Harian Bhirawa Edisi 15 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Itu membuat orang jadi malas menonton televisi atau membaca koran,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Jember MZA Djalal

Jumat Legi, 15 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

15 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 10.00 - 19.00

Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden di DPRD Jatim Pengukuhan Paskibraka di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00

Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden di DPRD Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 10.00 - 19.00

Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden di DPRD Jatim Pengukuhan Paskibraka di Gedung Negara Grahadi

Pemkab Tulungagung Tambah Satu SKPD Lagi Termasuk Dua Staf Ahli Bupati

Tulungagung, Bhirawa Organisasi di lingkup Pemkab Tulungagung bakal bertambah gemuk. Sebentar lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Tulungagung bakal bertambah satu lagi, yakni Bagian Pertanahan selain penambahan dua jabatan staf ahli bupati.

Demikian diungkapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Tulungagung Rachmad Mudji Basuki SE, MM, Kamis (14/8). “Memang bakal ada penambahan satu SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung. Penambahan satu SKPD ini sudah final dan sudah dibahas di Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (OTKPD),” ujarnya.

Rencananya, Ranperda OTKPD ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung,

Dituding Terlibat, Ketua Dewan Anggap Pembunuhan Karakter Pembelian Wisma Terbesar di Dolly

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud ditengarai di belakang pencairan dana pembelian wisma terbesar di lokalisasi Dolly sebesar Rp 9 miliar melalui PAK APBD 2014 Pemkot Surabaya. Sebagai timbal baliknya, politisi asal Partai Demokrat ini dijanjikan akan menjadi Wawali pendamping Tri Rismaharani saat maju Pilwali Kota Surabaya periode 2015-2020.

Saat dikonfirmasi, Machmud menolak dan menganggap berita tersebut tidak berdasar dan mengarah pada pembunuhan karakter.

Menurutnya, dana Rp 9 miliar tidak ada dalam PAK untuk pembelian salah satu wisma terbesar di Dolly. Sebaliknya yang ada adalah untuk pem-

Bandara Trunojoyo Belum Siap, Penerbangan Komersil Batal wiwieko/bhirawa

SKPD baru dan dua pejabat staf ahli Bupati Tulungagung yang baru bakal berkantor di Kantor Bupati Tulungagung Jl A Yani Timur Kota Tulungagung.

Pemprov Perketat Pengiriman TKI ke Timur Tengah Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim akan melakukan pengetatan dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara Timur Tengah, khususnya ke Iraq dan Syiria. Pengetatan dilakukan untuk membentengi para TKI dari gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Saya sudah perintahkan Disnakertransduk (Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jatim) untuk berikan pembekalan akhir.

Selama di luar negeri diwanti-wanti supaya tidak sampai menyimpang apalagi ikut gerakan ISIS,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/8).

Menurut dia, jika biasanya pembekalan akhir hanya diberikan untuk penguatan skill kerja, tapi sejak adanya peraturan gubernur terkait

Sumenep, Bhirawa Rencana penerbangan komersil perdana Trigana Air dari Bandara Trunojoyo Sumenep yang dijadwalkan pada 18 Agustus mendatang, dipastikan gagal.

Hingga saat ini persiapan Bandara Trunojoyo belum matang.

Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Moh Fadillah mengatakan, penerbangan perdana komersil Bandara Trunojoyo Sumenep pada 18 Agustus terpaksa harus ditunda dengan alasan masih proses persiapan teknis, salah satunya penyempurnaan fasilitas bandara.

“Penerbangan Trigana Air di

Bandara Trunojoyo Sumenep yang direncanakan pada 18 Agustus ini terpaksa harus ditunda karena masih ada kesiapan yang perlu disempurnakan, seperti fasilitas bandara,” kata Fadillah kepada wartawan, Kamis (14/8).

Meski dilakukan penundaan penerbangan secara komersil, tapi pihaknya belum menyebutkan sampai kapan bandara milik Pemkab Sumenep ini diberlakukan komersil, sebab hingga saat ini masih proses pekerjaan penyempurnaan landasan pacu.

“Kami kan menjaga keselamatan penumpang juga, makanya kami terus melakukan peningkatan

fasilitas bandara. Kalau bisa bulan ini, kami langsung laksanakan,” tuturnya.

Fadillah menginginkan, penerbangan komersil ini tidak berhenti dipertengahan jalan, melainkan berlangsung sesuai harapan. Untuk itu sebelum di komersilkan pihaknya mengaku akan menyempurnakan fasilitas keselamatan penerbangan termasuk penumpang. “Kami menginginkan saat penerbangan komersil dimulai, bisa berjalan lancar, tidak berhenti di pertengahan jalan, makanya kami laku-

 ke halaman 11

Penukaran Uang NKRI Dilakukan Mulai 17 Agustus Jakarta, Bhirawa Bank Indonesia memastikan pecahan uang emisi 2014, atau uang Negara Kesatuan Republih Indonesia (NKRI) belum beredar luas di masyarakat pada Minggu (17/8), meskipun diterbitkan se-

cara resmi pada Hari Peringatan Kemerdekaan RI ke-67. Penukaran uang secara luas baru akan dilayani Senin (18/8).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas menjelaskan uang dengan desain baru ini akan

disiapkan di kantor BI seluruh di wilayah Indonesia. Bahkan, hingga di daerah terpencil. “Uangnya sudah kami kirim ke kantor BI se-Indonesia,” ujar Ronald,

Apabila dilihat dari sudut tertentu akan terlihat perbedaan warna atau gambar pada beberapa elemen yaitu Colour Shifting Ink, Rainbow Effect, Latent Image, dan benang pengaman.

2

1 2

3

 Bupati Djalal kritik kinerja pers  Pers bisa menjadi kawan, bisa lawan  OJK tindak tegas investor nakal  Buktikan, jangan sekadar ancam  Proyek PNPM sanimasi Ipal komunal mangkrak  Orientasi hanya menghabiskan anggaran

1

1

4

4

5

5

Apabila diraba pada beberapa bagian cetakan akan terasa kasar.

4

2 4

Apabila disinari lampu Ultra Violet beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar.

5

Apabila menggunakan kaca pembesar akan terlihat susunan teks yang mempunyai perbedaan ketebalan dan ukuran huruf

kir, mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memang telah mengirimkan surat untuk menunda kenaikan gas elpiji 12 kg kepada Pertamina.

“Memang Sesmenko telah kirim surat ke Pertamina agar menunda waktu kenaikan,” ucap Ali, Kamis (14/8).

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa gas elpiji 12 kg bukanlah barang subsidi. Dengan demikian, tidak harus izin dari pemerintah

 ke halaman 11

Mantan Kasek SMAN 15 Surabaya Rayu Posisi di Jatim Setelah Diturunkan Jabatan Jadi Guru Biasa Surabaya, Bhirawa Belum seminggu dicopot dari jabatan Kepala SMAN 15 Surabaya, Abu Jauhari langsung bergerak cepat mencari posisi lain. Mantan Kepala Sekolah (Kasek) yang kini menjadi guru biasa di SMAN 5 itu kabarnya mulai merayu Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim agar dapat duduk sebagai pengawas sekolah.

Menurut salah satu sumber di internal Dindik Jatim, niatan Abu menjadi pengawas memang benar adanya. Informasi ini dikuatkan setelah diam-diam Abu mendatangi Sekretaris Dindik Jatim Sucipto

 ke halaman 11

Mengenal Murtiningrum, Juru Kunci Makam Dr Soetomo

Meski Berstatus Honorer Tak Menyurutkan Semangatnya untuk Mengabdi Nama Dr Soetomo tentunya sudah tak asing lagi bila belajar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pendiri partai Budi Utomo, dia telah banyak berjasa dalam rangka pergerakan modern perintis kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat sebagai pahlawan di Surabaya pada 30 Mei 1938 dan dimakamkan di Jalan Bubutan Surabaya, tepatnya di halaman Gedung Nasional Indonesia (GNI).

Gegeh, Kota Surabaya

MG Hadi Sutjipto SH, MM

Sentil..

Jakarta, Bhirawa PT Pertamina (Persero) memastikan akan menaikkan harga gas elpiji non subsidi 12 kg Agustus ini dengan besaran kenaikannya sekitar Rp1.000-1.500 per kg.

Namun, keinginan perusahaan energi pelat merah ini untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg nampaknya tidak mudah, pasalnya harus izin dahulu dari pemerintah, hingga rapat sidang kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Munda-

1

2

Wisma Barbara di kawasan Dolly. Pembelian wisma terbesar di pusat lokalisasi ini memantik masalah di internal anggota DPRD Surabaya.

Pertamina Ngotot Kenaikan Elpiji 12 Kg Tak Perlu Izin Presiden

Ciri-ciri Uang NKRI

Cinta Pramuka Sampai Mati

 ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

KEGIATAN dunia kepramukaan sudah digeluti oleh Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH, MM sejak kecil. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (PT). Bahkan ketika sudah bekerja pun, kepramukaan tidak sampai ia tinggalkan.

Bahkan hingga saat menjadi pejabat seperti saat ini. ‘’Bahkan sampai mati juga tidak apa-apa,’’ ujar pria kelahiran 1955 itu usai mengikuti upacara hari pramuka di Alun-alun Sidoarjo, Kamis ( 14/8).

Karena aktivitasnya dalam dunia pramuka di Sidoarjo, pada 2013 kemarin, ia sempat mendapat Satya Lencana Melati. Suatu penghargaan tertinggi dari Kwartir Nasional Pramuka.

Disampaikan ayah dua orang anak ini, ia ter-

belian wisma di Klakah Rejo, Benowo dan Putat Jaya serta untuk pembangunan sentra PKL dengan total sekitar Rp 41 miliar dari pengajuan PAK ke dewan sebesar Rp 57,3 miliar. ‘’Jadi tidak benar berita tersebut, itu na-

Begitu memasuki komplek Gedung Nasional Indonesia (GNI), tempat Dr Soetomo dimakamkan, terlihat sosok perempuan yang sudah tua dengan mengenakan pakaian yang sudah kusut. Mengenakan kerudung serta kacamata yang tebal, senyum selalu menjadi ciri khas untuk menyambut pengunjung yang datang di makam Pahlawan Pergerakan dan Pahlawan Pendidikan ini.

Dia adalah juru kunci (penunggu makam Dr Soetomo) Murtiningrum

yang lahir pada 29 Agustus 1945.

Dia terlahir saat ibunya bersembunyi di bawah tanah, karena pasukan Sekutu waktu itu sedang membombardir daerah Perak Surabaya.

Bersamaan dengan suara mortir itulah Murtiningrum lahir.

Pilihan hidup sebagai juru kunci makam Dr Soetomo adalah garis hidup yang harus dilalui. Sebelumnya penunggu makam adalah Achmad, ayah Murtiningrum.

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Murtiningrum, penjaga makam Dr Soetomo. Meski masih berstatur honorer, tak menyurutkan semangatnya untuk mengabdi ke negara.

SURABAYA

2

Jumat Legi 15 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Jasa Marga Dukung Pembangunan Tunnel Pemkot Surabaya, Bhirawa PT Jasa Marga (Persero) mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membangun terowongan bawah tanah (tunnel) yang melewati lahan miliknya. Keduanya telah berkoordinasi terkait pembebasan lahan di daerah Mayjend Sungkono.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, perusahaan pelat merah yang berkecimpung di usaha pelayanan Jalan Tol itu, juga sudah memberi persetujuan pada Pemkot untuk menggarap proyek tersebut di lahan miliknya. ‘’Selain menggarap proyek tunnel ini, proyek-proyek yang lain juga terus jalan.

Misalnya, kami mulai membuka tender proyek pengerjaan proyek angkutan massal cepat (AMC) pada Oktober 2014.

Kemudian proyek pembangunan Jembatan Kenjeran juga terus jalan. Jembatan ini untuk menghubungkan Kenjeran lama dan Kenjeran baru. Jalan di jembatan ini merupakan bagian dari proyek Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya (JLLTS),’’ terangnya.

Wali kota yang diusung PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, untuk proyek AMC, anggaran proyek yang awalnya diperkirakan menelan biaya hingga Rp8,8 triliun masih bisa diminimalisasir melalui pengurangan biaya pada moda trem.

Rencananya trem akan dikerjakan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Untuk tahun pertama pengerjaan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub-) sudah menyiapkan dana sebesar Rp400 miliar. Proyek AMC terdiri atas dua moda transportasi, yakni trem dan monorel. Untuk trem akan menghubungkan Surabaya selatan hingga utara dan sebaliknya. Sedangkan monorail akan menghubungkan Surabaya timur ke barat dan sebaliknya.Q dre

Memberi Semangat Pasien

Sebanyak 60 pasien penghuni Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Kamis (14/ 8) mengikuti sejumlah perlombaan Agustusan, seperti lomba balap kerupuk yang dilakukan pasien khusus pria.Tampak Kepala Instalasi Rehabilitasi RS Jiwa Menur dr K Mintje bersama para perawat memberi semangat pasien yang mengikuti lomba di Ruang Instalasi. trie diana/bhirawa

Pernah Kena Sanksi, PNS Tak Dapat Penghargaan Pemprov, Bhirawa PNS di lingkungan Pemprov Jatim yang pernah berbuat pelanggaran yang berhujung sanksi, dipastikan tidak akan mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden yang diserahkan Gubernur Jatim.

Seluruh PNS diminta untuk selalu berbuat baik dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada.

“Seperti hari ini (kemarin) kita berikan penganugerahan ini kepada PNS yang sudah mengabdikan diri selama 10

tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Mereka semua tidak pernah melakukan pelanggaran selama jadi PNS,” kata Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, ditemui usai Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/8).

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah berbakti selama 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

“Kalau ada PNS yang telah bekerja

10 tahun, maka dia mendapat tanda kehormatan ini. Namun setelah pada masa kerja 15 tahun dia mendapat sanksi maka pada 20 tahun nanti dia tidak dapat tanda kehormatan ini dari Presiden. Penghargaan ini hanya diberikan pada PNS yang selalu taat melakukan tugas-tugasnya dengan baik,” ungkapnya.

Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, tidak mengatakan secara pasti berapa PNS yang tidak berhak mendapatkan penghargaan ini.

Namun dapat dipastikan banyak PNS yang tidak mendapat penghargaan ini. Hal itu diketahui dari data BKD Provinsi Jatim yang setiap tahun selalu ada PNS yang

melanggar aturan.

Sementara itu, penghargaan Satyalancana Karya Satya ini diberikan dalam rangkaian peringatan HUT ke69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di lingkungan Pemprov Jatim, penyematan tanda kehormatan tersebut secara simbolis dilakukan Gubernur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

PNS yang mendapatkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karyadi lingkungan Pemprov Jatim tahun ini sebanyak 149 PNS. Dengan rincian 30 tahun sebanyak 51 PNS, 20 tahun sebanyak 70 PNS, dan 10 tahun diQ iib berikan kepada 28 PNS.Q

Gubernur: Bir Bintang Produksi Bir Non Alkohol Baru Enam Anggota DPRD Jatim Kembalikan Mobdin geh/bhirawa

Aksi puluhan aktivis yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Demokrasi demo di depan Gedung DPRD Surabaya, Kamis (14/8).

Aksi ‘Save Pokemon’, Warga Dolly Datangi DPRD Surabaya Surabaya, Bhirawa Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Demokrasi, Kamis (14/8) siang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso.

Mereka menuntut pembebasan sembilan kawan mereka yang saat ini ditahan di Polrestabes Surabaya atas dugaan sebagai pemicu kerusuhan di Dolly pada Minggu (27/7) lalu.

Dalam aksi ini, mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Save Pokemon, Aktivis Pro Demokrasi Jangan Samakan Dengan Preman’. Mereka menganggap, penanganan lapangan dengan mengerahkan kekuatan gabungan TNI-Polri selain Linmas dan Pol PP terkait penolakan warga terhadap pemasangan plakat ‘kampung bebas lokalisasi’ di kawasan Dollly dan Jarak 27 Juli 2014 lalu sangatlah berlebihan.

Tim advokasi Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Anisa mengatakan, apa yang dilakukan Pokemon Cs itu hanya mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Maka dari itu, sangat tidak baik jika orang yang mengkritisi ini justru dikriminalkan.

“Pokemon merupakan salah satu dari Sembilan orang Dolly yang ditangkap polisi. Ini Negara demokrasi, lah kok orang yang kritis dipenjara,” kata Anisa.Setelah berorasi selama hampir 15 menit, sejumlah perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke gedung Dewan untuk berdialog langsung oleh Komisi C Q geh DPRD Surabaya.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim, Soekarwo akhirnya angkat bicara terkait kehadiran Bos Bir Bintang di Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan Surabaya beberapa waktu lalu. Dimana mereka mengutarakan akan membangun pabrik bir bintang di Mojokerto dengan produksi minuman dengan kadar alkohol nol persen.

Karenanya, sebagai orang nomor satu di Jatim ini, Soekarwo tidak bisa melarang. ‘’Perlu saya luruskan disini.

Dimana dalam aturan baik UU maupu aturan lainnya tidak ada larangan untuk penjualan minuman beralkohol. Namun dengan catatan mereka yang menjual minuman beralkohol hanya mengantongi izin dan diperjualbelikan di tempat tertentu. Termasuk kadar alkoholnya juga dibatasi,’’tegas Soekarwo usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Kamis (14/8).

Dengan begitu, pihaknya tidak bisa langsung melarang. Sebaliknya pemerintah hanya bisa mengatur lokasi yang dapat

diperjualbelikan minuman beralkohol selain batasan kadar alkoholnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan kepada para produsen atau penjual yang melanggar.

Diantaranya dengan mencabut izinnya jika diketahui menjual secara bebas di masyarakat. ‘’Artinya dalam Perda mihol itu sudah jelas, apa-apa yang diatur disana termasuk sangsinya,’’tegas Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo.

Memang Gubernur telah menerima tim audensi PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MBI) yang dikenal sebagai produsen miniman beralkohol dengan merek “Bir Bintang” di gedung Negara Grahadi (13/8). Hal ini menjadi pergunjingan mengingat sebelumnya Gubernur mengoreksi Perda Mihol Pemkot Surabay dengan mengizinkan penjualan ke pedagang pengecer.

Dalam audensi, Presiden Komisaris PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Cosmas Batubara mengatakan bahwa dibangun-

nya pabrik minuman bebas beralkohol ini diharapkan ikut mendorong sekaligus membuktikan kepercayaan investor pada Indonesia, dan berdampak memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, Jawa Timur dan khususnya pendapatan masyarakat daerah serta masyarakat setempat.

“Tren permintaan produk Multi Bintang untuk berbagai daerah wisata di Indonesia dan untuk ekspor mancanegara terus meningkat setiap tahunnya, karena telah diakui cita rasa dan kualitasnya,” ungkap Cosmas Batubara Presiden Komisaris PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Selain itu dengan berdirinya PT Multi Bintang Tbk. di Kabupaten Mojokerto juga mengaku akan turut menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian kecil yang muncul dari jalur distribusi yang meliputi peritel tradisional dan modern, grosir, industri pariwisata, dan hospitality seperti Q cty.gat restoran, café, hotel.Q

Disnak Jatim Optimistis Serapan Naik Pemprov, Bhirawa Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 di Dinas Peternakan (Disnak) Jatim memang dikarenakan adanya beberapa penyebab. Namun, Disnak Jatim optimis kalau serapan anggaran bisa tercapai sesuai target.Hal itu diakui Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur kalau serapan anggaran memang rendah, meski memasuki triwulan ke tiga. Sejumlah penyebab atas rendahnya penyerapan itu seperti adanya program berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang dihentikan jelang pileg dan pilpres.

Selain itu, ada beberapa proyek yang baru menyelesaikan proses lelangnya di triwulan tiga.

“Proyek berbasis kemiskinan yang dihentikan sementara memang cukup mengganggu penyerapan anggaran. Selain itu, kondisi proyek yang masih dalam proses lelang,” kata kepala dinas peternakan Maskur, Kamis (13/8).Ketika proyek berbasis kemiskinan bisa dilanjutkan lagi, maka Disnak Jatim langsung melakukan pelelangan yang ada di ULP. “Semuanya sudah masuk dalam ULP, program-program tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, ia meyakini kalau di akhir tahun semua penyerapan anggaran di instansinya akan selesai sesuai target. Sebab, ada beberapa proyek yang proses lelangnya barus selesai dan siap Q rac dijalankan.Q

Gubernur Instruksikan Ambil Paksa Bagi yang Tak Kembalikan

DPRD Jatim, Bhirawa Jelang batas akhir pengembalian mobil dinas yakni tanggal 21 Agustus 2014, baru enam legislator yang mengembalikan jatah mobil dinasnya kepada Negara.

Mereka yang kemarin (Kamis 14/8) mengembalikan mobil dinas tersebut adalah Freddy Poernomo dari Fraksi Golkar, Ahmad Iskandar dan Renvile Antonio masingmasing dari Fraksi Demokrat. “Barusan sudah saya kembalikan untuk mobil dinasnya,” kata Fredy Poernomo usai sidang paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (14/8).

Sebelumnya tiga orang anggota dewan yakni Kuswanto (Fraksi Hanura Damai), Zherina (Fraksi Hanura Damai) dan Zainuddin Nawawi sudah mengembalikan mobil dinasnya. Jadi, masih ada 94 anggota dewan yang belum mengembalikan mobil dinas tersebut.Ditambahkannya kondisi mobilnya menurutnya sudah di service. Namun jika ada kerusakan pihaknya akan memperbaikinya. “Tentu saja saya akan tanggung jawab kalau ada kerusakan.

Mengingat mobil ini statusnya pinjam pakai,”lanjutnya Disinggung bagaimana dengan laptopnya, apakah sudah dikembalikan juga? Fredy menjawab bahwa laptop miliknya hilang. Ia pun sudah memberikan laporan ke pihak kepolisian terkait kehilangan laptop tersebut. “Kalau laptop, punya saya hilang bersamaan dengan laptop milik saya pribadi. Itu juga sudah saya laporkan ke kepolisian dan sekretaris dewan,” paparnya Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron D Pasaribu menjamin seluruh anggota dewan akan mengembalikan barang inventaris yang bukan haknya. Karena memang tidak ada seorangpun yang ingin berurusan hukum hanya gara-gara tidak mengembalikan. ‘’Saya jamin temanteman akan patuh pada aturan yang ada. Dan saya yakin mereka akan mengembalikan semua barang inventaris kantor sesuai masa jabatan yang diembannya,’’papar politisi asal Golkar Sementara untuk rumdin, tegas Sabron itu merupakan kewajiban pimpinan DPRD Jatim. Sedang anggota tak dapat jatah untuk rumdin. Yang ada pada anggota hanya mobdin dan laptop saja. Pihaknya berkeyakinan kondisi barang inventaris tersebut dalam keadaan baik, karena setiap memiliki kewajiban untuk merawat barang tersebut tentunya dari koceknya sendiri karena status dari barang tersebut Q cty adalah pinjam pakai.Q

Ratusan Warga Pendatang Ikuti Sidang Yustisi Kependudukan Terjaring Razia Satpol PP Surabaya Ratusan warga pendatang yang tinggal di kawasan Surabaya Pusat yang terjaring operasi yustisi karena tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem), mengikuti sidang di Balai Pemuda, Kamis (14/8) kemarin.

Warga pendatang yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan pekerja ini hanya bisa menjawab “belum tahu” ketika Hakim Ketua, Anne Rusiana SH dari Pengadilan Negeri Surabaya, mencecar mereka dengan pertanyaan “bapak dan ibu sudah tahu apa kesalahannya sehingga disidang di sini”.

Ada satu dua warga yang sempat ngeyel dengan mengatakan dirinya memiliki KTP tetapi mengapa tetap terjaring razia. Ada pula yang mengatakan belum tahu adanya aturan yang mewajibkan warga pendatang yang tinggal di Surabaya minimal tiga bulan harus memiliki Kipem.

“Ibu memang punya KTP,

tapi itu KTP dari daerah asal ibu. Orang luar Surabaya kalau tinggal di Surabaya harus punya Kipem,” ujar Anne Rusiana.

Hakim ketua lantas menyampaikan sanksi bagi pelaku tindak pidana ringan tersebut. Sanksinya bisa denda dengan besaran bervariasi tergantung pertimbangakan hakim, atau sanksi kurungan tiga hari.

Warga yang terjaring razia yustisi itupun hanya bisa terdiam ketika mendengarkan hakim ketua menyampaikan petuah. Setelah mengikuti sidang, warga pendatang itupun langsung membayar denda di meja pembayaran denda.

“Jadilah warga negara yang

baik. Jangan berkilah tidak tahu atau belum ada sosialisasi karena aturan ini kan sudah lama. Apalagi, ngurus Kipem di Surabaya nggak repot,” kata hakim ketua.

Abdul Hamid (48), warga pendatang asal Madura yang terjaring razia yustisi di kawasan setren kali Pasar Keputran, Kecamatan Tegalsari, mengaku memilih membayar denda Rp50 ribu.

Dia menyatakan belum mengetahui adanya aturan yang mengharuskan warga pendatang seperti dirinya memiliki Kipem. “Saya ndak punya Kipem. Dan saya ndak tahu kalau harus ngurus Kipem. Besok saya akan mengurusnya,” ujarnya.

Sementara Erna Damayanti (20 tahun), perempuan muda asal Nganjuk yang mengaku sudah bekerja selama satu tahun di Surabaya, juga lebih memilih membayar denda Rp 50 ribu.

“Saya tidak pernah dibilangin sama bapak kost saya kalau ada aturan harus me-

Warga pendatang menjalani persidangan di Balai Pemuda terkait pelanggaran identitas diri. miliki Kipem,” katanya.

Kepala Seksi Program Satpol PP Kota Surabaya, Bagus Supriyadi mengatakan, operasi yustisi yang

dilakukan Satpol PP Kota Surabaya merupakan bagian dari upaya pengendalian penduduk di Kota Surabaya sekaligus pene-

dre/bhirawa

gakan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyeleggaraan administrasi kependudukan.

Dikatakan Bagus, di ka-

wasan Surabaya Pusat, operasi yustisi dilakukan di Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Genteng.

“Dari hasil operasi yustisi, di kecamatan Genteng terjaring 54 orang dan di Tegalsari lebih dari 100 orang,” ujar Bagus.

Bagus mengatakan, operasi yustisi ini nantinya bakal digelar merata di seluruh kawasan di Surabaya selama bulan Agustus ini.

Pekan lalu, Satpol PP Kota Surabaya telah melakukan operasi yustisi di kawasan Surabaya Selatan. Hasilnya, sebanyak 199 orang pendatang terjaring razia karena tidak memiliki KTP Surabaya ataupun Kipem dan sudah disidangkan. “Ini nanti akan kita gelar di semua kecamatan. Minggu depan kemungkinan di Surabaya Utara. Dibandingkan tahun lalu, kemungkinan akan ada kenaikan jumlah warga yang terjaring karena razia tahun ini digelar secara lebih sistematis dan terjadwal,” ungkap Bagus.Q dre.geh

SURABAYA

Jumat Legi 15 AGUSTUS 2014

3

Dinkes Minta Pergub Nakes Segera Diberlakukan 70 Persen Pengusaha Kesulitan Dapat Tenaga Ahli

Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja, Dindik Perluas Kerjasama SMK dengan Industri

tam/bhirawa

Mantan Mendikbud, Wardiman memberikan presentasi di Kantor Dindik Jatim mengenai kondisi riil pendidikan di Indonesia.

Dindik Jatim, Bhirawa Perkembangan dunia industri yang kian melesat ternyata tak seimbang dengan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Parahnya, 70 persen pengusaha di Indonesia tidak bisa mendapatkan tenaga kerja yang memiliki cukup skill (keahlian).

Diungkapkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Wardiman Djojonegoro sesuai Data Bank Dunia yang dirilis Juni 2014 lalu, dunia pendidikan masih belum bisa menyediakan tenaga kerja yang berkualitas.

Dia mencontohkan rencana pendirian pabrik

perakitan mobil Volkswagen (VW) di Gresik yang terhenti karena kesulitan mendapatkan tenaga kerja sesuai kualifikasi.

“Pabrik yang akan dibangun di Gresik ini lebih besar dari Jakarta. Cuma sekarang mandeg karena agak repot mendapatkan tenaga staf.

Tidak mungkin mereka melatih ribuan orang sebelum dijadikan karyawan, makanya mereka harus berpikir lagi,”terang Wardiman menyebutkan dalam seminar yang digelar di kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kamis (17/8).

Kondisi ini, menurut pria kelahiran Pam-

ekasan 80 tahun silam ini, harus disikapi serius. “Jangan sampai mereka mengambil dari jatim 10 orang, lalu di luar jatim 10.000 orang,”imbuh profesor yang juga Ketua Umum Yayasan Puteri Indonesia.

Untuk memecahkan masalah ini, menurut dia dibutuhkan sinergisitas antara dunia pendidikan dengan industri. Sinergisitas ini bisa diwujudkan dengan menggandeng dunia usaha dalam program-program peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menurut Wardiman, SMK harus siap menyongsong pasar bebas asean 2015 mendatang.

Untuk itu perlu ada pendalaman soft skill, seperti ketapatan waktu, pemahaman kualitas serta sistem kerja yang baik. Terkait hal ini, Wardiman menyambut baik program PT Astra Daihatsu Motor yang menggandeng sejumlah SMK di Jatim untuk peningkatan mutunya.

Tahun ini ada dua SMK yang dipilih yakni SMKN Singosari, Kabupaten Malang serta SMK PGRI 3 Kota Malang. “Saya sebagai orang Jatim, berharap tidak hanya dua sekolah yang digendeng.

Kalau di jateng ada 35 sekolah, ya di jatim harus dua kali lipatnya yakni 70 sekolah,”selorohnya.

Joko Baroto, HR Division Head PT Astra Daihatsu Motor mengatakan diprogram ini pihaknya mencoba mensinergikan antara kebutuhan industri dengan dunia pendidikan. Langkahnya dengan memasukkan program-program dalam kurikulum sekolah, kemudian memberikan pelatihan kepada guru-gurunya. Selanjutnya guru-guru ini yang akan mentraining ulang ke siswa. “Kami memang tidak mentraining langsung ke siswa, tetapi kami memonitoring,”terangnya.

Selain memberikan pelatihan, pihaknya juga memberikan mesin sesuai dengan kebutuhannya. “Kami melakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada. Harapan kami kualitas SMK benarQ tam benar diterima industri,”tukasnya.Q

Tingkatkan Layanan, Puskesmas Harus Punya Tim Pengendalian Mutu Surabaya, Bhirawa Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Puskemas wajib memiliki Tim Menejemen Mutu. Tim Menejemen ini penting mengingat perannya sangat vital di Puskemas. ‘’Kita ingin Puskemas yang ada di Jatim semua memiliki Tim Menejemen Mutu karena tim ini akan berperan dalam mengatur dan mengelola kinerja Puskemas untuk lebih baik,’’ ujar Kepala

Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Jatim dr. Herlin Ferliana, M.Kes. Herlin mengatakan, saat ini kepercayaan masyarakat kepada Puskemas sangat tinggi, hal ini terlihat dari antusias masyarakat dalam memanfaatkan Puskemas.

Banyak dari masyarakat kalangan menengah atas sudah memanfaatkan layanan Puskemas.

Jika dulu Puskemas hanya didominasi oleh kalangan

menengah bawah tapi saat ini kalangan menengah atas juga menikmatinya. ‘’Kita ingin dengan dininatinya Puskemas oleh semua elemen masyarakat menjadikan Puskesmas menjadi primadona masyarakat luas,’’ ucapnya.

Herlin mengatakan, pada pelaksanaannya kinerja Tim Menejemen Mutu di Puskesmas yang tenpenting adalah membagikan kuisioner kepada para pengunjung di Pus-

kesmas. Kuisioner ini yang akan menjadikan pedoman bagi Tim Menejemen Mutu dalam meningkatkan mutu dan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ‘’Melalui kuisioner ini nantinya Tim Menejemen Mutu akan mengetahui seberapa baik pelayanan di Puskesmas,’’ jelasnya.

Kepala Dinkes Surabaya drg. Febria Rachmanita mengaku, Tim Menejemen Mutu di Puskemas akan menjadi pi-

hak dalam memberikan masukan program atau layanan kepada kepala Puskemas.

Tim Menejemen Mutu akan berkerja keras untuk mengelola data dari pengunjung lalu mengelola kembali untuk dijadikan sebuah program layanan. ‘’Jadi Tim Menejemen Mutu akan memperbaruhi terus layanan kesehatan di Puskesmas hingga masyarakat puas terhadap layaQ dna nannya,’’ terangnya.Q

Surabaya, Bhirawa Pergub terkait Perda Tenaga Kesehatan (Nakes) diharapkan dapat rampung akhir 2014, hingga memberikan payung hukum kuat bagi tenaga kesehatan untuk bekerja di rumah sakit dan di tempattempat kesehatan sejenisnya. ‘’Kita berharap Pergub ini segera terealisasi karena akan memudahkan Nakes dalam mendapatkan hak dan kewajibanya,’’ Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim, dr Dodo Anondo MPH. Dodo mengungkapkan, saat ini banyak dari pemerintah daerah (kabupaten/kota, red) dan rumah sakit kesulitan dalam menempatkan sumber daya Nakes. Di satu sisi ada daerah yang kelebihan Nakes di sisi lain ada daerah yang kesulotan penyedian tenaga Nakes. ‘’Kita ingin Pergub ini dapat mengakomodir Dodo Anondo atau mengatur bagaimana Nakes dapat ditempatkan,’’ ujarnya.

Menurutnya, Pergub ini akan menjadi payung hukum bagi rumah sakit dan Nakes dalam mendapatkan haknya. Selama ini ada sebagian kasus Nakes yang ditempatkan di daerah terpencil belum mendapatkan penuh haknya, sehingga Pergub ini perlu direalisasikan. Selain itu ada sebagian Nakes yang memilih daerah-daerah besar di Jatim dikarenakan mudah masalah aksesnya. ‘’Pergub ini nanti akan mengatur bagiamana pembiayaan Nakes di daerah terpencil dan kota besar selain itu juga pengaturan persebaran di daerah.

Kita tidak ingin Nakes kedepan hanya berkumpul di kota besar,’’ jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengungkapkan, diberkukannya Pergub ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan dan kemajuan Nakes di Jatim. Dalam Pergub Nakes akan diatur bagaimana harus bekerja dan bersikap.

Untuk berkerja, Pergub Nakes akan diatur oleh aturan yang mengikat lewat Pergub. Nakes tidak serta merta berkerja atau membuka praktek tanpa adanya aturan yang mengikat, seperti lulusan baru dari kedokteran harus bersedia ditempatkan di daerah terpencil di Jatim.

“Lulusan dari kedokteran tidak bisa langsung buka praktek kerja jika mereka tidak mau mengabdi di daerah yang minus tenaga dokternya,” jelasnya.

Ke depan, dengan adanya kerjasama yang akan dibangun dengan perguruan tinggi dapat memperjelas kerjasama antara Dinkes dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan mengatur para lulusannya untuk siap ditempatkan di daerah yang minim tenaga kesehatanya. Sedangkan Dinkes akan memberikan regulasi atau aturan yang jelas untuk memberikan hak dan kewajiban kepada dokter yang Q dna mengabdi di daerah terpencil.Q

Dispora Jatim Siapkan Paskibraka di HUT RI

Mampu Hasilkan 73 Perda, Menunggu Aplikasinya Selama 5 tahun terakhir DPRD Sidoarjo mampu menyelesaikan 73 Perda. Beberapa Raperda yang belum selesai dan akan dilanjutkan oleh anggota dewan yang baru, diantaranya Raperda tentang pembentukan PD Pasar. Ini belum rampung karena belum ada kesiapan Pemkab Sidoarjo baik administrasi maupun SDM nya.

“Selain baris berbaris, para anggota Paskibraka juga mendapatkan pembelajaran tentang wawasan kebangsaan maupun pendidikan mental spiritual. Nah untuk tahun ini kita akan tambahi pembelajaran sebagai pemuda yang mandiri, tanggap dan peduli atau Mantap,” jelas Sugeng Riyono, Kamis (14/8).

Lebih lanjut Sugeng Riyono menjelaskan, metode Mantap itu mengajarkan anggota Paskibraka untuk bisa hidup mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Kemudian mendidik mereka untuk bisa tanggap dengan kondisi sekitar atau memiliki rasa ingin tahu dengan perkembangan zaman. Mereka juga harus memiliki sifat peduli terhadap sesama.

“Harapan kami setelah menjadi anggota Paskibraka dan kembali kedaerah mereka bisa menjadi pemuda yang bisa berguna bagi masyarakat. Karena mereka adalah pemuda Q wwn pilihan,” katanya.Q

Halal Bihalal DWP Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim

Istri PNS Diminta Hadapi Suami dengan Berdandan Menarik

D

alam 5 tahun, prestasi legislasi DPRD Sidoarjo periode 20092014 terbilang lumayan. Kerja keras selama 5 tahun ini menuntaskan produk hukum inisiatif dewan.

Kinerja terbesarnya dicapAi tahun 2011 yang bisa menyelesaikan 21 Perda. ini merupakan capaian kerja yang luar biasa, dibanding tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya yang berada jauh dibawahnya.

Tahun 2012 misalnya menyelesaikan 16 Perda. tahun 2013 dengan 14 Perda. terakhir tahun 2014 hanya 11 Perda sebab waktunya hanya 8 bulan saja dengan berakhirnya periode DPRD Sidoarjo.

Tahun 2009 memang minim prestasi saat anggota dewan baru dilantik Agustus sampai desember hanya bisa menyelesaikan 2 Perda. tahun awal kinerja dewan waktunya tersita untuk mengkonsolidasi pembentukan dan pengisian jabatan di alat kelengkapan dewan seperti pimp-

Surabaya, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim terus mempersiapkan pelajar Jatim yang tergabung di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk bertugas di upacara pengibaran bendera untuk memperingati HUT RI di Grahadi, Minggu (17/8).

Saat ini ada 74 pelajar yang tengah berlatih untuk mengibarkan bendera merah putih. Nantinya ada tiga siswa yang akan dipilih sebagai petugas pembawa, pengerek dan pengulur bendera merah putih. Sedangkan sisanya akan menjadi pasukan pengawal.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono, selama menjalani proses karantina, para anggota Paskibraka itu akan mendapat pelatihan seperti tenik baris berbaris, wawasan kebangsaan dan lainnya. Tapi nantinya ada metode baru yang akan diberikan oleh Dispora yakni Program Mantap (Mandiri, Tanggap dan Peduli).

inan dewa, fraksi dan komisi-komisi.

Ketua DPRD Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno, Kamis (14/8) siang di hotel the Sun, Sidoarjo, sebenarnya mengupayakan dibentuknya Perda tentang PD (Perusahaan daerah) Pasar. Sudah sejak awal kinerja dewan periode lama berjuang, namun tidak mudah. Sangat alot dan sulit dimengerti kenapa jadi susah padahal ingin memberdayakan dinas pasar menjadi PD yang berporoyeksi benefit (keuntungan).

APBD Sidoarjo harus menggerojok anggaran Rp 5-7 miliar setiap tahun untuk operasional dan gaji PNS dinas pasar. Di Denpasar Bali yang sudah dibentuk PD Pasar mampu memberikan kontribusi PAD kepada Pemerin-

tah Rp 350 juta. “Maunya saya Sidoarjo ini bergabnti status menjadi perusahaan daerah, agar tidak membebani keuangan daerah,” ucapnya.usaha ini menjadi tidak tercapai karena infrastruktur pasar, SDM maupun administrasi belum siap. “mau apa lagi,” kata Dawud lemas.

Di bidang penataan PKL (Pedagang Kaki Lima), Dawud mengkritik keras lambannya pemkab dalam membangun kawasan relokasi PKL sehingga sebaran PKL menjadi luas. Satpol PP baru kalang kabut setelah PKL sudah tumbuh kuat di kawasan itu. bila memang Pemkab tidak mampu menyediakan lahan relokasi, disarankan Satpol PP untuk proaktif menertibkan PKL yang baru berkembang di sebuah kawasan. Sebelum menjamur, PKL ditertibkan dulu. Caranya, Satpol harus rajin berkomuter diseluruh wilayah Sidoarjo. Bukan hanya di kecamatan kota Sidoarjo saja.

DPRD Sidoarjo sudah memberikan persetujuan pengadaan motor trail yang jumlahnya banyak,mobil operasional. Kendaraan yang dibeayai rakyat itu harus dimaksimalkan dengan petugas Satpol selalu bergerak terus untuk menertibkan kawasan PKL. Jangan sampai Sidoarjo PKL menjadi semrawut.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menyatakan, Pemkab Sidoarjo melakukan pendekatan persuasive kepada PKL dengan melakukan penertiban.

“Kita tidak mengusir, tetapi menertibkan agar tidak menganggu kepentingan umum,” jelasnya. Q hds*

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, menggelar acara Halal Bihalal di ruang rapat Biro Humas dan Protokol, Kamis (14/8). Dalam acara tersebut, diisi tausyiah Kabag Pembinaan Keluarga dan Kewanitaan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Dr Hj Hasniah Hasan MSi. Dalam kesempatan itu, Hasniah Hasan berpesan kepada seluruh istri PNS pemprov khususnya di Biro Humas dan Protokol untuk selalu menghadapi suami dengan berdandan menarik yaitu full dress dan full make up. Sebab tugas seorang wanita adalah sebagai istri, ibu dan anggota masyarakat.

“Bersyukurlah para istri yang diberi peluang yang luas oleh suami untuk berkarya dan berbakti pada negara. Tapi jangan berangkat kerja sebelum diridhoi oleh suami,” ungkapnya.

Menurutnya, makna halal bihalal dalam kehidupan rumah tangga yang paling utama adalah saling memaafkan antara suamiisteri dan anak-anak. Jika keluarga ingin bahagia dengan dilandasi iman, maka keluarga harus diberdayakan guna mengantarkan keluarga sakinah mawadah warohmah.

“Ada sebagian masyarakat yang berpendapat, keluarga ka-

iib/bhirawa

Anggota Dharma Wanita Biro Humas dan Protokol adakan halal bihalal di Kantor Gubernur Jatim. ryawan itu akan amburadul.

Padahal tidak semua benar, asalkan ada skala prioritas. Semua tugas di rumah sebagai isteri, sebagai ibu maupun di masyarakat, serta karier di kantor pasti akan berhasil. Semua itu karena melaksanakan kewajiban ikhlas dan ridho sehingga bisa menikmati dengan enjoy and happy,” jelasnya.

Jika halal bihalal itu berhasil pasti diiringi dengan silaturahmi dan memperkuat tali kasih sayang. Kalau keluar dari acara silaturahmi pasti akan nampak inner dan outer beauty atau kecantikan dari dalam dan luar karena tidak ada lagi uneguneg dalam hati. “Tapi silaturahmi itu tidak gampang, kecuali iman,” katanya.

Dijelaskan, halal bihalal tidak bermakna Kalau sekedar bersalaman dan berpelukan tidak ada getaran di hati untuk menghilangkan kesalahan dan membalas dengan kebaikan. “Semua harus saling memaafkan. Bukan sekedar berjabat tangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DWP Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jatim drg Kristin Anom Surahno mengaku sangat senang dengan adanya kebersamaan dalam suasana idul fitri yang memperkuat tali kasih sayang.

Dalam halal bihalal jika semua senang memberikan dampak kesehatan bagi jiwa. “Setelah merayakan idul fitri marilah memulai kegiatan DWP kedepan dengan semangat dan hati yang Q iib bersih,” ujarnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Strategisnya PON Remaja JAWA TIMUR telah ditunjuk menjadi tuan-rumah penyelenggaraan PON Remaja yang pertama. Penunjukan sebenarnya telah cukup lama, sejak 2011, tetapi tidak terurus, dan terundur-undur terus oleh pusat. Boleh jadi, dianggap tidak penting. Padahal PON Remaja memiliki “hierarkhis” di tingkat Asia (Asian Youth Games) maupun tingkat dunia (Youth Olympics). Diharapkan melalui PON U-18 ini atlet yunior akan terkatrol masuk tim Puslatda menjadi bagian kontingen pada PON XIX 2016.

Kini sudah dibentuk PB (Pengurus Besar) PON Remaja, diketuai oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.

Sebenarnya, penunjukan sebagai tuan-rumah cukup membanggakan, tetapi sekaligus juga beban daerah. Diantaranya, paradigma tentang arti strategis PON Remaja, pada tingkat Kementerian Olahraga, serta Pemprop Jawa Timur.

Terbukti dari alokasi anggaran yang disediakan.

PON Remaja akan diselenggarakan pada bulan Desember, bersamaan dengan libur panjang sekolah. Untuk itu Jawa Timur memperoleh bantuan dana (APBN) sebesar Rp 10 milyar, serta Rp 7 milyar dari PB PON untuk bonus dan hadiah atlet peraih medali. Minimalisnya alokasi anggaran tidak mungkin ditutup melalui tiket nonton pertandingan.

Karena dari 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, seluruhnya akan di-gratiskan.

Karena itu pengelola venue tempat pertandingan harus lebih aktif mencari sponsor iklan. Begitu pula Pengurus Besar (PB) PON Remaja, dan Panitia Pelaksana Daerah harus aktif mencari mitra untuk pembiayaan. Inipun tidak akan seberapa. Karena ideal-nya, PON Remaja membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 100-an milyar.

Maka tidak bisa tidak, Pemerintah Propinsi mesti mengucurkan dana. Bahkan nilai anggaran-nya jauh lebih besar (sampai dua kali lipat dibanding bantuan dari Pemerintah pusat). Tapi itulah konsekuensi sebagai tuan-rumah penyelenggaraan even olahraga tingkat nasional. Karena itu anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah (APBD Jawa Timur) harus “dibayar” dengan kesuksesan. Terutama sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban.

Sukses prestasi, khususnya kontingen Jawa Timur wajib diutamakan (target juara umum). Sebagai kenangan, Jawa Timur pernah menjadi juara umum PON dua kali berturutturut. Yakni, ketika menjadi tuan rumah pada tahun 2004, dan pada perhelatan PON XVII di Kalimantan Timur 2008.

Kenangan pada penutupan PON XVII (17 Juli 2008), bertambah-tambah manis, karena diikuti sukses dalam pertandingan cabang olahraga yang paling ditunggu-tunggu: sepakbola (melawan Papua dengan skor tipis 1-0). Sukses pada PON XVII seolah paripurna.

Sebagai juara umum, Jawa Timur memperoleh total 363 medali, terdiri dari 139 emas, 113 perak dan 111 perunggu.

Sedangkan pada PON XVIII tahun 2012 di Riau, yang dapat diraih hanyalah sebanyak 258 keping medali (terdiri 87 emas 88 perak dan 83 perunggu). Prestasi (kegagalan) itu jauh dibawah jika dibandingkan dengan kesertaan pada PON XVII di kalimantan Timur, hanya sekitar 71%-nya.

Sehingga Jawa Timur harus memperbaiki pola pembinaan prestasi, termasuk melalui beberapa kejuaraan nasional single even dan PON Remaja. Lebih lagi jika menilik jejak ke-prestasi-an PON, menunjukkan bahwa Pakde Karwo sebagai Gubernur belum pernah membawa pulang tropi juara umum PON. Karena itu target juara umum PON Remaja, bukanlah muluk-muluk. Salahsatunya, keuntungan sebagai tuan rumah.

PON Remaja, tak boleh di-sepele-kan. Juga tidak kalah gengsinya karena menjadi titik-tolak prestasi. Juga terdapat hierarkhis hingga tingkat Asia dan tingkat dunia. Sebagai pertimbangan, China, Jepang dan Korea Selatan, meng-anggap strategis kejuaraan yunior. Kenyataannya, hampir seluruh atlet peraih medali pada Asian Games dan Olympiade, merupakan alumni even serupa tingkat remaja.

Tetapi memang kita kurang pintar menghargai prestasi olahraga. Terbukti dari konsistensi pembinaan, terutama yang berupa kesejahteraan atlet masih jauh dari layak. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kita Tolak ISIS yang Kejam itu DUNIA diHentak dengan hadirnya Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Meski mengusung nama “Islam”, namun pada padasarnya banyak praksis ISIS yang justru bertentangan dengan Islam. Karena itu, tepatlah kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ISIS berkembang di negeri ini. Menteri Kordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, ISIS bukan masalah agama. ISIS adalah masalah ideologi yang kalau kita kaitkan dengan negara kita, maka akan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Bagaimana kita bisa menilai ISIS itu Islam jika mereka membunuh sedikitnya 500 warga kelompok minoritas Yazidi di Irak dan bahkan mengubur beberapa orang hidup-hidup serta menjadikan ratusan perempuan sebagai budak.

Sebuah perilaku yang justru sangat bertentangan dengan Islam yang sejuk dan toleran.

ISIS yang diperkirakan baru lahir sekitar tahun 2006, ternyata mengalami perkembangan yang pesat, terutama di Irak yang merupakan tanah airnya. ISIS bermula ketika Syeikh Jarqowi, seorang pemimpin relawan jihad di Irak, menghimpun relawan untuk menentang rezim yang pro-Amerika Serikat tahun 2006. Ketika Abu Umar Albagdhadi ikut menjadi relawan, banyak hal berubah. ISIS berkembang sangat pesat.

Menurut analis, ISIS kini telah tumbuh besar dan kuat.

Ia telah menguasai 60 persen wilayah Irak dan 20 persen wilayah Suriah. Diduga ISIS memiliki dana 200 miliar dolar AS dan 500 dolar AS berupa batangan emas. Dalam kondisi itulah ISIS masuk ke Indonesia. Dalam analisis intelijen Indonesia, ISIS di negeri ini bersentuhan dengan kelompok jihadis lama seperti kelompok Santoso.

Di Indonesia, banyak tersedia anak muda dengan tipe seperti itu. Cermati saja catatan hidup para ekstremis yang telah mati maupun menjadi buron Detasemen Khusus 88 Antiteror. Mereka umumnya justru bukan ahli agama tetapi merupakan anak muda yang frustrasi kemudian dijanjikan akan mendapat sesuatu dengan ikut “berjihad”. Mereka umumnya anak muda yang telah tercerabut dari keluarganya, kemudian menghilang sekian waktu, dan tiba-tiba telah menjadi “jihadis” Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Legi 14 AGUSTUS 2014

Mengampanyekan Keaksaraan Responsif Gender Pemerintah Indonesia selalu berhasil menekan angka buta aksara penduduk usia di atas 15 tahun. Bahkan, capaian penuntasan angka buta aksara setiap tahun selalu melampaui target RPJMN 2010-2014. Pada tahun 2010, target RPJM sebesar 5,44 persen, namun Kemdikbud berhasil menekan hingga 5,02 persen. Sementara pada tahun 2012, dari target 4,8 persen penduduk, Kemdikbud berhasil mencapai angka 4,26 persen, kemudian tahun 2013 mencapai 4,03 persen. Tahun 2014 pemerintah menargetkan menjadi 3,83 persen.

K

eberhasilan pemerintah Indonesia dalam memberantas buta aksara sesungguhnya juga sudah diakui oleh dunia internasional.

Terbukti, Indonesia pernah memperoleh penghargaan King Sejong Literacy Prize dari UNESCO tahun 2012 yang lalu. Penghargaan internasional ini sebagai apresiasi atas keberhasilan program pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan pengenalan kewirausahaan. Atas keberhasilan ini, sepanjang 2013 kemarin, Indonesia menjadi negara tujuan studi banding dari berbagai negara yang ingin belajar soal program keaksaraan. Namun demikian, pujian dan penghargaan negara-negara dunia tersebut jelas bukanlah tujuan akhir dari program keaksaraan nasional. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana program ini berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat.

Harus diakui, pendidikan keaksaraan saat ini masih terbatas agar warga belajar bisa baca, tulis dan hitung melalui kewirausahaan ekonomi. Pola pendidikan ini lebih mengedepankan pendekatan produktivitas masyarakat; yakni program keaksaraan dihubungkan dengan kewirausahaan. Seharusnya pendidikan keaksaraaan harusnya tidak hanya berorientasi pada produktivitas (baca : pemenuhan aspek ekonomi) namun juga mempromosikan hak-hak azasi manusia dan membantu mencapai pemberdayaan. Artinya, pendidikan keaksaraan sesungguhnya menjadi tahapan kritis didalam pembelajaran seumur hidup untuk meningkatkan kapasitas, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kualitas hidup.

Hak Perempuan atas Pendidikan Pendidikan adalah sebuah faktor esensial untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.

termasuk berkaitan dengan kesehatan perempuan. Dalam berbagai penelitian menunjukkan adanya relasi signifikan antara kemampuan aksara perempuan dengan pengetahuan dan penerapan kemampuannya untuk isu kesehatan Oleh : reproduksi peremWahyu Kuncoro SN puan. Dampak dari tingginya angka buta Salah satu bagian dari aksara ini antara lain pendidikan adalah ketingginya kecenderungan dari mampuan dalam beraksara yang perempuan untuk mengabaikan kemudian berdampak pada kekondisi kesehatan, nutrisi dan mampuannya untuk mengatasi sanitasi yang baik yang akhirnya kemiskinan dan pemiskinan dasecara langsung ataupun tidak lam segala bidang kehidupan. telah menyumbang pada tingginya Tidak kurang dari Deklarasi angka kematian ibu (AKI), angka MGDs (Millennium Development kematian anak, dan semakin menGoals) menekankan esensi peningkatnya kemiskinan di kalangan didikan perempuan sehingga meperempuan (feminisasi kemiskinempatkannya pada tujuan kedua nan) serta rendahnya partisipasi dan ketiga tentang pendidikan perempuan dalam politik. untuk semua dan pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan.

Selanjutnya Bagaimana?

Bahkan Konstitusi RI 1945 juga Melihat realitas di atas memmemandatkan secara tegas dalam perlihatkan betapa ada kebutuhsalah satu pasalnya bahwa setiap an mendesak untuk meninjau orang berhak atas pendidikan dan kembali seluruh program yang oleh karena itu Negara harus menada dan menyesuaikan dengan jamin terpenuhinya hak pendidikan kesepakatan dan komitmen inwarganegaranya tanpa kecuali. ternasional yang telah diratiFaktanya, berbagai data memfikasi oleh pemerintah, misalnya perlihatkan bahwa pendidikan CEDAW (The Convention on perempuan masih terpinggirkan the Elimination of All Forms of sehingga menyumbang banyak Discrimination against Women), pada menurunnya kualitas hidup Deklarasi Dakar, dsb. perempuan. Kemiskinan, ketidakSeluruh prinsip dan target yang tahuan atas informasi kesehatan melekat pada kesepakatan internareproduksi dan seksualitas merusional ini harus dinyatakan secara pakan indikator buruknya kualijelas dalam kebijakan lokal dan tas hidup perempuan. nasional dan diterjemahkan dalam Buruknya situasi keaksaraan program-program efektif dengan perempuan tidak hanya disebabkan anggaran yang memadai demi oleh persoalan ekonomi dan politik, memastikan semua program dan masalah ketidakadilan gender kebijakan dapat dilaksanakan. ternyata menyumbang bagian Pada saat yang sama, pemerterbesar dalam proses tersebut. Keintah juga harus mempertimsempatan belajar untuk perempuan bangkan kebijakan yang lebih mau tidak mau dipengaruhi oleh berpihak pada perempuan dan peran stereotipnya sebagai istri dan memberi lebih banyak lagi kesibu. Kerapkali kesempatan belajar empatan belajar. Penting juga menjadi lebih terbatas dibandingbagi pemerintah untuk mengakan laki-laki yang dianggap sebagai mandemen UU No.1/1974 tenkepala rumahtangga dan bertangtang Perkawinan di mana salah gungjawab atas peran ‘produktif’ satu pasalnya mengatur tentang yang mensyaratkan proses belajar umur perkawinan. Dalam pasal yang lebih komprehensif. tersebut, anak perempuan diperKeterbatasan belajar yang bolehkan menikah pada umur 16 dialami perempuan berakibat tahun, padahal sebenarnya umur pada rendahnya kemampuan tersebut masih termasuk umur perempuan terutama berkaitan sekolah (wajib belajar). dengan ketrampilan sehari-hari

Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengamandemen dan menaikkan umur pernikahan bagi anak perempuan menjadi minimal 18 tahun. Selain itu, perlu ada aturan yang melarang sekolah mengeluarkan anak perempuan yang mengalami kehamilan dini karena hal tersebut justru melanggar hak anak atas pendidikan.

Sebuah mekanisme monitoring yang efektif juga penting untuk dikembangkan agar programprogram pendidikan keaksaraan perempuan dapat terawasi dengan baik dan menghasilkan sebuah analisa baru tentang keaksaraan khususnya bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Partisipasi lebih dari kelompok masyarakat sipil, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam program keaksaraan perempuan dapat memberikan kualitas yang lebih baik dan menyumbangkan data yang lebih akurat yang dibutuhkan dalam merancang kebijakan dan program.

Pemerintah juga perlu mengakui dan mendukung kerja-kerja yang telah dilakukan komunitas maupuan masyarakat sipil termasuk institusi pendidikan dalam pemberantasan buta aksara perempuan. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan anggaran pendidikan perempuan dan pengelolaan programnya.

Upaya inisiatif ini selanjutnya akan memberikan data dan informasi tambahan berkaitan dengan pelaksanaan program keaksaraan perempuan dan mereka dapat menjadi mitra kunci dalam mengawasi pelaksanaan program, terutama di tingkat lokal. Hal yang sama dapat diterapkan pada masyarakat sipil yang bekerja di tingkat nasional dan telah melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan lobi kepada tim yang menangani program-program pemberantasan kemiskinan; membangun jaringan seperti jaringan pendidikan perempuan yang melakukan advokasi dan monitoring terhadap program-program keaksaraan perempuan.

Wallahu’alam bhis-shawwab Penulis adalah kolumnis ; Alumnus Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya

Resensi Buku :

T

Hidup Mulia dengan Menjaga Lisan

ahukah mengapa Allah SWT menciptakan wajah kita terdiri atas dua telinga, dua mata, dan satu mulut? Kalau kita mau merenung, hal tersebut menyimpan hikmah bahwa kita sepatutnya lebih banyak melihat dan mendengar ketimbang berbicara. Isi buku ini mengajak kita agar bisa menjaga lisan dan mengingatkan betapa pentingnya selalu berbicara yang baik.

Allah SWT berfirman, “Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).”(Qs. Qaf:18).

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dari ayat Al-Qur’an dan hadits tersebut, kita secara tegas dituntunkan untuk menjaga lisan. Namun, disadari atau tidak, banyak dari kita bisa berbicara, tetapi tidak mampu berkata dengan baik. Memang hanya persoalan kata-kata, namun dampak dari ucapan kata-kata bisa begitu luar biasa.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang diridhai Allah meskipun kadarnya tidak seberapa, dengan kalimat tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, meskipun kadarnya tidak seberapa, maka kalimat tersebut menyebabkannya terjerumus ke dalam neraka.”(HR. Bukhari).

Nikmat Allah SWT berupa lisan memang bentuknya kecil, namun perannya sangatlah besar. Dengannya, kita bisa terhormat atau mungkin bisa terlaknat. Menjaga lisan adalah salah satu cara agar kita menjadi seseorang yang ba-

hagia dan mulia di dunia dan di akhirat (hlm. 3-4).

Maka, dalam berbicara, kita perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan yang benar mengenai suatu hal. Janganlah asal berbicara jika kita tidak paham atau tidak jelas mengenai suatu hal karena bisa memicu masalah, baik saat ini maupun kelak. Kita perlu menggunakan dua mata untuk melihat sekitar kita, realitas dan fakta, serta kebenaran yang sesungguhnya sebagai referensi yang utuh. Kita juga harus mendengar kebenaran-kebenaran dengan dua telinga. Banyak sekali perselisihan atau pertengkaran lantaran kita asal berbicara tanpa melihat terlebih dahulu realitas dan tanpa mendengar kebenaran yang sejatinya (hlm. 8-9).

Terlalu banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna adalah suatu keburukan yang nya-

ta. Keimanan kita tidak akan sempurna sebelum kita mampu menjaga lisan dari berbicara kotor, keji, dan tiada manfaatnya. Perkataan yang baik mengandung kebaikan, kelayakan, dan kebenaran. Salah satu tolok ukur bahwa perkataan kita baik adalah tidak menjadikan orang lain sakit hati, tersinggung, marah, dan kecewa. Lebih baik diam karena khawatir salah ucap daripada memaksakan diri atau sengaja berbicara sementara isi pembicaraan kita menyinggung atau menyakiti orang lain. Berkata baik itu keutamaan. Diam menjadi pilihan terbaik apabila kita tidak bisa berkata baik (26-30).

Hal yang juga penting adalah mengendalikan kata-kata ketika kita dalam kondisi marah, kesal, dan benci. Marah yang tak terkendali adalah salah satu senjata setan. Dengan marah, seseorang mudah sekali mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, berkata jorok, mencaci maki, bahkan sampai berkalimat cerai yang membubarkan rumah tangga. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberi teladan yang apik.

Terhadap orang yang membenci pun, beliau tetap berkata baik dan berlaku santun. Kita janganlah memelihara perilaku marah sampai berkata-kata kasar yang dapat menyakiti hati orang lain (hlm. 85-91).

Judul Buku Penulis Penerbit Cetakan Tebal ISBN Peresensi

: : : : : : :

Beberapa cara agar kita bisa menahan marah dan tidak berkata-kata kasar antara lain membaca ta’awudz, berwudhu, dan berpikir positif. Cara lainnya bisa dengan memosisikan tubuh kita lebih rendah dari sebelumnya.

Jika amarah datang saat berdiri, maka cobalah untuk duduk. Jika sedang duduk, maka rebahkanlah tubuh kita (hlm. 98). Berbicara santun dan lemah lembut itu keharusan. Terhadap orangtua, Allah SWT menganjurkan kita agar berkata dengan ucapan yang mulia (qaulan karima) (QS. Al-Israa’: 23). Artinya, perkataan yang baik dan sopan, perkataan yang memberikan penghargaan dan penghormatan (hlm. 116-117).

Dalam berdebat pun, kita dianjurkan untuk tidak berbantahan secara negatif (Qs. An-Nahl: 125, Qs. Al-Ankabut: 46). Debat dilakukan dengan cara yang baik (ahsan), menghindari diri dari sikap bangga diri dan takabur, menghindari perkataan buruk dan keji, melenyapkan ambisi selalu ingin menang dan tidak ingin kalah, serta tidak mencaci maki (hlm. 127-132).

Buku ini memberikan pengetahuan dan cara-cara menjaga lisan agar selalu terbingkai dalam kebaikan. Pedoman praktis berbicara ala Nabi Muhammad SAW pun disajikan di bagian akhir buku ini. Jika lisan ibarat pedang bermata dua, maka jadikanlah hidup kita mulia dengan senantiasa menjaga lisan. Berbicaralah yang baik, atau diam. 

Bicaralah yang Baik, atau Diamlah…

Iqro’ al-Firdauz Safirah, Yogyakarta I, Juni 2014 188 halaman 978-602-255-601-7 Hendra Sugiantoro Pegiat Pena Profetik Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Legi 15 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

PMII Minta Pengadaan Mobdin SKPD Dicoret Gresik, Bhirawa Meski pengadaan Mobdin pimpinan dewan dan komisi telah dicoret, namun tetap meloloskan 21 Mobdin untuk SKPD. Sehingga aktivis tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gresik kembali melakukan aksi di halaman gedung dewan, menuntut kebijakan Bupati Sambari Halim Radianto juga dicoret karena tak pro terhadap rakyat.

Dalam melakukan aksi puluhan aktivis PMII, membawa gerobak berisikan pace busuk, menutut mulut dengan lakban dan poster yang bertuliskan. Kebijakan pengadaan Mobdin tidak pro rakyat, rakyat miskin sengsara SKPD senang. Juga melempari gedung dewan dengan pace busuk, dan melakukan orasi secara bergantian menuntut pengadaan Mobdin sebesar Rp4 miliar. Dialihkan untuk program mengentas kemiskinan rakyat Gresik yang jumlahnya masih ribuan.

Menurut Korlap aksi, Gus Maulana Yasin, pengadaan Mobdin dewan telah dihapus seharusnya kebijakan bupati untuk pengadaan Mobdin SKPD juga ikut.

Tak seenakknya sendiri melegang, dengan alasan untuk menunjang kinerja melayani masyarakat. ‘’Alasan ini, sungguh menyedikan bila kita melihat banyak Mobdin SKPD masih layak pakai.

Dewan harus mencoret, apapun alasannya karena kebijakan itu adalah menghamburkan uang rakyat,’’ tegasnya.

Maulana menegaskan, seharusnya penguasa memberikan kesejahteraan dan lowongan pekerjaan kepada rakyat.

Bukan mobil dinas untuk melayani rakyat dan hanya menarik pajak. Dan Mobdin bukan menjadi solusi masyarakat menjadi sejahterah, sebab yang dibutuhkan program yang langsung bisa menyentuh dan mengerakkan ekonomi.

Guna menunjang kebutuhan hidup seharihari, untuk makan, minum, tempat tinggal maupun lainya. Q kim

Bupati Launching Mesin Gabah Sidoarjo, Bhirawa Untuk mempermudahkan petani dalam mengolah gabah. Himpunan Perbengkelan dan Industri Logam (Himpida) Kab Sidoarjo, telah melaunching tiga mesin produksi yang berfungsi bagi dunia pertanian, kelautan dan perindustrian.

Ketiga mesin produksi yang dilaunching di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Kamis (14/ 8), diantaranya mesin giling padi, mesin motor kapal serta mesin pengurai limbah.

Menurut Sekretaris Himpida, Hadi Mulyono, ketiga mesin yang dilaunching itu, mesin-mesin kreatif dari 30 pengusaha logam di Sidoarjo, sebagai jawaban dari kerja sama dengan Pemprov Jatim, Kadin Jatim dan Dinkoperindag Sidoarjo. ‘’Kita mendapatkan tantangan untuk membuat mesin-mesin produksi, kedepan akan kita produksi secar massal untuk digunakan di dalam negeri,’’ ujar Hadi.

Salah satu mesin produksi yang menarik perhatian, yakni mesin penggiling atau selep padi. Mesin dengan ongkos pembuatan Rp25 juta per unit ini, memiliki tiga hasil gilingan berbeda untuk sistem kerjanya. Gabah yang kita giling melalui mesin ini, akan mengeluarkan tiga hasil berbeda yang seluruhnya memiliki manfaat. ‘’Yakni beras, dedak padi dan mener akan keluar secara sendiri-sendiri,’’ ujar Hadi.

Sementara itu Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum selepas melakukan audensi dengan Himpida dan melihat langsung tiga mesin yang dilaunching, memberikan apresiasi positif atas apa yang dihasilkan Himpida ini. Satu mesin yang menurut bupati bisa dimanfaatkan para nelayan Sidoarjo adalah mesin motor kapal yang memiliki daya dorong lumayan besar. ‘’Saya pesan satu untuk mesin motor kapalnya karena bagus,’’ kata Bupati Saiful.Q ach

17 Dinas Belum Bayar PBB Sidoarjo, Bhirawa Bulan panutan membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan ) untuk PNS di Kab Sidoarjo akan digelar pada 26 Agustus mendatang. Tetapi sampai Kamis (14/8) kemarin, dari 26 Dinas yang ada, baru 9 Dinas saja yang menyetorkan pembayaran PBB PNS nya kepada DPPKA Sidoarjo.

Kepala DPPKA Sidoarjo, Joko Sartono SH Msi, menyampaikan, PNS di Sidoarjo diharapkan segera membayar PBB, selain karena memang sudah jadi kewajibannya, PNS juga menjadi contoh tauladan di tengah masyarakat. ‘’Kami harapkan Dinas dan PNS yang belum supaya segera membayar, karena pajak ini nantinya juga kembali untuk pembangunan Sidoarjo,’’ ujar Joko, didampingi Kabid Penagihan DPPKA Sidoarjo, Megalatri Paripurna, Kamis ( 14/8) kemarin.

Menurut Megalatri, PBB yang ketetapannya sebesar Rp500 ribu keatas, jatuh tempo pembayarannya pada bulan Agustus.

Sedangkan untuk ketetapan Rp500 ribu kebawah jatuh temponya bulan September.

Selain SKPD berupa Dinas ada yang belum setor PBB, juga ada SKPD yang berupa Puskesmas. Dari 26 Puskesmas yang ada, yang sudah setor ke DPPKA masih 11 Puskesmas saja. Selain itu juga SKPD yang berupa Kecamatan. Dari 18 Kecamatan yang ada, yang sudah setor masih 10 Kecamatan.

SKPD lainnya yang sudah setor PBB tapi masih juga kurang yaitu, SMPN masih 9, SMAN masih dua, UPTD masih satu dan UPTD Cabang Dinas Pendidikan masih empat.

Joko mengakui sudah melakukan himbauan untuk kedua kalinya pada PNS untuk segera membayar PBB. Menurutnya ada hasilnya, karena sebelumnya Dinas yang menyetor PBB saat itu masih lima saja. Sedangkan saat ini yang setor sembilan Dinas.Q ali

5

Tangkal ISIS, Wali Kota Bentuk Tim khusus Kota Mojokerto, Bhirawa Kota Mojokerto menyikapi secara khusus atas maraknya paham radikal Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS). Bahkan sejumlah tempat kini dalam pengawasan khusus pihak aparat keamanan setempat. Apalagi, daerah ini tak terlampau jauh dari Lamongan.

Juga Malang yang sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang sudah mengenal ISIS. Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Mojokerto di Balai Kota, Kapolresta Mojokerto, AKBP Wiji Suwartini tak menampik atas pengawasan itu. ‘’Semua titik dan daerah memang ber-

potensi dan patut diwaspadai untuk pengembangan faham ISIS. Tak terkecuali sejumlah titik di daerah kami,’’ kata Wiji, Kamis (14/8) kemarin.

Mojokerto adalah daerah yang berpotensi disinggahi pengikut ISIS. Wiji menyatakan

dirinya sudah memiliki tim khusus yang memantau setiap kelompok yang dicurigai terkait dengan paham radikal ini.

Termasuk daerah yang paling berpotensi mengembangkan paham ini. ‘’Selalu setiap saat akan kami deteksi. Kami tak ingin kecolongan,’’ kata Wiji.

Namun, Wiji menolak menyebutkan titik-titik yang dimaksud. Sebab, menurutnya semua titik dan daerah berpotensi menjadi tempat dikembangkannya ISIS. Apalagi, paham ini diakui sudah lama ada dan menjadi ancaman serius.

Atas ancaman ini, sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, Forpimda, MUI, dan FKUB, mengadakan rapat koordinasi mengantisipasi berkembangnya paham radikal ISIS di Indonesia. Rapat digelar di Balai Kota dengan dihadiri Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, Kapolres Wiji, dan Dandim 0815 Letkol Arm Gatot Pritanto. ‘’Sesuai amanat Pergub Nomor 51, kami harus melakukan koordinasi dengan semua pihak, dan saya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pendekatan dialo-

gis ke tempat-tempat potensial berkembangnya paham ISIS,’’ kata Wali Kota Mas’ud.

Dalam rapat koordinasi ini disepakati tiga hal. Yakni menolak keras gerakan ISIS karena ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Kemudian akan segera melakukan langkah nyata mencegah dan memerangi paham ISIS termasuk segera melakukan deklarasi penolakan. Terakhir segera dirumuskan langkah konkrit bersama lembaga keagamaan di Kota Mojokerto untuk menangkal paham ini.Q kar

Warga Miskin di Gresik Masih Banyak

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah bersama Istrinya saat memberikan keterangan kepada petugas pendataan.

Pendataan Keluarga Sudah Berjalan 60 Persen Sidoarjo, Bhirawa Proses pendataan keluarga yang telah dilakukan Pemkab Sidoarjo hingga pertengahan Agustus 2014 ini diperkirakan sudah berjalan sekitar 60%.

Pelaksanaan pendataannya dijadwalkan mulai 1 Juli, dan diperkirakan hingga 30 September sudah tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kepala BPM PKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) Drs Ec M Ali Imron MM ketika melakukan pendataan terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH. MHum Kamis (14/8) kemarin mengatakan, kalau jumlah data keluarga untuk tahun 2013 sekitar 493.748 KK. Proses pendataannya sudah berjalan satu bulan setengah, hasilnya juga sudah sekitar 50% hingga 60%.

Baru kali ini kami bisa melakukan di keluarga Bupati dan Wakil Bupati, timnya juga kami bagi dua agar waktunya bisa lebih cepat, me-

ngingat kegiatan Bupati dan Wakil Bupati juga sangat padat. ‘’Makanya kami baru bisa datang hari ini, karena menyesuaikan waktu yang tepat, dan menunggu kelonggaran Bupati,’’ jelas Ali Imron yang didampingi Kabid KB KS Henny Kristiani, Camat Sidoarjo Pudjo Seno dan kedua petugas pendata dari Kelurahan Magersari.

Petugas yang kami libatkan selain Kakel/Kades juga dibantu para RT dan RW juga para PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) sebanyak 353 petugas. Selain itu juga petugas Sub PPKBD sebanyak 3.672 petugas. ‘’Jadi waktu tiga bulan yang diberikan cukup untuk mendata keluarga Sidoarjo,’’ katanya.

Pendataan keluarga ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen program KB Nasional yang menyediakan data mikro keluarga. Ciri-ciri setiap keluarga dan anggota keluarga

Kinerja Dinas PU Pemkab Gresik Lamban Gresik, Bhirawa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik lemot. Meski tahun anggaran APBD 2014 tinggal sekitar empat bulan lagi, namun serapan anggaran yang dilakukan dinas dibawah kepemimpinan Ir Bambang Isdianto MM itu baru mencapai 19.06%.

Dengan waktu yang cukup pendek itu rasanya tak mungkin anggaran itu bisa terserap hingga 100%.

Kalaupun bisa, dapat dipastikan kualitas proyek pekerjaan yang dilakukan hasilnya akan buruk. Sebab, pekerjaan dilakukan secara asal-asalan karena mempetnya waktu. Berdasarkan data dari anggaran yang ada, yaitu Rp465.469.468.920 yang terealisasi baru sebesar Rp88.734.118.312. Ini berarti tinggal sebesar Rp376.735.350.608 yang belum terserap Dinas PU. Harusnya, serapan anggaran yang dilakukan PU itu sudah di atas 50%. Sebab, semester dua tinggal empat bulan lagi. Jika dibandingkan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya, serapan anggaran di Dinas PU paling rendah. Sementara, untuk realisasi serapan APBD secara keseluruhan SKPD baru mencapai 37.62%.

Rendahnya serapan yang terjadi pada Dinas PU itu sebagai indikasi pimpinan SKPD tak bisa bekerja.

Bambang Isdianto sebagai Kepala SKPD tak bisa memetakan mana proyek yang masuk program skala prioritas dan tidak. Akibatnya, pekerjaaan tak berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. ‘’Mestinya pimpinan harus bisa melihat mana yang masuk program skala prioritas dan tidak. Sehingga perkerjaan tak menumpuk dan berjalan sesuai rencana,’’ tegas Langu Piningara, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Keuangan ini, Kamis (14/8).

Menurut Langu, tak ada alasan bagi pimpinan SKPD beralasan tak terserapnya anggaran sesuai target itu karena lambatnya proses pelelangan. Dengan waktu proses pelelangan empat bulan, yaitu Januari hingga April, menurut Langu dirasa sudah cukup. Kalau dalam waktu itu tak dilakukan pelelangan, itu menjadi kesalahan SKPD sendiri. ‘’Dan itu membuktikan kinerja SKPD tak pecus,’’ tandas Langu.

Jika anggaran itu tak sampai terserap, tambah Langu, sangat disayangkan sekali. Sebab, untuk proyek yang bersentuhan dengan masyarakat yang harusnya bisa dinikmati, akhirnya menjadi gagal. Makanya Langgu sepakat SKPD yang kinerjanya lambat tak perlu ditambah anggarannya. Sebab, percuma setelah ditambah tak bisa menggunakan dengan baik.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik, Ir Bambang Isdianto MM belum berhasil dimintai konfirmasinya. Berulang kali dihubungi via ponselnya selalu tak diangkat meski nadanya masuk.Q eri

yang didata berkaitan dengan aspek Demografi, Keluarga Berencana (KB), dan Keluarga Sejahtera (KS). Caranya, dengan mengunjungi keluarga dari rumah ke rumah, oleh petugas atau pelaksana pengumpulan data.

Adapun tujuannya secara umum, untuk memperoleh data basis keluarga dan invidu anggota keluarga yang memberikan gambaran secara tepat, dan menyeluruh keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga. Misalnya tentang hasil-hasil pelaksanaan program KB Nasional, dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan, serta untuk kepentingan penetapan kebijaksanaan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pelaksana di semua tingkatan. ‘’Jadi program ini supaya mendapatkan data yang valid up to date, untuk menyusun kebijakan yang akan datang,’’ pungkas Ali Imron.Q ach

Gresik,Bhirawa Sebanyak 531 Keluarga Miskin (Gakin) yang tersebar di wilayah Gresik mendapat program bantuan pemugaran rumah dari Pemkab Gresik. Untuk pemugaran rumah itu itu Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp6,8 miliar. Untuk biaya pemugaran itu besarnya variatif antara Rp6 juta hingga Rp15 juta tergantung hasil survei yang dilakukan tim.

Bupati Gresik,Sambari Halim Radianto secara simbolis menyerahkan bantuan pemugaran itu bertempat di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab, Kamis (14/8).

Bupati yang didampingi Wakil Bupati Gresik, Drs Mohammad Qosim MSi mengatakan, bantuan itu merupakan bantuan stimulan untuk pemugaran rumah Gakin. Tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gakin yang mungkin kini tinggal di rumah yang kurang layak. ‘’Manfaatkan bantuan ini sebaikbaiknya dan seoptimal mungkin,’’ pinta Bupati.

Bupati juga mengatakan, mungkin selaku pemerintah ada kesalahan dalam melakukan survei. Misalnya

diantara penerima bantuan ini rumahnya lebih layak dari yang tidak menerima. ‘’Maka kami berharap agar tim mengusulkan segera mengusulkan mereka untuk menerima bantuan serupa pada tahun berikutnya. Kalau perlu segera diusulkan dari dana PAK pada tahun ini juga,’’ tambah Wabup.

Sementara, Kabag Humas Pemkab Gresik,Suryo Wibowo mengatakan, bantuan pemugaran Gakin ini diberikan untuk 531 Gakin dari 138 desa dan kelurahan se Kab Gresik. Bantuan pemugaran rumah ini disesuaikan dengan keadaan rumah yang sudah di survei oleh tim. Rinciannya masing-masing 37 Gakin mendapat bantuan Rp7,5 juta, 26 Gakin mendapat Rp6 juta, 142 Gakin mendapat bantuan Rp10 juta dan 326 Gakin mendapat Rp15 juta.

Pelaksanaan pemugaran rumah dari bantuan itu akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Sepetember 2014. Pada tanggal 1 September 2014 bisa segera dimulai. Mengingat mulai tanggal itu dana ditransfer oleh DPPKAD ke rekening panitia pelaksana di tingkat desa dan segera bisa dicairkan saat itu juga.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati Gresik menyerahkan bantuan rehab rumah bagi Gakin secara simbolis.

6.802 Narapidana Dapat Remisi Bebas Sidoarjo, Bhirawa Bertepatan dengan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 69 tanggal 17 Agustus 2014, sebanyak 6.802 orang narapidana di wilayah Provinsi Jatim akan mendapatkan Remisi Umum (RU), dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemberian remisi diserahkan secara simbolis di Lembaga pemasyarakatan Klas I Surabaya-Porong, oleh Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemen-

kumham Propinsi Jatim, Indro Purwoko SH bersama Sekda Prov Jatim, Akhmad Sukardi Kamis (14/8) kemarin.

Usai penyerahan, Kepala Kan tor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Propinsi Jatim, Indro Purwoko mengatakan, dari 6.802 orang narapidana yang mendapatkan RU langsung bebas, sebanyak 325 orang. ‘’Sisanya hanya dapat RU pada pengurangan masa tahanannya saja,’’ katanya.

RU dalam rangka peringatan

achmad suprayogi/bhirawa

Sekdaprov Jatim didampingi Kakanwil Kemenkumham menyerahkan SK RU kepada narapidana secara simbolis di Lapas Klas I Surabaya-Porong.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69 ini, merupakan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

Sedangkan untuk narapidana kasus terorisme sebanyak 28 orang. Mereka tersebar di Lapas seluruh Jatim, dan pada tahun ini belum ada yang mendapatkan remisi/pengurangan masa tahanan. Ada 13 orang narapidana yang ada di Lapas Klas I Surabaya-Porong, yang lainnya ada di Lapas Malang, Kediri dan Jember. ‘’Sebanyak 28 orang narapidana kasus terorisme itu, sudah kami usulkan agar mendapatkan remisi ke Kemenkumham,’’ ujarnya.

Dikatakan Indro Purwoko, setiap warga negara yang menjadi warga binaan di Lapaslapas berhak mendapatkan remisi, kecuali yang diganjar hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Terpisah, Gubernur Jatim Dr Soekarwo melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprop) DR. Akhmad Sukardi MM berharap agar para narapidana yang mendapatkan remisi dan dinyatakan bebas, bisa menjalani hidup lebih baik bersama masyarakat umum. ‘’Masa depan mereka masih jauh, sehingga untuk berbuat yang lebih baik masih banyak kesempatan,’’ harapnya.Q ach

Pelantikan Dewan Baru Digelar 24 Agustus Kab Mojokerto, Bhirawa Anggota DPRD baru Kab Mojokerto periode 2014 - 2019 dipastikan digelar Minggu (24/ 8) mendatang. Hari itu bertepatan dengan masa berakhirnya jabatan dewan lama periode 2009-2014.

Ketua DPRD Kab Mojokerto, Setia Puji Lestari mengatakan, agenda pengambilan sumpah dewan baru bakal digelar pada hari bertepatan dengan masa akhir dewan lama. ‘’Bertepatan dengan Hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014,’’ jawabnya kemarin.

Menurut Puji, sapaan Setia Puji Lestari, pemilihan tanggal itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pihak dewan telah berkonsultasi dengan Kemendagri secara khusus untuk mengkonfirmasi pengambilan sumpah dewan meneruskan agenda suksesi DPRD Kab Mojokerto. ‘’Ini hasil konsultasi pimpinan dewan ke Kemendagri, kepastiannya kita peroleh dari Pemprov Jatim,’’ terangnya.

Politisi PDIP ini menuturkan, kepastian itu akan dituangkan pada rapat Banmus mendatang.

Kepastian pelantikan juga diperkuat aturan dan edaran dari Pemprov Jatim. ‘’Kita segera menggelar Banmus untuk memastikan pelaksanaan pelantikan,’’ tuturnya.

Kepastian tanggal pengambilan sumpah dewan itu juga ditandaskan Sekretaris DPRD Mojokerto, Abdullah Mukhtar. Mukhtar menegaskan, siap menggelar agenda pengambilan sumpah dewan baru. ‘’Tanggal sudah siap.

Kita saat ini juga tengah mematangkan rencana pengambilan sumpah dewan,’’ tegasnya.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Empat Pelaku Judi Remi Diamankan Polsek Lamongan, Bhirawa Empat orang pelaku judi remi berhasil diamankan petugas Polsek Kota Lamongan. Pelaku berhasil diamankan di sebuah gubuk di Desa Made, saat tengah melakukan aktivitas perjudian, Kamis (14/8) dini hari. Dengan mudah petugas menggelandang keempat pelaku ke mapolsek setempat bersama barang bukti.

Keempat pelaku yang berhasil diamankan antara lain Andi Mariono (39), Sugiono (60), Agus (45) dan Rianto (37). Pelaku ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh petugas dari masyarakat sekitar lokasi penangkapan. Polisi yang menerima laporan, kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil menemukan lokasi yang dijadikan sebagai tempat perjudian. Petugas mendapati sejumlah orang tengah melakukan aktivitas perjudian. Hingga akhirnya mereka digerebek dan berhasil diamankan petugas. ‘’Bersama keempat pelaku, kami juga mengamankan satu set kartu ijo dan kartu remi dan uang tunai senilai Rp 230 ribu yang dijadikan sebagai taruhan untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai barang bukti,’’ kata Kapolsek Kota AKP Slamet. Q mb1

Jumat Legi, 15 AGUSTUS 2014

Bupati Djalal Kritik Kinerja Pers Jember, Bhirawa Bupati MZA Djalal berhalalbihalal dengan para jurnalis di Hotel Panorama, Kabupaten Jember, Rabu (13/8) malam. Selain mengkritik pers, ia juga mengajak wartawan joget dan nyanyi bersama-sama. Dalam pidatonya, Bupati Djalal berterima kasih kepada semua media massa di Jember.

Ia mengaku gembira dengan terjalinnya hubungan yang baik antara pers dengan pemerintah daerah.

“Walau ada ketidakpuasan, saya berupaya menekan sedemikian rupa agar tetap legowo dengan informasi pemberitaan. Saya mencoba arif menyikapi berbagai macam info. Saya bayangkan, andai tidak ada pers jadi apa Jember?” katanya.

Dari pers, Djalal tahu apa yang diinginkan dan disuarakan masyarakat. Ia juga tahu apa yang disukai dan tak disukai masyarakat dari pemerintahannya selama ini. Di kesempatan itu, Djalal juga mengkritik gaya jurnalis di Jember saat meliput berita. “Sekali-sekali melontarkan pertanyaan yang enak didengar, sehingga nara sumber mau men-

jawabnya. Kalau tanya ngalah-ngalahi jaksa dan polisi, akhirnya jadi malas untuk menjawabnya,” katanya dengan nada gurau.

Dalam pidatonya, Bupati Djalal juga mengkritik pemberitaan pers selama pemilu presiden 2014. Pemberitaan pers selama pilpres cenderung tak berimbang, karena keberpihakan yang berlebihan. “Itu membuat orang jadi malas menonton televisi atau membaca koran,” kata Djalal.

Selain mengkritik kinerja pers saat pilpres, Djalal juga mengkritik kecenderungan media massa nasional mengutip begitu saja berita-berita dari luar negeri, terutama terkait persoalan Indonesia.

“Gampang sekali kita ‘forward’ berbagai macam berita.

Saya khawatir, karena kecanggihan kita yang masih kalah jauh dari negara lain, Amerika dan Eropa, baik peralatan maupun psikologi komunikasi, kita diperdaya,” ujarnya pula.

Djalal mempertanyakan kesadaran awak pers terhadap muatan di balik berita tertentu dari luar negeri. “Apakah semua berita CNN benar? Apakah semua berita BBC benar? Belum tentu.

Apakah berita media yang menggunakan nama Arab AlJazeera benar? Belum tentu.

Kita tahu di belakang mereka adalah negara kapitalis yang ingin menjajah Indonesia,”

ungkapnya pula.

Djalal menyarankan kepada media-media Indonesia untuk mencari referensi lebih lengkap, sebelum memuat berita-berita dari luar negeri.

“Bahkan kalau diperlukan, mata hati kita sedikit kita buka. Saya mohon teman wartawan hati-hati dengan berbagai macam isu di dunia internasional. Yang ujung-ujungnya kita sendiri yang menelan kepahitan,” pungkasnya.

Djalal tak hanya piawai berpidato. Malam itu, ia juga menunjukkan kehandalannya bernyanyi. Lagu sedih dari Broery Pesolima dan lagu reggae dari Steven and Coconut Trees membuat jurnalis ikut bernyanyi bersama. Q efi

Ribuan Pendaki Berebut Ikut Peringatan HUT RI ke-69 Lumajang, Bhirawa Puncak gunung tertinggi di pulau Jawa, Mahameru masih merupakan tempat yang menjadi incaran para pendaki khususnya dalam memperingati detikdetik proklamasi ke 69 bertepatan dengan 17 Agustus 2014. ‘’Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69, para pendaki dari berbagai daerah termasuk mancanegara sudah mulai berdatangan ke Semeru,’’ kata DR Ir Ayu Dewi Utari, Msi Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Lebih lanjut Ayu Dewi mengungkapkan para pendaki ini, ada yang langsung datang ke Pos awal pendakian di Pos Resort Ranu Pane. ‘’Ada pula yang booking antrian pendakian melalui online. Data sejak 9 Agustus rata-rata 500 pendaki perhari sudah booking melalui online. Mereka sudah antre untuk menempuh jalur adventure yang menantang adrenalin menapak gunung dengan ketinggian 3,676 meter di atas permukaan laut (MDPL) ini,’’ tambahnya.

Banyaknya pendaki yang antri untuk menyusuri jalur pendakian Gunung Semeru ini, menurut Ayu Dewi Utari, sudah penuh hingga akhir Agustus mendatang. Meski begitu, ia mengaku tidak akan mengecewakan pendaki yang langsung datang ke Semeru tanpa booking online. ‘Tentu saja dengan mengatur jadwal pendakian dengan kebijakan tersendiri. Ini dilakukan agar jalur pendakian tidak penuh yang bisa berdampak gangguan ekosistem, sampah dan kerusakan jalur itu sendiri. Ini harus bisa dimenegerti para pendaki yang sampai saat ini terus berdatangan ke Semeru,‘’ harapnya.

Selain itu, lanjut Kepala BB TNBTS, untuk para pendaki diminta mematuhi segala regulasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh petugas TNBTS. ‘’Dimana, pendaki hanya diperbolehkan melakukan pendakian hingga batas akhir di titik Kalimati saja,’’ pintanya. Q yat

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6528RH, a/n. Sugiarto, Dsn. Krajan RT/RW: 3/1, Ds/ Kec. Karangrejo-T.Agung No.1164/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2004, AG5209SO, a/n.

Marsupi, Dsn. Karangtengah, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No.1165/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG6796RAA, a/n. Wilis Yuniati, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No.1166/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2013, Hitam, AG3312RAE, a/n. Muhamad Ali, Ds. Sambijajar, Sumbergempol-T.Agung No.1167/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Truck Mitsubhisi, th. 2003, Kuning Kombinasi, AG9124UR, a/n. Sutiyah, Ds. Suwaru, Bandung-T.Agung No.1168/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P2709.F, an M0EDJIARTO.SE KEL.MIMBAAN RW.13/05 KEC.PANJI Situbondo.

No.1169/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P.6440.EK, an DITIA CAHYA PRATAMA DS.KOTAKAN RW.49/81 KEC. kota SITUBONDO No.1170/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P3568.EY an WADIYANT DS.BUGEMAN RW.01/03 KEC.KENDIT Situbondo.

No.1171/IMB/BI-II/2014

suprayitno/bhirawa

Ratusan Pramuka Penggalang Lamongan menampilkan senam MoP.

Pramuka Kabupaten Lamongan Gelar Pesan Perdamaian Lamongan, Bhirawa Pada 14 Agustus, Gerakan Pramuka memperingati hari ulang tahunnya yang ke53, tidak terkecuali di Lamongan. Bedanya, seusai upacara peringatan Hari Pramuka, ratusan pramuka penggalang menggelar pertunjukan senam Messenger of Peace (MoP). Sebuah pesan perdamaian dari pramuka Lamongan. Meski dalam lirik Bahasa Inggris, itu adalah lagu pramuka Indonesia. Menegaskan pra-

muka Indonesia sebagai duta perdamaian.

Kakwarcab Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, lagu itu hadir di saat yang tepat di saat Indonesia membutuhkan generasi mudanya ambil bagian dan berperan. “Lagu ini menggambarkan gerakan kepanduan pramuka yang mampu membangun jembatan perdamaian yang menghormati perbedaan dan keragaman,” ucapnya seusai Upacara Hari Pra-

muka di Alun-alun Lamongan, Kamis (14/8).

Ditambahkannya, pesan dari pramuka sebagai duta perdamaian itu juga tergambarkan dari penggalan lirik lagu tersebut. Yakni love, peace, tolerance and respect, atau cinta, perdamaian, toleransi dan saling menghormati. Selain Gelar MoP, di tempat yang sama juga dilaksanakan gelar senam pramuka oleh 200an pramuka pengalang dari SMPN 1 dan SMPN 4 Lamongan. Se-

dangkan Gelar MoP ditampilkan noleh 100an pramuka penggalang dari SMPN 2 Lamongan.

Sementara Bupati Fadeli dalam resepsi peringatan Hari Pramuka ke-53 mengungkapkan tahun depan dia akan membangun Sanggar Pramuka Lamongan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan kader bagi pramuka dan generasi muda. Nantinya akan ada tambahan asrama dan ruang pertemuan.

Dia kemudian menyebutkan sejumlah prestasi Pramuka Lamongan. Diantaranya ditetapkannya Kwarcab Pramuka Lamongan sebagai 10 Kwarcab terbaik di Jatim.

Juga keikutsertaan Pramuka Lamongan di berbagai event internasional seperti International Peace Camp di Cibubur, Jambore Internasional di Tahiland, mewakili Indonesia di Wiralana di Singapura, serta International Patrol Jamboree di Korea Selatan. Q yit

Korban Kebakaran Pasar Tak Dapat Ganti Rugi Maria Optimis Akan Tambah PAD Tuban Sampang, Bhirawa Memasuki hari ketiga pasca kebakaran Pasar Srimangunan Sampang yang menghaguskan ratusan kios dan lapak milik pedagang, hingga Kamis (14/8), masih belum ada kepastian nasib ganti rugi bagi ratusan korban oleh Pemkab Sampang.

Menurut kepala Dinas Sosial Sampang, Malik Amrullah, saat dikonfirmasi Kamis (14/ 8) kemarin, terkait ganti rugi bagi para korban pemilik kios dan lapak memang tidak ada, tetapi pihaknya masih mengupayakan ada uang duka sebagaimana korban bencana yang lain dan nilainya tidak banyak sekedarnya. Namun hingga saat ini masih belum pasti berapa nominal bagi masing-masing pemilik kios dan lapak, yang pasti antara pemilik kios dan pemilik lapak nilai uang dukanya berbeda.

Sementara Romli 45, salah seorang pedagang Pasar Srimangunan mengungkapkan akibat kejadian tersebut banyak barang-barangnya yang tidak bisa diselamatkan bahkan kerugian material miliknya diperkirakan mencapai pu-

luhan juta rupiah. “Ia berharap pasca kebakaran di pasar Srimangunan ini mendapat perhatian pemerintah daerah untuk memberikan ganti rugi terhadap ratusa pemilik kios yang barang dagangannya ludes terbakar.harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Moh. Amin selaku ketua Ikatan Pedagang Pasar Srimangunan (IPPS) meminta

Pemkab Sampang memperhatikan nasib padagang. Artinya, tidak hanya menyediakan tempat berjualan sementara.

Tapi, juga memberikan bantuan dana untuk meringankan beban pedagang. “Di lantai dua blok C itu ada 127 kios dan 289 lapak. Sebagian barang milik pedagang ada yang tidak bisa diselamatkan,” ungkapnya. Q lis

nurcholis/bhirawa

Para pedagang pemilik kios dan lapaknya terbakar tetap bertahan berjualan di jalan protokol depan pasar Srimangunan Sampang.

Tuban, Bhirawa Kabupaten Tuban atau yang saat ini terkenal dengan braind-nya ‘Tuban Bumi Wali’ memang memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. Banyaknya investor menanamkan modalnya di kabupaten yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah ini selama pemerintah H. Fathul Huda mulai Industri berat seperti PT Multi Baja Industri (MBI), PT Semen Unimine, selian PT Semen Indonesia Tbk dan PT Holcim Indonesia, membuktikan Kabupaten Tuban kaya akan SDA. Tidak hanya itu, dalam hal minyak dan gas bumi (Migas), selain Job Pertamina Petrochina East Java (JOBPPEJ), Mobil Cepu Ltd/Exxon Mobil, PLTU Tanjung Awar-Awar, Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), PT Gasuma Federal Indonesia, Pertamina (Persero), Pertamina EP, PT Tawun Gegunung Energi (TGE),dll ini yang membuat Pemkab Tuban tergerak un-

tuk membuat badan usaha milik daerah (BUMD) perusahan daerah minyak dan gas bumi (PD Migas). “Peraturan daerah (Perda) No. 06 tahun 2014 ini yang melatarbelakangi atau yang menjadi landasan kerja kami,” kata Direktur BUMD PD Migas SW Maria Mahdalena saat dikonfirmasi Bhirawa (14/8).

Meski dinilai telat oleh berbagai kalangan pelaku bisni, akan tetepi berdirinya BUMD PD Migas ini nantinya akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) selian BUMD lain seperti BUMD PD Aneka Tambang dan BUMD PDAM yang selama ini sudah memberikan menyumbang PAD Kabupaten Tuban. “Banyak teman dan relasi saya utamanya yang di Jakarta mengatakan Tuban telat membentuk BUMD ini, akan tetepi kami optimis dan yakin, masih banyak SDA dikabupaten Tuban yang selama ini belum terkelola dengan baik dan memberikan pemasukan pada pemerintah,” lanjut Maria. Q hud

KRPH Wringin Jadi Pusat Percontohan Persemaian Bibit Pohon Merkusi Guna untuk mempersiapkan dan mensukseskan program musim tanam Perhutani tahun 2014 ini, KRPH (Kantor Resort Pemangku Hutan) Wringin, BKPH Besuki, Kabupaten Situbondo, mulai melakukan persemaian bibit pohon merkusi, baru-baru ini.

sawawi/bhirawa

Persemaian bibit pohon merkusi di wilayah KRPH Wringin, BKPH Besuki, Kabupaten Situbondo, sedang dirawat petugas setempat, kemarin.

Langkah ini rutin dilakukan jajaran Perum Perhutani di wilayah utara, pada setiap tahunnya. Untuk tahun 2014 ini giliran KRPH Wringin menjadi pusat percontohan persemaian pohon merkusi tersebut.

Menurut Mantri Wringin, Teguh Priyono, lahan persemaian pohon merkusi disediakan sekitar 750 meter persegi yang ditanam dilahan milik Perum Perhutani. Sedangkan usia bibit pohon merkusi yang disemai, kata Teguh, hingga saat ini sudah mema-

suki usia lima bulanan.

“Setahu kami, bibit pohon Merkusi tersebut ditanam sekitar 2 maret 2014 lalu. Diperkirakan umurnya sampai sekarang sudah lima bulanan. Alhamdulillah pertumbuhan persemaian pohon bibit merkusi kini sangat berkualitas bagus,” ucap Teguh, dilokasi persemaian kemarin (14/8).

Masih kata Teguh, persemaian ribuan bibit pohon merkusi ini bakal dialokasikan untuk lahan di wilayah Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Besuki,

Kabupaten Situbondo. “Untuk mensukseskan program kegiatan persemaian ini kami menyiapkan sejumlah petugas yang menjaga dan merawat pohon bibit merkusi ini. Diantaranya mereka melakukan penyiraman dan pembersihan rumput yang berada dilahan persemaian,” tegas pria yang sebelumnya bertugas di KPH Jember tersebut.

Sementara itu, Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso Utara, Rochimat Rahmat Mulyana menandaskan, di wilayah kerjanya ada beberapa tempat pusat persemaian bibit dengan aneka pohon yang berbeda. Khusus persemaian di KRPH Wringin, BKPH Besuki, ujar Rochimat, memang untuk lahan bibit

pohon merkusi. “Ini jenis pohon yang bagus untuk ditanam dilahan perhutani. Selain memiliki prospek ekonomi yang cerah, pohon jenis ini memiliki kekuatan menahan terjangan banjir dan tanah longsor,” tutur Rochimat.

Rochimat sangat optimis, persemaian bibit pohon merkusi akan dapat mencukupi suplai dan kebutuhan untuk musim tanam saat ini. Selain itu, sambung Rochimat, sejak awal tanam hingga saat ini, keberadaan persemaian bibit pohon merkusi menunjukkan hasil yang sangat membanggakan. “Ini karena KRPH Wringin sangat serius merawat dan menjaga lokasi persemaian tersebut,” pungkas Rochimat. Q awi

Jumat Legi 15 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

KPU Buka Ulang 3.862 Kotak Suara Probolinggo, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo kembali membuka 3.862 kotak suara Pemilu Presiden, dari 1.931 TPS di 24 kecamatan Kabupaten Probolinggo sejak Selasa hingga Rabu (12-13/8). Sebelumnya telah membuka 66 kotak suara Pilpres di 33 TPS itu disaksikan oleh Panwas serta saksi kedua pasangan Capres-Cawapres.

Kotak surat suara itu dibuka sekitar pukul 08.00 WIB, dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Polres Probolinggo dan Polresta Probolinggo terkait 3 wilayah hukumnya. “Kami melakukan pembukaan kotak surat suara atas permintaan Banwaslu Republik Indonesia dan KPU Pusat sesuai dasar Nomor: 1446/ KPU/ VII/ 2014 tanggal 25 Juli 2014 dan 1449/KPU/VII/2014 serta 440/ KPU- Prov-014/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014, terkait pemintaan pemohon gugatan sengketa pilpres nomer urut 1 yakni Prabowo-Hatta di Mahkamah Kontitusi,” kata Ketua KPU Kabupaten Probolinggp, M. Zubaidi, Rabu (13/8) malam.

Menurut Zubaidi, 33 TPS di 13 Kecamatan tersebut sudah dilakukan pembukaan kotak surat suaranya. 13 Kecamatan itu ialah di Kecamatan Leces, Pajarakan, Sumberasih, Tongas, Lumbang, Gading, Paiton, Besuk, Kraksaan, Maron dan Gending serta Dringu. “Untuk di Kecamatan pajarakan dan Kecamatan Tongas ada 5 TPS yang di buka surat suaranya. Sedangkan untuk kecamatan Leces dan Besuk hanya 1 TPS yang dilakukan pembukaan kotak surat suara,” jelasnya.

Pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu, Pasangan Prabowo–Hatta di Kabupaten Probolinggo meraih suara 280.103. Sedangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih suara 289.694. “Selisihnya hanya 9.591 dan ungguli pasangan nomor urut 2. Total suara yang masuk pada pilpres 9 Juli 2014 mencapai 569.797,” ungkap Zubaidi.Q wap

JAWA TIMUR

Mi Berfomalin Beredar di Seluruh Pasar Tradisional Jatim pedagang tidak tahu dan tidak menyadari bahwa bahan yang dijual itu membahayakan bagi konsumen.

“Biasanya penjual mengaku tidak tahu dan hanya menjual aja. Jumlahnya sangat banyak, saya memprediksi mie basah itu di buat oleh perusahaan. Namun kami tidak punya wewenang untuk mengusut siapa yang memproduksi mie berformalin itu,” terang Umi Baroroh.

Tidak hanya mie berformalin, BPOM Jawa Timur juga menemukan dawet dan krupuk serta bahan baku rengginang yang diberi pewarna tekstil dan mengandung borax dijual oleh para pedagang.

Dari beberapa sample yang dia ambil,hanya tahu saja yang benar-benar tidak mengandung bahan pengawet ataupun borax. Makanan yang mengan-

Malang, Bhirawa Mengejutkan, mi basah yang dicampur dengan bahan pengawet mayat formalin ternyata telah beredar secara bebas di pasar tradisional di Jawa Timur, termasuk di Pasar Sehat Madyopuro Kota Malang. Mi berformalin berhasil diidentifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur saat menggelar operasi pasar sehat, Kamis (14/8) kemarin, di Pasar Madyopuro, setelah tim BPPOM mengambil sampel beberpa makanan yang di curigai berformalin.

Umi Baroroh dari Sertifikasi dan Pelayanan Informasi Konsumen BPOM Jatim, menyebutkan, pihaknya telah menemukan mie basah berformalin di hampir seluruh pasar tradisional di Jawa Timur. “Mi basah kita temukan berformalin tidak saja di Kota Malang, di sejumlah pasar tradisional lainnya juga kita jumpai. Karena itu kami minta masyarakat untuk was-

pada dalam memilih makanan,” terang Umi Baroroh.

Yang mengagetkan dia, makanan berformalin ini ditemukan justeru di pasar yang mendapat predikat pasar sehat, yang berada di Kota Malang, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar. Mie berformalin ini, menurut Umi, diproduksi oleh perusahan, karena jumlahnya sangat banyak. Tetapi sayangnya para

dung formalin, borax dan pewarna tekstil dampaknya setelah 10 tahun mengkonsumsi akan terjadi kanker pada pencernakan yang mengakibatkan pada kematian.

“Tahu mayoritas sekarang sudah bagus tidak lagi menggunakan borak, demikian halnya dengan bakso, yang ada tinggal pada mi basah, sedangkan untuk mi kering yang digunakan untuk bahan baku pangsit dan mie ayam kemungkinannya kecil mengandung bahan pengawet,” terangnya.

BPOM Jawa Timur mengimbau masyarakat agar pinter memilih makanan, utamanya yang memiliki warna mencolok, hampir dapat dipastikan yang berasal dari pewarna kain yang amat berbahaya bagi kesehatan. “Jangan pilih makanan yang warnanya mencolok, karena oto-

Aktivis Anggaran Datangi Pemkab Sampang, Bhirawa Beberapa aktivis yang mengatasnamakan Sampang Transparansi Anggaran (SATRIA), Kamis (14/8) kemarin, mendatangi kantor Bupati Pemkab Sampang.

Mereka mempertanyakan terkait tingginya anggaran 2013 yang tidak terserap mencapai 110 Miliar. Namun sayang kedatangan mereka tidak bisa ditemui Bupati Sampang karena ada rapat di luar kota, bahkan tak ada satupun pejabat yang berwenang bisa ditemui.

Menurut Alan Kaisa koordinator saat mendatangi kantor Pemkab kemarin, ia sangat menyayangkan sikap Bupati maupun sekda yang tidak ada di kantornya, padahal kami sudah melayang surat sebelumnya untuk menemui Bupati atau pejabat yang berwewenang terkait janggalkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran pendapatan (SILPA).

“Jika mengacu pada nota penjelasan Bupati, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2013 pada 5 Agustus 2014 lalu. SILPA mencapai Rp 110. 745.826.175 Miliar, namun anehnya dalam lembaran RAPBD 2014 SILPA yang dicantumkan kok hanya 53 Miliar, lalu ke mana yang lain kok tidak dicantumkan semua sisa anggaran yang tidak terserap 2013,” tandasnya.

Lebih lanjut Alan menegaskan, karena anggaran merupakan uang rakyat yang diamanatkan pada Negara, maka pemerintah Sampang harus terbuka untuk menjelaskan terkait dugaaan sisa anggaran yang janggal tersebut, agar kami tidak bertanya-tanya dan menimbulkan penafsiran yang macam-macam.Q lis

matis itu mengandung pewarna buatan yang berbahaya, demikian halnya dengan makanan yang kelihatanya segar justeru itu diawetkan dan tidak disuka oleh lalat, bahkan kami juga pernah menemukan kecambah rawon yang diawetkan,” tukasnya.

Guna mewujudkan pasar sehat dengan produksi makanan yang sehat, BPPOM Jawa Timur, menyarahkan bantuan alat pendeteksi makanan bernama rapid test, alat ini bisa digunakan dengan mudah oleh petugas pasar, dengan hasil yang maksimal.

“Penggunaan alat deteksi borax dan makanan yang mengandung bahan pewarna kain, bisa dilakukan dengan mudah. Alat ini untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan,” terang dia.Q mut

Proyek PNPM Sanimasi Ipal Komunal Mangkrak Kota Kediri, Bhirawa Proyek Pembangunan Sanimasi dan ipal komunal yang ada di Kelurahan Mojoroto Rt 23 Rw 24, kecamatan Mojoroto kota Kediri senilai Rp 336 juta dari anggaran pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 2013 mangkrak. Ada dugaan mandegnya pembangunan tersebut anggaran tidak mencukupi, sebab pembangunan diduga tidak sesuai spesifikasinya.

Dari pantauan, proyek sanimasi dan Ipal Komunal itu hanya dibangunan pryek sanimasinya, sehingga tak heran jika proyek tersebut belum selesai, akhirnya proyek tersebut mangkrak.

“Pembangunanya sudah lama berhenti sebelum puasa kemarin, entah karena apa,” kata Ninik, salah satu warga, saat ditemui di rumahnya yang ada di belakang bangunan sanimasi.

Hal senada dikatakan salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Mojoroto yang juga bertempat tinggal di sekitar bangunan Sanimasi, Yugo (56) menjelaskan, pembangunan Sanimasi dan Ipal Komuannal tersebut dirasakanya cukup bagus, pasalnya bisa meringankan beban warga miskin untuk dapat menggunakan hasilnya yaitu biogas.

“Kalau terwujud mungkin warga sekitar bisa merasakanya pemabangunan tersebut mas, karena akan menghasilkan biogas yang

Dewan Desak Putus Kontrak Amukti Palapa Sumenep, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep mendesak kontrak KM Amukti Palapa yang biasa melayani rute Pelabuhan Kalianget-Masalembu segera diputus. Pasalnya, kapal perintis itu tidak bisa melayani masyarakat kepulauan, hingga telantar di pelabuhan Kalianget berhari-hari.

Anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan/Kecamatan Masalembu, Darul Hasyim Fath menyatakan, dampak dari tidak beroperasinya KM Amukti Palapa rute Kalianget-Masalembu sangat besar, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi, salah satunya stok sembako dan bahan bakar minya (BBM) sudah habis. “Kami minta pemkab berani memutus kontrak trayek KM Amukti Palapa ini, buat apa dibiarkan kalau tidak bisa membantu kebutuhan masyarakat Sumenep,” kata Darul Hasyim Fath, Kamis (14/8).

Darul berharap, meski stok persediaan sembako dan BBM di Masalembu sudah habis, kesabaran masyarakat kepulauan Masalembu tidak ikut habis. Sebab, jika sampai kesabaran masyarakat kepulauan habis, dipastikan akan berdampak negatif. “Habisnya kebutuhan itu tidak menyebabkan habisnya kesabaran masyarakat kepulauan. Karena kejadian ini tidak hanya sekali melainkan berkalikali,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sebenarnya angin dan gelombang memang ada tapi tidak seberapa, masih bisa dilalui kapal rakyat. Masih ada kapal rakyat yang beroperasi untuk mengangkut penumpang. “Jika kapal rakyat bisa berangkat, kenapa kapal besar seperti kapal perintis idak bisa,” ujarnya.Q sul

7

bas/bhirawa

Bupati Bojonegoro mengenakan seragam pramuka berbincang-bincang usai pimpin upacara HUT pramuka ke-53.

HUT Pramuka Kenakan Seragam Pramuka Sehari Bojonegoro, Bhirawa Hari Kamis (14/8), kemarin, ada yang berbeda dalam penampilan Bupati Bojonegoro, Suyoto, di mana setelah memimpin upacara peringatan hari pramuka ke-53 tahun 2014 ini. Bupati mengumumkan akan mengenakan seragam pramuka satu hari penuh saat menjalankan tugas kedinasan.

Sebagai bentuk penghormatan Bupati akan mengenakan seragam pramuka selama satu hari ini, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan, rapat dinas maupun kunjungan dilapangan. Hari Pramuka merupakan hari istimewa sehingga dirinya akan mengenakan seragam ini selama satu hari. Demikian pula Bupati mengajak kepada seluruh warga besar Pramuka untuk melakukan hal serupa.

Menurut Bupati, dirinya dan Dandim serta seluruh Muspida akan menandai hari yang istimewa tersebut. Pramuka menjadi bagian indah dalam cerita kehidupan Bupati Bojonegoro ini, bagaimana tidak dengan pramuka menanamkan kecintaan kepada bangsa dan lingkungan.

“Pramuka itu indah dan menyenagkan sekaligus tempat untuk membangun dan menggodok karakter kita, oleh karenanya kita harus bisa menikmati pramuka ini sebagai penggalam indah dalam hidup kita yang membawa semangat pembaharuan dalam hidup kita,” ujarnya.

Semangat Pramuka adalah penghayatan dasa darma pramuka maka dia siap menjadi pandu bagi negerinya , taqwa dan cinta tanah air dan cara menempuh dengan kekuatan

diri sendiri. Bupati mengakui bahwa ada hari-hari indah yang dilaluinya bersama pramuka dan sampai sekarangpun itu akan terkenang sebagai cerita indah.

“Selain itu kepada mereka yang hari ini mengikuti Upacara Hari Pramuka untuk tetap mengenakan seragam sekaligus mengingatkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya gerakan pramuka,” imbuhnya.

Sementara itu sebelumnya Bupati saat menjadi pemimpin upacara di Lapangan Lemdikacab Desa Kalianyar Kecamatan Kapas memberikan medali kepada pengurus dan penggerak Pramuka di Bojonegoro. Upacara diikuti oleh anggota pramuka mulai dari tingkatan SMP, MTs, SMA dan SMK diwilayah Kabupaten Bojonegoro.Q bas

bisa buat keperluan memasak, seperti kelurahan Mrican,” ungkap Yugo serius.

Namun pembangunan Sanimasi yang ada di kelurahan Mojoroto tersebut sepertinya, tidak akan terselesaikan, karena hanya sanimasinya saja yang dibangun sedangkan Ipal Komunal nya yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini belum dibangun. Padahal anggaranya sudah mencapai ratusan juta rupiah.

“Pembangunanya sudah mencapai 336 juta lho mas, kan dapat dari anggaran PNPM 2013, wong kelurahan Mrican saja anggaranya sama dan saat ini ipal komunalnya dapat difungsikan oleh warga masak di kelurahan Mojoroto nggak ada,” ungkap Yugo pemilik warung yang ada dibantaran sungai Brantas.

Dia juga menjelaskan, sebenarnya mangkraknya pembangunan tersebut juga sudah dilaporkan kepihak yang berwajib oleh salah satu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Keluarahan Mojoroto” Dulu waktu laporan itu saya yang mendampingi, sekitar dua bualan lalu laporannya, tidak tahu sekarang gimana perkembanganya, kok gak ada actionnya,” jelasnya.

Sementara, Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Siswadi mengatakan jika pihaknya belum mengetahui persoalan tersebut, menurutnya laporan tersebut belum masuk ke bagian humas.Q mb2

Satpol PP Gencar Operasi Eks Lokalisasi Banyuwangi, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi semakin intensif melakukan razia di beberapa tempat eks lokalisasi. Rabu malam (13/8), puluhan personel gabungan merazia bekas lokalisasi Gempol Porong, Kecamatan Cluring; Bomowaluyo, Kecamatan Rogojampi; dan Pakem, Kecama-

tan Banyuwangi Kota. Hasilnya : dua pekerja seks komersial diciduk dari bekas lokalisasi Bomowaluyo. Dalam razia malam itu, Bhirawa melihat Satpol PP kecolongan karena banyak pelaku lolos sebelum aparat penegak perda itu tiba di lokasi.

Tiga lokalisasi ini termasuk bagian 11 tempat pelacuran yang resmi ditutup oleh Pe-

merintah Kabupaten Banyuwangi. Meski ditutup, disinyalir masih ada praktik maksiat di bekas lokalisasi itu. “Operasi ini sesuai instruksi sekretaris daerah. Entah kecolongan atau tidak, kami terus mengevaluasi metode-metode razia,” kata Ripai, Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Banyuwangi di selasela razia.Q mb2

mb2/bhirawa

Proyek Pembangunan Sanimasi dan ipal komunal yang ada di Kelurahan Mojoroto Rt 23 Rw 24, kecamatan Mojoroto kota Kediri.

Bantuan Gedung Sekolah PT PGN Gairahkan Dunia Pendidikan Bupati Resmikan Bantuan Sekolah Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf meresmikan bantuan gedung sekolah dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Desa Jasem Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Tentu saja, bantuan dari program CSR PT PGN itu akan menggairahkan dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Pasalnya, Pemkab Pasuruan tentu belum sanggup mengatasi semua permasalahan masyarakat, terutama pembangunan secara keseluruhan pada dunia pendidikan khususnya.

“Kami menyambut baik program CSR ini. Peran serta dari berbagai pihak seperti CSR dari Perusahan Gas Negara sangatlah membantu dalam hal menggairahkan dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Agar, mewujudkan sebuah daerah yang jauh lebih sejahtera serta bermartabat,” ujar Irsyad Yusuf di sela-sela peresmian gedung Madrasah Diniyah Al Masyhuri di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Rabu (13/8) sore.

Selain memberi bantuan

gedung Madrasah Diniyah Al Masyhuri di Kecamatan Sukorejo, PT PGN juga memberi bantuan pada tiga sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Diantaranya di SDN Semare Kraton, SDN Cobanjoyo Kejayan dan SDN Sebandung Purwosari. “Kami berharap agar komitmen dari PT PGN ini terus ditingkatkan. Semuanya itu tentu agar kualitas dunia pendidikan di Indonesia makin meningkat,” papar Irsyad Yusuf.

Sementara itu, General Ma-

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf bersama General Manager PT PGN SBU II Wahyudi Anas meninjau gedung Madrasah Diniyah Al Masyhuri di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang diresmikan kemarin. nager PT PGN SBU II, Wahyudi Anas menyampaikan penyaluran bantuan itu terkait realisasi program Bina Lingkungan yang dijalankan PGN bekerja sama dengan Dinas

Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. “Tujuan dari pembangunan maupun renovasi itu untuk membantu agat masyarakat memiliki sarana pendidikan yang lebih

baik, demi menunjang perkembangan di berbagai sector,” kata Wahyudi Anas.

Tak hanya itu, PT PGN juga diberikan bantuan pembangunan berupa ruang perpustakaan lengkap dengan bukunya, perbaikan tempat ibadah dan renovasi ruang laboratorium serta perbaikan lapangan olahraga. “Intinya ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasi wilayah PGN,” imbuh Wahyudi Anas.

Adapun tiga sekolah yang juga menjadi bantuan PT PGN di Mojokerto di antaranya di SMPN I Gedeg Mojokerto, SMPN I Bangsal Mojokerto dan SMPN 2 Gedeg. Sedangkan, total pembangunan sekolah di Pasuruan dan Mojokerto berikut sarana dan prasarananya itu menelan biaya hingga Rp4,465 miliar.Q hil

OLAHRAGA

8

Para pemain Persis Solo melakukan latihan sebelum melaksanakan pertandingan.

ist

Persis Turunkan Banyak Pemain Muda Lawan Persipur Solo, Bhirawa Persis Solo akan melakukan rotasi dengan menurunkan banyak pemain muda saat menjamu Persipur Purwodadi pada pertandingan Grup 4 kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/8).

“Tim kami sudah dipastikan lolos ke-16 besar dari 12 kali main belum pernah kalah, menang tujuh kali, seri lima dengan mengumpulkan 26 poin. Klasemen sementara Grup 4 urutan kedua di bawah PSIS Semarang nilai sama (26),” kata Pelatih Persis Solo, Widyantoro, di Solo, Kamis.

Menurut dia, Persis dengan perolehan poin tersebut akan sulit dikejar oleh tim lainnya terdekat menempati urutan di bawahnya.

Tim terdekat PSIR Rembang dan Persiku Kudus masing-masing

mempunyai nilai 15 poin.

Persis masih menyisakan dua kali pertandingan melawan Persipur di Stadion Manahan, pada Jumat (15/8) dan main tandang ke kubu PPSM Magelang, Sabtu (23/8).

Oleh karena itu, Widyantoro akan memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan rotasi pemain muda untuk memberikan pengalaman bermain di kompetisi DU LI. Namun, lanjutnya, Persis tetap menargetkan untuk meraih tiga poin penuh melawan Persipur yang pada putaran pertama timnya pernah bertemu menang 1-0.

Widyantoro sudah mempersiapkan pemain muda pontensial akan diberikan kesempatan kemampuan untuk bisa mengimbangi permainan seniornya.

Persis saat menjamu Persipur,

LINTASAN

Bambang Kembali Pimpin Kodrat Jatim Surabaya, Bhirawa Keberhasilan atlet tarung derajat meraih medali emas di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) beberapa waktu lalu, membuat Bambang Haryo kembali dipercaya oleh Pengkab/Pengkot Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) untuk kembali menjadi Ketua Umum Kodrat Jatim 2014-2018 secara aklamasi.

Usai terpilih Bambang Haryo mengatakan Pengprov KoBambang Haryo drat Jatim harus segera bersiap dengan sejumlah agenda, salah satunya persiapan menghadapi Kejuraan Nasional Tarung Derajat Piala Presiden di Jawa Tengah, Desember mendatang, “Tantangan ke depan semakin berat, banyak agenda mulai dari Kejurnas hingga Pra PON tahun depan, “ ujarnya.

Namun, pria yang menjabat anggota DPR RI ini yakin Kodrat Jatim mampu menjawab tantangan dengan kerja keras, “Bersama-sama dengan semua anggota di daerah. Kita bertekad bisa membawa prestasi Jatim lebih baik, terutama di PON 2016 nanti, “ ujarnya.

Selain Kejurnas Piala Presiden dan persiapan Kejurnas Pra PON, Kodrta Jatim juga disibukan persiapan menjalang Proprov, tahun depan, “ Rencananya kita akan gelar Pra Proprov tahun ini Q wwn juga.Q

kata dia, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Johan Setiawan, sedangkan kiper utama Agung Prasetyo untuk sementara dicadangkan.

Persis pada posisi depan akan menurunkan Kitto Chadra yang memiliki perkembangan cukup bagus akan berduet dengan Ainudin, sedangkan di tengah banyak pilihan ada Akbar Riansyah yang dibantu M Wahyu dan Javad Moradi.

“Posisi pemain sayap Persis, ada Andrid Wibowo dan Bayu Nugroho. Kedua pemain ini, pada laga melawan PSIR dengan skor akhir 3-0 untuk Persis bermain bagus,” katanya.

Bahkan, Bayu Nugroho membuat gol pada menit 79 dan memberikan umpan terciptanya gol pertama Persis menit 46 oleh Ferryanto.

Menurut dia, barisan belakang Persis banyak pilihan ada Liswanto, Dwijoko, Sabani, Fandi Edi, dan NNana Onana, tetapi pemain yang kondisi segar dan fit akan diturunkan setelah latihan Kamis sore nanti di Stadion Manahan.

“Kami akan siapkan strategi bertahanan di barisan belakang dan depan saat menyerang ke gawang lawan. Skema 4-4-2 tetap menjadi andalan Persis untuk bermain terbuka di kandang sendiri,” katanya.

Pemain striker Persis Solo, Kitto Chadra yang usinya belum genap 20 tahun, mengatakan dirinya siap bertempur melawan Persipur, jika diberikan kepercayaan oleh Pelatih Widyantoro.

“Saya siap jika diturunkan oleh pelatih. Namun, hal ini semua diserahkan ke pelatih,” kata Q ant Kitto.Q

Jumat Legi 15 AGUSTUS 2014

Kirim Atlet Terbaik, Incar Empat Emas di Mattalata Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Ski Air Seluruh Indonesia (PSASI) akan mengirimkan atlet terbaik untuk turun di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Andi Mattalata dan Makassar Asia Cup yang akan digelar di Danau Tanjung Bunga Kecamatan Tamalate, Makassar 5-7 September mendatang.

Pada Kejuaraan yang bakal diikuti oleh atlet dari dalam maupun luar negeri itu, Ketua Umum PSASI Jatim, Baiq Vera Yolandasari memasang target empat emas. “Kami akan turun dengan kekuatan penuh agar target itu bisa terealisasi. ini juga kesempatan bagi atlet kami untuk bersaingan dengan atlet dari dalam dan luar negeri,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (14/8).

Empat emas itu diharapkan bisa diraih oleh Galuh Mutiara M di nomor wakeboard, Nur Tsurayya Priambodo (trick), kemudian di nomor jumping Endar Pupul dan Zaidi Putu.

Baiq Vera Yolandasari mengakui untuk bisa merealisasikan target tersebut sangat berat, karena kondisi Zaidi Putu kurang fit akibat cedera. “Zaidi masih cedera, tapi kami berharap saat berlomba nanti kondisinya fit. Saya juga berharap ada atlet lain yang bisa meraih emas,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kalau venue perlombaan di Tanjung Bunga kondisinya

mirip dengan Danau Ngipik Gresik yang selama ini digunakan para atlet atlet untuk berlatih. “Itu salah satu keuntungan dari kami dan harus bisa dimanfaatkan oleh atlet,” katanya.

Sementara itu Pelatih Ski Air, Slamet Dwindoko mengaku sudah menyiapkan para atlet sebelum turun di event tersebut. Mereka juga adalah para atlet yang selama ini berlatih di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016. “Kami harus bisa meraih medali emas di event ini, agar bisa bertahan di Puslatda,” katanya.

Saat disinggung mengenai rival terberat , Slamet menjelaskan kalau atlet ski air dari DKI Jakarta masih menjadi lawan yang tangguh bagi atlet Jatim. “Selain itu tentunya pihak tuan rumah (Sulsel),” katanya.

Sementara itu beberapa negara yang akan mengirimkan atletnya untuk kejuaraan ini adalah Jepang, Korea Selatan, China, Hongkong, Malaysia, Thailand dan Indonesia selaku tuan Q wwn rumah.Q

Panitia TdEJ Akan Menghadap Gubernur Joko : Tidak Ada Perubahan Target Timnas U-19

Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada kendala, Panitia balap sepeda internasional Tour de East Java (TdEJ) 2014 akan menghadap Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo untuk memaparkan kesiapan panitia untuk menggelar even yang digelar setiap tahun itu.

“Jika tidak ada halangan, Senin besok kami akan diterima oleh Gubernur Soekarwo di kantor Pemprov,” kata Ketua Yayasan TdEJ, Sastra Harijanto Tjondrokusumo kepada wartawan, Kamis (14/8) sore.

Agenda pertemuan tersebut adalah untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemprov Jatim atas pelaksanaan TdEJ 2014. Pemprov diketahui telah mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 500 juta. “Selain mengucapkan

terima kasih atas dana bantuan, kami juga berharap ada gebrakan baru dari Pemprov untuk memajukan sport tourims di Jatim,” harap Harijanto.

Pengusaha selai roti ini menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih ada kendala seputar izin di Sidoarjo. Ada beberapa kendala yang belum teratasi, seperti perbaikan jalan yang rusak serta izin lalu lintas.

Harijanto berjanji akan menuntaskannya sebelum pelaksanaan. “Nantinya Pemkab Sidoarjo juga akan membantu,” tutup Harijanto. TdEJ 2014 akan dilangsungkan pada September mendatang, tepatnya 67 September mendatang.

Sebanyak 16 tim akan berpartisipasi dalam ajang ini.

Puluhan pembalap dari 21 ne-

gara akan berpartisipasi. Ke-16 tim yang memastikan ikut TdEJ 2014 antara lain; Tabriz Shahrdari Ranking (Iran), OCBC Cycling Team (Singapura), CCN Cycling Team (Brunei Darussalam), Trenggganu Cycling Team (Malaysia) dan Polygon Sweet Nice (Indonesia).

UKYO Cycling Team (Jepang), Aisan Racing Team (Jepang). Shimano Raching Team (Jepang), Avanti Racing Team (Australia), Eddy Hollands (Australia), Giant Champion System Pro Cycling (China), Translibas Sidoarjo (Indonesia), Pegasus Continental Cycling Team (Indonesia).

Team Gusto (Taiwan), Skydive Dubay Pro Cycling Team (Uni Arab Emirat) dan RTS - Santic Racing Team Q wwn (China Taipe).Q

Bali Targetkan Ferdika Juara Seri VIII Denpasar, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bali menargetkat “crosser” muda Bali, Ferdika Ferry menjadi juara pada Kejuaraan Nasional Motocross Seri VIII di Sirkuit Pangkung Tibah, Kabupaten Tabanan pada 16-17 Agustus 2014.

“Target tersebut pastinya mampu diraih Ferdika karena pada kejurnas seri VII di Wonosobo, Jawa Tengah pekan lalu mampu tampil cemerlang dan menjuarai kelas yang dilombakan,” kata Divisi Motocross dan Grasstrack Pengprov IMI Bali, Cokorda Ari Sudarsana di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan Ferdika mampu merealisasi target tersebut karena dinilai cukup baik dalam

perlombaan motocross khususnya di kelas spesialisasi MX2 junior.

Cokorda Ari menambahkan selain Ferdika, atlet motocross Bali lainnya yang juga dihandalkan dalam kejuaran tersebut yakni Yasin Soma dan Diva Ismayana di kelas Special Engine (SE) 85 cc, Maliki Soma dan Saka di kelas SE 65 cc, serta Andre Sondakh di kelas MX2.

“Kejurnas nanti melombakan 11 kelas yang terdiri dari 4 kelas kejurnas dan kelas sporting,” ujarnya.

Untuk kelas kejurnas meliputi MX2 Nasional, MX2 Junior, SE 85 cc dan SE 65 cc, sedangkan kelas sporting yakni SE 50 cc, SE 65 cc Novice, MX2 Novice, X-Pro, Executive A, Executive B, dan Q ant MX2 Junior Plus.Q

Jakarta, Bhirawa Sekjen PSSI Joko Driyono menegaskan jika tidak ada perubahan target Timnas Indonesia U-19 pada Piala Asia 2014 di Myanmar meski saat ini meraih hasil kurang maksimal pada turnamen Piala Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam.

“Target di Myanmar tetap. Masuk empat besar dan lolos ke Piala Dunia,” kata Joko Driyono di sela pelaksanaan Gerakan Ayo ! Indonesia Bisa : Clear Satukan Dukungan Bagi Timnas U-19 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, meski hasil pada kejuaraan dua tahunan di Brunei belum sesuai dengan harapan, namun semuanya masih dalam on the track.

Joko Driyono Hanya saja perlu dilakukan evaluasi demi mencari pendalaman dengan program yang ada.

Evaluasi, kata dia, akan dilakukan setelah Timnas Indonesia U-19 pulang. Apalagi saat ini Evan Dimas dan kawan-kawan masih menyisakan dua pertandingan di Grup B yaitu melawan Kamboja dan Singapura.

“Saya kira satu minggu ke depan sudah tuntas. Yang jelas evaluasi akan melibatkan banyak pihak termasuk tim HPU,” katanya menambahkan.

Timnas Indonesia U-19 asuhan Indra Sjafri baru saja mengalami kekalahan dua kali beruntun saat menghadapi Brunei Darussalam dan Vietnam dengan skor yang sama 1-3. Satu pertandingan lagi ditahan imbang Malaysia dengan skor 0-0.Hasil yang diraih oleh Timnas Garuda Jaya ini dinilai tidak sesuai dengan harapan. Apalagi selama menjalani pertandingan uji coba baik di dalam dan luar negeri nyaris selalu meraih hasil sempurna.

Kondisi ini membuat banyak pihak membicarakannya.

Meski prestasi Timnas Indonesia U-19 di Piala Hassanal Bolkiah kurang maksimal, dukungan tetap dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta demi meraih hasil terbaik pada kejuaraan-kejuaraan yang Q ant akan diikuti berikutnya.Q

Pemkab Lumajang Meriahkan HUT RI ke – 69 Pemkab Lumajang menggelar beragam kegiatan dalam memperingati 69 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2014. Bukan hanya lomba namun juga pesta rakyat akan digelar . Diawali pada hari ini (8/8/ 2014) dengan lomba tenis lapangan. Lomba tenis lapangan yang berlangsung sampai dengan Minggu (10/8/2014), tadi pagi dibuka oleh Wakil Bupati Lumajang Drs. As’at.

Menurut Kabag Humas Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy ada Lomba-lomba yang akan meramaikan Agustusan di Lumajang. ‘’ Di antaranya lomba gerak jalan, balap sepeda , lari 10 K, lomba kreatif anak muda,’’jelasnya. Ada juga berbagai lomba olah raga tradisonal dagongan, gobak sodor dan enggrang. ‘’Tidak hanya itu, SKPD diwajibkan untuk mengikutkan PNS di lingkungan kerjanya untuk mengikuti lomba Da’i dan Tartil,’’tambahnya.

Namun dari serangkaian kemeriahan Agustusan, yang paling banyak ditunggu masyarakat adalah karnaval.

Lebih lanjut Eddy mengungkapkan karnaval yang memang sudah menjadi tradisi hiburan setiap peringatan hari kemer-

dekaan ini akan menggebrak Lumajang pada tanggal 24 Agustus 2014. ‘’Sudah dipastikan, karnaval ini yang bakal menyedot perhatian masyarakat Lumajang maupun luar Lumajang,’’tandasnya. Apalagi kegiatan ini akan diikuti oleh sekolah, instansi dan masyarakat umum. Hal ini tak berlebihan, Endhi, salah satu pemuda yang berdomisili di jalan Pisang Agung Lumajang, sejak ia masih anakanak selalu menonton karnaval setiap bulan Agustus. ‘’Karnaval sudah menjadi tradisi hiburan puluhan tahun yang lalu,’’kenangnya. Karnaval di Lumajang selalu dihadiri oleh masyarakat kota tetangga. ‘’Mereka sangat antusias untuk menonton berbagai atraksi seni yang disuguhkan di jalanan kota Lumajang dan selalu meriah dan sangat menghibur,”

katanya bangga.

Selain mengadakan perlombaan-perlombaan, acara inti yang berlangsung mulai tanggal 14 Agustus sampai 17 Agustus 2014 menjadi agenda utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dari serangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 69.

Sementara itu pada lomba lari 10 K merupakan lomba lari 10 km yang yang digelar (10/8/ 2014) diikuti sekitar 180 peserta umum dan pelajar. Jalan sekitar Alun-alun utara yang setiap hari Minggu selalu ramai dengan masyarakat yang ber-Car Free Day, tampak semakin semarak dengan para pelari yang siap bertanding. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, dr.Buntaran Supriyanto,M.Kes yang memberikan sambutan sebelum melepas para pelari menyampaikan, lomba lari 10 K diadakan selain untuk memperingati hari kemerdekaan RI ke 69 juga diharapkan dapat memunculkan bibit-bibit baru dibidang atletik lari.

“Kabupaten Lumajang disegani dalam kejuaraan olah raga lari.

Pelari nasional yang membawa harum nama Indonesia di pesta

Drs Eddy Khozainy olah raga Asia Tenggara maupun Internasional berasal dari daerah kita, “ kata Sekda Buntaran.

Disusul kemudian ribuan pelajar SMP dan MTS se Kabupaten Lumajang tampak antusias mengikuti lomba gerak jalan yang diadakan oleh panitia HUT kemerdekaan RI ke 69 (14/08/ 2014). Lebih dari 1600 orang yang terdiri dari 73 pleton dengan rincian 35 pleton putra dan 38

Jadwal rangkaian acara HUT RI ke – 69 tahun 2014 Kabupaten Lumajang. pleton putri, sejak pagi hari telah memenuhi seputaran alun-alun Lumajang yang menjadi titik start dan finish. Drs. Siswinarko MM, Ketua Panitia pelaksana lomba gerak jalan dalam laporannya menyampaikan, para peserta lomba akan menempuh jarak se-

panjang 5 kilometer. ‘’Dengan rute start di alun-alun kemudian menempuh rute di dalam kota kembali ke alun-alun,’’ jelasnya Penilaian akan meliputi beberapa hal diantaranya waktu tempuh, kerapian barisan, gerak irama dan keutuhan barisan. Wakil

yat/bhirawa

bupati Lumajang sesaat sebelum memberangkatkan para peserta berharap, agar kegiatan seperti ini dilaksanakan setiap tahun. ‘’Tahun lalu kegiatan ini tidak ada, saya harap setiap tahun bisa diadakan kegiatan seperti ini” jelasnya.Q yat*

Jumat Legi 15 AGUSTUS 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Pemda Diminta Wujudkan Hubungan Industrial Harmonis Jakarta, Bhirawa Menjaga harmonisasi hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja, Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dituntut lebih mengoptimal kan tugas dan fungsinya. Sesuai amanah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, juga PerMen nakertrans nomor 32/Men/ XII/2008. Mendukung terwujudnya harmonisasi tersebut, Ditjen PHI dan Jamsos Kemena ketrans, telah menyusun buku berju dul Ketrampilan BerNegosiasi Dalam Hubungan Industrial.

“Harmonisasi hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja, bisa cepat terwujud bila Pemda ikut berpartisipasi. Terbentuknya LKS Bipartit di seluruh tanah air, akan menumbuhkan hubungan industrial yang baik. Yang akan bermanfaat bukan hanya bagi pekerja/ pengusaha saja. Tetapi juga melanggengkan perekonomian daerah pada,” ungkap Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai menyerahkan penghargaan LKS Bipartit Award 2014. Sekaligus launching buku Ketrampilan dalam Hubungan Indudtrial, di Jakarta, kemarin. Hadir dalam acara, mantan Menakertrans Awaloedin Jamin (87 th), para pimpinan Kadin, SP, Apindo, Kadisnakertrans Provinsi se Indonesia dan Dewan Pengupahan Nasional.

Muhaimin menyebutkan, hingga Juli 2014, dari 15.429 LKS Bipartit yang sudah dibentuk, ternyata masih sangat kurang optimal dalam tugas dan fungsinya di perusahaan. Maka pemerintah akan merubah strategi pembinaan dari target jumlah pemben tukan LKS Bipartit, menjadi target jumlah LKS Bipartit yang berfungsi. Buku Ketrampilan Bernegosiasi ini bisa menuntun dan jadi pegangan para Serikat Pekerja dan Pengusaha. Agar mampu membangun semangat dan soft skill bernegosiasi secara beretika. Sesuai nilai-nilai Pancasila, untuk meraih hasil win-win solution dalam perundingan bersama melalui musyawarah mufakat.Q ira

Kapolri Bantah Intimidasi Saksi KPU Tak Hadiri Sidang MK Jakarta, Bhirawa Kapolri Jenderal Pol Sutarman menegaskan tidak ada intimidasi oleh polisi pada pemilu di Distrik Dogiyai, Nabire, Papua, seperti yang disampaikan saksi Prabowo-Hatta dalam sidang perkara hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

“Kami sudah ‘cross check’ ke Papua mengenai apa yang terjadi. Itu adalah masalah yang terjadi di KPU, kemudian personil polisi termasuk kapolres kita hadir di sana untuk menengahi, bukan untuk mengintimidasi,” kata Sutarman di Jakarta, Kamis (14/8) kemarin.

Sutarman menjelaskan, apa yang dilakukan anggotanya di lapangan pada saat pemilu di Dogiyai sudah sesuai dengan penugasan.

“Saya katakan tidak ada (intimidasi) karena personel kami datang ke sana untuk mengamankan dan meluruskan apa

yang terjadi di sana,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kapolri meminta agar Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea, yang dicurigai melakukan intimidasi, dapat dihadirkan dalam sidang PHPU MK untuk menjelaskan hal yang sebenarnya.

“Saya sebetulnya meminta kalau bisa Kapolres dihadirkan di MK untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena MK itu adalah peradilan yang agung, jadi kesaksian itu harus benar-benar jujur, tidak berbohong,” katanya.

“Kalau Kapolres tidak bisa dihadirkan maka bisa melalui

video conference karena MK punya jalur video conference,” katanya.

Sutarman pun menegaskan apabila saksi Prabowo-Hatta menyampaikan keterangan palsu pada sidang MK, dapat dipidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

“Jadi jangan memberi keterangan palsu,” katanya.

Kapolri menambahkan pihaknya siap memberikan pengamanan bagi pihak mana pun yang merasa perlu perlindungan terkait dengan permasalahan sengketa hasil Pilpres 2014.

“Kami siap memberi pengamanan pada siapa pun yang merasa jiwanya terancam, baik itu saksi maupun hakim,” ujar Sutarman.

Senada dengan Kapolri, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende, yang ditemui di Mabes

Jokowi Rentan Diserang Isu Boneka dan Asing Jakarta, Bhirawa Lembaga peneliti media sosial Public Virtue Institute menyatakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan rentan mendapat serangan, atas isu “presiden boneka” dan keterlibatannya dengan pihak asing, oleh pihak-pihak yang menjadi oposisi di dalam pemerintahannya kelak.

“Kampanye kotor di media sosial atau ‘online smear campaign’ bisa membalikkan keadaan, menyerang Jokowi, apalagi kalau kubu oposisi Jokowi nanti terus menyuarakan isu ‘presiden boneka’ dan dominasi asing yang memang rentan bagi Jokowi. Kalau isu komunisme dan zionis itu kejauhan menurut saya,” kata Deputi Direktur Eksekutif Public Virtue Institute John Muhammad, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (15/8) kemarin John Muhammad mengatakan isu “presiden boneka” dan dominasi asing rentan bagi Jokowi, karena seolah terverifikasi dengan fakta-fakta yang hadir belakangan ini.

John mencontohkan, saat ini Jokowi membangun sebuah “rumah transisi”untuk menyaring menteri dalam kabinetnya kelak apabila resmi dilantik.

Rumah transisi itu diketuai oleh Rini Soemarno yang disebut-sebut sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Meskipun dominasi Megawati dalam pemerintahan Jokowi masih perlu dibuktikan kebenarannya, menurut dia hal itu bisa menjadi sebuah verifikasi bagi publik, jika isu “presiden boneka” terus disuarakan.

“Jadi isu boneka dan asing itu terverifikasi, contohnya ada Megawati, Rini, dan Hendropriyono di rumah transisi. Itu bisa menjadi senjata bagi kubu Prabowo, atau siapapun yang menjadi oposisi nantinya, sedangkan bagi Jokowi itu sebuah ranjau politik,” kata John.Q ant

Polri, juga mengatakan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea.

“Tidak ada ancaman. Secara normatif sesuai dengan hukum, sesuai dengan prosedur. Hari ini kapolres akan wawancara teleconference di MK,” ujarnya.

KPU Tak Hadiri Sidang MK Ketua dan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat absen dari sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung Mahkmah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/8) kemarin.

Sejak sidang dimulai, pukul 09.30 WIB, tidak tampak satu pun komisioner KPU Pusat berada duduk di bagian termohon. Ini untuk pertama kalinya tidak ada perwakilan komisoner KPU Pusat meng-

hadiri persidangan PHPU sejak sidang pertama pada Rabu (6/8). Bahkan Ketua Tim Advokasi KPU Pusat Adnan Buyung Nasution juga tidak menghadiri sidang lanjutan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua KPU Husni Kamil Manik beserta lima komisioner yaitu Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman menghadiri sidang gugatan dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Kementerian Agama di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Sementara itu, dari pihak pemberi keterangan terlihat Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan Anggota Bawaslu Nasrullah. Q ant

Lahan Transmigran Butuh Pasokan Listrik Jakarta, Bhirawa Menakertrans Muhaimin Iskandar yakin, ketersediaan energi listrik sangat menunjang kemajuan wilayah transmigran. Listrik akan meningkatkan kegiatan warga transmigran dalam produktifitas ekonomi. Listrik juga akan menunjang kegiatan anak anak mereka dalam belajar.

“Dari yang saya saksikan selama ini, wilayah transmigran yang berlistrik, lebih maju dan lebih produktif, dibanding wilayah yang belum ber listrik.

Wilayah transmigran yang masih gelap, produktifitas yang menonjol adalah banyak anak. Maka MoU dengan Dirjen EBTKE saat ini adalah suatu anugerah untuk kemaju an transmigran,” ungkap Muhaimin seusai menyaksikan penandatanga nan kesepahaman (MoU) antara Dirjen PPKT Kemenakertrans dengan Dirjen EBTKE KemenESDM. Ikut jadi saksi MoU Menteri ESDM Jero Wacik di kantor Kemenakertrans Kalibata, kemarin. Ditempat itu, Menakertrans telah ber-audensi dengan para Transmigran dan Pembina Teladan tingkat Nasional 2014.

Menyemangati kerjasama ini Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan; energi listrik di wilayah transmigran sebenarnya mudah didapat. Jika suatu wilayah ada sungai apalagi air terjun, pembangkit listrik bisa dibangun.

Jika tidak punya sungai, energi listrik bisa diambil dari matahari. Tinggal bagai mana mencari solusi terbaik dalam mewujudkan pembangunan pembang kit itu.

“Energi listrik dari Gen Set itu sudah kuno, apalagi BBM sudah mahal dan akan habis. Maka energi baru terbarukan, akan lebih cocok dan pas bagi wilayah transmigran,” ujar Jero Wacik. Q ira

Polri Punya Peta Kelompok Berafiliasi dengan ISIS Jakarta, Bhirawa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarman mengatakan bahwa pihaknya sudah mempunyai peta tentang individu atau kelompok yang diduga berafiliasi dengan jaringan “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS).

“Orang-orang yang terafiliasi (dengan ISIS) selama ini adalah kelompokkelompok garis keras yang selama ini ada di Indonesia, dan itu petanya sudah ada di Kepolisian, dan kami mengikuti terus,” kata Sutarman di Jakarta, Kamis (14/8) kemarin.

Kapolri juga mengatakan Polri sudah memetakan beberapa pihak masyarakat yang terpengaruh paham ISIS karena ketidaktahuan. Untuk itu, kepolisian melakukan langkah pencegahan terhadap orang-orang yang hampir berafiliasi dengan kelompok radikal itu.

“Kami gunakan langkah-langkah pencegahan dengan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ikut serta atau mendukung kegiatan ISIS,” ujarnya.

Sutarman menyampaikan polisi juga terus mengawasi dan bahkan menangkap beberapa terduga teroris yang mendukung tersangka terorisme jaringan Mujahidin Indonesia Timur Santoso, yang telah menyatakan diri berbaiat ke ISIS. “Kami mengawasi dan menangkap orang-orang yang mendukung Santoso selama ini, dan Santoso sendiri sudah menyatakan berbaiat kepada ISIS. Oleh karena itu, orang-orang Santoso ini menjadi target kami dan akan kami kejar terus,” katanya.Q ant

9

ist

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri upacara pengukuhan Paskibraka 2014, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8).

SBY : Paskibraka Jadi Duta Kerukunan Berbangsa Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta 68 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2014 untuk menjadi duta keharmonisan dan kerukunan berbangsa.

Permintaan Presiden menyampaikan ini disampaikan dalam pengarahannya selaku pembina upacara pengukuhan Paskibraka 2014, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8).

“Mulai hari ini, kalian harus menjadi duta keharmonian dalam kemajemukan, kerukunan dalam kemajemukan, persatuan dalam kemajemukan,” pinta Presiden SBY seraya mengibaratkan, seluruh anggota Paskibraka bagai wakil Indonesia dengan berjuta raga satu jiwa.

Indonesia, menurut Presiden, harus terus membangun diri untuk benar-benar menghadirkan harmoni dalam kemajemukan, untuk jadi contoh bagi negeri kita sendiri, dan bahkan bagi dunia.

“Menyaksikan perkembangan dunia saat ini, kita sedih dan prihatin betapa banyak saudara-saudara kita di berbagai negara yang mengalami penderitaan kemanusiaan luar biasa. Betapa mahal harganya kedamaian, persatuan, dan kerukunan sesama anak bangsa,” kata Presiden.

Kepada anggota Paskibraka, Presiden SBY meminta untuk bertekad menjadi contoh kerukunan di negeri sendiri, dan bahkan di dunia.

Perjuangkan Cita-cita Sebagai pemimpin, orangtua, dan kakak, Presiden SBY menyatakan senang bila anggota Paskibraka memiliki cita-cita besar.

“Perjuangkan idealisme dan cita-cita kalian. Hanya dengan cita-cita yang besar, hanya dengan berpikir yang besar, dan nantinya bekal yang besar, bangsa ini menjadi bangsa yang besar,” katanya.

Namun Presiden mengingatkan bahwa tidak ada cara yang mudah, tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar itu. “Oleh karena itu persiapkan hati kalian, mental, fisik, dan kesehatan kalian untuk menapaki perjalanan yang panjang dari hari ini menuju pencapaian cita-cita yang kalian idam-idamkan,” pesan Presiden mengakhiri pengarahannya. Q ist

Hakim Akan Panggil Paksa Nazaruddin Jakarta, Bhirawa Majelis hakim dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi, menyatakan pihaknya dapat memanggil paksa mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bila ia tidak datang untuk memberikan kesaksian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dari proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Anas Urbaningrum.

“Kalau dia (Nazar) tidak mau hadir maka kita akan hadirkan secara paksa karena pada perkara lain dia bisa dihadirkan secara paksa, agar persidangan berjalan secara benar dan bisa terungkap,” kata ketua majelis hakim Haswandi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/8) kemarin. Nazaruddin seharusnya menjadi saksi dalam kasus ini bersama dengan delapan saksi lainnya.

“Tadi kita sudah lihat surat panggilannya cukup waktu, tapi ternyata tidak hadir hari ini, penuntut umum mengatakan sudah ada petugas yang ke (lembaga pemasyarakatan) Sukamiskin, mudah-mudahan sore bisa hadir,” tambah Haswandi.

Hal tersebut bermula dari proses kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution karena ketidakhadiran Nazaruddin.

“Kenapa tidak ada Nazar?” tanya Adnan.

“Sedianya kami akan ada saksi Muhammad Nazaruddin, sesuai dengan izin yang dikirim ke Dirjen Pemasyarakatan dan diikuti surat panggilan JPU dan diteruskan ke Lapas Sukamiskin Bandung. Hari ini petugas sedang ke sana sampai saat ini belum ada konfirmasi dari petugas yang menjemput Nazaruddin,” kata ketua Jaksa Penutut Umum KPK Yudi Kristiana.Q ant

Atur Kesehatan Reproduksi, Pemerintah Bantah Terbitkan PP Aborsi Jakarta, Bhirawa Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan, pemerintah tidak pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang praktik aborsi.

Ia menyebutkan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014 adalah tentang Kesehatan Reproduksi.

Bahwa di PP tersebut diatur masalah aborsi, Menkes menegaskan, bahwa hal itu hanya bisa dilakukan untuk dua hal, yaitu yaitu untuk kedaruratan medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam, serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan.

“Tidak boleh ada aborsi kecuali untuk kedua alasan itu,” kata Menkes kepada wartawan di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam PP No. 61/ 2014 itu ditegaskan, tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama

haid terakhir.

Adapun kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan: a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. Keterangan penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan.

Terbitnya PP No. 61/2014 itu mengacu pada UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 75 Ayat (1) yang ditegaskan, bahwa setiap orang dilarang me-

lakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Proses Konsultasi Menkes Nafsiah Mboi menjelaskan, PP Nomor 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi itu disusun dalam kurun waktu lima tahun sejak diundangkan. “Baru keluar 2014, jadi dibahas secara mendalam,” ujarnya.

PP itu sendiri, lanjut Nafsiah, dibahas oleh tim lintas sektoral, antara lain, berasal dari kementerian/lembaga, tokoh agama hingga ahli hukum. Karena itu, kalau ada pihak yang tidak sepakat dengan PP ini, menurut Menkes, pasti belum membaca PPnya. “Ini turunan dari Undangundang kesehatan, semua sudah jelas,” tegasnya.

Sebelumnya Juru Bicara (Jubir) Julian Aldrin Pasha mengatakan, Peraturan Pe-

ist

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi merintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi itu tidak berfokus pada soal legalisasi aborsi, melainkan mengenai pelayanan dan pemeliharaan kesehatan perempuan.

Julian menegaskan, peraturan itu dikeluarkan peme-

rintah dengan maksud baik, khususnya bagi kaum perempuan. ”Tidak ada PP yang dikeluarkan dengan niat tidak baik. Tapi untuk melindungi, untuk protect. Kalau ada implikasi lain, bisa kita carikan solusinya,” kata Julian di Kantor Kepresidenan. Q ist

EKONOMI - BISNIS

10

Jumat Legi, 15 AGUSTUS 2014

Hadapi Anomali Cuaca, Diskanla Jatim Bantu Nelayan Pemprov, Bhirawa Selama anomali cuaca berlangsung, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim terus berupaya membantu para nelayan yang masih saat ini diimbau agar tidak melaut. Bahkan sepekan ke depan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi (BMKG) mengimbau kepada masyarakat agar lebih mewaspadai adanya angin kencang dan gelombang tingggi.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Heru Tjahjono MM mengatakan, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim terus memberikan bantuan pada nelayan tak hanya pada saat anomali cuaca.

Setiap tahun, lanjutnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim memang sudah memprogramkan bantuan pada nelayan ketika mereka tidak bisa melaut. “Biasanya kalau musim gelombang tinggi, nelayan tidak melaut. Rata-rata mereka melangsungkan perbaikan jaring, kapal, hingga docking,” kata Heru didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ir Asmuri Syarief MM. Untuk itulah, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim memberikan bantuan pada mereka baik secara langsung dan tidak langsung.

“Bantuan langsung. Misalkan saja perbaikan jaring maka akan diberikan bantuan seperti benangnya. Kalau kapal rusak, kami bantu alat untuk menambal sampai perbaikan kayu yang lapuk,” katanya.

Sedangkan bantuan tidak langsung, lanjutnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim juga membidik wanita nelayan atau ibu rumah tangga dengan program usaha ekonomi alternatif.

“Salah satunya mereka diberikan pelatihan seperti membuat pindang sampai dengan pengasapan ikan.

Bantuan juga berupa peralatan dalam mendukung usaha tersebut. Sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan ketika suami tidak melaut. Sedangkan nelayan juga diberikan pelatiihan dan ketrampilan lainnya,” katanya. Menurutnya, meskipun ada imbauan dari syahbandar pelabuhan agar tidak diperkenankan melaut selama terjadi gelombang tinggi, namun masih saja ada saja yang nekad. Q rac Diskanla) Jatim terus berupaya membantu para nelayan yang masih saat ini diimbau agar tidak melaut. dok/bhirawa

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (14 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Hasil Migas Tidak Sesuai Harapan Bangkalan, Bhirawa Penerimaan bagi hasil minyak bumi dan gas di Bangkalan tak sesuai harapan, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah pusat, kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan, M Fahri, Kamis. “Untuk tahun ini kami hanya menerima Rp27 miliar dari pagu awal yang dijanjikan sebesar Rp31 miliar,” katanya, Kamis (14/8).

Penurunan penerimaan dari sektor migas ini menurut Kementerian Keuangan diakibatkan oleh neraca penyesuaian Anggaran sepanjang tahun berjalan. “Susahnya, kita tidak pernah dilibatkan atau tahu akan lifting masing-masing sumur migas di areal Bangkalan ini,” jelas Fahri.

Sehingga, sambung dia, penentuan pagu bagi hasil migas ini sepenuhnya menjadi wilayah otoritas SKK Migas yang merupakan unit pelaksana kontrak kerja serta mekanisme pelaksanaan eksplorasi di Indonesia. “Berapa barel per hari, jenis bahan yang dihasilkan dan kesepakatan dengan K3S (kontraktor kontrak kerjasama), tidak kami ketahui detail,” lanjutnya.

Dengan demikian, lanjutnya, mana mungkin kita bisa tahu lifting dan cadangan migas di puluhan sumur yang terletak di wilayah Kabupaten Bangkalan ini. “Tiga puluh satu milar yang dijanjikan pemerintah melalui SKK migas ini merupakan bagi hasil 6 persen dari total penghasilan eksplorasi migas di puluhan titik,” urai Fahri.

Dari persentase itu, pemerintah provinsi mendapat 3 persen, sedangkan kabupaten terdekat (Sampang, Pamekasan dan Sumenep) masing-masing 2 persen.

Sementara ini hak-hak lain Pemkab Bangkalan dan masyarakat seperti Participating Interest (PI) dan Cost Social Responsibility (CSR), kata Fahri, kita juga sedang diperjuangkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk Pemkab Bangkalan sejak 3 tahun lalu. “Kami menyayangkan CSR yang selama ini diberikan kepada masyarakat seringkali tidak tepat sasaran atau pengelolaannya,” ujar Fahri. Q ant

Bupati Dorong Perbankan Sokong Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan pergerakan positif.

Indikasinya beberapa kantor cabang perbankan di daerah itu mencatatkan lonjakan pertumbuhan kredit, baik kredit mikro dan perdagangan besar. Bupati Banyuwangi Azwar Anas juga meminta agar pihak perbankan terus menyokong pertumbuhan ekonomi rakyat di Bumi Blambangan.

Di hadapan petinggi perbankan di Banyuwangi, Bupati Abdullah Azwar Anas, meminta perbankan lebih ekspansif menyalurkan kredit usaha mikro untuk menyokong geliat pertumbuhan ekonomi rakyat di daerahnya. Sebab, kondisi makro ekonomi Banyuwangi dinilai cukup stabil dengan indikasi tingkat inflasi bulan Juli hanya 0,24 persen atau terendah se Jawa Timur.

Adapun inflasi kumulatif semester I sebesar 2,24 persen dan inflasi year on year di Banyuwangi 2,15 persen. Pihaknya juga memintah agar perbankan membuka diri saat Pemkab Banyuwangi membutuhkan data kinerja keuangan agar mempercepat eksekusi kebijakan. “Artinya apa? Iklim investasi di

sini cukup bagus. Investor biasanya juga melihat tingkat inflasi,” kata Azwar saat konferensi pers bersama petinggi perbankan di Pendopo Sabha Swagata, Kamis (14/8).

Saat inflasi rendah, namun sektor pertanian mengalami penurunan signifikan. Badan Pusat Statistik Banyuwangi mencatat, produksi padi Banyuwangi tahun 2013 sebesar 772 ribu ton, turun ketimbang realisasi tahun 2012 sebanyak 798 ribu ton. Anas berdalih, penurunan ini dipicu banyak petani mengkonversi lahan ke sektor hortikultura, seperti buah naga dan jeruk siam.

“Karena harga buah naga dan jeruk itu biasanya stabil dan tinggi. Kami enggak bisa menghentikan keinginan petani,

makanya produksi pertanian turun,” kata Anas.

Sementara itu, Pimpinan Bank Jatim Tbk Cabang Banyuwangi, Riyanto, mengatakan perseroan mencetak realisasi penyaluran kredit pada enam bulan pertama tahun 2014 ini sebesar Rp 1,1 triliun dari target tahun ini sebanyak Rp 1,2 triliun di Banyuwangi. “Tahun 2013, kami berhasil merealisasikan penyaluran kredit di sini sebesar Rp 884 miliar,” katanya.

Dengan asumsi realisasi itu, kata dia, rata-rata emiten berkode BJTM ini menyalurkan kredit sektor mikro sebesar Rp 172 miliar per bulan. Adapaun Dana Pihak Ketiga yang dihimpun pada semester pertama 2014 sebanyak Rp 662 miliar. Pihaknya fokus menggarap kredit sektor pertanian, usaha mikro, perdagangan, jasa dan hortikultura.

Selain Bank Jatim, Bank Negara Indonesia dan Bank Central Asia juga mencatatkan pertumbuhan kredit pada periode yang sama. Karena Banyuwangi dinilai prospek, BNI melakukan penetrasi pasar dengan menambah

jumlah jaringan kantor cabang pembantu dan mesin ATM. “Saat ini ada 58 ATM dan 6 kantor cabang BNI di sini. Kami masuk ke sektor pertanian dan investasi padat modal karena Banyuwangi punya daya tarik,” kata Efrizal, Pimpinan Bank BNI Cabang Banyuwangi, tanpa menyebut detail berapa outstanding kredit yang telah disalurkan di Banyuwangi.

Bank BCA mengaku lebih fokus menggarap transaksional besar dan kredit pada modal ketimbang sektor usaha mikro.

Di Banyuwangi, BCA lebih merasakan kenaikan jumlah nasabah karena imbas pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita.

Pada semester I 2014, BCA berhasil menghimpun DPK sebanyak Rp 1,1 triliun. Sementara kredit gagal bayar (NPL) perbankan di Banyuwangi ratarata sebesar 2,4 persen dengan LDR 94,5 persen.

Kepada Bupati Anas, pihak perbankan menyarankan agar lebih gencar menarik investor ke Banyuwangi dengan membuka seluas-luasnya sektor usaha bagi swasta. Q mb5

Pertamina Madiun Sediakan BBM Kemasan Madiun, Bhirawa PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Wilayah V Depo Madiun, Jatim, menyediakan bahan bakar minyak (BBM) dalam kemasan di dua Stasiun Pengisian Bahan Barakar Umum (SPBU) di jalur Surabaya-Madiun yang padat dilalui kendaraan.

“Kedua SPBU tersebut adalah SPBU di Jalan Raya Nglames dan SPBU daerah Balerejo, Kabupaten Madiun,” ujar Sales Eksekutif Fuel Retail Marketing Region V PT Pertamina Madiun, Anditya

Anwar, kepada wartawan, Kamis (14/8).

Menurut dia, BBM kemasan yang disediakan adalah pertamax dan pertamax plus. BBM tersebut dikemas dalam ukuran 1 liter, 2 liter, 5 liter, 10 liter, dan 20 liter. Adapun tujuan dari Penyediaan BBM kemasan tersebut adalah untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, terutama yang menempuh perjalanan jauh.

“Karena dikemas dalam bentuk praktis, tentu saja harganya lebih mahal dibanding pertamax

curah. Yakni, lebih mahal Rp1.500,” terangnya.

Selisih Rp1.500 tersebut dikarenakan untuk pengganti biaya kemasannya. Jadi, kalau harga pertamax curah sekarang Rp11.900, jika beli kemasan, dihargai Rp13.400 untuk setiap liternya. Pihaknya mengakui penyediaan BBM kemasan tersebut belum dikenal oleh masyarakat Madiun. Hal tersebut diketahui dari tingkat pembelian masyarakat akan BBM kemasan yang masih minim.

“Kami memang belum memperkenalkan produk tersebut secara masif. Jadi animo masyarakat masih belum terlihat. Harapnnya masyarakat dapat menerima dengan baik dan mau menggunakan pertamax kemasan,” katanya.

Khusus di Jatim, selain wilayah Madiun, pertamax kemasan juga sudah ada di sejumlah SPBU di area Ngawi, Surabaya, Kediri, dan Mojokerto. “Penyediaannya dipilih di jalurjalur provinsi yang padat dilalui kendaraan,” kata dia. Q dar,ant

OJK Tindak Tegas Investor Nakal Surabaya, Bhirawa Investasi Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) selama periode pertama 2014 sudah menindaklanjuti 94 laporan mengenai investasi. Secara total, sudah ada 109 laporan yang masuk selama periode tersebut. “18 laporan lainnya masih ditelaah,” Ungkap Kacab OJK Jatim, Jateng, Bali dan Nusra Yunokusumo disela sela acara silaturrahim OJK dan semua pihak terkait di Shangrila hotel Kamis (14/8) kemarin. Meskipun tidak bisa menyebutkan dengan detail, Yuno mengatakan laporan terbanyak mengenai legalitas perusahaan pembiayaan.

Sejak beroperasi pada 2007 lalu, statistik laporan yang diterima Satgas Waspada Investasi mengalami fluktuasi. Pada 2007, laporan yang diterima hanya berjumlah 33 laporan, kemudian meningkat menjadi 34 laporan pada 2008 dan langsung menurun menjadi hanya 8 laporan pada tahun 2009.

Merosotnya jumlah laporan di 2009 diperkirakan karena saat itu sedang terjadi krisis sehingga tidak banyak juga masyarakat yang tertarik berinvestasi.

Pelaporan mengenai investasi kembali meningkat di 2010 sejumlah 40 laporan, kemudian menjadi 75 aporan pada 2011 dan lanjung melonjak pada 2012 menjadi 298 laporan. Statistik kembali bergerak menunjukkan peningkatan pada 2013 sebanyak 387 laporan. Dari jumlah tersebut, 369 laporan sudah ditindaklanjuti dan 18 lainnya masih ditelaah. Tingginya laporan sejak 2013 ditengarai karena semakin baiknya edukasi dan tingginya kesadaran masyarakat sehingga lebih aktif melakukan pelaporan. Selain itu juga dipengaruhi karena semakin maraknya investasi yang ditawarkan melalui online.

Bentuk produk ilegal yang ditawarkan umumnya fixed income products yang tidak terpengaruh pergerakan pasar, simpanan yang menyerupai produk perbankan seperti tabungan dan deposito. Ada juga yang berupa penyertaan modal investasi dan program investasi online melalui inteernet yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.

Ia memaparkan, karakteristik produk ilegal bisa dilihat dari tingginya imbal hasil atau return keuntungan. “Kalau returnnya tinggi berlipat-lipat, tanpa resiko justru harus dicurigai,” ujarnya. Karakteristiknya lainnya adalah menawarkan produk investasi dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu seperti giro atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain-lain. Kemudian menggunakan nama-nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor dan dana masyarakat tidak dicatat dalam segregated account.

Sedangkan metode penjualan yang banyak dilakukan diantaranya dengan sistem Multi Level Marketing (MLM), menggunakan kegiatan keagamaan, menggunakan media interet atau online dan secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi. Q ma

Manfaatkan Produksi 33 Juta Ton Tebu

Melalui Program Cogeneration, Mampu Bangkitkan Listrik 220-240 KWH Indonesia sangat berpotensi untuk memproduksi listrik dari ampas tebu yang dihasilkan limbah pabrik gula dengan jumlah mencapai 10 juta ton per tahun. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Subiyono kepada wartawan di Sidoarjo, Jatim, mengemukakan satu ton ampas tebu bisa untuk membangkitkan listrik berkisar 220-240 kilowatt per jam (KWh) melalui program cogeneration.

dok/bhirawa

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mengemukakan satu ton ampas tebu bisa untuk membangkitkan listrik berkisar 220-240 kilowatt per jam (KWh) melalui program cogeneration.

“Dengan lahan tebu nasional seluas sekitar 475.000 hektare dan lebih dari 33 juta ton produksi tebu, potensi bisnis listrik dari ampas tebu bisa menembus 3,5 juta hingga 3,8 juta Megawatt per jam (MWh),” ungkapnya. PTPN X (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara sektor perkebunan dengan bisnis utama gula. Perusahaan ini mengelola sebanyak 11 pabrik gula yang berada di Jatim.

Subiyono yang ditemui di sela meninjau produk Pabrik Gula Kremboong (salah satu pabrik

PTPN X di Kabupaten Sidoarjo), mengatakan potensi perolehan ampas tebu di seluruh dunia mencapai 424 juta ton, sedangkan di Indonesia sekitar 10 juta ton.

Di sejumlah negara produsen gula, lanjut Subiyono, program cogeneration untuk memproduksi listrik dari ampas tebu sudah dijalankan dengan mengganti “boiler” bertekanan rendah 7-21 bar, dengan boiler bertekanan tinggi di atas 80 bar, serta melakukan elektrifikasi pada semua penggerak.

“Di Brasil, seluruh pabrik gula

yang ada sudah bisa menghasilkan lebih dari 3.000 MW listrik dari cogeneration. Listrik itu digunakan sendiri untuk operasional pabrik dan yang dijual mencapai 506 MW. Sementara di India, kapasitas cogeneration-nya 2.200 MW, dengan daya yang dikomersialkan 1.400 MW,” tambahnya.

Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) itu, mengakui teknologi yang digunakan untuk produksi listrik dari ampas tebu memang cukup tinggi dan menelan biaya besar. “Namun, berkaca pada sejumlah proyek di Brasil dan Thailand, investasi yang dikucurkan dalam proyek cogeneration dapat kembali melalui pendapatan dari penjualan listrik dalam periode tak lebih dari lima tahun,” ujarnya.

PTPN X sudah mengembangkan program cogeneration di Pabrik

Gula Ngadiredjo, Kediri. Pada tahap uji coba, listrik di pabrik gula tersebut akan digunakan untuk operasional pabrik dan sisanya dijual kepada PLN. “Saat ini sedang tahap perizinan, karena produksi listrik memang membutuhkan izin dari pemerintah,” imbuh Subiyono Di PG Ngadiredjo, Sambung Subiyono, PTPN X sudah melakukan simulasi investasi untuk mengembangkan cogeneration. Total Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp310 miliar dengan perkiraan pengembalian investasi selama tiga tahun. “Investasi itu akan digarap secara bertahap,” tuturnya. Menurut ia, saat ini industri gula tidak bisa lagi hanya bicara tentang peningkatan produksi gula. Program swasembada gula juga jangan hanya dikerangkai dalam satu konteks pemenuhan produksi gula. Q ma,ant

Jumat Legi 15 AGUSTUS 2014

SAMBUNGAN

11

Pemkab Tulungagung Tambah Satu SKPD Lagi

Dituding Terlibat, Ketua Dewan Anggap Pembunuhan Karakter Pertamina Ngotot Kenaikan

l Sambungan hal 1

manya pembunuhan karakter.

Yang ada untuk pembelian wisma di Klakah Rejo dan Putat Jaya serta pembuatan sentra PKL di Dolly. Sedang masalah saya akan maju dan sudah deal-deal dengan Bu Risma dalam Pilwali Kota Surabaya mendatang sangat tidak berdasar,’’tegas mantan wartawan ini saat diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Kamis (14/8).

Sementara itu, menurut data di internal KPK menyebutkan jika dalam pembelian wisma terbesar di Dolly tanpa melibatkan tim appraisal. Padahal institusi ini selalu dilibatkan oleh pemerintah dalam setiap pembebasan lahan atau bangun­ an. ‘’Tapi dalam masalah ini tidak ada tim appraisal. Jadi sangat diragukan bagaimana Pemkot Surabaya membeli wisma tersebut dengan harga Rp 9 miliar. Apalagi bangunan wisma tersebut dari enam lantai hanya satu lantai yang sudah di bangun. Sementara sisanya masih dibiarkan jadi kerangka,’’tegas sumber di internal KPK yang menolak namanya dikorankan.

Selain itu, KPK juga mempertanyakan pembangunan sentra PKL di Dolly yang dianggarkan cukup besar. Padahal setelah Pemkot Surabaya menutup lokalisasi terbesar di Indonesia Timur ini maka otomatis tidak ada penghuni di sana. ‘’Bagaimana sentra PKL didirikan di sana, sementara di lokalisasi tidak ada lagi orang yang membeli. Jadi jelas ini hanya akal-akalan agar dewan mencairkan dana sebesar Rp 9 miliar yang sudah terlanjur dikeluarkan tanpa persetujuan dewan,’’paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemberian dana Rp 9 miliar untuk pembebasan salah satu wisma di Dolly oleh Pemkot Surabaya akhirnya berbuntut panjang. Kabarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah membidik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait penyerahan dana tersebut yang disebut-sebut tanpa melalui persetujuan dewan.

Sumber di KPK diam-diam telah melakukan investigasi di Surabaya. Dari penelusuran di lapangan diketahui ternyata

Senin (18/8) pekan depan. Pengesahan bersamaan dengan lima Ranperda lainnya.

Menurut Rachmad Mudji Basuki, tambahan SKPD Bagian Pertanahan ini menghilangkan kewenangan aset yang kini masih melekat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

“Jadi nanti Bidang Aset di DPKAD dihilangkan. Aset berdiri sendiri menjadi Bagian Pertanahan yang berada di Sekretariat Daerah,” tuturnya.

Pemekaran Bidang Aset di DPKAD menjadi Bagian Pertanahan, lanjut pensiunan camat ini, diperlukan untuk lebih fokus pada aset daerah. “Di Tulungagung ini masih banyak aset daerah yang belum bersertifikasi. Karena menyangkut aset dan kekayaan pemkab maka diperlukan institusi yang lebih fokus lagi biar lebih efektif dalam bekerja,” paparnya.

Selain itu, Rachmad Mudji Basuki membeberkan dalam Ranperda OTKPD disebutkan jabatan staf ahli bupati yang selama ini hanya berjumlah tiga kini juga bertambah menjadi lima.

Ia menolak jika penambahan dua jabatan staf ahli bupati itu dikatakan untuk mengakomodasi kedudukan pejabatpejabat yang ‘dibuang’ oleh bupati. “Bukan, bukan karena itu. Ini karena di daerah sekitar (kabupaten/kota sekitar Tulungagung) jumlah staf ahli bupati-nya juga sudah lima,” elaknya.

Lebih lanjut, politisi asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengatakan ada pula SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung yang naik statusnya dari kantor menjadi badan. SKPD yang naik status tersebut adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. “Perpustakaan menjadi badan. Ini juga karena di Pemprov Jatim saja sudah berbentuk badan. Dalam Ranperda OTKPD disebutkan Perpustakaan kini menjadi badan,” terangnya.

Kendati Perpustakaan dan Arsip Daerah nantinya sudah menjadi badan, tidak otomatis pejabat Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kemudian tetap menjabat sebagai kepala di instansi yang naik status tersebut. “Soal itu merupakan prerogratif bupati. Itu terserah bupati mau tetap atau tidak.

Yang jelas pejabatnya tidak lagi eselon III tapi eselon II,” katanya. n wed

Pemprov Perketat Pengiriman TKI ke Timur Tengah l Sambungan hal 1

pelarang­an ISIS, Pemprov Jatim menyiapkan doktrin khusus bagi seluruh TKI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah.

“Doktrin khusus itu berisi larangan bagi para TKI untuk beraktivitas mengikuti organisasi ISIS serta organisasi-organisasi terlarang lainnya,” ungkap Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo.

Dijelaskannya dengan adanya Pergub Nomor 51 tahun 2014 tentang Larangan ISIS, maka semua lini kebijakan memang harus menyesuaikan. “Begitu juga penempatan TKI, kalau ke Irak dan Syiria memang harus diberikan bekal tambahan,” ujarnya.

Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim Edi Purwinarto menambahkan, Timur Tengah saat ini memang masih menjadi lokasi pilihan bagi para TKI. Pada 2014 saja terdapat 4.014 TKI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah. Dari jumlah ini, sebanyak 2.083 TKI bekerja di jalur formal, sedangkan 1.931 orang adalah TKI informal.

“Terbanyak di negara Arab ada 2.573 orang, kemudian UEA (Uni Emirat Arab) 310 orang, Qatar 124 orang, Kuwait 55 orang, Oman 29 orang, Bahrain 8 orang dan Yordania 9 orang,” jelasnya.

Menurut Edi, khusus di Irak dan Syiria yang menjadi pusatnya ISIS hanya terdapat tiga TKI yang bekerja di negara itu. “Di Irak hanya ada tiga orang saja. Sedangkan di Syiria tidak ada TKI di sana,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo telah mengeluarkan Pergub Nomor 51 Tahun 20014 tentang Larangan ISIS di Jatim.

Pergub ini menjadi landasan hukum untuk menanggulangi bahkan melakukan penangkapan anggota ISIS yang secara resmi melakukan pembaiatan.

Bahkan, Pakde Karwo juga meminta pihak keamanan untuk melakukan penangkapan langsung bagi mereka yang diduga berkaitan dengan ISIS, setelah itu baru diinterograsi. n iib

Cinta Pramuka Sampai Mati l Sambungan hal 1

tarik pada kegiatan dunia pramuka karena dalam kegiatan pramuka mendidik pribadi-pribadi yang mandiri, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, jiwa bertanggung jawab dan jiwa sosial.

Selepas mengikuti upacara hari pramuka di Alun-alun Kab Sidoarjo, pejabat yang tinggal di JL Teuku Umar No.6 RT 6/ RW 3 itu, langsung meluncur ke Kab Blitar untuk mendampingi regu putera-puteri dari Kwarcab Sidoarjo dalam pembukaan Jambore 2014 Pramuka Provinsi Jatim 2014.

Dalam kegiatan ini Kwarcab Sidoarjo mengirimkan tiga regu putera dan tiga regu puteri. MG Hadi Sutjipto yang juga Ketua Kwarcab Pramuka Sidoarjo menyampaikan, dalam pengiriman kontingen kali ini, Kab Sidoarjo mendapat perlakuan yang spesialis dari pihak panitia.

Pasalnya, kontingin kabupaten/kota di Jatim hanya dibatasi untuk mengirimkan dua regu saja. Namun khusus untuk Kwarcab Pramuka Sidoarjo diperbolehkan untuk mengirimkan tiga regu. ”Jadi tiga regu putera dan tiga regu puteri ini, jelas sangat membanggakan bagi kita,” kata pria berbintang Libra itu. n ali

l Sambungan hal 1

pembebasan salah satu wisma terbesar di Dolly (Wisma Barbara) terjadi banyak penyimpangan. Di mana dana yang diberikan untuk pembebasan wisma tersebut sebesar Rp 9 miliar belum mendapatkan persetujuan dewan. Dan kini dana tersebut diajukan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2014 ke DPRD Kota Surabaya.

Anggota Komisi D dari PKB Surabaya Masduki Toha yang diklarifikasi terpisah membenarkan keinginan Pemkot Surabaya untuk mengalokasikan dana untuk pembebasan wisma terbesar di Dolly. Di mana dalam draft PAK yang diserahkan ke dewan, salah satunya tercantum dana Rp 9 miliar untuk pembebasan wisma di lokalisasi Dolly dan dimasukkan dalam alokasi anggaran Dinas Sosial. Dan dewan sepakat untuk menolak permintaan tersebut. ‘’Kami di Komisi D sepakat menolak dana tersebut dicairkan.

Karena penyerahannya disinyalir sudah menabrak aturan. Di mana uang tersebut sebenarnya sudah diberikan lebih dahulu ke pemilik wisma tanpa melalui persetujuan dewan. Kalau dewan ikut menyetujui, kita bisa-bisa ikut dipenjara juga,’’tegas pria yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) ini.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Adies Kadir. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya tersebut dapat dikatakan sebuah penyimpangan.

Ini karena dana yang diambilkan dari APBD tanpa melalui persetujuan dewan. Sebagai konsekuensi hal ini dapat menjurus pada proses pidana. ‘’Apalagi saya mendengar KPK sudah turun,’’tegasnya.

Diklaim Telah Disetujui Berbeda dengan sejumlah rekannya yang mempermasalahkan anggaran pembelian Wisma Barbara senilai Rp 9 miliar oleh Pemkot Surabaya, legislator PKS Reny Astuti secara pribadi justru membenarkan langkah Wali Kota Tri Rismaharini tersebut.

Menurut Reny yang juga anggota Komisi C (Bidang Pembangunan), anggaran untuk membeli wisma prostitusi terbesar di kawasan Dolly dan Jarak itu sudah ada dan disetujui dalam

APBD murni 2014. Menurutnya anggaran itu ada di dalam nomenklatur Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang kaki Lima dan Asongan sebesar Rp 15,8 milar lebih. ”Anggaran sudah ada di APBD murni 2014 dengan nomenklatur Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan senilai Rp 15,8 miliar, dana inilah yang digunakan untuk eks lokalisasi Dolly dan Jarak, dan anggaran ini juga ditambah di PAK senilai Rp 57,3 miliar,” terang politisi perempuan yang kembali terpilih sebagai legislator periode mendatang ini.

Tidak hanya itu, Reni juga menegaskan bahwa penggunaan dana untuk untuk pembelian salah satu wisma di Gang Dolly telah mendapatkan persetujuan Banggar DPRD Surabaya. “Jadi Rp 9 miliar yang dikatakan untuk pembelian Wisma Barbara itu memang ada dan telah disetujui oleh Banggar DPRD Surabaya. Jumlahnya memang besar karena untuk pembelian tanah dan gedung, dan kemungkinan gedungnya tidak dibongkar tetapi akan langsung dimanfaatkan, “ terangnya.

Masih terkait anggaran tersebut, Reny juga mengharapkan agar pihak Pemkot Surabaya segera melakukan langkah-langkah revitalisasi dan penanganan lebih lanjut program-program yang telah disiapkan untuk kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak.

Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan menyatakan pembebasan Wisma Barbara senilai Rp 9 miliar tidak ada masalah. Pemkot sudah melunasi semua pembayaran kepada pemilik. Menurutnya, anggaran untuk pembebasan wisma di Lokalisasi Dolly dan Jarak sudah ada anggarannya.

“Sudah ndak ada masalah, sudah beres kok,” ujarnya singkat.

Bahkan Hendro mengklaim pengajuan anggaran pembebasan wisma Dolly dan Jarak melalui PAK, termasuk anggaran senilai Rp 9 miliar untuk membeli Wisma Barbara sudah selesai. Sayangnya, sumber uang miliaran rupiah itu tidak dijelaskan. Yang jelas wisma enam lantai tu akan dialihfungskan menjadi tempat UMKM untuk pemberdayaan masyarakat terdampak. n cty, gat

Bandara Trunojoyo Belum Siap, Penerbangan Komersil Batal l Sambungan hal 1

kan persiapan secara matang,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Sumenep menyiapkan berbagai kegiatan dalam penerbangan komersil perdana pada 18 Agustus ini, salah satunya Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dan dari pihak Kementerian Perhubungan dijadwalkan ikut dalam penerbangan perdana dari SurabayaSumenep. Penerbangan komersil di Bandara Trunojoyo Sumenep ini membuka rute SumenepSurabaya, Sumenep-Malang dan Sumenep-Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Batalnya rencana penerbangan perdana pesawat komersil Trigana Air di Bandara Trunojoyo Sumenep ini mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan legislatif. Badrul Aini, anggota DPRD Sumenep mengaku kecewa dengan rencana penundaan penerbangan perdana, karena undangan sudah disebar.

“Undangan sudah disebar, bahkan pemberitahuan melalui

Penerbangan perdana komersil Bandara Trunojoyo Sumenep yang direncanakan 18 Agustus terpaksa ditunda karena fasilitas bandara belum siap, salah satunya landasan pacu.

media, dan baleho serta spanduk, perihal rencana penerbangan perdana itu. Ketika ini gagal, pasti kita semua kecewa,” terang anggota legislatif asal Partai Bulan Bintang ini.

Hingga saat ini sejumlah pekerja terus mengebut penyelesaian landasan pacu Bandara

Trunojoyo. Sejumlah material untuk penyempurnaan landasan pacu dan sejumlah fasilitas lainnya terus berdatangan. Mereka bekerja siang malam untuk segera menyelesaikan penyempurnaan landasan pacu untuk memenuhi tuntutan segera ada penerbangan komersil. n sul

Penukaran Uang NKRI Dilakukan Mulai 17 Agustus l Sambungan hal 1

Kamis (14/8).

Ia melanjutkan, pihak perbankan dan masyarakat yang ingin mendapatkan maupun menukar uang lamanya dengan uang NKRI, dipersilakan ke kantor BI pada Hari Kemerdekaan.

Terpisah Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs, menyatakan bahwa peredaran uang NKRI baru akan dilakukan secara masif pada Senin (18/8). Distribusi uang tersebut, nanti akan serentak di seluruh Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan pada 17 Agustus atau pada Minggu mendatang uang tersebut sudah beredar di masyarakat. “Itu termasuk uang yang ada di mesin ATM (Anjungan

Tunai Mandiri),” kata Peter.

Meski nanti uang pecahan emisi 2014 telah diedarkan, uang pecahan lama tetap berlaku.

Mengenai berapa banyak uang NKRI yang dicetak, Peter mengaku tidak bisa menjelaskannya lebih rinci. “Sebenarnya dilakukan bertahap, sesuai penarikan dan pengeluaran. Uang pecahan lama yang masih klimis, biarkan saja dulu dan yang lusuh ditarik serta dimusnahkan, baru diganti uang emisi 2014,” paparnya.

Pecahan uang seri emisi 2014 yang pertama dikeluarkan adalah pecahan Rp 100 ribu.

Setelah itu, secara bertahap dalam periode tertentu BI akan mengeluarkan pecahan uang lainnya. Secara umum, desain

uang rupiah kertas pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2014 yang akan diterbitkan pada 17 Agustus tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan uang rupiah kertas pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2004 yang beredar saat ini.

Namun, perbedaan utama antara lain, pertama, frasa ‘Ne­ gara Kesatuan Republik Indonesia’ pada bagian muka dan belakang uang. Kedua, penandatangan uang dari sebelumnya anggota dewan Gubernur Bank Indonesia menajdi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Selain itu, perubahan desain see through register (rectoverso). Perubahan penulisan nama dan gelar pahlawan sesuai Keppres. n ira,ma

Elpiji 12 Kg Tak Perlu Izin Presiden l Sambungan hal 1

dan hanya melaporkan kepada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Menko Perekonomian.

“Ini aksi korporasi, tapi saya tegaskan lagi bahwa sesuai Permen ESDM kenaikan harga elpiji non subsidi memang tidak perlu izin pemerintah dan hanya perlu melaporkan,” tegas Ali. Dengan demikian, rencana kenaikan ini sepatutnya dijalankan sesuai Permen ESDM yakni hanya melaporkan tanpa izin pemerintah.

“Dasarnya hukumnya memang begitu, saya pikir masukan pemerintah hanya terkait masalah waktu,” kata Ali. Seperti diberitakan sebe­ lumnya, PT Pertamina (Persero) akan menaikkan harga gas elpiji non subsidi 12 kg pada Agustus ini. Kenaikan akan dilakukan secara bertahap hingga mendapatkan harga keekonomian. Kenaikan ini untuk menekan kerugian akibat penjualan bisnis elpiji 12 kg. Sebenarnya Pertamina sudah merencanakan kenaikan elpiji non subsidi 12 kg sejak awal 2014, dan pada akhirnya ditentukan roadmap untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg secara bertahap.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, dia tidak akan ikut campur mengenai rencana kenaikan harga gas elpiji 12 kg yang akan dilakukan oleh manajemen PT Pertamina (Persero). “Itu urusan mereka lah. Korporasi. Kalau toh pemerintah itu urusan ESDM,” kata Dahlan usai Rapim di Kantor Jiwa Sraya kemarin.

Dahlan menuturkan, Pertamina memang di bawah naungan Kementerian BUMN. Akan tetapi mengenai kenaik­ an harga itu lebih kepada Kementerian ESDM yang memberikan keputusannya.

“Karena ini berkaitan de­ ngan subsidi, Menteri ESDM sudah menyelesaikan dan saya berterima kasih,” tambahnya.

Oleh karena itu, sambung Dahlan, dirinya tidak perlu campur tangan mengenai aksi korporasi Pertamina yang merencanakan kenaik­ an harga elpiji 12 kg. “Saya tidak turun tangan karena menteri ESDM sudah turun tangan,” pungkasnya.

Naikkan Produksi Rencana Pertamina menaikkan gas elpiji non subsidi meresahkan masyarakat. Sukirman, pemilik CV Mandiri Food Sejahtera yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman ringan menjelaskan industri yang dimiliki sangat membutuhkan gas elpiji 12 kg. “Kalau dinaikkan akan sangat memukul UKM kecil seperti kami ini,” jelasnya, Kamis (14/8).

Ia mengungkapkan pada saat lebaran kemarin usahanya sudah melakukan penyesuaian harga kepada konsumen. “ Harga baru sudah diberikan kepada konsumen, sekarang kami harus menghadapi perubah­an harga kembali. Hal ini berpengaruh terhadap kredibilitas produk yang kami tawarkan kepada konsumen,” ujarnya.

Kontribusi elpiji 12 kg di industri makanan mencapai 60% dari beban biaya keseluruhan. “ Ini sumber nafas industri kami, kalau Pertamina tetap ngotot menaikkan harga elpiji, bisa memengaruhi UKM dan mengancam kelangsungannya,” ujarnya.

Dia menjelaskan apabila elpiji 12 kg jadi dinaikkan maka pelaku usaha akan menaikkan ongkos produksi 10%-15%, yang akhirnya berimbas pula terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, semestinya pemerintah memperhatikan keberadaan industri kecil tersebut, bukan bersikeras untuk menaik­kan elpiji 12 kg. n ira, wil

Mantan Kasek SMAN 15 Surabaya Rayu Posisi di Jatim l Sambungan hal 1

untuk mengajukan permohonan pindah tugas, Kamis (14/8). Namun permohonan itu langsung dikembalikan setelah Cip, sapaan akrab Sucipto, mengecek surat yang diajukan Abu lantaran persoalan administratif. Namun saat dikonfirmasi, Cip enggan memberi jawaban.

Dia hanya menjelaskan, tidak semua PNS bisa jadi pengawas sekolah.

“Kalau SK PNS-nya struktural tidak bisa mengajukan diri sebagai pejabat fungsional.

Kasek itu SK-nya memang fungsional tapi berbeda dengan SK fungsional menjadi pengawas,” kata Cip usai menemui Abu di lobi Kantor Dindik Jatim, Kamis (14/8).

Tanggapan negatif juga tampak dari Abu setelah surat permohonannya dikembalikan Sekretaris Dindik Jatim. Dia menghindar saat akan dikonfirmasi terkait permohonannya.

“Nggak...nggak...,” jawabnya sambil terus ngacir meninggalkan para wartawan.

Seperti diketahui, Dindik Surabaya awal pekan ini kembali menggelar rotasi di jajarannya. Rotasi ini menimpa 52 orang yang terdiri enam kepala SMAN, 14 kepala SMPN dan 32 kepala SDN. Salah satu dari empat kepala SMAN tersebut ialah Kepala SMAN 15 Abu Jauhari. Abu pindah menjadi guru biasa di SMAN 5.

Terkait hal ini, Humas Dindik Surabaya Eko Prasetyaningsih mengatakan beralihnya Abu menjadi guru bukan karena terdegradasi, tetapi memang ketentuannya demikian. ”Dia sudah 12 tahun menjadi Kepala Sekolah, jadi tidak bisa diperpanjang lagi. Tidak ada itu namanya degradasi,”elaknya.

Sedangkan nasib baik masih dialami 13 orang Kepala Sekolah yang diangkat menjadi pengawas sekolah. Mereka terdiri dari dua orang pengawas sekolah bidang pendidikan menengah dan 11 orang pengawas sekolah TK/SD. Mereka ini yang lolos dalam seleksi pengawas sekolah yang digelar Dinas Pendidikan Surabaya beberapa waktu yang lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Pengawas Sekolah Jatim Soeparno belum mengetahui terkait permohonan tersebut. Sebab, pengangkatan sebagai pengawas merupakan otoritas Kepala Dindik Jatim.

Dia menjelaskan, persyaratan untuk menjadi pengawas usianya maksimal 55 tahun.

Selain itu, calon pengawas juga telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengawas.

“Kalau punya sertifikat tapi usianya terlalu banyak juga tidak bisa,” tutur dia.

Saat ini, jumlah personel pengawas sekolah Jatim sebanyak 68 orang. Jumlah personel itu menurutnya sudah sangat ideal untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas.

Sebab, selain pengawas di Jatim, masing-masing kabupaten/kota juga memiliki pengawas sendiri-sendiri. “Tugas kita itu kan membantu peng­awas di daerah. Dan daerah sudah punya peng­ awas sendiri-sendiri,” kata dia.

Selain membantu pengawas di daerah, satu pengawas sekolah di Jatim juga membawahi tujuh sekolah untuk dibina. Hal ini bertujuan agar delapan standar pendidikan itu benar-benar dapat dicapai oleh sekolah. “Kalau mau ditambah lagi sih tidak apa-apa.

Tapi jumlah yang sekarang sebenarnya sudah cukup,” pungkasnya. n tam

Meski Berstatus Honorer Tak Menyurutkan Semangatnya untuk Mengabdi l Sambungan hal 1

Pada 1995 bapaknya meninggal dunia, sehingga pekerjaan ini diteruskan oleh Murtiningrum.

Achmad dulunya menjadi murid kesayangan Dr Soetomo semasa di bangku kuliah. Dimana ada Dr Soetomo di situ ada pula Achmad yang selalu mendampingi di manapun dia berada.

“Wasiat yang diberikan Dr Soetomo pada bapak saya adalah melestarikan peninggalan beliau, jangan sampai pudar. Dan membimbing putera-puteri Yong-yang. Yang menarik dari Dr Soetomo itu adalah sangat menyukai dan mencintai kesenian-kesenian yang ada di Indonesia, setiap ada hajatan beliau selalu mengundang untuk menampilkan di sini (GNI),” kata Murtiningrum,

Kamis (14/8).

Ditanya gaji yang diterima selama menjadi juru kunci makam Dr Soetomo, Murtiningrum yang pernah menempuh pendidikan di IKIP Surabaya jurusan pendidikan sosial dan lulus 1980 itu enggan untuk memberitahukannya. Tapi yang jelas sampai sekarang masih menjadi pegawai honorer dari 1995, saat ayahnya meninggal.

“Ya saya masih tenaga honorer.

Sedikit banyak gaji itu disyukuri, karena kata almarhum bapak saya tidak boleh tanya gaji. Dan bapak saya berpesan ‘kamu gak boleh ngomong kurang, disyukuri saja nanti Allah akan memberi,” kata Murtiningrum.

Walaupun umur sudah tua, Murtiningrum masih aktif dalam kegiatankegiatan di luar kota Surabaya. Ada

hal yang masih diingat sampai saat ini, yaitu pada waktu Dinas Pariwisata Surabaya mengajak rekreasi di Batu beberapa tahun lalu, ternyata dia diajak rapat. “Saya waktu itu merasa dibohongi, karena bilangnya rekreasi, eh lah kok malah rapat dan saya sebagai nara sumbernya tanpa diberitahu terlebih dahulu. Apalagi tidak mendapatkan uang tambahan, cuma dapat makan dan penginapan gratis,” ungkapnya sambil tersenyum malu.

Kurangnya perhatian Pemkot Surabaya tak menyurutkan semangatnya dalam pengabdian sepanjang hayatnya. Saat ini dirinya bertempat tinggal di rumah peninggalan Dr Soetomo yang tak jauh dari gedung GNI. Dia mengaku kalau masih aktif dalam kegiatan rohani maupun sosial. “ Saya masih aktif ikut pengajian dan PKK,

dan setiap 3 bulan sekali ada rapat pariwisata. Saya selalu datang. Besok (hari ini) ada rencana ke Banyuwangi untuk studi banding,” katanya.

Makam Dr Soetomo sendiri terletak di tengah bangunan pendopo yang bersih dan terawat serta dihiasi oleh tanaman-tanaman pendek yang tumbuh di sisi kanan dan kiri area pemakaman. Makam tersebut ditutupi oleh kain gorden berwarna putih sehingga pengunjung tidak bisa melihat lebih detil mengenai makam Dr Soetomo.

Selain itu, makam ini juga bersebelahan dengan Penerbit Penjebar Semangat, sebuah majalah bahasa Jawa Mingguan yang didirikan oleh Dr Soetomo pada 1933. Kala itu majalah tersebut digunakan sebagai media perjuangan untuk menyebarkan semangat nasionalisme di Pulau Jawa. *

12

Jumat Legi, 15 AGUSTUS 2014

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyematkan pin penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX kepada Kepala Dinas Kominfo Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi.

Rangkaian peringatan HUT ke 69 Proklamasi Kemerdekaan RI sebagaimana tahun yang lalu, diawali dengan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia kepadaPegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

D

i lingkungan Pemprov.Jatim, penyematan tanda kehormatan tersebut secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/8).

Satyalancana Karya Satya merupakan sebuah tanda penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada PNS yang telah berbakti selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun atau lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan

bagi setiap pegawai lainnya.

PNS yang mendapatkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya di lingkungan Pemprov Jatim sejumlah 149 PNS, dengan rincian 30 tahun sebanyak 51 PNS, 20 tahun sebanyak 70 PNS, dan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada 28 PNS dari Setda Provinsi Jatim dan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Acara penganugerahan yang berjalan khidmad tersebut, diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Gubernur Soekarwo dan diikuti para pejabat di lingkungan Pemprov Jatimlainnya. Q adv

DI era modern, Gerakan Pramuka perlu mendapat sentuhan teknologi dan standarisasi yang baik. Tujuannya agar Pramuka semakin berkualitas, dikenal, dan dicintai masyarakat, khususnya generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin bangsa di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs Saifullah Yusuf saat menjadi irup Apel Besar Hari Pramuka Ke-53 dan Upacara Pembukaan Jambore Daerah Jawa Timur 2014 di Bumi Perkemahan Serut, Kabupaten Blitar, Kamis (14/8).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jatim itu mengatakan, Pramuka masih dianggap kuno dan ketinggalan jaman oleh sebagian masyarakat. Oleh sebab itu, pramuka harus dibangkitkan kembali agar menjadi kegiatan yang dicintai dan dikenal masyarakat. Salah satu caranya dengan melalui sentuhan teknologi.

“Kita harus jadikan momentum HUT Pramuka ke-53 ini sebagai momentum untuk menjadikan pramuka sebagai kegiatan yang dicintai, dimiliki, dan dibutuhkan masyarakat. Caranya, Pramuka harus up to date atau mengikuti perkembangan zaman,” katanya.

Salah satu bentuk aplikasinya, menggunakan Global Positioning System (GPS) dalam mencari jejak maupun menentukan posisi ketika sedang outbond atau melakukan penjelajahan di hutan. “Jika dulu hanya dengan media anak-anak panah, sekarang bisa menggunakan GPS” kata pejabat yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Selain itu, untuk lebih mensosialisasikan gerakan pramuka kepada masyarakat, juga bisa menggunakan media online, antara lain website, jejaring sosial seperti facebook, twitter, serta bekerjasama dengan pers, baik cetak, elektronik, maupun online untuk menyebarluaskan kegiatan pramuka.

Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan, selain sentuhan teknologi, gerakan pramuka juga perlu menerapkan standarisasi.Tujuannya agar gerakan pramuka dapat lebih berkualitas, memiliki standar yang jelas, baik kepengurusannya, tata kelolanya, ukuran keberhasilan kinerjanya, dan lainnya.

“Ke depan, seluruh gugus-gugus depan di Indonesia, khususnya di Ja-

Gus Ipul Beserta Bupati dan Wakil Bupati Blitar tabuh gendang penanda dibukanya Jambore Pramuka di Bumi Perkemahan Serut Kabupaten Blitar.

Gus Ipul serahkan Penghargaan Saka Bhakti Husada sebagai pengimplementasi Krida Terbaik kepada beberapa daerah. tim harus terakreditasi, jadi tidak hanya pemerintah semata yang menerapkan standarisasi. Tapi Pramuka juga harus ada standarisasinya” tuturnya.

Gus Ipul optimistis, jika sentuhan teknologi dan standarisasi gerakan pramuka berhasil dilakukan, maka pramuka akan menjadi andalan bangsa Indonesia untuk mencetak generasi unggul dan pemenang, yakni generasi yang terampil, kreatif, cerdas, berkarakter, berjiwa petarung, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan mencintai alam.

“Melalui gerakan pramuka, saya optimis akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang handal di masa mendatang. Bukan tidak mungkin, salah satu diantara para peserta yang hadir di sini akan menjadi bupati, gubernur, bahkan Presiden Indonesia” katanya.

Pada kesempatan itu, dilaksanakan pula penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bhakti, Lencana Satya Wira Madya dan Wira Tama, Brivet Pendukung Brigade Penolong dan penyerahan Tunggul Kwartir Ranting Terbaik, implementasi Krida Saka Bhakti Husada, penandatanganan MoU PHBS, serta penyematan tanda peserta Jambore daerah Tahun 2014.

Jambore yang mengambil tema “Cintai alam, sejahtera negeriku” dengan motto “Kubangun karakter dan peduliku, sejahtera bangsaku” tersebut diikuti oleh 1.760 orang dari 38 perwakilan Kwarcab di Jatim. Dengan rincian, peserta putra 686 orang, putri 744 orang, pimpinan kontingen 38 orang, pembina dan pendamping 181 orang, dan CST sebanyak 111 orang. Q adv