Harian Bhirawa Edisi 13 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami bersyukur karena dalam persidangan DKPP memutuskan pengaduan tidak terbukti dan menolak pengaduan untuk seluruhnya,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454

Anggota KPU Tulungagung Suyitno Arman SSos, MSi

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Legi, 13 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

13 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.30 - 13.00 - 19.00

Menghadiri Acara tentang UMKM di Empire Palace Surabaya Apel Bencana BPBD di Bakorwil Bojonegoro Tahlil Almarhum KH Alawi di Sampang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 08.30 - 13.00

Rapat Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Twin Hotel Rapat Pengarahan dan Pemantapan Persiapan Verifikasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jatim di Ruang Brawijaya Kantor Gubernur Jatim.

PSK Lokalisasi Gude Ramairamai Ambil Uang Kompensasi Kab Madiun, Bhirawa Pasca penutupan lokalisasi Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa (10/11), para PSK yang mau dengan suka rela dipulangkan, ramai-ramai mendatangi kantor desa setempat untuk mengambil uang kompensasi, Rabu (12/11). Kasie Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Sugito menjelaskan setelah mengambil uang kompensasi,

 ke halaman 11

Memotivasi Ibu Hamil Lewat Fashion Show Batu, Bhirawa Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berupaya untuk memotivasi para ibu hamil dalam menjaga kesehatan janinnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggelar lomba fashion show atau peragaan busana khusus ibu hamil di atas 7 bulan.

Ada sekitar 15 ibu yang tengah mengandung ikut serta dalam peragaan busana yang digelar di halaman Dinas Kesehatan Kota Batu, Rabu (12/11).

Dengan penuh percaya diri mereka berlenggaklenggok di atas catwalk, meskipun perut mereka dalam kondisi membuncit.

“Peragaan busana ini menjadi salah satu dari sekian rangkaian acara dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke -50. Dan puncak acara kita selenggarakan pada hari ini (kemarin, red),”ujar Ketua Panitia HKN ke50 dr Susan.

anas/bhirawa

Para ibu hamil di Kota Batu saat beraksi dalam fashion show ibu hamil yang digelar di Kantor DInkes, Rabu (12/11).

 ke halaman 11

sudarno/bhirawa

Para PSK mengambil uang kompensasi sebesar Rp 3 juta/orang dari Pemprov Jatim, Rabu (12/11). Sedangkan 24 mucikari dan warga yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi, masing-masing mendapat bantuan Rp 3 juta dan Rp 2 juta dari Pemkab Madiun.

Proses Pemecatan Anggota, KPU Sampang Tunggu Salinan Putusan DKPP Sampang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang masih menunggu salinan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemecatan anggotanya, Abdul Aziz Agus Priyanto.

Abdul Azis Agus Priyanto terbukti memberikan keterangan palsu mengenai persyaratan administratif untuk mengikuti seleksi anggota KPUD Sampang periode 2014-2019.

“Memang betul ada anggota kami yang dipecat, tapi sampai saat ini kami belum menerima salinan keputusan dalam sidang putusan dugaan

 ke halaman 11

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan KOTA MALANG ancang-ancang meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya. Ini setelah pemkot setempat memastikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang bakal segera dioperasikan pada 2015. Saat ini sedang dipersiapkan kelengkapan peralatan penunjang operasional RSUD. “Semua persiapan telah kita lakukan, perlengkapan dan tenaga medis sudah kita siapkan, jadi untuk dioperasikan pada 2015 sudah tidak ada masalah lagi,”ujar Wali Kota Malang Muhammad Anton di sela-sela Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Rabu (12/11).

Dikemukakan dia, secara keseluruhan RSUD Pemkot Malang

 ke halaman 11

Muhammad Anton

Sentil..  KPU Tulungagung kembali lolos sanksi DKPP  Bisa untuk pelajaran agar bisa bekerja profesional  Indonesia ajak tingkatkan perdagangan intra ASEAN  Kerjasama yang adil, jangan mau jadi target pasar mereka saja  Pelecehan seks, oknum PNS terancam dipecat  Setuju agar ada efek jera untuk PNS yang lain

Toleransi 1 Bulan, Tak Diindahkan Dikosongkan 120 Penghuni Rusunawa Gunungsari Nunggak Bayar

Pemprov, Bhirawa Dari 268 penghuni Rusunawa Gunungsari Surabaya, ternyata sebanyak 120 penghuni masih menunggak pembayaran baik sewa, listrik, dan air. Sebenarnya pihak pengelola rusunawa sudah mengingatkan berulang kali agar segera melunasi pembayaran baik secara tunai maupun mencicil, namun mereka tak mengindahkan.

Terhitung, sejak dua tahun Rusunawa Gunungsari diresmikan, total tunggakan penghuni sudah mencapai Rp 600 juta.

Padahal, harga sewa yang diberikan pada para penghuni dinilai lebih murah dibandingkan rusunawa lainnya di Surabaya.

Tarif sewa bulanan bagi peng-

huni, untuk lantai dasar ditetapkan sebesar Rp 235 ribu, lantai II Rp 215 ribu, lantai III Rp 195 ribu, lantai IV Rp

175 ribu, dan lantai V Rp 156 ribu. Tarif ini belum termasuk penggunaan listrik dan air.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Jatim Gentur S Prihantono melalui Kasie Perumahan, Perkotaan, dan Pedesaan, Aru Siswandi menjelaskan pihaknya bersama Satpol PP Jatim kini tengah melakukan pendataan sekaligus mengingatkan kembali pada para penghuni untuk meRUSUNAWA menuhi kewa-

GUNUNGSARI

 ke halaman

Pembangunan Taman Terbesar se-Surabaya Terus Dikebut Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya semakin gencar membangun taman-taman yang berada di tengah kota maupun pinggiran. Melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, kota terbesar kedua ini juga tengah mem-

bangun taman di lahan bekas TPA Keputih. Taman yang digadang-gadang terbesar se-Surabaya – seluas 8,4 hektare- rencananya berkonsep ta-

man penuh bunga. Kini, pembangunan taman yang terletak di

 ke halaman 11

Diundang DPR, 21 Negara Sharing MDGs Surabaya, Bhirawa Dihadiri 21 negara Asia dan Timur Tengah, Ketua DPR RI membuka sidang delegasi parlemen yang dihadiri oleh 20 negara di kawasan Asia Pasifik untuk membahas Parliamentary Event on MDGs (Millenium Development Goals) Acceleration and Post-2015 Agenda yang digelar oleh DPR RI di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (12/11).

Negara yang hadir di

antaranya Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, India, Iran, Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Mongolia, Pakistan, Papua New Guinea, Philipina, Tonga dan Vietnam.

Ketua DPR RI Setyo Novanto ditemui usai pembukaan MDGs mengatakan bahwa waktu pencapaian MDGs hanya tersisa 415 hari dan

 ke halaman 11

Pilkada Serentak Diharapkan Selesai Desember 2015 Jakarta, Bhirawa Kemendagri siap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2015. Namun, pemerintah menginginkan semua tahapan selesai termasuk pelantikan pada Desember 2015.

“Kalau mau, ya Desember serentak dilantik. Memang KPU minta dipertimbangkan waktunya seandainya terjadi putaran kedua, tapi kami berharap sebaiknya 2015 semuanya selesai,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut dia, unsur keserentakan itu akan

gegeh/bhirawa

Salah satu pekerja sibuk mengecek pembangunan air mancur berbentuk perahu di taman terbesar seSurabaya yang dibangun di eks TPA Keputih, Rabu (12/11).

 ke halaman 11

Undang-undang dengan Huruf Braille dan Audio Karya Mahasiswa UMS

Membuka Mata Penyandang Tuna Netra Lebih Melek Hukum Keterbatasan memahami hukum menjadi salah satu faktor munculnya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas,khususnya bagi tuna netra. Produk-produk hukum seperti Undang-Undang (UU), UUD 1945 dan regulasi lainnya yang hanya tersedia dalam bentuk tulisan menjadi sebabnya. Kondisi ini menarik minat empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) membuat refrensi hukum bagi penyandang tuna netra.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sudah dua tahun ini, Satria Unggul, mahasiswa semester VII Fakultas Hukum UMS memperhatikan seluk beluk kehidupan penyandang disabilitas. Terutama mereka yang tuna netra. Dalam dunia pendidikan, penyandang tuna netra sudah cukup mendapat perhatian khusus. Literasi seputar pelajaran sudah banyak tersedia menggunakan huruf braille. Sehingga mereka pun dapat memahaminya dengan baik.

Sayangnya, hal itu tidak berlaku di bidang hukum. Aturan perundang-

undangan yang dapat dimengerti penyandang tuna netra dengan menggunakan huruf braille nyaris tak pernah ditemui. Termasuk payung hukum untuk melindungi hak-hak kaum difabel itu sendiri.

“Bagaimana jadinya jika payung hukum yang melindungi hak kaum difabel ternyata tidak dipahami kaum difabel hanya karena mereka tidak dapat membacanya. Kan percuma,”

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Satriya Unggul dan Saleh Ibrahim menunjukkan dua karyanya berupa undangundang yang ditulis menggunakan huruf braille dan dalam bentuk rekaman audio di laboratorium hukum UMS.

SURABAYA

2

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

UMK Surabaya Di-deadline 14 November Pemprov, Bhirawa Hingga kemarin, Rabu (12/11), Pemkot Surabaya belum mengirimkan usulan UMK (upah minimum kabupaten/kota) ke Gubernur Jatim. Jika hingga batas waktu yang diberikan Surabaya belum mengirim usulan, UMK Kota Surabaya terancam tidak disahkan oleh Pemprov Jatim.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim, Dr Edi Purwinarto menuturkan, jika sampai 14 November nanti Pemkot Surabaya masih belum mengirimkan usulannya, maka otomatis akan memakai pola pengupahan 2014. Sebab setelah tanggal tersebut UMK yang telah diusulan daerah akan dibahas lebih lanjut dan dibuat Peraturan Gubernur (pergub).

“Kita masih tetap menunggu.

Hingga hari ini (kemarin) Pemkot Surabaya masih belum mengirimkan usulannya ke Gubernur.

Saya berharap agar Pemkot Surabaya segera mengusulkan UMK agar pada 21 November nanti bisa diikut disahkan,” kata

Edi, dikonfirmasi kemarin.

Edi mengaku tak tahu persis hambatan apa yang menjadikan Dewan Pengupahan Kota Surabaya tidak juga segera mengirimkan usulan. Namun berdasarkan isu yang beredar, Kota Surabaya menunggu keputusan dari DKI Jakarta untuk dijadikan patokan penetapan UMK. “Saya juga belum tahu, ini saya telepon Pak Dwi (Kadisnaker Kota Surabaya) juga masih belum bisa terhubung. Tapi saya optimis Surabaya akan segera mengirimkan usulan UMK, karena jika tidak mengirimkan usulan yang rugi adalah buruh Kota Surabaya sendiri,” kata mantan Asisten III Sekdaprov Jatim Bidang Kesejahteraan Masyarakat ini.

Sementara itu Wakil Wali kota Surabaya, Waisnu Shakti Buana, dikonfirmasi menyatakan pemkot Surabaya tetap masih menunggu penetapan UMK DKI Jakarta. Menurut Wisnu, dengan adanya penetapan UMK DKI jakarta, lanjutnya, usulan penetapan UMK Surabay bisa disesuaikan.

“Ya inikan masalah psikologi massa, kalau UMK Jakarta lebih rendah dari Surabaya bisa repot pejabat Jakarta. Demikian pula jika Surabaya jauh lebih rendah dari jakarta bakal sangat merepotkan yang di sini,” tegasnya saat ditemui usai .

Namun mengenai kemungkinan nilai UMK Surabaya, Wisnu membocorkan kisarannya tidak akan lebih dari Rp2,67 juta. “Kisarannya tidak lebih dari Rp2,67. Jika jakarta sudah menetapkan, tinggal hitungan jam saja kita ajukan ke Pemprov,”terangnya Sementara itu, gelombang demo yang digelar para buruh masih terjadi. Seperti yang ter-

jadi kemarin, ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang berasal dari daerah ring satu mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka mendesak Gubernur Jatim segera menetapkan UMK sesuai usulan dari bupati/wali kota.

Pantauan Bhirawa di lokasi demo, massa membawa aneka spanduk dan poster, serta mobil berukuran besar memuat salon untuk berorasi. Sempat terjadi kemacetan, karena mobil diparkir hampir separuh memakan jalan depan Gedung Negara Grahadi.

Koordinator aksi, Nur Salam mengatakan, usulan UMK dari bupati/wali kota telah sesuai dengan mekanisme penyusunan UMK yang benar yang didahului dengan survei KHL (standar hidup layak) yang lantas ditambah prosentase pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Mekanisme penyusunan UMK

Usulan UMK Ring I Gresik Rp2,727 juta Sidoarjo Rp2,710 juta Kabupaten Pasuruan Rp2,7 juta Kabupaten Mojokerto Rp2,697 juta

Enam Tuntutan Buruh 1.Tetapkan UMK sesuai usulan masing-masing Kabupaten/Kota 2.Tolak kenaikan Harga BBM 3.Hapus iuran BPJS bagi pekerja 4.Cabut Permenakertrans No 13 tahun 2013 5.Tolak penangguhan UMK yang tidak procedural 6.Penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan

yang lantas diusulan bupati/wali kota telah sesuai aturan, sehingga tak ada alasan bagi Pakde Karwo (Gubernur), untuk tak menetapkan UMK seperti usulan bupati/ walikota,” kata Nur Salam.

Menurutnya, usulan bupati/ wali kota yang harus segera ditetapkan diantaranya usulan Bupati Gresik yang mengusulan UMK sebesar Rp2,727 juta, Kabupaten Sidoarjo sebesar

Rp2,710 juta, dan Kabupaten Pasuruan sebesar Rp2,7 juta sedangkan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp2,697 juta.

Beberapa perwakilan ratusan massa masuk kedalam Gedung Negara Grahadi yang ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan serta Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf sapaan akrab Q iib.geh.gat Gus Ipul.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Biaya Kunker Rp 35 Miliar DPRD Surabaya, Bhirawa Meski pemerintah sudah menerbitkan aturan pengetatan anggaran pada APBD 2015, fasilitas yang bakal diperoleh para wakil rakyat di DPRD Surabaya tahun depan, sepertinya tidak akan berubah banyak.

Buktinya, seabrek anggaran bakal mereka dapat. Salah satunya adalah dana kunker.

Total, selama 2015 nanti, para wakil rakyat di gedung DPRD Surabaya diproyeksikan mencapai Rp 35,06 miliar.

Duit sebesar itu dipakai untuk membiayai kunker dewan selama setahun.

Dari bocoran data alokasi anggaran kunker di DPRD dalam RAPBD 2015, yang paling banyak menyedot anggaran adalah jatah kunker untuk para anggota dewan di komisikomisi, yakni mencapai Rp 10,9 miliar.

Tak hanya itu, seluruh komisi di dewan juga mendapat jatah untuk melakukan konsultasi sebanyak 24 kali setahun. Total, mereka diberi jatah duit Rp 3,1 miliar selama setahun.

Selain itu, dalam nota keuangan APBD 2015, DPRD juga menyiapkan dana kunker dalam daerah sebanyak 50 kali.

Dana itu diperuntukkan bagi anggota Q gat maupun pimpinan dewan.Q

Hadapi Perang Ekonomi, Pelajar Teladani Semangat Pejuang Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menghimbau kepada siswa-siswi di Kota Surabaya untuk meneladani semangat para pejuang yang tidak mudah mengeluh dan menyerah dalam menghadapi situasi sesulit apapun.

Sebab, sikap untuk tidak mudah mengeluh itulah yang kelak bisa mengantarkan anak-anak Surabaya meraih sukses. Imbauan tersebut disampaikan oleh Wali Kota kepada seribu pelajar di Surabaya yang hadir dalam acara Sekolah Kebangsaan di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bubutan, Selasa (11/11) kemarin.

Wali Kota Risma mengatakan, Tuhan melihat manusia dari usaha yang dilakukan. Tidak peduli dilahirkan dari keluarga miskin atau tidak. Menurutnya, tantangan terdepan akan lebih berat.

Ke depan pertempuran tidak tahu siapa musuh yang dihadapi. Pertempuran kedepan dengan memenangkan perekonomian dunia. Risma juga mengharap agar warga Surabaya jangan hanya menjadi penonton di negeri sendiri dalam Q dre pertempuran ekonomi.Q

Bersihkan Taman Pelangi Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya membersihkan Taman kota yang menjadi ikon kota Surabaya diwilayah Surabaya Selatan yaitu taman pelangi, Rabu (12/ 11).Kebersihan ini sebagai upaya untuk mempercantik kota.

trie diana/bhirawa

Penghuni Rusun Tunggak Rekening PLN DPRD Surabaya, Bhirawa Banyaknya penghuni rusun (rumah susun) yang nunggak pembayaran listrik, membuat Komisi A DPRD Surabaya merekomendasikan mengubah meteran listrik menjadi token. Hal ini dilakukan agar Pemkot tidak terlalu banyak menanggung beban pembayaran listrik di rusun.

“Kami minta kepada PLN untuk melakukan pemasangan dan penggantian meteran PLN menjadi token listrik. Kami harapkan PLN menyetujuinya. Tapi hingga saat ini belum ada respon dari PLN terkait permintaaan kami,” ujar anggota Komisi A, Lutfiyah, Rabu(12/11/2014).

Dipaparkan bahwa saat ini di Surabaya terdapat 22 bangunan rusun. Namun yang masih menjadi tanggungan Pemkot sebanyak 10 rusun.

Adapun untuk pembayaran alokasi anggaran listriknya, Pemkot menggangarkan sebesar Rp 2,7 miliar per tahun. Sedangkan untuk total anggaran pemeliharaan rusun Pemkot mencapai anggaran Rp 12,7

miliar tiap tahunnya. Adapun dari sisi pendapatan tidak sampai mencapai Rp 700 juta per tahun. Rencananya di tahun 2015 mendatang, Pemkot bakal membanguna 3 lagi Rusun baru.

Antara lain di kawasan Dukuh Menanggal, Tambaksari dan Sukolilo.

“Kita harapkan dengan pemasangan token di tiap-tiap kamar atau unit rusun, maka pemiliknya bertanggungjawan terhadap pembayaran listrik yang telah digunakannya,” tutur politisi asal Gerindra ini.

Selama ini listrik di Rusun tersebut hanya memiliki satu nomor pelanggan listrik. Jadi nomer pelanggannya hanya satu untuk seluruh penghuni rusun yang mencapai puluhan hingga ratusan KK. “Selama ini para pelanggan bayarnya ke UPTD. Tapi faktanya ketika saatnya membayar listrik, ada penghuni Rusun yang tidak bayar. Sehingga SKPD yakni Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan yang membayari dulu atau nalangi dulu,” tandas

Lutfiyah.

Ditambahkan Ketua Komisi A, Herlina Harsono bahwa yang terjadi di rusun-rusun bahwa faktanya tidak banyak penghuni rusun yang membayar.

“Ada yang memang rutin membayar, tapi ada juga yang tidak rutin membayarnya. Ini faktanya,” ujar Herlina.

Diakui politisi asal Partai Demokrat ini, bahwa Rusun merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemkot kepada masyarakat, utamanya kepada warga yang tidak mampu untuk memperoleh tempat tinggal.

“Rusun ini memang berbasis layanan bagi warga yang membutuhkan hunian. Namun apakah betul-betul yang menghuni adalah warga yang tidak mampu. Karena di beberapa rusun, ada penghuninya yang punya mobil,” tutur Herlina.

Ditambahkan mantan anggota Komisi C ini, pihaknya berharap rencana pemasangan token listrik di Rusun-rusun yang ada di Surabaya bisa Q gat dipenuhi oleh PLN.Q

Perlu Pengukuran IKM di Tingkat Kelurahan DPRD Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan masyarakat(IKM) di kota Surabaya, perlu pengukuran di tingkat kelurahan. Pengukuran IKM di tingkat kelurahan ini perlu mengingat ujung tombak

layanan publik berada di tingkat pemerintahan ini.

“Salah satu hasil reses saat bertemu dengan masyarakat adalah munculnya keluhan akan pelayanan di kelurahan.

Kelurahan pada faktanya memang ujung tombak

pelayanan publik, karenanya saya meminta agar di 2015 ini mulai ada pengukuran IKM di tingkat kelurahan, kalau tidak bisa semua ya sampling dulu lah misalnya 30 kelurahan, anggaran insyaallah kita support”, papar Fatkur Rohman,

anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Ini tersampaikan saat hearing pembahasan RAPBD 2015 Kota surabaya di Komisi A yang menghadirkan Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana,dra. Dewi wahyu war-

dani, M.Si. Dan sebagaimana di tahun 2014, salah satu program bagian Ortala di tahun 2015 adalah pengukuran IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) yang dilakukan di tingkat Kecamatan dan IKM di Q gat Puskesmas.Q

APBD Surabaya Capai Rp 7,26 Triliun DPRD Surabaya, Bhirawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2015 yang disahkan dalam rapat paripruan DPRD setempat, Rabu, mencapai Rp7.269.442.530.623.

APBD tersebut meliputi belanja langsung sebesar Rp4.831.876.889.711,sedangkan untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp2.437.565.640.912.

Pantauan Antara di gedung DPRD Surabaya, rapat paripurna dengan agenda pengesahan APBD 2015 diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan. Salah satunya seperti disampaikan anggota Komisi C Sudirjo.

Menurut Sudirjo, penggunaan anggaran APBD Surabaya harus digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Namun faktanya masih ditemukan sejumlah program yang sama sekali tidak korelasinya dengan kepentingan masyarakat, misalnya anggaran untuk jalur sepeda.

“Katanya anggaran APBD harus digunakan demi kepentingan masyarakat. Tapi nyatanya masih ada pengalokasian dana untuk jalur sepeda,” katanya.

Ia mengingatkan anggaran untuk jalur sepeda patut dipertimbangkan, mengingat sejumlah ruas jalur sepeda yang ada kini tidak berfungsi secara maksimal.

“Dari pada dananya dibuat jalur sepeda, lebih baik uanganya dibuat beli sepeda lalu dibagikan kepada masyarakat,” katanya.

Anggota dewan lainnya, Reni Astuti meminta agar pemerintah kota seriusdalam menangani masalah perlindungan anak. Menurut dia, meskipun Surabaya telah ditetapkan sebagai kota layak anak, tapi masih ditemui kasus asusila yang melibatkan anak di bawah umur.

“Mumpung di sini ada bapak Wawali Surabaya dan Bapemas (badan pemberdayaan masyarakat), saya titip pesan agar pemkot serius menangani masalah tersebut,” katanya.

Ketua DPRD Surabaya Armuji memastikan pihaknya akan mengawal penggunaan anggaran di pemerintah kota.

Terutama terkait serapan anggaran yang ada di sejumlah Q gat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Q

Demo Tolak Kenaikan BBM di Gedung DPRD Puluhan Mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA) mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya menyalurkan aspirasi terkait penolakan kenaikan harga BBM. Para mahasiswa ini diterima oleh komisi D DPRD Kota Surabaya untuk menanggapi aspirasi dari mahasiswa.

gat/bhirawa

Mahasiswa dari UNESA kemarin mendatangi DPRD Surabaya untuk menyampaikan aspirasi menolak harga kenaikan BBM.

Kordinator aksi, Erwin Eko mengatakan, kenaikan BBM ini justru malah membuat masyarakat miskin menjadi tertindas. Bahkan hal ini menjadi momok yang menakutkan dikalangan masyarakat menengah kebawah. Sebab, banyak sekali dampak negatif akibat kenaikan BBM ini.

“Salah satunya harga logistik juga ikut naik. Itu kan malah menyengsarakan, apalagi seperti kami seperti

anak kos. Sekarang biasanya makan sepuluh ribu sudah dapat es teh, tapi sekarang menjadi dua belas ribu. Ini namanya bukan mensejahterakan rakyat justru sebaliknya,” ungkapnya, Rabu (12/11).

Mahasiswa dari Fakultas Hukum Unesa ini menuturkan, seharusnya pemerintah mencari solusi lain untuk pemasukan Negara, selain dari menaikan harga BBM. Misalnya, menaikan

harga pajak dari motor dan mobil, itu lebih baik. Pasalnya, orang yang mempunyai mobil dan motor adalah mayoritas kelas menengah keatas.

“Kami menilai alasan pemerintah mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sehingga BBM harus dinaikan ini sangatlah tidak rasional.

Menurut kami jika terjadi defisit kenapa kok tidak memangkas tunjangan m e nt e r i b e s e r t a f as il i tasnya saja, kenapa harus BBM yang dinaikan, ” tuturnya.

Sementara itu, anggota komisi D DPRD kota Surabaya, Faktur Muid me-

ngatakan, sangat mengapresiasi kedatangan dari sejumlah mahasiswa tersebut. Sebab, kehadiran mereka ke gedung DPRD Surabaya merupakan salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat kelas menengah kebawah yang semakin tertekan akibat dampak kenaikan BBM. “Memang sangat realistis kalau kenaikan BBM ini dialihkan ke pajak yang lain. Kami akan rapatkan perjuangan adek-adek mahasiswa ini, dengan pimpinan jika perlu sampai ke tingkat nasional. Kami akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan dari semua mahasiswa,” pungQ gat kasnya.Q

SURABAYA

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

3

Tak Ikut BPJS Bakal Kena Sanksi Tegas Surabaya, Bhirawa BPJS Kesehatan akan memberlakukan sanksi tegas kepada warga masyarakat yang tidak belum menjadi peserta BPJS. Sanksi akan dikaitkan dengan pelayanan publik.Rencananya, awal tahun 2015 BPJS melalui dinas terkait (Dispenduk Capil, Kepolisian, Badan Pertanahan dan sejenisnya, red) akan menerapkan sanksi tidak mengeluarkan izin dalam memperpanjang dan mengurus IMB, SIM, sertivikat tanah, Paspor dan STNK. dna/bhirawa

Harsono (tengah) bersama dengan pemenang lomba KBK tahun 2014.

KBK sebagai Sarana Meningkatkan Pelayanan Surabaya, Bhirawa Upaya Dinkes Jatim dalam meningkatkan pelayanan terus digenjot, salah satunya dengan menggelar lomba KBK (Kelompok Budaya Kerja). Lomba KBK yang diikuit 60 peserta dari 25 tenaga medis, 18 tenaga non medis dan 17 tenaga administrasi dinilai dapat memacu peningkatan layananan publik. ‘’Saya yakin lomba ini akan memberikan semangat kepada lembaga di Dinkes (Rumah sakit, Puskesmas dan Dinas kesehatan, red) untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu layanan,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, dalam lomba KBK para peserta diwajibkan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Masyarakat sebagai penggunan layanan diharapkan dapat menikmati layanan yang telah diberikan kepada peserta sehingga kepuasan masyarakat menjadi to-

lak ukur keberhasilan KBK. ‘’Kita berharap pada lomba ini para peserta mampu memberikan pelayanan yang terstandar bukan pelayanan asal-asalan,’’ ucapnya.

Menurutnya, untuk memenangkan lomba KBK para peserta harus mampu melakukan beberapa tindakan yaitu inovativ, koordonatif dan responsif. Inovatif diperlukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat beragam dan tidak monoton.

Koodinatif dilakukan untuk mempercepat tujuan yang akan dikerjakan oleh lembaga atau unit. Sedangkan responsif dilakukan untuk menghidari kesalahan yang terjadi dalam pekerjaan. ‘’Pada intinya inovetis, koordinatif dan responsif merupakan kunci utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat,’’ tegasnya.

Harsono mengungkapkan, lomba KBK merupakan sebuah sarana bu-

kan tujuan akhir, karena tujuaan utama KBK adalah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. KBK dilakukan hanya untuk menentukan unit atau peserta mana yang terbaik dalam KBKnya. ‘’Saya berharap KBK tidak hanya dijadikan sebagai formalitas kegiatan dan lomba melainkan dijadikan sebagai budaya kerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Perserkatan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dr Dodo Anondo MPH menyatakan, pihaknya mendukung lomba KBK yang diselenggarakan Dinkes Jatim.

Lomba KBK akan menjadi modal dalam menghadapai MEA tahun 2015. ‘’Tahun dengan akan diberlakukan MEA, jika rumah sakit tidak berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu dan pelayanan maka rumah sakit akan tertinggal Q dna dan rugi,’’ terangnya.Q

‘’Saat ini kita (BPJS) masih melakukan pembahasan dengan dinas terkait dalam menentukan sangsi kepada masyarakat yang tidak mendaftar peserta BPJS,’’ ucap Direktur BPJS Regional VII Jawa Timur, Andi Afdal.

Menurut Andi, saat ini BPJS telah merumuskan cara yang efektif dalam meningkatkan jumlah kepesertaan. Masih banyak warga masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS menjadikan BPJS harus bekerja keras. ‘’Mungkin lewat sangsi tegas dari BPJS dan dinas terkait masyarakat sadar untuk ikut peserta BPJS,’’ tambahnya.

Andi menyatakan, dalam pemberlakukan sangsi kepada masyarakat merupakan sebuah upaya yang tepat. Masyarakat yang tidak mendaftar menjadi peserta akan kesulitan dalam melakukan pengurusan administratif dan pada akhirnya akan berbondongbondong mendaftar menjadi peserta BPJS. ‘’Program BPJS harus didukung bersama karena kebermanfatannya sangat banyak.

Tapi sayang sampai saat ini masyarakat belum paham tentang manfaat menjadi peserta BPJS,’’ ujanya.

Menanggapi pernyataan di atas, salah satu warga Surabaya Edi mengaku, tidak sepakat dengan sangsi yang diberikan BPJS. Dengan sosialisasi yang tidak merata banyak masyarakat yang belum mengetahui program BPJS. ‘’Kita mau diberikan sangsi asal sosilisasi BPJS ke masyarakat merata dan jelasnya,’’ katanya.

Sangsi terkait keikutsertaan BPJS Kese-

hatan memang pernah disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Menurutnya , pada prinsipnya, ada sanksi dalam bentuk tak mendapat layanan publik.

Kerjasama itu, menurut Fachmi, selaras dengan amanat UU BPJS dan peraturan terkait seperti PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Juga didasarkan pada PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS. Terkait penerapan sanksi, Fachmi menyebut BPJS Kesehatan tidak punya instrumen untuk melaksanakannya. Oleh karena itu BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait.

Sanksi itu bukan hanya untuk pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan tidak melaporkan data pekerjanya sesuai fakta.

Tapi juga individu yang tidak ikut program JKN BPJS Kesehatan. Sanksi yang dapat dijatuhkan diantaranya tidak diberikan pelayanan publik tertentu.

“Kalau tidak ikut program, BPJS nanti bisa ditahan SIM, STNK atau sertifikat tanah,” kata Fachmi usai menandatangani kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kemenakertrans di kantor Kemenakertrans Q dna.gat Jakarta, Kamis (27/3).Q

Brimob Gadungan Minta Maaf ke Prabowo Surabaya, Bhirawa Brama Jupon Janua kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/11/2014). Sesaat sebelum sidang, Brama menyampaikan permintaan maaf pada ketua umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Saya mohon maaf pada pak Prabowo atas perbuatan iseng saya

ini. Saya nggak nyangka akan seperti ini,” ujar penggemar berat Presiden Jokowi ini pada awak media.

Berkali-kali Brama menyampaikan rasa penyesalannya, ia terus menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan melalui akun facebooknya tersebut hanyalah perbuatan iseng semata.

Perlu diketahui, pria kelahiran 31

tahun silam ini dalam akun facebooknya menyebut bahwa dirinya sebagai Bripda Candra Tansil dengan pekerjaan sebagai anggota Brimob di Kompi 4 den A Sat Brimob Polda Jatim.

Dalam akun facebooknya, terdakwa yang tinggal di Gedangan Sidoarjo ini menulis status “ Klu sampai negara ini dipimpin oleh pecat-

an Kopasus, tak terfikirkan olehq.Takut’nya kjahatan akan mrajalela. Ya Allah aq hanya pengen hidup tenang, menangkan Jokowi ya allah, krna aq sngat yakin dgn kpemimpinan’nya Jokowi klu beliau bsa menjadi Presiden RI”.

Kemudian pada 5 Agustus 2014 di Datasemen Gegana Jl Gresik No

39 Surabaya, saksi Endra Prasetya Wibowo anggota Satbrimob Polda Jatim melihat di group Blackberry ada pemberitahuan tentang anggota Brimob gadungan, setelah itu saksi menerima perintah dari kasat Brimob untuk menelusuri kebenaran kabar tersebut.

“Dengan adanya tulisan dalam

akun facebook terdakwa tersebut maka menimbulkan imbas yang kurang baik bagi Korps Brimob Polri, karena membuat status yang berpihak (tidak netral) ke salah satu calon Presiden RI,” ujar saksi Anggota provost Polda Arif Widjanarko dihadapan majelis hakim Q bjt yang diketuai Manungku.Q

Tiga Jabatan Strategis TNI AL Dimutasi

Pimpinan DPRD Surabaya saat memberikan keterangan pers terkait pengesahan RAPBD 2015 kota Surabaya, Rabu(12/11).

RAPBD 2015 Kota Surabaya Disahkan Kini warga Kota Surabaya bisa turut lega, pasalnya APBD 2015 yang merupakan implementasi misi dan visi Wali Kota Surabaya telah berhasil. Meski seblumnya DPRD Surabaya menggelar rapat pembahasan secara marathon hingga dini hari bersama Pemkot Surabaya, akhirnya pembahasan RAPBD bisa diselesaikan dan disepakati dalam rapat Banggar.

Kemarin, Rabu (12/11) rapat paripurna pengesahan RAPBD digelar di gedung DPRD Surabaya yang melibatkan kedua belah pihak yakni eksekutif dan legeslatif Kota Surabaya.

Ada dua agenda rapat paripurna, yang pertama soal program pembentukan Perda tahun 2015 dan no 52/ 2014, kemudian dilanjutkan rapat paripurna tentang berita acara persetujuan bersama tentang APBD TA 2015.

Setelah kehadiran anggota dewan bisa dianggap kuorum, rapat paripurna dengan agenda pengesahan RAPBD 2015 dimulai dan dipimpin oleh Masduki Toha Wakil ketua DPRD Surabaya, namun kerana sesuatu dan lain hal, Wali kota Tri Rismaharini tidak tampak hadir dan diwakilkan ke Wisnu Sakti Buana Wawalikota.

Karena merupakan hasil kesimpulan serangkaian rapat pembahasan yang digelar di setiap komisi sesuai bidangnya masing-masing, sehingga suasana rapat paripurna terlihat lancar tanpa interupsi yang bisa memicu perdebatan antar anggota dewan.

Dengan disahkannya RAPBD 2015, Armuji ketua DPRD Surabaya meminta kepada pemkot Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya, karena tahun lalu terbukti penyerapannya tergolong rendah sehingga berakibat kepada nilai Silpa yang tinggi.

“Kami mengucap sukur karena tugas telah diselesaikan dengan baik dan tuntas, namun karena pengguna anggaran terbanyak adalah pemkot, maka kami harapkan penyerapannya maksimal, jangan seperti tahun sebelumnya, termasuk soal MERR, yang terkesan mereka takut untuk melanjutkan karena sempat ada perstiwa hukum, Jadi pelaksana kegiatan di setiap SKPD diharapkan bisa meningkatkan kinerjanya, dengan harapan bisa dijalankan sebagaimana yang telah ditargetkan “ ucap Armuji di ruang kerjanya (12/11/14) Armuji juga sempat berkelakar soal munculnya nomenklatur pawang hujan di beberapa SKPD, yang akhirnya dicoret dari uraian RAPBD yang hari ini disahkan. “Terkait nomenklatur pawang hujan yang sempat menjadi guyonan itu, kami nilai tidak logika, sehingga kami hilangkan,” tegas politisi gaek asal PDIP ini sambil tertawa.

Masih terkait penyerapan, Armuji meminta agar Pemkot konsekuen dengan pemikiran dan usulan anggaran yang tertuang dalam KUA-PPAS, artinya pihaknya tidak ingin mendengar lagi adanya kasus-kasus yang selama ini dianggap sebagai kendala target penyerapan anggaran.

Bersama Dharmawan wakil ketua DPRD Surabaya asal fraksi Gerindra,

Masduki Toha yang sedang mendampingi Armuji menambahkan bahwa tahun ini setiap komisi memiliki agenda triwulan soal progress report penyerapan disetiap SKPD terkait, sehingga fungsi kontrol dewan berjalan dengan tujuan bisa memperkecil Silpa.

Untuk mendorong agar tingkat penyerapannya optimal, Armuji mengatakan akan berkomunikasi dengan pemkot terkait adanya kemungkinan penambahan waktu terhadap sejumlah proyek yang secara analisa teknis memang tidak bisa diselesaikan saat tutup buku yakni 15 Desember, karena dianggap merupakan salah satu factor turunnya kemampuan penyerapan APBD. “Masalah ini akan kami agendakan sebagai rapat khusus karena besar kemungkinan akan berimbas kepada dikeluarkannya Perwali, dan kami akan mendorong Walikota untuk membuat cantolan hukum soal perpanjangan waktu pelaksanaan proyek dalam sebuah Perwali, tentu hanya yang bersifat kasuistik, bukan karena pelaksananya memang lamban,” jelasnya Ditanya soal apa saja yang menjadi penyebab alotnya pembahasan RAPBD 2015, Armuji mengatakan jika disaat akhir pembahasan masih ada beberapa usulan penambahan anggaran di komisi D dan terkait salah satu BUMD di komisi B. “Kami rapat sampai jam 2 dini hari, karena ternyata di komisi D masih ada pembahasan soal penambahan anggaran untuk Lansia, di komisi B terkait nilai penyertaan modal di PD Pasar Surya yang hingga saat ini masih belum disetujui oleh walikota, sementara untuk komisi C dan A lanQ gat car-lancar saja,” pungkasnya.Q

Surabaya, Bhirawa Gerbong mutasi kembali terjadi TNI Angkatan Laut. Hari ini, Rabu (12/11), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr Marsetio memimpin Upacara Serah Terima Tiga Jabatan Strategis TNI AL, yaitu Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil), dan Gubernur Akademi Angkatan Laut yang berlangsung di Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya.

Peralihan jabatan Pangarmatim diserahterimakan dari Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim SE kepada Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala. Selanjutnya Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim menjabat menjabat Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla. Sedangkan Pangarmatim yang baru Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala merupakan Alumnus AAL angkatan XXVIII tahun 1983, sebelumnya menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

Jabatan Pangkolinlamil diserahterimakan dari Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala kepada Laksamana Pertama TNI Darwanto, SH MAP yang sebelumnya menjabat Wakil Asisten Operasi Panglima TNI sekaligus Alumnus AAL angka-

tan XXIX tahun 1984.

Sedangkan Jabatan Gubernur Akademi Angkatan Laut, diserahterimakan dari Laksamana Muda TNI A Taufiqoerochman M kepada Mayjen TNI (Mar) Guntur Irianto CL yang akan menjabat sebagai Koorsahli Kasal. Sedangkan Gubernur Akademi Angkatan Laut yang baru adalah Alumnus AAL angkatan XXX tahun 1985, sebelumnya menjabat Wakil Komandan Paspampres.

Dalam amanatnya, Kasal mengatakan, dalam pidato kenegaran pada saat pelantikan Presiden, beliau mengutip moto TNI Angkatan Laut yaitu Jalesveva Jayamahe, justru di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang di masa lalu yang harus kembali membahana di bumi nusantara Indonesia tercinta.

Tekad Presiden yang disampaikan dalam pidato tersebut, kata Kasal, menjadikan semangat TNI AL kembali menggema di negara kepulauan terbesar di dunia Yang dua per tiga wilayahnya adalah lautan. Tidak sedikit potensi terpendam dalam bidang Maritim yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, tepat sekali apabila Presiden mencanangkan kebijakan kemaritiman menuju Indonesia sebagai poros maritim di dunia,”tegas Kasal.

Atas potensi yang ada tersebut, membuat banyak pihak berkeinginan untuk memiliki dan ingin menguasainya. Untuk itu, TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, harus mampu menjaga keamanan laut dan menegakkan kedaulatan hukum di laut demi kemakmuran bangsa serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kasal, upaya mempertahan bahkan meningkatkan kualitas dan kapabilitas TNI AL diimplementasikan dalam paradigma baru TNI AL kelas dunia, yang menuntut adanya kepemimpinan Angkatan Laut yang kuat atau strong naval leadership.

Acara sertijab juga diisi dengan demontrasi unsur-unsur Sistem Senjatan Armada Terpadu (SSAT), baris-berbaris kreasi, komunikasi dengan semapore, ditutup dengan devile pasukan yang dipimpin oleh Komandan Devile Kolonel Marinir Suharto dari AAL. Pasukan yang terlibat dalam upacara ini yakni satu kompi genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, satu Kompi Pamen, Kowal, Pomal, Taruna AAL, Bintara dan Tamtama Koarmatim, Kolinlamil, AAL, Satkopaska Koarmatim, Dislambair Koarmatim, Marinir dan satu Kompi PNS Q hms.gat Koarmatim.Q

Pemagangan Siswa SMK Harus Disesuaikan Kompetensi Hadapi Tingginya Pengangguran Lulusan

Surabaya, Bhirawa Tingginya angka pengangguran bagi lulusan SMK menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Pemprov Jatim. Perlu sejumlah evaluasi agar persoalan ini segera terselesaikan. Tidak hanya dari proses belajar mengajar di sekolah, melainkan juga saat siswa mengikuti praktik kerja industri (Prakerin) atau magang.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki mengungkapkan, daya saing lulusan SMK lebih banyak diukur dari keahlian siswa ketimbang pemahamannya terhadap teori. Sebab, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tentu akan lebih memilih tenaga kerja yang siap pakai. Sedangkan salah satu proses yang paling penting dalam melatih kompetensi siswa ialah saat siswa mengikuti prakerin atau pemagangan. Sayang, dalam proses ini siswa SMK justru tidak dapat maksimal karena pemagangan yang tidak sesuai dengan kompetensi.

“Kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan tempat siswa SMK itu magang. Jadi apa mereka di sana. Ada yang jurusan akuntansi di suruh jadi terima tamu, ada yang jurusan komputer disuruh merapikan atau mengirim berkas. Ini kan tidak sesuai kompetensi apapun,” kata Zainudin dikonfirmasi, Rabu (12/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, angka pengangguran dari lulusan SMK dinyatakan paling tinggi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim. Dari total pengangguran pada Agustus 2014 sebesar 843.490 orang, terdapat 10,53 persen atau lebih dari 84 ribu lulusan SMK menganggur, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 10,5 persen. Kondisi ini semakin memperihatinkan karena jumlah pengangguran lulusan SMK ternyata lebih tinggi dibandingkan lulusan SD ke bawah yang hanya 1,71 persen.

Menurut Zainudin, pemagangan perlu benar-benar menerapkan pendidikan yang otentik. Tidak hanya asal ke perusahaan saja. “Di luar negeri, pemagangan itu dilakukan di perusahaan yang memang memiliki unit untuk melatih siswa yang akan magang. Lalu perusahaan itu sendiri yang menilai. Di sini, magang malah disuruh nyiapkan minuman untuk bos,” kata mantan rektor Unmuh Surabaya itu.

Selain magang, Zainudin juga mengkritik lemahnya life skill siswa SMK. Dia mencontohkan, siswa SMK mungkin saja bisa membuat karya atau mahir di satu kompetensi keahlian tertentu.

Namun dari sisi life skill dia lemah, sehingga tidak dapat membaca peluang atau pasar. “Percuma kalau bisa membuat produk tapi tidak punya bakat Q tam.rac untuk menjualnya,” tutur Zainudin.Q

OPINI

4

Kesiapan Pelabuhan Mendukung Tol Laut

Tajuk

Berani ‘Meroketkan’ APBD MENJELANG masa reses (November 2014) DPRD Jawa Timur menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Angka yang disepakati sekitar Rp23,720 triliun, atau bertambah Rp 1,169 triliun (sekitar 5,1%) dibanding usulan Gubernur. Angka ini tergolong lumayan berani, karena naik sekitar 17,26% dibanding P-APBD 2014. Tetapi belum tergolong berani benar dibanding provinsi lain (DKI Jakarta dan Jawa Tengah).

Senilai itulah (Rp 23,720 triliun) anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Jawa Timur.

Nilai itu termasuk gaji aparatur negara, yang ditunaikan oleh pemerintah pusat. Tetapi angka yang diajukan oleh pemprov tergolong masih rendah. Terutama jika mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan ragam unit usaha yang makin berkembang.

Kinerja keuangan SKPD “penghasil” dan BUMD sebenarnya masih bisa digenjot. Terutama menggali pendapatan yang lebih besar, sehingga per-angka-an APBD bisa berimbang sebesar Rp 25 triliun lebih. Walau selalu naik, tetapi persentase peningkatan APBD Jawa Timur nyaris “rutin.”

Padahal daerah lain (Jawa Tengah) tahun ini APBD-nya akan naik 100%. Hal yang sama telah terjadi di Provinsi DKI Jakarta setahun lalu, APBD-nya naik 100%.

Nilai APBD ditentukan melalui asumsi belanja yang harus diseimbangkan dengan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Konon Pendapatan yang dimiliki Jawa Timur di-pagu sebesar Rp 14,693 trilyun. PAD masih bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Selain PAD, pendapatan daerah juga diperoleh dari Dana Perimbangan sebesar Rp 3,493 trilyun, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp 2,818 trilyun.

Tetapi sesungguhnya, Jawa Timur memiliki potensi PAD maupun non-PAD yang sangat besar. Kadang, potensi itu dirasa sulit menggalinya. Bahkan kadang tersembunyi.

Beberapa “harta karun” yang dahulu sulit digali, kini sudah mulai bisa diraih. Diantaranya berupa Participating Interest, sebagai mandatory Undang-Undang Migas.

Saat ini, participating interest dinikmati oleh pemerintah propinsi serta beberapa pemerintah kabupaten (diantaranya Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Bangkalan). Pemerintahan Kabupaten yang telah menikmati participating interest menjadi kaya mendadak, dan APBD terdongkrak melejit.

Beberapa permasalahan pembangunan bisa diselesaikan.

Bahkan bisa “menabung” lebih besar dalam penyertaan modal pada perbankan BUMD. Karena itu “harta karun” lainnya juga harus bisa digali.

Misalnya, pajak atas pulsa telepon seluler (ponsel). Realitanya, Indonesia merupakan pengguna teknologi informasi dan komunikasi (ponsel dan internet) tersibuk ketiga di dunia. Dan Jawa Timur, terbesar kedua di Indonesia. Seluruhnya berkonsekuensi dengan pulsa yang terus berputar makin besar.

Maka inilah harta karun yang tidak akan habis, selamanya.

Nomor ponsel area Jawa Timur bisa dikumpulkan pajaknya. Sebab setiap operator telekomunikasi telah memungut pajak atas pulsa ponsel. Maka wajar (wajib) manakala Jawa Timur memperoleh hak bagi hasil. Pemprop bersama DPRD harus menuntut pajak bagi hasil penjualan pulsa. Bila perlu mengajukan uji materi UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Terutama ketentuan tarif yang diatur pada pasal 26 sampai 29.

Judicial review terhadap UU telekomunikasi itu, pasti akan didukung oleh seluruh daerah, karena akan meningkatkan penghasilan asli daerah. Dengan APBD yang lebih besar, kinerja Pemprop bisa menjangkau obyek dan subyek pembangunan yang lebih besar. Hingga kini pendidikan dan layanan kesehatan masih membutuhkan kepedulian. Begitu pula kebutuhan infra-struktur, terutama jalan dan jembatan terasa tak sebanding dengan jumlah kendaraan.

Pada sisi lain, aksesi modal usaha tani belum bank-able.

Realitanya, tidak mudah merealisasi kredit murah usaha tani. Sehingga petani (rerata hanya memiliki 0,3 hektar pula) masih dililit rentenir berkedok koperasi. Seluruh problem daerah, bermuara pada peningkatan APBD! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Teror Politik Cederai Demokrasi KASUS teror penembakan yang menimpa mantan Ketua MPR Amien harus diusut tuntas. Teror itu kekerasan yang sangat biadab, teror yang tidak bertanggungjawab, tak sesuai nilai-nilai Pancasila dan semangat demokrasi.

Meskipun motifnya belum diketahui, beberapa kalangan menilai teror tersebut terkait masalah politik. Serahkan kasus tersebut ke proses hukum.

Pada Kamis, 6 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB, di Pandeansari Blok II/4, Condongcatur, Depok Sleman, Yogyakarta, terjadi aksi penembakan di Rumah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Partai Amanat Nasional (MPP PAN) Amien Rais.

Penembakan itu mengenai mobil Toyota Harier AB 264 AR milik Amien Rais yang tengah diparkir di teras rumahnya.

Pelaku diduga menembak dari luar pagar depan rumah mantan ketua PP Muhammadiyah itu. Akibatnya peluru mengenai bagian belakang mobil sisi kanan dan tembus hingga dalam. Sementara itu dari luar pagar ditemukan sebuah selongsong peluru yang diperkirakan dengan panjang sekitar 0,5 sentimeter. Hingga saat ini aparat kepolisian dari Ditreskrimum Polda DIY dan Polres Sleman masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk kemudian dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Teror ini mengisyaratkan ada pihak-pihak yang tidak siap dengan perbedaan sikap politik. Insiden penembakan di rumah Amien Rais tersebut adalah teror bagi demokrasi dan tidak bisa dianggap enteng. Polisi harus segera menyelidiki dan menangkap pelaku teror tersebut. Jangan sampai keberhasilan demokrasi damai yang sudah terbangun justru dirusak mereka yang merasa kalah dalam kontestasi dan aksi-aksi politik. Jadi sekali lagi kami meminta polisi segera menuntaskan teror ini, dan kami akan terus mengawal kasus ini kelak dan tidak akan berdiam diri, orangtua kami mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah diperlakukan seperti itu.

Pribadi Santoso Utomo Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Legi, 13 NOVEMBER 2014

peran pelabuhan.

Selama ini arus logistik di Indonesia berpusat di wilayah tertentu, sehingga perlu adanya pemerataan agar tidak ada ketimpangan antara barat dan timur.

Konsep Pendulum Nusantara Oleh : berupaya untuk menghubungkan Wahyu Kuncoro SN Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung di bawah negara-negara ASEAN Perak (Surabaya), Pelabuhan yang lain, seperti Singapura (2), Makassar, dan Pelabuhan Sorong Malaysia (24), Brunei Darussalam (Papua) dengan kualitas layanan (26), dan Thailand (37). dan tarif layanan yang sama.

Bahwa salah satu penyebab Selain konsep pendulum nusantingginya biaya logistik Indotara, masing-masing Pelindo juga nesia adalah inefisiensi di sisi melakukan upaya untuk meninpelayarannya. Pelayaran tidak gkatkan kapasitas dan layanan efisien lantaran kapasitas kapal pelabuhan.

Indonesia lebih rendah dibanding Pelindo III misalnya, untuk kapal asing. Pihak asing menggumeningkatkan kapasitas Pelabuhnakan kapal besar sehingga unit an Tanjung Perak, perseroan biaya lebih kecil. Semakin besar membangun Terminal Teluk Laukuran kapal, semakin murah mong, Java Integrated Industrial biayanya. and Port Estate (JIIPE), serta Pertanyaannya kemudian adamerevitalisasi alur pelayaran balah bahwa dari sekian banyak rat Surabaya (APBS) dari kedalapelabuhan yang dimiliki, berapa man awal sembilan meter nantisesungguhnya pelabuhan yang nya menjadi 13 meter. Bukan itu bisa menopang konsep tol laut saja, dalam upaya meningkatkan ini. Sekadar catatan, Indonesia optimalisasi aktivitas bongkar saat ini memiliki 111 pelabuhan muat di pelabuhan-pelabuhan komersial, 1.481 pelabuhan nonkecil, Pelindo III juga akan akan komersial, dan 800 pelabuhan menambah investasi alat bongkar khusus. Dari semua itu, pelabumuat crane agar mempercepat han dengan kedalaman pada air arus logistik barang di pelabuhsurut terendah (Low Water Spring an. Artinya, apa yang dilakukan / LWS) 14 meter atau yang bisa para pengelola pelabuhan utamelayani kapal besar kapasitas manya di Pelindo I, II, III dan 5.000 TEU barulah Tanjung IV sesungguhnya sudah sejalan Priok. Sementara Pelabuhan dengan konsep Jokowi-JK dengan Tanjung Perak Surabaya masih tol lautnya. Maka sesungguhnya dalam proses pengerukan agar sekarang yang diperlukan adalah bisa dilalui kapal besar. Artinya, bagaimana pemerintah memberimemang infrastruktur pelabuhan kan porsi perhatian yang besar di tanah air masih banyak yang bagi pengembangan pelabuhan. perlu dibenahi sehingga bisa menjadi penopang utama konsep Beberapa Catatan tol laut ini. Padahal, infrastrukKita menaruh harapan besar tur tol laut akan melibatkan terhadap implementasi tol laut kapal berkapasitas besar dan 24 oleh pemerintahan mendatang. pelabuhan laut dalam (deep sea Namun, tak ada salahnya pula port). Rencananya, deep sea port jika kita mengingatkan bahwa akan dibangun di setiap pulau konsep tol laut harus diselaraskan besar Indonesia sebagai gerbang dengan pengembangan industri masuk barang. pelayaran nasional yang sudah Secara konseptual Tol Laut berjalan. Misalnya, persaingan yang digagas pemerintahan antaroperator pelayaran harus Jokowi-JK memiliki konsep yang dijaga agar tetap sehat dan adil tidak jauh beda dengan Pensehingga kondusif bagi iklim indulum Nusantara yang sedang vestasi. Konsep tol laut hanya bisa digarap BUMN PT Pelabuhan diterapkan jika telah memenuhi Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan sejumlah syarat, seperti terseIV. Intinya adalah meningkatkan dianya infrastruktur pelabuhan konektivitas antarwilayah di Inyang memadai, teknologi pendonesia dengan mengoptimalkan dukung yang mumpuni, serta

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membawa angin perubahan terhadap arah pembangunan nasional. Konsep menjadikan Indonesia poros maritim dunia yang ditawarkannya menjadi pembeda dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sektor maritim atau lautan yang sebelumnya cenderung ditinggalkan kini mendapat perhatian besar. Salah satu manifestasi menjadikan poros maritim dunia adalah keinginan membangun ‘tol laut’ yang diharapkan menjadi sebagai salah satu penyelesaian atas persoalan transportasi logistik nasional khususnya transportasi lautan yang sampai hari ini menjadi beban perekonomian nasional.

T

ol laut dalam konsep Jokowi-JK adalah jalur kapal besar yang menghubungkan pelabuhanpelabuhan utama Indonesia. Ketika semua infrastruktur sudah siap, nanti akan ada kapal besar yang rutin berlayar dari Sumatera ke Papua pulang-pergi seperti pendulum. Di kota-kota utama bakal beroperasi pula kapal-kapal lebih kecil yang menghubungkan kotakota di sekitarnya. Tol laut juga akan diintegrasikan dengan jalur ganda (double track) kereta api.

Harapannya, jika diimplementasikan, tol laut bakal mendatangkan multi-manfaat. Mulai dari biaya logistik dapat ditekan, merangsang tumbuhnya pusatpusat pertumbuhan di daerah sehingga perekonomian lebih merata, meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas daerah hingga menciptakan menciptakan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dan tidak ketinggalan tol laut ini nantinya juga akan mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar dan menghidupkan industri transportasi laut itu sendiri.

Daya Dukung Pelabuhan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan ongkos logistik termahal di dunia.

Tak mengherankan jika ongkos produksi di Indonesia jauh lebih mahal ketimbang di negara-negara lain. Itu pula yang kemudian memicu biaya tinggi pada seluruh kegiatan ekonomi di negeri ini. Bayangkan saja, mengimpor jeruk dari Tiongkok bisa lebih murah dibanding mendatangkan jeruk dari Kalimantan.

Ekonomi biaya tinggi membuat daya saing Indonesia terus tertinggal. World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Report 2013-2014 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-38 dari 148 negara.

Meski naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya, Indonesia masih

sumber daya manusia (SDM) yang terampil. Sebagai contoh, platform national single window (NSI) --akses tunggal data pelabuhan secara nasional-- belum terimplementasikan dengan baik.

Konsep tol ini juga masih perlu didalami lagi dengan melibatkan kalangan terutama pelaku usaha perkapalan. Selama ini pengusaha harus rela mengangkut kurang dari setengah kapasitas kargo jika kembali dari pengiriman barang ke Papua. Logikanya, untuk apa kapal besar-besar ke Papua kalau yang kecil saja tidak terisi kargo lagi. Dengan demikian sejalan dengan keinginan mewujudkan tol laut harus juga di tumbuhkan dulu industrinya di sana, supaya tidak jadi beban pengusaha kapal karena biaya bahan bakar yang besar.

Dan nampaknya keinginan tersebut juga dipahami betul oleh Kabinet Jokowi dengan hadirnya satu kementerian baru bernama Kementerian Koordinator Kemaritiman yang salah satu program prioritasnya adalah meningkatkan kapasitas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Transportasi umum ini harus diperkuat, kapasitas Pelindo juga harus ditingkatkan, kereta api juga, itu prioritas utamanya. Sementara di Kementerian Perindustrian, juga tengah menyiapkan 10 kawasan industri di luar Pulau Jawa.

Pembangunan kawasan industri di luar Jawa bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi apalagi jika dibangun di Indonesia bagian Timur. Sehingga nantinya ketika tol laut beroperasi dengan kapalkapal besar, maka tidak perlu dikhawatirkan lagi akan kesulitan untuk mengisi cargonya.

Kita juga perlu meyakinkan pemerintah baru bahwa konsep tol laut membutuhkan biaya sangat mahal karena harus didukung banyak pelabuhan, besar maupun kecil, di seantero negeri.

Padahal, anggaran dari APBN sangat terbatas. Oleh karenanya, selain harus lihai melobi DPR agar anggaran pembangunan infrastruktur pelabuhan dilipatgandakan, pemerintah baru mesti mampu menarik banyak investor swasta. Di atas itu semua, kita tentu berharap niat Jokowi-JK membangun tol laut sungguhsungguh terealisasi. Jangan sampai konsep tol laut hanya sekadar gagasan untuk pemanis pertarungan politik saja dan lambat laun nyaris tak terdengar lagi kabar beritanya.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa

Nelayan Berharap Fish Carrier

A

smui asal Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur bersama ratusan nelayan di wilayahnya, serta masyarakat pesisir selatan dan pantura lainnya, tidak perlu lagi cemas dan gelisah pasca pembatasan solar nelayan awal dan rencana pemerintah menaikan BBM. Pola penangkapan ikan secara berkelompok melibatkan Kapal Penampung (fish carrier) mencuatkan harap an sekaligus jalan keluar atas keresahan masyarakat pesisir soal BBM. Biaya melaut nelayan sejak dua tahun terakhir ini memang semakin membengkak terutama untuk membeli solar, 60 persen dari biaya produksi. Nelayan di pantai selatan yang biasanya melaut 7 hari, saat ini harus mene bar pancing dan jaring serta memasang rumpon sebagai fishing ground di Lintang 12, atau sekitar 200 -300 mil laut di Samudra Indonesia dampak overfishing dan onomali iklim.

Selain itu mereka dituntut melaut lebih lama,14-15 hari untuk dapat menutup biaya operasional dan meraup untung. Perahu asal Sulawesi khas Mandar jenis Sekoci yang banyak dioperasikan nelayan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Pondok Dadap di Kabupaten Malang, Tamperan di Kabupaten Pacitan misalnya, semula cukup membawa 200 liter solar. Akan tetapi saat ini sekali melaut memerlukan 540 liter solar.

Hal serupa dialami kapal penangkap purse-seine yang menghabiskan dua ribu liter solar per trip (7 hari). Padahal ketika ikan masih mudah ditangkap di bawah 100 mil laut, BBM yang dibutuh-

kan hanya 200 liter merah kakap putih, dan biaya perbekalan kerapu, kurisi, tiga ABK yang merangwajah, ekor kuning, kap nelayan oneday lencam, bambangan fishing itu sekitar dengan asumsi Rp Rp 15 juta untuk dua 7.500 per kg. hari melaut.

Total biaya yang Hemat biaya dibutuhkan Kapal produksi Sekoci (handline) Rp Salah satu upa7,3 juta per trip sudah ya menekan biaya Oleh : termasuk lauk pauk operasional nelayan Oki Lukito enam ABK (Rp 500 tradisional termasuk ribu), rokok (Rp 690 perahu kecil yang keribu), alat pancing sulitan solar, perlu (Rp 1,2 juta), sekarung beras (Rp diatur pola penangkapan secara 215 ribu), air bersih (Rp 20 ribu), berkelompok dengan melibatkan solar 540 liter (Rp 2,9 juta) 65 Es Kapal Penampung Ikan. Kapal Balok (Rp 1.2 juta), oli mesin 10 ini berfungsi sebagai Kapal Induk liter (Rp 500 ribu). untuk menampung, menyimpan, Kebutuhan operasional pursemengawetkan sekaligus mengangseine dengan 30 ABK yang mengkut hasil tangkapan nelayan. andalkan alat tangkap jaring, Hasil uji coba lima kapal pepancing rawe dan bubu besar, nangkap purse-seine dari kelomlebih banyak lagi walaupun dupok nelayan binaan di Tulunrasi melautnya lebih pendek gagung dan Trenggalek, efektif (5-7 hari) yaitu Rp 26 juta untuk mampu menekan biaya operamembeli perbekalan (Rp 4,5 juta), sional disamping berhasil melibiskuit (Rp 500 ribu), rokok 30 pat gandakan hasil tangkapan. slop (Rp 3,4 juta), 5 karung beras Sedangkan Kapal Penampung (Rp 1,075 juta), air bersih (Rp 190 40 GT sebagai partner, memiliki ribu), 2000 liter solar (Rp 11 juta), kapasitas palka 25 ton dileng22 Balok Es (Rp 4,1 juta), 25 liter kapi kamar pendingin, didisain oli mesin (Rp 1 juta), termasuk sebagai kapal suplai kebutuhan biaya tambat labuh dan kebersihnelayan, termasuk solar. an kolam pelabuhan.

Kehadiran Kapal Penampung Untuk menutupi biaya operamampu mengefisiensikan biaya sional Sekoci, maka palka kapal operasional kapal penangkap harus terisi sedikitnya 0,5 ton hingga 30 persen walaupun duikan tuna atau tuna kecil (pelagis) rasi melaut bertambah dari 7 hari yang harganya beragam, Rp 10-30 menjadi 13 hari. Hasil tangkapan ribu per kilogram (kg). Sedanpurse-seine selama 10 hari mengkan purse-seine yang wilayah capai 22 ton selanjutnya diangoperasinya hingga di perairan kut Kapal Induk ke Pelabuhan Indonesia Bagian Timur dengan Perikanan terdekat, sementara kapasitas palka 10 ton itu, harus armada kapal penangkap tetap mendapatkan ikan minimal 3,5 beroperasi. Hasil penjualan seton, umumnya tongkol, cakalang telah dipotong biaya angkut dan ikan karang seperti kakap sesuai kesepakatan, diserahkan

kepada keluarga nelayan.

Beroperasi dengan cara berkelompok itu idealnya menggunakan armada kapal 30-40 GT minimal 10 kapal per kelompok. Sementara Kapal Penampungnya lebih besar (100 GT ke atas) dilengkapi unit pembekuan minus 40 derajat (air blast freezer), unit pendingin (cold storage) minus 25 derajat serta peralatan jaring dan pancing.

Kapal Penampung sekaligus berfungsi sebagai supplier kebutuhan perbekalan nelayan termasuk alat pancing, spare part mesin, obat, solar selama 3- 6 bulan di laut.

Ke depan jika pemerintahan baru ingin memperbaiki eknomi 7 juta nelayan dan terpaksa menaikkan harga BBM, sebaiknya dalam 100 hari program kerjanya memberikan stimulan Kapal Induk Nelayan. Sebab dengan pola penangkapan berkelompok ini, nelayan yang memiliki perahu kecil pun dapat menikmati hasil tangkapan ikan bernilai ekonomi tinggi.

Ribuan perahu kecil armada semut ukuran 5 GT seperti Jukung, Sro’ol, Etek, Cukrik, Kajang, Sandek yang beroperasi sekitar 4-10 mil laut misalnya, bisa ikut dilibatkan dalam program ini.

Nelayan beserta perahunya diangkut Kapal Induk menuju fishing ground. Setibanya di lokasi penangkapan, armada perahu semut yang beroperasi menggunakan mesin tempel atau layar diturunkan menangkap ikan.

Setelah palka kapal Induk yang juga berfungsi asrama nelayan itu penuh terisi ikan, perahu diangkut kembali ke homebase.

Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikana.

Pengurus Dewan Kelautan Jawa Timur

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Indonesia-Australia Bangun 3.750 Sanitasi Limbah Keluarga di Gresik Gresik, Bhirawa Tahun 2014, program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia melalui proyek Indonesia Infrastruktur Initiati (INDII) membangun sarana sanitasi terpusat untuk 3.750 keluarga di Gresik. Hal ini disampaikan Deputy Director INDII, Jeff Bost kepada wartawan saat sosialisasi program itu di Ruang Graeta Eka Praja, kemarin.

Menurut Jeff Bost yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gresik, Bambang Isdianto, program AustraliaIndonesia Insfrastructure Grants For Sanitation (sAIIG) adalah program hibah berbasis kinerja senilai 40 juta dolar Australia yang diberikan kepada 43 Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

Untuk Kab Gresik program ini berhasil membangun 3.750 sambungan sarana sanitasi pembuangan limbah domestik.

Sesuai program itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gresik, Bambang Isdianto menyatakan, pihaknya telah membangun sarana sanitasi pengolahan air limbah rumah tangga di secara terpusat di wilayah pemukiman sesuai arahan dan rencana target program itu yaitu 3.750 sambungan keluarga/rumah.

Sarana itu dibangun di beberapa tempat di Kec Kebomas yaitu di Kel Karangkiring, Desa Dahanrejo, dan Desa Randuagung.

Dalam program berbasis hasil ini Pemkab Gresik berkomitmen untuk terlebih dulu membangun sarana sanitasi dengan dana APBD. ‘’Setelah diverifikasi Dirjen Cipta Karya, dana hibah itu akan ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Pemkab Gresik sudah melaksanakan pembangunan itu sejak tahun 2013 lalu,’’ ujar Bambang.

Mengutip pernyataan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan, Bupati menyatakan optimis program ini bisa sukses di Gresik. ‘’Dengan terbangunnya sarana prasarana itu, kehidupan warga Gresik akan semakin baik dan sehat,’’ ujar Suyono, Kabag Humas yang baru dilantik ini.Q eri

Belum Terima SK, Kasek Tak Mau ke Tempat Tugas Baru Ratusan Kasek (Kepala Sekolah) SDN (Sekolah Dasar Negeri) yang dilantik Bupati Sambari Halim Radianto pada mutasi Selasa (4/11) hingga kini belum mau berdinas di tempat barunya. Mereka mogok kerja di tempat jabatan baru (kepala sekolah), sebab belum memegang SK. Mereka khawatir jika masuk kantor di tempat baru dengan tak membawa bukti SK pelantikan, kemudian membuat kebijakan akan menimbulkan persoalan, seperti diprotes para guru dan wali murid. ‘’Karena itu, kami hingga kini belum berani masuk kantor di tempat tugas baru sebelum menerima SK,’’ kata salah satu kepala sekolah di wilayah Balongpanggang yang enggan disebutkan namanya, Rabu (12/11).

Menurutnya, Kasek baru yang melakukan mogok kerja di tempat baru bukan hanya dari wilayah Balongpanggang. Namun, bisa dipastikan Kasek yang ditugaskan di tempat baru

di kecamatan lain yang jumlahnya ratusan yang belum memegang SK pelantikan juga melakukan hal serupa. ‘’Mereka juga kami tanya belum bersedia masuk kantor. Mereka takut kalau masuk kantor tanpa memegang SK akan muncul gejolak penolakan,’’ ungkapnya.

Untuk itu, lanjut sumber Bhirawa itu, dari ratusan Kasek, terutama Kasek SDN yang dilantik bersamaan 179 pejabat, baik fungsional maupun struktural pada Selasa (4/11), hingga kini setiap hari kerjanya masih masuk kantor di tempat tugas lamanya. Sementara pejabat yang menggantikannya juga belum masuk kantor. ‘’Ya

ist

M Nadlif kami sama-sama masih menunggu bukti SK mutasi. Baru setelah itu kami mau kerja di tempat baru kami, ‘’ jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Gresik, M Nadlif mengaku menyayangkan sikap bawahannya pasca di-

lantik belum mau masuk kantor di tempat barunya dengan alasan belum memegang SK pelantikan. ‘’Seharusnya itu tak boleh,’’ kata Nadlif.

Menurut Nadlif, Kasek yang telah dilantik bupati seharusnya tanpa memegang SK pun mereka sudah harus masuk kantor di tempat barunya.

Sebab, saat pelantikan SK mereka sudah dibacakan. ‘’SK yang dibacakan saat pelantikan itu sebetulnya sudah bisa jadi pegangan mereka bekerja di tempat tugas baru tanpa terlebih dulu menunggu menerima SK,’’ jelasnya.

Wakil Bupati Gresik, Moch Qosim, tambah Nadlif ketika memberikan sambutan pelantikan meminta kepada semua pejabat yang dilantik, agar pasca pelantikan langsung bertugas di tempat tugas baru. Itu dilakukan agar mereka cepat bisa melakukan adaptasi dan bisa mengetahui tugas-tugas

Dewan Borong Empat Mobil Gres Kota Mojokerto, Bhirawa Sekretariat DPRD Kota Mojokerto memborong empat unit mobil baru. Ke empat mobil gres itu diperuntukkan bagi tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan satu unit untuk Sekreariat DPRD Kota Mojokerto. Tiga unit mobil warna hitam tiba di halaman DPRD Kota Mojokerto, Rabu (12/11) kemarin. ‘’Dua mobil sedan itu untuk dua Wakil Ketua DPRD. Sedangkan untuk Bu Sekwan Kijang Inova,’’ terang salah seorang pegawai Sekretariat DPRD Kota yang bertugas menerima kendaraan. Satu lagi kendaraan untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno masih belum tampak tiba di gedung dewan hingga kemarin.

Dengan dibelanjakannya mobil baru itu, dipastikan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto akan menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas baru. Ketua Dewan yang kini memegang mobdin jenis Nissan X-Trail akan diganti Mobdin jenis SUV. Sedangkan dua wakil ketua dewan yang kini memegang Suzuki Grand Extra yang masih relatif bagus dan prima akan diganti Toyota Corolla Altis 1,8 V warna hitam yang kemarin sudah datang. Kedua unit mobil warna hitam untuk wakil ketua dewan itu kemarin diparkir di car port dewan. ‘’Yang sudah datang ini dua mobil untuk wakil ketua dewan. Mobil untuk ketua dewan, belum tahu kapan datangnya,’’ kata Kabag TU Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, M Sodiq.

Soal harga dua unit Mobdin itu, Sodiq mengaku tidak tahu. ‘’Saya tidak tahu (harga), Karena bukan bagian saya,’’ elaknya.

Sementara soal nasib tiga Mobdin lama, ia mengaku tak tahu persis diturunkan kemana penggunaannya.

Bersama dua unit Toyota Corolla di car port eksekutif bertengger satu unit Toyota Inova warna hitam. ‘’Innova untuk Sekwan,’’ tukas Sodiq. Q kar

apa yang harus dijalankan. ‘’Sehingga, program-program di tempat tugas barunya tak mandek,’’ pungkasnya.

Sementara Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik Saputro membenarkan, pasca pelantikan 179 pejabat struktural dan fungsional, Selasa (4/11), SK mereka hingga Rabu (12/11) belum diberikan. Alasannya, banyak SK yang pengetikannyamasih salah. Misalnya, kesalahan berupa gelar, titik, NIP dan nama. ‘’SK sudah jadi, namun ada yang salah maka harus dibetulkan,’’ katanya.

Saputro memastikan, SK secepatnya diberikan. Sebab, Hari Rabu (12/11) semua SK yang salah sudah dibetulkan.

Setelah diteken bupati, SK kemudian diserahkan kepada 179 pejabat yang dilantik. ‘’Sudah dibetulkan semua hari ini (Rabu,12/11). Setelah itu kami serahkan,’’ terangnya.Q eri

Uang Saku Anggota Dewan Bakal Dikepras Sidoarjo, Bhirawa Kegiatan Bimtek dan kunker anggota DPRD Sidoarjo, mulai tahun 2015 akan mengalami perubahan mendasar baik uang saku maupun lokasi kegiatan Bimtek yang tak lagi bermalam di hotel tetapi harus menginap di mess Badan Diklat.

Uang saku atau SPJ anggota yang sebelumnya berkisar Rp1,650 juta akan dikepras hanya tinggal sepertiganya saja yakni paling banyak Rp565 ribu. Pengertian paling banyak artinya sekalipun kegiatan di tempat yang jauh seperti Batam misalnya itu uang sakunya hanya Rp565 ribu. Bila kegiatan itu dilakukan di dekat kota, maka uang sakunya tinggal Rp450 ribu. ‘’Waduh mas, ini membuat kami stress,’’ ucap anggota dewan dari Frakasi Golkar.

Sekwan DPRD Sidoarjo, Ir Endang Soejijanti, ditemui Rabu (12/11) membenarkan adanya pengurangan uang saku perjalanan dinas maupun Bimtek. Gubernur juga tak mau menandatangani Bimtek yang tak dilakukan di Badan Diklat. Di kotakota besar saat ini sudah ada Badan Diklat jadi kegiatan Bimtek dilakukan di tempat itu. Sehingga seluruh kegiatan dilakukan di mess Badan Diklat, karena seluruh mess juga menyediakan tempat penginapan untuk peserta yang mengikuti Bimtek. Karena aturannya seperti itu, ya harus dijalani saja. ‘’Saya tinggal menjalankan tugas saja,’’ terangnya.

Menurut seorang anggota dewan yang menolak disebut namanya, aturan sebelumnya uang sakunya cukup lumayan, yakni bisa mendapatkan Rp1,650 juta per hari.

Take home pay nya tinggal mengkalikan saja. Lazimnya

Komisi C DPRD Sidoarjo Usut Pembangunan Gedung Autis Sidoarjo, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo Mulai mengusut proyek pembangunan Gedung Autis di Jl Pahlawan yang digarap rekanan black list. Komisi C DPRD Sidoarjo juga mengundang RDP instansi terkait lolosnya kontraktor hitam PT Widya Satrya (PT WS), Kamis depan.

Sumber Bhirawa menuturkan, kejaksaan dan pihak Itwilkab telah menelusuri kasus proyek pembangunan gedung autis yang dikerjakan rekanan hitam. ‘’Pihak kejaksaan dan Itwilkab atau Banwas telah memanggil pihak Pokja, ULP dan PPK,’’ ujar sumber ini.

Ketua Komisi C, Nur Achmad, kemarin membenarkan, adanya rapat dengar pendapat dengan LPSE, Diknas, Pokja proyek. ‘’Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini,’’ katanya.

Sementara itu, dari kasus ini, kesalahan mengenai lolosnya PT WS yang masuk daftar black list LKPP sebagai rekanan pembangunan gedung autis bakal ‘memakan’ korban yakni Ketua Pokja proyek itu, Djoko Supriadi. ‘’Nasibnya bakal tergantung dari hasil rekom kejaksaan dan Banwas, minimal sanksi penurunan pangkat atau dimutasi,’’ ujar sumber Bhirawa yang mewantiwanti namanya tak disebutkan.

Seperti diketahui, Pemkab tak bisa memanfaatkan gedung untuk karena statusnya pembangunannya bermasalah, sedang kontraktor hitam yang mengerjakan Gedung Autis Center di Jl Pahlawan tak dibayar Dinas Pendidikan (Dindik) Sidoarjo. Pasalnya di situs Inaproc Portal Pengadaan Nasional, PT WS di Jl Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya itu masuk dalam black list. Dari 849 perusahaan konstruksi yang masuk black list di seluruh Indonesia PT WS di urutan nomor 169.Q hds

5

achmad suprayogi/bhirawa

Para petugas medis, non madis yang tak terkena bencana, tanpa dikomando langsung melakukan penyelamatan.

Pasien RSUD Jadi Korban ‘Kebakaran’ Sidoarjo, Bhirawa Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah nasib malang yang menimpa puluhan pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab Sidoarjo jadi korban ‘kebakaran’. Ruang Tulip Kelas I Lantai III terbakar. Sehingga para pasien dan pengunjung serta para perawat dan petugas kesehatan lainnya panik menyelamatkan diri.

Itulah peragaan yang dilakukan para petugas kesehatan, para perawat serta para petugas keamanan dalam Simulasi Siaga Bencana, yang dilakukan seluruh pegawai dari semua sektor RSUD Kab Si-

doarjo, kemarin(12/11) siang.

Usai memantau jalannya simulasi, Direktur RSUD dr Atok Irawan mengatakan, kalau program simulasi untuk mengantisipasi bila terjadi bencana, kebakaran akibat konsleting listrik. Semua sektor telah dipersiapkan untuk mengantisipasi penyelamatan terhadap korban, baik itu korban para pasien dan penungunjung/penunggu pasien.

Termasuk juga para petutas RS yang terkena musibah. ‘’Jadi semuanya harus mendapatkan pertolongan, siapapun korbannya,’’ katanya.

Kejadiannya tadi diawali dengan konsleting listrik di

lantai III, yang membesar hingga mengakibatkan kebakaran di dalam gedung.

Dari sini semua petugas yang terlibat atau yang ada disekitar kejadian harus siap siaga melakukan evakuasi terhadap para korban, serta mengidentifikasi kondisi korban secara cepat.

Kondisi korban langsung dilakukan evakuasi secara terpisah, korban yang luka berat, sedang dan korban yang kondisinya ringan. Korban yang terdeteksi luka parah diberi pita warga merah pada pergelangan tangannya, luka sedang pita warna kuning dan pita hijau luka ringan.Q ach

kegiatan ditempuh 3 hari atau pulang bersih membawa sekitar Rp5 juta. Tetapi mulai tahun depan hanya Rp1,5 juta. Itupun tak bisa menginap di hotel bintang karena harus menginap di mess Badan Diklat. ‘’Biasanya kita tidur di hotel bintang empat,’’ katanya.

Fasilitas hotelnya juga berlaku satu kamar per orang. ‘’Jadi kalau anggota yang biasanya tidur mendengkur tak malu karena tidur sendirian di kamar hotelnya,’’ ujarnya. Tetapi kemungkinan ini akan berubah lagi dengan satu kamar untuk dua orang.

Namun ia tidak mempermasalahkan bila satu kamar untuk dua orang, sebenarnya yang penting esensi dari kegiatan itu.

Dalam ketentuan yang baru ini, anggota yang absen dalam kegiatan tak dilarang.

Namun dengan fasilitas seperti ini tampaknya banyak anggota yang tak berminat.

Uang saku bersih Rp1,5 juta untuk tiga hari itu akan habis di jalan. Untuk menunggu teman di Bandara Juanda saja harus mengeluarkan kocek sendiri untuk kopi atau rokok sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Belum lagi ketika mendarat di Bandara tujuan juga tak bisa langsung pergi. Transit dulu di cafe Bandara, tentu mengeluarkan uang lagi. ‘’Mungkin harus berhemat seperti makan mie gelas, atau air mineral. Supaya pulang uang sakunya lumayan,’’ keluhnya.Q hds

ODHA 1.229 Kasus, Sidoarjo Peringkat Tiga Jatim Sidoarjo, Bhirawa Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kab Sidoarjo sampai Juli 2014 lalu mencapai 1.229 kasus. Banyaknya penderita HIV/AIDS ini merupakan akumulasi mulai tahun 2001 sampai 2014 ini sehingga kalau ditotal memang jumlahnya tinggi.

Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Sidoarjo, Hariadi Purwantoro, men yampaikan ODHA di Sidoarjo tiap tahun selalu terungkap.

Seperti, tahun 2012 ada 184

kasus, pada tahun 2013 terungkap 185 kasus dan tahun 2014 sampai Juli 2014 ada 150 kasus.

ODHA di Sidoarjo banyak terdapat diantaranya di Kec Sidoarjo Kota sebanyak 231 kasus, Kec Waru 143, Kec Candi 107, Kec Krian 94, dan Kec Taman 74 kasus. Penularan banyak terjadi karena transaksi seks dan pemakaian jarum suntik oleh orang yang beriko tinggi. ‘’Kini posisi jumlah ODHA di Sidoajo tingkat Jatim masuk dalam peringkat tiga besar, sete-

lah Surabaya dan Malang Raya, kondisi ini jelas sangat memprihatinkan kami, maka semua pihak kami butuhkan untuk peduli mencegah bertambah banyaknya ODHA ini,’’ papar Hariadi, Rabu (12/11) kemarin.

Dalam moment peringatan HIV/AIDS sedunia pada 1 Desember nanti, Hariadi minta agar semakin banyak pihak masyarakat di Sidoarjo yang ikut peduli mencegah berkembangnya penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh penderitanya itu.Q ali

MENUNGGU HUJAN

ali kusyanto/bhirawa

Karena hujan tak segera turun, akibatnya rumput di Alun-alun Sidoarjo mengering. Petugas DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Kab Sidoarjo tiap hari harus menyirami taman. Sebab kalau tak disiram maka rumput dan bunga di depan Kantor Pemkab dan Pendopo Bupati Sidoarjo itu bakal mati karena kering.

KA Jurusan Mojokerto - Sidoarjo Diluncurkan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daops meluncurkan rute pendek jurusan Mojokerto - Sidoarjo, Rabu (12/11) kemarin. Dengan mengambil jalur Mojokerto - Tarik - Tulangan - dan Sidoarjo Pulang Pergi (PP), PT KAI membidik kalangan pedagang yang selama ini kerap menggunakan bus sebagai sarana transportasi.

yamanan dan tarif terjangkau.

Pihaknya berharap masyarakat bisa menggunakan angkutan massal dan murah ini. ‘’Kita berharap masyarakat yang akan berpergian dari Mojokerto ke Sidoarjo atau

Diprediksi jalur ini akan ramai diminati. Pasalnya terjadi selisih biaya transpotasi dibanding bis. Jika menumpang bus, penumpang harus membayar Rp7 ribu sekali jalan. Sedangkan menumpang KA hanya perlu membayar Rp4 ribu saja.

KA dengan nama Jenggolo itu diluncurkan dengan membawa empat gerbong. Mojokerto - Sidoarjo yang berjarak 20 kilometer ditempuh dalam waktu sekitar 50 menit. KA berbahan bakar diesel ini berhenti di tiga stasiun. Mulai Mojokerto, Stasiun Tarik, Tulangan dan berakhir di Stasiun Sidoarjo.

KA Jenggolo jurusan Mojokerto - Sidoarjo siap diluncurkan dari Stasiun Mojokerto, Rabu (12/11) kemarin.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, KA Jenggolo merupakan aspirasi masyarakat Jatim yang diwujudkan PT KAI. ‘’Aspirasi masyarakat Jatim ini, kami coba luncurkan KA Jenggolo. Bagian dari pemenuhan kebutuhan angkutan massal,’’ ungkapnya.

Masih kata Hanggoro, PT KAI berharap minggu depan Dirjen Perhubungan bisa segera meresmikan kereta api dengan tarif murah ini. Menurutnya, KA Jenggolo mengutamakan keamanan, ken-

sebaliknya bisa menggunakan KA Jenggolo. Dengan masyarakat menggunakan KA Jenggolo ini diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya,’’ katanya.

kariyadi/bhirawa

Salah satu penumpang, Khodir (56) mengaku senang dengan adanya KA Jenggolo yang ditumpanginya itu. ‘’Biasanya kalau ke Sidoarjo bawa mobil pribadi tapi kalau sudah ada kereta Mojokerto ke Sidoarjo, lebih enak lagi. Saya ini tadi tidak tahu, coba-coba naik.

Besok saya akan bawa keluarga saya naik kereta ini,’’ katanya dengan wajah berseriseri karena senang ada transportasi missal dan murah.

KA Jenggolo memiliki empat gerbong yang mampu menumpang sekitar 74 orang.

Dalam satu hari, KA Jenggolo akan beroperasi melayani mas yarakat yang akan bepergian baik dari Mojokerto ke Sidoarjo atau sebaliknya sebanyak enam kali. Seluruh gerbong dan mesinnya masih baru dipesan, fasilitasnya empat kursi berderet dan disertai pendingin atau AC.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Korban Salah Tembak Masih Dirawat di RSUD Probolinggo, Bhirawa Korban kasus salah tembak terhadap Sumarno (70) asal Desa Karangren Kecamatan Krejengan, kabupaten Probolinggo masih menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo. Namun luka tembak di lengan dan rusuknya kini mulai membaik dan sudah dipindah ke Ruang Melati, serta sudah dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang ada di lengannya kiri dan rusuk kirinya tersebut. Biaya atas semua itu ditanggung pihak kepolisian.

Menurut Kapolres Probolinggo Kota AKBP Iwan Setyawan, Rabu (12/11) Sumarno adalah korban salah tembak. Pelaku diketahui bernama Briptu Sandi, anggota Satreskoba Polres Probolinggo Kota. Dari hasil penyelidikan provost, Briptu Sandi terpaksa menembak karena diserang korban dan anggota keluarganya yang lain. Sebelum peristiwa itu, Briptu Sandi dan 3 anggota polisi lainnya akan menggrebek rumah A-G, yang tak lain menantu dari Sumarno. A-G merupakan pengedar sabu-sabu yang menjadi incaran polisi.

Pada saat kejadian tersebut, Sumarno (korban salah tembak red) kaget mengetahui ada polisi dan akhirnya terjadi cekcok antara kedua belah pihak. “Dari keterangan Briptu Sandi, korban menyerang menggunakan clurit dan sempat melukai pelipis. Bahkan meneriaki polisi maling," jelas kapolresta.Q wap

Polisi Uji Laboratorium Sampel Merica Palsu

Peringati HJT ke-721

Tuban Raih Puluhan Penghargaan Tingkat Nasional Tuban, Bhirawa Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban (HJT) Ke-721 Tahun 2014 dengan Inspektur upacara Bupati Tuban H. Fathul Huda di halaman kantor pemkab berjalan dengan khidmat dan beber seluruh prestasi baik tingkat provinsi dan nasional yang diraih selama setahun terakhir (12/11).

Dalam sambutannya, Bupati Huda, orang nomor satu di Bumi Wali Tuban ini meminta dukungan seluruh komponen dan elemen masyarakat dikabupaten tuban, agar kabupaten tuban menjadi lebih sejahtera, karena dengan peran optimal masyarakat kesejahteraan yang diharapan bersama bisa terwujud.

“Dengan dukungan masyarakat, seperti salah satu program yang dicanangkan dalam mengentaskan kemiskinan (Gematumaskin –red.) bisa tercapai dan jumlah kemiskinan bisa terkurangi,” kata Bupati Dalam sambutanya.

Bupati juga mengingkatkan banyak prestasi dan penghargaan yang diraih (lihat Tabel), selain harus disyukuri juga harus dijadikan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian prestasi yang diraih. “Penghargaan

jangan dijadikan tujuan utama, tetapi sebagai bonus atas capaian Pemkab Tuban dalam program-program mensejahterakan rakyat, dan yang terpenting adalah sebagai motivasi,” tambah Mantan Ketua PC NU Tuban ini.

Setelah upacara selesai, diserahkan beberapa Penghargaan untuk tingkat Nasional, Propinsi dan juga Kabupaten, seperti Desa sadar Hukum tingkat Nasional, Ketahanan pangan, parade tari nusantara, Festival masakan daerah, Jambore UKS, Jambore PKK, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan Kampung Idaman Berseri.

“Salah satunya penerimanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tuban, Ibu, Hj. Qodiriyah Fathul Huda (Istri Bupati –red.) yang menerima Penghargaan Juara

satu Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Pangan Tahun 2014 tingkat Propinsi Jawa Timur,” kata Dr.Ir. Budi Wiyana, M.Si Kepala Bappeda Pemkab Tuban yang juga merangkap sebagai Plt. Sekda Tuban.

Setelah Upacara HJT selesai, dilaksanakan syukuran dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Tuban dan diserahkan kepada Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, S.Ag, MM. “HJT tahun ini semakin semarak karena bersamaan dengan Haul Sunan Bonang, Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) III menjadikan semarak dengan berbagai acara dalam rangkaian Gebyar Bumi Wali Tuban Tahun 2014,” tambah Budi Wiyana.

Untuk diketahui dalam malam Gebyar Bumi Wali Tuban Tahun 2014 akan diadakan Pameran Kaligrafi, Parade Bedug/hadrah, Festival Lagu Koes Plus, Parade Tongklek, Jedor, Qosidah, Campursari, Wayang, Pagelaran Seni Hadrah 10.000 Penabuh Hadrah Ishari Jatim.

“Tidak hanya itu pada kesempatanya yang sama juga akan diadakan Pameran Eko-

Sampang, Bhirawa Mahasiswa yang tergabung dalam forum komunikasi mahasiswa Sampang (Forkamasa), Rabu (12/11), dalam sehari mendatangi tiga kantor di Kabupaten Sampang. Hal ini guna menyampaikan aspirasi terkait dugaan mark-up pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) pasar Srimangunan Sampang yang menelan anggaran Rp 2.015.000.000 miliar.

Puluhan pengunjukrasa awalnya mendatangi kanator badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sebagai leading sektor terkait pembangunan TPS Pasar Srimangunan, setelah itu mereka mendatangi kantor Dispendaloka, dan kemudian mendatangi kantor Bupati Sampang dengan tuntutan yang sama mempertanyakan dugaan mark up dana pembangunan TPS pasar Srimangunan yang menelan anggaran milyaran rupiah tersebut.

Rizal ketua Forkamasa di sela-sela aksi unjuk rasa, mengatakan dugaan mark up pembangunan TPS ini sudah kami laporkan pada kejaksaan negeri Sampang guna ditindaklanjuti secara hukum, ada beberapa hal yang kami tuntut pada pemerintah Sampang mulai dari dinas terkait dan Bupati sebagai kepala daerah terkait pembangunan TPS pasar Srimangunan.Q lis

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban H. Fathul Huda saat menyerahkan penghargaan pada Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Tuban Hj. Qodiriyah Fathul Huda sebagai pemenang dalam Festival Masakan Daerah yang diadakan propinsi Jawa Timur. nomi Kreatif, Hasil Produk Unggulan, Pendidikan, Foto Tuban Tempo Dulu dan sekarang serta Pengajian Haul Sunan Bonang dengan Pembicara KH. Hazim Muzadi dari Jakarta dan Habib Umar Muthohar dari Semarang,” terang Budi Wiyana.

Sementara dalam upacara (HJT) Ke-721 Tahun 2014, selain Wakil Bupati, Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si, seluruh jajaran Forum pimpinan daerah (Forpimda Tuban), Kepala SKPD, Camat dan Pegawai Pemkab Tuban serta TNI dan Polri.Q hud

Pelecehan Seks, Oknum PNS Terancam Dipecat

Sumenep, Bhirawa Kepolisian Resor (Polres) Sumenep sudah mengambil sample merica yang diduga palsu untuk diuji ke laboratorium forensik guna memastikan dugaan merica tersebut. Merica tersebut diambil dari sejumlah pedagang di pasar Anom Baru setempat.

Kepala Kepolisian Resor Sumenep, AKBP Marjoko mengatakan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah mendapatkan informasi beredarnya merica palsu dipasar Anom Baru. Salah satunya dengan mengambil sample merica yang diduga palsu itu untuk selanjtnya dilakukan pengujian di laboratorium forensik Polres setempat. "Kami sudah mengambil sample merica yang diduga palsu itu disejumlah toko. Ini kami lakukan untuk memastikan palsu tidaknya merica tersebut," kata AKBP Marjoko, di Sumenep, Rabu (12/11).

Dia memaparkan, saat ini Polres setempat telah melakukan penyelidikan atas beredarnya merica yang diduga palsu itu. Untuk menentukan palsu tidaknya membutuhkan waktu, karena menguji merica itu juga membutuhkan waktu.

"Nanti kami bandingkan merica yang asli dan yang palsu. Dan kami pastikan, dugaan merica palsu ini cepat ada hasilnya," urainya.Q sul

Sehari Tiga Kantor Didemo

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

nas/bhirawa

Kadinkes Endang Triningsih bersama Ibu Wali Kota Batu, Ny.Dewanti Rumpoko (dua dari kanan) menyerahkan cindera mata kepada para ibu hamil di Kota Batu.

HKN, Layanan Puskesmas Naik Standar RS Tipe C Batu, Bhirawa Dalam peringatan emas Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bertekad meningkatkan standart pelayanan kesehatan di lima puskesmas yang dimiliki. Jadi semua puskesmas di Batu memiliki layanan rawat inap dengan standar pelayanan yang sama dengan Rumah Sakit tipe C. Hal ini sebagai bentuk jaminan kesehatan dari pemkot atas belum tersedianya Rumah Sakit Daerah si kota ini.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, pemberian jaminan kepada masyarakat tidak harus dilakukan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-red) Kesehatan. Tetapi keberadaan puskesmas di Kota Batu harus mengambil peran, agar masyarakat tidak apriori terhadap puskesmas.

“Memang Pemda Batu saat ini belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah. Makanya puskesmas yang ada di tiga kecamatan akan ditingkatkan pelayanan dan fasilitasnya sesuai standar pelayanan Rumah Sakit tipe C,” ujar Punjul di sela peringatan HUT Emas HKN di Dinas Kesehatan Kota Batu, Rabu (12/11).

Tak hanya itu, Wakil Wali Kota juga meminta

Kab Kediri, Bhirawa Mencuatnya kasus pencabulan terhadap 4 siswa di SMPN Ngancar yang dilakukan oleh oknum PNS Guru di lingkup Pemkab, Kediri membuat Pemkab Kediri angkat bicara. Namun Pemkab belum bisa menentukan langkah terkait tindak pidana yang mencemarkan dunia pendidikan di Kabupaten Kediri, pasalnya hingga sekarang belum ada laporan dari pihak terkait.

Kabag Humas Pemkab Kediri M haris Setiawan mengtakan Sesui peraturan yang berlaku Oknum PNS yang melakukan tindakan Indisiplioner akan mendapatkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. "Sanksi bisa berupa pemecatan terhadap yang bersangkutan, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan" kata Kabag Humas.

Dia menjelaskan jika, dalam sanksi kepada PNS dilinkup Pemkab Kediri ada 3 tingkatan, diantaranya sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat hingga berupa peberhentian sebagai PNS. "Namun semua harus sesuai

proses dan peratiran yang berlaku" ungkapnya.

Sementara terkait oknum guru PNS yang tersandung kasus tindak pidana pencabulan pemkab belum bisa memberikan sanksi, sebab persoalan tersebut masih ditangani pihak kepolisian Resort Kediri. "Untuk sanksi pada oknum PNS yang terlibat kasus tersebut masih menunggu putusan dari pengadilan" tandas Haris.

Diketahui oknum Guru mencabuli empat siswinya di salah satu SMP Ngancar, Kabupaten Kediri,berinisial SN. Dan dari informasi yang dihimpun peristiwa ini bermula saat keempat siswi tersebut, sebut saja Matahari (14) Bulan (15), Bintang (14), dan Bunga (14) warga Kecamatan Ngancar, sedang melaksanakan ekstrakulikuler menari.

Kegiatan yang sudah berlangsung selama satu tahun hingga bulan Oktober ini, dilatih oleh SN, dan Kronologinya saat melatih menari itu dan menggerakan tubuh muridnya, secara tidak sengaja tangannya menyentuh payudara salah satu muridnya yakni Matahari.Q van

agar Dinkes tidak hanya menyediakan obat bagi masyarakat. Tetapi Dinkes harus jemput bola.

“Maksudnya, setiap bulan kita akan turun ke desa-desa secara bergilir, untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga,” tegas Punjul.

Meskipun program KIS (Kartu Indonesia Sehat) belum dilaksanakan di Batu, tetapi di tahun 2015 ini pemkot telah menyediakan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 1 juta kepada 10.083 warga miskin. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi program BPJS yang saat ini terus dikenalkan dan diberikan kepada masyarakat.

Sementara, Kepala Dinkes Kota Batu, Endang Triningsih, saat ini terus berupaya mengembangkan tingkat kompetensi puskesmas. Hal ini terutama dari sisi sarana pra sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini juga sebagai jawaban atas belum tersedianya RSUD, namun anggota BPJS semakin banyak. “Apalagi tahun depan sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), maka kompetensi menjadi nomor hal yang utama termasuk dalam pelayanan kesehatan,” ujar Endang.Q nas

SN saat digelandang ke Polres Kediri.

van/bhirawa

Tekan Penyakit Gizi Buruk, Dinkes Gelar Sosialisasi Kadarzi Guna untuk mencegah kekambuhan gizi buruk dan meningkatkan kesehatan fisik anak mantan penderita gizi buruk, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menggelar sosialisasi kadarsi (keluarga sadar gizi) kemarin. Acara yang dilaksanakan di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) itu dibuka langsung Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Situbondo, Hj. Ummi Kulsum bersama Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi serta serta jajaran Seksi Gizi Masyarakat.

sawawi/bhirawa

Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo, Hj Ummi Kulsum bersama jajaran Dinkes Kabupaten Situbondo, saat acara sosialisasi keluarga sadar gizi, kemarin.

Menurut Abu Bakar Abdi, program ini diadakan untuk pembangunan kesehatan dibidang perbaikan gizi sehingga status gizi masyarakat meningkat dan tercipta peningkatan SDM dan peningkatan produktifitas. Oleh karena itu, kata Abu Bakar Abdi, status gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pembangunan kesehatan di Situ-

bondo.

“Upaya ini merupakan salah satu upaya yang mempunyai dampak cukup penting terhadap peningkatan SDM masyarakat Kabupaten Situbondo,” tegas Abu Bakar dengan didampingi Kabid PKMK Sumarno dan Kasi Gizi Masyarakat, Rina, kemarin.

Masih kata Abu Bakar, masalah gizi dipengaruhi oleh berbagai

faktor sosial, ekonomi, perilaku dan status kesehatan yang saling berinteraksi dan kompleks. Oleh karena itu, sambung mantan Kabag TU RSU Situbondo itu, penanggulangan masalah pangan dan gizi harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dengan pola pendekatan spesifik wilayah. “Masalah ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja,” papar Abu Bakar.

Soal gizi ini, lanjut Abu Bakar, selama ini sudah dilaksanakan peningatan keberhasilan gizi perlu dilakukan upaya yang lebih fokus dan akselerasi. Agar sukses, saran dia, arah perbaikan gizi lebih mengedepankan perubahan perilaku keluarga serta untuk

mencegah dan menanggulangi gizi buruk. “Caranya melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Ini penting agar supaya keluarga mampu mengenali masalah gizi anggota keluarganya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Seksi Gizi Masyarakat, Rina, menambahkan bahwa peserta sosialisasi kadarsi sejumlah 120 orang yang terdri dari, 61 orang mantan penderita gizi buruk; 17 orang TPPKK dan 24 orang tenaga gizi Puskesmas. “Kegiatan ini memakai metode role play, ceramah dan tanya jawab. Adapun narasumber diisi oleh Ketua TP-PKK, dokter fungsional, kader dan Dinkes Kabupaten Situbondo,” tegas Rina kemarin.Q awi

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

PAD Disnakan Baru Realisasikan Rp 101 Juta Bojonegoro, Bhirawa Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro baru merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2014 hingga saat ini bas/bhirawa sebesar Rp 101 juta. Jumlah Soni Sumarsono tersebut berasal dari sektor perikanan dari target Rp 10 juta sudah terpenuhi dan di tambah dari sektor ternak hewan dari target Rp 96 juta baru teralisasi Rp 91 juta.

Sekretaris Disnakan Bojonegoro, Soni Sumarsono kepada Bhirawa Rabu (12/ 11) mengatakan pihaknya optimis jika target PAD bisa terealisasi. Sebab untuk masih tersisa sekitar Rp 5 juta dari sektor Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Kecamatan Kota, Baureno dan Padangan. “Kita sudah merealisasikan PAD sebesar 97 persen dari target, dan kami optimis bisa merealisasikannya dalam waktu dekat untuk RPH. Dan untuk dari Balai Benih Ikan (BBI) sudah terealisasi,” jelasnya.

Disampaikan, untuk di RPH sendiri dari realisasi sebesar Rp 91 juta itu berasal dari 4.091 ekor sapi jantan sebesar Rp 81.820.000, untuk 87 ekor sapi betina sebesar Rp 4.785.000, kemudian 806 ekor kambing sebesar Rp 4.030.000 dan 11 ekor babi sebesar Rp 495.000. “Sementara untuk BBI target di raih dari Desa Ngampal Kecamatan Sumberejo dan Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander,” terangnya.

Untuk di tahun 2015 mendatang target PAD untuk Disnakan bertambah dari tahun 2014 ini. Dimana dari BBI dari awalnya Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta.

Sedangkan untuk RPH dari Rp 96 juta menjadi Rp 99 juta.Q bas

JAWA TIMUR

KPU Tulungagung Kembali Lolos Sanksi DKPP Tulungagung, Bhirawa KPU Tulungagung kembali dapat menunjukkan kinerjanya baik selama menyelenggarakan pemilu. Ini dibuktikan dengan putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (11/11) sore, yang menolak seluruh aduan pengadu untuk seluruhnya.

“Kami bersyukur karena dalam persidangan DKPP memutuskan pengaduan tidak terbukti dan menolak pengaduan untuk seluruhnya,” ujar anggota KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi, pada Bhirawa, Rabu (12/11).

Perkara yang kembali menjerat KPU Tulungagung tersebut atas aduan Marwin. Ia merupakan caleg dari Golkar daerah pemilihan III Tulungagung.

Selain KPU Tulungagung, Marwin juga mengadukan Panwaslu Kabupaten Tulung-

agung. Kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut diadukan telah melanggar kode etik sehingga mengakibatkan Marwin tidak terpilih sebagai anggota DPRD setempat pada Pileg 2014 lalu. Sama dengan KPU Tulungagung, Panwaslu Kabupaten Tulungagung dalam sidang DKPP kemarin dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan ditolaknya pengaduan pengadu untuk seluruhnya, menurut Suyitno Arman, DKPP memerintahkan KPU Jatim

wed/bhirawa

Suyitno Arman untuk merehabilitasi nama baik teradu 1 sampai 3 (Suyitno Arman, Suprihno dan Fatah Masrun) yang kesemuanya merupakan anggota KPU Tulungagung periode 2014-2019.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Sepeda Motor Honda NF100TD, th.

2007, Merah, AG2143ST, a/n. Arwati Ro’hidah, Ds. Tiudan, Gondang-T.Agung No.1759/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Vario, th. 2014, Putih Silver, AG5447RAJ, a/n. Musrini, Ds. Gedangan, KarangrejoT.Agung No.1760/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Vega, th. 2009, AG4660TW, a/n. Jinap, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No.1761/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Truck, th. 2012, Hijau, AG9759US, a/n. Veronika Erna Yatmini, Kel. Kauman RT 4/1-T.Agung No.1762/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC11B3C A/T, th. 2012, Hitam, AG2989OH, a/n. Atriah, Ds/Kec. KedungwaruT.Agung No.1763/IMB/BI-II/2014

Sementara dua anggota KPU Tulungagung lainnya yang juga diadukan oleh pengadu Marwin tidak dapat disidangkan karena masa tugasnya sebagai anggota KPU Tulungagung telah berakhir. Dan itu sudah ditetapkan oleh DKPP. Dalam sidang DKPP yang dilakukan secara video conference di Kantor Bawaslu Jatim, DKPP membacakan delapan putusan dan empat ketetapan.

Ke delapan putusan yang dibacakan adalah dari KPU dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung, KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, KPU-Panwaslu Parigi Moutong, KPU Kabupaten Sidrap, KPU Kota Makassar, Panwaslu Kota Makassar, KPU Jeneponto, serta KPU Kabupaten Halma-

hera Tengah, Maluku Utara.

Sedangkan, empat ketetapan yang dibacakan adalah dari KPU RI dan KPU Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Panwas Kecamatan Tamalete, Makassar, Sulsel, Panwascam dan PPK Toribulu, Ampibabo, Parigi Tengah, dan Balinggi, Sulteng, serta KPU dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung.

Diberitakan sebelumnya, aduan caleg dari PDI Perjuangan, Murani dan caleg dari PAN, Suwito, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd juga kandas. DKPP dalam sidang putusannnya pada tanggal 17 September lalu telah memutuskan menolak pengaduan pengadu seluruhnya.Q wed

Berdayakan Relawan Bencana dan Bentuk TRC

Dewan Malas Ngantor Bakal Kena Sanksi Tegas Kabupaten Blitar, Bhirawa Berbeda dengan periode sebelumnya, kali ini DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019 tidak akan memberikan toleransi bagi Anggota Dewan yang malas masuk kerja. hartono/bhirawa Pasalnya menurut keterangan Marhaenis Urip Widodo Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhenis Urip Widodo, sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Blitar akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. “Sehingga semua aturan yang telah ditetapkan dalam tatib harus dilaksankan. Tidak terkecuali disiplin masuk kerja anggota Dewan,” kata Marhaenis Urip Widodo.

Lanjut Marhaenis Urip Widodo, sesuai ketentuan masuk kerja, Anggota Dewan datang jam 09.00, sedangkan untuk jadwal pulangnya tidak ditentukan karena menyesuaikan dengaan kegiatan.

“Karena kerja wakil rakyat itu tidak terikat waktu. Hal itu terlihat dari penjadwalan pada kegiatan Badan Musyawarah (Banmus), seperti Paripurna bisa saja dilakukan setelah jam 12 siang atau malam hari,” jelasnya.

Bahkan menurutnya termasuk juga rapatrapat alat kelengkapan Dewan seperti rapat banmus. Karena, Banmus dalam melakukan penjadwalan kegiatan melihat kondisi alat kelengkapan Dewan. Dan jika ada Anggota Dewan yang tidak mematuhi aturan tersebut akan mendapat peringatan dari Badan Kehormatan. “Jika tetap bandel akan di kembalikan ke Fraksinya agar diambil sikap yang tegas,” tegasnya.

Ditambahkan Marhenis, Anggota Dewan harus memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang memilihnya. Sehingga harus melaksanakan tugas secara maksimal. “Termasuk disiplin masuk kerja harus di patuhi seluruh Anggota Dewan, karena sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat yang baik,” imbuhnya.Q htn

7

ramadlan/bhirawa

Ribuan buruh Jombang melakukan aksi demo menuntut UMK 2015 sebesar Rp 2.180.000. Aksi buruh dari beberapa perusahan ini mengakibatkan kemacetan di Jl KH Wahid Hasim dan beberpa ruas jalan kota Jombang.

Buruh Blokir Jalan Utama Jombang–Surabaya Jombang, Bhirawa Aksi ribuan buruh membuat aktivitas di sejumlah ruas jalan sempat lumpuh selama beberapa jam. Sekitar pukul 08.30 hingga pukul 12.00 siang, ruas jalan Wahid Hasyim lumpuh total. Jalan itu kembali dibuka setelah ribuan berangsur meninggalkan lokasi kantor Pemerintah Kabupaten Jombang.

Namun, lumpuhnya jalan bergeser ke arah Jalan Sukarno - Hatta dan Jalan Raya Peterongan Jombang. Ribuan buruh menggelar konvoi di jalur utama ruas jalan arah Surabaya. Tepat di sebelah Fly over, ribuan yang datang dengan mengendarai kendaraan bermotor roda dua, melakukan aksi blokir jalan.

Blokir jalan dilakukan dengan memarkir motor yang mereka kendarai di jalan hingga menutup seluruh badan jalan. Praktis, arus lalu lintas di Jalan Raya Jombang - Mojoagung lumpuh total selama kurang lebh satu setengah jam. Sekitar pukul 14.15 WIB, kendaraan dari arah Surabaya mulai bergerak sedangkan ribuan buruh mulai bergeser meninggalkan lokasi.

Dalam orasinya di Jalan Raya Jombang Mojoagung, buruh mengungkapkan kekecewaannya karena Bupati Jombang tidak mau menemui para buruh. "Kami kecewa karena tidak mau bertemu dengan kami para buruh," ungkap Subadi, salah satu peserta aksi.

Setelah membubarkan diri dari aksi blokir jalan di sebelah timur Fly Over Peterongan Jombang, aksi buruh terus berlanjut. Buruh masih kembali menggelar aksi lanjutan di depan kantor Pemkab Jombang. Aksi buruh, mendapat kawalan dari kepolisian sebanyak 700 personel gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang. "Untuk pengamanan Unras, Polres Jombang di backup Polda Jatim, masing 1 Kompi Sabhara dan 1 kompi Brimob," ungkap Kapolres Jombang, AKBP Ahmad Yusep Gunawan.

Di dalam kota, tepatnya di Jalan Wahid Hasyim Jombang, jalanan ditutup total.

Pengendara dari segala arah, dialihkan ke sejumlah jalur alternatif guna menghindari kemacetan. Di jalan ini juga, tepatnya di depan Kantor Pemkab Jombang, ribuan massa buruh sudah menggelar orasi terkait besaran nilai UMK tahun 2015 untuk wilayah Jombang. "Kalau Bupati (Jombang) tidak mau menetapkan UMK Rp 2.180.000 itu namanya tidak peduli pada kepentingan rakyat dan buruh," kritik Kasiono, salah satu peserta aksi saat orasi.

Diusulkan Naik Rp 46.000 Aksi ribuan buruh dipicu kebijakan usulan UMK oleh Dewan pengupahan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 1,546.000,- perbulan.

Nilai UMK tersebut naik sebesar Rp. 46 ribu, sebab pada tahun 2014 jumlah UMK di Jombang sebesar Rp 1,5 juta.

Besaran UMK tersebut, menurut Koordinator Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Samsul Huda, tidak manusiawi. "Jumlah UMK yang diusulkan hanya naik 3 persen dari UMK tahun 2014. Padahal dengan rencana naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) serta iuran BPJS yang harus ditanggung buruh, kebutuhan akan meningkat. Jelas nilai UMK itu sangat tidak layak," jelas dia, ditemui di sela-sela aksi.

Berdasarkan penghitungan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kalangan buruh, standar UMK yang harusnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi buruh di Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 2,180,000 perbulan. Jika kebijakan UMK ditetapkan dibawah angka tersebut, buruh akan dirugikan. "Kalau pemerintah daerah bersikeras hanya mengusulkan UMK dibawah dua juta, itu jelas merugikan buruh," kata Samsul menuturkan.Q rur

Batu, Bhirawa Datangnya musim hujan di kota Batu langsung mendatangkan bencana banjir di dusun Tutup desa Torongrejo kecamatan Junrejo, Senin malam (10/11).

Hujan yang berlangsung selama 3 jam membuat air di saluran drainase kota meluap akibat tersumbat sampah dan tanggulnya jebol. Sekitar 20 rumah warga setempat kebanjiran dan hektaran tanaman sup/bhirawa bawang merah rusak.

Pelaksana Harian BPBD Kota Batu, Untuk menangguSasmito langi bencana alam tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah miliar.

Tahun ini anggaran BPBD (BPBD) Kota Batu terus berupaya memberdayakan hanya Rp 1,3 miliar dan relawan kebencanaan. Me- diperkirakan di akhir tahun reka yang direkrut antara terserap 95 persen. "Kelain dari berbagai organisasi naikan Rp 300 juta itu akan kemasyarakatan, seperti kita fokuskan untuk meKarang Taruna, PMI, TNI/ lakukan tindakan berbagai Polri dan dinas terkait. Ber- kegiatan antisipasi penabagai pelatihan telah di- nggulangan, melalui kegiatgelar, baik secara teori mau- an simulasi dan pelatihan," pun simulasi. Selain mem- tegasnya.

Sedangkan jika terjadi berdayakan relawan, BPBD juga telah membentuk Tim bencana besar yang memReaksi Cepat (TRC) yang butuhkan anggaran cukup beranggotakan 20 personel. banyak, Sasmito mengaku "Dalam penanggulangan tidak khawatir karena mabencana, dibutuhkan kerja sih ada anggaran tak tersama semua pihak. Sehingga duga sebesar Rp 1,7 milyar.

BPBD mengintensifkan Anggaran ini sewaktu-wakpemberdayaan relawan ke- tu bisa dicairkan kalau mebencanaan yang berasal dari mang diperlukan, tentunya berbagai organisasi ke- melalui SK Wali kota Batu.

"Tahun ini sesuai permasyarakatan dan instansi terkait, sehingga ketika ada kiraan BMKG kan cuacanya bencana dapat ditangani ekstrim. Kayak kemarin secara cepat," terang Pe- awal musim hujan ternyata laksana Harian BPBD Kota hujannya sangat deras dan dalam waktu lama, padahal Batu, Sasmito.

Ke depan, BPBD juga ak- di sini kan baru hujan dua an memberdayakan masya- kali sudah deras seperti itu," rakat desa dengan mem- tukasnya.

Sehingga yang diperlukan bentuk relawan di tingkat desa, sehingga jika terjadi saat ini adalah bagaimana bencana, masyarakat la- mendidik masyarakat untuk ngsung bisa mengambil tin- siap bertindak, jika sewakdakan secara cepat. "Jika tu-waktu terjadi bencana. terjadi bencana di desanya, Selain itu, juga perlu kerja maka warga bisa bertindak sama antar instansi, baik cepat, bagaimana menye- dalam hal tindakan penlamatkan korban, mela- cegahan, penanggulangan porkan kejadian dan me- maupun saat rehabilitasi.

"Kejadian banjir ditutup ngambil tindakan tanggap itu kan akibat sampah yang darurat," tuturnya.

Ditambahkan untuk me- menyumbat saluran drainingkatkan kinerja BPBD nase. Untuk pencegahan dan lebih mengoptimalkan tentunya perlu tindakan penanggulangan bencana, kongkrit dengan tidak memdalam tahun anggaran 2015, buang sampah ke saluran pihaknya mengajukan tam- atau sungai, selalu membahan anggaran Rp 300 juta, bersihkan selokan dari samsehingga menjadi Rp 1,6 pah," tandasnya.Q sup

Dulu Jalan Kaki, Kini Bersepeda ke Posyandu Saat ditemui, Suhartin (45) kader posyandu dari Dusun Karangpilang Desa Jatirejo Kecamatan Tikung sedang menikmati soto ayam di Guest House Pemkab Lamongan, Rabu (12/11). Pagi itu, bersama 1.735 kader posyandu se Lamongan menerima sepeda pancal dari Bupati Lamongan Fadeli.

Dituturkan Suhartin yang lahir pada 3 Juli 1969 lalu itu, dia menjadi kader posyandu sejak tahun 1995. Hingga saat dia menerima bantuan sepeda pagi itu, selama 19 tahun itu pula dia berjalan kaki menuju posyandu, tempatnya mengabdi secara sukarela.

“Seumur-umur ya baru ini saya menerima bantuan dari Bapak Bupati. Alhamdulillah bantuan ini nanti Insya Allah akan sangat bermanfaat buat saya, “ kata Suhartin yang sudah ditinggal mati suaminya beberapa tahun lalu tersebut.

Menurut Suhartin, selain bermanfaat bagi transportasinya menuju tempat posyandu, sepeda pancal itu juga akan bermanfaat untuk menjemput balita binaannya. Karena tidak semua keluarga di pedesaan yang memahani kebutuhan gizi untuk anaknya.

Saat di posyandu, selain menerima penyuluhan, balita juga menerima asupan gizi tambahan dari Puskesmas.

“Dengan adanya sepeda ini, nanti saya bisa berkeliling ke rumah-rumah warga yang memiliki balita agar mau mem-

bawa anaknya ke posyandu,“ kata dia.

Suhartin yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu mengaku sangat bangga ketika ada balita binaannya yang berat badannya meningkat. “Kalau ada balita yang bobotnya, saya yang kader posyandu juga ikut senang. Berarti kegiatan yang saya lakukan berhasil, “ tuturnya.

Sementara itu Bupati Fadeli seusai menjadi Inspektur Upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-50 di Alun-alun Kota Lamongan menyebut bantuan 1.735 sepeda pancal itu untuk memotivasi kader-kader posyandu. “Semoga sepeda ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu kader posyandu. Mereka juga tidak terbebani ongkos bahan bakar dari alat transportasi ini, “ kata dia.Q yit

suprayitno/bhirawa

Deretan 1.735 unit sepeda yang dibagikan kepada kader posyandu di Lamongan.

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Riedl Nilai Timnas Vietnam Lebih Kompak Jakarta, Bhirawa Pelatih Tim Nasional (Timnas) senior Indonesia Alfred Riedl menilai permainan pemain Vietnam lebih lebih kompak dibanding timnas Indonesia saat melakukan uji coba dengan Palestina di Stadion My Dinh Vietnam.

"Walaupun Vietnam kalah 1-3 dengan Palestina, mereka main bagus," kata Riedl di Jakarta, Rabu.

Riedl mengaku permainan anak asuh pelatih asal Jepang Toshiya Miura pemain Vietnam terlihat sangat cepat, dan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki juga sangat akurat.

Hal tersebut, menurut Alfred Riedl, karena timnas Vietnam telah melakukan persiapan selama dua bulan dan pemainnya telah lengkap atau komplit.

"Mereka sudah berkumpul bersama selama dua bulan jadi sudah pasti mereka kompak," tambah pelatih asal Austria tersebut.

Sebelumnya Riedl sendiri pada Minggu pagi (9/11) terbang ke Vietnam untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Timnas Vietnam menjamu Palestina.

Alfred mengaku para pemainnya baru mulai lengkap pada hari Rabu karena beberapa pemain baru selesai menjalani kompetisi ISL. Ia juga menganggap timnas Vietnam tetap dianggap sebagai tim yang patut diperhitungkan.

Alfred Riedl juga pada jumpa pers Selasa, (11/11) di Stadion Gelora Bung Karno, berjanji akan memperbaiki performa anak asuhnya.Q ant

300 Crosser Akan Taklukkan Sirkuit Brantas Batu,Bhirawa Sedikitnya 15.000 penonton akan menyaksikan Indonesia Enduro Championship (IEC) Prestigious. Kegiatan spektakuler yang digelar dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kota Batu akan dilaksanakan di Stadion Luar Brantas, Sabtu-Minggu (15-16/ 11). Sekitar 300 pebalap akan melakukan olahraga ekstrem di lintasan Stadion Brantas itu.

IEC ini berbeda dengan olahraga ekstrem serupa yang biasa dilakukan di Kota Batu maupun tempat lain. Biasanya sirkuit menggunakan alam pegunungan atau hutan belantara. Tetapi, even kali ini digelar pada sirkuit aspal.

Namun jalan aspal tersebut sudah tidak mulus, melainkan dibuat berbagai rintangan sangat menantang.

"Enduro menggunakan jalan beraspal ini adalah yang pertama di Indonesia. Even ini untuk menyemarakkan HUT ke13 Kota Batu sehingga harus selalu ada yang IEC Prestigious,” ujar Kapten IEC Prestigious, Ridho Faisal, Rabu (12/11).

Ia menjelaskan ada sebanyak 26 titik rintangan yang mengitari Stadion Brantas. Mulai dari tumpukan kayu, ban mobil, truk dan traktor, lumpur, kubangan hingga batu-batu. Dan rintangan tersebut harus ditaklukan oleh setiap pembalap motor trail (crosser) .

Para peserta dalam IEC akhir pekan di Kota Batu ini berasal dari berbagai daerah. Pebalap yang sudah punya nama di Indonesia, seperti Daniel Tangka, Dani Orlando dan Adis (peringkat 6 di Korea) akan tampil.

Begitu juga dengan pembalappembalap lokal dari Batu dan Malang akan ikut ambil bagian.

Kompetisi balap itu akan

diberlakukan dalam delapan kelas yang terbagi dalam tiga kelompok. Yaitu, build up, lokal dan campuran/modif. Build up terdiri dari E1 Open, E2 Hobby 15 tahun +, E3 Hobby/eks Pro 40 tahun+. Kelompok lokal terbagi ke dalam kela EL Open dan EL2 Hobby. Sedangkan campuran terdiri dari CL1 FFA open, CL2 FFA Hobby dan CL3 Bebek Open.

Dia menjelaskan, pada hari pertama (Sabtu) bakal digunakan full penyisihan. Pebalap akan dilepas satu per satu per satu dengan perhitungan waktu.

Sedangkan pada babak final (hari kedua), pebalap akan dilepas bersamaan sesuai dengan kelas yang diikuti.

"Pebalap lokal Batu atau Malang pasti mendominasi dari sisi jumlah peserta. Hal itu terlihat pengalaman even-even yang pernah digelar. Penggemar trail di kota ini tidak hanya sekedar hobby sekarang ini, tetapi juga mengarah ke balap," pungkas Ridho.Q nas

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

Suharno Tetap Arsiteki Arema Malang, Bhirawa Manajemen Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, tetap mempercayakan arsitek tim berjuluk Singo Edan itu kepada Suharno dalam mengarungi musim kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim depan.

"Meski gagal meraih mahkota juara ISL musim ini, kami menilai kinerja Suharno dan seluruh asisten pelatih cukup bagus. Dari 27 laga yang dilakoni Arema sepanjang musim ini, hanya empat kali menelan kekalahan dan itu merupakan hasil yang cukup bagus dibanding musim kompetisi sebelumnya," tegas CEO Arema, Iwan Budianto di Malang, Rabu.

Karena prestasi yang cukup bagus itu, katanya, pelatih dan seluruh asistennya tetap dipertahankan untuk mengarsiteki Arema musim depan.

Secara keseluruhan taktik dan strategi yang diterapkan dalam menghadapi lawan-lawannya dalam setiap pertandingan tidak terlalu buruk, bahkan bisa dibilang cukup bagus.

Dengan komposisi tim pelatih dan pe main yang tidak banyak berubah, jajaran manajemen Arema meyakini prestasi musim depan akan lebih baik dan maksimal, apalagi sistem yang diterapkan nanti adalah kompetisi penuh.

Tim Arema akan menggelar latihan perdana pada 1 Desember 2014 sebagai persiapan musim depan dan final Inter Island Cup (IIC). "Kami sudah meminta tim pelatih untuk segera menentukan materi pemain musim depan, khususnya untuk menggantikan tiga pemain asing yang keluar dari Arema," tegasnya.

Usai menuntaskan musim kompeisi 2014, manajemen Arema mencoret tiga pemain asing dan tiga pemain lokal. Tiga pemain asing itu adalah Gustavo Lopez yang memilih kembali ke negaranya, Argentina atau memperkuat Trengganu FC, Malaysia dan Alberto Goncalves akan memperkuat Penang FA, Malaysia serta Tierry Ghatuessi yang belum menentukan pilihannya.Q ant

wawan triyanto/bhirawa

Evan Dimas (kanan) memiliki peluang untuk menjadi pemain inti Persebaya, Direktur Olahraga Persebaya, Dhimam Abror Djuraid saat bersama pemain PSSI U 19.

Evan Berpeluang Masuk Tim Inti Persebaya Surabaya, Bhirawa Penampilan gemilang Evan Dimas di PSSI U 19, membuat kans menembus pemain inti Persebaya semakin besar.

Walau usianya masih muda ia memiliki teknik dan visi sebagai pemain tengah.

Kabarnya, Evan sudah menandatangai kontrak jangka bersama Persebaya. Kontrak tersebut mulai berlaku pada tahun 2014 ini. "Kalau saya tidak salah, dia masih ada ikatan kerja selama dua musim lagi dengan kita," kata Direktur Olahraga Persebaya, Dhimam Abror Djuraid.

Dengan debut yang sempurna bersama Timnas Indonesia, Abror mengatakan bahwa Evan sudah layak untuk memperkuat tim senior Persebaya. "Kalau di Persebaya, saya yakin dia akan masuk ke tim senior," sambung mantan Ketua PSSI Jatim ini.

Dalam debutnya bersama Timnas Indonesia, Evan diturunkan sejak menit pertama di laga lawan Timor Leste, Selasa (11/ 11). Bermain selama 64 menit, Evan berhasil menyumbangkan satu gol untuk

tim besutan Alfred Riedl.

Menurut Abror, satu gol ke gawang Timor Leste adalah bukti bahwa Evan adalah pemain yang berkualitas. Akan sangat disayangkan bila potensi besar yang dimiliki Evan harus terbuang sia-sia karena turun di tim Persebaya U-21.

Satu gol ke gawang Timor Leste dalam pertandingan uji coba, dianggap sebagai pembuktian awal Evan Dimas di level Timnas Senior. Kubu Persebaya berharap pelatih Alfred Riedl membawa Evan ke AFF Cup 2014.

"Saya tahu bahwa posisi itu jadi rebutan.

Disitu, Evan harus bersaing dengan banyak nama besar. Tapi menurut saya, kualitas dia layak dicoba di level senior," Dhimam Abror Djuraid.

Di posisi lini tengah, Evan harus bersaing dengan sejumlah nama besar yang tak perlu diragukan kualitasnya, seperti Firman Utina, Irfan Bachdim, Ahmad Bustomi, Immanuel Wanggai, Hariono, Manahati Lestusen, Raphael Maitimo dan Hendro Siswanto. Q wwn

Lumajang Tuan Rumah Final LCCK Tingkat Bakorwil Kabupaten Lumajang memperoleh kehormatan menjadi tuann rumah penghelaran tingkat regional. Yakni menjadi tuan rumah final LCCK (Lomba Cerdas Cermat Komunikatif) 2014 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) tingkat Bakorwil Malang, Rabu (12/11/2014).

Lomba ini berlangsung di dalam kawasan alun-alun Lumajang.

Dengan empat peserta masing-masing KIM ‘Sinar Harapan’ (Kabupaten Lumajang), KIM ‘ Anjasmara ‘ )Kota Batu), KIM ‘Manggur’ (Kota Probolinggo) dan KIM ‘Gentong Mas’ ( Kota Pasuruan).

Bertindak sebagai dewan juri adalah dari Universitas Airlangga, AWS / STIKOSA, Bakorwil Malang dan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur.

Kabag Humas, Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy mengatakan penunjukkan Kabupaten Lumajang merupakan kehormatan tersendiri dan suatu kejutan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. ‘’ Biasanya berlangsung di luar Lumajang,’’ jelasnya dengan bangga. Seraya menambahkan, salah satu pertimbangannya penunjukkan sebagai tuan rumah ini adalah, keterkaitan dengan lokasi lomba sendiri yang berada di dalam kawasan alun-alun Lumajang. ‘’ Selain itu, juga karena faktor historis,’’ tambahnya.

Berkaitan dengan peserta sendiri yang berasal dari empat Kabupaten / Kota yang masuk

dalam wilayah Bakorwil Malang ini, Eddy Khozainy mengungkapkan sebelumnya peserta yang tampil dalam final ini yang sudah memenuhi persyaratan. ‘’ Empat peserta ini memang sudah dinyatakan lolos dari sisi adminitrasi,’’ tambahnya. Dari babak final ini, nantinya dipilih untuk menjadi wakil dari Bakorwil Malang pada lomba yang sama di tingkat Jawa Timur. ‘’ Peserta di tingkat Jawa Timur ini berasal dari para pemenang di tingkat Bakorwil yang ada,’’ imbuhnya.

Suasana lomba sendiri berlangsung dengan suasana gayeng.

Di awali dengan pemaparan dari masing-masing topik yang diang-

kat. Antara lain, tentang peran KIM dalam program kesehatan dan pendidikan. Kemudian dewan juri mengajukan pertanyaan kepada peserta khususnya yang berkaitan dengan topik dan thema yang diangkat peserta. Kemudian ada session cepat tepat.’’

Bagi yang benar memperoleh point 100 kalau salah dikurangi

10,’’ kata pemandu acara. Acara final LCCK 2014 KIM tingkat Bakorwil Malang ini berlangsung dengan sengit. Masing-masing peserta berusaha tampil sebaikbaiknya. Untuk memenangkan lomba ini. Angka saling kejarkejaran. Di tambah lagi, masingmasing peserta membawa supporter dan mendukung penuh

dayat/bhirawa

Suasana final LCCK (Lomba Cerdas Cermat Komunikatif) 2014 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) tingkat Bakorwil Malang, yang berlangsung di alun-alun Lumajang (12/11/2014).

dayat/bhirawa

Supporter masing-masing peserta menyimak dengan serius.

dengan yel khas masing-masing setiap kali memperoleh angka.

Di sela-sela final LCCK, sejumlah acara juga digelar. Antara lain, pameran foto dan pameran hasil olahan KIM khususnya yang ada di Kabupaten Lumajang. Acara selingan ini ternyata mampu menyita perhatian tersendiri.

Karena hasil jepretan foto yang ada banyak menarik perhatian.

Peserta maupun penonton banyak yang berhenti sejenak untuk mengamati jasil karya foto ini. Tak lupa sesekali melihat hasil olahan KIM dan melakukan transaksi, baik sebagai kenangan atau pun buah tangan. Q yat, adv

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

KSAL: Poros Maritim Bangkitkan TNI-AL Surabaya, Bhirawa Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio mengemukakan tekad Presiden Joko Widodo yang mencanangkan kebijakan sektor kemaritiman dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadikan semangat TNI AL kembali menggema.

“Saya kira sangat tepat sekali apabila Presiden mencanangkan kebijakan kemaritiman menuju Indonesia sebagai poros maritim di dunia,” kata Laksamana Marsetio saat memimpin upacara serah terima tiga jabatan strategis di lingkungan TNI AL di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Rabu (12/11) kemarin.

Menurut Marsetio, TNI AL juga merasa bangga karena dalam pidato pertama usai diambil sumpahnya, Presiden Joko Widodo mengutip moto TNI AL yaitu “Jalesveva Jayamahe” yang mengandung arti “Justru di Laut Kita Jaya”.

“Jalesveva Jayamahe merupakan semboyan nenek moyang di masa lalu yang harus kembali membahana di bumi Nusantara Indonesia tercinta,” tuturnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dua per tiga wilayahnya adalah lautan, lanjut KSAL, tidak sedikit potensi terpendam yang dimiliki Indonesia dalam bidang maritim dan dapat dioptimalkan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Sementara itu, tiga jabatan strategis di lingkungan TNI AL yang diserahterimakan masing-masing Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dari Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim kepada Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala, yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Kemudian Laksda Arie Henrycus Sembiring digantikan Laksamana Pertama TNI Darwanto (mantan Wakil Asisten Operasi Panglima TNI).

Selanjutnya Laksda SM Darojatim yang hanya enam bulan memimpin Koarmatim mendapat pos baru sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Adapun jabatan ketiga adalah Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksda TNI Achmad Taufiqoerrochman kepada penggantinya Mayor Jenderal TNI (Mar) Guntur Irianto Cipto Lelono, yang mantan Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Q ant

9

Penunjukan SC Rapimnas Golkar Diprotes Jakarta, Bhirawa Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar mempertanyakan langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjuk Nurdin Halid menjadi Ketua Steering Commitee Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang akan digelar akhir pekan ini.

antara foto

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menko Perekonomian Sofjan Djalil (kedua kanan), Mendag Rachmat Gobel (kanan) dan Menlu Retno L.P. Marsudi (kedua kiri) bersiap mengikuti sidang pleno KTT ASEAN ke-25 Tahun 2014 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (12/11). Pada KTT ke-25 ASEAN ini Indonesia mengusulkan pembicaraan mengenai demokratisasi, penanganan HAM serta pematangan visi Komunitas ASEAN pasca 2015.

Indonesia Ajak Tingkatkan Perdagangan Intra ASEAN Myanmar, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan produk domestik bruto kawasan sebesar dua kali lipat pada 2030.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang pleno Pertemuan Puncak ke-25 Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu, saat membahas mengenai tantangan guna mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). “(Kita harus) meningkatkan perdagangan intra-ASEAN yang

masih cukup rendah, yakni 24,2 persen. Dalam lima tahun kedepan, saya berharap nilai perdagangan intra-ASEAN setidaknya bisa mencapai 35-40 persen,” katanya.

Ia juga mengajak negara-negara sahabat itu untuk meningkatkan PDB ASEAN sebesar dua kali lipat dari 2,2 triliun dolar menjadi 4,4 triliun dolar AS dan mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen pada 2030.

Di hadapan pimpinan negaranegara sahabat itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia bagian dari rantai produksi kawasan dan glo-

bal serta mencapai target pertumbuhan ekonomi tujuh persen di tahun-tahun mendatang.

“Indonesia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pasar semata. Indonesia harus juga menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global,” ujarnya.

Pertemuan Puncak ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang berlangsung pada 12-13 November 2014 mengusung tema “Moving Forward In Unity To a Peaceful and Prosperous Community” atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur. Q ant

“Saya dapat informasi kemarin ada rapat SC Rapimnas dipimpin saudara Nurdin Halid, justru saya saat ini mempertanyakan rapatrapat tersebut,” kata Agun dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/ 11) kemarin.

Menurut dia, seharusnya penetapan kepanitiaan Rapimnas, tema dan agendanya terlebih dahulu diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

Dia mengatakan penunjukan Nurdin Halid menjadi Ketua Panitia Rapimnas Golkar tidak sesuai dengan aturan yang disepakati di Golkar.

“Penunjukan ini seolah-olah bagian dari upaya untuk mempertahankan posisi Ical menjadi Ketum Golkar. Nurdin ditunjuk menjadi Ketua Panitia Rapimnas Golkar hanya melalui rapat konsultasi yang dilakukan di Bandung,” ujarnya.

Dia mempertanyakan mengapa kegiatankegiatan rapat di DPP Golkar ini terkesan dibatasi hanya pada orang-orang yang setuju mempertahankan status quo. Bahkan menurut dia, dalam rapat tersebut pada Senin (11/11) juga terucap aklamasi saja.

Menurut Agun, organisasi Golkar yang sangat tertata dengan baik seolah-olah diabaikan dan sampai saat ini bahkan belum banyak informasi resmi terkait Rapimnas Golkar, apalagi soal percepatan Munas Golkar.

“Saya saja sampai saat ini tidak tahu, apa dan bagaimana Rapimnas Yogya itu, seharusnya semua pengurus DPP dilibatkan.

Selama ini saya selalu dilibatkan dalam kepanitiaan namun mengapa sekarang-sekarang ini tidak,” katanya.

Selain itu politisi Golkar Yoris Rawewai mengkritik penunjukan Nurdin Halid sebagai SC Rapimnas. Hal itu menurut dia karena penunjukan itu semakin mencoreng partai disebabkan tidak memiliki komitmen untuk menjadikan partai lebih bersih dan maju.

“Ya begitulah kondisi Golkar hari ini, orang bermasalah dan memiliki rekam jejak buruk dibawa masuk dan orang yang (diduga) terlibat korupsi ditunjuk jadi SC Rapimnas,” kata Yoris.

Rapimnas Golkar rencananya diselenggarakan pada 17 November 2014 dengan agenda menentukan pelaksanaan Musyawarah Nasional yang akan memilih ketua umum partai baru. Q ant

Kota Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota Pasuruan membagikan 320 jaket pelampung untuk nelayan tradisional di Kelurahan Panggungrejo. Bantuan pelampung yang dibagikan secara gratis itu lantaran para nelayan sering mengabaikan Wali Kota Pasuruan H Hasani SH bersama Kepala Dishubkominfo Kota Pasuruan keselamatan saat melaut.

saat menghadiri acara pemberian bantuan pelampung kepada nelayan tradisional di Kelurahan Panggungrejo.

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH saat memberi bantuan simbolis.

W

ali Kota Pasuruan, H Hasani S H m e n g a t a k a n pembagian pelampung yang digelar dikantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan merupakan bentuk sosialisasi kesadaran keselamatan di laut ketika nelayan bekerja mencari ikan.

“Para nelayan tradisional saat bekerja mencari ikan dilaut sering kali mengabaikan keselamatan atau sering tidak menggunakan peralatan keselamatan yang safety. Padahal musibah bisa saja terjadi tanpa diduga seperti berupa angin kencang, ombak besar atau kecelakaan lainnya,” ujar H Hasani SH, Rabu (12/11).

Dengan adanya pembagian jaket pelampung secara gratis diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan nelayan di laut.

“Ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Pasuruan bagi

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH didampingi Kepala Dishubkominfo Rudiyanto akan menghadiri acara pemberian bantuan pelampung kepada nelayan tradisional di Kelurahan Panggungrejo. keselamatan nelayan di laut. Jaket pelampung merupakan sarana yang efektif jika kapal nelayan kecil mereka tenggelam sehingga mereka bisa mengapung di laut,” tandas H Hasani SH. Kepala Dishubkominfo Kota Pasuruan, Rudiyanto menambahkan setiap nelayan tradisional di Kelurahan Panggungrejo mendapatkan dua bantuan jaket pelampung. Jadi total yang

diberikan oleh Pemkot Pasuruan 320 buah.

“Nelayan yang mempunyai perahu kecil (jukong) mendapatkan dua buha jaket pelampung.

Jaket itu sifatnya wajib dipakai bagi kesalamatan nelayan atau safety nelayan,” kata Rudiyanto.

Salah satu nelayan yang menerima bantuan, Abdul Halim berterima kasih kepada Pemkot Pasuruan. Menurutnya, selama ini

nelayan di Kelurahan Panggung setempat kurang memperhatikan faktor keselamatan saat mencari ikan.

“Kami bersyukur sekali karena Pemkot Pasuruan telah memperhatikan kami dalam hal keselamatan kerja. Lebih khusus lagi kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota H Hasani. Karena selama ini kami hanya mengandalkan jurigen jika perahu kami terbalik,” ujar Abdul Halim. Q adv

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH saat memberi bantuan simbolis.

Para penerima usai pemberian bantuan pelampung.

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH saat sambutan.

Para penerima pemberian bantuan pelampung kepada nelayan tradisional di Kelurahan Panggungrejo.

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Legi, 13 NOVEMBER 2014

Kuatkan Kelembagaan Poktan Tembakau

BKPPP Jalin Kemitraan Bersama Pabrik Rokok Besar Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Situbondo menggelar kegiatan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku tembakau, kemarin (12/ 11). Upaya ini dilakukan untuk memberdayakan keberadaan dan kemakmuran petani tembakau yang tersebar di Situbondo Acara tersebut dilaksanakan ditiga titik yakni di Kantor Balitas Banyuputih, di Kantor BLK Panji dan aula Sahara Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo.

Kepala Bidang Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kabupaten Situbondo, H. Bajuri Hadiwijoyo SP, mengatakan, jumlah peserta yang ikut kegiatan berjumlah 195 orang pengurus kelompok tani (poktan) tembakau yang tersebar di 11 Ke-

camatan se-Situbondo bersama penyuluh pendamping.

“Kecamatan-Kecamatan itu yang memiliki potensi bahan baku atau lokasi tanaman tembakau.

Yang jelas, data luas tanaman tembakau saat ini berjumlah 8.000 hektar. Itu semua tersebar di sawah tehnis dan tegalan di Kabupaten Situbondo. Program ini dilaksanakan dari dana DBHCT (dana bagi hasil cukai tembaku) Situbondo,” tegas Bajuri.

Sementara itu, Ir H Budi Pri-

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (14 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

Harga Kios Melambung, Pedagang Mengadu ke Dewan Malang, Bhirawa Mahalnya harga kios Pasar Dinoyo, di Merjosari Malang, dikeluhkan para pedagang. Mereka mengadu ke ke Komisi B DPRD Kota Malang karena PT Citra Gading Asritama (CGA) menetukan harga secara sepihak. Koordinator pedagang Sabilul Hasan, kepada wartawan mengutarakan pihaknya terpaksa mengadu kepada dewan karena, adanya perubahan harga kios yang tidak melalui kesepakatan. Harga yang ditentukan oleh investor PT Citra Gading Asritama (CGA) sangat tinggi.

“Kami tidak bisa menerima karena ada harga yang terlalu tinggi dari investor, ini merupakan kesepakatan sepihak oleh PT CGA dan tentunya memberatkan kami sebagai pedagang, makanya kami ingin mengadu ke dewan,” katanya, Rabu (12/11).

Menurut dia, harga kesepakatan awal pasca adendum, yakni senilai Rp 41 juta dengan lama cicilan 15 tahun, yang bisa dicicil setiap hari dan harga itu sudah disepakati. Namun dalam perjalannya ternyata diubah oleh investor dengan harga Rp 55 juta dengan cicilan selama 11 bulan.

“Kalau kami ingin tetap mengacu kepada harga yang sudah disepakati sebelumnya,” tegasnya. Sayangnya, langkah mereka mengadu kepada komisi B anggota DPRD, harus pupus sebab tidak ada satupun anggota Komisi B diruangan. Mereka hanya ditemui anggota komisi C, Sugiarto.

Karena bukan kapasitas dia untuk mengurusi masalah ini, dia hanya berjanji untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada komisi B.”Bukan kapasitas kami untuk menerima mereka, tapi kami akan berupaya menyampaikan kepada teman-teman komisi B,”tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, dihubungi secara terpisah, menyatakan jika pihaknya belum tahu persis persoalan yang terjadi, Q mut karena itu belum bisa berkomentar.Q

ono Msi, Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, menandaskan, tujuan kegiatan tersebut diadakan untuk merangkul poktan tembakau agar mampu mengolah SDA yang ada untuk dirubah menjadi berbagai produk pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Selain itu, tambah mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo itu, petani tembakau akan mendapatkan informasi kejelasan pemasaran tembakau dengan produsen/pabrik/gudang tembakau. “Kami ingin program kegiatan ini membawa petani bisa sejahtera dan dapat meningkatkan pelayanan usaha agribisnis,” tegasnya.

Agar berjalan sukses, kata

mantan Kabid Perkebunan Distan Kabupaten Situbondo itu, ia merangkul pembicara dari Pabrik Rokok (PR) Gagak Hitam Bondowoso bersama PT Sadhana mitra HM Sampoerna Tbk Probolinggo. “Intinya kegiatan ini untuk mempertemukan pengusaha rokok dengan petani tembakau Situbondo. Ini agar supaya petani memahami kualitas tembakau yang diinginkan oleh kedua Pabrik Rokok besar tersebut,” papar Budi Priono.

Masih kata Budi, dengan kegiatan ini pula petani tembakau di Situbondo akan memiliki kepastian pemasaran dan tidak terombang ambing saat menjual hasil produknya. Adapun untuk realisasi kerjasama, ujar Budi, pihaknya bersama petani masih

sawawi/bhirawa

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Situbondo menggelar kegiatan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku tembakau.

melakukan penjajakan dan masih saling tukar informasi. “Nanti kita akan kembali tukar informasi dan melakukan tindak lanjut dengan dua Pabrik Rokok besar itu pada musim tanam sekitar

Maret-April 2015. Yang pasti, BKPPP hanya memprioritaskan penguatan kelembagaan saja.

Kalau soal subsisdi kepada petani itu masuk tupoksi Dinas Pertanian,” pungkas Budi. Q awi

Perlu Terobosan Cerdas untuk Penuhi Backlog Pemprov, Bhirawa Diperlukan terobosan cerdas, inovatif dan ide-ide kreatif untuk bisa memenuhi kekurangan jumlah rumah yang terus bertambah. Sebab kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia saat ini mencapai 15 juta unit. Dari jumlah tersebut 500 ribu diantaranya di Jatim dengan rincian 300 ribu di daerah perkotaan dan 200 ribu di daerah pedesaan.

Pernyataan tersebut diungkap Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang juga menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Provinsi Jatim, saat membuka Rapat Kerja Nasional Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) Tahun 2014, di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (12/11).

Menurut dia, permasalahan tersebut merupakan permasalahan bersama, antara pemerintah dan para pengembangan perumahan. Pemerintah, kata pria yang lekat dengan sapaan Gus Ipul tersebut bisa membantu dengan cara mempermudah perijinan, mempermudah pemecahan pensertifikatan, dan membantu menyediakan lahan.

Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan lahan, Gus Ipul berpendapat agar para pengembang mengubah paradigma membangun rumah dari pola lama menjadi pola baru yaitu membangun rumah secara vertikal.

“Apersi merupakan organisasi orang-orang yang memikirkan dunia dan akhirat. Artinya bekerja menyediakan perumahan bagi orang yang betul-betul membutuhkan perumahan sekaligus dapat untung walaupun tidak begitu besar,”ujarnya. Sesuai dengan Program Kabinet Kerja yang lebih terfokus pada poros maritim dan ketahanan pangan, menurut Gus Ipul hendaknya APERSI dalam waktu dekat lebih fokus pada pembangunan perumahan rakyat untuk nelayan, petani, buruh. Tetapi pembangunan tepai berpola vertikal.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Pusat Edy Ganefo meng-

inginkan agar Gus Ipul sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Perumahan Jatim dapat mewujudkan Jatim sebagai barometer pembangunan perumahan rakyat di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Edy berharap agar pemerintah memberikan perhatian kepada APERSI agar pemenuhan backlog dapat cepat tercapai. Dengan cara pemangkasan birokrasi perijinan, pemangkasan birokrasi pemecahan sertifikat, kemudahan pengadaan lahan. Karena saat ini menurutnya ada 60 juta orang atau 15 juta keluarga yang belum dapat menempati rumah layak huni.

Sementara itu Sekretaris Menteri PU dan Perumahan Rakyat Dr. Rildho Ananda Anwar mengatakan bahwa masalah perumahan utamanya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah masalah bersama. Salah satu cara yang dapat dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memangkas birokrasi perijinan dengan tarif murah, mempermudah pensertifikatan, penyediaan lahan.

“Sebetulnya backlog 15 juta unit, merupakan permasalahan pemerintah daerah. Tanpa partisipasi pemerintah daerah, pengembang sangat kesulitan untuk memenuhi backlog tersebut,”ungkapnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sesmen mengharapkan agar para pengembang membangun rumah secara vertikal karena ketersediaan tanah semakin berkurang, rumah untuk para nelayan harus segera dibangun, dan secepatnya menyelesaikan backlog. Q iib

Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto didampingi Direktur Keuangan dan SDM PT Terminal Teluk Lamong Harijana, Direktur Operasional dan Teknik PT Terminal Teluk Lamong Agung Kresno Sarwono, Direktur PT Maskapai Pelayaran Pulau Laut Hamdan Yasin dan Kabid Laka Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Denny Robertus saat menyaksikan pembongkaran pertama kontainer di Terminal Teluk Lamong, Rabu (12/11).

Terminal Petikemas Teluk Lamong Mulai Beroperasi Surabaya, Bhirawa Terminal petikemas Teluk Lamong resmi beroperasi secara komersial mulai saat ini dengan melakukan kegiatan perdananya membongkar muat kontainer dari Kapal Intan Daya empat milik maskapai pelayaran PT Pulau Laut. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero), Djarwo Surjanto menjelaskan, terminal petikemas itu dibangun oleh perusahaannya dengan investasi senilai Rp2 triliun. Untuk mengoperasikannya pihaknya membutuhkan waktu satu pekan dari pengajuan. “Khususnya izin untuk melakukan operasional bongkar muat sudah keluar,” kata Djarwo, di Surabaya, Rabu (12/11).

Ia menyatakan, proses pembangunan ter-

minal petikemas dengan konsep ramah lingkungan itu diawali sejak pertengahan 2010. Dengan begitu, seluruh aktivitas di terminal tersebut seperti kegiatan bongkar muatnya menggunakan listrik. “Bahkan truk pengangkut, semua harus berbahan bakar gas. Karena, kami ingin menciptakan terminal bongkar muat dunia yang ramah lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Teknik Terminal Teluk Lamong Surabaya, Agung Kresno Sarwono, meyakini, pada masa mendatang Terminal Teluk Lamong (TTL) akan terus berbenah dengan melakukan evaluasi rutin dari proses bongkar muat. Pada kegiatan komersial perdananya ini, TTL melakukan bongkar muat satu unit kapal dengan panjang Q ma.ant 98 meter berkapasitas 290 TEUs.Q trie diana/bhirawa

Harga Cabai Naik, Minta Pemerintah Tak Lakukan Impor Pemprov, Bhirawa Dalam sebulan terakhir, harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan. Di tingkat petani, harga cabai merah kini Rp 36.000 per kg, cabai keriting Rp 41.000 per kg, dan cabai rawit Rp35.000 per kg. Dengan harga yang tinggi itu, petani minta pemerintah tidak melakukan impor cabai.

“Memang harga cabai saat ini di atas harga patokan produksi (HPP) petani. Namun kami khawatir tingginya harga cabai dalam beberapa pekan terakhir justru dijadikan alasan pemerintah untuk mengimpor cabai,” kata Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Jatim, Sukoco, Rabu (12/11).

Ia menuturkan, kenaikan harga cabai ini menjadi berkah buat petani. “Biarlah petani menikmati harga cabai yang baik setelah harganya sempat anjlok tajam pada Juli-Agustus lalu,” kata Sukoco. Perhitungan petani, kata dia, jika harga cabai merah besar mencapai Rp7.000-Rp8.000 per kg dan cabai rawit Rp12.000 per kg, maka petani sudah untung.

Namun diperkirakannya kondisi harga cabai yang kini terus meroket akibat dampak rencana kenaikan harga

BBM (bahan bakar minyak) itu tidak akan berlangsung lama. Pada Januari-Februari, kata dia, harga diprediksi sudah berangsur normal karena pasokan cabai sudah relatif banyak.

Hal itu bisa terjadi karena petani bergairah kembali menanam cabai setelah harganya membaik. Penanaman cabai dilaksanakan petani pada November bersamaan dengan datangnya musim penghujan. Karena itulah, lanjut dia, Januari diperkirakan sudah ada panen cabai namun belum banyak. Pada Februari, panen komoditas tersebut diperkirakan akan lebih banyak lagi.

“Rentang harga tinggi cabai tidak berlangsung lama, tidak permanen, karena berlangsung hanya beberapa bulan. Kondisi yang menguntungkan petani tersebut jangan sampai dirusak pemerintah dengan mendatangkan cabai asal luar negeri dengan melakukan impor,” tegasnya. Jika hal itu yang terjadi (impor), maka harga cabai akan anjlok dan berdampak petani kembali enggan menanam cabai. “Saya sebenarnya mempunyai data yang valid berapa perkiraan produksi dan kebutuhannya,” ujarnya. Q rac

Kamis Legi 13 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

PSK Lokalisasi Gude Ramairamai Ambil Uang Kompensasi

Toleransi 1 Bulan, Tak Diindahkan Dikosongkan

l Sambungan hal 1

jibannya.

“Kami sudah memberikan kesempatan berkali-kali. Namun jangan karena sudah diberikan toleransi, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebab, semuanya juga sudah ada pertanggungjawabannya. Bahkan, Inspektorat juga menanyakan hal ini,” kata Aru bersama Kepala Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah Satpol PP Jatim Meidy Susanto, Rabu (12/11).

Mengenai lama menempati rusunawa, lanjut Aru, sesuai ketentuan para penghuni paling lama dapat menempati rusunawa selama dua tahun. “Selama dua tahun, para penghuni diberikan kesempatan untuk bisa menabung agar bisa membeli rumah sendiri. Jika masih tidak sanggup maka akan diperpanjang dua tahun kemudian,” katanya.

Ditambahkan Meidy Susanto, saat ini Satpol PP Jatim masih belum menggunakan cara represif kendati ada upaya untuk melakukan hal tersebut.

“Kami masih menginginkan masalah ini diselesaikan dengan cara humanis.

Namun, memang ada batas waktunya.

selanjutnya Kamis (13/11) hari ini semua PSK akan dipulangkan serentak dengan fasilitas kendaraan dari Pemkab Madiun ke daerah asal. Sesuai kesepakatan rapat dengan Pemprov Jatim, para PSK ini akan diantar ke Dinas Sosial di wilayah masing masing.

“PSK yang sudah mengambil uang kompensasi, selanjutnya Kamis mereka harus meninggalkan lokalisasi dan pulang dengan diantar menggunakan kendaraan milik Pemkab Madiun. Sedangkan sesuai rapat terakhir di provinsi, para PSK ini akan diantar ke Dinas Sosial masing masing daerah di tempat mereka tinggal,” terang Sugito kepada wartawan. Hingga Rabu kemarin yang sudah mengambil uang kompensasi sebanyak 47 PSK dari 77 orang PSK penghuni lokalisasi Gude. Sedangkan sisanya masih belum mengambil tanpa alasan yang jelas.

Untuk diketahui, setelah dilakukan penutupan, para PSK mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 3 juta/orang dari Pemprov Jatim. Sedangkan 24 mucikari dan 20 masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi, masing-masing mendapat bantuan Rp 3 juta dan Rp 2 juta dari Pemkab Madiun.

Penutupan lokalisasi Gude ini, menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi dan Perdagangan Wanita, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/031/2011 perihal Penanganan Lokalisasi PSK di Jawa Timur dalam Rangka Rencana Penutupan Lokalisasi PSK serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 240/7705/031/2014 tertanggal 28 April 2014 perihal Penanganan dan Pasca Penutupan Lokalisasi PSK di Jawa Timur.

Dasar hukumnya lainnya yakni Perda TK II Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Madiun dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/760/Kpts/402.031/2014 tertanggal 31 Oktober 2014 tentang Tim Pemulangan PSK di Wisma Wanita Harapan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. n dar

Proses Pemecatan Anggota, KPU Sampang Tunggu Salinan Putusan DKPP l Sambungan hal 1

pelanggaran kode etik itu,” kata Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif, Rabu (12/11) menanggapi putusan DKPP yang memecat anggotanya dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar di kantor DKPP di Jakarta.

Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto itu dipecat oleh DKPP lantaran terbukti melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Menurut Syamsul, kabar tentang pemecatan anggotanya sesuai dengan hasil sidang keputusan DKPP itu disampaikan per telepon oleh anggota Panwaslu Sampang yang ikut dalam sidang DKPP itu.

Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Pritanto sebelumnya diadukan ke DKPP oleh politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sampang Puji Raharjo. Puji mendalilkan teradu membuat surat pernyataan atau keterangan palsu mengenai persyaratan administratif untuk mengikuti seleksi anggota KPUD Sampang periode 2014-2019.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan atau kepengurusan partai minimal lima tahun sesuai Keputusan MK No.81/PPU-IX/2011.

Sedangkan Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto itu terbukti masih tercatat sebagai pengurus partai yakni menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKPI Sampang periode 2011-2016.

DKPP berkeyakinan pengaduan pengadu dapat dibuktikan kebenarannya secara materil, dan teradu terbukti bersalah serta melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) huruf i tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. DKPP juga berpendapat bahwa nama Abdul Azis sebagai yang tertera dalam surat Keputusan PKPI sebagai pengurus partai itu adalah orang yang sama. Dengan dipecatnya satu orang komisioner KPU Sampang ini, maka jumlah anggota KPU di Kabupaten Sampang kini tinggal empat orang. n lis

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan l Sambungan hal 1

itu akan ditangani oleh 144 tenaga medis.

Pemkot Malang telah mengajukan ke pemerintah pusat melalui seleksi CPNS 2014 yang sedang berlangsung. Setidaknya pada akhir tahun ini ada 67 tenaga medis yang akan bertugas di RSUD Kota Malang.

“Sebenarnya kita butuhkan tenaga cukup banyak, tapi setelah kita mengajukan ke pemerintah pusat, baru disetujui 67 orang saja. Tapi ini sudah bagus karena tahun depan kita harapkan ada penambahan tenaga lagi,”imbuhnya.

Untuk menunjang operasional, sementara waktu RSUD akan ditambah dengan tenaga kontrak. Yang terpenting bisa segera beroperasi, karena layanan kesehatan sangat di butuhkan oleh masyarakat.

Ditambahkan dia, keberadaan RSUD Kota Malang ini juga menyesuaikan dengan program pemerintah pusat karena kesehatan adalah program utama yang harus dinikmati oleh masyarakat. Karena itu pihaknya meminta kepada Dinkes untuk sesegera mungkin membenahi kekurangan sarana dan prasarana RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan. “Kami ingin semasa kepemimpinan kami, masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya layanan kesehatan. Apalagi saat blusukan, masih kita temui masyarakat kecil yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ke depannya hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi,”terangnya. n mut

l Sambungan hal 1

trie diana/bhirawa

Petugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim bersama petugas Satpol PP Jatim saat melakukan pendataan penghuni Rusunawa Gunungsari Surabaya yang menunggak pembayaran, Rabu (12/11).

Jika memang tidak bisa melakukan pembayaran, maka akan segera juga dilakukan eksekusi dengan mengosongkan ruangan,” katanya.

Ia mengharapkan, para penghuni

rusun yang menunggak harus segera menyelesaikan permasalahan tunggakan tersebut. Apalagi banyak kesempatan yang diberikan untuk mereka agar bisa menempati rusunawa tersebut.

Memotivasi Ibu Hamil Lewat Fashion Show l Sambungan hal 1

Ditambahkan Kepala Dinkes Kota Batu dr Endang Triningsih bahwa lomba fashion show ini sebagai langkah yang diterapkan Dinkes untuk memotivasi para ibu hamil di Kota Batu. Karena tidak sedikit para ibu hamil yang merasa malu untuk menunjukkan kehamilannya di depan publik.

Kondisi ini mengakibatkan tak sedikit dari ibu hamil di Kota Batu yang kondisi kesehatannya lepas dari pantauan Dinkes

atau petugas medis. “Kita akan tunjukkan bahwa lewat acara ini para ibu hamil masih terlihat cantik. Dan mereka tidak perlu malu ketika berada di tengah publik,”tambah Endang.

Sementara, untuk meningkatkan reproduksi atau kesuburan, Dinkes juga menggandeng pengobatan alternatif bernama Tairo Practic. Pengobatan yang mengacu pada seni pemijatan terhadap tulang belakang ini dinilai juga mampu membenahi susunan

saraf yang bisa berpengaruh pada membaiknya kesehatan reproduksi.

Bersamaan dengan peringatan HKN kemarin, 5 terapis Tairo Practic juga membuka layanan pemijatan di Kantor Dinkes Batu.

“Layanan ini bersifat sosial. Kita tidak menentukan biaya dari pemijatan ini. Pemberian uang jasa hanya diberikan secara sukarela,”ujar Ketua Tairo Practic Malang Raya Agus Setiawan Kusuma. n nas

Pilkada Serentak Diharapkan Selesai Desember 2015 l Sambungan hal 1

tercapai bila tahapan Pilkada dan pelantikan dilakukan pada tahun yang sama. Dengan begitu, kepala daerah yang dipilih serentak akan dilantik serentak dan berakhir masa jabatannya pada waktu yang sama.

Karena itu, Tjahjo berharap DPR segera membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pilkada langsung. Dengan begitu, percepatan penyiapan pelaksanaan Pilkada bisa dilakukan tanpa ada kekhawatiran terjadi perubahan norma hukum.

Kemendagri, ungkapnya, telah menginstruksikan ke pemerintah daerah di delapan provinsi dan 196 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2015. Mereka diminta menyiapkan anggaran sesuai dengan tahapan yang diatur Perppu.

“Makanya kami berharap DPR segera bahas Perppu, sebaiknya 2015 semuanya selesai,” ujarnya.

Sementara itu DPR RI berjanji akan membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pilkada Langsung beserta keputusannya pada Januari 2015, me­nyusul adanya islah antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karenanya hingga saat ini belum dapat dipastikan, apakah dalam Pilkada 2015 akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau tidak langsung oleh dewan.

Sementara itu Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan DPR RI akan segera melakukan pertemuan bersama pemerintah pada tahun persidangan pertama tepatnya Januari 2015 untuk membahas seluruh surat yang masuk terutama Perppu No 1 Tahun 2014 terkait Pilkada. Dari situ nantinya akan dilakukan evaluasi dan mudahmudahan Januari atau Februari 2015 sudah ada keputusan. ‘’Yang pasti pada Januari 2015, kami sudah bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

Namun yang pasti setelah adanya islah ini, kami akan membahas surat-surat yang masuk sekaligus melakukan evaluasi. Diharapkan antara Januari sampai Februari sudah ada keputusan dan tinggal diserahkan kepada komisi yang membidanginya,’’lanjut politisi Partai Golkar di sela-sela acara Parlimentary Even on MDGs Acceleration and Post 2015 di Hotel Shangri-La, Rabu (12/11).

Di tempat yang sama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meng­ akui jika Perppu No 1 Tahun 2014 akan segera dibahas, tepatnya pada tahun persidangan pertama 2015. Karenanya hingga saat ini belum bisa dipastikan, apakah Pilkada akan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Ini karena pembahasan di komisi belum bisa dilaksanakan. ‘’Jadi kami belum bisa mengata-

kan, apakah Pilkada nanti akan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sesuai jadwal, pembahasan masalah Perppu No 1 Tahun 2014 baru dilaksanakan pada Januari 2015. Diharapkan Januari juga sudah ada keputusan,’’tambahnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno menegaskan Gerindra tak mempermasalahkan apakah Pilkada nantinya dilaksanakan secara langsung atau tak langsung. Mengingat Gerindra sudah mempersiapkan dua skenario. Tapi yang jelas KMP akan terus bersatu dan solid dalam mengusung cabup/cawalinya. ‘’Namun semua ini juga tak lepas dari kondisi tiap-tiap daerah. Artinya KMP akan tetap solid, meski di salah satu wilayah pemenangnya PDIP atau PKB. Sebaliknya, jika dari kubu Indonesia Hebat meminta kita berkoalisi, kitapun siap. Itu artinya KMP di pusat tidak otomatis berlaku di derah,’’papar pria yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini.

Sedang Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo menegaskan di Jatim tidak mengenal KMP, tapi yang dikenal hanyalah Koalisi Jatim. Dalam menghadapi Pilkada di Jatim, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan semua parpol yang di Jatim. ‘’Yang pasti kami akan berkoalisi dengan semua partai yang ada. Dan tentunya yang kita cari dan dapatkan adalah kemenangan,’’papar Soekarwo yang juga Gubernur Jatim ini. n cty

Selain itu Rusunawa Gunungsari sampai saat ini masih menjadi ketertarikan warga lainnya yang belum memiliki rumah untuk tinggal sementara di sana menggantikan penghuni lama. Lokasi Rusunawa Gunungsari yang berada di tengah kota dan pinggir jalan utama menjadikan rusun yang dimiliki Pemprov Jatim ini cukup strategis.

Rusun Gunungsari ini diresmikan Gubernur Soekarwo pada 2011 lalu, pembangunan rusunawa ini menelan anggaran APBD Jatim sebesar Rp 67 miliar. Rusuan yang berada di atas lahan seluas ± 6.799 m2 ini terdiri dari 3 twin blok, masing-masing 5 lantai dengan hunian sebanyak 268 unit. Dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang terdiri dari jalan lingkungan, tempat parkir, saluran pembuangan air kotor, dan penerangan jalan umum.

Sedangkan untuk fasilitas umum dilengkapi jaringan air bersih, jaringan listrik, taman, lapangan olah raga, ruang serba guna/pendopo, tempat ibadah, klinik kesehatan, PAUD, 22 unit toko , perpustakaan serta fire hydrant. n rac

Pembangunan Taman Terbesar se-Surabaya Terus Dikebut l Sambungan hal 1

Surabaya Timur tersebut terus dikebut oleh Pemkot Surabaya, dan ditargetkan pada 2015 selesai pembangunannya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya Chalid Buchari mengatakan desain sementara taman nantinya adalah mengombinasikan model taman kota serta hutan kota. Selain berkonsep taman berbunga, nantinya juga ada area jogging track untuk berolahraga atau sekadar jalan-jalan menikmati bunga-bunga aneka warna. “ Target kami pada 2015 nanti selesai dan warga Surabaya bisa menikmati taman bunga ini. Nantinya bunga-bunga yang ada di taman akan dikelompokkan sesuai warna-warnanya, jadi kita buatkan blok-blokan. Ada bunga warna putih, merah, ungu, kuning, bahkan orange,” terangnya, Rabu (12/11).

Terkait nama taman, Chalid mengaku masih belum menentukan nama taman tersebut. Pihaknya masih fokus dalam hal pembangunan dan saat ini proses pembangunan telah berjalan 30 persen.

“Jadi kita fokuskan pembangunan dulu agar cepat selesai. Terkait nama, kita harus koordinasikan pada Bu Wali (Tri Rismaharini) dulu,” ujarnya.

Kabid Pertamanan DKP Kota Surabaya Muhammad Aswan menambahkan dalam pengerjaan taman juga melalui beberapa tahap pembangunan. Saat ini pembangunan sudah memasuki tahap ketiga.

Diundang DPR, 21 Negara Sharing MDGs l Sambungan hal 1

setelah itu parlemen harus menyambut agenda pembangunan pasca 2015.”Sampai saat ini negara-negara Asia Pasifik masih menghadapi berbagai agenda pembangunan yang belum usai,”ungkapnya kepada wartawan, Rabu (12/11).

Menurutnya tantangan saat ini adalah permasalahan urbanisasi, dampak perubahan iklim dan global warming, polusi dan kelangkaan air, serta isu krusial lainnya harus menjadi perhatian serius bagi parlemen.

Kondisi pencapaian MDGs yang banyak belum tercapai di negara-negara Asias Pasi­ fik, pada umumnya terkait tingginya tingkat kemiskinan,

Angka Kematian Anak dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang sangat mengkhawatirkan, dan terbatasnya akses sanitasi dan air bersih.

Di Indonesia AKI mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup (2007), menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2012. Selain itu sebanyak 39 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses terhadap air bersih.

Politisi asal Partai Golkar ini menambahkan, ada lima perubahan paradigma utama dalam agenda pembangunan setelah MDGs yaitu mengakhiri kemiskinan ekstrim, pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi, pemerintahan yang

baik dan kemitraan global.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan kegiatan ini merupakan pembelajaran dari parlemen negara lain untuk mencari solusi sejumlah permasalahan yang menghambat capaian MDGs yang telah ditetapkan PBB sejak 2000 lalu. “Target MDGs cukup tinggi, jadi tidak semua bisa tercapai, kita saling belajar dalam pertemuan ini. DPR tentu siap berbagi pengalaman terutama bagaimana mendorong pemerintah dari aspek pengawasan dan legislasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas partisipasi Pemprov Jatim dalam Parliamentary Event on MDGs Accel-

eration and Post-2015 Agenda, 12-13 November di Surabaya.

Baginya pelaksanaan sidang parlemen internasional di daerah adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan.

“Kita hargai Pemprov Jatim cukup baik menyambut kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerahnya dalam even MDGs ini, ini peluang emas karena ada 20 negara yang hadir dalam pertemuan ini,” ujarnya.

Ia juga memberikan catatan positif karena sejumlah UKM di Jawa Timur membuka stan, memamerkan sejumlah produk kepada para delegasi. Hanya saja upaya pengenalan itu menurutnya tidak optimal. “Iya misalnya dalam presentasi di hadapan 20 negara di Asia Pasifik sehar-

Tahap pertama, setelah mendapatkan penghargaan Adhipura Kencana dari Lingkungan Hidup (LH) pusat langsung dibuat biaya pembangunan untuk tahap awal sebesar Rp 200 juta. “Setelah itu memasuki tahap kedua menghabiskan Rp 800 Juta untuk pembangunan jogging track serta tanaman.

Tanaman yang ada nantinya seperti Sakura, Kana, Tulip, Jakaranda, Pagoda Putih dan Tabebuya serta jenis-jenis lainnya. Juga ada tanaman langka,” papar Aswan.

Tahun 2015, Aswan menambahkan sudah menyiapkan anggaran Rp 1 miliar lagi untuk pembangunan taman ini. Selain taman bunga, nantinya juga ada air mancur yang berbentuk perahu. Keberadaan air mancur ini untuk memperindah taman serta mengantisipasi musim kemarau,“ katanya.

Keberadaan air mancur ini memang didesain berbeda dari yang lainnya, karena setiap taman juga mempunyai ciri khas masing-masing.

Selain itu untuk menambah kelembaban udara sehingga di area Keputih yang panas bisa lebih sejuk dengan kehadiran taman ini. Selain itu juga ada taman bermain dan kawasan perdagangan.

Untuk mencapai target agar cepat tuntas pembangunannya, pemkot sudah berkoordinasi dengan pihak pemborong guna menambah pekerja. “ Kami berharap taman ini bisa segera bisa dinikmati masyarakat,” ungkap Aswan. n geh

usnya yang datang Gubernur Jatim tapi ini diwakilkan Sekda, penataan stan UKM-nya seharusnya bisa lebih menarik tidak sekadar pajangan,”ujarnya.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan kunjungan diadakannya acara Parliamentary Event on Millenium Development Goals (MDGs) Acceleration and Post 2015Agenda di Surabaya yaitu dalam rangka untuk sharing antar parlemen se-Asia Pasifik dalam rangka pencapaian program MDGs. “Kita (DPR RI) ingin sharing dari best practising parlemen lainnya, kita juga ingin tahu bagaimana meningkatkan akselerasi program MDGs di masing-masing negara delegasi,”tegasnya. n cty

Membuka Mata Penyandang Tuna Netra Lebih Melek Hukum l Sambungan hal 1

kata Satria saat ditemui di Laboratorium Hukum UMS kemarin.

Berangkat dari rasa prihatin itu, Satria bersama tiga temannya Syafril Ernandi, Nurhayati Bakir dan Saleh Ibrahim menyajikan sejumlah aturan perundang-undangan menggunakan huruf braille dan audio.

Ada enam UU yang mereka ubah menjadi huruf braille di antaranya UUD 1945 amandemen ke empat, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan keputusan hasil Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Ke enam UU dengan huruf braille itu sengaja dibuat untuk membantu

para tuna netra lebih melek hukum.

Khususnya regulasi yang mengatur hak-hak mereka. Sebab, bagi Satria, jangan sampai tuna netra yang sudah mengalami kekurangan fisik ditambah bebannya dengan kurangnya pengetahuan hukum pula.

“Sudah banyak contoh mengenai kurangnya akses bagi kaum difabel, baik di ruang publik maupun pendidik­an. Dengan tahu hukum, mereka bisa mengadvokasi dirinya sendiri,” kata Satria.

Mahasiswa asal Gresik itu menceritakan, proses pembuatan huruf braille itu memakan waktu selama empat bulan. Timnya tidak bekerja sendirian dalam menyusun UU berhuruf braille itu. Mereka dibantu oleh Anik Indrawati, seorang penyandang tuna netra yang mahir meng­ operasikan mesin ketik huruf braille dan sehari-hari bekerja membuat Al Quran braille.

Selama empat bulan proses itu berlangsung, Satria dan teman-temanya secara bergantian mendatangi rumah Anik yang berada di kawasan Simo Pomahan. Mereka mengeja isi UU agar dapat diketik Anik. “Kami biasanya datang ke sana dari jam 13.00 sampai 20.00. It berlangsung selama empat bulan,” kata dia. Maklum, mengetik huruf braille tak semudah mengetik huruf biasa.

Hal yang cukup merepotkan ialah ketika dalam proses pengetikan terjadi kesalahan. Sebab, menghapus hasil ketikan huruf braille tak semudah menghapus tulisan dalam komputer. Kertasnya yang timbul itu jika terjadi kesalahan harus dihapus dengan kayu agar rata kembali.

Tak sia-sia, UU braille ini disambut antusias para penyandang tuna netra.

Itu terbukti saat diujicobakan kepada masyarakat sasaran, yakni di Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB) Tegal-

sari dan Keputih. Respon pembaca cukup baik karena sangat membutuhkan referensi UU berhuruf braille untuk pembelajaran. Apalagi, tidak sedikit guru-guru di YPAB merupakan aktivis yang peduli terhadap perluasan akses bagi kaum difabel.

Oleh para guru itulah, timnya kemudian diminta untuk mengembangkan UU braille dalam bentuk audio.

Satria bersama timnya kemudian merekam sendiri suara di sebuah perusahaan rekaman. Waktunya hanya satu setengah bulan untuk mengubah enam UU itu menjadi berbentuk audio. “Ada guru yang beri masukan setelah mencoba membaca UU braille. Katanya, tuna netra yang sudah berusia tua itu tidak mungkin baca satu per satu pasal yang ada. Mereka ingin ingin yang lebih mudah diakses. Jadi, kami bikinkan audionya,” kata alumni SMA Muhammadiyah 8 Surabaya ini.*

12

Kamis Legi, 13 NOVEMBER 2014

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Pakde Karwo Raih Tokoh Standardisasi Nasional 2014 Pakde Karwo menjadi keynote speaker pada acara seminar standarisasi nasional tahun 2014 dalam rangka menghadapi MEA 2014 di JCC.

Provokasi Provinsi Lain Bentuk Indonesia Incorporated Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo memprovokasi semua provinsi yang ada di Indonesia, agar membentuk Indonesia Incorporated. Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dengan tema Strategi dan Kesiapan Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi Jatim megnhadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Indonesia Incorporated adalah konsep multisinergi sektor pemerintah dengan sektor korporasi dan masyarakat dalam mengelola serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Provokasi yang dilakukan Soekarwo adalah agar setiap stakeholder meningkatkan mutu hasil produksinya sehingga disusun menjadi satu menjadi mutu nasional. “Semua pihak harus kompak yaitu melalui standarisasi yang telah disepakati bersama. Hal tersebut bertujuan agar melindungi para UKM yang ada agar tidak tergerus oleh,” ucapnya.

Ia mengatakan, ada beberapa langkah agar Indonesia incorporated bisa terjadi, yaitu dengan melakukan quick bilateral strategy dan quick domestic strategy. Untuk quick bilateral strategy dilakukan peningkatan standarisasi produk, optimalisasi produksi, dan menciptakan UMKM champion. Standarisasi sangat penting, salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan laboratorium standarisasi keliling. Untuk mengoptimalkan produksi melalui competitive dan comparative dan untuk menciptakan UMKM Champion melalui memberikan fasilitas atau mendorong UMKM untuk melakukan ekspor. Dalam rangka meningkatkan kualitas UKM dan meningkatkan kerjasama yakni dengan bekerja sama dengan Exchange Center di Tianjin, dan beberapa sister city seperti Osaka, dan Belgia.

“Lab Standarisasi akan memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. hal itu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin medapatkan sertifikasi yang me-

liputi sertifikat halal, batik mark maupun SNI. Sedangkan untuk UMKM harus diberikan fasilitas dan dorongan, yakni dengan memberikan subsidi khusus. Sehingga UMKM bisa bersaing dengan perusahaan yang sudah besar. Apabila tidak diberikan subsidi maka mereka tidak akan mampu bersaing” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Saat ini, telah dilakukan pembinaan standarisasi dan desain produksi industriy. Sampai dengan 2013, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya diseminasi SNI sebanyak 1.470 IKM, diseminasi Good Manufacturing Practice(GMP) sebanyak 450 IKM, diseminasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebanyak 90 IKM, dan peningkatan mutu produk sebanyak 15.322 IKM. Untuk quick domestic strategy dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui membentuk SMK Mini, melakukan pameran dagang di lima provinsi, peningkatan kualitas barang, Optimalisasi KPD dan efisiensi logistic antar pulau. “Salah satu upaya yang dilakukan PEmprov Jatim agar pasar nilai perdagangan dalam negeri yakni dengan membangun 26 kantor perwakilan dagang di 26 Provinsi,” ungkapnya.

Selain itu, untuk melindungi UKM dan konsumen di Jatim dari serangan produk dari luar dilakukan juga pengawasan terhadap barang beredar dan barang impor.

Untuk pengawasan barang beredar diwajibkan untuk memiliki SNI, label bahasa Indonesia, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), manual kartu garansi (MKG), dan barang yang diatur tata niaganya.

“Sudah ada 117 komoditi yang wajib berlabel SNI diantaranya kompor gas, ban, velg dan pupuk. Sedangkan label BDKT seperti produk elektronik dan fashion. Untuk MKG pada barang elektronik. Sampai dengan 2014 sudah ada sekitar 1.137 yang sudah dilakukan pengawasan dan beredar umum,” pungkasnya. Q iib*

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo meraih Penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), sebagai Tokoh Standardisasi Nasional Tahun 2014. Mantan Sekdaprov Jatim ini meraih penghargaan tersebut karena dianggap memiliki komitmen atas mendorong sentra industri di Jatim.

P

enghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Riset dan Teknologi RI, Prof Dr Muh Natsir pada acara Bulan Mutu Nasional “Indonesia Quality Expo 2014” dengan tema Dengan SNI Berjaya di Era Pasar Bebas ASEAN, di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto Jakarta, Rabu (12/ 11). Selain Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, ada tiga pemenang lainnya yakni Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Irsyad Yasin, Bupati Kabupaten Gunung Kidul Badrinah S,Sos dan Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman.

Kepala BSN, Prof Dr Ir Bambang Prasetya mengatakan, penghargaan tersebut mendorong agar setiap stakeholder memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan mutu di daerahnya. Sehingga setiap daerah akan mempersiapkan sejak awal bagaimana agar bisa bersaing pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Ini merupakan komitmen bersama agar produk Indonesia memiliki kualitas tinggi, berdaya saing, aman bagi konsumen maupun lingkungan. Dan para tokoh tersebut, telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas produksi di daerah masing-masing dan akan menjadi role model atau penyemangat bagi daerah-daerah lain,” ujarnya.

Memasuki MEA tahun depan, pelaku industri wajib memahami standar yang diterapkan setiap negara. Pasalnya, setiap negara me-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo foto bersama dengan Mensristek RI Prof Dr Muh Natsir, Kepala BSN Prof Dr Ir Bambang Prasetya dan para tokoh yang mendapatkan penghargaan dari BSN.

miliki standar produk yang berbeda dengan kebutuhan pasar lokal. “Tentu saja, kesiapan daerah di sini dalam konteks bagaimana industri maupun organisasi akan memanfaatkan peluang MEA 2015 dengan mengoptimalkan produk unggulan daerah dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Jatim misalnya, komoditas ekspor kelautan Provinsi Jatim siap untuk bersaing di pasar Eropa karena telah ber-SNI,” bebernya.

Semua hasil laut Jatim yang akan diekspor selalu dimasukkan dalam laboratorium milik Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pengecekan. Dengan begitu, Jawa Timur siap dalam menghadapi kewajiban sertifikasi dari Uni Eropa. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produk dalam negeri berSNI, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bakal menggelar Indonesia Quality Expo 2014 pada 12-14 November 2014. Pameran juga mendapat dukungan dari sejumlah kemente-

Pakde Karwo mendampingi Menristek RI Muh Natsir dan Kepala BSN Bambang Prasetya menggunting pita secara simbolis ketika membuka Expo SNI di JCC.

rian terkait, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal melibatkan 600 lebih stakeholder yang sudah melabelkan produk mereka dengan SNI. “Ini adalah cara kami untuk mengedukasi para pelaku bisnis, pelaku industri untuk paham kebutuhan pasar internasional,” katanya.

Dia memastikan, banyak produk yang dihasilkan pelaku industri besar, kecil, dan menengah yang berkualitas. Hanya saja, masih banyak diantara mereka yang belum muncul ke permukaan karena gagal bersaing dalam hal standar produk. Pelaksanaan IQE 2014 kali ini bertepatan dengan momentum persiapan Indonesia dalam menyambut pemberlakuan MEA. Dengan begitu, IQE 2014 sekaligus juga ajang pembuktian untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menghasilkan produk Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan aman bagi konsumen maupun lingkungan. Q iib*

Pakde Karwo berdiskusi dengan pengunjung Expo SNI di JCC.

LAPORAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DI DPRD JATIM

DPRD Jatim Sahkan Raperda APBD 2O15 Menjadi Perda Sembilan Fraksi di DPRD Jatim menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 sebesar Rp22, 863 Triliun menjadi peraturan Daerah (perda) dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Peraturan Daerah tersebut disetujui dengan beberapa catatan dari semua fraksi.

D

alam laporan Pendapat Akhir fraksi-fraksi di DPRD Jatim, diketahui bahwa Pendap atan Daerah RAPBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2015 disepakati sebesar Rp22.863.537.765.500 yang berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. “Dalam nota RAPBD Jatim 2015, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp21.005.326.706.110. Namun setelah dilakukan pembahasan mengalami kenaikan target pendapatan hingga Rp1.363.211.059.390,” ujar juru bicara FPKB Hj Kartika Hidayati.

Sedangkan Belanja Daerah, lanjut Kartika diproyeksikan sebesar Rp23.720.919.798.514 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp857.382.038.161 yang akan ditutup dari pembiayaan netto. Padahal dalam nota RAPBD Jatim Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp22.551.440.334.737 dan defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp650 miliar lebih.

Kemudian untuk Pembiayaan Daerah, kata politisi perempuan asal Lamongan telah disepakati sebesar Rp.857.382.038.161 berasal dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp1.193.115.371.495 yang berasal dari SlLPA tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp335.733.333.334, yang diperuntukkan untuk pembentukan dana cadangan Pilgub Rp100.000.000.000, penyertaan modal Rp225.000.000.000 serta pembayaran pokok utang Rp10.733.333.334, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp857.382.038.161.

Ia menjelaskan, catatan pertama terhadap proyeksi peningkatan RAPBD yang diajukan eksekutif fraksi PKB mencatat akurasi perhitungan tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) tentang target pendapatan menggunakan politik Mark Down.

“Penerapan politik Mark down tidak maksimalkan potensi pendapatan, sehingga ekseku-

tif tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja keras dalam maksimalkan pendapat daerah, maka itu fraksi PKB berharap agar tidak menerapkan politik mark down tidak lagi terjadi dalam pembahasan - pembahasan RAPBD dimasa depan,”ujarnya.

Yang kedua fraksi PKB meminta kepada pihak gubernur agar alokasi belanja modal dari belanja pegawai untuk ditekan dan APBD selanjutnya lebih diutamakan atau diallhkan pada belanja Langsung untuk rakyat.

Yang ketiga dibidang infrastruktur fraksi PKB meminta pemerintah provinsi Jatim mempercepat pembangunan jalur lintas selatan (JLS) agar selesai tepat waktu yaitu pada 2018, berikutnya pihaknya meminta kepada pemprov jatim melakukan evaluasi pelaksanaan uji kir kendaraan bermotor. Keempat yaitu Fraksi PKB merekomendasi kepada Gubernur Jatim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT Panca Wira Usaha (PWU) melalui audit kinerja manejemen, dan FPKB juga meminta kepada komisi C untuk bekerja sungguh – sungguh dalam melakukan audit terhadap PT PWU. “Kalau perlu komisi C dapat memotori penggunaan hak angket DPRD untuk mengungkap beberapa temuan awal yang dimiliki komisi C, sehingga perbaikan manejemen dan kinerja PT PWU di masa depan,” ujarnya. Yang kelima terakhir yaitu Fraksi PKB juga merekomendasi kepada pemerintah provinsi Jatim pada tahun 2015 dan tahun mendatang, dalam resepsi peringatan hari Pahlawan juga mengakomodasi peristiwa Fatwa Jihad dan resolusi jihad menjadi agenda resmi pemerintah provinsi Jatim.

“Dengan ada memasukan dan merekomendasi peristiwa Fatwa jihad dan resolusi jihad dapat memetik pelajaran berharga dari rangkaian peristiwa bersejarah, dan meneladani

kepahlawanan pada kiai dan santri dalam mempertahankan NKRI,”ujarnya Kartika Hidayati yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Jatim, Hj. Sri Subianti, SE menyatakan Fraksi Partai Demokrat Jatim mendukung dan menyetujui penetapan Raperda APBD 2015 menjadi perda APBD, namun pihaknya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun catatan yaitu pertama merealisasi dengan sesegera mungkin pelaksanaan anggaran untuk kepentingan pembiayaan kredit dengan bunga ringan dan tanpa agunan bagi petani kecil yang akan difasilitasi melalui skema kredit bank tani.

Yang kedua, yaitu terus mengembangkan pelatihan tematik untuk meningkatkan daya saing Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat ekonomi Asean 2015, dengan mengoptimalkan SKPD – SKPD terkait baik mulai industri, Jasa, Pertanian, perdagangan, transportasi, infrastruktur, perikanan, peternakan, dan energi sesuai dengan 12 bidang yang telah menjadi gentlement’s agreement MEA tahun 2015. Sehingga produk di Jatim memiliki daya saing dalam menghadapi MEA 2015.

Yang ketiga, yaitu pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) untuk segera diselesaikan sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada 2018, termasuk Pemerintah provinsi Jatim dan DPRD untuk mengawal pendanaan dari pemerintah pusat agar dananya segera turun untuk pembangunan JLS. Yang Keempat Pemerintah provinsi Jawa Timur harus menerapkan dan mempersiapkan neraca keuangan yang akutanbilitasnya berbasis akrual, sehingga capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut – turut dapat dipertahankan dan didukung se-

mua pihak dalam mereleasasikan APBD 2015 secara administratif birokratik perlu dukungan SDM keuangan yang memadai, sehingga APBD 2015 nanti dapat diselesaikan dengan cepat, dan tepat terukur akutanbilitasnya agar tidak menjadi temuan yang menjadi penghambat pelayanan publik. “Dari beberapa kritikan dari fraksi Demokrat kami berharap APBD 2015 tetap memperjuangkan dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, sesuai dengan program yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim saat kampanye yaitu APBD berpihak pada rakyat,”ujarnya Sri Subianti yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.

Juru bicara FPAN DPRD Jawa Timur, H Husnul Aqib menjelaskan bahwa FPAN menyetujui RAPBD Jawa Timur menjadi Perda APBD Jawa Timur 2015 dengan catatan, tidak terjadi lagi penganggaran kegiatan yang dananya belum jelas karena hal itu menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun anggaran 2015 merupakan penganggaran yang akan penuh dengan kejutan karena datang dari dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tentu mempunyai dampak terhadap dinamika perekonomian masyarakat.

Selain itu, kondisi ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi nasional transisional dibawah pemerintahan nasional yang baru.

Serta pertumbuhan ekonominasional yang takmemenuhi ekspektasi dan tekad untuk mengurangi subsidi BBM dipenghujung tahun 2014.

“Karena itu gubernur harus memastikan telah ditetapkan beberapa strategi dengan pendekatan politik anggaran yang telah disepakati untuk tahun anggaran 2015,” tegas politisi asal Lamongan.

Dalam RAPBD Jatim 2015, kata Aqib juga telah disepakati penyertaan modal Rp.200 miliar untuk pembiayaan sektor pertanian dan Rp25 miliar bagi jaminan kredit atas pembiayaan sektor pertanian, sehingga Gubernur harus memastikan bahwa ratusanmiliar itu akan benar-benar tepat sasaran. “Gubernur juga harus secara periodic menyampaikancapaian atas program pembiayaan sektor pertanian sehingga dapat segera dilakukan evaluasi,” tambahnya. Masih di tempat yang sama, juru bicara Fraksi Gerindra, Abdul Halim memberikan catatan usulan KONI Jatim sebesar Rp237.900.733.280 tahun 2015 dinilai perlu dievaluasi. Mengingat, pada tahun 2014 dari alokasi sebesar Rp88.500.000.000 sampai 30 September baru terserap Rp67.608.751.826 atau 76,39 persen. “Kami berpendapat alokasi anggaran yang besar harusnya berbanding lurus dengan prestasi yang harus diraih altit Jawa Timur dlam PON XIX tahun 2015 di Jawa Barat,” tegas politisi asal Bangkalan Fraksi Gerindra juga mendesak perlunya

evaluasi terhadap Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim dalam melaksanakan kinerjanya serta mampu meningkatkan target PAD dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki sehingga tak menjadi beban perusahaan karena PAD yang disumbangkan belum signifikan. Selain itu gubernur juga perlu menyiapkan antisipasi rencana pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM agar tidak terjadi efek domino dan dampak sosial yang berkepanjangan.

“Catatan-catatan itu harus diperhatikan dan ditindaklanjuti gubernur, dengan mengucap syukur Alhamdulillah Fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima RAPBD Jatim 2015 ditetapkan menjadi Perda APBD Jatim 2015,” ujar Halim Anggota Komisi D DPRD Jatim.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan .

Gubernur Jatim Soekarwo dalam sambutannya berharap agar APBD Jatim bisa masuk Depdagri untuk dilakukan evaluasi menjadi yang pertama di Indonesia. Selain itu Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo juga berteima kasih atas dinamika kesejajaran dan konstruktif dalam pembahasan APBD sehingga anggaran bisa menjadi efektif dan efisien untukstimulasi pembangunan sesuai dengan RPJMD dan RPKD 2015 khususnya dalam menghadapi MEA. Diakui Pakde Karwo dari kekuatan pendapatan daerah sebesar Rp22,8 triliyun dan belanja daerah sebesar Rp23,7 triliyun serta defisit Rp857 miliar, sebanyak Rp18,9 triliyun merupakan dana transito, BLUD dan dana bagi hasil sehingga yang dapat diotak-atik oleh provinsi hanya tinggal sebanyak Rp4,8 triliyun. Kondisi seperti ini tentu memberatkan skema pembiayaan yang harus ditanggung Provinsi. Apalagi 92 persen sasaran landing credit juga mengalami penurunan sebesar 4-6 persen seiring dengan kenaikan suku bunga yang mencapai 16-17 persen sehingga memberatkan sektor UMKM. Di sisi lain, dalam menghadapi MEA 2015, UMKM di Jatim belum seluruhnya tersertifikasi sehingga terancam kalah alam persaiangan.

“Karena itu saya mendorong seluruh komponen di Jatim harus serius menggarap pasar dalam negeri agar produk luar tak menguasai pasar dalam negeri,” tegas Pakde Karwo. Ia juga mendorong landing credit untuk stimulan tumbuhnya Industri Kecil Menengah (IKM) menggarap off farm (hasil pertanian) supaya dapat meningkatkan Nilai Tambah Petani (NTP).

Persoalan lain yang mempengaruhi perekonomian di Jatim adalah tingginya import tembakau sehingga harus dicarikan solusi secepatnya dengan mengajak pabrik rokok supaya mau memberikan bibit tembakau virginia dengan tar rendah kepada petani tembakau sehingga import tembakau bisa dikurangi. Q cty*