salahsatunya lomba drill borgol dan drill tongkat Polri.

trie diana/bhirawa

RS Kabupaten/Kota Diharapkan Perbaiki Sistem Rujukan Pemprov, Bhirawa jadi perhatian peRumah sakit di kangelola rumah sakit bupaten/kota dihadi daerah dan harus rapkan memperbaiki ada kebijakan mesistem rujukan , sengenai standarisasi hingga tidak memrujukan pasien yang buat menumpuknya seperti apa yang bepasien di rumah sanar-benar perlu dan kit rujukan utama, mendesak untuk diRSUD dr Soetomo. rujuk ke Surabaya.

Direktur RSUD dr “Memang penyakit Soetomo Dodo Anonatau kondisi mereka do MPH mengaku badalam keadaan parah nyaknya pasien ruatau buruk, tapi sedr Dodo Anondo jukan dari daerah bagian dari pasien membuat kondisi fasilitas pe- yang dirujuk tersebut sebenarnya layanan pengobatan maupun pengobatannya bisa diakomodasi rawat inap di RSUD dr Soetomo oleh rumah sakit di daerah mereka menjadi selalu penuh. Jika masing-masing,” ujar Dodo. dilihat jumlah pasien Soetomo Dodo menjelaskan, selama ini mencapai 4500 lebih. pihak rumah sakit dari daerah Menurut Dodo, sebenarnya cenderung lebih suka membesebagian pasien tersebut bisa rikan rujukan untuk pengobatan ditangani oleh rumah sakit di di Soetomo, padahal sebenarnya daerah dan kondisinya tidak fasilitas dan tim medis yang mendesak perlu dirujuk ke mereka miliki untuk menangani RSUD dr Soetomo. Untuk itu ia penyakit pasien masih bisa meminta agar masalah ini men- menangani. Sehingga pasien di

dr Soetomo selalu penuh dan sebagian besar dari daerah.

“Kalau ada standar atau aturan khusus, misalnya dalam kondisi yang seperti apa dan memang rumah sakit didaerah tidak memiliki fasilitas atau tenaga medis yang mendukung untuk pengobatan baru diberikan rujukan untuk dibawa kesini,” tuturnya.

Ia menambahkan, yang datang sebagian malah bukan yang benar-benar butuh pelayanan dan fasilitas atau dalam kondisi yang benar-benar kritis dan mendesak. Justru di rumah sakit asal daerah mereka sebenarnya masih bisa ditangani.

“Sebenarnya sudah berkalikali kami menyampaikan dan memberi masukan mengenai rujukan ini kepada Dinas Kesehatan dan rumah-rumah sakit di daerah. Tapi mungkin karena belum diambil tindakan atau kebijakannya jadi masih sering Q dna terjadi,” imbuhnya.Q

Khawatirkan Kualitas Vaksin Buruk Pemprov, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mengkhawatirkan penyebaran penyakit menular menyusul tidak meratanya standadrisasi penyimpanan vaksin pada layanan kesehatan.

“Para ahli ini sudah mengkhawatirkan, kalau vaksinasi ini tidak baik, maka akan terjadi peningkatan penyakit menular, jadi perlu adanya standarisasi, perlu dijaga ketatat, ini memerlukan managemen vaksin yang baik,” ungkap Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Menurut Harsono selama ini standardisasi penyimpanan vaksin antar layanan kesehatan berbeda, padahal kesempurnaan vaksin itu dibutuhkan untuk kekebalan tubuh.

“Mungkin ada beberapa tempat, yang saat itu juga mengalami kekurangan, contohnya saja kulkas yang tidak standard, mangkanya Jatim sepakat, bahwa penyimpanan vaksin ini cold chain (Barang-barang yang memerlukan penanganan

dengan suhu yang diatur dibawah suhu ruangan, red) harus standard, tidak ada alasan lagi kalau Puskesmas misalnya tidak mempunyai kulkas atau cold chain yang standrard,” terang Harsono.

Penyimpanan vaksin membutuhkan suatu perhatian khusus karena vaksin merupakan sediaan biologis yang rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan. Pada setiap tahapan rantai dingin maka transportasi vaksin dilakukan pada temperature 0°C sampai 8°C. Vaksin polio boleh mencair dan membeku tanpa membahayakan potensi vaksin. Vaksin DPT, DT, dT, hepatitis-B dan Hib akan rusak bila membeku pada temperature 0° (vaksin hepatitis-B akan membeku sekitar -0,5°C).

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Program Imunisasi, Depkes RI, 1992, sarana penyimpanan vaksin di setiap tingkat administrasi berbeda.

Di tingkat pusat, sarana penyimpan vaksin Q dna adalah kamar dingin/cold room.Q

Penyidik Enggan Membeberkan Jabatan Tersangka

Kejari Surabaya Tambah Lagi Tersangka Dugaan Korupsi MERR Kejari Surabaya, Bhirawa Kajari Surabaya kembali menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi pelepasan lahan MERR II C Gununganyar, Surabaya. Meski belum mengungkap gamblang identitas empat tersangka tersebut, namun hampir dipastikan mereka bakal menyusul sebagai terdakwa dalam kasus yang sama di Pengadilan Tipikor.

Penyidik Kejari Surabaya tenga melakukan pengembangan kasus ini dan kembali menetapkan tersangka yang berjumlah empat orang ini. Adapun ke empat tersangka ini adalah EM, HH, HF, dan S. “Penyidik kembali menetapkan empat orang tersangka dengan inisial EM, HH, HF, dan S,” terang Kajari Surabaya Tomo Sitepu saat rilis di Kejati Jatim, Rabu (14/1).

Saat ini telah ada tiga terdakwa kasus tersebut sedang menjalani persidangan pengadilan Tipikor Surabaya .Ketiga terdakwa yakni Djoko Walujo, Olli Faisol, dan Euis Darliana.

Terkait jabatan dari ke empat tersangka baru itu , Tomo enggan membeberkan hal tersebut. Menurutnya, dari ke empat tersangka ini, penyidik sedang melakukan pengembangan kembali untuk menentukan adakah tersangka lainnya dalam kasus ini.

“Yang pasti penyidik masih mengembangkan kasus ini,” ungkap Kajari beradarah Batak itu.

Senada dengan Kajari Surabaya, Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roy Revalino kepada Bhirawa mengungkapkan, sesuai perintah pimpinan (Kajari), pihaknya hanya dapat menyebut inisial empat orang tersangka itu. Mengenai jabatan dari ke empatnya, Roy enggan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

“Sementara hanya inisial empat tersangka dulu. Sebab, jika dibuka jabatan ke empatnya, ditakutkan akan mengganggu proses pengembangan penyidikan yang kami lakukan,” ungkap Roy. Mantan Kasi Intelijen Kejari Cimahi, Jawa Barat ini menambahkan, saat ini tim sedang gencar melakukan pengembangan kasus MERR. Ditakutkan, apabila jabatan ke empat tersangka diungkap, maka proses pengembangan yang dilakukan tim penyidik akan terganggu. Sebab, pengembangan ini bakal merujuk Q bed kepada adanya dugaan tersangka tambahan.Q

20 Persen Pasien Alami Diabetic Retinopathy Sampai saat ini penyakit diabetes menjadi momok bagi masyarakat. Penyakit yang membawa dampak terharap syaraf, otak, jantung, paru-paru, mata, hingga penyebab luka luar menjadikan penderitanya harus berhati-hati.

Salah satu pasien memeriksakan matanya ke di dokter mata.

dna/bhirawa

Salah satu yang paling banyak diderita adalah komplikasi pada mata yang menyebabkan gangguan penglihatan atau diabetic retinopathy. Dimana sekitar 35 persen dari penderita diabetes mengalami komplikasi ini.

“Di Poli Mata RSUD dr Soetomo ini 15 hingga 20 persen pasien yang berobat adalah penderita diabetic retinopathy ini. Hal ini menunjukkan bahwa penderitanya kian hari kian banyak,” ujar Dokter Spesialis Mata, Poli Mata Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya. dr M Firmansyah Sp. M, Dalam satu bulan ada

sekitar 4.000 hingga 5.000 pasien yang berobat di poli mata, sedangkan dalam sehari rata-rata sekitar 150 pasien yang berobat. Untuk pasien dengan diabetic retinopathy dalam sebulan bisa mencapai 700 hinggga 1.000 pasien yang berobat karena penyakit ini.

“Oleh karenanya disini kami menyiapkan layanan dan obat-obatan yang cukup bagi pasien diabetic retinopathy tersebut. selain itu juga sosialisasi kepada pasien diabetes sendiri,” jelasnya.

Sosialisasi tentang pemeriksaan dini penyakit-penyakit yang berpotensi komplikasi dari diabetes sendiri dilakukan

untuk menjegah terjadinya komplikasi juga mengurangi korban akibat komplikasi ini.

Karena penyakit diabetes telah menyerang banyak populasi dari kekurangtahuan masyarakat tentang penyakit ini.

Firman menambahkan sebenarnya penyakit ini membutuhkan proses yang lama untuk berkembang hingga mengakibatkan dampak yang terasa oleh penderitanya, seperti kebutaan atau menurunnya daya penglihatan. Oleh sebabnya sebenarnya dengan deteksi dini, dampaknya bisa diminimalisir, sehingga dapat segera dilakukan pengobatan dan efeknya tidak terlalu parah.

“Sebenarnya saat pertama kali melalukan tes atau pemeriksaan diabetes ke dokter penyakit dalam. Biasanya dokter penyakit da-

lam sudah menyarankan atau menganjurkan untuk sekaligus melakukan pemeriksaan mata ke dokter spesialis mata. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi diabetic retinopati ini, sehingga dapat segera dilakukan pengobatan dan pencegahan efek lebih parah,” tukasnya.

Perlu diketahui diabetes memang menjadi salah satu penyakit dengan penderita cukup banyak. Jumlah penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2014 sudah mencapai 9,1 juta penduduk berdassarkan data dari International Diabetes Federation (IDF). Hanya dalam satu tahun, jumlah penderita diabetes di Indonesia melonjak 500 ribu orang.

Diperkirakan pada 2035 nanti, ada sekitar 14,1 juta penduduk Indonesia yang Q dna menderita diabetes.Q

OPINI

4

Memaksimalkan Peran Fundamental Guru

Tajuk

Wellcome Maskapai Asing MENGIRINGI tragedi AirAsia, Menteri Perhubungan melarang tarif murah penerbangan, karena dianggap tidak masuk akal. Diduga, karena tarif murah itu, penerbangan menjadi tidak ramah (tidak nyaman) sering delay, menunggu banyak penumpang. Juga sering mengganggu biaya perawatan pesawat yang berakibat pada berkurangnya keselamatan. Tetapi larangan tarif murah harus disetujui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sejak lama usaha moda transportasi sudah “tidak ramah.” Terutama bersaing dalam harga. Tarif menjadi pertaruhan utama. Penyebabnya, moda transportasi udara pada masa kini bukan melayani golongan ekonomi atas, melainkan menengah ke bawah. Sedangkan golongan atas sudah dilayani melalui persewaan jet pribadi dengan pelayanan VVIP. Sehingga pelayanan pada ranah transportasi udara umum, tidak lagi VVIP. Dus, seharusnya tidak mahal.

Di seluruh dunia, pelayanan dalam transportasi udara telah menggunakan strategi bisnis low-cost carrier (LCC) yang agresif. Ini mau tak mau harus jadi pilihan, agar tetap bertahap dan berkembang. Lebih lagi maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia “wajib” menerapkan LCC. Jika tidak, masakapai akan terus merugi dan gulung tikar.

Sudah terbukti banyak maskapai, termasuk milik pemerintah tutup operasi. Yang masih dipertahankan mengalami kerugian sangat besar.

Beberapa maskapai kelas dunia yang menggunakan LCC adalah Southwest yang beroperasi sejak 1967 sudah sukses menerapkannya selama puluhan tahun. Keberhasilan itu ditiru banyak maskapai lain seperti America West, dan Kiwi Air. Juga ada LCC di Virgin Blue di Australia, serta Ettihad di Timur Tengah. Di Indonesia terdapat Lion Air dan Wings Air, Citilink, serta AirAsia.

Harus dipahami, bahwa penumpang di Indonesia (dengan kategori baru makmur) sangat sensitif terhadap tarif.

Pelayanan bukan prioritas utama. Bahkan faktor keselamatan penerbangan dianggap sebagai domain “takdir.” Yang penting bisa lebih cepat tiba di tempat tujuan dengan biaya tidak mahal. Karena itu larangan tarif murah akan memperoleh perlawanan dari berbagai pihak. Maskapai, biro perjalanan dan masyarakat pengguna akan mengajukan protes.

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Permenhub yang mengatur kebijakan tarif batas bawah minimal 40% dari tarif batas atas. Dengan demikian, tidak ada lagi maskapai penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier (LCC) yang bisa menjual tiket murah sebagai bagian dari program pemasarannya. Tujuannya bisa mempertahankan keselamatan penerbangan. Larangan tarif murah disosialisasikan kepada seluruh maskapai.

Sampai akhir tahun 2014, tercatat 16 perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi. Empat diantaranya merupakan maskapai dengan kategori LCC yang sering menjual tiket promosi dengan harga murah. Satu maskapai diantaranya milik pemerintah (BUMN). Tetapi, benarkah kecelakaan pesawat udara disebabkan oleh tarif murah? Inilah sumber perdebatannya.

Dengan larangan itu, tarif tentu akan terasa lebih mahal.

Contohnya, dari Jakarta ke Surabaya, tiket termahal Rp 1.327.000,-. Maka tiket termurah minimal Rp 530.800,-.

Begitu pula harga tiket termurah dari Jakarta ke Malang menjadi sekitar Rp 532 ribu (karena tiket termahal Rp1.330.000,-). Ditambah berbagai pajak, maka harga tiket pesawat nampak berbeda benar dengan tiket keretaapi.

Itulah sebenarnya, reasoning Menteri Perhubungan (mantan Dirut PT KAI). Yakni, membanding harga tiket KA dengan pesawat. Tiket KA eksekutif Jakarta ke Surabaya, seharga Rp 350 ribu sampai Rp 450 ribu dengan 9,5 jam perjalanan. Pada sisi lain ada pesawat Jakarta ke Denpasar harganya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu. Nampak seolah-olah tidak masuk akal.

Apapun reasoning Kemenhub, keputusan KPPU yang akan menjadi penentu. Tahun lalu, KPPU meng-anulir kebijakan larangan tarif murah. Masyarakat lebih diuntungkan.

Jika tidak dianulir, maskapai asing akan menyerbu pasar lokal Nusantara. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Nasib Warga Betawi di Ibukota PERUBAHAN tampuk kekuasaan di Pemprov DKI Jakarta tentu berpengaruh terhadap warga Betawi sebagai penduduk asli kota Jakarta. Apakah dengan pergeseran kekuasaan ini akan menguntungkan atau justru akan membuat warga Betawi semakin tidak karuan nasibnya?

Semenjak kemenangan pasangan Jokowi-Ahok pada Pilgub 2012, nyaris tidak ada harapan bagi tokoh-tokoh Betawi untuk ikut duduk dalam jajaran pemerintah daerah, karena memang lazimnya sebuah kekuasaan, pasti akan dikelilingi para pendukungnya. Pembangunan besar-besaran di wilayah DKI Jakarta semakin membuat pemukiman warga khususnya warga Betawi semakin sempit dan tergeser.

Tokoh masyarakat Betawi yang tampil ke permukaan pun tidak banyak menjanjikan apa-apa bagi masyarakat bawah.

Elit politik dari kalangan Betawi tak mampu melawan arus pusaran politik yang begitu kuat ingin meraih keuntungan di Jakarta, sebagai Ibukota negara dengan berjuta pesonanya.

Daya tarik politik, kekuasaan dan uang telah melenyapkan nilai dasar perjuangan membela masyarakat kecil. Tokohtokoh dan partai politik tidak lagi melihat kerugian yang akan diderita rakyat akibat langkah mereka. Selama kepentingan pribadi dan golongan bisa diraih, maka melakukan dan menjadi apa pun mereka rela.

Kepada siapa warga Betawi dapat menitipkan harapan dan aspirasi, bila tokoh besar dari kalangan Betawi tidak memperjuangkan nasib mereka. Dengan naiknya Ahok sebagai Gubernur Jakarta, hal apa yang bisa dijanjikan bagi warga Betawi sebagai penduduk asli dan kebaikan apa yang bisa mereka dapatkan dari pergeseran kekuasaan ini?

Masyarakat tak ada hak dan andil dalam hal ini, cukup duduk manis dan terima nasib. Jangan tanyakan lagi dimana posisi warga Betawi. Mungkin sudah terlena dengan baju adat Betawi yang dipakai Gubernur dalam beberapa even, sudah merasa tersanjung lalu lupa dengan skenario besar di belakang mereka yang justru akan merugikan warga Betawi sebagai penduduk asli Jakarta terlebih lagi mayoritasnya Muslim.

Abdul Choir Jl Abuserin III/18, Gandaria Selatan Jakarta Selatan

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Wage, 15 JANUARI 2015

bangsa oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu solusi bagi perbaikan Indonesia kedepan. Setidaknya ada delapan belas nilai budaya dan karakter bangsa yang harus diimplementasikan damengalahkan siapa lam proses pembelapun. Hal tersebut jaran disetiap jenjang lebih memperparah pendidikan. Delapan kepincangan sosial Oleh: belas nilai budaya dan anak. Yang tumbuh H. Darmadi karakter bangsa medalam diri mereka rupakan sebuah nilai adalah bagaimana yang diintegrasikan bisa mengalahkan dalam setiap pembelajaran pada orang lain dengan kekerasan, sebidang studi atau mata pelajaran hingga sikap humanis semakin jauh apapun. Jangan dipahami bahwa dari mereka. muatan tersebut sebagi mata pelaKeluarga sebagai tempat pemjaran baru yang akan menambah bentukan karakter yang utama tidak bebab belajar bagi peserta didik. berjalan semestinya. Perkembangan Karena kurikulum pendidikan zaman yang semakin maju dan bangsa ini sudah sangat padat. moderen membuat para orang tua Internalisasi nilai-nilai budaya sibuk di luar dengan motif karir dan dan karaker bangsa harus diinteekonomi. Disebabkan keterbatasan grasikan pada setiap mata pelajaran. waktu, para orang tua mempercayaSebagai contoh, Guru matematika kan sepenuhnya pendidikan anaktidak hanya melatih anak mahir anaknya kepada lembaga pendidikan dalam hitung mengitung tetapi juga (sekolah). Sekolah dianggap sebagai bertanggungjawab terhadap ketempat transfer ilmu pengetahuan, mandirian, toleransi, kedisiplinan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, lain-lain. Guru Agama tidak hanya nilai-nilai akhlak, nilai-nilai religius menekankan ritualitas keagamaan dan nilai-nilai yang lainnya. belaka tetapi secara bersamaan Tanggung jawab yang sangat harus mampu membentuk pribadi berat bagi sekolah. Sekolah harus yang demokratis, cerdas sosial, peduli mampu berfungsi sebagai tempat terhadap lingkungan dan lain sebapembentukan pribadi peserta didik gainya. Mata pelajaran yang lain pun secara utuh yaitu menjadi manusia harus seperti itu. Tanggung jawab yang beriman dan bertakwa kepada ada pada semua guru, tidak hanya Tuhan Yang Maha Esa, berrakhlak dilimpahkan pada guru mata pelajarmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, an tertentu, sehingga pada akhirnya mandiri, dan menjadi warga negara ketika pembelajaran mengalami yang demokratis serta bertanggung kegagalan tidak saling menyalahkan jawab (UU sisdiknas tahun 2003). antara guru mata pelajaran yang satu Hal tersebut harus disadari oleh dengan guru mata pelajaran yang para pengelola lembaga pendidiklain. Akan tetapi merupakan kesalahan baik swasta maupun negeri. an kolektif dan perlu instrospeksi Apakah selama ini sudah mampu secara masal. menghasilkan lulusan sebagaimana Pembentukan karakter anak disebut di atas. Ataukah belum? tidak serta merta, tetapi memerLembaga pendidikan harus belukan proses yang panjang, sarat rani introspeksi dan mau menerima dengan hambatan dan rintangan. masukan dari luar demi kemajuan Dalam proses, guru harus selalu mependidikan yang meraka kelola. mantau, membimbing dan melurusPemimpin-pemimpin sekarang kan perkembangan karakter anak, merupakan produk dari pendidikan karena jika terjadi penyelewengan di masa lalu, realita sekarang merutidak diluruskan akan berakibat pakan buah dari pendidikan di masa permanen dan untuk meluruskan lalu. Lahirnnya pemimpin-pemimpin memerlukan waktu yang cukup korup, degradasi moral, lunturnya jiwa panjang. Ibarat sebatang pohon nasionalis, patriotis dan bentuk degrajagung, jika pada proses pertumdasi moral lainnya merupakan produk buhannya bengkok dan dibiarkan dari pendikan di masa lalu. Lembaga maka akan tumbuh bengkok sampai pendidikan dengan sistem pendidikan besar, ketika akan diluruskan memdan kurikulum yang dikemas oleh butuhkan batang yang kuat untuk masa lalu telah gagal menciptakan menyanggahnya dan hasilnya pun manusia-manusia seutuhnya. pohon jagung tersebut tidak dapat Pendidikan budaya dan karakter

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak besar terhadap pergeseran prilaku dan gaya hidup seseorang. Teknologi informasi membuat hidup lebih mudah. Informasi dari berbagai penjuru dunia dapat diperoleh hanya dengan hitungan detik, tanpa terhalang ruang dan waktu.

D

i sisi lain, dampak negatif kemajuan teknologi informasi dapat menyebabkan seseorang terbiasa dengan sesuatu yang serba instan, cepat tanpa memperhitungkan proses. Budaya asing masuk dengan mudah tanpa ada filter (penyaring), sehingga budaya lokal sebagai akar budaya dan karakter bangsa semakin terkikis.

Budaya sopan santun, unggah-ungguh antara anak dengan orang tua, antara orang yang lebih muda kepada yang lebih tua semakin pudar. Kejujuran sebagai perhiasan individu menjadi barang langka. Sikap murah senyum, ramah-tamah dan sikap suka bermusyawarah seolah sirna, berubah menjadi bangsa pemarah, anarkis dengan mengedepankan ego tanpa memperdulikan kepentingan serta hak-hak orang lain. Seakan konflik sudah menjadi budaya, baik di elit politik maupun di tataran grass root (masyarakat kecil) bangsa ini.

Karakter anak pun mengalami perubahan yang sangat drastis. Dahulu, anak bebas bermain untuk mengekspresikan ide dan kreatifitasnya didukung dengan tersedianya ruang publik yang luas. Mereka mampu membuat alat dan bentuk permainanpermainan tradisional yang melibatkan personil yang banyak. Sehingga mereka akan belajar bagaimana bekerja sama, belajar berinteraksi dengan temannya, belajar mandiri serta belajar menyelesaikan masalah yang muncul ketika proses berinteraksinya mengalami prablem.

Sekarang ini, terutama di kotakota besar ruang publik yang aman untuk bermain anak sulit didapat.

Menyebabkan anak lebih banyak menghabiskan waktunya di depan layar kaca untuk bermain game, internetan, ply stasion, menonton film dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan sense of social (jiwa social) menurun, yang muncul sifat egois dan tidak peka terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Mereka akan lebih berimajinasi dan meniru prilaku-prilaku jagoan yang ada dalam game atau dalam film yang mereka saksikan. Tidak heran ketika anak mengidolakan tokoh-tokoh dalam game atau film yang dianggap hebat dan perkasa seperti Naruto, Avatar yang mampu

D

emokrasi itu, kata George F. Kennan, bukan kondisi kodrati sebagian besar umat manusia. Jadi, tegas pakar politik dan sejarawan Amerika Serikat tersebut, tidak seharusnya nilai atau ideologi itu dipaksakan kepada mereka yang tidak menganggapnya sebagai hal yang bermanfaat.

Dilontarkan pada akhir 1970-an untuk menentang rencana pemerintahan Presiden AS Jimmy Carter yang hendak mengampanyekan pentingnya hak asasi manusia ke seantero dunia, pernyataaan Kennan itu langsung menuai kontrovesi.

Banyak yang menuding dia rasis dan diskriminatif karena menempatkan dirinya dan AS seolah-olah sebagai ras yang unggul di atas yang lain.

Tetapi, ketika kita melihat perkembangan politik Indonesia dewasa ini, saya khawatir janganjangan yang dikatakan Kennan itu ada benarnya. Setidaknya pada poin bahwa demokrasi tak seharusnya dicangkokkan begitu saja kepada suatu negara.

Mengapa? Sebab, hasilnya seringkali merupakan sesuatu yang paradoks. Banyaknya pejabat publik dan elit politik yang tertangkap sebagai seorang koruptor, penyuap dan skandal kriminal lainnya, garis disparitas antara si kaya dan si miskin yang semakin menganga lebar, hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas (diskriminatif), dan juga rasa aman yang semakin mahal membuat nama baik demokrasi terjun bebas ke alam nista.

Dalam skala yang lebih luas, fenomena ini telah menstimulus masyarakat untuk menggugat demokrasi. Pasalnya, dalam pandangan para penggugat itu, setelah lebih dari satu dekade proses demokratisasi kondisi Indonesia dianggap tak lebih baik.

Di sejumlah hal terdapat paradoks antara yang satu dengan yang lain.

Hal ini dapat dipahami mengingat demokrasi itu bukanlah sesuatu yang statis, ia fluktuatif. Sebagai sebuah kontruksi mental, keyakinan terhadap demokrasi sama dengan

lurus secara sempurna.

Guru harus mampu mendesain pembelajaran berbasis budaya dan karakter bangsa. Pertanyaannya, apakah para guru mampu? Jawabannya sederhana “mampu”. Yang menjadi persoalan mau atau tidak, guru melakukan perubahan. Kemauan atau keinginan untuk menjadi lebih baik akan melahirkan sebuah kemampuan. Selama guru tidak mempunyai kemauan, maka sulit terjadi perubahan walaupun tunjangan profesinya ditambah sepuluh kali lipat pun tidak akan terjadi perubahan berarti.

Realitas di lapangan masih banyak ditemukan fungsi guru masih hanya sebatas pengajar yang hanya memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan dengan menghiraukan aspek-aspek pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Pembelajaran pun masih banyak yang menggunakan pendekatan konvensional, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial budaya dan psikologi perkembangan peserta didik.

Guru mempunyai peran sebagai teladan (model) bagi peserta didiknya.

Ada semboyan untuk guru “digugu lan ditiru” semboyan ini mempunyai makna filosofi yang cukup dalam.

Seorang guru seharusnya mampu memposisikan diri sebagai seorang yang ucapannya pantas digugu (dipercaya) dan perbuatannya layak untuk ditiru (diteladani). Menurut hemat penulis guru mempunyai tiga fungsi yang sangat fundamental dalam proses internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

Pertama: Guru perperan sebagai agent transfer of knowledge, seorang guru harus mampu memposisikan diri sebagai fasilitator bagi peserta didiknya, untuk menguasai konsep dasar ilmu pengetahuan sehingga peserta didiknya mempunyai kematangan secara kognitif. Kedua: Guru sebagai agent transfer of value, pada posisi ini guru sebagai “al-muaddib” (pendidik) yang berarti bertanggung jawab atas perkembangan karakter dan moral peserta didiknya. Guru harus mampu menjadi teladan serta mampu membimbing dimanapun ia berada. Ketiga guru sebagai al-Walid (orang tua), yaitu menggantikan peran orang tua di rumah. Menurut Imam Ghozali pada hakekatnya guru yang paling utama adalah orang tua dirumah, tetapi karena kesibukan orang tua maka pendidikan anaknya diserahkan kepada guru (sekolah).

Pegawai Fungsional Guru pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung, Lampung.

Demokrasi sebagai Ikhtiar naik-turunnya level keiseph Schumpeter tamanan kita (Huntinghun 1942. Dalam studi ton, 1991: 17). perintisnya “capitalTetapi, dengan ism, socialism and democracy” Schumpeter adanya fenomena mocracy”, ini kita tidak lantas menyatakan secara mesti harus bersikap rinci kekurangan dari antidemokrasi dan apa yang diistilahkanmenutup mata dengan nya “teori demokrasi menilai bahwa semua klasik” yang mendkebusukan dunia poliefinisikan demokrasi Oleh: tik Indonesia dewasa dengan istilah-istilah Mahathir Muhammad ini disebabkan oleh the will of the people Iqbal demokrasi an-sich. (kehendak rakyat) seKarena bagaimanapun bagai sumber, dan the juga, seperti yang Mohammad common good (kebaikan bersama) Hatta katakan, demokrasi adalah sebagai tujuan. sistem terbaik dan paling manuSetelah meruntuhkan secara siawi bagi bangsa Indonesia karena efektif pendekatan normatif (klasik) rakyat memiliki hak untuk menenini, Shcumpeter mengemukakan tukan nasibnya sendiri. Demokrasi apa yang disebutnya ”teori lain merupakan sistem dan nilai yang mengenai demokrasi” (metode menjunjung peradaban tinggi. Sedemokrasi), yaitu prosedur kelembab, ia melindungi hak-hak dasar bagaan untuk mencapai keputusan manusia atas kehidupan, melinpolitik yang didalamnya individu dungi mereka yang minoritas, memperoleh kekuasaan membuat menghargai kemerdekaan dan perkeputusan melalui perjuangan bedaan, mendorong musyawarah kompetitif dalam memperoleh sudan kesepakatan, serta menjunara rakyat. jung kesetaraan dan keadilan.

Huntington dalam karyanya Dalam ilmu politik, demokrasi digelombang demokratisasi kepahami dari dua aspek, yaitu substantiga (third wave democratization), tive democracy (demokrasi substantif/ mengemukakan bahwa prosedur normatif) dan procedural democracy utama demokrasi adalah pemili(demokrasi prosedural/empirik). han para pemimpin secara komSecara normatif, demokrasi merupetitif oleh rakyat. pakan sesuatu yang secara ideal henDengan mengikuti tradisi dak dijalankan oleh sebuah negara, shcumpeterian, huntington menseperti pernyataan Abraham Lincoln definisikan bahwa sistem politik ”government from the people, by the yang demokratis adalah sejauh people and for the people” (pemerintahmana para pembuat keputusan an dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kolektif yang paling kuat dalam rakyat), yang dikenal sebagai konsep sistem itu, dipilih melalui proses demokrasi klasik, dan biasanya ditupemilihan umum yang adil, jujur angkan dalam konstitusi negara. dan berkala. Bahwa para calon Tapi yang perlu diperhatikan, secara bebas bersaing untuk membahwa apa yang normatif belum peroleh dukungan suara pemilih. tentu dapat dilihat dalam konteks Selain itu, bagi Habermas, nekehidupan politik praktis seharigara tidak hanya bertugas sebagai hari. Karena itu demokrasi perlu pengontrol hak-hak warga negadipahami dari aspek empirik yakni ranya sebagaimana yang diandaidemokrasi yang terwujud dalam kan Locke dalam “Negara kecilnya” kehidupan politik praktis. atau Negara sebagai pemegang Rumusan modern dari konsep otoritas tertinggi sebagaimana demokrasi dikemukakan oleh JoHobbes mengandaikannya dalam

konsep “negara besar”. Tetapi, negara dan rakyat adalah dua elemen yang memiliki hubungan erat.

Di mana kebijakan dihasilkan dari proses komunikatif antar keduanya (demokrasi deliberatif).

Habermas, yang kita kenal sebagai penerus teori kritis mazhab Frankfurt dan juga penerus tradisi kritis marxisme, berusaha menerapkan tindakan komunikatif dalam proses demokrasi di Negara modern.

Dengan metode diskursus yang ditawarkannya, Habermas berhasil melahirkan konsep filosofi hukum Negara yang lebih adil, jujur, dan seimbang; yakni demokrasi deliberatif.

Dalam filsafat politik dan hukumnya, Habermas lebih menekankan pada tindakan komunikatif (teori diskursus). Artinya, pemerintah dan masyarakat harus duduk bareng (musyawarah) untuk menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan begitu, kemajemukan dalam suatu bangsa tidak lagi menjadi hambatan bagi terciptanya integrasi sosial.

Di samping itu, Habermas juga berupaya mereformasi tatanan negara hukum demokratis, yang diandaikan sudah ada, melalui partisipasi dengan prinsip kesamaan dan otonomi social masyarakat sipil dalam proses penentuan kebijakan public berlandaskan teori dikursus.

Dengan demikian, esensi sistem politik demokrasi adalah terwujudnya kebebasan politik rakyat dalam mengekspresikan preferensi dan hakhak politiknya (souvereignty), serta adanya rekrutmen politik terbuka dan pemilihan umum yang langsung, bebas dan fair dalam mengisi jabatanjabatan politik dalam pemerintahan.

Yang sangat penting dari esensi demokrasi adalah adanya kekebasan yang bertanggung jawab.

Alumni Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang serta Peneliti Pada Lakpesdam PCNU Kota Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Animo Pemohon Langsung Sertifikat Mengecewakan Sidoarjo, Bhirawa Pemohon langsung pengurusan sertifikat mendapat pelayanan ‘karpet merah’ atau prioritas utama pelayanan BPN Sidoarjo. Petugas bahkan disiapkan tujuh hari dalam sepekan khusus pemohon langsung, cara ini untuk mendorong masyarakat datang sendiri menyelesaikan urusan sertifikatnya.

Kepala BPN Sidoarjo, Nandang Agus Taruna, Rabu (14/1) kemarin, mengingatkan masyarakat untuk tak pusingpusing mengurus sertifikatnya, karena BPN membuka satu loket khusus untuk menyelesaikan urusan pemohon langsung. Artinya masyarakat tak menggunakan biro jasa untuk datang ke BPN. ‘Karpet merah’ dibuka pada jam kerja mulai Senin hingga Jumat. Khusus Sabtu dan Ahad, pelayanan penuh hanya diberikan kepada pemohon langsung mulai jam 09.00 hingga 13.00 WIB. Hal yang membuat Nandang kecewa, ternyata animo masyarakat yang mengurus langsung jumlahnya hanya dalam hitungan jari. Tak seimbang dengan pesonil BPN yang disiapkan untuk melayani mereka. Kenapa masyarakat tak datang sendiri padahal diberi kemudahan. Pihaknya masih mengevaluasi minimnya pemohon, apakah faktor kurangnya sosialisasi, ataukah masyarakat tak mau ambil pusing dengan menyerahkan pada biro jasa. ‘’Kemudahan bahkan diberikan lagi dengan cara pembayaran melalui debit di ATM bank. Ada satu bank swasta yang menawarkan produknya untuk melayani pembayaran di kantor BPN. Kalau memang ini baik akan ditindaklanjuti,’’ katanya.Q hds

Uang Makan dan TPP PNS Sidoarjo Bisa Terlambat Sidoarjo, Bhirawa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Sidoarjo diingatkan untuk segera mengirimkan berkas Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2015, ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Dinas Pendapatan Pengelolahaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo, agar masalah uang makan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) segera diproses.

Menurut Kepala BUD DPPKA Sidoarjo, Khusnul Inayah, hingga pertengahan Bulan Januari ini, belum ada SKPD yang mengirimkan DPA nya.

Padahal kalau mereka terlambat mengirimkannya, maka pencairan uang makan dan TPP PNS, tak akan bisa diterima secara reguler atau tepat waktu seperti tiap bulannya. ‘’Sepanjang DPA tahun 2015 ini oleh SKPD selesai di koreksi, kemudian diserahkan kepada BUD, maka pencairan TPP dan uang makan Insya Allah akan bisa tepat waktu, seperti tiap bulannya, tak sampai ditunda-

tunda,’’ kata Khusnul, Rabu (14/ 1) kemarin, di kantornya.

Namun disayangkan Iin— panggilan Khusnul Inayah, hingga kini pihak BUD sama sekali belum menerima DPA dari SKPD di Sidoarjo. Padahal BUD tak lama dalam memproses DPA SKPD itu. BUD hanya mengecek, apakah uang makan dan TPP memang ada dalam DPA tahun 2015 ini. Sehingga Insya Allah uang makan dan TPP bisa diterima secara reguler pada Bulan Pebruari mendatang.

Bila pencairan uang makan dan TPP awal tahun 2015 ini sampai terlambat, ia minta

agar PNS tak sampai resah.

Sebab menurutnya, uang makan dan TPP itu tak hilang.

Hanya tertunda sementara, sebab SKPD tak tertib dalam masalah prosedur saja. ‘’Ya biasalah resah, sebab biasanya mereka menerima rutin tiap bulannya, tapi sempat tertunda hingga menjadi ramai,’’ ujar Khusnul.

Menurut Khusnul, sebenarnya uang makan dan TPP itu adalah suatu bentuk penghargaan Pemerintah kepada PNS, beda dengan gaji yang merupakan hak PNS. Makanya SKP supaya cepat menyerahkan DPA nya tahun 2015 ini, supaya bisa segera diproses sehingga TPP dan uang makan tak sampai telat diberikan.

Sementara itu, disampaikan Kabid Anggaran DPPKA, Ulimiyati, tahun 2015 ini alokasi anggaran untuk uang makan PNS Sidoarjo besarannya Rp84.4 miliar, sedangkan untuk alo-

Bupati Buka Akses Jalan Menuju MAS Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo akhirnya merealisasikan keluhan warga yang kesulitan menuju Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) atau yang lebih dikenal dengan Ground Breeking RAMP 115. Akses jalan sepanjang 1,2 km dengan lebar sekitar 10 meter telah dimulai pengerjaannya.

Pencanangan pekerjaan yang terletak atau tepatnya di exit Tol Waru, Selasa (14/1) kemarin dibuka langsung oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum dengan didampingi jajaran Forpimda, Komandan Kodim 0816 Bambang Utomo, serta Kapolres Sidoarjo Anggoro Sukartono, dan Kepala Dinas PU Bina Marga Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan.

Usai upacara pencanganan, Sigit Setyawan menjelaskan, kalau pengerjaan ini memerlukan waktu sekitar delapan bulan. Pekerjaan ini murni bekerjasama dengan pihak swasta, yakni PT Surabaya Lingkar Mas (PT SLM). ‘’Semua biayanya ditanggung perusahaan itu. Sebenarnya jalan ini sudah lama diusulkan, namun selalu terkendala. Akhirnya tahun ini baru bisa direalisaskan,’’ katanya.

Dengan dibangunnya jalan akses ini semoga para warga yang akan menuju MAS tak kesulitan lagi, dan tak memutar lebih jauh lagi. Sebelumnya warga yang dari arah Waru dan Taman selalu memutar sampai wilayah Sepanjang/Espatindo, cukup jauh. ‘’Setelah jalan ini selesai dan dibuka akan memerlukan beberapa menit sudah sampai MAS, baik itu yang melewati tol maupun yang jalan bawah,’’ jelasnya.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan, kalau infrastruktur jalan merupakan sarana utama penunjang pertumbuhan ekonomi. Makanya jalan ini nantinya, diharapkan bisa memacu terhadap pertumbuhan ekonomi. Saiful Ilah juga berharap dengan dibukannya jalan ini akan bisa menambah peningkatan ekonomi masyarakat Sidoarjo.Q ach

ali kusyanto/bhirawa

PNS Sidoarjo melakukan cek lock secara finger print, bila mereka tidak melakukannya maka uang makannya bisa dipotong. kasi anggaran TPP Rp74.1 miliar.

Menurut Ulmiyati, uang makan dan TPP itu adalah suatu bentuk penghargaan pada PNS. Maka pemberian uang makan di tiap daerah tak sama tergantung pada kemampuan daerah. Pada tahun

2015 ini di Sidoarjo uang makan sebesar Rp20 ribu per hari. Sementara pemberian TPP tiap daerah juga tak sama.Sebab ada daerah yang tak memberikan TPP karena tergantung pada kemampuan daerah.Q ali

Maju Lagi, Bupati MKP Resmi Lamar Partai Golkar

Warga Kedungsari Mengadu ke DPRD Kota Mojokerto, Bhirawa Merasa tanah hak warisnya diserobot Pemkot Mojokerto, sejumlah perwakilan warga asal Lingkungan Kedung Sari, Kel Gunung Gedangan, Kec Magersari, Kota Mojokerto mendatangi kantor DPRD, Rabu (14/1) kemarin.

Mereka menuding pemasangan papan Pemkot diatas tanah yang saat ini berbentuk lapangan ini, merupakan bentuk penyerobotan. Dalam papan nama itu tertulis klaim Pemkot atas tanah lahan seluas 1.6 hektar. ‘’Tanah itu milik 48 warga gogol tapi diklaim milik pemkot,’’ ujar Wahyu Diana, salah satu ahli waris yang juga menjabat sebagai Ketua RW setempat, kemarin.

Sebelum mendatangi kantor DPRD, sejumlah perwakilan warga pemilik tanah gogol secara turun-temurun itu juga melayangkan surat ke Kantor Dinas Pendapatan, pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA).

Menurut Wahyu, secara tiba-tiba pada Bulan September 2014 lalu Pemkot memasang plakat bertuliskan tanah ini milik Pemkot Mojokerto. Tentu saja warga yang merasa telah memiliki tanah sejak lama merasaa hak miliknya dirampas oleh pemerintah setempat.

Keberatan warga atas tanah yang diklaim oleh pemerintah setempat juga diperkuat oleh berita acara yang tertulis, jika tanah itu merupakan tanah gogolan.

Saat itu, warga hendak mengurus sertifikat perihal status tanah itu namun dalam perjalanannya malah diklaim sebagai Pemkot. ‘’Sudah turun temurun jika tanah itu tanah gogolan. Warga jelas keberatan dengan sikap Pemkot,’’ tegas Rudi yang juga ahli waris tanah itu.Q kar

5

ali kusyanto/bhirawa

Bupati Saiful Ilah, berfoto bersama karyawan PDAM Delta Tirta Sidoarjo, usai melantik pejabat struktural di BUMD Sidoarjo itu.

Bosan Dikritik, Direktur PDAM Delta Tirta Akan Dicopot Sidoarjo, Bhirawa Untuk perbaikan pelayanan di PDAM Delta Tirta Sidoarjo, semua pejabat di BUMD Kab Sidoarjo itu harus lapang dada menerima kritikan. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, mengungkapkan, selama ini banyak kritikan yang diterima lewat SMS terkait pelayanan yang kurang maksimal di PDAM Sidoarjo.

Apalagi saat ini, kata Saiful Ilah, empat Direktur di PDAM Sidoarjo tergolong baru maka harus bersemangat dalam memperbaiki pelayanannya.

Siapa yang merasa bosan menerima kritikan SMS itu, berarti ia juga bosan jadi Direktur PDAM,’’ tegas Saiful Ilah, saat melantik puluhan pejabat struktural di PDAM Sidoarjo, Rabu (14/1) kemarin, di Kantor PDAM Jl Pahhlawan Nomor 1, Sidoarjo.

Empat Direktur PDAM Delta Tirta periode 20152019, yang baru dilantik Bupati Saiful Ilah itu, Sugeng Mujiadi, sebagai Direktur Utama, Aries Ardiansyah, sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, Bima Ariesdiyanto, sebagai Direktur Pelayanan dan Iwan Prasetya, sebagai Direktur Operasional. ‘’Direksi baru harus kompak, jangan pecah, semua karyawan PDAM juga harus mendukung,’’ kata Saiful.

Menurutnya, pegawai PDAM Sidoarjo harus punya rasa memiliki PDAM. Hal ini untuk memotivasi kerja mereka, sehingga PDAM bisa untung terus. ‘’Kalau terus rugi, apa yang dipakai untuk membayari gaji karyawan yang jumlahnya mencapai 500- an orang. Ini kalau rugi dulu kemudian un-

tung belakangan tak apa-apa, tetapi jangan rugi terus,’’ kata orang nomor satu di Pemkab Sidoarjo itu.

Saiful Ilah merasa perlu banyak memberikan arahan itu, karena telah mendapat laporan hingga kini Tingkat Kehilangan Air (TKA) di PDAM Sidoarjo masih tinggi, yakni sekitar 31%. Menurutnya, itu sangat penting untuk cepat ditangani, sebab kalau dibiarkan terus maka PDAM Sidoarjo akan semakin rugi.

Bupati juga meminta agar masyarakat Sidoarjo yang bisa terlayani air bersih dari PDAM Sidoarjo ini semakin banyak.

Karena menurut data, kini dari angka 100% yang terlayani masih sekitar 31% saja. ‘’Semua direksi dan karyawan PDAM harus kerja keras, agar bisa melayani semua masyarakat Sidoarjo,’’ katanya.Q ali

agar bisa diusung Partai Kab Mojokerto, Bhirawa Kepastian Bupati Mojo- Golkar dalam Pilbup nanti. kerto Inchumbent, Mustofa ‘’Ibaratnya melamar pekerjaKamal Pasa (MKP) maju an, kan harus ada surat permohonan dulu,’’ lagi dalam Peimbuhnya. milihan Bupati Subandi me(Pilbup) tahun negaskan, Parini akhirnya tai Golkar tak terjawab. Seakan mem buka cara diam-dipendaftaran am Bupati penjaringan caMKP melamar lon seperti yang Partai Golkar dilakukan paruntuk dijaditai lain. Sebab, kan kendaraan Partai Golkar dalam Pilbup sudah menemendatang. mukan calon Sebagai bukkariyadi/bhirawa yang pas. ‘’Kati keseriusanMustofa Kamal Pasa lau sudah ada nya, MKP mecalon ideal buat ngirim surat permohonan untuk dica- apa cari-cari lagi. Dan bagi lonkan Golkar dalam bursa Golkar, Bupati MKP adalah Pemilihan Bupati (Pilbup) calon yang ideal untuk periode 2015 - 2020 menda- diusung Golkar saat Pilbup tang. Surat yang ditujukan nanti,’’ tegasnya.

Anggota DPRD Kab Mokepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pim- jokerto dua periode ini mepinan Wilayah (DPW) dan nuturkan, turunnya restu Dewan Pimpinan Pusat kepada incumbent ini su(DPP) Partai Golkar ini, dah melalui tahapan pedikirimkan Bupati MKP nilaian elektabilitas. Dari seminggu lalu. ‘’Memang ada penilaian kinerja serta ting surat permohonan penca- kat popularitasnya di maslonan dari MKP, surat itu yarakat, MKP dinyatakan masuk minggu lalu ke DPD lolos. ‘’Ada penilaian khudan ditembuskan ke DPW sus dari partai Golkar sebe serta DPP,’’ ujar Subandi, lum menjatuhkan rekom.

Ketua DPD Partai Golkar Biasanya penilaian itu diKab Mojokerto ditemui, Ra- buat setelah dilakukan prosesi survei elektabilitas bu (14/1) kemarin.

Wakil Ketua DPRD Kab calon. Dan MKP dinilai Mojokerto ini mengatakan, bagus dan layak untuk disejauh ini ada sinyalemen usung nanti,’’ ujarnya.

Sesuai Perppu Nomor 1 positif dari DPW serta DPP terkait surat itu. Pasalnya, Tahun 2014 tentang Petepat setelah surat masuk, milihan Kepala Daerah caperwakilan dari DPW lang- lon bupati diusung partai sung memberikan konfir- politik, dengan ketentuan masi positif melalui telepon. minimal 20 kursi parlemen ‘’Sudah ada jawaban lisan atau 25% dari suara sah dari DPW, mereka men- partai yang duduk di DPRD. yambut positif permohonan Dalam Pemilihan Legislatif itu. Tapi untuk jawaban kemarin, Partai berlambang resminya masih menunggu pohon beringin ini memiliki keputusan final melalui ra- enam kursi di DPRD Kab pat pleno,’’ tambah politikus Mojokerto. Jika Golkar sudah memberikan sinyal poasal Kec Trowulan ini.

Subandi juga mengaku, sitif, maka langkah sang insebelum surat diluncurkan, cumbent kian mulus. Pacalon incumbent ini sudah salnya, sebelumnya PPP melakukan komunikasi po- yang memiliki empat kursi litik kepadanya. MKP me- di parlemen juga menyaminta saran terkait langkah takan siap mengusung sang apa yang harus dilakukan calon.Q kar

Komisi C Temukan Kontraktor Hanya Kerjakan 56 Persen Gresik, Bhirawa Komisi C DPRD Gresik terus melakukan tugasnya sebagai pegawas kinerja eksekutif, Rabu (14/1) kemarin melakukan Sidak berbagai proyek pengerjaan jalan. Sidak proyek Jl Lowayu-Lasem Ini dilakukan untuk memastikan proggres yang dilaporkan DPPKAD sudah sesuai di lapangan. Ter-

nyata ditemukan, masih ada proyek yang dikerjakan kontraktor hanya 56%.

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, Sidak kali ini merupakan lanjutan dari Sidak-sidak sebelumnya. Dewan tak ingin ada satu proyek yang tertinggal, apa lagi luput dari pengawasan Komisi C. Kare-

na pengerjaan proyek ini dibeayai menggunakan anggaran APBD, maka harus diketahui kontraktor mengerjakannya sudah tepat waktu dan sesuai bestek atau belum.

Dalam Sidak kemarin, Komisi C sudah memetakan proyekproyek yang bermasalah atau tidak. Namun begitu Komisi C tetap akan Sidak semuanya,

agar bisa melakukan evaluasi kinerja SKPD terkait. Sebab dewan menginginkan yang terbaik, sehingga pencapaian yang didapat bisa maksimal.

Sehingga bila ditemukan ada penyimpangan bisa segera diperbaiki. ‘’Dari seluruh proyek milik Pemkab Gresik, seluruhnya dipastikan selesai. Kecuali

proyek yang kini disidak. Dari target 100% yang dicanangkan ternyata hanya 56% proggres yang mampu diselesaikan kontraktor. Untuk kontraktor proyek Jl LowayuLasem yakni PT Baitasari.

Saat ini resmi diblacklist Pemkab. Sehingga PT Baitasari dilarang mengikuti lelang,’’ kata Syafi’ Q kim

Padukan Budaya Lokal dan Hari Besar Agama Wali Kota Gelar Kenduri 2015 Nasi di Layah Gebrakan Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus memadukan budaya lokal dan hari besar keagamaan patut dipresiasi. Kepala daerah dengan latar belakang orang ulama ini menggelar kegiatan yang memadukan dua unsur itu. Yakni makan 2015 nasi kuning diatas layah atau cobek yang merupakan tradisi lokal dipadukan dengan peringatan Maulud Nabi Muihammad SAW. Meskipun Kota Mojokerto minim sumber daya alam, tetapi dimata Wali Kota Mas’ud Yunus masih ada yang bisa dioptimalkan untuk mengangkat potensi daerah. ‘’Bagaimana wilayah yang hanya terdiri dari dua kecamatan ini dapat menarik wisatawan.

Salah satunya dengan kenduri ini,’’ teang Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Rabu (14/1) kemarin. Acara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1436 Hijriyah ini

akan diadakan Hari Minggu 18 Januari 2015 nanti. ‘’Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, peserta dari warga masyarakat, SKPD dan Sekolah berbondong-bondong ke Lapangan Surodinawan untuk mengikuti acara ini.

Dengan membawa asahan yang ditempatkan di layah.

Masing-masing kelompok membawa 4 layah berisi nasi kuning atau nasi gurih yang seluruhnya akan berjumlah 2015 layah,’’ tambah alumnus STPDN ini.

kariyadi/bhirawa

Heryana Dodik Murtono Menurut Dodik, layah bukan saja piranti dapur yang digunakan untuk membuat sambal. Tapi jaman dahulu, layah juga dipakai untuk tempat makan bersama-sama. Sehingga suasana kebersamaan, guyub rukun dapat terjalin

ketika makan dalam satu layah. ‘’Walikota berharap dengan acara Kenduri Maulid dengan 2015 layah ini, dapat membuat masyarakat Kota Mojokerto lebih guyub rukun membangun Kota Mojokerto bersama-sama,’’ tandas Dodik.

Ditemui terpisah, Wali Kota Mas’ud Yunus memaparkan, acara Bancakan Maulid dengan layah ini merupakan budaya Islam nusantara yang sudah ada sejak jaman dahulu. ‘’Saya ingin menghidupkan budaya Islam nusantara di Kota Mojokerto. Siapa lagi yang melestarikan budaya Islam nusantara kalau tak dimulai dari kita sendiri. Saya harap acara ini nantinya juga menjadi acara tahunan yang menarik wisatawan ke Kota Mojokerto,’’ jelas wali kota.

Kegiatan kenduri itu bakal

dihadiri lebih dari 7 ribu orang dengan memakai baju warna oranye atau putih. Terdiri dari Forpimda Mojokerto, Jamaah Al Ummahat, FKMT, Kepala Sekolah, pelajar, SKPD, RT, RW, organisasi islam dan Masyarakat se-Kota Mojokerto.

Masyarakat umum juga bisa langsung datang untuk memeriahkan. Karena pada acara ini juga diadakan kegiatan donor darah. Dan setiap pendonor berkesempatan untuk mendapatkan ratusan doorprice. ‘’Peserta dan undangan yang datang juga saya wajibkan membawa tas plastik atau kresek untuk tempat sampah.

Ini penting. Karena saya ingin nanti setelah acara, masingmasing peserta punya tanggung jawab dalam kebersihan lingkungan,’’ terangnya.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Enam PNS Diizinkan Cerai Selama 2014 Bojonegoro, Bhirawa Dari tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengajukan permohonan cerai di tahun 2014, diketahui hanya enam PNS yang diizinkan untuk mengajukan perceraian.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro, Lusiana kepada Bhirawa, Rabu (14/1) di ruang kerjanya. “Ada enam PNS dari total tujuh yang mengajukan perceraian yang kita ACC untuk izinnya, satu PNS yang kita tolak pengajuannya adalah BA karena tidak memenuhi syarat pengajuan,” jelasnya.

Menurutnya, dari enam PNS yang di ijinkan terdiri empat PNS pengajuan cerai karena tidak ada kecocokan atau sering bertengkar. Yakni dua guru yakni berinisial LT dan SS, selain itu ada staf DPRD Bojonegoro berinisial AI dan SW dari staf Kecamatan. “Sedangkan dari lingkup Satpol PP terdapat berinisial TPI yang digugat cerai oleh istri. Selain itu, ada juga DP yang merupakan staf Disperindag karena diakibatkan tidak saling percaya,” ungkapnya.

Disampaikan, putusan izin yang dikeluarkan BKD ini merupakan langkan dari mereka untuk mengurus perceraian di kantor Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Awalnya mereka mengajukan perceraian dari Badan Inspektorat dan dilanjutkan ke Bupati. “Dari bupati turun ke kita untuk mengeluarkan izin pengajuan perceraian sebagai syarat untuk ke Pengadilan Agama,” imbuhnya.Q bas

Kejari Tolak Pembangunan Rumah Tipe 100, Minta 70 Probolinggo, Bhirawa Pelaksanaan tukar guling yang ditarwarkan pemerintah kabupaten Probolinggo terhadap Kejaksaan Negeri Kraksaan (Kejari) mengenai pembangunan rumah dinas tipe 100, sebagai upaya pengembangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman No. 134 Kota Kraksaan, dengan tegas di tolak Kejari, dengan alasan tipe tersebut terlalu besar, Kejari justru minta pembangunan rumdin bertipe 70 saja.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dengan saling menghibahkan tanah dan bangunan rumah dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kraksaan, atas penolakan tersebut tidak ada masalah, pasalnya tidak mempengaruhi jumlah anggaran yang ada walaupun harus membangunan tambahan rumah lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan (Kajari) Edi Sumarno Rabu (14/1) mengatakan, tipe 100 bagi dirinya terlalu besar.

“Untuk itulah kami minta pembangunan rumah hanya tipe 70 saja dengan syarat ditambah bangunan asrama dan mes untuk pegawai kejaksaan lainnya,” kata Edi Sumarno.Q wap

Hasil Tes CPNS Bakal Diumumkan Minggu Ketiga Tuban, Bhirawa Akhirnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban akan segera mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tuban yang telah dilakukan tes pada awal Desember 2014 yang lalu pada minggu ketiga bulan Januari 2015.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban, Nur Hasan, saat dikonfirmasi (14/01) setelah para peserta mengaku resah karena belum ada kepastian kapan hasil tes tersebut diumumkan. Akan tetapi sampai saat ini BKD Kabupaten Tuban mengaku masih menunggu pengumuman secara resmi dari Panitia seleksi Nasional (Panselnas). ”Insya Allah hasil seleksi CPNS di Kabupaten Tuban akan diumumkan pada minggu ketiga pada Januari ini. Tapi pastinya kita tunggu dulu dari Panselnya.

Setelah Pengunguman resmi dari Panselnas keluar, kita juga harus rapat dengan panitia seleksi yang ada di Tuban terlebih dahulu untuk teknis pengumumannya,” kata Nur Hasan.

Saat disinggung tanggal berapa kepastian hasil CPNS Tuban bisa di lihat, Kepala BKD Tuban, belum bisa memastikan secara pasti tanggal berapa pengunguman tersebut bisa dilihat oleh publik. ”Untuk tepatnya kita juga belum bisa memastikan secara pasti. Karena itu juga tergantung dari Panselnas,” terang Kapala BKD Tuban ini.Q hud

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

PLTS Pertama Indonesia Ada di Lamongan Lamongan, Bhirawa Ke depan, timbunan sampah di Lamongan tampakanya bakal menjadi barang langka. Bahkan diprediksi Lamongan bakal kekurangan sampah. Itu disampaikan Bupati Fadeli saat melihat uji coba Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambakrigadung, Rabu (14/1).

Dia juga berani mengklaim bahwa PLTS yang dimiliki Lamongan itu adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. “Sepanjang pengetahuan saya, belum ada tempat lain di Indonesia yang memiliki PLTS. Sehingga Insya Allah PLTS ini adalah satusatunya di Indonesia,“ ujar Fadeli.

Dia melanjutkan, pembangunan PLTS tersebut adalah bagian dari inovasi dan wujud nyata Lamongan sebagai Kota Adipura Kencana. “Lamongan sebagai kota Adipura Kencana yang bersih dan hijau bukan hanya wacana. Pembangunan PLTS ini adalah wujud nyata dan inovasi yang kami ikhtiarkan,“ kata dia.

Fadeli bahkan menyebut PLTS itu nantinya memiliki berbagai kegunaan, bukan hanya sebagai penghasil tenaga listrik dari sampah. Namun juga sebagai pembuat pupuk dan bahkan uap hasil pembakarannya bisa digunakan untuk industri tahu tempe dan pemotongan ayam.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lamongan Suki-

man menyebut mesin PLTS itu akan terus disempurnakan. Termasuk dalam waktu dekat untuk memasang inverter, penyimpan daya listrik yang dihasilkan dengan kapasitas 10 ribu KVA. PLTS itu sendiri memiliki kapasitas mengolah sampah sebesar 4 ton perjam. Diperkirakan, dari 4 ton sampah itu, 2 ton akan menjadi kompos, 1 ton berupa sampah yang masih bisa dijual lagi dan 1 ton lagi akan diolah menjadi listrik.

Setiap harinya, PLTS tersebut akan beroperasi selama 8 jam dengan produksi listrik diperkirakan sebesar 25 KVA. “Listrik produksi ini nantinya selain untuk penerangan di TPA, juga akan dimanfaatkan untuk mengoperasikan mesin pembuat bijih plastik,“ kata Sukiman.

Dengan kapasitas produksi itu, dipastikan sampah yang masuk ke TPA sekitar 64 ton setiap harinya akan langsung habis diolah. Bahkan bisa kekurangan bahan baku sampah. “Ke depan, mesin PLTS ini bahkan bakal kekurangan sampah. Sehingga akan meng-

suprayitno/bhirawa

Menjadi pionir, PLTS di Lamongan ini adalah yang pertama di Indoensia. ambil sampah dari seluruh wilayah di Lamongan, bahkan di luar Lamongan, “ katanya.

Lebih penting lagi, lanjut dia, bukan hanya kemampuan

PLTS menghasilkan listrik namun fungsi ekologis yang demikian besar dari PLTS tersebut. Dengan adanya PLTS, umur sanitary landfill di

TPA bakal lebih panjang dari yang normalnya 8 tahun. Selain itu bakal menjadi solusi efektif bagi permasalahan sampah di Lamongan.Q yit

Pupuk Bersubsidi Langka, Dandim Haryono Center Laporkan Janji Tindak Tegas Spekulan Penggunaan CSR ke Polisi Situbondo, Bhirawa Keterlibatan TNI mendukung swasembada pangan, tampaknya tidak akan main-main. Melalui Dandim 0823 Situbondo, Letkol Sugeng Riyadi, berjanji akan menindak tegas siapapun yang menjadi spekulan pupuk bersubsidi, di Kota Santri.

Pernyataan Dandim Letkol Sugeng Riyadi disampaikan saat menggelar jumpas pers bersama Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo, kemarin. Menurut Letkol Sugeng Riyadi, saat musim tanam masalah terbesar yang dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. “Oleh karena itu, saya berjanji akan terus memantau pendistribusian pupuk bersubsidi agar dapat dinikmati para petani Situbondo,” tegas Sugeng.

Saat ini, kata Letkol Sugeng Riyadi, TNI AD sudah berkomitmen mendukung swasembada pangan hingga 2017. Untuk itulah, kata Sugeng, TNI akan menindak tegas siapapun yang mempermainkan pupuk bersubsidi, maupun memperjual belikan air saat musim kemarau datang.

Apalagi, saat kesulitan air di musim kemaru, sangat dikeluh-

kan para petani, hingga mempengaruhi terhadap produktifitas hasil Pertanian di Situbondo.

Tidak hanya itu saja, lanjut pria dengan dua melati dipundaknya itu, TNI bersama Dinas Pertanian dan BKPPP Kabupaten Situbondo akan terus mencari terobosan di bidang teknologi pertanian. “Ini akan terus dilakukan demi, untuk membantu berbagai masalah yang dihadapi petani,” lanjut Sugeng Riyadi, kemarin.

Lebih jauh, Dandim Letkol Sugeng Riyadi menegaskan, agar Pemkab bersikap tegas menerapkan Perda Tata Ruang. Saat ini disinyalir banyak lahan Pertanian beralih fungsi menjadi Perumahan.

“Melalui Perda tata ruang tersebut, Pemkab Situbondo harus tegas mengatur perijinan pembangunan perumahan di Situbondo. Sehingga lahan untuk pertanian tidak berkurang,” ungkap Sugeng.

Sementara itu menurut Agus Fauzi, Kepala Dinas Pertanian Situbondo, untuk meningkatkan 10 persen hasil produksi padi di Situbondo tahun pertama, Dinas Pertanian akan mendorong perluasan Indeks Pertamanan. “Saat ini luas lahan tanam di Situbondo mencapai 44.457, 18 hektar,” ujar Agus Fauzi.Q awi

sawawi/bhirawa

Dandim Situbondo, Letkol Sugeng Riyadi (tengah) didampingi Kadis Pertanian Agus Fauzi dan Asisten II Setkab, Akhmad Sugiarto.

Sampang, Bhirawa Haryono Center melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke Mapolres Sampang. Pasalnya berdasarkan dokumen, PT Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera (BPR BAS) Sampang pada tahun 2012 menyalurkan CSR senilai 200 juta. alasannya dana CSR tersebut milik PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) dan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM).

Menurut Haryono selaku pembina Haryono Center saat ditemui di Mapolres Sampang, menjelaskan apa kapasitas hukum PT Bank BPRS-BAS sebagai penyalur dana CSR milik BUMD yang lain pada tahun 2012 senilai

200 juta. Mestinya realisasi CSR PT harus membelanjakan sendiri CSR yang akan direalisasikan sesuai amanat undang-udang PT serta PP Nomor 47/2012 tentang tangung jawab sosial dan lingkungan PT. “Tidak dibenarkan jika perseroan terbatas membelanjakan CSR PT lain. PT BPR BAS dengan CSR PT SMP ini apa hubungannya?

Lalu ke mana uang itu setelah dilakukan transfer ke BPR BAS. Apalagi, dana itu sudah dimasukkan dalam perhitungan dividen di tubuh PT SMP,” ucap Pembina Haryono Center, Rabu (14/1).

Haryono menilai kegiatan itu sangat melanggar hukum, Sesuai dengan Pasal 3 dan 4 PP Nomor 47/2012, ketika

BPR BAS bertindak sebagai pengguna belanja atas CSR PT SMP, jelas-jelas itu penyimpangan. Meski dalam bentuk dan alasan apa pun tetap salah dan tidak dapat dibenarkan, oleh sebab itu, saat ini dugaan penyimpangan tersebut langsung kami laporkan dilengkapi beberapa dokumen pada kepolisian Polres Sampang, di Kanit II pidana ekonomi (Pidek) Polres Sampang agar ditindaklanjuti secara hukum,” tegasnya.

Pemeriksaan laporan Haryono Center di ruang kanit II pidana ekonomi (pindek) berlangsung tertutup, bahkan belum ada komentar resmi dari kepolisian Polres Sampang terkait laporan Haryono Center.Q lis

Banyak Pengawas Tidak Kebagian Tunjangan Sertifikasi Tulungagung, Bhirawa Jumlah pengawas TK/SD di Kabupaten Tulungagung dinilai sudah berlebih. Akibatnya, sebagian di antara mereka tidak dapat menikmati tunjangan sertifikasi atau biasa disebut tunjangan profesi pendidik (TPP).

“Kami sudah dapat laporannya. Ada sebagian pengawas yang tidak mendapat TPP karena jumlah pengawasnya sudah overload,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, pada Bhirawa, Rabu (14/1).

Menurut dia, seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tidak sampai mengangkat pengawas melebihi jumlah yang ideal. “Kalau dirata-rata setiap kecamatan jumlahnya enam sampai tujuh pengawas sudah cukup. Ini sampai ada yang satu kecamatan jumlahnya mencapai 12 pengawas. Kan kelebihan,” paparnya.

Dari laporan yang didapatkannya, lanjut Subani, jumlah pengawas TK/SD di Kecamatan Gondang mencapai 12 orang. Bahkan tak lama lagi bakal ada pengang-

akatan lagi sehingga mencapai 13 orang.

“Apa ini tidak membuat jumlah pengawas yang tidak kebagian TPP akan bertambah lagi. Masalahnya setiap pengawas untuk mendapat TPP diharuskan memenuhi pengawasan di sejumlah sekolah dan sejumlah guru. Kalau jumlah sekolah dan guru di satu kecamatan cukup dilakukan oleh enam pengawas lalu bagaimana dengan enam pengawas lainnya?. Ini yang membuat mereka tidak mendapat TPP,” paparnya lagi menjelaskan.

Di tempat terpisah, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Drs Hariyo Dewanto Wicaksana MM, ketika dikonfirmasi membantah jika ada kelebihan jumlah pengawas yang mengakibatkan sebagian di antaranya tidak mendapat TPP. “Tidak betul itu. Pengawas TK/SD sudah mendapat TPP. Bisa dicek kebanarannya,” ujarnya.

Namun demikian, Hariyo yang biasa disapa dengan sebutan singkat Yoyok ini mengakui masih ada dua pengawas yang belum mendapat TPP pada tahun 2015 ini. Mereka berdua adalah pengawas agama.Q wed

PJT Pasang Sensor Getaran Bendungan Sutami Guna Antisipasi Terjadinya Bencana Alam Keretakan yang terjadi pada bangunan Bendungan Sutami atau biasa masyarakat menyebutnya Bendungan Karangkates, yang berada di wilayah Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, telah membuat Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 (PJT) Malang, memasang sensor getaran di bendungan tersebut guna untuk mengantisipasi bencana sekaligus mengobservasi kerusakan bangunan bendungan.

Sekretaris PJT 1 Malang Ulie Mospar Dewanto, Rabu (14/1), kepada wartawan mengatakan, observasi bangunan Bendungan Sutami yang retak masih dilanjutkan selama satu siklus penuh atau selama musim hujan dan musim kemarau.

Pemasangan sensor getaran tersebut sangat diperlukan guna memantau pergerakan tanah, air dan getaran lainnya terkait dengan keperluan observasi. “Itu sebabnya jalan di bendungan itu

yang menghubungkan Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kalipare masih kita tutup total dari semua aktivitas,” tegasnya.

Sebab, masih dikatakan Ulie, sensor getaran sangat sensitif, sehingga bila ada kendaraan bermotor, maka sensor bakal meresponnya. Sehingga jalan bendungan masih kita rekomendasikan untuk ditutup sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Karena sejauh ini kondisi

bendungan terus dioperasionalkan untuk menampung air baku dan pengendali banjir. Dan selama musim hujan ini, elevasi atau ketinggian permukaan air masih terpantau sesuai pola.

“Kalaupun elevasinya meningkat, maka operasi bendungan bisa diatur dengan melepas air melalui pintu air. Hal itu dilakukan bila sudah siaga merah, tapi hingga saat ini elevasi air dibendungan masih dalam kondisi normal,” terang dia.

Diungkapkan, observasi dilakukan sampai tuntas, dan membutuhkan waktu lama. Oleh karenya itu petugas melakukan pengecekan menyeluruh untuk menjawab kekhawatiran bahwa keretakan itu terjadi pada bangunan inti bendungan.

Keretakan bendungan diketahui sejak Juni 2014 setelah adanya laporan keretakan aspal ja-

lan bendungan yang menghubungkan Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumberpucung. Petugas PJT 1 Malang melakukan observasi dengan cara menggali di sejumlah titik guna mengetahui pusat keretakan.

Dalam kesimpulan awal, lanjut Ulie, keretakan disebabkan oleh air yang merembes di struktur tanah di atas bangunan inti karena sistem drainase kurang sempurna. Selain itu, keretakan terjadi pada aspal jalan sejauh 70 meter di atas bangunan inti bendungan. Sedangkan bangunan inti merupakan sekat urukan tanah yang kedap air. “Tujuan bangunan inti agar air di bendungan tidak merembes atau bocor,” tegasnya.

Sementara dari hasil analisa, ia sebutkan, bahwa bangunan inti masih kokoh. Hal itu didasarkan pada analisa keamanan bendung-

cyn/bhirawa

Petugas PJT 1 Malang saat memantau kondisi Bendungan Sutami melalui layar monitor, yang disambungkan dengan sensor getaran, yang dipasang di bangunan Bendungan Sutami. an yang diresmikan pada 1972 masih aman. Meski gempa bumi kerap melanda Malang Selatan.

Justru saat ini yang menjadi ancaman adalah tingginya sedimentasi. Sebab, sedimentasi me-

ngakibatkan kapasitas tampungan terus menurun. Saat ini sedimentasi hanya mencapai 157,17 juta meter kubik dari kapasitas tampungan awal 253 juta meter kubik.Q cyn

JAWA TIMUR

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

7

Kabupaten Lumajang Rawan Peredaran Narkoba

KILAS JATIM

Dugaan Pungli SMPN 05 Dilaporkan ke Kejaksaan Kota Kediri, Bhirawa Dugaan punggutan liar (Pungli) Air Meneral dan iuran Kesehatan SMPN 5 Kota Kediri dilaporkan ke Kejaaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri oleh saalah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Kediri, alasanya item itu sudah dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wakil Ketua LSM HDL Yoyok mengatakan, pihaknya memiliki bukti yang valid terkait pungutan itu, nilanya mencapai Rp 500 ribu rupiah, untuk itu pihaknya meminta kejaksaan untuk menindak lanjuti laporannya itu. "Kami meminta komitmen Kejaksaan untuk menindak lanjuti laporan kami, saat ini bukti-bukti pungli yang kami serahkan hanya pungli di SMPN 5, setelah jaksa menindak lanjuti kami akan serahkan bukti-bukti untuk sekolah lain, karena semua sekolah ternyata masih melkukan pungli," ungkapnya.

Dia menjelaskan, dari bukti yang dikumpulkan, SMPN 5 telah melakukan pungutan yang mencapai Rp 500 ribu, dan yang palig mencolok adalah pungulan untuk pembelian air mineral yang mencapai Rp 216 ribu persiswa. "Itukan sudah dialokasikan di Bantuan Operasional Sekolah, kenapa kok harus membebani siswa dan wali murid, dengan angka itu, dikalikan ratusan siswa sudah berapa miliar? Saya minta Kejaksaan minindak lanjuti kasus ini," terangnya.

Terpisah Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Kediri Dwi Priono membantah jika pihaknya melakukan pungutan itu, menurutnya itu salah satu kontribusi dari Komite Sekolah untuk ikut membantu peningkatan mutu di bidang Kesehatan yakni membiasakan perilaku hidup sehat. "Itu adalah dari Komite sekolah yang menjembatani wali murid.

Dan sifatnya itu tidak wajib," ujar dia.Q van

Tempati Peringkat ke-9 se-Jatim Lumajang, Bhirawa Langkah antisipasi dan waspada perlu segera dilakukan berbagai pihak di Kabupaten Lumajang. Khususnya yang berkaitan dengan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lumajang menempatkan Lumajang pada peringkat ke 9 Se-Jatim dalam kategori rawan peredaran Narkoba. ‘’Sesuai peringkat hasil analisa evaluasi pengungkapan kasus Narkoba Se-Jatim disesuaikan data kepolisian, Kabupaten Lumajang memang masih dikategorikan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba,’’ jelas AKBP Wuwuh Priwibowo Kepala BNN

Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Wuwuh, sesuai data hasil analisa dan evaluasi, Kabupaten Lumajang memang peringkat ke 9. ‘’Ini berarti, peredaran narkotika di Kabupaten Lumajang masih rawan terjadi. Data ini juga menyesuaikan dari hasil

upaya pemberantasan yang telah dilakukan aparat Kepolisian melalui jajaran Satuan Reskoba Polres Lumajang selama kurun Tahun 2014. Artinya melihat kasus pengungkapan yang terjadi selama kurun 2014,’’ katanya.

AKBP Wuwuh Priwibowo juga mengatakan, meski Kabupaten Lumajang masyarakatnya religius dan bukan termasuk kota besar, namun masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak boleh dianggap remeh. ‘’Hal ini masih wajar dan bisa dimaklumi. Karena tidak ada daerah yang benar-benar

kita semua guna memfokuskan kegiatan penyelamatan generasi muda kita dari pengaruh narkoba,’’ tuturnya.

Upaya ini, menurut AKBP Wuwuh Priwibowo, di antaranya adalah dengan sinergi BNN Kabupaten Lumajang dengan berbagai lembaga untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Di antaranya, yang telah disinergikan antara BNN Kabupaten Lumajang dengan Pemkab, Polres, Kodim 0821 dan berbagai lembaga lainnya, termasuk dari lingkungan pendidikan.Q yat

Komisi B Prihatin Kondisi Pasar Anom Baru

Belasan Ribu RTS Masih Belum Ambil Dana PSKS Jember, Bhirawa Sebanyak 13.019 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Jember, belum mengambil dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos. Padahal, pihak Kantor Pos telah membuka kembali pencairan dana PSKS, untuk masyarakat yang belum mengambil hingga 2 tahapan.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, jumlah total dana kompensasi kenaikan harga BBM yang masih berada di Kantor Pos, mencapai Rp 5,2 Miliar. "Kami telah membuka kembali jadwal pencairan dana PSKS, untuk masyarakat yang belum mengambil sejak Tanggal 2 Januari lalu.

Namun, antusiasme masyarakat tidak terlalu tinggi," ujar Kepala Kantor Pos Jember, Wahyudi Azis, Rabu (14/1) kepada sejumlah media.

Menurutnya, belasan ribu RTS yang tidak mencairkan dana PSKS sebesar Rp. 400 ribu tadi, hampir terjadi merata di 31 wilayah kecamatan, namun terbanyak berada di Kecamatan Puger dan beberapa kecamatan lain di wilayah Jember Bagian Selatan.

Ia mengaku tidak tahu pasti, alasan belasan ribu warga yang belum mencairkan dana PSKS di balai desa/kelurahan dan Kantor Pos Kecamatan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan."Kami tidak tau pasti alasan mereka, kenapa tidak segera mengambil dana PSKS," akunya. Namun Wahyudi menduga, penerimanya telah meninggal dunia, pindah ke daerah lain, dan tidak memiliki identitas untuk mengambil dana bantuan senilai Rp 400 ribu ini.Q efi

menyatakan diri bebas dari narkoba. Lumajang termasuk daerah yang rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian khusus,’’ tegasnya.

Namun hal ini tidak bisa dibebankan pada satu lembaga saja. Harus menjadi perhatian dan membutuhkan keterlibatan bersama untuk memeranginya. Untuk pengguna, lanjut Wuwuh terungkap mereka ini termasuk kategori usia produktif dan bahkan kalangan remaja serta pelajar banyak terungkap menjadi pelakunya. ‘’Untuk itu, menjadi PR

nas/bhirawa

Perwakilan warga Desa Bulukerto saat diterima Pejabat Kantor Bagian Kesra Pemkot Batu dalam kaitannya pengaduan adanya proposal fiktif pengajuan dana hibah dan bansos.

Saatnya Pemkot Berantas Proposal Fiktif Dana Hibah dan Bansos Batu, Bhirawa Sudah saatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Batu meningkatkan kewaspadaan/pengawasan terhadap pengajuan bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos). Hal ini menyusul bermunculannya mafia dana hibah/bansos dengan menggunakan proposal fiktif.

Rabu (14/1), Paguyuban Sinoman di Desa Bulukerto mendatangi Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Batu. Mereka mengaku dirugikan oleh keberadaan proposal fiktif yang akhirnya diketahui berasal dari desanya (Desa Bulukerto -red).

Ada enam orang perwakilan warga Desa Bulukerto yang mendatangi Kantor Bagian Kesra. Mereka mengaku sudah ada dua proposal pengajuan dana hibah yang berasal dari desanya yang akhirnya ketahuan fiktif.

Padahal kedua proposal itu telah menerima pencarian dana hibah, masing-masing sebesar Rp 7,5 juta dan Rp 10 Juta.

“Adanya dua proposal fiktif ini diketahui setelah ketua RW kami (RW;01) dimintai untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas penggunaan dana hibah tersebut,” ujar perwakilan warga Desa Bulukerto, Erik Wijayanto, yang juga sekretaris Paguyuban Sinoman Cangar. Karena merasa tak ada pengajuan proposal dana hibah di wilayahnya, wargapun menduga adanya proposal fiktif beredar di wilayah RW 01.

Dari dua proposal yang diduga fiktif itu, yang pertama diajukan oleh warga/kelompok yang

menamakan dirinya Paguyuban Biyodo Sinoman Raket Tetangga. Dalam proposalnya, paguyuban ini mengajukan bantuan dana hibah sebesar Rp 25 juta. Namun dalam pencairannya, paguyuban ini hanya menerima Rp 7,5 juta.

“Meskipun uang yang cair lebih sedikit, namun hal ini merupakan penipuan dan telah mengakibatkan kerugian Negara,” ujar anggota Malang Corruption Watch (MCW), Muhammad Taher Bugis, yang ikut mendampingi warga Bulukerto dalam menyelesaikan masalah ini.

Proposal fiktif berikutnya adalah proposal yang diajukan Jamasan Gong Kyai Puji Arum.

Kelompok ini merupakan paguyuban pencucian benda pusaka gong yang biasa mengadakan ritual setiap bulan Sura. Dari proposal yang diajukan, paguyuban ini mendapatkan pencairan dana hibah sebesar Rp 10 juta.

Dengan adanya fakta ini, Paguyuban Sinoman Cangar, Desa Bulukerto mendesak Pemkot Batu untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas validitas kelompok atau kegiatan yang didanai dari dana hibah maupun bansos. Selain itu Sekretariat Daerah, terutama Bagian Kesra untuk memperbaki sistem pengelolaan dana hibah.

Menanggapi masalah ini, Kepala Bagian Kesra Pemkot Batu, Teguh Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pengusutan terhadap adanya proposal fiktif tersebut. Bahkan pihaknya telah menemui pihak yang mengajukan proposal Jamasan Kyai Puji Arum.Q nas

Sumenep, Bhirawa Komisi B DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Anom Baru setempat. Sidak yang dipimpin langsung ketua Komisi B, Nurus Salam itu menemukan banyak persoalan di pasar tersebut seperti ketidakteraturan penataan bangunan pasar pasca kebakaran tahun 2007 dan 2013.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam mengatakan, pihaknya sangat prihatin melihat kondisi pasar anom baru yang sangat tidak representatif. Penataan pasar yang sembrawut dan banyak genangan air di pasar sudah terjadi sejak lama sehingga mengganggu kenyamanan para pedagang pasar.

"Ini pasar tradisional yang menjadi pusat di Sumenep, tapi kenapa kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak ada pembenahan yang serius dari pemerintah sejak terjadinya bencana kebakarang 2007 dan 2013," kata Nurus Salam, Rabu (14/1).

Menurut Uyuk, sapaan akrab Nurus Salam menjelaskan, tidak teraturnya pasar ini disebabkan pembangunan pasar pasca bencana kebakaran yang tidak kunjung selesai, bahkan pemerintah terkesan sengaja membiarkan pembangunan pasar dihentikan.

Sebab, sejak ada upaya pembangunan sudah. Terjadi 2 kali putus kontrak antara pemerintah dengan pelaksana proyek pembangunan pasar lantaran bangunan tidak sesuai spesifikasi dan melewati batas waktu pembangunannya. "Harusnya pemerintah segera memba-

ngun pasar ini. Ini kan pusat masyarakat memutar ekonominya. Ini kan sudah 8 tahun sejak pasar terbakar tahun 2007," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto menyatakan, pada dasarnya Pemkab tetap berkometmen menyelesaikan pembangunan pasa pasca bencana kebakaran. Namun, ditengah-tengah upaya pembangunan pasar kembali selalu ada kendala.

"Yang terahir, kami mengalami kendala administrasi.

Rencana bangunan pasar dan harga kios yang ditawarkan investor tidak sesuai dengan keinginan pedagang.

Makanya sampai melampaui batas waktu pembangunan," ungkap Hadi Soetarto diruangan kerjanya.

Sekda menerangkan, pembangunan pasar itu optimis selesai ditahun 2015 ini meski sebenarnya proses pembangunan hingga kini masih baru sampai di bangunan pondasi atau pemasangan tiang pancang. "Kalau bangunan fisiknya memang masih belum, tapi kami yakin tahun ini bisa selesai," tegasnya.

Sekedar untuk diketahui, pada tahun 2007 terjadi kebakaran pasar disisi bagian barat dan menghanguskan ratusan toko dan kios milik 212 pedagang. Sedangkan tahun 2013 juga terjadi kebakaran pasar di sisi bagian timur dengan menghanguskan ratusan toko dan kios.

Akibat dari kebakaran 2007 itu, para pedagang dipindah ke daerah bagian selatan dengan bangunan seadanya.

Hal ini yang menjadi titik persoalan ketidak teraturnya peletakan pasar.Q sul

Pintu Masuk Kota Batu Akan Dilebarkan dan Dipercantik Kemacetan di ruas utama pintu masuk kota Batu di jalan Ir Soekarno hingga pertigaan Patimura setiap akhir pekan dan musim liburan tidak terlepas dari sempitnya badan jalan. Idealnya, jalan tersebut harus memiliki 3 lajur, yaitu 2 lajur dari arah bawah dan 1 lajur dari arah atas.

Dengan 2 lajur dari arah bawah, maka akan memperlancar arus lalu lintas. "Satu lajur untuk jalur cepat dan satu lajur untuk jalur lambat. Selain itu, khusus untuk lajur jalan menuju pertigaan jalan Dewi Sartika - Patimura, jalur paling tepi dikhususkan untuk yang langsung belok kiri ke jalan Dewi Sartika. Sedangkan jalur tengah untuk kendaraan yang akan masuk kota," terang Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga Arif As Sidiq kepada anggota Komisi A saat meninjau ke jalan tersebut, kemarin.

Oleh karena itu Pemkot Batu berencana untuk meminta ijin

Pemprov Jatim untuk memperlebar badan jalan antara 0,5 hingga 1 meter di sisi Selatan. "Status jalan Ir Soekarno dan Patimura kan jalan provinsi. Jadi kita perlu koordinasi dan meminta ijin terlebih dahulu. Kalau memang diperbolehkan, maka akan kita ajukan dalam PAK," tutur Arif.

Selain itu, karena tebing jalan sangat curam, Arif akan mengusulkan untuk pemasangan pagar jalan dan trotoar. "Sebagai pintu gerbang masuk kota tentu perlu dipercantik. Pagarnya nanti akan dihias dengan berbagai bentuk buah-buahan atau hewan, sehingga nampak cantik dan indah.

Tentunya juga akan kita lengkapi dengan trotoar sebagai pedestrian," kata Arif.

Untuk saat ini, anggaran yang disediakan sebesar Rp 1 miliar hanya untuk pembangunan trotoar di sepanjang jalan Ir Soekarno, itupun hanya untuk satu sisi saja. Sebab di ruas jalan utama tersebut memang belum dilengkapi dengan trotoar.

Terkait dengan usulan tersebut, Komisi C prinsipnya setuju. Bagaimanapun pintu masuk kota perlu ditata dengan baik. Selain itu, pelebaran jalan dan pembangunan trotoar, serta pagar tersebut juga demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 dan 4 maupun pejalan kaki.

"Kita prinsipnya mendukung usulan tersebut, sebab ruas jalan Ir Soekarno hingga Patimura memang kurang lebar. Harusnya memang 3 lajur agar laju kendaraan yang naik

bisa lebih cepat lagi," tegas Ketua Komisi C Didik Mahmud.

Tak hanya itu, anggota Komisi C lainnya Dedi Alwani meminta agar di sepanjang jalan tersebut dipercantik dengan tanaman bunga. Sebagai kota penghasil bunga, wajah kota Batu harus dihias sedemikian rupa dengan berbagai tanaman bunga.

"Masak kita kalah dengan daerah lain yang bukan penghasil bunga.

Seluruh pinggir jalan harus dipercantik dengan taman bunga atau bunga dalam pot, sehingga wajah kota ini menjadi indah dan sekaligus menunjukkan kalau kota Batu memang penghasil bunga," tukas politisi Partai Demokrat tersebut.

Jalan Utama Kota Batu yang sampai saat ini belum tertata baik memang jalan Ir Soekarno dan Moh Hatta. Di jalan utama tersebut hingga saat ini belum dilengkapi sarana pedestrian. Bahkan di

supriyanto/bhirawa

Kadis Pengairan dan Bina Marga menunjukkan rencana pelebaran jalan, pembangunan trotoar dan pagar di tebing jalan Patimur yang sangat tinggi kepada Komisi C DPRD Kota Batu karena membahayakan pengendara dan pejalan kaki. sana-sini masih ada tumpukan bongkaran dan sampah, serta dibeberapa titik belum dilengkapi saluran drainase. Kedua ruas jalan

tersebut adalah jalan provinsi, sehingga untuk penataannya harus dikoordinasikan dengan pihak Pemprov Jatim.Q sup

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Wage, 15 JANUARI 2015

40 Ribu Ton Gula Numpuk di PG Lestari Pasar Dipenuhi Produk Impor Nganjuk, Bhirawa Maraknya gula impor rafinasi di pasaran mengakibatkan 40 ribu ton gula menumpuk di tujuh gudang pabrik gula (PG) Lestari Kecamatan Patianrowo, Nganjuk. Bahkan pabrik gula satu-satunya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini sudah tidak mampu menampung stok gula secara keseluruhan, sebagian diantaranya terpaksa disimpan di gudang sewaan dan di sekitar lokasi PG Lestari.

ristika/bhirawa

Stok gula di tujuh gudang PG Lestari Nganjuk melebihi kapasitas hingga memaksa manajemen menyewa gudang tambahan.

Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (2 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Manjakan Penghobi Selfie Surabaya, Bhirawa Penggemar foto selfie, kini bisa semakin bergaya setelah OPPO N3 pelopor kamera putar otomatis akan segera hadir di Indonesia. Dengan sensor CMOS 16 megapixel dan dual LED flash, tak heran jika kehadiran OPPO N3 ditunggu-tunggu sejak peluncuran di Singapura. Untuk menjawab keinginan konsumen, mulai dari 15 sampai 20 Januari 2015, OPPO N3 premier package dapat dipesan melalui www.ofanstore.co.id dengan harga Rp7.999.000. Harga tersebut termasuk VOOC power bank , leather case dan O-klik versi 2.0.

“Semakin seringnya pengguna ponsel sharing foto melalui media sosial, mereka semakin membutuhkan ponsel dengan kamera yang dapat menandingi kualitas kamera profesional, seperti DSLR. Maka dari itu, OPPO terus berinovasi untuk menghasilkan kamera berkualitas terbaik untuk memanjakan konsumen,” ujar CEO OPPO Indonesia, Jet Lee, Rabu (14/1). N3 mewarisi fitur kamera berputar seperti pada seri pendahulunya N1, tetapi kali ini kameranya dapat berputar 206° secara otomatis dengan tambahan sebuah motor elektrik. Keseluruhan sistem kamera N3 telah disertifikasi oleh Schneider Kreuznach, pengembang lensa ternama asal Jerman. Q ma

Pedagang Enggan Turunkan Harga Surabaya, Bhirawa Menjelang penurunan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pada awal Februari 2015, beberapa pedagang cabai dan penjual makanan di Pasar Gununganyar, Surabaya enggan untuk menurunkan harga. “ Penurunan harga BBM memang memberikan dampak positif bagi semua orang, tapi hal itu tidak berlaku bagi petani cabai dan sayuran. Ada supplier yang menceritakan curah hujan di desanya tinggi, maka cabai yang siap panen menjadi cepat busuk. Sehingga hasil yang di dapat memang sedikit, dan petani tersebut menjual seadanya mas,” ujar Mujianto pedagang cabe di Gunung Anyar, Rabu (14/1) kemarin.

Dengan harga yang di dapat dari suplier sudah tinggi dirinya tidak bisa menurunkan harga meskipun BBM sudah turun. Namun untung yang di dapatnya tidak sebanyak yang diperkirakan masyarakat.

Mujianto mengakui untung dari cabai yang dijualnya hanya mendapatkan keuntungan Rp.2000 per kilogram. Itu pun belum kalau, ada pembeli yang menawar, maka untungnya juga tambah susut.

“Dengan keuntungan Rp.2000 per kilogram memang bukan untung yang besar. Tapi yang terpenting, cabai ini bisa terjual, kalau cabainya sudah mengering maka harga jualnya pasti turun. Untungnya hanya Rp 500 per kilogramnya,” tuturnya sambil melayani pembeli.

Penumpang Mancanegara Tanjung Perak 2014 Tembus 300 Persen Surabaya, Bhirawa Arus kunjungan penumpang mancanegara via kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meningkat 300% dibanding tahun 2013 lalu. Ini menunjukkan bahwa kota Surabaya semakin diminati oleh wisatawan asing dan oleh operator kapal pesiar internasional.

PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) Cabang Tanjung Perak Surabaya mencatat, se-

lama 2014 arus kunjungan kapal mencapai 14.039 Unit dan 75.559.177 Gross Tonage (GT).

Sedangkan untuk arus barang, tercatat 13.043.548 Ton dan 1.105.293 M³ dan 3.008.128 Ton/Ltr. Sedangkan arus petikemas sendiri mencapai 557.492 Boks atau 601.915 TEUs diluar TPS dan BJTI. Untuk arus penumpang luar negeri sendiri naik signifikan sampai 300% dari 1.762 orang penumpang luar negeri pada

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG2661SN, a/n.

Mudjito, Ds. Bangunjaya, Pakel-T.Agung No. 58/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam Biru, AG3106SI, a/n. Maryadi, Ds/Kec. Kalidawir-T.Agung No. 59/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1997, Hitam, AG5911SS, a/n.

Jamiah Siti Jamiyah, Ds. Karangtalun, Kalidawir-T.Agung No. 60/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG2285RD, a/n.

Sudarto, Ds Beji, Boyolangu-T.Agung No. 61/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 1996, Hitam, AG8585RF, a/n.

Ahmad Nurhadi, Sukodono, Karangrejo-T.Agung No. 62/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG4391OA, a/n.

Erfan Nahrowi, Dsn. Jabalan RT 03/02, Ds. Jabalsari, Sumbergempol-T.Agung No. 63/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5745 EC, a/n Zainul Abidin, Kel. Patokan, rw 02/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 64/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6263 ER, a/n Sunarti, Ds. Gebangan rw 02/04, Kec.Kapongan, Situbondo.

No. 65/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2306 FB, a/n Moch. Soehadi HS, Ds. Silowogo, rw 03/16, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 66/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3702 EI, a/n Moh. Ali, Kel. Patokan rw 04/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 67/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2843 EA, a/n Sujoto, Ds. Kalianget rw 09/20, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No. 68/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5587 EB, a/n Rony Sugiharto S, Ds. Besuki rw 04/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 69/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3176 ER, a/n Amina, Ds. Pasir Putih rw 01/01, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 70/IMB/BI-II/2015

Sementara itu bagi, Handayani penjual makanan dirinya merasa keberatan untuk menurunkan harga. Lantaran harga elpiji yang mengalami kenaikan, dan tingginya biaya produksi masakan yang dibuatnya.

Selain itu, dirinya dalam sehari harus memasak dua kali, karena dirinya juga membuka usaha catering bagi mahasiswa.

Harga masakan diturunkan nanti malah dapat ruginya.

Karena elpiji juga sudah naik, sangat berpengaruh terhadap proses memasaknya. Selain itu, sayuran, daging dan beberapa produk yang lain di pasar juga sudah mahal. Saya sehari masak dua kali, untuk melayani mahasiswa UPN yang berlangganan catering di tempat saya. Q wil

dok/bhirawa

Hiruk Pikuk Kapal Mancanegara di pelabuhan Tanjung Perak semasa 2014.

tahun 2013, saat ini capaian jumlah penumpang di tahun 2014 tercatat 7.218 orang. hal ini disebabkan karena 11 unit kapal pesiar singgah ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jadi total jumlah penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 740.093 orang di tahun 2014.

Menurut Dhany R. Agustian, Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 memang di tahun 2014 ini arus kunjungan kapal mengalami sedikit penurunan sekitar 0,9% dalam satuan GT, ini disebabkan oleh situasi ekonomi dibeberapa negara serta kondisi di negara Indonesia di tahun 2014 merupakan tahun politik sehingga kemungkinan para pengusaha mengurangi produksinya.

Namun dapat dijelaskan bahwa berdasarkan jenisnya dari total 75.559.177 GT, kapal petikemas masih mendominasi dengan jumlah 4.664 unit dengan berat mencapai 37.304.585 GT, disusul kapal general cargo sebanyak 2.587unit dengan berat mencapai 8.351.208 GT. Q ma

Administratur PG Lestari, Sukanto Partowijoyo, mengakui, terjadinya penumpukan stok gula tersebut terjadi sejak tahun 2012. PG Lestari mengaku kesulitan dalam menjual gula hasil produksinya karena pasar lokal dikuasai oleh gula impor rafinasi. Apalagi kualitas gula impor lebih baik dan harganya lebih murah dibanding gula produksi lokal.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 45/M-DAG/PER/8/ 2014 tanggal 7 Agustus 2014 menetapkan harga patokan petani (HPP) gula kristal putih (GKP) Rp 8.500 per kg.

Sementara harga gula impor rafinasi yang beredar di pasaran harganya dibawah HPP. “Pabrik gula sesuai Permendag harus menjual gula Rp 8500/Kg ke pasaran.

Sementara harga gula impor rafinasi di pasaran Rp7.500/ Kg, ini yang menjadi kendala pemasaran PG Lestari,” terang Sukanto.

Sukanto juga menjelaskan, secara nasional total kebutuhan gula masyarakat indonesia adalah 3,6 juta ton pertahun. Sementara jumlah gula yang mampu disediakan 58 pabrik gula milik pemerintah selama ini adalah 2,4 juta ton. Dari jumlah tersebut masih terjadi kekurangan gula secara

nasional 1,2 juta ton, Jumlah inilah yang seharusnya di impor oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri.

Namun menurut Sukanto, kenyataannya pemerintah malah mengimpor gula dengan jumlah lebih dari 2,5 juta ton sehingga stok gula di pasaran menumpuk dan PG kesulitan menjual gula hasil produksinya. Untuk PG Lestari sendiri, selain stok gula produksi tahun 2014 masih utuh di gudang, stok gula produksi tahun 2012 dan tahun 2013 masih sebanyak 7,9 ton.

Dampak persaingan gula impor dan gula lokal tidak hanya dirasakan oleh PG Lestari yang keuangannya terganggu, tetapi para petani tebu juga tidak mendapatkan hasil. “Akibat gula produksi PG Lestari tidak terserap pasar, maka cash flow juga terganggu dan ini juga berdampak pada petani tebu,” papar Sukanto.

Sukanto berharap ada kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan petani gula. Peningkatan rendemen dan revitalisasi pabrik gula hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan produktivitas dalam mendukung kemajuan industri gula dalam negeri. Q ris

dok/bhirawa

Stok beras di Bulog Malang kini mendapat pasokan beras impor dari pemerintah sebanyak 10 ribu ton.

Bulog Malang Dipasok 10 Ribu Ton Beras Impor Malang, Bhirawa Stok beras di Bulog Malang awalnya hanya sebanyak 24.500 ton, namun kini mendapat pasokan beras impor dari pemerintah sebanyak 10 ribu ton, dengan demikian maka stok beras Bulog Divre Malang menjadi bertambah.

Beras tersebut digunakan untuk menambah stok ketersediaan beras di gudang Bulog. Ini menurut Kabulog Divre Malang Arsyat, setidaknya menutupi kegagakan pengadaan beras sepanjang 2014 yang tidak sesuai target.

“Penyerapan beras sepanjang tahun lalu minim, tapi masih ada stok. Beras impor itu juga kebijakan nasional untuk menambah stok di gudang. Intinya ketersediaan bahan pangan di Kota Malang tetap aman,” kata Arsyat, Rabu (14/1).

Penyerapan beras oleh Bulog Sub Divre Malang pada 2014 lalu hanya mencapai 45.500 ton. Sedangkan target pengadaan yang ditetapkan sebanyak 70 ribu ton. Gagalnya target Bulog antara lain, disebabkan harga beras di tingkat penggilingan yang terus naik. Pada Oktober 2014 harga beras di tingkat penggilingan sebesar Rp 6.800/kg, naik menjadi Rp 7.500/kg pada November dan tembus menjadi Rp 8.250/kg di Desember.

“Harga pokok pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah hanya sebesar Rp 6.600/kg. Karena harga yang terus naik itulah penyerapan beras oleh Bulog tersendat. Selain itu, pada akhir tahun lalu cuaca buruk mengakibatkan petani gagal panen,” terang Arsyat.

Bulog Divre Malang, tandasnya, menunggu masuk masa panen raya yang kemungkinan Maret nanti. Selain itu juga menunggu kemungkinan adanya revisi HPP dari pemerintah.

Itulah sebabnya, untuk saat ini Bulog Malang menghentikan penyerapan beras dari pasar. Sembari menunggu kebijakan pemerintah untuk merevisi HPP. Namun pihaknya tetap memiliki stok yang cukup untuk enam bulan kedepan. Q mut

Kecamatan Jangkar dan Arjasa Jadi Sentra Mangga

Manisnya Garifta Tembus Pasar Internasional Bulat sedikit lonjong dan dibungkus kulit dengan warna merah gradasi kuning membuat penampilan mangga garifta begitu menggoda. Terlebih setelah di belah daginnya berwana orange berserat dan berasa manis begitu menyentuh lidah.

Keunggulan inilah yang membuat mangga garifta begitu diburu oleh para penggemar buah dengan nama latin magnifera indica itu. Rasa manisnya ternyata juga sudah dinikmati oleh konsumen di luar negeri.

Melihat potensi itulah, buah garifta yang merupakan akronim dari kata ‘Ga’ yang berarti Mangga, ‘Rif’ berarti Research Institute for Fruit itu, membuat Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Situbondo menetapkan Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Arjasa, menjadi sentra mangga ekspor, untuk Kota Santri. Terbukti hingga saat ini, dua kecamatan bertetangga itu sudah mampu mere-

alisasikan tanaman mangga seluas 1.114 hektar jenis tanaman mangga garifta.

Diprediksi tanaman mangga unggulan ini akan terus meluas di Kabupaten Situbondo, sehubungan banyak permintaan dari pasar lokal, nasional maupun internasional.

Menurut Agus Fauzi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, mangga jenis garifta ini, hanya ada di tiga Kabupaten se Jawa Timur.

Tahun depan, kata Agus Fauzi, petani mangga garifta di dua Kecamatan tersebut, diperkirakan sudah mulai mengekspornya ke luar negeri.

“Kami memproyeksikan, pada tahun mendaang sudah ada realisasi ekspor komoditas

buah unggulan kota Bumi Sholawat ini,” ungkap mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo itu kemarin (14/1).

Dinas Pertanian Situbondo, lanjut Agus fauzi, akan menjadikan Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Arjasa menjadi centra mangga ekspor, karena tanahnya memang cocok untuk ditanami mangga jenis garifta. “Sebelumnya, dua Kecamatan itu sudah menjadi pailot Projek Pengembangan Agribis Holtikultura atau P2AH,” ungkap mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup itu kemarin.

Menurut Kepala Dinas Pertanian, Agus Fauzi, penentuan dua Kecamatan itu menjadi sentra mangga garifta, sudah melalui proses survey tim ahli. Terbukti, bibit mangga garifta telah mengantongi sertifikat khusus dan hanya

diperoleh dari Lembaga Penelitian Mangga di Pasuruan.

Saat ini, sambung Agus Fauzi, penanaman mangga garifta itu sudah masuk tahap ketiga. “Jika tidak ada halangan, tahun depan sudah mulai

diekspor ke luar negeri. Diantara Negara tujuan ekspor mangga garifta ini yaitu Singapura, Australia serta beberapa negara lain di kawasan Timur Tengah,” pungkas mantan Kabag Kesra itu. Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah petani mangga saat memasarkan hasil produknya kepada pemborong di Kota Situbondo.

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

LINTASAN

Natalia Subagyo Gantikan Budiarto di Tim Sembilan Jakarta, Bhirawa Ketua Dewan Transparansi Internasional Indonesia (TII) Natalia Subagyo resmi menggantikan Budiarto Shambazzy di Tim Sembilan bentukan Kemenpora setelah posisi tersebut sempat kosong sepekan terakhir.

"Keanggotaan satu orang di Tim Sembilan sudah terisi penuh dengan yang kita kenal dari Transparency International, Ibu Natalia Subagyo," kata salah satu anggota Tim Sembilan Gatot Dewa Broto yang mengumumkan usai rapat ketiga Tim Sembilan di Jakarta, Selasa.

Kehadiran Natalia sebagai wanita pertama di Tim Sembilan sekaligus menepis kabar bahwa tim tersebut akan berganti nama menjadi tim delapan setelah wartawan Harian Kompas Budiarto Shambazzy mengundurkan diri dengan alasan independensi.

Menurut Gatot, Natalia memang dirasa tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang sepakbola. Namun, kecakapan Natalia sebagai Ketua Dewan Transparansi Internasional Indonesia dapat mewujudkan tujuan utama Tim Sembilan, yakni pemerintahan yang bersih dan baik "clean and good government".

Selain itu, alasan kedua penunjukan Natalia adalah karena Tim Sembilan mendapat sejumlah kritikan yang tidak mempertimbangkan masalah jender dalam perekrutan anggota.

"Kami mendapat sejumlah kritik dari berbagai pihak yang mengatakan tim ini tidak mementingkan masalah jender.

Dengan pengunduran diri Budiarto, kami manfaatkan sebagai tindakan responsif untuk mengajak Bu Natalia," ungkap Gatot yang juga menjabat sebagai Deputi V Kemenpora Bidang Harmonisasi tersebut.Q ant

OLAHRAGA

Arema Targetkan Hasil Penjualan Tiket Rp 15 Miliar Malang,Bhirawa Manajemen Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menargetkan hasil penjualan tiket pada musim kompetisi 2015 sebesar Rp15 miliar, dengan asumsi jumlah pertandingan pada musim ini lebih banyak ketimbang musim sebelumnya.

CEO Arema, Iwan Budianto, Rabu, mengatakan target yang dipatok manajemen cukup tinggi itu setelah melihat agenda pertandingan kandang Singo Edan pada musim kompetisi 2015 cukup banyak karena Arema melakoni dua kompetisi sekaligus, yakni Liga Super Indonesia (LSI) dan Piala Indonesia.

"Musaim lalu, Arema hanya berkompetisi di LSI dan itupun ada dua grup, sehingga jatah laga kandang berkurang. Tahun ini, Arema juga melakoni kompetisi Piala Indonesia dan otomatis pertandingan kandang Arema juga bertambah atau lebih banyak dari tahun lalu," ujarnya.

Ia mengemukakan pada musim kompetisi 2015, Are-

Pesilat Sulsel Rebut Emas Kejuaraan Dunia Thailand Makassar, Bhirawa Pesilat asal Sulawesi Selatan, Awaluddin, berhasil merebut medali emas bagi Timnas Indonesia pada kejuaraan dunia pencak silat di Phuket, Thailand, 10-16 Januari 2015.

Pelatih Silat Sulsel, Muhammad Arham di Makassar, Rabu, mengatakan, keberhasilan peraih medali emas Kejurnas Senior 2014 itu didapatkan seusai mengalahkan wakil Malaysia pada babak final kelas A (45-50 kg).

"Alhamdulillah, Awaluddin berhasil keluar sebagai juara pertama di kejuaraan internasional. Prestasi ini tentu semakin membuktikan dirinya memang layak memperkuat timnas, khususnya di SEA Games 2015," katanya.

Keberhasilan Awaluddin di kejuaraan dunia 2015 tersebut diharapkan semakin meningkatkan motivasi atlet jelang tampil di SEA Games 2015. Pihaknya juga berharap agar atlet andalannya itu tidak cepat berpuas diri karena masih akan menghadapi SEA Games.

Menurut dia, keberhasilan di Thailand ini sekaligus menambah deretan prestasi Awaluddin diajang internasioal. Sebelumnya, Awal juga sukses menjadi yang terbaik pada ajang internasional di Belgia 2013 dan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN 2012.

"Prestasi ini memang penting karena dicapai jelang SEA Games 2015. Mudahmudahan pencapaian ini menjadi suplemen untuk terus meningkatkan kemampuan sehingga bisa mempersembahkan hasil maksimal di SEA Games," jelasnya.Q ant

ma bakal menjalani pertandingan kandang (home) sebanyak 19 kali di ajang LSI dan enam kali pada laga Piala Indonesia serta beberapa kali laga uji coba. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika target pendapatan dari tiket dipatok Rp15 miliar.

Menurut dia, target pemasukan pada setiap pertandingan rata-rata dipatok sebesar Rp500 juta. Dan, pendapatan itu dirata-rata dari hasil laga dengan penonton paling sepi dan paling ramai.

"Manajemen memang tidak hanya mengandalkan pemasukan untuk menutup biaya operasional tim dari hasil penjualan tiket saja, banyak komponen yang bisa menjadi pendapatan, seperti kerja sama dengan pihak

ketiga, sponsor utama serta penjualan merchandise Arema," katanya.

Pada musim kompetisi 2015, dana yang dianggarkan untuk kebutuhan tim Arema mencapai Rp66 miliar, sehingga dianggap terlalu besar oleh PT Liga Indonesia.

Karena Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang cukup besar itu, membuat Arema menjadi klub peserta LSI yang lolos verifikasi, namun butuh pendalaman.

Hanya saja, RAB sebesar Rp66 miliar itu sebenarnya bukan hanya untuk tim senior saja, tetapi juga dipergunakan untuk seluruh kebutuhan tim yang berada di bawah naungan Arema, seperti Arema U-21 serta Akademi Arema serta tim sporting lainnya.

Sebelum mengarungi kompetisi LSI 2015, Arema juga menggelar uji coba dengan salah satu tim dari Malaysia, yakni UiTM FC di Stadion Kanjuruhan, bahkan dalam waktu dekat ini juga bakal menjadi tuan rumah peratandingan pramusim lainnya, yakni SCM Cup. Q ant

Pemprov Sumut Berikan Uang Pembinaan Atlet Berprestasi

Sriwijaya FC Kembali Buru Pemain Asing Palembang, Bhirawa Sriwijaya FC kembali berburu pemain asing setelah hasil verifikasi PT Liga Indonesia tidak meloloskan pesepak bola asal Uruguay, Christian Vaquero, dari skuat tim musim 2015.

Pelatih Sriwijaya FC Benny Dollo di Palembang, Rabu, mengatakan kenyataan itu membuat manajemen klub harus bekerja keras kembali dalam mendapatkan pemain asing di posisi striker tersebut.

Manajemen juga dituntut bergerak cepat mengingat kompetisi Liga Super Indonesia akan dimulai pada pertengahan Februari 2015.

"Saat ini manajemen kembali mencari dan sudah dua hingga tiga nama yang dikantongi. Kita harus cepat karena bursa transfer biasanya ditutup pada pekan setelah kompetisi dimulai," kata Benny.

Ia mengatakan nama dan negara asal pemain bidikan itu masih dirahasikan manajemen lantaran dalam tahap negosiasi harga atau belum menemukan kata sepakat.

"Nanti akan diberitahukan, yang jelas para pemain ini akan diseleksi di kompetisi SCTV Cup, Padang, agar benarbenar terlihat kualitasnya," ujar dia.

"Laskar Wong Kito" diperkuat oleh 22 pemain yang semua telah didaftarkan ke PT Liga Indonesia.

Sebanyak 22 pesepak bola profesional itu, untuk posisi penjaga gawang Dian Agus Prasetyo, Yogi Priayatna, Teja Pakualam, pemain belakang Fachrudin Aryanto, Wildansyah, Jeki Arisandi, Zulkifli Syukur, Abdoulaye Yossouf Maiga (Mali), Fathlul Rachman, Rizhadi Fauzi, Ngurah Nanak.

Pemain tengah Syakir Sulaiman, Ichsan Kurniawan, Hafit Ibrahim, Anis Nabar, Asri Akbar, Morimakan Koita (Timnas Mali), Alam Martha. Sedangkan, pemain depan Patrich Wanggai, Titus Bonai, Ferdinand Sinaga, dan Risky Dwi Ramadhana.Q ant

9

ist

Manajemen Arema target hasil penjualan tiket saat musim kompetisi 2015 sebesar Rp15 miliar.

Tak Terserap, KONI Kembalikan Dana Rp 361 Juta Bojonegoro,Bhirawa Semua dana yang tidak terserap pada tahun 2014 harus dikembalikan, dan itu termasuk dana ratusan juta dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Bojonegoro. Sekretaris Koni, Sahari kepada Bhirawa (14/1) mengatakan, di bidangnya terdapat sekitar Rp361 juta dana Koni yang dikembalikan.

“Total anggaran yang tidak diserap dan harus di kembalikan ke kas daerah jumlahnya mencapai Rp 361 juta,” jelasnya.

Dijelaskan, dari dana anggaran 2014 senilai Rp 3 miliar semuanya terserap. Tetapi untuk bunga dikembalikan dan olahraga masyarakat, serta cabang olahraga

(cabor) tenis meja, panjat tebing.

Termasuk kegiatan non teknis.

“Seperti kaitannya agenda provinsi yang tidak diselenggarakan, sehingga dana tidak terserap dan harus dikembalikan,” ungkapnya.

Ditambahkan, di tahun 2015 ini, Koni mengusulkan Rp 3,5 miliar untuk biaya operasional dan kegiatan Cabor. Jumlah tersebut hampir sama anggaran di tahun 2014 kemarin, namun dari jumlah tersebut, cabor yang berprestasi anggaran dananya dapat ditambah.

“Begitu pula sebaliknya, jika cabor tidak berprestasi dapat berkurang anggarannya,” imbuhnya. Q bas

Medan,Bhirawa Pemerintah Provinasi Sumatera Utara memberikan bantuan uang pembinaan kepada pelatih dan atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi karena mengharumkan nama provinsi itu di tingkat nasional dan internasional.

Bantuan itu diserahkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Aula KONI Sumut, Rabu, kepada sembilan atlet yang berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I tahun 2014/ Surabaya dan 14 atlet NPC peraih medali di ASEAN Paragames 2013/Myanmar.

"Kami berharap hal ini akan menjadi pesemangat bagi atlet untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih banyak lagi kedepannya," kata Gatot usai penyerahan bantua uang pembinaan tersebut.

Ia mengatakan selama ini banyak prestasi yang dicapai atlet NPC Sumut, bukan hanya tingkat regional dan nasional namun juga internasional, maka tidak heran jika banyak menjadi duta Indonesia di beberapa kejuaraan dunia.

Demikian juga dengan raihan prestasi yang dicapai atlet remaja Sumut di PON Remaja I/Surabaya, cukup memuaskan dengan 3 emas, dua perak, dan enam perunggu, padahal sebelumnya KONI Sumut sama sekali tidak membebankan target.

"Tentunya capaian yang diraih atlet NPC dan remaja tersebut tidak diraih dengan serta merta melainkan melalui perjuangan panjang melalui latihan yang keras dan

disiplin. Tentunya juga tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan selama ini oleh KONI dan Pengprov," katanya.

Kepada atlet remaja, Gatot mengingatkan melalui olahraga dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk sukses di bidang lainnya, karena prestasi yang pernah diraih di olahraga dapat menjadi kredit tambahan seperti misalnya di dunia kerja atau karir lainnya.

Demikian juga kepada atlet NPC yang dengan keterbatasan fisiknya, ternyata tidak menyurutkan mengukir prestasi dan menjadi sentilan bagi mereka yang berbadan sehat namun tidak pernah memiliki prestasi apa pun.

"Artinya tetaplah konsisten dengan apa yang dijalani sekarang ini, karena olahraga mengajarkan semangat untuk berkompetisi. Hidup adalah kompetisi, bagi yang tidak mau berkompetisi akan tertinggal.

Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus mengukir prestasi yang lebih banyak lagi," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengharapkan masing-masing pengprov dan KONI untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dan pendekatan dengan dunia industri/dunia usaha agar mau menjadi bapak asuh bagi salah satu cabang olahraga.

Karena memang sangat disadari bahwa untuk memajukan olahraga tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah semata, namun juga harus mampu menggandeng swasta agar mau lebih berpartisipasi melalui anggaran CSR.Q ant

Pergeseran Posisi NBL Seri III Ekstrem Malang, Bhirawa Komisioner Speedy National Basketball League (NBL), Azrul Ananda, menyatakan pergeseran posisi atau klasemen seri III NBL yang digelar di Gedung Olahraga Bimasakti Kota Malang, Jawa Timur, pada 14-18 Januari 2015 akan lebih ekstrem.

"Kalau melihat hasil seri sebelumnya (II dan III), sekarang tidak ada lagi tim papan tengah atau bawah. Pada seri III di Malang ini, setiap hari kita akan melihat pergeseran klasemen, naik turunnya bisa ekstrem," tegas Azrul Ananda di Malang, Rabu.

Oleh karena itu, katanya, semua tim tidak boleh kecolongan karena kalah satu kali saja, bisa turun empat hingga lima tingkat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas liga secara keseluruhan semakin baik, bahkan pada akhir musim reguler nanti, penentuan posisi "playoff" akan berlangsung ketat dan panas.

Menurut dia, persaingan yang lebih sengit akan terjadi pada tim berperingkat enam hingga 12, sebab naik turunnya peringkat dipastikan akan terjadi pada seri III ini karena selisih poin antara Stya Wacana yang sekarang berada di peringkat keenam dengan NSH GMC yang berada di posisi ke-12 hanya terpaut tiga poin.

Gejolak persaingan yang ketat tersebut, lanjutnya, akan menguntungkan tuan rumah Bimasakti karena tampil dihadapan pendukungnya, meski tim polesan Oie A Kiat itu sekarang berada di

posisi ke-9 dengan mengoleksi 8 poin.

Hanya saja, lawan yang bakal dihadapi Bimasakti pada seri III ini tidak mudah. Pada laga pembuka (14/1), Bimasaksti harus berhadapan dengan Garuda Kukar Bandung, yang dilanjutkan dengan menantang Satria Muda Britama Jakarta, CLS Knights Surabaya dan JNE Bandung Utama.

Sebenarnya tidak hanya Bimasakti yang cukup sulit, ke-12 kontestan pun juga cukup berat dengan jadwal antarseri yang sangat mepet. Apalagi, peta persaingan musim ini sangat sulit diprediksi, bahkan tim lima besar, yakni Satria Muda Britama Jakarta, Aspac Jakarta, Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta, CLS Knights Surabaya, dan Garuda Kukar Bandung, harus saling "bunuh" untuk memperebutkan posisi teratas.

Sebab, hanya berselang tiga hari setelah menyelesaikan seri III di Malang, ke-12 kontestan harus langsung berjibaku pada seri IV yang berlangsung di DBL Arena Surabaya pada 21-25 Januari 2015.

Selama Seri III Malang, Speedy akan memberi banyak kemudahan bagi penonton, di antaranya adalah akses wifi melalui jaringan nirkabel @wifi.id yang tersedia di venue pertandingan. Akses internet supercepat dan murah itu juga dapat diakses di Wifi.id Corner yang disiapkan Speedy bagi penonton yang ingin beristirahat di luar stadion.Q ant

ist

Pertandingan babak penyisihan Grup II Zona Asia/Ocenia Piala Davis akan digelar di Palembang.

Piala Davis Digelar di Palembang Palembang, Bhirawa Pertandingan babak penyisihan Grup II Zona Asia/ Ocenia Piala Davis akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan, 6-8 Maret 2015.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Indonesia Goenawan Tedjo seusai berkoordinasi dengan pengurus KONI Sumsel di Palembang, Rabu, mengatakan terpilihnya Kota Palembang karena memiliki stadion tenis berskala internasional, Stadion Tenis Bukit Asam di Kompleks Olahraga Jakabaring.

"Rencananya hanya akan menggelar satu pertandingan, yakni antara tuan rumah Indonesia melawan Iran," kata Goenawan.

Ia mengemukakan panitia

pelaksana harus mempersiapkan sarana dan prasarana pertandingan tersebut dengan baik, meskipun hanya satu pertandingan, tapi Piala Davis memiliki standar tertentu.

Menurutnya, ajang piala dunia tenis lapangan ini tidak segan-segan memberikan denda hingga ribuan dolar bagi penyelenggara.

"Contohnya ketika pelaksanaan di Solo, tuan rumah sampai kena denda 2.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp26 juta, red)," kata dia.

Ia membenarkan persyaratan yang diberlakukan ajang Piala Davis ini terkesan sepele namun tidak demikian dalam pelaksanaannya, seperti kersediaan ruang pemain yang harus

dilengkapi pendingin ruangan, air panas, dan pancuran alat mandi (shower).

Selain itu, harus terdapat dua meja dan lima kursi.

"Ruang wasit dan ruang pers juga harus ada pendingin ruangan, serta lampu penerang lapangan minimal 600 lux," kata dia.

Piala Davis merupakan agenda organisasi tenis dunia (ITF/International Tennis Federation) yang menjadi kejuaraan tenis dunia khusus kategori putra dengan mempertandingkan lima nomor.

Pada pelaksanaan tahun 2014 di Hong Kong, Indonesia mampu meraih kemenangan dengan 3-2 pada penyisihan grup, tapi kemudian kandas pada babak selanjutnya.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

DPR Aklamasi Budi Gunawan Kapolri Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan sembilan fraksi yang hadir dalam rapat pleno komisi secara aklamai menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. “Setelah mendengar pandangan sembilan fraksi yang hadir, menyetujui surat dari Presiden Joko Widodo dengan musyawarah mufakat secara aklamasi,” kata Aziz Syamsuddin di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1) kemarin.

Dia mengatakan kesepakatan sembilan fraksi itu mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan sekaligus memberhentikan Jenderal Pol Sutarman.

Menurut dia, hasil pleno Komisi III DPR RI itu akan dibawa dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/1).

“Kami berikan kesempatan Kapolri terpilih dibacakan di rapat paripurna DPR besok (Kamis 15/1), semoga beliau sehat walafiat,” ujarnya.

Komjen Pol Budi Gunawan mengucapkan puji syukur atas keputusan Komisi III DPR RI yang menyetujui dirinya menjadi Kapolri menggantikan Jen-

Calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (tengah) mengangkat tangan bersama dengan anggota Komisi III DPR RI seusai mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, (14/1) kemarin. deral Pol Sutarman.

“Ini sebuah tanggung jawab cukup berat dan besar, saya bertekad menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Budi.

Budi meminta dukungan masyarakat dan Komisi III DPR RI dalam mengemban tugasnya sebagai Kapolri. Dia juga berjanji bekerja sungguh-sungguh dan mengabdi kepada masyarakat.

Budi bertekad membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan TNI dengan beberapa langkah terobosan di institusi Kepolisian.

“Ada kondisi kurang harmonis di tingkatan bawah, sehingga saya akan lakukan langkah terobosan,

pertama membangun pendidikan dasar bela negara di institusi Polri dan TNI,” kata Budi Gunawan.

Dia mengatakan pendidikan dasar bela negara antara Polri-TNI harus dilakukan di tiap tingkatan, mulai dari level terendah, akademi, hingga tingkat pemimpin.

“Perlu soliditas TNI-Polri dengan membangun pendidikan dasar bela negara di antara dua institusi mulai level terendah hingga tingkat pimpinan,” ujarnya.

Langkah kedua, menurut dia, meningkatkan intensitas latihan gabungan antara PolriTNI untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan.

Ketiga, ujar Budi, meningkatkan silaturahmi antara kedua institusi dan langkah keempat mengikutsertakan anggota TNI dalam pembentukan Satuan Tugas Khusus yang dibuat institusi Kepolisian.

“Kelima memberi pemahaman peran Polri kepada anggota TNI dan juga sebaliknya, langkah itu harus dilakukan secara terarah,” katanya.

Langkah keenam, menurut dia, dirinya akan mensosialisasikan prilaku anggota Polri yang sederhana dengan dibuat pembekalan dan buku saku yang mengaplikasikan revolusi karakter bangsa.

Selain itu dia menjamin netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2015 dengan memastikan upaya sosialisasi sesering mungkin.

Dia menegaskan posisi Polri harus netral dalam pelaksanaan Pemilu sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri harus bersikap netral dan secara khusus disebutkan anggota Polri tidak boleh menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu,” katanya. Q ant

KPK Cegah BG ke Luar Negeri Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan bepergian ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.

“KPK sudah mengirimkan surat permintaan cegah kepada Ditjen Imigrasi atas nama Budi Gunawan sejak Selasa (13/1),” kata Kepala Bagian Pemberitaan Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (14/1) kemarin.

Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sejak 12 Januari 2014.

“Pencegahan tersebut ditujukan agar yang bersangkutan tidak berada di luar negeri bila sewaktu-waktu dipanggil,” katanya.

Budi Gunawan yang merupakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut diduga menerima hadiah terkait dengan transaksi-transaksi mencurigakan saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut, dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terakhir yang dilaporkan Budi Gunawan pada 26 Juli 2013 saat menjadi kandidat Kapolri, harta kekayaannya mencapai Rp22,66 miliar dan 24.000 dolar AS. Jumlah tersebut meningkat tajam dari laporan terakhir Budi pada 2008 saat masih menjabat Kapolda Jambi, yaitu Rp4,68 miliar. Q ant

Program Raskin Akan Diredesain

KILAS NASIONAL

Pindad Peroleh Proyek ESDM Senilai Rp 1,7 T Jakarta, Bhirawa PT Pindad (Persero) bakal memperoleh proyek Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sumber pembiayaan dari APBN Perubahan 2015 senilai Rp1,7 triliun.

Menteri ESDM Sudirman Said usai menerima Dirut Pindad Silmi Karim di Jakarta, Rabu (14/1), mengatakan proyek tersebut berupa pembuatan dua juta paket perdana peralatan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg senilai Rp800 miliar.

“Serta pembuatan 50.000 ‘converter kit’ gas untuk nelayan senilai Rp900 miliar.

Jadi, totalnya Rp1,7 triliun,” katanya.

Menurut dia, nilai proyek Rp1,7 triliun tersebut berasal dari tambahan APBN Kementerian ESDM. Dalam RAPBN Perubahan 2015, Kementerian ESDM mengajukan tambahan anggaran Rp4,9 triliun.

Sebanyak Rp3,4 triliun di antaranya diperuntukkan bagi Ditjen Migas termasuk untuk pengadaan dua juta paket perdana elpiji 3 kg dan 50.000 “converter kit” nelayan.

Paket perdana elpiji terdiri dari tabung, kompor, selang, dan regulator.

Sudirman juga mengatakan, pihaknya akan mencari aturan hukum yang memungkinkan penunjukan langsung Pindad mengerjakan proyek senilai Rp1,7 triliun tersebut.

“Sambil cari aturan hukumnya. Pindad bisa siapkan teknisnya,” kata mantan Dirut Pindad itu.

Sementara itu, Silmi menambahkan, pihaknya mempunyai kapasitas membuat tabung elpiji 3 kg sebanyak 10 ribu per hari atau sekitar tiga juta unit.

“Sementara, untuk ‘converter kit’, kami sudah ada teknologinya,” katanya.Q ant

LBH Jakarta Sarankan BG Konsentrasi Kasus Jakarta, Bhirawa Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur menyarankan Komjen Polisi Budi Gunawan(BG) untuk berkonsentrasi terhadap statusnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebaiknya Budi berkonsentrasi mempersiapkan pembelaan karena KPK tidak pernah sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apalagi, belum ada keterangan resmi dari Presiden maupun DPR terkait pencalonannya,” kata Muhammad Isnur di Jakarta, Rabu (14/1) kemarin.

Isnur mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan anggota Korps Bhayangkara. mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Polisi Djoko Susilo dan Aiptu Labora Sitorus sama-sama dihukum 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Banyak polisi aktif yang ditengarai melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan berbagai cara sepertinya korupsi dana simulator, pembalakan hutan, penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan pencucian uang.

“Diperlukan Kapolri yang cemerlang dari sisi rekam jejak dan mulia dari sisi moral, bukan penegak hukum yang memiliki masalah hukum,” tuturnya.

Sejak awal, LBH Jakarta telah menyatakan menolak pencalonan tunggal Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. LBH Jakarta meminta DPR untuk menggunakan kewenangannya untuk menolak pencalonan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

KPK telah menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.Q ant

istimewa

Suasana santai pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/1).

Presiden Bahas Pembangunan Daerah Perbatasan Undang Pimpinan Lembaga Negara Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara guna membahas percepatan pembangunan daerah perbatasan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/1) siang.

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan Ketua MPR Zulkifli Hassan serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Asis.

Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 2 (dua) jam, Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan mengatakan, pembangunan di daerah perbatasan tersebut diperlukan agar daerah perbatasan tidak menjadi halaman belakang tetapi halaman muka Indonesia. Lebih lanjut, menurut Zulkifli, pertemuan juga membahas mengenai pembangunan infrastruktur serta percepatan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

“Membicarakan percepatan pembangunan kesejahteraan, pemerataan agar tidak ada ketimpangan,” kata Zulkifli.

Sementara itu, Ketua DPRRI Setya Novanto mengungkapkan, bahwa presiden dan lembaga negara akan melaksanakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai masalah yang berkembang.

“Pertemuan akan dilanjutkan apakah dua-3 bulan sesuai nanti dengan situasi yang berkembang,” kata Novanto.

Sebelumnya ketika tiba di Istana Negara, Ketua DPR-RI Setya Novanto mengatakan, pertemuan dengan pimpinan lembaga negara itu atas undangan Presiden Jokowi untuk membicarakan sejumlah hal. Q hms

DPR Diminta Segera Sahkan Peraturan KPU Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengharapkan DPR segera mengesahkan rancangan Peraturan KPU tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota karena pelaksaannya semakin dekat dan membutuhkan persiapan.

“Rancangan tiga peraturan KPU telah dikirim ke DPR dan pemerintah. Harapannya dapat dirapatkan dan segera disahkan,” kata Husni dalam Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi se-Indonesia di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu (14/1) kemarin.

Ia mengatakan KPU menjadwalkan semua tahapan pencalonan gubernur selesai pada 3 Maret 2015, sedangkan sosialisasinya berlangsung dari 26

Husni Kamil Manik

Januari hingga 25 Februari 2015 sehingga Peraturan KPU tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota harus disahkan sebelum 26 Januari 2015.

Pengesahan Peraturan KPU itu, menurutnya masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

“Kita menginginkan agar PERPPU Nomor 1 segera

ditetapkan, jadi bisa segera menetapkan Peraturan KPU,” kata dia.

Dalam merancang peraturan tersebut, ujar dia, KPU telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta konsultasi publik dengan partai politik, LSM dan pengamat.

KPU, kata dia, juga telah memberi kesempatan kepada gubernur, bupati dan wali kota serta masyarakat untuk berkontribusi memberikan tanggapannya atas rancangan peraturan tersebut.

Tiga rancangan Peraturan KPU tersebut adalah Peraturan KPU tentang tahapan, program, jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serta Peraturan KPU tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Peraturan KPU akan digunakan untuk menjalankan Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di 204 daerah yang akan dilangsungkan pada 16 Desember 2015. Q ant

Jakarta, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program bantuan beras untuk warga berpenghasilan rendah (raskin) akan didesain ulang atau di “redesain” sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

“Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada redesain,” kata Khofifah disela-sela meninjau pekerja migran bermasalah yang dirawat di RS Bhayangkara Polri Dr Sukanto Kramatjati Jakarta Timur, Rabu (14/1) kemarin.

Khofifah menjelaskan, redesain tersebut antara lain validasi data. Kementerian Sosial mencoba membuat rencana terinci atau detil terkait data penerima raskin.

Selama yang terjadi di lapangan, raskin tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 15 kilogram.

“Dari hasil temuan saya di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kg, ada yang tiga kg. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat jadi diratakan akhirnya semua kebagian,” kata Khofifah.

Misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, raskin biasa pembagiannya disebut “bagito” atau “bagi roto” sedangkan di Jawa Barat disebut “rasta” atau

Khofifah Indar Parawansa “beras merata”.

“Ibaratnya kita di rumah sakit ada orang sakit dikasih dosis tertentu supaya sembuh, ada orang kurang mampu dosisnya 15 kg tapi dapat tiga kg, ini temuan di lapangan. Jadi ini sakitnya tidak sembuh,” jelas Khofifah.

Menurut dia, untuk Januari dan Februari kemungkinan raskin masih akan disalurkan seperti biasa dan baru pada Maret redesain dilaksanakan.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapuskan program raskin dan mengganti dengan e-money (uang elektronik) karena raskin disebut banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.

Penghapusan raskin tersebut akan dimulai pada 2015 sebagaimana dikatakan Menteri BUMN Rini M Soemarno pada November lalu. Q ant

Beri Uang ke Penghulu Merupakan Gratifikasi Jakarta, Bhirawa Ia menjelaskan, saat ini Direktur Gratifikasi Ko- negara sudah memberikan misi Pemberantasan Ko- perhatian pada penghulu rupsi (KPK) Giri Suprap- soal biaya sehingga sudah diono mengaseharusnya takan pembepenghulu tirian imbalan dak meneuang pada perima imbalan nghulu seusai apapun lagi di akad pernikaluar Kantor han termasuk Urusan Agadalam tindak ma (KUA). pidana gratiGiri juga fikasi. mengingatkan “Jadi tidak agar masyaada lagi memrakat yang akberi uang kean menikah pada penghulu untuk tidak di luar, itu termemberikan masuk gratiimbalan uang fikasi,” kata tambahan keGiri Suprapdiono Giri di gedung pada penghulu KPK Jakarta, Rabu (14/1) seusai pernikahan. kemarin.

“Kalau ada yang memIa mengatakan, hal ter- berikan uang pada penghulu, sebut dikarenakan penghulu laporkan! Itu merupakan sudah memiliki tarif dan tindak pidana,” ujar Giri. uang transportasi yang menPada pertengahan 2014 cukupi. pemerintah telah menga“Tarif dan uang trans- tur tarif biaya nikah daportasi untuk penghulu su- lam PP No 45/2014 tendah mencukupi,” kata dia. tang Penerimaan Negara Giri mengatakan, tarif pe- Bukan Pajak di Kemennghulu tiap satu kali akad terian Agama (Kemenag) nikah mencapai Rp600 ribu. sebesar nol rupiah untuk Sedangkan uang transpor- pernikahan di KUA dan tasi yang diberikan berkisar Rp600 ribu bila menikah antara Rp125-Rp400 ribu. di luar KUA. Q ant

Kamis Wage 15 JANUARI 2015

Berkas Mantan Bupati Sampang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor l Sambungan hal 1

Mandiri Perkasa ini awalnya ditangai Kejaksaan Agung lalu penanganan penyidikan lebih lanjut diserahkan ke Kejari Sampang, setelah tim penyidik Kejagung menetapkan Noer Tjahja sebagai tersangka.

Noer Tjahja ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Print-06/F.2/ Fd.1/01/2014, tertanggal 13 Januari 2014 lalu dan pengembangan dari penyidik­an kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan tim penyidik Kejagung yang dirilis kepada sejumlah media disebutkan, bahwa PT Sampang Mandiri Perkasa merupakana pengelola alokasi gas Pemkab Sampang, mengatasnamakan perusahaan BUMD, padahal bukan. Selain dugaan salah kelola keuangan, PT SMP juga merugikan negara sekitar Rp 10 miliar.

Sementara, penasihat hukum mantan Bupati Noer Tjahja Arman Syaputra, SH, membenarkan berkas hukum kliennya kini telah diterima Pengadilan Tipikor di Surabaya. Namun ia yakin, kliennya tidak bersalah karena dirinya tidak menemukan adanya upaya melawan hukum yang dilakukan Noer Tjahja.

“Dakwaan dari jadwa memang sudah kami terima beberapa hari lalu. Tapi kami yakin klien kami tidak seperti yang didakwaan tim penyidik Kejari Sampang, dan tentu akan kami sampaikan pembelaan nantinya,” kata Arman Saputra menjelaskan. n lis, bed

Ribuan K2 Banyuwangi Terima SK CPNS l Sambungan hal 1

PNS yang baru disandang itu bisa menjadi kehormatan dan memacu kualitas kinerja PNS di Banyuwangi. Ia menyerukan supaya para PNS tidak hanya melihat besaran gaji, melainkan bagaimana dengan status PNS bisa mengabdikan diri secara optimal kepada masyarakat.

Menurut Anas, tenaga honorer di Bumi Blambangan dikenal banyak. “Diangkat menjadi PNS itu kehormatan, maka harus bersyukur. Kalau dilihat dari gaji saja, mereka tidak bersyukur. Karena gaji berapapun bisa kurang, tapi kalau profesi itu dilihat sebagai kehormatan, maka dia akan lebih baik,” ujarnya.

Kepala BKD Banyuwangi Sih Wahyudi menuturkan Banyuwangi masih menyisakan 1.900-an honorer yang tidak lolos seleksi. Nasib tenaga K2 yang tidak lolos ini menunggu keputusan Kementerian PAN dan RB. Di Jawa Timur, kata Sih, Banyuwangi masuk empat besar jumlah K2 terbanyak setelah Surabaya, Bangkalan, dan Jember. “Selanjutnya untuk yang tidak lolos ini masih menunggu arahan pusat. Semoga bisa diakomodasi juga,” kata Sih. Bagi K2 yang lolos CPNS tetap diprioritaskan mengisi kebutuhan tenaga pendidik dan ke­ sehatan di mana mereka mengabdi. Sih belum berencana merotasi CPNS K2 ke institusi lain karena mereka masih dibutuhkan di tempat asal mengabdi. “Untuk gajinya terhitung mulai Februari dengan jumlah masih 80 persen. Ka­ rena mereka belum PNS penuh, selama menjadi CPNS mereka harus menaati segala peraturan kedinasan. Jangan sampai melanggar, karena bisa gugur sebelum PNS,” ujar Sih. n nan

Februari, Bojonegoro Berlakukan Penghasilan Tetap bagi Kades l Sambungan hal 1

Menurut dia, diberlakukannya penghasilan tetap bagi Kades, Sekdes dan perangkat desa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai ketentuan itu, katanya, penghasilan tetap Kades nantinya Rp 5 juta per bulan, Sekdes Rp 3,5 juta per bulan dan perangkat desa Rp 2,5 juta per bulan.

Penghasilan tetap itu, katanya, diambilkan sebesar 30 persen dari alokasi ADD 2015 dan ADD sebesar 70 persen dimanfaatkan untuk biaya operasional pemerintahan desa.

Ia menyebutkan di daerahnya Desa Campurejo, Kecamatan Kota, dan Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, memperoleh ADD Rp 1 miliar, karena masuk daerah penghasil migas. Begitu pula Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, memperoleh ADD Rp 1 miliar karena memiliki penduduk terbanyak. “Dari 419 desa yang ada, hanya ada tiga desa yang memperoleh ADD Rp 1 miliar, sedangkan lainnya perolehan ADD berkisar Rp 500 juta-Rp 700 juta per desa,” katanya.

Asisten I Pemkab Joko Lukito menambahkan penghasilan tetap Kades Rp 5 juta itu maksimal. Tapi Kades masih bisa memperoleh tunjangan lainnya, ketika melakukan kegiatan tertentu. Soal tanah kas desa yang sebelumnya sudah disewakan atau digadaikan oleh Kades, Sekdes atau perangkat desa tetap diperhitungkan dengan penghasilan tetapnya. “Prinsipnya Kades, Sekdes atau perangkat desa yang sudah terlanjur menyewakan tanah bengkoknya wajib membayar,” tandasnya. n bas

Titip Tugas Sementara l Sambungan hal 1

kepada Pak Wabup,” ujar Irsyad Yusuf usai tasyakuran jelang pemberangkatan ibadah umroh di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (13/1) malam.

Terhitung mulai 14 hingga 25 Januari 2015, Bupati Pasuruan menunaikan ibadah umroh bersama 451 jamaah, ikut rombongan Ponpes Darullughoh Wad Da’wah Raci. Iapun berangkat bersama-sama dengan menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia.

Menurutnya, tugas yang diemban Wabup selama ia cuti hanya sebatas kegiatan operasional pemerintahan saja. Sedangkan menyangkut kebijakan penting lainnya tetap menjadi kewenangan kepala daerah.

“Hanya sebatas menandatangani surat-surat perintah tugas, rapat dan kegiatan rutin lainnya.

Untuk kebijakan pemerintahan seperti kebijakan pembangunan dan lain-lain tetap menjadi kewenangan kepala daerah. Artinya pengambilan keputusan strategis tetap menunggu kepala daerah kembali bertugas,” kata adik kandung Wagub Jatim Gus Ipul ini.

Selama menjalan ibadah umroh, Irsyad hanya berpesan kepada seluruh pejabat Pemkab Pasuruan, untuk menjaga stabilitas roda pemerintahan Kabupaten Pasuruan. “Harapan saya kepada pejabat dan seluruh staf di Pemkab Pasuruan untuk terus meningkatkan ki­nerja selama saya menjalankan ibadah. n hil

SAMBUNGAN

11

Jadi Biang Kemacetan, Pemkot Segel Akses Masuk Utama Grand City l Sambungan hal 1

penyegelan pintu keluar Grand City Mall Surabaya beserta Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto, Rabu (14/1).

Kemacetan arus lalu lintas di Jalan Gubeng Pojok, menurut Eddi, belakangan semakin parah seiring tingginya volume kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Dishub bahkan setiap hari menempatkan petugas dan memasang pembatas jalan (barier) cukup panjang untuk memisah arus lalin, namun tidak mampu mengatasi kemacetan. “ Ini sebenarnya gak ada pintu masuk ke Grand City Mall. Kita capek barier kita pasang, dan menaruh anggota untuk membantu pengaturan lalin. Namun kondisi tersebut tidak pernah mendapat

perhatian dari Grand City Mall dan terus mengoperasikan pintu keluar menuju ke Jalan Gubeng Pojok,” jelasnya.

Eddi mengungkapkan, rekomendasi yang tidak dilaksanakan di antaranya membuat pintu masuk yang semestinya sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Hal ini membuat pihaknya bersama Satpol PP mengambil tindakan tegas.

Kedua Kepala SKPD ini memberikan tanda dengan cat semprot di depan pintu masuk Grand City Mall, ‘AKSES MASUK’ di pintu masuk sisi paling barat serta ‘AKSES MASUK/KELUAR’ di pintu paling ujung (dekat flyover). “ Harapan kami dengan ada­ nya pemberian tanda seperti ini, pihak managemen bisa segera mematuhi dan melaksanakan

rekomendasi yang sudah diberikan Dishub,” kata Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto.

Irvan mengungkapkan tindakan tegas dilakukan bersama Dishub karena pihaknya mendapat rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Ruang (DCKTR) Surabaya terkait izin HO yang sudah berakhir 13 Oktober 2014.

Sesuai rekom Amdal Lalin dari Dishub, kata Irvan, untuk pengaturan akses masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor pengunjung GCM, pintu di Jalan Walikota Mustajab hanya boleh digunakan untuk akses masuk saja. Sementara pintu pojok barat ditutup. Untuk pintu keluarnya direkomendasi hanya melalui Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Slamet.

“ Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti rekom. Makanya kita lakukan tindakan tegas dengan memberikan cat semprot serta menempatkan petugas kita dan Dishub,” tegas mantan Camat Rungkut ini.

Ia juga sudah memberikan surat rekomendasi ke pihak GCM untuk mematuhi segala bentuk kesepakatan yang sudah pernah dibuat antara pemkot dengan pihak manajemen GCM. Misalnya seperti drainase (saluran air) agar IMB-nya dapat dikeluarkan oleh pemkot. Namun, hal itu diabaikan oleh pihak manajemen Grand City. “ Akses masuk Grand City Mall akan kita bongkar jalannya, karena ini saluran air, jadi dijebol, dan harusnya bukaan,” tuturnya.

Sementara itu, Manager

Operasional Grand City Mall Stevie Widya yang berada di lokasi mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan Pemkot terlebih dahulu. Dan akan sesegera mungkin memperpanjang izin HO karena sudah habis sejak Oktober 2014. “ Kita ikuti saja dulu, untuk mengurusnya. Selama tiga bulan ini terpending karena Amdal lalinnya. Jadi saat ini kita tutup dulu,” terang Stevie pada awak media.

Stevie menjelaskan, total keseluruhan akses masuk dan keluar di Grand City Mall (GCM) ada tujuh titik. Dengan tiga di depan tepatnya Jalan Gubeng Pojok, serta empat di belakang tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa. “ Yang bermasalah itu pintu utama di depan Jalan Gubeng Pojok,” jelasnya. n geh

Warga Lereng Gunung Kelud Terancam Lahar Hujan l Sambungan hal 1

batan tersebut agar lebih kokoh dan bisa dilalui kendaraan bermotor, tapi warga tetap diminta berhati-hati saat hujan deras.

Meski kerusakan jembatan tidak sampai mengisolasi warga Desa Pandansari, namun kerusakan tersebut sempat menghambat aktivitas warga.

Selain mengimbau warga yang berada di lereng Gunung Kelud agar waspada terhadap guyuran hujan, kata Hafie, pihaknya juga mengimbau pada warga Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan waspada jika di wilayah setempat diguyur hujan deras. Perlunya kewaspadaan ini menyusul terjadinya banjir setinggi satu meter pada beberapa minggu lalu. “Untuk itu, warga yang wilayahnya rawan terjadinya banjir dan tanah longsor harus selalu meningkatkan kewaspadaan, sebab hujan bisa berpotensi bencana,” kata dia.

Menurutnya, potensi bencana yang menjadi perhatian serius lainnya adalah tanah longsor.

Bencana itu sudah melanda kawasan Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, dan Ampelgading. Dan sudah sebanyak empat rumah warga rusak, sehingga warga mengalami kerugian material akibat bencana sebesar Rp 50 juta. Bahkan, ada satu rumah warga ambruk setelah hujan deras, disebabkan tanah yang dibangun rumah itu tanahnya bergerak.

Sementara itu, Hafie juga menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki, dalam satu bulan

terakhir ini di wilayah Kabupaten Malang juga terjadi angin puting beliung. Dan angin puting beliung tersebut menerjang wilayah Kecamatan Tumpang, Dampit dan Wagir. Sehingga mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. “Kami sudah melakukan perbaikan rumah warga, dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR),” ungkapnya.

Sejauh ini, ia menambahkan, BPBD terus melakukan sosialisasi sebagai bentuk peningkatan kewaspadan bencana, dan juga telah mengaktifkan kembali posko bencana di 33 kecamatan. Sebab, bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung, mengancam Kabupaten Malang yang sebagian besar wilayahnya masuk daerah rawan bencana.

“Kami mengimbau pada warga agar selalu meningkatkan kewaspadaan, sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan dengan membersihkan saluran air di sekitar rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan mencegah penggundulan hutan. Karena kerusakan lingkungan menjadi faktor penyebab bencana alam,” pungkas Hafie, yang juga pernah menjabat sebagai Camat Wagir.

Pelayaran Bawean Dibatalkan Sementara itu pelayaran umum dari Pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean sempat dibatalkan lima kali akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk yang melanda Laut Jawa dalam dua pekan terakhir.

Kepala Seksi Kepelabuhanan

Administrator (Adpel) Gresik Nanang Afandi mengatakan pembatalan pertama pelayaran dilakukan pada 2 Januari yang disebabkan gelombang di Laut Jawa mencapai 3-3,5 meter.

Selanjutnya, pembatalan terjadi lagi pada 3 dan 4 Januari, serta 10 dan 11 Januari akibat cuaca buruk yang melanda di sekitar Laut Jawa.

“Kini pelayaran sudah kembali normal seperti biasa dan pelayaran dilakukan sehari satu kali menuju Pulau Bawean dan satu kali datang atau tiba ke Kabupaten Gresik, karena kondisi laut serta cuaca juga sudah kondusif,” ujarnya, Rabu (14/1).

Nanang mengatakan pembatalan pelayaran dapat dilakukan setelah Adpel Gresik menerima informasi dari Badan Meterologi Klimatilogi dan Geofisika (BMKG) mengenai kondisi cuaca serta tinggi gelombang di Laut Jawa.

Selain itu, pembatalan juga dapat dilakukan setelah pihak Adpel Gresik menerima informasi dari pusat informasi kepelabuhanan mengenai kondisi gelombang Laut Jawa. Sebelumnya, akibat pembatalan pelayaran sebanyak 140 penumpang kapal yang akan menuju Pulau Bawean terlantar dan terpaksa kembali ke penginapan. Selain itu, sejumlah penumpang juga terpaksa menukarkan tiket kapal sambil menunggu kondisi cuaca normal dan ada pula yang terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk tinggal beberapa hari di Pelabuhan Gresik. n cyn, kim

Kekosongan Jabatan Sekretaris, Ketua KPU Jatim Pastikan Tak Ada Masalah l Sambungan hal 1

kan seperti menggaji pegawai dan ketentuan-ketentuan rutin yang sudah ada di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran),” kata Eko dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (14/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim merasa gerah karena kursi jabatan Sekretaris KPU Jatim hingga saat ini masih kosong. Sebab sejak diusulkannya nama mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim Suprayitno, pada Oktober tahun lalu SK (Surat Keputusan) pengangkatannya belum turun juga dari KPU Pusat.

Menyikapi hal ini, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim mencari solusi ke KPU Pusat.

Sesuai dengan persyaratan KPU Pusat, ternyata jabatan Sekretaris KPU wajib dilelang secara terbuka, tidak boleh ditunjuk seperti penempatan kepala SKPD pada umumnya.

Alasannya, KPU merupakan lembaga vertikal yang pengisian pejabatnya harus mendapat SK dari lembaga atasannya.

Terkait Suprayitno yang pernah

diusulkan menjabat Sekretaris KPU Jatim, sekarang nasibnya menggantung karena tak dapat SK penetapan.

Dijelaskan Eko, meskipun saat ini tidak ada sekretaris definitif, jabatan tersebut sudah diisi Plt (Pelaksana Tugas) dari salah seorang pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Jatim. “Setelah Pak Jonathan pindah, posisinya langsung diisi Pak Aris dari Kabag Umum sebagai Plt,” jelasnya.

Menurut Eko, pengisian Plt itu berdasarkan persetujuan Sekjen KPU Pusat Arief Rahman Hakim.

Sebab berdasarkan UndangUndang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pengisian jabatan sekretaris KPU provinsi harus melalui proses lelang terbuka.

Sedangkan nama mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprayitno, tidak bisa menduduki jabatan yang sudah diusulkan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, sebagai sekretaris KPU Jatim karena tidak dapat persetujuan dari Sekjen KPU Pusat. Karena KPU Pusat ngotot minta jabatan tersebut harus melalui lelang terbuka, tidak boleh hanya dengan usulan dari Gubernur.

Setelah mendapat petunjuk untuk melaksanakan lelang terbuka,

jelas Eko, pada akhir November 2014 lalu langsung dibentuk tim seleksi. Sayangnya, sebelum tim seleksi ini melaksanakan tugas dengan baik, pada 5 Desember 2014 harus diminta untuk melakukan pertanggungjawaban.

“Kan ya tidak bisa, wong tim seleksi baru dibentuk kok harus sudah melakukan pertanggungjawaban, ya kita tidak bisa melakukannya. Setelah itu, kita dapat petunjuk lagi agar melakukan seleksi lagi pada anggaran tahun 2015. Jadi kita sekarang masih menunggu petunjuk Sekjen KPU Pusat, kapan pembentukan tim seleksi bisa dilakukan lagi,” ujarnya.

Eko mengatakan, pembentuk­ an tim seleksi lelang terbuka jabatan sekretaris KPU Jatim harus melalui petunjuk Sekjen KPU Pusat, mengingat anggaran yang digunakan berasal dari KPU Pusat, bukan dari APBD Jatim.

“Kita juga belum tahu kapan bisa dimulai,” ungkapnya.

Sementara itu, saat diminta konfirmasi melalui ponsel pri­ badinya mengenai kondisinya yang sekarang menggantung, tidak ada jawaban dari Suprayitno. Meski sudah ditelepon berkali-kali dan di SMS terlebih dulu, tetap tidak ada balasan dan jawaban dari Suprayitno. n iib

Turis berbagai negara saat berada di Bandara Juanda. Jatim keberatan terhadap rencana penghapusan tiket pesawat murah oleh Kementerian Perhubungan, karena dikhawatirkan berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan pariwisata.

Jatim Tolak Tiket Murah Pesawat Dihapus l Sambungan hal 1

erbangan yang menjual tiket murah bisa mengorbankan aspek teknis keselamatan penerbangan.

Dulu, menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, pemerintah memberi subsidi pada Merpati sebagai penerbangan perintis dan PT Pelni dengan kapal perintisnya.

Namun sekarang banyak penerbangan murah dengan menekan biaya lain, seperti tidak adanya makan atau minum serta pelayanan lainnya.

“Untuk inter konektivitas satu daerah ke daerah lain sangat menguntungkan pelayanan tersebut. Karena itu, saya usul agar tiket murah dapat tetap diberlakukan, sebab menyangkut inter konektivitas daerah satu dengan lainnya,” katanya.

Bahkan, untuk distribusi logistik sangat diperlukan, sebab tidak mungkin dengan biaya mahal pengusaha mengirim barang dengan penerbangan murah. Pakde Karwo juga menyatakan bahwa rencana penghapusan tiket itu berpengaruh pada sektor ekonomi khususnya investasi di daerah.

Dia memberi contoh, ketika pengusaha Jatim ke Makassar tidak mungkin mengirim contoh jagung lewat internet, tapi harus dibawa ke Makassar bersama pengusahanya. Sebab dunia bisnis orang Indonesia masih setengah tradisional, dan harus membawa barangnya langsung untuk memberikan keyakinan pada pembelinya.

“Indonesia masih seperti itu, kalau tiket murah dihapus pengusaha kecil berpikir ulang untuk bisnis ke daerah lain.

Selain itu, negara kita itu negara kepulauan, hanya pesawat dan kapalyangbisamenghubungkan antar pulau itu. Dan pesawat adalah transportasi yang paling cepat perjalanannya dibanding kapal laut,” pungkasnya.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah tidak mengambing­hitamkan atau menyalahkan tarif murah tiket dalam peningkatan pelayanan dan keselamatan penumpang angkutan udara.

Menurut dia, kurangnya aspek keselamatan angkutan udara lebih dikarenakan masih minim infrastruktur dan kualitas sumber daya

manusia di bidang itu.

“Kalau mengaitkan dengan keselamatan, kurang pas karena itu bukan tarif yang harusnya dikambinghitamkan,” ujarnya.

Dia menilai, penyesuaian tarif batas bawah penerbangan murah dapat menggerus akses masyarakat.Apalagikiniangkutan udara sudah mulai menjadi moda transportasi pilihan prioritas.

Tarif murah di penerbang­ an, katanya, juga hanya s­trategi bisnis maskapai yang ditetapkan masyarakat. Dan pada praktiknya tidak semua masyarakat dapat menikmatinya. “Itu tarif murah subsidi silang, misalnya, 30 persen pemesan pertama itu murah sisanya mahal,” katanya.

Sebelumnya mantan Ke­ tua YLKI Indah Sukmaningsih menilai Kemenhub gagal dalam mengawasi dan membuat manajemen pengawasan keselamatan sehingga terjadinya musibah jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501, namun kini malah konsumen yang dikorbankan.

“Kemenhub tidak mampu mengawasi dan membuat manajemen pengawasan keselamatan, namun justru konsumen yang dikorbankan sekarang dengan menghapus low cost carier (biaya angkutan penerbangan murah),” katanya.

Pertanyaannya sekarang apakah juga penerbangan dengan tarif yang diberlakukan baru ini atau kebijakan penghapusan tiket murah itu bisa dijamin keselamat­ annya atau bisa dipastikan akan sangat aman.

Jika alasannya penerbangan berbiaya murah itu tak menjamin keselamatan, menurut Indah, karena hal itu merupakan keputusan yang ceroboh dari Menhub Jonan. “Masalah keselamatan bukan hanya karena harga yang murah, seharusnya dia berkaca, apakah standar pengawasan sudah sempurna,” tuturnya.

Low cost carrier adalah pe­ nerbangan dengan biaya rendah atau sebuah maskapai penerbangan yang menyediakan harga tiket pesawat dengan harga terjangkau dengan mengurangi beberapa layanan umum bagi penumpang pesawat seperti layanan katering, minimalis reservasi sehingga menekan biaya cost penerbangan dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. n iib

Awalnya Dipandang Sebelah Mata, Sekarang Jadi Pusat Kunjungan Wisatawan l Sambungan hal 1

dilirik orang. Bahkan kerap dipandang sebelah mata. Namun saat ini berkat perjuangan timnya beberapa fasilitas sudah dimiliki di antaranya fasilitas jalan-jalan dengan sepeda ontel, river tubing, kolam ikan, homestay hingga pusat pertanian organik. Ada juga klinik organik yang merupakan pusat konsultasi para petani organik.

“Dulunya saya dianggap orang gila.

Bahkan mertua saya bilang dari pada membangun saluran atau kolam lebih baik saya membangun rumah saya sendiri,” kata Baydowi mengenang cemoohan sebagian orang dan ucapan mertuanya sekitar dua tahun lalu.

Namun itu semua justru menjadi pemacu semangat Baydowi. Dengan tidak bosan-bosannya dia terus meyakinkan berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso

melalui Bupati Amin Said Husni, serta membangun jaringan dengan beberapa kalangan agar mendapat dukungan penuh untuk mendirikan desa wisata.

“Awalnya kita harus swadaya untuk membuat beberapa fasilitas ini, kuncinya adalah keterbukaan sehingga semua meyakini kalau kita serius dan hasilnya sampeyan bisa lihat sekarang”, katanya.

Baydowi mengaku sangat bangga dengan hasil kerjanya karena berdasar data buku tamu yang dimiliki, selain dihadiri ribuan wisatawan lokal, berdasar data terakhir per Desember 2014 sudah ada 15 kali wisatawan asing berkunjung ke desanya. Mereka ada yang dari Amerika, Perancis, Inggris, Belanda dan lainnya.

“Semua itu tentu tak lepas dari dukungan Bupati Bondowoso yang membangun beberapa infrastruktur

pendukung seperti jalan dan lainnya yang memudahkan wisatawan mengakses desa saya,” katanya.

Baydowi juga mengungkapkan jika dalam data yang dimilikinya banyak daerah melakukan studi banding ke desanya. Di antaranya Dinas Pariwisata Kota Malang, beberapa desa wisata dari daerah lain. Bahkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dari Jakarta pernah melaksanakan kegiatan khusus di desa tersebut.

“Kita saat ini menjadi langganan kegiatan beberapa instansi yang waktunya harus kita atur, karena padatnya permintaan, baik dari kalangan Pemda, sekolah dan lembaga swasta lainnya,” katanya.

Baydowi sangat bangga dengan apa yang dilakukannya, karena memiliki dampak ekonomi langsung pada masyarakat sekitar. Di antaranya dengan menyediakan sayuran organik,

masyarakat setempat bisa menjualnya pada wisatawan. Bahkan saat ini anak-anak kecil sudah banyak yang bisa berbahasa Inggris untuk menyambut tamu yang dibina langsung oleh Dinas Pariwisata Bondowoso.

Salah satu pengunjung dari Jember, Chuk S Widarsa (39) yang saat itu menikmati fasilitas river tubing (kegiatan meluncur bebas di aliran sungai dengan menggunakan sebuah ban) mengaku cukup puas menikmasi fasilitas alami yang dimiliki Desa Wisata Lombok Kulon. Apalagi selain masyarakatnya ramah, fasilitas peralatan juga cukup lengkap. Jika akan mengadakan rapat juga ada aula kecil yang cukup untuk menampung peserta.

“Saya cukup puas di sini mas, tentu saya merencanakan kegiatan yang lebih besar lain kali bersama temanteman saya,” kata aktivis Pecinta Alam dari Jember tersebut. *

UTAMA

12

Kamis Wage, 15 JANUARI 2015

Jalan Alternatif Klemuk Longsor LINTAS PERISTIWA

Batu,Bhirawa Hujan deras yang mengguyur wilayah Batu beberapa hari ini, membuat tebing setinggi 30 meter di jalan alternative Klemuk longsor, kemarin (14/1). Akibatnya jalan alternativ menghubungkan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang-Kota Batu ini tidak bisa digunakan hingga beberapa jam. Diketahui, Jalan Klemuk merupakan jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Kota Batu.

Di antara ruas jalan tersebut, terdapat tebing setinggi 30 meter berada persis di pinggir badan jalan. Dan lantara guyuran hujan beberapa waktu lalu, tanah setinggi kurang lebih 1 meter dan lebar 10 meter longsor dan menutupi badan jalan.

“Kejadian longsor ini terjadi sekitar pukul 03.00 dini hari. Saat itu ada seorang pengendara motor yang memberikan info kepada warga jika ada tebing yang longsor hingga menutup seluruh badan jalan,” ujar salah satu warga Songgoriti, Kasianto, saat ikut membersihkan badan jalan, Q nas Rabu (14/1).Q

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli saat melantik Kades Sukoiber dan Kades Wangkal Kepuh Kecamatan Gudo kemarin.

Terima Dana Desa, Kades Diminta Entas Kemiskinan Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, meminta kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jombang agar turut membantu menangani kemiskinan dan pengangguran di wilayah kelurahan/desanya masing-masing. Caranya, dengan memanfaatkan alokasi dana Rp. 500 juta yang diperuntukkan bagi masing-masing desa.

Demikian disampaikan Bupati saat melantik dua Kepala Desa di Kecamatan Gudo. Rabu (14/1) kemarin, Bupati Jombang didampingi Wakil Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab, melantik Agus Sutikno dan Agus Basori, sebagai Kepala Desa Sukoiber dan Kepala Desa Wangkal Kepuh, Kecamatan Gudo.

“Kami berharap Kepala Desa yang baru dilantik ini bisa segera menjalankan pemerintahan di tingkat desa dan menyesuaikan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan jombang sejahtera untuk semua,” ujar Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Dijelaskan Bupati Jombang, setiap tahun masingmasing desa menerima dana Rp. 500 juta.

Berdasarkan ploting anggaran, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur Rp. 200 juta, untuk alokasi dana desa (ADD) Rp. 200 juta, serta Rp. 100 juta untuk pendirian dan pengembangan badan usaha di tingkat desa. “Kami berharap dana tersebut dikelola secara baik dan transparan,” katanya.

Nyono Suharli mengungkapkan, turunnya anggaran senilai Rp. 500 juta kepada masing-masing desa, dapat dipergunakan untuk membantu penanganan kemiskinan di desa masing-masing. Dengan peluang itu, dia berharap Kades serius menangani problem kemiskinan dan pengguran di masing-masing desa.

“Dari dana Rp. 500 juta, 40 persen untuk infrastruktur, 40 persen untuk ADD dan 20 persen untuk usaha desa. Kami berharap 20 persen anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk membantu menangani kemiskinan, sekaligus membantu mengatasi pengangguran,” paparnya. Q rur

Longsoran tanah akibat turun hujan telah mengakibatkan jalan alternatif Klemuk yang menghubungkan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang-Kota Batu tak bisa difungsikan beberapa jam., Rabu (14/1)

anas bahtiar/bhirawa

Gula Lokal Tak Laku, Dewan Tagih Janji AGRI DPRD Jatim, Bhirawa Komisi B DPRD Jatim berjanji akan menagih janji kepada Asosiasi Gula Rafinasi Indonesis (AGRI) Jatim. Pasalnya, sejak awal asosiasi ini berjanji akan membeli sejumlah gula lokal, namun dalam perjalanannya asosiasi ini ingkar janji,yang mengakibatkan 800 ribu ton gula lokal asal Jatim tidak terserap di pasar alias tidak laku dan ini sangat merugikan petani tebu.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, H Rofiq menegaskan pihaknya bersama Komisi B akan meminta pertanggungjawaban AGRI yang selama ini berjanji akan membeli gula lokal, tapi kenyataannya diingkari. Disisi lain Komisi B akan ngelurug ke Kementrian Perdagangan yang telah menyepakati adanya impor gula rafinasi ribuan ton. ‘’Jujur maraknya gula rafinasi di Indonesia dan tidak terserapnya gula lokal Jatim ke pasaran adalah tanggungjawab penuh AGRI. Persoalannya sebelumnya mereka berjanji akan membeli gula lokal,

tapi nyatanya hal itu dilakukan. Justru sebaliknya setiap tahun impor gula rafinasi selalu meningkat sehingga merembes ke masyarakat. Atau tak lagi digunakan untuk kebutuhan perusahaan makanan dan minuman,’’papar Rofiq dengan nada intonasi tinggi, Rabu (14/1).

Disisi lain, politisi asal PPP menilai telah ada permainan yang dilakukan oleh aparat negara. Hal ini dibuktikan dengan kiriman gula Jatim ke Tarakan yang berjumlah ratusan ton ternyata ditolak untuk dilakukan bongkar muat oleh otoritas pelabuhan, KP3 (Ke-

satuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) di Tarakan.

Alasannya tidak ada surat untuk dilakukan pengiriman. ‘’Ini jelas ada permainan.

Bukankah selama ini gula Jatim dikirim ke Tarakan. Tapi mengapa sekarang ini ditolak. Saya optimis disana telah beredar banyak gula rafinasi sehingga gula lokal tidak diperbolehkan masuk kesana.

Karenanya, saya minta Pemprov Jatim melakukan pendekatan di pemeritah Tarakan,’’lanjut Rofiq.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yuda mengatakan penumpukan gula yang terjadi di pabrik Jawa Timur dan Indonesia ini merupakan tanggung Jawab AGRI. Dimana AGRI telah membuat perjanjian dengan kementerian perdagangan untuk membeli gula lokal ini sudah mulai tahun 2014 dengan harga 8.500 per kilogram.

“Perjanjian tersebut saat ini tidak lagi dijalankan oleh

AGRI dalam membeli hasil gula petani tebu sehingga membuat gula petani, oleh karena itu pihaknya meminta semua pihak untuk duduk bareng bersama dalam menyelesaikan masalah gula tersebut,”ujarnya.

Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya bersama seluruh anggota Komisi B DPRD Jatim akan mendatangi AGRI untuk menanyakan tentang regulasi yang telah dibuat AGRI dan Kementerian perdagangan dalam hal membeli produk gula para petani kenapa perjanjian tersebut tidak jalan lagi.

Seperti diketahui, Puluhan pabrik gula yang ada di Jatim terancam mengalami kebangkrutan, jika pemerintah Jokowi tidak segera mengambil keputusan untuk melindungi petani tebu. Mengingat saat ini gula petani yang menumpuk di sejumlah gudang milik PTPN X dan XI hingga mencapai 800 ribu ton. Namun gula-gula

tidak dapat terserap di sejumlah wilayah di Indonesia dikarenakan merembesnya gula impor rafinasi.

Direktur Produksi PTPN XI Jatim, Burhan Chotib menegaskan saat ini gula petani telah menumpuk di sejumlah gudang milik PTPN dan tidak dapat terserap dibeberapa wilayah Indonesia Timur yang selama ini menjadi pelanggan gula Jatim. Ini tak lain disebabkan merembesnya gula rafinasi yang seharusnya untuk di suplai pada perusahaan makanan dan minuman (mamin). ‘’Kalau kondisi ini tetap dibiarkan oleh pemerintah, maka dapat dipastikan ada sekitar 60 pabrik gula yang ada di Jatim empat tahun mendatang akan gulung tikar akibat mengalami kebangkrutan. Ini karena pihak bank menolak memberikan kredit kepada petani, dan disatu sisi petani tidak mendapat uang karena gulanya tidak terjual Q cty di pasaran,’’tegasnya.Q

Direlokasi, 27 KK Dilarang Kembali ke Rumah Lama

Komisi C Indikasikan 800 Gerai Minimarket Bodong Evaluasi Hasil investigasi Ombudsman RI Jatim (ORI) terus dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya. Salah satunya, menyoal regulasi perizinan Toko Modern yang kian menjamur. Ditengarai, sekitar 800 gerai milik dua Raja Toko Modern diketahui Bodong alias tidak berizin.

P

ersoalan perizinan menggelind ing bagai bola salju. Terlebih, dua SKPD yakni, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagin) Kota Surabaya menjadi sorotan. Penentuan lokasi, serta mekanisme perizinan menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (13/1). Dua perwakilan manajemen dari Indomaret, dan Alfamart turut diundang. Sayangnya, pihak Alfamart mangkir.

Regulasi perizinan tersebut diungkapkan M. Sony, Bidang Legalitas dan Perizinan PT. Indomarco (Indomaret), telah diajukan sebelum beroperasinya Toko Modern.’’Kami bahkan sudah meminta konsultan untuk proses pengurusan itu,’’ katanya. Saat ini, jumlah toko modern Indomaret diketahui sebanyak 270 Gerai. Sementara, izin operasional terkait IMB; HO, sebanyak 220 Gerai. ’’Sisanya memang belum diterbitkan,’’ aku Sony.

Sementara, pihak Diseperindagin Surabaya melalui Kepala Bidang

Jombang, Bhirawa Sebanyak 27 Kepala Keluarga (KK) asal Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Jombang yang telah pindah ke hunian baru diminta tidak kembali ke rumah lama. Langkah itu untuk menjaga keselamatan warga yang tinggal di bawah bukit rentan longsor dari bahaya bencana longsor sebagaimana terjadi setahun lalu di Dusun tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, Nur Huda mengatakan, hunian baru bagi korban terdampak longsor di Dusun Kopen awal tahun lalu sudah selesai dibangun. Sebagian besar warga sudah menempati hunian barunya itu tak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

Dengan siapnya hunian baru tersebut, Nur Huda berharap warga tidak kembali ke rumah lamanya. “Harapan kami, warga tidak kembali ke rumah laman-

ya. Kalau kembali khan percuma kita bangunkan rumah yang baru untuk menghindari longsor,” katanya, saat meninjau lokasi hunian baru bagi 27 KK korban terdampak longsor di Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Rabu (14/1).

Nur Huda mengungkapkan,

larangan kepada warga agar tidak kembali ke rumah lama, semata-mata karena pertimbangan keselamatan warga.

Dijelaskan, kawasan perbukitan yang dulunya menjadi kawasan pemukiman warga rentan terjadi longsor. Q rur

ramadlan/bhirawa

Sekdakab Jombang, Ita Triwibawati, didampingi Kepala Pelaksana BPBD, Nur Huda bersama sejumlah kepala SKPD meninjau lokasi hunian baru korban terdampak longsor.

Nelayan Mengeluh Tak Pernah Terima Bantuan Jaring Perdagangan, Didik Sahadi, tidak dapat berkutik ketika ditanya regulasi jumlah toko modern yang sudah ada.’’Kami perkirakan memang mencapai ratusan. Namun, soal perizinan sampai saat ini diakui belum ada satupun yang berijin,’’ kata dia.

Jumlah tersebut membuat sebagian besar Komisi C mengrenyitkan dahi. Sebab, klaim jumlah toko modern ini tidak sesuai dengan hasil investigasi ORI, maupun pengakuan dari Disperindagin Surabaya. Termasuk, versi data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Surabaya. ’’Data itu tidak masuk akal. Karena dari data Apindo jumlahnya justru diketahui bisa mencapai ribuan saat ini. Bahkan dengan peningkatan omset juga mencapai triliunan rupiah,’’ kata Vinsensius Awey, politisi Komisi C lainnya. Dikatakan Awey, dari data Apindo, pada Tahun 2009 Jumlah gerai toko modern diketahui mencapai 470 gerai. Jumlah itu mampu meraup omset mencapai 12 Triliun rupiah. Sementara, pada Tahun

2012, jumlah gerai meningkat mencapai 800 Gerai, dengan omset mencapai 18 Triliun rupiah. Bahkan, dalam kurun waktu 2014 kemarin, jumlahnya diprediksi mencapai ribuan. ’’Omset meningkat, tapi larinya kemana?, ya ke Jakarta. Karena jelas-jelas pemilik (Toko Modern, Red), berada di Jakarta,’’ ujar politisi partai Nasdem itu. Dengan fakta itu, jumlah PAD Bagi Surabaya bahkan tidak diketahui. Namun, pihak Indomaret berdalih sudah memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Pemkot Surabaya sebesar Rp200 Juta/ tahun. ’’Kalau faktanya sudah seperti ini, jelas yang berdosa adalah DCKTR dan Disperindagin. Bagaimana kok tidak diawasi. Apalagi, mereka sudah mengaku menerjunkan tim konsultan. Jangan-jangan konsultan itu bisa jadi makelar. Apalagi seperti yang diutarakan hasil temuan ORI. Bisa jadi oknum PNS Pemkot, dan Dewan,’’ ujarnya keras.

Sayang, dalam proses penegakan perda, sejauh ini belum ada penghentian operasional dari keberadaan ribuan Toko Modern. Politisi PKB, Camelia Habibah menilai rapat dengar pendapat ini kurang efektif. Sehingga, pertemuan akan kembali digelar untuk kembali mencocokkan data terkait jumlah validasi Toko Modern. ’’Komisi C Masing-masing akan mendata di wilayah dapilnya masingmasing. Namun, saya juga meminta dalam pertemuan mendatang kepala dinas harus hadir. Termasuk Satpol PP,’’ ujarnya. Q gat

Sejumlah nelayan di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan berharap mendapatkan bantuan jaring untuk sarana mencari ikan di laut. Pasalnya, selama ini bantuan dari pemerintah daerah tidak pernah sampai ke tangan mereka.

Mashudi, (37) seorang nelayan warga Dusun Ujung Gunung, Desa Jatirejo mengaku bantuan jaring atau alat tangkap ikan tidak pernah diterima dirinya. Padahal, nelayan lainnya di Kecamatan Lekok menerima bantuan tersebut.

“Saya menjadi nelayan sudah puluhan tahun, tapi tidak pernah mendapatkan perhatian ataupun bantuan pemerintah daerah.

Saya juga sering mendengar bahwa nelayan di daerah sini mendapatkan bantuan berupa jaring.

Bantuan ini sangatlah aneh dan terkesan pilih-pilih,” keluh Mashudi di temui Bhirawa di pantai Lekok, Desa Jatirejo, Kabupaten Pasuruan, Rabu (14/1).

Hal sama diungkapkan oleh M Nasrul (41), nelayan Lekok lainnya. Bantuan dari pemerintah daerah hanya didapatkan pada orang-orang tertentu saja. “Yang mendapatkan bantuan hanya orang-orang penting saja. Disini juga ada kelompok nelayan per/dusunnya. Tapi tidak pernah mendapat-

hilmi husein/bhirawa

Para nelayan di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan usai menangkap ikan hingga sampai ke perairan Madura, Rabu (14/1).

kan bantuan itu,” kata Nasrul.

Alat tangkap ikan sangat membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Namun jika sudah rusak terpaksa harus menggunakan alat seadanya agar tangkapan ikan tidak menurun.

Untuk memperbaiki alat tangkap ikan dinilai membutuhkan waktu yang lama. “Biasanya jika dibantu dengan jaring bisa sekitar 800 kg sampai 1 ton tangkapan kami.

Jika jaring rusak bisa 100-200 kg, itupun juga sudah dibantu dengan memancing ikan,” kata Nasrul.

Nasrul bersama nelayan lainnya hanya mengharapkan agar bantuan dari pemerintah bisa diberikan secara merata kepada nelayan. Bantuan itu tentu dapat mengurangi beban ekonomi dan sosial nelayan.

“Kami hanya berharap agar pemerintah memperhatikan nasib kami sebagai nelayan disini.

Utamanya bantuan harus diberikan secara merata kepada nelayan. Bantuan ini akan mengurangi beban nelayan para nelayan,” jelas Nasrul.

Disisi lainnya, dalam sekapan terakhir ini hasil tangkapan ikan nelayan di Kecamatan Lekok relatif menurun. Ini dikarenakan kondisi cuaca dan perubahan arah mata angin relatif besar di perairan Pasuruan raya hingga perairan Madura berpengaruh terhadap keberadaan ikan. Meski demikian, namun nelayan masih tetap saja melaut. Q hil