Harian Bhirawa Edisi 14 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003- 2006 dan jabatan lain di Mabes Polri,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua KPK Abraham Samad

Rabu Pon, 14 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

14 JANUARI 2015

Banyak Kendaraan Berpelat Merah Langgar Jalur Satu Arah

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00 - 19.00

Pasuruan, Bhirawa Rambu lalu lintas kini hanya menjadi penghias jalan saja. Meski sejak dua bulan lalu sudah ditetapkan satu arah yakni Jalan Belitung dan Jalan Sumatra, ternyata

Menerima Perwakilan Negara Bagian Victoria Australia di Gedung Negara Grahadi Menghadiri Acara Natal Bersama di Graha Samudera

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00

jumlah pelanggaran di sejumlah ruas jalan tersebut masih kerap terjadi. Ironisnya, banyak PNS yang notabene seharusnya paham rambu jalan malah melanggar.

Pantauan di lokasi Selasa

(13/1) sore, terhitung setiap menitnya banyak pengendara roda dua leluasa masuk ke jalur yang menyalahi rambu jalan tersebut.

Bahkan beberapa yang melang-

 ke halaman 11

Silaturahim di Masjid Jami’ Purwosari Pasuruan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Pemkab Tolak Pengajuan Anggaran Rp 57 M dari KPU Kab Malang, Bhirawa Estimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang pada 2015 ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 57 miliar.

Namun, pengajuan anggaran Pilbup itu ditolak Pemkab Malang karena ketiadaan dana.

Anggota Komisioner KPU Kabupaten Malang Totok Hariyono mengatakan angka Rp 57 miliar untuk pesta demokrasi Pilbup sudah dihitung dengan matang. Artinya tidak asal memunculkan angka sebesar itu. “Angka tersebut sudah kita hitung betul secara matang sesuai dengan kebutuhan KPU,” katanya kepada wartawan, Selasa (13/1).

Namun pengajuan anggaran sebesar Rp 57 miliar itu telah ditolak Pemkab Malang. Alasannya pemkab setempat tidak memiliki anggaran sebesar itu. Anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemkab Malang sebesar Rp 30 miliar.

Totok menjelaskan, masa jabatan Bupati Malang H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang H Subhan akan berakhir pada 26 Oktober 2015 mendatang. Sedangkan untuk Pilbup Malang direncanakan digelar Desember 2015, dan akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

“Namun, untuk menyelenggarakan Pilbub di Kabupaten Malang menunggu kepastian dari Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Para PNS di Pasuruan menggunakan kendaraan dinas roda dua nekat nerobos ke arah Jalan Belitung, Selasa (13/1) sore. Seharusnya pengendara yang datang dari arah timur dari Jalan Dewi Sartika yang akan menuju Jalan KH Abdul Hamid harus belok kiri dahulu menuju Jalan Sumatra.

Jabatan Sekretaris KPU Jatim Kosong Nasib Suprayitno Menggantung

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim merasa gerah karena kursi jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umun (KPU) Jatim hingga saat ini masih kosong. Sebab sejak diusulkannya nama mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim Suprayitno pada Oktober tahun lalu, SK (Surat Keputusan) pengangkatannya belum turun juga dari KPU Pusat. anas/bhirawa

Dengan perencanaan yang matang, gas metan yang dihasilkan TPA Tlekung bisa untuk memenuhi kebutuhan elpiji dan listrik warga sekitar.

Tak Hanya Elpiji, Gas Metan Tlekung Juga Penuhi Kebutuhan Listrik Batu, Bhirawa Pemkot Batu melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) akan memaksimalkan pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung. Hal ini dilakukan dengan menambah kapasitas blower yang menjadi tenaga pendorong

 ke halaman 11

Jalur Ganda PEMPROV Jatim memprediksi pembangunan jalur rel ganda kereta api yang menghubungkan Surabaya dengan Solo dapat selesai 2018 atau lebih cepat dari estimasi semula sekitar lima tahun.

“Kondisi ini dipengaruhi kesiapan dan konsep yang matang untuk pembangunan jalur kereta api yang akan dibangun mulai tahun ini,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim Fattah Jasin kepada wartawan di Surabaya.

 ke halaman 11

Menyikapi hal ini, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim mencari solusi ke KPU Pusat. “Saya sudah menugaskan Pak Akmal (Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi)

ke Jakarta untuk menemui Sekjen KPU dan juga para Komisioner KPU Pusat,” kata Gubernur Soekarwo, Selasa (13/1).

Sesuai dengan persyaratan KPU Pusat, ternyata jabatan Sekretaris KPU wajib dilelang secara terbuka, tidak boleh ditunjuk seperti penem-

patan Kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pada umumnya. Alasannya, KPU merupakan lembaga vertikal yang pengisian pejabatnya harus mendapat SK dari lembaga atasannya.

Terkait Suprayitno yang pernah diusulkan menjabat Sekretaris KPU Jatim sekarang nasibnya menggantung karena tak dapat SK penetapan, Pakde Karwo mengakuinya. Namun mantan Sekdaprov Jatim ini akan berusaha agar Suprayitno dapat duduk di jabatan tersebut.

“Kita akan terus mengusaha-

Gubernur Pusing Pilih 16 Pjs Bupati/Wali Kota Surabaya Berharap Pjs dari Pemprov Jatim

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku bingung dan pusing memilih calon Penjabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota yang tahun ini akan habis masa jabatannya. Sebab harus memilih pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang menguas-

 ke halaman 11

PT Pos Hanya Mampu Distribusikan 30 Persen Kartu Sakti Jokowi DPRD Jatim, Bhirawa Target pendistribusian kartu sakti Jokowi berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang ditetapkan pada 14 Januari 2015 amburadul. PT Pos Indonesia Cabang Surabaya sampai Selasa (13/1) baru bisa menyalurkan 30 persen dari target 58.900 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sementara di Surabaya warga miskin yang berhak menerima jumlahnya mencapai 239 ribu jiwa.

Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Surabaya Edy Suharto mengatakan penyaluran tiga kartu sakti Jokowi terpaksa molor.

Sebab, banyak warga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum mengambil kartu sakti dan dana kompensasi tersebut ke gegeh/bhirawa Kantor Pos. Sementara, pihaknya Karena minim sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, distribelum mengetahui secara detil apa busi kartu sakti Jokowi di Surabaya jauh dari harapan. Kantor Pos Indonesia

 ke halaman 11

Cabang Surabaya hingga Selasa (13/1) kemarin baru mendistribusikan 30 persen dari target RTS.

Dr H Soekarwo

 ke halaman 11

Penyidikan Kejari terhadap 2 Guru Dinilai Kebablasan Sidoarjo, Bhirawa Penyidikan Kejari Sidoarjo terhadap penetapan tersangka Kepala Sekolah SDN Gagang Panjang Tanggulangin, Munawarah dan guru TK Kalidawir Tanggulangin Atik Munziati dalam dugaan kredit PNS fiktif senilai Rp 12 miliar dinilai tidak sah dan kebablasan. Sebab tuduhan terhadap kedua guru ini yakni pemalsuan tandatangan dan stempel seharusnya menjadi ranah pidana pihak kepolisian.

Padahal tuduhannya tidak main-main, yakni penggelapan kredit di 4 bank yakni Delta Artha, Bank Jabar, Bank Jatim dan

 ke halaman 11

Penemuan Alquran Raksasa di Sidoarjo

Kelebihan Lafadz ‘Unzila’ di Surat Al Baqarah, MUI Siap Cek Isi Entah fenomena apa yang terjadi di zaman sekarang ini, tiba-tiba warga Dusun Glagah, Desa Glagah Harum RT 12/RW 03 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, pada Senin(12/1) dikejutkan dengan jatuhnya Alquran raksasa di kamar warga dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,20 meter tebal 15 centimeter.

Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

Fattah Jasin

Sentil..  KPK tetapkan calon Kapolri tersangka  Komitmen penegakan hukum Presiden Jokowi patut dipertanyakan  DPRD gandeng Kejaksaan awasi alokasi dana desa  Yang diawasi sekarang belum ada, karena belum cair  Prajurit desersi meningkat signifikan  Enakan jadi backing bisnis pengusaha

Penemu Alquran raksasa, Anang Asriyanto(38) mengaku kalau dirinya sekitar pukul 19.30 sedang melakukan Istighatsah bersama para jamaah di dalam rumahnya. Saat itu ada jamaah laki-laki berjumlah 35 orang dan perempuan 7 orang. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh (braaaakkk….red). Setelah dilihat ada Alquran besar di samping lemari warna hitam dalam kamarnya dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,20 meter.

Sebelumnya dia mengaku tidak

mempunyai firasat apa-apa sebelum penemuan ini. “Pada saat pembacaan doa tiba-tiba ada suara itu, kami pun juga kaget dan takut,” katanya kepada Bhirawa, Selasa (13/1).

Secara detil Anang menceritakan saat itu doa belum selesai, dan para jamaah mendengar ada suara benda yang jatuh di dalam kamarnya. Awalnya suara tersebut tidak dihiraukan karena semua jamaah masih khusyuk

 ke halaman 11

achmad suprayogi/bhirawa

Alquran berukuran panjang 2 meter, lebar 2,4 meter, dan tebal 15 cm membuat heboh warga Desa Glagah Harum, Porong, Sidoarjo. Warga penasaran. Ada yang percaya Alquran tibatiba jatuh ke kamar, ada yang tidak.

SURABAYA

2

Rabu Pon 14 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Frontage Road Sisi Timur Mulai Beroperasi, Uji Coba Satu Bulan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mulai membuka penuh jalur frontage road (FR) sisi timur yang membentang mulai depan RSAL sampai Jalan Siwalankerto, Selasa (13/1). Jalur sepanjang 4,7 KM tersebut diharapkan bisa mengurai kepadatan Jalan A Yani yang selalu padat kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Eddi mengatakan, dengan dibukanya jalur tersebut, maka terjadi beberapa rekayasa dan pengalihan. Uji coba pemanfaatan Frontage Road (FR) sisi timur kali ini akan dilakukan selama satu bulan.

Setelah satu bulan, Dishub Surabaya menganggap semua masyarakat sudah memahami rambu lalu lintas dan pengoperasian FR sisi timur. “ Jadi memang ada beberapa simpul yang jadi masalah, misalnya perlintasan KA ilegal depan UINSA harus kami tutup, mereka bisa masuk

dari perlintasan KA depan JX Expo,” katanya pada Bhirawa.

Eddi mengakui ada beberapa kendala dengan dibukanya frontage road sisi timur, terutama durasi Traffic Light (TL) karena itu akan terus melakukan evaluasi. FR sisi timur sendiri dimulai sejak dari depan RS AL sampai Margorejo.

Selanjutnya kendaraan akan mengikuti TL, lalu lurus melewati JX International dan kampus UINSA. Sampai di pertigaan Jemursari kendaraan bisa lurus ke arah Siwalankerto sampai di Pabrik Paku jalan Brigjen Katamso.

“Kami juga melakukan rekayasa diantaranya menutup permanen jalan masuk di perlintasan KA depan kampus UINSA dan memutarkan kendaraan dari A Yani ke Jemursari, melalui Bundaran Dolog terlebih dahulu. Barulah di situ akan dilakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di FR oleh Satlantas,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Lalulintas Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajat mengatakan, terkait dibukanya FR sisi timur A Yani dipastikan akan melakukan pemantauan serta evaluasi operasionalisasi kawasan tersebut.

“Ini memang sementara, sembari kami lakukan evaluasi. Kalau operasionalisasinya memang langsung dilakukan hari ini juga.

Frontage road sisi timur Jl. Ahmad Yani boleh dipergunakan masyarakat, sambil terus kami pantau se-

trie diana/bhirawa

Frontage road sisi timur jalan A Yani Surabaya, Selasa (13/1) mulai dioperasionalkan oleh petugas gabungan Dishub Surabaya dan Satlantas Polrestabes Surabaya untuk melakukan Rekayasa. gala kendala yang ada,” road di kawasan akses me- memang hingga saat ini masih terangnya ketika ditemui nuju Jalan Jemursari. belum terpasang. Tetapi itu Bhirawa disela-sela meIrvan menambahkan bahwa diharapkan tidak membuat mantau rekayasa frontage ada beberapa rambu yang masyarakat kebingungan di-

saat melintasinya. “ maka dari itu, rekayasa yang kami lakukan hari ini belum permanen. Masih memungkinkan dilakukan perubahan-perubahan. Termasuk penempatan rambu-rambu dan pengaturan akses masuk frontage road juga,” tambah Irvan.

Seperti diketahui, FR sisi timur Jalan A Yani, dimulai dari depan RSAL Dr Ramelan, hingga depan Makorem 084 Bhaskara Jaya, yang tidak jauh dari kawasan Bundaran Waru. Akses jalan sepanjang sekitar 4,7 KM itu diharapkan mampu mengurangi beban kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani.

“Beberapa hari kedepan nanti, kami masih akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Selain memantau lalu lintasnya, kami juga akan melakukan perubahanperubahan penempatan rambu dan hal-hal lainnya,” Q geh imbuhnya.Q

Tupoksi Carut Marut, Komisi Berebut Pekerjaan DPRD Surabaya, Bhirawa Kerja komisi-komisi di DPRD Surabaya masih tumpang tindih. Belum jelasnya pembagian tupoksi dan mitra kerja menjadikan munculnya kesan persaingan antar komisi. Ketua Dewan, Armudji dinilai sebagai biang kerancuan karena dengan sadar dan sengaja menyetujui dan manandatangani pengajuan suratnya.

trie diana/bhirawa

Penyerahan Rumdis

Usai penandatanganan penyerahan Rumah Dinas (Rumdis) kepada Kodam V/Brawijaya secara simbolis. Setelah menerima Rumdis dari keluarga para purnawirawan TNI AD yang menempati sejak 60 tahun lalu, Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Kustanto Widiatmoko MDA langsung meninjau Rumdis yang terletak di RT 03 RW XII, Jl Johor I, II dan III, Kel Alun-alun Contong, Kec Bubutan, Surabaya, Selasa (13/1).

Enam Kandidat Bersaing Pimpin DPW PAN Surabaya, Bhirawa Tahun 2015 ini selain PDI Perjuangan Jawa Timur, gelombang pergantian ketua juga bakal terjadi di tubuh DPW PAN Jawa Timur. Sedikitnya ada enam kandidat yang disebut-sebut bakal maju menggantikan Ketua DPW PAN Jatim sekarang, Suyoto dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN Jatim.

Mereka antara lain, Suli Daim (wakil ketua DPW PAN Jatim), Kuswiyanto (sekretaris DPW), Malik Efendi (Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim), HM Masfuk (Ketua MPW PAN Jatim), Abdul Gani (pengurus PAN Jatim) dan Agus Sarwanto (Pengurus DPP PAN). Seluruhnya dikabarkan sudah aktif mendulang dukungan ke 38 DPD PAN se Jawa Timur.

Suyoto, ketua DPW PAN Jatim mengatakan, dirinya memastikan diri tidak berniat untuk maju kembali dalam Muswil DPW PAN yang bakal digelar usai Kongres PAN Maret nanti. Sebagai ketua DPW PAN Jatim dua periode, Suyoto merasa sudah waktunya untuk regenerasi kader. “Di PAN itu banyak kader-kader potensial yang layak me-

mimpin DPW PAN Jatim, saya tidak maju lagi,” ujar Suyoto, Selasa (13/1).

Bupati Bojonegoro ini mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya pergantian kepemimpinan PAN Jatim pada kader lain untuk maju secara fair.

Ia juga mengaku sudah mendengar sejumlah nama yang akan maju.

“Silakan siapa saja untuk mencalonkan, PAN ini partai milik bersama,” ujarnya.

Sementara itu, kandidat Ketua DPW PAN Jatim Suli Daim tidak membantah jika dirinya akan maju dalam Muswil mendatang. Namun, seberapa tinggi tingkat keseriusannya, politisi yang juga anggota DPRD Jatim ini enggan membeber ke public.

“Syarat menjadi ketua itu kan dicalonkan oleh DPD (kabupaten/kota), kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya masih terlalu dini membahas Muswil DPW PAN Jatim. Sebab saat ini, konsentrasi PAN masih pada persiapan Kongres PAN dengan agenda memilih Ketua Umum yang baru. “Saya focus ke Kongres dulu, nanti setelah Kongres

PANGGUNG BIROKRASI

Sekdaprov dan Empat Asisten Dapat Mobdin Baru Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi bersama empat asisten mendapat mobil dinas operasional(movbdin) baru. Mobil dinas lama jenis Toyota Camry 3.0 keluaran tahun 2003 diganti dengan Honda All New Accord VTIL Automatic tahun 2014.

Penggantian ini sebenarnya memang sudah selayaknya diberikan, karena kendaraan lama yang sudah berusia lebih dari 10 tahun itu sering ngadat mesinnya, karena mobdin lama bekas dipakai pimpinan DPRD Jatim. “Saya sudah pakai mobil baru itu sejak 5 Januari lalu,” kata Sukardi, dikonfirmasi, Selasa (13/1).

Selain untuk Sekdaprov, empat assistennya juga ikut kecipratan mobil dinas baru. Berbeda dengan jenis mobil milik sekdaprov, untuk para asiten ini diberikan jenis Honda All New Civic 1.8 Automatic. Sama dengan Sukardi, mobdin lama yang dipakai para asisten juga lungsuran dari pimpinan DPRD Jatim.

Menurut Sukardi, penggantian harus dilakukan karena mobdin lama dengan sistem manual yang dipakai kerap mogok.

“Terakhir mogoknya ketika ada acara di Gedung Grahadi beberapa waktu lalu.

Sehingga harus didorong oleh petugas Satpol PP,” jelasnya.

Selain mogok di Grahadi, mobdin lawas yang dipakai mantan Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov ini juga pernah mogok di Kantor Gubernur Jalan Q iib Pahlawan dan di rumahnya.Q

baru bicara Muswil,” kelit wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.

Sedang, kandidat yang lain, Malik Efendy mengaku sebagai kader partai dirinya siap untuk ditempatkan dimana saja. Begitupula ketika dirinya dipercaya duduk sebagai Ketua DPW PAN Jatim. Namun demikian, pihaknya tidak dapat mengklaim dapat meraih suara besar, mengingat dalam pencapaian suara dukungan tidak seperti parpol yang lain, dimana di PAN mencapai 741 suara yang terdiri dari 76 suara DPD se-Jatim dan 665 suara DPC se-Jatim. ‘’Memang hanya PAN saja yang dalam Muswil melibatkan DPC atau setingkat kecamatan. Dengan begitu total peserta Muswil sangat banyak mencapai 741 orang. Karena itu tak satupun kandidat yang berani mengklaim dukungan suara,’’lanjut pria asli Madura ini.

Terlepas dari itu semua, menurut Malik yang juga Ketua Fraksi PAN Jatim ini sebagai Ketua bidang Pengembangan Organisasi dan Kader (POK), pihaknya telah melakukan Q cty komunikasi secara intens.Q

Salah satu kasus yang sedang ramai di gedung Dewan saat ini adalah kerancuan tupoksi antara komisi C dan Komisi A. Beberapa persoalan yang menyangkut perizinan justru dibahas oleh komisi C yang membidangi pembangunan.

Pratiwi Ayu Khrisna anggota komisi A asal FPG mulai menyesalkan terjadinya tumpang tindih pembahasan antar komisi. Salah satunya, kata Pratiwi, soal perizinan yang bukan ranah komisi C saat ini justru sedang membahas soal perzjinan mini market.

“Kondisi ini sudah mulai tidak sehat, karena ternyata masih ada komisi yang dengan sadar dan sengaja mulai merambah ke tupoksi komisi lainnya, yakni komisi C yang mulai membahas persoalan perizinan, padahal hal itu menjadi domain komisi A,” ucap Ayu (13/1) Masih Ayu, sebenarnya komisi A sudah mempersoalkan hal ini di depan ketua DPRD Surabaya, tetapi justru mendapatkan jawaban yang sangat mengecewakan. Menurut ketua Fraksi Golkar ini ketua Dewan justru mengatakan sudah terlanjur maka komisi C dipersilahkan melanjuutkan. “Ini jawaban apa, tentu saja kami sangat menyesalkan,” kata politikus perempuan ini.

Sementara ketua Komisi A, Herlina Harsono Nyoto yang mengaku bahwa dirinya merasa dilangkahi sebagai ketua komisi A yang membidangi soal hukum dan pemerintahan, karena persoalan perizinan kini menjadi materi pembahasan di komisi C yang membidangi pembangunan.

“Rapat hearing itu bisa terselenggara jika ada persetujuan dari ketua DPRD, artinya tidak mungkin ketua tidak memahami apa materinya akan dibahas, kenapa kok disetujui dan ditandatangani, tentu saja kami bertanya-tanya, ada apa ini, harusnya kami dipanggil dulu dan dimintai pendapat,

jangan di bypass begini,” jelas Herlina.

Lanjut Herlina, Kami berharap Badan kehormatan segera merespon keluhan anggota saya (komisi A) yang mulai resah dengan kejadian ini, karena sikap protes sudah dilakukan ke ketua DPRD Surabaya tetapi justru mendapatkan jawaban yang mengecewakan, jangan anggap bahwa kejadian ini merupakan persoalan yang sepele, karena ini menyangkut tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang sudah diatur dalam Tatib.

Anehnya, tumpang tindih pembahasan ini ternyata juga di akui oleh Visensius Awey, anggota Komisi C asal Nasdem. Ia yang mengatakan jika dirinya merasakan ada yang janggal dan membuatnya tidak enak dengan anggota dewan yang lain terututama anggota komisi A. “Secara pribadi saya mengakui bahwa sekarang ini terjadi tumpang tindih, makanya saya lebih berpendapat secara general, artinya saya tetap berusaha untuk tidak masuh ke ranah perizinan, bahkan undangan dari salah satu TV untuk dialog persoalan minimarket untuk besok pagi, saya meminta kepada TV itu untuk juga mengundang kawan anggota komisi A, agara ada perimbangan,” papar Awey.

Sementara Riswanto anggota komisi A asal FPDIP juga mengaku sependapat dengan anggota komisi A lainya yang mulai mempersoalkan pembahasan soal perijinan di komisi C. “Saya tidak lagi berbicara soal back ground partai, kami ini sekarang duduk sebagai anggota dewan harusnya berbicara soal agenda kedewanan, buka lagi partai masing masing, kalau ternyata ada yang tidak pas, saya juga tidak sepakat, bahkan hal ini sudah pernah saya sampaikan secara langsung di ruang ketua DPRD Q gat Surabaya,” tandasnya.Q

Antisipasi Titipan Parpol, Pimpinan DPRD Jatim Siapkan Aturan Pemkot Bakal Kaji Terkait Rekrutmen Tenaga Ahli Kembali Tarif Angkutan DPRD Jatim, Bhirawa Untuk mengantisipasi terjadinya titipan dari partai terkait rekrutmen para tenaga ahli di DPRD Jatim, pimpinan dewan menyiapkan sejumlah aturan . Diantaranya tenaga ahli atau pakar yang akan mendampingi kinerja anggota DPRD Jatim harus memiliki kredibilitas, kapabilitas dan integritas dalam keilmuannya.

Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim, Achmad Heri mengakui jika dalam waktu dekat ini dewan segera rekrutmen tenaga ahli. Sementara ini ditetapkan jumlahnya sembilan untuk ditempatkan di setiap fraksi dan dua sampai lima orang di Badan Legislatif (Banleg).

Sementara itu untuk tenaga ahli di komisi menurut Heri jumlahnya berdasarkan kebutuhan dan sifatnya insidentil. ”Bedanya kalau tenaga ahli fraksi itu sifatnya tetap. Sedangkan tenaga ahli komisi sifatnya insidentil tergantung pembahasan masing – masing komisi seperti apa,” kata Ahmad Heri, Selasa (13/1) Mengenai titipan partai menurut Heri sah – sah saja. Hanya saja yang perlu ditekankan, apakah titipan partai tersebut berkualitas atau tidak. “Jadi

pada prinsipnya tidak masalah asalkan punya kualitas dalam menopang fungsi kedewanan baik dari budgeting, kontroling dan legislasi,” tuturnya Sedangkan untuk tenaga ahli yang di Banleg, tambahnya masa jabatannya dua kali persidangan yakni 8 bulan. Setelah itu dievaluasi kembali, apakah yang bersangkutan diperanjang kontraknya ataukah tidak.

“Namun terlepas dari itu, banleg hanya mengusulkan saja.

Keputusan tetap pada pimpinan dewan,” urainya Sedang Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Poernomo berharap rekrutmen tenaga ahli benarbenar memberikan masukan sesuai aturan UU yang ada. Dia berharap persoalan yang pernah menimpa pada kinerjanya sebagai wakil rakyat lalu terulang kembali. ‘’Artinya tenaga ahli jangan hanya kejar setoran saja. Tapi bagaimana mereka benarbenar memberikan masukan dan kontribusi untuk meningkatkan kinerja dewan sebagai wakil rakyat,’’papar politisi asal Golkar.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Hartoyo menyampaikan untuk tenaga ahli difraksinya, ia memiliki kriteria.

Yakni yang akan direkrut mini-

mal secara pendidikan sudah bergelar doctor dan punya pengalaman mengenai politik dan anggaran.

“Fraski disediakan satu. Akan kami maksimalkan untuk menopang kinerja fraksi,” tuturnya Sedangkan Sekretaris DPRD Jatim, Ahmad Jaelani menjelaskan sesuai aturan tenaga ahli difraksi, hanya satu orang.

Akan tetapi sifatnya permanen.

Sedangkan di masing – masing komisi, bisa antara dua sampai 5 tenaga ahli, tergantung dari kebutuhan.

“Biasanya dalam penyusunan Perda butuh tenaga ahli. Jumlahnya sesuai dengan tingkat kesulitan dalam perda yang dibuat. Yang pasti tidak boleh lebih dari 5 orang. Mereka nantinya di SK kan karena berkaitan dengan anggaran atau gaji yang bersumber dari APBD,” terangnya Rinciannya untuk gaji tersebut, Jaelani menuturkan untuk tenaga ahli fraksi Rp. 3,5 Juta/bulan dan untuk gaji tenaga ahli yang ada di komisi sesuai dengan tingkatan pendidikannya. “Untuk lulusan S1 gajinya Rp 3,5 juta, S2 gajinya Rp 4 Juta, S3 gajinya Rp5 juta dan guru besar gajinya Rp 7 juta,” Q cty tandasnya.Q

Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan mengevaluasi dengan melakukan penghitungan kembali tarif angkutan umum.Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi pengkajian kembali tarif angkutan ini dikarenakan turunnya harga BBM per 1 Januari 2015 lalu. Namun untuk mengubah ketentuan tarif angkutan umum ini tetap dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. ‘’Proses penetapan Peraturan Wali Kota tentang tarif dilakukan survey lapangan terhadap harga komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan . Selain itu perlu masukan dari Operator maupun Organda dan stakeholder terkait,’’ ujar Eddi.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga akan meminta pertimbangan dari narasumber atau pakar terkait perhitungan tarif, diantaranya Pakar Ekonomi, Pakar Transportasi, serta unsur Perbankan.Seperti diketahui tarif angkutan umum di Surabaya naik per 30 Desember 2014, setelah ada usulan dari DPC Organda Surabaya dan pertimbangan unsur lainnya.

Kenaikan tarif ini diatur melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya. ‘’Kenaikan tarif ini tidak cacat hukum karena penetapannya sesuai dengan mekanisme serta prosedur sebagaimana mestinya,’’ ujarnya.

Sebelumnya Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, M. Said Sutomo meminta agar dilakukan revisi atas Perwali kenaikan tarif angkutan umum di Surabaya karena harga BBM khususnya premium turun dari Rp8.500 menjadi Rp7.600.Q dre

SURABAYA

Rabu Pon 14 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pembukaan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer

Bakal Sanksi Anggota TNI yang Menyalahi Aturan Surabaya, Bhirawa Guna mencegah adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap anggota TNI AD, AL, dan AU, selama 156 hari kedepan Garnisun Tetap (Gartap) III/Surabaya melaksanakan operasi penegakan tata tertib (gaktib) dan yustisi kepada anggotanya.

Pembukaan operasi gaktib yang diadakan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Selasa (13/ 1), dihadiri oleh gabungan antara TNI AD, AL, AU, Pom TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Seluruh anggota yang berjumlah kurang lebih 1.001 orang ini, berada dibawah pimpinan Mayjen TNI Eko Wiratmoko selaku Komandan Upacara.

Dalam sambutan Panglima TNI Jendral Moeldoko yang dibacakan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko mengatakan, sebagai prajurit TNI harus meningkatkan kedisiplinan dan patuh terhadap hukum prajurit TNI. Serta menjaga profesionalitas dan dicintai rakyat, dan mewujudkan prajurit TNI yang bebas narkoba. Apabila dijumpai pelanggaran hukum, maka anggota tersebut bakal disanksi.

“Sesuai amanat Panglima TNI, seluruh anggota TNI harus menjunjung tinggi nilai kepatriotan sejati. Dengan patuh terhadap hukum baik pero-

rangan maupun kesatuan, kita ciptakan prajurit TNI yang profesional dan dicintai rakyat,” ucap Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Eko Wiratmoko dalam pembacaan amanat Panglima TNI, Selasa (13/1).

Selain meningkatkan kedisiplinan prajurit TNI, lanjut Pangdam, operasi gaktib mempunyai sasaran diantaranya bidang lalu lintas dan operasi yustisi. Adapun sasaran bidang lalu lintas, yakni mengecek seluruh kelengkapan dokumen kendaraan bermotor milik anggota. Sementara operasi yustisi difokuskan pada sweeping ditempat hiburan malam dan tempat-tempat terlarang.

Apabila dijumpai pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI, sambung Eko, anggota bakal dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan lebih berat daripada warga sipil, bahkan sampai pada pemecatan anggota dari kesatuan tugasnya.

“Kami pastikan apabila ada anggota yang melanggar, bakal dikenakan sanksi. Tak tanggung, sanksi tegasnya hingga pemecatan anggota tersebut,” tegas Mayjend TNI Eko Wiratmoko.

Ditambahkan Pangdam, operasi ini digelar rutin setiap tahun. Disinggung terkait pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya selama ta-

RAGAM INFO

Kasus Filariasis Kronis Tinggi Surabaya, Bhirawa Masih tingginya kasus filariasis atau kaki gajah membuat Dinkes Jatim harus bekerja keras. Data Dinkes Jatim menyebutkan tahun 2014 ditemukan 364 kasus orang penderita filariasis kronis. ‘’Jika ditotal sampai Desember 2014 jumlah penderita filariasis mencapai 364 kasus, dimana sebelumnya tahun 2013 hanya berjumlah 358 kasus,’’ ujar Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Budi menyatakan, jika dilihat jumlah kasus filariasis terbanyak diduduki oleh Lamongan dengan jumlah 56 kasus, Malang 39 kasus, Ponorogo 32 kasus, Trenggalek 32 kasus, Kediri 22 kasus, Sodoarjo 19 kasus. Sedangkan untuk daerah yang bebas dari kasus filariasis terjadi di empat daerah yaitu Batu, Blitar, Gresik Mojokerto. ‘’Empat daerah ini yang sampai kini belum ditemukan kasus filariasis,’’ ucapnya.

Pria berkulit putih ini mengungkapkan, saat ini Dinkes Jatim berupaya keras agar penyakit filariasis tidak lagi bertambahan dari tahun-ketahun. Jika dilihat tren penambahan kasus filariasis di Jatim dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan yang cukup tajam.

Tahun 2010 jumlah kasus filariasis sebanyak 30 orang, tahun 2011 sebanyak 25 orang, tahun 2012 sebanyak 22 orang, tahun 2013 sebanyak 17 orang dan tahun 2014 sebanyak 6 orang. ‘’Selama lima tahun terakhir jumlah kasus filariasis mengalami penurunan yang cukup signifikan,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Setyo menyatakan, sesuai dengan kesepakatan global pada tahun 2000, WHO menetapkan eliminasi filariasis hingga tahun 2020. Sedangkan di Indonesia sendiri pemerintah mulai bertahap menetetapkan eliminasi filariQ dna asis pada tahun 2002.Q

bed/bhirawa

Penyematan tanda dimulainya operasi gaktib dan yustisi oleh Dangartap Mayjend TNI Eko Wiratmoko ke perwakilan POM TNI, Selasa (13/1). hun 2014, Eko enggan mengung- ik daripada tahun lalu, se- yang melanggar peraturan. Dii- capai 33.000 anggota di Jawa kapkan hal ini. Menurutnya, hingga tidak ada pelanggaran baratkannya sebagai orang tua Timur (Jatim). dengan adanya operasi gaktib yang dilakukan oleh anggota,” yang memiliki 10 anak, tidak “Siapapun anggota yang terdan yustisi ini, Ia berharap agar tambahnya. mungkin 10 anak tersebut se- bukti melanggar hukum, pasti tidak ada pelanggaran yang Dengan adanya operasi ini, muanya baik, pasti ada yang akan mendapatkan sanksi dilakukan anggotanya.

Pangdam yakin bahwa operasi nakal. Begitu pula anggota TNI dari kesatuan tugasnya,” “Semoga hasilnya lebih ba- ini akan menjaring anggota TNI Angkatan Darat (AD) yang men- imbuhnya.Q bed

415.000 Warga Surabaya Belum Miliki e-KTP Pemkot, Bhirawa Hingga Januari 2015 masih banyak warga Kota Surabaya belum memiliki e-KTP. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya memastikan pelayanan eKTP tidak akan terkendala apapun termasuk bahan baku .

Kadispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, sekitar 415.000 warga Surabaya hingga kini belum memiliki E-KTP.

Jumlah tersebut bagian dari 2,1 juta warga Surabaya yang wajib ber-KTP karena sekitar 1,7 juta warga telah memiliki E-KTP. “Khusus untuk Surabaya sampai sekarang tidak mengalami kendala. Ini setelah Dispendukcapil Kota Surabaya memiliki peralatan cetak EKTP sendiri,” terang Suharto pada Bhirawa, Selasa (13/1).

Anang sapaan akrab Suharto menambahkan, sejak Januri tahun ini semua pelayanan harus memakai eKTP. Untuk itu Pemkot Surabaya tetap melakukan sosialisasi dan pelayanan terkait e KTP pada masyarakat.

Menurut Anang, yang paling pentiung bagi masyarakat harus segera melakukan perekaman data e-KTP di unit pelayanan yang tersedia. Semua orang yang sudah terekam datanya, lanjut Anang, dipastikan bakal mendapat e KTP sesegera mungkin.

“Di Kecamatan sendiri saat ini sudah ada pelayanan perekaman, di Stan UPTSA, hingga di Mall Royal Plaza. Ini mungkin keunggulan yang kami punya sehingga tidak mengalami kendala dalam pencetakan e-KTP “ tambahnya.

Sampai sekarang ini, menurut Anang, bahan baku e-KTP kosong yang

Masuk Penghujan, Dinkes Lakukan Antisipasi Hari Ini Kejati Bakal Ungkap Semua Tersangka Kasus Korupsi Pemkot, Bhirawa Mengantisipasi adanya korban akibat musim hujan, Dinkes Surabaya telah melakukan beberapa antisipasi. Mulai dari pemeriksaan kesehatan atau pengobatan hingga sosialisasi budaya bersih dan sehat di kecamatan dan kelurahan terus dilakukan Dinkes Surabaya.

Kepala Dinkes Surabaya Febria Rahmanita, mengatakan pihaknya saat menjelang musim hujan dan pergantian musim telah melakukan evaluasi dan perencanaan pencegahan dan penanganan penyakit yang sering datang. Dimana beberapa penyakit yang berkembang saat musim hujan adalah demam berdarah dan diare.

“Ini sudah menjadi masalah musiman dimana saat masuk musim hujan, rumah sakit dan balai pengobatan akan dipenuhi oleh pasien demam berdarah dan

diare,” tegasnya, Menurut perempuan yang akrab disapa Feni ini, salah satu yang selalu digencarkan adalah melakukan sosialisasi pola hidup yang bersih dan sehat pada masyarakat. Khususnya mereka yang tinggal di kawasan kumuh, bantaran sungai, atau tempat dimana perkembangan nyamuk dan kuman lebih besar.

“Kami telah mempersiapkan upaya untuk mencegah dan menangani kedua penyakit tersebut khususnya. Sosialisasi juga terus kami lakukan kepada masyarakat, seperti dalam kegiatan posyandu maupun kegiatan ibu-ibu di lingkungan masyarakat,” paparnya.

Dinkes juga fokus untuk melakukan kegiatan pemantauan di beberapa wilayah yang selama ini dirasa menjadi endemi penyakit, seperti di kawasan padat penduduk, kawasan yang

dekat dengan sungai atau penampungan sampah, kawasah kumuh dan masyarakat kelas bawah yang tingkat kesadaran akan kebersihan dan kesehatannya masih rendah.

“Itu lokasi-lokasi yang menjadi fokus pengamatan dan perhatian kami. Sedangkan upaya yang kami lakukan untuk pencegahan mulai dari sosialisasi, fogging, bersih-bersih lingkungan bersama, hingga melakukan pemeriksaan kepada warganya,” imbuhnya.

Sedangkan upaya penanganan atau pengobatan yang telah disiapkan oleh pihak Dinkes, yaitu telah menghimbau rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, klinik hingga dokter-dokter umum untuk memberikan pengobatan yang maksimal, persediaan obat yang memadai, dan memberikan Q dna rujukan jika diperlukan.Q

Sumbangan Sekolah Diperbolehkan di Perda DPRD Surabaya, Bhirawa Pihak kepolisian dan Inspektorat kota Surabaya diingatkan agar secara adil menangani kasus dugaan Pungli SMAN 15 Surabaya .

Perbedaan dasar hukum pungutan dan sumbangan

tersedia di Dispendukcapil mencapai 15.000 keping. Dari jumlah tersebut baru sekitar 2.000 keping yang telah terpakai dan distribusikan kepada warga yang mencari e-KTP. Hanya saja, tambah Anang, Dispendukcapil Kota Surabaya dalam mencetak e-KTP tetap mengacu dan menunggu perekaman data dari pemerintah pusat.

Ini setelah pencari e-KTP melakukan pengurusan melalui RT, RW, kelurahan hingga kecamatan dan Dispendukcapil yang diteruskan ke pemerintah pusat.

“Jadi proses tersebut sudah tertata dan Kota Surabaya tidak ada Q geh persoalan,” terangnya.Q

antara Perwali dan aturan lain yang lebih tinggi disarankan untuk ikut menjadi acuan.

Anggota Komisi D , BF Sutadi menyatakan masih ada aturan tentang pengambilan sumbangan dari masyarakat atas kegiatan di

sekolah. Menurutnya Perda terkait sumbangan di sekolah masih berlaku meskipun ada Perwali yang melarangnya.

“Di Perda masih ada aturan memperbvolehkan sumbangan untuk kegiatan sekolah, jadi memang harus

benar-benar dijelaskan apakah yang dilakukan Wakasek SMAn 15 itu sumbangan atau pungutan terkait mutasi sekolah,” ujar Sutadi.

Menurutnya masih diperbolehkan sekolah menggunakan sumber dana lain

selain BOS dan BOPDA untuk kegiatan di sekolah, selama hal itu tidak dikaver BOS. “Selama itu tidak dikaver BOS atau BOPDA sebagaimana aturan masih diperbolehkan sebagai sumbangan,” Q gat terangnya.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Janji Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim untuk membeberkan pengusutan kasus korupsi beserta tersangkanya di tahun 2015, bakal diwujudkan pada Rabu (14/1) hari ini. Ekspose penanganan kasus korupsi dan tersangkangnya, merupakan perintah dari Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny.

Senada dengan orang nomor satu di Kejati Jatim ini, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto juga membenarkan hal itu. Dikatakannya, setelah melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada Kajari dan bagian TU, pimpinan (Kajati, red) akan melakukan ekspose terkait perkembangan penanganan kasus korupsi dan tersangkanya.

Dalam kesempatan yang sama, lanjut Romy, nantinya dua Kejari di Surabaya bakal mengekspose penanganan kasus korupsi di wilayah masing-masing. “Setelah sertijab Kajari dan bagian TU, Kajati akan membeberkan penanganan kasus korupsi di Kejati Jatim. Kemungkinan juga bakal mengungkap tersangka-tersangka korupsi,” terang Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Selasa (13/1).

Disinggung terkait adakah penetapan terhadap tersangka dugaan pungli teras SPBU, Jaksa asal Jambi ini enggan mengomentari hal itu. Menurutnya, penetapan dan ekspose tersangka merupakan kewenangan dari Kajati Jatim.

Namun, Ia mengaku tidak menutup kemungkinan apabila Kajati juga membeberkan siapa tersangka dugaan pungli tera SPBU.“Kemungkinan tersangka SPBU bakal diungkap oleh pimpinan (Kajati, red). Tunggu hasil dan omongan langsung dari Kajati,” ungkap Romy.

Terpisah, Kasitut Kejati Jatim Dandeni menjelaskan, penetapan tersangka harus menunggu persetujuan dari Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Febry Adriyansah. Sebab, Ia mengaku tidak berhak dalam menetapkan siapa tersangka dugaan pungli tera SPBU. “Kamis besok Aspidsus baru masuk. Jadi, nunggu yang bersangkutan, sehingga bisa diketahui siapa tersangQ bed kanya,” kata Jaksa asal Garut ini.Q

Pelajar SD Sempat Melepas Seragam Saat Petugas Satpol PP Merazia Sepuluh pelajar terjaring razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya di beberapa warnet di kawasan Jalan Ploso Timur dan Jalan Mundu pada saat jam sekolah berlangsung, Rabu sekitar pukul 10.00 WIB. Mirisnya, ada pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) juga terjaring razia.

geh/bhirawa

Puluhan pelajar yang terjaring razia Satpol PP Kota Surabaya saat membolos di warnet, Selasa (13/1) pagi.

Sembari menuggu pihak orang tua dan guru menjemput, Petugas memotong rambut pelajar.

Para pelajar mayoritas sedang asyik bermain-main di dunia maya serta masih mengenakan seragam sekolah .di Warnet Mundu Pelajar SD kelabakan saat didatangi petugas Satpol PP yang tergabung dalam Tim Odong-Odong.

“Pelajar SD sempat dilepas seragam sekolahnya serta memakai celana pendek agar tidak diketahui petugas. Serta seragam itu dimasukkan didalam tasnya dan disembunyikan diba-

wah meja warnet,” kata anggota Tim Odong-Odong perempuan Luluk Kasanah pada Bhirawa, Selasa (13/1).

Tak puas dengan hasil razia, Tim Odong-Odong beralih di daerah Ploso Timur yang diduga banyak pelajar yang bermain di warnet saat jam sekolah. Alhasil, petugas mendapati pelajar dari sekolah swasta yang asyik bermain game online.

“Kesepuluh pelajar ini langsung kita bawa ke Mako Satpol PP untuk dimintai

keterangan lebih lanjut serta pendataan,” tambah luluk.

Sesampai di Mako Satpol, sepuluh pelajar ini didata dan disuruh memanggil orang tuanya masing-masing dan guru disekolahnya. Serta rambut yang terlihat panjang, petugas Satpol sudah menyiapkan alat mesin potong rambut untuk merapikannya.

“Rambutnya kita potong pendek agar terlihat rapi, kami sudah siap dengan mesin potong rambut serta gunting,” kata Rudi P petugas Satpol PP disela-sela memotong rambut.

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menjelaskan razia terhadap anak sekolah tersebut digelar secara rutin. Mereka diamankan saat berada di warnet daerah Taman Mun-

du dan Ploso Timur.

Menurut Irvan, razia kepada kalangan pelajar sebagai cara untuk menekan niatan pelajar yang kerap membolos sekolah. “ Mereka itu pamit dari rumah dengan orangtuanya kan pergi ke sekolah. Tapi ternyata mereka tidak masuk sekolah alias bolos. Meski sudah selesai sekolah juga harus pulang dulu agar orang tuanya mengetahui,” kata Mantan Camat Rungkut ini.

Para pelajar tersebut dirazia saat berada di Warnet sekitar Taman Mundu dan Ploso Timur. Mereka berasal dari berbagai sekolah, SMA Giki 3, SMK 45, SMK Kal-1, SMP Mardi Putra, SMP PGRI 1, serta ada yang dari SDN Kapasan dan SDN Q geh Pacarkeling 10.Q

OPINI

4 Tajuk

Kisruh Data Keluarga Miskin BERAPA jumlah keluarga miskin di Jawa Timur? Sejak lama sulit dijawab. Banyak data simpang siur, karena pengentasan kemiskinan tidak memiliki institusi pengurus.

Inilah yang menyebabkan ke-kisruh-an di DPRD Jawa Timur, ketika ditanyakan perkembangan distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Tidak adanya data yang valid, menyebabkan pemerintah tidak pernah sukses mengentas kemiskinan. Termasuk Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) memerlukan validasi data.

Jaminan sosial memang hak warga negara, sebagaimana diamanatkan UUD pasal 34 ayat (2):“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat danmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai denganmartabat kemanusiaan.” Lalu terbit pula UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas), bahwa masyarakat tidak mampu berhak memperoleh layanan kesehatan secara gratis, layak dan profesional serta tanpa diskriminasi.

Selain itu keluarga miskin juga berhak memperoleh jaminan sosial lain, semacam biaya jatah hidup.

Pemerintah secara bertahap mulai membantu biaya hidup keluarga miskin melalui program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Namun paradigm BLT masih sebagai “penebus dosa” akibat dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal seharusnya, jamsos BLT harus diberikan tanpa pra-syarat kondisi apapun.

Begitu pula jaminan sosiallainnya (terutama pertanggungan kesehatan dan biaya pendidikan) mestinya diberikan kepada setiap keluarga miskin. Karena itu data tentang penduduk miskin memiliki nilai strategis. Karena jamsos merupakan kewajiban konstitusi (UUD), maka nilai strategisnya harus diposisikan tertinggi. Artinya menjadi prioritas, melebihi program pemerintah yang lain.

Data kemiskinan seharusnya menjadi pegangan wajib pemerintah. Selain harus bisa dijamin ketepatannya (by name by address) juga harus di-update. Sebab kemiskinan merupakan kondisi yang berkembang sesuai perkembangan ekonomi global.

Misalnya dulu, BPS menggunakan indeks harga konsumen (IHK) patokan tahun 2007. IHK akan menjadi patokan untuk menentukan biaya hidup dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Mulai tahun 2014, BPS sudah digunakan hasil survei biayahidup (SBH) tahun 2012. Ternyata SBH rata-rata di kabupaten dan kota menunjukkan tren kenaikan signifikan.

Surabaya misalnya, SBH-nya sebesar Rp 5,9 juta per-bulan per-keluarga dengan anggota 4 jiwa. Di bawah Surabaya terdapat kota Malang dengan SBH sebesar Rp 5,07 perkeluarag dengan anggota 4 jiwa. Sedangkan Banyuwangi menjadi daerah dengan SBH terendah, hanya Rp 3 juta per-bulan per-keluarga dengan jumlah anggota 3 jiwa.

Pada skala nasional, rerata SBH sebesar Rp 5,6 juta perbulan per-keluarga dengan 4 jiwa.Denganpatokan SBH (baru) itu, profil kemiskinan juga bertambah besar, menjadi 28,55 juta jiwa (per-September 2013). Atau dalam 6 bulan naik sekitar 470 ribu orang miskin baru. Berbagai kelembagaan terkait (dan pemerintah daerah) mestinya menyesuaikan dengan SBH tahun 2012. Terutama pengeluaran rumahtangga.

Patokan pengeluaran rumahtangga rerata sebesar Rp 5,6 juta per-bulan dapat dijadikan “ambang batas.”

Jika penghasilan rumhatangga kurang dari Rp 5,6 juta, harus sudah disebut sebagai rumahtangga miskin. Atau setidaknya rentan miskin. Dus sudah harus dimasukkan program pencegahan kemiskinan. Misalnya otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS PBI (penerima bantuan iuran, disubsidi pemerintah). Namun mencermati angka tersebut, hampir pasti seluruh buruh masuk kategori keluarga miskin.

UMK di Surabaya saja (tertinggi nasional) masih sebesar Rp 2,710 juta. Jika dua orang yang bekerja (suami dan istri) baru diperoleh penghasilan Rp 5,42 juta, masih dibawah SBH Surabaya. Kalau yang bekerja hanya satu orang, dipastikan kekurangan biaya hidup, dan pasti dibawah garis kemiskinan. Bagaimana aksi pemerintah daerah? Pasti belum bisa diandalkan. Sehingga setiap keluarga harus mencari penghasilan sampingan, atau mengetatkan belanja rumah tangga. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perlu Evaluasi, Larangan Motor Lewat Jalan Protokol AKHIRNYA kebijakan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol, Jl MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat dilaksanakan, mulai Rabu (17/12/14). Kendati belum ada kompensasi yang jelas bagi pengguna kendaraan sepeda motor, namun pemerintah DKI telah melaksakanakan kebijakan pelarangan tersebut.

Larangan sepeda motor melintas di jalan protokol, merupakan upaya pemerintah DKI menekan kemacetan, di sisi lain juga sebagai bentuk upaya mengurangi kecelakaan.

Tujuan larangan tersebut baik dan kemungkinan bisa diterima masyarakat, namun pemerintah DKI alpa bahwa masyarakat kelas mana sebenarnya pengguna sepeda motor itu?

Pengguna sepeda motor sebagian besar adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Bahkan, tak jarang mereka tinggal di luar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Mereka tergolong masyarakat pekerja yang tak mempedulikan panas dan hujan demi memenuhi kebutuhan sehari-seharinya. Pesepeda motor bukan golongan masyarakat yang berkantong tebal, yang sewaktu-waktu bisa berhenti bersepeda motor terus ganti dengan mobil pribadi.

Larangan sepeda motor melintasi Jl Thamrin memiliki konsekuensi serius bagi mereka, pertama harus mempersiapkan ongkos lebih untuk parkir, di samping anggaran untuk bensin setiap hari. Jika parkir satu jamnya Rp1.000, maka mereka harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar minimal Rp10 ribu tiap hari, hampir sepadan dengan anggaran bensin yakni sekitar Rp300-400 ribu/bulan.

Rencana perluasan zona larangan motor, ini menjadi kabar buruk bagi mereka. Setelah lewat, mereka juga akan dibatasi lagi adanya larangan baru di jalan protokol lain.

Ibarat nasi telah menjadi bubur, begitulah nasib masyarakat kelas bawah, selalu menjadi korban kebijakan. Mereka yang memiliki kendaraan mobil pribadi dilayani dengan sangat mulia, sementara pengguna sepeda motor yang notabene masyarakat berpenghasilan rendah hak-haknya diabaikan.

Hendriwan Angkasa, Tanah Sereal, Tambora Jakarta

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon, 14 JANUARI 2015

Jokowi dan Harapan dari Daerah Nama-nama seperti Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng di Sulawesi Selatan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah kan pemimpin baru Azwar Anas di Jawa yang bisa diharapkan Timur, Wali Kota Bannamun justru memdung Ridwan Kamil di beri contoh kepada Jawa Barat, Gubernur masyarakat perihal Jawa Tengah Ganjar Oleh : pertentangan karena Pranowo, Gubernur Khozanah Hidayati suatu perbedaan DKI Jokowi (sekarang yang mestinya bisa Presiden), dan bebedimusyawarahkan. rapa pemimpin daerah Selama 16 tahun, negeri ini lainnya mampu mencuri perhatian masih merindukan pemimpinrakyat Indonesia. Uniknya sepemimpin yang mampu memberibagian besar mereka bukan kader kan harapan yang bisa memajumurni partai politik. kan bangsa. Para tokoh nasional Mayoritas dari mereka tersebut yang sebelumnya mengaku reberangkat dari profesional atau formis dan mengaku mampu birokrasi. Mereka mampu memmembawa perubahan kearah leberikan harapan bagi bangsa ini. bih baik justru menampilkan waApa yang telah mereka lakukan telah jah yang berbeda, anti demokrasi, memberikan teladan bagi kita semua tidak bisa lapang dada dan tidak bagaimana cara memimpin dengan bisa menerima kekalahan serta kerja keras dan penuh paison.

Permasalahan negeri ini datang silih berganti bagaikan benang kusut sehingga sulit diurai. Pada saat reformasi digulirkan pada 1998 dahulu seolah ada harapan baru bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar yang disegani oleh bangsa-bangsa lain.

N

amun kenyataannya berbagai persoalan yang menghantui negeri ini untuk maju justru semakin bertumpuk, negeri ini masih saja jalan di tempat dan masih bergumul dengan persoalan-persoalan seperti korupsi, pengangguran, kemiskinan, birokrasi yang panjang dan korup serta permasalahan ekonomi yang masih saja berkutat di level itu-itu saja tanpa bergerak kearah perbaikan yang siknifikan serta persoalan-persoalan sosial lainnya. Empat presiden sejak era Orde Baru runtuh, namun persoalan itu masih ada dan sepertinya semakin ruwet.

Setiap presiden selesai memimpin negeri ini lebih banyak memapatkan keberhasilan versi mereka sendiri bukan versi masyarakat. Bahkan menteri yang membantu kinerja presiden pun setali tiga uang, hanya membanggakan keberhasilan versi masing-masing.

Otonomi di daerah yang diagung-agungkan akan membantu menyelesaikan persoalan di negeri ini justru tampaknya masih jauh dari harapan. Partai politik sebagai organisasi resmi dan merupakan salah satu motor penyumbang kader-kader pemimpin bangsa ini pun belum menjadi solusi atas persoalan. Bahkan saat ini keruwetan politik seolah sedang menjadi tren, seperti di DPR perebutan pimpinan antara KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang belum juga selesai sehingga mereka belum bisa bekerja secara normal akibat dualisme ini.

Di tubuh parpolpun juga demikian, kini PPP pecah begitu juga Partai Golkar. Bahkan, mereka para politisi memunculkan persoalan-persoalan baru bagi bangsa ini dan membuat rakyat semakin pesimistis. Hingga sekarang memang belum ada sosok pemimpin yang mampu memberikan harapan bagi rakyat bahwa bangsa ini akan terbebas dari persoalannya. Mereka bukanya melahir-

P

Jika kita mencermati ke daerah-daerah justru tokohtokoh daerah banyak yang menampilkan harapan baru bagi masyarakat. Mereka adalah sekelas bupati, wali kota maupun gubernur. Mereka mampu memberikan harapan bagi rakyat. Bukan hanya harapan bagi rakyat di wilayah yang mereka pimpin, namun mampu memberikan harapan bagi rakyat di luar wilayah yang mereka pimpin. berpikiran set back kebelakang.

Para tokoh nasional yang duduk menjadi wakil rakyat di parlemen pun justru menampilkan wajah yang lain dan jauh dari harapan rakyat. Beberapa survei menyatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap parpol dan anggota parlemen sangat rendah sekali.

Namun, jika kita mencermati ke daerah-daerah justru tokoh-tokoh daerah banyak yang menampilkan harapan baru bagi masyarakat.

Mereka adalah sekelas bupati, wali kota maupun gubernur. Mereka mampu memberikan harapan bagi rakyat. Bukan hanya harapan bagi rakyat di wilayah yang mereka pimpin, namun mampu memberikan harapan bagi rakyat di luar wilayah yang mereka pimpin.

Apa yang mereka lakukan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Apa yang sudah mereka kerjakan memberikan solusi bagi persoalan di wilayah mereka.

Para bupati, wali kota dan gubernur ini bukanlah figur atau tokoh nasional, tetapi berangkat dari sebuah wilayah kecil dari negeri ini.

Namun, apa yang telah mereka berikan mampu mengungguli apa yang telah tokoh nasional lakukan. Tokoh-tokoh daerah ini adalah kader bangsa Indonesia. Meski apa yang mereka lakukan hanya berskala daerah namun mampu memberikan harapan Indonesia.

Sosok-sosok seperti itulah yang dibutuhkan untuk membangun negeri ini. Sosok-sosok dari daerah yang semestinya

diberikan tempat ataupun pintu terbuka untuk ikut mengatasi persoalan bangsa ini.

Bahkan tokoh daerah kita yang satu ini telah naik menjadi tokoh nasional dan bahkan internasional, yakni presiden Jokowi. Karir politiknya dimulai saat menjadi walikota Surakarta di tahun 2005 dan terpilih kembali pada tahun 2010. Dua tahun kemudian (2012) Jokowi naik tingkat saat memenangi pilkada gubernur DKI. Kemudian karena kerja keras, kerja ihlasnya yang penuh integritas akhirnya rakyat Indonesia ‘mendaulatnya’ menjadi presiden ke-7 Republik indonesia.

Karena Jokowi diberi panggung oleh partainya yakni PDIP maka kepemimpinannya terasah dan tereksplor sehingga bisa mengembam amanah sebagai presiden.

Kita berharap tokoh-tokoh daerah lainya bisa menjadi Jokowi-Jokowi baru lainya, sehingga nantinya akan memberikan harapan baru bagi bangsa ini.

Partai politik yang saat ini menjadi pengusung mereka ( para kepala daerah yang di bahas di atas) mestinya menjadi gerbang utama untuk mengantar mereka ke tingkat nasional dan membuka lebar pintunya, janganlah para elit parpol merasa takut kalah persaingan dengan mereka. Justru Parpol harus mampu menangkap peluang ini bahwa tokoh-tokoh daerah ini yang notabene mereka orbitkan mampu memberikan harapan bagi rakyat Indonesia serta harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Harapan dari daerah ini haruslah disemai dan dipupuk serta diberikan panggung agar mampu memberikan harapan bagi rakyat, bangsa dan negara tercinta ini.

Negeri ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas yang benar-benar mau bekerja keras dengan penuh passion.

Jika tokoh-tokoh daerah tersebut diberi panggung nasional, bukan tidak mungkin negeri ini akan segera bisa melepaskan diri dari persoalan yang menjeratnya. (KH, 9 Januari 2015).

Anggota DPRD Provinsi Jatim

Pagar Politik-Hukum Sang Presiden

olitik itu, kata Harold Laswell adalah siapa mendapatkan apa, seberapa, dan kapan?. Mungkin definisi politik ini yang sedang dienjahwantahkan sang presiden saat ini. Politik bagi-bagi rata “permen” kekuasaan. Dengan politik bagi-bagi, maka akan dapat menjadi isntrumen politik dalam menjaga, mempertahankan, bahkan mengembangkan kekuasaanya agar lebih besar, aman, dan nyaman. Kekuasaan itu tak sekedar diraih dan direbut, tapi lebih dari itu, bagaimana kekuasaan itu dipertahkankan dan diperluas.

Benar juga, ada adagium politik yang sangat difahami oleh siapa saja yang akan mendapatkan kekuasaan, yakni menjaga dan mempertahankan kekuasaan jauh lebih sulit dibanding meraih atau merebutnya. Karena itu, ketika seorang politisi telah berhasil memenangkan pertarungan politik (melalui pemilu), bukannya pekerjaan politiknya selesai begitu saja. Tapi saat itulah sedang dimulai bagaimana membangun kekuasaan yang kokoh, kuat, dan immune terhadap berbagai angin politik dan hukum dari arah manapun, oleh siapapun, kapanpun yang mungkin akan menggoyahkan bahkan merobohkan kekuasaannya.

Menyadari akan mimpi “terburuk” tersebut, seorang politisi berusaha sepenuhnya dengan didukung resoourses yang dimilikinya, berusaha menyusun dan membangun pagar-pagar politik-dan hukum agar arsitektur kekuasaannya tetap aman dan terjaga, tidak terganggu bahkan terancam. Dengan dalih dan alat kekuasaannya, yakni “hak prerogative”, seorang presiden misalnya dapat memilih dan mengangkat orang-orang dekatnya untuk menjadi pagar politik dan hukum. Jabatan-jabatan kekuasaan negara yang strategis harus dipegang oleh orang-orang yang yang memiliki loyalitas tinggi, loyalitas tinggi bukan karena profesionalitasnya, tapi lebih karena kemampuan dalam menjaga, mempertahankan, dan memperluas porsi kekuasaannya

tive. Langkahpolitiksang presiden.

Kondisi tersebut diulangpadapemilihancalonkapolribaru, yang saat ini seyang menjatuhkandang dibangun dan dikembangkan oleh padaKomjen Pol. Pemerintahan baru Budi Gunawan yang Jokowi. Meski produk selama ini dalamrekaman publik banyak demokrasi electoral modern, Jokowi yang catatan miringnya. merupakan presiden Bahkan ICW merdari kalangan sipil espon akan dipilihnya Oleh : sangat sadar dan BG ini sebagai mimpi Umar Sholahudin buruk bagi penegamahfum, bahwa dikan hukum di Indorinya sangat membutuhkan agar posisi nesia. Belum hilang politik sebagai presiden bisa “husdalam ingatan publik, pada tahun nuh khotimah”sampaiakhirmasa 2010 lalu, majalah Tempo menulis jabatannya. Strategi politikpun laporan mengenai rekenening dibangun dan dimulai dengan megendut polisi. Dalam laporan itu, nempatkan orang-orangnya di podisebut per tanggal 19 Agustus sisi strategi; Pertama; Di bidang 2008 kekayaan BG mencapai Politik-keamanan; sang presiden Rp 4,6 miliar. BG juga dituduh menunjuk politisiNasdem(partai melalukan transaksi dalam jumkoalisi PDI-P), Tedjo Eddy Pudlah besar, tak sesuai dengan jiantosebagai Menkopolhukham; profilnya sebagai pejabat tinggi untukmengamankan “keamanan” polisi. Bersama anaknya, BG diskekuasaannya, posisi Danpasebut telah membukan rekening dan masing-masing menyetor pamres yang dipegang oleh meRp 29 milyar dan Rp 25 milyar. nantu mantan kepala BIN HM. Dengan arsitektur politik-hukum Hendropriyono, Mayjen TNI seprtiini, lengkap sudah pagar Andika Perkasa, Kedua. Bidang politik-hukum sang presiden dan hukum; menteri Hukum dan akan lebih immune dari terpaan HAM, diisi oleh Politisi (dari angin dari segala penjuru.

PDi-P), Jaksa Agung dari Politisi Ketika Jokowi akan memilih Nasdem (mitra koalisi), Prasetyo; “para pembantunya”, dia secara Mahkamah Konstitusi dipegang aktif “menggandeng” KPK dan mantan politisi (PDI-P), I Gede PPATK diajak untuk mentracking Dewa Palaguna, dan terbaru rekam jejak para calon menteri, calon Kapolri akan jatuh ke Budi apakah calon menterinya berGunawan (BG). Meski langkah masalah atau tidak bermasalah politik Jokowi itu mendapat reatau potensi bermasalah. Namun spon miring bahkan negative dari sangat ganjil, ketika memilih publik, karena selain sebagian para penegak hukum, Jokowi tidak kapabel juga karena lebih tidak melakukan hal yang sama. berwajah “politik balas budi” atau Jaksa Agung, hakim MK dan transaksional, jargon politik calon tunggal Kapolri adalah poyang selama kampanye ditolak sisi stretegis yang tidak didapat mentah-mentah, tapi Jokowi laikmelalui “restu” dari KPK dan nya anjing menggongong kafilah PPATK. Ketiga posisi itu adaterus berlanjut”. Ketiga, dibidang lah “murni” selera politik sang ekonomi, menunjuk mantan wakil presiden. Secara yuridis, memang kepala BIN, Maroef Samsudin tidak adalah pasal konstitusi sebagai presiden Direktur PT. yang dilanggar, tapi secara etisFreeport Indonesia, yang diduga moril publik dapat dinilai kurang atas rekomendasi HM. Hendropriatau tidak patut atau etis. Jargon yono, begitu juga posisi komisaris politik saat kampanye “tolak poliPT. Telkom yang jatuh ke tangan tik transaksional”, tak berkeseanak HM Hendropriyono, Diaz suain dengan fakta politiknya, Hendropriyono. justru yang terjadi wajah politik Saat memilih jaksa agungdari istana; berwajah “transaksional”. politisi, responpublikjuga nega-

Selainitu, janjipresiden yang akanmemilih orang-orang professional (non partai).

Sibuk memperkuatPagar Wajah politik transaksional berakibat pada masih nihilnya prestasi (politik) sampai menjelang 100 hari kekuasaannya.

Meski masih terlalu dini menilai kinerja pemeritnahan baru dalam 100 hari, namun demikian, rentang waktu itu setidaknya dapat menancapkan dan memberikan harapan-harapan publik yang lebih optimis. Waktu 100 hari bukannya untuk membangun fondasi jalannya roda pemerintahan baru yang lebih produktif dan mensejahterahkan, justru yang terjadi sebaliknya. Selama 100 hari kerja sang presiden, justru disibukkan dengan membangun dan memperluas pagar-pagar politik-hukum istana (baca: presiden).

Kasus kebijakan kenaikan BBM, carut-marutnya “kartu sakti”, dan politik pecah belah parpol (kasus PPP dan Golkar) adalah salah satu comtoh bagaimana cara kelola (kekuasaan) negara yang labil.

Melihat serentan langkahlangkah politik sang presiden, bukannya memberikan harapan dan optimisme publik yang lebih baik, tapi justru melahirkan pesimisme publik. apalagi pagar politik paling bawah (relawan Jokowi lover) menjadi sang presiden sebagai kultus; right or wrong is my president!!. Alias anti kritik dari publik; mengkritik berarti sirik, maklum suara-suara orang kalah, dan uangkapan satir lainnya.

Suara-suara kritik public bagaikan angin lalu. Kekuasaan saat ini sedang mengalami apa yang disebut –pinjam ilmu psikologisebagai autism politik; dia sudah “enjoy” dengan duniannya sendiri (kekuasaannya), tidak peduli dengan lingkungan sosial – politik sekitarnya. Karena itu, benar juga kata sebagian orang; kekuasaan itu laiknya minum air garam; semakin diminum semakin haus. Semoga sang presiden tidak terlena dengan kekuasaannya itu. Wallahu’alam Mahasiswa S3 FISIP Unair, Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 14 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Komisi A Minta Satpol PP Razia Warung Remang-remang Gresik, Bhirawa Keberadaan warung remang-remang mulai menjamur di berbagai kawansan membuat Komisi A DPRD gerah. Sehingga Satpol PP diminta giat melakukan razia.

Bila ditemukan tak sesuai dengan prosedur maka ditutup saja, karena keberadaanya sudah meresahkan masyarakat.

Menurut Anggota Komisi A, Wongso, keberadaan warung remang-remang mulai menjamur. Di tempat itu jumlah yang melayanani (perempuan, red ) bisa lebih dari dua orang, mereka kebanyakan bukan warga asli Gresik. Keberadaanya kini mulai meresahkan warga, bahkan sudah terima laporan dari beberapa warga yang keberatan dan risih. ‘’Kami berharap agar Satpol PP bisa segera melakukan razia, karena biasanya berdirinya warung itu. Mereka izin kepada perangkat desa atau kecamatan setempat sehingga Pemkab tahu. Keberadaanya warung itu, diduga karena adanya razia yang gencar dilakukan Satpol PP Surabaya. Dalam menekan jumlah gepeng di jalanan, serta para PSK (Pekerja Seks Komersil) juga cukup mengkhawatirkan.

Dan posisi Gresik yang bersebelahan dengan Surabaya memungkinkan untuk dijadikan lokasi pelarian. Bila tidak segera ditindak, bisa jadi Gresik jadi tempat penampungan,’’ katanya.Q kim

Petro Siap Salurkan Pupuk ke Petani Gresik, Bhirawa Menyambut musim tanam awal tahun 2015 ini, PT Petrokimia Gresik (PKG) siap melayani dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani di seluruh wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Stok pupuk subsidi di Jatim tanggal 11 Januari 2015 untuk Urea 4.558 ton, ZA 22.758 ton dan SP 36 sebesar 36,571 ton.

Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Petrokimia Gresik, Wahyudi, seluruh pupuk itu siap disalurkan ke masingmasing wilayah di Jatim. Pupuk bersubsidi itu merupakan komoditas yang diawasi, maka produsen pupuk akan menyalurkan pupuk subsidi berdasar pada ketentuan-ketentuan pemerintah.

Penyaluran pupuk ke petani dan kelompok tani sangat bergantung pada kesiapan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan peraturan pemerintah pada tingkat Kabupaten (Perbup), tingkat Propinsi (Pergub) dan tingkat nasional (Permentan dan Permendag).

Jadi, pada awal musim tanam tahun 2015 ini, kecepatan untuk penyusunan RDKK dan peraturan pemerintah sangat menentukan kelancaran penyaluran pupuk ke petani dan kelompok tani.Q eri

Kantor Dinsosnaker Senilai Rp 4,3 M Diresmikan Sidoarjo, Bhirawa Renovasi kantor Dinsosnakertrans Sidoarjo di Jl Raya Jati, Sidoarjo, yang menelan biaya total Rp4,3 miliar, mulai ditempati Rabu (7/1) kemarin. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang datang dalam peresmian kantor itu sempat mengatakan, berbagai sarana itu akan sia-sia jika tak membawa perbaikan pada pelayanan umum.

Maka itu, Saiful Ilah mengajak kepada seluruh masyarakat Sidoarjo untuk turut mengawasi kinerja aparat pemerintahan di segala bidang dan tingkatan. ‘’Renovasi gedung ini harus berdampak pula pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya untuk menyenangkan aparat pemerintahan saja,’’ tegas Saiful Ilah yang dalam kesempatan itu didampingi Sekdakab, Vino Rudi Muntiawan dan sejumlah pejabat di Kab Sidoarjo.

Saiful Ilah juga menegaskan, kini menjadi aparat negara bukan lagi menjadi penguasa, melainkan menjadi pelayan publik. Kini di Sidoarjo Industrinya berkembang pesat. Ini jelas akan membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Sidoarjo. Maka bupati meminta agar pihak Dinsosnaker Sidoarjo harus bisa memberikan pelayanan terutama dalam bidang ketenagakerjaan yang lebih baik. Q ali

PKL Bandel Akan Disidang Tipiring Sidoarjo, Bhirawa Tak hanya pembuang sampah sembarangan saja di Kab Sidoarjo yang kena sanksi Tipiring (Tindak Pidana Ringan).

Tapi mulai tahun 2015 ini, para PKL bandel yang berjualan dengan melanggar Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum juga akan dirazia.

Kabid Penyidikan dan Penindakan Pol PP Sidoarjo, Hari Sucahyono SH Msi mengatakan, sesuai Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum itu, sanksinya berupa pidana kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta. ‘’Sidang Tipiring ini akan dilaksanakan di Kantor Satpol PP Sidoarjo, Jl Kombespol M Duryat,’’ katanya, Selasa (13/1) kemarin, di kantornya.

Penertiban PKL ini, jelas Hari, akan dilakukan di seluruh wilayah Sidoarjo secara bertahab. Kegiatan pertama akan dimulai Bulan Februari 2015. Pemberian sanksi Tipiring ini agar ada efek jera pada PKL yang berulang kali melakukan pelanggaran. Sudah dibina dan disosialisasi tapi tak pernah digubris.

Menurut Hari, sebelum program ini dilakukan, pihak Satpol PP tentu saja sudah memberikan pembinaan dan sosialisasi pada PKL. Tapi kalau masih tetap melanggar akan disidang Tipiring.

Dengan adanya sanksi ini diharapkan pelanggaran oleh PKL bisa menurun bahkan tidak ada.Q ali

5

Khuluq Kembali Maju sebagai Cabup Gresik NU Tradisional Tetap Menginginkan Nadir yang Maju Gresik, Bhirawa Calon Bupati (Cabup) Gresik terus bermunculan. Setelah Ir Ahmad Nadir, Ketua PCNU Kab Gresik, Husnul Khuluq juga dikabarkan akan maju sebagai bursa Cabup Gresik. Kekalahan Husnul Khuluq pada Pilbub 2010 lalu atas pasangan Sambari Halim RadiantoMoh Qosim (SQ) lalu tampaknya membuatnya masih penasaran.

Orang nomor satu di PCNU Gresik ini kembali dimunculkan menjadi Cabup Gresik 2015. Sayangnya, sejumlah kalangan utamanya di lingkungan NU dan PKB diakar rumput mayoritas menginginkan Achmad Nadir sebagai Cabup . Sebab hingga kini hanya Achmad Nadir yang dinilai bakal mampu mengalahkan popularitas Sambari yang dikabarkan akan maju kembali bersama Moch Qosim yang kini masih menjadi wakilnya. Sedangkan, jika Khuluq yang ditampilkan bukan hal sulit bagi pasangan SQ untuk menumbangkanya. ‘’Khuluq bukan tandingan SQ. Nah, mungkin pada Pilbup yang lalu Khuluq bolehlah, Tapi kalau Pilbup mendatang akan sia-sia meskipun beliau masih menjabat sebagai Ketua PCNU Gresik, karena bukan jaminan. Dan NU Gresik hing-

ga kini belum memiliki tokoh yang mampu untuk menandingi kekuatan Sambari-Qosim (SQ) yang akan maju kembali pada Pilbup mendatang,’’ kata tokoh masyarakat Sidayu, Nasihuddin, kemarin.

Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya yang kini menjadi UIN Surabaya ini mengungkapkan, dari pengamatan dan survei yang dilakukan menjelang berakhirnya masa bhakti Sambari-Qosim ini ditingkat masyarakat bawah, lebih kepada sosok Achmad Nadir, karena pernah sukses membawa PKB dan DPRD Gresik pada posisi idealnya. ‘’Kalau warga NU Gresik ingin kembali pada eranya, hingga kini masih Nadir yang mampu menandingi SQ. Contoh saja sedikit, meskipun dulu Bupatinya Kiai Robbach yang juga kader PKB, Nadir tetap kritis. Dan Nadir pernah memangkas anggaran

era pemerintahan Bupati Robbach mencapai ratusan miliar, karena dinilai tak berpihak rakyat kecil,’’ ungkap pria yang pernah gagal dalam pemilihan legislatif melalui Partai Nasdem itu. ‘’Dan apalagi Jazilul, orang Gresik tak kenal. Track Recordnya seperti apa,’’ sambungnya.

Sementara itu, Husnul Khuluq ketika dikonfirmasi wartawan mengaku siap menantang Sambari lagi dalam Pilbup Gresik 2015, meski dia pernah kalah pada Pilbup 2010 lalu hingga dirinya eksodus ke Pemkab Bojonegoro dan diangkat Bupati Bojonegoro Suyoto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Bojonegoro. ‘’Hingga kini memang belum ada keputusan bersama. Tapi kalau ditanya siap apa tidak, saya memastikan siap maju dalam Pilbup Gresik,’’ ujar Khuluq.

Namun Khuluq mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilbup, apakah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. ‘’Aturannya kan sekarang masih digodok, kita tunggu saja.

Setelah ada keputusan pasti, baru kita perhitungkan dan

tata kembali, tapi saya optimistis,’’ sambungnya.

Sementara itu, kiprah Khuluq selama hampir lima tahun terakhir di Gresik terbilang minim. Sebab setelah mundur dari jabatan Sekda Gresik dan kalah dalam Pilbup 2010, dia melanjutkan karir birokrasinya di Bojonegoro. Dan kini Khuluq menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kab Bojonegoro.

Saat ditanya, apakah sudah ada ‘pinangan’ dari partai atau dukungan dari para kiai di Gresik, Khuluq memastikan belum ada. ‘’Belum ada pembicaraan dengan partai maupun kiai. Meski saya siap, masih banyak juga yang harus saya pertimbangkan, khususnya karir saya di birokrasi, kan masih ada waktu hingga lima tahun lagi sebelum saya pensiun,’’ pungkasnya.

Terkait kandidat-kandidat bakal Calon Bupati yang kini muncul, ada beberapa yang menurutnya kuat, di antaranya incumbent, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Wakil Bupati Gresik, Moh Qosim jika dalam Pilbup 2015 berniat maju menjadi calon bupati, mantan Ketua DPRD Gresik, Achmad

Nadir, dan Jazuli Fawaid, careteker Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Gresik, yang saat ini juga menjabat sebagai Anggota DPR RI. Sementara itu, berkaca pada Pilbup Gresik 2010 lalu, Husnul Khuluq yang berpasangan dengan Musyaffa’ Noer adalah pasangan yang kuat dan nyaris memenangkan Pilbup. Dalam coblosan tahap awal, Khuluq yang diusung PKB, PPP, Gerindra dan PKNU itu unggul dari pasangan Sambari halim Radianto-Moch Qosim yang didukung Golkar dan PKPI. Namun Sambari dan Qosim berhasil menggugat hasil Pilbup kala itu dengan bukti money politics, sehingga putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan coblos ulang di sembilan kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Gresik, yaitu di Kebomas, Bungah, Driyorejo, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, Duduksampeyan, dan Balongpanggang.

Hasil total setelah coblos ulang, pasangan Sambari-Qosim berhasil mem balikan posisi, unggul dari pasangan Khuluq-Musyaffa’ dan menjabat Bupati dan Wakil Bupati periode 20102015.Q eri

Bupati MKP Dijadikan Nama Jalan

ist

Parkir mahal di Stasiun Kereta Api Mojokerto ini dikeluhkan warga karena dinilai sangat mahal

Komisi II Deadline Pengelola Parkir PT KAI Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi II DPRD memberikan deadline (batas waktu) kepada pengelola parkir Stasiun Kereta Api Mojokerto, PT Reska Multi Usaha (PT RMU) untuk menurunkan tarif parkir yang dinilai meresahkan masyarakat. Batas waktu diberikan hingga akhir Januari mendatang.

Selama ini tarif parkir yang berlaku sebesar Rp5 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp3 ribu untuk roda dua. ‘’Tarif parkir tak bisa ditentukan semaunya. Tak bisa diberlakukan di luar ketentuan Perda Kota Mojokerto,’’ lontar Sony Basoeki, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Selasa (13/1) kemarin.

Sony menambahkan, deadline itu dikeluarkan Komisi II DPRD Kota Mojokerto setelah mendatangkan Kepala Stasiun Mojokerto dalam rapat dengar pendapat sehari sebelumnya. ‘’Kami memberikan deadline PT KAI sampai

akhir Januari, dan tarif parkir sudah harus turun,’’ tegas Sony.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, besarnya pengenaan restribusi masuk stasiun terhadap masyarakat pengguna sepeda motor dan mobil selama ini mengundang keluhan. Itu belum termasuk biaya inap progresif mobil dan motor di lokasi stasiun yang juga dinilai sangat mahal. ‘’Biaya inap progresif 24 jam bagi mobil yang mencapai Rp20 ribu plus tarif masuk awal Rp5 ribu dan sepeda motor Rp3 ribu sangat tak masuk akal. Ini sangat ironis, jauh lebih murah naik sepur Jenggolo ke Sidoarjo daripada ongkos parker di stasiun itu,’’ serunya.

Jika pengelola tak menggubris keluhan masyarakat ini, dewan menyatakan akan menyelesaikan persoalan ini di level tingkat atas. Caranya, wakil rakyat ini akan mendatangi langsung Direksi PT KAI di Jakarta. Fatalnya,

selama ini pihak pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tempat ini hampir 0%. Pihak pengelola hanya memberikan konstribusi Rp200 ribu per tahun.

Sony menjlentrehkan, kendati dibawah wewenang PT KAI pengenaan parkir di luar ketentuan telah melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. ‘’Karenanya kami mendesak agar pengelola dan PT KAI memberi konstribusi PAD sesuai ketentuan. Dan menurunkan restribusi masuk stasiun dan biaya penitipan sesuai dengan aturan daerah,’’ tegasnya.

Dalam pertemuan sebelumnya, pihak Stasiun KA menyatakan tak berwenang menentukan besaran pengelolaan restribusi dan tarif parkir di area stasiun. Menurutnya, pengelolaan itu merupakan kebijakan PT KAI Pusat. Namun mereka menyatakan akan menyampaikan persoalan ini ke PT KAI untuk dikaji.Q kar

DPRD Gresik Minta Kontraktor Lengis Perhatikan Lingkungan Gresik, Bhirawa DPRD Kab Gresik, meminta kontraktor pembangunan Stadion Lengis memperhatikan kerusakan lingkungan, sebab sejumlah perusahaan di sekitar proyek memprotes adanya kerusakan lingkungan, seperti rusaknya saluran air dan tembok pembatas yang roboh.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi AM, Selasa, mengatakan pengelola proyek harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami sejumlah perusahaan, termasuk mengganti pembuatan tembok yang roboh. ‘’Pengelola proyek harus tahu konsekuensinya bila melaksanakan pembangunan, termasuk bertanggung jawab atas segala kerusakan,’’ katanya.

Anggota Komisi C DPRD Gresik, Hadi Kusono mengaku telah berkali-kali memberikan peringatan kepada kontraktor supaya memperhatikan lingkungan sekitar, namun tak pernah digubris hingga adanya laporan kerusakan lingkungan

dari sejumlah perusahaan. ‘’Saya sudah membayangkan kalau hujan intensitas tinggi, sejumlah perusahaan yang ada di sekitar proyek pembangunan Lengis akan rugi,’’ katanya.

Sebelumnya, dua perusahaan di sekitar proyek Stadion Lengis, yakni PT Hacien Offshore dan UD Kurnia Baru melapor ke DPRD Gresik terkait adanya kerusakan tembok dan saluran pembuangan air akibat proses pembangunan stadion. Dalam laporannya, dua perusahaan itu menyebut adanya pagar yang roboh hingga 150 meter hingga saluran pembuangan air yang dipenuhi lumpur akibat proyek pembangunan.

Manajer PT Hacienda Offshore, Dewi Handayani, mengatakan pihaknya sudah melapor kerusakan itu kepada Pemkab Gresik, namun tidak ada yang datang dan memperbaiki. ‘’Tembok yang runtuh itu awalnya hanya sepanjang 40 meter, namun akibat dibiarkan dan

tak ada tanggapan, kini melebar menjadi 150 meter,’’ katanya.

Sementara dari UD Kurnia Baru, kuasa perusahaanya, Nur Cahyadi, mengaku saluran pem buangan air dari proyek Stadion Gunung Lengis yang bermuara di belakang pabrik membuat bahan baku kayu olahan menjadi rusak. ‘’Tumpukan kayu kami kena air bercampur lumpur, karena itu kami protes dan minta harus ada tindakan nyata,’’ katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Gresik, Bambang Isdianto, meminta maaf kepada sejumlah perusahaan yang mengalami kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan Stasion Lengis di kawasan Bukit Lengis, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas. Pihaknya memastikan akan mengganti rugi seluruh kerusakan akibat proses pembangunan Stadion Lengis kepada sejumlah perusahaan.Q kim

Kab Mojokerto, Bhirawa Sebagai apresiasi atas kerja kerasnya menciptakan ide dan membangun insfrastruktur jalan, nama Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) akan dijadikan nama ruas jalan. Jalan yang dibangun dengan konstruksi beton yang memiliki lebar tujuh meter dan panjang 4,6 kilometer itu merupakan jalan tembus dari Desa Padusan menuju Desa Claket, yang merupakan akses menuju lokasi Wisata Air Panas Pacet.

Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan ini dihaapkan membantu penguna jalan menuju obyek wisata alam itu. Meski lokasi konstruksi jalan berada di area tengah hutan pinus, namun kualitas konstruksinya layaknya jalan raya di dataran rendah.

Namun di lokasi saat ini, pembatas jalan masih belum terpasang, meski jalan itu berada di lereng Gunung Welirang yang banyak tanjakan maupun jalur turun yang tajam.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kab Mojokerto, Zainal Abidin menjelaskan, pembangunan jalan itu mulai di kerjakan sejak April 2014 dan selesai pengarapan pada akhir Desember lalu.

‘’Jalan itu kita beri nama JL Mustofa Kamal Pasa, karena pembangunan itu merupakan ide dari Pak Bupati. Nantinya papan nama jalan itu dipasang di pintu masuk gapura Desa Claket,’’ terang Zainal dihubungi kemarin.

Nama Jalan MKP disematkan di lokasi terebut juga karena di jalan yang baru dibangun belum memiliki nama jalan. “,jadi ya kita beri nama Jalan itu sesuai dengan nama Bapak Bupati Mojokerto,” tambah Zainal lagi.

Jl Mustofa Kamal Pasa (MKP) di kawasan Desa Claket, Pacet itu lanjut Zainal, ditargetkan rampung pada tahun 2015 ini dan menghabiskan total dana APBD senilai Rp14,134 miliar. Dijadwalkan, dalam waktu dekat di tahun 2015 ini akses jalan itu akan bisa dilalui kendaraan. ‘’Jalan itu adalah jalur alternatif, apalagi setiap tahun dan saat liburan lebaran. Di kawasan Pacet selalu macet hingga 5 km mulai dari pintu masuk Padusan Air Panas. Yang pasti, ini adalah solusi untuk mengurai kemacetan panjang yakni pengendara naik ke Claket dan turun ke jalan baru ini,’’ urai Zainal.Q kar

Bupati Marahi Pegawai PLN Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto marah dengan pegawai PLN yang sedang menebang pohon sembarangan. Sebab, penebangan tanpa berkoordinasi. Melihat kenyataan itu bupati langsung turun dari mobil dinasnya dan seketika menghentikan penebangan itu.

Awalnya, waktu itu mobil dinas Toyota Fortuner berplat merah W 1 AP berhenti ditengah perjalanan. Saat itu tampak pegawai PLN sedang menebang pohon rindang yang banyak tumbuh di sisi kanan kiri sepanjang Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Sambari Halim Radianto pada Selasa, (13/1).

Seseorang keluar dari mobil itu dan ternyata orang nomer satu di Kab Gresik yaitu Sambari Halim Radianto. Begitu turun dari mobil dinasnya bupati menghentikan penebangan pohon.

Bupati tampak tak suka. Seakan meredam amarah, Bupati menghentikan penebangan pohon itu. Ternyata sudah ada enam batang pohon yang sudah ditebang.

Melihat kenyataan ini tampak bupati sangat marah.

Kemarahan itu sangat beralasan. Pasalnya penebangan pohon itu tanpa adanya koordinasi dengan pihak terkait. ‘’Mestinya berkoordinasi dengan Pemkab Gresik, karena penebangan pohon juga ada aturannya,’’ ujar bupati yang saat itu juga diikuti beberapa orang anggota media.

Masih menurut bupati, dulu sudah ada komitmen antara Pemkab Gresik dengan pihak PLN. Komitmen itu terkait dengan penebangan pohon ini, yaitu kalau pihak PLN akan menebang pohon harus berkoordinasi dulu dengan pihak Pemkab Gresik dalam Hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH). ‘’Tulis ini, dengan adanya penebangan pohon yang tanpa koordinasi dengan Pemkab, Bupati marah,’’ ujar Bupati Sambari.

Kepala Bagian Humas Suyono Pemkab Gresik yang ikut mendampingi Bupati menjelaskan, kemarahan bupati ini sangat beralasan. Selain adanya komitmen dengan pihak PLN terkait penebangan pohon. Di Gresik juga sudah ada Perda tentang penebangan pohon. ‘’Jadi jangan seenaknya sendiri menebang pohon tanpa ada koordinasi,’’ ujar Suyono.Q eri

JAWA TIMUR

6

Rabu Pon, 14 JANUARI 2015

Komisi C DPRD Desak PT MHI Selesaikan Persoalan Irigasi Jombang, Bhirawa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang mendesak kepada pelaksana pembangunan jalan tol untuk merespon keluhan warga terkait buruknya saluran irigasi.

PT Maharga Harjaya Infrastruktur (MHI) selaku pelaksana pembangunan juga diminta menyediakan akses jalan yang layak kepada petani menuju sawah.

Desakan tersebut disampaikan sejumlah anggota Komisi C DPRD Jombang, dipimpin Ketua Komisi, Mas’ud Zuremi, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat persoalan pengairan sawah yang ada di Dusun Santren, dan Dusun Ngrawan, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang, Selasa (13/1) kemarin.

Berdasarkan hasil

sidak, Mas’ud Zuremi menilai kondisi irigasi sawah di sekitar pintu masuk jalan tol tersebut kondisinya memprihatinkan. “Saluran air di kawasan itu lebih rendah dari lahan sawah yang berada di utara jalan tol, sehingga petani kesulitan untuk mendapatkan air,” katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta agar PT MHI agar secepatnya menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani, baik soal irigasi ataupun soal akses jalan ke areal persawahan. “Selain persoalan saluran air, pelaksana pembangunan jalan tol juga tidak menyediakan jalan untuk akses para

petani saat musim panen tiba,” terang Mas’ud.

Mas’ud Zuremi mengatakan untuk mempercepat penyelesaian yang dihadapi petani di sekitar jalan tol, pihaknya akan menggelar pertemuan yang melibatkan petani dan PT MHI. “Kami minta untuk dibicarakan di kantor Dewan. Semua pihak terutama warga yang dirugikan akan kami datangkan,” ujarnya.

Kepala Dusun Kedung Banteng, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Sapari, mengaku jika sejak awal dibangunnya jalan tol, warga meminta agar dibangun jalan agar transportasi saat musim panen para petani tidak kesulitan. Q rur

Komisi C DPRD Jombang, dipimpin Ketua Komisi, Mas’ud Zuremi, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat persoalan pengairan sawah yang ada di Dusun Santren, dan Dusun Ngrawan, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang, Selasa (13/1) kemarin. romadlon/bhirawa

KILAS JATIM

DPRD Gandeng Kejaksaan Awasi Alokasi Dana Desa Bondowoso, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Bondowoso, akan bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Inspektorat untuk mengawasi anggaran untuk desa. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Bambang Suwito.

Menurut Ketua Komisi I DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pengawasan ketat ini perlu dilakukan karena besarnya rencana alokasi anggaran yang akan dikucurkan pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam UU Desa no 6 Tahun 2014 yang mencapai lebih dari satu Milyar Rupiah. “Kita telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya korupsi mengingat besarnya anggaran untuk desa,” kata Bambang pada sejumlah wartawan digedung DPRD Selasa (13/1) kemarin.

Bambang juga sebenarnya sangat berharap adanya pengawasan dari masyarakat termasuk kalangan Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga potensi penyelewengan dan penyalahgunaan bias diminimalisir. “Sebenarnya siapapun bisa mengawasi termasuk masyarakat, LSM, Pers dan lembaga lainnya,” katanya. Q mb7

Guru Dinilai Masih Lemah Kreativitas Banyuwangi, Bhirawa Tenaga guru di Indonesia dinilai kurang memiliki improvisasi dan kreativitas dalam proses belajar di bangku sekolah. Umumnya guru masih menyampaikan secara rigid materi sesuai kurikulum nasional tanpa sentuhan yang menyenangkan. Akibatnya, peserta didik hanya terfokus menghafal materi ajar, pasif dan tidak komunikatif.

Karena itu, Mark Heyward, Goverment and Management Advisor USAID Prioritas, mengaku gencar menjalin kemitraan yang menyasar tingkat pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu guru dan peserta didik. Di Banyuwangi, USAID telah menunjuk 24 sekolahan mulai SD, MI, SMP, dan MTs sebagai sekolah mitra prioritas buat peningkatan kualitas pembelajaran. “Kami memperkuat proses pembelajaran yang ada dengan berfokus pada cara belajar yang lebih aktif dan menyenangkan menyesuaikan kurikulum nasional,” kata Mark disela-sela sosialisasi di kantor bupati, Selasa (12/1).

Menurut Mark, kurikulum nasional yang diberlakukan semestinya diimbangi dengan daya kreatifitas guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk aktif meningkatkan mutu pendidikan. Proses belajar tidak lagi monoton, melainkan saling berinteraksi supaya merangsang siswa berfikir kreatif.

Pihaknya juga membantu proses pemetaan distribusi tenaga guru menyesuaikan kebutuhan setiap sekolah. Di sektor pendidikan dasar, Mark berfokus pada peningkatan SDM guru pra dan dalam jabatan di LPTK melalui progra praktik. Pembelajaran aktif di SD/MI, SMP/MTs menjadi lebih menarik, relevan dan efektik. Q nan

Jelang Pilbup, Demokrat Tunggu Rekom DPP PAN Belum Lakukan Penjaringan Sumenep, Bhirawa Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Sumenep memang belum ditetapkan, tapi sejumlah partai politik (parpol) yang ada di ujung timur Pulau Madura ini sudah melakukan penjaringan bakal calon kandidat.

Seperti yang terjadi di DPC Partai Demokrat Sumenep. Partai berlambang mercy ini tinggal menunggu rekomendasi dari DPP. Pasalnya sudah terbentuk tim 7 yang terdiri dari DPC, DPD dan DPP. Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep, Ach Zahrir Ridha mengatakan, setelah tim 7 terbentuk langsung bergerak cepat dan sesuai mekanisme, penjaringan bakal calon itu telah selesai di tim 7. Sehingga DPC Partai Demokrat Sumenep hanya menunggu rekomendasi dari DPP. “Rekomandasi itu dari DPP berdasarkan pertimbangan dari tim 7 dan dalam waktu dekat rekomendasi itu akan kami terima, karena sesuai mekanisme di tim 7 penjaringan itu sudah selesai, “ kata Ach Zahrir Ridha, Selasa (13/1).

Iir sapaan akrab Ach Zahrir Ridha

menerangkan, hasil koordinasi, dari nama-nama yang masuk di tim 7 dan menjadi pertimbangannya, 70 persen sudah mengerucut ke satu nama yakni Zainal Abidin. Selain Zainal Abidin juga ada nama yang muncul yakni Jamila Wafiqah, mantan istri Bupati Sumenep. “Kami tetap menunggu rekomendasi dari DPP, kepada siapa akan jatuh. Karena keputusannya tetap berada di DPP, tim 7 hanya memberikan pertimbangan dari nama yang muncul dalam hasil survey itu” jelasnya.

Iir juga memastikan, calon yang akan diusung partai berlambang mercy itu merupakan tokoh asal Sumenep dengan pertimbangan kandidat yang diusung itu benar-benar mengerti kondisi Sumenep sehingga gampang melakukan pembenahan di masa-

masa yang akan datang. “Kami pastikan calon yang kami usung berasal dari Sumenep dan mengerti kondisi Sumenep. Karena kalau bukan orang Sumenep asli maka mereka sulit mengerti kondisi Sumenep,” urainya.

Sementara itu, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep belum melakukan langkah teknis mengenai penjaringan dan penyaringan bakal calon kandidat kepala dan wakil kepala daerah itu. Hanya saja, ada tiga nama yang telah melakukan komunikasi dengan DPD PAN setempat.

“Sudah ada 3 orang yang melakukan komunikasi dengan DPD PAN Sumenep, namun DPW PAN Jatim memang belum melakukan langkah teknis terkait pilkada di Sumenep,” kata Malik Effendi, wakil ketua bidang organisasi keanggotaan dan pemilu PAN Jatim, tanpa menyebutkan tiga nama itu, Selasa (13/1).

Malik yang juga ketua komete pemenangan pemilu DPW PAN Jatim menerangkan, mekanisme menjaringan dan penyaringan bakal calon (ba-

Perusahaan Korea Diadukan ke Bupati Kab Kediri, Bhirawa Ratusan karyawan yang tergabung dalam SBTK-PPDI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Kediri untuk mengadukan nasibnya yang di PHK secara sepihak oleh PT Korena Seed Indonesia. Aksi ratusan buruh ini selain membawa poster-poster kecaman dan keranda mayat, buruh juga melakukan aksi treatikal tindakan diskriminasi perusahaan pada buruh yang berserikat dengan merumahkan para buruh.

“Kami meminta Bupati menindak tegas PT KSI yang telah melanggar UU nomor 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat, sebab PT KSI telah

melakukan pemberangusan serikat dengan tidak mengakui serikat pekerja,” kata Danie Arisandi selaku korlap aksi.

Sealin itu, menurut Daniel, PT KSI ini telah beroperasoi sejak 18 tahun lalu, namun hingga saat ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan, dengan tidak memperhatikan hak-hak normatif buruh, sehingga sudah selayaknya pemerintah harus segera turun tangan untuk menyelasaikan persoalan ini “Banyak pelanggaran yang dilakuakan diantaranya upah tidak sesuai UMK, hak cuti tidak diberikan, hak keselamatan kerja juga tidak diberikan, yang lebih parah jamkerja tidak sesuai

ervan/bhirawa

Ratusan karyawan yang tergabung dalam SBTK-PPDI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Kediri untuk mengadukan nasibnya yang di PHK secara sepihak oleh PT Korena Seed Indonesia.

dengan jam kerja yang diatur di Indonesia,” ungkapnya.

Untuk itu, jika Pemkab Kediri tidak dapat menyelsaikan persoalan ini, para buruh mengancam untuk memboikot Pemilu Kada di Kabupaten Kediri. “Jika hak-hak rakyat tidak diberikan,” tandas Daniel.

Sementara, Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja yang diwakili Kepala Bidang Hubungan Industrial Ahmad Mutakin mengatakan jika dalam waktu dekat akan mempertemukan antara pihak perusahaan dan para buruh. “Untuk menyelsaikan persoalan ini harus duduk bersama untuk mencari solousinya,” ternganya. Senada dikatakan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri Taufiq Kafiudin, menurutnya sebelum hari senin akan sgera memangggil pihak perusahaan, dan diteruskan sidak pada perusahaan KSI untuk membuktikan kebenarannya. “Kita akan segera memanggil PT KSI, untuk memita keterangan, nanti hasilnya akan disampaiak ke Buruh, setelah itu kita akan minta duduk bersama untuk mencari solusinya,” tandasnya. Diketahui, aksi ini adalah aksi yang kedua kali paska PHK sepihak yang dilakukan PT KSI, namun aksi sebelumnya para pendemo hanya ditemui Komisi A, karena tidak ada tindak lanjut dari DPRD kemudian para buruh wadul ke Bupati Kediri. Q van

lon) kepala daerah dilakukan oleh DPD dengan cara menggelar rapat harian yang diperluas atau mengundang pengurus DPC tingkat kecamatan untuk mengusulkan dua nama ke DPW Jatim. “Kemudian, dari dua nama itu nanti diputuskan oleh DPW PAN Jatim melalui rapat harian menjadi satu nama, tapi hingga saat ini kami masih belum melakukan itu,” imbuhnya.

Legislator Propinsi Jatim ini menegaskan, hingga saat ini DPW PAN Jatim baru sebatas memberikan arahan ke DPD PAN di daerah untuk melakukan pra persiapan pilkada di 16 kota/kabupaten di Jatim. “Kami belum melakukan langkah lebih teknis karena masih menunggu penetapan Perppu dulu,” katanya.

Sebelumnya, DPC PDIP Sumenep telah membuka penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah sejak tanggal 12-18 Januari 2015. Sementara, masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep bakal berahir hingga bulan Oktober 2015 ini. Q sul

TKI Blitar Korban Air Asia Akhirnya Teridentifikasi Kabupaten Blitar, Bhirawa Setelah sebelumnya korban hilangnya pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 8501, Ruth Natalia (26) warga Jalan Gajah Mada Kecamatan Wlingi telah teridentifikasi, kini giliran Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Yuni Astuti (43) warga Dusun Jugo RT 05 RW 01 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang telah teridentifikasi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, dimana saat ini sudah ada kejelasan korban hilangnya pesawat Air Asia QZ 8501, TKI asal Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Yuni Astuti (43). “Berdasarkan informasi yang diterima, memang benar jenazah Yuni Astuti (43) telah teridentifikasi,” kata Herman Widodo.

Bahkan atas adanya informasi tersebut, pihaknya bersama sejumpah pihak seperti PMI Kabupaten Blitar telah mengirimkan personilnya untuk melakukan penjemputan jenazah Yuni Astuti (43) di Surabaya. “Saat ini (kemarin red) sejak pukul 14.30 WIB kami kirimkan 2 unit ambulance dari PMI untuk melakukan penjemputan korban,” jelasnya.

Namun pihaknya berharap proses penjemputan bisa segera terlaksana dengan cepat kepada pihak keluarga, karena secara administrasi memang tidak mudah bagi keluarga korban untuk mengambil jenazah. “Secara administrasi memang tidak mudah untuk mengambil jenazah, sebab ada beberapa hal penting yang harus dilalui. Untuk itu kami berharap perwakilan keluarga dan tim yang kami kirim bisa segera menyelesaikannya dan jenazah bisa segera di bawa pulang ke rumah duka di Kecamatan Kesamben,” ujarnya.

Ditambahkan Camat Kesamben , Ahmad Koliq mengatakan awalnya keluarga korban, yakni suami korban, Pak Supeno mendapatkan informasi dari dari DVI Polda Jatim bahwa ada salah satu korban hilangnya Air Asia adalah istrinya yang telah teridentifikasi. Kemudian pihak keluarga korban langsung berkoordinasi dengan Pemkab Blitar dan PMI untuk melakukan penjemputan. “Dari informasi tersebut dilakukan kroscek dan kemudian langsung dilakukan penjemputan oleh pihak PMI Kabupaten Blitar dengan 2 unit ambulance,” tambah Ahmad Koliq. Q htn

Disperta dan TNI Kompak Garap Peningkatan Swasembada Pangan Awal tahun 2015, menjadi momen awal yang baik bagi pemerintahan Joko Widodo untuk mensukseskan peningkatan swasembada pangan ditanah air. Agar program itu sukses, Presiden asal PDIP itu tidak tanggung-tanggung mencetuskan ide briliannya.

sawawi/bhirawa

Kepala Dinas Pertanian Agus Fauzi, Dandim Soegeng Riadi dan Asisten II Setkab Akhmad Sugiarto saat jumpa pers soal penguatan produksi pertanian dan swasembada pangan, kemarin.

Salah satunya, dengan menggandeng jajaran TNI mulai kalangan pusat hingga tingkat Koramil di seluruh Indonesia. Pagi kemarin (13/1) giliran Kodim 0823 Situbondo bersama Dinas Pertanian sertan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo merealisasikan program tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Agus Fauzi, mengatakan, pihaknya bersama TNI dan instansi terkait berkomitmen untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kabupaten Situbondo dan kawasan regional serta nasional. “Ini sesuai dengan amanat Presiden Jokowi yang meminta agar per-

soalan swasembada pangan yang meliputi padi, jagung serta kedelai bisa diatasi dalam waktu 3 tahun kedepan,” tegas Agus Fauzi.

Presiden Jokowi, kata Agus Fauzi, juga menginstruksikan kedepan agar tidak ada lagi aktivitas impor komoditas pangan di Indonesia. Oleh karena itu, sambung mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup itu, agar program itu tercapai tepat sasaran, Presiden Jokowi meminta untuk segera merangkul jajaran TNI. “Sebelumnya di tingkat Jawa Timur, Pemprov melalui Dinas Pertanian bersama Pangdam V Brawijaya sudah melakukan pertemuan bersama seluruh jajaran Dinas Pertanian, guna mem-

bahas tehnis dilapangan,” tegas Agus Fauzi.

Langkah lain yang akan dilakukan Dinas Pertanian agar program swasembada pangan bisa terwujud, kata Agus, pihaknya akan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari angka 1,3 menjadi lebih tinggi lagi.

“Cara yang ideal tentunya dengan menyiapkan ketersediaan stock pupuk dan pengairan bagi lahan pertanian milik petani.

Sehingga kebutuhan mereka bisa tercukupi dengan baik. Ini merupakan tugas bersama, mulai Dinas Pertanian, BKPPP, TNI serta instansi terkait,” ungkap mantan Kabag Kesra itu.

Di sisi lain, Dandim 0823 Situbondo, Letkol Arm, Soegeng Riadi menandaskan kesiapannya melaksankan instruksi Presiden RI, melalui KASAD dan Pangdam V Brawijaya, agar program swasembada pangan ber-

hasil dengan maksimal.

Instruksi itu sangat sepadan, imbuh Dandim, sebab di lembaga TNI juga ada program untuk peningkatan pangan bersama petani. “Agar ini berhasil baik, kami berencana nanti akan menyalurkan bantuan 27 mesin pompa air. Ini sesuai dengan kebutuhan petani saat musim kekeringan melanda Situbondo,” pungkas Dandim Soegeng Riadi.

Pihaknya, urai Dandim Soegeng lag, akan mengerahkan jajaran TNI mulai tingkat Kabupaten hingga Koramil serta jajaran Babinsa dalam ikut mensukseskan peningkatan swasembada pangan dan hasil pertanian di Situbondo. “Termasuk diantaranya ikut membantu melancarkan ketersediaan pupuk bagi petani dan kecukupan air bagi tiga komoditas tanaman yakni padi, kedelai dan jagung,” pungkas Dandim Soegeng. Q awi

Rabu Pon 14 JANUARI 2015

KILAS JATIM

PNS Indisipliner Diminta Ajukan Berhenti Lumajang, Bhirawa Wakil Bupati Lumajang, Drs H Asýÿat Malik, Mag, mengungkapkan, masih banyak PNS yang indisipliner. Di antaranya PNS lebih fokus dengan usaha sampingan di luar tugasnya, sehingga melalaikan tugas pelayanan publik yang harus dilaksanakannya. ‘’Silahkan bagi PNS-PNS yang seperti ini untuk berhenti saja,’’ tegas As’at Malik.

Kalau kemudian merasa usaha yang digelutinya lebih menghasilkan daripada gaji PNS. ‘’Silakan berhenti, saya akan mengizinkannya. Daripada berulang kali tidak masuk kerja. Atau diberhentikan.

Silakan tidak masuk kerja terus-menerus selama 46 hari. Nanti saya tandatangani surat pemberhentiannya,’’ ungkapnya terus terang,’’ tandasnya.

Warning ini sengaja disampaikan Asýÿat Malik Wabup, karena revolusi mental saat ini harus dilakukan. Terutama revolusi yang menyangkut perilaku. Ia mengingatkan PNS bukan bos. ‘’PNS abdi negara dan pelayan masyarakat, sehingga tidak boleh lagi bertingkah laku seolah-olah pejabat. Harus menjaga bicara, jangan mentang-mentang pimpinan terus seenaknya memperlakukan staf dengan tidak etis dan mentang-mentang karena menjadi atasan. Kalau ada yang berlaku seperti itu, laporkan maka, akan saya atur kembali tugasnya dengan mengalihkan ke pekerjaan lain,’’ katanya.

Ia mencontohkan, camat yang posturnya gagah kemudian tidak boleh hanya berada di belakang meja saja. Tidak pernah blusukan melihat kondisi masyarakatnya. ‘’Termasuk ada pegawai yang melakukan pungli,’’ tandasnya.Q yat

Hari Ini, Batas Akhir Kelengkapan Berkas CPNS Bojonegoro, Bhirawa Bagi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus dalam tes CPNS beberapa waktu lalu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bojonegoro memberikan batas akhir penyerahan kelengkapan berkas terakhir pada hari Zaenudin Rabu (13/1 hari ini –red.). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKD Bojonegoro, Zaenudin.

Menurutnya, jika batas akhir tidak melengkapi berkas tersebut, ia akan dinyatakan gugur dan digantikan peringkat atau ranking di bawahnya. “Berkas yang harus mereka lengkapi adalah adanya keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK),” ujarnya.

Disampaikan bagi yang CPNS yang tidak melengkapi berkas maka yang bersangkutan akan dianulir kelulusannya dan dianggap mengundurkan diri. “Dan untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan SKCK para CPNS harus mengikuti tes kesehatan terlebih dahulu,” terangnya.

Selain harus mengikuti tes kesehatan, CPNS yang dinyatakan lulus juga diwajibkan untuk melengkapi berkas berupa surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). SKCK diperlukan dalam melengkapi berkas untuk memastikan CPNS yang bersangkutan memiliki catatan kepolisian atau tidak.Q bas

Polisi Bongkar Sindikat Copet Bus Jember, Bhirawa Jajaran Polres Jember berhasil menangkap komplotan sindikat copet bus antar kota jurusan Surabaya-Banyuwangi. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap dugaan keterlibatan oknum awak bus Restu Agung yang diduga membantu para pencopet saat melakukan aksinya.

“Jika seluruh anggota komplotan ini digulung, diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, pada saat menggunakan jasa angkutan umum,” ujar Kapolres Jember AKBP. Sabilul Alif, SH, SIK, kepada wartawan, Selasa (13/1).

Menurut Kapolres, setelah berhasil mengamankan empat komplotan Copet spesialis penumpang bus, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah meminta keterangan kepada sopir dan kondektur Bus Restu, jurusan SurabayaBanyuwangi.

“Langkah ini dilakukan, untuk membuktikan dugaan adanya keterlibatan awak bus, dalam aksi yang sangat meresahkan penumpang bus itu. Tidak hanya sopir dan kondekturnya yang diamankan, satu unit Bus Restu, dengan nomor polisi N-7167-UG, jurusan Surabaya-Banyuwangi, yang diduga dipergunakan para tersangka dalam melakukan aksinya, juga diamankan. Ini untuk mempermudah proses penyelidikan,” tandasnya.Q efi

JAWA TIMUR

7

Pemkot Malang Targetkan Zero Kumuh 2019 Malang, Bhirawa 30 persen wilayah Kota Malang, masih dinyatakan kumuh. Ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Pemkot Malang agar kota ini bersih dari kawasan kumuh. Karena itu Pemkot Malang bekerja keras agar kawasan kumuh ini menjadi bersih.

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga saat antri pasokan air bersih yang dikirim Pemkab Situbondo, saat musim kekeringan beberapa bulan lalu.

Ribuan Warga Kekeringan, Pengeboran Air Belum Masuk Prioritas Pemkab Situbondo, Bhirawa Tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum memperioritaskan pengeboran air bersih, di sejumlah daerah yang kerapkali menjadi langganan kekeringan , terutama setiap musim kemarau panjang. Kepastian kabar itu diungkapkan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo, Sumadin, beberapa waktu lalu.

Sumadin saat ditemui usai rapat koordinasi di pendopo Kabupaten, mengakui ada sekitar 34 lokasi, yang masih mengalami kekeringan setiapkali terjadi kemarau panjang. Namun demikian, Pemkab Situbondo belum memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengeboran air bersih. “Tahun ini anggaran untuk kegiatan masih belum cukup,” ungkap mantan Kabag Pembangunan Setkab Situbondo itu kemarin.

Sumadin menambahkan, mengingat sulitnya sumbermata air, biaya pengeboran di lokasi kekeringan cukup besar. Saat ini saja, Pemkab Situbondo

tak punya pilihan lain, kecuali mengirimkan bantuan air saat musim kemarau panjang tiba. “Solusinya kita hanya bisa mengirimkan suplai air saat musim kemarau datang,” tegas Sumadin.

Masih kata Sumadin, Pemkab Situbondo akan tetap memperhatikan lokasi kekeringan, jika sewaktu-waktu mengalami kekeringan, Dinas Cipta Karya bersama BPBD akan tetap mensuplai air bersih.

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, ribuan warga di 34 lokasi yang tersebar di 10 Kecamatan se-Kabupaten Situbondo, selalu kesulitan air setiap musim kemarau panjang. Rata-rata mereka berada di daerah terpencil dan mayoritas masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Tanah yang gersang menyulitkan warga bercocok tanam. Mereka hanya memanfaatkan musim penghujan untuk bercocok tanam.

“Ironisnya, tak hanya minim penghasilan, warga juga kesulitan mendapatkan air,” ujar salah satu warga Situbondo, kemarin.Q awi

Mahasiswa Demo PU Pengairan Sampang Sampang, Bhirawa Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Imparsial (Forsi), melakukan aksi unjuk rasa ke kantor PU Pengairan Sampang. Mereka mendesak kepala PU Pengairan dan jajaran segera audit pekerjaan proyek fisik 2014 yang banyak mulai rusak, Selasa (13/1).

Aksi sejumlah mahasiswa tersebut mendapatkan pengawalan aparat kepolisian Polres Sampang, para pengunjuk rasa memulai aksinya mulai dari depan Pasar Srimangun Sampang menuju Kantor PU Pengairan Sampang di jalan Kusuma Bangsa Sampang.

Menurut Madus Hernandes koorlap aksi, puluhan pekejaan proyek fisik berupa kegitan kawasan kritis tanggap sungai dan danau berupa saluran, yang nilainya masing masing mencapai

ratusan juta banyak ditemukan kondisinya sudah mulai rusak, misalnya lokasi proyek tersebut di Desa Beruh Kecamatan Sampang Kota, Desa Bencelok Kecamatan Jregik, Desa Aing Sareh Kecamatan Sampang kota, dan Desa Torjun Kec Torjun Sampang.

Lebih lanjut Madus mengatakan, proyek fisik di PU Pengairan yang baru selesai dikerjakan dan banyak yang rusak, sebagai salah satu indicator buruknya kualitas pekerjaan, oleh sebab itu, kami mendesak kepala PU Pengairan segera melakukan teguran langsung pada rekanan, bahkan kalau perlu rekanan yang tidak menjaga kualitas proyek harus dicoret dari daftar peserta lelang.

Sementara Toni Murdiwanto Kepala PU Pengairan Sampang saat menemui pengunjuk rasa, masukan dari para pengunjuk rasa akan

menjadi catatan bagi dinasnya untuk segera melakukan cek langsung di lapangan, sebab pekerjaan proyek fisik 2014 masih ada masa pemeliharaan selama 6 bulan, oleh sebab itu, pihak rekanan wajib melakukan pemeliharaan jika ada pekerjaan fisik yang sudajh mulai rusak.

“Sebab, dana proyek fisik di PU Pengairan meski pekerjaan sudah 100 persen, tetapi dana tidak dicairkan semuanya, hanya 95 persen yang dicairkan, sedangkan sisanya 5 persen digunakan untuk pemeliharaan proyek fisik,” jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan kepala PU Pengairan, akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib, meski aksi sempat membuat macet jalan raya, namun aparat kepolisian langsung mengatur jalannya lalu lintas disepanjang lokasi aksi.Q lis

Wali Kota Malang, Muhammad Anton, mengutarakan, dari 110 kilometer persegi, 30 persenya masih tergolong kumuh, karena banyaknya bangunan permukiman dikawasan bantaran sungai, dan permukiman bawah jembatan.

Wali Kota Malang, yang kerap disapa Abah Anton, lebih jauh mengutarakan, jika ratusan hektar wilayah kumuh tersebut berada di 17 kelurahan dari 57 kelurahan di Kota Malang.

“Kawasan kumuh ini, akan kita bersihkan, kita targetnya pada 2019 di Kota Malang sudah tidak ada kawasan kumuh,” ujar Abah Anton di sela-sela launching program pengentasan rumah kumuh, sanitasi, dan air bersih di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan (DPUPB) Selasa (13/1) kemarin.

Abah Anton memastikan, untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Malang, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat maupun CSR perusahaan. “Kami juga sudah mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat untuk penataan kawasan kumuh,” imbuhnya.

Pemkot Malang secara khusus, mengajukan anggaran sebesar Rp 2,5 Triliun. Pemerintah pusat bahkan telah menurunkan tim peninjau kawasan kumuh di Kelurahan Sukun dan Tulusrejo. Tidak hanya itu, pemberantasan kawasan kumuh, program air bersih dan sanitasi di Kota Malang juga harus tuntas pada 2019 mendatang.

Apalagi Kota Malang menjadi salah satu pilot project program air bersih, sanitasai, dan pemberantasan kawasan kumuh di wilayah Jatim selain Surabaya. “Kota Malang salah satu kota dari sembilan kota kabupaten yang menjadi pilot project program ini, Zero

kumuh, di Indonesia,” tandasnya.

Dijelaskan dia, bahwa di antara sembilan kota/kabupaten itu adalah Kota Malang, Surabaya, Semarang, Pekalongan. Selain itu, Makasar, Banjarmasin, Jogjakarta, pekalongan, dan Palembangý. Dijelaskan dia, pemukiman kumuh itu terbanyak di kelurahan-kelurahan tersebut.

Makanya, sebagai skala prioritas di Kota Malang ini hanya difokuskan pada 17 kelurahan itu. Di antara 17 kelurahan itu, kata dia, tersebar di lima kecamatan. Karena itu, diharapkan program pengentasan kawasan kumuh ini nanti sukses sesuai harapan. Sementara itu Kepala DPUPB Djarut Edi Sulistyono, secara teknis merinci, Untuk mengatasi kawasan pemukiman kumuh ada target khusus, yang akan dilakukan di 17 kelurahan. Di antara kelurahan tersebut adalah Kelurahan Jodipan, Kotalama, Bareng, Sumbersari, Purwantoro, Kesatreian, Kidul Dalem, Tlogomas.

Selain itu, Kelurahan Dinoyo, Tulusrejo, dan Ciptomlyo.

Meski begitu, kata dia, untuk tahun 2015 ini ada dua kelurahan yang menjadi skala prioritas.

Kelurahan tersebut adalah Tulusrejo dan Sukun. ”Kedua kelurahan itu harus bebas dari kawasan pemukiman kumuh. Sebab, untuk kebutuhan air bersih, sanitasi dan infrastrukturnya harus memuhi kebutuhan kesehatan,” katanya.

Demi meningkatkan infrastruktur, sanitasi dan akses air yang memenuhi persyaratan kesehatan itu, kata dia, ýharus dibenahi.

Sehingga tidak ada lagi pemukiman yang masuk kategori kawasan kumuh. Karena itu, kata dia, Pemkot mengajukan anggaran Rp 2,5 triliun. Dana itu diharapkan dari CSR, PNPM, Kementerian PU dan APBD.Q mut

cyn/bhirawa

Salah satu perusahaan kopi PT Asal Jaya Dampit, Kec Dampit, Kab Malang yang memperkejakan ratusan karyawan yang mayoritas perempuan

Sembilan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2015 Kab Malang, Bhirawa Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang, siap mengawal pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015. Karena masih ada perusahaan yang tidak memberikan kenaikan UMK, dan mengajukan penangguhan.

Ketua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo, Selasa (13/1), kepada wartawan mengatakan, besaran UMK 2015 di wilayah Kabupaten Malang sebesar Rp1.962.000 per bulan atau lebih tinggi dibanding 2014 yang cuma sebesar Rp1.635.000 per bulan. “Di Kabupaten Malang terdapat sembilan perusahaan yang telah mengajukan penangguhan pembayaran UMK,” terangnya.

Dari sembilan perusahaan tersebut, ia menjelaskan, di antaranya bergerak di sektor perkebunan, tekstil, dan perusahaan pengolahan kopi. Dan jika nantinya ada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan terkait pembayaran di bawah UMK, maka SPSI tinggal memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur.

Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Kuswantoro, seperti karyawan perkebunan misalnya, gaji yang diterima dibawah UMK, tapi secara umum besaran nominal yang diterima di atas UMK. Dan selain itu, kebutuhan akan perumahan, listrik, dan air ditanggung oleh perusahaan, “Termasuk perusahaan memberikan garapan sepetak lahan, sehingga jika diakumulasi nilainya di atas UMK,” tegas dia.

Meski ada beberapa perusahaan yang mengajukan penangguahan, karena tak mampu bayar karyawannya sesuai UMK, tutur dia, maka hal ini yang terus kita lakukan pengawalan pada karyawan terebut. Dengan harapan, agar di luar perusahaan yang mengajukan penangguhan, perusahaan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebab jika perusahaan tidak memberikan UMK sesuai dengan keputusan pemerintah, dkhawatirkan terjadi kesenjangan sosial diantara karyawan, yang berpotensi menimbulkan gejolak.Q cyn

Komisi C Minta Pemkot Batu Beri Kompensasi Panderman Hill Komisi C DPRD minta Pemkot Batu memberikan kompensasi atas jalan akses ke Jalibar sebab jalan tersebut statusnya masih fasum milik pengembang Panderman Hill. “Agar portal jalan dibuka, Pemkot Batu harus memberi kompensasi, sehingga pihak pengembang segera menyerahkan fasum tersebut untuk Jalibar,” tegas Ketua Komisi C, Didik Mahmud, usai melakukan sidak di Jalibar yang menghubungkan Jalan Raya Tlekung dengan Jalan Abdul Gani Atas (Agrokusuma).

Lebih lanjut dikatakan, jalan perumahan tersebut sampai saat ini masih belum diserahkan ke Pemkot Batu, karena memang masih banyak kaplingan yang belum dibangun. Didik meminta agar Pemkot mengganti biaya perawan jalan, taman dan lampu jalan.

Tentu dengan catatan fasum tersebut diserahkan ke Pemkot Batu dan portal jalan dibuka.

“Pantesan banyak yang tidak

bisa lewat sini karena di portal. Sehingga Jalibar yang begitu bagus akhirnya tidak berfungsi optimal memecah kemacetan,” tuturnya.

Menurut penjelasan Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga, Arif As Sidiq, berdasarkan data riwayat tanah, dulu merupakan tanah bengkok Sisir yang ditukar guling dengan lahan sawah basah.

Jadi bukan tanah milik Perhutani, sehingga perlu dikoor-

supriyanto/bhirawa

Komisi C didampingi kepala Dinas Bina Marga saat meninjau Jalibar dinasikan dengan pengembang. Apalagi fasum tersebut tidak dibebani pajak. “Kita akan koordinasikan dengan

pengembang agar Jalibar bisa berfungsi optimal. Kalau diportal tentu pengguna Jalibar akan balik kanan,” tegasnya.

Ditambahkan, selama belum diserahkan dan menjadi milik Pemda, maka jalan paving tersebut tidak bisa diperbaiki dan dirawat dengan APBD. Dalam sidak tersebut Komisi C juga melihat langsung laporan masyarakat yang mengatakan salah satu jembatan di Jalibar pondasi retak dan tergerus air.

Terkait dengan hal itu, Arif As Sidiq menjelaskan bahwa penyebab tergerusnya pondasi jembatan karena ada saluran drainase yang ditutup tanah untuk akses jalan ke lahan di sebelah atas. Akibatnya, ketika hujan air meluber ke jalan dan menumpuk di jembatan, sehingga menggerus pondasi.

“Kita sudah sampaikan ke pihak rekanan untuk diperbaiki karena masih masa perawatan,” tandasnya.Q sup

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pon, 14 JANUARI 2015

Subsidi Pasca Panen Untungkan Petani Pemprov, Bhirawa Rencana akan ada penghapusan subsidi pupuk dan mengalihkan pada subsidi pasca panen dinilai cukup baik bagi Dinas Pertanian (Distan) Jatim. Sebab mengutamakan paska panen yang berkualitas, maka harga produk akan lebih tinggi lagi.

“Kalau subsidi pupuk dihapuskan maka subsidi pemerintah untuk menangani pasca panen guna menanggulangi panen besar, sehingga harga panen tetap tinggi, dan petani tetap untung. Bahkan cenderung pet-

Dr Wibowo Eko Putro

ani lebih efisien dalam penggunaan pupuk,” kata Kepala Distan Jatim, Dr Wibowo Eko Putro melalui Kasie Sarana dan Produksi, Ali Son’any, Selasa (13/1).

Menurutnya, dengan memberikan subsidi di belakang sangat

berdampak pada kemauan petani untuk menanam kembali pertaniannya, karena merasa untung.

Walaupun harga pupuk mahal tetapi petani tetap mau membeli karena pemerintah menjamin harga jual panen besar.

Petani akan mempermasalahkan mengenai pupuk jika memang hasil panen besar tapi nilai jualnya tidak sebanding dengan modalnya, sehingga petani mengalami kerugian. “Seperti saat ini gabah kering panen ternyata harga naik, petani

tidak masalahkan mengenai subsidi pupuk,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, subsidi pupuk masih terus berlangsung mengingat yang disampaikan Presiden masih berupa wacana.

Kebanyakan pupuk bersubsidi yang dibeli petani yaitu UREA dan NPK. “Mereka masih bisa membeli dengan harga subsidi,” katanya.

Jika nantinya petani yang menggunakan pupuk subsidi terkena dampak penghapusan, maka bisa beralih menggunakan

Inflasi Jatim di 2015 Diprediksi Sesuai Sasaran

Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (2 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Pengusaha SPBU Keberatan Penurunan Harga BBM Surabaya, Bhirawa Turunnya harga Premium beberapa waktu lalu, berpengaruh terhadap pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Penurunan harga premium tersebut berlangsung cukup cepat dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Sehingga kerugian pun tak terhindarkan, karena ada beberapa pemilik SPBU yang membeli BBM pada tanggal 30-31 Desember masih mendapatkan harga Rp.8500/ liter. “Kemarin 30 Desember 2014, kita mengorder pembelian Premium pada harga Rp8.500/ liter. Pas memasuki tahun baru 1 Januari 2015, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa harga Premium dan Solar mengalami penurunan harga. Reaksi pertama, saya langsung terkejut saya sempat memegang jidat karena keputusan tersebut saya anggap merugikan. Dan itu bukan hanya saya saja, tetapi seluruh pemilik SPBU yang ada di Indonesia,” ujar Pratikno pemilik SPBU di Jemursari, Surabaya Selasa (13/1) kemarin.

Ia melanjutkan, dengan penurunan tersebut dirinya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Selain kerugian, kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut akan merepotkan pengusaha SPBU. “ Apalagi, saat ini pemerintah telah melepas kebijakan penjualan premium mengikuti pasar minyak dunia. Hal ini tentu membuat pengusaha SPBU membuat semakin repot saja, karena harga setiap dua minggu mengalami fluktuasi naik dan turun,” jelasnya.

Selain itu, perubahan harga tiap dua minggu sekali, posisi stok yang dimiliki pengusaha SPBU berubah-ubah, bisa lebih mahal atau lebih murah. Menurut dia, pengusaha SPBU memang akan untung jika membeli stok saat harga murah, lalu pada perubahan dua mingguan, harga Premium dinyatakan naik. “Kalau harga nebus lebih mahal dibanding harga jual dan ini terjadi terus menerus bisa tutup SPBU karena rugi,” katanya. Bukan hanya kerugian dari sektor Premium dan Solar, Pratikno juga mengalami kerugian dari penjualan Pertamax yang juga terimbas Q wil mengalami penurunan.Q

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Merah Marun, AG3164OE, a/n. Agus Diono, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 45/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam Merah, AG6138RAE, a/n. Siti Munawaroh, Ds. Rejotangan RT 2/3-T.Agung No. 46/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Kawasaki, th. 2001, Hijau, AG5374RT, a/n. Masduki, Ds. Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No. 47/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG2646RAC, a/n. Kusno, Ds Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 48/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Mtr Honda, th. 2010, Hitam Silver, AG6615RX, a/n. Supar, Dsn. Deres RW 02 RT 02, Ds. Kiping, Gondang-T.Agung No. 49/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4155 EP a/n Pemkab Situbondo, Kel. Patokan rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 50/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3272 EW, a/n Gisan, Kel. Mimbaan rw 20/04, Kec. Panji, Situbondo.

No. 51/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2643 FG, a/n Ahmad Fauzi, Ds. Peleyan, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 52/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4468 EZ, a/n Yoyok Sugiono H, Ds. Klatakan, rw 02/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 53/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5209 EN, a/n Rustiana SH, kel.

Dawuhan, rw 01/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 54/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6746 FF, a/n Sumi, Kel. Dawuhan, rw 05/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 55/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6183 FC a/n Karsono, Ds. Tambak Ukir rw 04/01, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 56/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3531 ED, a/n Priyo Sumedi, Ds. Pesisir rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 57/IMB/BI-II/2015

pupuk organik. Menggunakan pupuk organik, dikatakannya, bisa menghasilkan produksi yang berkualitas dan bagus dibandingkan dengan pupuk non organik.

Sekedar diketahui, jumlah pupuk subsidi yang ada di Jatim seperti UREA 1.052.460 ton, SP36 163 Ribu ton, ZA 471.200 ton, NPK 599 Ribu Ton, dan organik 370 ribu ton. “Jumlah pupuk ini merupakan alokasi Permentan yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur,” jelasnya. Q rac

Harga kebutuhan bahan pokok segar bumbu bumbuhan sampai Januari 2015 stabil bahkan beberapa komoditi turun.

Kecuali khusus harga cabe rawit kali ini melejit naiknya.

Harga Cabe Rawit Tembus Rp 100 Ribu Surabaya, Bhirawa Memasuki minggu kedua Januari 2015 harga sayuran khususnya cabe rawit terus merangkak naik di berbagai pasar tradisional wilayah Surabaya. Kenaikan harga itu dikarenakan hujan deras di beberapa daerah penghasil cabe. Kasi Perdagangan Disperindag Surabaya, Sultoni mengatakan, harga kebutuhan bahan pokok segar bumbu bumbuhan sampai Januari 2015 stabil bahkan beberapa komoditi turun. Kecuali khusus harga cabe rawit kali ini melejit naiknya. “ Harga Cabe Rawit di Surabaya tembus sampai Rp 100 ribu perkilonya. Tingginya harga cabe rawit di Surabaya karena daerah gak panen ditambah faktor cuaca akhir-akhir ini, sekarang petani baru musim tanam, “ terang Sultoni ketika ditemui Bhirawa, Selasa (13/1).

Dirinya mengakui tingginya harga

cabe rawit terus mengalami kenaikan akhir-akhir ini. Terhitung mulai Minggu keempat pada Bulan Desember 2014 yaitu mencapai Rp 68.333 perkilonya.

Sampai dengan Minggu kelima Bulan Desember 2014 mengalami kenaikan lagi yang mencapai Rp 80.000 perkilonya. “ perubahan kenaikan ini mencapai 17,7 persen selang tiga minggunya,” tambahnya. Sultoni menambahkan, kenaikan harga cabe rawit bukan dikarenakan faktor naik dan turunya harga bahan bakar minyak (BBM). Tetapi dikarenakan komoditi agrobis ini sifatnya mudah cepat rusak. “ Ditambah pasokan dari daerah juga menurun, Surabaya sendiri juga lahan pertanian juga semakin sempit lantaran dikuasai oleh pengembang,” paparnya.

Selain harga cabe rawit yang cukup tinggi, harga elpiji ukuran 3 Kilogram (Kg) juga mengalami kenaikan. Dari semula

dengan harga Rp 15.500 pertabungnya, Sultoni menambahkan bahwa saat ini tembus sampai Rp 17 ribu pertabungnya. “ elpiji yang 3 Kg ini juga naik dari Rp 15.500 menjadi Rp 17.000 pertabungnya. Naiknya dikarenakan mengikuti tren pasar. Kalau harga gula sampai saat ini masih stabil dan tidak mengalami kenaikan yang drastis yaitu Rp 12.500 perkilonya,” imbuhnya.

Sementara, analisis harga sembako Disperindag Surabaya, Dwi Puspita belum menerima laporan dari PD Pasar Surabaya terkait harga sembako per Januari 2015. Pihaknya menerima laporan terakhir harga pada akhir Desember 2014 yaitu harga cabe rawit mencapai Rp 75 ribu perkilonya. “ Yang berhak mensurvei harga pasaran itu PD Pasar, sampai saat ini PD Pasar masih belum menyerahkan ke Disperindag,” terang Dwi Puspita saat dikonfirmasi Bhirawa. Q geh

Prioritaskan Pertanian

Pemkab Bondowoso Bangun Bendungan Bondowoso, Bhirawa Program Pemkab Bondowoso, Jatim yang menitik beratkan di bidang pertanian, direspon oleh dinas pengairan dengan melakukan kajian dan penelitian pada beberapa daerah kering yang sebelumnya hanya mengandalkan tadah hujan untuk penanamannya. Nantinya didaerah tersebut akan dibangun bendungan yang diharapkan bisa mengairi sawah.

Hasilnya, dengan memanfaatkan melimpahnya aliran air yang belum termanfaatkan dengan baik, maka akan terbuka ratusal areal lahan baru menjadi persawahan yang bisa dilakukan penanaman hingga tiga kali musim tanam yang tentunya akan meningkatkan produktifitas hasil pertanian di Bondowoso.

Kepala Dinas Pengairan Bondowoso, Drs Karna Suswandi MM, menjelas-

kan, beberapa daerah yang memiliki limpahan aliran air tersebut diantaranya di Kecamatan Tlogosari serta Kecamatan Botolinggo yang sebelumnya hanya bisa satu kali tanam dengan memanfaatkan air hujan maka akan bisa ditanami sepanjang musim dengan memanfaatkan penataan aliran air.

“Bupati selalu mengungkapkan jika masa depan Bondowoso adalah pertanian, sehingga kita harus terus selalu mendukungnya dengan program yang tepat sasaran diantaranya dengan pembangunan bendungan baru”, kata Karna saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/1).

Dari data yang dimilikinya menurut Karna, untuk Kecamatan Tlogosari pihaknya sedikitnya membuka areal persawahan baru sekitar 75 Hektar, sedangkan untuk Kecamatan Bot-

olinggo hingga mencapai 100 hektar lahan produktif baru. “Sebelumnya masyarakat membuat aliran sederhana dengan menggunakan tumpukan batu dan banyak air terbuang percuma, sehingga pada APBD tahun 2015 ini kita sudah menganggarkan untuk membangunnya dengan lebih permanen”, ungkap mantan Kepala Diskoperindag ini kemarin.

Dengan banyaknya anggaran yang dimiliki yang diperoleh dari APBD Kabupaten, Propinsi serta APBN menurut kepala dinas yang dikenal dekat dengan kalangan wartawan ini pihaknya sudah memetakan prioritas pembangunan saluran irigasi pada 600 daerah. Sehingga target produktifitas pertanian yang pada tahun ini di Bondowoso sudah surplus bisa terus meningkat.

Ia juga mengungkapkan

Pelopor Otomatisasi Pelabuhan di Indonesia

Drs Karna Suswandi MM

anemo masyarakat petani ketika ditemuinya dilokasi yang direncanakan akan dibangun baik saluran maupun bendungan baru yang ternyata sangat mendukung, karena menurut mereka akan meningkatkan semangat bertani mereka hingga meningkatkan produktifitas yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Q mb7

Peredaran Uang Palsu di Malang Meningkat Malang, Bhirawa Warga Malang, Jawa Timur kini harus berhatihati dan teliti saat melakukan transaksi, sebab Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, menyatakan peredaran uang palsu di wilayah kerja instansi tersebut selama 2014 mengalami peningkatan sekitar 21,09 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Unit Operasional Kas BI Malang Prihatin Sudi Utomo di Malang, Selasa, mengakui adanya peningkatan tersebut.

Pada 2013, peredaran uang palsu yang berhasil dikumpulkan sebanyak 5.539 lembar dan pada 2014 sebanyak 6.707 lembar atau meningkat seki-

tar 21,09 persen.

“Meningkatnya peredaran uang palsu di wilayah kerja BI Malang ini dikarenakan Malang adalah salah satu daerah tujuan wisata, bahkan menjadi pusat perekonomian di Jatim, setelah Surabaya,” katanya. Jika di wilayah Malang raya, peredaran uang palsu meningkat, di daerah lain justru mengalami penurunan.

Sebagai daerah pusat perekonomian dan tujuan wisata, kemungkinan Malang menjadi salah satu kota yang dibidik para pengedar uang palsu.

Prihatin mengemukakan uang palsu yang banyak beredar adalah pecahan Rp100 ribu dengan jumlah 5.190 lembar atau 77,8 persen. Selanjutnya

adalah pecahan Rp50 ribu sebanyak 1.451 lembar atau 21,63 persen, pecahan Rp20 ribu sebanyak 30 lembar, pecahan Rp10 ribu sebanyak 18 lembar, pecahan Rp5 ribu sebanyak 17 lembar, dan pecahan Rp2 ribu satu lembar.

Menurut dia, dominannya uang palsu yang beredar dengan nominal Rp100 ribu karena dianggap paling menguntungkan dibandingkan dengan nominal lainnya.Ia mengatakan uang palsu yang masuk ke BI sebagian besar dari perbankan. Menyikapi temuan tersebut, BI melakukan telaah untuk membuktikan apakah uang tersebut palsu atau tidak. Jika uang yang terkumpul memang palsu, BI koordinasi den-

Surabaya, Bhirawa Bank Indonesia, yang juga merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jatim, memperkirakan inflasi akan kembali pada lintasannya sesuai dengan sasaran inflasi, yaitu 4% plus minus 1% pada tahun 2015. Bersama dengan TPID Jatim, Bank Indonesia sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menekan inflasi seperti pendekatan tematik di setiap kabupaten/kota, peningkatan kapasitas distribusi, dan jalur konektivitas komoditas.

“Sasaran inflasi 4% plus minus 1% bisa terealisasi selama tidak ada gejolak seperti bencana alam atau kenaikan harga pada administered price,” kata Deputi Perwakilan BI Provinsi Jatim Soekowardojo, Selasa (13/1). Selain itu juga, rapat TPID yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim mengusulkan untuk melakukan penyesuaian terhadap jumlah komoditas yang menjadi sasaran operasi pasar. Selama ini hanya komoditas beras, gula pasir, tepung terigu dan minyak goreng yang dijadikan sasaran operasi pasar TPID Jatim. Diharapkan dengan adanya penambahan sasaran operasi pasar, volatilitas harga terutama bahan pokok makanan dapat ditekan dan dikendalikan.

Inflasi di Jatim menempati posisi terendah ketiga di kawasan Jawa setelah Yogyakarta dan Jawa Barat. Di samping itu, Inflasi Jatim sebesar 7.77% (yoy) masih lebih rendah dibandingkan dengan level inflasi nasional. Salah satu penyebab Inflasi Jatim adalah kenaikan kelompok administered price dan dampak lanjutannya. Kelompok administered price mengalami kenaikan inflasi sebesar 5.99% dimana kenaikan terbesar terjadi pada inflasi bensin (12.66%) dan solar (17.79%).

Pada triwulan IV 2014, kinerja ekonomi Jatim diperkirakan berada di kisaran 5.6%6.0% (yoy), masih berada dalam tren perlambatan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencapai mampu 6.2% (yoy). Adanya momen libur akhir tahun, Natal dan Tahun baru diperkirakan menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan di triwulan IV 2014.

Secara keseluruhan, pada tahun 2014, perekonomian Jatim diperkirakan berada di kisaran 5.8% - 6.2%. Ke depan, perekonomian Jatim masih menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

Tantangan internal dapat berupa kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota, sementara tantangan eksternal berupa masih melambatnya ekonomi Eropa dan mitra dagang utama (Tiongkok dan Jepang). Namun demikian, ekonomi Jatim pada tahun 2015 diharapkan lebih baik. Q ma

gan kepolisian untuk memberi tanda pada uang palsu dan selanjutnya dilakukan pemusnahan.

Guna meminimalisasi peredaran palsu pada masa mendatang, BI Malang yang membawahi wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo itu, gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana membedakan uang asli dan uang palsu dengan memahami ciri-cirinya.

“Kita upayakan sosialisasi ini secara intensif, tidak saja bagi kalangan masyarakat biasa (normal), tapi juga bagi saudara kita yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang tuna netra,” ujarnya. Q mut,ant

Surabaya, Bhirawa PT Terminal Teluk Lamong (TTL), anak perusahaan dari Pelindo III bersama Gaussin SA kembali bekerjasama untuk mengembangkan otomatisasi terminal. Gaussin Manugistique merupakan perusahaan teknik handling dan logistik dari Prancis.

Perusahaan ini bergerak di empat pasar yang sedang berkembang pesat, yaitu energi, transport, lingkungan dan bahan mentah dengan portfolio referensi seperti DP World, CAT, Exxonmobil Chemical, Thyssen Krup, AKZO Nobel, dan lainnya.

Sebelumnya pada Maret 2013, Pelindo III dan Gaussin sudah memulai kerjasamanya berupa suplai 50 unit Automated Terminal Tractor (ATT) Lift Diesel dan sekaligus docking station-nya. Peralatan tersebut kini sudah beroperasi di Terminal Teluk Lamong, Surabaya.

Bertempat di Kantor Pusat Pelindo III, pada 30 Desember 2014 lalu telah ditandatangani kerjasama lanjutan tersebut oleh Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto, Direktur Utama TTL Prasetyadi dan Presiden Direktur Gaussin Christophe Gaussin. Letter of intent tersebut menjadi awal tes otomatisasi dan simulasi untuk Terminal Teluk Lamong. Otomatisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja di terminal.

Djarwo Surjanto dan Christophe Gaussin bertegur salam akrab dalam bahasa Indonesia. “Selamat datang di Indonesia. Thank Gaussin team for cooperation that has been given so far. I have a strong belief that our partnership will have prosperous future,” tanggapan Djarwo terkait kerjasama ini.

“Selamat pagi Surabaya. We are delighted to participate in the ambitious development leads by Pelindo is State company in Indonesia by contributing to increase the Productivity and Safety of Port terminal, Logistics centers and Airports with state of the Arts Green Technologies,” ujar Christophe Gaussin. Q ma

OLAHRAGA

Rabu Pon 14 JANUARI 2015

9

Kota Batu Targetkan 5 Emas dan Masuk 10 Besar Porprov 2015 Kota Batu, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu menagetkan 5 emas dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2015. Tak hanya itu, KONI Kota Batu juga akan mengoptimalkan atletatlet andalannya untuk bisa masuk dalam jajaran 10 besar Porprov V di Banyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 12 Juni 2015.

Target itu dibebankan kepada cabang olahraga Selam

dan Karate. “Target tersebut sangat realistis, karena Porprov lalu cabor tersebut meraih emas. Saat ini sedang dilakukan pemusatan latihan untuk pemantapan target tersebut,”kata Sekretaris KONI Kota Batu, Drs Mahfud, Selasa kemarin (13/1).

Saat ini ada waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan diri terjun di porprov. Setidaknya ada 26 cabang olahraga yang akan diikuti KONI Kota Batu.

“Selain kedua Cabor andalan tersebut, kita juga akan mengoptimalkan cabor-cabor lain yang berpotensi untuk mendulang medali, seperti renang, bulu tangkis, bridge dan bilyard,” tutur mantan Ketua KPU Kota Batu tersebut.

Diketahui, Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah tunggal penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V tahun 2015 yang ren-

cananya mempertandingkan sebanyak 35 cabang olahraga.

Dari empat kali penyelenggaraan pesta olahraga dua tahunan tersebut, Kota Surabaya dan Kota Malang juga pernah menjadi tuan rumah tunggal, masing-masing pada Porprov I/ 2007 dan Porprov II/2009.

Selanjutnya pada Porprov III/2011, Kota Kediri yang ditunjuk sebagai penyelenggara didampingi sejumlah daerah sekitar, yakni Kabupaten Kediri, Tulungagung, Treng-

galek, Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Blitar.

Hal serupa dilakukan Kota Madiun saat menjadi tuan rumah Porprov IV/2013 pada Juli lalu, dengan didukung Kabupaten Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan.

Keterlibatan daerah pendamping tidak lepas dari keterbatasan sarana olahraga yang ada di daerah, termasuk juga ketersediaan fasilitas penginapan untuk menampung Q sup ribuan peserta Porprov.Q

Kemenpora Akan Gulir Liga Santri

Raphael Maitimo

Maitimo Tak Terlalu Suka Rendang Palembang, Bhirawa Gelandang anyar Sriwijaya FC Raphael Maitimo mengatakan tidak terlalu menyukai masakan khas Sumatera Barat rendang, meskipun mengetahui dirinya adalah keturunan suku Minangkabau.

Maitimo dijumpai di Mes Pertiwi, Palembang, Selasa, mengatakan lebih menyukai masakan “barat” dan sejumlah masakan Indonesia lainnya yang tidak berasa pedas. ”Saya tidak suka rendang karena memang tidak berselera masakan pedas. Saya suka nasi putih dan mudah didapatkan di sini,” kata dia.

Sejak tinggal di Palembang, mantan pemain Timnas U-17 Belanda ini mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam asupan makanan.

Makanan ala barat yang juga disukainya sangat mudah didapatkan di sejumlah restoran pusat perbelanjaan modern Kota Palembang.

Bagi pemain dengan tinggi badan 180 cm ini asupan makanan bergizi sangat penting bagi atlet profesional, karena selalu dituntut tampil prima.

“Tubuh harus dijaga, tidak boleh makan sembarang. Yang penting gizinya terpenuhi,” ujar pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, 17 Maret 1984 ini.

Pemain yang memiliki nama lengkap Raphael Guillermo Eduardo Maitimo ini memiliki darah Minangkabau dan Ambon dari orang tuanya.

Lantaran itu ia sangat bersemangat ketika mengetahui ajang SCTV Cup akan digelar di Padang, 17-27 Januari 2015. ”Kakek saya lahir di Bukittinggi.

Keluarga saya juga masih ada di sini, tapi sayangnyaýÿ komunikasi sudah terputus sehingga tidak tahu keberadaan mereka,” kata pesepakbola Q ant berusia 30 tahun ini.Q

LINTASAN

Jember Targetkan 10 Besar Proprov Jatim di Banyuwangi Jember, Bhirawa Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jember menargetkan 10 besar dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang akan digelar Februari 2015 mendatang. Utamanya cabang olahraga (cabor) sepak bola diharapkan mampu mendulang kemenangan beserta dengan cabor lainnya yang menjadi andalan Koni Jember.

“Porprov Jatim nanti, harus ada target yang ditetapkan oleh pihaknya, untuk memacu semangat para atlet. Paling tidak, untuk cabang olahraga sepak bola, Tim Jember minimal mendapat Medali Perunggu,” ujar Ketua KONI Jember, Ahmad Halim, kepada sejumlah wartawan, Selasa (13/1).

Menurutnya, target ini sudah sangat realistis. Apalagi, prestasi sepak bola yunior di Jember (Jember United Yuniorred) sangat bagus, dengan menjuarai Piala Suratin. “Minimal semangat itu tetap dipertahankan di Porprov. KONI segera mengintensifkan komunikasi dengan PSSI Jember, untuk mengetahui sejauh mana persiapan tim sepak bola.

Termasuk, siapa saja yang nantinya akan diterjunkan untuk masuk dalam Tim Porprov,” terang mantan anggota DPRD Q efi Kabupaten Jember ini.Q

Tegal, Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menggulirkan Liga Santri sebagai salah satu media untuk mengembangkan olahraga di pesantren dan diharapkan mampu melahirkan pesepakbola potensial.

ist

Tim Sriwijaya FC saat melakukan sesi latihan sebelum mengikuti turnamen SCTV Cup.

Sriwijaya FC Matangkan Tim di SCTV Cup Palembang, Bhirawa Kesebelasan asal Sumatera Selatan Sriwijaya FC akan memantangkan tim di turnamen SCTV Cup, 17-27 Januari di Padang, Sumatera Barat, sebelum mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia 2015.

Asisten Pelatih Sriwijaya FC Hendri Susilo mengatakan di Palembang, Selasa, kompetisi ini sangat baik untuk persiapan tim yang menargetkan menjadi juara LSI 2015.

“Tim sangat butuh laga uji coba ini mengingat masa persiapan yang sangat sempit. Laga di SCTV Cup ini akan dijadikan kesempatan untuk menemukan kerangka ideal

tim,” kata Hendri.

Hingga kini, katanya, Sriwijaya FC belum menemukan kerangka tim yang cocok dengan taktik dan strategi pelatih. Kondisi ini dapat dimaklumi lantaran para skuat “Laskar Wong Kito” baru mulai bergabung pada awal Desember 2014.

“Tim ini adalah tim baru, butuh waktu untuk saling memahami antarpemain dan memahami keinginan pelatih. Sejauh ini tim pelatih masih terkendala oleh belum sempurnanya kondisi fisik beberapa pemain,” ujar dia.

Turnamen SCTV Cup awalnya akan digelar pada 14-24 Januari 2015. Tapi karena ada beberapa tim

yang belum siap, maka turnamen ini diundur tiga hari.

Persipura yang awalnya tidak ambil bagian, kini telah dipastikan ikut turnamen tersebut.

Delapan tim telah resmi bergabung dan terbagi dalam dua grup.

Grup A, Semen Padang akan bersaing bersama Persebaya Surabaya, Persija Jakarta dan Sriwijaya FC. Sedangkan di Grup B, Arema Cronus menantang Mitra Kukar, Persela Lamongan dan Persipura Jayapura.

Sebelum turun di SCTV Cup, Laskar Wong Kito juga beruji coba dengan mengikuti Piala Trofeo Persija dengan diikuti tiga tim, Q ant Minggu (11/1).Q

“Ini adalah mementum untuk menggairahkan kembali sepak bola di Indonesia terutama melalui pesantren,” kata Menpora Imam Nahwari di sela kunjungannya di Pondok Pesantren Attolibiyah, Bumijawa, Tegal, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut dia, jika terkoordinir dengan baik dan didukung penuh oleh stakeholder sepak bola Indonesia, pihaknya optimistis akan mampu memenuhi kebutuhan pemain yang proyeksinya untuk memperkuat tim nasional.

“Liga ini harus terstruktur dengan baik.

Makanya semuanya harus memberikan dukungan termasuk PSSI. Yang terpenting saat ini bagaimana terus menggelorakan semangat untuk mengembangkan sepak bola Indonesia,” katanya menambahkan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, jika liga ini berjalan dengan baik maka klub-klub yang ada di Indonesia saat ini tidak perlu menggunakan jasa pemain asing karena pemain asli Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan.

“Jangan impor pemain terus. Kalau bisa kita harus ekspor pemain. Makanya semuanya harus kita galakkan bersama termasuk melalui pesantren,” kata pria kelahiran Bangkalan, Madura itu.

Orang nomor satu di Kemenpora itu menegaskan pemaksimalan atlet dari pesantren dinilai akan baik karena selama menjalani pendidikan agama sudah dibekali dengan kedisiplinan yang tinggi.

Meski sudah merencanakan akan menggulirkan Liga Santri, Kemenpora hingga saat ini belum memutuskan waktu pelaksanaannya karena program awal yang dilakukan adalah menggelorakan semangat untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia.

Selama di Tegal, Menpora juga dijadwalkan mengunjungi beberapa fasilitas olahraga yang ada di Kota Tegal. Kunjungan pertama akan dilakukan ke Sport Center Kota Tegal yang berada di Pesurungan Lor, Q ant Margadana, Kota Tegal.Q

Kisruh Atlet Wushu “Asing” di Jabar Berakhir Presiden Canoe Asia Tinjau Kesiapan Asian Games Bandung, Bhirawa Kisruh dan protes Kota Bandung terhadap kehadiran atlet “asing” dari luar Jabar yang bertanding pada ajang Porda Jabar 2014 di Kabupaten Bekasi berakhir damai.

“Setelah melakukan pertemuan dan mediasi, permasalahan terkait atlet wushu yang berlaga di ajang Porda 2014 di Bekasi berakhir dan semuanya islah,” kata Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Jabar Ucup Yusuf di Bandung, Selasa.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pengda Wushu Jabar dan Pengcab Wushu Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi yang bersengketa terkait keabsahan atlet wushu asal luar

Jabar yang berlaga pada ajang Porda di Kabupaten Bekasi.

Pertemuan itu berlangsung alot difasilitasi oleh KONI Jawa Barat. Sebelumnya Pengcab Wushu Kota Bandung memprotes rekrutmen atlet wushu dari Jatim oleh Kabupaten Bekasi yang dianggapnya mencederai pembinaan wushu Jawa Barat di ajang Porda.

Namun Kabupaten Bandung menunjukkan keabsahan mutasi atlet tersebut sehingga bisa bertanding di ajang Porda 2014 dan meraih medali emas.

“Islah ini akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan fakta perdamaian,” kata Ucup.

Sementara itu Ketua Pengda Wushu Jabar Edwin Sanjaya

menyebutkan protes itu sebagai bagian dari dinamika organisasi wushu yang menandakan organisasi bergulir. Permasalahan itu dianggap selesai dan tidak ada masalah lagi.

“Semuanya sudah berdamai dan islah, tidak ada lagi masalah. Pokoknya ke depan kita konsentrasi untuk menyukseskan Jabar di ajang PON XIX/ 2016,” kata Edwin Sanjaya yang juga politisi Partai Golkar Kota Bandung itu.

Hal sama juga diungkapkan oleh Ketua Pengcab Wushu Kota Bandung Andreas Wiharja yang menyatakan bisa menerima perdamaian itu dan ia akan konsentrasi pada pembinaan Q ant atlet.Q

KONI Surabaya Siapkan 13 Pebulutangkis di Porprov Surabaya, Bhirawa Tradisi juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porporv) bajal dipertahankan oleh para atlet Surabaya. Kali ini cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis akan mengirimkan 13 atlet terbaiknya untuk berlaga di multieven yang tahun ini digelar di Banyuwangi.

Dari 13 atlet itu, delapan di antaranya adalah atlet putra. Sedangkan lima lainnya merupakan atlet putri. Menurut manajer tim bulutangkis Surabaya. Merekalah yang diharapkan bisa menyumbang emas untuk Kontingen Surabaya di Porprov V Banyuwangi.

Manajer tim bulutangkis Surabaya, Ferry

Gunawan mengaku sudah mengantongi namanama para atlet yang akan dikirim ke Bumi Blambangan. Hanya saja ia enggan untuk menyebutkan siapa nama atlet tersebut.

Karena nama-nama tersebut bisa berubah karena hingga saat ini pelatih masih memilih atlet terbaik.

“Sebab kami masih memilah pemain untuk ke Porprov,” kata, Ferry Gunawan, Selasa (13/1).

Nantinya, lanjut Ferry, hanya pemain terbaik lah yang akan memperkuat Kota Pahlawan di event olahraga dua tahunan tersebut. Pada Porprov mendatang, cabor bulutangkis akan Q wwn mempertandingkan enam nomor.Q

Palembang, Bhirawa Presiden Confederasi Canoe Asia, Shoken Narita beserta rombongan meninjau fasilitas olahraga Jakabaring Palembang untuk melihat kesiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Kejuaraan Canoe 2015 dan Asian Games 2018.

Presiden Confederasi Canoe Asia usai pertemuan dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Palembang, Selasa mengatakan tujuan bertemu dengan Alex Noerdin dalam rangka melihat kesiapan daerah ini menjadi tuan rumah Kejuaraan Canoe 2015 sekaligus persiapan Asian Games 2018.

Kejuaraan itu juga sebagai ajang uji coba kesiapan Sumsel sebagai tuan rumah Asian Games mendatang, kata dia.

Ia mengatakan, kejuaraan Canoe Asia akan dilaksanakan pada November 2015 dengan memakai fasilitas olahraga SKI Air Jakabaring Palembang.

Hal ini karena Sumsel dipilih sebagai tuan rumah Asian Games 2018, sehingga perlu dilaksanakan uji coba melalui kejuaraan Canoe Asia.

Mengenai fasilitas olahraga yang dimiliki Sumsel, dia mengatakan, dirinya sangat bangga melihat fasilitas olahraga yang lengkap bertaraf internasional dan terintegrasi dalam satu komplek olahraga di Jakabaring Palembang.

Menurut dia, di Tokyo belum ada pusat olahraga yang terintegrasi di satu pusat seperti Sumsel ini.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan Kejuaraan Canoe Asia itu sebagai ajang uji coba pelaksanaan Asian Games 2018.

Untuk kejuaraan Canoe Asia itu fasilitas pertandingannya sudah siap karena lokasinya di SKI Air Q ant Jakabaring Palembang, ujar dia.Q

Persiram Raja Ampat Genjot Fisik Pemain Jayapura, Bhirawa Tim Persiram Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, pada 6 hingga 20 Januari menggenjot fisik dan stamina pemainnya di Lapangan Kuningan, Jakarta.

“Tim Persiram telah berlatih sejak 6 Januari 2014 dan direncanakan selesai pada Selasa (20/1). Sekarang sedang pembenahan fisik pemain,” kata Pelatih Persiram Raja Ampat Eduard Chong ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Ia mengemukakan latihan fisik yang dimaksud dian-

taranya ingin meraih hasil maksimal daya tahan tubuh pemain, kekuatan otot, daya jelajah, serta nantinya bagaimana teknik dan taktik dalam suatu permainan.

“Harapannya, stamina pemain-pemain Persiram bisa cepat kembali setelah jeda kompetisi, termasuk VO2 Max-nya yang terus digenjot,” katanya.

Mantan pelatih Persela Lamongan itu juga menyampaikan pemusatan latihan yang dilakukan oleh timnya, tidak saja menggunakan Lapangan Kuningan Jakarta tetapi menyewa lapangan

Senayan juga dilakukan.

“Intinya, kami ingin dapatkan porsi latihan yang baik dengan lapangan yang bagus. Soal tempat, itu disesuaikan dengan yang empunya lahan,” katanya.

Menyinggung soal komposisi pemain, Eduard Chong sampaikan jika hampir sebagian besar punggawa tim berjuluk Dewa Laut itu tetap dipertahankan oleh manajemen.

“Komposisi pemain hampir 80 persen, muka lama, hanya ada beberapa pemain asing yang berubah,

diantaranya Kubay telah hengkang,” katanya.

Mengenai penjaga gawang, Eduard Chong mengataklan, pada musim Liga Super Indonesia 2015, pertahanan akhir tim yang direncanakan akan ber-”home base” di Sleman itu kiper Gery Mandagi menggantikan Galih Sudarsono.

Pada musim lalu, Persiram Raja Ampat yang tergabung dalam wilayah timur finis dibawah Perseru Serui, yang berujung tidak diperpanjangnya kontrak pelatih asal Brasil Gomes Q ant Deolivera.Q

Tim Persiram Raja Ampat saat melakukan sesi latihan.

ist

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Pon 14 JANUARI 2015

KPK Tetapkan Calon Kapolri Tersangka Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.

“Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 20032006 dan jabatan lain di Mabes Polri,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1) kemarin.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur me-

ngenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

“Perlu saya jelaskan KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014, sudah setengah tahun lebih kami melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi tidak wajar terhadap pejabat negara itu, pada akhirnya KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari

dua alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidkan ke penyidikan pada 12 Januari 2015,” ungkap Abraham.

Kesimpulan itu diambil dalam forum eksose (gelar perkara) yang dilakukan tim penyidik, penyelidik, jaksa dan seluruh pimpinan.

“Sekarang waktunya kami memberikan penjelasan resmi, kami mencoba menahan diri bahwa Komjen BG saat pencalonan menteri dan dilakukan penelusuran rekam jejak maka yang bersangkutan sudah diusulkan sebagai menteri tapi karena KPK sedang menangani kasusnya, kami berikan catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan (sebagai menteri),” jelas Abraham. Namun Abraham menolak berapa jumlah rekening mencurigakan milik Budi tersebut.

Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur mengatakan figur yang dipilih untuk menjadi kepala Kepolisian

RI menunjukkan komitmen politik hukum pemerintah.

“Siapa yang memimpin Polri sangat penting. Publik menaruh harapan besar terhadap usaha pemberantasan korupsi, perubahan kultur kepolisian dan tindakan kriminalisasi terhadap rakyat kecil yang masih terjadi,” kata Muhammad Isnur melalui siaran pers diterima di Jakarta, Selasa.

Isnur mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan anggota Korps Bhayangkara. mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Polisi Djoko Susilo dan Aiptu Labora Sitorus sama-sama dihukum 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Banyak polisi aktif yang ditengarai melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan berbagai cara sepertinya korupsi dana simulator, pembalakan hutan, penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan pencucian uang.

“Diperlukan Kapolri yang cemerlang dari sisi rekam jejak dan

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1) kemarin. mulia dari sisi moral, bukan penegak hukum yang memiliki masalah hukum,” tuturnya.

Karena itu, LBH Jakarta menyatakan menolak pencalonan tunggal Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. LBH Jakarta

Tim Kaji SKK Migas Jadi BUMN

KILAS NASIONAL

DPR Kecewa Menhub Tidak Hadiri Raker Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi V DPR merasa kecewa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri rapat kerja DPR yang sontak menuai kritik karena dinilai tidak mementingkan persoalan nasional terkait jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhidin saat pembukaan rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1), menyampaikan kekecewaannya itu karena Menhub Jonan memiliki peranan penting untuk menjelaskan persoalan tersebut mengingat sejumlah pemangku kepentingan hadir, seperti dari Badan SAR Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), maskapai AirAsia, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia), Koordinator Slot Indonesia (IDSC) dan lainnya.

“Saya ingin sampaikan kalau Basarnas dan KNKT sudah bekerja maksimal, harusnya kita malu. Seharusnya Menhub hadir saat ini untuk memberikan penjelasan agar lebih komprehensif. Saya tidak marah kepada menteri tapi masyarakat butuh informasi dari dia,” kata Muhidin.

Menurut dia, tidak mungkin maskapai terbang, dalam hal ini, AirAsia, tanpa sepengetahuan regulator, Airnav, Angkasa Pura I dan lainnya.

“Enggak mungkin tanpa sepengetahuan regulator, yang perlu investigasi adalah ada apa dengan penerbangan ini, urgensi menteri ke Pangkalan Bun ini apa saat ini,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae menilai Menhub Jonan tidak mengerti hirarki perundang-undangan, dimana seharusnya sebagai regulator menghadiri panggilan DPR RI. Sedangkan, lanjut dia, yang menyangkut proses evakuasi atau kemanusian lainnya itu, sudah ditangani oleh pihak-pihak terkait.

“Saya tidak mengerti mengapa menteri ini tidak hadir, tidak tahu atau apa yang mengundangnya itu badan legislatif,” katanya. Q ant

Pemerintah Larang Impor Kain Batik Bandung, Bhirawa Dalam upaya menjaga produk batik nasional, pemerintah memutuskan untuk melarang impor kain bermotif menyerupai batik masuk ke Indonesia. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk melindungi batik dalam negeri yang sudah menjadi ikon dan diproduksi oleh masyarakat secara khas hingga di desa-desa.

“Produk kain batik merupakan ikon negeri ini, dan kebijakan pemrintah melarang tekstil yang punya desain seperti batik, jangan masuk Indonesia untuk jaga produk batik,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel di sela-sela Diskusi Ekonomi Munas XV/2015 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1).

Menurut Mendag, larangan impor kain bermotif batik ini untuk mengamankan pasar batik produk Indonesia di dalam negeri. Ia menyebutkan, potensi pasar dalam negeri harus diselamatkan dan diamankan bersama, karena output-nya untuk kesejahteraan.

“Kita akan tegas dalam mengamankan pasar dalam negeri,” kata Mendag.

Mendag Rahmat Gobel mencontohkan, pihaknya telah membekukan atau membatalkan sekitar 3.000-an izin impor karena tidak melakukan kewajiban dan prosedur yang benar.

“Mengapa itu dilakukan, karena pasar dalam negeri harus dijaga, dan komitmen untuk mendorong sektor potensial di dalam negeri seperti pertanian dan memanfaatkan produk kita sendiri,” ujar Mendag.

Menurut Mendag, langkah kongkret yang dilakukan pemerintah dalam mengamankan pasar antara lain adalah dengan penguatan pasar sendiri, stabilitas pasokan pasar, logistik dan perdagangan daerah.

Selain itu, lanjut Mendag, pemerintah juga mengusung pemerataan produk untuk memenuhi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Hal itu sebagai bentuk kendali kualitas produk termasuk desain.Q ist

meminta DPR untuk menggunakan kewenangannya untuk menolak pencalonan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. n ant

istimewa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat member penjelasan kepada wartawan.

Penyaluran Dana Desa Melalui Kabupaten Jakarta, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok rasi Yuddy Chrisnandi mengatakan dana pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6/ 2014 tentang Dana Desa, disalurkan langsung Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui transfer ke kabupaten, kemudian ke desa.

“Jadi tidak lewat Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri), dan tidak juga lewat Kemdes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi),” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/1) kemarin.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak benar adanya tudingan dari sejumlah politisi yang mengatakan terjadi perebutan anggaran dana desa oleh kedua kementerian tersebut.

“Jadi tidak ada itu ya, ka-

takanlah spekulasi-spekulasi dari politisi-politisi Senayan yang mengatakan ini sedang rebutan uang. Itu tidak benar, sama sekali tidak ada,” katanya.

Ia mengatakan, yang terjadi adalah perbedaan persepsi tentang kewenangan terhadap desa dari nomenklatur kementerian pemerintahaan kabinet kerja.

Kementerian Dalam Negeri, menurut dia, sebelumnya men dasarkan pada UU Nomor 23/ 2014 yang melihat urusan pemerintahan mulai dari pusat hingga desa tidak boleh terputus.

Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdadasarkan UU Nomor 6/2014 yang mengatakan bahwa maslah-masalah desa diurus oleh kementerian yang membidangi desa.

“Jadi, perbedaannya pada tingkat wacana interpretasi urusan

desa, tidak pada urusan keuangan,” katanya.

Yuddy dalam kesempatan itu mengatakan kewenangan kementerian terhadap desa telah diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Selasa (13/1).

Ia mengatakan untuk urusan pemerintahan desa yang selama ini rutin berjalan, tetap dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan terdapat satu Direktorat Jenderal yang akan menangani hal itu.

Sementara, urusan terkait perencanaan program-program pembangunan desa, monitoring program-program pembangunan desa, pemberdayaan desa dan sebagainya dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Dengan satu Dirjen yang menangani masalah tersebut,” katanya. Q ant

Prajurit Desersi Meningkat Signifikan Jakarta, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengakui jumlah pelanggaran desersi prajurit TNI mengalami peningkatan sebanyak 62 kasus dari 865 kasus pada periode Januari-September 2013 menjadi 927 kasus di periode yang sama pada 2014.

“Ada peningkatan signifikan desersi, dari 865 menjadi 927 kasus. Akan kita lihat lagi ada apa ini,” kata Panglima TNI, usai membuka Operasi Gaktib dan Yustisi TNI Tahun 2015, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (13/1) kemarin.

Moeldoko menceritakan, sewaktu dirinya menjabat Komandan Korem, ada prajurit yang desersi.

Bahkan, dirinya sempat menanyakan perihal alasan disersi.

“Waktu itu ada tekanan mental, dan ketidaksiapan mereka (prajurit) masuk batalyon,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pembinaan

yang dekat antara pimpinan dan bawahan tetap diperlukan.

Semua dilakukan untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab pada prajurit.

“Ini perlunya pembinaan yang dekat antara pimpinan dan bawahan. Persoalannya adalah ‘leadership’ yang kurang. Makanya tadi saya tekankan bahwa pembinaan mental juga fungsi komando harus ditingkatkan,” tegas Panglima TNI. Meski, jumlah prajurit disersi bertambah, namun panglima juga apresiasi penurunan sejumlah kasus di lingkungan TNI seperti kasus narkoba dan penganiayaan.

Peningkatan perkara berdasarkan kuantitas dan kualitas bulan Januari-September 2013 dan bulan Januari-September 2014 untuk kasus disersi 2013 sebanyak 865 kasus. Pada Januari-September 2014

Panglima TNI Jenderal Moeldoko memeriksa seluruh pasukan TNI dan Polri ketika upacara Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (13/1) kemarin.

meningkat menjadi 927 kasus.

Kasus asusila tahun 2013 sebanyak 242 kasus dan tahun 2014 sebanyak 171 kasus, atau turun sebanyak 71 perkara.

Untuk kasus penganiayaan pada 2013 sebanyak 187 perkara dan pada 2014 sebanyak 143 perkara, atau alami penurunan 44 perkara. Khusus kasus narkoba pada 2013 ada 177 kasus dan pada 2014 sebanyak 155 perkara atau alami penurunan sebanyak 22 kasus. Penyalahgunaan senjata api tahun 2013 sebanyak 12 perkara dan pada tahun 2014 sebanyak 14 perkara atau naik 2 kasus.

Data hasil pelaksanaan operasi gaktib TNI bulan Januari sampai dengan September 2013 dan bulan Januari sampai dengan September 2014, tercatat pelanggaran disiplin murni pada 2013 sebanyak 224 pelanggaran. Pada 2014 sebanyak 259 pelanggaran, alami kenaikan sebanyak 35 pelanggaran.

Pelanggaran disiplin murni tahun 2013 sebanyak 141 pelanggaran. Tahun 2014 sebanyak 106 kasus atau alami penurunan sebanyak 35 pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tahun 2013 sebanyak 553 perkara dan tahun 2014 sebanyak 478 kasus atau alami penurunan sebanyak 75 kasus.

Sementara itu, kerugian personil dan materiil akibat kecelakaan lalu lintas, yakni sebanyak 53 orang meninggal dunia pada 2013 dan tahun 2014 sebanyak 66 orang.Q ant

Jakarta, Bhirawa Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM mengkaji bentuk Satuan Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menjadi BUMN. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhy di Jakarta, Selasa (13/1) mengatakan, saat ini, pihaknya masih mengkaji bentuk ideal SKK Migas.

“Kami targetkan paling lambat akhir Februari ini rekomendasi soal Fahmi Radhy SKK Migas sudah selesai,” katanya.

Menurut dia, dengan berbentuk BUMN, maka fungsi regulator dan pengawas SKK Migas menjadi hilang dan dikembalikan ke Ditjen Migas Kementerian ESDM. “SKK Migas hanya sebagai operator bisnis,” katanya.

Bentuk BUMN, lanjutnya, membuat SKK Migas bisa melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan lain.

Fahmi juga mengatakan, terdapat dua opsi BUMN untuk SKK Migas tersebut.

Pertama, berada di bawah PT Pertamina (Persero) dan kedua adalah membentuk BUMN baru. Menurut dia, dengan berbentuk BUMN, maka tugas dan fungsi SKK Migas adalah memetakan potensi wilayah kerja migas untuk selanjutnya dikembangkan.

“Skema pengembangannya adalah tahap pertama, wilayah kerja itu ditawarkan ke Pertamina. Kalau Pertamina tidak mau, dilelang ke perusahaan lain,” ujarnya.

Tugas lainnya adalah mengordinasikan wilayah kerja dan menjual jatah migas bagian negara. Fahmi juga mengatakan, bentuk baru SKK Migas itu akan masuk ke dalam revisi UU Migas yang kini masih dibahas.“Dengan diatur di UU, maka SKK Migas mempunyai keberadaan yang lebih kuat,” katanya.

Rekomendasi tentang SKK Migas tersebut, lanjutnya, akan menjadi usulan ketiga Tim setelah penghapusan bensin dengan angka oktan 88 dan mengalihkan fungsi impor Petral ke Pertamina. Q ant

KPU Minta Parpol Siapkan Dukungan

Husni Kamil Manik Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik dan calon perseorangan menyiapkan dukungan untuk pemilihan kepala daerah serentak mengingat waktu pendaftaran dan uji publik bakal calon semakin dekat.

“Baik partai politik, gabungan parpol maupun calon perseorangan itu harus sudah mempersiapkan diri untuk ikut serta pada pilkada serentak 2015. Parpol atau gabungan parpol bisa menggunakan perolehan kur si apakah 20 persen atau 25 persen, sedangkan untuk calon perseorangan harus sudah mencari basis dukungan,” kata Ketua Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (13/1).

Husni mengatakan dalam draf Peraturan KPU yang

segera dikonsultasikan dengan DPR RI dan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri disebutkan pelaksanaan pendaftaran bakal calon peserta pilkada di akhir Februari, sedangkan pelaksanaan uji publik dilakukan Maret.

“Ini sudah bulan Januari, artinya dalam dua bulan ini parpol harus sudah menuntaskan persoalan internal partai. Dan kalau tidak cukup (dukungan), atau dianggap strategis untuk bergabung dengan partai lain, seharusnya sudah dilakukan pembicaraan antar-parpol,” kata dia.

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, dijelaskan bahwa parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah pemilihan DPRD 2014. Sedangkan calon perseorangan sedikitnya memiliki dukungan empat persen dari jumlah penduduk untuk kabupaten-kota dan tiga persen jumlah penduduk untuk tingkat provinsi. Q ant

Rabu Pon 14 JANUARI 2015

SAMBUNGAN

Banyak Kendaraan Berpelat Merah Langgar Jalur Satu Arah

Jabatan Sekretaris KPU Jatim Kosong

l Sambungan hal 1

kan agar segera dapat duduk di jabatannya. Karena kalau tidak, fungsi dari Sekretariat KPU tidak akan jalan terkait dengan anggar­ an dan belanja, karena dia kan PA (Pengguna Anggaran). Kalau nanti harus lelang terbuka, kita akan usahakan tetap menjadi calon terkuat,” tegasnya.

Menurut Pakde Karwo, pem­ prov sebenarnya ingin sejak diusulkan pada Oktober tahun lalu bisa langsung turun SK jabatan Sekretaris KPU. Namun KPU Pusat kukuh meminta su­ paya mengikuti prosedur. “Kita memang mengusulkan satu nama saja ke KPU Pusat, yaitu Pak Prayit. Tapi memang harus ikut prosedur karena itu ke­ mauan KPU Pusat,” jelasnya.

Pakde Karwo mengatakan, Pemprov Jatim sudah melaku­ kan sesuai dengan prosedur yang ada, dan Suprayitno juga memang direkomendasikan oleh KPU Jatim untuk ikut lelang

gar berasal dari kalangan PNS. Padahal sesuai dengan rambu yang terpasang di kawasan perempatan tersebut, pengendara yang datang dari arah timur yakni dari Jalan Dewi Sartika (Bangilan) yang akan menuju Jalan KH Abdul Hamid harus belok kiri dahulu menuju Jalan Sumatra. Namun nyatanya, pengendara langsung saja memotong Jalan Wachid Hasyim (Niaga) dan lanjut ke barat ke arah Jalan Belitung.

Hal yang sama juga terlihat di Jalan Sumatra.

Pengendara dari Jalan KH Abdul Hamid yang menuju Jalan Wachid Hasyim harus melewati Jalan Belitung, namun kenyataannya banyak pengendara langsung belok kiri ke Jalan Suma­ tra. “Jalan Belitung dan Sumatra sudah ditetap­ kan menjadi jalan satu arah, tapi kenyataannya banyak pengendara tetap melanggarnya. Yang lebih inoris, seharusnya para PNS memberi con­ toh kepada warga biasa agar mematuhi aturan rambu lalu lintas ini. Tapi ini malah seenaknya melanggar ruas jalan satu arah itu. Saat ini, rambu lalu lintas hanya menjadi penghias jalan saja di jalanan,” kata Hariadi, warga Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Tak hanya di pagi dan siang hari, sejumlah pengendara juga menyalahi aturan rambu lalu lintas di malam hari. “Ternyata para pengendara roda dua di Kota Pasuruan tak sadar berlalu lintas.

Masih sering menjumpai masyarakat yang tidak menaati aturan yang telah dibuat. Padahal sudah ada tanda larangan itu,” ujar Lukman Hakim, salah satu warga Kota Pasuruan lainnya.

Untuk diketahui, aturan satu arah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Di­ shubkominfo) Kota Pasuruan sudah dipatenkan melalui SK dari Wali Kota Pasuruan sejak No­ vember 2014 lalu. Jalur satu arah itu adalah Jalan Belitung, Sumatra dan Dewi Sartika. Mengenahi aturan jalan tersebut sudah diserahkan ke pihak Satlantas Polres Pasuruan Kota. Jika melanggar, para pengendara roda dua dan empat akan ditin­ dak tegas yakni berupa pelanggaran tilang.

Terpisah, Ipda Jayadi KBO Satlantas Polres Pasuruan Kota menyampaikan pihaknya sudah sering kali melakukan penindakan di jalan baru yang ditetapkan jalan searah tersebut. “Setiap hari kami sudah banyak menilang pengendara roda dua yang bandel tidak mematuhi lalu lintas di Jalan Belitung maupun Jalan Sumatra. Begitu juga di malam hari. Dalam tindak tilang ini kami tak tebang pilih,” tandas Jayadi. n hil

Pemkab Tolak Pengajuan Anggaran Rp 57 M dari KPU l Sambungan hal 1

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tetap akan digelar secara langsung, di mana Pilkada akan langsung dipilih oleh rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menyatakan, jika pengajuan KPU Kabupaten Malang terkait anggaran yang diminta Rp 57 miliar itu, jauh dari anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Malang yakni sebesar Rp 30 miliar. “Sebagai gambaran untuk Pilbup pada 2010, anggaran yang dikucurkan Pemkab Malang kepada KPU hanya sebesar Rp 19 miliar,” ungkapnya.

Sedangkan kenaikan anggaran untuk pesta demokrasi tahun ini sudah dinaikkan, dari Rp 19 miliar ke angka Rp 30 miliar, karena adanya perubahan biaya kebutuhan untuk ke­ pentingan Pilbup. Kalau dari 19 miliar naik ke angka Rp 57 miliar sesuai permintaan KPU, itu dinilainya sangat besar. Karena itu KPU harus meninjau kembali pengajuan anggaran­ nya ke Pemkab Malang dan menyesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan.

Menurut Sasongko, bila pengajuan ang­ garan KPU bisa dikabulkan, tentunya ada perubahan rencana alokasi dana APBD 2015. Dan itu akan berdampak pada pem­ bengkakan APBD. “Kami hingga kini masih menunggu kepastian Perppu Nomor 1 Tahun 2014, apakah dalam Perppu tersebut tetap dilaksanakan pemilihan bupati langsung, apa ada perubahan Perppu yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan. Menurut kami ini yang lebih penting,” tambah Sasongko, yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang ini. n cyn

Tak Hanya Elpiji, Gas Metan Tlekung Juga Penuhi Kebutuhan Listrik l Sambungan hal 1

gas metan agar bisa mencapai rumah-rumah penduduk. DCKTR juga mulai memanfaat­ kan gas metan untuk menghidupkan mesin generator penghasil listrik.

Diketahui, gas metan yang dihasilkan dari TPA Tlekung bisa dimanfaatkan oleh ratusan kepala keluarga. Gas metan ini bisa dijadikan pengganti elpiji untuk bahan bakar kompor gas di dapur. “Namun saat ini gas metan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas bagi 50 KK saja. Karena mesin blower yang digunakan sebagai tenaga pen­ dorong, kapasitasnya hanya sebesar itu atau hanya mampu menyalurkan gas metan ke 50 rumah,”ujar Kasie Pengelolaan Kebersihan DCKTR Imron Suyudi, Selasa (13/1).

Dengan kapasitas blower saat ini, praktis masih banyak gas metan yang belum terman­ faatkan. Karena itu ke depan DCKTR akan menambah kemampuan mesin blower yang ada.

Diharapkan dengan penambahan daya tersebut, maka gas metan yang ada di TPA Tlekung bisa lebih banyak yang termanfaatkan. Dalam waktu dekat ini, direncanakan akan ada 100 KK yang bisa memanfaatkan gas metan Tlekung.

Saat ini, pemanfaatan gas metan dilakukan dengan membangun jaringan pipa dari TPA Tlekung ke rumah-rumah penduduk. Pem­ bangunan jaringan tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan dibantu pemerintah kota. “Saat ini sudah ada sekitar 1 km jaringan pipa yang sudah terpasang.

Pemanfaatan gas metan ini tidak bisa meng­ gunaan tabung elpiji, karena tabung tersebut milik Pertamina,”tambah Suyudi.

Selain menyediakan bahan bakar kompor gas, DCKTR juga menjadikan lokasi pengo­ lahan gas metan Tlekung sebagai sarana edukasi. Ke depan diharapkan akan muncul sumber-sumber gas metan baru di Kota Batu yang dikelola oleh masyarakat. n nas

l Sambungan hal 1

jabatan di KPU Pusat. “Jadi tidak ada yang salah dalam menentukan Pak Prayit karena KPU Jatim juga mengusulkan dia,” katanya.

Setelah diusulkan sejak Ok­ tober lalu, Supryaitno sampai saat ini belum mau duduk di posisi Sekretaris KPU Jatim, dan belum melakukan tugas dan fungsinya. “Ya jelas lah, karena dia belum punya pe­ gangan untuk bekerja. Saat ini statusnya ya sebagai staf biasa di pemprov,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi menjelaskan, saat dia berkonsultasi ke Sekjen KPU Arif Rahman Hakim untuk mencari solusi kosongnya jabat­ an Sekretaris KPU Jatim tak juga ada solusi. Meski diberikan penjelasan oleh Akmal, Sekjen KPU Pusat tetap ngotot agar pengisian jabatan tersebut harus melalui proses lelang terbuka.

“Kita sudah sampaikan usul­ an, selama menunggu proses

lelang jabatan Sekretaris KPU Jatim, alangkah baiknya diisi Plt (Pelaksana Tugas) terlebih dulu, agar proses administrasi khusus PA bisa berjalan dengan baik.

Namun tetap saja ngotot tidak mau dengan alasan KPU adalah lembaga vertikal. Padahal kita sudah bawakan surat pengantar dari Gubernur Jatim, tapi tetap saja ditolak,” ungkap Akmal.

Dengan kosongnya jabatan Sekretaris KPU Jatim ini, Akmal mengakui yang paling dirugikan adalah Pemprov Jatim. Sebab ke­ pentingan pemprov salah satunya soal anggaran tidak bisa berjalan dengan baik. Apalagi untuk mem­ persiapkan Pilkada serentak juga akan mengalami masalah.

“Kita juga memahami Pak Prayit yang tidak mau ngantor, meski sudah diusulkan Pak Gu­ bernur untuk menjadi Sekretaris KPU Jatim. Secara psikis Pak Prayit mengaku tidak enak, ka­ rena dia hanya berstatus seperti staf biasa,” kata mantan Sekre­ taris DPRD Jatim ini. n iib

PT Pos Hanya Mampu Distribusikan 30 Persen Kartu Sakti Jokowi l Sambungan hal 1

alasan mereka tidak mengambil kartu tersebut. ‘’Sesuai jadwal besok (hari ini, red) target pendistribusian kartu sakti sudah bisa tuntas. Tetapi, ternyata di lapangan banyak kendala. Namun demikian kami akan tetap berusaha agar target 58.900 dapat terealisasi,’’ ungkapnya, Selasa (13/1).

Dia mencontohkan, jadwal pendistribusian kartu di Kelura­ han Semampir pada 9 Januari 2015 hanya ada 12 warga yang datang.

Sehingga, Kantor Pos harus mem­ buat jadwal baru untuk pengambilan kartu. Begitu juga dengan Kecama­ tan Gubeng, dari total warga miskin 4.000 orang, hanya 1.500 orang yang datang. ‘’Yang seperti ini mengham­ bat kerja Kantor Pos,’’ ujarnya.

Tidak hanya masalah sosialisa­ si kartu sakti Jokowi yang belum merata ke seluruh warga peme­ gang KPS, lanjut dia, pencairan dana kompensasi juga sempat kacau. Penyebabnya, server Bank Mandiri Jakarta sempat tidak bisa diakses. Sehingga, dana kompen­ sasi senilai Rp 200 ribu per bulan per pemegang kartu KKS juga be­ lum cair. ‘’Dana kompensasi yang diberikan itu untuk November dan Desember 2014. Jadi, total ada Rp

400 ribu,’’ jelasnya.

Terkait masalah ketidakhad­ iran warga untuk mengambil kartu, lanjut Edy, pihaknya sebenarnya sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh keca­ matan di Surabaya. Undangan untuk mengambil kartu dan dana kompensasi pun sudah diserahkan ke kecamatan untuk disampaikan ke kelurahan hingga ke RTS. ‘’Kenyataan di lapangan ini yang belum tahu seperti apa,’’ ujarnya.

Edy mengaku PT Pos Indonesia berencana akan menjadwalkan kembali pendistribusian kartu sakti tersebut hingga 28 Januari.

Dia menyebut hingga kemarin kartu yang sudah didistribusikan sekitar 20 ribuan. Ada empat kartu yang diberikan kepada RTS, yaitu KKS, KIS, KIP dan sim card. ‘’Sim card ini digunakan untuk pemberi­ tahuan jika dana tersebut sudah terkirim,’’ terangnya.

Pemerintah pusat memberikan tambahan sim card tersebut, terdiri dari tiga provider. Yaitu, XL, Simpati dan Indosat. Masing-masing wilayah kecamatan akan mendapatkan satu provider yang sama. ‘’Saya tidak tahu alasan pemerintah mengguna­ kan tiga provider. Tugas kami hanya mendistribusikan saja,’’ paparnya.

Sementara anggota Komisi E

Agus Dono mengatakan pendistri­ busian kartu sakti Jokowi tersebut sangat tidak efektif jika hanya melalui Kantor Pos. Menurut dia, pendistribusian kartu itu seharus­ nya melalui pemerintah daerah. ‘’Kami menyarankan agar pemer­ intah pusat bisa mengambil lang­ kah cerdas dan tepat,’’ katanya.

Agus mengaku tidak yakin pendistribusian kartu tersebut bisa tuntas tepat waktu. Itu sebelum mekanisme pendistribusian diubah.

Rencananya, Komisi E akan men­ datangi Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyampaikan masalah yang terjadi di daerah pada Kamis (15/1) lusa. ‘’Kami akan meminta solusi dan memberikan saran ke­ pada pusat,’’ tandasnya.

Sedang Ketua RT 3 RW 15 Kel Petemon, Kec. Sawahan, Har­ toyo mengakui selama ini dirinya tidak tahu menahu jika ada war­ ganya yang memperoleh kartu sakti Jokowi. Ini karena sejak awal pendataan, pihaknya tidak pernah dilibatkan hingga sosialisasi. ‘’Tapi tiba-tiba saya diberi surat pem­ beritahuan dari kelurahan yang menyebutkan ada beberapa warg­ anya yang diminta mengambil dana ke PT Kantor Pos,’’lanjut pria yang juga anggota DPRD Jatim ini. n cty

11 Penyidikan Kejari terhadap 2 Guru Dinilai Kebablasan l Sambungan hal 1

Bank UMKM Jatim senilai Rp 12 miliar. Kedua guru ini sudah ditetapkan sebagai tersangka padahal dalam surat Kejari disebutkan itu sebagai panggilan saksi dengan nomor surat pang­ gilan nomor Sp 14/0.5.30/ fd1/01/2015. “Tidak ada su­ rat sebagai tersangka,” kata suami Ny Munawarah, Nur Fanani didampingi kuasa hukum PGRI Jatim, Priyo Utomo SH, Selasa (13/1).

Seperti diberitakan sebe­ lumnya, setelah melakukan pengumpulan data dan peng­ umpulan beberapa keterangan (Puldata dan Pulbaket), Ke­ jaksaan Negeri Sidoarjo telah mendapatkan alat bukti untuk menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Keenam orang ini diduga terlibat pemberian fasilitas kredit fiktif oleh bank BUMD milik Pemkab Sidoarjo PT BPR Bank Delta Artha senilai Rp 12 miliar lebih.

Enam orang tersebut ada­ lah Muchammad Amin selaku Direktur Utama pada 2006 s/d April 2012. Ratna Wahyun­ ingsih selaku Direktur Utama pada 2012 s/d 2014 Bank PT BPR Delta Artha Pusat Sido­ arjo. Luluk Frida Ishaq selaku Bendahara UPTD Cabdin Pendidikan Tanggulangin.

Munawaroh selaku Kepala SDN Gagang Panjang Keca­ matan Tanggulangin. Atik Munziati/guru TK Kalidawir Tanggulangin dan Yunita D dari pihak swasta yang mem­ bantu Luluk dalam proses pembuatan SK PNS palsu.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sioarjo Undang Mugo­ pal SH kasus dugaan pem­ berian kredit fiktif ini sudah berjalan mulai 2007. Tetapi yang mengalami kemacetan di BPR Bank Delta Artha ter­ jadi pada kurun waktu 2010 hingga 2014. Pemohon kredit tercatat sebanyak 92 orang yang pengurusannya secara kolektif melalui UPTD Cab­ din Pendidikan Tanggulangin dengan pinjaman sebesar Rp 12.120.260.333.

Menurut Fanani, pemberi­ taan media telah memvonis istrinya sebagai tersangka.

Kontan saja membuat Ny

Munawarah syok dan sakit.

Tuduhan itu membuat ji­ wanya terguncang karena tidak menyangka kasusnya bisa sedahsyat ini.

Sebagai Kepala Sekolah, tanda tangan Ny Munawaroh dipalsukan, juga stempel seko­ lah untuk mengajukan kredit ke bank pelat merah tersebut.

Ada yang mengajukan kredit Rp 100 juta sampai Rp 170 juta.

Namun lingkup pemalsuan itu untuk 7 guru yang mengajar di SDN Gagang Panjang.

Kejari menetapkan kes­ alahan guru ini dengan dua alat bukti yakni tandatangan dan stempel, yang sebetulnya keabsahan dari alat bukti itu patut dipertanyakan ka­ rena berdasarkan pengakuan Munawaroh itu bukan tan­ datangannya yang dijadikan rekomendasi pengajuan kredit.

Yang menjadi pertanyaan ke­ napa stempel dan tandatangan dalam pengajuan kredit itu dijadikan alat bukti padahal tidak sah. Fanani memper­ tanyakan apakah Kejari sudah melakukan uji labfor untuk meyakinkan bahwa alat bukti itu benar-benar otentik. “Tidak ada uang untuk dijadikan alat bukti. Uang apa, nggak ada uang itu,” ucapnya.

Fanani menganggap Kejari tidak jeli dalam menetap­ kan guru sebagai tersangka, karena pihak sekolah hanya mengeluarkan rekomendasi kepada guru lain yang menga­ jukan kredit. Pihak bank pem­ beri kredit yang seharusnya berhati-hati dalam memberi­ kan kredit dengan melakukan verifikasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian perban­ kan. Bukankah yang memberi rekom bukan hanya kepala sekolah saja. “Kalau pihak bank menganggap pengajuan kredit ini tidak sesuai atau nantinya bermasalah, bisa saja rekomendasi sekolah diabaikan,” katanya.

Menurut Fanani, istrinya memang pernah mengajukan pinjaman di BJB (Bank Jabar), Bank UMKM dan Delta Artha.

Kredit di BJB sebesar Rp 99 juta sudah dilunasi pada 2014.

Namun kredit di Delta Artha dan UMKM masih berjalan dan sedang dalam proses pe­ lunasan. n hds

Gubernur Pusing Pilih 16 Pjs Bupati/Wali Kota l Sambungan hal 1

ai pemerintahan dan keuangan.

“Jujur, saya kesulitan men­ cari 16 pejabat eselon II yang mumpuni dan menguasai bidang pemerintahan dan keuangan sekaligus. Angel tenan (sulit seka­ li). Tak banyak pejabat pemprov yang menguasai dua hal itu se­ cara bersamaan,” kata Gubernur Soekarwo, Selasa (13/1).

Sekadar catatan, pengisian kepala daerah dengan status Pjs harus dilakukan Gubernur Jatim mengingat Pilkada bakal diselenggarakan serentak pada akhir 2015 ini. Padahal, masa jabatan bupati/wali kota yang habis masa jabatannya tahun ini mencapai 16 kepala daerah. Se­ dangkan kepala daerah yang pal­ ing awal masa tugasnya berakhir adalah Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada 27 Juli 2015.

Permasalahannya tak hanya memilih 16 Pjs, Pakde Karwo, sa­ paan lekat Gubernur Soekarwo juga akan dilanda resah karena harus ditinggal 16 eselon II itu.

Sebab jika 16 pejabat tersebut telah ditunjuk sebagai Pjs, dia harus meninggalkan SKPD un­ tuk mengemban tugas baru.

“Kalau waktunya hanya dua sampai tiga bulan saja tidak apaapa menjabat dobel. Tapi kalau

Jalur Ganda

harus menjabat Pjs selama enam bulan lebih kan bermasalah juga bagi SKPD tersebut. Sebab Pjs nanti tidak boleh meninggal­ kan tugasnya sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah itu, Pakde Karwo akan menun­ juk Plt (Pelaksana Tugas) Kepala SKPD untuk meng­ gantikan Kepala SKPD yang ditunjuk menjadi Pjs bupati/ wali kota. “Memang tidak ada aturannya pejabat yang men­ jadi Pjs bupati/wali kota harus melepas jabatannya di SKPD. Tapi normanya harus seperti itu, sebab nanti tidak ada yang ngontrol,” jelasnya.

Pakde Karwo mengatakan, ada beberapa daerah yang Pjsnya nanti tidak boleh menjabat dobel. Salah satunya adalah Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Selain itu, banyak hal yang harus mendapat perha­ tian serius di Kota Surabaya.

Menurut mantan Sekdaprov Jatim ini, semua pejabat eselon II berpeluang menjadi Pjs. Tidak ada peluang yang lebih besar menjadi Pjs, meski sebelumnya sudah per­ nah menjadi kepala daerah.

Perlu diketahui, ada dua Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang pernah men­ jadi kepala daerah, yaitu Kepala

l Sambungan hal 1

Pihaknya menilai konsep dari pem­ bangunan jalur ganda itu dianggap sudah cukup matang, termasuk studi kelayakan dari pembangunan sehingga

Dinas Kesehatan Harsono yang pernah menjabat Bupati Ngawi, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Heru Tjahjono.

Salah satu peneliti Balitbang Jatim Bidang Pemerintahan, Amir HT mengatakan Guber­ nur Soekarwo selaku kepanjan­ gan pusat memang mempunyai kewenangan menunjuk Pjs Bupati/Wali Kota dengan kri­ teria pejabat aktif eselon dua Pemprov Jatim.

Selain itu, pejabat tersebut harus mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, pem­ bangunan dan kemasyaraka­ tan. “Terpenting penunjukan itu juga didukung dan diterima masyarakat setempat, kalan­ gan elit hingga politikus di daerah tersebut,” katanya.

Menilik hal itu, maka Amir juga mengatakan biasanya pe­ nunjukan Pjs memang ada per­ timbangan khusus yaitu mampu memimpin daerah tersebut.

“Bisa jadi pejabat yang sudah pernah bertugas di daerah lebih berpeluang besar,” ujarnya.

Ia pun juga menegaskan ka­ lau dalam pemilihan ke depan seluruh calon bupati/wali kota harus melalui rekam jejak ter­ lebih dulu. “Sebab, kebanyakan setelah terpilih ternyata ter­ sandung kasus dan berhadapan

hanya memakan waktu tidak lebih dari tiga tahun sejak dibangun 2015 ini.

Jalur ganda sepanjang 400 kilome­ ter itu rencananya menghubungkan Surabaya hingga Solo melalui rute Wonokromo, Mojokerto, Madiun, dan

dengan hukum, sehingga pemer­ intahan yang dipimpinnya tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Bukan Pejabat Internal Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Surabaya Tri Risma­ harini pada Agustus mendatang dipastikan bakal diganti oleh Pjs mengingat pelaksanaan Pilkada baru akan dilakukan pada 2016.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya BF Sutadi menyatakan pengangkatan PJs Wali kota Surabaya diharapkan berasal dari pejabat Pemprov Jatim untuk menghindari re­ sistensi politik dalam tubuh birokrasi Kota Surabaya.

Jika Pjs berasal dari inter­ nal Pemkot dikhawatirkan menurunkan derajat legitimasi Pilkada mengingat semua pe­ jabat Pemkot Surabaya saat ini adalah bawahan Wali Kota Tri Rismaharini yang kemungki­ nan besar masih maju dalam pemilihan.

“Secara politik yang pal­ ing aman Pjs wali kota nanti berasal dari pejabat Pemprov Jatim, bukan dari internal Pemkot Surabaya. Resistensin­ ya besar jika yang ditunjuk Sekdakota misalnya. Sebab semua masih bawahan Bu Risma,” terang Sutadi.

Paron. Terkait anggaran yang akan dikeluarkan, ia menjelaskan total yang dikeluarkan sekitar dari Rp 6 triliun yang merupakan anggaran yang be­ rasal dari pusat atau APBN 2015.

Mantan Kepala Dinas Koperasi

Sutadi mengapresiasi jika Gubernur Jatim menunjuk salah satu pejabatnya sebagai Pjs Wali Kota Surabaya. Menurut­ nya tugas dan kewenangan Pjs kepala daerah tidaklah banyak.

Pjs hanya meneruskan semua kebijakan yang sudah ada da­ lam APBD tanpa diperbolehkan mengambil keputusan strategis.

“Semua sudah pernah dilaku­ kan terkait Pjs, bahkan untuk Surabaya juga sudah pernah mengalami waktu Pjs-nya Pak Khusnul Arifien Damuri dulu,” ujar pria yang terakhir menjabat Asisten I Wali Kota Surabaya sebelum pensiun ini.

Mengenai pengajuan RAPBD 2016 yang kemungkinan besar bakal dilakukan Pjs Wali Kota Surabaya, Sutadi menegas­ kan hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Menurutnya mekanisme pembuatan RAPBD berjalan mulai sekitar Maret.

Sehingga saat Wali Kota Tri Rismaharini menyelesaikan ja­ batannya pada Agustus , posisi RAPBD sudah 90 persen.

“Jadi Pjs nanti tinggal me­ nyerahkan saja pada DPRD, yang penting dua urusan wajib tidak boleh diutik-utik yaitu pendidikan dan kesehatan karena itu sudah final,” terang­ nya. n iib, gat, rac

dan UMKM Provinsi Jatim itu meng­ atakan, pembangunan jalur ganda diharapkan semakin mempermudah akses masyarakat Jatim menuju ke luar provinsi dan sebaliknya, terutama saat musim arus mudik dan balik. n iib

Kelebihan Lafadz ‘Unzila’ di Surat Al Baqarah, MUI Siap Cek Isi l Sambungan hal 1

berdoa. Selesai berdoa salah satu jamaah yang bernama Nur Khanin (40) berinisiatif memeriksa asal suara benda yang jatuh ke kamarnya yang berukuran 3x3 meter itu. Setelah dicek ternyata ada benda seperti buku yang bersampul warna hitam. “Kemu­ dian diangkat ramai-ramai dibawa ke ruang tamu, setelah dibuka alangkah terkejutnya kami semua karena ternyata Alquran yang sangat besar.

Kertas Alquran terlihat usang, seperti lapuk dimakan usia ,” terangnya.

Akhirnya, semua jamaah mendekati dan memegang serta mencium Alquran yang berukuran besar ini. Apalagi bau­ nya juga sangat harum.”Para jamaah hampir tidak percaya dengan kejadian tersebut,” tambah Nur Khanin.

Anang yang waktu sekolahnya juga di NU ini, juga mengungkapkan, ren­ cananya temuan Alquran raksasa ini tidak akan dijual ataupun diberikan kepada orang lain. Melainkan akan

digunakan untuk syiar agama Islam.

“Alquran ini merupakan anugerah dari Allah. Nanti akan kami gunakan seba­ gaimana mestinya,” ungkap Anang.

Dengan munculnya Alquran rak­ sasa ini Anang juga belum tahu apa maknanya. Namun yang jelas sejak kemunculan Alquran ini banyak warga yang datang ke rumahnya untuk melihat secara langsung.

Rumah Anang Selasa kemarin dibanjiri warga yang ingin melihat dari dekat penemuan Alquran raksasa ini.

Untuk menghindari keributan, rumah Anang dipasangi police line oleh jaja­ ran Polsek Porong. Selain itu sejumlah TNI juga ikut menjaga sekitar lokasi.

Salah satu warga yang datang ke sana, Muchmad Ali Nurdin mengaku ingin mengetahui kebenaran ditemukan­ nya Alquran tersebut. “Memang benar adanya, ada wujudnya. Tetapi saat mem­ baca mengalami kesulitan, tidak tahu mungkin ada mitos juga ya,” katanya.

Mendengar ditemukannya Alquran raksasa yang diakui oleh penemunya

Anang Asriyanto jatuh secara tiba-tiba, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo KH Usman Bachri ikut menda­ tangi lokasi tersebut. Namun kondisi ru­ mah Anang sudah dipenuhi oleh warga yang ingin melihatnya. Selain itu warga setempat tanpa dikomando berinisiatif membuka kotak amal. Mereka beramairamai mengisi kotak yang terbuat dari kardus kemasan air minum .

Usai melihat kebenaran Alquran terse­ but, sambil berdesak-desakan dengan warga KH Usman Bachri mengatakan harus dilakukan penelitian ulang jangan sampai temuan ini menyesatkan warga.

Usman membandingkan temuan itu dengan Alquran kecil yang dia bawa.

Dia langsung mencocokkan satu persatu huruf hijaiyah dan lafadz yang ada dalam Alquran dengan tulisan tangan tersebut.

Dari penelitian dan pencocokan yang telah dilakukan, Usman Bachri menemu­ kan ada satu kalimat yang kelebihan, yang berbunyi ‘unzila’ diulang dua kali (secara berjajar) dalam ayat ke empat di Surat Al Baqarah. “Jadi ada tiga lafadz

‘unzila’ dalam ayat keempat surat Al Baqarah itu,”jelas KH Usman Bachri.

Dia mengakui memang betul-tetul Alquran, tetapi hasil temuan itu yang perlu mendapat kejelasan yang sebenar-benarnya. “Benda sebesar itu tiba-tiba jatuh, tetapi kalau memang kehendak Yang Kuasa siapa yang menghalangi,” ujarnya.

Sebaliknya Kepala Desa Glagah Arum Kusmiyanto marah dengan penemuan Alquran raksasa ini. Dia menilai perlakuan Anang ini sudah di luar batas. “Hanya rekayasa saja, mana ada Alquran tiba-tiba jatuh dari langit. Mungkin saja bisa saja pinjam dari teman yang lainnya,” katanya.

Hingga pukul 16.00, posisi Alquran raksasa telah dibawa ke Kantor MUI Sidoarjo Jalan Pahlawan. Selain di­ simpan demi pengamanan, juga akan dilakukan penelitian untuk mengecek kebenaran isinya. “Jangan satu kalimat, satu huruf saja kalau ada kesalahan pasti bisa ditemukan,” tegas Ketua MUI Sidoarjo KH Usman Bachri.*

UTAMA

12

Rabu Pon, 14 JANUARI 2015

Dijadikan Kandang Kuda Pacu

Dewan Soroti Hutan Oro-Oro Ombo Batu,Bhirawa Puluhan hektar area hutan di Desa Oro-Oro Ombo telah beralih fungsi. Selama 4 tahun tahun terakhir, upaya penataan kembali atau redesign kawasan yang dilakukan Perum Perhutani belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Akibatnya, beberapa kawasan hutan yang ada telah dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam. Bahkan di kawasan hutan tersebut juga muncul area pengembang biakan kuda pacu.

Perubahan fungsi hutan itu mendapat sorotan dari anggota Komisi A DPRD Batu bersama perangkat desa yang kemarin mengunjungi Hutan Oro-Oro Ombo, mereka juga melihat kawasan tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk lahan pertanian dan pengembang biakan kuda pacu yang dikelola oleh PT Mega Star.

Meskipun kawasan hutan yang telah beralih fungsi tersebut telah memberikan manfaat bagi warga sekitar, namun hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran. Karena keberadaan kawasan tersebut berada area pegu-

nungan yang kondisi tanahnya miring.

“Akibatnya, kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya longsor jika tidak ada pepohonan di sana yang menjadi penahan air,”kata Sugeng Hariono.

Tak hanya beruabah menjadi lahan pertanian, di kawasan tersebut juga muncul area pemerilaharaan dan pengembangbiakan kuda pacu. Dalam pengembangan kuda pacu dengan nama PT Mega Star sudah terdapat 20 kuda pacu dari luar negeri maupun lokal.

“Baik kawasan hutan yang di-

jadikan lahan pertanian maupun area pengembangbiakan kuda pacu, status lahannya adalah pinjam pakai. Untuk itu kepada semua pihak terkait harus berhati-hati agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah hukum di sini (di kawasan hutan Oro-oro Ombored),”tambah Sugeng.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Agraria di Perum Perhutani, Gatot S mengatakan, pada empat tahun yang lalu terjadi musibah angin putting beliung yang menerjang Desa Oro-Oro Ombo dan sekitarnya. “Akibatnya, banyak pohon di kawasan hutan milik Perhutani di desa ini yang tumbang. Kondisi ini membuat sekitar 35 hektar kawasan hutan menjadi rusak,”ujar Gatot saat meninjau kawasan hutan Oro-oro Ombo.

Sebenarnya, setelah membersihkan kayu atau pepohonan yang tumbang, Perhutani telah membuat rencana pe-

nataan kembali kawasan hutan Oro- gan Perhutani maupun Pemerintah Oro Ombo. Mereka merencanakan Desa setempat. “Kita memilih kapenanaman kembali kawasan terse- wasan Desa Oro-Oro Ombo karena unbut dengan pepohonan yang bisa me- tuk pengembangbiakan kuda jenis ini nyerap air seperti Pinus. harus ada di ketnggian sekitar 1.000 Namun kenyataannya, saat ini di ka- meter dpl yang memiliki udara cukup wasan hutan tersebut telah beralih bagus,”ujar Pangestu. fungsi. Warga petani telah memanSaat ini, katanya, sudah ada 20 kuda faatkan lahan tersebut untuk berco- yang kini dipeliharan ke kandang milcok tanam. Terlihat para petani ten- iknya. Kuda-kuda tersebut adalah jenis gah merawat beraneka jenis tanaman kuda pacu yang didatangkan dari sayur-mayur di sana.

Amerika Serikat, Inggris maupun Arab.

Terpisah, pemilik PT Mega Star, Saat ini kuda-kuda tersebut berusia 7Budi Pangestu, tidak mem- 9 tahun yang harganya bisa mencapai bantah jika status tanah Rp 100 juta per ekornya. Q nas di sana adalah pinjam pakai.

Adapun untuk Kawasan hutan Oro-Oro Ombo yang telah berubah menjadi pemakaian lalahan pertanian dan peternakan kuda pacu mendapatkan han tersebut sorotan dari Komisi A DPRD Kota Batu. sudah ada komunikasi den-

anas bahtiar/bhirawa

Sidang Praperadilan Mantan Kadinkes Madiun

LINTAS PERISTIWA

DBD Renggut Tiga Nyawa Balita, Jombang Belum Dinyatakan KLB Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Jombang belum menentukan status Kejadian Luar Biasa (KLB), meski dalam rentang waktu tiga bulan ini terjadi peningkatan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Jombang. Bahkan dalam rentan satu bulan terakhir tiga Balita meninggal akibat peyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegyti itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, dr. Heri Wibowo, menyatakan bahwa status KLB DBD akan diputuskan jika terjadi peningkatan secara drastis. Berdasarkan catatan Dinkes, tahun 2014 terdapat 314 kasus DBD yang terjadi di wilayah Jombang. Selama tahun 2014, data jumlah penderita DBD mengalami naik turun. “Pada bulan Januari 2014, 38 kasus, bulan Februari sebanyak 32 kasus, dan bulan Maret 34 kasus dan jumlahnya turun pada bulan April,’’ katanya, Selasa (13/1). Namun, kata Heri Wibowo, pada rentang waktu 3 bulan terakhir, jumlah kasus DBD mengalami peningkatan. Data yang masuk menyebutkan, sejak Oktober 2014 hingga 12 Januari 2015, jumlah kasus DBD di Jombang sebanyak 196 kasus.

Ia menyebutkan, 38 kasus DBD terjadi pada Oktober 2014, 54 kasus pada bulan November dan pada bulan Desember terdapat 74 kasus DBD. Selama tahun 2014, korban meninggal akibat serangan DBD sebanyak 6 orang. Sedangkan, pada Januari 2015, kasus DBD yang tercatat sebanyak 30 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia 1 orang. “Tahun 2014 ada 6 orang yang meninggal dunia. Sedangkan pada Januari 2015, yaitu hingga tanggal 12 Januari, catatan kami ada 30 kasus dengan 1 orang meninggal dunia,” paparnya. Meski terjadi peningkatan pada jumlah kasus DBD, namun, sejauh ini belum ada rencana menyatakan status KLB . Pihaknya memilih melakukan berbagai upaya agar jumlah kasus DBD di Jombang tidak bertambah pada harihari mendatang. “Berdasarkan data yang kami terima, ada peningkatan. Memang naik, tapi belum terlalu signifikan. Makanya untuk statusnya belum dinaikan ke KLB. Untuk status KLB itu harus mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiga kali berturut-turut,” katanya. Q rur

Kejaksaan Anggap Penahanan Sesuai KUHAP Kab. Madiun, Bhirawa Sidang hari kedua Praperadilan dengan pemohon mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun serta Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan) sebagai termohon, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan agenda jawaban dari termohon, Selasa (13/1).

Dalam jawaban yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Mejayan, Tunik Pariyanti dan Achmad Heru Prasetyo, menurutnya penahanan yang dilakukan penyidik kejaksaan atas tersangka Aris Nugroho dan Arie Sugeng Riyadi, sudah sesuai dengan pasal 184 KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana).

Selain itu, penyidik kejaksaan juga sudah meminta keterangan 23 saksi dan mendatangkan 3 ahli. Yakni dari RSUP dr.Sardjito Yogjakarta, LKPP dan BPMK Surabaya.

Dasar hukum lainnya, yakni mengacu pada rumusan hasil diskusi Komisi I-A bidang u-

mum dan bidang khusus pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Dalam rumusan itu disebutkan bahwa tentang pengitungan negara dapat dilakukan oleh badan atau jaksa selaku penyidik dan didukung oleh alat bukti yang kuat serta hakim mempunyai keyakinan, dapat menetapkan besaran kerugian negara," kata penyidik Kejaksaan

Negeri Mejayan, Tunik Pariyanti, dihadapan hakim tunggal Endang Sri.GL. Atas dasar itu, lanjut Tunik, agar hakim menyatakan penahanan dan perpanjangan penahanan atas pemohon oleh penyidik, dinyatakan syah dan memerintahkan agar pemohon tetap ditahan di Rumah Tahan Negara (Rutan) atau Lembaga PemasyaQ dar rakat (Lapas) di Madiun.Q

sudarno/bhirawa

Penyidik Kejaksaan Negeri Mejayan, Tunik Pariyanti (kiri) bersama Achmad Heru Prasetyo, dihadapan hakim tunggal Endang Sri.Gl di PN Kab. Madiun, Selasa (13/1) saat membacakan jawaban dari termohon.

Lanjutkan Akses Kelud, Pemkab Siapkan Rp 1 Miliar Kabupaten Blitar, Bhirawa Rencana kembali mengembangkan jalur atau akses menuju puncak Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tahun ini menganggarkan Rp. 1 miliar melalui APBD Kabupaten Blitar 2015.

Bahkan rencana pengembangan akses kelud ini semakin siap dilakukan pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang telah mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor: 188/ 113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa

Timur yang menegaskan milik Pemkab Kediri, dimana SK pencabutan tersebut tercantum dalam SK Nomor : 188/828/ KPTS/013/2014.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, Harpianto Nugroho mengatakan dengan pencabutan SK itu pemkab kini mulai memprioritaskan pembangunan akses jalan menuju Kelud dari arah Desa Karangrejo Kecamatan Garum. “Untuk rencana ini kami sudah menyiapkan anggarannya senilai Rp. 1 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2015 ini,” kata Harpianto Nugroho, Selasa (13/1).

Lebih lanjut ia mengatakan, anggaran sebesar Rp. 1 miliar

tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan pengaspalan jalan di sekitar areal kebun menuju ke arah hutan dan bangunan fisik pelengkap jalan seperti talud dan gorong gorong.

“Semoga pelaksanaan pembangunan akses Kelud bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah kami siapkan jauh sebelumnya,” ujarnya.

Sedangkan berdasarkan pada perencanaan sebelumnya, pada akses menuju puncak Gunung Kelud dari jalan menuju hutan sepanjang sekitar 6,5 km baru teraspal 3,8 km saja. “Sisanya ditargetkan bisa tuntas diaspal tahun ini sepanjang sekitar 2,7 km dengan angaran yang ada,” jelasnya. Q htn

Bupati Anas Minta Layanan Taksi Ditingkatkan Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mendorong operator taksi di kabupaten setempat untuk meningkatkan kualitas layanan jasa. Upaya ini merespons semakin positifnya arus pariwisata dan investasi yang masuk ke Bumi Blambangan. Ia mengaku sudah tiga tahun belakangan menyosialisasikan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam rangka pembinaan kepada armada taksi yang beroperasi. “Supaya memperbaiki kualitas layanan. Kita juga menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” kata Bupati Anas di kantornya, Selasa (13/1).

UU mengamanatkan operator taksi wajib berbadan hukum.

Aturan ini diperkuat PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Mengutip pasal 79 di PP 74 Tahun 2014, kata Anas, tanpa berbadan hukum maka ijin operasi armada taksi tidak diperbolehkan. Badan hukum yang dimaksud seperti BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas dan koperasi untuk angkutan penumpang orang. Merespons UU, pihaknya pun telah mengeluarkan SK Bupati Nomor 188/387/KEP/429.011/ 2013 Tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Kebutuhan Angkutan Taksi di Kabupaten Banyuwangi yang diteken pada 20 Mei 2013. Di SK Bupati tersirat secara gamblang bahwa idealnya kebutuhan taksi di Banyuwangi sebanyak 214 unit dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Itu sebabnya dia membuka seluasnya kompetisi antar operator taksi supaya memacu persaingan sehat dengan layanan prima untuk memenuhi slot yang ditetapkan.

Perihal protes pemilik armada taksi Osing terhadap keberadaan taksi Bosowa, Bupati Anas mengaku telah memberikan banyak toleransi dan kelonggaran perijinan operasional bagi taksi Osing dengan harapan segera berbenah. Toleransi diberlakukan sejak tiga tahun lalu. “Jika saya mau sesuai aturan, Abdullah taksi Osing seharusnAzwar Anas ya tidak boleh beroperasi karena tidak punya badan hukum. Ada laporan juga bahwa oknum taksi Osing memasang tarif kelewat mahal, ini mencoreng citra Banyuwangi,” kata Bupati Anas.

Bupati Anas berharap pemilik taksi Osing segera membentuk badan hukum sekaligus memperbaiki layanan.

Q nan

MTF 2015, Hobbies And Tour

Transaksi Travex Diprediksi Naik 10 Persen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur terus melakukan inovasi untuk mendongkrak jumlah wisatawan yang masuk ke Jatim melalui transaksi Travel Exchange (Travex) di Majapahit Travel Fair (MTF) ke 16.

Jika tahun lalu mengusung tema sport and recreation, kali ini Disbudpar Jatim mengambil tema ‘Hobbies and Tour.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, saat ini hiburan dan rekreasi sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. “Untuk itulah, tema yang diusung adalah Hobbies And Tour,” katanya, Selasa (13/1).

Seperti tahun sebelumnya Majapahit Travel Fair ke 16 ini rencananya akan dilaksanakan pada Mei mendatang bertempat di

Grand City Convex, Surabaya. Pelaksanaan MTF masih sama yaitu berupa travex (travel exchange) yang dibalut dalam table top meeting dan Pameran Kepariwisataaan. Tujuan travex ini lebih memaksimalkan pertemuan bisnis antara buyer dan seller, sedangkan kegiatan penunjang adalah Pameran dan Bursa Pariwisata, Seminar, Fam Trip, Penampilan kesenian serta berbagai Lomba.

Jarianto mengatakan, di Jatim terdapat 765 objek wisata yang tak kalah bagusnya dengan objek

wisata yang ada di dalam dan luar negeri. Seperti diketahui, Jatim yang terdiri dari 29 kabupten dan 9 kota memiliki berbagai macam daya tarik wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata minat khusus dan wisata olah raga. “Masih banyak lagi objek wisata di Jatim. Memang goalnya, Jatim menjadi tujuan wisata internasional. Bagaimana orang mau datang ke Indonesia terutama Jatim dan menjadi direct tujuan utama bukan lagi ampiran,” kata Jarianto.

Untuk itulah, adanya MTF bertujuan mempromosikan potensi dan atraksi wisata Jatim dengan menjual paket wisata, hotel, maskapai penerbangan serta usaha kecil dan menengah. “Selan-

jutnya informasi lebih lengkap mengenai daya tarik wisata, fasilitas hotel, room rate, minat khusus/wisata agro, mice, shopping, kuliner dan paket wisata serta harganya, bisa langsung melakukan transaksi,” katanya Kabid Pemasaran Disbudpar Jatim, Susariningsih menambahkan, upaya terus dilakukan Disbudpar Jatim dengan mengadakan sosialisasi diberbagai daerah dan negara. “Sehjak November dan Desember lalu, kami sudah melangsung direct promotion dalam upaya mensosialisasikan kegiatan MTF. Direct Promotion merupakan pengenalan lebih dekat dan memromosikan langsung tentang sejauhmana dan bagaimana MTF,

rachmat/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH MHum ketika membuka MTF ke 15 tahun 2014 lalu di Grand City Convex Hall Surabaya.

kemudian mengajak pelaku pariwisata di Jawa Timur dan luar Jawa Timur untuk memanfaatkan secara maksimal ajang promosi melalui MTF, selanjutnya mem-

berikan pelayanan secara langsung kepada calon peserta. “Harapan kita, peserta tahun ini lebih banyak dan transaksi yang dihasilkan lebih besar,” katanya. Q rac