Harian Bhirawa Edisi 13 Mei 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Karena dana dari APBD masih kurang (untuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk), terpaksa cari bantuan dari sponsor dan bukan dari iuran para PNS,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454

Kepala Disparbud Kabupaten Nganjuk Supianto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Pahing, 13 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

13 MEI 2015

Pemprov Siap Teruskan Tuntutan Sopir Angkot ke Mendagri

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Menghadiri Rakornas BPKP di Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 19.00

Di Ruang Kerja Rapat Pra Evaluasi SAKIP Kabupaten/ Kota di Hotel Inna Simpang

Ribuan Angkot Mogok Massal, Pemkot Kerahkan 30 Bus

TIDAK TERBIT

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim tidak punya kewenangan untuk mengubah atau membatalkan rencana pemerintah yang mewajibkan kendaraan pelat kuning untuk berbadan hukum. Sebab aturan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

SEHUBUNGAN dengan libur Peringatan Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada Kamis (14/5), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (15/5). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

“Kita ini hanya meneruskan peraturan tersebut agar bisa berjalan dengan baik.

Kalau mendapat protes dari para sopir angkutan umum,

Banyak Jalan Rusak, Dewan Segera Panggil Dinas PU Bina Marga

nur Jatim, Selasa (12/5).

Menurut dia, sudah menjadi hak para sopir angkot di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik untuk menolak peraturan tersebut. “Saya tegaskan lagi, kita hanya meneruskan peraturan dari pemerintah pusat. Nanti kita akan teruskan protes tersebut ke pusat,” ungkapnya.

ya nanti akan kita tampung dan salurkan ke pusat tuntutan tersebut,” kata Sekdparov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM ditemui di Kantor Guber-

 ke halaman 11

Jombang, Bhirawa Buntut banyaknya korban kecelakaan akibat jalan rusak berlubang, Komisi C DPRD Jombang bakal memanggil Dinas PU Bina Marga setempat. Rencananya pemanggilan akan dilakukan minggu depan. “ Kita segera panggil dinas terkait, baik PU Bina Marga, PU Cipta Karya untuk membahas persolan jalan rusak ini. Karena dari pantauan dewan, dan laporan masyarakat kerusakan jalan baik poros kecamatan maupun poros desa sudah sangat parah,”ujar Ketua Komisi C DPRD Jombang Mas’ud Zuraimi, Selasa (12/5).

Mas’ud menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan penilaian atas kinerja Bupati Nyono

 ke halaman 11

triediana/bhirawa

Aksi mogok massal para sopir angkot dari Surabaya, Gresik dan Sidoarjo di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (12/5). Mereka mendesak agar PP No 74 Tahun 2014 dicabut karena dinilai memberatkan nasib para sopir dan pemilik angkot.

ramadlan/bhirawa

Jalan poros desa dan kabupaten di Kabupaten Jombang hingga Selasa (12/5) kemarin banyak yang rusak berlubang seperti kolam saat musim hujan.

Jatim Usulkan US SD Digelar CBT Hari Ini, 5.581 Boks Naskah Soal Selesai Didistribusikan Dindik Jatim, Bhirawa Sukses menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dengan metode Computer Based Test (CBT) pada jenjang SMP dan SMA/SMK lalu, membuat Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ingin segera menerapkan untuk jenjang SD. Tahun depan, keinginan ini diharapkan sudah dapat terwujud untuk pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD yang tahun ini masih sepenuhnya menggunakan metode Paper Based Test (PBT).

100 Ribu Siswa SMA Jatim Perlu Ikuti Perbaikan Dindik Jatim, Bhirawa Lebih dari 100 ribu siswa di Jatim peserta Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/ MA, SMK dan kejar paket C tahun ini membutuhkan perbaikan nilai pada UN tahun depan. Hal ini karena nilai para siswa tersebut berada di bawah standar kompetensi minimal yang ditentukan Kemendikbud, yakni 5,5.

Hasil nilai UN murni

tersebut telah diterima Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Selasa (12/5) kemarin dan pengumuman kelulusan siswa SMA/MA dan SMK akan diumumkan serentak pada Jumat (15/5).

Dari total 451.883 peserta, sebanyak 107.857 siswa nilai UN-nya berada di bawah 5,5.

Secara rinci, jumlah peserta UN di Jatim untuk jenjang SMA/MA sebanyak 231.982

siswa. Peserta yang mendapat nilai di bawah standar berjumlah 39.874 murid atau sekitar 17,9 persen dari total keseluruhan peserta. Untuk jenjang SMK, dari 195.350 peserta UN, sebanyak 57.854 siswa nilainya di bawah 55 (29,62%). Sedangkan untuk Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket C,

 ke halaman 11

Sentil..

 ke halaman 11

 Gaji PKB PNS siapkan kaderuntuk muda HUT disandingkan dipungli Nganjuk Saiful Ilah   PNS Jangan hanya muda,warga tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas ganti pungli yang membutuhkan pelayanan   Pengusaha Bina Marga ajukan tambahanlambannya anggaran pertumbuhan ekonomi hotel terdampak   Semua Jangansektor hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang ikut lumpuh  penting  1.027 staf Pemkab belum miliki rumah  Jangan-jangan Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara rumah kedua, ketiga, keempat…   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Presiden Jokowi didampingi Ketum PD SBY dan mantan Wapres Boediono menghadiri acara pembukaan Kongres Partai Demokrat (PD) di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (12/5) malam..

1.

2.

3.

4.

5.

SMAN 1 Genteng SMA Tarbiyatus Shibyan SMAN 1 Probolinggo SMAN 1 Bojonegoro SMAN 5 Surabaya

 ke halaman 11

Pelajar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Raih Juara I ISPRO 2015

Ciptakan Robot untuk Lansia, Berhasil Kalahkan Wakil 29 Negara

Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo Dua siswa kelas 11 yakni Ahmad Habib dan Prasetyo Langgeng Utomo mengaku senang dan bahagia atas juara yang diraihnya. Dia tidak mengira kalau bisa menjadi juara pertama di ajang ISPRO ( International Science Project Olympiad ) ke-3 yang dihelat di Gedung Kemendikbud Jakarta pada 3 Mei hingga 9 Mei 2015 lalu.

Karena robot kursi roda yang bisa dijalankan dengan menggunakan stick Play Station (PS), atau yang diberi nama Power Stand Up Electric Wheelchair ini ternyata mampu menyisihkan sebanyak 29 wakil dunia yang berkompetisi di ajang itu. “Saya tidak mengira, karena di ajang ISPRO ting-

kat nasional yang diadakan di Tangerang pada Maret 2015 lalu hanya sebagai juara kedua. Ternyata saat diadu untuk kompetisi internasional malah dapat juara pertama,” ungkap Prasetyo Langgeng Utomo dengan bangga kepada Bhirawa, Selasa (12/5).

Ide ini sebenarnya tidak sulit, namun dalam pembuatannya cukup rumit karena harus merekayasa kursi hingga memakai las. Tak jarang saat mengelas tangan mereka terkena percikan api, juga terkena lasnya. Untuk bahan-bahan sarana pembuatan robot tidak

 ke halaman 11

UNPK 24.551 10162

1.

2.

3.

4.

5.

SMK A Raudhah SMKN 4 Bojonegoro SMK Ahmad Yani SMK Muhammdyah 3 Kepoh SMK Darul Ulum Baureno

Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

Surabaya, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri acara pembukaan Kongres IV Partai Demokrat di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (12/5) malam. Kepastian kedatangan orang nomor satu ini diungkap oleh Juru Bicara DPP PDIP Ruhut Sitompul.

Ruhut disebut telah berkomunikasi dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai kehadiran Jokowi dalam acara pembukaan Kongres IV Demokrat itu. Ruhut mengatakan, Jokowi

Berawal dari keprihatinannya terhadap nasib para lansia yang kurang mendapatkan perhatian terutama terkait fasilitas mereka, akhirnya dua siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo mumpunyai ide membuat robot kursi roda untuk lansia. Tak diduga, karya mereka bisa menjadi juara I tingkat dunia.

SMK 195.350 57.854

Rerata SMA/SMK Terbaik se-Jatim

Jokowi Hadir, Megawati Enggan Datang

Ruwatan Hutan

Adi Winarno

Jenjang SMA /MA Jumlah Siswa 231.982 Nilai Kurang dari55 39.874

Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya

 ke halaman 11

BANYAK cara dipakai untuk melestarikan keselamatan hutan Indonesia, termasuk di wilayah Situbondo dari bencana. Bahkan acara ruwatan hutan di Situbondo yang digagas Administratur Perhutani Bondowoso termasuk acara yang unik. Yakni menggelar acara Ruwatan Hutan Nusantara dengan menggandeng Kiai Mbeling Emha Ainun Najib.

Agar acara lebih semarak,

POTRET KELULUSAN UN SMA SEDERAJAT DI JATIM

achmad suprayogi/ bhirawa

Siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo yakni Ahmad Habib dan Prasetyo Langgeng Utomo dengan karyanya, robot untuk lansia yang berhasil meraih juara I dalam ajang ISPRO ke-3 yang diikuti 29 negara di Jakarta.

MCW Menduga Tiga Kepala Daerah Malang Raya Pelesiran Kab Malang, Bhirawa Tiga kepala daerah di wilayah Malang Raya yakni Bupati Malang H Rendra Kresna, Wali Kota Malang HM Anton, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri telah dipersoalkan Malang Corruption Watch (MCW). Sebab, ketiga kepala daerah tersebut bersama beberapa kepala dinas melakukan kunjungan ke negera Eropa dan Asia.

Kepala Divisi Monitoring Korupsi dan Politik MCW Taher Bugis men-

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Rabu Pahing 13 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

SK Menkumham Jadi Syarat Utama Pendaftaran Pasangan Calon Partai yang masih bersengketa dipastikan tidak bisa mendaftarkan pasangan calonnya dalam Pilkada Surabaya Desember mendatang. SK Menkumham menjadi syarat utama bagi partai yang akan mendaftarkan pasangan calon.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, SDM, dan Pengawasan ,Purnomo Satriyo kepada Bhirawa, mengatakan, partai yang bersengketa dan tidak bisa menunjukkan SK Menkumham bakal ditolak saat mendaftarkan pasangan calon.

“Itu adalah syarat wajibnya.

Syarat untuk pencalonan bukan hanya dari cabang (tingkatkabupaten/kota), tapi juga harus punya persetujuan dari DPP,” tutur Purnomo Satriyo, Selasa(12/5).

Pria tamatan S2 di Fakultas Hukum Universitas

Indonesia (UI) Jakarta ini menjelaskan, bahwa pendaftaran Cawali yang diusung oleh partai dilakukan pada 14 Juli mendatang.

Untuk itu, menurut Purnomo, bagi partai yang memperkirakan belum bisa menyelesaikan sengketa internalnya sampai saat pendaftaran, lebih baik mempertimbangkan untuk maju dari jalur perseorangan.

“Bagi partai yang sedang bersengketa dan diperkirakan sengketa belum rampung pada Juli, kemungkinan untuk mendaftarkan cawali

akan sirna. Karena itu, jika partai tersebut tetap ingin mendaftarkan calonnya, lebih baik maju lewat jalur perorangan,” ujarnya.

Bagaimana jika pendaftaran dilakukan lewat koalisi dengan parpol lain? Menurut Purnomo, hal tersebut sulit dilakukan. Sebab, untuk koalisi, juga dibutukan surat persetujuan dan rekomendasi DPP. Jika partai masih bersengketa, calonnya tidak akan diakui. Misalnya, partai yang masih pu-nya dualisme kepemimpinan. Yang terjadi, akan ada dua surat yang dikeluarkan sehingga surat bisa dinyatakan tidak sah.

“Ada dua jalan yang bisa ditempuh partai yang bersengketa, yakni maju lewat jalur perorangan dan segera

mengakhiri konflik. Kalau koalisi, nanti harus dilihat koalisi dengan partai mana.

Tapi, kami juga sedang menunggu detail PKPU soal itu,” imbuhnya.

Anggaran Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sosialisasi pemilihan wali kota Surabaya 2015. Dari total anggaran Rp71 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada, KPU menyediakan uang sebesar Rp 5 miliar sosialisasi kepada masyarakat Surabaya.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi Nur Syamsi menerangkan, so-

sialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan dua cara. Yakni dengan media massa dan sosialisasi langsung melalui papan reklame atau baleho.

“Sosialsiasi ini dilakukan terhadap masyarakat langsung dan melalui informasi media,” ucapnya dalam acar a launchin Media Center di Kantor KPU Kota Surabaya Jalan Adityawarman, Selasa (12/5).

Pria kelahiran Lamongan ini menegaskan, sosialisasi langsung kepada masyarakat akan didesain seperti pemasangan baliho atau papan reklame di beberapa titik strategis. Pemasangan iklan ini akan bermitra dengan beberapa perusahaan jasa reklame.

Jelang Kongres ke IV Partai Demokrat di Surabaya tanggal 11-13 Mei, para pedagang dari daerah mengambil kesempatan dengan menjual akik dihalaman Hotel Shangri-La Jl Mayjend Sungkono Surabaya, Selasa (12/5).

Sehingga banyak membuat para peserta kongres membeli atau sekedar melihat-lihat.

Pemprov, Bhirawa Jika awal tahun ini, stok gula Jatim masih menyisakan 800 ribu ton. Terhitung memasuki bulan April, stok gula mulai menipis dan tersisa 50 ribu ton. Bahkan, harga lelang gula kembali membaik hingga mencapai Rp 9.000.

trie diana/bhirawa

GLSP Mendukung SBY Ketum PD Surabaya, Bhirawa Eks relawan yang tergabung dalam “Gerakan Lanjutkan SBY Presiden” (GLSP) pada 2009 mendukung Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali memimpin Partai Demokrat dalam Kongres IV yang digelar di Surabaya, Jatim, 11-13 Mei 2015.

“Ini aspirasi dari elemen pendukung dan kami harap dalam pemilihan ketua umum, tetap SBY yang memimpin Partai Demokrat periode 2015-2020,” ujar Ketua GLSP Alex Asmasoebrata kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Dalam rangka mendukung SBY di kongres kali ini, kata dia, GLSP berganti menjadi “Gerakan Lanjutkan SBY for PD1”.

Menurut dia, langkah mewujudkan SBY menjadi ketua umum merupakan terobosan cerdas di tengah merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan saat ini sehingga diharapkan bisa lebih baik.

Sebagai elemen pendukung, lanjut dia, pemikiran, gagasan dan cita-cita, pihaknya yakin SBY bisa mengulang sukses kemenangan Partai Demokrat seperti Pemilihan Umum 2009, sekaligus mampu melahirkan generasi penerus kepemimpinan nasional yang cerdas, bersih dan berkualitas.

“Paling tidak muncul generasi selevel dengan SBY di Pemilu 2019. Yang jelas, kami siap mengawalnya,” tukasnya.

Disinggung terkait dinamika kongres partai yang oleh sebagian kalangan melihat bahwa ada penolakan terhadap pencalonan SBY, GLSP memandang bahwa hal tersebut adalah skenario pihak luar yang ingin membuat citra negatif proses demokrasi internal partai.

“Sejatinya di internal tidak terjadi apaapa kok, dan kami minta jangan coba-coba mengganggu atau mengintervensi proses demokrasi internal Partai Demokrat,” Q cty katanya.Q

Tagihan PBB Naik Sepihak Tanpa Sosialisasi Pemkot Surabaya, Bhirawa Meskipun kenaikan PBB yang mengacu kepada nilai NJOP yang baru telah tertuang dalam Perda Kota Surabaya, namun hal ini memantik sejumlah keberatan dari warga. Penetapan NJOP dianggap subyektif, dan penerapannya tidak didahului dengan tanpa sosialisasi kepada yang bersangkutan, tapi langsung ditagihkan. Apalagi ternyata nilainya mencapai dua kali lipat.

Kenaikan PBB ini ternyata banyak terjadi di kawasan Surabaya Timur, utamanya bangunan yang dekat dengan lokasi proyek pembangunan jalan lingkar timur atau MERR (middle east ring road).

Seperti yang diungkapkan Margareta, warga di Perumahan Nirwana di Kawasan Sukolilo.

Pada tahun sebelumnya, ia hanya membayar PBB sekitar Rp 700 ribu. Namun pada tahun ini, PBB nya melonjak menjadi Rp I, 4 juta lebih. Padahal, rumahnya tidak mengalami perubahan atau tambahan pembangunan.

“Yang saya herankan, ternyata

tidak semua penghuni perumahan di sana mengalami kenaikan PBB. Hanya saya dan beberapa tetangga lainnya yang naik. Mengapa bisa begitu?” cetusnya dengan nanda tanya.

Hal sama juga dialami Wirawan, warga yang tinggal di kawasan Gunung Anyar. Berdasarkan SPT PBB yang diterimanya, ia harus membayar untuk tahun ini mencapai 2 kali lipat lebih dibandingkan sebelumnya.

“Yang membuat saya bertanya-tanya, dengan dasar apa kenaikan PBB itu. Saya mau protes ke Pemkot Surabaya karena kenaikannya terlalu tinggi,” jelasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya, Yusron Sumartono menegaskan kenaikan PBB hingga dua kali lipat terhadap obyek pajak itu memiliki dasar yang kuat. Pihaknya tentu tak berani menaikan PBB secara serampangan jika tak memiliki alas hukum.

“Kenaikan ini terjadi biasanya obyek pajak pada tahun ini mengalami kenaikan NJOP

(nilai jual obyek pajak). Semisal, pada tahun lalu harga rumahnya hanya Rp 800 juta, namun tahun ini harganya naik menjadi Rp I miliar. Maka sesuai dengan perda, PBB nya naik 2 kali lipat,” jelasnya.

Dalam perda soal PBB, masih lanjutnya, jika obyeknya di bawah Rp I miliar akan dikenakan tarif 0,I . Sedangkan kalau di atas Rp I miliar, dikenakan tarif 0,2. “Jadi hasilnya bisa dua kali lipat. Bahkan lebih,” cetusnya.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya telah menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar penentuan pajak bumi dan bangunan. Nilai NJOP sejumlah kawasan di tengah kota bertambah cukup signifikan. Begitu pula Surabaya Timur yang mulai merangkak naik seiring dengan pembangunanmiddle east ring road (MERR).

Yang menjadi masalah, masih lanjutnya, karena selama ini warga belum mengetahui, “Maka ketika mereka datang ke dinas, baru kami jelaskan atuQ gat rannya.Q

“Memang pada saat itu, Jatim sempat mengalami kesulitan dalam hal memasarkan dan menjual gula.

Tapi, sejak bulan April, stok sudah mulai habis terbeli dan lelang juga mulai membaik hingga mencapai Rp 9.000 per kg,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, Moch Samsul Arifien, Selasa (12/5) Dikatakannya, untuk musim giling mengalami jadwal mundur karena faktor cuaca, diperkirakan pada akhir Mei atau awal Juni mendatang, stok gula akan kembali terisi. Ia mengharapkan kualitas tebu yang dihasilkan cukup bagi dan produksi tetap meningkat dari tahun sebelumnya.

Dijelaskannya, tahun lalu, hasil produksi gula Jatim mencapai 1.260.000 ton.

Dari total produksi, awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim sebanyak 450 ribu ton. Sisanya 800 ribu ton sempat tak laku terjual karena harus bersaing dengan gula rafinasi.

“Gula kristal putih Jatim ini tidak laku karena penumpukan gula rafinasi dari bahan raw sugar atau gula mentah impor. Rafinasi banyak beredar dipasar, khususnya wilayah Indonesia Timur yang sedianya menjadi pasar gula Jatim.

Harga gula rafinasi jauh lebih murah hanya Rp 6.500

per kg,” katanya.

Stok gula yang menumpuk itu, akhirnya Pemprov Jatim mensiasati dengan dibuka kantor pemasaran bersama.

Melalui kantor pemasaran di luar Jawa ini, maka gula Jatim bisa mulai laku terjual hingga kini jelang memasuki musim giling tebu stok yang sedianya menumpuk kini sudah habis.

Mengenai harga lelang gula, lanjut Samsul, harga sempat jatuh memang sangat merugikan petani. Sebab disisi lain stok gula yang melimpah itu, namun harga lelang semakin jatuh. Sebab HPP ditetapkan Rp 8.500 per kg, lelang hanya dikisaran Rp 7.400-7.800.

“Harga jual lelang Rp 8.000 saja, petani masih rugi. Apalagi petani yang lahan tebunya sewa. Saat gula laku terjual uangnya habis digunakan membayar pinjaman bank dan sewa lahan. Kenyataan pahit ini tetap diambil oleh petani dari pada gula tidak laku terjual dan kerugian akan semakin besar,” tandasnya.

Lain halnya, jika lahan tebu milik sendiri maka petani tidak sampai rugi tapi juga tidak untung. Jika dilihat dari perhitungan biaya produksi petani, harga gula per kg idelanya mencapai Rp 9.500 hingga Rp 10.000.

“Kalau rendemen bisa naik, maka harga gula juga Q rac bisa turun,” katanya.Q

Demokrat Siap Gabung PDIP Usung Rismaharini Surabaya, Bhirawa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengaku siap bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berkoalisi mengusung calon wali kota petahana Tri Rismaharini pada Pemilihan Kepala Daerah (Pil-

kada) Desember 2015.

“Kalau berkoalisi siap dengan siapa saja, asalkan calon yang diusung sesuai dan memiliki pandangan sama,” ujar Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul ketika ditemui di arena Kongres IV Demokrat di Surabaya, Selasa.

Unair Incar Juara Pimnas dengan Letsleep Mask Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) kembali akan digelar tahun ini. Rencananya, ajang tahunan ini akan digelar Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 24-28 Agustus 2015 mendatang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ajang ini selalu disambut riang para mahasiswa dengan aneka inovasinya.

Universitas Airlangga (Unair) bahkan sudah mengancang-ancang target juara dalam Pimnas 2015 ini. Tak tanggung-tanggung, 277 inovasi mahasiswa yang dibiayai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) akan diusung untuk diadu dengan karya ilmiah berikut inovasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Tanah Air. Dari ratusan inovasi tersebut, satu di antaranya hasil kerja sama dengan Institute of Tropical Disease (ITD) atau Pusat Penelitian Penyakit Tropis. Sebuah inovasi yang diciptakan ialah masker tidur

pemberitaan yang tidak benar tidak pernah marah dan tidak sakit hati. Paling hanya ngirimi Fatihah kepada yang bersangkutan,” ucapnya sambil berkelakar.

Pengelola media center KPU Surabaya Yuris mengatakan KPU sebagai institusi public tidak mungkin menutup diri dari publik.

Apalagi masyarakat mendapatkan informasi. Dia berharap, kedepan media center KPU Kota Surabaya menjadi pusat data dan menjadi rujukan penyelenggaran pemilukada.

“Harapannya terjadi kerjasama yang baik antara wartawan dan KPU supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” teQ geh,gat rangnya.Q

Stok Gula Jatim Tinggal 50 Ribu Ton

Ambil Kesempatan

PANGGUNG BIROKRASI

Lebih jauh, alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini memandang, masyarakat Surabaya perlu mengetahui semua proses pesta demokrasi 2015 di Surabaya. Mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pilwali.

“Jadi pada intinya kami terbuka untuk memberikan informasi seluas-luasanya, supaya masyaraat mendapatkan infromasi tentang kepemiluan,” katanya.

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin menambahkan, keberadaan media center akan mempermudah untuk mendapatkan informasi. Prinsipnya, KPU Surabaya akan memberikan informasi seluasluasnya seputar pilwali 2015.

“Saya pribadi terhadap

tam/bhirawa

Letsleep Mask, inovasi karya mahasiswa Unair bekerjasama dengan ITD ini memungkinkan penggunanya dapat tidur lebih rileks.

“Latar belakang pembuatan berbasis stimulasi sinyal otak sebagai solusi gangguan tidur masker ini adalah kesibukan mahasiswa yang membuat singdan prevensi gejala depresi.

Karya ilmiah berjudul Led and katnya waktu tidur,” tutur Novita Binaural Beat Sleeping Mask Dwi Asmaningtias menyampai(Letsleep Mask). Ada lima ma- kan alasan inovasinya bersama hasiswa yang terlibat dalam teman-temannya. Menurutnya, pembuatan karya ini. Mereka ialah, kalau pun mahasiswa bisa tidur, Novia Dwi Asmaningtias, Azisya kualitasnya masih kurang.

Orang yang terganggu tidurnya, Amalia Karimasari, Amalia Sofiah, Priyanka Kusuma Wardhani, dan bukan saja mahasiswa, akan Q tam mengalami gejala depresi.Q Andi Achmad Dzulfiqar.

Pihaknya mengakui kualitas kepemimpinan Tri Rismaharini selama menjadi orang nomor satu di Surabaya sangat kuat dan dinilainya berhasil.

“Saya pribadi sangat dekat dengan Bu Risma dan memang selama memimpin sangat bagus,” tukas eks Anggota

DPR RI tersebut.

Politisi yang pernah menjadi bintang sinetron itu mengakui tak menutup kemungkinan nama Tri Rismaharini akan dimunculkan sebagai salah satu kandidat calon wali kota yang diusulkan Partai Demokrat jika dalam hasil surveinya

menempati urutan teratas.

“Hasil yang akan dipakai untuk mengusung kandidat dari Demokrat nanti tunggu survei. Kalau memang tertinggi maka sangat dimungkinkan mengusung Bu Risma dan berkoalisi dengan partai mana Q ant saja,” katanya.Q

SURABAYA

Rabu Pahing 13 MEI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

PSSI Pusat Tak Hadir, Sidang Dualisme Persebaya Ditunda PN Surabaya, Bhirawa Ratusan pendukung fanatik Persebaya yang sering disebut Bonek, meluruk Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/5). Sayangya, dukungan ini harus kandas setelah Ketua Majelis Hakim Sudarwin menunda persidangan kasus dualisme kepengurusan PT Persebaya Indonesia hingga satu bulan mendatang.

Penundaan yang dikeluarkan Majelis Hakim Sudarwin merupakan buntut ketidakhadiran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pusat selaku tergugat 2. Pada persidangan perdana ini hanya dihadiri oleh PT Persebaya Indonesia sebagai penggugat dan PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB) selaku tergugat 1.

“Karena tergugat 2 dari PSSI tidak hadir, persidangan akan ditunda hingga hari Selasa (16/ 6) mendatang,” tegas Ketua Majelis Hakim Sudarwin dalam sidang perdana di ruang Kartika 2 PN Surabaya, Selasa (12/5).

Menanggapi penundaan persidangan hingga satu bulan kedepan, Direktur Utama PT Persebaya Indonesia Saleh Ismail Mukadar mengaku tak mepermasalahkan hal itu. Ia

Sidang perdana gugatan dualisme PT Persebaya Indonesia kepada tergugat PT MMIB dan PSSI, Selasa (12/5). mengaku pesidangannya di PN hak-hak PT Persebaya Indone- secara legalitas. Mengingat Surabaya hanya ingin mengem- sia,” ungkap Dirut PT Persebaya adanya hak-hak miliknya yang balikan hak-hak PT Persebaya Indonesia Saleh Ismail diambil, pihaknya pun menyeIndonesia secara adil.

Mukadar. lesaikannya dengan mencari “Sebenarnya kami tidak Saleh menjelaskan, seluruh keadilan legalitas di PN Sumenggugat. Intinya kami hanya legalitas PT Persebaya Indone- rabaya. “Mestinya kami tidak ingin mencari keadilan terkait sia miliknya sudah komplit ingin masalah ini sampai ke

bed/bhirawa

pengadilan. Berhubung hak-hak kami dirampok, terpaksa kami mencari keadilan,” tegasnya.

Selain itu, Saleh mengaku tak kecewa dengan ketidakhadiran PSSI. Sebab, PSSI hanya turut tergugat (tergugat 2). Diakui

Saleh, yang terpenting hak-hak PT Persebaya Indonesia atas Persebaya harus diluruskan di Pengadilan.

Mengenai gugatan materil senilai kurang lebih Rp 2,5 miliar, Saleh menegaskan, pihaknya tidak memusingkan hal itu. Yang terpenting baginya adalah hak-hak PT Persebaya Indonesia kembali secara utuh.

“Harga persebaya itu ratusan miliar. Jadi kalau kita menuntut Rp 2,5 miliar itu terlalu kecil,” imbuhnya.

Sebelumnya, Persebaya 1927 mengajukan gugatan perdata terhadap Persebaya yang kini berlaga di Liga Super Indonesia ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Gugatan pertama ditujukan kepada PT Mitra Muda Inti Berlian, pengelola Persebaya Liga Super. Sementara gugatan kedua ditujukan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Surat gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 241/Pdt G P/2015 tertanggal 23 Maret 2015. Dalam surat tersebut tertulis bahwa PT Persebaya Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Chalid bin Abdul Gawi Garamah selaku Direktur Utama PT Persebaya Indonesia yang beralamat di Jalan Karanggayam Nomor 1, Surabaya, disebut sebagai penggugat.Q bed

Omzet Sekali Main Rp 1 Miliar, Bandar Judi Online Dibekuk

RAGAM INFO

Tahapan Penjaringan Calon Dirut PDTS KBS Dimulai Surabaya, Bhirawa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya memulai tahapan penjaringan Dirut PDTS KBS baru menggantikan posisi Ratna Achjuningrum yang mengundurkan diri pada akhir Januari lalu.

Ketua Badan Pengawas (Bawas) PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS) Heri Purwanto mengatakan bahwa pihaknya sepekan lalu meneken tahapan penjaringan dirut baru.

“Bawas yang membuat tahapan rekrutmen, sedangkan pelaksananya adalah direksi. Yang pasti target kami adalah sebelum Wali Kota Surabaya lengser, nama-nama calon dirut yang baru itu sudah ada sehingga wali kota nanti yang menetapkan,” katanya, Selasa (12/5).

Terkait dengan siapa yang akan melakukan rekrutmen, Heri menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan lembaga independen dari luar pemkot atau KBS. Tujuannya, lanjut dia, agar rekrutmen dirut tersebut berlangsung Q ant bersih dan bebas dari KKN.Q

Danrem 084 BJ Imbau Anggota Sukseskan Program KB Surabaya, Bhirawa Bertempat di Aula Bhaskara Korem 084 BJ, Komandan Korem (Danrem) 084 BJ Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad menyambut Tim Pokja Ahli KASAD yang akan melakukan puldata terkait porgram Keluarga Berencana (KB) di wilayah Korem 084 Bhaskara Jaya.

Dalam sambutanya, Danrem menghimbau seluruh komponen TNI agar bersama-sama melaksanakan dan mensukseskan program kependudukan dan KB. Terlebih, program ini dikhususnya untuk masyarakat Jawa Timur, guna mengendalikan pertumbuhan pendudut.

“Pelaksanaan program KB Nasional tahun 2015 merupakan bentuk kepedulian TNI dalam mewujudkan sasaran pembangunan,” tegas Danrem 084 BJ Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad.

Turut hadir pula Brigadir Jenderal TNI Moh Hariyono sebagai ketua tim pokja dengan 3 anggota Tim. Pembekalan program KB ini diberikan untuk para Pasiter Kodim dan babinsa Jajaaran Korem 084/BJ kurang lebih sejumlah 60 orang.Q bed

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Unit Jatanum Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap jaringan judi online antar pulau. Dalam pengungkapan ini diaamankan dua orang tersangka agen pengepul serta satu orang tersangka bandar besar asal Makasar.

Penangkapan petugas diawali kepada tersangka Dolvy yang berperan sebagai agen situs judi online dengan website www.ultra88.com dan tersangka Chaves selaku pengepul atau sebagai agen judi bola online yang diperuntukan untuk player (penjudi online, red). Dalam setiap bukaan atau permainan, kedua tersangka meraup keuntungan sebesar Rp 200-500 juta.

Dari penangkapan keduanya, petugas melakukan pengembangan sampai ke Makasar dan berhasil menangkap Budi Putra Coky selaku bandar atau agen besar judi bola online antar pulau. Modus operandi tersangka Budi, yakni membuatkan user name atau ID untuk agen dibawanya (pengepul), termasuk untuk tersangka Dolvy dan Chaves.

“Didaerah asalnya, tersangka Budi mendapatkan omset hingga Rp 1 miliar dalam sekali bukaan atau permainan. Untuk para pengepulnya (anak buah) Budi memberikan limit

bed/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdri Mattanete saat menunjukkan barang bukti judi online beromset Rp 200 juta, Selasa (12/5). sebesar Rp 30-500 juta,” tegas Kasat anak buahnya, yakni tersangka Budi.

Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP “Nama bos besar ini judi online ini Takdir Mattanete, Selasa (12/5). sudah kami kantongi, sembari meDijelaskan Takdir, selain tersangka lakukan penyelidikan,” katanya.

Budi, penyidik Jatanum masih meDisinggung mengenai anggota pengejar satu orang bos besar berinisial ngepul judi online, Takdir mengaku Mr X. Peranan Mr X adalah bos besar anggota pengepul di wilayah Surabaya yang memantau perjudian online lewat sebanyak 100 orang. Sementara untuk

di wilayah Makasar, pihaknya enggan merincikan hal tersebut.

“Sistem perjudian online ini dilakukan secara bercabang. Untuk pembayaraanya dilakukan lewat rekening yang disetorkan kepada tersangka Dolvy,” ungkap Takdir.

Ditambahkan Takdir, dari tangan Dolvy petugas berhasil menyita barang bukti 2 buah kartu ATM Paspor BCA, 2 buah handphone merk I Phone dan Blackberry, 1 unit laptop, 1 buah modem, dan 1 bendel print out acconut agen www.ultra88.com.

Sementara dari tersangka Chaves, petugas berhasil menyita 3 buah handpone, 1 buah buku tabungan BCA, 1 buah kartu ATM BCA, 1 buah key BCA, 3 buah buku rekapan judi bola, dan 1 bendel print out account perjudian situs www.logifun.com. Sedangkan dari tersangka Budi, petugas behasil mengamankan 2 buah laptop, 2 buah handphone, 5 buah key BCA,1 buah key BNI, dan uang senilai Rp 3,1 juta.

Lanjut Kasat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan Undang-undang RI No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.Q bed

Pasien Meningkat, Jatim Minim Dokter Jiwa Atresia Billier Jadi Momok BPJS Surabaya, Bhirawa Meski penderita sakit jiwa terus meningkat di Jawa Timur, namun dokter jiwa yang menangani sangat terbatas.

Mantan Kepala Rumah Sakit Jiwa Menur Surabayadr Hendro Riyanto mengaku, imbas kurangnya dokter Jiwa, pelayanan yang ada tidak maksimal. Hingga saat ini, kata dr Hendro, jumlah dokter ahli jiwa di seluruh Jatim sekitar 120 orang yang tersebar di Surabaya, Malang, Jember, Kediri dan Sidoarjo.

Jumlah tersebut masih jauh dari cukup, sebab orang mengalami gangguan jiwa dari tahun ketahun terus bertambah.

Hendro mengatakan, ketimpangan dokter jiwa juga terjadi di rumah sakit jiwa menur Surabaya. Dari jumlah dokter Jiwa yang ada, satu dokter harus melayani 100 pasien. Dan satu ahli lagi bertugas di rawat inap yang tiap harinya melayani kurang lebih 150 hingga 170

pasien. Hal tersebut terang dr Hendro ironis, sebab profesi ahli jiwa ini dianggap tidak bisa menghasilkan uang banyak seperti dokter lainnya.

Dr Hendro membandingkan kondisi jumlah dokter kesehatan jiwa di Jepang. Di negeri Sakura, perbandingan jumlah dokter kesehatan dengan penduduk adalah 1:1.000. Sedangkan, di Indonesia perbandingan dokter kesehatan jiwa dengan penduduk itu 1:500.000, Tidak hanya jumlah tenaga kesehatan. jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat layanan kejiwaan, juga jauh dari cukup. Bahkan, dibeberapa provinsi masih ada yang belum memiliki fasilitas kesehatan jiwa.

Menanggapi pernyataan di atas Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku untuk mengatasi kekurangan dokter jiwa Dinkes Jatim bersama Dinkes kabupaten/kota menerapkan sistem Home Visit (Berkunjung

ke rumah). Sistem ini dilakukan Dinkes karena rumah sakit jiwa yang menampung pasien gila relatif sedikit.

Jika dilihat jumlah dokter dan rumah sakit yang fokus menanggani orang gila jumlahnya tidak lebih dari 20 rumah sakit sedangkan jumlah orang gila di Jatim angkanya mencapai 1300 orang. ‘’Kita merintis sistem home visit bertujuan untuk membantu rumah sakit agar tidak kewalahan menanggani gangguan jiwa,” katanya Harsono mengatakan, home visit akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas di masing-masing kabupaten/kota. Ada beberapa Puskemas yang ditunjuk Dinkes untuk memberikan pelayanan atau pendampingan kepada pasien gangguan jiwa. ‘’Tidak semua Puskesmas dilibatkan. Dari 960 Puskemas hanya 18 Puskemas yang siap untuk memberikan pelayanan,’’ Q dna tuturnya.Q

Surabaya, Bhirawa Atresia Billier atau kelainan saluran hati dan empedu masih menjadi momok bagi dunia medis di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Sebelumnya RSUD Dr Soetomo sedang fokus menangani pasien Atresia Billier.

Namun diakui hingga saat ini pasien Atresia Billier kebanyakan dirujuk ke luar negeri seperti Cina dan Jepang untuk mendapat penanganan medis lanjutan. “Jalur paling umum penanganan penyakit ini dengan melakukan transplantasi hati,” ujar wakil direkrtur RSUD Dr Soetomo Kohar Hari Santoso.

Menurut Kohar, biaya pengobatan transplantasi tidaklah murah. Pasien bisa dikenakan biaya hingga Rp 1,2 miliar rupiah. Itupun belum termasuk perawatan pasca operasi dan obatnya. Jaminan kesehatan pemerintah BPJS pun tidak menulis klausal penanganan Artesia Billier sebagai penyakit yang dicover sampai tuntas.

Ke depan ia berharap dengan kebijakan baru akan membantu pasien Atresia Billier dapat tercover oleh BPJS Kesehatan. ‘’Memang biaya untuk trasplantasi hati tidak murah tapi sebagai masyarakat atau peserta BPJS pemerintah wajib menanggung biaya pengobatannya,’’ ucapnya.

Kepala Departemen Pelayanan BPJS Kesehatan Regional Jatim mengatakan, saat ini BPJS berusaha untuk mengcover semua penyakit mulai dari ringan sampai berat.

Namun diakuinya untuk penyakit berat belum semua Q dna dicover , tapi kedepannya akan dievaluasi.Q

20 Persen Pasien Alami Diabetic Retinopathy Sampai saat ini penyakit diabetes menjadi momok bagi masyarakat. Penyakit yang membawa dampak terharap syaraf, otak, jantung, paru-paru, mata, hingga penyebab luka luar menjadikan penderitanya harus berhati-hati.

Salah satu yang paling banyak diderita adalah komplikasi pada mata yang menyebabkan gangguan penglihatan atau diabetic retinopathy. Dimana sekitar 35 persen dari penderita diabetes mengalami komplikasi ini.

“Di Poli Mata RSUD dr Soetomo ini 15 hingga 20 persen pasien yang berobat adalah penderita diabetic retinopathy ini. Hal ini menunjukkan bahwa penderitanya kian hari kian banyak,” ujar Dokter Spesialis Mata, Poli Mata Rumah

Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya. dr M Firmansyah Sp. M, Dalam satu bulan ada sekitar 4.000 hingga 5.000 pasien yang berobat di poli mata, sedangkan dalam sehari rata-rata sekitar 150 pasien yang berobat. Untuk pasien dengan diabetic retinopathy dalam sebulan bisa mencapai 700 hinggga 1.000 pasien yang berobat karena penyakit ini.

“Oleh karenanya disini kami menyiapkan layanan dan obat-obatan yang cukup bagi pasien diabetic retinopa-

thy tersebut. selain itu juga sosialisasi kepada pasien diabetes sendiri,” jelasnya.

Sosialisasi tentang pemeriksaan dini penyakitpenyakit yang berpotensi komplikasi dari diabetes sendiri dilakukan untuk menjegah terjadinya komplikasi juga mengurangi korban akibat komplikasi ini. Karena penyakit diabetes telah menyerang banyak populasi dari kekurangtahuan masyarakat tentang penyakit ini.

Firman menambahkan sebenarnya penyakit ini membutuhkan proses yang lama untuk berkembang hingga mengakibatkan dampak yang terasa oleh penderitanya, seperti ke-

butaan atau menurunnya daya penglihatan. Oleh sebabnya sebenarnya dengan deteksi dini, dampaknya bisa diminimalisir, sehingga dapat segera dilakukan pengobatan dan efeknya tidak terlalu parah.

“Sebenarnya saat pertama kali melalukan tes atau pemeriksaan diabetes ke dokter penyakit dalam. Biasanya dokter penyakit dalam sudah menyarankan atau menganjurkan untuk sekaligus melakukan pemeriksaan mata ke dokter spesialis mata. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi diabetic retinopati ini, sehingga dapat segera dilakukan pengobatan dan pencegahan efek lebih parah,” Q dna tukasnya.Q

Salah satu pasien memeriksakan matanya ke di dokter mata.

dna/bhirawa

4

OPINI Tajuk

Biaya Kunker Direvisi KUNJUNGAN kerja (kunker) menjadi salahsatu pos pengeluaran pemerintahan yang cukup besar, pada APBN maupun APBD (Propinsi dan Kabupaten serta Kota). Namun impact kunker nyaris tidak dapat dirasakan. Walau sebagian (kecil) diantaranya, juga penting. Karena itu berbagai kritik (dan desakan) agar pemerintah mengurangi kunker. Caranya, bisa dengan mengurangi frekuensi kunker, bisa juga mengurangi nominal standar biayanya.

Pemerintahan presiden Jokowi merespons berbagai kritik terhadap kunker. Salahsatu respons, adalah terbitnya Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2015, di dalamnya mengatur nominal perjalanan dinas. Di setiap propinsi juga merespons hal yang sama. Di Jawa Timur, terbit pula Pergub (Peraturan Gubernur) tentang nominal “uang saku” biaya perjalanan dinas. Tidak tanggungtanggung, penyusutannya sampai 60%.

Pemberlakuan penyusutan “uang saku” kunker, persis pada kinerja DPR (dan DPRD) periode 2014 – 2019. Ukurannya menggunakan standar biaya hidup di daerah tujuan secara riil. Maksimal Rp 600 ribu untuk luar propinsi, dan (minimal) Rp 200 ribu untuk dalam propinsi. Kunker akan murah, manakala dilakukan di dalam propinsi, di kota kecil pula (dengan standar maksimal penginapan hotel bintang dua). Banyak anggota DPRD mengeluh, karena ongkos politik sampai menjadi anggota parlemen tidak murah.

Kunker menjadi “andalan” penghasilan pejabat (terutama DPRD). Kunker dilakukan beriringan dengan Rancangan Perda, dengan alasan studi banding maupun konsultasi ke Pemerintah Pusat. Padahal sejatinya, yang dikejar oleh anggota DPRD hanyalah susuk (sisa) uang akomodasi. Tujuannya sangat remeh-temeh. Jika “uang saku” kunker dipatok rendah, maka sulit untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama pen-caleg-an.

Karena itu banyak desakan dari berbagai daerah setanah air, agar biaya kunker direvisi (dinaikkan). Konon karena masif-nya desakan, Kementerian Dalam Negeri mengabulkan permintaan untuk merevisi ulang “uang saku” kunker. Selanjutnya, gubernur akan menerbitkan revisi SK (Surat Keputusan) pula. Diperlukan mulai bulan Juni (2015) “uang saku” kunker akan naik lagi, walau tidak sebesar nominal asal (sekitar Rp 1,250 juta per-orang perhari, untuk luar propinsi).

Namun kenyataannya, penyusutan biaya kunker tidak menghemat APBD. Banyak siasat dilakukan, tak lain, dengan memper-kerap kunker. Agar pundi-pundi penyelenggara pemerintahan (eksekutif dan legislatif) tidak menyusut. Terutama eselon II dan anggota DPRD. Risikonya, pejabat publik lebih capek karena ke-sering-an kunker. Jika tidak waspada, berbagai penyakit bisa mudah menjangkiti.

Misalnya, radang usus, gangguan liver, gangguan fungsi ginjal, serta meningkatnya gula darah.

Selain menggerogoti kesehatan tubuh, sebenarnya sejak lama berbagai perjalanan dinas disinyalir cuma menggerogoti negara. Terutama kunker ke luar negeri. Bahkan saking jengkelnya, mahasiswa Indonesia di Jerman melakukan demo saat anggota DPR-RI melakukan kunjungan. Ternyata memang kunker abal-abal, sekadar kelenceran.

Kunker ke luar negeri dibatasi, antaralain hanya untuk menindaklanjuti kerjasama, atau memenuhi undangan (tertulis). Namun seiring perkembangan teknologi informasi, kunker menjadi tidak efisien. Apapun yang ingin diketahui dan berada di luar jangkauan (luar negeri maupun luar daerah, bahkan luar bumi) sudah bisa dilihat bagai di depan mata. Lebih efektif dan effisien, seketika (live).

Kebutuhan untuk ber-komunikasi langsung (tanya jawab) antar kawasan, bisa menggunakan metode teleconference sistem jaringan 3G. Itu hanya memerlukan biaya pulsa, maksimal Rp 1 juta, untuk sekelompok. Tidak perlu biaya akomodasi konvensional (penginapan di hotel dan biaya transportasi). Begitu pula kebutuhan administrasi ke-birokrasi-an (berupa bukti pertemuan) bisa dilakuan dengan perekaman dokumentasi lebih murah.

Maka kelak, kunker pasti akan dikepras, digantikan teleconference. Masyarakat akan mendorong pemerintah agar terus melakukan efisiensi, serta sistem gaji berkeadilan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kasus Prostitusi, Fenomena Gunung Es TERUNGKAPNYA kasus prostitusi artis serta kasus prostitusi “online” merupakan fenomena gunung es. Ini seperti fenomena gunung es, kita miris sekali dengan kondisi ini. Adanya kasus ini merupakan dampak dari penggunaan internet. Masyarakat mudah untuk mengakses konten porno di daring sehingga banyak yang terpengaruh, tak terkecuali para ABG. Masyarakat maupun kalangan artis agar tidak terpancing dengan gaya hidup hedonisme sehingga menyeret mereka terlibat prostitusi demi mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat.

Selain itu seluruh umat untuk taat beragama sehingga iman mereka kuat dan terhindar dari hal-hal keji dan munkar.

Pasalnya dalam agama apapun, mengharamkan praktik prostitusi.

Penulis mendukung polisi untuk mengungkap kasus prostitusi secara maksimal agar bisa menghilangkan berbagai praktik prostitusi. Seperti bisa dibaca di media, aparat Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan membongkar kasus prostitusi artis. Kasus tersebut melibatkan pelaku RA sebagai mucikari dan korban seorang artis berinisial AA. RA dijerat Pasal 296 KUHP tentang barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama setahun empat bulan. Selain itu, dia juga akan dikenai Pasal 506 KUHP yang menyebutkan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian diancam kurungan satu tahun empat bulan penjara.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pahing, 13 MEI 2015

Merayakan Kelulusan Sekolah Dalam pekan ini, kelulusan sekolah di tingkat SMA/SMK akan diumumkan. Momentum ini, tentu sudah ditunggutunggu bukan saja oleh para siswa, namun juga oleh para orang tua dan mungkin juga masyarakat luas.

B

agi siswa sekolah jelas, pengumuman kelulusan SMA/SMK ini menjadi simbol telah selesainya salah satu tahapan pendidikan, sebelum melanjutkan menuju jenjang berikutnya yakni Perguruan Tinggi. Bagi orang tua, kelulusan juga merupakan masa untuk memetik buah dari segala pengorbanan yang dilakukan untuk anak-anaknya.

Sementara bagi masyarakat, tentu kelulusan (baca : persentasi kelulusan) akan menjadi salah satu indikator dalam melihat kualitas sekolah. Artinya, kelulusan masih menjadi salah satu parameter bagi masyarakat dalam menilai kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah. Lantaran itu, pengumuman kelulusan tentu sepatutnya disambut dan dirayakan dengan penuh riang gembira.

Namun demikian, ternyata momentum kelulusan ini juga menghadirkan kecemasan bagi kita semua.

Kecemasan itu bukan karena misalnya persentase kelulusan sekolah itu tidak bisa dicapai, tetapi justru publik dibuat cemas oleh fenomena tentang bagaimana para siswa akan merayakan kelulusan itu.

Mengeksploitasi Erotisme Remaja Kelulusan memang bisa dirayakan dengan beragam aktivitas dengan segala bentuknya. Dari perayaan yang dilakukan secara positif seperti doa (sujud syukur) bersama, kunjungan ke anak yatim, atau sekadar menyumbangkan baju bekas hingga perayaan yang bisa mengundang miris dan kecemasan seperti aksi coret corat dan pawai ramai-ramai di jalan raya. Bahkan yang memprihatinkan lagi, hari ini perayaan kelulusan sekolah tidak lagi hanya sebatas ekspresi kenakalan anak muda saja seperti pawai ramai-ramai di jalan, tetapi sudah menjurus pada perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum.

Simak saja, bagaimana mulai berkembangnya tradisi perayaan kelulusan yang jauh keluar dari nilai-nilai pendidikan yang diajarkan di sekolah dulu. Pesta minum-minu-

erotisme remaja.

Rencana pesta bikini yang akan digelar para siswa di Jakarta beberapa waktu lalu tentu bukanlah hal baru man keras, seks bebas, yang mengagetkan. Di bahkan yang sempat kalangan pelajar kita, menghebohkan dan sesungguhnya sudah ramai dipublikasikan berkembang tradisi media adalah pesta semacam itu yang seOleh : bikini (pool party) yang cara sembunyi-sembuWahyu Kuncoro SN disiapkan untuk peranyi sudah terjadi. Konyaan kelulusan pelajar disi ini, dimanfaatkan di Jakarta. betul oleh kekuatan Realitas semacam ekonomi yang ingin itu (baca : pesta bikini) meski bemeraup keuntungan. Maraknya lum sempat terlaksana tentu medunia hiburan, penyalahgunaan rupakan potret buram pendidikan hotel dan penginapan untuk prakkita. Karena aktivitas semacam itu tik seks bebas dan prostitusi adalah jelas sangat jauh dari nilai-nilai bukti betapa kegiatan ekonomi yang diajarkan di sekolah. Namun tidak lagi mempertimbangan asdemikian, menyalahkan siswa atas pek morolitas dalam mengeruk peristiwa semacam itu tentu juga keuntungan. Dunia anak muda bukan hal yang bijak dan akan betul-betul menjadi lahan yang embisa menyelesaikan masalah. puk untuk dieksploitasi agar bisa Lulus SMA/SMK bisa jadi dipanmenghasilkan keuntungan. dang sebagai simbol berakhirnya Di kota – kota Besar semacam ‘belenggu’ bagi siswa untuk meJakarta dan Surabaya, di kalangan masuki fase kemerdekaan sebagai anak muda, sudah banyak berdiri anak muda. Kalau semasa sekolah, event organizer (EO) yang siap mereka masih terikat dengan stigma menggelar pesta ‘khas’ anak muda sebagai pelajar yang serba dilarang, yang menawarkan dan mamfasilimaka ketika mereka meninggalkan tasi gelegak sisi erotisme mereka. bangku sekolah melepas status pelaPraktik ini dengan mudah bisa jar, larangan-larangan yang secara dilihat dari acara-acara perayaan sosial melekat pada status pelajar ulang tahun atau pesta-pesta anak seolah tidak berlaku lagi. muda yang menawarkan cita rasa Inilah mungkin yang melahirerotisme khas anak muda. kan gelegak yang besar bagi para pelajar SMA/SMK untuk merasa Kepedulian Bersama perlu merayakan kelulusan sekoPerayaan kelulusan memang lah. Sehingga jangan kaget ketika tidak harus menjadi menjadi momok menemukan kenyataan bahwa peryang menakutkan, namun demikian ayaan kelulusan SMA/SMK acap tentu juga tidak bisa dibiarkan kalau diekspresikan secara ‘bebas’ yang ada kecenderungan momentum ini cenderung mengabaikan nilai-nilai akan jadi ajang praktik-praktik perisosial yang selama ini ini dianglaku menyimpang pelajar kita. gap membelenggu mereka. Lulus Semua pihak sepatutnya wasSMA/SMK seolah menjadi era pada dan ikut serta berperan baru bagi mereka untuk bebas atau mendorong agar momentum perdibolehkan secara sosial melakukan ayaan kelulusan sekolah ini bisa minum-minuman keras, seks bebas berlangsung secara baik, dan dan ‘perilaku dewasa’ lainnya. bahkan mampu menjadi ajang Berkembangnya perilaku mebagi para pelajar tersebut untuk nyimpang para pelajar utamanya menunjukkan kreativitasnya. ketika ingin merayakan kelulusan Pemerintah dalam hal ini Dinas bukan saja dipicu oleh derasnya Pendidikan baik di level provinsi serangan budaya global yang begitu maupun kabupaten/kota dituntut hebat masuk ke benak pelajar lewat untuk terus kreatif dalam membuat dunia maya dan beragam media kebijakan di bidang pendidikan sosial, tetapi juga secara masif diagar proses pendidikan di sekolah fasilitasi oleh kekuatan kapitalisme di masing-masing wilayah bisa global yang benar-benar mengeksemakin memperkukuh ketahanan ploitasi sisi-sisi sensualitas dan moral remaja dalam menghadapi

godaan dan pengaruh negatif yang deras menyerbu remaja kita.

Sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan tentu memiliki otoritas tertinggi di sekolah dalam merancang kegiatan sebagai implementasi kurikulum belajar agar lebih mampu mengasah sisi kreativitas siswa sehingga tidak tergoda dengan rayuan dan godaan informasi yang terjajakan secara masif lewat internet dan media lainnya. Lingkungan sekolah harus mampu menciptakan ketahanan moral, sehingga ketika ada indikasi ada salah satu anggotanya baik itu siswa apalagi guru yang memiliki kecenderung menyimpang akan dengan cepat terdeteksi.

Masyarakat juga harus semakin menunjukkan kepeduliannya ter hadap kehidupan pelajar di lingkungannya. Praktik perilaku menyimpang pelajar sesungguhnya bisa tumbuh subur ketika masyarakat tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Mengapa? Karena praktikpraktik menyimpang seperti narkoba, minum minuman keras dan bahkan pergaulan bebas kadang terjadi didepan mereka, namun masyarakat cenderung membiarkannya.

Berkaca dari itu semua, maka sejatinya semua pihak bisa berkontribusi untuk ikut serta mendorong dan menciptakan agar prosesi perayaan kelulusan tahun ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadi praktik menyimpang dalam perayaan kelulusan memang tidak bisa kalau hanya diembankan kepada sekolah saja. Harus ada komunikasi yang hangat antara sekolah dan orang tua, didukung oleh menguatnya norma sosial dalam masyarakat sehingga bisa memastikan kalau siswa tidak akan salah dalam melangkah. Bukan itu saja, kalangan aparat hukum seperti polisi dan Satpol PP juga harus secara proaktif melakukan pendekatan kepada para pengelola tempat-tempat hiburan dan penginapan agar tidak memfasilitasi atau menjajakan kegiatan dan aktivitas yang hanya akan menjadi tempat persemaian benih-benih perilaku menyimpang pelajar kita.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya

Pendidikan Mencerahkan Bersama Pancasila “THE end (telos) of education is to produce good citizens, where ‘good’ here is partly determined in light of the constitution of the state.”

K

utipan dari karya Stephan Millett tersebut menjelaskan kaitan kepentingan yang erat antara manusia yang terdidik dan tercerahkan melalui ideologi sebuah negara yang digunakan sebagai kunci kemajuan sebuah bangsa. Begitupun demikian dengan bangsa ini, yang hanya akan bisa maju dan tak terus tertinggal dari bangsa - bangsa lain jika memiliki manusia - manusia pintar dan berintegritas.

Pada konteks itu pula, sistem pendidikan yang tepat rntak lagi dapat ditawar. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pun rnmenjadi sebuah keharusan yang wajib dikelola secara optimal oleh pemerintah. Tiada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak menyediakan pendidikan secara merata, adil, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

Benar bahwa pendidikan memang selalu menjadi fokus kendati pemerintah silih berganti.

Ia mendapat perhatian utama, anggaran negara yang digelontorkan untuk pendidikan pun selalu yang terbesar. Namun, harus kita akui, output dari pembangunan di sektor pendidikan belumlah menggembirakan. Dalam daftar indeks pembangunan manusia yang salah satunya diukur dari pendidikan, misalnya, posisi Indonesia masih berkutat di urutan ke108 dari 187 negara pada 2014.

Perlu keseriusan luar biasa bagi pengelola negeri ini untuk membuat rakyatnya pintar. Tak cuma pintar, rakyat Indonesia mesti berkepribadian dan kita patut menyambut baik karena pemerintah tampak gigih mewujudkan syarat - syarat ideal bagi kemajuan bangsa itu.

Pemerintah sadar betul bahwa generasi yang pandai dan berkarak-

degradasi moral meluas, sehingga jati diri bangsa tidak terjaga, membuat bangsa ini karut marut dan lemah. Pendidikan tidak berperan optimal menangkal ekses kemajuan teknologi dan globalisasi. LingOleh : kungan makin memAni Sri Rahayu buruk, dan anak-anak rentan terpengaruh.

Menepis “Alergi” Pendidikan nilai - niPendidikan lai Pancasila menPancasila jadi pilihan terbaik, meskipun Gelombang reformasi pada kita ”terlambat” menyadari, dan 1998 seolah - olah ingin menyapu seolah - olah baru merasa ”panik”. simbol dan warisan orde sebeTawuran, kriminalitas, narkoba, lumnya, tak terkecuali Pancasila. dan seks bebas menyentuh kaum Ada kesan era baru itu ”alergi” terpelajar. Kondisi ini baru terfordengan semua label Pancasila. mulasi pada 2012. Diskusi para Penataran Pedoman Penghayatan ahli akhirnya menemukan solusi: dan Pengamalan Pancasila (P4) pendidikan karakter. Bergegaslah dan Pendidikan Moral Pancasila Mendikbud M Nuh (waktu itu) tak lagi mendapat tempat. Saat menyiapkan dana ratusan miliar Soekarno pencetus Pancasila untuk kurikulum berbasis pendi”bangkit” pada Pemilu lalu, juga dikan karakter. tak ada keberanian ”menjual” kePenerapan Kurikulum 2013 termasan Pancasila. Mungkin masih nyata tidak mudah. Menteri Anies ”alergi” dan takut tidak laku. Bermenyebutnya sebagai kurikubeda dari Menteri Pendidikan dan lum ”setengah matang”, sehingga Kebudayaan Anies Baswedan. penerapan menyeluruh menunggu Peringatan Hari Pendidikan uji coba hingga 2018. Anies pun Nasional, Sabtu lalu ekspilit mengubah model ujian nasional mengangkat tema ”Pendidikan dan menerapkan indeks integritas. dan Kebudayaan sebagai Gerakan Menekan kecurangan melalui jalur Pencerdasan dan Penumbuhan hukum dan memberi penghargaan Generasi Berkarakter Pancasiatas kejujuran siswa. la”. Mantan Rektor Universitas Transformasi nilai dimulai dari Paramadina itu yakin, lima sila hal - hal kecil, peran dan hubungyang merupakan kristalisasi nian guru - orang tua diintesifkan. lai - nilai luhur dalam kehidupan Menteri Anies juga tidak ragu masyarakat, sekaligus jati diri mengajarkan nilai - nilai Pancasila bangsa ini, adalah karakter yang sebagaimana amanah konstitusi. sesungguhnya.

Tentu tidak mudah mengubah Pengunggahan ”tema lama” mindset pendidikan menjadi paitu akan menjadi tonggak maniradigma akademik dan karakfestasi pendidikan sebagai proses ter. Implementasi Pendidikan pembelajaran secara seimbang Pancasila mutlak membutuhkan antara kecerdasan dan pendidipolitical will elite politik dan kan moral. Kita sulit menampik, kesungguhan semua stakeholder dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan, terutama guru, siswa, pendidikan moral mengalami dan orang tua. penurunan, bahkan pengabaian.

Bagi Menteri Pendidikan dan Pendidikan terjebak pada inteKebudayaan Anies Baswedan, lektualisme. Nilai - nilai humanis gerakan pencerdasan dan pependidikan pun hambar. Gejala terlah yang akan menentukan masa depan Republik ini. Pemerintah juga sadar, kita sudah cukup lama melupakan kepribadian luhur bernama Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengelola pendidikan.

numbuhan generasi berkepribadian Pancasila ialah ikhtiar menuju pembentukan generasi yang berkualitas dalam arti sesungguhnya. Berkualitas dari sisi otak, berkualitas pula dalam hal kepribadian.

Semangat itu pun klop dengan misi pelaksanaan ujian rnnasional (UN), yang hari ini diberlakukan untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP). Lewat kebijakan Mendikbud Anies Baswedan, paradigma UN diubah total. Sebelumnya, UN menjadi syarat mutlak kelulusan siswa, tetapi mulai tahun ini syarat itu ditanggalkan karena memang terlalu banyak mudarat yang ditimbulkan.

Tatkala masih menjadi penghakiman atas kelulusan, UN ialah hantu paling menakutkan bagi anak didik. Amat banyak siswa yang kemudian menempuh segala upaya untuk lolos dari UN. Tak sedikit yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan mencari bocoran jawaban.

UN pun menjelma menjadi pemicu generasi bermental curang. Ada pula yang lantas berpikir irasional, umpamanya dengan mendatangi makam, demi lulus UN. Kini, UN tak lagi menjadi penghakiman, tetapi merupakan ajang pembelajaran. Ia sarana pemetaan sekaligus syarat masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Ia telah kembali ke jalur yang benar demi pembentukan anak didik yang cerdas, berkarakter, dan rasional. Meski begitu, upaya membangun generasi yang cerdas dan berkepribadian tak cukup hanya semangat di atas kertas, tetapi harus diimplementasikan secara nyata.

Sebuah bangsa mustahil dapat bertahan dalam persaingan jika hanya mengandalkan sumber daya alam. Bangsa yang hebat ke depan ialah bangsa yang dihuni manusia - manusia berkualitas. Itulah tugas kita untuk memastikannya.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 13 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Wali Kota Ancam Pidanakan PNS Jual Beli Jabatan Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus, memberikan peringatan keras kepada seluruh PNS menjelang mutasi jabatan di jajaran Pemkot Mojokerto. Orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini akan mempidanakan PNS yang melakukan jual beli jabatan di level apapun.

Wali kota sangat tegas menyatakan, pihaknya sangat transparan mengelolah pemerintahan dan anti korupsi. Sebab akar masalah dari korupsi itu tidak transparan. ‘’Saya sudah tidak tedeng aling-aling. Siapapun yang beli dan jual jabatan, keduanya akan saya kenakan sanksi sebab itu adalah ranah pidana. Kalau perlu tangkap tangan,’’ seru wali kota, saat membuka Diklat calon kepala sekolah se-Kota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya, Selasa (12/5) kemarin.

Diklat selama lima hari bertempat di Gedung Diklat BKD Jl Raya By Pass Kota Mojokerto ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 75 tahun 2014 tentang optimalisasi tata kelola pengangkatan kepala sekolah di Kota Mojokerto.

Badan Kepegawaian Daerah bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

Wali kota menambahkan, secara tegas dirinya sangat anti dengan jual beli jabatan. ‘’Sebab dengan membeli jabatan, seorang PNS kalau sudah menempati posisi jabatan pasti akan mencari balik modal. Dan balik modal kalau tidak dengan ngentit iku ora iso,’’ lanjutnya.

Karena itu, Mas’ud menerang-

kan kepada masyarakat Kota Mojokerto, jika ada pungutan sekolah agar melapor kepada wali kota. ‘’Jangankan Kepala Sekolah, pejabat eselon II saja juga begitu kok. Kami adakan lelang jabatan. Ketika diumumkan saya katakan bahwa sekalipun ini kewenangan dari wali kota, tetapi untuk menentukan pejabat yang terpilih, maka saya gunakan kewenangan saya untuk menetapkan ranking satu dari tes itu untuk ditempatkan menduduki lowongan tersebut,’’ kata wali kota.

Itu semua sebagai upaya Wali Kota Mas’ud Yunus untuk menciptakan pemerintah yang bersih.

Demikian pula calon-calon kepala sekolah nanti dalam Diklat dan tes yang akan berlangsung, wali kota meminta untuk diranking. ‘’Harus ada ranking dan ada nilai. Sehingga nanti kalau ada lowongan jabatan kepala sekolah saya sudah tak repot lagi, rangking yang teratas yang menduduki lowongan itu. Tolong kalau ada rekayasa, lapor kepada saya. Saya Anti jual beli jabatan. Sudah tak bisa ditawartawar lagi,’’ tegas Walikota.

Wali kota juga berpesan kepada calon kepala sekolah agar dalam Diklat ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. ‘’Kalau ingin cepat jadi kepala sekolah,

KELANA

Jadi Jujugan Belajar DPRD Lain, Tapi Tak Bisa Tambah PAD Gresik, Bhirawa Konsistensi Kab Gresik dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda), menarik minat daerah-daerah lain untuk menimba ilmu sekaligus aplikasi yang bisa diterapkan di daerahnya. Selasa (12/ 5) kemarin DPRD Gresik menerima sekaligus enam kunjungan. Namun pelaksanaan Perda tak begitu berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Kedatangan enam kunjungan anggota DPRD itu dari DPRD Nias Barat, yang belajar tentang mekanisme kerja Banmus dan Bangar, DPRD Sedang Bedagai tentang peningkatan produksi pertanian dan irigasi. DPRD Paser Kalimantan Timur belajar tentang sistem kesehatan daerah, DPRD Lampung Tengah tentang sistem kesehatan daerah. DPRD Nganjuk tentang implementasi Undang-Undang Desa, DPRD Lumbuk Lingau tentang ketenaga kerjaan. Mereka diterima DPRD Gresik secara bersama di ruang rapat Paripurna dewan sekitar dua jam.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib membenarkan, telah menerima enam kunjungan anggota DPRD dari berbagai daerah. Mereka belajar mengenai Perda yang sudah diberlakukan di Gresik, kedatangan mereka salahsatunya juga karena banyaknya perusahaan besar. Seperti PT Petrokimia Gresik, PT Semen Gresik dan RS. ‘’Namun begitu, kedatangan para anggota dewan dari daerah itu tak bisa menambah PAD Gresik. Sebab mereka menginapnya tak di Gresik, melainkan di Surabaya. Dipilihnya Surabaya karena hotel memadai begitu juga lainya, sedangkan di Gresik kebutuhan itu tak ada. Jadi banyaknya kunjungan anggota dewan dari daerah lain, mereka fokus belajar saja,’’ kata Nur Qolib.Q kim

Ratusan Personel Jaga Pembebasan Lahan Tol Sumo Gresik, Bhirawa Sedikitnya 602 personel gabungan Polres Gresik, TNI dan Satpol PP Kab Gresik, Jatim menjaga ketat pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) di wilayah itu, karena tidak tercapainya negoisasi pembelian dengan pemilik tanah.

Kepala Bagian Operasional Polres Gresik, Kompol Makung, Selasa (12/5) kemarin mengatakan, penjagaan ketat dilakukan setelah pihak juru sita Pengadilan Negeri (PN) Gresik membacakan putusan terkait pembebasan tanah yang terletak di Dusun Sidomasek, Desa Watestanjung, Kec Wringinanom, Gresik. ‘’Meski demikian, sebelum dieksekusi kami tetap melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik tanah, dan proses negosiasi sempat berjalan alot karena beberapa pemilik rumah keberatan meninggalkan tempat tinggal mereka karena belum terjadi kesepakatan harga,’’ ucapnya.

Dikatakannya, setelah terjadi negoisasi dan pendekatan, beberapa pemilik rumah bersedia keluar serta mengeluarkan barang-barangnya. ‘’Alhamdulillah tak terjadi aksi kekerasan dalam pembebasan lahan ini, sebab sebelumnya sejumlah warga sempat akan melawan petugas, sehingga kami kerahkan ratusan personel,’’ katanya.

Sementara itu, untuk kelanjutan ganti rugi atau konsinyasi, para pemilih tanah diminta datang ke PN Gresik, karena prosesnya akan ditentukan sesuai dengan harga tanah yang berlaku. Sebelumnya, proyek Tol Sumo yang digagas selama tujuh tahun lalu tersendat karena sulitnya pembebasan lahan di Kab Gresik.Q eri

kariyadi/bhirawa

Wali Kota H Mas’ud Yunus menyematkan tanda peserta Diklat Kepala Sekolah. ya rankingnya harus bagus. Sehingga sudah bisa dipastikan kalau rankingnya bagus ya otomatis bisa cepat jadi kepala sekolah, dan semua ini bisa diketahui oleh semua orang secara transparan,’’ jelasnya.

Wali kota berharap, semua aparatur yang ada di Pemkot Mojokerto ini untuk menerapkan kinerja istimewa yang bermakna.

‘’Ini sebuah teori menejemen modern yang artinya kinerja istimewa yang kaya dengan ide, kaya dengan kreasi dan kaya dengan inovasi. Yang hasilnya tak hanya dirasakan tapi membanggakan,’’ harap Walikota.

Endri Agus Subianto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto menyampaikan, Diklat merupakan alur calon kepala

sekolah sebelum seorang guru diberikan tugas tambahan dan dilantik menjadi kepala sekolah. ‘’Tujuan Diklat ini untuk mempersiapkan kepala sekolah yang profesional dan integritas dengan standar kompetensi yang tinggi,’’ katanya.

Peserta Diklat calon kepala sekolah adalah para guru yang telah memenuhi syarat dan di-

nyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan seleksi akademik yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Sebanyak 31 orang peserta terdiri dari guru TK sebanyak 4 orang, guru SD sebanyak 2 orang, guru SMP sebanyak 22 orang, guru SMA sebanyak 1 orang dan guru SMK 2 orang.Q kar

DPRD Dukung Kebutuhan DPD RI Tanyakan Kelangkaan Pupuk ke Petrokimia Anggaran Pilbup KPU Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto menyatakan siap membackup kebutuhan anggaran Pilbup Mojokerto yang diajukan KPU Kab Mojokerto. Jika anggaran yang kini dialokasikan di APBD 2015 tak mencukupi, maka akan disediakan dalam PAPBD mendatang.

Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi menyatakan, hal itu usai menerima komisioner KPU Kab Mojokerto, Selasa (12/5) kemarin. Politikus PDIP ini menambahkan, secara kebijakan dan politis, lembaga DPRD mendukung penuh kebu tuhan KPU. Utamanya terkait penambahan dana untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan digelar Desember mendatang. ‘’Kedatangan KPU ini untuk meminta penambahan dana Pilbup. Secara politik kelembagaan kita siap mendukung penambahan dana itu demi sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pilbup,’’ kata Ismail Pribadi usai menerima tamu rombongan komisioner KPU di ruang kerjanya kemarin.

Selama menerima rombongan KPU, Ismail ditemani pimpinan dewan dan pimpinan Komisi A, diantaranya Wakil Ketua DPRD, HM Sopii (Demokrat), Subandi (Golkar), Ketua Komisi A Edy Susanto (PKB), Wakil Ketua Komisi A

kariyadi/bhirawa

Pimpinan DPRD Kab Mojokerto usai pembahasan anggaran Pilbup bersama komisioner KPU Kab Mojokerto, Selasa (12/5) kemarin.

Diaz Roychan (PAN), Sekretaris Komisi A Sri Yuli Erdiana (PDIP), serta Sekretaris DPRD Abdullah Mukhtar. Sementara rombongan KPU dipimpin Ketua KPU Ayuhanafiq.

Ismail memaparkan, dalam APBD sudah dianggarkan Rp30 miliar untuk penyelenggaraan Pilbup. Namun KPU hendak mengajukan tambahan anggaran Rp9,5 miliar.

DPRD siap mengakomodir permintaan tambahan dana Pilbup itu dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan mulai dibahas bulan depan. ‘’Dalam pembahasan PAK nanti akan kami backup permintaan anggaran KPU itu.

Karena kesiapan anggaran ini sangat menentukan suksesnya

Pilbup,’’ pungkas Ismail.

Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayuhanafiq menjelaskan, jika seluruh perincian kebutuhan Pilbup sudah dijelaskan kepada DPRD. ‘’Mulai dari pembahasan hingga perincian penggunaan anggaran KPU, sudah saya jelaskan ke dewan.

Termasuk diantaranya kami mengajukan tambahan dana,’’ tambah Yuhan, sapaan akrab Ayuhanafiq.

Perincian anggaran, menurut Yuhan, diantaranya untuk alat peraga, pembuatan kertas suara hingga biaya pengamanan. ‘’Sudah disepakati dengan dewan bahwa kekurangan kebutuhan anggaran akan disiapkan dalam APBD perubahan nanti,’’ pungka Yuhan.Q kar

Muktamar Jangan Hilangkan Marwah Ulama Sidoarjo, Bhirawa Usulan Ketua Muktamar NU Jatim, Saifullah Yusuf soal pemilihan Rois Aam Muktamar NU ke 33 yang akan dilakukan Agustus mendatang dengan cara Ahlul Halli Wal Aqdy (AHWA) atau sistem perwakilan untuk musyawarah mufakat, mendapat kritikan dari Garda Muda NU Provinsi Jatim. Jangan sampai meninggalkan marwah NU. Koordinator Garda Muda NU Jatim, Khalid Muhaimin, Selasa (12/5) menyatakan, statment Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf, soal penerapan sistem AHWA agar tak seperti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), usulan itu dirasa sangat kontra produktif dengan kenyataan.

Sistem AHWA itu sudah ditolak dalam forum Konferensi Besar (Konbes) NU dan Musyawarah Nasional (Munas) NU 2014. Justru hal itu merupakan bentuk perilaku politik praktis, yang secara nyata menabrak ketetapan para Pengurus Wilayah NU se-Indonesia di forum tertinggi setelah muktamar itu. ‘’Ini sudah jelas, meletakkan NU sebagai tempat ‘memainkan’ ambisi politik yang bisa diambil dibalik pemaksaan atas sistem

Saifullah Yusuf

istimewa

AHWA,’’ tegas Khalid Muhaimin.

Muhaimin menandaskan, war ga Nahdliyin harus bisa melihat secara seksama, konsep sosialisasi Pra Muktamar yang dilakukan di Jatim oleh panitia daerah yang diketuai oleh Gus Ipul. Kaum muda NU merasa malu atas peristiwa itu. Sebab, proses sosialisasi Muktamar NU dengan mengajak artis ‘blusukan’ ke daerah-daerah.

Seperti ke tempat umum, RS dan lainnya merupakan so-

sialisasi Muktamar NU yang bercita rasa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub). ‘’Cara inilah pasti menghilangkan marwah Ulama yang berjuang bersama NU selama ini,’’ katanya dengan nada tinggi.

Mantan Ketua Cabang PMII Sidoarjo dan Bendahara PMII Jatim itu berharap, semua pihak membuka kesadaran objektifnya, dengan meletakkan NU dalam posisi yang sangat terhormat. ‘’Saya berharap jangan ada niatan sedikit pun untuk merusak Muktamar ini dengan kepentingan-kepentingan ambisius, yang menyebabkan gawe besar NU ini sebagai ajang pemaksaan konsepsinya sendiri, dengan tidak mengindahkan ketetapan-ketetapan NU secara organisasi yang sudah ada,” jelas Muhaimin itu.

Kalangan muda NU juga tak menginginkan dan menjadikan NU sebagai alat kekuasaan yang tengah dimainkannya. ‘’Dalam Muktamar ke 33 di Jombang mendatang, Garda Muda NU Jatim siap mengawal Muktamar NU yang bermartabat, dengan tak terkotori oleh kelompok-kelompok tertentu,’’ tegas Imin.Q ach

Gresik, Bhirawa Anggota Senator atau DPD RI menanyakan adanya kelangkaan pupuk yang terjadi di berbagai daerah ke Pabrik PT Petrokimia di Kab Gresik, Selasa (12/5) kemarin.

Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Ahmad Nawardi, mengaku sengaja datang ke Gresik untuk menanyakan langsung terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah. ‘’Kami ingin menanyakan adanya selisih antara kebutuhan pupuk dan total alokasi pupuk yang telah diberikan pemerintah kepada petani,’’ ucapnya di Gresik.

Nawardi menjelaskan, berdasarkan data, total alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sebanyak 9,5 juta ton, namun kebutuhan petani 13,5 juta ton, sehingga masih kurang sebesar 4 juta ton. Yang kita bicarakan dengan PT Pertrokimia terkait selisih ini dan memang akan dicarikan solusi, sehingga kelangkaan

pupuk yang terjadi di berbagai daerah bisa segera teratasi.

Menanggapi kedatangan anggota Senator atau DPD RI, Direktur PT Pertrokimia Gresik, Hidayat Nyakman menyambut baik. Namun untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pupuk bersubsidi menjadi tanggung jawab dan merupakan kewenangan pemerintah. ‘’Terkait dengan kekurangan atau selisih kebutuhan dan alokasi tidak ada kaitannya dengan PT Petrokimia Gresik, sebab kami hanya diberi jatah pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 5,2 juta ton, dari total alokasi sebesar 9,55 juta ton,’’ katanya.

Sementara itu, kedatangan DPD RI diikuti empat anggota, yakni H Ahmad Nawardi, Ir Anang Prihantono, Ahmad S Malonda dan M Afnan Hadikusumo. Rombongan Tim Kerja Pupuk Subsidi diterima langsung Direktur Utama Ir Hidayat Nyakman beserta jajarannya.Q ant

Pilkada, Anggota Korpri Sidoarjo Harus Netral Sidoarjo, Bhirawa Misi Korpri seperti yang tertuang dalam UU Nomor 43/2009, salah satunya mewujudkan Korpri yang netral bebas dari pengaruh politik.

Sehingga Korpri sebagai induk organisasi PNS harus mampu mendorong agar ang gotanya bisa bebas dari intervensi politik penguasa.

Sementara itu, DR Evendi Anwar, selaku pembicara pada kegiatan Korpri Sidoarjo, Selasa (12/5) kemarin juga menegaskan, Korpri kini juga harus mengembalikan kedudukan PNS sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. ‘’Tapi jangan lupa, Korpri juga harus bisa mensejahterakan anggotanya, yang selama ini tak pernah dirasakan oleh sebagian besar anggotanya,’’ ujar Evendi, saat memberikan materinya pada ratusan PNS Sidoarjo, di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo.

Sebagai organisasi profesi, lanjut Evendi, Korpri juga harus berperan, agar

karier PNS dapat berjalan sesuai dengan aturan, tanpa adanya dukungan kepentingan penguasa. Keberadaan Korpri dulu memang sempat terjebak menjadi alat politik penguasa. Itu tercermin sejak terbitnya UU Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Golkar. Saat itu Korpri dimanaaftakan oleh penguasa sebagai tim sukses untuk mendulang suara pada partai tertentu.

PNS Sidoarjo memang harus netral. Apalagi pada 9 Desember 2015 mendatang Pilkada serentak termasuk di Kab Sidoarjo yang akan memilih Bupati dan Calon Bupati Baru. PNS Sidoarjo juga pernah mendapat pengarahan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, soal UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menyatakan PNS Sidoarjo diharamkan terlibat dalam Pilkada.

PNS Sidoarjo tak boleh terlibat dalam Pilbup, tapi harus netral dan bebas dari kepentingan politik. PNS tak boleh menjadi Tim Sukses (TS) dan bila dilakukan akan ada sanksinya.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

PNS Sidoarjo anggota Korpri diingatkan agar netral dalam Pilbup.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Gunung Kursi Longsor, Enam Rumah Tertimbun Lumajang, Bhirawa Gunung Kursi yang terletak di Dusun Pasirejo, Desa Purorejo, Kecamatan Tempursari tiba-tiba saja longsor. Longsoran ini akibat kontur tanah tebing yang memang rawan longsor ini labil. Tanah bercampur lumpur dalam jumlah besar langsung saja melorot hingga menimbun 6 rumah warga di bawahnya yang terletak di RT-03/RW-07.

Beruntung, tidak ada korban cedera atau korban jiwa dalam kejadian ini.

Ribowo, Ssos Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa peristiwa lonsgor ini terjadi malam hari, sekitar pukul 19.00. ‘’Tanah tebing tiba-tiba longsor dalam guyuran hujan lebat sejak seharian, hingga menimbun 6 rumah yang ada di bawahnya,’’ kata Ribowo.

Untungnya warga waspada dengan kejadian itu. Sehingga ketika terdengar suara keras dari atas tebing yang disusul longsor, warga yang saat itu belum tertidur cepat berhamburan menyelamatkan diri keluar rumah. ‘’Dari pengecekan kami, 6 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak longsor tersebut, terdiri dari 20 orang,’’ paparnya. Q yat

Gaji PNS Dipungli untuk HUT Nganjuk Nganjuk, Bhirawa Peringatan hari jadi Nganjuk ke 1078 menyisakan masalah, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) mengadu ke DPRD soal gajinya yang telah dipungli dengan dalih untuk sumbangan hari jadi. Pungli yang dialami PNS bervariasi, untuk PNS golongan IV dipotong Rp 30 ribu, golongan III Rp 25 ribu, golongan II Rp 20 ribu, golongan I Rp 15 ribu, Desa/Kelurahan Rp 300 ribu, serta bidan desa Rp 50 ribu.

Sayang saat berada di Kantor DPRD tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui karena seluruh anggota dewan sedang mengikuti bimtek.

“Saya baru tahu kalau ada potongan justru bukan dari sekolah, tapi dari teman, begitu saya tanyakan langsung ke bendahara sekolah, ternyata benar telah ada potongan untuk kegiatan HUT Nganjuk,” terang guru Bahasa Ing-

gris yang mengajar di salah satu SMP. Menurut guru bahasa Inggris tersebut, pemotongan dilakukan untuk gaji bulan April oleh bendahara kecamatan. Sedangkan untuk PNS di lingkup UPTD/UPTB, termasuk guru dan lingkungan sekolah SMP/ MTs/SMK/MA dihimpun lewat bendahara gaji dan disetor ke bendahara kecamatan paling lambat 6 April 2015 lalu.

Pungli gaji PNS tersebut, lanjut sumber Bhirawa, digunakan untuk mengikuti dua kegiatan, yaitu pawai allegoris dan kirab pusaka di mana leading sektor kegiatan adalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbuda) Pemkab Nganjuk. “Malah untuk PNS golongan III dan IV yang memiliki eselon masih menambah Rp 10 ribu,” tegas sumber.

Menanggapi pemotongan gaji PNS, pihak Pemkab Nganjuk dengan tegas mengelak.

Masduqi, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Nganjuk melalui Kepala Disparbuda Nganjuk, Supianto menyampaikan, setiap tahun peringatan HUT Nganjuk telah dianggarkan lewat APBD. Seperti peringatan HUT Nganjuk tahun ini, sedikitnya pemerintah daerah telah meng-

Diduga Maling, Tewas Setelah Dihajar Massa Pamekasan, Bhirawa Mr. X, diduga si Maling, tergeletak tidak bernyawa setelah dihajar masa ketika menggarong di rumah Suham, (42 th), di dusun Kalak, Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Senin (12/5) dini hari.

Informasi di TKP, Mr. X diduga Si maling akan menggarong rumah tersebut itu bersama seorang temannya yang berhasil kabur. Ketika itu mereka masuk rumah dengan merusak kaca nako. Lalu memasuki kamar tidur pasutri (pasangan suami-istri) dan berupaya mengabil kalung emas yang dikenakan Hamimah.

Tersotak, Hamimah, istri korban terbangun spontan berteriak dan merontak melakukan perlawanan. Tidak ayal lagi aksi itu membangunkan seisi rumah dan tetangga sekitar untuk menolong korban.

Si Maling pun kewalahan meladeni amuk massa di Senin pukuk 03.00 Wibb sehingga harus menghembuskan nafas terakhirnya.

Atas peristiwa itu, sejumlah anggota Kanit Serse Polsek Pasean dipimpin Kapolsek, IPTU Adi Siswanto, langsung mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan. Sementara terduga maling, yang sempat singgah di Puskesmas Pasean, hingga berita ini diturunkan belum diketahui identitasnya itu, jenazahnya dititipkan di RSUD Slamet Martodirdjo, Pamekasan.Q din

anggarkan serangkaian kegiatan dari dana APBD, senilai Rp 400 juta lebih. “Mendapat adanya potongan gaji PNS untuk mendanai HUT Nganjuk, kami langsung menanyakan kepada Pak Sekab, dikatakan tegas, tidak ada potongan sepeser pun,” jelas Supianto saat dihubungi lewat phonselnya.

Menurut Supianto, potongan gaji PNS yang terjadi di sejumlah kecamatan di Nganjuk tersebut atas inisiatif pihak kecamatan sendiri, dengan memanfaatkan peringatan HUT Nganjuk. Dana yang terkumpul, tidak sedikit pun yang mengalir ke pantia HUT Nganjuk, melainkan di kelola sendiri di tingkat kecamatan.

Bahkan, ada sejumlah kegiatan yang didanai oleh sponsor, seperti pertunjukan band

“Ari Lasso”, seluruh dananya telah ditanggung oleh sponsor salah satu bank di Nganjuk, senilai Rp 100 juta. Selain itu, masih ada sejumlah pertunjukan yang juga didanai oleh sponsor, seperti pagelaran wayang kulit didanai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. “Karena dana dari APBD masih kurang, terpaksa cari bantuan dari sponsor, bukan dari iuran para PNS,” tegas Supianto.

Supianto menyayangkan pemotongan gaji PNS di tingkat kecamatan berdalih peringatan HUT Nganjuk. Padahal, di masing-masing kecamatan tidak ada kegiatan, semua terpusat di tingkat kabupaten. “Termasuk allegoris dan kirab pusaka, tidak melibatkan kecamatan,” pungkas Supianto.Q ris

Jurnalis Peringati Tragedi 12 Mei 1998

Unsur Pimpinan Komisi II DPRD Dikocok Ulang Sumenep, Bhirawa Unsur pimpinan Komisi II DPRD Sumenep dilakukan kocok ulang. Sebelas anggota Komisi yang membidangi ekonomi itu melakukan pergantian unsur pimpinan. Hasil kocok ulang, AF Hari Ponto, politisi Partai Golkar menggantikan Nurus Salam, politisi Partai Gerindra sebagai ketua Komisi II. Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma mengatakan, kocok ulang terhadap unsur pimpinan Komisi II ini karena sejak dua bulan terahir ini terjadi polemik internal Komisi, ada yang menginginkan ada pergantian ketua dan sebagian pula menginginkan tetap. Sesuai rekomendasi pimpinan DPRD, dua belah pihak yang berpolemik diminta untuk islah, namun upaya islah itu belum menemukan titik terang.

"Opsi kedua memang pimpinan dewan menyerahkan kepada internal komisi.

Hasilnya komisi melakukan pemilihan ulang, hasil pemilihan, AF Hari Ponto, politisi Golkar menjadi ketua Komisi II, wakil komisi Masdawi, politisi Demokrat dan Sekretarisnya Risnawi, politisi PKB," kata Herman Dali Kusuma, Selasa (12/ 5).Q sul

Rabu Pahing 13 MEI 2015

irvan/bhirawa

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri melakukan tes urin ke sejumlah anggota Satpol PP Kota Kediri.

BNN Kota Kediri Tes Urine Anggota Satpol PP Kota Kediri, Bhirawa Buntut adanya oknum PNS Kota Kediri yang tertangkap petugas kepolisian karena konsumsi narkoba beberapa bulan yang lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri melakukan tes urin ke sejumlah anggota Satpol PP Kota Kediri.

Dalam tes urin ini satu per satu petugas Satpol PP dilakukan tes urin, dari sekitar 70 anggota hanya 50 persennya atau sekitar 35 yang melakukan tes urin. Menurut Kasi Pemberantasan BNN Kota Kediri Kompol Sudarto tidak bisanya seluruh anggota di tes Urin karena karena keterbatasan alat. “Kita tidak bisa melakukan tes ke seluruh anggota dan hanya dilakukan secara acak " kata Kompol Budiarto.

Dia juga menjelaskan sejauh ini pihaknya baru menerima 25 pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi, dari 25 pengguna narkoba itu keseluruhan merupakan pengguna narkoba jenis double L dengan kategori ke-

canduan ringan.

Menurutnya karena masih kategori kecanduan ringan mereka hanya menjalani rehabilitasi jalan dan tidak sampai dikarantina, dari data BNN Kota Kediri selama ini yang melapor atau meminta dilakukan rehabilitasi masih tergolong minim. "Kami berharaap masyarakat tidak segan melapor ke BNN jika menemukan ada warga yang kecanduan narkoba, pihaknya menjamin tidak akan memproses hukum dan malah akan memberikan penanganan," terangnya.

Masih kata Sudarto jika tergolong kecanduan kategori berat seperti kecanduan sabu-sabu maka akan direhabilitasi di Rumah Sakit jiwa Menur Malang atau di Lapas Madiun yang kini juga menyiapkan Rumah Sakit Khusus. Sementara itu untuk diketahui dari 35 anggota Satpol PP yang dilakukan tes urin, hasilnya semuanya negatif tidak ada kandungan narkoba dalam urin anggota satpol.Q van

Tuban, Bhirawa Sejumlah jurnalis dari media cetak, TV dan Online kemarin (12/5) melakukan aksi damai di bawah Monumen Pancasila Jl. Teuku Umar Tuban guna mengenang dan mengingkatkan akan tragedi 17 tahun silam atau yang dikenal sebagai tragedi 12 Mei ’98 yang tercatat sebagai sejarah Reformasi di Indonesia.

Para jurnalis yang dulunya juga para aktifis mahasiswa ini melakukan orasi dan tabur bungga dibawah tugu pancasilan serta melakukan tabur bunga guna mengenang peristiwa meninggal sejumlah mahasiawa dalam peristiwa pada saat itu yang hingg saat ini belum terungkap siapa dalang dibalik tragedi tersebut.

Aksi damai ‘melawan lupa’ dengan membawa poster yang bergambarkan tentang tragedi Trisakti serta foto empat aktivis mahasiswa yang meninggal dan belum ditemukan. Para jurnalis ini mengajak pada masyarakat untuk selalu mengingat peristiwa 12 Mei sebagai peristiwa yang sangat bersejarah.

"Bangkitnya gerakan Reformasi yang digawangi oleh aktivis mahasiswa 1998 itu membuat dan membawa era

keterbukaan informasi di negeri ini," ujar Aam Amrullah, salah satu Jurnalis media cetak yang ada di Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut, peserta aksi menilai jika sampai dengan sejauh ini tragdei Trisakti hanya mengadili sejumlah aparat saja tingkat bawahan saja. Sedangkan para jendral yang dulu mengkomandoi penembakan para aktivis mahasiswa yang melakukan Reformasi itu sampai saat ini tidak pernah dibawa ke meja hijau.

"Untuk itu kami insan pers di Kabupaten Tuban berharap para aparatur negara bisa selalu menjaga ruh Reformasi," lanjut Edi Purnomo, Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut mengenang Reformasi itu.

Untuk mengenang dan selalu mengingat para aktivis mahasiswa yang tumbang dalam tragedi Trisakti 1998 para peserta aksi melakukan doa bersama dan tabur bunga untuk para aktivis yang telah meninggal dunia.

Mereka berharap warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban selalu mengingat dengan perjuangan Reformasi itu.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Sejumlah Jurnalis yang bertugas di kabupaten Tuban saat melakukan aksi ‘melawan lupa’ memperingati tragedi 12 Mei ’98 berdoa dan dengan menabur bunga di laut.

Pemkab Siapkan Lahan Hijau 2,5 Hektare Kabupaten Blitar, Bhirawa Mempersiapkan lahan terbuka hijau di wilayah Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar yang berada di Kecamatan Kanigoro, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Ka-

bupaten Blitar mulai membangun ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Kanigoro dengan luas lahan 2,5 hektare.

Diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Blitar, M Khrisna Triatmanto mengatakan , pihaknya

segera membangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kecamatan Kanigoro, dimana wilayah ini sudah ditetapkan oleh Bupati Blitar sebagai lahan terbuka hijau. “Segera akan kami bangun RTH di Kecamatan Kanigoro, dimana Kecamatan

Kanigoro telah ditetapkan sebagai salah satu daerah paru paru Kota di Kabupaten Blitar,” kata M Khrisna Triatmanto.

Lanjut M Krisna Triatmanto, dengan adanya RTH juga berfungsi sebagai sarana rekreasi, tempat pertemuan dan media

olahraga. Bahkan saat ini BLH Kabupaten Blitar telah merintis pembangunan RTH dengan menanam tanaman peneduh dan juga tanaman pagar dilokasi yang telah ditetapkan di Kecamatan Kanigoro dengan luas area mencapai 2,5 hektar.Q htn

Lingkungan Sekolah Asri dan Sarpras Lengkap, Optimistis Bakal Lolos Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Jatim Kunjungi SMAN I Asembagus Ini kabar membanggakan bagi dunia pendidikan di Kota Santri Situbondo. Setelah SMAN I Asembagus dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Situbondo, baru-baru ini. Kabar serupa terungkap kemarin (12/5), setelah SMAN 1 Asembagus kembali kedatangan tim penilai Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. Dari kunjungan tersebut SMAN I Asembagus bertekad bisa melaju ke jenjang sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jatim pada tahun 2015 ini.

Menurut Kepala Sekolah SMAN I Asembagus, Misyari A. Ghany, kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut lolosnya seleksi administrasi yang telah dikirim beberapa waktu lalu yang menempatkan penilaian portofolio SMAN 1 Asembagus sebagai yang tertinggi.

Kata Misyari, ada tiga orang juri yang datang ke SMAN 1 Asembagus . “Mereka tiba pukul 13.30 WIB beserta rombongan dari KLH Situbondo, Dinas Pendidikan dan Kepala SMAN 2 Situbondo. Kedatangan disambut oleh kepala sekolah dan para undang-

an. Ada unsur muspika Asembagus, kepala desa, Puskesmas Asembagus. Tank ketinggalan, komite sekolah juga beberapa instansi lain di wilayah Asembagus ikut memberikan dukungan,” tutur Misyari.

Misyari menandaskan, kedatangan tim penilai disambut dengan atraksi memukau yang dibarengi kreasi siswa-siswi SMAN I Asembagus. Di antaranya, berupa aksi marchingband dan tarian bertema tentang lingkungan hidup.

Selanjutnya, kata Misyari, tim penilai tim penilai beserta rombongan melakukan acara seremo-

nial dengan dilanjutkan dengan penilaian sebagai sekolah adiwiyata.

Ada beberapa penilaian sebagai sekolah adiwiyata yang dilakukan, diantaranya 4 komponen yaitu komponen kebijakan sekolah, komponen kurikulum, komponen partisipatif dan komponen sarana prasarana. Dalam paparan kebijakan sekolah, Kepala SMAN 1 Asembagus mempresentasikan visi dan misi sekolah yaitu Mandalakasi (tekat SMAN 1 Asembagus sebagai sekolah unggul yang Beriman, Berbudaya, Berakhlakul Karimah, Kreatif dan Berprestasi. “Sedangkan penilaian komponen kurikulum, tim penilai lebih banyak berinteraksi dengan dewan guru,” tegasnya.

Untuk gambaran komponen partisipatif, sambung Misyari, dimulai dengan paparan berbagai kegiatan siswa dan sekolah oleh Reza Kandias. Selanjutnya, tim penilai juga menggali informasi

dari warga sekolah dan para undangan sebagai mitra sekolah dalam mendukung program adiwiyata di SMAN 1 Asembagus.

“Terakhir untuk komponen sarana prasarana, tim penilai melihat langsung berbagai sarana prasarana lingkungan hidup yang dimiliki oleh sekolah,” imbuh Misyari.

Masih kata Misyari, proses penilaian yang dilakukan tim penilai baru berakhir sekitar pukul 20.30 WIB. Meski waktu penilai cukup lama, seluruh jajaran dewan guru dan komite sekolah tetap semangat mengikuti proses penilaian hingga selesai.

Dan hasil penilaian secara umum, lanjut Misyari, tim penilai menyampaikan secara umum kegiatan yang dilakukan SMAN 1 Asembagus tergolong bagus.

“Nanti hasil lengkapnya secara resmi dilaporkan dalam waktu dekat ini. Kami sebagai Kepala SMAN 1 Asembagus menyampaikan tekat dan semangat untuk

sawawi/bhirawa

Tim penilai Adiwiyata Provinsi jawa Timur saat melakukan evaluasi dan kunjungan di SMAN I Asembagus, kemarin. membudayakan seluruh warga sekolah peduli terhadap lingkungan hidup. Apapun hasil

penilaiannya nanti, tidak akan menyurutkan tekad ke depan,” pungkas Misyari.Q awi

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 13 MEI 2015

7

KPU Utang Tahapan Pilkada Di Tuban, PPK ‘Disusupi’ Pendamping PKH Pasuruan, Bhirawa Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan terpaksa menalangi (hutang) dana Pemilukada 2015 lantaran sudah memasuki tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ketua KPU Kota Pasuruan, Fuad Fatoni menyampaikan langkah untuk menalangi dana Pemilukada Kota Pasuruan diambil agar Pemilukada di Kota Pasuruan berjalan sesuai rencana.

“Kami akui dana KPU untuk Pemilukada 2015 di Kota Pasuruan belum cair. Tahapan sudah dimulai yakni melantik PPK. Yang jelas dana talangan sementara ini berasal dari dana sekretariatan KPU,” ujar Fuad Fatoni usai melatik anggota PPK se Kota Pasuruan di kantor KPU Kota Pasuruan, Selasa (12/5) sore.

Menurut Fatoni, KPU Kota Pasuruan membutuhkan dana Rp12,6 miliar untuk membiayai pesta demokrasi Pemilukada di Kota Pasuruan. Besaran dana tersebut akan diambil dari APBD Kota Pasuruan. “Kami sudah menyerahkan total biaya Pemilukada di Kota Pasuruan ke Pemkot Pasuruan sebesar Rp12,6 miliar. Hingga saat ini kami masih menunggu pencairan anggaran Pilwali 2015 ini,” kata Fuad Fatoni.

Dalam kesempatan ini, Fatoni meminta agar petugas PPK bekerja secara profesional, independen dan tertib administrasi agar tidak disinyalir menjadi basis pelanggaran pelaksanaan pemilu.

Iapun juga mewanti-wanti anggotanya untuk tidak berlaku curang, atau memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

Disusupi Sementara itu, hingga hari ke lima pendaftaran calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslukab) Tuban, sejak 5 Mei lalu masih sepi pendaftar, dan hingga saat ini (12/5), baru tercatat 50 pendaftar yang tersebar dari sejumlah kecamatan di kabupaten Tuban. “Hingga saat ini baru lima

puluh pendaftar, biasanya akan membludak menjelang akhir pendaftaran, mungkin saat ini mereka masih mempersiapkan berkas persyaratanya,” kata Sullamul Hadi Ketua Panwaskab Tuban (12/5).

Menurut Hadi, Panwaskab masih akan membuka pendaftaran hingga tanggal lima belas mendatang, jadi masih ada waktu beberap hari untuk memenuhi kuota pada setap kecamatan yang jumlahnya minimal enam pendaftar.

“Masih tanggal lima belas besok pendaftarannya, saya pikir masih akan cukup untuk kuota yang kita butuhkan minimal enam pendaftar sebelum seleksi dilaksanakan, sebab biasanya diakhir pendaftaan banyak yang masuk,” kata Hadi.

Lebih lanjut diterangkan, nantinya dari pendaftar pada masingmasing kecamatan akan diambil tiga besar yang kemudian ditetapkan sebagai pengawas kecamatan, dengan komposisi satu ketua dan dua anggota. Dengan begitu akan ada 60 anggota Panwascam yang akan tersebar di dua puluh kecamatan yang ada di Tuban.

Sementara itu, data yang berhasil dihimpun Bhirawa dari kantor Panwaskab Jalan Pramuka

Tuban, ada dua kecamatan yang masih kosong belum ada pendaftar, dua kecamatan itu adalah Kecamatan Semanding dan Kecamatan Rengel. “Dua yang masih kosong, harapan kami dua ini segera terisi,” harap Hadi.

Selain dua kecamatan yang masih kosong, terdapat beberapa kecamatan yang juga masih minim kuota pendaftarnya, yakni Kecamatan Merakurak, Montong, Singgahan, Tambakboyo, dan Kecamatan Soko, kerenam kecamatan itu rata-rata baru dua pendaftar.

Sementara itu di tempat terpisah, Komisi Pemulihan Umum Daerah (KPUD) Tuban dinilai telah kecolongan terhadap anggota PPK yang barusan dilantik (11/5) kemarin, pasalnya dari mereka, ada anggota PPK yang masih aktif sebagai pendamping Program keluarga harapan (PKH) yang merupakan dananya bersumber dari negara.

Mereka yang dinilai masih aktif sebagai pendamping PKH adalah Sunarko PPK dari Kecamatan Rengel yang juga menjalankan tugas pendampinganya di kecamatanyang sama. Terkait hal tersebut, Kasmuri Ketua KPU Kabupaten Tuban saat dikon-

hilmi husain /bhirawa

Ketua KPU Kota Pasuruan, Fuad Fatoni melantik 20 anggota PPK di kantor KPU Kota Pasuruan, Selasa (12/5) sore. firmasi mengaku belum mengetahui, dan jika benar ia tidak akan mempersoalkanya, pasalnya didalam peraturan KPU tidak ada larangan akan hal tersebut.

“Kita belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dari PPK

Dewan Temukan Guru Jadi Peserta Keaksaraan Fungsional

KILAS JATIM

Ratusan Pasangan Usia Dini Terpaksa Nikah Lumajang, Bhirawa Meski jumlah pasangan yang mengajukan pisah kehidupan rumah tangga mencapai ribuan dalam kurun waktu empat bulan sepanjang tahun 2015, namun di sisi lain sejak Januari hingga April 2015, sebanyak 132 pasangan berusia dini di Lumajang, Jawa Timur, menikah dengan dispensasi dari Pengadilan Agama Lumajang. ‘’Rata-rata dispensasi diajukan oleh perempuan di bawah umur yang sudah hamil terlebih dahulu,’’ jelas M Wiyanto, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten.

M Wiyanto mengatakan dari ratusan pasangan yang mengajukan pernikahan karena usia dini ini ada yang usianya baru 13 tahun, ada pula yang 15 tahun. ‘’Semuanya ini karena dipicu pergaulan bebas, mungkin akibat informasi melalui teknologi yang saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi," paparnya.

Ia menambahkan, pasangan usia dini tersebut berasal dari berbagai wilayah kecamatan di Lumajang, sehingga tidak ada terkonsentrasi pada satu daerah saja. "Sebenarnya juga menjadi tugas Pengadilan Agama untuk memberikan wawasan kepada orang tua maupun sekolah agar tidak terjadi perbuatan seperti itu,’’ tandasnya. Q yat

Polisi Sidik Dugaan Korupsi Lelang Aset Kelurahan Bawang Kota Kediri, Bhirawa Usai menaikkan status dugaan korupsi lelang aset di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Polres Kediri Kota kembali melakukan penyidikan dugaan korupsi yang terjadi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Dari data kepolisian polres kediri kota yang diperoleh lensaindonesia.com menyebutkan bahwa dugaan tindak pidana penyelewengan atau penyalahgunaan sewa tanah eks Kelurahan Bawang pada tahun 2011 hingga 2013 negara telah dirugikan sebesar 300 juta.

Modus yang dilakukan oleh Kelurahan Bawang sama dengan yang terjadi di Kelurahan Pesantren, namun pihak penyidik Polresta Kediri hingga saat ini belum menentukan siapa tersangka dalam kasus korupsi yang merugiakan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah ini.

Kasat Rekrim Polres Kediri Kota AKP Made Yogi membenarkan jika dugaan korupsi lelang aset di kelurahan Bawang masuk dalam penyidikan. "Dua yang masuk penyidikan, yakni kelurahan Bawang dan Kelurahan Pesantren " kata Kasat.Q van

yang bersangkutan, jika memang iya, maka kita akan konfirmasi dari pihak atau lembaga yang menanunginya apakah memang ada larangan atau memang diperbolehkan”, ujar Kasmuri kepada wartawan.Q hil, hud

ramadlon/bhirawa

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mencatat, angka penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) di kota santri setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun 2015 ini, selama tiga bulan terakhir tercatat 42 kasus penderita, empat di antaranya adalah lulusan Dolly Surabaya.

392 Orang Meninggal Akibat HIV/AIDS Jombang, Bhirawa Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mencatat, angka penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome di kota santri setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun 2015 ini, selama tiga bulan terakhir tercatat 42 kasus penderita, empat di antaranya adalah lulusan Dolly Surabaya.

Haryo Purnomo, kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Jombang mengungkapkan, sejak tahun 1999, hingga saat ini jumlah penderita HIV/AIDS di kabupaten Jombang sebanyak 762 orang, 392 orang di antaranya meninggal dunia. “Jumlah tersebut terdiri dari 453 laki-laki dan 309 berjenis kelamim perempuan. Rata-rata yang terkena virus ini adalah usia 25 hingga 49 tahun,’’ ungkapnya.

Dikatakannya, angka penderita virus HIV/ AIDS di Kota Santri ini, setiap tahun mengalami kenaikan. Untuk tahun 2010 sebanyak 62 penderita kemudian tahun 2011 sebanyak 82 orang, tahun 2012 misalnya ada sebanyak 105 orang, dan pada tahun 2013, terdeteksi sebanyak 157 penderita.

“Hanya tahun 2014 yang mengalami penurunan, yakni 140 penderita. Sedangkan untuk tahun 2015 ini, selama tiga bulan terakhir sudah mencapai 42 kasus, dengan jumlah lakilaki 26 orang, perempuan 16 orang,’’beber Haryo seraya mengatakan 4 penderita di

antaranya adalah jebolan dari Dolly Surabaya.

Sementara itu dari total 762 penderita di Jombang, sebanyak 370 orang di antaranya yang masih hidup pihaknya terus melakukan pengobatan secara intensif di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Jombang.”

Penyebab utama penularan HIV/AIDS di Jombang ini rata rata berasal dari PSK (Pekerja Seks Komersial). Ini dari yang kami temukan, mayoritas penderita mengaku tertular dari lokalisasi. Mereka terkena saat melakukan hubungan dengan pasangan PSK,’’ ujarnya.

Sementara itu Data RSUD Jombang mencatat sebanyak 90 persen jumlah penderita HIV di Kabupaten Jombang, merupakan warga yang berada dalam usia produktf. Lainnya masuk dalam kategori non produkti, yakni diatas 50 tahun. ’’Benar, yang membuat kami perihatin adalah masih banyaknya penderita dengan usia produktif, yakni usia 25 hingga 49 tahun,’’ ujar dr Hardini Indarwati, Ketua tim HIV/AIDS RSUD Jombang.

Masih menurut dr Hardini, dari 762 penderita HIV/AIDS di Kota Santri, sekitar 700 lebih penderita yang berusia 25 hingga 49 tahun.

Rata-rata, mereka yang datang dan melakukan pengobatan di rumahsakit pelat merah ini terinfeksi virus akibat hubungan seksual. ’’Hampir mayoritas, akibat hubungan heteroseksual, atau seks bebas. Ini yang paling mendominasi. Kalau untuk penularan melalui penasum(penggunaan jarum suntik dari narkoba) sangat sedikit,’’ tambahnya.Q rur

Sampang, Bhirawa Komisi IV DPRD Sampang, menemukan guru menjadi warga belajar (WB) keaksaraan fungsional (KF) 2014, validasi data peserta KF dipertanyakan langsung saat rapat kerja dengan pihak Disdik Sampang di ruang komisi IV DPRD Sampang yang berlangsung secara tertutup di ruang komisi IV. Amin Arif Tirtana ketua komisi IV DPRD nurkholis/bhirawa Sampang, saat diKetua komisi IV DPRD Sampang konfirmasi usai rapat Amin Arif Tirtana tertutup, membenarkan bahwa komisi IV mene- dan orang yang sudah menimukan warga belajar pelak- nggal masuk dalam data, sanaan KF 2014 bukan or- oleh sebab itu, pihak Dinas ang yang buta aksara. pendidikan harus terus meBahkan ditemukan ada guru lakukan validasi data sebelum pelaksanaan,” kata dia. yang mengikuti KF. Sementara Nur Alam ka"Kami menemukan di beberapa kelompok KF, mesti bid pendidikan formal non sudah ada by name by ad- informal (PNFI) Disdik dres tetapi masih saja ada Sampang, membantah jika peserta yang tidak sesuai pelaksanaan KF di Sampang dengan ketentuan, oleh se- ada warga belajar yang terbab itu, kami komisi IV diri dari guru, mungkin alasmendesak pihak Disdik se- an DPRD tersebut data yang gera menvalidasi data war- berasal dari badan pusat ga belajar KF di Kabupaten statistik (BPS) 2011.

Sampang,” tegas politisi Sebelum pelaksanaan kePPP itu, Selasa (12/5). giatan KF data dari BPS Masih dikatakan Amin, tersebut diserahkan pada sepengetehuannya, Kabupa- mitra pelaksana kegiatan ten Sampang angka buta dan harus di validasi terteaksara di Jawa Timur men- bih dahulu datanya, apakah duduki peringkat ketiga ter- nama-nama warga belajar tinggi setelah Kabupaten (WB) sudah sesuai dengan Jember dan Sumenep, seda- aturan apa tidak, jika ditengkan angkanya di Kabu- mukan WB sudah tidak buta paten Sampang berdasar- aksara, atau meninggal, kan data badan pusat sta- maka dicoret tidak masuk tistik (BPS) sejak tahun dalam daftar WB. 2011 kurang lebih 121.000 Masih dikatakan Nur buta aksara. Terakhir tahun Alam, pelaksanaan KF ta2014 sisa buta aksara anghun 2015 ini ditargetkan kanya berkisar di 61 ribu.

6000 wb di Kabupaten Sam“Kami berharap milyaran dana yang digelontorkan di pang, dengan masing-maKabupaten Sampang sejak sing kelompok sebanyak 10 2011 hingga tahun ini, benar- orang dan anggarannya benar dimaksimalkan se- Rp.2.800.000. sedangkan suai target sasaran yang usia WB minimal usia 15 ada, jangan sampai data or- tahun dan maksimal 59 ang yang bukan buta aksara tahun.Q lis

Bojonegoro Masih Berlakukan Status KLB DB, Lima Nyawa Melayang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) sampai saat ini masih menyatakan jika status Kejadian Luar Biasa (KLB) Deman Berdarah (DB) di Kabupaten Bojonegoro masih berlaku. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Dr Sunhadi melalui Kabid Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat (PKM), Suharto, Selasa (12/5) kemarin.

achmad basir/bhirawa

Bojonegoro masih waspada status KLB Demam Berdarah, seorang petugas sedang melakukan pemfogingan diwilayah kota Bojonegoro.

Menurutnya, status KLB wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bojonegoro masih berlaku sampai saat ini, dan itu sudah tertuang dalam SK Bupati Bojonegoro No. 188/79/ KEP/412.11/-2015 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) tertanggal 6 Pebruari 2015 berlaku sampai akhir bulan Mei 2015 mendatang. “Jadi sampai sekarang Bojonegoro masih berstatus KLB DBD,” tegasnya.

Disampaikan, jika sampai awal

bulan Mei kasus DBD memang mengalami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya namun hal itu tidak langsung membuat status KLB dicabut.

“Sesuai SK status KLB DBD sampai akhir bulan ini, nantinya apakah itu berhenti atau diperpanjang tergantung kondisi.Dan hal itu menunggu petunjuk dari Bupati,” jelasnya.

Sementara itu data yang ada dikantor Dinas Kesehatan menyebutkan, di Kabupaten Bojonegoro sampai awal bulai Mei 2015 se-

karang ini tercatat ada lima kasus Demam Berdaran Dangue (DBD) yang berakhir dengan meninggal dunia atau tidak bisa diselamatkan.

Lima korban meninggal dunia akibat DBD yaitu dua dari Kecamatan Gayam, dua kecamatan Kota Bojonegoro dan satu kecamatan Kedungadem. Saat dikonfirmasi terpisah Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Dr Wheny Dyah P membenarkan hal tersebut. “Sampai awal Mei 2015 memang sudah ada trend penurunan kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) dikabupaten Bojonegoro hal tersebut juga harus menjadi perhatian karena saat ini bulan-bulan pergantian musim,” terangnya.

Dikatakan, Januari 2015 ada 99 kasus DBD 1 meninggal dunia, Februari ada 91 kasus 2 me-

ninggal dunia, Maret 73 kasus 1 meninggal dunia, April 29 kasus 0 meninggal dunia dan sampai awal Mei ini sudah ada 2 kasus DBD 1 meninggal dunia. “Dari 28 Kecamatan yang ada di wilayah Bojonegoro daerah endemis terjadi di 25 desa di kecamatan Baureno, Balen, Kalitidu, Kapas, Kedungadem, Gayam, Ngraho, Padangan dan Purwosari,” pungkasnya.

Bahkan selain itu pihaknya juga melakukan upaya pencegahan penyerangan DBD dengan melakukan fogging dikawasan-kawasan endemis yaitu kawasan kumuh dan berpenduduk padat.

Dan sejauh ini sendiri kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 72 kali. “Kami selalu mengadakan pertemuan dengan Puskesmas untuk melakukan pencegahan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD),” imbuhnya.Q bas

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pahing, 13 MEI 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

12,928.00

SGD

9,793.74

9,694.79

EUR

14,546.61

14,400.50

JPY

10,867.18

10,756.30

GBP

19,743.70

19,539.38 Trie diana/bhirawa

Pendapatan hotel mengalami penurunan selama pertumbuhan ekonomi nasional melambat.

Sumber: Bank Indonesia (5 MEI 2015)

Pengusaha Hotel Terdampak Lambannya Pertumbuhan Ekonomi

RAGAM EKBIS

Surabaya, Bhirawa Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2015 yang hanya mencapai 4,71 persen sangat mempengaruhi pendapatan bisnis perhotelan khususnya di Jawa Timur. Pendapat perhotelan menurun hingga 30 persen selama selama kuartal I-2015.

“Jelas sangat menganggu secara mikro pertumbuhan maupun pendapatan hotel dengan kondisi ekonomi yang melambat dalam kuartal I ini,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, M Soleh, Selasa (12/ 5) kemarin. Soleh menambahkan, selama pertumbuhan ekonomi turun maka pendapatan hotel juga turun dan apabila pertumbuhan ekonomi naik, pendapatan

Simas MSIG Serahkan Bantuan ke SOS Children

Surabaya, Bhirawa Perusahaan asuransi jiwa, Sinarmas MSIG Life memberikan bantuan Rp250 juta ke SOS Children’s Villages Semarang. Selain itu juga menggelar seminar edukasi finansial serta program sukarelawan karyawan .

Program Share Your Smile merupakan wadah perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia.

Kegiatan ini telah kami mulai sejak 2014 lalu,” jelas Hidehiko Tomishima, Wakil Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life, Selasa (13/ 5). Gregor Hadi Nitihardjo, Direktur Nasional SOS Children’s Villages Indonesia mengatakan, sangat mengapresiasi dukungan lanjutan Sinarmas MSIG Life kepada SOS Children’s Villages Indonesia. ‘Share Your SMiLe’yang digagas Sinarmas MSIG Life sangat dekat dengan visi dan misi. “Bagi anakanak kami, kepedulian ini menjadi bukti bahwa mereka tidak sendiri menjalani kehidupan. Sebaliknya, banyak pihak yang bersedia memberikan limpahan kasih kepada mereka,” kata Gregor Hadi Nitihardjo. Q ma

Tata Ace Yakin Saingi L-300 dan Grandmax

Surabaya, Bhirawa PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI), Agen Pemegang Merek (APM) Tata Motors di Indonesia produsen mobil pick up merek Tata Ace, sangat yakin bisa bersaing dengan dua produk mobil pick up yang sudah ada dipasaran, yakni Mitshubisi L-300 dan Grandmax. Budiono Oei Area Manager Tata Mobil Jatim mengutarakan, produk Tata Ace memang telah berjalan sejak 3 tahun yang lalu, kini penjualan Tata Ace yang di klaim memiliki bak paling panjang di antara dua produk pesaing tersebut mulai diminati masyarakat. Sejak dirilis di masyarakat Jatim, kini penjualan Tata Ace telah mencapai 568 unit, memang secara jumlah masih kalah jauh tetapi kecenderungan peningkatan selalu ada.

Kami selalu melakukan promosi melalui media sosial, blackberry massanger, dan selebaran yang kami bagikan ke masayrakat.

Terutama untuk jalan yang banyak memiliki toko bangunan. Selain itu pemberian cash back juga sebagai salah satu cara promosi penjualan produk kami. Karena kami sadar, untuk bersaing dengan dua produk yang telah ada tersebut masih susah tetapi tidak menutup kemungkinan 10 tahun mendatang, kami akan bisa mendekati. Q wil

Pemprov, Bhirawa IndeksTendensi Konsumen (ITK) Jawa Timur pada Triwulan 1 – 2015 sebesar 100,51 artinya kondisi ekonomi relatif stagnan dibandingkan dengan Triwulan 4 – 2014 yang mencapai 110,23.

Kondisi tersebut disebabkan secara makro ekonomi triwulan 12015 tidak sebaik triwulan sebelumnya.

Secara umum, meskipun mengalami perlambatan ekonomi, tingkat optimisme

konsumen Jawa Timur pada Triwulan 1 – 2015 masih terjaga dengan baik. Angka di

BOJONEGORO

HILANG STNK nopol P 2009 EN a/n Andi Sastriawan, ST, Kel. Mimbaan rw 03/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 885/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3548 Fe, a/n Saiful Fikri, Ds. Jati Sari, rw 02/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 886/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2841 EA, a/n P Buro, Ds. Telempong rw 01/01, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No. 887/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4790 ES, a/n Ersandi, Ds. Pesisir rw 01/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 888/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 6129 AA, a/n Akhib Septiono F, Ds Dukoh Kec Ngasem Bjn No. 903/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4757 BU, a/n Lina Turohmah, Ds Mulyoagung Kec Bojonegoro Bjn No. 904/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3394 DG, a/n Etty Rahayu Nurhayati, Ds Sumodikaran, Dander Bjn No. 905/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6045 CO, a/n M.Zuhri, Ds Ngemplak Kec Baureno Bjn No. 906/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3447 DH, a/n M.Ghoni, Ds Sumberagung, Kec Kepohbaru Bjn No. 907/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5990 DZ, a/n Lukito, Ds Batokan Kec Kasiman Bjn No. 908/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5269 CH, a/n M.Heri P, Ds Kedungdowo Kec Balen Bjn No. 909/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6121 CU, a/n Rina Lis L, Jl Hayam Muruk Kec Bjn No. 910/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5836 AY, a/n Suparno, Ds Wotangare Kec Kalitidu Bjn No. 911/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3256 DI, a/n Rusmiono, Ds Deling Kec Sekar Bjn No. 912/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6607 DI, a/n Tuminah, Ds Klepek Kec Sukosewu Bjn No. 913/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3671 DR, a/n Wanto, Ds Sumberarum 7/3 Kec Ngraho Bjn No. 914/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6361 CU, a/n Imam Hadi, Ds Bancer 5/2 Kec Ngraho Bjn No. 915/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5994 DA, a/n Dasi, Ds Banjarsari Kec Trucuk Bjn No. 916/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6693 DQ, a/n Mey Ekasari, Ds Banjarsari, Kec Trucuk Bjn No. 917/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4326 CR, a/n Budi Riantoro, Ds Kedungringin 8/2 Kd.Adem Bjn No. 918/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4478 B, a/n Diah Lestari Shinta D, Perumda Blok V Bjn No. 919/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2513 CT, a/n Diah Puji I, Jl Serma Kusnan Bjn No. 920/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5573 DY, a/n M.Fenhung, Ds Nglumber Kec Kepohbaru Bjn No. 921/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 4268 DE, a/n Fatkur, Ds Pelem, Kec Purwosari Bjn No. 898/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2629 AZ, a/n Kasmin, Ds Tondomulo Kec Kedungadem Bjn No. 899/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6246 DH, a/n Suhud Widodo, Ds Sendangrejo, Kec Dander Bjn No. 900/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4086 DC, a/n Muntini, Ds Pandantoyo Kec Temayang Bjn No. 901/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 9 BT, a/n Hendrik Afianto, Ds Mayangkawis Kec Balen Bjn No. 902/IMB/BI-II/2015

pendapatan 40 persen selama 3 bulan pertama. Penyebabnya adalah kebijakan larangan rapat-rapat lembaga pemerintah di hotel, walaupun kini sudah diperlonggar,” pungkasnya.

Sehingga pendapatan turun ada yang sampai 40 persen, dimana pPendapatan hotel paling banyak dari rapat-rapat, sementara kamar untung bersih hanya Rp 150.000/kamar. “Kalau tamu datang, nggak ada rapat maka mati hotel,” tuturnya.

Menurut General Manager Mercure Grand Mirama Surabaya, Sugito Adhi, dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu sebenarnya tidak begitu banyak perubahan hampir sama sehingga pengaruhnya tidak begitu signifikan namun terasa. Q riq

Tingkat Optimisme Konsumen Terjaga Baik

SITUBONDO

HILANG STNK, Mb Bus Hyundai, th. 2007, Silver Net Komb, AG7503UR, a/n. Sigit, Ds. Selorejo, Ngunut-T.Agung No. 889/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Honda Stream, th. 2003, Abu-abu Md Mtl, AG1960RS, a/n. Titis Suprihatin, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No. 890/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Bus Hyundai, th.2007, Silver Met Komb, AG7509UR, a/n.Sigit, Ds.Selorejo,Ngunut-T.Agung No. 891/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Bus Hyundai,th.2007,Silver Met Komb, AG7495UR, a/n. Sigit, Ds.Selorejo, Ngunut-T.Agung No. 892/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Bus Hyundai, th.2007, Silver Met Komb, AG7505UR, a/n. Sigit, Ds.Selorejo, Ngunut-T.Agung No. 893/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th.2014, Putih, AG5050RAY,a/n.

Atut Hernawati, Ds.Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 894/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Motor Honda,th.2010, Violet Silver, AG2910RB, a/n. Usman Efendi, Ds.Kepuh,Boyolangu-T.Agung No. 895/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Yamaha, th.2007, Biru, AG6718SJ, a/n.

Suhainiah, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No. 896/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th.2012, Hitam, AG4070OM, a/n.

Nova Hadi Praswanto, Ds.Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No. 897/IMB/BI-II/2015

akan naik di kuartal ke II ini. “Perkiraan saya bulan Mei pasti akan ada kenaikkan pendapatan meskipun di bulan Juni hingga Juli okupansi hotel mengalami penuruan akibat adanya puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia yang dikutip di detikfinance mengungkapkan faktor penyebab ekonomi Indonesia lesu di awal tahun salah satunya faktor kebijakan pemerintah yang memukul sektor usaha, meskipun ada pengaruh dari perlambatan ekonomi global.

“Kondisi pahit di awal tahun ini termasuk yang dirasakannya sebagai pengusaha lintas bisnis. Misalnya sektor perhotelan, sektor ini mengalami penurunan

Meskipun Alami Perlambatan Ekonomi

KEHILANGAN

TULUNGAGUNG

juga naik karena perhotelan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Sementara dampak yang dialami perhotelan yakni okupansi tumbuh stagnan dan lebih cenderung turun. “Kebijakan pemerintah salah satunya yang membuat pendapatan hotel turun seperti adanya kebijakan dari Presiden Jokowi untuk melakukan penghematan dan efisiensi,” ujarnya.

Selain itu juga adanya kebijakan larangan rapat lembaga pemerintah di hotel, meskipun kini sudah diperbolehkan kembali. “Pendapatan hotel paling banyak dari rapat-rapat kalau keuntungan kamar tidak seberapa, namun kini corporate juga sudah mulai mendominasi,” kata Soleh.

Ia menyakini pertumbuhan ekonomi

atas 100 mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa Timur masih tetap optimis dalam mengatur konsumsi rumah tangganya.

“Dengan indeks di atas 100, mengindikasikan bahwa roda perekonomian di Jawa Timur masih cukup dinamis di tengah makro ekonomi yang kurang menguntungkan. Konsumsi rumah tangga ini diperkirakan akan semakin meningkat pada triwulan berikutnya seiring mulai masuknya bulan Ramadhan dan musim liburan sekolah,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah, Selasa (12/5).

Dijelaskan pula, tingkat optimisme konsumen pada Triwulan 1 – 2015 mengalami penurunan 9,48 poin dibandingkan triwulan Triwulan 4 – 2014. Kenaikan harga beras memberikan andil melambatnya ITK di Triwulan 1 – 2015.

“Sebagian besar bagi masyarakat Jawa Timur merasa melambungnya harga beras pada awal tahun 2015 membawa dampak yang cukup be-

rarti. Kenaikan harga beras cukup terasa di hampir semua wilayah,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, berlakunya kenaikan BBM bersubsidi per 18 November 2014 juga masih terasa dampaknya terhadap kegiatan ekonomi di Jawa Timur, hal ini dapat dirasakan dengan masih tingginya harga kebutuhan pokok di pasar.

Dikatakannya, walaupun pada bulan Januari pemerintah menurunkan lagi harga BBM, hal ini tidak berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok di pasar. Nilai kurs rupiah yang cenderung melemah menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami perlambatan. “Terutama untuk kegiatan perdagangan barang-barang impor akan mengalami penurunan, karena masyarakat cenderung menunda untuk membeli barang yang sifatnya tidak urgen. Walaupun pada kenyataannya pelemahan rupiah ini terjadi juga karena adanya faktor eksternal yaitu perekonomian AS yang menguat,” katanya.

Pada Triwulan 1 – 2015 indeks pendapatan tercatat

sebesar 97,83 tidak seoptimis kondisi Triwulan 4 – 2014 yang sebesar 108,97. Melambatnya indeks pendapatan karena aktivitas ekonomi belum banyak bergerak pada triwulan ini bahkan cenderung menurun dibanding Triwulan 4 – 2014 sehingga mempengaruhi pendapatan penduduk.

Berbeda dengan Triwulan 4 – 2014, yang kondisinya masih terdapat tambahan pendapatan berupa bonus akhir tahun dan tambahan pendapatan lain bagi karyawan/pegawai.

Meskipun melambat, dua komponen pembentuk ITK pada Triwulan 1 – 2015 lainnya mempunyai persepsi tingkat optimisme masih di atas 100.

Indeks pengaruh inflasi terhadap tingkat pengeluaran rumah tangga Triwulan 1 – 2015 tercatat 106,74, meskipun lebih rendah dibanding Triwulan 4 – 2014 sebesar 111,52. Diduga angka inflasi yang rendah dan cenderung .

Deflasi yang memberikan dampak positif pada indeks kaitan inflasi terhadap konsumsi barang dan jasa. Q rac

Pelabuhan Benoa Berstandar Internasional

Surabaya, Bhirawa Dinas Hidro-oseanografi TNI AL (Dishidros) telah melakukan pemetaan alur pelayaran yang menuju Pelabuhan Benoa. Hasilnya Pelabuhan Benoa mampu untuk dilewati kapal besar sesuai standar internasional. Hasilnya dipublikasikan ke seluruh dunia dalam peta ENC (peta navigasi elektronik). Dishidros merupakan satu-satunya Lembaga Hidrografi Militer di Indonesia yang mempunyai kewenangan dan legalitas di bidang hidrografi dalam

menyiapkan dan menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi berupa peta laut (peta kertas maupun peta navigasi elektronik).

Diawali dengan tahap pemetaan, kemudian dilakukan pengecekan lapangan sehingga dinyatakan alur Pelabuhan Benoa mampu untuk dilewati kapal besar sesuai standar internasional.

“Dengan dipublikasikan peta laut ENC Pelabuhan Benoa, maka kapal-kapal besar dengan draft yang dalam seperti kapal pesiar besar, tidak ragu lagi untuk

sandar di Pelabuhan Benoa, ” kata GM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa Capt. Ali Sodikin, Selasa (13/5). Pemetaan alur Pelabuhan Benoa ini merupakan tindak lanjut dari “blusukan” Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo bersama Deputi Pengembangan SDM Kemenko Maritim, Kementrian Pariwisata, serta instansi-instansi maritim terkait saat menghadiri rapat evaluasi pelayanan kapal penumpang pesiar yang diselenggarakan Pelindo III awal April lalu.

Selanjutnya Dishidros melakukan survey Hidrooseanografi dengan skala besar yaitu 1:2000 untuk pembuatan peta laut alur dan kolam dan ENC baru dengan kategori berthing.

Survey hidro-oseanografi di Pelindo III Benoa dilaksanakan dengan kriteria khusus International Hydrographic Organization (IHO) yang bertujuan memastikan keamanan navigasi yang diperlukan oleh kapal-kapal yang membutuhkan kepastian kedalaman yang akurat dan aman. Q ma

Efek Diberlakukannya PPH Satu Persen

Harga Gabah Kering Turun, Bulog Kesulitan Serap Beras Petani Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan meminta agar Bulog secepatnya turun tangan terkait harga gabah kering panen di tingkatan petani terus menurun. Pasalnya, para petani mulai khawatir kenaikan ini merupakan permainan tengkulak.

Disisi lain, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur menyatakan kesulitan menyerap beras dari petani karena diberlakukannya pajak penghasilan (PPh) sebesar satu persen dari harga jual komoditas tersebut.

“Bulog harus turun tangan langsung demi menstabilkan harga gabah kering di tingkat petani itu. Jika

tidak, para petani tidak akan punya pilihan lain yakni menjualnya ke tengkulak.

Saat ini harga gabah kering panen dipetani terus menurun ,” ujar M Ihwan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Selasa (12/5).

Menurutnya, harga varian beras jenis IR 64 terus mengalami penurunan antara Rp3.400-3.500 per/kg. “Itu

Hilmi Husain/Bhirawa

Buruh tani memanen padi di lahan persawahan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Selasa (12/5).

merupakan harga dibawah patokan yang ditentukan pemerintah untuk dapat diambil oleh Bulog, yakni Rp 3.700 per/kg. Hingga sekarang Bulog belum juga membelinya,” paparnya.

Luasan lahan panen padi di Kabupaten Pasuruan pada 2014 lalu mencapai 98.000 hektar dengan produksi total sebesar 675.000 ton.

Sedangkan 2015 ini, Pemkab Pasuruan menargetkan luasan lahan panen untuk padi meningkat menjadi 101.000 hektar dengan tingkat produktifitas sebesar 6,9 ton/hektar dan total produksi sebanyak 696.900 ton.

Sementara itu, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur menyatakan kesulitan menyerap beras dari petani karena diberlakukannya pajak penghasilan (PPh) sebesar satu persen dari harga jual komoditas tersebut. “Pengenaan pajak bagi petani ini seiring dengan upaya Presiden Joko Widodo untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak,” kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jatim, Witono di Surabaya.

Ketentuan itu, ungkap dia, mulai diberlakukan sejak

2014 dan semakin ditingkatkan pada tahun 2015. Kini, dampaknya banyak petani yang enggan menyetor beras ke Bulog. “Bahkan, mereka lebih memilih menjual berasnya sendiri ke pasar karena tidak terkena PPh,” ujarnya.

Dengan demikian, jelas dia, Bulog Jatim hanya menargetkan penyerapan beras petani sebesar 750.000 ton.

Besaran target itu kurang dari target tahun lalu yang mencapai 1,1 juta ton. “Namun, kini target pengadaan beras itu sudah realistis.

Khususnya jika kami membandingkannya dengan pencapaian tahun lalu sebesar 760.000 ton,” ucapnya.

Di sisi lain, tambah dia, Bulog Jatim juga menghadapi kendala dalam menjalin mitra bisnis. Apalagi, jumlah mitra yang bekerja sama dengan Bulog untuk pengadaan beras semakin turun. “Selama tahun 2014, kami bermitra dengan 360 petani,” katanya. Lalu, sebut dia, pada awal tahun 2015 jumlah tersebut menjadi 282 petani. Akan tetapi, dari banyaknya petani itu maka yang telah bekerja sama dengan Bulog Jatim hanya 205 mitra. Q hil,ant

Rabu Pahing 13 MEI 2015

KILAS AREMANIA

1.027 Staf Pemkab Belum Miliki Rumah Kab Malang, bhirawa Sebanyak 1.027 pegawai PNS dan non PNS Pemkab Malang hingga saat ini belum memiliki rumah. Jumlah tersebut berdasarkan laporan dari 44 SKPD di lingkungan Pemkab Malang.

Dari jumlah tersebut, baru 85 PNS dan 152 non PNS yang mendaftar melalui fasilitas KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak di Perumahan Bumi Kanjuruhan.

Menurut Kepala Badan Perumahan Pemkab Malang Sri Micha Rini, dari 85 PNS yang daftar, ada 3 PNS sudah realisasi, 1 PNS dalam proses dan 4 PNS tidak lolos BI Checking.

“Jadi saat ini yang kami undang untuk sosialisasi Perumahan PNS Kabupaten Malang Bumi Kanjuruhan hanya 77 PNS,” ungkap Rini saat menggelar sosialisasi di pendopo Kabupaten Malang, Senin (11/5).

Lebih lanjut dikatakan, sasaran KPR Sejahtera Tapak ini adalah PNS dan non PNS yang berpenghasilan perbulan kurang dari Rp 4 juta perbulan.

Saat ini yang sudah realisasi di perumahan Bumi Kanjuruhan sebanyak 86 user. Perumahan Bumi Kanjuruhan rencananya akan dibangun sebanyak 371 unit. Dimana unit yang telah dibangun sebanyak 126 unit, ready stock 20 unit dan yang direncanakan dalam pembangunan 245 unit.

“Harga jual rumah ditetapkan sebesar Rp 93,39 juta perunit dan ditambah kelebihan tanah Rp 91 ribu per-M2,” tutur Rini.

Sementara itu Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik mengharapkan agar seluruh PNS yang memenuhi syarat untuk segera mendaftarkan diri.Q sup

Puluhan Guru Dilatih Pencegahan Korupsi

Kota Malang, Bhirawa Sebanyak 40 guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sewilayah Kota Malang mengikuti pelatihan pencegahan korupsi yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Swiss Bel-inn, Kota Malang. Selanjutnya, dari 20 sekolah yang ditunjuk, akan dijadikan pilot project pemahaman tentang korupsi kepada anak didiknya.

Deputi Pencegahan Dikyanmas KPK David Sepriwasa, Selasa (12/5), seusai memberikan pelatihan menyatakan, hasil dari workshop ini akan bisa memberikan pemahaman yang kuat terkait bagaimana bisa menghindar dari tindakan korupsi. Selain itu, dengan pelatihan ini juga untuk membangun karakter para guru, yang nantinya bisa diterapkan kepada anak didiknya.

“Pelatihan pencegahan korupsi ini bisa terlihat dan membutuhkan waktu yang cukup lama yakni 20-30 tahun ke depan.

Karena bangsa ini, masa depannya ada pada murid, dan mereka akan mewarnai bangsa ini. Dan seorang guru harus bisa membangun pondasi siswa, dan harus support kepada siswa yang jujur,” ujarnya.

Pencegahan tindak pidana korupsi, tegas David, tidak bisa langsung memberikan hasil namun memerlukan waktu dan bertahap. Sebab, di Indonesia saat ini sebagian besar pejabat pemerintah telah melakukan tindak pidana korupsi, meski itu nilainya besar atau kecil, dan itu tidak disadarinya.

Sementara itu, Wali Kota Malang HM Anton, yang baru saja pulang dari Eropa, menyebutkan, pendidikan anti korupsi memang perlu seperti di negara Eropa.

Sehingga kejujuran sudah ditanamkan sejak SD. Guru berperilaku jujur, kata dia, maka muridnya pun akan melakukan hal yang sama seperti gurunya.

“Seperti di negara Eropa, sejak SD sudah diajari bagaimana cara untuk tidak korupsi,” ujar dia.Q mut.cyn

Pelaku Penganiayaan Kota Batu Ditangkap di Surabaya Batu,Bhirawa Irwan Wahyudi alias Jembek, 36 tahun, warga Dusun Krajan, RT 5 RW 5, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Junrejo di Rungkut, Surabaya. Ia merupakan pelaku kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Torongrejo, bulan November 2014 lalu.

“Penangkapan terhadap tersangka ini cukup menyita waktu dan butuh kerja keras, tapi dengan teknik bagus dan kesabaran, tim yang dipimpin Kapolsek Junrejo, AKP Joko Tresno berhasil menangkap tersangka,” ujar Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, Senin (11/5).

Ia menjelaskan bahwa tersangka ditangkap di terminal bayangan MPU JKT yang ada di Kelurahan Medokan Rungkut Surabaya Minggu (10/5) dini hari. Selain menangkap tersangka polisi juga berhasil mengamankan sebilah clurit yang digunakan membacok dan kaos berlepotan darah milik korban Samsul.

Tersangka Irwan sendiri masuk dalam DPO setelah melakukan pembacokan yang dilakukan pada bulan November tahun 2014 lalu. Saat itu tersangka mendatangi rumah Abdul Manan, tetangganya. Ia bermaksud untuk menawarkan sepeda motor Suzuki Satria miliknya melalui Linda, istri Abdul Manan. Ternyata hal itu membuat Abdul Manan cemburu dan menuduh Linda selingkuh dengan tersangka. Akibatnya, terjadilah pertengkaran antara Abdul Manan dengan Linda yang berusaha meyakinkan suaminya bahwa tidak terjadi apa-apa antara dirinya dengan tersangka. Tidak disangka tuduhan ini didengar oleh tersangka. Mendengar itu, tersangka langsung marah.

“Saya tidak terima dituduh selingkuh dengan Linda, wong saya dengan Linda sudah berteman sejak kecil,” ujar tersangka. Q nas

MALANG RAYA

9

Indisipliner PNS Meningkat, Wali Kota Batu Bentuk Timgab Meningkatnya temuan kasus indisipliner yang dilakukan para PNS di jam kerja mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan Pemerintahan Kota Batu. Walikota Edi Rumpoko, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, dan Sekda Kota Batu Widodo membahas khusus masalah ini dalam rapat bersama para kepala SKPD di Ruang Bina Praja, Kantor Balaikota Batu, Senin (11/5). Keduanya (Wawali dan sekda) memerintahkan kepada Inspektorat, Satpol PP dan BKD untuk segera membentuk tim gabungan (Timgab) guna menindak tegas para PNS nakal tersebut.

Punjul mengatakan selama ini banyak pegawai yang melakukan tindakan indisipliner saat jam kerja. Mereka mening galkan kantor tanpa ada penugasan atau tanpa surat tugas yang jelas.

“Mereka (PNS) sering ditemukan berada di pertokoan atau hanya sekedar ningkrong di pinggir jalan saat jam kerja.

Jika yang bersangkutan saat itu tidak bisa menunjukkan surat tugasnya, maka harus

diberi tindakan tegas,”ujar Punjul, Senin (11/5).

Dengan fakta ini, kata Punjul, pihaknya kemarin memberikan instruksi kepada Inspektorat, BKD, dan Satpol PP. Ketiga SKPD ini diberi tugas untuk segera membentuk tim gabungan. Tim ini nantinya akan melakukan pengawasan terhadap para PNS yang meninggalkan kantor saat jam kerja.

“Nantinya, jika ada PNS yang terjaring oleh tim ga-

bungan ini akan diberikan sanksi tegas. Sanksi itu akan segera dirumuskan oleh tim gabungan dengan merujuk pada undang-undang indisipliner PNS,”tambah Punjul.

Tak hanya itu, kata Punjul, ternyata juga ada PNS Kota Batu yang bisa melakukan rekayasa untuk bisa mengisi tanda hadir melalui finger print walaupun yang bersangkutan tidak masuk kerja.

Bagaimana caranya? Punjul mengatakan hal tersebut akan menjadi tugas dari tim gabungan ini. Hanya saja untuk mengelabuhi finger print, ada PNS nakal yang menitipkan alat kepada rekannya untuk digunakan mengisi finger print. “Anehnya, alat tersebut bisa berfungsi. Maksudnya, dengan alat tersebut PNS nakal ini bisa mengisi daftar hadir di finger print. Inilah yang akan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) dari tim gabungan nanti,”pungkas Punjul. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Untuk bisa meninggalkan kantor saat jam kerja, saat ini para PNS diharuskan mengantongi surat tugas dari SKPD masing-masing.

ER Komitmen Jaga Lahan Pertanian Batu, Bhirawa Walikota Batu Eddy Rumpoko (ER) benar-benar melaksanakan komitmennya untuk menjaga dan melindungi lahan pertanian yang ada di Kota Batu. Dipastikan para pengembang yang akan menanamkan investasinya di Kota Batu tak akan menghilangkan lahan pertanian yang ada di kota ini.

“Untuk menyelamatkan lahan pertanian yang ada di Kota Batu ini, maka pembangunan hotel maupun condotel di Kota Batu tak akan memakan banyak lahan. Lebih baik condotel dibangun tinggi dengan menambah lantai ke atas daripada dibangun melebar dan memakan banyak lahan,” ujar Eddy Rumpoko, Selasa (12/5).

Seperti rencana pembangunan condotel di wilayah Desa Oro-Oro Ombo. Pihak pengembang PT Penta Berkat hanya mempergunakan lahan seluas 4900 meter persegi.

Padahal condotel itu akan dibangun 2 tower dengan masing-masing 8 lantai. Namun ER berkeyakinan pembangunan Batu Emerald condotel di Oro-Oro Ombo ini akan memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku usaha di Batu, termasuk untuk masyarakat Kota Batu yang akan terserap sebagai tenaga kerja di sana.

“Untuk itu harus ada sinergi yang baik antara investor, peanas bachtiar/bhirawa merintah, dan masyarakat. Agar Walikota Kota Batu, Eddy Rumpoko saat menyampaikan komitmennya menjaga lahan pertanian Kota Batu kepada penyerapan tenaga kerja bisa dilakukan dengan baik,” investor yang akan membangun condotel di Kota Batu.

tambah ER, panggilan akrab Eddy Rumpoko.

Direktur PT Penta Berkat, Adi Miki Siswanto membenarkan apa yang disampaikan walikota. Untuk membangun condotel ini pihaknya akan membutuhkan sekitar 2000 tenaga kerja.

“Nantinya para pekerja ini akan lebih banyak diambil dari sini (kota Batu), tetapi juga menyesuaikan dari kemampuan dari SDM (Sumber Daya Manusia-red) yang ada,”ujar Adi. Untuk pembangunan condotel ini, katanya, dibutuhkan waktu sekitar 18 bulan. Dengan total investasi mencapai Rp 200 miliar, Adi mengharapkan keberadaan condotel ini akan menjadi ikon baru dari Kota Batu. Iapun bertekad untuk menyediakan sebuah condotel dengan harga yang tidak mahal.

“Saya memilih Kota Batu ini karena ketika saya datang ke Batu pada weekend, banyak wisatawan yang datang ke sini. Namun ketika saya menginap di hotel, ternyata harganya cukup mahal,” pungkas Adi.Q nas

ER dan Dewanti Rebutan Dishub Batu Beri Pelatihan Internet untuk Ibu-ibu Rekom Pilbup Malang Kota Batu, Bhirawa Persaingan dalam memperebutkan rekomendasi DPP PDIP untuk maju sebagai Calon Bupati Malang semakin seru. Bahkan Eddy Rumpoko harus bersaing dengan istri Dewanti Ruparin Rumpoko dalam seleksi Cabup PDIP. Ini menyusul langkah Dewanti yang mendaftar sebagai calon melalui jalur DPD PDIP Jatim.

Sementara Eddy Rumpoko kabarnya akan didaftarkan oleh DPP PDIP melalui jalur khusus, seperti yang diperoleh Risma Trimaharini, Azwar Anas dan Samanhudi.

“Ya saya sudah mengambil formulir pencalonan itu. Sebagai pengurus DPD saya diperbolehkan untuk mendaftar,” kata Dewanti ketika ditemui di rumah dinas walikota Batu, kemarin.

Dewanti mengaku siap mengikuti tahapan pencalonan ini. Mulai dari pendaftaran, fit and proper test, serta wawancara.

“Intinya DPP yang akan menentukan ini. Saya yakin kalau pada tingkatan DPC dipastikan akan lolos, kan ketuanya suami saya sendiri,” kata Dewanti sembari bercanda.

Pengurus DPD PDIP Jatim bidang perekonomian ini menyatakan semua warga negara bisa mendaftarkan diri ke pencalonan ini. Bahkan secara internal pengurus partai juga diberikan kebebasan untuk mendaftar, bisa melalui PAC, DPC, DPD ataupun DPP. “Saya mengikuti prosedur saja,” katanya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang sekaligus Walikota Batu, Eddy Rumpoko, tak menampik prihal pencalonan istrinya.

“Istri saya kan pengurus DPD PDIP Jatim, jadi dia berhak mengikuti pendaftaran itu. Ada beberapa jalur pendaftaran kebetulan dia pakai jalur DPD,” kata Eddy Rumpoko. Q sup

Batu,Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengajak para ibu untuk meningkatkan pengawasan anak dari pengaruh internet.

Karena itu, Selasa (12/5) Dishub memberikan pelatihan pengenalan kom puter, internet dan aplikasinya kepada 125 ibu yang tergabung dalam Sekolah Perempuan Batu.

Pelatihan yang dilaksanakan di gedung Pusat Latihan Usaha Terpadu (PLUT) dilaksanakan selama 2 hari. Tak hanya para ibu yang sudah bisa mengoperasionalkan computer yang ikut dalam pelatihan ini. Para ibu yang benar-benar ‘buta’ tentang komputer juga diberi kesempatan ikut pelatihan.

“Diharapkan setelah ikut

pelatihan ini, para ibu ini bisa memantau aktivitas anaknya saat mengaplikasikan internet. Jadi para ibu ini akan mengetahui aplikasi apa saja yang dilihat anaknya di internet. Dengan demikian hal ini bisa mengurangi pengaruh buruk dari keberadaan internet,”ujar Kabid Pengadaan Data Elektronik di Dishub Batu, Emilyati, Selasa (12/5).

Semua peserta pelatihan kemarin adalah perempuan muda hingga ibu yang telah berusia 50 tahun. Mereka adalah para siswa dari Sekolah Perempuan Batu yang ada di Desa Gunungsari dan Sumber Rejo. Dan semua peserta pelatihan ini adalah para ibu yang telah memiliki anak.

Sebenarnya, kata Emilyati, ide pengadaan pelatihan komputer ini muncul dari para ibu yang ada di Sekolah

Perempuan. Mereka telah lama ingin mengetahui dunia internet yang sangat diganderungi putra-putrinya.

“Bahkan anak-anak mereka bisa bertahan hingga berjam-jam di depan computer yang ada internetnya.

Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi para ibu tersebut, sebenarnya apa yang dlihat putra-putrinya tersebut,”jelas Emilyati. Nampakknya keluhan para ibu ini ditangkap oleh Bidang PDE Disbub Kota Batu. Merekapun langsung menanggapi keluhan ibu-ibu tersebut dengan mengadakan pelatihan komputer dan internet. Dishub berniat untuk mengadakan pelatihan secara berkelanjutan. Tidak hanya materinya, tetapi diharapkan ibuibu yang lain juga akan mendapatkan pelatihan yang sama. Q nas

Masuk Penilaian Adipura, SKPD Percantik Taman Kota di Kepanjen Menjelang penilaian Adipura di wilayah Kota Kepanjen sebagai Pusat Ibu Kota Kabupaten Malang, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan upaya dalam mempercantik Kota Kepanjen.

Termasuk juga perusahaan milik Pemkab yakni PDAM Kabupaten Malang tak ketinggalan mempercantik taman kota di wilayah Kecamatan Kepanjen.

“Pihaknya pada beberapa hari terakhir ini telah melakukan pengecatan taman milik PDAM Kabupaten Malang, di pinggir jalan raya Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen. Itu kita lakukan untuk mendukung kembali merebut penghargaan dari pemerintah pusat berupa Adipura,” kata Kepala Bagian (Kabag) Umum PDAM Kabupaten Malang Eko Priyo Ardianto, Selasa (12/5), kepada Bhirawa.

Selain melakukan pengecatan dan penanaman pohon, lanjut dia, PDAM juga akan menempatkan pot-pot bunga, sehingga terlihat indah dan bersih. Dan ketika tim penilai Adipura dari Jakarta datang ke Kota Kepanjen, tentunya

akan bisa menambah nilai dan harapannya Kabupaten Malang kembali merebut Adipura.

“Untuk mempercantik taman di wilayah Jalan Raya Ngadilangkung, anggarannya berasal dari program Coorporate Social Responsibility (CSR). Dengan mempercantik taman tersebut, nantinya tidak hanya pas ketika penilain Adipura saja, namun PDAM akan terus menjaga keindahan dan kebersihannya dengan melakukan perawatan secara berkala,” terang Eko. Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Pertaman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang Renung Rubiatajih mengatakan,

cahyono/bhirawa

Karyawan PDAM Kabupaten Malang saat melakukan pengecatan taman dan menanam pohon di wilayah Jalan Raya Desa Ngadilangkung, Kec Kepanjen, Kab Malang Kepanjen sekian kalinya kembali ikut dalam penilaian Adipura. Sebab, Kabupaten Malang ini sudah 7 kali merebut Adipura Kencana.

“Sehingga diharapkan pada tahun ini, Kota Kepanjen kembali merebut Adipura Kencana, dan jika menang dalam penilaian di tahun ini, maka Kabupaten Malang totalnya akan 8 kali mendapatkan

Adipura Kencana dalam kategori kota kecil,” jelasnya.

Menurutnya, tim gabungan dari Jakarta akan melakukan penilaian di Kota Kepanjen, yang direncanakan pada Rabu (13/5)/hari ini. Karena tim gabungan untuk penilaian Adipura saat ini masih berada di wilayah Kabupaten/Kota Blitar. Sedangkan penilaian Adipura ini yang kedua atau

penilaian 2 (P2). Karena sebelumnya tim gabungan tersebut sudah melakukan penilaian pada bulan November 2014 atau Penilaian 1 (P1).

Dalam penilaian itu, terang dia, yang dinilai dari seluruh aspek dengan jumlah 72 titik, yang akan dinilai oleh tim gabungan tersebut. Di antaranya bidang kebersiahan kota, keamanan, ketertiban, dan keindahan kota.

“Sementara, titik pantau dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH),” tutur Renung.

Ditegaskan, untuk kembali merebut Adipura Kencana harus ada peran serta masyarakat. Karena Adipura bukan milik Pemkab Malang, tapi milik masyarakat atau semua pihak ikut terlibat. Misalnya, jika saat ada penilaian dari tim gabungan untuk penilaian Adipura datang di Kota Kepanjen, melihat ada masyarakat bakar-bakar sampah di pinggir jalan raya, maka dipastikan Kabupaten Malang akan dicoret dan tidak diikutkan Adipura pada 2015 ini. Q cyn

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Dragon Boat Indonesia Waspadai Kekuatan Tiga Negara Kendari, Bhirawa Tim dragon boat atau perahu naga Indonesia mewaspadai kekuatan pedayung Myanmar, Thailand, dan Filipina yang diprediksi sebagai pesaing berat di arena SEA Games XXVIII Singapura.

Pelatih dragon boat Indonesia Herman Harun melalui telepon dari Jatiluhur, Jawa Barat, Selasa, mengatakan materi atlet ketiga negara tersebut sama andalnya dengan tim Merah Putih.

"Kekuatan pedayung Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Filipina boleh dikatakan sama sehingga sama-sama optimistis juara dan juga sama-sama cemas," kata Herman pelatih asal Sultra.

Menurut dia, faktor yang dominan merebut medali emas adalah mental juara dan keberuntungan saat menjalani lomba.

"Pedayung Indonesia siap tempur di arena SEA Games yang sudah di depan mata. Kami minta dukungan doa rakyat Indonesia untuk mewujudkan tekad mengharumkan nama bangsa," ujar Herman.

Kemampuan para atlet menghadapi SEA Games yang akan digelar 5-16 Juni 2015 di Singapura sudah diukur saat menjalani pertandingan uji coba di negara-negara pemegang gelar juara dragon boat.

"Berdasarkan hasil pertandingan uji coba di sejumlah negara pemegang gelar juara dragon boat membawa optimisme para atlet," ujar Herman.

Skuad dragon boat Indonesia sebanyak 28 pedayung, terdiri dari 14 putra dan 14 putri yang akan memperebutkan 8 medali emas, 8 medali perak, dan 8 medali perunggu.

Mereka akan adu kecepatan pada jarak 500 meter putra/putri 12 pedayung, jarak 500 meter putra/putri enam pedayung, jarak 200 meter putra/putri 12 pedayung, dan jarak 200 meter putra/putri enam pedayung.

Meskipun tim dragon boat asuhan pelatih Herman Harun, Lampung, Kuat, dan Verderika belum mematok target perolehan medali namun yakin dapat mengatasi rival di arena SEA Games Singapura.Q ant

Manajemen Persita Bubarkan Tim Divisi Utama Tangerang, Bhirawa Manajemen Persita Tangerang, Banten, membubarkan tim Divisi Utama pascapembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi dan digantikan tim transisi.

"Seluruh gaji pemain dan pelatih kami bayar hingga akhir April 2015 setelah ada kesepakatan," kata Manajer Umum Persita Eka Wibayu di Tangerang, Selasa.

Eka mengatakan pembubaran tim itu dilakukan setelah melalui rapat dengan para pemain, pelatih dan pihak terkait lainnya.

Menurut dia, para pemain dan pelatih Bambang Nurdiansyah merasa kecewa dengan pembubaran itu karena pihak ototitas sepak bola belum menentukan kejelasan soal jadwal kompetisi.

Namun mereka akhirnya maklum setelah mendapatkan keterangan dari pembina Persita Ahmed Zaki Iskandar yang juga Bupati Tangerang.

Padahal pelatih dan manajemen sudah mempersiapkan secara matang menghadapi kompetisi Divisi Utama yang rencana digelar perdana menghadapi Cilegon United, 26 April 2015.

Bahkan manajemen telah mengeluarkan dana relatif besar untuk persiapan itu termasuk laga uji coba dan memberikan gaji dan kontrak kepada pemain.

Selain itu, persiapan menjelang kompetisi selama empat bulan akhirnya membuahkan hasil sia-sia dan membuat pemain kecewa.

Meski PT Liga Indonesia, telah menetapkan pembagian grup kepada masingmasing tim yang siap berlaga pada Divisi Utama.

Persita berada pada Grup II bersama tim asal Banten dan Jabar, serta Jateng yakni Cilegon United, Perserang Serang, Villa 2000 Tangerang Selatan, Persikabo Bogor, Persika Karawang, Persikad Purwakarta, PSGC Ciamis, Persires Rengat Kuningan dan PSCS Cilacap.

Pembubaran tim itu tanpa ada ikatan waktu, tapi bila kompetisi digulir para pemain akan dipanggil kembali untuk memperkuat tim berjuluk Pendekar Cisadane itu.Q ant

Rabu Pahing 13 MEI 2015

ER Bantah Mundur dari Tim Transisi PSSI Batu,Bhirawa Walikota Batu, Eddy Rumpoko ER, membantah jika dirinya akan mundur dari keanggotaan Tim Transisi PSSI yang dibentuk Menpora. Isu mundurnya ER dari Tim Transisi ini menguat berkaitan dengan rencana keikutsertaannya dalam bursa pemilihan Bupati Kabupaten Malang yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Kenapa harus mundur dari Tim Transisi, ya malah harus majulah. Saat ini saya malah menunggu Menpora untuk melakukan rapat kordinasi yang akan dilaksanakan dalam minggu ini,”ujar ER, Selasa (12/5).

Walikota Batu itu mengaku, sejak awal telah menyatakan siap masuk Tim Transisi.

Pasalnya, amanah tersebut merupakan bagian dari tugas sebagai warga Indonesia. Dibutuhkan keseriusan penanganan masalah persepakbolaan

anas/bhirawa

Walikota Batu Eddy Rumpoko

di Indonesia. Dia percaya, keterlibatannya merupakan bentuk pengabdian terhadap bangsa.

Dengan tetap berada dalam keanggotan Tim Transisi, ER juga membantah jika ia telah mengundurkan dari dari jabatan Walikota Batu guna mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati (Bacabup) Kabupaten Malang. Namun bukan berarti belum mundurnya dari kursi Walikota Batu, dirinya tidak ikut mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Malang. “kalau masalah itu (ikut mencalonkan diri sebagai Bu-

Pebalap Sepeda Jatim Gagal di ITdBI

Wawan triyanto/bhirawa

Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror (kiri), Ketua Umum Pertina Jatim, Dr Wiyono (tengah) bersama Ketua Umum Pertina Pusat, Reza Ali (kanan) pada acara pelantikan pengurus Pertina Jatim.

Target Emas PON Tinju Jatim Naik Surabaya, Bhirawa Pengprov Pertina Jatim yang barus saja di lantik pada Senin (11/5) malam, kini harus langsung bekerja ekstra keras, karena Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim menambah target emas PON Jabar 2016 dari tiga menjadi empat.

Saat ini, ada tujuh petinju telah digembleng dalam Puslatda Jatim. Bersama tiga petinju yang didatangkan dari daerah lain.

Mereka adalah Jefry Hitarihun, Apniel Daniel, Libertus Gha, M Ramadhani, Bogi Adriano, Vidal Winoto dan M Rohman.

Melihat kualitas petinju, sebenarnya KONI Jatim hanya membebani tiga emas, namun Ketua Umum Pertina pusat, Reza Ali yang saat itu melantik pengurus Pertina Jatim malah meminta agar Jatim bisa meraih empat emas di PON nanti.

“Realistisnya memang tiga emas, tapi Ketua Umum Pertina (Reza Ali) yang malah meminta agar bisa empat emas,”

kata Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djurait.

Peluang tiga emas itu kemungkinan bisa diraih oleh petinju ‘ekspor’ yakni Jefry Hitarihun, Apniel Daniel, dan Libertus Gha. “Namun petinju lain yang masuk puslatda juga punya peluang merebut emas,” papar Abror.

Dengan kekuatan petinju Jatim saat ini, Abror berharap dapat membangkitkan prestasi pada multievent empat tahunan ini. Sebab, saat pelaksanaan PON XVIII/2012 Riau lalu, Jatim benar-benar melempem alias tanpa medali di tinju.

“Makanya, sebelum Pra PON yang rencananya digeber di Nusa Tenggara Timur, Oktober nanti, petinju puslatda kami perbanyak sparring dengan petinju profesional,” tegas mantan Ketua PSSI Jatim ini.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Pertina Wiyono menambahkan pihaknya sangat tertantang dengan target empat emas itu. Namun, dia mengaku

Surabaya, Bhirawa Evaluasi harus dilakukan oleh Pemprov Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Jatim, karena para pembalap yang saat ini bergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) gagal menembus 10 besar di Internasional Tour de Banyuwangi Ijen (ITdBI) 2015.

Pada ITdBI 2015, Jatim turun dengan dengan nama Puslatda Jawa Timur Cycling Team. Mereka diperkuat lima pebalap, antara lain Eko Bayu Nurhidayah, Kaswanto, Randra Bayu Nugroho, M. Arifan Putra Bhaskara dan Somy Wijaksomo.

Materi tersebut ternyata tak mendukung. Buktinya Puslatda Jatim menduduki klasemen ke-18, alias paling buncit untuk kategori tim.

Mereka terpaut catatn waktu 2 jam, 22 menit dan 40 detik dari juara pertama kategori tim, Team UKYO Jepang.

Meski tampil jeblok, pelatih tim balap sepeda Jatim, Krisyanto coba mengelak. Ia menjelaskan bahwa tim yang diturunkan sebenarnya bukan materi utama.

"Tim juara kita dipinjam BRCC. Ada empat pebalap disana. Tim road race yang akan kita turunkan di PON Jabar ya ada di BRCC itu," kilah Krisyanto.

Empat pebalap Jatim yang dipinjam BRCC adalah, Bambang Suryadi, Herwin Jaya, Budi Santoso dan Nandra Eko Wahyudi. Dengan empat pemain pinjaman tersebut, BRCC memang tampil lebih baik dibanding Puslatda Jatim.

BRCC United Bike Banyuwangi meneduduki posisi kedelapan dengan selisih waktu 27 menit dan 49 detik dari Team UKYO. Untuk kategori tim Indonesia, mereka berada di posisi kedua di bawah Pegasus Continental Cycling Team.

Lebih ciamik karena BRCC juga unggul atas Timnas Indonesia.

ITdBI 2015 sendir menjadi ajang unjuk gigi bagi pebalap derah lain. Sebut saja nama Dadi Suryadi (Jabar), Agung Ali Sahbana (Jabar), Aiman Cahyadi (DKI Jakarta), Robin Manullang (Kaltim), Endra Wijaya (Jateng), Warseno (Jateng) dan Parno (Jateng). Q wwn

belum bisa mengungkapkan siapa petinju Jatim yang berpeluang memenuhi target emas di PON mendatang. “Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan target itu. Intinya, kami berusaha membangkitkan prestasi tinju di Jatim,” ujarnya.

Untuk petinju yang akan menjadi andalan merebut emas di PON, Wiyono menyatakan bakal menggelar seleksi petinju yang kelasnya sama. Sebab, dia menilai harus melihat kondisi dan kesiapan petinju sebelum dijadikan ujung tombak bagi Jatim untuk mendulang emas.

Hal ini, jelasnya agar peluang emas semakin besar. Nantinya, hasil dari seleksi, untuk yang kalah, maka si petinju harus pindah ke kelas lebih rendah atau tinggi. “Kalau yang masuk Puslatda, yang sama kelasnya yakni Apniel Daniel dan Vidal.

Mereka ada di kelas 60 kg.

Makanya, ini perlu seleksi biar ada petinju di kelas yang kosong,” pungkas Wiyono. Q wwn

Indonesia Raih 5 Medali Semen Padang Gelar Kejuaraan Atletik Asia

PT Semen Padang bakal menggelar kejuaraan bola voli antarklub yang diikuti 12 tim putra dan 10 putri.

Jakarta,Bhirawa Tim atletik remaja Indonesia berhasil membawa pulang lima medali dengan rincian satu perak dan empat perunggu dalam Kejuaraan Atletik Remaja Asia Pertama yang diselenggarakan pada 8-11 Mei 2015 di Doha, Qatar.

"Kami bersyukur, para atlet pelapis di level remaja ini, sudah bisa bersaing dengan atlet-atlet Asia lainnya," kata Sekjen Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Tigor M Tanjung seperti dilansir tim media PB

PASI di Jakarta, Selasa.

Dalam kejuaraan Asia tersebut, medali perak diraih atlet putri asal Jawa Timur, Devi Ayu Febriana di nomor lompat galah putri dengan lompatan setinggi 3,40 meter.

Di nomor ini, peringkat satu diraih atlet asal Kazhakstan, Anna Danilovskaya dengan lompatan setinggi 3,70 meter.

Sementara medali perunggu diraih atlet asal tuan rumah Qatar, yaitu Fatima Othman Al Absi dengan lompatan setinggi dua meter.

Raihan empat medali peru-

nggu Indonesia didapat di antaranya dari Burhan Wardhani yang turun di nomor lari 100 meter.

Burhan mencatat waktu terbaik 10,81 detik atau kalah dari pelari Taiwan, Yu Sen Shen (10,48 detik) dan pelari Tiongkok, Tang Yao (10,60 detik) yang menduduki peringkat pertama dan kedua.

Selain Burhan, perunggu juga diraih pelari muda asal Jawa Timur Ogsa Agfreansa di nomor 200 meter, pelari Irwan Suadi (110 meter gawang) dan pelompat galah Teuku Tegar Abadi.Q ant

Pertina Sumut Bertekat Jadi Kiblat Tinju Nasional Binjai, Sumut, Bhirawa Persatuan Tinju Amatir Indonesia Sumatera Utara bertekad menjadi kiblat tinju nasional dengan pertimbangan kondisi pertinjuan di daerah itu yang belakangan ini dinilai cukup meningkat.

Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sumut Achwan Ismadi, di Binjai, Senin (11/ 5) malam, mengatakan, perkembangan tinju di daerah itu dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Fenomena perkembangan tersebut dapat dilihat dari kepercayaan berbagai pihak yang menjadikan Sumut sebagai tuan rumah

pati Malang) tergantung kepada keputusan Ibu Ketua Umum PDIP (Megawati Sukarno Putri).

Apa yang akan diminta oleh ibu ketua umum akan kita laksanakan,”jelas ER. Seperti diketahui, tiga nama sudah mengundurkan diri sebagai anggota Tim Transisi.

Mereka adalah Velix Wanggai (mantan staf khusus Presiden SBY), Darmin Nasution (mantan Gubernur BI), dan Farid Husain (Ketua PMI dan mantan juru runding perundingan soal Aceh di Helsinki). Bahkan, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, juga dikabarkan akan mundur. Q nas

kejuaraan tingkat nasional dalam dua tahun terakhir.

"Secara beruntun, Sumut dipercaya menjadi panitia penyelenggaraan kejurnas sarung tinju emas tahun 2013 dan 2014," katanya saat membuka Kejurda Tinju di Kota Binjai yang berlangsung 11-16 Mei 2015.

Ke depan, Sumut diharapkan dapat menjadi gudang petinju andal di Indonesia sehingga mampu menjadi barometer pusat pembinaan tinju di tingkat nasional.

Selain itu, kejuaraan di Binjai yang diikuti petinju muda berbakat tersebut diharapkan dapat melahirkan "Manny Pacquiao-Manny

Pacquiao" Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah tinju internasional.

"Karena itu, kami mengemban misi dan bertekad ingin mengembalikan Sumut menjadi kiblat tinju nasional," kata Achwan.

Sementara itu, Wali Kota Binjai M Idaham mengatakan, kejurda tinju yang diselenggarakan di daerah itu diharapkan dapat memasyarakatkan olah raga tersebut sehingga lebih dicintai masyarakat.

Pihaknya sangat berharap kejurda tersebut dapat melahirkan bibit-bibit petinju andal yang berprestasi dan mampu bersaing dengan petinju nasional mau pun

dunia.

Menurut wali kota, pengembangan olah raga nasional sangat tergantung dari ketersediaan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pemberdayaan seluruh potensi yang ada.

"Untuk itu, kami mengajak seluruh insan pecinta olah raga, pengurus, dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana olah raga untuk memajukan olah raga nasional, bahkan agar dapat bersaing di tingkat dunia," katanya dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Pemkot Binjai T Syarifuddin.Q ant

Kejuaraan Antar Klub

Bandarlampung, Bhirawa PT Semen Padang menggelar kejuaraan bola voli antarklub yang diikuti 12 tim putra dan 10 putri di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, mulai 11 hingga 18 Mei. “Kejuaraan bola voli ini memperebutkan piala Semen Padang dan uang pembinaan sebesar Rp26 juta,” kata Kepala Biro Humas PT Semen Padang, Asdian, di Bandarlampung, Selasa.

Ia menyebutkan kejuaraan ini dalam rangka persiapan peresmian pengantongan semen PT Semen Padang di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung.

Selain itu, kejuaraan ini juga sebagai tolok ukur atas pembinaan olahraga di Desa Rangai dan sekaligus sebagai hiburan rakyat.

“Kalau kejuaraan yang pertama ini sukses, mudahmudahan tahun berikutnya bisa direncanakan yang lebih besar lagi,” ungkap Asdian.

Sementara itu, Camat Katibung Hendra jaya me-

nyatakan terima kasih kepada manajemen PT Semen Padang yang telah memprakarsai kejuaraan voli antarklub di Desa Rangai Tri Tunggal.

Kejuaraan ini hendaknya dapat menjadi tolok ukur bagi klub atas latihan yang telah dilakukan selama ini.

“Terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memberikan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi di Bandarlampung dan Lampung Selatan untuk unjuk kemampuan dalam cabang olahraga Voli,” jelasnya.

Kepala Desa Rangai Tri Tunggal, Juanto, mengapresiasi dan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memberikan perhatian kepada warga Desa Rangai Tri Tunggal.

“Kami berharap semoga operasional ‘packing plant’ PT Semen Padang di desa kami berjalan lancar, sehingga bantuan CSR untuk masyarakat semakin meningkat pada masa mendatang,” tambahnya.Q ant

Rabu Pahing, 13 MEI 2015

Jatim Usulkan US SD Digelar CBT l Sambungan hal 1

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman mengatakan, satu-satunya cara untuk memutus budaya curang pada UN adalah menggunakan CBT. Karena itu, pihaknya telah mengusulkan ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) agar tahun depan baik UN SMP, SMA/SMK maupun US SD/ MI menggunakan metode CBT. “Jatim sangat siap. Tinggal bagaimana kesiapan pusat saja untuk melaksanakan CBT ini. Toh sekarang anak kecil juga sudah pintar pakai komputer dan gadget,” tutur Saiful usai mendistribusikan naskah soal US SD/MI di PT Jasuindo Sidoarjo, Selasa (12/5).

Mantan Kepala Badan Diklat ini mengatakan, selama ini kecurangan terjadi di UN karena masih ada celah untuk melakukan itu. Di samping itu, UN PBT juga dijadikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menjual kunci jawaban. “Padahal belum tentu itu kunci jawaban UN sebenarnya. Dan kita juga sudah melaksanakan seluruh prosedur pengawasan sekaligus pengamanan sesuai aturan,” kata dia.

Karena itu Saiful juga menegaskan, kalau sampai ada oknum guru yang terlibat jual beli kunci jawaban sanksi yang dijatuhkan harus seberat mungkin. Harus diberhentikan sebagai guru dan jika PNS statusnya juga harus dicabut. Terlepas isi kunci jawaban itu benar atau tidak, oknum guru semacam itu menurutnya sudah tidak layak lagi mengajar peserta didik. “Kita ini pelaku pendidikan punya komitmen untuk menjaga kredibilitas pendidikan. Makanya pemerintah daerah juga harus ikut mendorong itu,” kata dia.

Terkait kesiapan US SD/MI tahun ini, Saiful meyakinkan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan dengan rapi. Pendistribusian naskah soal juga dipastikan rampung, Rabu (13/5) hari ini.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Nuryanto menambahkan, distribusi naskah soal untuk 38 kabupaten/kota se-Jatim dilakukan dalam tempo dua hari. Kemarin, pendistribusian pertama dilakukan untuk 21 kabupaten/kota dengan total 3.612 boks naskah soal. Hari ini, pengiriman dilanjutkan untuk 17 kabupaten/kota dengan total 2.239 boks. “Jadi totalnya ada 5.581 boks naskah soal yang dikirim dua hari ini,” kata Nuryanto.

Terkait kesiapan Jatim dalam melaksanakan US SD CBT, Nuryanto memastikan hal tersebut. Dia mengungkapkan, saat ini di Jatim telah ada 23 SD eks Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan 400 Sekolah Standar Nasional (SSN). “Itu lembaga-lembaga yang sudah tentu memiliki sarana dan prasaran yang memadahi,” kata dia.

Sedangkan untuk sekolah yang belum memenuhi sarananya bisa bergabung ke sekolah lain, atau di pusatkan di satu tempat khusus. “Kan bisa saja meminjam labnya SMP atau SMA. Ujiannya kan tidak bersamaan,” pungkas dia. n tam

Banyak Jalan Rusak, Dewan Segera Panggil Dinas PU Bina Marga l Sambungan hal 1

Suharli Wihandoko terkait pekerjaan infrastruktur khususnya pekerjaan jalan.

Dikatakannya dalam catatan Pansus LKPj 2014 disampaikan bahwa urusan pekerjaan umum yakni jalan antar desa, antar kecamatan banyak yang tidak layak sehingga perlu dilakukan perbaikan segera dan menjadi prioritas. Di samping itu standar kualitas pembangunan jalan desa dan kabupaten sudah waktunya untuk di­tingkatkan. ”Apa yang disampaikan bupati dalam LKPj jauh dari kenyataan yang ada di lapangan, ini sudah kita sampaikan,”ujar Ketua Fraksi PKB yang juga Ketua Pansus LKPJ Bupati 2014 ini.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, kerusakan jalan di beberapa wilayah cukup parah. Bahkan jalan kabupaten yang berada di utara Brantas yang menghubungkan Ploso- Tapen Jombang banyak lubang menganga dan mengakibatkan banyaknya pengendara kecelakaan bahkan kehilangan nyawa.

Salah satu korban meninggal adalah Kasemun Warga Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso. Korban lain adalah, Risa (35) warga Keboan Kudu, perempuan paro baya ini kini harus dirawat di salah satu Rumah Sakit Jombang setelah terperosok tempat yang sama. n rur

Ruwatan Hutan l Sambungan hal 1

Perhutani juga menggandeng Pemkab Situbondo dengan menyuguhkan sejumlah atraksi panggung yang memukau.

Administratur Perhutani Bondowoso Adi Winarno mengatakan seluruh aspek di negara ini, harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, dengan mengadaptasi definisi pembangunan berkelanjutan. Yakni pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Jika lingkungan itu rusak, termasuk hutan, kata Adi, maka negara akan berantakan.

“Bahkan banjir dan longsor akan terjadi di negeri Indonesia,’’ urainya.

Agar terhindar dari bencana itu, lanjut Adi, ia menggagas acara Ruwatan Hutan Nusantara di Alun-alun Situbondo. Dia selalu memegang prinsip, lingkungan yang berkualitas akan melahirkan manusia yang bekualitas. Itu artinya, kata dia, manusia akan memperoleh tempat yang strategis dalam pembelajaran segi-segi lingkungan hidup sebagai ruang kehidupan bersama.

“Itu harus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesadaran ekologi, sekaligus keinsyafan ekologis, yang kemudian berdampak pada rasa kebangsaan yang demokratis dan harmonis. Ruwatan menjadi sarana untuk mengajak agar masyarakat peduli lingkungan,” tegasnya.

Ruwatan Hutan Nusantara, ungkap Adi, tak hanya bertujuan menyatukan manusia dengan hutan saja, melainkan keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi dengan baik dan harmonis. n awi

11

SAMBUNGAN Pemprov Siap Teruskan Tuntutan Sopir Angkot ke Mendagri l Sambungan hal 1

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono meng­ atakan, Pemprov Jatim tidak memiliki hak untuk mencabut peraturan pemerintah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri tersebut. “Sebenarnya kami sudah beritikad baik karena pemerintah memberi klausal bahwa angkot harus berbadan hukum,” ujarnya.

Dengan peraturan ini, angkot berpelat kuning mendapat diskon pajak 40 persen. Hanya saja syaratnya wajib memiliki badan hukum, kalau tidak harus pelat hitam. Rencana­ nya pula, Bobby menambahkan, pemerintah pusat juga akan menambah diskon pajak angkot hingga 70 persen.

Artinya para sopir hanya diwajibkan membayar pajak 30 persen saja. Terkait kesulitan tersebut, mulai sekarang pajak kendaraan lin langsung bisa dibayar tanpa membuat surat pernyataan. Untuk kewajiban angkutan kota yang berbadan hukum, akan dibahas ke depan secara berkala dan bertahap. “ Jangan salah yang dibebaskan itu pernyataan bukan persyaratan.

Isi pernyataan itu yaitu tahun depan harus berbadan hukum. Pelat kuning kan juga banyak dipakai

travel dan antar jemput. Teknisnya akan kita rapatkan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor),” tambah Bobby.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi menyanggupi dan memfasilitasi agar para sopir tidak tertipu. “Kami akan membantu mengenai perjanjiannya untuk angkot yang masuk ke koperasi,” kata Wahid.

Dia menyampaikan, apapun yang terjadi Peraturan Peme­ rintah No 74 tahun 2014 harus berjalan. Ada banyak keuntungan kendaraan berbadan hukum, diantaranya adalah keringanan 30 persen pajak dan 50 persen pajak untuk ken­ daraan angkutan barang. “ Angkutan umum harus berbadan usaha, bisa atas nama BUMN, BUMD, ataupun koperasi. Saat ini kan masih atas nama perorangan. Tentu pemilik kendaraan harus membuat perjanjian berbadan hukum tanpa harus dihilangkan hak kepemilikannya,” ujarnya.

Untuk diketahui ribuan sopir angkot di tiga kota yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo melakukan aksi mogok massal, Selasa (12/5) di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka menuntut Gubernur Jatim Dr H

Soekarwo SH, MHum mendesak pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Surabaya Moch Subekti mengatakan, PP tersebut sangat membebani mereka sebagai sopir karena dilarang bekerja lagi di atas usia 50 tahun.

Selain itu, setiap nama kepemilik­ an STNK juga diwajibkan dialihkan atas nama koperasi. “Kami juga mendesak Gubernur Jatim Soekarwo untuk membatalkan surat Edaran Sekdaprov Jatim yang terbit Januari 2015 yang melarang perpanjangan surat kendaraan bagi mereka yang tidak punya badan hukum,” ujar Subekti saat ditemui Bhirawa di sela aksinya.

Menurutnya, angkot adalah harta satu-satunya dan menjadi sumber mata pencaharian sopir. Tapi dalam PP tersebut dirinci setiap sopir angkot yang memiliki mobil pribadi tapi berpelat kuning wajib memiliki badan hukum berupa koperasi.

Kalau tidak berbadan hukum, maka angkot pribadi tidak boleh menggunakan pajak berpelat kuning. “ Kami mau bayar pajak dipersulit karena tidak memiliki badan hukum,” tambahnya.

Koordinator aksi, Andy Peci mengatakan aksi mogok yang di-

lakukan 5.000 sopir lin ini merupakan bentuk perlawanan pada pemerintah terkait penerap­an Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 yang mengharuskan pemilik angkot memiliki badan hukum berupa PT maupun CV. Andi menegaskan, aturan yang diberlakukan terhitung sejak 1 Maret 2015 itu sangat diskriminatif. “Pemerintah selalu mempersulit rakyat kecil, ini harus dilawan,” katanya.

Pantauan Bhirawa, ribuan sopir angkot itu terlihat memenuhi sepanjang Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Pemuda.

Mereka berorasi di atas mobil masing-masing dengan membawa berbagai poster tuntutan.

Aksi mogok massal yang dilakukan sopir angkot yang tergabung dalam SPTI membuat Pemkot Surabaya bergerak cepat. Pasalnya, banyak orang yang masih menggunakan fasilitas angkutan umum ini tak bisa terpenuhi kebutuhannya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad ketika ditemui Bhirawa di depan Gedung Negara Grahadi mengatakan Pemkot sudah mengerahkan 30 bus dari SKPD untuk melayani warga dengan cara berpatroli.

“Pemkot sifatnya antisipasi dengan mengerahkan 30 bus dari Dishub, Satpol, Linmas,

Jokowi Hadir, Megawati Enggan Datang l Sambungan hal 1

akan hadir bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pimpinan lembaga negara lainnya. “Jokowi hadir, sore ini (tiba) di Surabaya dari Papua.

Ada Pak JK juga nanti,” ucap Ruhut, Selasa (12/5) sore.

Sebelum berkunjung ke Surabaya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan di Papua Niugini. Keputusan bertolak ke Surabaya diambil secara mendadak setelah acara pelepasan di Bandara Jackson Port Moresby, Papua Niugini, Selasa pagi waktu setempat.

Jokowi tiba di Pangkalan TNI AL Juanda, Surabaya, sekitar pukul 14.30. Tak adanya penyambutan untuk Jokowi disebabkan protokoler dan biro pers hanya mempersiapkan kedatangan Wapres Jusuf Kalla yang menyatakan akan ke Surabaya jika Presiden Jokowi berhalangan.

Kongres IV Partai Demokrat dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya Selasa malam. Selain Presiden dan Wapres, sejumlah pimpinan partai politik dari Koalisi Merah Putih serta Koalisi Indonesia Hebat akan datang ke acara tersebut.

Jika Presiden Jokowi bersedia hadir, tak demikian halnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia enggan menghadiri pembukaan kongres Partai Demokrat di Surabaya. Meski Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengirimkan utusan khusus,, bahkan salah seorang di antaranya putera kandung SBY. Untuk kesekian kalinya, upaya mempertemukan Mega dengan SBY menemui jalan buntu. Pertemuan Presiden RI ke-5 dan ke-6 ini han-

ya berlangsung dalam beberapa kesempatan seperti saat meninggalnya HM Taufiq Kiemas, suami Megawati dan saat debat kampanye Pilpres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2004 dan 2009.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai, keengganan puteri Bung Karno tersebut untuk menghadiri pembukaan Kongres Partai Demokrat di Surabaya lebih dikarenakan ‘ganjalan’ masa lalu.

Padahal, demi hubungan politik jangka panjang dan rekonsiliasi politik, harusnya Megawati tetap menghormati undangan. “Kita harus belajar dari tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, Agus Salim, Tjokroaminoto dan lain-lain yang tetap rukun dan guyub walaupun memiliki pandangan politik yang berseberangan. Beda ideologi harusnya tidak memendam permusuhan pribadi yang dilestarikan dan diwariskan.

Tidak elok untuk pembelajaran politik kalangan muda,” tegas dosen di Program Sarjana UI ini.

Menurut pengajar Program Pascasarjana UI dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini, kegagalan SBY dan Demokrat menghadirkan Megawati ke acara pembukaan kongres makin menunjukkan kata rekonsiliasi antara Mega dan SBY semakin sulit terwujud dalam waktu dekat. “Perlu ada upaya tepat dan waktu yang tepat untuk mempertemukan dua anak bangsa terbaik ini dalam mementum yang pas. Saya yakin di usia senja beliau-beliau ini, kalangan muda perlu suri tauladan politik yang baik dan mencerdaskan. Butuh kesabaran dan kebesaran jiwa dari keduanya,” pungkasnya

Marzuki Alie Mundur Sementara itu beberapa jam sebelum pembukaan Kongres IV partai Demokrat, Marzuki Alie yang disebut bakal maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan mundur. Marzuki yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengaku pengunduran dirinya tanpa tekanan dari pihak lain. “Sejak awal masuk partai, sedikitpun saya tidak ingin jabatan. Karena jabatan itu amanah,” katanya dalam jumpa pers di Hotel Alana, Selasa (12/5) pagi.

Ia menjabarkan, pada 2005 lalu ia tak ikut bermanuver seperti saat menjabat jadi Sekjen. Pada tahun sebelumnya, ia juga mengaku tak memiliki ambisi apapun.

Pada akhirnya, Marzuki Alie dipilih jadi Ketua DPR RI. Marzuki membantah ada tekanan agar dirinya tidak mencalonkan diri.

Ia bahkan menegaskan dia tak mempan ditekan oleh siapapun. “Yang namanya Marzuki itu tidak pernah khawatir dengan tekanan dan ancaman. Karena yang wajib ditakuti hanya Tuhan,” ujarnya menegaskan.

Marzuki menegaskan Kongres IV Partai Demokrat harus menjadi momentum pemersatu kader dan soliditas menuju Pemilu 2019. “Yang penting bagi saya, partai tidak pecah dan hancur hanya gara-gara ambisi pribadi,” ujarnya menambahkan.

Marzuki juga enggan menanggapi langkah Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD) yang me­ rupakan perjuangan para kader 161 eks DPC yang dipecat Ketua Harian Syarif Hasan. Dia menyarankan bila tak puas dengan kepemimpinan Ketua Harian Syarief Hasna bisa diajukan ke Dewan Kehormatan Partai. n cty, gat

MCW Menduga Tiga Kepala Daerah Malang Raya Pelesiran l Sambungan hal 1

gatakan dengan adanya kunjungan kepala daerah di Malang Raya ke sejumlah negara Eropa ini, pihaknya akan melakukan penelusuran anggaran perjalanan dinas. Dikhawatirkan ada penyimpangan anggaran dalam kunjungan itu. Selain itu, akan melihat efektivitas kunjungan itu, apakah ada manfaatnya bagi daerah tersebut, atau mereka hanya berwisata menggunakan anggaran negara.

Taher Bugis menyebut se­perti Bupati Malang H Rendra Kresna kurang lebih dua minggu bertolak ke sejumlah negara di antaranya Jerman, yang didampingi oleh tujuh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Dan selain ke Jerman, Bupati Malang juga mengunjungi negara Tiongkok, lalu dilanjut ke Korea. Dengan perjalanan pan-

jang dalam kunjungan itu, maka berapa ratus juta, bahkan miliaran rupiah biaya yang harus ditanggung oleh APBD,” paparnya.

Menurut Bugis kunjungan bupati keluar negeri seharusnya disertai progres yang jelas. Karena kunjungan ke beberapa negara baik ke Eropa maupun ke negara Asia harus jelas tujuannya untuk apa.

Namun, jika kunjungan keluar negeri misalnya untuk studi banding, maka disinyalir agendanya justru wisata dan hanya menghamburhamburkan uang rakyat.

“Kami akan selidiki terkait kunjungan Bupati Malang ke negara Eropa dan Asia. Begitu juga dengan Wali Kota Malang HM Anton dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang juga melakukan kunjungan keluar negeri,” ujarnya.

Untuk diketahui demi memaksimalkan program penghijauan di

Kota Malang, Wali Kota M Anton melakukan studi banding. Tak tanggung-tanggung, studi banding tersebut akan dilakukan di luar negeri, yakni Filipina dan Singapura. Orang nomor satu di Kota Malang ini akan berangkat ke Filipina pada 12-16 Mei, kemudian pada 25-30 Mei akan berkunjung ke Singapura. Sedangkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko juga melakukan studi banding ke sejumlah negara di Eropa di antaranya Ceko.

Menurut Taher, jika dalam kunjungan tiga kepala daerah Malang Raya telah melanggar aturan dalam pembiayaan perjalanan dinas, tentunya MCW akan melaporkan kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena penyalagunaan anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN melanggar aturan dan masuk pada ranah tindak pidana korupsi. n cyn

PMK untuk melakukan penyisiran terhadap warga yang keleleran karena tidak terlayani angkot. Kami juga mengerahkan beberapa bus melakukan standby di titik tertentu yakni Joyoboyo, JMP, Terminal Bratang,” terang Irvan.

Bahkan, Irvan mengaku mobil patroli Toyota Hilux yang menjadi mobil dinasnya sehari-hari pun ikut digunakan untuk mengantar warga.

Mantan Kabid Lalu Lintas Dishub Surabaya ini juga mengakui terbatasnya mobil dinas dan patroli yang dimiliki pihaknya maupun SKPD Pemkot Surabaya membuat beberapa titik masih ada pe­ numpukan calon penumpang yang belum terangkut.

Sementara itu Kasatpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto menambahkan pihaknya mengerahkan belasan kendaraan patroli untuk mengangkut penumpang yang terlantar akibat aksi mogok sopir angkutan kota. ‘’Kita kerahkan 5 truk penumpang dan 8 mobil patroli sejak pagi untuk membantu mengantar penumpang yang keleleran,’’ ujarnya. Meski sudah mengerahkan seluruh armada di SKPD untuk mengangkut tapi masih banyak calon penumpang yang terlantar tidak terangkut. n iib, geh, dre

100 Ribu Siswa SMA Jatim Perlu Ikuti Perbaikan l Sambungan hal 1

dari total 24.551 peserta 10.162 berada di range nilai 0-54,9.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan, nilai UN murni yang diperoleh dari pusat itu tidak akan menjadi kebanggaan. Sebab, UN bukan lagi menjadi syarat kelulusan siswa. Karena itu, dapat dilihat bahwa keseriusan siswa, guru, hingga Kepala Dinas Pendidikan dalam meng­ hadapi UN tahun ini mengalami penurunan.

“Sudah jelas, dampak dari UN bukan syarat kelulusan membuat semangat mereka itu turun,” kata dia usai pembagian Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) kepada Dindik kabupaten/ kota se-Jatim di Gedung Sabha Nugraha Dindik Jatim, Selasa (12/5).

Saiful menjelaskan, siswa yang memperoleh nilai di bawah 55 mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan tahun depan. Perbaikan ini untuk mapel-mapel yang nilainya kurang dari 55.

Walaupun demikian, perbaikan ini sifatnya tidak wajib bagi siswa tersebut.

“Ini kan masa transisi, jadi hasil ini tidak kami banggakan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menyatakan penyelenggaraan UN tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan UN tahun lalu. Sebab, tahun lalu UN menjadi penentu kelulusan siswa, sehingga pihaknya menerima nilai kelulusan siswa dari pusat. Nilai kelulusan ini pun didapat dari gabung­ an nilai UN dengan nilai sekolah yang dikirim ke Jakarta. Hasilnya kemudian dikirim kembali ke penyelenggara provinsi.

Sedangkan tahun ini pihaknya hanya menerima nilai UN murni. Nilai ini kemudian diberikan ke Dindik Kabupaten/Kota dan selanjutnya diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan untuk disampaikan ke siswa.

“Tahun ini kan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditentukan oleh sekolah, jadi tidak bisa

dibandingkan dengan tahun lalu,” ungkapnya.

Mantan Kepala SMKN 4 Grafika Malang, ini pun mewanti-wanti kepada daerah untuk tidak saling klaim menjadi yang terbaik dalam UN tahun ini. Apalagi, yang didapat ini merupakan peta nilai. Bahkan, Kemendikbud sendiri belum berani memetakan antar provinsi. Hanya saja, lanjut Saiful, pusat telah membuat kriteria per sekolah. Sayangnya kriteria ini kata-katanya cukup menyakitkan. Saiful menjelaskan, peta per sekolah ini memotret mengenai indikasi kecurangan, tidak terindikasi kecurangan, hingga kriteria tidak bisa dianalisa. Namun, penilaian ini didapat dari mana belum jelas. Apalagi, seperti Jatim misalnya, pelaksanaan UN telah dijalankan sesuai Prosedur Operasional Standar (POS), jika salah satu sekolah di Jatim memperoleh kriteria-kriteria itu, pihaknya bakal protes.

Terkait mekanisme pengumuman kelulusan siswa SMA/MA dan SMK yang dilakukan satuan pendidikan pada 15 Mei mendatang, Saiful juga meminta daerah melaksanakan dengan tertib dan aman. Format penyampaiannya tergantung masing-masing sekolah. Bisa memakai cara online maupun offline.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dindik Jatim Abdun Nashor menambahkan, jumlah peserta yang perlu melakukan perbaikan tersebut terbagi dalam tujuh mata pelajaran yang berbeda. Artinya, siswa yang tahun ini perlu melakukan perbaikan belum tentu semua nilai mata pelajarannya jelek. “Bisa jadi satu mata pelajaran yang kurang baik. Tahun depan memperbaiki­nya juga hanya satu mapel saja,” tutur Nashor.

Nashor mengungkapkan, tahun ini siswa yang perlu melakukan perbaikan baru bisa ikut tahun depan. Sebab, pelaksanaan ujian kejar paket gelombang dua telah ditiadakan. n tam

Ciptakan Robot untuk Lansia, Berhasil Kalahkan Wakil 29 Negara l Sambungan hal 1

terlalu sulit, di sekitar Sidoarjo dan Surabaya masih bisa didapatkan.

Sambil menjalankan karyanya, Prasetyo menjelaskan kalau kursi roda ini juga dilengkapi alat pengontrol menggunakan stick wireless sebagai penggerak kursi roda untuk maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri. Untuk menggerakannya cukup menggunakan tanda panah di stick tersebut. Dengan begitu, kursi roda bisa dikontrol orang lain maupun penggunanya sendiri. “Kursi ini sangat cocok untuk lansia dan penyandang cacat,” terangnya.

Kursi roda setinggi 1,85 meter ini juga memiliki fitur indikator tanda bahaya.

Jika sesuatu atau seseorang berada di belakang kursi, maka sensor akan berbunyi. Selain itu, LCD di sebelah kanan kursi akan mengeluarkan kata ‘Bahaya’.

Juga kata ‘Aman’ ketika mundur tidak ada penghalangnya.

Selain itu, robot kursi roda ini memiliki fitur yang bisa membantu penggunanya untuk berdiri. Sistem mekanisme berdiri yang dipasang pada kursi roda ini, akan semakin mudah dengan bantuan joy stick wireless untuk kontrol otomatisnya. Dengan waktu 3 bulan riset dan biaya jutaan rupiah, Habib berharap temuannya ini segera bisa dipatenkan dan dikembangkan secara massal. “Kita tinggal menyempurnakan mekanik mesinnya saja,” terangnya.

Sebelum mendapat menjadi juara pertama pada ISPRO 2015 tingkat dunia di Jakarta, inovasi ini berhasil menjadi juara dua di ISPRO Nasional yang dihelat di Tangerang. Dalam ISPRO Nasional itu diadu 600 karya pelajar seluruh Indonesia. Dari 600 karya peserta olimpiade, kemudian disaring

menjadi 28 karya yang dinilai memiliki rekayasa teknologi menarik.

Menurut Habib, salah satu kriteria penilaian juri saat itu adalah efisiensi karya yang bermanfaat terhadap masyarakat, apalagi para lansia dan orang cacat yang sangat membutuhkan.

“Karya kami dinilai memiliki manfaat yang besar bagi orang-orang lansia dan penyandang cacat. Dengan karya kami, mereka bisa mandiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain,” jelas Habib.

Tentu saja prestasi ini, cukup membanggakan bagi keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Pasalnya, dua siswa mereka mampu mengalahkan perwakilan dari 29 negara lain yang turut andil dalam ISPRO itu. “Kami sangat bangga karena anak didik kami mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang olimpiade robot ini,” jelas Kepala Sekolah SMA Muhammadi-

yah 2 Sidoarjo Wigatiningsih.

Menurutnya, ISPRO ini merupakan ajang pertama kali yang diikuti anak didiknya. Dengan kategori lomba teknologi, kursi roda joy stick yang ditampilkan mampu mencuri perhatian juri. Alhamdulillah karya me­ reka dinilai baik dan inovatif. Apalagi karya ini sudah dalam proses pematenan produk. “Insyaallah proyek ini bisa bermanfaat bagi masyarakat ke depannya,” ungkap Wigatiningsih.

ISPRO ke-3 di Jakarta diikuti oleh 29 negara, antara lain Filipina, Australia, Malaysia, Jerman, Pakistan, Uganda, dan Afghanistan. Ada empat kategori penelitian yang dilombakan yaitu Fisika, Kimia, Biologi, Teknologi dan Lingkungan. Penilaian yang dilakukan juri terdiri dari beberapa kriteria, antara lain tentang penelitian, desain dan metodologi, kreativitas, dan pemaparan. *

UTAMA

12

Rabu Pahing, 13 MEI 2015

Korpri Jatim Berikan Bimbel Gratis Anak PNS

Digelar Satu Bulan, Berharap 90 Persen Lulus Perguruan Tinggi Favorit Musim ajaran pendidikan baru memang waktu yang sibuk bagi siswa, khususnya yang akan melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Sebab setiap siswa harus siap berjibaku untuk bersaing bisa masuk ke perguruan tinggi favorit.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyerahkan materi bimbel secara simbolis kepada siswa yang ikut bimbel yang digelar DP Korpri Provinsi Jatim.

LINTAS PERISTIWA

Pulang dari Eropa, Wali Kota Disambut Demo Malang, Bhirawa Kedatangan Wali Kota Malang Moch Anton dari kunjungannya ke beberapa negara di Eropa Timur bersama sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkot setempat, disambut unjuk rasa, Selasa.

Puluhan orang yang tergabung dalam Malang Corruption Watch (MCW) memrotes kunjungan wali kota beserta beberapa Kepala SKPD dengan dalih misi dagang itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp809 juta.

Aksi yang digelar di kawasan Balai Kota Malang itu hanya memajang beberapa poster kecaman lawatan Pemkot Malang ke beberapa negara di Eropa Timur, miniatur pesawat serta memakai topeng pejabat Pemkot Malang yang ikut dalam kunjungan tersebut.

Pejabat yang mendampingi wali kota itu adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Ade Herawanto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Ida Ayu, Kepala Dinas Kominfo Zulkifli Amrizal dan Kepala Bappeda Wasto.

Juru bicara MCW M Taher Bugis memaparkan aksi tersebut dilakukan karena lawatan Pemkot Malang ke berbagai negara di Eropa Timur tersebut merupakan pemborosan karena dana yang dipergunakan untuk lawatan ke Eropa Timur tak sebanding dengan dana pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang hanya sebesar Rp150 juta. Q ant

Untuk meningkatkan kemampuan siswa itu, Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim memberikan bimbingan belajar (bimbel) gratis bagi anak-anak anggota Korpri di lingkungan Pemprov Jatim, Pemda Sidoarjo dan Pemda Gresik.

Rencananya bimbil ini diikuti selama satu bulan penuh dan diikuti 100 siswa dari berbagai sekolah di Surabaya dan sekitarnya.

Ketua DP Korpri Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menuturkan, bantuan bimbel ini diberikan secara gratis dimak-

sudkan untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan, serta bisa mengubah pola pikir putra putri anggota Korpri dalam menghadapi persaingan memasuki perguruan tinggi negeri PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang bermutu.

“Mengapa Korpri memberikan bantuan bimbel kepada putra-putri anggota korpri ?. Sebab pendidikan merupakan program utama bagi pemerintah dan sekaligus pendidikan juga masuk dalam visi dan misi gubernur dan wagub Ja-

tim. Oleh karena itu, Korpri ingin ikut menyukseskan program tersebut utamanya bagi anak-anak yang duduk di kelas III SMA atau sederajad. Baik jurusan IPA maupun IPS agar bisa masuk PTN atau PTS yang bonafit,” kata Sukardi, saat membuka acara bimbel bagi putra-putri anggota Korpri Provinsi Jatim, di Ruang Binaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jatim, Selasa (12/5).

Menurut Sekdaprov Jatim ini, ke-100 putra putri Korpri yang ikut bimbel ini tidak hanya dari Surabaya saja, melainkan juga berasal dari Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan Kota Surabaya. Bimbel ini diberikan selama satu bulan penuh yakni mulai dari 8 Mei hingga 8 Juni 2015. Sedang pelaksan-

aannya dilakukan di Gedung Korpri, mulai Pk13.00 sampai 17.00 WIB oleh Lembaga Bimbingan Belajar Nusantara Surabaya.

Sampai saat ini, tambahnya, bimbel ini telah berjalan tahun ke-5 dan selama ini juga Korpri selalu bekerjasama dengan lembaga Bimbingan Belajar Nusantara Surabaya. Untuk tahuntahun sebelumnya, hasil yang dicapai oleh anak-anak yang mengikuti bimbel dan bisa masuk perguruan tinggi mencapai 70 persen. Semoga tahun ini bisa naik hingga 80 atau 90 persen, jangan sampai turun prestasinya. Untuk bisa meraih prestasi, anak- anak harus mau bekerja keras dan giat belajar demi sukses di masa depan. Q iib

Pemprov Berharap Bagi Hasil Pajak Adil Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berharap bagi hasil penerimaan pajak pusat ke daerah yang adil dan proposional terhadap beberapa pajak pusat yang potensial.

Hal tersebut sangat beralasan, mengingat banyak obyek pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat sebagaian besar berada di daerah, sehingga sudah sepatutnya memperoleh manfaat dari penarikan tersebut.

romadhon/bhirawa

Bupati Nyono Suharli Wihandoko berharap pembalakan kayu di wilayahnya berkurang dengan diterbitkannya SVLK.

Tekan Pembalakan Liar, Bupati Keluarkan Perbup SVLK Jombang, Bhirawa Menekan pembalakan kayu dan juga membangkitkan industry perkayuan di kabupaten Jombang. Bupati Nyono Suharli Wihandoko mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Jawa Timur, tentang Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu, mulai hari ini. Perbup No. 14 Tahun 2015 tentang Pedomam Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di launching Selasa (12/5) diruang bung Tomo pemkab Jombang. Bupati Nyono Suharli Wihandoko menyatakan, selain memproteksi pelaku industri kayu, Peraturan Bupati Jombang tentang SVLK diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi industri kayu di Kabupaten Jom-

bang. Dia mengungkapkan, potensi industri kayu di Jombang cukup besar, baik dari skala industri rumah tangga, menengah hingga industri besar.” Saat ini, terdapat lebih dari 200 pelaku industri kayu beroperasi di wilayah Jombang. Lima puluh diantaranya saat ini sedang memproses perizinan sebagaimana diatur dalam SVLK,”ujarnya, Selasa (12/5).

Dikatakannya, dengan penerapan sistem verifikasi dan legalitas kayu diharapkan bisa melindungi hasil produksi industri kayu Jombang sebagai barang yang aman dan legal saat dipasarkan baik ke dalam maupun luar negeri. “ Sekaligus peraturan ini untuk menekan terjadi pemQ rur balakan liar,”imbuh Bupati menambahkan.Q

“Apabila hal tersebut terlaksana akan menjadikan daerah memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam membangun daerahnya serta dalam rangka memantapkan otonomi daerah,” kata Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi MM, saat rapat dengar pendapat dengan Komite IV DPD RI, di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Selasa (12/5).

Menurut Sukardi, rekomendasi yang disulkan terhadap perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta memperhatikan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim dan dalam rangka memperluas potensi pajak pusat yang dibagi hasilkn ke daerah. Oleh karenanya disulkan beberapa persentase bagi hasil yakni pemberian insentif Dana Bagi Hasil Pajak dari PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 25/29 OPDN sebesar 10 persen dari potensi pajak Provinsi Jatim di luar DBH yang diberikan saat ini sebesar 8 persen.

Tak hanya itu, usulan lain yang disampaikan Sukardi mengenai formulasi tambahan dana

bagi hasil pajak dari potensi PPh Pasal 25/90 sebesar 8 persen khususnya potensi pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang wajib pajaknya beroperasi di Jatim. Potensi pendapatan dari sektor PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan pertumbuhannya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Jatim, sehingga potensi sektor PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga deposito/Tabungan dapat dibagi hasilkan kepada pemerintah provinsi sebesar 8 persen.

Usulan terakhir, menurutnya, tambahan potensi dana bagi hasil pajak dapat diperoleh atas realisasi penerimaan PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mengingat jumlah penduduk Provinsi Jatim terbesar kedua di Indonesia, yang tentunya hal ini berpengaruh terhadap besarnya realisasi penerimaan PPN dan PPnBm sehingga sudah sepatutnya dibagi hasilkan kepada Pemprov Jatim dengan persentase sebesar 8 persen. Q iib

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Babak Penyisihan Festival Makanan Khas Daerah 2015 se-Bakorwil pemerintah dan pembangunan Malang dan Pemekasan

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mencicipi masakan buatan Kelompok Usaha Bersama Suole dari Kabupaten Pasuruan.

Para Chef bersaing untuk membuat kreasi hidangan masakan yang lezat menarik dan terjangkau.

Kekayaan Kuliner Jatim Luar Biasa Tujuh Perwakilan Siap Melangkah ke Grand Final

Babak penyisihan Festival Makanan Khas Daerah se Bakorwil Malang dan Pamekasan menetapkan tujuh perwakilan daerah sebagai yang terbaik yakni Surabaya, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Malang, Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Jember dan Kabupaten Gresik.

K

etujuh daerah itu mengeluarkan menu andalannya, seperti Sura baya yang diwakili Catering Ibu dengan menu andalan Ayam Bakar Ala Catering Ibu, Hotel Wisata Camplong dari Kabupaten Sampang dengan menu andalan Terong Balcan.

Disusul Club Wira Usaha jasa Boga SMK Negeri 1 Turen Kabupaten Malang dengan menu andalan Tumis Pisang Batu. Kemudian, Kelompok Usaha Bersama Suole dari Kabupaten Pasuruan dengan menu utama Nasi Goreng Pisang Kepok. Annida Catering & Party Service dari Kota Batu dengan menu andalan Petok Bungkring Udang. RM Dapur Ibu dari Kabupaten Jember menyajikan menu andalan Nasi Goreng Jember. Terakhir, Warung Apung Rahmawati dari Kabupaten Gresik dengan menu andalan Nasi Bakar Udang.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar ) Jatim, Dr H Jarianto MSi mengajak seluruh pengusaha kuliner untuk terus berinovasi menciptakan kreasi menu baru yang lezat menarik dan terjangkau. “Jatim punya kekayaan kuliner yang sangat banyak dan luar biasa, itu harus dikembangkan,” kata Jarianto usai membuka Babak Penyisihan Festival Makanan Khas Daerah 2015 se-Bakorwil pemerin-

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi memukul wajan sebagai tanda dimulainya Babak penyisihan Festival Makanan Khas Daerah se Bakorwil Malang dan Pamekasan.

tah dan pembangunan Malang dan Pemekasan, di Graha Wisata, Disbudpar Jatim, Selasa (12/5).

Dikatakan Jarianto, tujuan diselenggarakan festival makanan ini menggali makanan dan minuman khas Jatim sebagai daya tarik wisata, meningkatkan daya saing pengusaha kuliner, serta mempromosikan makanan Jatim agar semakin dikenal.”Ada 20 peserta dari 15 kabupaten/ kota yang mengikuti babak penyisihan se-Bakorwil Malang dan Pemekasan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, agar masyarakat khususnya penggemar kuliner tidak bosan, pengusaha makanan harus berinovasi dan melakukan perubahan baik dalam cita rasa, serta tampilannya. “Belakangan ini masyarakat jenuh pada makanan yang disajikan dibeberapa acara seperti resepsi dan undangan resmi lainnya, jika memang harus datang, biasanya mere-

ka hanya mencicipi minuman setelah itu pulang,” ungkapnya.

Sementara dalam kesempatan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Siswo Heru Toto, SH MHum MM juga turut menghadiri babak penyisihan tersebut. Ia sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Disbudpar Jatim. “Kegiatan ini menjadi satu ciri khas sendiri bagi Jawa Timur, dan harus ditingkatkan,” katanya.

Ia mengharapkan, produk unggulan kuliner lainnya juga Jatim ditampilkan dalam festival makanan khas.

Sehingga kedepan, Jawa Timur dikenal dengan kulinernya,” katanya.

Disisi lain, Heru menambahkan, dari sisi pemerintah, ke depan harus lebih bisa mempersiapkan aparatur yang mempunyai keahlian dibidang kuliner. “Perlu ada pegawai yang memerlukan keahlian spesialis yang bisa diikutkan pendidikan dan magang di hotel, supaya menjadi pakar dibidangnya,” katanya. Q rac*