Harian bhirawa edisi 15 desember 2014

Kami menemukan masih banyak Mamin yang tak layak beredar di sejumlah swalayan. Maka konsumen harus teliti sebelum membeli.

Jangan sampai kondisi Mamin seperti itu lolos masuk dalam parsel Natal,’’

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5 Kasi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Kusmulyati

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Pon, 15 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

15 DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Upacara Hari Juang Kartika di Lapangan Rampal Malang

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 16.00 18.00

Menghadiri Haul PP Al Ihsan Jrenguan Sampang Menghadiri Final Sepak Bola PON Remaja Menghadiri Penutupan PON Remaja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Menerima Penghargaan Transmigrasi Award di Jakarta

Wakil Wali Kota Berikan Hibah Kandang Ternak Terpadu Warga Toyomerto Batu, Bhirawa Setelah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, akhirnya Kandang Terpadu di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu siap untuk digunakan warga setempat. Minggu (14/12).

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menyerahkan bantuan hibah berupa kandang ternak terpadu kepada Gabungan Kelompok Tani

 ke halaman 11

Suasana belajar mengajar salah satu SMA di Jatim. Jatim mendapat diskresi (pengecualian) dari pusat untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2013.

Sinyal Positif Terapkan Kurikulum 2013 Jatim Terima Diskresi Menbuddikdasmen

anas/bhirawa

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso (empat dari kiri) saat menyerahkan bantuan hibah kandang ternak terpadu pada Gapoktan Dusun Toyomerto, Minggu (14/12).

2015, Ratusan SD di Nganjuk Bakal Dimerger Nganjuk, Bhirawa Pemetaan kepala sekolah dan ratusan guru SD di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Nganjuk berdampak bakal dimergernya 104 SD menjadi 54 SD pada 2015 mendatang. Imbasnya sekitar 250 lebih guru harus rela dimutasi ke sekolah lain.

Sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan Disdikpora Nganjuk dengan dilakukan merger beberapa sekolah akan terjadi penghematan jumlah rombel dan tenaga guru. Saat ini, proses merger dalam tahap pemetaan terutama pemetaan kepala sekolah dan guru. Pemetaan kepala sekolah menjadi penting, karena dengan penggabungan akan terjadi pengurangan kepala sekolah.

“Ada beberapa alasan sekolah harus dimerger.

Dindik Jatim, Bhirawa Koordinasi yang digalang Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim bersama 38 Dindik kabupaten/kota se-Jatim terkait Kurikulum 2013 (K-13) mulai membuahkan hasil menggembirakan. Ini setelah Kepala Dindik Jatim Dr Harun menyampaikan hasil rapat koordinasi itu dan mendapat sinyal positif dari Kemenbuddikdasmen untuk tetap melaksanakan K-13 di Jatim.

Harun mengaku telah bertemu dengan Dirjen Pendidikan Dasar, Kemenbuddikdas-

men Hamid Muhammad di Jakarta. Menurutnya, Hamid tidak menolak usulan Jatim.

Bahkan Hamid mengatakan akan ada diskresi (pengecualian) bagi sekolah-sekolah yang tidak masuk kuota 6.212 untuk tetap bisa melaksanakan K-13.

Dengan catatan, sekolah dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti mutu dan kualitas gurunya. “Kalau mereka mampu, tidak masalah tetap menggunakan K13. Tidak perlu

 ke halaman 11

Eksploitasi Pasir Besi di Malang Selatan Diduga Rugikan Negara Rp 600 Miliar Kab Malang, Bhirawa Hasil investigasi yang dilakukan oleh enam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ada enam daerah di Indonesia yang diduga melakukan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Kehutanan. Imbasnya negara telah dirugikan sebesar Rp 201,82 triliun.

Sedangkan enam LSM tersebut, yakni Wahana Lingkungan (Walhi) Sumatera Selatan, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Jaringan Advokasi Tambang (JAT) Kalimantan Timur, Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang (Ammalta) Sulawesi Utara, dan Malang Corruption

Watch (MCW) Jawa Timur.

Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Akmal Adi Cahya mengungkapkan hasil investigasi di enam daerah seperti di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Jangan Suka Bergunjing SUPAYA kondisi di dalam kantor bisa kondusif, diingatkan oleh orang nomor kedua di Pemkab Sidoarjo MG Hadi Sucipto SH, MM agar PNS Sidoarjo tidak suka menggunjingkan atasan maupun teman. Menurutnya, itu sifat jelek yang harus dihindari.

Menurut pria kelahiran 1955 ini, kebiasaan bergunjing bisa membuat pertemanan maup u n

 ke halaman 11

Penambangan pasir di Malang Selatan diduga telah merugikan negara. Sejumlah LSM mendesak pemerintah segera mereview perizinan yang berhubungan dengan SDA dan kehutanan di 6 daerah di Indonesia, termasuk di Malang Selatan.

Akhiri Polemik, Jatim Gagas Rembuk Pendidikan Nasional DPRD Jatim, Bhirawa Pro kontra kelanjutan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13), pasca Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah menghentikan K-13 dan kembali ke Kurikulum

 ke halaman 11

Uang Harian Kunker Dipangkas, Anggota Dewan Gigit Jari DPRD Jatim, Bhirawa Para anggota DPRD Jatim tampaknya bakal gigit jari menyusul adanya peraturan untuk efisiensi anggaran dari pemerintah pusat terkait uang harian kunker. Mulai 1 Januari 2015 mendatang, uang kunker para anggota DPRD Jatim dipangkas lebih dari 50 persen. Aturan tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara Mendagri, Menteri Keuangan dan MenPAN RB. Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menjelaskan uang harian kunker anggota DPRD Jatim mulai tahun depan dipangkas. Pemangkasan ini merupakan efisiensi yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Selain ada pemangkasan uang harian kunker, per 1 Januari 2015 ada uang representasi untuk tiap kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Jatim. “Misalnya ada rapat, maka anggota dewan dapat uang representasi. Kira – kira besarannya 150 ribu per rapat,” tuturnya, Minggu (14/12).

Disinggung berapa besaran uang saku untuk kunker per 1 Januari 2015, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan untuk anggota DPRD Jawa Timur yang akan melakukan kunker di daerah da-

 ke halaman 11

Harapan Pakde Karwo terhadap BI

Dukung Perdagangan Dalam Negeri dan Dorong Ekonomi Syariah di Jatim MG Hadi Sucipto SH,

Sentil..  TNI harus loyal kepada pemerintah  Dan pemerintah harus loyal kepada rakyat  167 PNS Pemprov terjaring razia tak apel pagi  Kedisiplinan rendah, output juga rendah  Dinkes sidak mamin tak layak di parsel natal  Sidak musiman

Jabatan Kepala Perwakilan BI di Jatim berubah. Dalam serah terima jabatan itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum ikut hadir.

Kedatangan orang nomor satu di Jatim juga untuk menyampaikan sederet harapan.

M Ali, Kota Surabaya Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo menyampaikan tiga harapan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jawa Timur Benny Siswanto yang baru saja Serah Terima Jabatan (Sertijab) dengan Dwi Pranoto, pejabat lama di Ruang Singosari Lt 5 Kantor Perwakilan BI Wilayah IV Jatim, Jumat (12/12) pekan lalu.

Adapun harapan yang diinginkannya antara lain meningkatkan

kerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), mendukung peningkatan perdagangan dalam negeri, dan secara konkret mendorong ekonomi syariah di Jatim.

Ia mengatakan, peningkatan kerjasama Bank Indonesia dengan TPID merupakan hal yang penting.

Karena tidak ada gunanya jika pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi

 ke halaman 11

Pakde Karwo memberikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim Benny Siswanto.

SURABAYA

2

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

167 PNS Pemprov Terjaring Razia Tak Apel Pagi

iib/bhirawa

Dalam rangka melakukan pembinaan pegawai, Pemprov Jatim akan terus melakukan sidak PNS di lingkungan pemprov. Salah satunya mengenai kedisiplinan PNS untuk melakukan apel pagi.

PANGGUNG BIROKRASI

Golkar Jatim Pastikan Dukung ARB Surabaya, Bhirawa Perpecahan kader ditubuh DPP Parti Golkar terus mengancam komitmen jajaran DPD II Partai Golkar se Jawa Timur terhadap hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Bali, 30 Nopember - 4 Desember lalu. Untuk itu, DPD I Golkar Jatim meminta 38 DPD Golkar se Jatim menyampikan surat pernyataan dukungan terhadap hasil Munas dengan mengakui Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum (Ketum DPP Partai Golkar) dan Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Partai Golkar.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Gesang Budiarso mengatakan, keputusan mendukung Munas Bali adalah final. Untuk itu, pihaknya meminta komitmen secara tertulis mendukung hasil Munas tersebut. “Untuk itu, kami menggelar konsultasi,koordinasi dan kunsultasi dengan jajaran pengurus DPD II se Jatim,” terang Gesang, Sabtu (13/12).

Dalam rapat konsolidasi, Gesang juga mendesak komitmen DPD II Partai Golkar se-Jatim dengan memberikan pernyataan dukungan terhadap Munas Bali. Bahkan ia, menyebutkan sudah mempunyai data dan foto sejumlah kader Golkar yang mengikuti kegiatan munas di Ancol. “Saya sudah mendapat data dan foto, siapa saja yang Q cty ikut munas di ancol,” terang Gesang.Q

Pemprov, Bhirawa Dalam rangka melakukan pembinaan pegawai, Pemprov Jatim bakal terus melakukan inspeksi mendadak (sidak), ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim. Salah satu sasaran sidaknya adalah mengenai kedisiplinan PNS untuk melakukan apel pagi.

Asisten IV Sekdaprov Jatim, Drs Sukardo MSi menuturkan, saat ini Tim Pembinaan Pegawai Pemprov Jatim telah melakukan sidak di tujuh SKPD dan 11 biro dilingkungan Setdaprov Jatim. Tujuh SKPD tersebut yakni, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Pengairan, Badan Penanaman Modal (BPM), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Untuk sidak di lingkungan biro-biro dilaksanakan pada 8

BPJS Akan Lakukan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Surabaya, Bhirawa Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Regional 7 Jatim akan melakukan evaluasi kepada rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Divre 7 Jatim Andi Afdal Abdullah menilai, perjanjian kerjasama dengan rumah sakit swasta tidak ada tentang plafon pengobatan tetapi, rumah sakit swasta punya kewajiban merawat peserta BPJS sesuai dengan indikasi medis. Jika ada rumah sakit swasta merujuk pasiennya karena tidak adanya SDM dan infrastruktur yang memadai, maka diperbolehkan merujuk pasiennya ke rumah sakit tipe A. Menurutnya, jika nantinya adanya rumah sakit swasta yang terbukti nakal dan sengaja mencari keuntungan hanya merawat pasien dua hari. Pihaknya akan melakukan evaluasi dan akan diberikan sanksi pemutusan kerjasama dengan BPJS

Kesehatan, dan keuntungan tagihan tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah.

Dikatakannya, untuk pasien BPJS harus dirawat sebaik mungkin, hal ini dikarenakan seluruh biaya pasien BPJS ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah akan membayar semua biaya yang diklaimkan rumah sakit kepada pasien BPJS. ‘’Jadi tidak ada aturan yang membenarkan menyuruh pulang pasien jika dinilai tidak perlu. Jika ini dilakukan maka kita akan memberi sangsi dan memutus kerjsama,’’ ungkapnya.

Andi menyatakan, dari hasil evaluasi BPJS saat ini, BPJS telah bekerjasama dengan beberapa rumah sakit baik dari tingkat primer sampai rumah sakit tipe A,B, C dan D. saat ini

BPJS telah bekerjasama dengan 962 puskemas, 2.217 fasilitas kesehatan primer dan 202 fasilitas lanjutan seperti rumah sakit pemerintah, TNI dan rumah sakit swasta.

Rencananya, BPJS kesehatan tahun depan akan menambah kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Jatim seperti rumah sakit Wiyung, rumah sakit Fatma Medika dan rumah sakit Walisonggo. ‘’Rumah sakit ini nantinya akan menjadi mitra baru BPJS untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat,’’ ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Jatim mengaku, mendukung upaya BPJS kesehatan dalam melakukan evaluasi kepada seluruh rumah sakit mitra. Evaluasi ini akan memperbaiki pelayanan dan kinerja rumah sakit dalam melayani pasien. ‘’Evaluasi ini penting dilakukan karena untuk menyempurnakan pelayanan rumah sakit kepada Q dna pasien,’’ ujarnya.Q

Diduga Muncul Prostitusi Liar, Pemkot Pastikan Sweeping Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya memastikan bakal segera melakukan penutupan RHU yang diketahui melanggar izin apalagi melakukan praktek prostitusi. Kepastian ini menegaskan upaya Pemkot atas dugaan munculnya tempat prostitusi baru di luar kawasan eks lokalisasi yang telah ditutup.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan apabila masih ada wisma yang buka maka terjadi pelanggaran perda yang akan langsung ditangani oleh Pemkot Surabaya. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana akan menjadi ranah polisi untuk selanjutnya diproses se-

cara hukum.

Mantan Camat Rungkut ini menjelaskan setelah pemasangan plakat Dolly bebas prostitusi, Pemkot melanjutkan dengan operasi penegakan aturan dengan melakukan sweeping ke daerah Dolly – Jarak.

Hasilnya Pemkot mengamankan orang yang diduga

kuat PSK. Selanjutnya, langsung dibawa ke kantor satpol PP guna diverifikasi dan dicocokan dengan data dari dinas sosial.

Menurut Irvan, jika terbukti sebagai PSK dan berniat kembali bekerja di wisma maka besar kemungkinan mereka akan di-liponsos-kan. Tindakan tegas juga akan ditempuh

jajaran kepolisian.

Saat ini muncul dugaan munculnya prostitusi terselubung di tempat rekreasi dan hiburan umum (RHU), masih dibiarkan. Ini juga jadi pertanyaan masyarakat, sebab tak sedikit tempat RHU yang masih menyediakan jasa wanita penghibur yang notabene juga Q dre berbau prostitusi.Q

November. Sedangkan di tujuh SKPD dilaksanakan pada tanggal 11, 12 dan 17 November. Hasilnya, kami menemukan sebanyak 167 PNS yang tidak apel tanpa keterangan,” kata Sukardo, saat dikonfirmasi, Minggu (14/12).

Mengenai sanksi yang diberikan kepada 167 PNS yang tidak apel ini, Sukardo mengatakan, mereka akan harus membuat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran lagi, dengan menandatangani berita acara. Tak cukup hanya itu, 167 PNS yang terkena razia ini juga difoto untuk digunakan sebagai dokumentasi, bahwa PNS yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, sehingga mudah untuk mengetahui jika suatu saat melakukan pelanggaran lagi.

Menurut mantan Sekretaris DPRD Jatim ini, sidak ini akan terus dilakukan di SKPD-SKPD yang selama

ini belum pernah dilakukan sidak. Tujuannya, agar dapat membina pegawai dan mendisiplinkan pegawai agar bisa bekerja dengan baik dan tepat waktu.

“Sidak ini akan terus kami lakukan bersama tim seperti dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Inspektorat dan Satpol PP. Kami berharap sidak ini dapat memberikan jera bagi PNS yang sering membolos tidak ikut apel,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto mengaku, akan mendukung penuh pelaksanaan sidak ini. Sebab dengan sering melakukan sidak, PNS-PNS yang sering melakukan pelanggaran ini akan jera dan mau bekerja dengan baik. Sebab diera Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti menutut PNS dapat bekerja dengan baik, disiplin Q iib dan loyal.Q

BPK Peringatkan Pemkot Soal PAD Pemkot, Bhirawa Meskipun Pemkot Surabaya telah menjadi rujukan beberapa kota/kab lain seluruh Indonesia dalam berbagai hal termasuk system birokrasi dan penggunaan APBD,dan APBN, nyatanya menurut catatan BPK masih memiliki catatan buruk di tahun 2013 pada sector PAD yakni sejumlah masalah transaksi keuangan, di antaranya penerimaan sewa gedung aset Pemkot dan penerimaan dari sektor perhotelan, serta pendapatan dari parkir yang nilainya Rp 5,99 Miliar atau hampir mencapai Rp 6 Miliar.

Data tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur (Jatim) yang diterbitkan Mei 2014. Meski begitu, data tersebut tak banyak diketahui publik, sebelum akhirnya dirilis kembali oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Firtra) Jatim, Kamis (11/12).

Berbicara di kantor Fitra Jatim di Surabaya, Koordinator Fitra Jatim Dahkelan menyampaikan, Surabaya masuk dalam lima besar kota/kabupaten yang berpotensi merugikan negara tertinggi pada 2013. Surabaya berada di posisi kedua, di bawah Bojonegoro, yang dievaluasi berotensi merugikan negara sebesar Rp 10 miliar.

Dahkelan menjelaskan, sejumlah transaksi yang bermasalah dalam laporan keuangan Kota Surabaya 2013, yang terbesar adalah persewaan Gedung Siola Tunjungan Center, jembatan penyeberangan dan pertokoan yang belum dilunasi kewajibannya sebesar Rp 3,6 miliar. Selain itu, ada juga potensi kerugian dari pajak hotel sebesar Rp 1,8 miliar, dan pertanggungjawaban belanja makan-minum reses anggota DPRD sebesar Rp 191 juta.

Dikonfirmasi, Pemkot Surabaya membenarkan data hasil audit BPK tersebut. Meski begitu, pihak Pemkot menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan seluruh rekomendasi dari BPK terkait hasil temuan tersebut.

Asisten Pemkot Surabaya Bidang Pemerintahan Yayuk Eko Agustin mencontohkan, penerimaan sewa gedung sudah diterima dan laporannya sudah diteruskan ke pihak BPK. “Begitu juga yang lainya, seperti pajak hotel. Soal pemasukan dari sektor parkir, sebelumnya ada kesalahpahaman, jumlah juru parkir di lapangan lebih banyak dari yang resmi terdaftar, tapi itu semua sudah kami sesuaikan,” ujar Yayuk, berbicara di Balai Kota Surabaya Jumat (12/12).

Selain soal potensi kerugian negara, Fitra Jatim juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran belaja APBD. Hingga triwulan ketiga, menurut pihak Fitra Jatim, Pemkot Surabaya baru menyerap anggaran sebesar 22 persen. Hal tersebut, menurut Koordinator Fitra Jatim Dahkelan, mengindikasikan masih bannyaknya programprogram yang belum berhasil diselesaikan hingga Q gat menjelang akhir tahun anggaran.Q

Taman Bulak, Kenjeran

Taman Belum Jadi, Puluhan Anak Bermain di Area Pembangunan Meski belum jadi, area taman di samping Sentra Ikan Bulak (SIB) sudah sering digunakan sebagai tempat bermain anakanak di sekitarnya. Pihak kecamatan Bulak, meminta agar Pemkot mempercepat pembangunan Taman Bulak ini dan dilakukan pengawasan.

Camat Bulak, Suprayitno mengatakan, pembangunan taman Bulak yang terletak disamping SIB ini ditargetkan selesai akhir Desember tahun ini. Akan tetapi, masih belum selesai lantaran pembangunan Taman dinilai terkendala dengan cuaca.

“Ya memang petugas pengawasan serta kebersihan belum normal untuk berjaga disini. Dan seharusnya petugas taman setiap harinya harus ada. Saya yakin kalau sudah jadi ramainya seperti taman Mundu yang ada di depan Gelora 10 November,” katanya pada Bhirawa, H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Minggu (14/12).

Ditanya apakah air yang ada dalam wahana air ini menggunakan air bersih?

Suprayitno mengatakan, tempat mainan air atau wahana air di taman Bulak memang masih terlihat kotor serta banyak sampah.

Padahal, tempat wahana air itu, masih kata Suprayitno, sudah banyak anak-anak tiap harinya bermain air di lokasi tersebut.

“Memang air terlihat bercamputr lumpur serta sampah-sampah. Dan sirkulasi masih belum normal dan bocor sehingga terlihat bercampur lumpur. Ini masih

dalam tahap pengerjaan,” tambahnya.

Taman yang direncanakan akan menyamai keindahan Taman Mundu yang ramai didatangi warga ini, menurut Suprayitno, pembangunan masih dalam tahap pembuatan temapt transit angkutan umum (Angkot) serta finishing yang lainnya. “ selain taman bermain, juga ada transit angkot ini masih dalam tahap pembangunan,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa taman taman senilai Rp 1,2 Miliar itu dibangun dengan konsep taman bermain dan hiburan. Hal itu sesuai dengan tujuan Pemkot Surabaya yang ingin mengembangkan kawasan Kenjeran baru sebagai pusat pariwisata.

Selain itu, Kabid Pertamanan DKP Surabaya M Aswan mengatakan, pem-

bangunan taman itu juga digunakan agar warga Surabaya tidak lagi harus berbondong-bondong datang ke Taman Bungkul yang berada di tengah kota. Sehingga warga yang jauh dari tengah kotapun juga bisa menikmati.

Dia mengatakan proses penyelesaian taman itu memang cukup lama, sebab pembangunan taman yang memiliki luas 10.000meter persegi itu sudah dimulai pada pertengahan tahun 2013 lalu. Pembangunan terkendala akibat kondisi tanah dipesisir pantai yang mudah ambles. Sehingga membutuhkan proses lama untuk mengatasi hal itu.

“Meskipun molor, kami tetap melanjutkan pembangunan itu. dan kami optimis akhir tahun ini taman itu sudah bisa dinikmati warga,” Q geh kata Aswan.Q

geh/bhirawa

Puluhan anak bermain wahana air Taman Bulak yang belum rampung pengerjaannya. Air yang tercampur lumpur serta sampah tak menyurutkan semangat anak karena di kawasan Kenjeran minim area bermain, Minggu (14/12).

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Senin Pon, 15 DESEMBER 2014

Roadshow Promosi Minat Baca Perpustakaan Nasional RI di Kabupaten Pamekasan

Tema : “ Perpustakaan Cerdaskan Bangsa, Wujudkan Indonesia Gemar Membaca”

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM saat menerima cenderamata dari Sekdakab Pamekasan Dr Alwi Mhum (atas). Para pembicara talkshow promosi minat baca Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono, MM, Kepala Perpusnas RI Dra Sri Sularsih, MSi, Sekdakab Pamekasan Dr Alwi, MHum, penulis buku Iwan Setiawan, tokoh daerah Drs M Suhartono, MSi dan Moderator Ir Budi Ashari, MSi (kiri).

Perpusnas RI Ajak Pemerintah Daerah Bersinergi Memajukan Perpustakaan dan Meningkatkan Minat Baca Perpustakaan Nasional RI mengajak segenap pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam memajukan perpustakaan Indonesia sebagai wahana belajar sepanjang hidup dengan meningkatkan minat baca masyarakat.

“

Kita harus saling mendukung, bersinergi, bekerja sama, merapatkan barisan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat,” kata Kepala Perpustakaan Nasional RI Dra Sri Sularsih Msi saat menjadi narasumber dalam talkshow promosi minat baca di Pendopo Ronggo Sukowati Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jumat (12/12) kemarin. Menurut Sularsih, pemerintah utamanya kabupaten berikut kelurahan/desa dan semua lapisan masyarakat Pamekasan punya kewajiban yang sama dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yang terpenting adalah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota tetap solid, satu tujuan bergandeng tangan dan menyatukan hati untuk sama-sama memajukan perpustakaan di Indonesia sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

“Untuk mendukung eksistensi atau keber-

langsungan perpustakaan dan pengembangan minat baca masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya untuk memasyarakatkan perpustakaan tersebut pada anggota masyarakat secara lebih luas dan salah satunya yang kita lakukan kali ini dalam bentuk talk show seperti ini,” jelas Sularsih.

Dalam kesempatan tersebut, Sularsih mewakili pemerintah di bidang perpustakaan, memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah.

“Adanya kegiatan hari ini menunjukkan bahwa masyarakat Pamekasan memahami pentingnya budaya membaca serta memiliki motivasi tinggi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang cerdas, inovatif,

dan kompetitif,” tegas Sularsih. Tak lupa, Sularsih mengajak semua pihak agar berkontribusi melakukan upaya untuk membangun masyarakat cerdas, kreatif dan inovatif, berbudaya gemar membaca, gemar berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar sepanjang hayat.

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM menerangkan bahwa untuk meningkatkan minat baca di masyarakat, Baperpusip Provinsi Jatim bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim dengan menjadikan Budhe Karwo menjadi Bunda Baca Jawa Timur tanggal 11 November 2014 bersamaan dengan kegiatan Parade Baca Jatim Cerdas.

Kepala Perpustakaan Nasional RI Dra Sri Sularsih MSi saat menyematkan selempang Bunda Baca Pamekasan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pamekasan Dra Hj Anni Syafi’i, MSi.

Berfoto bersama dengan Bunda Baca Kabupaten Pamekasan Dra Hj Anni Syafi'i, MSi.

Lima Desa Jadi Pilot Project Perpustakaan Berbasis Digital Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan Dr Alwi, MHum saat membacakan sambutan Bupati Pamekasan sesaat sebelum membuka acara talkshow mengatakan masyarakat Pamekasan membutuhkan akses terhadap semua informasi untuk membantu mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Alwi, perpustakaan pada saat ini telah meningkat dari fungsinya sebagai penyedia informasi menjadi pencipta informasi. Informasi dimaksud bersumber dari buku maupun dari internet.

“Di sinilah arti penting keberadaan perpustakaan di masa kini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Alwi.

Pemkab Pamekasan telah mengembangkan perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat yang memberikan pelayanan berbasis komputer dan internet untuk masyarakat, diantaranya mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan prestasi pendidikan, aktualisasi diri, terciptanya support di antara masyarakat untuk aktualisasi diri, menyalurkan hoby, serta pengembangan usaha di masyarakat Melihat besarnya manfaat yang diperoleh, maka pemgembangan perpustakaan menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi

Sekdakab Pamekasan Dr Alwi, MHum saat menyampaikan sambutan dan membuka acara.

masyarakat. Untuk mengoptimalkan perannya, perpustakaan membutuhkan dukungan dari pemerintah baik di tingkat daerah hingga nasional, Sektor swasta, dan institusi lainnya.

“Kami ikut memberikan dukungan terhadap upaya perpustakaan Kabupaten Pamekasan yang terus membangun kemitraan dengan banyak pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Sebab perpustakaan tidak mungkin hanya mengandalkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan semata,” jelas Alwi saat membacakan sambutan Bupati Pamekasan.

Selain pengembangan perpustakaan daerah, Pemkab Pamekasan juga telah membuat pilot proyect di lima desa sebagai perpustakaan rintisan pertama sebagai perpustakaan berbasis digital. Program ini jelas Alwi, lebih mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat melalui pendampingan kepada perpustakaan desa dengan melakukan pelatihan terkait advokasi, bagaimana meningkatkan akses dan penggunaan layanan komputer dan internet kepada masyarakat, dan bagaimana memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat.“Dengan demikian masyarakat lambat laun pasti akan menyadari pentingnya perpustakaan dan akan terbentuk lingkungan membaca/budaya baca,” kata Alwi lagi Pengembangan perpustakaan membutuhkan komitmen dan kepedulian semua pihak, serta sumber daya seperti anggaran, infrastruktur pendukung layanan teknology informasi (koneksi internet, komputer, listrik), sumber daya manusia yang kompeten, dan pengembangan kapasitas (capacity building). “Kemitraan yang kuat akan mendukung pengembangan perpustakaan secara optimal yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyakat Pamekasan secara berkelanjutan,” kata Alwi berharap. Q why*

Para peserta talkshow promosi minat baca saat serius menyimak paparan dari para narasumber.

Menurut Sudjono, Baperpusip Prov Jatim akan terus konsisten memberikan bantuan untuk perpustakaan desa di semua kabupaten di Jawa Timur. “Di Kabupaten Pamekasan dengan 180 desa, maka yang sudah mendapat bantuan perpustakaan desa sampai dengan 2014 adalah sebanyak 41 desa,” kata Sudjono.

Dalam kegiatan yang merupakan hasil kerja sama Perpustaan Nasional RI dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pamekasan itu dihadiri sebanyak 200 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, guru/kepala sekolah, pemerhati perpustakaan dan minat baca, pengelola perpustakaan SMA, LSM,

PKK, Karang Taruna, kalangan media cetak, media elektronik, tokoh agama dan kalangan SKPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan talkshow promosi minat baca yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan Dr Alwi, Mhum pada jam 13.00 WIB ini menampilkan pembicara antara lain Kepala Perpustakaan Nasional RI Dra Sri Sularsih, MSi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Dr Alwi, MHum, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM, penulis buku Iwan Setiawan, tokoh daerah Drs M Suhartono, MSi dan Moderator Ir Budi Ashari, Msi. Q why*

Perpusnas RI Apresiasi Komitmen Pemkab Pamekasan Kepala Perpustakaan Nasional RI Dra Hj Sri Sularsih, MSi memberikan apresiasi positif positif atas prestasi perpustakaan Kabupaten Pamekasan yang dalam dua tahun terakhir telah meningkatkan layanan dan grafik kunjungan hingga mencapai seribu hingga seribu enam ratus setiap minggu. Begitu juga terhadap pelayanan yang terus meningkat hingga mendapatkan sejumlah penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional. Atas prestasinya inilah perpustakaan Pamekasan mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi staf Bill And Melinda Gates Foundation AS, Jeremy Pale untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaannya.

“Pemkab Pamekasan menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi untuk memajukan Pamekasan dengan ilmu pengetahuan lewat budaya baca,” kata Kepala Perpusnas RI Dra Hj Sri Sularsih, MSi. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perpusnas RI juga memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya Perpustakaan Pamekasan sebagai perpustakaan pertama di Jawa Timur tahun 2013 yang telah menghimpun referensi lokal untuk membentuk konten Madura dalam rangka ikut melestarikan budaya daerah khususnya Madura. Hal ini sejalan dengan program Perpustakaan Nasional tahun 2014.

“Kami merasa senang dan bangga ketika mendengar bahwa Bapak Bupati Pamekasan telah menghibahkan tanahnya seluas 1800 M2 untuk disiapkan sebagai pengembangan perpustakaan menjadi perpustakaan modern. Ini menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah terhadap pengembangan budaya baca di Pamekasan,” kata Kepala Perpusnas RI Dra Hj Sri Sularsih, MSi yang disambut tepuk

tangan undangan yang hadir.

Lebih lanjut menurut Sularsih, Perpustakaan Nasional sampai saat ini, tiada henti-hentinya berupaya menciptakan program Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui peningkatan kualitas & kuantitas perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi masyarakat antara lain melalui : (1) Stimulasi berupa hibah mobil perpustakaan keliling, perpustakaan terapung (kapal perpustakaan), dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk masyarakat terpencil kepada perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2). Bantuan koleksi dan sarana perpustakaan untuk masyarakat di perpustakaan komunitas, taman bacaan, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah, pondok pesantren, lapas, pelabuhan perikanan, pulau-pulau kecil, desa pesisir, pulau-pulau terluar dan perbatasan serta daerah transmigrasi. (3). Program penguatan koleksi dan sarana perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustaaan desa/kelurahan. (4). Penguatan dan pengembangan perpustakaan digital layanan e-library, dalam rangka kemudahan akses layanan perpustakaan bagi masyarakat bagi perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bertahap. (5)Perluasan akses layanan membaca melalui layanan mobil elektronik keliling dan Membentuk berbagai forum perpustakaan dalam rangka peningkatan kuantitas dan intensitas pembudayaan kegemaran membaca.

“Berbagai program yang selama ini kami lakukan merupakan wujud nyata kesungguhan Perpusnas dalam mengemban amanah sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang antara lain mendapat tugas membangun sistem nasional perpustakaan dan menstimulasi gerakan nasional gemar membaca,” tegas Sularsih dengan wajah serius. Q why*

Kepala Perpustakaan Nasional RI Dra Sri Sularsih, Msi saat menerima cenderamata dari Sekdakab Pamekasan Dr Alwi MHum.

JAWA TIMUR

4 KILAS JATIM

BAP Kasus Korupsi Ketua DPC Demokrat Siap Dilimpahkan Situbondo, Bhirawa Ada perkembangan terbaru dari hasil penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Situbondo, Sunardi.

Terbukti, akhir pekan kemarin penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Situbondo telah berhasil merampungkan berkas acara pemeriksaan (BAP) dugaan Korupsi pria yang kini masih tercatat sebagai anggota DPRD masa bakti 20142019 tersebut.

Sunardi yang terpilih menjadi anggota DPRD Situbondo dari daerah pemilihan (dapil0 IV itu diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan dana Parpol (banpol) yang dipimpinnya tahun 2012 sebesar 70 juta rupiah.

Tak hanya merampungkan kasus yang menjerat politisi Partai Demokrat tersebut, Penyidik Tipikor juga siap melimpahkan dugaan korupsi yang menyeret Beki Yurisman, Kades non aktif Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

Diungkapkan, Beki Yurisman diduga mengkorupsi bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 59 juta rupiah. Sayangnya, meski keduanya sama-sama berstatus tersangka, namun polisi masih belum juga menahannya.

Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Situbondo, Iptu Riyanto, berkas kedua tersangka sudah rampung. “Saat ini penyidik masih menyusun BAP atau Berita Acara Pemeriksaan, untuk segera kita limpahkan,” tegas Riyanto.Q awi

Diberhentikan, Kades Gugat Bupati ke PTUN Jombang, Bhirawa Kepala Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan, Agus Iswahyudi yang diberhentikan sementara karena terjerat kasus korupsi dan sudah ditetapkan tersangka oleh penegak hukum menggugat bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Namun, Biro Hukum Pemkab Jombang, tak gentar menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Kades yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana bantuan sarana prasarana desa.

Atasa gugatan ini Kasubbag Bantuan Hukum Pemkab Jombang, Andik Kurniawan, menyatakan, surat dari PTUN nomor 171/G/2014/PTUN.SBY tentang panggilan pemeriksaan kesiapan sudah diterima Pemkab sejak 27 November lalu. ’’Kepala Desa Kedungbogo mengajukan gugatan ke PTUN. Objek sengketa adalah SK pemberhentian sementara yang dikeluarkan pak Bupati,’’ katanya.

Pihaknya menyatakan, Bagian Hukum telah memenuhi panggilan PTUN terkait pemeriksaan kesiapan itu. ’’Pemeriksaan kesiapan kita lakukan 4 Desember kemarin, dan hasilnya proses sidang di PTUN akan dilakukan dalam waktu dekat.

Prinsipnya kita siap memberikan keterangan saat sidang, terkait keluarnya SK pemberhentian itu,’’ imbuhnya. Surat panggilan dari PTUN juga menguraikan dua pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Bupati serta Kejaksaan Negeri Jombang.

Andik menjelaskan, selain SK pemberhentian sementara, kades Kedungbogo Agus Iswahyudi juga menggugat penetapan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas (Plt) kades di Desa Kedungbogo. ’’Informasi yang kita terima, kebijakan itu dianggap mereka cacat hukum. Urutannya dimulai dari penetapan tersangka oleh kejaksaan yang berlanjut dengan keluarnya SK pemberhentian sementara itu,’’ tambahnya.Q rur

FPI Tulungagung Nekat Rekrut Anggota Kendati Forkopimda Tidak Mengakui Tulungagung, Bhirawa Pernyataan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulungagung yang belum mengakui keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di Kota Marmer, tidak membuat FPI ciut nyali. Bahkan mereka tetap nekad melakukan perekrutan anggota.

“Kehadiran kami (FPI) diterima atau tidak, tidak masalah.

SK (Surat Keputusan) kami dari Jakarta sudah turun dan kami jalan terus,” ujar Ketua FPI Tulungagung, Nurcholis pada Bhirawa, Minggu (14/12).

Saat ini, menurut dia, FPI Tulungagung, tetap fokus pada kegiatan merekrut anggota.

Rencananya perekrutan anggota ini akan berlangsung selama sebulan. “Baru kemarin kami membuka pendaftaran anggota.

Kami akan buka pendaftaran sampai sebulan,” tuturnya.

Nurcholis enggan mengungkapkan seberapa banyak warga Tulungagung yang telah mendaftar sebagai anggota FPI. “Kan baru buka pendaftaran,” elaknya sembari tersenyum.

Sebelumnya, Jumat (12/12), Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi yang didampingi seluruh anggota Forkopimda membacakan pernyataan bersama Forkopimda menyikapi keberadaan dan kegiatan FPI di Tulungagung.

Forkopimda Kabupaten Tulungagung secara tegas menyatakan sikap belum mengakui keberadaan dan segala bentuk

kegiatan FPI di Tulungagung.

Ada beberapa alasan yang dikatakan Bupati Syahri Mulyo mengapa Forkopimda belum mengakui keberadaan FPI di Tulungagung. Di antaranya untuk menjaga stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan mencegah terjadinya konflik sosial.

“Ini sebagai langkah antisipatif mengingat telah terdapat fakta di lapangan yang diekspos beberapa media nasional terkait kegiatan FPI yang mengarah pada tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum,” paparnya.

Selain itu, bupati yang mantan legislator DPRD Jatim ini mengatakan belum diakuinya FPI di Tulungagung dalam rangka menampung aspirasi sebagian besar masyarakat Tulunggaung yang menolak kebedaan FPI. Pernyataan bersama Forkopimda tersebut ditandatangani oleh Bupati Syahri Mulyo, Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, Kapolres Tulungagung, AKBP Bastoni Purnama SIK, Komandan Kodim 0807 Tu-

wed/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo menunjukkan surat penyataan bersama Forkopimda yang tidak mengakui keberadaan dan kegiatan FPI di Tulungagung. lungagung, Letkol Inf Gunawan Permadi SE, Kepala Kejaksaan Tulungagung, Mohammad Darwin Noor SH dan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Tajudin SH.

Seperti diberitakan, keberadaan FPI di Tulungagung mendapat tentangan dari sebagian masyarakat Tulungagung. Penentang FPI sempat beberapa kali mengadakan

aksi unjuk rasa. Mereka menolak kehadiran dan kegiatan FPI di Tulungagung karena khawatir dapat terjadi gesekan yang memicu konflik sosial.Q wed

Meriahkan Hari Kartika, Sub Denpom Warga Ngrimbi Masih dan Kodim Bojonegoro Gelar Fun Bike Dihantui Tanah Longsor

bas/bhirawa

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol ARH. Sjahrir Riyadi saat memberangkatkan fun bike yang didampingi Dansubdenpom V/2-1 Bojonegoro, Lettu CPM Rifan Hadi Nur Hasyim.

Bojonegoro, Bhirawa Dalam rangka meriahkan hari juang kartika ke 69, Sub Denpom V/2-1 Bojonegoro bersama Kodim 0813 menyelenggarakan kegiatan Fun Bike 2014 dengan tema ‘Gowes Bersama TNI/Polri Rakyat Sehat’ Minggu (14/12) kemarin. Kegiatan sepeda santai yang diikuti ribuan peserta dilepas secara resmi oleh Komandan Kodim

0813 Bojonegoro, Letkol ARH. Sjahrir Riyadi tepat pada pukul 06.00 di halaman Sub Denpom V/2-1 Bojonegoro.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat baik TNI, Polri, Masyarakat maupun para pelajar. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para peserta yang beruntung seperti, sepeda motor, Televisi, Kulkas, Sepeda

dan puluhan hadiah hiburan lain sebagainya.

Kegiatan Fun Bike tersebut mengambil Start dari Markas Sub Denpom Bojonegoro Jalan Rajekwesi kemudian bergerak ke jalan Untung Suropati, Diponegoro, Jaksa Agung Suprapto, Kalitidu, Jalan raya Surabaya dan Finis di lapangan SMA Negeri 2 dekat Makodim setempat.

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol ARH. Sjahrir Riyadi kepada Bhirawa mengatakan, acara ini dilaksankan dalam rangka memperingati hari juang kartika ke 69. “Ini dilaksanakan secara serentak seluruh wilayah kodim yang ada dijajaran kodam V Brawijaya,” ungkapnya.

Karena itu setiap kodim melakasanakan, kata dia, Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan kegiatan ini untuk mengajak seluruh masyarakat Bojonegoro untuk hidup sehat melalui olahraga seperti Fun Bike dengan target peserta sekitar 2 ribu peserta. “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kita untuk selalu berolahraga dan tetap sehat. Kesehatan sangat mahal harganya dan juga tanpa kesehatan kita tidak akan bisa melakukan hal dengan baik,” ujarnya.Q bas

PMI Musnahkan Stok Darah Terindikasi Terjangkit Penyakit Kab. Madiun, Bhirawa Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Madiun, akan memusnahkan stok darah yang terindikasi terjangkit penyakit. Darah yang terindikasi terjangkit penyakit ini, hingga akhir Nopember 2014 lalu jumlahnya mencapai ratusan Menurut Kabag Pelayanan Donor PMI Kabupaten Madiun, Dony Dwi Setyawan, dari ratusan stok kantung darah itu, rata-rata terindikasi

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

terjangkit penyakit Sipilis, Hepatitis B dan Hepatitis C. Bahkan ada yang terindikasi HIV.Temuan ini, setelah darah pendonor dilakukan tes atau uji laboratorium. Karena itu, darah yang mengandung penyakit dikumpulkan tersendiri untuk dimusnahkan.

"Data hingga akhir Nopember 2014 lalu, dari total sebanyak 12.264 kantung, ditemukanada 266 kantung terinfeksi penyakit berbahaya. Atas temuan tersebut,

kantung darah yang terindikasi ada penyakitnya dipisahkan dengan darah yang bebas dari penyakit. Kemudian darah yang ada penyakitnya kita musnahkan," kata Kabag Pelayanan Donor PMI Kabupaten Madiun, Dony Dwi Setyawan, kepada wartawan, Sabtu (13/12).

Dony merinci, kantung darah yang terindikasi terjangkit penyakit Sipilis sebanyak 115 kantung, Hepatitis B 70 kantung,Hepatitis C 26 kantung

dan HIV 15 kantung. Namun menurutnya, darah yang bermasalah tersebut sifatnya masih temuan atau belum bisa diputuskan kebenarannya.

Alasannya, temuan ini hanya hasil uji laboratorium yang dilakukan pihak PMI atau sifatnya masih tahap awal.

"Jadi kami belum bisa mendiagnosa. Untuk hasil lebih lanjut bisa dilakukan pengujian lebih rinci. Dan untuk mendapat hasil yang lebih jelas, sampel darah

tersebut harus dirujuk dan diuji oleh dokter spesialis.

Yaitu Dokter spesialis untuk Hepatitis B dan C, kulit dan kelamin untuk penyakit Sipilis serta tes VCT untuk yang terindikasi HIV,"papar Dony.

Jika hasilnya positif atau mengandung penyakit seperti yang dimadsud, tambah Dony, kantung darah tersebut langsung dimusnahkan. Alasannya, karena PMI tidak mau dianggap kecolongan.Q dar

Jombang, Bhirawa Warga Dusun Kopen Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng nampaknya masih harus was was dengan bahaya tanah longsor seperti yang terjadi awal tahun 2014 lalu. Pasalnya, relokasi yang dijanjikan terhadap 27 Kepala Keluarga (KK) yang berdampak longsor hingga kemarin masih belum direalisasikan, karena pembangunan rumah dari pemerintah belum kelar. ’’Kita belum pindah mas, soalnya rumahnya yang dibangun pemerintah belum selesai dibangun.Sementara warga masih tetap berada disini dirumah masing masing,’’ ujar Aji, 53, salah satu warga berdampak saat ditemui di rumahnya, Minggu (14/12).

Lelaki dengan dua anak ini menambahkan, sejak peristiwa bencana tanah longsor yang menimpa 7 KK awal tahun lalu itu terjadi, pemerintah berjanji akan melakukan relokas kepada warga yang terdampak bencana tanah longsor.

Namun, karena dipicu tidak sinkronnya keinginnan warga dengan pemerintah, membuat upaya relokasi hingga saat ini belum dapat dilakukan. ’’Dulu memang warga tidak cocok, karena tempatnya jauh, di Mojowarno. Sedangkan lahan kita itu disini, makanya warga tidak mau,’’ ujarnya menambahkan.

Dari pantauan di lokasi, sekitar belasan KK terdampak bencana tanah longsor di Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, masih terlihat menghuni rumah mereka masing masing. Padahal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memasang papan peringatan bertuliskan rawan

longsor yang dipasang berdiri tegak tepat, di pinggir jalan, akses menuju perkampungan itu. Bukannya mereka tak takut atau tidak mengindahkan penguman itu, namun, warga tak tahu harus kemana lagi. Sebab, rumah sumbangan pemerintah untuk relokasi warga terdampak, masih belum selesai dikerjakan.

Kepala Dusun Kopen Desa Ngrimbi Bareng, Sucipto membenarkan belum selesainya proses pembangunan tempat relokasi 27 KK tersebut. Hingga saat ini pembangunan rumah belum selesai, yakni masih dalam tahap proses,penyelesaian. Dikatakannya, terlambatnya pembangunan rumah untuk 18 KK yang terletak di Timur lokasi bencana dan 9 KK yang berada di sebelah barat ini, disebabkan belum adanya titik temu antara warga dengan pemerintah soal tempat relokasi itu sendiri. ’’Pada waktu itu memang ada tarik ulur antara warga dengan pemerintah. Awalnya, ada rencana dengan pihak Perhutani, namun warga tidak mau. Padahal, dari perhutani sudah bersedia, namun warga meminta direlokasi di Dusun Kopen ini sendiri,’’ ujarnya menjelaskan.

Pihaknya sendiri mengaku sangat khawatir dengan kondisi warga yang beum direlokasi. Pasalnya, dilereng bukit yang pernah longsor sudah terlihat retakan. Dan itu sangat berbahaya bagi keselamatan warga. ’’Apalagi kemarin kan kemaraunya panjang. Saya khawatir, jika turun hujan, terjadi longsor. Soalnya tanahnya itu tua, sehingga cepat sekali longsor,’’ jelasnya mengkhawatirkan.Q rur

Entas Kemiskinan, Prasarana Desa Dapat Prioritas Banyak jalan pesedaan di Kota Batu yang belum tersentuh program perbaikan. Kondisi ini mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk jalan desa. Pada APBD 2015, pemkot sudah mengaliokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk membangun jalan-jalan tersebut. Diharapkan perbaikan prasarana desa ini akan mempercepat program pengentasan kemiskinan yang sudah dicanangkan pemkot.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Bina Marga, Himpun mengatakan, saat ini baru 40 persen jalan di lingkungan desa yang tersentuh perbaikan. Dan 60 persen jalan desa yang belum terbangun itu akan mulai diperbaiki pada tahun 2015. “Di tahun 2015 mungkin baru separuhnya selesai. Sedangkan sisanya diupayakan selesai pada 2016,” ujar Himpun saat dikonfirmasi, Minggu (14/12).

Untuk merealisasikan perbaikan jalan desa itu, Badan Anggaran

(Banggar) telah memangkas anggaran pembangunan Jalan Sultan Agung sebesar Rp 1 miliar. Selain itu pemkot juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk pavingisasi perkampungan. Ini diprioritaskan untuk daerah perbatasan.

“Dewan minta pembangunan jalan desa menjadi prioritas, sehingga pembangunan jalan tidak hanya di daerah perkotaan,” jelasnya. Adapun masyarakat pedesaan yang telah mengajukan ususlan perbaikan jalan

desa dalam musrenbang antara lain, di Dusun Toyomerto, Dusun Junggo, Sumberbrantas dan Giripurno.

Selain membangun jalan desa, kata Himpun, pihaknya juga akan membangun jalan alternatif Coban Talun menuju Selecta dengan alokasi anggaran Rp 7 miliar, dan jalan menuju Pura Giriarjuno sebesar Rp 6,5 miliar. Jadi total anggaran di Dinas PU, Bina Marga dan Pengairan di tahun 2015 sebesar Rp 56 miliar.

Untuk memaksimalkan pembangunan pedesaan, diharapkan warga desa bisa memilih Kepala Desa yang mumpuni. Artinya, kepala desa tersebut bisa mengutamakan program pengentasan kemiskinan di desanya. Dan jika hal itu bisa dicapai, maka kepala desa tersebut berkesempatan untuk menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode.

Dijelaskan, Kepala Bagian Hu-

kum Pemkot Batu, Muji Dwi Leksono, pihaknya telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) desa sebagai kebijakan hukum turunan dari undangundang nomor 6 tahun 2014.

Dalam UU itu disebutkan batas jabatan kepala desa (Kades) bisa sampai tiga periode. “Dulu dibatasi dua periode, ke depan tiga periode dengan 6 tahun sekali dilangsung pemilihan kades.

Selain itu, pelaksanaan pemilihan kades juga akan dilakukan secara serempak,” ujar Muji.

Ia menambahkan, raperda tersebut sekaligus sebagai langkah persiapan desa untuk menerima bantuan dana Rp 1 miliar dari Pemerintah Pusat.

“Dana itu langsung dikelola masingmasing desa, dan kontrak tetap dilakukan pemerintah daerah. Karena selain dari pusat, dana desa juga di support dari Pemerintah Daerah,” jelas Muji.Q nas

nas/bhirawa

Perbaikan prasarana jalan di pedesaan jangan sampai terputus untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Berubahnya Status Desa Menjadi Kelurahan Masih Bermasalah Mojokerto, Bhirawa Berubahnya status desa menjadi kelurahan ternyata menyisahkan banyak permasalahan. Seperti yang terjadi di Pemkot Mojokerto saat ini. Jika sebelumnya terjadi kerancuan karena sebuah kantor kelurahan ternyata orang nomor satunya masih kepala desa.

Demikian juga dengan aset tanah bengkok yang sebelumnya milik desa dikelola untuk kesejahteraan perangkatnya berubah menjadi milik Pemkot. Setelah kedua masalah ini teratasi muncul masalah berikutnya apa itu.

Ternyata tanah eksbengkok dari desa tidak serta merta langsung diserahkan ke Pemkot. Ada yang disewakan ke pihak ke tiga. Bahkan prosedur perjanjiannya telah melanggar Perwali Nomor 68 tahun 2012. Akibatnya Pemkot mengalami kerugian hingga ratusan juta.

Hal ini terungkap saat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot membayar PBB untuk sebuah tanah eksbengkok, yang disewakan kepada pihak ketiga, ternyata harus bayar Rp122,6 juta. ‘’’Padahal sewa bengkok itu hanya Rp100 juta per tahun. Akibatnya terjadi defisit Rp22,6 juta,’’ kata Kepala DPPKA Pemkot Mojokerto, Agus Mulyono.

Seharusnya sesuai Perwali Nomor 68 tahun 2012 jika menyewakan aset milik Pemkot, pajak dibayar oleh pehak penyewa.

Namun kenyataanya pajaknya justru Pemkot yang membayar karena ada beberapa aset akibatnya Pemkot mengalami kerugian hingga ratusan juta, hal ini terjadi kesalahan kontrak yang tak mengindahkan Q min Perwali Nomor 68 tahun 2012.Q

Dishub Akan Kempesi Kendaraan Parkir di KTL Gresik, Bhirwa Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik dibawah kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya mulai bertindak tegas terhadap pelanggar. Setiap kendaraan yang didapati pakrkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) ban mobilnya akan dikempesi.

Kasiadi adalah salah satu korbannya.

Karena parkir di KTL,ban mobilnya langsung digembosi petugas Dishub. Hal itu terjadi pada saat petugas melakukan penertiban KTL pada Jumat (12/12). Karena merasa bersalah Kasiadi langsung membawa mobilnya pergi ke tukang tambal ban yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian. ‘’Mulanya saya kaget ketika mengendarai mobil ternyata bannya terasa kempes. Tapi saya menyadari ketika ada petugas Dishub dan banyak kamera menyorot ke kendaraan saya,’’ ujar Kasiadi pasrah.

Sebelum petugas datang, banyak kendaraan yang parkir di KTL itu. Begitu tahu petugas datang, mereka langsung kabur menyalamatkan mobilnya sebelum bannya dikempesi petugas. Hanya saja pada saat ada operasi penertiban itu Kasiadi tak tahu.

Begitu sudah tahu ban mobilnya kempes tak banyak protes. Dia lansung membawa mobilnya ke tukang tambal ban. ‘’Ya saya akui memang salah dan saya menerima,’’ katanya ketika diwancarai awak media.

Tentang sikap petugas Dishub yang langsung menggembosi kendaraannya tanpa mengingatkan lebih dulu, menurut Kasiadi, itu memang sudah menjadi tugas petugas Dishub. ‘’Dia memang tugasnya begitu, dan saya juga tak mungkin mengulangi kesalahan saya. Kalau kesini lagi pasti akan mencari tempat parkir Q eri yang resmi,’’ ujarnya.Q

Dinkes Sidak Mamin Tak Layak di Parsel Natal Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto tak mau kecolongan terkait kualitas Makanan dan Minumam (Mamin) tak layak konsumsi di dalam parsel Natal.

Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru 2015 kali ini, permintaan parsel terus meningkat.

Terutama untuk produkproduk instan berupa Mamin yang biasa dijajakan di took swalayan. Khusus produk Mamin yang biasanya dikemas dalam parsel untuk buah tangan menjadi fokus pantauan tim bentukan Dinkes saat Sidak. ‘’Kami menemukan masih banyak Mamin yang tak layak beredar di sejumlah swalayan. Maka konsumen harus teliti sebelum membeli. Jangan sampai kondisi Mamin seperti itu lolos masuk dalam parcel Natal,’’ kata Kusmulyati, Kasi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, ditemui Minggu (14/12) kemarin.

Kusmulyati menjelaskan, dari 21 swalayan yang disidak,, terdapat 19 swalayan yang memajang produk tak layak jual. Itu berarti 90% swalayan yang ada di Kota Mojokerto patut diwaspadai.

Maka dihimbau kepada selu-

kariyadi/bhirawa

Kusmulyati, Kasi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, membeber Mamin hasil Sidak. ruh konsumen meneliti barangnya lebih dulu. Baik soal lebel halal, kedaluarsa, kandungan hingga ke jumlahnya, apakah sudah sesuai dengan yang tertulis,’’ imbuh alumnus Unair ini.

Menurut Kusmulyati, setidaknya Dinkes meneliti dua hal terhadap barang hasil temuan razia itu. Pertama yak-

Petugas Jengkel, Pagar Kafe Ponti Ditutup Seng Sidoarjo, Bhirawa Karena tetap buka walau sudah ditutup, Lesehan Meriah yang berada di area Kafe Ponti pagar tralis di depannya akhirnya ditutup seng oleh petugas Satpol PP Sidoarjo yang diback personil TNI-Polri, akhir pekan kemarin. Karyawan yang melihat hanya bisa berdiam berdiri saja sambil memandangi tanpa melakukan perlawanan.

Kasatpol PP Sidoarjo, Mulyawan SIP MM, yang Ikut turun ke lapangan mengatakan, keputusan ini dilakukan petugas agar tenan yang berada di area Kafe Ponti ini tak macam-macam lagi. Sebab meski sudah ditutup petugas, beberapa waktu lalu, ternyata mereka masih beroperasi lagi. ‘’Kalau tutup seng ini sampai dibuka lagi urusannya akan panjang, maka kami ingatkan agar tak sampai coba-coba,’’ tegas Mulyawan, didampingi Kabid Penyidikan dan Penindakan, Hari Sucahyono dan Kabid Opwas, Ridho Prasetyo, saat berada di lokasi.

Disampaikan Mulyawan, area Kafe Ponti ini sebenarnya sudah jadi kewenangan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo. Sebab setelah dieksekusi petugas Pol PP pada 4 November 2014, pada 14 November langsung diserahkan pada bidang aset DPPKA. Tapi ternyata mereka masih tetap buka, maka DPPKA minta bantuan kepada Satpol PP.Q ali

Bupati Touring Meninjau Proyek Jembatan dan Irigasi Untuk meninjau proyek pembangunan, khususnya pembangunan jembatan dan irigasi di wilayah pinggiran Sidoarjo agar bisa terjangkau dengan mudah. Bupati Sidoarjo bersama jajaran SKPD nya, Sabtu (13/12) melakukan touring keliling menggunakan sepeda motor.

Rombongan Bupati H Saiful Ilah SH MHum langsung bergerak dari Pendopo Delta Wibawa menuju lokasi pertama, yakni proyek pembangunan Puskesmas Tanggulangin yang mengalami penambahan ruangan. Penambahan ruang, untuk meningkatkan status Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawa Inap, dengan fasilitas layanan UGD 24 jam dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Saiful Ilah meminta lahan belakang Puskesmas digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pegawai atau mobil ambulance. ‘’Saya minta tambahan, yang belakang itu kalau bisa dibebaskan sekalian untuk parkir kendaraan pegawai atau mobil ambulance. Supaya ada tempatnya tak ditaruh dimuka begitu,’’ pintanya.

Bupati Saiful Ilah beserta rombongan bergerak menuju proyek selanjutnya, yaitu pembuatan sungai/irigasi

5

ni kemasannya. Menurutnya, jika pembeli menemukan kaleng atau kemasan sebuah produk rusak, maka sebaiknya produk itu tak dibeli. ‘’Karena jika kaleng/kemasannya rusak, otomatis isinya juga rusak. Bisa jadi kemasukan bakteri atau bahan lainnya yang berbahaya,’’ sergahnya.

Untuk mengetahui kema-

san rusak atau tidak, lanjutnya pembeli tak harus memegang, melainkan cukup hanya dengan melihat saja. ‘’Secara fisik sudah kelihatan kalau kemasannya rusak,’’ tandas Kusmulyati.

Kusmulyati mengimbau, calon pembeli untuk hati-hati agar tak memegang barang yang rusak. Pasalnya, ada sejumlah

Aktivitas BPLS di Kedung Bendo Makin Liar Sidoarjo, Bhirawa Ketegangan antara petugas keamanan dengan korban Lumpur Lapindo di wilayah PAT (Peta Area Terdampak) mestinya bisa dihindari, bila pemeritah mematuhi aturan hukum (Mahkamah Konstitusi) yang memutuskan sisa pembayaran di PAT wajib ditanggung pemerintah.

Anggota Komisi V DPR RI, H Sungkono, Sabtu (13/12) di depan Lorban Lapindo di tanggul titik 42, Porong, mengingatkan soal kewajiban pemerintah membayar itu sudah berpayung hukum.

MK sudah mengeluarkan keputusan itu sejak 6 bulan lalu. Masyarakat sudah 8 tahun menunggu penyelesaian itu dan hukum menjadi harapan yang ditunggu selama ini. Kenyataannya walaupun sudah ada putusan hukum final, namun eksekusi tak pernah ada.

Sungkono bisa memahami kekewaan korban di PAT yang melarang aktifitas BPLS di lahan milik mereka, sebelum ada penyelesaian tanah mereka dibayar. Masyarakat sudah terlalu lelah menunggu dan bahkan lahannya yang sudah tenggelam oleh lumpur dijadikan aktifitas pen-

anggulan oleh BPLS (Badan Pengendali Lumpur Sidoarjo). Kalau tak segera mendapat penyelesaian, ketegangan antara BPLS, korban dan aparat keamanan dikuatirkan akan menjurus ke tindakan anarkis.

Sungkono mengajak korban untuk menjauhkan sikap anarki.

Bersabar untuk mengalah sambil melakukan iktiar dan upaya mendapat pembayaran. Dia mempertanyakan, korban yang berada di PAT seharusnya mendapat prioritas pembayaran. Kenyataannya tak demikian, justru warga yang jauh dari PAT dibayar dulu.

Sedangkan korban di PAT yang belum dibayar mencapat nilai Rp1,4 triliun.

Diskriminasi bukan saja membedakan antara korban di PAT maupun di luar PAT, bahkan di PAT juga dibedakan yakni antara korban masyarakat biasa dan pengusaha. Di lokasi PAT itu pernah berdiri puluhan pabrik, mereka juga menjadi korban. Korban masyarakat biasa belum dibayar Rp783 miliar, sisanya menjadi keharusan yang harus dibayarkan kepada pengusaha belum dibayar. ‘’Pengusaha itu juga korban, kena-

di Desa Glagaharum. Air irigasi yang diambil dari losing porong kanal itu, akan melalui Desa Glagaharum, Desa Sentul dan Desa Penatarsewu. ‘’Panjang sungai mencapai 2,5 km, pengerjaan sungai irigasi itu sudah mencapai 60%,’’ ujar Kepala Dinas PU Pengairan, Fatkur Rohman.

Pengerjaan pembangunan Jembatan Kedungcangkring-Jabon yang hampir tuntas dan ditargetkan sebelum akhir Desember selesai.

Pasalnya pengerjaannya tinggal pembuatan pager jembatan dan pengaspalan. ‘’Tinggal finishing pager jembatan sama mengaspal, tanggungannya itu saja, tapi tetap target kita sebelum kontraknya mereka habis, Insya Allah sudah selesai,’’

Ketika meninjau pembangunan Jembatan Desa Kecungcangkring, Jabon

terang Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan.

Dari Jembatan Kedungcangkring yang sempat diguyur hujan, tak menyurutkan kegiatan Bupati Saiful Ilah meninjau proyek pembangunan dan langsung menuju pembangunan plengsengan Avour Lajuk-Porong. Pembangunan plengsengan yang selesai pengerjaannya sudah dua bulan lalu, sepanjang 200 meter. Sekalian menyempatkan melihat pavingisasi Jalan Lingkungan Desa Lajuk sepanjang 700 meter dengan lebar 3 meter.

Touring dilanjut ke peninjauan Plensengan Desa Keret-Krembung yang sudah selesai pekerjaanya. Yaitu sebuah proyek plengsengan pada saluran sekunder dan saluran tersier. Proyek pembangunan terakhir yang dikunjungi adalah pembangunan Jembatan Tulangan, tinggal finishing dan sudah dapat dilalui kendaraan.

Dari hasil tinjauannya kali ini, Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah cukup puas dengan hasil pengerjaan proyek pembangunan yang ada di wilayahnya. Sudah banyak proyek pembangunan yang selesai dalam pengerjaannya. Meskipun ada juga yang masih belum selesai. Namun mereka sanggup menuntaskan pekerjaannya hingga akhir tahun ini. ‘’Tahun 2014 jatahnya selesai, bagaimana caranya agar jangan mengurangi kualitas,’’ tegas Bupati Q ach,adv Saiful Ilah.Q

pa harus dibedakan,’’ tanyanya.

Sungkono berjanji akan membuka akses bagi korban untuk berbicara dan mengadu ke komisi V, bulan depan dilakukan pertemuan Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo dengan komisi V DPR RI. Selama ini dalam pertemuan di Jakarta, korban tak bisa diberi akses bicara. Hanya boleh mengikuti rapat, tapi tak diizinkan bicara. ‘’Ini kan aneh, padahal warga sebagai penderita tak diberi kesempatan berbicara,’’ ujarnya. Bila warga diberi kesempatan bicara kemungkinan keluhannya akan diperhatikan.

Sebagai anggota baru DPR RI dari Sidoarjo, ia berjanji dalam forum rapat di DPR RI dengan Menteri PU dan Pansus DPRD Sidoarjo, akan membuka ruang korban untuk berbicara. Ia berkeyakinan bila ada niat baik pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran, bisa diusulkan dalam MPAK APBN 2015. Ia yakin bila pemerintah membayar talangan Rp1,4 triliun, sudah dengan sendirinya keteganan di sekitar tanggul hilang dengan sendirinya. ‘’Toh nanti pemerintah bisa menagih ke PT LapQ hds indo Brantas,’’ ujarnya.Q

Peringati BBKS, Ajak Peduli Sehari Satu Orang Dalam puncak Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) tahun 2014 di Simpang Lima Gumul Pare, Kabupaten Kediri, bertemakan ‘bersatu untuk sesama’ yang dibingkai dalam tema ‘one day one care’ atau ‘mari kita berikan perhatian dan kepedulian kita dalam sehari satu orang kepada sesama saudara kita yang kurang beruntung’.

Rombongan Bupati menuju peninjauan Jembatan Tulangan

swalayan yang menerapkan peraturan menjebak. Yakni calon pembeli yang memegang barang rusak diharuskan membelinya karena dituduh yang merusakkannya. Swalayan menerapkan kebijakan itu dengan dalih banyak calon pembeli yang menjatuhkan barang kemudian menaruhnya kembali ditempat semula.

Dari total 21 swalayan yang disidak Dinas Kesehatan bersama Tim Gabungan itu terdapat 12 swalayan yang memajang produk dengan kemasan/kaleng rusak. Dari 12 swalayan itu petugas menyita 42 produk.

Selain kaleng/kemasan, Kusmulyati juga meminta calon pembeli mengamati secara seksama produk yang hendak dibeli. ‘’Karena kemarin kami menemukan ada produk yang sudah rusak bahkan sampai keluar jamur,’’ tuturnya. Itu ditemukan diantaranya pada produk mente dan sambal pecel. Dari 21 swalayan itu, petugas menemukan total 21 pangan rusak di dua swalayan.

Untuk menjamin produk yang hendak dikonsumsi aman, Kusmulyati juga meminta konsumen meneliti izin edarnya. ‘’Produk yang aman pasti punya izin edar,’’ tuturnya. Sebab kini masih banyak beredar produk tanpa izin edar. Saat Sidak ditemukan tiga pangan tanpa izin edar di dua swalayan. Layak tidaknya pangan dikonsumsi juga ditentukan Q kar masa kedaluwarsanya.Q

Dalam kegiatan BBKS, Asisten III Setdaprov Jatim, Dr H Asyhar M MSi mengatakan, kesetiakawanan sosial merupakan nilai, sikap dan perilaku sosial yang sangat memerlukan penguatan dan internalisasi sebagai upaya menangkap muncul gejala sosial yang bertumpu pada ikatan yang berbasis kesukuan, mulai menurunnya nilai-nilai keberadaban, saling memangsa, gaya hidup yang berlebihan dan berbagai persoalan lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Menilik hal itu, lanjutnya, kesetiakawanan sosial merupakan salah satu nilai yang secara idiologis dan filosofis bersumber dari kearifan lokal dan perlu dipelihara, diperkuat, serta dikembangkan dalam sistem sosial bangsa indonesia. karena di dalamnya mengandung nilai, sikap dan perilaku yang dapat memperkuat kedudukan individu sebagai makhluk sosial.

Menurutnya, idiologi kesejahteraan sosial berwawasan kesetiakawanan sosial dimaknai sebagai upaya strategi untuk mengukur dan mengkalkulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terukur, akuntabel dan transparan yang kemudian berujung kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial, yang mampu menjamin aktualitas setiap warga negara indonesia sebagai makhluk sosial.

“Untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial diperlukan suatu keiklasan dari tiap-tiap individu yang tidak hanya diberikan dalam bentuk materi tetapi dapat

diberikan dalam bentuk yang lain, seperti donor darah, karena setetes darah yang saudara sumbangkan sangat berharga bagi orang lain yang membutuhkan, dan juga penanaman pohon untuk melestarikan lingkungan hidup yang dapat dinikmati sampai anak cucu kita, dan masih banyak kegiatan lain yang dapat kita lakukan untuk kebaikan orang lain,” paparnya, Minggu (14/12) Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH mengatakan, rangkaian kegiatan bulan bhakti kesetiakawanan sosial antara lain senam bersama, jalan sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian bingkisan sosial

berupa sembako dari pemerintah dan swasta (alfa mart), sembako murah, gerakan peduli sosial rp. 1.000, hingga gerakan go green dengan menanam 300 pohon (tanaman produktif).

Dijelaskannya, tujuan peringatan hari kesetiakawanan sosial ini untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi oleh kesetiakawanan sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menjamin kesetiakawanan sosial mampu menjadi pilar dasar dalam mewujudkan indonesia sejahtera.

Dalam kesempatan ini, peserta yang akan mengikuti kegiatan bulan bakti kesetiakawanan sosial berasal dari 500 warga masyarakat, 1.600 tagana, 250 pegawai, 50 klien upt, dan 50 undangan. “Dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya rasa empati dan peduli sesama dalam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi oleh kesetiakawanan sosial,” katanya. Q rac*

rachmat caesar/bhirawa

Asisten III Setdaprov Jatim, Dr H Ashyar M MSi sedang memberikan bantuan pada kaum disabilitas peringati Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten Kediri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Jelang Tutup Tahun, Realisasi PAD 84,35 Persen Lamongan, Bhirawa Dari hasil evaluasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lamongan, realisai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sudah mencapai 84,35 persen.

Sementara instruksi bupati menyebutkan agar realisasinya bisa mencapai 100 persen di tribulan IV tahun 2014.

Dijelaskan oleh Kadispenda Mursyid melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, dari target PAD tahun 2014 sebesar Rp 259.416.661.087, sampai dengan 3 Desember terealisasi Rp 218.813.154.841, atau 84,35 persen.

“Dari empat komponen pendapatan tersebut, untuk komponen retribusi daerah sebenarnya malah terelasisasi 108,64 persen. Yakni dari target sebesar Rp 37.445.142.745 sudah tercapai sebesar Rp 40.680.095.994,“ urai dia.

Sementara komponen Lain-lain PAD yang sah baru terealisasi 70,77 persen.

Ditarget bisa meraup Rp 142.083.957.900, komponen Lain-lain PAD sampai 3 Desember lalu tercapai Rp 100.552.407.248. Dijelaskan olehnya, berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil PAD, justru ada lima SKPD yang capaiannya diatas 100 persen. “Bahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditarget Rp 123.600.000, mampu mencatatkan realisasi sebesar Rp 372.147.000, atau mencapai 301,09 persen, “ sebut dia.

Kemudian Badan Penanaman Modal dan Perijinan mapu mencatatkan realisasi 153,77 persen. Dari target Rp 1.105.000.000, sampai saat ini sudah mampu mencapai sebesar Rp 1.699.125.500.

Sedangkan khusus untuk komponen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tinggal menyisakan tanggungan 3,7 persen. Dari target sebesar Rp 18.476.484.750, yang sudah disetorkan mencapai Rp 17.793.144.619, atau 96,3 persen.Q yit

Kemenag Tuban Tetap Lanjutkan K13 Tuban, Bhirawa Kementrian agama, (Kemenag) Kabupaten Tuban, mengaku masih akan menunggu petunjuk dan arahan dari pusat.

Hal ini disampikan oleh Kepala Seksi Penma Muhlisin Muffa. "Kita tidak dalam kaitanya sepakat atau tidak dengan keputusan itu, kita akan mngikuti kebijakan yang ada, dan kami masih menunggu edaran resminya dari Dirjen Pendidikan Kemenag pusat," kata Muhlisin Muffa.

Sementara terkait Buku K13, Muhlisin mengaku, sebagian buku yang sudah datang telah didistribusikan ke sekolahsekolah, dan sampai hari ini setelah pembatalan kurikulum baru, pihaknya belum mendapatkan surat pwerintah penarikan buku yang terlanjur didistribusikan itu.

"Buku sudah didistibusikan ke madrasahmadrasah, karena belum ada surat edaran atau penarikan buku terebut, kami masih menunggu petunjuk dari Kanwil untuk melakukaan penarikan jika memang buku itu haarus ditarik," terang Kasi Penma yang juga Wakil Katua LP Ma’arif PC Nu Tuban ini.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban bertekad tetap melaksanakan Kurikulum 2013 (K13) di tengah banyaknya sekolah di Tuban yang masih gagap dengan kurikulum baru yang dihentikan sementara oleh Kementerian Pendidikan.Q hud

TNI Harus Loyal Kepada Pemerintah Magetan, Bhirawa Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Pur) Ryamirzad Ryacudu, meminta kepada jajaran TNI mulai AD, AU dan AL loyal kepada pemerintah yang sah. Karena loyalitas terhadap pemerintah yang syah, tidak dapat ditawar-tawar dan merupakan harga mati.

"TNI harus loyal tegak lurus dan tidak ada loyalitas ganda," kata Menhan Riyamizard Ryacudu dalam pengarahannya terhadap perwira TNI AD di jajaran Korem 081 Dhirot Saha Jaya (DSJ) Madiun dan TNI AU Lanud Iswahjudi, di gedung Graha Dewanto Lanud

Iswahjudi, Maospati, Kabupaten Magetan, Jumat (12/12).

Menurutnya lagi, siapapun presidennya, Presiden harus dihormati, dikawal dan dijaga secara maksimal sesuai mandat suara rakyat. "Saat ini Presiden RI adalah Pak Jokowi. Maka beliau presiden seka-

ligus panglima tertinggi TNI. Jadi bukan loyal kepada orang lain atau berpikiran simpang siur," tambah menantu Jendral (Pur) Tri Sutrisno.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) ini, juga meminta TNI tidak perlu larut dalam carut marut dunia politik tanah air. Karena carut marutnya kancah politik, tidak memberikan contoh yang benar kepada rakyat Indonesia. "Saya justru prihatin dengan sikap para politisi. Karena usai perhelatan Pilpres tidak dapat memberikan teladan dengan menerima hasil Pilpres. Politisi seharusnya bersikap mau

menerima dan mengakui," tandas Ryamizard.

Dalam kesempatan yang sama, komandan tertinggi TNI AD 2002-2005 ini memaparkan harapan dan target TNI untuk menjadi tentara yang disegani dunia dengan memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai. "Kekuatan TNI saat ini menduduki urutan ke-19 dunia. Dalam 5-10 tahun ke depan, TNI harus mampu masuk 10 besar dunia," harapnya.

Caranya, lanjut Ryamizard, TNI harus mempunyai kemauan keras dan obsesi kuat dalam meningkatkan kualitas

diri. Agar hal ini cepat tercapai, TNI juga harus selalu dekat dengan rakyat. Karena kebesaran TNI tanpa dukungan rakyat tidak akan memiliki arti apa pun. Sebab, dalam perjuangan apa pun rakyat yang menjadi penentu keberhasilan perjuangan.

"TNI juga harus bisa bekerja sama hingga membatu daerah sekitarnya. Dekat dengan pimpinan daerah, tokoh masyarakat, agama hingga pemuda.

TNI juga harus akrab dengan Polri, dengan saling memahami tugas serta fungsi masingmasing,"pungkasnya.Q dar

PMII Desak Bappeda Tolak AIPD Sampang, Bhirawa Mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sampang Madura Jawa Timur, kembali melakukan aksi turun jalan ke kantor Bappeda Sampang menuntut tolak kerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) karena tidak menguntungkan rakyat Sampang, malah untuk mendukung kegiatan tersebut daerah harus mengeluarkan anggaran APBD Sampang yang per tahun mencapai 100 juta.

Hamid, salah satu orator aksi, terus meneriakkan bahwa anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait penunjang kegiatan AIPD jelas telah melukai hari rakyat Sampang, bagaimana mungkin miliaran dana yang dimiliki AIPD masih mengambil anggaran APBD Sampang yang per tahunnya mencapai 100 juta.

“Masih banyak kebutuhan rakyat Sampang, yang harus mendapat perhatian serius untuk mengentaskan angka kemiskinan dari pemerintah Sampang, alangkah lebih bijaksananya anggaran untuk menunjang kegiatan AIPD tersebut dialihkan pada programprogram rakyat. Jika Bappeda setiap tahun menganggarkan kegiatan pendukung AIPD yang mubadir dan sarat dengan kebocoran, maka tidak ada kata lain, tolak kegiatan AIPD di Kabupaten Sampang,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Syaifullah ketua PMII cabang Sampang. Ia mendesak Bappeda Sampang segera melakukan penolakan kerja sama dengan AIPD karena tidak bermanfaat bagi rakyat Sampang, jika Bappeda tidak memutuskan kerja sama dengan AIPD, maka kami akan terus menyuarakan tuntutan kami hingga Bappeda memenuhi tuntutan kami untuk segera tolak kegiatan AIPD di Kabupaten

Sampang.

“Selain Bappeda Sampang sebagai leading sektor menfasilitasi kegiatan AIPD di Kabupaten Sampang, kami juga menuntut DPRD Sampang sebagai peran legislator, bugeting, dan pengawasan, untuk mencoret anggaran pendukun AIPD di Bappeda Kabupaten Sampang, karena anggaran tersebut sudah tidak tepat sasaran dan sarat KKN, berdasarkan data yang kami miliki tahun 2013 Bappeda Sampang mencantumkan anggaran untuk kegiatan AIPD sebesar Rp 100.000.000, tahun 2014 juga menganggarkan untuk kegiatan AIPD sebesar Rp 99.550.000,” tambahnya.

Sementara Hary Soeyanto kepala Bappeda Sampang saat menemui pengunjukrasa, membenarkan jika di tahun 2013-2014 ada dana sharing untuk mendukung kegiatan AIPD di Kabupaten Sampang, dan secara administrasi dan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Saat ditanyai apakah munculnya dana pendukung untuk kegiatan AIPD tersebut berpihak pada rakyat Sampang?, kepala Bappeda hanya berusaha menjelaskan penggunaan secara teknis dan administratif. “Terkait kegiatan AIPD dengan kabupaten Sampang ini, merupakan MOU Bupati Sampang dengan AIPD mulai tahun 2011-2015 mendatang, saya sebagai kepala Bappeda hanya menlanjutkan kegiatan tersebut,” tambahnya.

Mendengar jawab kepala Bappeda tersebut, dialog antar demostran dan Bappeda terus alot dan tidak ada titik temu, dengan spontan kepala Bappeda langsung meninggalkan demonstran, reaksi tersebut terus menuai kecaman dari mahasiswa yang menilai kepala Bappeda tidak bisa mempertanggungjawabkan pos anggaran penunjang kegiatan AIPD, tidak ada kata lain tolak AIPD di Kabupaten Sampang.Q lis

Kelestarian Alam Batu Jamin Air di 14 Kabupaten/Kota Kota Batu, Bhirawa Wilayah Kota Batu merupakan Hulu sungai Brantas. Titik nol sungai Brantas tersebut berada di Arboretum Kelestarian alam kota Batu akan menjamin kelestarian air bersih dan irigasi di 14 kabupaten/kota di Jawa Timur. Tak hanya itu, air sungai Brantas juga digunakan untuk pembangkit listrik untuk mensuplai kebutuhan listrik jaringan Jawa Bali.

Oleh karena itu, jika sampai di daerah hulu sungai Brantas rusak, maka akan berdampak besar bagi aktifitas kehidupan di 14 kabupaten/kota tersebut. Demikian ditegaskan Wakil Wali kota Batu, Punjul Santoso saat memimpin Gerakan Penanaman 1 miliar pohon yang dipusatkan di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bodas, Minggu pagi (14/12).

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

Ditambahkan, mengingat pentingnya kelestarian alam dan hutan Kota Batu tersebut, maka gerakan penanaman 1 miliar pohon ini difokuskan ke daerah kritis, pinggiran hutan dan DAS Brantas.

"Semua lapisan masyarakat bahu membahu untuk mensukseskan gerakan ini. Namun tidak sekedar menanam, karena menanam tanpa dipelihara juga akan sia-sia. "Tiga bulan lagi kita akan kembali melihat pohon yang telah kita tanam hari ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Arief As Sidiq mengungkapkan bahwa dalam gerakan penanaman 1 miliar pohon telah disebar 60 ribu bibit yang berusia minimal 2 tahun. Ada sejumlah jenis pohon yang ditanam, seperti Pulei, Bodi, Asem dan berbagai bibit tanaman buah-buahan. "Khusus untuk di

Tahura kita tanam 13 pohon Pulei dan Bodi yang berusia 13 tahun. Ini sekaligus menandai usia Kota Batu yang ke-13," tegasnya.

Karena usianya yang cukup tua, pohon-pohon tersebut ukurannya sangat besar. Bobotnya berkisar antara 4 hingga 5 ton. Sehingga dalam proses pengangkutannya harus menggunakan katrol rantai. "Harganya termasuk pemeliharaan dan garansi penggantian kalau mati antara Rp10 juta hingga Rp15 juta. Biar cepat kelihatan rimbun dan hijau mas," tuturnya.

Usia melakukan penanaman pohon di Tahura Bodas, Wawali Punjul Santoso dan Ketua Tim Penggerak PKK Ny Dewanti Rumpoko kemudian melanjutkan peninjauan kegiatan serupa di dusun Toyomerto lereng Gunung Panderman.Q sup

nurkholis/bhirawa

Aksi mahasiswa di kantor Bappeda Sampang, Madura.

KEHILANGAN HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG6943RL, a/n. Emi Idayati, Jl. Letjend Suprapto 35 RT 03/04, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 1945/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Chevrolet Luv KDB26, th. 1985, AG9723RB, a/n.

Sugianto, Ds/Kec. Ngunut Lk. 02, RT/ RW: 001/001-T.Agung No. 1954/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC11B3CAT, th. 2010, AG4022TZ, a/n. Vety Mardiana, Jl. Basuki Rahmat 3/25E, Kel. Kampung Dalem-T.Agung No. 1946/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC11B3CAT, th. 2010, AG2022RE, a/n. Utami, Ds/ Kec. Ngunut, Lk. 09 RT/RW 002/001T.Agung No. 1955/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Daihatsu Pick Up, th.

1996, Putih, AG9265RB, a/n. Suwanto, Ds. Rejosari. Kalidawir-T.Agung No. 1937/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda Phantom, th.

2003, AG1335TL, a/n. Pudji Astuti, Jl. Psudirman 106 RT/RW :003/005, Kel. Kampung Dalem-T.Agung No. 1947/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda C100M, th.

1988, AG4143TD, a/n. Sukarsih, Ds. Gilang RT/RW: 002/002, NgunutT.Agung No. 1956/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Honda, th. 2000, Hitam, AG3463RI, a/n. Ismakun, Dsn. Bolo RT 30/RW 11, Ds. Bolorejo, Kauman-T.Agung No. 1938/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Yamaha IUBAT, th.

2012, AG4923ON, a/n. Saerodji, H, Ds. Panjerejo RT/RW:01/010, RejotanganT.Agung No. 1948/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Yamaha, 125cc, th.

1974, AG2011RY, a/n. Sukani, Ds. Podorejo RT/RW: 002/002, Sumbergempol-T.Agung No. 1957/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG5180RAE, a/n. Ernawati, Dsn. Sindon RT 01/RW 04, Ds. Batangsaren, Kauman-T.Agung No. 1939/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NF125TR, th.

2010, AG5884SX, a/n. Muh. Nanang Setiawan, Ds/Kec. Ngunut Lk. 05 RT/ RW : 003/001-T.Agung No. 1949/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC11A3CAT, th. 2011, AG6157OC, a/n. Fitriawati, Dsn. Kalituri, Ds. Waung, BoyolanguT.Agung No. 1958/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Suzuki, th. 1988, Merah, AG650R, a/n. M Budiarso, Ds. Kedungwaru-T.Agung No. 1940/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC12A1CBFAT, th. 2012, AG6315ON, a/n. Imam Sopingi, Ds. Sumberejo Wetan RT/RW: 003/003, NgunutT.Agung No. 1950/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda Vario NC110D, th. 2006, AG3381SH, a/n. Sulastri, Ds/ Kec. Ngunut Lk. 04-T.Agung No. 1959/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Biru Hitam, AG6477SZ, a/n. Heriyanto, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 1935/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Mitsubishi, th. 1985, Coklat, AG8943RF, a/n. Yanus, Ds. Balesono, Ngunut-T.Agung No. 1936/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Avanza, th. 2004, Kuning Metalik, AG1315RJ, a/n.

Sumarli, Ds. Besuki RT 4/1-T.Agung No. 1941/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Suzuki FD110, th.

1999, Hitam, AG3637TX, a/n. Sugiarti, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 1942/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2011, AG6638OE, a/n. Fatchur Roziq, Kel. Sembung-T.Agung No. 1943/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG3200TR, a/n. Dodik Solikin, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No. 1944/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda C100M, th.

1997, AG4180SU, a/n. Midjan, Dsn. Bendorubuh RT/RW : 002/003, Ds. Kacanga, Ngunut-T.Agung No. 1951/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda NC11A3CBAT, th. 2011, AG6322OB, a/n. Didik Purwanto, Dsn. Sadeng RT/RW: 001/ 001, Ds. Sambijajar, SumbergempolT.Agung No. 1952/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mitsubishi FE101, th.

1982, AG8212RC, a/n. Ali Fatku, Dsn. Nglegok RT/RW: 002/003, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 1953/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3348 GB, a/n Purwanto BA, a/n Kel. Dawuhan no.

21, rw 03/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1960/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5707 EN, a/n Ayu Kurnia Sari, Ds Demung rw 02/ 02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1961/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2194 FD, a/n Slamet Hariyadi, Ds. Landangan rw 01/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1962/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3705 FA, a/ n Wahyudi, Ds. Tlogosari rw 02/08, Kec. Sumbermalang, Situbondo.

No. 1963/IMB/BI-II/2014

Banser Bersama Warga Bersih-bersih Sungai Demi meminimalisir resiko banjir yang terjadi setiap tahun, ratusan Banser yang tergabung dalam Banser Tanggap Bencana (Bagana) Kabupaten Pasuruan dan ratusan warga di sekitar bantaran sungai Welang, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tumplek blek ke sungai Welang dan anak-anak sungai untuk menormalisasi, Sabtu (13/12).

Mereka turun langsung agar aliran arus sungai menjadi lancar.

Tak hanya menormalisasi, ratusan Bagana juga menyusuri sungai dengan menaiki perahu motor. Pantuan di lokasi, ratusan Bagana dan ratusan warga di sekitar bantaran sungai menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, sabit dan skop.

Kemudian mereka membersihkan sungai dengan memungut sampah-sampah yang berada di sepanjang aliran dan bantaran sungai. Bahkan, tanah dan lumpur yang menggunduk sebagai menghambat arus air juga dibersihkan.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor

Kabupaten Pasuruan M Farid Syauqi menyampaikan pihaknya mengajak warga sekitar bantaran sungai akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. “Upaya ini untuk mengurangi resiko terjadinya bencana berupa banjir. Jika arus lancar tanpa halangan, setidaknya air akan mudah mengalir dan tidak menjadi luapan banjir,” ujar M Farid Syauqi.

Setiap tahunnya, sepanjang bantaran sungai Welang tersebut memang menjadi langganan banjir. Lokasi terparah, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dan di Dusun Karangasem, Kelurahan Karang

Ketug dan Kelurahan Rujak Gadung, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

Bahkan tak hanya merendam ribuan rumah warga, luapan sungai Welang sering kali tumpah hingga ke jalur pantura yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi. Akibatnya jalur pantura terputus hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas sampai setengah hari.

“Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk mengatasi banjir yang selalu terjadi setiap tahun, termasuk aksi bersihbersih yang dilakukan Bagana saat ini. Banjir merupakan bencana musiman yang sulit dihindari. Bersih-bersih ini juga untuk kepentingan masyarakat,” tandas M Farid Syauqi.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko mengatakan pihaknya juga melakukan penyisiran untuk mengetahui potensi

hambatan yang menyebabkan banjir serta resiko lainnya. “Masyarakat langsung merespon secara positf. Ini sekaligus proses penyadaran dan pencerahan masyarakat untuk menjaga sungainya. Baik dengan tidak membuang sampah sembarangan maupun membersihkan aliran sungai dari sumbatan,” papar Yudha Triwidya Sasongko.

Selain sungai Welang, terdapat aliran sungai besar lain yang selalu meluap dan menyebabkan banjir saat puncak musim hujan.

Antara lain sungai Kedunglarangan, Rejoso, Gembong dan Petung serta sungai Wrati. BPBD menginventarisir sebelas titik rawan banjir di Kabupaten Pasuruan yakni di Kecamatan Bangil, Beji, Gempol, Rejoso, Grati, Kraton, Pohjentrek, Winongan, Rembang, Gondangwetan dan Kejayan.

“Pada musim penghujan ini kami himbau masyarakat agar selalu waspada. Untuk mengan-

hilmi husain/bhirawa

Banser dan warga di sekitar bantaran sungai Welang, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan turun langsung ke sungai Welang untuk membersihkan aliran di sepanjang aliran dan bantaran sungai, Sabtu (13/12). tisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, semua camat dan kades di wilayah Kabupaten Pasuruan wajib siaga bencana. Kewajiban itu sesuai dengan surat edaran untuk himbauan bencana sudah

dikeluarkan oleh Bapak Bupati Pasuruan. Yang meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, puting beliung dan lain sebagainya,” imbuh Yudha Triwidya Sasongko.Q hil

OLAHRAGA

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

LINTASAN

Tim Panahan Puteri Kirim Wakil Final Perorangan Jakarta, Bhirawa 14/12 (Antara) - Tim panahan puteri Indonesia mengirim satu wakilnya ke partai final perorangan nomor recurve Pekan Olahraga Mahasiswa se-ASEAN (ASEAN University Games) 2014 di Palembang, Sumatera Selatan, yang dijadwalkan bertanding Kamis (18/12).

Wakil tim panahan puteri Indonesia yang masuk partai final adalah Yulia Anggraini pada nomor recurve perorangan setelah mengalahkan rekan senegaranya Titik Kusumawardani pada babak semifinal dengan skor 6-5, di Arena Panahan kompleks Olahraga Jakabaring Palembang, Minggu.

"Kekuatan seluruh tim hampir sama rata tapi hari ini lebih berangin dibanding kemarin. Hari ini juga lebih panas sehingga memengaruhi daya tahan pemain," kata Yuli kepada Antara.

Para pemain, menurut Yuli, dapat menyiasati cuaca panas di lapangan dengan mengandalkan teknik dan peralatan yang memadai.

"Saya siap dan optimis bertemu wakil Malaysia di final nanti," kata mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda itu.

Atlet panahan puteri Indonesia yang juga bertanding dalam babak semifinal untuk nomor recurve adalah Erwina Safitri. Tapi, Erwina gagal masuk final setelah dikalahkan atlet panahan putri Malaysia Azuanis dengan skor 4-6.

Sementara pada nomor compound putri, wakil Indonesia Dellie Threesyandinda harus puas melaju ke perebutan peringkat ketiga setelah dikalahkan atlet puteri Malaysia Fatin Nurfatehah dalam babak semifinal dengan skor 135-143.

Indonesia menurunkan 16 atlet panahan putra dan putri yang akan berlaga pada nomor compound dan recurve, baik perorangan, tim, serta tim campuran.Q ant

PDAM Sidoarjo Tak Terkalahkan Sidoarjo, Bhirawa Kubu PDAM Delta Tirta Sidoarjo, masih terbilang kuat untuk dikalahkan oleh unit Korpri di SKPD lain, dalam kegiatan Porseni Korpri Kab Sidoarjo tahun 2014. Seperti tahun 2013 kemarin, pada tahun 2014 ini, kubu PDAM masih tetap bertengger sebagai juara umumnya.

Dari enam cabor yang dipertandingkan, unit Korpri PDAM Sidoarjo berhasil jadi juara pertama dari cabor bulu tangkis beregu putra dan tenis lapangan putra.

Disampaikan Sekretaris Korpri Sidoarjo, Yustina Tri Prastiwi, bahwa Porseni Korpri ini diselenggarakan untuk meramaikan HUT Korpri ke43. Jenis cabor yang dipertandingkan diantaranya, bola voli, futsal, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis dan catur.

Untuk seni meliputi paduan suara dan karaoke.

Lewat kegiatan yang dilenggarakan mulai 3 sampai 10 Desember ini, menurut Yustina, diharapkan agar anggota Korpri Sidoarjo bisa sehat jasmani, rohani dan memupuk rasa kesetiawakanan sesama anggota Koprs. ‘’Disamping itu, siapa tahu lewat kegiatan Porseni Korpri ini, akan bisa lahir atlit korpri potensial dari Sidoarjo, sehingga bisa mewakili Sidoarjo

dalam Porseni Korpri tingkat Jatim maupun Porseni Korpri tingkat nasional,’’ terang Yustina, saat dihubungi Minggu (14/12) kemarin.

Sebagaimana pada tahun 2013 kemarin, sejumlah atlit Kopri Sidoarjo, sempat mewakili Jawa Timur dalam kegiatan Porseni tingkat nasional yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Diantaranya dari cabang olah raga bulu tangkis, futsal, bola voli dan catur. ‘’Sedangkan dalam porseni korpri tingkat Jatim, Korpri Sidoarjo tahun 2014 ini berhasil meraih juara kedua,’’ katanya.

Menurut pendapat Yustina, bila unit korpri di SKPD lain ingin menjadi juara seperti yang kerap diraih oleh unit korpri PDAM Sidoarjo, maka perhatian dan pembinaan

olah raga di tempatnya, supaya harus ditingkatkan.

Pemenang Porseni Korpri Sidoarjo tahun ini, akan mendapatkan piala dan uang pem-

binaan sebagai bentuk apresiasi. Penyerahan akan dilakukan pada acara resepsi HUT Korpri 43 di pendopo kabupaten. Q ali

Icuk: Banyak Kecurangan

ist

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf bersama anggota Grup Slank saat meninjau Gelora Delta Sidoarjo untuk acara penutupan PON Remaja I 2014.

Slank Tutup PON Remaja I Surabaya, Bhirawa Usai berjibaku berebut prestasi, para atlet, pelatih dan official seluruh kontingen akan mendapat hiburan grup band papan atas Slank yang rencanannya akan menghibur pada acara penutupan PON Remaja I di Gor Delta Sidoarjo, Senin (15/12).

Grup yang digawangi oleh Kaka, Bimbim, Ridho, Ivanka dan Abdee akan menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan patriotisme dan sejumlah lagu hits lainnya.

Kaka, salah satu vokalis Slank di komplek Stadion Delta Sidoarjo, Minggu (14/ 12) mengatakan, Slank sangat terhormat dan berbahagia ikut meramaikan pe-

nutupan PON Remaja I. “Ini adalah awal mula atlet meniti karir di ajang nasional.

PON Remaja I ini harus menjadi semangat kalangan muda untuk berkreasi,” ujarnya.

Menurutnya, gaung dari PON Remaja ini kurang, padahal ini event nasional.

Jadi masyarakat dan media seharusnya lebih mensosialisasikan acara ini lebih.

“Jika kami dilibatkan, pasti tak mau kami sia-siakan,” ujarnya.

Dalam closing, Slank hanya diberikan waktu 1 jam untuk menutup acara. “Kemungkinan kami memainkan 15 lagu. Kami utamakan yang bertema semangat, namun ada kemung-

Puteri Indonesia Kalah 3-0 Lawan Thailand Palembang, Bhirawa Tim bola voli puteri Indonesia kalah 3-0 melawan tim Thailand pada final pertandingan pekan olahraga mahasiswa se-ASEAN (ASEAN University Games) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu sore.

Tim voli puteri Indonesia sejak set pertama tidak berhasil mengejar perolehan angka melawan tim Thailand dengan 8-25.

Kemudian set kedua tim Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi tidak mampu

ali/bhirawa

Olah raga futsal, salah satu cabor yang dipertandingkan dalam Porseni Korpri Sidoarjo 2014 ini.

Juara Umum PON Remaja Milik Jatim

Voli Puteri Filipina Menang 3-0 Lawan Malaysia Palembang, Bhirawa Tim bola voli puteri Filipina menang 30 melawan tim Malaysia pada pertandingan pekan olahraga mahasiswa seASEAN (ASEAN University Games) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu.

Tim bola voli puteri Filipina tidak mengalami kesulitan ketika melawan tim Malaysia dan menguasai permainan yang dilaksanakan di lapangan Palembang Sport Convention Center tersebut.

Pada set pertama tim bola voli puteri Filipina berhasil memimpin dalam perolehan angka melawan tim Malaysia dengan 25-11.

Selanjutnya pada set kedua tim Filipina ini juga berhasil memimpin dengan 25-11 dan set ketiga dengan 25-16 sehingga bisa meraih kemenangan pada pertandingan tersebut.

Pada pertandingan itu tim voli puteri Filipina menurunkan para pemain antara lain Valdez, Morente, De Jesus, Lazaro dan Patnongon.

Sementara pada final tim voli puteri Indonesia akan bertemu dengan tim voli putri Thailand.

Pada pertandingan sebelumnya tim putri Indonesia pernah bertemu dengan tim Thailand, tetapi kalah dengan 3-0.

POM ASEAN itu mempertandingkan 20 cabang olahraga di antaranya renang, loncat indah, panahan, atletik, bulu tangkis, basket, voli pantai, catur, anggar, sepak bola, futsal, karate, pencak silat, pentaque, sepak takraw, tenis meja, tenis lapangan, dan taekwondo.Q ant

7

melawan tim Thailand dengan 1325.

Sementara pada set ketiga tim Indonesia berusaha menyamakan perolehan nilai dengan 10-10 dan sempat memimpin 15-12, tetapi harus menyerah di akhir permainan dengan 26-28.

Tim voli puteri Indonesia mengalami kesulitan ketika menghadapi tim Thailand pada final pertandingan tersebut.

Tim puteri Indonesia menurunkan para pemain antara lain Komang Bumi Rekta, Amalia Fajri-

na Nabila, Laila, Asih Titi Pangestuti,Yolla Yulliana dan Wilda.

Sementara sebelumnya tim bola voli puteri Filipina menang 3-0 melawan tim Malaysia.

Pada set pertama tim bola voli puteri Filipina berhasil memimpin dalam perolehan angka melawan tim Malaysia dengan 25-11.

Selanjutnya pada set kedua tim Filipina ini juga berhasil memimpin dengan 25-11 dan set ketiga dengan 25-16 sehingga bisa meraih kemenangan pada pertandingan tersebut.Q ant

kinan jika waktu bermain musik kami lebih, lihat situasi besok saja,” imbuhnya.

Ketua Umum PB PON Remaja I yang juga Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf mengatakan, tujuan kami undang Slank yaitu lebih memasyarakatkan olahraga, jadi olahraga memang milik semua orang, bukan hanya KONI ataupun pihak pemerintahan,” katanya.

Saifullah juga mengucapkan terimakasih ke Slank berkenan hadir di Closing Ceremonial PON Remaja I. “Terimakasih untuk Slank yang merelakan waktunya untuk hadir di penutupan PON Remaja I. Sebenarnya, tujuan utama kami, ingin mendekatkan para olahragawan dan masyarakat lebih menghargai pahlawanpahlawan olahraga,” imbuhnya.

Untuk keamanan, panitia menyiagakan lebih dari 1.000 aparat keamanan.

Sementara untuk sound system panitia menyiapkan daya sebesar 200 ribu watt.

Selain Slank, acara juga diisi oleh mantan penyanyi Coklat, Kikan bersama band barunya. Selain itu, puteri asli Jatim yang sudah tidak asing lagi didunia olahraga, khususnya ISLover (pecinta sepakbola ISL) yakni Putri Viola akan menjadi Host dalam acara ini. Q wwn

Surabaya, Bhirawa Sempat terseok-seok di awal laga, akhirnya Kontingen Jatim berhasil merebut juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I. Hingga berita ini diturunkan Jatim sudah mengoleksi 35 emas, 27 perak dan 15 perunggu. Sedangkan Dki Jakarta 33 emas, 22 perak dan 17 perunggu.

Jumlah emas Baik Jatim maupun DKI Jakarta masih bisa berubah, karena di cabang olahraga bola basket baik Jatim maupun DKI Jakarta masih bisa menambah pundi-pundi emas.

Selain itu tim sepak bola Jawa Timur juga memiliki peluang meraih medali emas setelah berhasil melaju ke babak final melawan Jateng, pada pertandingan yang digelar di Lapangan Sepak Bola ITS Surabaya, Senin (15/12).

Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung memberikan apresiasi kepada perjuangan para atlet dan pelatih yang sudah berjuang untuk meraih prestasi terbaik.

Apalagi anggaran KONI Jatim untuk mempersiapkan para atlet turun di multievent khusus remaja itu tergolong kecil yakni Rp 7 miliar. Bandingkan dengan Jakarta yang menggolontorkan dana Ro42 miliar.

"Masih kurang basket putra dan putri serta sepakbola. Tapi Insya Allah Jawa Timur sudah menjadi juara umum. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kontingen Indonesia. Semua atlet dan official. Khususnya kepada seluruh atlet, pelatih dan official Jawa Timur. Juga Menpora, Ketua KONI Pusat, dan Pak Gubernur," kata Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung kepada wartawan, Minggu sore (14/12).

Bisa dianggap, penyelenggaraan PON Remaja di Jatim berjalan sukses. Hal itu tampak dari minimnya protes yang tertuju pada tuan rumah. Bahkan cuma ada dua kasus yang bersengketa di dewan hakim.

Protes Icuk Ketua Kontingen DKI Jakarta, Icuk Sugiarto menilai Jatim meraih juara umum tidak dengan kesatria, karena ia menilai banyak kecurangan yang dilakukan oleh tuan rumah untuk bisa merebut juara.

Menurutnya, setidaknya ada tiga kejadian yang, menurut Icuk, adalah kesalahan tuan rumah.

Pertama adalah faktor keamanan di berbagai venue pertandingan seperti tidak adanya aturan membuat banyak oknum tertentu yang leluasa masuk ke pertandingan.

Kejadian kedua terjadi di cabang olahraga (cabor) bulutangkis.

Icuk kecewa karena ada oknum suporter yang dianggap melakukan teror. Kejadian itu terjadi pada babak semifinal. Kebetulan yang bermain adalah putri bungsu Icuk, Jauza Sugiarto.

Kejadian terakhir di cabor tenis lapangan. Icuk menceritakan

bahwa ada teror kepada atlet Jakarta. Teror tersebut berupa telepon gelap yang ia anggap bisa membahayakan nyawa atletnya.

Akhirnya sang atlet dievakuasi dari penginapan atlet tenis.

Yang terakhir adalah masalah nomor dan kuota. Icuk menuding ada campur tangan tuan rumah Jatim dalam penentuan kuota atlet dan nomor pertandingan. Padahal nomor pertandingan sudah ditentukan jauh hari oleh KONI Pusat.

Atas kegagalan mereka menjadi juara umum, Jakarta justru menyalahkan Jatim. Berbagai tudingan berbau negatif diarahkan ke tuan rumah. "Jatim tidak berani bertanding secara ksatria," ucap Icuk saat ditemui di Hotel Elmi.

"Keberhasilnya diperoleh dengan cara-cara yang kurang sportif.

Tidak berani bertanding secara jantan. Kalau menang dengan cara-cara seperti ini, gubernur dan masyarakat Jatim seharusnya malu," tutup mantan atlet bulutangkis nasional ini.

Namun kritikan Icuk mendapat tanggapan dingin dari Erlangga Satriagung, karena Jatim selaku tuan rumah sudah melakukan hal yang terbaik untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada seluruh kontingen.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya. Ukurannya itu banyak sedikitnya protes dari daerah lain. Kalau banyak protes (dari kontingen lain), kita bisa disimpulkan bahwa banyak ketidaksempurnaan di event ini," tutur Erlangga.

Ia menggambarkan bagaimana dewan hakim yang 'terlalu santai' karena minimnya protes dari kontingen lain. "Lha wong dewan hakim juga kerjanya santai. Tidak seperti di PON Riau lalu di mana dewan hakimnya pusing," lanjut Erlangga.

Erlangga tetap santai meski Icuk menduing bahwa Jatim bermain dalam penentuan cabang olahraga (cabor), nomor pertandingan serta kuota atlet. Seperti di cabor bulutangkis dan tenis lapangan, di mana jumlah atlet Jatim lebih banyak dari daerah lainnya.

"Soal kuota, itu keputusannya dari KONI Pusat. Kita tidak berkontribusi soal nomor, cabor dan kuota. Itu KONI Pusat semua," jelas Erlangga. Pria pengusaha properti ini tak lupa memberikan penjelasan yang logis.

"Kalau kita atur nomor dan cabor, kita pasti tidak setuju terhadap cabor yang lemah. Yang kami anggap minim dan kering emas seperti seperti judo, anggar, tenis, pasti kita ganti dengan lain yang menguntungkan. Tapi kita tidak melakukan itu lho," jelas Erlangga.

Erlangga sekaligus menegaskan bahwa mengenai cabor, nomor dan kuota atlet sudah disepakati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat. Icuk sendiri mengakui hal itu. Menurut Icuk, saat itu ia sudah melakukan protes tentang kuota atlet.Q wwn

Akhir Pekan, Harjalu Sajikan Beragam Acara Akhir pekan (14 – 15/12/2014) kemarin merupakan waktu yang sibuk bagi Kabupaten Lumajang.

Betapa tidak, meski akhir pekan sejumlah acara digelar dalam rangkaian Harjalu (Hari Jadi Lumajang) ke – 759 tahun 2014. Diantaranya, ‘Trail Adventure Puncak B-29’, Lokakarya Tari Glipang Rodhat dan Jamda penggemar motor CB. Wakil Ketua I Panitia Trail Adventure Puncak B-29 Ir Nugroho Dwi Atmoko menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan, Sabtu (13/12/2014), yang dipastikan akan diikuti 1.500 penghobi kegiatan pertualangan bermotor dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Bali. ‘’Sudah ada konfirmasi dan kesiapan dari puluhan komunitas motor trail adventure dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Bali yang akan hadir di Lumajang,’’katanya.

Rata-rata mereka tertantang untuk hadir karena rute yang akan dijelajah adalah lereng Gunung Semeru serta berbagai obyek wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Terutama para

penghobi olehrga bermotor ekstrem ini rata-rata tertantang untuk menjejaki puncak B-29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro yang saat ini sudah mulai menjadi perhatian wisatawan yang selama ini dijuluki sebagai Desa di Atas Awan dengan panorama yang sangat indah. ‘’Karena bisa melihat view lautan pasir Bromo dari sisi timur dengan sunset dan sunrisenya,

termasuk view Semeru,’’ paparnya.

Kasatlantas Polres Lumajang AKP Samirin menyampaikan, jajarannya telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Lumajang untuk melakukan pengamanan. Yakni dimulai dengan survey lokasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemetaan dan penetapan upaya pengamanan di titik-titik yang berbahaya. ‘’Hasilnya, ada sejumlah titik yang berbahaya yang nanti akan kita amankan,’’kata Samirin.

Yang jelas, pengamanan siap dan tentunya peserta akan dijamin aman selama kegiatan ini berlangsung. Kami telah memploting personel pengamanan untuk kegiatan ini..

Sementara itu Lokakarya Glipang Rodhat, dengan mengumpulkan 21 sanggar tari dari 21 Kecamatan. ‘’Lokakarya ini sebagai satu rangkaian dengan festival yang akan digelar 20 Desember mendatang,’’jelas Heru Prasetyo Adi Ketua Lembaga Pemberda-

yaan Masyarakat Maju Mandiri (LPM3) Kabupaten Lumajang, penyelenggara Lokakarya. Melalui kegiatan ini, LPM3 berupaya untuk mengelaborasi Tari Glipang Rodhat yang original dengan memberikan sentuhan-sentuhan baru yang bisa menarik animo masyarakat. Sehingga, masyarakat kembali tertarik untuk mempertunjukkan Tari Glipang Rodhat.

Dikatakannya lebih lanjut, Tari glipang Rodhat memiliki 20 gerakan inti yang seluruhnya memiliki filosofi tersendiri. ‘’Inti dari gerakan-gerakan itu adalah simbolisasi perlawanan, kepatuhan terhadap pemimpin dan masih banyak lainnya,’’tambahnya.

Yang terpenting adalah, seni Tari Glipang Rodhat itu memiliki filosofi besar sebagai media syiar Islam di jaman kolonialisme dan sebagai media perlawanan. Seni tari ini mulai muncul saat mulai masuknya ajaran Islam ke Lumajang. Tidak hanya itu saja, akul-

Kesenian Glipang Rodhat yang dibahas dalam lokakarya. turasi seni Tari Glipang Rodhat ini juga menggambarkan kerancakan penari yang berkelompok dengan jumlah ganjil dengan uniform atau seragam visualisasi pasukan jaman dulu. ‘’Itu digambarkan dari topi, baju, celana dan selempangnya,’’ urainya.

Selain itu, selama kurun waktu dua hari (13 – 14/12/2014) ribuan penggemar motor CB Se Jawa

Timur dan sekitarnya menghadiri Jamda (Jambore Daerah) di Kabupaten Lumajang. Berbagai kegiatan digelar mulai kangenkangenan sampai dengan pagelaran musik. Acara ini berlangsung di lapangan dan GOR ‘ Wira Bhakti ‘ . Acara Jamda CB ini dijadwalkan melakukan tour ke kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Q yat, adv

EKONOMI - BISNIS

8

Senin Pon, 15 DESEMBER 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Gubernur Dr H Soekarwo saat menjelaskan potensi investasi Jatim kepada Dubes Inggris Moazzam Malik saat melakukan kunjungan kerja di Jatim.

Sumber: Bank Indonesia (11 DESEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Tol Tengah Laut Tingkatkan Omzet Asuransi Kapal Surabaya, Bhirawa Guna memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, Presiden Jokowi mencanangkan untuk membangun tol laut.

Yang dimaksud dengan tol laut, yakni dengan memperbanyak armada kapal laut yang melayani pada setiap kepulauan dengan tujuan meningkatkan daya saing suatu daerah. Alif Hastoni selaku Dirut PT Abadi Cemerlang (Marine Surveyor) mengungkapkan, kebijkan yang dibuat oleh Presiden Jokowi tentu akan menambah jumlah kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Dengan bertambahnya armada laut yang beroperasi, sangat memberikan efek kepada bisnis asuransi kapal di Indonesia. “ Ini sudah otomatis, jika ada pertambahan armada maka pemilik kapal tentu akan berpikir untuk mengasuransikan kapalnya. Karena manfaat asuransi kapal memang sangat membantu dari pemilik kapal, karena terhindarkan dari kerugian yang jauh lebih besar,” terang Alif di Surabaya Minggu (14/12) kemarin.

Ia melanjutkan, namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat tantangan dalam pengembangan asuransi kapal dan mesin. Seperti kapal yang memiliki usia tua, dan mesin kapal yang memerlukan perhatian lebih. “ Dengan kapal yang usianya udah tua, tentu bukanlah perkara yang mudah. Karena itu perusahaan asuransi kapal harus lebih jeli dalam memahami usia kapal yang telah termakan waktu. Bisa saja, klaim asuransi di cairkan, tapi sebelumnya pemilik kapal harus membayar klaim lebih mahal,” terang alumni teknik perkapalan ITS tahun 78. Namun demikian, Alif menilai para underwriter tetap diperlukan untuk memeriksa kondisi kapal secara menyeluruh. Kondisi lambung maupun rangka utama kapal. Dengan pemeriksaan itu, maka dapat dipastikan layak atau tidaknya suatu penjaminan. Q wil

zainal ibad/ bhirawa

Gubernur Promosikan Potensi Investasi Jatim pada Dubes Inggris Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo terus melakukan promosi potensi investasi ke pada orang-orang penting dalam dan luar negeri. Seperti saat menerima kunjungan kerja Duta Besar Inggris Moazzam Malik, Jumat (12/12) lalu, mantan Sekdaprov Jatim ini juga mempromosikan potensi Jatim.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, mengatakan, saat ini perkembangan ekonomi Jatim cukup menggembirakan. Terbukti pada 2014 semester I pertumbuhannya mencapai 6,17 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama, yakni sebesar 5,17 persen.

Ditambahkan, neraca perdagan-

gan pada 2013 tercatat sebesar Rp585 trilyun. Untuk ekspor dan impor sebesar Rp531,79 trilyun atau surplus sebanyak Rp53,73 trilyun.

“Neraca perdagangan Jatim selama kurun waktu 2009 sampai 2014 menunjukkan surplus bagi Jatim, hanya pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar US $ 142,67 juta atau Rp1,3 trilyun,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, komoditas

ekspor non migas Jatim yang diekspor ke Inggris antara lain kulit, makanan dan minuman, pulp dan kertas, pertanian, pengolahan karet, hasil baja, dan mesin-mesin otomotif. “Berdasarkan data yang ada total investasi Inggris di Jatim pada tahun 2013 mencapai Rp145,06 trilyun, atau meningkat sebesar 8,70 persen dibanding tahun 2012 sebesar Rp133,43 trilyun,” imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong meningkatnya investasi di Jatim salah satunya adanya perizinan satu atap. Selain itu juga jaminan ketersediaan listrik, fasilitasi perburuhan langsung oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan penyediaan kawasan-kawasan industri. Q iib

Pelindo III Borong Penghargaan Sektor Transportasi Surabaya, Bhirawa Kinerja pelayanan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub). Apresiasi tersebut diwujudkan dalam bentuk penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Tahun 2014, yang diberikan kepada 12 (dua belas) unit pelayanan publik di lingkungan PT Pelindo III. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan

Ignatius Jonan, di Ruang Mataram Gedung Kementeriaan Perhubungan, Kamis (11/12). PT Pelindo III menjadi penerima penghargaan terbanyak dengan total 12 penghargaan pada unit pelayanan publik sektor transportasi.

Penghargaan Pelayanan Prima yang diterima oleh Pelindo III merupakan kebanggaan tersendiri bagi perusahaan. Hal itu sekaligus sebagai wujud apresiasi terhadap fungsi pelayanan yang diemban Pelindo III. Penghargaan utama dengan kategori

“Pelayanan Prima Utama” yang diberikan kepada 7 (tujuh) layanan pada cabang dan anak perusahaan PT Pelindo III, diantaranya Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Penumpang Pelabuhan Benoa, Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin, Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas, Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Terminal Petikemas Surabaya (TPS), dan Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI). Q ma

Mucharom

Ribuan Hektare Lahan Sawah Terancam Gagal Panen Bojonegoro, Bhirawa Memasuki musim penghujan, waduk pacal yang berada di Dusun Kedung Jati, Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro memperihatinkan. Padahal, waduk tersebut merupakan salah satu aset berharga petani setempat untuk persediaan air di saat kering.

Waduk seluas 520 hektare dan berada di tengah hutan. Normalnya, kapasitas waduk itu mampu menampung air sebanyak 41 juta meter kubik. Namun, karena terjadi pendangkalan parah, waduk itu hanya mampu menampung air sebanyak 23 juta meter kubik. ”Saat ini waduk itu belum dapat difungsikan secara optimal untuk pengairan persawahan,” kata Kepala Seksi Operasi, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air, Balai Besar Bengawan Solo, Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Mucharom kepada Bhirawa Minggu (14/12). Menurutnya, ada sekitar 16.688 hektare sawah mengandalkan pengairan dari Waduk Pacal.

Lahan persawahan itu berada di wilayah Kecamatan Kapas, Sumberejo, Balen, Kepohbaru, dan Temayang.

“Jika tidak mendapatkan pengairan dari waduk tersebut maka dampaknya persawahan itu gagal panen, sekali musim tanam maka kerugiannya ditaksir mencapai Rp 250 miliar,” jelasnya.

Dikatakan, salah satu upaya pemerintah kata dia, untuk memenuhi pengairan pertanian di wilayah selatan dan timur Bojonegoro adalah dibangun Waduk Gongseng di wilayah Kecamatan Temayang. “ Untuk pembangunan Waduk Gongseng dianggarkan senilai Rp 450 juta berasal dari APBD Bojonegoro, APBD Provinsi Jatim, dan juga pemerintah pusat,’ ujarnya.

Disampaikan, untuk dana dari APBD Bojonegoro dipakai untuk pembebasan lahan. Sebagian besar lahan yang dipakai untuk pembangunan waduk itu merupakan lahan hutan milik Perhutani.

“Saat ini memasuki tahapan pembebasan lahan. Kalau masalah anggaran, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sudah tersedia, tinggal nunggu pelaksanaan, “ ujarnya . Q bas

Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

PON Remaja I Turut Dongkrak UMKM Jatim Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I yang di gelar di Jawa Timur mulai 9 – 15 Desember 2014, menjadi berkah bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Betapa tidak, berkat ajang ini mereka bisa meneguk untung berlipat-lipat dengan cara menggelar dagangan dilokasi venue pertandingan, yang tersebar diberbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo.

S

eperti yang terlihat di GOR Kertajaya, Ka mis (11/12) lalu. Official Kontingen dari berbagai daerah terlihat menyerbu lapak dagangan merchandise PON Remaja I Jatim.

Meski para pelaku UMKM ini menjual dagangannya dengan cara sederhana dan seadana, hal itu tak menyurutkan para pembeli untuk memilih dan memilah dagangan yang diinginkan. Salah seorang pedagang asal Kediri, Supri, mengaku telah mempersiapkan diri berjualan di venue PON Remaja ini sejak 6 Desember lalu. “Meski PON Remaja baru dimulai 9 Desember, saya datang bersama teman-teman di Surabaya

sejak 6 Desember,” katanya.

Supri mengatakan, dia dan teman-teman datang lebih awal untuk mempersiapkan jualan agar lebih siap saat PON Remaja dimulai.

“Tidak apa-apa kita datang duluan. Mulai tanggal 6 Desember itu kita sudah melakukan persiapan jualan, mulai dari mendatangkan dagangan, membuka lapak dan lain-lain. Sehingga pada waktu pembukaan kita sudah siap berjualan,” katanya. Supri mengaku datang ke Surabaya sejak 6 Desember lalu membawa 10.600 kaos merchandise berlogo PON Remaja 2014. “Ya tidak cuma kaos merchandise yang kita bawa. Ada bantal dan boneka maskot PON Remaja juga,” katanya.

Semua produk merchandise yang dijualnya itu diproduksinya sendiri secara kecil-kecilan.

“Kita memproduksinya di Bandung,” katanya.

Tepatnya, Supri bersama teman-temannya punya usaha konveksi rumahan kecil-kecilan di Jl Untung Suropati, Kecamatan Sukasirna, Kota Bandung. “Saya memang asal Kediri, tapi sudah lama di Bandung,” katanya.

Maka, Supri bersama teman-temannya yang dari Bandung itu datang rombongan ke Surabaya hanya untuk menjual merchandise yang telah diproduksinya sendiri. “Kita kesini rombongan empat orang dari Bandung naik Grandmax,” katanya. Sejak pembukaan PON Remaja 9 Desember lalu, Supri bersama tiga teman lainnya berjualan dengan berpindahpindah tempat dari satu venue ke venue pertandingan lainnya yang dianggap bakal

ramai pembeli.

“Pembukaan di DBL, Jl A Yani, 9 Desember kemarin kita berjualan di sana. Tapi waktu pembukaan sepi. Ya, mungkin semua kontingen masih fokus ke pertandingan semua jadi gak ada belanja,” katanya.

Namun, sesepi-sepinya, Supri menyebut omset dagangannya mencapai rata-rata Rp5 juta per hari. Penghasilan dengan omset ter-

besar diperolehnya pada hari, Rabu (10/12) lalu. “Alhamdulillah, hari Rabu kemarin kita dapat Rp10,5 juta,” ungkapnya.

Mayoritas para pembeli itu membeli dagangan merchandise dengan cara borongan.

“Seringkali pelatih membelikan para atletnya.

Kadang atlet yang membelikan pelatihnya,” terang Supri. Tak jarang juga pejabat dari berbagai daerah datang menyaksikan atletnya

bertanding. “Kalau pejabat yang beli saya senang. Sebab gak pernah menawar. Langsung saja dibeli dengan jumlah banyak,” ujarnya.

Supri tidak sendirian berjualan di arena venue PON Remaja. Juga ada rombongan pedagang dari daerah lain di luar Jatim yang mengais rejeki dari even PON Remaja. Di antaranya rombongan pedagang dari Jakarta dan Padang. Produk-produk merchandise yang mereka jual bersaing. Harganya berkisar antara Rp30 ribu dan termahal Rp70 ribu untuk kaos dari bahan yang terjelek hingga yang paling bagus. Untuk merchandise berbentuk bantal dijual Rp35 ribu. Sedangkan boneka maskot PON Remaja 2014 dijual seharga Rp50 ribu.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, I Made Sukartha, didampingi Kabag Perindustrian dan Perdagangan, Aris Mukiyo, mengakui penyelenggaraan PON Remaja I di Jatim turut mendongkrak perekonomian Provinsi Jatim. “Peredaran uang dari para pedagang merchandise yang berjualan di berbagai arena venue pertandingan ini hanyalah sebagian contoh kecil saja,” terang Aris.

Belum lagi penjual makanan di sekitar venue yang melayani para atlet dan official dari berbagai daerah. Menurut Aris, penghasilan mereka tentunya turut terdongkrak oleh adanya even PON Remaja. “Hotel-hotel dari yang berbintang maupun yang kelas melati juga ikut terangkat karena telah menampung penginapan atlet dan official dari berbagai daerah,” pungkasnya. Q iib*

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

9

Tinjau Korban Longsor di Banjarnegara

KILAS NASIONAL

Rieke Perjuangkan RUU PPRT Masuk Prolegnas Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi IX dan Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan akan mengupayakan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam persidangan DPR pada Januari 2015.

“Sikap PDI Perjuangan tidak berubah.

Dalam rapat kerja nasional, RUU PPRT tetap menjadi prioritas di parlemen,” kata Rieke Diah Pitaloka melalui “teleconference” dalam jumpa pers Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) di Jakarta, Minggu (14/12) kemarin.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan RUU tersebut sudah ada dalam agenda DPR periode sebelumnya, tetapi saat itu dukungan anggota parlemen lainnya kurang kuat. Karena itu, Rieke mengatakan dalam upaya mendapat dukungan lebih besar untuk mengesahkan RUU PPRT, dia akan melakukan koordinasi baik di Baleg maupun Komisi IX. “Karena tidak bisa bila yang berjuang hanya satu atau dua orang saja. Pengesahan RUU ini perlu dukungan yang kuat dari anggota parlemen lainnya,” tuturnya.

Menurut Rieke, pengesahan RUU tersebut sangat mendesak karena hubungan antara majikan dengan PRT saat ini masih sangat mengedepankan kultur feodalisme.

Jala PRT bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak DPR periode 2014-2019 untuk memasukkan RUU PRT dalam Prolegnas serta segera mengesahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan RUU tersebut dinilai mendesak karena masih banyak permasalahan yang dialami PRT terkait pemberian hak-haknya dan kasus kekerasan.Q ant

Pembubaran Lembaga Non Struktural Diapresiasi Jakarta, Bhirawa Pakar hukum tata negara Dr Irmanputra Sidin menilai positif langkah Presiden Joko Widodo membubarkan beberapa lembaga non struktural karena akan terjadi penghematan, menghilangkan tumpang-tindih kewenangan dan kesemrawutan tatanan lembaga negara.

“Ini tentunya sangat positif karena wajah ketatanegaraan saat ini ibarat benang kusut di antara banyaknya lembaga-lembaga negara baik di bawah eksekutif atau disebut independen yang kewenangannya saling tumpang-tindih satu sama lainnya,” kata Irmanputra Sidin di Jakarta, Minggu ( 14/12) kemarin.

Baru-baru ini Presiden Jokowi membubarkan 10 lembaga-lembaga negara yang sifatnya non struktural dan akan dilanjutkan dengan membubarkan 40 lainnya.

Menurut Irmanputra, banyaknya lembaga non struktural yang ada telah membuat semrawut tatanan lembaga negara. Semrawutnya tatanan lembaga negara selama ini, tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara atau penduduk di Indonesia (pasal 28D UUD 1945).

“Di satu sisi banyaknya lembagalembaga negara seperti itu justru cenderung mereduksi otoritas konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus penangungjawab pertama dan utama akan pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak-hak asasi manusia (Pasal 4 ayat 1 UUD 195 dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945)”, katanya. Karena itu, kata Irmanputra, pembubaran berbagai lembagalembaga tersebut, bukan semata dilihat sebagai perampingan birokrasi atau penghematan anggaran, namun yang utama adalah tanggung jawab akan pencapaian tujuan negara menurut konstitusi bisa kembali kepada koridor konstitusionalnya. Q ant

Presiden Minta Percepat Evakuasi Banjarnegara, Bhirawa Setelah melakukan perjalanan darat sekitar 45 menit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana langsung meninjau lokasi longsor di Desa Sampang,Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (14/12) siang.

Sejumlah petugas terlihat memberi penjelasan kepada Presiden terkait musibah tanah longsor yang merenggut korban jiwa 20 orang lebih itu.

Presiden tampak memberikan semangat kepada para relawan dan TIM SAR yang terus berjuang melakukan pencarian para korban.

Setelah beberapa menit di lokasi bencana, Presiden Jokowi menuju ke tempat penampungan pengungsi. Presiden yang ditemani oleh Ibu Negara Iriana Widodo sambil duduk lesehan tampak menyimak satu persatu keluhan, unek-unek dan cerita yang disampaikan para pengungsi.

Menanggapi keluhan dan unek-unek pengungsi itu, Presiden Joko Widodo meminta evakuasi korban tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kabupaten Banjar-

sekali dan mengimbau warga waspada, terutama yang berada di daerah rawan longsor.

antara foto

Presiden Jokowi meninjau lokasi bencana longsor di Banjarnegara, Jateng, Minggu (14/12) siang. negara, Jawa Tengah, segera diselesaikan.

“Yang paling penting sekarang evakuasi dulu. Saya sudah pesan tadi, dirampungkan dulu evakuasinya, kita tidak akan bicara yang lain, konsentrasi evakuasi,” kata Presiden kepada wartawan di Banjarnegara.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana duduk lesehan mendegarkan unek-unek pengungsi korban longsor di Banjarnegara. Presiden melanjutkan, nanti kalau jalannya sudah didorong, sudah bisa dibuka, ekskavator masuk.

Ia memperkirakan besok

ekskavator masuk karena memang kondisinya seperti itu.

Saat ditanya mengenai batas waktu evakuasi, Presiden mengatakan bahwa hal itu akan dilihat berdasarkan kondisi di lapangan. Presiden mengakui titik-titik rawan longsor di Jawa Tengah banyak

Pemulangan Jenazah TKI Tunggu Tes DNA Jakarta, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri mengatakan pemulangan TKI yang meninggal di negara tempatnya bekerja harus menunggu hasil tes DNA terlebih dahulu.

“Pemulangan jenazah TKI Sri Panuti akan segera dilakukan, namun masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan oleh Polri,” kata Hanif dalam keterangan pers Pusat Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Minggu (14/12) kemarin.

Menaker mengunjungi Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk menemui dua keluarga TKI yang meninggal dunia di Malaysia dan Arab Saudi.

Di lokasi pertama Hanif mengunjungi Desa Kedungrejo, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merupakan rumah keluarga TKI yang bekerja di Malaysia Sri Panuti yang menjadi korban mutilasi.

“Kami atas nama pemerintah menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya menuntaskan kasus TKI ini,” kata Menaker.

Seusai melakukan pertemuan dengan empat anak korban dan

Muh Hanif Dhakiri memberikan sejumlah santunan, Hanif mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk secepatnya memulangkan jenazah korban seusai permintaan keluarga.

Hanif mengatakan pihak Kem naker terus berkoordinasi dengan Kemlu dan KBRI di Malaysia untuk menunggu hasil tes DNA dan melakukan proses pemulangan jenazah ke tanah air.

Sementara itu, Hanif juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar anak-anak korban mendapatkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan sekolah.

“Sedangkan untuk dua anak

lainnya yang sudah bekerja di pabrik dan kerja serabutan, kita akan bantu mereka akses program pelatihan dan perluasan tenaga agar dapat kesempatan pekerjaan yang lebih pasti,” kata Hanif.

Dalam kesempatan itu Hanif mengimbau kepada calon TKI dan keluarganya yang hendak bekerja ke luar negeri agar mematuhi ketentuan sesuai prosedur.

“Pencegahan TKI ilegal menjadi prioritas soal tata kelola perlindungan TKI. Kalau keluar negeri gunakanlah jalur sesuai aturan pemerintah,” ujarnya.

Penempatan sesuai prosedur yang dilengkapi semua dokumen akan memudahkan pemantauan dan bisa memastikan perlindungan TKI sehingga para calon TKI diharapkan untuk selalu berangkat dengan jalur resmi dan legal.

Menaker menegaskan akan secara konsisten melakukan pengawasan terhadap tata laksana pemberangkatan TKI. “Perusahaan PPTKIS maupun calo dan stake holder yang berpotensi menempatkan TKI secara ilegal, yang terindikasi melakukan penempatan tidak sesuai akan saya tutup,” kata Hanif.Q ant

Lamban Membangun, DAK Dihentikan Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menghentikan dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah yang gagal memenuhi target untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek, khususnya proyek-proyek dimulai tahun anggaran 2015.

“Kita putus (DAK), harus gitu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di atas pesawat Kepresidenan dalam perjalanan pulang dari Busan, Korsel menuju tanah air, Jumat (12/12

Selain DAK, menurut Presiden, pemotongan itu juga dapat mempertimbangkan adanya kemungkinan untuk memotong dana alokasi umum (DAU) daerah.

Presiden Jokowi menegaskan, langkah tegas perlu dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang menumpuk proyek di tri wulan akhir tahun anggaran, sementara tahun anggaran dimulai sejak Januari.

“Bayangkan proyek dibangun mulai September, kualitasnya

bagaimana,” kata Jokowi.

Sebelumnya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015, Presiden Jokowi meminta agar pelaksanaan pembangunan proyekproyek dengan anggaran 2015 paling lambat dimulai pada akhir Maret agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan, ia akan segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan penyerapan anggaran.Q ant,ist

Bantu Pengungsi Sementara itu Kepala Desa Sampang Purwanto mengemukakan, dalam kunjungan ke lokasi bencana longsor dan menemui para pengungsi itu, Presiden Jokowi memberikan bantuan uang untuk setiap keluarga korban tanah longsor, terutama yang rumahnya tertimpa longsoran. Selain itu, Presiden juga memberikan bantuan uang Rp20 juta kepada Kepala Dusun Jemblung untuk memenuhi keperluan pengungsi selama beberapa hari.

Menurut Purwanto, di Dusun Jemblung ada 82 keluarga yang terdiri atas 253 orang.

“Jumlah warga kami yang tertimbun sekitar 100 orang,” katanya.

Berdasarkan data sementara Posko Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, sudah ada 32 jenazah korban yang ditemukan, tujuh di antaranya belum teridentifikasi.

Sementara jumlah pengungsi secara keseluruhan mencapai 649 jiwa yang tersebar di 12 lokasi pengungsian. Para pengungsi tidak hanya berasal dari Dusun Jemblung, tetapi juga dusun lainnya yang terancam bencana tanah longsor. Q ist

Hukum di Laut Tidak Pandang Bulu Bitung, Bhirawa Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr Marsetio mengatakan penegakan hukum di laut tidak boleh pandang bulu.

“Siapa pun dia, yang melanggar hukum akan kita tindak tegas,” ujarnya di sela pengukuhan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) John Lie dengan nomor lambung 358, di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/12) kemarin.

Ada contoh penegakan hukum yang sudah dijalani, yakni pihaknya telah menenggelamkan tiga unit kapal Vietnam.

Laksamana TNI Dr “Kita memberikan efek jera, Marsetio kalau tidak mendengar peringatan dari kita, ya bisa kita tenggelamkan,” ujarnya.

Ada banyak kasus termasuk semua kategori pelanggaran yang telah menyalahi aturan di laut sudah ditindak. “Baru-baru ini kita menangkap enam kapal bodong milik salah satu perusahaan di Belanda, kita perintahkan ke Ambon dan sedang ditangani pihak berkompeten. Kalau tidak memiliki surat sama sekali akan mendapat sanksi sampai dengan penenggelaman kapal,” katanya.

Dia menjelaskan ada 12 institusi yang mempunyai peran sama dan telah disinergikan dalam Bakorkamla.

“TNI AL tidak mungkin menghadirkan seluruh kekuatan, maka kita bersinergi dengan stakeholder lain,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa jika ada anggotanya yang “bermain” maka dirinya tidak segan-segan memberi hukuman. “Masing-masing personel harus bertanggung jawab,” katanya.

Dalam acara itu, KRI John Lie-358 dikukuhkan dalam suatu upacara militer di Dermaga Samudera, Bitung, Sulawesi Utara, 13 Desember 2014.

Informasi dari Dinas Penerangan TNI AL menyebutkan pengukuhan kapal perang bernomor lambung 358 tersebut ditandai dengan pernyataan pengukuhan KRI John Lie-358, penekanan tombol sirine dan dibukanya selubung nama KRI John Lie-358 oleh KSAL. Pada hari yang sama, KSAL beserta rombongan melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana serta pasien di Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) dr. Wahyu Slamet Bitung, lalu meresmikan Masjid Arrasyid di Dermaga Satkamla Bitung, dilanjutkan dengan penanaman pohon di sekitar masjid yang baru diresmikan tersebut. Q ant

Bupati MKP Targetkan Proyek Jalan Tuntas 2015 Panjang 1.100 Kilometer, Lebar 12 - 14 Meter Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menargetkan perbaikan infrastruktur jalan tuntas pada tahun 2015. Sepanjang tahun 2014 ini, MKP telah merampungkan proyek jalan sebesar 75 persen. Proyek peningkatan dan pelebaran jalan sepanjang 1.100 kilometer sudah berhasil dituntaskan 75 persen. Sisanya sekitar 300 kilometer dipastikan bakal tuntas pada tahun anggaran 2015 ini.

“Awalnya jalan poros desa hanya lebar 6 meter, sekarang seluruh jalan poros di Kabupaten Mojokerto lebarnya sudah menjadi 12 hingga 14 meter. Pembangunan infrastruktur saya targetkan tuntas pada 2015 mendatang,” ujar MKP disela-sela melakukan sidak jalan di Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri.

MKP menambahkan, sejak tahun 2011 lalu, dirinya mengalokasikan dana APBD sebesar Rp200 miliar pertahunnya untuk proyek peningkatan dan pelebaran jalan di seluruh ruas jalan poros di Kabupaten Mojokerto.

“Kita mendesign agar seluruh jalan di Kabupaten Mojokerto nantinya tahan lama. Makanya konstruksi kita tidak hanya de-

ngan aspal atau hotmix melainkan betonisasi. Dan cara ini sudah berjalan selama tiga tahun, hasilnya bisa dilihat dan dirasakan, selain tidak gampang rusak, ruas jalan pun enak untuk dilalui para pengguna jalan,” tambahnya.

Konstruksi jalan model beton ini lanjut MKP, minimal membutuhkan lebar jalan seluas 6 meter hingga 14 meter, dengan ketebalan 25 sampai 30 sentimeter.

Tak hanya itu, penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi prioritas pemasangan. Terbukti, sejak tahun 2012 hingga 2014 ini, sudah ada 40 persen lampu penerangan jalan lingkungan yang dipasang. “Untuk PJU, tahun 2014 ini kita sudah melelang 20 ribu lampu untuk PJU dengan anggaran sebesar Rp. 30 milyar.

Itu untuk penerangan jalan poros kabupaten dan desa. Untuk penerangan jalan lingkungan, tahun 2015 nanti kita targetkan sudah rampung sebanyak 50 persen.

Sedang untuk pemasangannya kita laksanakan pada tahun 2015, kita serahkan pada desa dengan menggunakan anggaarn ADD buat pengadaan tiang dan me-

terannya,” imbuh MKP. MKP juga menambahkan, pelaksanaan proyek jalan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna jalan. Utamanya, akses jalan yang menuju Obyek Wisata, baik obyek wisata alam semisal Pacet dan Trawas. Obyek wisata budaya di Kecama-

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP menunjukkan proyek penerangan jalan umum (PJU) di desa Tampung Rejo, Kec Puri.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP berbaur dengan warga desa menunjukkan hasil perbaikan dan peniongkatan jalan poros di desa Brangkal, Kec Sooko.

tanTrowulan, Ngoro serta Trawas serta wisata religi di Trowulan.

“Saya ingin pembangunan jalan ini dapat menunjang pembangunan Kabupaten Mojokerto menjadi Kawasan Industri dan Kawasan Wisata,” tegasnya.

Selain itu, lanjut MKP, proyek peningkatan dan pelebaran jalan ini mampu membawa manfaat lain dari sisi perekonomian war-

ga. Diantarnya, selain harga tanah menjadi naik, para investor pun juga tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Mojokerto.

“Jika jalannya lebar dan bagus, banyak investor yang minat untuk mendirikan usahanya di Kabupaten Mojokerto, akhirnya bisa mengangkat derajat perekonomian warga sekitar,” pungkasnya. Q kar*

SURABAYA

10

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

Perlu Pengecualian untuk Siswa Bermasalah Larangan Program Kejar Paket bagi Anak Usia Sekolah

Tambah Alat Bukti Penyidikan

Pekan Depan Tim Pidsus Kejati Datangi UPTD Madiun Kejati Jatim, Bhirawa Menambah bukti penyidikan kasus dugaan korupsi Pungli Tera SPBU, tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akan kembali mendatangi UPTD Metrologi Madiun pekan depan. Sementara untuk UPTD Metrologi lain , Tim Pidsus mengaku sudah mendapat bukti-bukti yang cukup.

Rencana Kejaksaan melakukan penambahan alat bukti di UPTD Madiun, dilakukan dengan koordinasi yang dilakukan tim pidsus Kejati dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun.

Tentunya dengan teknis memanggil saksi-saksi dari petugas tera UPTD Madiun maupun saksi dari SPBU, untuk kemudian dimintai keterangan terkait besaran retribusi tera yang dikenakan di masing-masing SPBU. Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni membenarkan hal ini. Menurutnya, penyidik masih

Tim pidana khusus Kejati Jatim periksa puluhan pengusaha SPBU pada waktu lalu. bed/bhirawa

perlu melakukan pemeriksaan kembali dan mempertajam alat bukti tambahan. Secara teknis, Dandeni enggan menjelaskan secara rinci.

Namun, pemeriksaan nantinya akan memfokuskan pada pungutan retribusi tera di masing-masing SPBU. “Satu tim berisi empat Jaksa pidsus. Rencananya tim berangkat Selasa besok. Nantinya mereka akan

melakukan koordinasi dengan Kejari Madiun, guna peminjaman tempat pemeriksaan bagi saksi-saksi,” terang Dandeni saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (14/12).

Pemeriksaan on the spot yang dilakukan Kejati ini, lanjut Dandeni, merupakan kelanjutan dari pemeriksaan saksi-saksi dari UPTD daerah Surabaya, Q bed Sidoarjo, Gresik dan lainnya.Q

Surabaya, Bhirawa Rencana tentang larangan anak usia sekolah mengikuti pendidikan kesetaraan atau program kejar paket langsung menarik perhatian para praktisi pendidikan non formal. Diantaranya ialah Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surabaya yang meminta adanya pengecualian bagi siswa yang tengah bermasalah di sekolah.

Ketua Forum PKBM Surabaya Imam Rochani mengatakan, aturan tersebut seharusnya ada pengecualian untuk siswasiswa bermasalah. Misalnya siswi hamil, putus sekolah diluar alasan ekonomi dan beberapa persoalan lainnya.

“Kami akan segera mengomunikasikan ini di forum PKBM, mulai dari kota, provinsi hingga ke pusat. Kita berharap ada pengecualian sehingga tetap bisa menampung mereka (siswa bermasalah),” kata Imam Rochani saat dikonfirmasi, Minggu (14/12).

Selain siswa bermasalah, polemik yang juga akan ramai akan muncul dari home schooling karena selama ini lembaga ini banyak menampung siswa usia sekolah. Dan untuk mendapatkan ijazah yang diakui pemerintah, satu-satunya jalan adalah mengikuti ujian kejar paket A,B atau C. “Kalau PKBM kan masih banyak diisi orang-orang dewasa di luar anak usia

sekolah. Tetapi home schooling ini pasti sangat berdampak, karena peserta didiknya hampir keseluruhan siswa,” katanya.

Dampak juga akan terasa pada siswa internasional yang selama ini larinya ke PKBM untuk bisa mendapat ijazah dari pemerintah. Dengan ditetapkan aturan ini, mulai tahun depan atau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) 2016 mendatang, siswa sekolah internasional sekaligus home schooling tidak boleh ikut.

Mengingat wacana ini sudah ramai dibicarakan, Imam sejak awal sudah melakukan langkah antisipasi. Yakni membatasi peserta didiknya sebatas orang dewasa.

Untuk UN Tahun 2015 kami harap anak usia sekolah masih bisa ikut. Sebab, daftar nominasi sementara sudah dibuat.

“Tapi kalau ini juga dilarang pasti akan timbul gejolak besar karena mereka sudah membayar biaya pendidikan. Bisa-bisa Q tam nama kami tercoreng,” pungkasnya.Q

Senin Pon 15 DESEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

Wakil Wali Kota Berikan Hibah Kandang Ternak Terpadu Warga Toyomerto

Uang Harian Kunker Dipangkas, Anggota Dewan Gigit Jari

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

(Gapoktan) yang ada di dusun setempat.

“Selain menyediakan kandang terpadu ini, kita juga menyediakan 50 ternak sapi untuk bisa dikelola oleh peternak dan petani yang ada di Dusun Toyomerto. Nantinya, keberadaan dari kandang terpadu ini akan terus kita sempurnakan,”ujar Punjul Santoso, Minggu (14/12).

Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan (Distanhutnak) Kota Batu Arif Assidhiq pada 2015 nanti beberapa fasilitas dari kandang terpadu ini akan terus dilengkapi. Adapun fasilitas itu antara lain, kantor, laboratorium, gudang pakan ternak, tempat perawatan pedet atau anak sapi, serta tempat pemerasan susu sapi.

“Untuk merealisasikan itu semua, maka pada 2015 kita telah menganggarkan dana sebesar Rp 900 juta. Angka ini belum termasuk pengadaan ternak bagi warga,”ujar Arif.

Adapun untuk pengadaan ternak itu akan diperuntukkan bagi warga miskin, sebagai bentuk realisasi program pengentasan kemiskinan Pemkot Batu. Dan tak hanya itu, keberadaan kandang terpadu ini juga diperuntukkan sebagai sentra pembelajaran atau edukasi warga Kota Batu dalam hal peternakan.

Sementara, Ketua Gapoktan Mayangsari Dusun Toyomerto Dardji mengatakan bahwa mayoritas warga di dusun ini sudah memiliki latar belakang sebagai peternak sapi. Saat ini, di dusun ini sudah terdapat sekitar 800 ekor sapi yang dipelihara oleh warga. Adapun kandang terpadu ini berada di lahan sekitar 5.000 meter persegi yang merupakan tanah kas desa.

“Saat ini selain terdapat kandang, di tempat ini juga tersedia tempat untuk umbaran atau meliarkan ternak. Sebelumnya kita sudah menerima bantuan 18 ternak sapi dari Pemprov Jatim. Kemudian kita juga akan mendapatkan bantuan 50 ternak sapi dari Pemkot Batu,”ujar Dardji.

Diketahui, Gapoktan Mayangsari merupakan gabungan dari enam kelompok tani yang ada di Dusun Toyomerto. Empat di antaranya merupakan kelompok peternak, sedangkan dua yang lain merupakan kelompok petani. n nas

lam satu provinsi mendapatkan uang saku berkisar antara Rp 180. 000 – Rp 480.000. Sedangkan, untuk kunker di luar provinsi sebesar Rp 550.000. “Kalau yang luar provinsi dipukul rata, jauh dekat. Kalau di dalam provinsi masih dibedakan besaran uang sakunya, dekat atau jauh,” tuturnya.

Untuk diketahui pada 2014, uang kunker keluar provinsi untuk para pejabat di lingkup provinsi Jatim berbedabeda. Untuk Gubernur/Wakil Gubernur mendapatkan uang saku sebesar Rp 1.550.000 per hari, untuk eselon I dan pimpinan DPRD Jatim sebesar Rp 1.400.000, untuk anggota DPRD Jatim sebesar Rp 1.250.000, untuk eselon II sebesar Rp 1.150.000, untuk eselon III sebesar Rp 900.000, untuk eselon IV sebesar Rp 750.000, staf gol III/IV sebesar Rp 600.000 dan staf gol I/II sebesar Rp 500.000. Sementara uang harian untuk kunker di dalam provinsi, Gubernur/ Wakil Gubernur sebesar Rp 800.000, untuk eselon I dan pimpinan DPRD Jatim uang sakunya sebesar Rp 700.000, untuk anggota DPRD Jatim sebesar Rp 600.000, untuk eselon II Rp 600.000, untuk eselon III Rp 500.000, untuk eselon IV Rp 400.000, untuk staf gol III/IV Rp 350.000 dan staf gol I/II Rp 250.000. Uang harian ini diberikan untuk alokasi uang saku, uang makan dan transpor lokal.

Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat Herry Prasetyo mengakui dengan uang kunker sekecil itu membuat dewan enggan kunker. Padahal kunker sangat penting untuk menambah wawasan, sekaligus untuk melakukan studi banding terkait kebijakan pemerintah. Termasuk untuk menemui para konstituen di lapangan. “Inilah yang membuat anggota malas kunker.

Mending di kantor saja daripada harus nambeli,”tegas pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini. n cty

2015, Ratusan SD di Nganjuk Bakal Dimerger l Sambungan hal 1

Di antaranya, sekolah telah kehabisan jumlah peserta didik dalam rombongan belajarnya,” terang Kepala Bidang (Kabid) TK SD PLB Disdikporada Nganjuk Sony Hardiyanto, Minggu (14/12).

Dijelaskan Sony, syarat minimal dalam satu SD adalah 60 siswa, sedangkan saat ini sejumlah SD di Nganjuk yang berada dalam satu kompleks tidak memenuhi kuota minimal rombongan belajar. Sehingga kondisi tersebut tidak sehat secara administrasi dan tidak efektif dalam pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya. “Ada seratus lebih sekolah yang akan digabung dengan sekolah terdekatnya, dikhususkan dulu untuk sekolah dalam satu kompleks yang jumlah siswanya sedikit,” terang Sony.

Sony memastikan proses merger harus selesai sebelum tahun ajaran baru 2015/1016, saat ini Disdikpora sedang menggodok dasar hukum dan rencana-rencana pengembangan setelah merger dan harus sudah tuntas sebelum tahun ajaran baru mendatang. “ Kami berharap usulan surat keputusan bupati disetujui awal 2015 nantii,” tegas Sony.

Sosialisasi terhadap sekolah yang akan dimerger sudah dilakukan sekitar dua tahun lalu. Sehingga, bila sewaktu-waktu merger dilakukan, sekolah sasaran sudah siap dan proses belajar mengajar tetap bisa berjalan lancar.

Merger sekolah, dijelaskan Sony, dimaksudkan untuk mengatur proses belajar mengajar agar efisien baik dari sisi tenaga guru maupun administrasi. “Diusahakan sebelum merger sekolah, jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi dunia pendidikan, karena tujuannya sematamata untuk mengatasi masalah,” ujarnya.

Menariknya, dalam satu sekolah yang dimerger nantinya bisa melaksanakan dua rombongan belajar sekaligus dengan asumsi masing-masing kelas diisi 20 siswa. Hal ini selain bermanfaat bagi sekolah, juga bagi guru sendiri karena mereka memiliki jam mengajar yang cukup sesuai dengan ketentuan. “Kalau ada guru tidak mendapat kelas atau jam mengajarnya tidak terpenuhi 24 jam per minggu bisa diatur ke sekolah lain dalam satu gugus,” ujar Sony.

Sedangkan untuk nasib kepala sekolah yang dimerger maka Disdikpora akan menempatkan ke sekolah lain yang saat ini kepala sekolahnya pensiun. “Pada 2015, banyak kepala sekolah SD yang pensiun. Jadi, tinggal mengisi posisi yang kosong itu,”pungkas Sony. n ris .

Jangan Suka Bergunjing l Sambungan hal 1

hubungan sesama di kantor, bisa tidak akur dan akan bisa merenggangkan jiwa korps sebagai PNS. ‘’Ini juga akan bisa mempengaruhi hasil kerja, padahal PNS itu dituntut profesional dan punya produktivitas tinggi dalam kerja,’’ sebut Sucipto yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab Sidoarjo itu.

Menurut Wakil Bupati Sidoarjo ini, jadi pegawai itu harus loyal pada atasan dengan melaksanakan program-program yang dijalankan SKPD. Sehingga tabu bila seorang staf menggunjingkan pimpinannya. ‘’Memang ada atasan yang keterlaluan, tapi itu menurut saya oknum saja tidak semua,’’ujarnya.

Ia menginginkan PNS di Kab Sidoarjo harus kompak demi pembangunan di daerah. Misalnya dalam penurunan angka kemiskinan. Menurutnya sejak menjabat pada 2010 hingga 2014 ini, jumlah kemiskinan terus menurun. Ini tidak lepas dari kerja keras bersama dan kekompakan bersama. n ali

Anggota DPRD Jatim saat kunker ke provinsi lain. Mulai 1 Januari 2015, syahwat anggota dewan untuk kunker diperkirakan menurun seiring dipangkasnya uang harian kunker.

Sinyal Positif Terapkan Kurikulum 2013 l Sambungan hal 1

khawatir,”kata Harun saat dihubungi, Minggu (14/12).

Harun tidak mempermasalahkan syarat yang diminta Hamid agar sekolah yang mengajukan sendiri ke Kemenbuddikdasmen. Hanya saja, untuk itu harus ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang mengetahui benar tentang kondisi sekolah dan tenaga pendidiknya.

Jika sekolah sendiri yang mengajukan, dikhawatirkan kondisi sekolah ternyata belum siap memberlakukan K13.

“Jangan sampai sekolah yang ternyata belum siap tapi memaksa siap, atau sekolah yang akreditasinya A dan semua gurunya siap justru tidak ikut K-13. Itu semua yang tahu Dindik kabupaten/kota,”kata alumnus Lemhanas 2008 itu.

Harun berharap ketika data sekolah yang sudah siap memberlakukan K13 ini masuk ke Kemenbuddikdasmen, bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk alokasi anggaran pengadaan buku maupun pelatihan.

Diakui Harun, kedatangannya ke Kemenbuddikdasmen itu bukanlah inisiatifnya sendiri. Melainkan untuk mengakomodir keinginan kabupaten/ kota untuk tetap memberlakukan

K-13 sebagaimana hasil rakor di Dindik Jatim, Rabu (11/12) lalu. “Sejak awal saya katakan Jatim sangat siap dengan K-13, tetapi bukan 100 persen melainkan 80 persen. Jadi masih ada yang belum siap. Dan mereka inilah yang akan kami dorong untuk siap melaksanakan K-13,” kata dia.

Dihubungi terpisah, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh saat ditemui di sela peletakan batu pertama SMP Al Islah di Gunung Anyar kemarin memastikan, K-13 akan dilaksanakan secara serentak pada 2019 mendatang. Hal ini sesuai dengan payung hukum implementasi K-13, yaitu Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Dalam peraturan tersebut menyatakan, K-13 tetap akan dijadikan kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2019/2020.

Di pasal empat Permendikbud itu disebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Itu berarti pada tahun ajaran 2019/2020 nanti sekolah tetap harus menerapkan K-13. Dengan Permen ini, ada payung hukum dan jaminan bahwa K-13 akan terus

berlanjut. “Kalau memang wajib diimplementasikan secara nasional pada tahun ajaran 2019/2020, itu berarti kalau mulai sekarang kan juga tidak salah,” tutur Nuh. Menurutnya, Menbuddikdasmen tidak perlu sampai melarang sekolah yang baru satu semester untuk terus melanjutkan K-13. Terlebih jika memang sekolah sudah menyatakan kesiapannya. “Guru yang masih mengeluhkan sulitnya sistem menilai, itu karena belum terbiasa, semua butuh proses. Kalau tidak dimulai bagaimana bisa terbiasa,” jelas Nuh. Dia menambahkan, wajar jika mayoritas guru jengah untuk menilai dengan sistem K-13 yang autentik dan diskriptif. Ini lantaran guru masih terbawa kebiasaan lama untuk menilai siswanya dengan angka eksak dan tidak diskriptif. Untuk itu, dirinya tidak sepakat jika sekolah justru diinstruksikan untuk kembali ke KTSP. Ia lebih sepakat untuk terus dilanjutkan dengan serentetan evaluasi yang memang perlu untuk dilakukan. “Kalau bicara masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan ya memang kenyataannya begitu. Tapi untuk kembali lagi kan sayang sekali, toh nantinya tetap akan K-13,” imbunya. n tam

Akhiri Polemik, Jatim Gagas Rembuk Pendidikan Nasional l Sambungan hal 1

2006, nampaknya disikapi serius oleh Pemprov Jatim. Bahkan Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menggagas perlunya rembuk pendidikan nasional.

“Jatim siap menjadi tuan rumah rembuk pendidikan nasional dengan menghadirkan seluruh stake holder pendidikan. Bahkan kalau perlu kita undang Anis Baswedan maupun M Nuh,” ujar pria yang juga menjabat Ketua PBNU, Minggu (14/12).

Diakui Gus Ipul panggilan akrab Saifullah Yusuf, rembuk pendidikan nasional ini diperlukan supaya sekolah tak menjadi korban kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu gegabah.

“Karena itu harusnya solusi pro kontra ini dikembalikan pada pihak sekolah.

Caranya sekolah bisa mengajukan surat ke pemerintah melalui Dinas Pendidikan setempat,” imbuhnya Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim M Eksan menuturkan bahwa persoalan kurikulum hendaknya dikembalikan pada pelaksananya.

“Dalam persoalan proses belajar mengajar guru merupakan key person. Bila, tugas dan tanggungjawab terlalu fokus untuk menyiapkan administrasi mengajar, bukan justru pada proses belajar mengajar, maka prosesnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua DPC NasDem Jember ini menyatakan bahwa imple-

mentasi kurikulum sangat bergantung pada kesiapan guru. Dalam konteks pelaksanaan K-13 dengan segala kelebihan dan kekurangannya, para guru sudah semestinya siap atau tidak siap, harus siap. “Ini tuntutan profesionalisme. Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat.

Media pembelajaran juga berkembang bersamaan dengan revolusi informasi dan komunikasi. Guru harus mengikuti perkembangan yang ada. Tentu sesuai dengan disiplin ilmu masingmasing,” jelas Eksan.

Ia juga sependapat dengan LP Ma’arif Jatim yang meminta izin kepada Menteri Pendidikan untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2013. “Begitulah seharusnya, lembaga-lembaga pendidikan lain, juga harus siap. Ini konsekuensi logis dari peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, insentif dan seterusnya,” urai Eksan.

Karena itu, Eksan menyayangkan keputusan Menteri Anies Baswedan, yang menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan terburu-buru.

“Hanya melihat ketidaksiapan para guru. Tanpa terlebih dahulu meningkatkan Diklat Kurikulum 2013.

Keputusan Anies ini setback, dan tak mencerminkan gagasan kebaruan dan pembaharuan yang selalu digulirkannya selama ini,” tambah politisi asal Jember

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainudin Maliki mengakui bahwa kurikulum 2013 (K-13) dari segi tujuan memang bagus karena mampu mengantarkan siswa didik memiliki multi intelegensia, bukan hanya cerdas kognitif tapi juga psikomotor dan afektif, sehingga pengajaran pembelajaran harus dibuat kompatibel. “K-13 siswa dituntut harus aktif dan pembelajaran kontekstual sehingga layak untuk diteruskan,” ujarnya.

Namun dari segi mata pelajaran, kata Zainudin terlalu banyak sehingga menyebabkan pembelajaran siswa aktif tak intensif. Apalagi rasio siswa terlalu banyak dan pembelajaran tak selesai di kelas karena harus otentik, tapi jangan mengurangi subtansi mata pelajaran. “Selain itu, rumusan kompetensi dasar masih banyak yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik, sehingga harus ditinjau ulang supaya disesuaikan,” bebernya.

Menurut Zainudin, bagusnya masalah pendidikan itu desentralisasi, mengingat sudah ada UU No 23 Tahun 2014 supaya masing-masing daerah memiliki kearifan lokal. Yang terpenting, pendidikan itu jangan hanya bergantung pada kurikulum tapi pada minat siswa. Dan perubahan kurikulum jangan berbasis proyek tapi kompetensi. n cty

Eksploitasi Pasir Besi di Malang Selatan Diduga Rugikan Negara Rp 600 M l Sambungan hal 1

Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur telah ditemukan beberapa kasus yang terindikasi korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan. “Termasuk pengusahaan pasir besi di wilayah Kabupaten Malang yang telah terindikasi merugikan negara sebesar Rp 600 miliar,” ungkapnya, Minggu (14/12).

Berdasarkan catatan kami, lanjut dia, sekurangnya terdapat enam pola atau modus yang digunakan oleh penguasa daerah, seperti merambah hutan baik secara ilegal maupun legal. Mi­ salnya seperti melakukan penebangan di wilayah konservasi. Selanjutnya, menyiasati/manipulasi perizinan, tidak membayar dana reklamasi, menggunakan makelar (broker) untuk mengurus perizinan ke penyelenggara negara, menggunakan proteksi dengan cara back up dari oknum penegak hukum, dan memanfaatkan posisinya sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadinya bisa memperoleh konsesi.

Dengan temuan yang dilakukan bersama lima LSM lainnya, lanjut Akmal, maka pihaknya menuntut pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) , serta kementerian terkait, agar secepatnya melakukan review perizinan yang berhubungan dengan SDA di enam wilayah. Selain itu segera mencabut izin korporasi terhadap beberapa perusahaan yang ditemukan bermasalah. Menurut dia Presiden Jokowi dan jajarannya harus menyiapkan strategi untuk melawan mafia SDA demi kepetingan penyelamatan SDA itu sendiri. “Dan pe­negak hukum harus fokus mengejar mafia SDA dan memastikan oknumnya untuk tidak memberikan proteksi kepada para pencuri SDA,” tegasnya.

Menurut Akmal saat memperingati Hari Anti Korupsi Internasional pada 9 Desember 2014, bangsa Indonesia masih menyisakan catatan kelam dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antaranya, korupsi di sektor SDA dan kehutanan yang hingga kini masih cukup memprihatinkan. Pemerintah maupun penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, hingga sekarang dinilai belum serius untuk melakukan perlawanan terhadap mafia SDA. n cyn

Dukung Perdagangan Dalam Negeri dan Dorong Ekonomi Syariah di Jatim l Sambungan hal 1

diikuti dengan inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi ini bisa memberatkan kelas ekonomi bawah yang jumlah mencapai 40 persen di Jatim.

Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam merumuskan solusi permasalahan stabilitas harga. Ini karena inflasi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan harga secara signifikan.

“Saat ini kerjasama BI dan Pemprov Jatim sudah baik. Kerjasama BI dan TPID sangat penting dan substantif bagi pengendalian inflasi dan perekonomian di Jatim,” ujar Pakde Karwo.

Berdasarkan BPS Jatim, laju inflasi tahun kalender (Desember 2013-Oktober 2014) Jawa Timur mencapai 3,83 persen. Inflasi year-onyear (Oktober 2014 terhadap Oktober 2013) Jawa Timur sebesar 4,57 persen, angka ini lebih tinggi dari pada inflasi

year-on-year bulan September 2014 sebesar 4,13 persen. Tetapi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir inflasi year-on-year bulan Oktober 2014 merupakan inflasi terendah.

Pakde Karwo juga berharap Bank Indonesia terus mendukung peningkatan perdagangan dalam negeri.

Kerjasama jaringan perbankan kita semakin bagus terutama untuk meningkatkan perdagangan antarpulau.

Di Jatim, sebanyak 31,43 persen kontribusi terbesar PDRB Jatim berasal dari sektor Perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Sedangkan perdagangan antarpulau di Jatim surplus Rp. 64,47 triliun.

Selain itu, Pakde Karwo meminta keseriusan BI agar pilot project Jatim menjadi ekonomi syariah direalisasikan. Diharapkan sasaran pada 2019 untuk mencapai 8-10 persen dapat tercapai. “Dorongan Bank Indonesia terhadap ekonomi syariah di Jatim harus betul-betul ada progresnya. Dari

17 ponpes dan masyarakat lembaga keuangan non bank, baru 7 yang siap,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar mengatakan, pergantian kepemimpinan ini merupakan proses dimulainya transformasi BI. BI telah meluncurkan program transformasi menuju Bank Indonesia 2024 pada bulan Oktober yang lalu. Melalui program transformasi tersebut telah menyusun arsitektur fungsi strategis dan kapabilitas BI yang diharapkan lebih maju, kuat, dan berorientasi ke depan.

Tujuannya yakni menghasilkan kebijakan yang terbaik dan menuju praktik-praktik bisnis terbaik bank sentral, serta mewujudkan visi baru BI menjadi bank sentral yang kredibel, terbaik di regional, serta memberi manfaat yang lebih bagi Bangsa Indonesia.

Lebih lanjut disampaikannya, salah satu bagian penting dalam program

transformasi BI yakni penguatan peran kantor perwakilan BI di daerah.

Untuk itu, BI telah membentuk empat departemen regional sebagai koordinator wilayah yakni regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia di Jakarta.

Selain itu, BI juga membuka kantor baru di ibukota provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi driver bagi perekonomian daerah. Sebagai contoh, BI telah membuka kantor perwakilan BI Papua Barat di Manokwari, kantor perwakilan BI Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Pada tahun 2015, BI berencana membuka kantor perwakilan di Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur Benny Siswanto dilantik oleh Deputi Gubernur BI Hendar. Sebelumnya, Benny Siswanto merupakan Kepala Perwakilan BI Wilayah III Bali dan Nusa Tenggara. *

12

Senin Pon, 15 DESEMBER 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Festival Tantular 2014

Peragakan Koleksi Museum Melalui Majalah Dinding Dinas Kebudayaan dan Pariwisatan (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, dalam rangkaian kegiatan Festival Tantular 2014, tidak hanya menampung bentuk-bentuk kreativitas untuk masyarakat umum saja. Para mahasiswa serta para pelajar juga mendapatkan apresiasi, mendapatkan tempat untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Salah satunya adalah menggelar Lomba Membuat Majalah Dinding (Mading) yang program materinya berkaitan dengan koleksi-koleksi di Museum Mpu Tantular.

A

jang kreativitas Mading digelar mulai tanggal 25 hingga 29 Nopember 2014, yang diselenggarakan oleh Disbudpar Jatim melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur di Jl. Raya Buduran Sidoarjo tersebut, diikuiti oleh siswa-siswi di tingkat SMP negeri dan swasta se Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur, Drs. Edi Iriyanto, MM tujuan diselenggarakannya Festival Tantular 2014 adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan apresiasi masyarakat terhadap Museum Negeri Mpu Tantular.

“Jadi yang telah mendapatkan apresiasi bukan hanya masyarakat umum saja, tetapi para anak-anak pelajar pun juga mendapatkan tempat. Program ini sudah dilakukan setiap tahun, dan pesertanya juga terus meningkat,” tuturnya.

Tema lomba Mading ini adalah semua yang menyangkut sejarah kebudayaan, maupun bentuk-bentuk seni tradisional yang menjadi koleksi museum Mpu Tantular. Tidak boleh menyimpang dari koleksi. Tujuannya adalah untuk mendekatkan anak-anak kepada sejarah kebudayaan kita yang sudah terkoleksi.

“Kalau hanya sekedar diberikan materi-materi pelajaran sejarah mungkin kurang mengena, tetapi dengan mencari materi-materi serta memvisualisasikan melalui Mading mereka akan mudah teringat,” jelas Edi Iriyanto.

Mengapa memilih Mading, karena pengertian Mading adalah salah satu jenis media komunikasi massa tulis yang paling sederhana. Disebut majalah dinding karena prinsip dasar majalah terasa dominan di dalamnya, sementara itu penyajiannya biasanya dipampang pada dinding atau yang sejenisnya.

Prinsip majalah tercermin lewat penyajiannya, baik yang berwujud tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya. Dengan prinsip dasar

bentuk kolom-kolom, bermacammacam hasil karya, seperti lukisan, vinyet, teka-teki silang, karikatur, cerita bergambar, dan sejenisnya disusun secara variatif. Semua materi itu disusun secara harmonis sehingga keseluruhan perwajahan mading tampak menarik.

Mading memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai Media Komunikasi.

Media komunikasi termurah, untuk menciptakan komunikasi antar pihak dalam lingkup tertentu dan sanga praktis. Dikatakan praktis karena bahan dan volume tulisan dapat diatur secara elastis, disesuaikan dengan tema dan keperluan yang aktual.

Dengan adanya mading, bermacam informasi dapat disampaikan secara mudah ke seluruh wilayah sesuai dengan lingkup yang direncanakan. Dengan membaca mading, banyak hal yang semula tidak diketahui akhirnya menjadi perbendaharaan pengetahuan, baik yang bersifat praktis maupun yang perlu perenungan.

Disamping itu Mading juga bisa menanamkan kebiasaan membaca, mengingat kebiasaan membaca para generasi muda sekarang ini sudah sangat menurun. Jadi Mading ini sangat tepat bila sering dilaksanakan. Pengertian akan menjadi luas bila kita senang membaca.

Untuk itu, tambah Edi, kegemaran membaca harus ditanamkan.

Dalam hal ini mading punya andil yang besar. Mading dapat tampil setiap saat tanpa dihadang oleh sejumlah kesulitan. Mading dapat diterbitkan oleh siapa saja dalam jangka waktu yang relatif bebas tergantung animo pembaca. Kalau pembacanya menghendaki, mading dapat ditampilkan setiap hari dengan materi tulisan yang bersifat aktual sesuai kebutuhan atau lingkungan.

Membaca Mading juga bisa melatih kecerdasan berpikir, akan

foto: achmad suprayogi/bhirawa

Para pelajar antri memadati akan masuk Ruang Von Faber tempat dilaksanakan Mading.

membangkitkan gairah untuk mencari bacaan lain. Sangat mungkin sajian-sajian mading itu belum

sepenuhnya memenuhi selera pembacanya. Hal ini akan menjadikan mading berperan sebagai

perangsang bagi pembacanya untuk mencari bahan bacaan lain yang lebih lengkap.

Kebiasaan membaca akan menambah pengetahuan pembaca dalam berbagai bidang. Semakin banyak membaca, pengetahuan siapa pun akan bertambah.

Secara tidak langsung hal itu akan menjadi pendorong bertambahnya kecerdasan. Dengan demikian, jelaslah bahwa mading menjadi pusat perhatian yang dapat menjembatani lahirnya pengetahuan, ketangkasan berpikir, dan terbentuknya kecerdasan. “Kalau di museum tentunya pengetahuan tentang permuseuman juga akan bertambah,” ujarnya.

Membuat Mading juga akan mendorong anak-anak akan gemar latihan menulis.

Berdasarkan pengalaman, banyak penulis yang menggunakan media mading sebagai wahana berlatih.

“Berawal dari senang menulis hal-hal yang sederhana, tidak mustahil seseorang menjadi terbuka wawasannya untuk lebih mengembangkan kesenangannya dalam bidang kepenulisan secara lebih profesional,” pungkas Pak Edi (sapaan sehari-hari_red) mengakhiri penjelasannya.  ach*

Kapala Disbudpar Jatim, Dr. H. Jarianto, M.Si bersama Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular, Drs. Edi Iriyanto, MM saat memberikan hadiah kepada para pemenang Mading.

Pemenang Lomba Mading dalam Festival Tantular 2014 Juara 1 Stand Nomor 10 Juara 2 Stand Nomor 14 Juara 3 Stand Nomor 37 Juara Harapan 1 Stand Nomor 40 Juara Harapan 2 Stand Nomor 12 Juara Harapan 3 Stand Nomor 36 Juara Favorite Stand Nomor 3

( SMPN 1 Sedati ) ( SMPN 1 Sukodono ) ( SMP Al Muslim Sidoarjo ) ( SMPN 4 Sidoarjo ) ( SMPN 4 Waru ) ( SMPN 1 Gedangan ) ( SMPN 2 Sukono ) Suasana gelar Mading di Ruang Von Faber yang selalu dipadati oleh para khususnya siswa-siswi.