Harian Bhirawa Edisi 15 April 2015

Dulu sebelum diatur seperti itu, semua yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan-jalan rekondisi itu pihak Dinas PU Bina Marga sendiri,’’

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5 Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Sidoarjo Ir Sigit Setyawan MT

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Wage, 15 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

15 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Memberikan Kuliah Umum di FEB Kampus B Unair

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 12.00

Membuka Perkenalan Produk Alat Berat Caterpilar di Sutos Pengukuhan Komda Lansia di Pendopo Sidoarjo

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Menghadiri Kuliah Umum Gubernur di FEB Kampus B Unair

Wapres Perintahkan Pasar Turi Beroperasi Jelang Idul Fitri Jakarta, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/4) sore.

Pada pertemuan itu, salah satu agenda Risma adalah meminta solusi dari Wapres JK terkait konflik pembangunan proyek Pasar Turi Baru yang masih menyisakan polemik. Selain membicarakan

pembangunan Pasar Turi, pertemuan Risma dengan Wapres juga berdialog mengenai pembangunan frontage road di Ahmad Yani, izin merek UKM serta BPJS Ketenagakerjaan.

Usai per-

temuan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Wapres memerintahkan agar Pasar Turi Baru dapat segera beroperasi sebelum puasa Ramadan tahun ini atau menjelang H a r i

Raya Idul Fitri 1436 H. Pembangunan Pasar Turi pun dimintanya agar segera dipercepat mengingat puasa Ramadan tak lama lagi berlangsung.

 ke halaman 11

Polemik Pasar Turi Baru mulai ada titik terang, menjelang Idul Fitri tahun ini harus dibuka. Itu setelah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Selasa (14/4) sore.

Tercapai 20%, JLS Ditarget Beroperasi 5 Tahun Lagi Kota Kediri, Bhirawa Pembangunan infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) sepanjang 600 kilometer yang terbentang antara Banyuwangi-Pacitan hingga saat ini baru tercapai 20 persen. Ditargetkan dalam lima tahun ke depan atau 2020 pembangunan JLS ini selesai dan bisa dioperasionalkan.

Menurut Kepala Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dadak, meski sempat mengalami kendala dalam proses pembebasan lahan oleh pihak Perhutani namun sejauh ini pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Jatim itu sudah mencapai 20 persen “Dari panjang sekitar 600 kilometer dimulai dari Banyuwangi hingga Pacitan, beberapa daerah sudah mulai pengerjaan,” kata Hermanto Dadak saat dialog ekonomi yang digelar Bank Indonesia, Selasa (14/4).

 ke halaman 11

Kewenangan Inspektorat Jatim Diperluas

hilmi husain/bhirawa

Para buruh dari PT Surabaya Ren Ding Plastik di kawasan PIER berunjuk rasa di depan kantor Disnakertrans Pasuruan, Selasa (14/4).

3 Bulan Tak Digaji, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Disnakertrans Pasuruan, Bhirawa Merasa diberlakukan tidak adil lantaran gajinya belum dibayar, membuat ratusan buruh dari PT Surabaya Ren Ding Plastik di kawasan PIER berunjuk rasa di depan kantor Disnakertrans Kabupaten Pasuruan, Selasa (14/4).

Salah satu buruh PT Surabaya Ren Ding Plastik Rahmad Dani mengungkapkan selama ini para buruh kontrak sudah bekerja 5-10 tahun, namun gaji sekitar Rp 2,2 juta per/bulan belum dibayar sejak 3 bulan terakhir. Mulai Januari, Februari dan Maret 2015. Kondisi inilah yang membuat buruh bergolak di tengah ekonomi yang serba mahal.

Pemprov, Bhirawa Kewenangan Inspektorat Provinsi Jatim kini diperluas hingga tingkat pemerintah pusat. Jika selama ini hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat dilaporkan ke Gubernur terlebih dahulu, sekarang laporan bisa langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan,

Dr H Soekarwo

perubahan kewenangan itu memang sudah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Inspektorat sudah masuk dalam Sistem Pemgendalian Intern Pemerintah (SPIP)-nya Kemendagri.

Jadi fungsinya saat ini memang struktural dengan Kemendagri,” kata Soekarwo, Selasa (14/4).

Namun menurut Pakde Karwo, sapaan

UN CBT Dipantau Lewat Medsos

Kesabaran Berbuah Manis Jatim. Tapi nasib berkata lain, dia lolos melenggang menjadi anggota dewan dalam Pileg kemarin. ‘’Dan benar apa yang saya pikirkan menjadi kenyataan. Bayangkan selama satu bulan kerja, saya hanya d u d u k duduk saja di ruang fraksi, tanpa a d a yang dapat diker-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

 PKB Blitarsiapkan diguncang investasi DBS Saiful Ilah  kader muda bodong disandingkan  Jangan Aksi tipu-tipu marak, masyarakat harus dan waspada  hanya muda, tapi kapabel, inovatif memiliki visi jelas  Bina AhokMarga – DPRDajukan DKI diminta segera bekerja  tambahan anggaran  Jangan Bekerjahanya dengannambah otak dananggaran, hati, bukan dengandi mulut  realisasi lapangan yang penting  Ditegur Menpan, bupati akan rombak birokrasi  Kades Yang penting efisiensi hasil, tak sekadar mengganti  penganiaya jurudan pengairan dituntut tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Dindik Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) memasuki hari kedua, Selasa (14/4) kemarin. Meski berlangsung lebih baik dari hari pertama, persoalan teknis di sekolah tetap saja muncul.

Semua persoalan tersebut berhasil dimonitor melalui Posko Sahabat CiBiTi di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

Dari laporan yang masuk, sejumlah sekolah masih mengalami persoalan gagal login dan mendadak logout saat ujian berlangsung. Di antaranya ialah SMAN 3 dan SMAN 9 Surabaya.

Terdapat satu kelas di kedua sekolah tersebut tertunda ujiannya lantaran gagal login.

“Ada satu kelas yang tidak bisa masuk ke server karena gagal login. Ujiannya sampai tertunda sekitar 40 menit,” tutur Kepala SMAN 3 Surabaya

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menunjukkan pantauan UN CBT melalui Posko Sahabat CiBiTi menggunakan media sosial, Selasa (14/4).

 ke halaman 11

Sumenep, Bhirawa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep menggagas program paket wisata seni setempat untuk lebih menarik minat wisatawan datang ke daerah tersebut.

“Selama ini, kalau pun ada kesenian lokal yang ditampilkan ketika ada kunjungan wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara, itu dilakukan secara insidentil atau disiapkan hanya untuk memenuhi pesanan alias tidak permanen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Disbudparpora Sumenep Yayak Nurwahyudi di Sumenep, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya telah berkomunikasi dan berkoor-

 ke halaman 11

Golkar Jatim Kubu ARB Ancam Pecat Kader yang Masuk Plt Kepengurusan AL PG Jatim, Bhirawa Sejumlah pengurus di DPD Partai Golkar Jatim terancam dipecat jika sampai pada 15 April 2015 tidak segera membuat surat klarifikasi yang dialamatkan kepada Plt Ketua DPD Golkar Jatim Edi Kuntadi dan Sekretaris DPD Golkar Jatim Gesang Budiarso terkait dengan masuknya sejumlah nama pengurus DPD I Partai Golkar Jatim dalam SK Kepengurusan kubu Agung Laksono (AL). Adapun SK tersebut tertuang dalam Nomor 03/

 ke halaman 11

Perjuangan Dudi, Pasien Transpalantasi Ginjal Dapatkan Ijazah Kejar Paket C

Langsung Ikut Ujian Setelah Tiga Jam Lebih Jalani Cuci Darah Tidak semua anak bernasib baik dan dapat mengikuti pendidikan formalnya secara wajar di sekolah. Dudi Rachman Prasetyo (18) salah satunya. Dia terpaksa harus berhenti sekolah sejak kelas 1 lantaran gangguan fungsi ginjal. Meski begitu, semangat belajarnya tak lantas surut. Masih ada jalan lain untuk mengejar pendidikan. Dia pun memilih ikut dalam program pendidikan kesetaraan.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

M Hisan

Sentil..

 ke halaman 11

Dua Kelas Gagal Login, Ujian Tertunda 40 Menit

 ke halaman 11

Sebagai seorang kontraktor, tentunya mobilitas yang dilakukan M Hisan sangat tinggi. Tak heran terkadang sampai ke rumah sudah malam, bahkan istri dan anaknya sudah tidur. Karenanya, saat dia ditawari untuk maju dalam Pileg 2014 lalu, Hisan enggan dan sempat menolak hingga empat kali.

Ini karena dirinya bingung apa yang akan dikerjakan jika terpilih nanti sebagai anggota DPRD

akrab Gubernur Soekarwo, jabatan Inspektur Provinsi Jatim nantinya juga harus lebih memiliki kompetensi yakni lulus uji standardisasi dan sertifikasi. Dan yang berhak menguji juga harus lembaga yang sudah resmi, semisal Ikatan Advokat Indonesia (IAI).

“Jadi bisa saja sekarang ini Inspektur dijabat

Sumenep Siap Gulirkan Program Paket Wisata Seni

Dudi terlihat lemas setelah selesai mengerjakan soal Matematika pada jam pertama ujian kejar paket C, Selasa (14/4). Soal-soal dalam pelajaran itu memang agak sulit, tapi bukan itu sebabnya. Dia mengaku baru pulang dari melakukan hemodialisis (cuci darah) sebelum akhirnya berangkat ke SMPN 32 Surabaya tempat dia mengikuti ujian.

“Sekarang masih lemas dan pusing.

Tadi dikerjakan sebisanya. Ya ada yang mudah, ada yang sulit juga,” kata dia. Dudi menjalani hemodialisis di RS Darmo lebih dari tiga jam, mulai pukul

07.00 hingga 10.30. Hemodialisis itu dilakukan untuk membantu fungsi darah dalam ginjalnya. “Kreatinnya tinggi, sehingga bisa menyebabkan gagal ginjal kronis,” ungkap Dudi.

Kreatin merupakan sisa metabolisme yang muncul oleh aktivitas otot dan bisa menumpuk dalam darah. Jika penumpukan semakin tinggi maka akan menekan kinerja ginjal sehingga lambat laun fungsi ginjal menurun. Karena itu, kreatin yang tinggi dianggap lebih

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Dudi Rachman Prasetyo didampingi ibunya sebelum mengikuti ujian kejar paket C di SMPN 32 Surabaya, Selasa (14/4).

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

NasDem Jatim Siapkan Sanksi Kadernya Maju Jalur Independen Surabaya, Bhirawa DPW Partai NasDem Jatim mulai melakukan pembersiahn terhadap kader yang mbalelo terhadap keputusan partai terutama terkait Pilkada, Salah satunya terhadap kader DPD Partai NasDem Kabupaten Sumenep Madura yaitu Aziz Salim Sabibie ,Wakil Ketua DPD Partai NasDem Sumenep dan Plt Partai NasDem Sumenep. Aziz terancam diberi sanksi oleh DPW Partai NasDem Jatim karena nekat maju sebagai calon Bupati Sumenep dari jalur independen.

Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Effendi Choiri mengatakan yang bersangkutan kalau nekat untuk maju menjadi Cabup Sumenep dari jalur independen sama saja tidak percaya dengan parpolnya sendiri. “ Yang bersangkutan bisa dikatakan deparpolisasi. Ini sangat berbahaya dan akan segera dipanggil oleh DPW NasDem untuk diminta klarifikasinya,”ungkap mantan DPR RI ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa(14/4).

Pria yang akrab dipanggil Gus Coi ini mengungkapkan dalam pilkada di Sumenep, DPW Partai NasDem Jatim telah mengajukan beberapa nama ke DPP NasDem untuk dipilih mendapatkan rekom. Nama-nama itu antara lain, KH. Busro Karim (incumbent), Sahnan, Zaenal Abidin, Azasi Hasan.

“Nama Aziz Salim Sabibie tidak ada.

Yang bersangkutan hanya mengambil formulir, tapi tidak mengembalikan,”ungkapnya.

Sementara itu, Aziz Salim Sabibie saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengakui jika dirinya maju lewat jalur independen.

“Saya didukung oleh konvensi rakyat dan seharusnya Partai NasDem itu bangga kalau kadernya dipilih oleh rakyat lewat Q cty jalur independen,”katanya.Q

Sidang Gugatan SK Kades Sawotratap Dipenuhi Pendukung Surabaya, Bhirawa Sidang gugatan atas SK pelantikan Kepala Desa (Kades) Sawotratap Sanuri yang dikeluarkan Bupati Sidoarjo mendadak ramai. Puluhan warga dari Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo berduyunduyun mendatangi gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (14/4). Warga yang mayoritas pendukung Kades Sanuri, ingin menyaksikan sidang yang digelar di PTUN. Zainudin, salah seorang tokoh masyarakat Sawotratap mengatakan, terpilihnya Sanuri memang sah, karena mendapat suara terbanyak pada Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) tahun lalu.

“Pak Sanuri adalah Kades yang sah. Bupati juga sudah melantiknya, kok malah digugat oleh Sundahyati, mantan Kades Sawotratap yang kalah dalam pemilihan itu,” kata Zainudin saat dilokasi, Selasa (14/4).

Warga yang antusias mendukung sang Kades, turut masuk ke dalam ruang sidang dan mengikuti jalannya persidangan ini.

“Kami (warga, red) ingin masalah ini cepat selesai. Adanya gugatan terhadap pak Sanuri, membuat masyarakat menjadi tidak tenang,” tegas Zainudin.

Sidang di PTUN, Selasa siang agendanya adalah pembacaan putusan sela atas permohonan dari Sanuri untuk masuk menjadi pihak intervensi dalam perkara tersebut. Dan dalam putusan selanya, Ketua Majelis Hakim Sofyan Iskandar mengabulkan permohonan intervensi Sanuri.

“Menimbang, pemohon intervensi sudah dilantik, dan pengadilan menganggap bahwa pemohon berkepentingan untuk menjadi pihak dalam perkara ini. Menerima, permohonan intervensi dari Sanuri sebagai tergugat II intervensi dalam perkara ini,” kata Hakim Q bed Sofyan membaca amar putusannya.Q

Tunggu Putusan Mendagri, Anggaran Pilwali 2015 Belum Jelas Surabaya, Bhirawa Anggaran Pemilihan Wali Kota beserta Wakilnya (Pilwali) Surabaya 2015 sampai sekarang belum bisa dicairkan karena belum adanya peraturan Mendagri terkait anggaran Pilkada. Meski demikian KPU Surabaya mengaku belum khawatir dengan tahapan pelaksanaan Pilwali bulan Desember mendatang akan terganggu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Robiyan Arifin pada Bhirawa, Selasa (14/4) menegaskan sampai saat ini dana Pilkada belum cair. Bahkan saat ini masih

dilakukan pembahasan dengan Pemkot terkait besar nominalnya.

“Dengan anggaran 71 Miliar masih kurang kalau ditambah dengan kebutuhan kampanye, kami khawatir kurang. Saat ini masih nunggu keputusan Kemendagri terkait SHU (Standart Harga Umum), ini menjadi patokan Pilkada secara nasional,” kata Robiyan ketika ditemui di kantor KPU Surabaya.

Terlebih dengan peraturan UU No 1 tahun 2015, lanjut Robiyan, pemilihan Kepala daerah hanya menyediakan satu putaran, ada ketentuan seharusnya ada pemotongan sekitar 30 persen. Lantaran dari dana tersebut sebesar 30 persennya adalah aloksi untuk Pilwali putaran kedua.

“Iya, untuk kepastian dana Pilwali ini memang sampai saat ini belum ada.

Kita juga sekarang sedang menunggu.

Kalau anggaran kurang, itu nanti diatur dalam PAK di pertengahan tahun dan bisa dicairkan sekitar bulan September,” terangnya.

Meski begitu, menurut pria kelahiran Situbondo, hal tersebut tidak akan mengganggu proses Pilwali.

Sebab, jika berkaca dari Pilwali Sebelumnya proses hanya membutuhkan waktu delapan bulan. “ Masih amanaman saja, kita masih menunggu instruksi dari KPU RI,” tambahnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya memperkirakan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Surabaya 2015 jumlahnya akan menyusut dari yang diajukan KPU sebesar Rp 71 miliar. Menyusutnya anggaran disebabkan KPU akan memangkas jumlah Tempat Pemungutan

Suara (TPS) yang awalnya sebanyak 5.015 dipangkas sekitar 3-4 ribu TPS. “Otomatis anggaran akan berkurang jika wacana pengurangan jumlah TPS diterapkan KPU,” kata Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, Soemarno.

Marno sapaan akrab menyampaikan, sampai saat ini belum ada kejelasan berapa jumlah anggaran Pilwali Surabaya 2015 yang akan digunakan. “ Sampai saat ini masih belum ada pembicaraan lanjutan dengan KPU dan pelaksana pilkada karena masih menunggu pengesahan revisi undang undang,” pungkasnya.

Sedangkan jumlah pemilih dalam Pilwali Surabaya yang akan digelar Desember 2015 mencapai 2.183.258 jiwa.

Tapi, jumlah itu bisa berubah setelah Q geh KPU melakukan verifikasi.Q

Tunggu Ditertibkan Setelah adanya penertiban terkait ijin gangguan (HO) bagi minimarket, sebenarnya masih ada lagi usaha yang ada di Kota Surabaya ini lebih menganggu seperti keberadaan para pedagang barang bekas yang berada di kawasan Asemrowo Surabaya yang memakan tempat trotoar bagi pejalan kaki sampai menutup lubang air menuju selokan. Untuk itu keberadaan mereka juga perlu ditertibkan karena sudah memakai tempat pendestrian jalan, Selasa (14/4) kemarin.

trie diana/bhirawa

Raperda Upaya Pelayanan Kesehatan Masuk Tahap Dua Dewan Dukung Pembatasan Penjualan Mihol

dna/bhirawa

Rumah sakit berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Pemprov, Bhirawa (BKKBN), BPPKB, Badan PeUntuk dapat bersaing dalam rizinan, Kanwil Agama, Balai Masyarakat Ekonomi ASEAN Pemeiriksaan Fasilitas Ke(MEA), Dinkes Jatim mengodok sehatan (BPFK), Balai LaborReperda Upaya Pelayanan Ke- torium Kesehatan (BLK) Provinsi sehatan. Saat ini Reperda Upaya Jawa Timur, serta Balai Besar Pelayanan Kesehatan yang di- POM di Surabaya.yang berperan hasilkan Dinkes Jatim masuk dalam penyempurnaan Reperda tahap dua penerimaan masukan Upaya Pelayanan Kesehatan. daeri berbagai pihak. ‘’Kami berharap dengan maKepala Dinkes Jatim dr Har- sukan ini akan mempercepat sono mengatakan, dalam pe- selesainya Reperda Upaya Pelarumusan draf dua Dinkes telah yanan Kesehatan,’’ ucapnya. meminta masukan ke beberapa Menurutnya, dalam penyupihak seperti Dinas Perindus- sunan Reperda Upaya Pelatrian dan Perdagangan, Dinas yanan Kesehatan diharapkan Sosial, Badan Koordinasi Ke- dapat rampung tahun ini. Raluarga Berencana Nasional perda yang nantinya akan men-

jadi Raperda dan Pergub akan menjadikan acuan bagi semua pelayanan kesehatan di Jatim untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. ‘’Nantinya semua pelayanan kesehatan akan diatur dalam Perda atau Pergub Upaya Pelayanan Kesehatan dan tidak bisa penyelenggara layanan kesehatan membuat atauran sendiri,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Harsono mengungkapkan, dalam penyusunan Raperda Upaya Pelayanan Kesehatan mekanisme sama seperti pembuatan Raperda Tenaga Kesehatan. Jika dilihat dari awal penyusunan Raperda Raperda Pelayanan Kesehatan dimulai dengan membentuk tim penyusunan Raperda Upaya Pelayanan Kesehatan. Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian, penelitian, penyampaian hasil penelitian, semiloka I, penyusunan materi drafting, pelatihan drafting, drafting, semiloka II baru mengirimakan draf Raperda Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

“Jika dilihat urut-urutanya sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup dalam penyusunan Draft Raperda Upaya Pelayanan Kesehatan,” Q dna terangnya.Q

Bapemperda Pesimistis Target 37 Raperda Selesai Akhir 2015 DPRD Jatim, Bhirawa Target pembahasan 37 Raperda oleh DPRD Jatim kemungkinan besar tak akan tercapai. Menurut Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) pada Mei hingga Desember 2015 banyak agenda kedewanan yang menyita

Rabu Wage 15 APRIL 2015

waktu dan tenaga.

Agenda tersebut diantaranya pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang dipastikan berakhir sampai pada awal Juni kemudian disusul dengan agenda pilkada se-Jatim yang dilakukan serentak pada 5 Desember 2015 ini.

Ketua Bapemperda Jatim, Achmad Heri menegaskan pihaknya memang pesimis atas pembahasan 37 Raperda baik inisiatif dewan maupun eksekutif selesai pada akhir 2015. Banyaknya agenda yang harus diikuti hampir oleh seluruh anggota dewan mulai menumpuk.

‘’Sebenarnya kami telah berusaha mendorong agar target 37 Raperda dapat selesai pada akhir 2015 ini. Namun karena banyak agenda yang harus diselesaikan oleh hampir seluruh anggota dewan baik yang terkait dengan kinerja kedewanan maupun partai, sehingga kami tidak bisa

berbuat apa-apa. Namun demikian kami terus mendorong teman-teman yang duduk di Bapemperda untuk bekerja optimal. Kalapun ada selisih raperda yang belum dibahas jumlahnya tidak terlalu signifikan,’’jelas politisi asal Partai Nasdem ini, Selasa (14/ Q cty 4).Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Legislatif menyambut baik sekaligus pelaksanaan Permendagri 6 tahun 2014 yang salah satunya melarang penjualan terbuka minuman beralkhohol(mihol) pada tingkat pengecer. Dewan menganggap aturan ini meringankan Pemkot Surabaya yang tidak lagi harus membuat tambahan aturan di daerah baik Perda maupun Perwali.

Per tanggal 16 April 2015 mendatang, Pemkot Surabaya akan menerapkan Permendag Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang pengaturan, pembatasan dan distribusi minuman beralkohol.

Masduki Toha wakil ketua DPRD Surabaya mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik keluarnya SK Menperindag no 6 tahun 2014 yang salah satu isinya melarang toko, gerai, kedai hingga minimarket melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A (5 % ke bawah,red).

“SK Menperindag ini tentu sangat meringankan beban pemerintah daerah karena berlaku secara nasional, sehingga kami tidak lagi capek-capek harus membuat dan menggodok Perda Minhol karena pada kenyataannya terus terjadi pro dan kontra di masyarakat terutama mereka yang sangat berkepentingan,” ucap anggota dewan kehormatan GP Ansor Jatim ini. (14/4) Dalam paparannya, Masduki meminta kepada Pemkot Surabaya utamanya Satpol-PP Kota Surabaya untuk melakukan penertiban dengan tanpa pandang bulu, karena sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang wajib untuk dipatuhi.

“Aturan ini diatas Perda dan Perwali, untuk itu saya minta agara Pemkot Surabaya terutama Satpol-PP untuk menjalankan aturan pemerintah ini dengan menjauhi sikap tebang pilih, berlakukan dan jalankan semua isi aturan untuk semua sejak tanggal pemberlakuannya yakni 16 Maret 2015,” pintanya.

Sementara legislator Jatim mengingatkan potensi gugatan atas pelaksanaan Permendag tata niaga Mihol tersebut. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawaid,menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan chaos. Menurutnya pelaksanaan aturan tersebut di daerah bisa digugat lantaran tidak ada aturan turunan seperti peraturan daerah (perda) sebagai petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis).

“Peraturan pembatasan minuman beralkohol itu tidak ada aturan turunannya. Saya khawatir di lapangan justru akan memicu chaos. Ini harus segera diantisipasi,”tegas politisi asal Jember itu, Selasa Q gat.cty (14/4).Q

Pemkot Lakukan Pendampingan Anak Putus Sekolah Permasalahan remaja dan anak terus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satunya diwujudkan melalui program Campus Social Resposibility (CSR). Melalui program tersebut, pemkot bersama perguruan tinggi se- Surabaya melalukan pendampingan kepada anak-anak dan remaja.

Kepala Dinas Sosial kota Surabaya, Supomo mengatakan, program ini dilatarbelakangi atas kepedulian kepada remaja dan anak-anak yang bermasalah akibat kurangnya perhatian orang tua, pengaruh negatif lingkungan serta tidak adanya role model bagi mereka. Dampaknya remaja dan anak tersebut terancam putus sekolah atau menjadi anak jalanan. ‘’Nantinya akan dilakukan pendampingan kepada anak dan remaja yang mengalami masalah. Pendampingan yang dimaksud meliputi pendekatan psikologis dan

pembelajaran. Intensitas pertemuan antara kakak dan adik pendamping tersebut direncanakan minimal sepekan sekali,’’ kata Supomo ketika membuka sosialisasi program CSR yang di tahun 2015 yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya.

Dengan adanya program ini Supomo mengharapkan program tersebut dapat menangani persoalan-persoalan sosial yang dialami anak dan remaja sehingga tidak ada lagi yang putus sekolah atau menjadi anak jalanan.

Menurut Supomo, pro-

gram ini sebelumnya sudah dikaji selama tiga tahun dan baru tahun ini bisa terrealisasi. Dalam pelaksanaannya, CSR melibatkan para mahasiswa dari 19 perguruan tinggi di Surabaya, plus didukung oleh pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) Kak Seto.

Untuk tahap pertama ini, sebanyak 243 anak putus sekolah mendapat pendampingan dari para mahasiswa.

Pendampingan yang dimaksud meliputi pendekatan psikologis dan pembelajaran. ‘’Anak-anak nantinya memang diarahkan pada sekolah yang berdekatan dengan rumahnya. Pendampingan tetap diberikan agar motivasi anak untuk belajar tetap terjaga,’’ terang mantan Camat Kenjeran ini.

Bahkan dengan adanya program Campus Social Resposibility ini Dinas Pen-

didikan kota Surabaya sangat terbantu dengan adanya program ini. Program ini mempunyai tujuan dan target yang sejalan dengan visi pemkot, yakni ke depan sudah tidak dijumpai lagi anak yang tidak bersekolah.

Dikatakan Supomo, metode pendampingan semacam ini membawa efek ganda. Bagi anak-anak yang didampingi tentu mereka akan merasa percaya diri, tidak minder, sehingga motivasi diri mereka bisa bangkit dan potensi yang dimiliki bisa berkembang.

Di sisi lain, para mahasiswa yang mendampingi juga mendapat pelajaran tentang makna hidup dan cara bersosialisasi. Hal itu, merupakan sesuatu yang mahal yang mungkin tidak didapat di bangku kuliah.

Pengalaman selama pendampingan, kata Supomo,

dre/bhirawa

Pemkot menggelar Campus Social Resposibility (CSR) untuk melakukan pendampingan anak putus sekolah. juga dapat dipakai untuk gas akhir, maupun pene- jauh-jauh, di sini sudah ada menyusun skripsi atau tu- litian. ‘’Obyeknya ngga usah kok,’’ imbuhnya.Q dre

SURABAYA

Rabu Wage 15 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Warga Surabaya Ambil Dana PSKS

Dianggap Rezeki, Bermake Up dan Berkalung Emas Turut Antri Uang Rp 600 Ribu Sinyalemen pengguliran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera(PSKS) tidak tepat sasaran semakin menguat. Di Surabaya, banyak warga Surabaya yang mengambil uang Rp 600 ribu itu ternyata memakai perhiasan yang cukup mentereng bertengger di badannya.

Banyak pula warga yang berpura-pura tak mampu, setidaknya tiga orang yang sempat terpantau Bhirawa ketika meliput pengambilan PSKS di Kantor Pos Besar kebon Rojo Surabaya. Mereka rata-rata menggunkan modus dengan mengenakan daster yang menandakan alakadarnya. Namun, hal itu tidak membuat terlihat miskin lantaran make up masih menandakan warga dengan ekonomi mampu.

Salah satu penerima PSKS yang berdaster sempat terpantau mengenakan emas yang bertengger di badannya. Selain itu, make up juga tak luput ia pakai.

Saat ditanya oleh salah satu petugas kantor pos ia mengelak dengan berkata ,” Namanya rezeky pak, masak gak diambil,”.

Namun demikian memang masih banyak warga yang memang tidak mampu , mengambil dana PSKS. Seperti Djumali, salah satu warga Bubutan DKA. Tangan Djumani (70) terlihat gemetaran, setelah menerima uang bantuan dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 2015.

Senyum pun tak lepas dari wajahnya, karena setelah menerima uang sebesar Rp 600 ribu dari pemerintah akan digunakan untuk

kebutuhan pangan.

Menurut perempuan asli Madura, uang yang diterima sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perempuan yang telah ditinggal suaminya sejak dua tahun lalu demi memenuhi kebutuhannya sangat menggantungkan bantuan dari pemerintah.

“Uang Rp 600 ribu ini buat beli sembako nak, dan sisanya buat kebutuhan lainnya. karena suami saya sudah meninggal jadi saya hidup sendiri,” ujar Djumani pada Bhirawa disela antri pengambilan dana PSKS di Kantor Pos Kebonrojo, Selasa (14/4).

Hal yang sama juga dirasakan, Ninik Sutarsini warga Jalan Tuban 1 kelurahan Jepara. Perempuan paruh baya yang memakai kalung dan gelang emas ini juga turut mengantri dari ribuan orang yang berhak menerima bantuan dana PSKS ini.

Menurut ibu satu anak ini, uang yang telah diterimanya nanti akan dibuat beli baju serta kebutuhan pokok lainnya. Jadi, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat cukup membantunya untuk kehidupan sehari-hari.

“Puji Tuhan saya dapat bantuan. Uangnya buat beli baju sama

RAGAM INFO

JPU Kejati Tuntut Bos PT Greges 3,6 Tahun PN Surabaya, Bhirawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendro Sasmito dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya menjatuhkan tuntutan 3,6 tahun penjara terhadap Handoko Mintojo Rahardjo, terdakwa kasus dugaan penyerobotan dan menyewakan tanah tanpa hak dan menempatkan keterangan palsu ini, Selasa (14/4).

Pada persidangan yang digelar diruang sidang sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jaksa Hendro menyatakan Bos PT Greges Jaya ini terbukti memasuki pekarangan tanpa izin. Selain itu, dalam tuntutannya, Hendro menyatakan bahwa terdawak juga terbukti menguasai dan menyewakan tanah milik saksi korban, yakni Faisal Riza yang berlokasi di jalan Greges No 60 Surabaya.

Selain itu, lanjut Hendro, dalam proses pecah sertifikat, terdakwa dinyatakan terbukti menggunakan akta otentik palsu.

“Menuntut terdakwa Handoko Mintojo Raharjo dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara,” tegas JPU Hendro dalam surat tuntutannya, Selasa (14/4).

Tuntutan 3,6 tahun ini dirasa benar oleh JPU. Sebab, adapun hal yang memberatkan dalam pertimbangan tuntutan Jaksa adalah terdakwa dinilai berbelitbelit selama persidangan. Selain itu, terdakwa juga pernah dihukum. Sementara hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. “Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga,” kata Jaksa Hendro.Q bed

Perempuan berkalung emas (kanan) turut antri dalam pengambilan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), Selasa (144) di Kantor Pos pusat Kebonrojo.

geh/bhirawa

beras mas,” kilahnya sembari menunjukkan nomor antriannya.

Pencairan dana bantuan PSKS memang serentak dilaksanakan pada 1 April 2015 bagi para pemegang kartu perlindungan sosial (KPS). Selain itu, pihak Kantor Pos menjamin, masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak bisa mencairkan hari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. “ Pencairan dana bantuan dari

pemerintah tersebut ada dua jenis, yakni pencairan PSKS melalui giro pos dan e-Cash mandiri. Yang giro pos itu melalui surat panggilan yang sudah kami layangkan. Sedangkan e-Cashnya mereka datang sesuai jadwal yang bisa dilihat melalui kelurahan,” kata Humas Kantor Pos Kebonrojo, Mico Hendra kepada Bhirawa.

Mico menjelaskan, karena

dana ini berupa simpanan, jadi kalau tidak mengambil seluruhnya atau berhalangan hadir bisa diambil di lain waktu. “ Kalau yang dulu itu kan ada penukaran kartu sebelumnya untuk pencairannya. Nah kalau sekarang sudah realisasi pembayarannya,” jelasnya.

Dari 66 ribu warga Surabaya dari 31 Kecamatan yang berhak menerima uang bantuan Program

Awas, Narkoba Jenis Uap Mulai Beredar Luas Surabaya, Bhirawa Peredaran narkotika kini sudah semakin canggih, yakni memanfaatkan kemajuan tekonologi. Buktinya, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim menemukan peredaran narkotika dengan metode uap.

Penyebaran narkoba jenis uap ini terbilang cukup baru. Dimana uap tersebut dihasilkan dari hasil fermentasi atau penyulingan narkotika jenis sabu maupun jenis lainnya. Dari proses fermentasi ini, nantinya uap itu akan dikemas atau dimasukkan dalam tabung jenis botol.

Penyuluh BNNP Jatim Muhammad Arifin membenarkan, para produsen narkotika memiliki cara baru dalam penyebaran narkoba. Salah satunya dengan metode fermentasi narkoba yang kemudian menghasilkan uap, untuk selanjutnya dikemas dalam botol.

“Narkoba jenis uap ini tergolong aman dan dapat mengelabuhi petugas,” tegas Muhammad Arifin dalam sosialisasi narkoba bersama Forum Jurnalis Anti Narkoba (Fojan) di Polda Jatim, Selasa (14/4).

Dijelaskan Arifin, dikarenakan simpel dan berguna untuk mengelabuhi petugas, narkoba jenis uap ini harganya cukup mahal. Selain uap, lanjut Arifin,

peredaran narkoba juga disamarkan lewat lensa mata.

Disini pengguna tinggal menyemprotkan cairan yang didalamnya sudah terkandung narkoba, dan selanjutnya disemprotkan ke lensa mata.

“Salah satu kelebihan narkotika jenis lensa mata yakni, pengguna akan merasa kuat menahan rasa kantuk hingga berhari-hari,” katanya.

Menurut Arifin, kedua metode penyebaran narkotika ini terbilang sulit untuk dideteksi.

Sebab, lemahnya deteksi di Indonesia dikarenakan alat detektor yang kesulitan mendeteksi bagian tubuh manusia yang masih segar. Dicontohkannya, peredaran narkoba dapat dilakukan dengan menyelipkan dalam bagian intim wanita.

Bahkan, di luar negeri ada yang menggunakan jasad bayi yang masih segar untuk memasukkan sejumlah narkotika dalam bentuk paket. “Para pelaku memanfaatkan kelemahan itu. Di luar negeri dijumpai

peredaran narkotika menggunakan mediasi bayi,” urainya.

Tak sampai disitu, penyebaran narkoba juga ditemukan di pondok pesantren (ponpes). Bahkan, penggunanya adalah pengelola di ponpes tersebut. “kejadian ini ditemui di salah satu Ponpes yang ada di kawasan Pasuruan.

Bahkan Gus dan Kiai-nya yang memakai,” ungkapnya.

Ditambahkan Arifin, dari data yang ada di BNNP, kondisi di Jatim diantara Provinsi yang lain ada pada posisi sangat memperihatinkan karena memiliki jumlah penyalahguna narkoba terbesar di Indonesia. Bahkan, status Indonesia sekarang ini menjadi status darurat narkoba.

“Apabila ada sanak keluarga ataupun kawan yang kecanduan narkoba, sgeralah dibawah ketempat rehabilitasi narkoba. untuk wilayah Surabaya, difasilitasi sebanyak 500 pecandu yang dapat direhabilitasi,” tandasnya.

Dari data BNN Pusat, di tahun 2014 sebanyak 12.044 warga Indonesia meninggal akibat mengkonsumsi narkoba. BNN pusat juga mendapati sebanyak 4 juta orang atau warga Indonesia yang telah menjadi pecandu atau mengkonsumsi narkoba.

Selama tahun 2014 kerugian akibat penyalagunaan narkoba mencapai Rp 63,1 triliun.Q bed

Berobat ke Luar Negeri, Sedot Banyak Uang Masyarakat Surabaya, Bhirawa Tingginya masyarakat Jatim yang berobat ke luar negeri membuat prihatin Dinkes Jatim. Kecenderungan ini menurut Dinkes bisa merugikan rumah sakit lokal. ‘’Jika semua pasien kaya

Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 2015. Pihak Kantor Pos Kebonrojo sudah mengeluarkan dana tersebut dari kemarin, Senin (13/4) sampai Selasa (14/4) sudah ada 3000 orang yang sudah mengambil melalui e-Cash. “ Sampai hari ini (Selasa) sudah ada 3000 orang yang mengambil uang bantuan. Terakhir sampai 27 April 2015 dari jadwal utama,” Q geh tambahnya.Q

berobat ke rumah sakit luar negeri maka pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit lokal tidak akan cepat,’’ kata Kepala Dinkes Jatim Harsono.

Harsono menilai dengan berobat ke luar negeri maka banyak uang masyarakat

Jatim yang tersedot di rumah sakit luar. Seharusnya uang tersebut bisa dijadikan sumber devisa untuk menumbuhkembangan rumah sakit di Jatim. ‘’Di Jatim banyak rumah sakit yang berkualitas tapi sayang banyak orang ber-

duit lari untuk berobat ke luar negeri,’’ ucapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf mengaku, dari data Pemprov Jatim bahwa selama tahun 2014 uang masyarakat Jatim yang keluar untuk berobat ke-

Perpusda Timika Belajar Tingkatkan Minat Baca ke Surabaya

geh/bhirawa

Pegawai Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Timika, Papua saat mengunjungi SDN Bubutan IV yang terletak di Jalan Semarang, Selasa (14/4) siang.

Surabaya, Bhirawa buat kalangan pelajar anak-anak Ketertarikan orang mendapat- hingga mahasiswa enggan untuk kan informasi dan pengetahuan mengunjungi Perpustakaan Daemelalui buku-buku perpustakaan rah (Perpusda). Di Kota Timika daerah di Kota Timika, Papua sendiri ada tiga Perpustakaan, sangat rendah. Hal ini dise- namun satunya ditutup jadi babkan karena ruang perpus- hanya tinggal dua perpustakaan. takaan yang kurang represenHal ini disampaikan, pegawai tatif, dan belum ada perhatian Perpustakaan Daerah Kota Tipemerintah terhadap pening- mika ketika berkunjung ke Sukatan minat baca di kalangan rabaya, Mariska Tahalele pada masyarakat.

Bhirawa, Selasa (14/4) siang.

Selain itu, kerusahan yang ada dirinya bersama ketiga rekannya Kota Timika, Papua juga mem- mengunjungi perpustakaan lan-

taran Surabaya adalah satusatunya Kota di Indonesia yang mewajibkan setiap sekolah untuk membuat program Wajib Baca.

“Kami kesini untuk belajar caranya menggiatkan minat baca orang, dan nanti akan kami terapkan di Kota kami (Timika).

Apalagi Surabaya kan dinobatkan Kota Literasi, hal itu yang membuat kami semakin yakin untuk berkunjung ke Surabaya,” kata Ika sapaan Mariska Tahalele pada Bhirawa ketika berkunjung di SDN Bubutan IV yang terletak di Jalan Semarang No 90 ini.

Dikatakan Ika, upaya untuk mengenalkan anak-anak pada buku dengan kegiatan membaca, adalah sangat baik dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca. Namun belum adanya kesadaran membaca buku-buku juga tak bisa dipersalahkan kepada masyarakat, sebab kondisi perpustakaan di daerah kadang tak memenuhi standar.

“Belum lagi kantor perpustakaan disana (Timika) juga masih sewa. Anak-anak Timika lebih suka bermain di mall-mall daripada menyempatkan waktunya untuk datang ke perpustakaan yang telah kami sediakan,” Q geh tutur Ika.Q

luar negeri mencapai Rp 1 triliun. Termasuk yang terbesar dibandingkan kota-kota lain, dimana secara nasional uang masyarakat Indonesia untuk berobat keluar negeri mencapai Rp 5 Q dna triliun.Q

Pembangunan Kawasan Trowulan Jalan Terus Pemprov, Bhirawa Pembangunan kawasan Trowulan dengan pembangunan rumah Majapahit masih terus berjalan.

Saat ini pelaksanaan pembangunan dari 137 rumah menjadi 296 rumah di 3 desa kawasan cagar budaya peringkat nasional Kecamatan Trowulan, Mojokerto.

Pembangunan ratusan rumah yang menyedot APBD provinsi dan kabupaten senilai Rp 16,3 miliar ini ditargetkan selesai akhir tahun 2015. Pembangunan rumah majapahit di Trowulan terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yang dimulai akhir November 2014 lalu, pihaknya menargetkan 137 rumah dengan anggaran Rp 7,4 miliar.

Anggaran itu bersumber dari APBD provinsi tahun 2014 Rp 5,92 miliar, dan Rp 1,48 miliar dari APBD Pemkab Mojokerto. Awal tahun ini, pemprov kembali mengucurkan anggaran untuk menambah pembangunan rumah majapahit sebanyak 159 unit.“Dua tahapan pembangunan, diperkirakan selesai Mei 2015, dan Desember 2015,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Dr H Jarianto MSi, Selasa (145/4) Untuk anggaran yang dikucurkan dari APBD provinsi Rp 7,4 miliar, sedangkan dari APBD Pemkab Mojokerto Rp 2,5 miliar. Sehingga secara keseluruhan, rumah majapahit di Desa Bejijong, Sentonorejo, dan Jatipasar sebanyak 296 unit dengan total anggaran Rp 16,3 miliar.

“Karena biayanya membengkak tahun lalu mestinya untuk 296 rumah akhirnya hanya cukup untuk membangun 137 unit. Karena alokasi Rp 25 juta per rumah kurang. Makanya kita beri bantuan lagi tahun ini supaya target 296 itu bisa selesai tahun ini,” kata Jarianto.

Berkaitan dengan permasalahan pembangunan Pabrik Baja, lanjut Jarianto, pada dasarnya kawasan Trowulan sudah diperkuat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013 dimana Trowulan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional.

“Pak Gubernur juga sudah menjelaskan akar permasalahan dengan Menteri Dalam Negeri mengenai hal itu. Saya kira semuanya sudah tidak ada masalah.

Sebab jelas kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya, dan masyarakat hingga budayawan serta seniman mendukung keberadaan cagar budaya Q rac tersebut,” katanya.Q

OPINI

4 Tajuk

Menjaga Ekonomi Nelayan “KAIL dan jala cukup menghidupimu ... tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu....” Sebait lagu (grup band Koes plus dalam album “Nusantara”) itu sebenarnya berbentuk syair doa. Sebagai penguat spirit kerja nelayan. Karena dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah pantai. Semoga tiada badai, dan semoga banyak ikan dan menghampiri jala nelayan.

Tetapi kini, tidak sembarang jala boleh ditebar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 tahun 2015, melarang penggunaan jala cantrang (sejenis trawl) rata-rata berukuran sekitar 3,75 sentimeter.

Seharusnya mata jala cantrang berukuran 5,5 sentimeter.

Sebab, dengan cantrang ukuran sempit, ikan yang masih kecil pun (kira-kira beratnya masih 300 gram) turut terjaring.

Di seluruh dunia jaring trawl yang sempit telah dilarang.

Maksudnya, ikan yang masih kecil seharusnya dibiarkan hidup, bertelur dan beranak. Sekaligus sebagai sumber persediaan dan budidaya alamiah. Namun penggunaan centrang sempit mulai dugunakan sejak menjelang tahun 2000, sebagai modifikasi jaring trawl. Khususnya masif di seantero pulau Jawa (mulai perairan Ujung Kulon di Banten, sampai Muncar di Banyuwangi, Jawa Timur). Cantrang berbeda dengan trawl?

Wilayah pesisir, masih menjadi “kantong” kemiskinan.

Perkampungan nelayan terdekat perairan laut, sepenuhnya bergantung pada hasil melaut. Nafkah harus diupayakan melalui perjuangan keras, bergelut dalam ganasnya alam.

Lebih lagi, setiap kelompok nelayan bagai memiliki “teritorial.” Tidak boleh melaut pada “teritorial” nelayan daerah lain. Pengusiran di laut sering terjadi, dan tak jarang menyebabkan perkelahian.

Sebenarnya, nelayan tradisional di Indonesia melaut pada areal yang terbatas. Sekitra radius 20 kilometer dari kampung asal. Ini juga konsekuensi penggunaan BBM bersubsidi (solar untuk nelayan). Karena jangkauan nafkah yang sempit, menyebabkan jenis tangkapan sangat terbatas. Maka untuk menambah penghasilan, tiada cara lain, terpaksa digunakan jala cantrang sempit. Agar ikan yang masih kecil bisa turut terperangkap. Toh ikan kecil, laku dijual di pasar pelelangan ikan, setidaknya untuk konsumsi sendiri.

Larangan penggunaan cantrang sempit (berdasar Permen KP Nomor 2 tahun 2015), memang mengurangi hasil tangkapan. Lebih lagi, juga terdapat Permen KP Nomor 1 tahun 2015, yang melarang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang sedang bertelur. Dan dilarang keras meng-ekspor! Padahal lobster, kepiting dan rajungan yang mengandung telur, sangat disukai masyarakat (konsumen dalam negeri maupun luar negeri). Harganya sangat mahal, menjadi andalan nelayan.

Dengan dua Peraturan Menteri KP (larangan) itu, penghasilan nelayan akan merosot tajam. Karena itu kelompok nelayan di pulau Jawa mengajukan protes (melalui Gubernur masing-masing). Nelayan bersikukuh tetap menggunakan cantrang sempit. Dengan jaring itu maka ikan-kan dasar (bottom fish) ataupun demersal fish dapat dengan mudah ditangkap. Termasuk juga berbagai jenis udang dan juga berbagai jenis kerang.

Namun kelompok nelayan, tak sembarang bersikukuh, melainkan memiliki reasoning memadai. Karena cantrang di pulau Jawa berbeda dengan trawl di Eropa maupun Amerika yang biasa digunakan untuk melaut di samudera luas. Sehingga luas area sapuan cantrang sangat terbatas dan tingkat pengadukan dan penggarukan dasar perairan relatif kecil.

Alasan lainnya, jaring “cantrang Jawa” tidak mempunyai kemampuan untuk bergerak saat tersangkut benda dasar berukuran besar (misalnya batuan karang). Dus cantrang sempit tidak mengganggu ekosistem dasar yang biasanya merupakan tempat pemijahan ikan. “Cantrang Jawa” mempunyai bentuk yang lebih sederhana, dan moda angkutannya cuma menggunakan perahu motor ukuran kecil.

Realita “adat” inilah yang mesti menjadi pertimbangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan seharusnya, cantrang diresmikan sebagai jala percontohan (pengganti trawl) khas Indonesia, yang ramah lingkungan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Apresiasi Pencabutan Larangan Rapat di Hotel

LANGKAH Menteri PAN-RB yang mencabut surat edaran tentang larangan penyelenggaraan rapat di luar kantor atau hotel bagi PNS patut diapresiasi. Edaran itu sempat meresahkan para pelaku bisnis “MICE” (Meeting Incentive Conference and Exhibition) di Tanah Air. Namun, dengan pencabutan surat edaran itu, berharap sektor MICE bisa bergairah kembali dan memberikan kontribusinya bagi pengembangan pariwisata secara keseluruhan di Indonesia.

Pariwisata sudah menjadi ‘leading sector’ sehingga semuanya harus mendukung upaya pengembangan pariwisata.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB kini mengizinkan penyelenggaraan rapat di luar kantor setelah mencabut surat edaran sebelumnya yang melarang penyelenggaraan rapat PNS di hotel. Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas kerja aparatur di lingkungan instansi penyelenggara pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada 1 April 2015 telah menandatangani Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor.

Melalui Permen tersebut, Menteri PAN-RB meminta seluruh instansi pemerintah/pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan dan tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 maka Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Permen tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 1 April 2015, saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Wage, 15 APRIL 2015

Nasib Perpustakaan di Era Internet yang mengoperasikan suatu ruang kerja di mana di situ berkumpul orang-orang yang memiliki kesamaan minat yang seringkali di bidang komputer, teknologi, permesinan, seni digital atau seni elektronik, yang rang ini orang damana mereka dapat Oleh: pat berseloroh “buat berkumpul, bersoA’an Efendi apa capek-capek ke sialisasi dan bekerja perpustakaan unsama), sebagai pusat tuk mencari buku publikasi masyarakat, yang kita butuhkan, dan sebagai laborainternet membantu kita mempertorium pembelajaran digital. oleh semua literatur yang kita Pendapat lain dikemukakan oleh butuhkan”. Kenyataan yang tidak Matthew Battles yang berprofesi bisa diingkari kebenarannya. Cusebagai penulis. Menurut Battles kup di rumah lalu kita buka dan “perpustakaan adalah sejarah hidupkan laptop kemudian disamyang tidak pernah diam”. Matbungkan dengan jaringan internet thew Battles berargumentasi maka mesin pencarian (search “Kita masih membutuhkan ruang engine) seperti google atau yahoo untuk melahirkan ilmu pengetelah siap memberikan literatur tahuan dan berbagi perubahan, apa saja yang kita inginkan. Hadan oleh sebab itu pastinya kita nya dengan mengetik kata kunci akan masih terus membutuhkan untuk literatur yang kita inginkan yang namanya perpustakaan.” dan kemudian tekan tombol enter Susan Crawford seorang promaka literatur-literatur yang kita fesor tamu pada the Harvard butuhkan akan bermunculan. Bisa Kennedy of School dan Harvard kita baca saja atau kita unduh lalu Law School yang juga seorang disimpan pada flashdisk untuk penulis berpendapat “kebutuhan sewaktu-waktu kita buka kembali akan sumber daya perpustakaan untuk dibaca. yang terbatas telah melampaui Jika kita tidak punya laptop pasokan baik oleh komputer atau sambungan internet di rumah maupun bandwidth (bandwidth masih ada warung internet yang atau lebar pita adalah perbedaan bertebaran yang siap menampung frekuensi terendah dan frekuensi kita untuk berburu literatur yang tertinggi dalam rentang tertenkita butuhkan. Hanya dengan tiga tu).” Sementara itu, Luis Herrera, ribu rupiah kita dapat berburu pustakawan dari San Francisco literatur selama satu jam. Mudah menyebut perpustakaan sebagai dan murah. tempat untuk tumbuh kemTerancamnya kelangsungan bangnya individu, melakukan hidup perpustakaan pada era penemuan kembali, dan tempat internet telah membuat koran berkumpul untuk meningkatkan ternama Amerika Serikat The keterlibatan masyarakat dalam New York Time tertarik untuk proses politik dan isu-isu yang mengulasnya. Pada 27 Desemberpengaruh terhadap mereka. ber 2012 The New York Times Ian Clark dalam artikelnya membuat forum debat dengan We Still Need Libraries in the tema Do We Still Need Libraries?

Digital Age yang tayang di www.

Yang diikuti oleh empat pendebat theguardian.com menuliskan (debaters) dengan latar belakang bahwa perpustakaan umum masing-masing yang berbeda. memiliki peran vital sebagai Buffy Hamilton seorang puspenghubung orang-orang dengan takawan pada perpustakaan kesenjangan ekonomi dan sosial sekolah di Creekview High School untuk mengakses atau mengdi Canton, Georgia, Amerika gunakan ilmu pengetahuan, Serikat berpendapat “Perpustainformasi dan teknologi komukaan adalah institusi tua yang nikasi dan mengajarkan orang dilengkapi dengan peran baru: tentang bagaimana memperoleh sebagai makerspace (makerinformasi yang terpercaya dari space adalah suatu komunitas internet. Kita tetap membutuh-

I spent three days a week for 10 years educating myself in public library, and it’s better than collage. People should educate themselves-you can get a complete education for no money. At the end of 10 years, I had read every book in the library and I’d written a thousand stories.

Ray Bradbury

U

ndang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan lahir 1 November 2007 serta berlaku efektif sejak saat itu juga. Tahun ini telah berusia tujuh tahun lebih atau akan genap berusia delapan tahun pada 1 November mendatang. Kehadiran UU Perpustakaan membawa misi berat tetapi teramat sangat mulia yaitu mewujudkan perpustakaan yang mampu meningkatkan kegemaran membaca.

Saya katakan berat karena bukan urusan mudah untuk membuat masyarakat mau membaca. Tidak gampang membuat masyarakat menjadi penikmat buku. Tidak gampang mengubah tabiat dari malas membaca menjadi gemar membaca. Lebih berat lagi karena perpustakaan harus berjuang sendiri untuk memajukan minat baca masyarakat. Mengapa?

Adakah orang tua yang gelisah saat anaknya tidak suka membaca? Ada tapi sedikit. Adakah guru yang risau saat muridnya malas membaca? Ada tapi sedikit.

Adakah dosen yang resah saat mahasiswanya enggan membaca? Ada tapi sedikit. Adakah anak sekolahan atau mahasiswa yang cemas jika mereka tidak membaca? Tentu saja ada yang tentunya itu sedikit.

Pernahkah anak sekolahan dan mahasiwa itu menyadari bahwa ketika mereka memutuskan untuk menjadi pemalas membaca berarti mereka secara sadar sudah merencanakan penyesalan pada masa mendatang? Pasti ada yang pastinya itu sedikit.

Pundak perpustakaan memanggul beban berat untuk mengubah masyarakat yang sedikit membaca menjadi masyarakat yang sedikitsedikit membaca. Beban itu kini kian bertambah berat yang bukan lagi pada urusan untuk meningkatkan minat baca masyarakat tetapi telah bergeser sekedar untuk membuat masyarakat mau datang ke perpustakaan.

Ya, di era internet seperti seka-

kan perpustakaan meskipun kita memiliki akses yang sangat luas untuk mendapatkan informasi dari internet.

Bagi saya era internet tidak akan pernah mematikan perpustakaan. Internet tidak dapat menggantikan perpustakaan dalam hal-hal tertentu. Pertama, di perpustakaan tidak hanya buku yang kita dapatkan tetapi interaksi sosial secara langsung dengan orang-orang baru yang tentu saja itu tidak ditemukan dari internet.

Kedua, karena kita berinteraksi dengan orang lain maka kita dapat berdiskusi atau bertukaran pikiran sehingga dapat diperoleh pengetahuan baru yang itu tidak dapat terjadi kalau kita hanya mengakses internet. Ketiga, di perpustakaan nol godaan untuk mengakses situs porno maupun situs yang mengajarkan radikalisme seperti halnya yang mudah kita akses dari internet di rumah maupun warung internet. Keempat, membuka internet tentu memerlukan biaya dan itu tidak terjadi di perpustakaan. Tidak semua orang memiliki biaya untuk dapat mengakses internet.

Kelima, tidak mudah kita temukan buku-buku teks berbahasa Indonesia maupun skripsi, tesis, dan disertasi dari kampus-kampus di Indonesia dan untuk itu kita mau tidak mau harus berpaling ke perpustakaan.

Perpustakaan tentu saja tidak akan pernah mati oleh perkembangan internet tetapi kita yang dapat mematikan perpustakaan.

Anak-anak sekolah dan mahasiswa yang malas ke perpustakaan, orang tua yang tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk pergi ke perpustakaan, guru atau dosen yang tidak pernah risau ketika murid dan mahasiswanya enggan ke perpustakaan, dan masyarakat tidak pernah suka mengunjungi perpustakaan itulah yang menyebabkan matinya perpustakaan bukan internet. Sebagai penutup saya ingin mengutip kata bijak dari Frank Zappa seorang musisi dari Amerika Serikat yang berujar “Jika kamu ingin bercinta, pergilah ke universitas. Jika kamu ingin pendidikan, pergilah ke perpustakaan.”

Dosen FH Universitas Jember dan Memiliki Perpustakaan Pribadi.

Saatnya Jatim Memiliki Bandara Internasional Baru

K

awasan strategis perlu mendapat dukungan infrastruktur melalui kualitas sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antarwilayah (domestic connectivity) serta meningkatkan pasokan energi sehingga daya saing produk dalam negeri meningkat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuhnya perekonomian, meningkatkan investasi dan komunikasi antar negara serta menghubungkan antar wilayah dan meningkatkan daya saing nasional bahkan sampai dengan tingkat ASEAN dalam menyongsong MEA 2015.

Transportasi secara umum memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, yaitu sebagai penunjang, penggerak dan pendorong serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sebagai sektor pendukung pembangunan perekonomian. Transportasi udara dapat mempercepat pembangunan ekonomi suatu wilayah dan membuka daerah terisolir agar dapat berkembang mengikuti daerah-daerah lain. Oleh karena itu fungsi transportasi udara dalam perkembangan ekonomi adalah untuk distribusi bahan baku dan produk, pengangkutan hasil pertanian dan sumber daya alam, dan mempercepat akses menuju ke suatu daerah. Kebutuhan sarana transportasi di beberapa daerah dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan masyarakatnya dan sebaliknya di beberapa daerah tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh transportasi yang tersedia.

Sementara itu, terminal transportasi udara internasional di Jawa Timur yaitu Bandara Juanda yang terletak di Sidoarjo saat ini sangat padat. Jumlah penumpang setiap tahun meningkat hingga mencapai sekitar 15,3 juta orang. Padahal kapasitas terminal hanya 6,5 juta penumpang per

pat yang memaksitahun sehingga jarak mumkan peluangnya kedatangan dan keuntuk mendekati berangkatan pesawat titik keseimbangan pada saat jam sibuk antara permintaan mencapai 1,20 menit dan penawaran. Sesaja. Untuk mengdangkan teori tempat atasi hal tersebut, PT. sentral (central place Angkasa Pura I telah theory theory) menganggap membangun terminal bahwa ada hirarki 2 dengan kapasitas 6 tempat ((hierarchy of juta penumpang per Oleh : place place). Setiap temtahun. Ada pula renDr Ir Abdul Hamid, MP pat sentral didukung cana pembangunan oleh sejumlah temterminal 3 dengan pat yang lebih kecil kapasitas 17 juta peyang menyediakan sumberdaya numpang per tahun serta ditammaupun pasar. Tempat sentral bah runway baru. Namun itu saja tersebut merupakan suatu perbelum cukup sebab pada masa mukiman yang menyediakan mendatang jumlah penumpang jasa-jasa bagi penduduk daerah diprediksi terus meningkat dan yang mendukungnya. arus penerbangan semakin paAda lagi teori basis ekonomi ini dat. Oleh karena itu diperlukan menyatakan bahwa faktor penenbandar udara internasional yang tu utama pertumbuhan ekonomi lain yang mampu mengatasi tunsuatu daerah adalah berhubungtutan pertumbuhan transportasi an langsung dengan permintaan udara di Jawa Timur.

Seharusnya pemerintah mencari lokasi bandar udara internasional lain yang memungkinkan dibangunnya bandar udara internasional karena kapasitas dan daya dukung bandar udara Juanda di Sidoarjo sekarang yang relatif kurang mampu melayani pertumbuhan arus penumpang dan barang yang selalu meningkat setiap tahun.

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan transportasi yang menghubungkan daerah dan wilayah sebagai instrumen penggerak roda ekonomi.

Lokasi yang strategis cenderung meminimumkan biayanya dengan cara memilih tem-

akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan ekonomi yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

Seharusnya pemerintah mencari lokasi bandar udara internasional lain yang memungkinkan dibangunnya bandar udara internasional karena kapasitas

dan daya dukung bandar udara Juanda di Sidoarjo sekarang yang relatif kurang mampu melayani pertumbuhan arus penumpang dan barang yang selalu meningkat setiap tahun. Konsep ini menunjukkan arah dari tujuan dan keputusan yang diambil selain sebagai suatu panduan bagi instansi terkait dalam mendukung pengembangan transportasi udara selanjutnya.

Penentuan calon lokasi bandar udara internasional lain di Jawa Timur merupakan suatu keputusan yang paling strategis untuk menempatkan fasilitas operasional transportasi udara yang akan dijalankan agar terjadi pemerataan dan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Nah, salah satu kriteria perspektif dalam pertimbangan pemilihan lokasi bandar udara internasional lain di Jawa Timur adalah Peraturan Transportasi Udara, Ekonomi dan Bisnis, serta kawasan yang bebas dari wilayah militer.

Sehingga akan diketahui lokasi bandar udara yang baru nanti betul-betul yang strategis yang letaknya harus pada strategi padat bisnis yang jika di-overlay dengan RTRW Jawa Timur tidak bertentangan dengan close area wilayah/ daerah militer. Hal ini penting, seperti yang sekarang ini terjadi tarik menarik kepentingan antar instansi terkait yang bermuara pada penutupan jalur kargo terminal 1 ke terminal 2 yang sangat merugikan perputaran ekonomi Jawa Timur. Karena belum memiliki kesepakatan perjanjian antara TNI AL Lanudal dengan PT. Angkasa Pura I yang sama-sama adalah instansi milik pemerintah (anak buah Jokowi semua) dapat merugikan perusahaan kargo yang secara tidak langsung membantu perekonomian Jawa Timur. Sungguh memalukan.

Peneliti Bidang Kebijakan Publik Balitbang Prov. Jawa Timur

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage 15 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Warga Demo Tuntut Stasiun PT Pertagas Sidoarjo, Bhirawa Ratusan Warga Desa Permisan, Kec Jabon, Selasa (14/4) kemarin beramairamai mendatangi Stasiun PT Pertamina Gas (Pertagas) yang ada di Kec Jabon.

Tuntutan dilayangkan karena warga sebelumnya telah dijanjikan dana kompensasi untuk pemasangan pipa gas.

Ratusan warga melakukan aksinya lantaran sejak berdirinya PT Pertamina sekitar 23 tahun yang silam, saat melakukan pemasangan Pipa Gas namun kompensasinya hingga kini belum diselesaikan. Akhirnya warga merasa sangat dirugikan oleh pihak perusahaan.

Selain itu, warga juga menghentikan aktivitas karyawan PT Pertamina, sekalian mengusir kendaraan berat milik PT Kesri sebagai pelaksana pergerjaan di lapangan. Sambil membawa poster tuntutan, warga mengecam pihak perusahaan yang selama ini belum memberikan kompensasi untuk warga sejak 23 tahun hingga kini.

Salah satu warga yang ikut demo, Yarif mengatakan, pihaknya bersama warga yang lain sudah pernah melakukan MoU dengan PT Pertagas. Warga mendapat kompensasi sekitar Rp300 ribu per kepala.

Warga juga menuntut dana kompensasi pemasagan pipa yang ada di desanya. ‘’Karena sudah pernah dijanjikan pihak PT Kesri dan PT Pertagas, namun hingga kini belum terbukti,’’ ungkap Yarif.

Kades Permisan, Imroatul Usfiyah mengatakan, dirinya mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT Pertagas. Namun pihak perusahaan hanya janji-janji saja. Pihak Kades menyerahkan sepenuhnya kepada warga. ‘’Karena perusahaan tak pernah memberikan dana kompensasi selama 23 tahun hingga kini,’’ akunya.Q ach

Dewan Kebut Hearing dengan SKPD Bahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 DPRD Kab Mojokerto menggelar hearing secara marat hon dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Rapat yang dikebut membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto Tahun 2014. Secara bergiliran sejumlah SKPD mengikuti pembahasan secara intensif Senin-Selasa (1314/4) kemarin.

Agenda hearing yang digelar di masing-masing ruang komisi itu sebagai evaluasi pencapaian kinerja seluruh SKPD. Sesuai jadwal, agenda dengar pendapat dengan dinas digelar selama dua hari. Hari pertama komisi A yang di ketuai Edy Susanto (PKB) menggelar hearing dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Beberapa pertanyaan disampaikan komisi A terkait pencapaian kinerja dan pelayanan Dispendukcapil. ‘’Selain pelayanan kita juga melakukan sharing kendala di lapangan,’’ ujar Edy Susanto.

Masalah utama yang dihadapi dinas, menurutnya, terkait penggunaan anggaran.

Lantaran terganjal regulasi

dari pusat. Sehingga dinas bersangkutan enggan merealisasi anggaran itu karena takut melanggar hukum. ‘’Dengan agenda dengar pendapat seperti ini dapat memberikan solusi terbaik agar pelayanan dapat dinikmati masyarakat,’’ paparnya.

Komisi B pada saat yang sama menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Menurut Eka Kurniawan, Anggota Komisi B asal PKS, penyerapan anggaran di dinas itu selama satu tahun sangat baik sekali. ‘’Target penyerapannya mencapai 90% dan sesuai kegunaannya,’’ ujar Eka Kurniawan.

Sedangkan Komisi C yang dipimpin politisi Demokrat,

Aang Ruslie Ubaidillah saat hearing dengan Dinas PU Bina Marga banyak menyoroti masalah jalan.

Sementara Komisi D menggelar hearing dengan Dinas Kesehatan dan RSU milik daerah. Hearing Komisi D berlangsung alot. Komisi yang dipimpin Saifudin dari Gerindra ini mempertanyakan laporan dari RS yang terkesan monoton. Bahkan sejumlah anggota dewan menanyakan soal belum maksimalnya kinerja mereka dalam memberikan pelayanan.

Saifudin mengatakan, hearing ini untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja SKPD dalam penggunaan anggaran. Dari pemaparan itu terlihat penyerapan anggaran di RSUD memang tak bisa maksimal sesuai perencanaan. ‘’Selama ini pelayanan di RS kurang maksimal karena jumlah perawat dan dokter masih kurang,’’ kata Saifudin.

Pihak dewan lantas meminta agar memperbaiki kualitas pelayanan. Selain itu,

kariyadi/bhirawa

Sejumlah anggota DPRD Kab Mojokerto hearing membahas LKPj Bupati 2014, Selasa (14/4) kemarin. juga meminta agar RSUD memperbaiki manejemen di internal. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan RS dengan baik. Sesuai data yang ada, Pemkab telah mengalokasikan dana cukup besar untuk bidang kesehatan. Dana yang diperuntukkan RS dan Dinas Ke-

sehatan mencapai Rp180 miliar. Kalau ditata secara profesional seperti swasta, pelayanan pasti akan baik.

Usai hearing LKPj selama dua hari masing-masing komisi akan menggelar rapat internal untuk membuat catatan atau rapor masingmasing dinas.Q kar

Bongkar Jalan di Sidoarjo Harus Beri Jaminan Uang

Pengadaan Beras Bulog Terhalang Hujan Kab Mojokerto, Bhirawa Tingginya intensitas hujan tahun ini dikhawatirkan membuat pengadaan puluhan ribu ton gabah kering Bulog Sub Drive Surabaya Selatan, di Mojokerto tersendat.

Hingga memasuki bulan ke empat, Bulog setempat baru berhasil mengakusisi 15 ribu ton dari target 70 ribu ton kebutuhan gabah untuk stabilitas pangan nasional.

Padahal, curah hujan terus tinggi meski sudah memasuki Bulan April. ‘’Sejak awal pengadaan Maret bulan lalu, baru terpenuhi 15 ribu ton. Sisa waktu yang ada dioptimalkan untuk kejar target 70 ribu ton untuk stabilitas kebutuhan pangan nasional,’’ terang Kasub Bulog Drive Surabaya Selatan, Budi Ganefiantara, Selasa (14/4) kemarin.

Untuk mendorong proyek ini, pihak Sub Bulog menerjunkan puluhan Satgas pengadaan untuk menawarkan pembelian lewat para mitra kerja seperti penggilingan padi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Para Satgas itu diterjunkan ke kantong-kantongi produksi beras di wilayah Kec Ngoro, Dlanggu, Mojosari, dan Kec Puri. Sedang di Jombang fokus pengadaan berada disentra beras di wilayah Kecamatan Kesamben. ‘’Kami buka kran-kran pembelian di daerah kantong beras dengan harga kering giling Rp4.650,’’ tambah Budi.

Soal anomali cuaca, Budi optimis pihaknya bisa mengejar target pengadaan dengan sisa waktu yang ada. ‘’Mumpung masih lama kami akan mendatangi mitra kerja kami. Sebab, kami hanya bisa pengadaan pas musim panen seperti ini saja,’’ tambahnya.

Persoalan cuaca ini berpengaruh terhadap jumlah pengadaan. Sebab, pihak Bulog hanya membeli gabah kering petani dengan kadar kekeringan 30. Dan untuk itu butuh proses pengeringan yang panjang dan didukung panas yang memadai.

Padahal, saat ini cuaca kerapkali mendung dan hujan.

Disinggung soal kebutuhan beras di Mojokerto dan Jombang, Budi mengatakan relatif kecil. Menurutnya, kebutuhan beras di kedua daerah itu berkisar 24 ribu per tahun. Dari pengadaan ini, nantinya akan disimpan di dua gudang Bulog di Mojokerto selebihnya di lima gudang di Jombang.Q kar

5

rokim/bhirawa

Dari kiri, Nur Saidah (Sekretaris Baleksi Gerindra), Asroin (Bendahara Tim Pemenangan Pilbup DPD Golkar Gresik), Munawar Susanto (Ketua DPC Partai Gerindra Gresik), Abdul Hamid (Sekretaris Pemenangan Pilbup DPD Golkar) Abdullah Syafi’i (Anggota Baleksi DPD Gerindra Gresik) menunjukkan Formulir Pilbup dari Partai Gerindra.

Incumbent SQ Mendaftar Melalui Gerindra Gresik, Bhirawa Pasangan incumbent Sambari-Qosim (SQ) terus melakukan manuver jelang Pilbup Bulan Desember mendatang. Buktinya, Selasa (14/4) kemarin SQ secara resmi mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabub-Cawabup) di Partai Gerindra, setelah dibuka lowongan.

Penyerahan lamaran pasangan SQ dilakukan Sekertaris Tim Pemenangan Pilbup Partai Golkar Abdul Hamid dan Bendaharanya Asroin Widiana. Berkas lamaran diterima langsung oleh Ketua Umum DPC Gerindra, Munawar Susanto, Sekertaris Badan Seleksi (Baleksi) Nur Saidah dan anggotanya Abdullah Syafi’i.

Sekertaris Tim Pemenangan Pilbup DPD Golkar Gresik, Abdul Hamid membenarkan, dirinya mewakili pasangan incumbent untuk melamar Partai Gerindra. Diharapkan,

Partai Gerindra bisa menerima pinangan SQ untuk sama-sama membangun Gresik. Dan pendaftaran ini tak hanya di Gerindra saja, tapi juga sudah melamar PKB dan PPP menjadi mitra koalisi. ‘’Saat ini kami baru mengambil formulir pendaftaran milik Partai Gerindra, nanti setelah semuanya dipelajari, berkas akan dikembalikan sendiri oleh pasangan SQ sendiri. Waktunya saya belum bisa memastikan, lagi pula penutupan pendaftaran juga masih 30 April mendatang. Dan nanti yang akan mengembalikan formulir Pak Sambari dan Pak Qosim sendiri,’’ ujarnya.

Ditambahkan Hamid, bahwa saya mengambilkan formulir untuk Pak Sambari dan tadi untuk Asro’in mengambilkan formulir untuk Pak Qosim.

Pengambilan formulir juga untuk menipis adanya wacana bahwa SQ sudah mendapat rekom dari DPP Gerindra, tapi

nyatanya saat pembukaan lowongan kita tetap mengambil dan ikut mekanisme partai.

Terpisah Anggota Baleksi DPC Partai Gerindra Gresik, Abdullah Syafi’i mengatakan, hingga kini ada empat calon yang sudah melamar. Diantaranya, Ketua DPC Gerindra, Munawar Susanto, Sambari Halim Radianto dan Moh Qosim. ‘’Dan rencananya masih ada satu lagi dari DPD yang akan melamar, tetapi kami belum bisa menyebutkan namanya,’’ katanya.

Senada Sekertaris Baleksi DPC Partai Gerindra Gresik, Nur Saidah mengatakan, Tim SQ hanya mengambil formulir saja. Sehingga, pihaknya belum bisa memproses lamaran dari pasangan incumbent itu. Nanti setelah formulir dikembalikan baru Baleksi akan melakukan verifikasi berkas. Soal siapa yang akan ditunjuk Gerinda maju Pilbup nanti kewenangan ada di DPP.Q kim

Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah wilayah tengah Kota Sidoarjo, awal tahun 2015 ini segera dipasang jaringan pipa distribusi PDAM Sidoarjo. Seperti Desa Jati, Kel Cemengkalang dan Magersari. Sedangkan di luar kecamatan kota, di kecamatan Jabon.

Menurut Humas PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Angky Sucahyono, perluasan jaringan baru itu agar semakin banyak masyarakat Sidoarjo yang mendapat pelayanan air bersih. Tahun 2015 ini menargetkan jumlah pelanggan baru sekitar 10 ribu. Hingga kini jumlah total pelanggan ada sekitar 120 ribu lebih.

Disampaikan Angky, wilayah-wilayah yang direncanakan pemasangan jaringan baru itu sudah mendapat sosialisasi. Tinggal tunggu waktu pemasangan saja. Tiap perluasan jaringan baru pasti membongkar jalan. Meski demikian, proses rekondisi jalan akan dilakukan lagi dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan MT mengatakan, sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2013, setiap pemasangan pipa yang berpotensi menimbulkan kerusakan jalan, harus memberikan jaminan senilai kerusakan jalan.

Menurut Sigit, jaminan itu sebagai upaya jaga-jaga, apabila yang melakukan pemasangan pipa itu sampai berbuat wanprestasi atau ingkar janji terhadap kegiatannya untuk memperbaikan kembali jalan itu.

Dan bila sudah selesai rekondisi, maka deposit akan dikembalikan lagi.

Sigit juga menjelaskan, nilai dari jaminan deposit itu dihitung bersama-sama, antara perusahaan dan Dinas PU Bina Marga. Tujuannya, agar bisa disepakati besarnya nilai jamiinan, supaya tepat dan rasional.

Tetapi apabila sama-sama instansi pemerintah, biasanya cukup dengan pernyataan dari pejabat pembuat komitmen (PPKOM), untuk mengembalikan lagi kondisi jalan supaya seperti semula. ‘’Dulu sebelum diatur seperti itu, semua yang harus bertanggung jawab untuk memperbiki jalan-jalan rekondisi itu pihak Dinas PU Bina Marga sendiri,’’ katanya.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Sesuai Perda Nomor 8 tahun 2013, kini pihak-pihak yang membongkar jalan di Sidoarjo, diharuskan memberikan jaminan deposit. Sebagai jaga-jaga kalau pihak itu sampai ingkar janji untuk memperbaiki lagi jalan yang dibongkar.

Polisi Latih Satgas Narkoba SMP Limbah Rumah Tangga Ditserse Narkoba Polda Jatim dilibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo melatih siswa-siswi SMP di Kab Sidoarjo. Sebab 36 siswa SMP yang ditunjuk menjadi Satgas Anti Narkoba itu harus mendapat pengetahuan dasar tentang bahaya Narkoba.

Kanit Wasidik Ditserse Narkoba Polda Jatim, Kompol Agus Iriantono, yang memberikan pelatihan itu mengaku bangga dengan siswa SMP di Sidoarjo, yang bersedia menjadi Satgas Narkoba di sekolahnnya. Maka pengetahuan yang didapat para siswa tentang efek buruk Narkoba itu, diharapkan agar bisa disampaikan pada teman-teman lain di sekolahnya. ‘’Karena apabila disalahgunakan maka akan merugikan pemakai sendiri, sebab Narkoba itu akan membuat ketergantuangan, sehingga bisa merusak masa depan diri dan masa depan bangsa,’’ kata Agus, Senin (13/4) kemarin, saat memberikan pelatihannya dalam rangka lomba sekolah bersih Narkoba.

Menurut Agus, Narkoba sebenarnya hanya digunakan untuk bidang kesehatan, tetapi justru disalahgunakan sehingga bisa merusak kesehatan.Contoh jenis Narkoba yang sering digunakan, seperti ganja, heroin, morpin, opium, ekstasi dan sabu. ‘’Pecandu dan pengedar jenis Narkoba ini sering kami tangkap,’’ sebut Agus.

Para pengedar atau bandar Narkoba

tak jera untuk mengedarkan barang bahaya ini, sebab harganya termasuk mahal. Ia menyebut, ada salah satu jenis Narkoba yang per gram harganya bisa mencapai Rp1,8 juta.

Agus juga menjelaskan, beberapa faktor pecandu memakai barang bahaya ini, diantaranya karena faktor indivudu yang ingin mencoba-coba, dari faktor lingkungan dan faktor lainnya. Para siswa diminta dan dilarang agar jangan mencoba-coba ingin memakai Narkoba, sebab nantinya akan bisa ketagihan dan menjadi pecandu.

Sebagai Satgas Narkoba di sekolah, siswa bersama guru diperbolehkan untuk memeriksa tas siswa di sekolah saat ada upacara. Ini dikarenakan saat tas digeledah sudah banyak siswa SMP yang mengkonsumsi pil koplo. ‘’Bila ada yang memakai Narkotika laporkan polisi, kalau sekolah sanggup bisa juga dibina oleh sekolah sendiri,’’ kata Agus.

Agus juga memberikan arahannya pada Satgas Narkoba di SMP, agar apabila disuruh orang tak dikenal untuk memberikan barang yang tak jelas pada seseorang sebaiknya

ditolak saja. Meski kadang orang itu memberikan upah Rp100 ribu. ‘’Siapa tahu barang tak jelas itu berisi Narkoba, para Satgas di SMP agar menyampaikan ini pada temanteman lain di sekolahnya,’’ kata Agus.

Sedangkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sidoarjo, Agus Suwandi SH, menyampaikan pembetukan Satgas Narkoba di sekolahan karena BNN tak bisa bekerja sendiri dalam mencegah peredaran Narkoba di sekolah.

Informasi yang didapat dari pelatihan Satgas Narkoba ini, diharapkan Agus, supaya dilanjutkan pada teman-teman di sekolahnya. Ini harapannya, agar jangan sampai ada siswa di sekolah ada yang terindikasi dalam penyalahgunaan Narkoba. ‘’Semoga adanya Satgas Narkoba ini ada manfaat di sekolah masing-masing,‘’ kata Agus.Q ali*

Sebanyak 36 siswa SMP di Kab Sidoarjo dipilih jadi Satgas Narkoba di sekolah

Menjadi Problem di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Limbah rumah tangga di Kab Sidoarjo sudah menjadi problematika. Sehingga mulai tahun 2015 ini, rencananya dibuat Perda Pengolahan limbah rumah tangga.

Kini Raperdanya masih membutuhkan konsultasi publik dari stake holder di kecamatan dan Puskesmas.

Menurut Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo, Heri Susanto SH MH, konsultasi publik ini sangat penting agar kedepan bisa terlaksana pengelolahan sampah yang baik di Kab Sidoarjo.

Konsultasi publik ini sebagai masukan dalam penyempurnaan Perda nanti, agar keberadaan Perda bisa efektif dan efisien dalam mengatur pengelolahan limbah rumah tangga di Sidoarjo, sehingga tak hanya menjadi macan kertas saja.

Ditemui disela-sela kegiatan konsultasi publik Raperda tentang pengelolahan limbah rumah tangga,

di Ruang Delta Karya, Selasa (14/4) kemarin. Heri menjelaskan, dalam Perda itu nantinya, tentu saja akan diatur tentang penegakan hukumnya, bagaimana bila ada masyarakat yang melanggar Perda. ‘’Keberadaan limbah rumah tangga jangan dibiarkan saja, karena akan sangat berbahaya bagi kondisi ekosistem lingkungan. Maka dengan adanya Perda ini diharapkan bisa membantu pembangunan di Sidoarjo.

Sejumlah stake holder dari kecamatan menyampaikan, masalah sampah rumah tangga, kini sudah menjadi masalah tersendiri di wilayahnya. Seperti di Kec Krembung. Meski jauh dari pusat kota tapi sampah rumah tangga sudah menjadi masalah di sana,’’ kata Heri.

Sementara Kasi Trantib Kec Krembung, Samsul Huda menyampaikan,di Krembung meski membuang sam-

pah rumah tangga tak ditarik biaya, tetapi warga membuangnya dengan sembarangan.Kadang di sungai atau di jalanan saat menuju sawah.

Sedangkan Nurkholis, Kasi Pembangunan Kec Taman menambahkan, pembuangan sampah rumah tangga jadi problem sebab di wilayah itu sudah tak ada lagi lahan kosong, karena sudah habis untuk kawasan industri dan perumahan penduduk.

Tetapi di Kec Taman, ada program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sampah rumah tangga tak hanya langsung dibuang begitu saja tetapi dipilah-pilah. Yakni dipilah menjadi kompos atau dipilah menjadi kertas, sehingga setelah diolah bisa menghasilkan uang. Sedangkan yang tak bisa dimanfaatkan diambil oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).Q ali

JAWA TIMUR

6

Rabu Wage 15 APRIL 2015

Menteri PPPA RI Kunjungi Situbondo Prihatin Kasus Nenek Asyani Kasus pencurian kayu jati yang melibatkan Asyani (63) nenek jompo asal Desa/Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, menyedot perhatian sejumlah pejabat penting dan sejumlah Menteri kabinet Presiden Jokowi. Setelah sebelumnya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI berkunjung ke Kabupaten Situbondo pada bulan Maret lalu, Selasa kemarin (14/4) giliran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise, juga berkunjung ke Situbondo.

Ikut mendampingi kunjungan Menteri PPPA di antaranya, Kepala BPPKB Jatim, DR Sukesi Apt MARS, Ketua TP PKK Situbondo HJ Ummi Kulsum, Kepala BPMP Kabupaten Situbondo Akhmad Junaidi, Kepala Kantor KB Situbondo dr Muhammad AlMuhdar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Abu Bakar Abdi dan jajaran pengurus PPT Situbondo beserta sejumlah pimpinan SKPD Pemkab Situbondo.

Kedatangan Menteri asal Papua itu memiliki sejumlah agenda penting, satu di antaranya untuk melihat penanganan kasus Asiyani. Selain itu, Menteri Yohana juga menindaklanjuti laporan dari PPT (Pusat Pelayann Terpadu) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KKTPA) Kabupaten Situbondo perihal kasus Naila, bocah asal Desa/ Kecamatan Banyuputih, yang merupakan korban kekerasan dari ibu tirinya, ST. Usai diterima Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama

jajaran Forpimda, Menteri Yohana mengakui kedatagan dirinya murni inisiatif pribadi ingin mengunjungi nenek Asiyani. “Saya mau mengunjungi PPT Situbondo yang notabene merupakan lembaga pengaduan kasus KDRT dari masyarakat. Makanya saya mau ketemu PPT bagaimana penanganan kasus Asiyani dan Naila ini. Tanpa disuruh Presiden Jokowi pun saya sadar, ini merupakan tugas saya untuk melindungi perempuan termasuk para lansia. Saya minta kasus ini jangan hanya dipandang dari segi legal justice saja melainkan juga ditinjau dari segi moral justice,” ujar Menteri Yohana.

Masih kata Menteri Yohana, dirinya baru tahu Situbondo jadi belum tahu secara detil kasuskasus KDRT apa saja yang menonjol di Kabupaten Situbondo, sebab tiap daerah kasusnya berbeda. Khusus kasus Asiyani, tambah Menteri Yohana, ia sudah tahu kini menjadi kasus nasional.

“Untuk itulah saya tidak mu-

ngkin diam atas kasus Asiyani ini, karena tergolong kasus yang menimpa kelompok marginal.

Kasus Asiyani ini bisa di PK, tentunya saya tidak akan mengurus soal kasus yang berjalan di Pengadilan,” paparnya.

Ke depan, kata Yohana, Kementerian PPPA RI, akan meninjau kembali penanganan kasus orang yang sudah lanjut usia. Terkait kasus Asiyani, menteri Yohana berpendapat seharusnya dibebaskan karena sudah tergolong jompo. Menteri berharap untuk memperhatikan kasus Asyani dari persepektif gender, seperti diatur UU yang berlaku. ”Kalau wartawan tanya apa pesan dari Pak Jokowi, ya hanya berpesan kerja kerja kerja. Makanya tanpa saya disuruh Presiden, saya langsung turun ke lapangan,” pungkas Menteri Yohana.

Kepada sejumlah wartawan, Menteri Yohana merasa prihatin dengan kondisi kekerasan seksual yang terjadi pada anak kini angkanya terus meningkat. Terbukti, kata Menteri Yohana, angka kekerasan seksual pada anak di Jawa Tengah kian memprihatinkan. Termasuk juga diantaranya kasus traficing (perdagangan perempuan) saat ini juga mengalami peningkatan tajam. “Untuk itu saya minta kasus ini (Asiyani dan Naila) tidak terjadi lagi di Situbondo,” harapnya.

Di sisi lain, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, tetap berkomitmen mendukung proses persi-

sawawi/bhirawa

Menteri PPPA Yohana Susana Yambise saat memeluk nenek Asiyani, terdakwa kasus pencuri kayu, saat di gedung PPT Situbondo, kemarin. dangan peradilan yang dijalani nenek Asiyani di PN Situbondo.

Namun demikian, kata orang nomor satu di Pemkab Situbondo itu, kasus yang sudah berjalan itu

tidak boleh diintervensi sehingga tetap berjalan objekif.

“Perhatian terhadap kasus Asiyani ini sudah berjalan dan semoga sesuai dengan nilai ke-

manusiaan dan keadilan. Untuk itulah kita serahkan kepada PN untuk memutus kasus perkara tersebut sesuai dengan aturan yang ada,” bebernya.Q awi

UN Sistem CBT Dibayangi Kendala Teknis

KILAS JATIM

Ditegur Menpan, Bupati Akan Rombak Birokrasi Bangkalan, Bhirawa Pemkab Bangkalan pada tahun 2015 ini berencana akan melakukan perampingan di jajaran birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari masukan yang diberikan Menpan saat melakukan pertemuan di Gedung Grahadi Surabaya pada Bulan lalu dengan pemerintah Kab/Kota seJawa Timur.

Menurut Bupati Bangkalan, Moh. Makmun Ibnu Fuad, Menpan menganjurkan adanya perombakan dalam pemerintahan daerah sehingga bisa mengefisienkan program serta anggaran khususnya di Kabupaten Bangkalan. "Adanya usulan Perampingan Birokrasi yang diusulkan Pemerintah pusat, karena dianggap birokrasi di Bangkalan terlalu gemuk, sehingga banyak pengalokasian dana yang tumpang tindih," ungkap Ra. Momon, sapaan akrabnya, Selasa (14/4).

Menurut Ra. Momon, Pada tahun ini Bangkalan tidak hanya akan mengevaluasi atau merampingkan di jajaran birokrasi akan tetapi jauh dari itu, segala program SKPD harus memakai logika hasil dari pada logika penyerapan anggaran. "SKPD harus benar-benar memperhatikan seberapa besar manfaatnya program yang akan dijalankan terhadap masyarakat, kalau tidak bermanfaat ndak usah di teruskan," tegas Momon.

Menurutnya, perampingan yang diusulkan Menpan sangat realistis, hal ini diliat dari sudut pandang anggaran yang ada di Bangkalan yang pada tahun ini sangat minim sekali, "Nantinya, birokrasi yang dinilai terlalu gemuk, anggarannya bisa dialihkan buat kepentingan masyarakat," tandasnya.Q mb8

29 Siswa Absen dan Satu Siswa UN di Ruang Sat Narkoba Nganjuk, Bhirawa Satu-satunya sekolah di Kabupaten Nganjuk yang menerapkan ujian nasional berbasis komputer atau disebut computer base test (CBT) yakni SMKN I Nganjuk. Namun demikian ujian nasional dengan sistem CBT bukannya tanpa masalah, karena pemadaman listrik dan jumlah komputer yang terbatas menjadi kendala utama.

Karena itu 464 peserta ujian nasional dari SMKN 1 Ngan-

juk terpaksa harus dibagi dalam tiga gelombang. "Kami siapkan lima ruang dengan seratus enampuluh perangkat komputer termasuk cadangan untuk 464 peserta yang terbagi dalam tiga gelombang," ujar Kepala UPT SMKN 1 Nganjuk, Dani Hendarto.

Kondisi tersebut dikatakan Dani Hendarto, karena terbatasnya perangkat komputer, 464 peserta UN CBT ini dibagi menjadi 3 gelombang. Satu gelombang memakan waktu

nurkholis/bhirawa

Salah satu siswa terpaksa ikuti UN di ruang Sat Narkoba Polres Sampang.

hingga 2 jam. Sehingga diperkirakan sore hari ujian baru selesai. "Setiap gelombang makan waktu 2 jam sehingga jika 3 gelombang pelaksanaan ujian nasional di SMKN 1 Nganjuk hingga pukul 16.00," terang Dani Hendarto.

Dalam pelaksanaannya, kata Dani, masih banyak peserta yang khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi kendala teknis pada perangkat komputer maupun pemadaman listrik.

Hal itu dianggap wajar karena ujian nasional berbasis komputer baru pertama kali dilaksanakan. Namun, pihaknya yakin murid SMKN 1 Nganjuk dapat menyelesaikan dengan baik. "Anak-anak sudah terlatih mengerjakan soal dengan komputer, memang kekhawatiran itu ada, maklum baru pertama kali ujian nasional berbasis komputer dilaksanakan," jelasnya.

Namun demikian, panitia ujian Nasional juga sudah mengantisipasi jika kondisi terburuk terjadi. Maka pihak panitia ujian nasional telahp menyiapkan soal secara manual. Karena oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk, menyiapkan soal cadangan. "Kita gunakan soal ujian seperti yang lainnya dan dikerjakan secara manual," papar Dani Hemdarto.

Kekhawatiran terjadi error pada sistem online ini dirasakan juga oleh peserta ujian. Diantaranya adalah Safitri, mu-

rid SMKN 1 Nganjuk jurusan multimedia. Kesiapan murid SMKN 1 Nganjuk dalam melaksanakan ujian nasional dengan sistem CBT telah dilakukan saat melakukan latihan mengerjakan soal-soal dalam try out. Para peserta tidak pernah mengalami kendala apapun.

"Susahnya kalau sewaktu-waktu terjadi error pada komputer atau listrik padam, kami pasti akan terganggu konsentrasinya," kata Safitri.

29 Tak Ikut UN Sementara itu, di hari pertama ujian nasional (UN) SMA sederajat di kabupaten Sumenep, sebanyak 29 siswa tidak ikut ujian. Mereka tidak ikut UN lantara drop out. Dari 29 siswa yang tidak ikut ujian itu mayoritas berada di sekolah wilayah daratan, sedangkan untuk wilayah Kepulauan masih belum ada laporan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Sumenep, Nurul Hamzah mengatakan, di hari pertama UN SMA sederajat dilaporkan sebanyak 29 siswa tidak ikut UN. Dari 29 siswa itu di antaranya 7 orang siswa SMA, 5 orang MA dan SMK sebanyak 17 orang siswa. "Total ada 29 siswa yang tidak ikut UN dihari pertama. Mereka dari sekolah SMA sederajat didaratan semua, tidak ada yang dari kepulauan," kata Nurul Hamzah, Selasa (14/4).

Nurul Hamzah menerang-

rkan, hingga hari kedua UN SMA, belum ada laporan yang masuk ke Disdik perihal adanya siswa yang tidak ikut UN sakit sakit atau selain dari drop out. Baik untuk wilayah daratan maupun kepulauan.

"Belum ada siswa yang tidak ikut UN karena sakit. Kalau pun ada nanti harus ada ujian susulan," terangnya.

Di Ruang Sat Narkoba Sementara itu, salah satu siswa inisial SMB (20) pelajar Sekolah Menengah Kanjuruan Negeri (SMKN) 2 Sampang, asal Desa Gunung Eleh Kecamatan Kadungdung Sampang, harus mengikuti Ujian Nasional (UN) 2015 di ruang penyidikan Narkoba Polres Sampang. Hal ini karena sebulan yang lalu SMB kedapatan membawa barang terlarang jenis sabu.

Pantuan di Mapolres Sampang, Selasa (14/4) meski mendapat penjagaan oleh anggota Sat narkoba Polres setempat, tersangka yang didampingi oleh dua guru sekolah terlihat khidmat mengerjakan soal UN. Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasat narkoba Polres Sampang AKP Syaiful Anam saat dikonfirmasi menyebutkan, tersangka harus berurusan dengan kepolisian karena kedapatan membawa sabu-sabu seberat 0,24 gram, di Desa Moktesareh, Kecamatan Kedungdung, Sampang pada (20/3) lalu.Q ris,sul,lis

Wali Kota Malang Target Nilai UN Masuk Sepuluh Besar Disdikpora Batu Beri Bonus Rp 1 Juta bagi Siswa Peraih Nilai 10 Wali Kota Malang Muhammad Anton di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak), Ujian Nasional (UN) di SMA 10 dan SMK Telkom Malang, Selasa (14/4) kemarin kepada wartawan, mengutarakan pihaknya memberikan beban kepada Dinas Pendidikan Kota Malang agar nilai UN tingkat SMA dan SMK di Kota Malang masuk 10 besar di Jawa Timur.

Selama ini, menurut Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, nilai UN Kota Malang selalu kalah dengan daerah lain. Bahkan beberapa tahun terakhir berada di peringkat empat dari bawah. “Hasil UN tahun ini harus lebih baik. Kami minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Bu Zubaidah, agar Kota Malang bisa masuk peringkat 10 besar. Tapi bukan peringkat ke 10,” tutur Abah Anton.

Karena itu, menurut Abah Anton, pihaknya secara khusus memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah, untuk terjun langsung ke seluruh sekolah di Kota Malang, baik negeri maupun swasta.

Turun langsung itu, lanjut Abah Anton dimaksudkan agar Dinas Pendidikan mengetahui persis persoalan, masing-masing sekolah. Utamanya terkait dengan sarana dan prasarana belajar.

“Saya yakin kalau sarana belajarnya berupa gedungnya baik, siswa akan merasa nyaman dalam belajar. Jika siswa nyaman da-

lam belajar maka nilai ujiannya akan bagus. Makanya kita minta Dinas Pendidikan turun ke bawah,” tutur Abah Anton.

Yang paling penting lanjut dia, jika Kepala Dinas Pendidikan turun langsung ke bawah, maka semua problem lembaga pendidikan dapat segera teratasi. Sehingga masalah pendidikan di Kota Malang ini tidak berlarutlarut. “Apa saja yang kurang, dan apa saja persoalan yang dihadapi, harus dibicarakan dengan baik bersama dengan pihak sekolah dan dewan guru, sehingga semuanya bisa bekerja secara maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah, mengutarakan jika pihaknya siap menjawab tugas berat dari Walikota Malang, selaku atasanya. Pihaknya akan menjawab dengan pelaksanaan Unas yang jujur dan out put siswa yang berkualitas sehinga semakin banyak diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kami tentunya akan bekerja

secara maksimal agar peringkat Kota Malang semakin baik. Tetapi perlu kami sampaikan pula, jika out put pendidikan di Kota Malang tidak pernah kalah dengan daerah lain, buktinya banyak alumni SMA dan SMK yang diterima di PTN ternama,” imbuhnya.

Selama ini, tutur dia alumni SMA dan SMK di Kota Malang, yang diterima diperguruan tinggi negeri jauh lebih banyak, dibandingkan dengan daerah yang peringkatnya lebih tinggi. Ini menunjukan jika kuwalitas pendidikan di Kota Malang ini masih jauh lebih baik dibanding daerah lain. “Selain peringkat yang tinggi yang lebih penting lagi adalah, kejujuran siswa dalam mengerjakan soal. Karena nilai akhir yang baik juga harus dibarengi dengan sikap yang baik pula,” tukasnya.

Menurut Zubaidah, di Kota Malang ada sebanyak 6681 Siswa SMA dan 9385 Siswa SMK, dari jumlah tersebut sebanyak 6.000 orang siswa akan mengikuti ujian Computer Based Test (CBT) atau Unas Online. Dia optimis hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bonus Rp 1 Juta Walaupun hasil UN tak ikut menentukan kelulusan sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga (Disdikpora) Kota Batu tetap memberi rangsangan bagi siswa untuk mendapat nilai tinggi. Salah satu dengan menyiapkan bonus Rp 1 juta, bagi peraih nilai 10 untuk setiap mata pelajaran dalam UN. "Bonus dihitung per mata pelajaran. Kalau satu siswa dapat nilai 10 untuk 2 mata pelajaran ya dia dapat bonus Rp 2 juta. Tahun lalu cukup banyak yang mendapat nilai 10," ungkap Kadisdikpora, Hj Mistin.

Bonus itu, lanjutnya, baru dianggarkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Total anggarannya, disesuaikan dengan jumlah peraih nilai 10 pada masing-masing mata pelajaran. Tidak hanya itu, bagi siswa berprestasi, jelasnya, juga akan diberi beasiswa ke perguruan tinggi (PT), dengan syarat, masuk jurusan Pariwisata dan Pertanian.

Hal ini ditempuh sebagai upaya untuk mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata Kota Batu. Sebab selama ini minat siswa untuk masuk jurusan pertanian juga rendah, apalagi ada kecenderungan anak muda saat ini enggan menjadi petani. "Jatahnya ada 6 lulusan SMA/SMK/ MA yang berhak atas beasiswa tersebut. Tentunya akan kami lakukan seleksi terlebih dulu," tegas Hj Mistin di sela-sela Sidak UN hari kedua bersama Wawali

taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton saat inspeksi mendadak (Sidak), Ujian Nasional (UN) di SMA 10 dan SMK Telkom Malang, Selasa (14/4) kemarin.

Batu, Selasa (14/4).

Sementara itu, Wawali Batu Punjul Santoso mengaku walaupun UN tak menentukan kelulusan, siswa di Kota Batu tetap bersemangat untuk mengikutinya. "Sejak awal kita minta Disdikpora serius dalam menangani UN seperti tahun-tahun sebelumnya, baik dengan menggelar try out maupun rangsangan dengan bonus dan bea siswa," tegas Punjul.

Dari seluruh sekolah yang menggelar UN di Kota Batu, ada yang menarik di MAN Kota Batu. Para peserta UN di MAN sebanyak 300

siswa setiap pagi mendapatkan sarapan gratis dari sekolah.

Pemberian makan gratis ini, sudah menjadi tradisi sekolah dan sudah berlangsung 4 tahun belakangan ini.

Kasek MAN, Winarso mengatakan pihaknya sengaja memberikan nuansa lain pada saat pelaksanaan UN ini. Salah satunya memberikan sarapan gratis kepada para sisiwanya dan makan bersama itu digelar aula sekolah. "Kita ambilkan biaya dari dana BOS untuk memberi sarapan ini," terang Winarso. Q mut,sup

JAWA TIMUR

Rabu Wage 15 APRIL 2015

7

Blitar Diguncang Investasi Bodong DBS Mulai Pejabat, DPR hingga Mabes Polri Kecipratan Aliran Dana Blitar, Bhirawa Aliran dana investasi bodong PT Dua Belas Suku (DBS) Blitar ternyata selain dipergunakan untuk kepentingan personal pimpinan juga mengalir dari Pejabat Blitar hingga Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) yang diduga ikut kecipratan aliran dana yang nominalnya cukup fantastis mencapai Rp 3,120 miliar, sehingga penanganan kasus pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi PT. DBS rawan dilokalisasi.

Untuk itu Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), M. Triyanto meminta ketegasan dalam mengungkap aliran dana investasi bodong yang telah merugikan ribuan masyarakat yang ternyata dana tersebut juga digunakan sebagai bancakan (pesta) oleh para pejabat dan aparat hukum yang harusnya berani menindak tegas. “Ternyata institusi tertinggi Kepolisian diduga juga menerima aliran dana. Sehingga penanganan kasus ini rawan terjadi tebang pilih,” kata M. Triyanto.

Bahkan sesuai buku laporan keuangan kas PT. DBS, Mabes Polri menerima dana pengamanan

secara bertahap. Pertama menerima dana mencapai Rp 1 miliar yang diterima pada tanggal 18 November 2014, penerimaan kedua sebesar Rp 1 miliar pada tanggal 21 November 2014, dan ketiga sebesar Rp 1 miliar lagi pada tangal 22 November, serta terakhir pada tanggal 26 Januari 2015 atas nama Mabes Polri kembali menerima dana dari PT. DBS sebesar Rp 120 juta. “Sesuai dengan isi buku laporan keuangan tertulis jelas untuk Mabes Polri,” jelasnya.

Selain itu dikatakan M Triyanto, sebelumnya sempat terjadi kemacetan aliran dana investasi bodong DBS pada akhir tahun 2014, namun ditepis oleh Humas PT.

DBS Endik Jauhari yang mengatakan bahwa operasional PT. DBS sudah mendapat restu dari Mabes Polri yang akhirnya terungkap adanya aliran dana tersebut bahwa Mabes memberikan restu.

“Jika PT. DBS pernah ber-statement seperti itu (Mabes Polri), berarti ada benarnya dan harus diungkap siapa saja,” tegasnya.

Selain Mabes Polri, buku kas PT DBS juga mencatat dana yang mengalir ke jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, dimana dana sebesar Rp 300 juta mengalir pada tanggal 4 Februari 2015, kemudian dana Rp 250 juta kembali mengalir ke birokrasi pada tanggal 27 Februari 2015.

Bahkan di luar itu, dalam buku kas PT DBS juga mencatat aliran dana kepada inisial “WK” Blitar uang sebesar Rp 1 miliar diberikan pada 2 Desember 2014.

Atas kejadian tersebut M Triyanto menduga WK adalah akronim dari Wali Kota. Sebab, hal itu terkait erat dengan aliran dana Rp. 117 juta pada 22 November 2014 kepada oknum Anggota DPRD Kota Blitar dari partai ternama.

“Ada orang-orang penting diduga terlibat, tentu penanganan kasus TPPU dan gratifikasi PT. DBS sangat rawan dilokalisasi, untuk itu harus kita kawal dengan ketat agar kejadian tersebut tidak sampai terjadi,” terangnya.

Selain para pejabat Pemkot Blitar, Anggota Dewan Kota Blitar dan Mabes Polri, oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disinyalir juga terlibat menerima suap. Dimana di buku kas PT. DBS juga tercatat rincian uang untuk OJK Malang, Kediri, dan Surabaya pada tanggal 24 Januari 2015. “Hal itu mengingat PT DBS diperbolehkan beroperasi, meskipun tidak mengantongi izin OJK. Hanya, besar nominal tidak disebutkan,” ujarnya lagi.

Sedangkan aliran dana untuk oknum media massa, PT. DBS telah merogoh kocek sekitar Rp 1,3 miliar, dimana berdasarkan informasi yang dihimpun, untuk sekali pariwara di salah satu media cetak, DBS mengeluarkan dana Rp 400 juta. Dua kali iklan dengan durasi tertentu di salah satu media televisi lokal, PT. DBS

mengucurkan dana Rp. 110 juta.

Biaya sama pula diduga diberikan kepada media televisi nasional.

Dengan istilah bantuan, PT. DBS juga mengalirkan dana cuma cuma senilai Rp. 200 juta lebih kepada salah satu oknum media massa. Di luar itu semua, para oknum masih mendapat dua akun kehormatan dengan setiap akunya senilai Rp 5 juta. Akun kehormatan merupakan akun tak bermodal, tetapi pemegangnya mendapat keuntungan.

Tambah M. Triyanto, dana yang mengalir ke mana-mana itu berasal dari uang administrasi nasabah (member). Besarnya 15 persen dari nilai akun investasi yang dipasang. Dana tersebut, kata Triyanto, ternyata tidak seluruhnya masuk rekening. “Sebagian besar ada di dalam brankas. Setiap hari ada sekitar Rp. 1 miliar lebih,” katanya.

Untuk itu M. Triyanto menegaskan bahwa semua penerima aliran dana PT. DBS harus bertanggung jawab. Meski dana telah dikembalikan, tidak menghapus perbuatan hukum pidana pencu-

Gedung Dewan Disulap Jadi Galeri

KILAS JATIM

Soal Ujian SMALB Disederhanakan Kota Kediri, Bhirawa Naskah ujian nasional (UN) bagi peserta ujian Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Kota Kediri dipermudah dan disederhanakan agar mudah dipahami oleh peserta ujian.

Diungkapkan Kepala SMA LB-B Putera Asih Kota Kediri Tyas untuk jumlah soal ujian nasional tahun ini sebanyak 50 butir dengan waktu pelaksanaan selama dua jam, dan naskah ujian dipermudah dengan bahasa yang disederhanakan agar siswa gampang mengerti. "Agar mudah dipahami oleh perserta ujian yang memeiliki kebutuhan khusus, naskah ujian disederhanakan" kata Tyas pada wartawan.

Pelajar SMALB Putera Asih Kota Kediri ini mengerjakan soal ujian nasional masih menggunakan sistem manual , dan dengan menggunakan lembar jawaban komputer. Mereka merupakan para siswa berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran.

Dalam ujian yang dilakukan di SMALB Putera asih, suasananya tidak ubahnya seperti di sekolah umum lainnya. Peserta ujian diawasi oleh dua orang pengawas dari sekolah lain, selain itu juga diperiksa secara langsung oleh tim monitoring ujian nasional dari Dinas Pendidikan setempat.Q van

Calon Sekda Tidak Boleh Cacat Tuban, Bhirawa Sejumlah kalangan, baik dari organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Tuban, berharap agar sosok calon sekretaris daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, orang yang bener-benar kapabel dan teruji.

“Siapa pun monggo (silakan –red.), asal bisa menerjemahkan ide dan gagasan Bupati, apalagi saat ini proses penentuan posisi sebagai Sekda melalui seleksi ketat dan dilelang,” kata Nasirul Umam Ketua KNPI Kabupaten Tuban (14/4).

Pemuda bertubuh tambun ini juga memberikan apresiasi pada panitia seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang sudah melakukan proses seleksi beberapa minggu terakhir yang rencananya pengumuman hasil seleksi kopentensi calon sekda akan di umumkan pada public melalui website Pemkab hari ini (15/4), selanjutnya masih ada beberap tahapan yang harus dilalui. “Dari namanama yang sudah ada tanpa mengecilkan tiga calon yang sudah terseleksi, saya melihat yang selama ini sudah pengalaman dan terbukti adalah Pak Budi Wiyana,” Terang Nasirul Umam.Q hud

cian uang dan gratifikasi yang sudah terjadi. “Apalagi, pengembalian dilakukan saat proses hukum sudah berjalan. Mungkin hanya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Kami mendesak aparat berani menegakkan hukum tanpa tebang pilih,” tandasnya.

Sementara seperti diketahui, jajaran direksi dan komisaris PT DBS akhirnya ditahan. Tersangka Direktur Utama Rinekso Dwi Raharjo, Yermia, dan Natalia dijebloskan ke bui lebih dulu. Selang satu hari kemudian, tersangka Komisaris Utama Jefry Cristian Daniel dan Naning, istrinya, menyusul ditahan. Hanya, karena sakit, tersangka Naning dibantarkan. Saat ini PT DBS menanggung hutang Rp. 125 Miliar kepada 18.000 akun nasabah.

Kasatreskrim Polres Kota Blitar AKP Naim Ishak mengatakan akan lebih dulu menuntaskan kasus penipuan dan penggelapan. Setelah itu pihaknya akan mengarahkan ke pidana pencucian uang dan gratifikasi. “Siapa pun yang terlibat akan kita usut. Tidak pandang bulu,” tegas AKP. Naim Ishak.Q htn

suprayitno/bhirawa

Berikan panutan, Sekkab Yuhronur Efendi lunasi pajaknya.

Pemkab Intensifkan Pajak Galian C Lamongan, Bhirawa Pemkab Lamongan tahun ini menargetkan pemasukan dari pemungutan pajak daerah bisa mencapai sebesar Rp 68.572.752.670.

Sedangkan realisasi sampai dengan 10 April 2015 baru mencapai Rp 11.063.712.459 atau 16,13 persen.

Data tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Mursyid saat Bulan Panutan Pembayaran Pajak Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan 2015 di ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan, Selasa (14/04).

Kegiatan itu menurut dia juga untuk meluruskan isu bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dihapuskan.

Disebutkan oleh Mursyid, dalam Rakor dispenda Provinsi jatim Februari lalu, Sekdaprov dan Sirektur pajak Daerah dan Retribusi daerah pada Kementerian Keuangan sepakat bahwa PBB-P2 dan BPHTB adalah domain Menteri Keuangan yang telah diserahkan pengelolaanya kepada daerah. Sehingga jika dihapus, harus ada sumber pembiayaan pengganti untuk daerah.

“Target pemungutan pajak daerah Kabupaten Lamongan tahun ini adalah sebesar Rp. 68.572.752.670. Sedangkan realisasi sampai dengan 10 April 2015 baru mencapai Rp. 11.063.712.459 atau 16,13 persen”, ungkap Mursyid.

Terkait PBB-P2, Mursyid menyebutkan

realisasi penerimannya sampai dengan 10 April baru sekitar 3,09 persen atau sebesar Rp. 656.142.185 dari target Rp. 21.241.894.846.

Ranking pertama kecamatan dengan tingkat pelunasan PBB-P2 tertinggi yakni Kecamatan Kalitengah sebesar 26,30 persen, Kedungpring 16,64 persen, dan Mantup 12,04 persen.

Untuk pajak dari Galian C yang belum optimal, dia mulai tahun ini akan menerapkan pendataan dan survey yang lebih teliti. Juga akan digelar operasi pengawasan, penertiban karcis setoran Pajak Galian C, serta akan menempatkan petugas lapangan atau checker di setiap lokasi penambangan.

Dalam acara yang dibuka Sekkab Yuhronur Efendi tersebut juga ditandatangani perjanjian kerjasama antara Dispenda dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris tentang optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor BPHTP. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Yuhronur Efendi bahkan optimis akan pemenuhan target pajak daerah. Itu menurut dia terutama terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan yang mencapai 71,48, atau di atas rata-rata Jawa Timur.

Ketua PPAT Kabupaten Lamongan Siti Reynar yang turut hadir menyampaikan dukungannya. “Saya mewakili teman-teman PPAT dan notaris se Kabupaten Lamongan sepakat untuk mengoptimalkan target BPHTP”, ungkap Siti Reynar.Q yit

Malang, Bhirawa Lantai dasar Gedung DPRD Kota Malang, mendadak dipenuhi lukisan dari pelukis kenamaan di Kota Malang. Karya lukis ini dipajang sedemikian rupa untuk dipamerkan kepada seluruh masyarakat, sejak tanggal 13 April hingga lima hari kedepan, merupakan rangkaian peringatan HUT Kota Malang ke 101.

Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, usai membuka secara resmi pameran lukisan bertajuk ‘Inspirasi Seni untuk Negeri’, kepada wartawan mengutarakan, pameran lukisan ini, baru pertama kali di gedung DPRD Kota Malang.

“Ini merupakan upaya kami agar seni lukis di Kota Malang itu terangkat. Mereka memiliki karya besar tetapi tidak ada tempat untuk memamerkan karyanya, makanya kami memfasilitasi untuk pameran, di gedung DPRD,” tukasnya.

Arif bertekat, ingin mengangkat seni lukis asli Kota Malang itu pada tataran yang lebih baik. Karena para pelukis ini memiliki karya yang diakui secara nasional bahkan internasional. Sayangnya di Kota Malang, tidak memiliki galeri seni, yang secara khsusus memberikan tempat bagi para pelukis.

Untuk memamerkan karyannya. Kedepan dia berharap pihak Pemkot Malang melalui Dinas Pariwisata memberikan tempat tersendiri kepada para pelukis ini.

Agar setiap saat hasil karya pelukis Kota Malang dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat luas.

“Ini merupakan kelemahan mereka, tidak ada fasilitas, padahal kalau mereka difasilitasi, pasti akan lebih maju, dan berdampak secara ekonomis kepada para pelukis. Makanya Pemkot Malang harus memfasiltasi,” imbuh Arif Wicaksono.

Apalagi salah satu sebutan Kota Malang, adalah sebagai Kota Pariwisata, sudah selayaknya memmiliki galeri seni tersendiri. Karena menurut dia masih banyak tempat yang bisa digunakan untuk mewadahi aspirasi seni para pelukis.

Arif yang juga politisi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi pihak Asta Citra Perupa Malang (ACPM), yang turut memeriahkan even tersebut dengan menyumbang beberapa lukisannya untuk dipajang. Tidak hanya pameran lukisan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan demo melukis langsung, oleh sejumlah pelukis ternama. Dua pelukis mulut dan kaki juga turut ambil bagian dalam even langka tersebut.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, menilai, even ini memiliki fungsi strategis utamanya kepada anak muda agar menghargai karya seni lukis. Bahkan Sutiaji didampingi Sekkota Malang Cipto Wiyono memperhatikan satu persatu lukisan yang dipamerkan.

"Melalui karya lukis mampu menumbuhkan rasa cinta kepada budaya nasional sebagai kepribadian bangsa yang harus dilestarikan, kami mendukung even ini" kata Sutiaji, seraya memuji sejumlah lukisan.Q mut

m taufiq/bhirawa

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji didampingi Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono dan Sekkota Cipto Wiyono memperhatikan lukisan bertema Hanoman karya Sukri DS.

Jelang 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan Blusukan ke Desa Menjelang pengoperasian penuh pada 1 Juli 2015 mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, Selasa (14/4) pagi blusukan ke Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

achmad basir/bhirawa

Kabid pemasaran BPJS ketenagakerjaan Bojonegoro, menjawab pertanyaan warga.

Bersama dengan kegiatan Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro yang dikemas dalam bentuk pengajian umum ini ternyata banyak dikunjungi warga sekitar. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Suyoto, Camat Sumberrejo dan para kepala desa serta para SKPD. “Langkah ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap jaminan sosial,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Widio Brahmulyo.

Selain itu untuk mengkomunikasikan program pemerintah kabupaten Bojonegoro dan program

BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah seperti petani, pedagang, ojek dan lainnya.

“Selain program-program pemerintah daerah Bojonegoro, ternyata sosialisasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan ini cukup menarik perhatian dan minat pengunjung khususnya para PNS dan perangkat desa serta ibu-ibu” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Widio Brahmulyo.

Widio mengatakan, kegiatan sosialisasi bertemakan ‘Tanya saya’ ini masih akan rutin dilaksanakan dalam rangka mening-

katkan brand awarnes BPJS Ketenagakerjaan dan menjelang beroperasinya penuh BPJS ketenagakerjaan per 1 Juli 2015, salah satu programnya adalah kepesertaan wajib bagi PNS, TNI dan POLRI. Begitu juga dengan kepesertaan bagi pekerja bukan penerima upah yaitu dengan iuran Rp. 18.200 per orang, maka para pekerja mandiri tersebut sudah terlindungi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. “Dengan iuran sebesar Rp 18.200 peserta sudah dapat manfaat untuk jaminan kematian sebesar Rp.21 juta untuk meninggal biasa dan Rp 74 juta untuk meninggal karena kecelakaan kerja,” pungkasnya.

Per Juli nanti, lanjutnya, BPJS ketenagakerjaan selain melayani program Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT), juga mulai melayani program Jaminan Pensiun (JP). Melalui sosialisasi secara masif, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro berharap bisa memaksimalkan angka peserta. Potensi peserta yang diincar terdiri dari dua kategori yaitu peserta penerima upah atau kalangan pekerja formal dan peserta bukan penerima upah atau kalangan pekerja informal.

“Baik sektor formal maupun informal, potensinya besar di wilayah kami. Sehingga tanggung jawab kami untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pun menjadi besar. Kami berharap masyarakat semakin tersadarkan akan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja,” imbuh Kabid pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Ahmad Fauzan.Q bas

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,065.00

12,935.00

SGD

9,590.40

9,489.40

EUR

14,065.78

13,923.23

JPY

10,925.74

10,815.22

GBP

19,378.01

19,180.02

Sumber: Bank Indonesia (2 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

Harga Cabai Anjlok, Pedagang Terus Merugi Surabaya, Bhirawa Turunnya harga cabai membuat para pedagang di Pasar Wonokromo dan Pasar Medokan merugi Rp1000-2000 per kilogramnya. Lantaran cabai yang di jual pada hari ini di dapatnya 3 hari yang lalu. Suminah, pedagang cabai di Pasar Wonokromo harus menanggung kerugian, karena harga yang di dapat pada tiga hari yang lalu Rp.7000 per kilogramnya, dalam waktu tiga hari langsung turun Rp2 ribu per kilogramnya. “ Ruginya lumayan mas, tiga hari lalu masih dapat Rp.7 ribu per kilogram di jual ke pembeli Rp.8 ribu per kilogramnya.

Sekarang harganya turun jadi Rp.5 ribu per kilogram. Sedangkan kemarin kulakan cabai dari Mojokerto beli 50 kg. Jika di hitung total kerugian dari setengah kuintal mencapai Rp.100.000. Saya tidak tahu, jika besok ada pasokan baru terus harganya turun tentu akan semakin merugi,” jelasnya di ketika sambil melayani pembeli, Selasa (14/4) kemarin.

Suminah tidak punya cara lain selain harus menjual dengan kerugian, karena hanya untuk sekedar balik modal. Itu pun jika dihitung masih sangat rugi jauh, karena modalnya telah terpotong oleh harga cabai yang terus mengalami turun. Dirinya mengakui harga cabai di tingkat tengkulak pun sudah turun, karena hasil panen yang mengalami potensi pembusukan karena daerah penghasil cabai rawit rata-rata mengalami curah hujan yang tinggi. “ Pak Tres ( tengkulak) tempat saya mengambil cabai ditempatnya tadi mengatakan daerah penghasil cabai seperti Batu, Mojokerto, dan Jember harganya sudah turun. Karena hujannya banyak yang merusak cabai, sehingga cabai jadi lebih cepat busuk,” jelasnya.

Sementara itu menurut Sugiman, pedagang pasar Medokan lebih memilih untuk berbelanja secukupnya saja dalam satu hari.

Seperti saat cabai di harga Rp.15 ribu per kilogramnya merupakan harga yang sangat wajar, karena petani dan pedagang tidak dirugikan. Sedangkan pembeli dari segi harga masih terjangkau. “ Harga yang cocok adalah Rp.15 ribu per kilogramnya. Yang menanam juga tidak mengalami kerugian, demikian pula pedagang tidak harus merugi karena harga cabai yang merosotnya sangat cepat hanya dalam hitungan dua bulan saja. Karena pernah dalam sejarah saya berjualan cabai, pada tahun 2012 harga cabai menyentuh harga Q wil Rp.3 ribu per kilogramnya,” tuturnya.Q

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6922 ED, a/n Aryoto, Desa/Kec. Besuki rw 02/04, Situbondo.

No. 711/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Kawasaki, th. 2012, Merah, AG4984OF, a/n. Sujiat, Ds. Gempolan, Pakel-T.Agung No. 712/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG6003OD, a/n.

Siti Nurhayati, Ds. Junjung, Sumbergempol-T.Agung No. 713/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Yamaha, th. 2009, HitamMerah, AG5192TL, a/n. Kasmani, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 714/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG4627RAH, a/n. Yami, Ds. Nyawangan, Sendang-T.Agung No. 715/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG5878SY, a/n.

Suryani, Ds. Pandansari RT 02/02, Rejotangan-T.Agung No. 716/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG2246RAQ, a/n. Suripah, Miridudo RT 01/05, Mirigambar-T.Agung No. 717/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2010, Biru, AG6271RW, a/n. Fandi Susilo, Kel. Tretek-T.Agung No. 718/IMB/BI-II/2015

Rabu Wage, 15 APRIL 2015

Kontes dan Ekspo Ternak, Madura Bebas Brusella Pemprov, Bhirawa Tahun ini, Kontes dan Ekspo Ternak Jatim kembali diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan (Disnak) Jatim yang rencananya berlokasi di Kabupaten Lamongan.

Kali ini, dalam Kontes dan Ekspo Ternak Jatim akan diselenggarakan 9-11 Juni mendatang, terdapat launching Pulau Madura Bebas Kasus Brusella. Kasus brusella atau dikenal juga brucellosis adalah penyakit ternak menular yang secara primer menyerang sapi, kambing, babi dan sekunder berbagai jenis ternak lainnya serta manusia.

“Banyak rangkaian acara unutk ekspo dan kontes ternak.

Kami juga ingin memecahkan kembali rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dalam pelaksanaan kontes nanti yakni dengan kategori bobot sapi terberat,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM, Selasa (14/4).

Untuk ekspo ternak akan ditampilkan promosi teknologi dan pengembangan peternakan. Selain itu juga menjadi ajang tukar informasi perkembangan dan peningkatan pemasaran produksi peternakan bagi para peternak di Jatim. Sementara untuk kontes ternak akan memperebutkan Trofi Gubernur Jatim dengan total hadiah ratusan juta. Ek-

ist

Dalam Kontes dan Ekspo Ternak Jatim akan diselenggarakan 9-11 Juni mendatang, terdapat launching Pulau Madura Bebas Kasus Brusella.

spo dan kontes ini juga untuk membuka peluang investasi bagi investor untuk menanamkan modal dalam pengembangan usaha peternakan.

“Jadi semua insan peternakan dari kelompok peternak, petugas peternakan, perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan diharapkan dapat berkumpul dalam acara ini. Kami berharap acara ini dapat menjadi memotivasi seluruh ele-

men peternakan di Jatim,” paparnya. Melalui ekspo dan kontes itu ia juga berharap dapat membawa banyak manfaat Setidaknya, lanjutnya, bisa menjadi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas budidaya ternak sehingga mampu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kelompok rencananya juga diperlombakan, seperti kelompok ternak, RPH

(rumah potong hewan), tempat penampungan susu, optimalisasi pusat kesehatan hewan, dan petugas berprestasi.

Untuk petugas berprestasi dibagi menjadi kategori petugas inseminator berprestasi di bidang introduksi dan pengembangan, petugas pemeriksa kebuntingan, petugas ATR (asisten teknik reproduksi), optimalisasi dokter hewan puskeswan, optimalisasi petu-

gas medik veteriner, dan petugas informasi pasar.

Melalui kegiatan tersebut, Disnak Jatim juga akan menggelar acara gerakan minum susu sapi dan makan daging serta telur bagi anak-anak.

“Kebiasaan minum susu, makan daging dan telur sangat menyehatkan. Jika anak sehat, maka bisa menunjang anak agar bisa menjadi pintar,” tukasnya. Q rac

Pertamina EP Tindak 295 Pengelola Sumur Tua Surabaya, Bhirawa Anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina EP menindak tegas pengelola 295 sumur tua karena telah melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi secara ilegal, merusak ekosistem, dan merugikan negara. “Apalagi, aktivitas bisnis mereka tidak ada laporan pajak. Padahal, hasil minyak mentah yang digali minimal mencapai 300-400 Barrel of Oil Per Day (BOPD),” kata Public Relation Manager Pertamina EP, Muhammad Baron, ditemui di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, di wilayah kerjanya yakni Field Cepu ada 550 sumur tua yang diusahakan oleh masyarakat dan investor di Kecamatan Kedewan Cepu Bojonegoro. Akan tetapi hanya 255 sumur tua yang legal dan berproduksi setiap hari mencapai 1.075 BOPD. “Sementara, 295 sumur lainnya merupakan sumur galian baru dengan produksi 1.085 BOPD,” ujarnya.

Kemudian, jelas dia, kini sumur tua yang menjamur di Blok Cepu tak lagi dikuasai oleh KUD yang mendapat izin

dari Pertamina. Namun, sekarang dikelola investor besar dengan proses penambangan menggunakan ESP yang termasuk dalam proses penambangan minyak modern.

“Ini tak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan sumur tua yang dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Di aturan itu menyebutkan bahwa sumur yang dibor sebelum tahun 1970an bukan sumur bor baru yang diusahakan dengan alat modern seperti laiknya upaya pengeboran minyak bumi lain,” katanya. Saat ini, tambah dia, Pertamina EP sudah melaporkan upaya illegal drilling ini kepada kepolisian dan juga pihak TNI. Apalagi, pelaporan tersebut memiliki landasan hukum yakni Undangundang Nomor 22 Tahun 2001.

“Kebijakan pemerintah itu mengatur bahwa kegiatan hilir maupun hulu minyak dan gas bumi hanya boleh dilakukan oleh BUMN, BUMD, KUD, serta Badan Usaha Swasta yang sudah memiliki izin dari negara,” katanya.

Bahkan, sebut dia, undang-

undang itu juga diperkuat oleh Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi dan Sumur Tua. Selain itu, ancaman hukumannya berat atau penjara enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

“Sampai saat ini berkasnya sudah di pihak kepolisian.

Kami juga terus koordinasi dengan Pemkab Bojonegoro untuk merangkul para pekerja di sumur tua sehingga illegal drilling bisa ditekan dan 2.300 pekerja di sumur tua itu tak akan kehilangan pekerjaannya,” katanya.

Berbagai langkah hukum itu, kata dia, sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Di samping itu supaya masyarakat terutama pekerja di sumur tua bisa mendapatkan penghasilan yang lebih laik.

Penyebabnya, walau sumur tua sudah dikelola investor yang mengusahakan pengeboran dengan alat canggih dan secara profesional tapi pendapatan dan kesejahteraan pekerja di sumur tua kian buruk. Q riq,ma

PTPN X Ekspor 1.500 Ton Tembakau ke Eropa Surabaya, Bhirawa Kebun Ajung Gayasan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengekspor 1.500 ton tembakau cerutu ke sejumlah negara di Eropa. “Hampir setiap tahun, pihak Kebun Ajung Gayasan mengekspor sekitar 1.500 ton tembakau ke Swiss, Jerman, Belanda, Denmark, dan negara Eropa lainnya,” kata Manajer Tanaman Tembakau Bawah Naungan (TBN) Kebun Ajung Gayasan PTPN X, Laurientius Tumanggor, di Jember, Selasa (14/4).

Menurut dia, tembakau di Kebun Ajung Gayasan sudah dipesan oleh beberapa eksportir dan sudah dilakukan pemesanan barang (Letter of Intend) untuk tahun 2015 sebanyak 1.500 ton.

“Proyeksi penanaman tembakau

cerutu itu juga disesuaikan dengan pesanan, sehingga tahun ini menanam sekitar 10.050 hektare untuk Tembakau Bawah Naungan dan sebanyak 450 hektare untuk Na Oogst,” tuturnya.

Ia menjelaskan penanaman tembakau TBN akan dimulai pada Mei-Juni 2015, sedangkan untuk Na Oogst biasanya ditanam pada bulan Agustus-September. “Penanaman tembakau cerutu yang diekspor ke sejumlah negara Eropa tersebut sudah sesuai standar Coresta, sehingga tingkat residu pestisida sudah dikendalikan sesuai dengan standar Coresta tersebut,” paparnya.

Harga tembakau kualitas bagus untuk pembungkus luar cerutu mencapai 60 Euro per kilogram, sedangkan kualitas medium sebesar 30 Euro, dan kualitas rendah

atau filler sebesar 15 Euro.

Kebun Ajung Gayasan merupakan salah satu dari tiga kebun tembakau cerutu milik PTPN X, selain Kebun Kertosari seluas 525 ha yang juga di Jember dan Kebunarum seluas 325 ha di Klaten, Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jember, Maskyur, mengatakan perusahaan membeli tembakau cerutu jenis Na Oogst Tanam Awal (NOTA) dan Na Oogst tradisional tahun 2015 yang ditanam oleh petani menurun. “Beberapa penyebab terjadinya pengurangan pembelian tembakau karena faktor permintaan pasar di luar negeri berkurang dan sebagian perusahaan masih memiliki stok tembakau di gudangnya,” Q ma,ant katanya.Q

m ali/bhirawa

BKPM bekerjasama dengan Pemprov Jatim menyelenggarakan kegiatan KP3MN.

Gandeng Pemprov, BKPM Gelar KP3MN Surabaya, Bhirawa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN).

Menurut Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Frengky Siberani yang ditemui disela sela acara Selasa (14/4) kemarin, berlangsung selama dua hari, 14-15 April 2015 di JW Mariot hotel Surabaya dengan diikuti oleh Pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut diatakan, kegiatan ini sangat strategis untuk melihat tugas dan tantangan bersama dalam meningkatkan investasi yang berkualitas untuk dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah, penyediaan lapangankerja, produksi barang/ jasa, peningkatan sumber penerimaan negara. Menurutnya, hal tersebut akan bermuara pada peningkatan lapangan usaha bagi kesejahteraan masyarakat luas.

“Kami mendorong pe-

merintah daerah untuk bersama-sama mengharmonisasikan program dan kegiatan peningkatan investasi agar target realisasi Rp. 519 Triliun dapat tercapai pada akhir tahun ini,”papar Franky.

Franky menambahkan, dalam ruang lingkup kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BKPM dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini BPMPTSP, senantiasa berupaya untuk terus menerus memperbaiki diri dalam meningkatkan fungsi penanaman modal yang berkualitas, transparan dan professional, mulai dari perencanaan, promosi terutama untuk sektor-sektor penanaman modal yang berkualitas, pelayanan dan pengendalian pelaksanaan.

Pada kegiatan tersebut beberapa menteri direncanakan akan memberikan paparan, antara lain: Menko Perekonomian yang akan memaparkan “Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 20152019”. Menteri lainnya yang direncanakan hadir adalah Menteri Dalam Negeri yang diharapkan paparan tentang. Q ma

Dinas Pertanian Optimalkan Mini Agrowisata

Wahana Wisata Edukasi, Ajarkan Cara Bercocok Tanam Sempitnya lahan di Kota Surabaya, bukan menjadi halangan bagi warga maupun pelajar untuk belajar bercocok tanam. Dinas Pertanian (Distan) kota Surabaya saat ini berusaha untuk mengoptimalkan mini agrowisata yang terletak di Jl. Pagesangan.

Pemkot berencana mengoptimalkan Mini Agrowisata untuk kunjungan warga.

andre/bhirawa

Selain itu mini agrowisata juga merupakan salah satu area rekreasi edukasi di Surabaya yang dikelola Dinas Pertanian bisa menjadi tempat belajar sekolah maupun instansi yang berkunjung ke lokasi tersebut.

Tujuannya, belajar mengenai berbagai macam tanaman dan sejumlah jenis hewan ternak.

Umumnya, siswa-siswi Play Group, TK, dan SD yang belajar tentang pembibitan, penanaman pohon, beternak ayam, kelinci, dan ikan di sana. Mereka diajarkan tentang bagaimana merawat tanaman dan hewan

yang baik dan benar.

Para pengunjung, khususnya yang masih usia TK dan SD, diperkenalkan sejumlah alat pertanian secaara langsung.

Mulai dari cetok, cangkul, tabung penyiram tanaman, dan bibitbibit tanaman. Mereka langsung bisa praktek lapangan. Selain itu, pernah pula murid-murid SMP dan SMA yang datang untuk belajar tentang pelajaran IPA dan Biologi ke sana.

Kepala Dinas Pertanian kota Surabaya, Djoestamadji mengutarakan, pengunjung Mini Argowisata relatif terus meningkat

dari tahun ke tahun. Maka itu, pihaknya mulai merancang rencana optimalisasi pelayanan. ‘’Kami terpikir untuk tetap membuka Agrowisata pada Sabtu dan Minggu. Saat ini masih dalam tahap perencanaan program karena masih disiapkan segala sesuatunya. Mudahmudahan bisa terwujud,’’ ungkapnya, Selasa (14/4).

Animo masyarakat terhadap area rekreasi edukasi membuat pihaknya bersemangat untuk memberikan pelayanan terbaik.

Daripada siswa-siswi sekolah di Surabaya melakukan kunjungan di tempat lain yang lebih jauh, padahal yang dipelajari sama saja, ada baiknya memilih lokasi ini. Apalagi, selama ini ada pula pengunjung dari luar kota. Misalnya, Sidoarjo, Gresik,

dan pulau Madura.

Sementara itu Kasi Kehutanan, Suzy Irawati Fauziah menuturkan, mereka yang ingin berkunjung ke Mini Agrowisata, dipersilakan membuat surat permohonan pada Dinas Pertanian tentang kapan akan datang ke sana. Dalam beberapa hari setelahnya, dinas akan menghubungi contact person yang ada di surat tersebut. ‘’Intinya, mereka yang ingin datang ke sini sangat dimudahkan,’’ jelasnya.

Dinas Pertanian juga sedang menyiapkan program edukasi pembibitan tanaman bagi SMP dan SMA. Detail mekanismenya masih dalam perencanaan. Yang jelas, instansi tersebut berniat membuat semacam pelatihan menanam pohon pada sekolahsekolah. Q dre

OLAHRAGA

Rabu Wage 15 APRIL 2015

LINTASAN

Persela Berencana Jadwalkan Latihan dan Uji Coba Lamongan, Bhirawa Kesebelasan Persela Lamongan berencana menjadwalkan latihan dan menggelar laga uji coba untuk menjaga kondisi tubuh pemain pascalibur karena jeda sementara Liga Indonesia dan ketidakjelasan jadwal kompetisi.

Humas Persela Arief Bachtiar di Lamongan, Jatim, Selasa mengatakan jadwal latihan akan dimulai pada Kamis (16/4) sore di Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan, sedangkan untuk uji coba masih dibicarakan dengan pengurus terkait tim yang akan menjadi lawan.

"Kita akan kumpul melakoni latihan bersama di Stadion Surajaya, Lamongan, pada Kamis (16/4) sore, dengan agenda 'recovery' (pemulihan) dan latihan ringan, dan untuk uji coba masih kita carikan lawan dan jadwalkan," ucapnya.

Sebelumnya, tim berjuluk "Laskar Joko Tingkir" sepakat untuk meliburkan sementara pemainnya selama tiga hari, setelah adanya keputusan terkait jeda sementara Liga Indonesia.

"Kami memberikan pemain libur agar mereka bisa mempunyai kebugaran saat kompetisi mulai berjalan, dan kita harapkan berhentinya sementara kompetisi tidak mengganggu mental pemain," katanya.Q ant

Dua Pemain Asing Arema dalam Pantauan Malang,Bhirawa Dua pemain asing Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Abblodde Yao Rudy dan Sengbah Kennedy, saat ini dalam pantauan serius tim pelatih karena memburuknya peforma keduanya pada dua laga pembuka Liga Indonesia 2015.

Asisten pelatih Arema, Joko Susilo, Selasa mengakui menburuknya performa dua pemain asing tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi tim berjuluk Singo Edan, jika keduanya tidak mendapatkan penanganan khusus dan serius dari tim pelatih.

"Kami terus berupaya membuat penampilan kedua pemain itu kembali seperti pada laga-laga sebelumnya (pramusim) yang cukup bagus," ucap pelatih yang akrab dipanggil Gethuk tersebut.

Menurut dia, tim pelatih punya tugas khusus bagaimana penampilan mereka segera meningkat dan lebih bagus lagi.

Jeda kompetisi beberapa hari ke depan ini yang dimanfaatkan tim pelatih untuk mengasah kemampuan dan performa keduanya.

Ia mengakui memburuknya penampilan duo asing Singo Edan tersebut, salah satunya dikarenakan terganggu secara psikologis akibat permasalahan nonteknis yang dihadapi klub.

Keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mencoret Arema dari LSI 2015 berdampak pada pola permainan dan performa pemain dalam pertandingan.Q ant

Pembangunan GOR Batu Ditunda Kota Batu, Bhirawa Rencana pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) akhirnya dievaluasi. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko memerintahkan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) agar mengkaji kembali rancangan pembangunan GOR. Pasalnya, dalam rancangan yang dibuat, GOR yang dialokasikan pembangunannya sebesar Rp 20 milyar tersebut tidak memperhitungkan daya tampung untuk kegiatan konser musik dan pertandingan olah raga level nasional.

Karena itu, ER sapaan akrab Wali Kota Batu, meminta agar dirancang ulang karena dikhawatirkan GOR tersebut

tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena tidak menampung penonton yang cukup besar.

"Kalau memang dari rencana awal belum memperhitungkan kemampuan daya tampung tribun, maka lebih dikaji ulang. Daripada menelan biaya Rp 20 milyar tetapi tak optimal, lebih baik ditunda pelelangannya," tutur ER.

Lebih lanjut dikatakan, Dinas PU CKTR harus menghitung ulang, jika tribun penuh kondisi udaranya di dalam panas atau tidak. "Selain kapasitas tribun, harus juga dipertimbangkan kapasitas AC, penangkal petir dan fungsi-fungsi lainnya. Kalau memang anggarannya perlu ditambah ya lebih baik lelangnya ditunda dan anggarannya ditambah di PAK," tegasnya.

Ditambahkan dia tidak menginginkan setelah dibangun GOR tidak bisa difungsikan dengan baik tentu akan sia-sia.

Sebab GOR tersebut sejak awal diharapkan mampu men-

dukung pariwisata dengan digelarnya event-event olah raga nasional di Kota Batu.

"Kalau memang tidak cukup dikerjakan satu tahun anggaran, kan kita bisa laksanakan secara multiyears. Lebih baik menunda daripada perencanaannya kurang matang," tukas ER. Sementara itu Kepala Dinas PU CKTR, Arif Setyawan mengaku kapasitas penonton tribun memang tidak dipertimbangkan dalam pembuatan rancangan GOR tersebut.

"Dulu memang tidak mempertimbangkan berapa jumlah minimal penonton di tribun.

Kalau memang kebijakan Wa-

UMK Unair Gelar Kejurnas SH Terate

Rio Haryanto Siap Tampil di GP2 Bahrain

Surabaya, Bhirawa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Setia Hati (SH) Terate Universitas Airlangga menggelar kejuaraan nasional pencak silat The 2nd Airlangga Setia Hati Terate Pencak Silat Championship yang berlangsung 13 – 18 April 2015 di kampus C Unair.

Menurut Ketua Panitia Mohammad Azmi Faisol, kejuarnas ini bertujuan untuk mencetak prestasi pencak silat. Selain itu UKM Setia Hati Terate juga berusaha memberika kontribusi nyata dalam upaya untuk pengembangan prestasi sekaligus melestarikan pencak silat sebagai kekayan budaya bangsa Indonesia. "Semoga dalam kejuaraan ini dapat muncul juara – juara yang akan mengharumkan Universitas Airlangga, serta Setia Hati Terate pada umumnya," kata Azmi, Selasa (14/4).

Tujuan kegiatan “The 2nd Airlangga Setia Hati Terate Pencak Silat Championship 2015” adalah Menyambut peringatan 1 abad (100 tahun) Setia Hati Terate pada tahun 2022, menyambut Dies Natalis Univeritas Airlangga tahun 2015, sebagai media menjaga, melestarikan dan mempromosikan pencak silat ke masyarakat umum.

Kegiatan ini akan diselenggarakn di GOR Basket yang berada di Kampus C Universitas Airlangga, Peserta dalam “The 2nd Airlangga Setia Hati Terate Pencak Silat Championship 2015” meliputi beberapa kategori usia berdasarkan hasil Munas IPSI tahun 2012 yaitu Usia Dini (Regional Jawa Timur) Usia Pra Remaja (Nasional), Usia Remaja (Nasional), Usia Dewasa (Nasional) dan Usia Pendekar (Nasional Kuota 50 Orang). Qwwn

Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto menyatakan kesiapannya tampil pada seri pertama lomba balap mobil GP2Series 2015 di Sirkuit Internasional Sakhir Bahrain, 17 hingga 19 April mendatang.

"Sekarang ini Rio Haryanto dalam perjalanan dari markas timnya Campos Racing di Valencia, Spanyol, menuju ke Bahrain," kata Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati, ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Selasa.

Menurut dia, akhir-akhir ini yang bersangkutan sering berada di markas timnya untuk persiapan menghadapi seri pertama di Bahrain. Simulator dan persiapan fisik terus dilakukan oleh Rio Haryanto.

Selain itu, lanjut dia, Rio Haryanto juga terus mempelajari dan memahami teknis soal mesin serta ban pirelli yang sulit.

"Sudah dua tahun ini Rio pakai ban pirelli tetapi ban tersebut komponennya sulit diprediksi," katanya.

Di samping itu, kata dia, Rio juga belajar soal akselerasi dan deselarasi mobilnya supaya dapat menghasilkan "g-force" yang mencapai angka lima, artinya Rio harus menahan beban hingga lima kali berat badannya saat mengemudi.

Jadi, kata dia, tidaklah mengherankan jika Rio Haryanto wajib disiplin dalam latihan. Untuk latihan fisik, Rio Haryanto harus menjalani berbagai latihan seperti lari jarak jauh, angkat beban, atau berenang untuk memperkuat otot-otot leher, lengan, dan kaki.

Saat mengemudi dalam kecepatan yang tinggi, kata dia, koordinasi antara mata dan tangan yang baik sangat diperlukan sehingga Rio juga harus mendapatkan asupan nutrisi yang sehat dan berimbang.

Penampilan pebalap asal Solo, Jawa Tengah, di Sirkuit Internasional Sakhir Bahrain mendatang bukan yang pertama baginya karena sebelumnya yang bersangkutan juga pernah berlaga di sirkuit sepanjang 5.412 kilometer.

Bahkan, pada awal April 2015 ini, pebalap berusia 22 tahun ini juga tampil pada sesi pramusim kedua.

Pada sesi pramusim yang berlangsung selama tiga hari tersebut, Rio mencatat prestasi yang meyakinkan karena masuk peringkat lima besar.

Pada hari kedua, Rio Haryanto berada pada peringkat keempat dengan catatan waktu 1:42.437 dari 15 kali putaran, kemudian pada hari ketiga di posisi ketiga dengan catatan waktu 1:41.707 dari 39 putaran.Q ant

UKM Setia Hati (SH) Terate Universitas Airlangga bakal menggelar kejuaraan nasional pencak silat di kampus C Unair.

Tulungagung Tuan Rumah POR SD/MI VII

Pertandingkan 11 Cabor Surabaya, Bhirawa Kabupaten Tulungagung akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga (POR) Sekolalah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI)) VII 2015. Rencanannya even yang mempertandingkan dan melombakan 11 cabang olahraga (Cabor) itu akan digelar pada Bulan Oktober atau setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Popnas) Bandung.

11 Cabor yang dilombakan maupun dipertandingkan adalah, atletik, senam, renang, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, sepak takraw, panahan, bola voli mini, pencak silat dan catur.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora)

9

Jatim, Dr Sugeng Riyono berharap seluruh daerah mengirimkan atlet terbaiknya untuk turun di POR SD/MI, karena saat ini Jatim sangat membutuhkan atlet dari kalangan pelajar. "Saya berharap muncul bibit atlet masa depan Jatim," katanya, Selasa (14/4).

Pada POR kali ini ada beberapa ketentuan, yakni selain siswa SD juga diikuti oleh siswa dari Madarasah Ibtidaiyah.

Karena pada POR 2011 dan 2013 hanya diikuti oleh siswa SD saja.

"Untuk tahun ini peserta dari madarasah diperkenankan ikut POR karena berdasarkan AD/ART Bapopsi melalui Munas Bapopsi di Batam Bulan Maret lalu," kata Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora

Jatim, Haris Ramadhan saat ditemui usai rapat dengan perwakilan daerah di Dispora Jatim, Selasa (14/4).

Lebih lanjut Haris menjelaskan, khusus untuk catur pada POR 2015 tetap dilombakan, karena di Por mendatang olahraga adu otak itu tidak lagi dilombakan. "Usulan dari perwakilan daerah, untuk Por 2015 catur tetap ada, tapi kedepan sudah tidak ada karena cabor ini di Popnas tidak dipertandingkan," kata Haris.

Nantinya usai menggelar rapat di Dispora Jatim, para perwakilan dari kabupaten/ kota akan diajak untuk meninjau venue maupuan sarana dan prasarana di Tulungagung.

Q wwn

li kota harus ditunda ya akan kita tunda untuk menghitung dan merancang ulang," kata Arif kepada bhirawa, Selasa kemarin (14/4).

Diakui, saat ini lelang proyek GOR memang belum dilaksanakan karena masih membuat perencanaan. Namun sesuai arahan Walikota Batu tersebut, maka pihaknya akan menghitung ulang nilai proyek, jika harus disesuaikan dengan kemampuan daya tampung GOR. "Lelang untuk sementara ditunda, kalau memang anggaran kurang akan kita ajukan di PAK," tandasnya.Q sup

Rio Haryanto

Bupati Jadi Warga Kehormatan Pasmar 1 Juanda Langkah Pasukan Marinir (Pasmar) 1 Juanda Sidoarjo mendapat apresiasi baik dari jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan warganya. Pasalnya, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH. M.Hum telah terpilih sebagai ‘Warga Kehormatan Pasmar 1 Juanda’.

Prosesi penyematan gelar dilakukan kemarin(14/4) di halaman Markas Komando Pasmar 1 Juanda dengan Inspektur Upacara Komandan Pasmar 1 Juanda Brigjen TNI (Mar) Kasirun Sitomurang.

Hadir pula dalam prosesi tersebut, Ketua Dewan Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Sekretaris Daerah Sidoarjo Vino Rudi Muntiawan, SH seluruh pimpinan SKPD hingga para camat se Sidoarjo.

Sebelum pemberian gelar dilakukan, Bupati Sidoarjo bersama Ketua Dewan diberi kesempatan naik kendaran tank menuju lapangan tembak yang berada di sisi selatan Mako Pasmar 1, untuk menembak 5 balon dengan menggunakan senjata khusus Mari-

nir MP-5 buatan Jerman. Kelima balon tersebut ternyata bisa ditembak dengan tepat oleh Bupati Saiful Ilah dengan jarak 15 meter. Usai menembak, Bupati Saiful juga diberi kesempatan untuk menembakkan meriam artileri medan 105 buatan Perancis.

Kegiatan terakhir, seremonial pemberian gelar yang diserahkan langsung Komandan Brigif 1 Marinir Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, serta penyematan dua Brevet masing masing Brevet Arteri Amphibi dan Brevet Kaveleri Amphibi kepada Bupati Sudoarjo Saiful Ilah.

Dalam amanatnya, Komandan Brigif 1 Marinir Brigjen (Mar) Kasirun Sitomurang menegaskan, rangkaian pengangkatan

Bupati Sidoarjo sebagai warga kehormatan ini merupakan acara spesial dan luar biasa. Karena Bupati Sidoarjo merupakan tokoh pertama, sebagai penerima gelar Warga Kehormatan di Brigif 1 Marinir. “Kegiatan ini sekaligus penegasan, kemitraan antara Marinir dengan Pemkab Sidoarjo,”

tegas Kasirun Situmorang.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menerima penghargaan menyatakan rasa bangganya dan senangnya atas gelar Warga Kehormatan yang telah diberikan. Apalagi menurutnya, sejak kecil mempunyai cita-cita menjadi anggota TNI.

Bupati Saiful Ilah saat melakukan penembakan meriam buatan Perancis.

Komandan Pasmar 1 Juanda dan Bupati Sidoarjo menunjukkan jabatangan komando.

Cita-cita kecil tidak tercapai, sekarang malah jadi Warga Kehormatan Marinir. “Saya sangat bangga hari ini, dan senang sekali. Semoga kemitraan ini bisa berjalan dengan baik,” ungkap Bupati Saiful Ilah.

Acara ditutup dengan agenda

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama Komandan Pasmar 1 Juanda meninjau seluruh pasukan Marinir, serta pengambilan gambar bersama seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo dan seluruh jajaran Pasmar 1 Juanda.Q ach. adv

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Wage 15 APRIL 2015

BKOW Ingatkan Orangtua Waspadai Pemakaian Gadget Anak

KILAS NASIONAL

Kartu Sakti Tahap Dua Diluncurkan 27 April Jakarta, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah akan menyalurkan “kartu sakti” tahap kedua pada 27 April 2015.

“Pada 27 April Presiden Joko Widodo berkenan me-’launching’ kartu sakti tahap kedua di 12 kabupaten/kota,” kata Khofifah pada rakornas verifikasi dan validasi data kemiskinan di Jakarta, Selasa (14/4) kemarin.

Khofifah mengatakan, bersamaan dengan peluncuran tahap kedua tersebut, validasi dan verifikasi data juga akan dilakukan.

“Ada verifikasi dan validasi data yang memang harus kita lakukan sebelum distribusi KIS dan KIP secara maksimal,” ucapnya.

Kartu sakti tersebut yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, distribusi kartu sakti paling akhir Juni 2015 akan diterima oleh seluruh penerima, sehingga mereka yang berhak mendapatkan KIP pada Juli ketika masuk sekolah bisa menerima manfaat. Untuk tingkat SMA menerima Rp1 juta, SMP Rp750 ribu dan SD Rp450 ribu untuk penerimaan sekali untuk satu tahun.

“Sehingga Juli mereka masuk sekolah akan memotivasi lebih kuat pada anakanak supaya belajar lebih baik,” tambah Khofifah.

Begitu juga dengan KIS maksimal pada Juni sudah semua didistribusikan, karena memang bagian dari dana KIS dan KIP serta KKS dari APBN Perubahan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baru cair akhir Maret lalu, jelas Khofifah.

“Setelah itu proses lelang dan pencetakan sehingga distribusi akan dilakukan pada mereka yang datanya relatif divalidiasi.

Sambil berjalan maka proses pencetakan kartu dilakukan maka maksimal Juni sudah terdistribusi,” ujar Mensos.

Sasaran penerima KIS sebanyak 88,2 juta jiwa sedangkan KIP 17 9 juta anak usia 6-21 tahun baik yang terafiliasi oleh pendidikan umum, agama maupun tidak dalam lembaga pendidikan. Q ant

BPPKB Jatim Sosialisasi Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak Kejahatan seksual terhadap anak tidak mengenal tempat dan pelakunya. Siapa saja bisa menjadi pelaku dan dimana saja bisa terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak. Demikian peringatan yang disampaikan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur Hj Fatma Saifullah Yusuf saat memberi pengarahan pada acara sosialisasi Inpres 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, Selasa (14/4) kemarin.

Kegiatan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim tersebut dihadiri peserta dari kalangan BKOW Jatim, Dinas Pendidikan, Badan Perlindungan Perempuan Anak, serta pegiat perlindungan anak Se Jawa Timur.

Dalam acara sosialisasi yang berlangsung di Kampus Poltekkes Surabaya tersebut, Istri Wagub Saifullah Yusuf ini juga mengingatkan bahwa anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua, oleh karenanya harus dijaga sebaik-baiknya. Pe-

ringatan itu disampaikan karena menurut catatan Fatma, pelaku kekerasan seksual terhadap anak ternyata lebih banyak berasal dari orang-orang terdekatnya.

“Kalau pelaku berasal dari orang terdekat, biasanya akan menimbulkan rasa trauma yang lebih mendalam,” kata Fatma.

Lebih lanjut menurut Fatma, perkembangan teknologi khususnya internet yang demikian cepat, harus direspon secara positif oleh para orang tua.

“Ibu-ibu juga harus tahu soal gadget, karena lewat teknologi gadget semua informasi bisa

masuk kedalam anak-anak,” tegas Fatma lagi.

Kegiatan sosialisasi yang dipandu redaktur Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro SN tersebut menghadirkan pembicara dari Kemenkumham Jatim Nur Hikmah, Polda Jatim Kompol Yashinta Ma’u, LPA Jatim Winny Isnaini dan dari Diknas Jatim Titin Sumartini.

Senada dengan yang disampaikan Ketua BKOW Jatim, berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami anak menurut catatan Polda Jatim ternyata juga paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.

“Bisa saudara, orang tua tiri bahkan orang tua kandungnya sendiri,” tutur Kompol Yashinta. Oleh karena itu, Yashinta berpesan tentang pentingnya bersikap empati dengan lingkungan sekitarnya.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak BPPKB Jatim saat ditemui disela-sela acara

mengatakan kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk membangun kesadaran semua pihak akan pentingnya perhataian akan ancamana kejahata seksyual terhadap anak.

“Saya berharap mulai dari keluarga, sekolah dan mas-

yarakat memiliki kepedulian terhadap anak-anak di sekitarnya,” kata Diah. Menurut Diah, kalau semua pihak mau peduli dengan masalah ini, maka ancaman kejahatan seksual tersebut bisa dicegah.

Q why

Jangan Paksakan Pilkada Serentak

Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum tidak perlu memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015, jika memang ada daerah yang nyata-nyata tidak siap.

MPR Akan Perjuangkan Aspirasi Warga Kutai Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan akan berusaha memperjuangkan aspirasi warga Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, yang menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

“UU tersebut dibahas di Komisi XI DPR RI, nanti saya akan bantu untuk komunikasi dengan pimpinan komisi,” kata Mahyudin saat menerima kunjungan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/4) kemarin.

Dia mengatakan harus dirinci pasal krusial mana saja yang perlu direvisi karena perlu didiskusikan lebih lanjut.

Menurut Mahyudin, dalam mengajukan revisi UU harus memikirkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Kita gunakan jalur formal dulu karena kalau langsung mengundang pemerintah maka MPR dinilai menggunakan kekuasaan,” ujarnya.

Dia menjelaskan mekanisme revisi UU tersebut dibahas di Komisi XI, masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional, masuk ke Badan Legislasi, lalu di komisi dibahas dengan dibentuk panitia khusus dan finalisasi di komisi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan pihaknya ingin berkontribusi dalam revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. Dia menjelaskan sudah merancang naskah revisi yang sudah disampaikan ke DPR RI. “Naskah akademik revisi yang kami sampaikan adalah pokok pikiran yang telah kami sampaikan pada DPR RI,” ujarnya.

Dia meminta Mahyudin memfasilitasi bertemu DPR RI dan Kemenkeu agar bisa mempresentasikan naskah akademik yang telah disusunnya tersebut.Q ant

why/bhirawa

Ketua BKOW Jatim Ny Hj Fatma Saifullah Yusuf dan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak BPPKB Jatim Dra Ec Diah Supartiyani

istimewa

Presiden Jokowi memanggil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4) pagi

Ahok – DPRD DKI Diminta Segera Bekerja Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sekaligus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/ 4) pagi.

Setelah bertemu hampir 1,5 jam, Presiden Jokowi mengatakan, ada 3 (tiga) kesimpulan dari pertemuannya dengan Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI. Yang pertama, APBD yang 2015 seluruh proses-prosesnya harus segera diselesaikan secepat-cepatnya. Kemudian langsung bisa kerja, langsung bisa mengirimkan kepada masyarakat program-program yang telah ditentukan.

“Itu pertama. Jadi bekerja

untuk masyarakat, bekerja untuk DKI. Poin yang pertama, secepat-cepatnya,” tegas Jokowi. Yang kedua, lanjut Presiden, agar supaya tidak ramai lagi, konfliknya tidak berkepanjangan, ia juga meminta agar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara musyarawarah yang baik.

Adapun yang ketiga, kata Presiden Jokowi, menyangkut ke depan, APBD ke depan, berarti 2016, ia sampaikan agar menggunakan Peraturan Daerah (Perda). “Supaya kembali lagi ke Perda,” tegas Presiden seolah mengingatkan, bahwa APBD DKI 2015 tidak menggunakan Perda tetapi Peraturan Gubernur (Pergub).

Sebagaimana diketahui dalam beberapa waktu terakhir hubungan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI terus tegas.

Setelah menolak mengesahkan Perda tentang APBD DKI 2015, DPRD DKI dalam kesimpulannya terkait penggunaan hak angket telah menyatakan Gubernur DKI bersalah. Atas hal ini, sejumlah fraksi DPRD DKI mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat kepada Gubernur DKI. Adapun APBD DKI sendiri akhirnya setelah dilakukan kajian oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disepakati sebesar Rp 69,2 triliun, yang akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Q ist

“Dari 269 daerah yang direncanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015, itu tidak harus dipaksakan, kalau memang tak siap,” kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di Senayan Jakarta, Selasa (14/4) kemarin.

Ia menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan antara DPR dan pemerintah, pilkada serentak akan dilaksanakan dalam tiga gelombang.

Rambe mengakui bahwa sebenarnya masih banyak hal yang harus dipersiapkan terkait pelaksanaan pilkada serentak.

“Komisi II terus mengawal agar Peraturan KPU yang akan mengatur pilkada ini harus siap benar. Bagaimana dengan pelaksananya di tingkat PPS atau PPK?,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tahapan pilkada serentak pada bulan April 2015 ini dimulai dengan menyiapkan PPS dan PPK kemudian dilanjutkan pendaftaran bakal calon pada 26-29 Juli 2015.

“Dan penetapan calon 24 Agustus 2015, jadi masih lama,” kata Rambe.

Sementara peneliti LIPI Prof Siti Zuhro mengatakan dari pelaksanaan pilkada langsung setidaknya telah menimbulkan beberapa efek negatif.

“Setidaknya ada 246 kepala daerah terkena kasus pidana, dari 524 pilkada ada politik dinasti 60 (11,45 persen). Kemudian adanya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya,” kata Siti Zuhro.

Ia juga sepakat dengan pernyataan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman jika memang ada daerah yang tidak siap jangan dipaksakan pilkada.

Siti Zuhro mencontohkan wilayah Papua yang menyatakan pada tanggal 1 Desember itu sudah tutup buku karena itu bagaimana dengan penggunaan biaya bagi

pelaksanaan pilkada pada 9 Desember.

“Ada juga persoalan partai-partai yang mengalami friksi dengan adanya dua kepengurusan. Jadi jangan dipaksa KPU untuk memutuskan pengurus yang mana yang harus diputuskan sah ikut. Ini bahaya,” kata Siti Zuhro.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan kisruh yang terjadi dalam tubuh partai politik sehingga melahirkan dualisme kepemimpinan akan mengancam keikutsertaan partai tersebut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak akhir 2015 ini.

“Bisa disebut begitu jika kisruh internal dalam tubuh partai tidak terselesaikan saat pendaftaran peserta Pilkada,” kata Anggota KPU Pusat Ida Budiarti di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian Ida menjelaskan hal tersebut ada dalam rancangan peraturan KPU yang menyebutkan partai yang ada dualisme kepemimpinan tidak bisa mendaftar untuk mengikuti tahapan pemilu.

“Ya ada dalam rancangan peraturan dan itu sudah kami sampaikan secara lisan dalam rapat Panitia Kerja Komisi II,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan hal tersebut ada kemungkinan berubah jika ada kesepakatan di antara dua pihak yang bersengketa.

“Dua pihak itu tidak bisa mendaftar kecuali ada islah di antara keduanya,” ujarnya.

Kemungkinan tidak ikut sertanya Parpol dalam Pilkada itu akan dialami dua partai yaitu Golkar dan PPP karena ada dualisme kepemimpinan di dalamnya.

Golkar terbagi antara kubu Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono, sedangkan dualisme PPP membagi faksi Djan Faridz dan Romahurmuziy.Q ant

Sidak UN Online, Komisi D DPRD Gresik Temukan Genset Tidak Layak Dalam sidak Komisi D DPRD Gresik terkait pelaksanaan ujian nasional (UN) Online, di tiga sekolah menengah atas (SMA), Selasa (14/4) di SMAN I Gresik, menemukan genset yang tidak layak pakai.

Sidak yang dilakukan seluruh anggota Komisi D DPRD Gresik dilangsungkan di tiga sekolah yaitu SMAN I Gresik, SMAN Manyar dan SMA NU I Gresik yang didampinggi oleh Kepala Dinas Pendidikan Mahin dan beberapa staf.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo bahwa UN Online pertama berjalan dengan lancar. Meskipun, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang menjadi evaluasi penyelenggaraan pada tahun selanjutnya. Dan kekurangan yang dialami adalah, tidak layaknya

genset yang digunakan. Dan minimnya Dispendik Gresik, untuk menganggarkan biaya UN Online.

“Kami rasa seluruh sekolah yang menjadi pilot project sudah bekerja cukup baik, Pada anggaran 2016. Dewan akan minta Dispendik menganggarkan biaya penyelenggaraan UN Online, termasuk pembelian genset. Genset yang ada di SMAN 1 Gresik, kondisinya memprihatinkan. Itupun katanya tadi bukan milik sendiri tapi sewa. Kita maklumi namun tahun 2016 seperti itu tidak boleh ada lagi,” ujarnya.

Ditambahkan Ruspandi, dari beberapa sekolah yang membuat dewan heran, pada SMA NU I Gresik tidak dijadikan sekolah pilot project, padahal semua sarana dan prasarana menunjang bila di bandingkan sekolah lain yang melaksanakan UN online. Dispendik tahun depan harus lebih jeli, terhadap pemerataan sekolah.

“Kalau sekolah memiliki sarana dan prasarana siap, online harus dilaksanakan jangan menyelengarakan UN manual. Tapi kemarin malah SMAN Manyar yang sebelumnya jadi pilot project UN online, tetapi karena tidak siap akhirnya mengundurkna diri,” jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Pendi-

dikan Kabupaten Gresik Mahin mengungkapkan pada pelaksanaan UN online ini tidak ada masalah. Hanya saja, sempat terjadi masalah saat log out ka-

rena server tidak bisa mengcover seluruh akun. Tetapi itu tidak masalah dan bisa diatasi dengan cepat, untuk jumlah siswa yang absen pada UN hari kedua,

pihaknya memprediksi sama dengan hari sebelumnya. Yakni, 15 siswa SMK dan dua siswa MA mengundurkan diri ditambah satu siswa SMA izin sakit. Q kim,adv

rokim/bhirawa

Komisi D DPRD Gresik saat melakukan sidak ke SMAN 1 Gresik dan menemukan genset yang tidak layak pakai.

Rabu Wage 15 APRIL 2015

Tercapai 20%, JLS Ditarget Beroperasi 5 Tahun Lagi

SAMBUNGAN

Pemerintah Larang Rakyat Konsumsi Gula Rafinasi

l Sambungan hal 1

Menurut Hermanto guna mempercepat pembukaan akses JLS ini pihaknya berharap peran aktif dari masing-masing Pemda untuk selalu komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Dan harapannya dengan adanya pembukaan akses jalur lintas selatan dan di sebelah utara ada Tol Solo – Mojokerto diharapkan ke depan wilayah Kediri juga melakukan pelebaran jalan,” tambah Hermanto.

BI Kediri menggelar dialog percepatan pembangunan jalur lintas selatan di Hotel Grand Surya Kota Kediri kemarin. Pada acara ini, dihadirkan tiga pihak yang saling berkepentingan, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

Dialoh dipandu Kepala Perwakilan BI Kediri Djoko Raharto SE,MA dengan peserta dialog perwakilan pemkab dan pemkot yang ada di eks Karesidenan Kediri dan Madiun.

Diharapkan dengan dialog ini akan me­ nemukan solusi dan titik temu antara Perhutani, Pemda dan semua pihak untuk segera bisa membuka akses ekonomi wilayah selatan terutama akses infrastuktur. n van

3 Bulan Tak Digaji, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Disnakertrans l Sambungan hal 1

“Kami di sini punya anak istri tapi hak kami berupa gaji belum dibayarkan sama sekali oleh perusahaan. Bahkan hingga tiga bulan lamanya. Tolong pihak Disnakertrans supaya mendesak para pimpinan perusahaan PT Surabaya Ren Ding Plastik agar membayar gaji kami,” kata Rahmad Dani saat berorasi, Selasa (14/4).

Selain tak dibayar gajinya, para buruh meminta agar sisa THR 2014 sebesar 50 persen dan jaminan hari tua juga dibayarkan. Pasalnya, selama ini para buruh sudah membayar iuran jaminan hari tua yang dipotong dari gaji setiap bulan.

Para buruh juga mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi jika tuntutan itu diabaikan. “Kami juga menginginkan agar jaminan tua dibayarkan juga. Sebab dulu perjanjian antara kami dan perusahaan, uang jaminan hari tua boleh diambil asalkan masa kerja lebih dari 5 tahunan. Kami yang berunjuk rasa di sini masa kerjanya bervariasi antara 5 hingga 10 tahunan,” Ahmad Yuliana buruh lainnya.

Kuasa hukum buruh, Suryono Pane menjelaskan belum dibayarkannya gaji selama tiga bulan dan jaminan hari tua tersebut membuat pihak perusahaan bisa dipidanakan. Apabila terbukti, mereka bisa dikenakan pasal 90, jonto pasal 186 tentang penggelapan upah dan dihukum 4 tahun dengan denda Rp 500 juta.

Sementara itu, Kabid Pengawasan Disnakertrans Kabupaten Pasuruan Joko Susilo menyampaikan pihaknya akan turun ke perusahaan PT Surabaya Ren Ding Plastik, sekaligus menemui pimpinannya.

“Sudah kami terima tuntutan para buruh dan kami segera melakukan pengecekan besok (hari ini, red),” papar Joko Susilo. n hil

Sumenep Siap Gulirkan Program Paket Wisata Seni l Sambungan hal 1

dinasi dengan para pelaku seni di Sumenep untuk membahas gagasan program paket wisata seni tersebut. “Staf kami pun telah melakukan studi banding ke Bali untuk mempelajari program paket wisata seni di daerah itu sebagai bagian dari persiapan merealisasikan program paket wisata seni di Sumenep,” ujarnya.

Sejak beberapa waktu lalu, kata dia, pihaknya telah menginventarisasi sejumlah kesenian lokal yang akan disiapkan sebagai paket wisata bagi wisatawan, di antaranya topeng dan sintung (gabungan seni tari, musik, dan olah vokal). “Kami berusaha mencari kesenian lokal yang berdurasi singkat atau tidak memakan waktu lama ketika ditampilkan guna dijadikan paket wisata. Saat ini, kami masih dalam proses memformulasikan teknis paket wisata tersebut,” paparnya.

Yayak yang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumenep itu juga mengemukakan, nantinya paket wisata seni tersebut akan ditawarkan kepada para pelaku bisnis atau biro jasa perjalanan wisata. “Kami akan mengemas sejumlah kesenian lokal itu menjadi paket wisata baru di Sumenep untuk menunjang paket wisata alam dan religi yang sudah ada, seperti Pantai Lombang dan Pantai Slopeng (wisata alam) serta Masjid Jamik dan Asta Tinggi (wisata religi),” katanya. n sul

Kesabaran Berbuah Manis l Sambungan hal 1

jakan. Saya pikir-pikir, bisa stres kalau seperti ini. Makanya, saya berniat mundur dari anggota dewan, saya juga sudah curhat ke teman-teman partai. Eh bukannya me­ reka mendukung, mereka justru minta sa­ya bersabar,’’papar politisi asal Demokrat ini sambil tertawa ngakak saat mengingat kejadian tersebut.

Namun karena dorongan dari keluarga dan teman-teman tersebut, yang menjadikan dirinya untuk bersabar. Dan betul ketika menginjak bulan kedua atau tepatnya setelah dibentuknya alat kelengkapan dewan, Hisan sudah mulai bisa bekerja.

Saat ini dia dipercaya duduk sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim. ‘’Di situlah saya baru lega karena sudah bisa bekerja untuk kepentingan rakyat Jatim. Kesabaran saya akhirnya berbuah manis,’’tambahnya.

Dengan menjadi anggota dewan, pekerjaan dia semakin banyak. Selain mengerjakan sejumlah pekerjaan lama, dia juga banyak turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Termasuk agenda di Komisi A juga sangat padat terkait dengan persoalan hukum dan pemerintahan. Meski background pendidikan di Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, tapi posisinya di Komisi A akan semakin menambah pengetahuannya di bidang hukum dan pemerintahan. n cty

11

Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengunjung Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo, Selasa (14/4).

Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah melarang rakyat Indonesia khususnya kalangan rumah tangga untuk mengonsumsi gula rafinasi karena komoditas tersebut hanya boleh dinikmati pasar industri seperti pabrik makananminuman dan farmasi.

“Kami benar-benar menjaga ini dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian termasuk pengaturan harga gula sedang dibicarakan dengan Mendag dan Mentan. Konsumsi gula rumah tangga ya harus gula petani, bukan gula impor atau rafinasi karena untuk rumah tangga stok gula nasional cukup,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengunjungi Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo, Selasa (14/4).

Kini, ungkap dia, peme­ rintah sedang menyiapkan dua BUMN yaitu Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk memiliki cadangan stok gula agar harga gula di pasar tetap terjaga. Untuk itu, Indonesia perlu belajar dari pengalaman dua tahun terakhir di mana harga gula

Wapres Perintahkan Pasar Turi Beroperasi Jelang Idul Fitri l Sambungan hal 1

“Itulah yang tadi juga di antaranya yang beliau sampaikan, kami akan dipandu terus untuk dibantu dari kantor Setwapres untuk percepatannya, targetnya sebelum puasa mereka sudah bisa jualan,” kata Risma usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Risma menerangkan, dalam pertemuan ini Wapres telah memberikan berbagai solusi terkait pembangunan Pasar Turi Baru yang tak kunjung selesai. Solusi-solusi yang disampaikan oleh Wapres di antaranya konsep biaya tambahan sertifikasi untuk pedagang.

“Beliau langsung kontak dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, kemudian perpanjangan waktu dan perbaikan-perbaikan kontrak,” jelas Risma.

Untuk diketahui Pasar Turi yang terbakar tujuh tahun lalu hingga saat ini belum bersertifikat

karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Belum dikeluarkannya sertifikat tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan PT KAI karena sebagian tanah miliknya yang dicaplok Pemkot Surabaya dimasukkan dalam sertifikat tersebut.

Sebelumnya, para pedagang pasar Turi yang tergabung dalam Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya Korban Kebakaran (GPPSKK) menuntut Risma agar membatalkan perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Pasar Turi dengan PT Gala Bumi Perkasa selaku pengembang. Mereka menuntut menghentikan perjanjian lantaran pembangunan Pasar Turi pasca kebakaran tak kunjung selesai hingga saat ini. Dalam perjanjian kerjasama dengan Pemkot Surabaya, perusahaan milik Henry J Gunawan itu harusnya menun-

taskan pembangunan Pasar Turi Baru pada 14 Februari 2014 lalu.

Namun, hingga saat ini pembangunan tak juga selesai. Total ada sebanyak 6.500 stan dan akan berdiri di bangunan setinggi 8 lantai.

Pemkot Surabaya pun telah melayangkan somasinya kepada PT Gala Bumi Perkasa. Dalam surat somasi tersebut, pemkot mengingatkan investor agar segera menyelesaikan pembangunan Pasar Turi Baru.

Inti dari somasi itu di antaranya agar investor segera melakukan perubahan perjanjian dengan Pemkot Surabaya sebab perjanjian terdahulu soal pengelolaan Pasar Turi pasca kebakaran dianggap merugikan pemkot.

Pemkot bahkan telah membentuk tim guna menindaklanjuti pembangunan proyek yang ditaksir bernilai lebih dari Rp 1 triliun tersebut. n ira, geh

Kewenangan Inspektorat Jatim Diperluas l Sambungan hal 1

Pak Nurwiyatno yang lulusan sosial politik, tapi jika dia lulus dalam uji standardisasi dan sertifikasi kan itu juga tidak jadi masalah,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini.

Pakde Karwo menegaskan, tidak mesti seluruh pelaporan Inspektorat langsung ke Kemendagri. Ada juga beberapa yang harus dilaporkan ke Gubernur terlebih dahulu.

“Hal ini lebih ditekankan pada fungsi­nya yang lebih independen

jika langsung struktural dengan pusat,” kata Pakde lagi.

Secara kelembagaan, lanjutnya, memang Inspektorat masih menjadi bagian dari Pemprov Jatim baik personal maupun proses penggajian. “Gaji pegawai memang provinsi, tapi sebagai fungsi auditor sekarang langsung bertanggungjawab ke Mendagri,” tandasnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno menambahkan, dirinya memang mendengar rencana perubahan kewenangan itu. Tapi

masih belum tahu secara detil nanti bentuknya seperti apa, sebab hingga sekarang PP (Peraturan Pemerintah) sebagai bentuk turunan UU No 23 Tahun 2014 masih belum jadi.

“Saya tidak apakah nanti Inspektorat menjadi aparat pemerintah pusat atau seperti apa. Namun yang selama ini sudah berjalan adalah selalu melaporkan laporan hasil pemeriksaan kepada Mendagri melalui Irjen Kementerian Dalam Negeri.

Kalau ada perubah­an lainnya saya belum tahu,” ujarnya. n iib

Dua Kelas Gagal Login, Ujian Tertunda 40 Menit l Sambungan hal 1

Nuri Maria Ulfa saat dikonfirmasi kemarin.

Nuri mengatakan, masalah tersebut langsung dikoordinasikan dengan panitia dan teknisi dari Pustekom melalui posko yang tersedia. Solusinya, siswa melakukan beberapa kali login sampai ak­ hirnya dapat memulai ujian. “Tidak masalah, karena durasi waktunya tidak dikurangi. Jadi siswanya juga tidak dirugikan,” tutur dia.

Selain gagal login, ada pula peristiwa tiba-tiba logout saat siswa mengerjakan ujian. Hal ini terjadi di SMK Farmasi Skesal Surabaya dan segera dapat diatasi dengan siswa login kembali. Hal serupa juga terjadi di SMK Ipiems 1 Surabaya, hanya saja di sekolah ini jumlahnya lebih besar, yakni satu kelas. Dan dapat diatasi dengan cara yang sama.

Sedangkan di SMK Giki 1, terdapat satu siswa tidak dapat login hingga harus dipindahkan ke server lain.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, sejak persiapan UN CBT dilakukan hingga kini berlangsung, pihaknya menyiapkan posko

pemantauan. Semua persoalan yang ditemui segera dilaporkan melalui grup media sosial Sahabat CiBiTi dan langsung bisa ditemukan solusinya. “Di dalam grup ini seluruh Progtor dan kepala sekolah berkumpul.

Ada pula perwakilan dari Pustekkom dan Puspendik ikut bergabung,” tutur dia.

Menurut Ikhsan, secara umum pelaksanaan UN CBT hari kedua kemarin berlangsung lebih baik.

Sebab, kendala teknis hanya terjadi di sebagian kecil sekolah penyelenggara UN CBT. “Setiap detik selalu ada update laporan yang masuk dalam grup ini. Jadi kalau ada masalah juga cepat diselesaikan.

Mudah-mudahan besok akan lebih baik lagi,” kata dia.

Pada pelaksanaan hari kedua kemarin, Ikhsan mengatakan ada lima siswa tidak hadir mengikuti UN. Lima itu terdiri dari tiga siswa SMK dan dua SMA. “Kita sudah cek dan ternyata semua sakit. Sekarang sedang disiapkan ikut UN susulan,” kata dia.

Kunci Jawaban Bocor Sementara itu di tengah pelaksa-

naan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/SMK berlangsung, Surabaya kembali diterpa isu kebocoran kunci jawaban. Jawaban yang beredar itu terdapat pada UN Paper Based Test (PBT). Hal itu dibenarkan atas pengakuan salah satu siswa sekolah swasta di Surabaya utara.

Dia mengaku memperoleh kunci jawaban melalui pesan pendek pada pagi hari dari teman satu kelasnya “Jawaban dari pesan pendek terus disalin ke kertas kecil agar tidak ketahuan saat dibawa kelas,” kata siswa berinisia DS ini.

Dia mengaku peredaran kunci jawaban di sekolahnya telah berlangsung selama dua hari pelaksanaan UN. Siswa jurusan IPS ini mengaku memperoleh kunci jawaban UN dari teman satu kelasnya setiap pukul enam pagi selama dua hari ini. Kemarin, terdapat dua mata pelajaran yakni Matematika dan Sosiologi. Dia pun memperoleh kunci jawaban kedua mata pelajar­a n tersebut.

Bahkan kunci jawaban yang diperolehnya ini diakui hampir 60 persen benar atau cocok dengan pertanyaan soal. n tam

benar-benar turun. “Hal terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga petani tetap untung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, biaya tanam dan budidaya tebu bisa tetap lebih rendah dibanding laba yang dihasilkan petani. Biaya tanam akan tertutup dan tetap dapat keuntungan. Jikalau untung, petani semakin semangat menanam tebu.

“Tanpa petani, pabrik gula BUMN tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kunjungan kami ini juga bertujuan melihat kesiapan pabrik dan petani dalam memulai musim giling 2015 antara Mei atau Juni mendatang,” katanya.

Sementara itu General Manager Pabrik Gula Toelangan, Benny Basuki Suryo mengatakan, pihaknya tahun ini siap kembali memproduksi gula secara penuh setelah melakukan serangkaian perbaikan mesin pada tahun lalu. Kapasitas giling PG Toelangan adalah 1.300 ton tebu per hari. “Pada tahun ini kami menargetkan bisa menggiling 229.000 ton,” katanya. n ach

Golkar Jatim Kubu ARB Ancam Pecat Kader yang Masuk Plt Kepengurusan AL l Sambungan hal 1

B1/DPD I/PG/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 perihal klarifikasi.

Gesang Budiarso yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya tidak menolak jika dirinya bersama Edi Kuntadi meminta kepada para pengurus yang namanya ‘dicatut’ dalam SK Plt Kepengurusan Partai Golkar Jatim kubu AL untuk membuat surat klarifikasi. Kebijakan ini diambil karena partai menolak ada kader yang tidak konsisten alias berkaki dua. Karenanya, pihaknya perlu melakukan bersih-bersih kepada kader yang hanya mementingkan dirinya sendiri daripada partai. ‘’Sebelumnya kami sudah mencoba melakukan komunikasi seperti dengan Pak Gatot Sudjito, Pak Freddy Purnomo, Pak Sabron D Pasaribu berikut Pak Alyas, dan mereka mengaku belum pernah dipanggil atau diklarifikasi. Namun tibatiba nama meeka sudah dimasukkan dalam SK Plt Kepengurusan Golkar Jatim versi Ancol. Meski demikian kami meminta surat resmi kepada mereka yang namanya dicatut untuk membuat surat klarifikasi yang ditandatangani dengan tinta basah di atas materai,’’papar Gesang yang kini sedang mengikuti sidang partai di PTUN Jakarta utara (Jakut), Selasa (14/4).

Bagaimana dengan nasib mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Adies Kadir?

Apa posisinya akan dikembalikan jika sudah menulis surat klarifikasi? Menurut Gesang untuk kondisi Adies Kadir berbeda dengan yang lain. Pasalnya, yang bersangkutan selain masuk dalam SK Kepengurusan versi Golkar AL, juga masuk dalam kepengurusan kubu AL dalam Menkumham. ‘’Kalau masalah Pak Adies berbeda dengan yang lain. Karena nama Pak Adies masuk dalam SK Menkumham dan seharusnya yang bersangkutan juga menulis surat klarifikasi ke MenkumHAM dengan tembusan DPD Partai Golkar Jatim,’’tambahnya.

Kalau itu sudah dilakukan, tambahnya, maka bisa saja jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya dikembalikan dan dilakukan rehabilitasi terhadap nama Adies kadir. Apalagi saat ini posisi Alyas adalah Plt ketua DPD II PG Surabaya.

Seperti diketahui, Wasekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Ridwan Hisjam menyampaikan SK yang dikeluarkan oleh golkar kubu AL itu SK abal-abal. Artinya disahkan sebelum keputusan sela PTUN keluar. Itu menunjukkan kalau SK tersebut dibuat mendadak pasca putusan Menkumham agar dianggap sah. “Selain itu SK tersebut terkesan ingin memecah golkar di daerah,”kata Ridwan Hisjam.

Karena itu, Ridwan meminta kepada seluruh kader Golkar di Jatim untuk solid dan tidak terpengaruh dengan perpecahan yang terjadi di pusat. Menurutnya soliditas DPD Partai Golkar Jawa Timur jangan sampai terpecah belah hanya gara - gara urusan yang tidak jelas sumber persoalannya di pusat. Karena itu, ia meminta agar pengurus yang sudah beraliran ISIS (Ikut Sana Ikut Sini) untuk kembali ke jalan yang benar.

“Jalan yang benar adalah ikut kepemimpinan Abu Rizal Bakrie dan Idrus Marham sebagaimana hasil Munas Riau. Itu juga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelasnya Sebagaimana diketahui, DPP Partai Golkar versi Agung Laksono membentuk kepengurusan baru untuk DPD Partai Golkar Jatim. Susunannya Plt Ketua DPD Golkar Jatim Yakni Taufik Hidayat, Plt Sekretaris Sarmuji, Bendara Adies Kadier dan Ketua Harian Sahat Tua Simanjuntak. n cty

Langsung Ikut Ujian Setelah Tiga Jam Lebih Jalani Cuci Darah l Sambungan hal 1

sensitif karena dapat menyebabkan gagal ginjal dan menuntut seseorang harus menjalani transplantasi ginjal serta hemodialisis.

Sebenarnya Dudi sudah pernah menjalani transplantasi ginjal di Guanzou Tiongkok pada 2004 lalu.

Usai menjalani transplantasi ginjal kondisinya pun terus membaik. Bahkan, dia bisa melanjutkan sekolah di SMP 35 dan Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) sampai kelas 10 SMA. Sayang, karena kesibukannya dengan kegiatan sekolah, kondisinya ginjalnya kembali menurun. Hal itu membuat

putera ketiga dari pasangan suami istri Dadang Roswandi, 57 dan Sugiarti, 54 itu harus beristirahat di rumah. “Tapi, saya ingin tetap sekolah, modalnya cuma semangat,” ungkapnya.

Makanya itu dia ikut homescholling di PKBM Budi Utama. Dudi mengikuti pelajaran dari guru homescholling hingga empat kali dalam seminggu.

Ibunda Dudi, Sugiarti menceritaka di sela-sela proses belajar mengajar itu, anaknya rutin menjalani cuci darah di RS Darmo. “Cuci darah biasanya sampai dua kali seminggu. Kadang, sebelum hemodialisis dia juga puasa.

Biasanya dia puasa Senin Kamis sekalian puasa sunah,” ungkapnya.

Sugiarti mengakui semangat hidup dan belajar Dudi sangat tinggi. Hal itu dilihat dari berbagai kesibukan Dudi. Selain tergolong anak yang rajin belajar, Dudi juga tergolong anak yang pandai. Dia pandai membuat software dan dijual lewat online. Sekarang dia lagi bisnis jam tangan lewat online.

Sementara Ketua PKBM Budi Utama Surabaya Imam Rochani menambahkan, Dudi merupakan salah satu anak didiknya yang pandai. Dia meng­ ikuti kelas khusus dari PKBM yang dia pimpin dengan metode homeschooling.

“Kita yang mengirim tutor ke rumah Dudi. Karena dia tidak memungkinkan datang ke PKBM (Pusat Kegiatan Bela-

jar Masyarakat),” kata dia.

Menurutnya, masih banyak peserta yang justru menyia-nyiakan kesempatan mengikuti kesempatan mengikuti ujian paket C. Dia yang juga Koordinator Ujian Kejar Paket C di SMPN 32 mengungkapkan, dari 365 peserta, kemarin ada 24 siswa yang tidak ikut. Jumlah siswa yang tidak hadir ini sudah lebih baik dari hari pertama sebanyak 27 siswa. “Ada yang sakit, ada juga yang kerja. Tapi ada juga yang lupa jadwal ujiannya. Ini yang masalah,” jelasnya.

Mereka yang tidak hadir itu, kata Imam, masih bisa mengikuti susulan. Tapi kalau susulan juga tidak hadir, mereka harus daftar lagi untuk tahun depan.*

12

Rabu Wage, 15 APRIL 2015

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Musrenbang 2O16 Perteguh Jatim Siap Hadapi MEA Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 memperteguh Jatim siap dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Akhir 2015.

“

Melalui Musrenbang ini, kami ingin mem pertegas bahwa Jatim siap dan optimis dapat bertarung pada pasar bebas ASEAN. MEA membuka koridor baru yang harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jatim.

Selain menjadi basis perdagangan, industri, investasi dan tenaga kerja ahli, Jatim juga terus membangun regulasi yang bisa memihak kepada kepentingan masyarakat,” kata Gubernur Soekarwo, saat memimpin Musrenbang dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016, di Ballroom Grand City Surabaya, Selasa (14/4).

Pada MEA akhir 2015 nanti, Pemprov Jatim terus memfokuskan pada percepatan pembangunan bidang infrastuktur ekonomi, sosial dan administrasi. Infratruktur dalam arti luas tidak hanya mengedepankan fisik, tapi juga

dapat meningkatkañ daya saing.

Dalam paparannya disebutkan, infrastruktur ekonomi terdiri dari ruang lingkup yang luas meliputi publik work seperti perbaikan jalan provinsi dan penuntasan JLS (jalur lintas selatan), jaringan irigrasi, perluasan pelabuhan udara dan laut guna mempercepat konektivitas intra Jatim dan Jatim Eksternal.

Untuk infrastruktur sosial, ruang lingkupnya meliputi infrastruktur pendidikan difokuskan pada sarana dan prasarana sekolah. Infrastruktur sosial lainnya seperti kesehatan yang memfokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit hingga revitalisasi puskesmas serta peningkatan dan pembenahan perumahan, air minum dan sanitasi.

“Sedangkan untuk infrastruktur administrasi/institusi ruang lingkupnya meliputi penegakan hukum, keamanan dan ketertiban. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jatim terdapat misi utama di dalam menyelaraskan dengan program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang terkenal dengan Trisakti dan Nawacita. Dalam RPJMD Jatim, terdapat misi utama yakni peningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan meningkatkan pembangunan ekonomi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo (tengah) memimpin Musrenbang dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 yang mengambil tema 'Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi MEA Akhir 2015' di Ballroom Grand City Surabaya.

Pakde Karwo bersama Gus Ipul dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS berfoto bersama empat kepala daerah yang berhasil menyabet penghargaan Pangripta Provinsi Jatim.

Kabupaten/Kota Usul 3.310 Kegiatan di RKPD Jatim Ada beberapa tujuan dari penyelenggaraan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2016, adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.

Selain itu, untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan para pemangku kepentingan di daerah kepada pemprov dan musrenbang RKPD kabupaten/kota atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan. Lalu, mempertajam indicator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi tahun 2016 dan menyepakati prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya serta usulan kegiatan yang masuk.

“Sedangkan maksud musrenbang ini adalah untuk menyelaraskan RKPD Provinsi Jatim tahun 2016 dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan yang ada diwilayah Jatim dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jatim tahun 2014-2019 serta mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2016,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, saat laporan panitia Musrenbang RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016.

Menurut Fattah, musrenbang RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 ini merupakan muara dari rangkaian pelaksanaan Musrenbang di Jatim tahun 2015 yang dimulai dari Januari untuk pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari, dan Musrenbang Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2015.

Mengingat wilayah provinsi Jatim memiliki 38 Kabupaten/Kota, maka untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pembahasan permasalahan, isu-isu strategis yang bersifat tematik dan kewilayahan, pelaksananaan rangkaian Musrenbang Provinsi diawali dengan pelaksanaan Pramusrenbang di empat wilayah Bakorwil Jatim yaitu Wilayah Madiun, Bojonegoro, Malang dan Pamekasan yang dilaksanakan pada 7-8 April 2015.

“Dari pembahasan tersebut, kabupaten/kota akhirnya mengajukan beberapa usulan untuk diakomodasi dalam RKPD Provinsi Jatim tahun 2016 terdiri dari 139 program yang terdiri dari 3.310 kegiatan dengan total usulan anggaran sebesar Rp13,295 triliun,” jelasnya. Rinciannya, usulan lingkup bidang ekonomi meliputi bidang urusan pertanian, perdagangan dan UMKM sebanyak 46 program atau 33,09 persen dan 1.269 kegiatan atau 38,34 persen dengan total dana yang diusulkan sebesar Rp754 milyar.

Lalu, bidang praswil meliputi bidang urusan pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan ESDM sebanyak 29 program atau 20,86 persen dan 796 kegiatan atau 24,05 persen dengan total dana yang diusulkan sebesar Rp5,253 triliun.

Sedangkan usulan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan otonomi daerah sebanyak 64 program atau 46,04 persen dan 1.245 kegiatan atau 37,61 persen dengan total dana yang diusulkan sebesar Rp7,287 triliun.

“Berdasarkan hasil pembahasan Pra Musrenbang Bakorwil, dihasilkan jumlah program dan kegiatan yang diakomodasi oleh Pemprov Jatim sesuai kewenangannya adalah sebanyak 110 program atau kurang lebih sebesar 79,14 persen dan 1.723 kegiatan atau kurang lebih sebesar 52,05 persen,” ungkapnya.

Sedangkan usulan pendanaan kegiatan ke pemerintah pusat melalui e-Musrenbang dari Jatim sebanyak 1.115 usulan kegiatan dengan usulan dana sebesar Rp57,932 triliun, yang terdiri dari 225 usulan kegiatan Provinsi Jatim dengan usulan dana sebesar Rp7,641 triliun. Sementara kabupaten/kota di Jatim mengusulkan 890 kegiatan dengan usulan dana sebesar Rp50,291 triliun. “Kami akan perjuangkan usulan-usulan tersebut untuk di akomodasi dalam RKP 2016 melalui forum Pra Musrenbangnas yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 - 28 April 2015,” kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini.

Dalam kesempatan tersebut, juga diberikan penghargaan Pangripta Provinsi Jatim yang diberikan kepada empat kabupaten di Jatim. Yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Sampang.

“Penghargaan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi daerah kabupaten/kota terbaik dalam proses penyusunan dokumen RKPD baik dari sisi dokumen, inovasi maupun penyerapan aspirasi usulan stakeholder,” tandasnya. Q iib*

Dr Ir H RB Fattah Jasin MS

yang inklusif, mandiri, berdaya saing, berbasis agrobisnis dan agroindustri.

Misi lainnya, adalah meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan Penataan Ruang serta meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Dalam paparannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, Pemprov Jatim terus mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). “Program ini mendorong ketahanan sosial dengan memberdayakan ekonomi kepala rumah tangga perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Tahun 2014 telah dilaksanakan pilot project bagi 3.309 kepala rumah tangga. Ditargetkan pada tahun ini diberikan bantuan kepada 14.655 kepala rumah tangga perempuan yang tersebar di 147 desa,” imbuhnya.

Saat ini, di Jatim memiliki jumlah UMKM kurang lebih 6,8 juta adalah skala mikro. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.000 UMKM sudah bertarung di pasar internasional dan sudah di ekspor. Ini sudah tarung di internasional dan menang. “Ada sebanyak 700 UMKM yang disiapkan dan dilatih serta dimasukkan dalam inkubator. Kami masih menyiapkan lagi sekitar 1.700 UMKM lagi yang di persiapkan untuk bertarung disitu,” contohnya. Guna menghadapi MEA 2015, bidang pendidikan, Pemprov Jatim memiliki strategi dengan perluasan kesempatan belajar SMK 70 persen dan SMA 30 persen. Selain rasio 70:30 bagi SMK dan SMA, Jatim juga terus mengembangakan SMK Mini yang memiliki bekal keahlian ungguan.

“Di SMK Mini ini mereka akan diajarkan

bagaimana bekerja dan di latih pada Balai Latihan Kerja (BLK). Pada tahun 2014 jumlah SMK Mini sebanyak 70 SMK dan pada tahun ini akan ditambah sebanyak 100 SMK Mini. Diharapkan tahun 2016 akan ditambah 80 SMK Mini baru ,” katanya. Di sektor agrobisnis dan agroindustri, Jatim akan mengefisiensikan penggunaan Combine Harvester. Combine Harvester ini panen dapat dikerjakan lebih cepat antara 2,5 – 3 jam sehingga menghemat tenaga kerja yang cukup dikerjakan 1-4 orang saja serta pemanenan dapat dikerjakan pada malam hari.

Pakde Karwo juga menyinggung swasembada daging, Jatim juga mengoptimalisasikan inseminasi buatan guna mendukung populasi nasional. Pada tahun 2014 populasi ternak sebanyak 4.071.391 dan tahun ini diperkirakan terdapat 4.326.260 populasi ternak.

Pada Musrenbang kali ini, Jatim juga memperkuat kantor perwakilan dagang di 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang ada di Indonesia. Di targetkan pada tahun 2016 Jatim melakukan ekspansi ke Pasar Asean yang akan membuka KPD Sulut tujuannya adalah P. Mindanao Fhilipina, KPD Kaltim tujuannya Kuching Malaysia dan KPD Batam tujuannya adalah Singapura. Di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik Jatim terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi kinerja tahun 2014 bedasarkan indikator kinerja SAKIP SKPD Prov Jatim berpredikat A yang terealisasi sebanyak 20 SKPD dari total target 30 SKPD. Pakde Karwo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kerja keras sinergitas antara pemerintah bersama TNI-Polri.

Muara dari peningkatan ekonomi yang men-

Pakde Karwo bersama Forpimda Jatim bercengkrama di ruang transit sebelum acara Musrenbang dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dimulai.

ingkat harus diimbangi oleh situasi dan kondisi masyarakatnya yang aman dan nyaman.

“Pertumbuhan ekonomi yang meningkat kemudian ditunjang dengan situasi yang kondusif, aman dan nyaman akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pakde Karwo yang diberi aplaus seluruh Forkompimda, Bupati dan Wali Kota se-Jatim dan BEM Kampus seluruh Jatim. Sekjen Kemendagri, Dr Ir Yuswandi A Tumenggung MSc MA menjelaskan, Musrenbang ini mempunyai arti penting, karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun pemerintah daerah.

Diharapkan RKPD Tahun 2016 yang akan disepakati bersama dalam Musrenbang ini menjadi landasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jatim.Sementara itu, Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bapenas Dr Sony Harry B Harmadi mengapresiasi kemajuan yang telah diperoleh Jatim. Menurutnya, Jatim adalah provinsi yang sangat penting bagi Indonesia. Jatim sejak zaman belanda merupakan uji coba segala macam kebijakan. “Jika Jatim berhasil, maka bisa dipastikan akan berhasil pula bagi Indonesia,” ungkapnya. Ia mencontohkan, program Keluarga Berencana (KB) pertama kali di uji cobakan di Jatim dan berhasil.

Jatim juga terkenal dengan Balancing Ekonomi.

Artinya, Jatim memiliki segala keunggulan baik di sektor industri, pertanian, perdagangan jasa dan tingkat perkembangan antar sektor menjadi kekuatan utama di provinsi ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar MPd mengatakan, ada beberapa trending topics yang sedang hangat menjadi pembicaraan dalam kalangan DPRD Jatim. Diantaranya mengenai ketahanan pangan, pengelolaan hutan, pendapatan asli daerah, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, MEA 2015 hingga problem sosial.

“Khusus untuk problem sosial ini ada beberapa item yang menjadi diskusi bersama.

Yaitu masalah narkoba, gangguan jiwa, ODHA, anak jalanan, gelandangan, pengemis, prostitusi, radikalisme dan ajaran sesat. AJaran sesat ini, bukan hanya agama saja tapi juga kenegaraan. Siapa yang membicarakan negara yang tidak nasionalis, itu saya kategorikan ajaran sesat,” ungkapnya. Q iib*

APBD Harus Beri Ruang Belanja Modal dan Infrastruktur Menteri Keuangan, Prof Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro meminta, agar pemprov maupun kabupaten/kota Jatim memberikan ruang yang cukup untuk belanja modal dan infrastruktur dalam penyusunan APBD 2016 mendatang. Jangan sampai anggaran yang sudah tersedia habis untuk belanja rutin atau operasional sehari-hari.

“Belanja modal merupakan belanja yang identik dengan belanja yang diperuntukkan untuk pelayanan ke masyarakat. Pada 2015, rasio belanja modal terhadap total pendapatan cenderung meningkat karena dalam realisasi APBD belanja daerah khususnya belanja modal mempunyai penyerapan yang lebih rendah dari belanja lainnya. Sedangkan belanja modal kabupaten/kota cenderung meningkat dari tahun 2010, sama halnya dengan rasio belanja modal Provinsi Jatim,” kata Bambang. Menurut dia, untuk belanja pegawai Pemprov Jatim cenderung lebih rendah dan kabupaten/kota di Jatim cenderung lebih tinggi disbanding daerah lainnya. Sementara rasio belanja kabupaten/kota cenderung menurun, sama dengan tren rata-rata kabupaten/kota lainnya.

Sementara, rasio belanja barang dan jasa per total belanja Provinsi Jatim menunjukkan tren yang fluktuatif dari 2010 sampai 2015. Pada penganggaran 2014 dan 2015, Provinsi Jatim cenderung menetapkan proporsi anggaran belanja barang dan jasanya lebih rendah dari pada realisasi. Sedangkan pada anggaran 2013 menunjukkan peningkatan. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada rasio barang dan jasa terhadap total belanja kab/kota di Provinsi Jatim.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengapresiasi Jatim yang menyelenggarakan musrenbang dengan melibatkan seluruh unsur yang ada. Jatim adalah provinsi yang besar secara ekonomi dan penduduk.

Jatim juga telah menjadi keterkaitan ekonomi

Pakde Karwo terlibat perbincangan serius dengan Menteri Keuangan, Prof Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro, disela-sela Musrenbang dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016.

terhadap daerah lain. Hal tersebut bisa terlihat dari keterkaitan ekonomi Jatim dengan Indonesia bagian timur. “Anggapan awal saya, Jakarta adalah provinsi yang memiliki keterkaitan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia karena Jakarta adalah ibukota negara. Akan tetapi, setelah dilakukan perhitungan dan analisa mendalam ternyata yang paling tinggi konektifitasnya ekonomi dengan daerah lain yakni Jatim,” katanya.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Ekonomi dan Investasi, Ir Rido Matari Ichwan MCP mengatakan, dalam pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terdapat Sembilan agenda prioritas atau lebih dikenal istilah Nawacita.

Sembilan agenda itu yang khusus dalam bidang PUPR adalah pada item tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, pada item lima yakni meningkatkan kualitas hidup

manusia Indoensia dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang terdapat pada item enam.

Menurut Rido, dalam RPJMN di Provinsi Jatim ada kegiatan strategis yang bakal mendapat perhatian khusus. Diantaranya bidang jalan seperti pembangunan Jalan Lintas Utara Madura (Bangkalan-Tanjung Bumi-Ketapang Sotobar-Sumenep), pembangunan jalan lintas pantai selatan, pembangunan jalan lingkar (Mojoagung, Banyuwangi dan Lamongan).

Sedangkan bidang sumber daya alam diantaranya, pembangunan Bendungan Wonodadi, Pacitan, penyelesaian pembangunan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek, persiapan pembangunan Bendungan Kedung Warak Kabupaten Nganjuk, persiapan pembangunan Waduk Blega Kabupaten Bangkalan, Lower Solo River Improvement Project Phase 2 Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik dan rehabilitasi pengendali lahar/sedimen Gunung Kelud. Q iib*