Harian Bhirawa Edisi 13 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya mengundang investor kalau mau menginvestasikan dananya di Bondowoso untuk industri dan bidang usaha lainnya, saya janjikan akan memberikan kemudahan dan insentif berupa keringanan pajak,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Bondowoso Amin Said Husni

Jumat Legi, 13 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

13 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Melakukan Penandatanganan MoU dan Sosialisasi di Mapolda Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 19.00

Senam Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim Membuka Gelar Seni Budaya Daerah di Taman Budaya Genteng Kali Surabaya.

Jembatan Penghubung Patah, Jalur Trenggalek-Ponorogo Terputus Trenggalek, Bhirawa Jalur Trenggalek-Ponorogo terputus total setelah sebuah jembatan penghubung di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek ambles tergerus banjir sehingga menyebabkan salah satu kaki jembatan turun hingga 130-an centimeter, Kamis (12/3) dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Polisi dibantu jajaran Koramil Tugu segera menutup jalur utama Trenggalek-Ponorogo tersebut pada pukul 02.30, sesaat setelah menerima informasi masyarakat mengenai jembatan yang putus itu.

“Akses langsung kami tutup. Lalu lintas, untuk kendaraan roda dua, empat atau lebih yang tidak bermuatan berat kami alihkan ke jalan lingkar yang melintasi Desa Kerjo, tak jauh dari sini,”

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Surabaya di Balai Kota, Kamis (12/3).

Kota Surabaya menyabet tiga kategori dalam Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) 2014 Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan.

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Efisien Pakai Anggaran Surabaya Rajai Penghargaan IMP 2014

antara

Sejumlah warga melihat jembatan yang putus akibat banjir di Desa Nglongsor, Pagu, Trenggalek, Kamis (12/3). Jembatan Nglongsor merupakan salah satu jembatan penghubung Trenggalek - Ponorogo.

Syarat Kredit Berubah, UMKM Batu Sulit Berkembang Batu, Bhirawa Sedikitnya 20 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu telah mampu melunasi utang/pinjaman lunak yang diberikan saat membuka atau mendirikan usaha mereka. Namun saat ini mereka kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha akibat terbentur permodalan. Hal ini diakibatkan adanya perubahan syarat pengajuan kredit yang diberikan perbankan, yakni keharusan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan.

Pengajuan kredit oleh UMKM ke bank saat ini sulit terealisasi karena keterbatasan syarat administrasi yang dimiliki UMKM. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batu Edi Kusnadi mengatakan, sejak pertengahan 2014 bank penjamin kredit usaha kecil mengubah persyaratan administrasinya. “Jika sebelumnya syarat administrasi yang diberikan bisa berupa BPKB, namun dalam surat permohonan kredit saat ini wajib disertakan sertifikat tanah,”ujar Edi, Kamis (12/3).

Pokok persoalannya, tidak semua pelaku

Pemkot Surabaya, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tak hura-hura menggunakan anggaran pemerintah.

Menurutnya, anggaran harus benar-benar efektif dan efisien untuk pembangunan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tjahjo menjelaskan kunci efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran adalah inovasi.

Kalau pemerintah daerah kreatif membuat program yang benar-benar dibutuhkan rakyat atau daerah, penggunaan anggaran akan tepat sasaran.

Dan kunci kreativitas atau inovasi itu ialah kepala daerah harus rajin turun ke bawah melihat kondisi masyarakat.

Dia mencontohkan, kepala daerah yang perempuan, pasti memiliki perhatian pada tingkat kema-

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim siap memberikan pendampingan kepada WNI khususnya warga Jatim yang hilang, setelah memisahkan diri dari rombongan yang berwisata ke Turki menggunakan jasa perjalanan wisata.

“Pemerintah akan bekerjasama dengan Polri dan TNI mendampingi

mereka setelah nantinya dipulangkan dan kembali ke masyarakat. Pendampingan ini sangat penting bagi mereka,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kamis (12/3).

Perlu diketahui, kemarin Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan ada 16 warga negara Indonesia (WNI) ditahan di perbatasan Turki

Sentil..        

 ke halaman 11

PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Yusril Menkumham tunggu putusan pengadilan Janganimbau hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas Bernafsu banget untuk mengobrak-abrik parpol oposisi Bina Marga ajukan tambahan anggaran Satpol segera relokasi PKL kuliner Jangan PP hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang Asal jangan pakai kekerasan penting

 Bondowosojuru janjikan permudah  Bupati Kades penganiaya pengairan dituntut investor tiga bulan penjara  situasi global dan politik  Investor Pemimpinperhitungkan berwatak preman kokekonomi bisa kepilih dalam negeri

Bidang Penataan Pasar tradisional

2.

Bidang Penataan Kawasan Kumuh

3.

Bidang Penataan Pedagang Kaki Lima

4.

Bidang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Diraih Berau (Kalimantan Timur), Surakarta (Jawa Tengah), dan Pekalongan (Jawa Tengah) Diraih Jogjakarta, Pekalongan (Jawa Tengah), dan Surakarta (Jawa Tengah) Diraih Maros (Sulawesi Selatan) dan Magelang (Jawa Tengah) Diraih Surabaya (Jawa Timur), Tarakan (Kalimantan Utara), dan Banda Aceh

 ke halaman 11

saat berupaya menyeberang ke Suriah. Namun belum dipastikan WNI itu adalah orang-orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah memisahkan diri dari rombongan tur.

Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Soekarwo mengaku, masih menunggu sikap Kemlu seperti apa proses selanjutnya berikut solusi

Prosedur Pengamanan Tak Jelas, Soal UN Rawan Bocor Provinsi Tak Dapat Bentuk Kepanitiaan

Sabar dari Cercaan

Ir Sigit Setyawan

1.

Beri Kesempatan Risma Dua Periode Pemkot Surabaya, Bhirawa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan non aktif Tjahjo Kumolo memberi kesempatan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menjabat dua periode agar semua programnya yang belum tuntas

 ke halaman 11

Pemprov Siap Berikan Pendampingan WNI Hilang di Turki

 ke halaman 11

MENJADI seorang Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Sidoarjo, selain butuh sosok yang bisa kerja cepat dalam menangani banyaknya kerusakan jalan, tapi juga butuh pribadi yang sabar dan kuat menerima banyaknya cercaan dari masyarakat.

Hal ini dirasakan sendiri oleh Ir Sigit Setyawan, pria bershio Kerbau ini mengaku kerap mendapat cercaan dari masyarakat saat mengurusi ban-

Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan 2014

adit hananta utama/ bhirawa

Kepala Dindik Jatim Harun menandatangani pakta integritas pelaksanaan UN 2015 disaksikan Sekretaris Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Kemendikbud, Kamis (12/3).

Dindik Jatim, Bhirawa Kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2015 bakal semakin rawan terulang sebagaimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ini lantaran tidak adanya kejelasan prosedur pengamanan naskah soal.

Kondisi ini pun menjadikan kredibilitas nilai UN semakin merosot.

Persoalan ini dinilai serius oleh panitia UN baik di provinsi maupun daerah. Karena itu, mereka terus mendesak adanya aturan yang jelas terkait pengamanan naskah UN. “Tidak ada aturan spesifik tentang pendistribusian dan pengamanan naskah UN,” tutur Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun usai memimpin sosialisasi UN 2015, Kamis (12/3).

 ke halaman 11

terhadap 16 WNI tersebut. “Terkait pemulangan maupun teknisnya, itu urusannya pemerintah pusat dan kami menunggu saja. Tapi, kami siap berkoordinasi dan menindaklanjutinya kalau sudah kembali ke Tanah Air,” ungkapnya.

 ke halaman 11

Pelayanan Buruk, Pasien RSD Mardi Waluyo Meninggal Kota Blitar, Bhirawa Buruknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mardi Waloyo Kota Blitar diduga mengakibatkan salah satu pasien operasi, Misrikah (62) warga Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar meninggal dunia.

Kejadian naas tersebut berawal saat Misrikah (62) mengalami gejala sakit tenggorokan, di mana menurut keterangan salah satu anak menantu, Eny Kasmawati ibunya sejak dua bulan lalu menderita sakit di tenggorokan.

Berdasarkan pemeriksaan dokter maka diusulkan untuk dilakukan operasi. Namun naasnya hendak dilakukan operasi terjadi

 ke halaman 11

Bojonegoro Kembangkan Kahyangan Api

Disiapkan Menjadi Objek Wisata Malam, Gandeng Pihak Ketiga untuk Pengelolaan Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 1,5 miliar di dalam APBD 2015 untuk mengembangkan objek wisata Kahyangan Api di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem menjadi objek wisata malam dan mistis.

Ahmad Basir, Kabupaten Bojonegoro Jatim sangat kaya akan destinasi wisata. Hampir di setiap tempat, ada saja destinasi wisata yang cantik untuk dinikmati dan dikunjungi, baik itu dalam hal kuliner, kebudayaan hingga panorama akam yang tidak ada duanya.

Jika Anda berkunjung ke Bojonegoro, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi fenomena alam yang langka di daerah tersebut yakni api abadi. Api yang tak pernah padam itu terletak di desa Sendangharjo, kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

Di tengah rimbunnya hutan jati Desa Sendangharjo, Kec Ngasem di sanalah muncul sebuah titik api yang

tak pernah padam hingga kini berada.

Belum jelas sejak kapan api yang menyala abadi itu ditemukan orang.

Yang jelas Pemkab Bojonegoro akan mengelola api tak kunjung padam ini menjadi objek wisata andalan.

“Pengembangan objek wisata Kahyangan Api menjadi wisata malam dan mistis dengan alokasi anggaran Rp 1,5 miliar hanyalah tahap awal,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Suyanto, Kamis (12/3).

 ke halaman 11

Objek wisata Kahyangan Api di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem akan menjadi objek wisata andalan Kabupaten Bojonegoro. Pemkab setempat menggelontorkan anggaran Rp 1,5 miliar untuk mengembangkan objek ini agar dapat menggaet turis.

SURABAYA

2

Jumat Legi 13 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Naik Sejak Januari, PNS Pemprov Pertanyakan Iuran Korpri Total Saldo Terakhir Capai Rp1,8 Miliar Pemprov, Bhirawa Meski iuran yang telah ditetapkan Ketua DP Korpri Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi ini telah disepakati dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, namun kalangan PNS terutama golongan rendah mempertanyakannya. Selain kenaikan yang begitu besar dibanding iuran sebelumnya, penggunaannya iuran Korpri juga dipertanyakan.

“Saya golongan III dulu iurannya hanya Rp5 ribu dan sekarang Rp30 ribu. Jadi naiknya sangat banyak. Saya tidak mempermasalahkan nilainya, tapi pemanfaatan bagi anggota yang ditarik. Sejak saya jadi PNS, saya tidak pernah merasakan pemanfaatan iuran tersebut,” papar PNS perempuan yang tidak mau disebutkan namanya ini.

Untuk menyuarakan protesnya ini, ia dan beberapa temannya

berencana bertanya langsung kepada Sekretaris DP Korpri.

“Justru saya setuju jika iuran Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil) yang dinaikkan karena nanti kembali ke kita. Kalau iuran Korpri tidak jelas,” pungkasnya.

Memang iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan Pemprov Jatim naik mulai Januari 2015. Sejak

kenaikan ini jumlah saldo melonjak tajam mencapai Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.894.059.804. Jumlah saldo tersebut berdasarkan print out terakhir pada 10 Maret 2015.

Kenaikan jumlah tersebut bisa dibilang sangat besar mengingat pada print out pada 31 Desember 2014 sebesar Rp1,2 miliar atau tepatnya Rp1.247.067.742. Itu artinya selama dua bulan kenaikan iuran Korpri diterapkan saldo bertambah Rp646.992.062.

Dikonfirmasi , Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM, mengakui besaran iuran Korpri Pemprov Jatim memang meningkat tajam dibanding iuran sebelumnya.

Untuk iuran bagi PNS golongan I sebesar Rp10.000, golongan II Rp20.000, golongan III Rp30.000, golongan IV Rp40.000 dan Kepala

SKPD Rp100.000. Kenaikan iuran ini sangat besar dibanding sebelumnya yang tidak sampai mencapai angka sepuluh ribu.

Untuk golongan I hanya Rp1.000, golongan II Rp2.500 golongan III Rp5.000, golongan IV Rp7.500 dan kepala SKPD Rp10.000.

“Iuran Korpri yang terkumpul ini untuk kegiatan-kegiatan sosial. Seperti memberikan santunan kepada anggota Korpri yang meninggal dunia, bantuan anggota Korpri yang sakit pasca operasi hingga bantuan anggota Korpri yang terkena masalah hukum,” kata Hizbul, dikonfirmasi, Kamis (12/3).

Hizbul mengatakan, berdasarkan rapat kerja Korpri Provinsi Jatim pada Desember 2014 lalu telah dibuat kesepakatankesepakatan. Diantaranya, iuran Korpri dikelola Unit DP Korpri sebesar 25 persen dan disetor

kemudian dikelola DP Korpri sebesar 75 persen.

Pemanfaatan iuran itu seperti pembelian mobil dua unit untuk satu mobil jenazah dan satu unit mobil ambulance. Mobil jenazah Korpri untuk mengantar jenazah dari rumah duka atau lokasi meninggal dunia seperti rumah sakit sampai ke tempat pemakaman. Sedangkan mobil ambulance Korpri digunakan untuk penjemputan anggota Korpri dan keluarganya sesuai persyaratan dan melalui mekanisme yang ditentukan menuju Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya.

“Untuk santunan anggota Korpri yang meninggal sebesar Rp5 juta, bantuan anggota Korpri pasca operasi yang sangat membutuhkan bantuan dengan kondisi tidak bisa ditangani BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mendapat Rp2,5 juta dan

Besaran Iuran Korpri Provinsi Jatim Iuran Lama Golongan I Rp1.000 Golongan II Rp2.500 Golongan III Rp5.000 Golongan IV Rp7.500 Kepala SKPD Rp10.000 Iuran Baru Golongan I Rp10.000 Golongan II Rp20.000 Golongan III Rp30.000 Golongan IV Rp40.000 Kepala SKPD Rp100.000 bantuan hukum Rp10 juta. Jadi iuran Korpri murni diperuntukkan kegiatan sosial,” ungkap Q iib Hizbul.Q

PANGGUNG BIROKRASI Becak Dirazia Kasi Trantib (keamanan dan ketertiban) Kecamatan Semampir Surabaya M Ilyas kembali menggelar razia menertibkan tukang becak yang berada dikawasan KH Mas Mansyur Surabaya, Kamis (12/3). Semetara rasia kali ini untuk meningkatkan kedispilinan abang becak yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya.

cty/bhirawa

Dhimam Abror (kanan) membesuk Cak Anam di Rumah Sakit Islam Jemursari, Kamis (12/3) kemarin.

Cak Anam Dukung Dhimam Maju Pilwali Surabaya Surabaya, Bhirawa Meski belum resmi menyatakan maju dalam Pilkada Kota Surabaya, namun wartawan senior yang juga mantan Pimred salah satu media Jatim, Dhimam Abror telah banyak mendapat dukungan.

Jika sebelumnya dukungan dating dari para wartawan senior yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim kali ini berasal dari Cak Anam, panggilan akrab Drs H Choriul Anam, mantan Ketua GP Ansor Jatim.

“Ini eranya anak muda, waktunya Anda untuk memimpin Surabaya. Kota Surabaya harus ditata lebih baik lagi,” kata Cak Anam kepada Dhimam Abror yang menjenguk Cak Anam di Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari, Kamis (12/3).

Menurut Cak Anam, segala sesuatu itu ada masanya. Pada saatnya yang tua pasti pensiun. Ini membutuhkan kesinambungan yang bagus, membutuhkan regenerasi yang bagus. Anak-anak muda yang visioner dan memiliki potensi besar perlu diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin.

“Saya melihat ini momentum anda.

Jangan sia-siakan. Karena yang tua pasti pensiunlah. Saya ikut mendoakan agar potensi anda bermanfaat bagi masyarakat Surabaya,” tegasnya.

Mendengar wejangan Cak Anam, Dhimam Abror yang kini menjabat Ketua Harian KONI Jatim ini tak kuasa menahan haru. Di mata Abror, Cak Anam bukan saja senior di dunia jurnalistik, Q cty tetapi sekaligus guru politik.Q

trie diana/bhirawa

Komisi E Sinyalir Ada Perbudakan Gaya Baru WS Masih Tunggu Instruksi DPP DPRD Jatim, Bhirawa Industri rumahan disinyalir melakukan praktek perbudakan gaya baru. Sinyalemen dari Komisi E DPRD Jatim menyebut selain diupah jauh dari UMR, pekerja industrui rumahan tidak mendapatkan hak pekerja termasuk perlindungan asuransi. Praktek industry rumahan semacam ini banyak ditemukan di Surabay dan Sidoarjo.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari membeberkan praktek mempekerjakan buruh rumahan yang belakangan ini banyak terjadi merupakan praktek perbudakan modern. Agatha memastikan para pekerja industry rumahan dibayar berdasarkan target, bukan upah minimum regional (UMR).

Selain itu, para pekerja rumahan yang umumnya ibu rumah tangga dan remaja perempuan itu tidak tidak diberikan hak pekerja seperti

tercantum dalam dilindungi UU Ketenagakerjaan termasuk hak perlidnungan seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Belakangan ini ada modus pengusaha besar mempekerjakan buruh rumahan. Ini jelas merugikan pekerja karena mereka bekerja tanpa dilindungi UU Ketenagakerjaan. Mereka hanya mendapat bayaran berdasarkan target pekerjaan. Ini jelas perbudakan gaya baru.

Kami akan bongkar ini,”tegas politisi perempuan PDIP itu, Kamis (12/3).

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo ini menyebut sejumlah industri yang mempekerjakan buruh rumahan, diantaranya sepatu, garmen dan rambut palsu. Meski omset bernilai hingga milyaran, namun Agatha memastikan tidak ada perlindungan tenaga kerja di sektor ini.

Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini juga

menyoroti banyaknya buruh rumahan yang masih berstatus di bawah umur. Ini jelas pelanggaran UU KetenagaKerjaan karena yang mereka kerjakan bukanlah pekerjaan padat karya tapi pekerjaan industri yang dikerjakan di rumah.

“Banyak buruh rumahan yang berstatus dibawah umur. Ini jelas pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kami akan laporkan ini ke Dinas Tenaga Kerja. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena adanya UU Perlindungan Perempuan dan Anak,”imbuh pengurus ormas Taruna Merah Putih itu.

Selain itu, lanjutnya, industry rumahan juga menghasilkan limbah yang membahayakan bagi kesehatan mereka dan keluarga juga orang sekitar.

“Limbah dari pekerjaan yang mereka kerjakan itu berbahaya bagi kesehatan para buruh rumahan serta keluarganya,”tanQ cty das Agatha.Q

BPJS Masih Lemah, Siap Koordinasi dengan Pusat DPRD Surabaya, Bhirawa Masih banyaknya perusahaan yang belum mengikutkan karyawannya dalam program jaminan kesehatan serta soal berbagai pengaduan terkait pelayanan BPJS di Kota Surabaya, Komisi D DPRD

Surabaya akan segera berangkat ke kantor pusat BPJS untuk tujuan konsultasi.

Program BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang konon bisa mencover seluruh pengobatan pasien yang mengikuti ternyata ha-

nya isapan jempol belaka.

Betapa tidak, dalam praktiknya, masyarakat pengikut program BPJS masih harus membeli obat tambahan dan pelayanannya harus mendapati antrian yang lumayan banyak jumlahnya.

Hal ini dikatakan Sugito

anggota Komisi D DPRD Surabaya yang mengaku prihatin tatkala mendapat keluhan masyarakat pengikut BPJS Kesehatan yang ratarata mengaku kesulitan baik dalam hal pelayanan maupun stok obat yang disediakan.

“Saya prihatin saat melihat

langsung pasien BPJS, baik di Puskesmas apalagi di rumah sakit, antriannya sangat panjang, bahkan bisa mencapai ribuan, tentu saja kondisi ini tidak lagi efektif, karena berkaitan dengan orang yang sedang menderita Q gat sakit,” terangnya.Q

Surabaya, Bhirawa Meski Hampir dipastikan mayoritas arus bawah PDIP Surabaya mencalonkannya dalam Pilwali Surabaya 2015, namun Wishnu Sakti Buana mengaku masih menunggu perintah dari ketua umum DPP PDIP, Megawati Sukarno Putri.

Sebagai ketua DPC PDIP Surabaya yang baru, Wishnu Sakti Buana menegaskan tetap menerima aspirasi masyarakat terkait siapa sosok yang layak di jagokan dalam Pilwali Surabaya 2015., meskipun hampir mayoritas arus bawah PDIP mendukung dirinya agar menjadi kandidat.

“Silahkan mengajukan aspirasinya, namun kewenangan tetap ada di tangan Bu Mega. Jadi saya tetap menunggu dan melaksanakan keputusan DPP terkait siapa yang bakal ditunjuk dalam pilwali,” tegas Wisnu Sakti (WS) di Balai Kota, kemarin.

Ia menegaskan, siapapun yang nanti ditunjuk DPP sebagai cawali maupun cawawali, dirinya tetap akan melaksanakan amanat tersebut. Termasuk jika dirinya maju atau tidak sebagai cawali nanti.

“Saya sebagai ketua DPC siap melaksanakan perintah DPP, siapa saja cawali maupun cawawalinya yang direkomendasikan. Termasuk jika saya sebagai cawali, atau mendampingi Bu Risma, atau sama sekai saya tidak maju sama sekali. Dan itu tak menjadi masalah,” tegas WS yang saat ini menjabat sebaga wakil walikota.

Terkait adanya adanya aspirasi dari arus bawah yang menghendaki cawali berasal dari kader internal PDIP, WS mengatakan itu sah-sah saja, Sebab, tidak menutup kemungkinan DPP akan menetapkan orang di luar PDIP, meski DPC sendiri mengajukan cawali dan cawawali dari internal partai.

“Pada pilwali 2010 lalu, DPC mengajukan pasangan Saleh Mukadar dan Bambang DH yang merupakan kader sendiri. Ternyata DPP malah merekom Tri Rismahari yang bukan kader berpasangan dengan Bambang DH. Dan kami menerima dan memenangkannya,” bebernya.

Untuk diketahui partai berlambang banteng bermoncong putih ini akan lebih memilih cawali dari kader sendiri. Ini terbukti Risma tidak diundang di acara Konferensi Cabang (Konfercab) PDI-Perjuangan Kota Surabaya pada 9-10 Maret 2015 yang digelar di Hotel Utami Juanda Sidoarjo Q gat karena dianggap bukan kader11.Q

Penghuni Liponsos di Bawah Umur Terindikasi Terkena Penyakit Sipilis Sinyalemen Wali kota Tri Rismaharini , ada penyimpangan perilaku seksual di kalangan anak jalanan (Anjal) bisa jadi terbuktikan. Salah satu Anjal hasil operasi penertiban terdeteksi menderita penyakit seksual saat pemeriksaan di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.

Bocah berusia belasan tahun yang bernama Angga Ryan asal Jember ini sempat mengalami sakit di perutnya hingga beberapa hari di balik jeruji Liponsos.

Dalam ruang yang dihuni khusus Anjal ini ,Angga tinggal bersama tujuh anak dari berbagai wilayah Jawa Timur. Mulai dari Probolinggo, Jember, Jombang, Pasuruan, serta Kota Surabaya sendiri.

Setelah mengalami sakit diperutnya yang tak kunjung sembuh hampir seminggu, pihak Liponsos mengobatkan Angga Ryan di Puskesmas Keputih yang tak jauh dari lokasi. Akan tetapi, pihak Puskesmas hanya menangani pasien Angga Ryan dengan memberikan obat anti biotik. Hal itu

disebabkan pihak Puskesmas Keputih masih belum memiliki lab yang bisa mendeteksi penyakitnya.

Dokter Maria Carisita yang bertugas di Puskesmas Keputih ini membenarkan bahwa ada penghuni Liponsos yang berobat di tempatnya. Setelah diperiksa oleh beberapa dokter, Maria mengindikasi sakit di perutnya itu dikarenakan infkesi menular seksual.

“Setelah kami lakukan berdasarkan visual pasien atas nama Angga Ryan terindikasi terkena penyakit infkesi menular seksual.

Infeksi seksual ini memang banyak macamnya, harusnya diperiksa di rumah sakit agar tahu lebih jelasnya.

Dari situ kami dari Puskesmas memeriksa air ken-

cingnya itu ada nanahnya,” ujar Dokter Maria ketika ditemui Bhirawa saat bertugas di Puskesmas Keputih, Kamis (12/3).

Setelah pihak Puskesmas mengetahui bahwa kencingnya ada nanahnya, Dokter Maria memberikan obat anti biotik untuk menahan sakit diperutnya. Diakui Dkoter Maria bahwa gejala itu memang menyebabkan sakit pada perut pasien, selain itu seluruh badan juga terasa panas. “ Dan setiap pasien kencing juga terasa sakit,” imbuh Dokter berkacamata ini.

Karena tidak memiliki alat lab yang lengkap, pihak Puskesmas menyarankan untuk diperiksakan di rumah sakit yang memiliki labnya. Karena kalau tidak diobatkan, tambah Dokter Maria, penyakit tersebut sangat berbahaya apalagi penderitanya masih anak-anak dibawah umur yang usianya masih belasan tahun.

“Pasien harus rajin periksa ke lab minimal sampai satu bulan. Berdasarkan

geh/bhirawa

Anak jalanan (Anjal) Angga Ryan (kanan), bocah asal Jember diindikasi terkena penyakit infeksi menular seksual (Sipilis).

Saat ini, bocah tersebut masih berada di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Kamis (12/3). visualnya memang bocah Dan harus uji lab agar tahu r a w a b a r u t a h u b a h w a tersebut terkena penyakit jelas sakit apa,” imbuhnya. penghuni di Liponsos ada sipilis karena di air kenSementara itu, Ketua yang terindikasi terkena cingnya ada nanahnya, tapi Liponsos Keputih Sri Su- penyakit Sipilis. Pihaknya belum tentu benar adanya. patmi saat ditemui Bhi- secepatnya akan mengo-

batkan di rumah sakit.

Sri membeberkan, anjal atas nama Angga Ryan bocah asal Jember ini terjaring razia sebulan yang lalu.

Terjaringnya lantaran saat mengamen di Jalan Jemur Sari pada saat malam hari oleh Satpol PP di Kecamatan setempat.

“Setelah kami tanya ke dia (Angga Ryan) dia gak pernah gitu-gituan (hubungan seks). Dan kebetulan obatnya habis dan sekalian nanti tak periksakan ke rumah sakit,” kata Sri Supatmi pada Bhirawa.

Perempuan keturunan Tionghoa ini menuturkan, kalau semisal memang benar adanya anjal tersebut terkena penyakit Sipilis, bisa saat dirinya belum terazia oleh petugas.

Karena kehidupan anakanak di jalanan memang sangat keras.

“Bisa jadi terkena penyakit itu pada waktu tidak berada di Liponsos. Tapi pada saat anak itu hidup di Q geh jalanan,” terang Sri.Q

SURABAYA

Jumat Legi 13 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

trie diana/bhirawa

Diminati Warga Surabaya

Petugas Bakesbangpol dan Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat) Surabaya saat melakukan tes kesehatan dengan mengukur tinggi badan calon peserta diklat Suskalak (khusus kader pelaksana) dalam rangka kegiatan Suskalak Linmas angkatan 40 tahun 2015. Tampak Kabid Linmas Surabaya Agus Purnomo SH melakukan wawancara salahsatu peserta di Kantor Bakesbangpol dan Linmas Surabaya, Kamis (12/3).trie diana/bhirawa

Hakim Bebaskan Bandar Narkoba Lapas Pamekasan PN Surabaya, Bhirawa Upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika, termasuk dengan mempercepat pelaksanaan hukuman mati bagi para Bandar besar rupanya tak mempengaruhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (12/3), Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa bandar narkoba.

Terdakwa yang divonis bebas Hakim PN Surabaya itu adalah Fery Sugianto alias Sinyo. Sinyo didakwa sebagai pengendali sekaligus pengedar narkoba dari balik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba di Pamekasan, Madura.

Vonis bebas tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Ainur Rofik, di Ruang Kartika. Dalam putusannya, Hakim Ainur menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, sebagaimana didakwakan jaksa.

“Menyatakan, membebaskan terdakwa Fery Sugianto alias Sinyo dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa,” tegas Ketua Majelis Hakim Ainur dalam

amar putusannya, Kamis (12/3).

Pertimbangan bebas atas terdakwa, lanjut Ainur, yakni terdakwa tidak terbukti bersalah dalam kasus peredaran narkoba.

Ini diperkuat dengan tidak adanya keterangan saksi satu pun yang menyatakan bahwa terdakwa mengedarkan narkoba dari balik penjara. Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyangkal BAP yang disusun oleh penyidik kepolisian.

Sebagai catatan, sidang kasus narkoba ini desas desusnya merupakan kerja terkahir Ketua Majelis Hakim Ainur Rofik di PN Surabaya karena bakal ada mutasi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut

RAGAM INFO

Ketua Yayasan Dharma Divonis 2 Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Ketua Majelis Hakim Tugiono menyatakan terdakwa Drs Filipus Nerius Sandi Kartawidjaja terbukti bersalah menggunakan akta palsu berupa sertifikat HGB Nomor 326, untuk bukti perkara gugatan intervensi terhadap PT Surabaya Lingkar Mas dalam perkara perdata nomor Pdt.G/ 170/2014/PN Surabaya.

Dalam persidangan yang digelar diruang Tirta 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (12/3). Hakim Tugiono menolak semua dalil yang dituangkan dalam pledoi atau pembelaan dari pengacara terdakwa yakni DR Wijaya dan Ben Hadjon.

Terdakwa yang merupakan Ketua Yayasan qq Dharma Korps Karyawan Pemprov Jatim, memiliki tiga dalil yakni terkait saksi pelapor yang dianggap tidak memiliki legal standing, sengketa pra yudisia karena masih adanya perkara perdata ditingkat kasasi lalu dan kalimat Jaksa yang mencantumkan kata Q bed ‘menggunakan’ bukan ‘pakai’.Q

Umum (JPU) Eko Nugroho dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menuntut terdakwa Sinyo dengan pidana penjara selama tujuh tahun plus denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Dalam tuntutan JPU, terdakwa Sinyo terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan narkoba dari lapas dan melanggar Pasal 114 UU Narkotika. “Dia (Sinyo) yang mengendalikan dari penjara,” jelas Eko. Diakui Eko, terdakwa hanya dijerat dengan satu pasal saja, yakni Pasal 114 UU Narkotika.

Tidak adanya Pasal alternatif dalam dakwaan yang disusunnya, sehingga begitu tidak terbukti terdakwa langsung bebas.

Dia mengaku yakin kalau bukti yang dihadirkannya kuat, apalagi terdakwa residivis kasus narkoba tiga kali.

“Atas putusan bebas dari Ketua Majelis Hakim, kami pastikan mengajukan Kasasi ketingkat MA,” tegas Jaksa Eko Nugroho.

bed/bhirawa

Fery Sugianto alias Sinyo, terdakwa pengendali narkoba dalam Lapas Pamekasan saat mendengarkan putusan bebas dari Hakim Ainur Rofik, Kamis (12/3).

Ditambahkan Eko, Ia telah menyiapkan novum (bukti baru) dalam Kasasi yang akan diajukannya ke Mahkamah Agung (MA). Di antaranya keterangan dari Erik Wiguna, orang yang menjadi perantara terdakwa

Ferry. “Erik mengakui itu dan memiliki bukti tujuh kali transaksi dengan terdakwa Ferry,” ujarnya.

Tidak tegasnya jeratan hukuman terhadap terdakwa narkoba juga dapat dilihat juga

Jelang Penutupan, Jumlah Pendaftar Jauh Lampaui Kuota BLH Jatim Lakukan Transparansi Penerimaan Mahasiswa Jalur SNMPTN Klarifikasi Administrasi Adiwiyata Surabaya, Bhirawa Persaingan memperebutkan kursi dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dipastikan sangat ketat di semua Perguruan Tinggi negeri(PTN) di Jatim. Jelang dua hari penutupan pendaftaran per Minggu (15/3), jumlah pendaftar yang masuk telah jauh melampaui jumlah kuota yang tersedia di setiap program studi (Prodi).

Persaingan ketat jalur SNMPTN dipastikan terjadi pada tiga PTN ternama di Surabaya, yakni Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa). Ketatnya persaingan merata untuk seluruh prodi yang tersedia. Bahkan, prodi yang peminatnya paling rendah pun juga berlebih kuota.

Diungkapkan Humas SNMPTN Unair Bagus Ani Putra, saat ini seluruh prodi yang tersedia telah penuh. Bahkan untuk prodi yang peminatnya paling rendah, yakni pendidikan

dokter hewan (PDD Banyuwangi) tingkat keketatannya mencapai satu banding lima.

Jumlah pendaftar di prodi ini mencapai 135 pelamar dengan daya tampung hanya 25 kursi.

Sedangkan prodi paling tinggi peminatnya, keketatan mencapai satu banding 19. Pada prodi ini sebanyak 3.286 pendaftar masuk untuk memperebutkan 175 kursi di Unair.

“Semua prodi sudah penuh.

Dari yang paling banyak peminatnya, sampai yang paling rendah peminatnya,” kata Bagus saat dihubungi, Kamis (12/3).

Menurut Bagus, berlebihnya jumlah peserta di Unair sangat membantu panitia untuk memilih calon mahasiswa lebih selektif.

Panitia penerimaan mahasiswa di Unair cukup melihat rangking siswa di prodi tersebut. “Yang masuk rangking tertinggi otomatis diterima,” ungkapnya.

Sampai kemarin, jumlah pendaftar yang masuk pada panitia SNMPTN Unair mencapai 27.588 pendaftar. Sedangkan

daya tampung untuk SNMPTN tahun ini di Unair hanya mencapai 2.608 kursi. Jumlah tersebut merupakan 50 persen dari total daya tampung sebanyak 5.215 kursi.

Hal serupa juga terjadi di ITS. Humas SNMPTN ITS Bekti Cahyono mengatakan, tidak ada prodi yang masih memiliki kuota sisa. Semua telah penuh termasuk prodi yang paling sepi peminatnya. Prodi yang paling sepi peminatnya ialah Desain Interior, Fisika, Desain Produk Industri dan Transportasi Laut.

Sayang, ditanya terkait tingkat keketatan, Bekti enggan membeberkan penjelasan.

“Maaf, kebijakan di ITS hanya bisa menyampaikan total pendaftar secara keseluruhan. Kami tidak bisa mengumumkan pendaftar per prodi,” jelas Bekti.

Sementara prodi yang paling banyak peminatnya ialah Teknik Multimedia dan Jaringan, Teknik Informatika, Manajemen Bisnis, Teknik Perkapalan Q tam dan Arsitektur.Q

Temukan 32 Anak Putus Sekolah Surabaya, Bhirawa Meski Pemkot Surabaya telah mencanangkan program Wajib Belajar Gratis, ternyata masih ada saja anak putus sekolah di kota Pahlawan ini. Setidaknya 32 anak putus sekolah ditemukan pihak Kecamatan Tegalsari Surabaya sepanjang

dalam sidang terpisah di PN Surabaya. Sidang dengan terdakwa Yudi Prasetyo ini, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya dituntut ringan. Padahal, terdakwa Yudi terbukti atas kepemilikan narkoba seberat 700 gram.

Oleh JPU, bandar gede itu dituntut sembilan tahun penjara plus denda Rp 1 miliar subsidair empat bulan kurungan. “Meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan subsidair empat bulan kurungan, dan denda Rp 1 miliar,” tegas Atip, Jaksa pengganti fadilah.

Dalam dakwaan dijelaskan, Yudi ditangkap Satreskoba Polrestabes Surabaya, 7 Agustus 2014 lalu. Dari penangkapan ini, Polisi menemukan barang bukti 700 gram sabu-sabu yang berada di dalam alumunium foil dan diletakkan di dalam kardus. Oleh jaksa, Yudi didakwa melanggar Pasal 114 dan 112 UU Narkotika.Q bed

awal 2015 ini.

“Masalah anak putus sekolah ini ini tidak bisa dikatakan menurun atau naik karena ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti pendataan, kalau kita hanya sekadar tanya di salah satu RW atau RT apakah disini ada anak putus

sekolah atau tidak pasti kebayakan mereka jawab tidak, namun kalau kita turun langsung ke lapangan akhirnya kita temukan banyak anak putus sekolah,” ungkap Camat Tegalsari, Drs Sair MM, diruang kerjanya, Kamis (12/3) kemarin.

Ia menambahkan, untuk itu

pihaknya menggandeng pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kelurahan maupun kader turun langsung kelapangan untuk memberikan bantuan kepada anakanak putus sekolah supaya kembali bersekolah, entah mau kembali ke sekolah lama

atau ke sekolah baru.

Karena banyak faktor yang dialami anak-anak ini selain faktor ekonomi, lingkungan, orang tua, tidak ber KTP Surabaya tapi tinggal di kawasan Tegalsari maupun anaknya sendiri yang tidak Q riq mau bersekolah lagi.Q

Pemprov, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim tengah melangsungkan klarifikasi administrasi usulan Adiwiyata yang telah diserahkan 35 Kabupaten/kota di Jatim.

Evaluasi tersebut dilakukan secara transparan dengan harapan Pemkab/kota nantinya bisa mengetahui kinerja seleksi Adiwiyata di wilayahnya masing-masing.

Hal itu diungkapkan Kepala BLH Jatim, Bambang Sudono mengatakan, dalam Permen LH no 5 tahun 2013 ada tiga tahapan yang dilakukan pada penilaian adiwiyata, yaitu evaluasi administrasi, klarifikasi adminitrasi, dan verifikasi lapangan.

“Kami sudah melakukan evaluasi administrasi sejak akhir Pebruari dan memang ada kabupaten/kota yang tidak mengikuti Adiwiyata. Diantaranya Jember,” katanya bersama Kabid Konservasi dan Pemulihan BLH Jatim, Ir Uda Hari Pantjoro, Kamis (12/3).

Menurutnya, pihaknya menginginkan adanya klarifikasi adminitrasi Adiwiyata dengan tujuan Pemkab/kota juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam menyeleksi sekolah Adiwiyata yang ada di wilayahnya.

Sebab, ketika diklarifikasi ternyata seleksi yang dilakukan Pemkab/kota masih belum memenuhi standar untuk diusulkan sebagai Adiwiyata.

Selanjutnya, Uda menambahkan, proses klarifikasi administrasi adiwiyata nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk verifikasi di lapangan. “Jadi kita tidak akan verifikasi langsung 350 sekolah yang diusulkan adiwiyata. Sebab hal itu tidak akan efesien dan efektif.

Namun, yang dinilai dalam verifikasi lapangan yaitu kelengkapan pemenuhan administrasinya dan layak dilakukan penilaian di lapangan,” katanya.

Adanya mekanisme transparansi dalam klarifikasi administrasi, lanjut Uda, Pemkab/kota akan mengetahui dan sosialisasikan pada sekolah yang menjadi objek penilaian. “Sehingga sekolah tidak perlu datang ke BLH Jatim, tapi Pemkab/kota lebih bisa menjelaskannya,” katanya.

Bagi kabupaten/kota yang tidak mengusulkan adiwiyata, Uda mengatakan, lebih disebabkan pembinaan yang dilakukan Pemkab/Kota pada sekolah-sekolah terhadap lingkungan hidup masih kurang optimal. “Untuk itu, kali ini ada tahapan yang lebih jelas dan tegas Q rac sehingga tidak terkesan instan,” tandasnya.Q

RSMM Siap Operasikan Gedung Operasi Baru Setelah dioperasikan sejak Desember 2014 lalu, Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM), siap mengembangkan layanannya dengan menambah fasilitas. Salah satunya pada akhir tahun ini rumah sakit mata milik Pemprov Jatim ini akan mulai mengoperasikan gedung operasi baru.

RSMM menambah lagi fasilitas gedung operasi.

dna/bhirawa

Diharapakan gedung operasi ini semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dari Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Kepala RSMM dr Dyah Wiryastini, MARS menjelaskan bahwa sejatinya RSMM sudah memiliki empat ruang operasi yang menjadi satu dengan gedung pelayanan. Karena terus meningkatnya pasien yang berobat, juga untuk menerapkan standar yang baik

sejak awal sudah disiapkan gedung operasi sendiri, namun masih dalam proses pembangunan dan akhir tahun ini targetnya selesai untuk segera dioperasikan.

“Dengan 200 pasien rawat jalan dan 30 pasien operasi per harinya rumah sakit ini semakin tidak beraturan.

Oleh karenanya dengan segeranya selesai gedung operasi baru dan bisa dioperasionalkan akan mengurangi kesemrawutan,” ujar Dyah.

Belum lagi jika jumlah

pasien terus bertambah tentunya kapasitas pelayanan di RSMM perlu ditingkatkan. Dimana dengan selesainya gedung baru nanti RSMM akan memiliki tambahan satu ruang operasi, yang sebelumnya empat menjadi lima ruang operasi.

Yaitu empat ruang operasi umum dan satu ruang operasi khusus lasik.

Tambahan ruang operasi khusus operasi lasik tersebut juga diharapkan semakin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Dimana selama ini operasi lasik hanya bisa dilakukan di rumah sakitrumah sakit tertentu di Surabaya.

“Kebanyakan juga rumah

sakit swasta, jadi dengan kami memiliki ruang operasi khusus lasik ini diharapkan juga memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pengobatan mata yang lebih luas,” imbuhnya.

Bukan hanya gedung operasi baru, akan tetapi RSMM juga akan menambah fasilitas seperti peralatan medis lainnya yang didanai oleh Pemprov Jatim. Walaupun baru melayani pasien BPJS Kesehatan dari tiga daerah, yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, pasien dari luar daerah tersebut tetap bisa berobat, akan tetapi harus disertai rujukan dari puskesmas, RSUD kabupaten/kota setempat, dan persetujuan dari kantor Q dna BPJS setempat.Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Tarif Ekspor Karbon Lingkungan hidup (udara) yang bersih, sudah tidak gratis lagi. Berdasar komitmen (protokol) Kyoto dan Konvensi Iklim di Bali, negara maju berkewajiban membayar suplai zat karbon. Sedangkan negara berkembang yang masih memiliki hutan cukup memadai, berhak menerima anggaran untuk pemeliharaan lingkungan. Indonesia dengan iklim hujan tropis, memiliki potensi sangat besar mensuplai zat karbon berbayar.

Di Indonesia, lingkungan hidup yang bersih, bukan sekadar propaganda oleh LSM. Melainkan amanat konstitusi. UUD pasal 28H ayat (1) mengamanatkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ... .” Amanat konstitusi itu hasil amandemen kedua 18 Agustus tahun 2000, jauh sebelum Protokol Kyoto maupun hasil konvensi internasional tentang iklim di Bali (2007).

Pemerintah (sejak zaman orde-baru) juga sudah ba­ nyak berbuat untuk penyelamatan lingkungan. Antaralain penerbitan berbagai regulasi. Diantaranya berupa Keppres (Keputusan Presiden) tentang fungsi hutan lindung, hutan tanaman industri, Tahura (Taman Hutan Raya) dan hutan kota. Lalu, terbit pula UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan. Di dalamnya diatur pemanfaatan sebagian hutan untuk usaha ke-ekonomi-an.

Pemanfaatan hutan bisa “diutak-atik” asalkan tidak mengubah fungsi. Misalnya yang dilakukan oleh Peme­ rintah Daerah di kota Balikpapan, terhadap hutan lindung Sungai Wain (HLSW) yang dijadikan tempat wisata unggulan. Di dalamnya terdapat orangutan dan beruang.

Sektor ke-wisata-an sekaligus sebagai upaya pengamanan kawasan hutan.

Sudah banyak aksi dilakukan untuk melindungi fungsi hutan. Misalnya, menetapkan hutan lindung Ujung kulon, di Banten sebagai “teritorial” badak. Begitu pula hutan Alas purwo di Banyuwangi, Jawa Timur (habitat kerbau liar) dan Tanjung Puting di Kalimantan (sebagai habitat orangutan). Tetapi banyak pula pembalakan (penebangan) liar dilakukan oleh sindikat penjahat lingkungan.

Penjagaan fungsi hutan sebagai pensuplai zat karbon, sudah dilakukan secara “keroyokan.” Tetapi harus diakui, masih memerlukan upaya lebih masif dan terstruktur. Termasuk aksi politik. Karena itu pada kepemimpinan Presiden SBY dibentuk Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Namun kinerja dua institusi kurang menjamin upaya keamanan perubahan iklim.

DNPI sebenarnya dapat menjadi “jembatan” untuk memulai pembangunan industri zat karbon. Sebagai wadah isu-isu perubahan iklim pasca konferensi di Bali, DNPI memperoleh perhatian internasional. Termasuk memperoleh bantuan sebesar US$ 30 juta dari Norwegia. Indonesia dan Norwegia telah menandatangani komitmen bersama mengendalikan perubahan iklim sekaligus kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon dengan nilai bantuan dana US$ 1 miliar.

DNPI sebagai lembaga non-struktural dibubarkan oleh presiden Jokowi. Setelah dibubarkan, tugas dan fungsinya “dititipkan” pada Kementerian terkait. Kemana DNPI dilebur? Inilah yang dicari jawab oleh Norwegia, melalui Kedutaan Besar di Jakarta. Perdana Menteri Norwegia akan mengunjungi Indonesia untuk segera memulai kerjasama pengendalian ekses perubahan iklim, bulan April.

Sejak komitmen Bali 2007, berbagai LSM lingkungan menyerukan kepada delegasi dari 190 negara agar mengambil aksi konkrit untuk perubahan iklim. Terutama peningkatan panas bumi harus dibatasi maksimal dua derajat Celsius. Faktor utama yang harus dihambat adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta industri.

Namun hal itu hampir mustahil. Karena itu pencegahan pemanasan global harus melalui penggunaan sumber energi ramah lingkungan. Diantaranya listrik tenaga surya (matahari) dan tenaga angin.

Pencegahan pemanasan global juga wajib didukung suplai zat karbon lebih besar. Maka tidak bisa tidak harus merevitalisasi fungsi hutan, dan penambahan areal hutan.

Diharapkan setiap orang bisa berpartisipasi memperbanyak zat karbon dengan cara menanam pohon. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspadai Investasi Bodong Masyarakat Jawa Timur sebaiknya berhati-hati saat menanamkan dana pada instrumen investasi dengan bunga tinggi karena bisa dipastikan hal itu penipuan. Saat ini kasus investasi bodong tampaknya belum serta merta membuat masyarakat tergerak untuk lebih waspada ketika berinvestasi. Penyebabnya, mereka masih mudah tertarik dengan iming-iming bunga tinggi dan ingin cepat kaya secara instan.

Meski beberapa kasus investasi serupa terkuak tetapi sejumlah masyarakat masih berminat mengeluarkan modal. Bahkan, kini korbannya terus ada dan tidak lagi dari masyarakat menengah ke bawah melainkan banyak dari masyarakat menengah atas.

Contoh kasus Wahana Global Bersama yang memiliki 11.500 nasabah dan akhirnya merugikan masyarakat antara Rp3,5 triliun-Rp7 triliun. Oleh sebab itu, imbau dia, masyarakat perlu meneliti bagaimana karakter investasi yang ditawarkan kepadanya. Seperti menjanjikan keuntung­an besar yang tidak wajar, atau penawaran yang dilakukan secara online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik.

Sampai sekarang penipuan investasi itu terjadi hampir di berbagai bidang mulai produk keuangan, maupun nonkeuangan seperti emas dan agrobisnis. Oleh karena itu, kami minta masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan investasi yang menawarkan imbal hasil yang fantastis.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Legi 13 MARET 2015

Kiprah Soekarno dan Soeharto di Mata Kiai Warga Indonesia pastinya sudah tidak asing lagi dengan Soekarno dan Suharto. Dua tokoh ini pernah menduduki kursi kepresidenan yang ada di bumi Indonesia ini.kiprahnya sebagai presiden Indonesia selalu memberikan aura tersendiri bagi rakyat Indonesia. khususnya perjalanan politiknya.

P

emikirannya tentang politik sudah membumi di Indonesia.hingga sampai sekarang presiden pertama ini memiliki gelar sebagai bapak proclamation. Sedangkan Suharto memiliki gelar tersendiri yaitu bapak pembangunan. Dua tokoh ini sudah memberikan banyak makna bagi Indonesia.

Dari menjadi presiden sampai membebaskan Indone-

bebas sampai sekarang ini.

Terlepas dari itu, dua nama ini. Dalam perjalanannya membangun Indonesia tidak pernah lepas dari kiai. Soekarno sendiri mengakui K.H. Hasyim Asy,ari merupakan inspirasinya. Se­perti halnya resolusi jihad yang di keluarkan oleh kiai Hasyim. Bagi Soekarno resolusi jihad yang di keluarkan oleh Kiai Hasyim

Dalam perjalanannya membangun Indonesia tidak pernah lepas dari kiai. Soe­karno sendiri mengakui K.H. Hasyim Asy,ari merupakan inspirasinya. Se­perti halnya resolusi jihad yang di keluarkan oleh kiai Hasyim.

Bagi Soekarno re­ solusi jihad yang di keluarkan oleh Kiai Hasyim sudah cukup untuk menggerakkan seluruh organ kebangsaan Indonesia untuk melawan penjajahan. Sebab inilah yang menjadi dukungan moral yang paling besar.

sudah cukup untuk menggerakkan seluruh organ kebangsaan Indonesia untuk melawan penjajahan. Sebab inilah yang menjadi dukungan moral yang paling besar.

Selain itu hubungan Soe­karno dengan para kiai Nahdlatul Ulama sangat dekat. Soekarno memadukan dunia pergerakan nasional nya dengan para kiaikiai NU yang merupakan ulama pesantren. Dari itu mampu membangun perpaduan yang sempurna dalam memperjuangkan Indonesia.

Perjalanan Suharto juga tidak kalah menarik.Presiden kedua yang sebelumnya sempat menjadi jenderal besar TNI ini.Memiliki hubungan yang erat dengan para kiai-kiai.

Bahkan di era kepemim­ pinannya sempat terjadi fenomena yang menarik. Tepatnya Oktober 1995 Suharto dengan rombongan yang menjadi stafstaf negara melaksanakan umrah.

Hal yang paling mengejutkan adalah Suharto dan

sia dari penjajahan.

Hingga warga Indonesia bisa hidup

rombongannya diperbolehkan masuk ke dalam Ka’bah. (hal 74). Hal ini merupakan hak yang bersejarah. Sebab tidak sembarangan raja Arab Saudi memberi izin kepada setiap orang untuk masuk Ka’bah.

Tidak hanya itu saja. Menjelang Suharto lengser dari ja­ batannya sebagai presiden. Sekitar 200 kiai berkunjung ke kediaman Suharto, sambil membawa emas sebesar 1,9 kilogram. Para kiai itu memberikan emas pada Suharto dengan tujuan presiden Suharto mampu membangun Indonesia lebih baik di tengah krisis ekonomi waktu itu. Salah satu kiai itu ialah Gus Mus. Kiai yang memiliki pesantren di Rembang ini mengaku dalam wawancara wartawan. Bahwasanya kiai juga warga negara Indonesia.

Masih banyak lagi kiai-kiai yang memiliki hubungan erat dengan Soekarno dan Suharto.

Dari itu peresensi ikut mengidentifikasikan. Bahwasanya sejarah yang sudah ada Indonesia harus selalu di ingat dan dijaga. Sebab para pejuang yang dulu memperjuangkan Indonesia dengan sepenuh hati dan tekad yang berani mati.

Lewat buku “Soekarno dan Suharto di Mata Para Kiai”.generasi penerus akan bisa memahami perjalanan dan pemikiran Soekarno dan Suharto. Khususnya tentang penilaian para kiai.banyak lagi pelajaran yang dapat di petik.

Di harapkan pembaca memahami sejarah secara utuh dan mampu menerapkan pemikirannya di era modern ini. n

Judul

: Soekarno dan Soeharto di Mata Para Kiai

Penulis

:

Putra Poser Alam

Penerbit

:

IRCiSoD

Terbit

:

Febuari 2015

ISBN

:

978-602-255-812-5

Tebal

:

196 halaman

Peresensi

: Suroso

Penulis Asli Rembang

Resensi Buku :

A

Menjadi Suami yang Didambakan

dakalanya, seorang suami dituntut cekatan meng­ hadapi kondisi darurat.

Hal ini terutama ketika istri dalam keadaan hamil dan melahirkan. Peran suami saat istri hamil sangat penting karena bisa memengaruhi kehamilan dan janin yang ada dalam kandungan.

Penelitian menunjukkan, calon ibu yang persalinannya didam­ pingi suami lebih jarang mengalami depresi pasca-persalinan (post partum blues) daripada mereka yang tidak didampingi suami.

Suami siaga (siap, antar, jaga) selalu mengetahui dan mengerti kebutuhan istri di saat hamil dan melahirkan.

Hal ini dibahas secara detail oleh Dr. Ryan Andrianto, Sp. OG. dalam buku Suami Siaga; Tugas-Tugas Suami ketika Istri Hamil dan Melahirkan. Buku ini serupa sajian nyata dari pengalaman penulis.

Dr. Ryan Andrianto, Sp. OG. memperoleh gelar sarjana kedokteran dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta.

Ia menempuh pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Kebidanan dan Kandung­an) selama lima tahun. Ia juga pernah mengabdi di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Tidak heran jika buku ini hadir sebagai panduan kepada calon ayah dalam menghadapi kondisi kehamilan dan kelahiran yang dialami seorang istri.

Salah satu hal yang perlu diketahui calon ayah adalah mengetahui hal apa yang harus diperbuat saat istri hamil. Perlakuan yang baik dan tepat sangat memengaruhi pada ke­ sehatan istri dan janin yang dikan­dungnya. Sebab, peran

suami dapat memberikan efek positif bagi perkembangan kehamilan. Jadi, jika seorang calon ayah menginginkan istri dan bayi dalam kondisi sehat, ia harus menjadi suami siaga (hal. 16).

Bukan hanya itu, suami siaga harus mampu memberikan perhatian dan kasih sayang, meng­ ajak istri berlibur, membantu pekerjaan istri di rumah, mengingatkan mengenai makanan dan minuman selama hamil, mengajak janin berkomunikasi, menumbuhkan kepercayaan diri pada istri, menghindari pertengkaran dan

perilaku buruk. Suami siaga merupakan suami yang selalu siap jika sang istri membutuhkannya, selalu mengantar istri ke mana pun, khususnya ketika memeriksakan kandungan ke dokter atau bidan, serta menjaga kesehatan istri dan calon bayi.

Menjadi suami siaga adalah bukti nyata bahwa ia mendukung sepenuhnya kehamilan istri. Dukungan penuh dan peran nyata suami terhadap istri yang sedang hamil dapat meningkatkan kesiapan menghadapi kehamilan dan persalinan.

Bahkan, produksi ASI juga akan me­ ningkatkan ketika masa menyusui dimulai (hal. 93).

Saat istri melahirkan, suami juga harus memiliki kepekaan yang tinggi. Seorang suami tidak boleh gegabah membawa sang istri ke rumah sakit saat istri akan melahirkan. Meng­ apa? Meskipun sang suami sudah mengetahui kapan tanggal perkiraan persalinan istri, belum tentu pada tanggal dan jam yang telah diprediksikan tersebut

sang istri benar-benar melahirkan. Jika sang suami langsung membawanya ke rumah sakit maka hanya akan membuangbuang waktu dan biaya.

Jika seorang istri terpaksa harus melahirkan di rumah sakit, sang suami harus menemaninya.

Hal ini menjadi faktor yang sangat mendukung keselamatan istri dan bayi. Selama proses persalinan, sang istri memerlukan dukungan dan pengertian. Peran suami menemani istri melahirkan bukan sekedar pendamping yang tugasnya melihat prses persalinan istri sampai selesai, namun juga harus bisa menjadi partner yang bisa membuatnya tenang, rileks, dan nyaman (hal. 115).

Suami harus menjadi pelatih olah napas, menuntun istri memilih makanan dan minuman untuk ibu menyusui, memberikan istri hadiah saat persalinan usai, berkomunikasi dan menjalin ikatan batin dengan bayi, dan bisa menggendong bayi dengan benar. Hal-hal tersebut jarang disadari dan dipraktikkan oleh seorang ayah.

Menjadi calon ayah bukanlah tantangan yang mudah. Suami dituntut menjadi siaga (siap, antar, jaga). Apalagi, saat hamil, kondisi fisik dan psikis istri bisa berubah kapan saja. Membaca buku ini berarti memilih cara yang tepat untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat istri dalam keadaan hamil atau melahirkan. n

Judul Buku : Suami Siaga; Tugas-Tugas Suami ketika Istri Hamil dan Melahirkan Penulis : Dr. Ryan Andrianto, Sp. OG. Penerbit : Laksana, Yogyakarta Cetakan : I, 2014 Tebal : 160 halaman ISBN : 978-602-255-665-7 Peresensi : Suhairi Rachmad

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Legi 13 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dewan Godok Pansus Raperda Pilkades Gresik, Bhirawa Masih kosongnya jabatan kepala desa sehingga dijabat Pelaksana Tugas (Plt) membuat masyarakat menjadi resah, apa lagi bakal digelar Pilbup. Demi kelancaran itu, DPRD menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk membahasnya.

Hasilnya, anggota dewan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan Perda Pilkades.

Menurut Ketua Badan Pembentukan (Batuk) Perda DPRD Gresik, Syaiful Fuad, rencana pembentutan Perda.

Sebagai tindak lanjut cantolan supaya Pilkades bisa segera dilaksanakan.

Karena kalau menunggu aturan dari pusat butuh waktu lama, dan dalam Pilbup nanti banyak desa yang akan mendapati Kepala Desanya yang di Plt. Dengan banyaknya desa yang telah terjadi kekosongan, pihaknya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan Raperda Pilkades. Berdasarkan data, kini ada 33 desa yang telah dijabat Plt dari kecamatan. Bila dibiarkan, maka jumlah kekosongan kepala desa akan bertambah banyak. Ini sudah sesuai, pada Banmus sudah disepakati 16 Maret Paripurna pengesahan Pansus akan dilakukan. ‘’Pembentukan Perda itu sesuai kebutuhan yang mendesak, setelah selesainya pembahasan UU Nomor 6 tahun 2014, PP Nomor 43 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemerintahan desa juga harus segera ditindaklanjuti. Sehingga, tak ada kekacauan dalam sistem pemerintahan desa, mengenai naskah akademiknya sudah diserahkan eksekutif pada dewan.

Kini dewan tinggal membahas dan mengesahkan saja,’’ ujarnya.

Terpisah Ketua DPRD Gresik, H Ir Abdul Hamid mengatakan, untuk pembahasan Raperda Pilkades memang dipercepat. Itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya polemik di tingkat desa, dan Pilkada yang akan dilakukan pada Bulan Desember mendatang. Q kim

Satu Putaran, APBD Siapkan Anggaran Pilbup Rp 22 M Kab Mojokerto, Bhirawa Pilbup Mojokerto dipastikan bakal digelar Bulan Desember 2015 mendatang. Perubahan aturan yang kini terjadi kalau Pilbup hanya satu putaran, menyebabkan anggaran Pilbup itu dikepras dari proyeksi semula.

Sebelumnya angggaran Pilbup dialokasikan Rp30 miliar dengan asumsi Pilbup digelar dua putaran. Setelah perubahan, anggaran dikepras hingga Rp8 miliar sehingga anggaran menjadi Rp22 miliar. ‘’Besaran anggaran ini sudah pasti, sebentar lagi tanda tangan nota perjanjian dana hibah dengan Pemkab Mojokereto. Dan dananya dari APBD Pemkab Mojokerto,’’ terang Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayuhannafiq.

Menurut Yuhan, sapaan

akrab Ayuhanafig, anggaran Pilbup sebelumnya telah disiapkan dalam APBD 2015 Rp30 miliar lebih. Anggaran itu, akhirnya berubah karena menyesuaikan aturan main dalam pelaksanaan Pilbup yang sedianya digelar serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim itu. Perubahan sudah mengalami singkronisasi antara KPU dengan Tim Anggaran Pemkab Mojokerto.

Perubahan yang didasarkan pada revisi UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada itu,

diantaranya tak adanya alias dihapusnya putaran kedua Pilbup. Kemudian, dihapuskannya tahapan uji public yang sebelumnya dialokasikan wak tunya mencapai tiga bulan.

Dihapuskannya beberapa tahapan Pilbup ini praktis mengurangi alokasi anggaran yang dikeluarkan. ’’Otomatis dikurangi, karena tahapannya berkurang, dan aturanya berubah, Pilbup hanya satu putaran,’’ tambah Yuhan.

Mantan aktifis PMII ini menjelaskan, perubahan itu memang secara signifikan mempengaruhi anggaran. Terlebih, patokan tahapan putaran kedua menyedot anggaran yang tak kecil. Termasuk juga anggaran untuk uji publik yang baru pertama kali dimasukkan dalam rancangan UU itu.

Selain itu, terpangkasnya anggaran juga berimbas dengan alokasi waktu pelaksanan Pilbub. Sampai sekarang, KPU Mojokerto memang belum mengantongi jadwal tahapan Pilbup sebab masih menunggu peraturan dari KPU Pusat. Tapi, alokasi waktu disesuaikan dengan UU diperkirakan pada Bulan Desember. ’’Perkiraan tahapan mulai pada Bulan Mei mendatang,’’ imbuh Yuhan.

Sedangkan, untuk pendaftaran calon diperkirakan tiga bulan sebelum hari pencoblosan pada Desember nanti.

Diperkirakan pasangan calon bakalan pasti pada sekitar Bulan September-Oktober.

Kini, KPU Mojokerto tengah melakukan sosialisasi internal dan eksternal. Termasuk

pula konsolidasi menjelang aturan KPU Pusat turun. Sehingga, alokasi waktu yang ada mumpuni. ’’Kita masih terus koordinasi dengan pihak terkait,’’ pungkas Yuhan.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Hj Alfiah Ernawati membenarkan perubahan besaran anggaran Pilbup akibat perubahan peraturan itu. Tim anggaran Pemkab Mojokerto, menurut Erna langsung menyesuaikan perubahan kebutuhan dana Pilbup itu. ‘’Sudah tak ada masalah soal anggaran Pilbup. Setelah ada kepastian Pilbup hanya perlu satu putaran, Pemkab sudah langsung koordinasi dengan KPU dan menyepakati perubahan nilainya,’’ tandas Ernawati.Q kar

Usulan Musrenbang Tembus Rp 647 M Pemkot Mojokerto Utamakan Tujuh Prioritas

Dinsos Ajari 100 Anjal Baca Potensi Diri Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas sosial (Dinsos) Kota Mojokerto menggelar pelatihan dengan sasaran Anak Jalanan (Anjal) serta Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). Seratus Anjal dan Gepeng se Kota Mojokerto dibekali dengan ilmu psikologi untuk membaca potensi diri mereka.

Dengan mengetahui potensi diri, Dinsos bisa memetakan potensi Anjal dan Gepeng. Metode yang dilakukan yakni dengan pembelajaran dan latihan mental dengan mengandeng lembaga pendidikan dan pelatihan SDM Reborn Indonesia Surabaya. Acara yang digelar selama satu hari itu berlangsung di Astoria Convention Hall, Jl Empunala, Kota Mojokerto, Kamis (12/3) kemarin.

Anjal dan Gepeng yang selama ini terbiasa dengan pola hidup yang tak teratur, diajari dengan pengalaman psikologis baru. Pola pikir mereka digugah untuk menggerakkan kesadaran mereka untuk mengukur dan memetakan potensi diri mereka.

Menurutnya, dengan menyentuh potensi Anjal melalui pelatihan SDM, akan lebih mudah memetakan potensi mereka untuk kepentingan pemberdayaan. ‘’Setelah pelatihan memungkinkan mereka lebih berkomitmen untuk memaksimalkan kualitas hidup diri sendiri maupun lingkungan keluarga dan sosialnya,’’ tandasnya.

Direktur Reborn Indonesia, Yayan Tjahyana mengatakan, pelatihan untuk menggali potensi kelompok Anjal dengan metode pembelajaran dari pengalaman yang berlandaskan kekuatan otak kanan.

Para peserta diajak untuk melatih otak kanan agar dominasi otak kanan yang menyebabkan seseorang cenderung berfikir keseluruhan dan gampang tak fokus menilai berdasarkan asumsi, kreatif, memiliki kemampuan seni serta emosional, bisa diubah menjadi potensi yang positif. Jadi terbiasa fokus, memikir detail dan tidak berpengaruh dengan situasi sekitar. Q kar

5

ali kusyanto/bhirawa

IKM jajanan pasar di Kab Sidoarjo, baru-baru ini diberi pelatihan cara membuat kue-kue bermutu dan berkualitas dari Bogasari, produsen tepung terkenal di Indonesia.

IKM Jajan Pasar Sidoarjo Dilatih Produsen Tepung Sidoarjo, Bhirawa Pembuat jajanan pasar di sejumlah sentra jajanan di Kab Sidoarjo, baru-baru ini dilatih pihak PT Bogasari, produsen tepung terkenal Indonesia.50 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pembuat jajanan pasar itu, berasal dari Desa Kedung Rawan, Kec Krembung dan dari Desa Kemerakan dan Desa Kraton, Kec Krian.

Setelah mendapat pelatihan dari produsen tepung terkenal itu, diharapkan pelaku IKM makanan di Sidoarjo ini, produknya bisa berkualitas dan berkembang.

Karena diakui selama ini, para pelaku IKM makanan itu, proses produksinya masih terbilang tradisional. ‘’Bila produknya bermutu dan berkualitas, harapan kami bisa semakin berkembang dan bersaing dengan produk lainnya,’’ ujar Kabid Perin-

dustrian Dinas Koperasi Perindag Kab Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH MM, Kamis (12/3) kemarin.

Selama ini IKM jajan pasar di Sidoarjo, produksinya masih belum bervariasi. Selain itu, penjualannya masih dilakukan antar desa saja. Dengan pelatihan yang dilakukan Tim PT Bogasari Baking Center (BBC) itu, diharap produk jenisnya akan semakin banyak. Sehingga ada kemungkinan bisa ditawarkan pada level yang lebih luas lagi. ‘’Tidak hanya antar desa saja, kalau bisa meningkat sampai antar kecamatan,’’ papar Yayuk.

Disampaikan Yayuk, pelaku IKM jajanan pasar ini merasa sangat antusias dengan bekal pelatihan yang diberikan. Karena pada saat menjelang Bulan Puasa dan Lebaran, biasanya pesanan jajanan dan kue sangat ra-

mai sekali. Maka dengan bekal pelatihan, pelaku IKM mempunyai bekal baru untuk membuat produk-produk jajanan dan kue baru. ‘’Apalagi setelah mereka menerima sertifikat dari BBC setelah ikut pelatihan itu, mereka merasa semakin lebih optimis lagi, karena akan bisa sebagai suatu pengakuan, bahwa produk jajan mereka berkualitas dan bermutu,’’ kata Yayuk, yang ikut mendampingi pelatihan di tempat BBC Jl Pemuda Surabaya.

Kepala Bogasari Baking Center (BBC), Bambang Eko, saat memberikan pelatihan kepada para IKM jajan pasar di Sidoarjo itu, mengatakan siap dan membuka diri untuk menerima konsultasi dari para IKM di Sidoarjo yang mengalami kesulitan dalam membuat jajanan dan kuekue.Q ali

Kota Mojokerto, Bhirawa Usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam APBD 2016 Kota Mojokerto tembus angka Rp647 miliar. Usulan itu dipastikan tak semuanya mampu diakomodir. Wali Kota Mojokerto memprioritaskan tujuh sektor unggulan akan diakomodir dan disesuaikan dengan kemampuan APBD Pemkot Mojokerto.

Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Harlistyati memaparkan kondisi itu di pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Kamis (12/3) kemarin. Helatan yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD itu dibuka kariyadi/bhirawa Wali Kota Mas’ud Yunus.

Hj Harlistyati Usulan yang disampaikan SKPD berdasarkan usulan masyarakat yang tertuang dalam Musrembang tingkat kelurahan.

Kemudian berjenjang di tingkat kecamatan, forum SKPD dan diakhiri Musrenbang tingkat Kota Mojokerto. ‘’Akhirnya terkumpul usulan 214 program dengan768 kegiatan, seluruhnya membutuhkan anggaran Rp647,761,033,102,’’ terang Harlis.

Dalam APBD 2015 terealisasi anggaran Rp519.238,421,550. Dibandingkan dengan usulan Musrenbang 2016 ini terjadi kenaikan anggaran Rp128.522.611.552. ‘’Kalau usulan dalam Musrenbang 2014 lalu terakomodir dalam APBD 2015 sebesar 87%. Untuk usulan Musrenbang 2016 saya targetkan terakomodir 90% untuk masuk APBD nanti,’’ ujar mantan Kepala Dispenda Kota Mojokerto ini.

Harlis menambahkan, untuk mengoptimalkan hasil Musrenbang pembahasan diskusi kelompok SKPD dibagi menjadi tiga bidang. Yakni bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, serta bidang ekonomi. Selain SKPD di setiap bidang juga diikutkan para akademis, organisasi profesi maupun LSM. Ditemui usai pembukaan, Wali Kota H Mas’ud Yunus menjelaskan, karena kemapuan APBD tak bisa mengakomodir seluruh usulan, maka pihaknya menetapkan skala prioritas. ‘’Sesuai visi dan misi saya.

Saya tetapkan tujuh skala prioritas yang akan diutamakan,’’ ujar Mas’ud Yunus.

Ketujuh prioritas yang ditetapkan wali kota diantaranya peningkatan kualitas birokrasi, kualitas pendidikan dan keehatan, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Berikutnya peningkatan kualitas hidup dan peranan perempuan, pembangunan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang, peningkatan kapasitas hukum, kemanan, stabilitas partisipasi politik serta penguatan peningkatan kapasitas kedaulatan pangan. ‘’Ketujuh prioritas itu yang saya perintahkan untuk dipenuhi dulu.” pungkas Wali kota.Q kar

Rembug Desa, Bupati MKP Gelontor Alokasi Dana Desa Agenda Rembug Desa merupakan salah satu program Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dalam rangka mensosialisasikan program pembangunan. Dalam rembug desa, MKP menggelontor Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sepekan ini, ada tiga desa menjadi sasaan rembug desa bupati MKP. Desa pertama yang dikunjungi adalah Desa Bandung, Kec Gedeg, keinginan Desa Bandung Wetan antara lain masih minimnya lampu penerangan jalan, perbaikan sarana penunjang areal pemakaman seperti pagar, jalan cor usaha tani, tugu batas dusun, dan gedung PAUD yang akan segera diubah konsep sekaligus namanya menjadi Gedung Pintar. Khusus anggaran untuk Gedung Pintar, anggaran dananya telah dipersiapkan kurang lebih Rp200 juta Bupati MKP secara resmi juga menyetujui bantuan dana untuk pembangunan Balai Desa Bandung sebesar Rp400 juta. ‘’Tahun lalu, kami telah melakukan perombakan terhadap 68 unit balai

desa yang tersebar di berbagai desa, dengan rata-rata biaya pembangunan sebesar Rp250 juta.

Pada 2015, jumlah ini akan naik menjadi Rp400 juta,’’ jelas MKP. Kunjungan Bupati MKP selanjutnya ke Desa Sumberjati, Kec Jatirejo. Complaint utama yang disampaikan warga pada Bupati MKP adalah problem rusaknya infrastruktur jalan poros utama sebagai akses masuk desa.

Dalam dialog terbuka dengan masyarakat, Bupati MKP mengusulkan pengecoran dan pelebaran jalan selebar 6 hingga 7 meter dengan ketebalan 25 Cm, hal ini sesuai dengan standar Propinsi. Jalan yang akan dibangun memiliki panjang 4,5 Km sampai dengan 5 Km.

Bupati MKP menegaskan, potensi dari desa seperti Sumberjati sangat luar biasa. ‘’Sumberjati adalah desa dengan potensi alam dan wisata yang sangat luar biasa. Pembangunan sektor penunjang wisata seperti villa dan resort sangat mungkin diwujudkan, demi mendongkrak geliat perekonomian lokal agar tak

kalah dengan daerah wisata ternama di Mojokerto seperti Pacet dan Trawas.

Desa Simbaringin, Kec Kutorejo, mendapatkan kunjungan yang ketiga. Permintaan warga pada Bupati MKP adalah pembangunan jalan cor sepanjang kurang lebih 700 meter, kemudian menambahkan penera-

Bupati MKP menyapa warga desa alam kunjungan rembug desa. kariyadi/bhirawa

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP dihadapan warga desa dalam kegiatan rembug desa.

ngan jalan di 20 titik rawan setiap jarak 50 meter.

Saat berembug dengan segenap perangkat desa dan masyarakat, Bupati MKP secara jelas dan transparan mengungkap bahwa dana APBN tahun ini adalah sebesar Rp700 juta.

Sedangkan ADD atau Alokasi

Dana Desa, terjadi kenaikan yang cukup signifikan. ‘’ADD tahun 2011 sebesar Rp56 juta, hingga pada 2015 jumlahnya terus naik menjadi Rp369 juta. Jika diartikan, estimasi penerimaan dana rata-rata untuk sebuah desa saja, bisa mencapai hampir Rp2 miliar,’’ kata MKP.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Satpol PP Segera Relokasi PKL Kuliner Lumajang, Bhirawa Untuk mengantisipasi kemacetan di jalur Kota, Satpol PP Lumajang siap untuk merelokasi PKL yang mengunakan badan jalan sebagai tempat berjualan.

Pantauan di lapangan jalur di pusat Kota Lumajang saat ini berpotensi macet karena aktivitas para Pedagang kaki Lima (PKL) yang beroperasional memakan badan jalan.

Ini seperti yang terjadi di lokasi PKL Pusat Jajanan Rakyat) (PJR) di Jl. Dr Soetomo, Kecamatan Kota Lumajang.

Karena perkembangan kota, dan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada mengakibatkan lokasi PKL ini harus direlokasi ke tempat yang baru, guna menghindari kemacetan di jalur kota. ‘’Rencana relokasi PKL PJR ini telah dibicarakan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas instansi di Kantor Pemkab Lumajang,’’ jelas Totok Suharto Kasatpol PP Kabupaten Lumajang.

Dalam Rakor ini dibahas juga operasi penertiban PKL yang tujuannya untuk melakukan suatu penertiban di kawasan kota Lumajang agar tampak indah dan bersih. Dia menambahkan, dari Rakor tersebut muncul solusi untuk merelokasi PKL PJR di Jl. Dr Soetomo yang merupakan kawasan padat kendaraan. "Relokasi ini direncanakan akan di relokasi ke Jl. Gubernur Suryo di sekitar bekas Pasar Ikan Higienis," katanya. yat

NU Banyuwangi Bentuk Aswaja Center Terkait Hilangnya 16 WNI di Turki Banyuwangi, Banyuwangi Kasus menghilangnya 16 WNI di Turki, membuat Nahdlatul Ulama (NU) Banyuwangi menaruh perhatian serius karena kuat dugaan keterlibatan ISIS. Ketua PCNU Banyuwangi, Maskur Ali, mengatakan masyarakat sebaiknya tidak terprovokasi hingga memutuskan untuk bergabung bersama kelompok radikal yang menghalalkan kekerasan dalam aksinya. NU terus melakukan upaya pencegahan penyebaran paham radikal sejak dini dengan membentuk lembaga Aswaja (Ahlusunah Waljamaah) Center.

Lembaga ini memiliki tugas melindungi dan menegakkan paham Ahlusunah Waljamaah di tengah masyarakat. “NU banyuwangi telah melakukan pembinaan dengan mendirikan lembaga dengan nama Aswaja Center yang bergerak untuk membentengi paham Ahlusunah Waljamaah. Kejadian itu (hilangnya 16 WNI di Turki) telah mencoreng nama

baik Indonesia di mata dunia,” kata Ali, Kamis (12/3).

Pihaknya juga menggandeng perguruan tinggi dan Sekolah Tinggi Islam untuk mengantisipasi penyebaran paham ISIS. Kerjasama menyangkut peningkatan kualitas kader NU muda yang kemudian disebar ke seluruh desa. “Kenapa disebar ke desa? Karena desa menjadi lahan empuk bagi paham

radikal untuk menyebarkan pahamnya. Anak-anak NU kita gembleng secara periodik untuk membentengi masyarakat dari pengaruh paham tersebut,” katanya.

Ali mengakui paham radikalisme berupaya untuk hidup dan berkembang di Kabupaten Banyuwangi. Namun, kata dia, sejauh ini Banyuwangi relatif aman dari pengaruh kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Ia berpesan supaya masyarakat tidak memaknai kata jihad secara dangkal.

“Jadi memahami agama tidak boleh separuh-separuh dalam kehidupan ini. Dengan begitu tidak mudah kelompokkelompok itu untuk masuk. Di Banyuwangi paham radikal memang berupaya masuk dan berkembang, tapi tidak mu-

Rp 40 M untuk Redesain Terminal Arjosari Malang, Bhirawa Pembangunan Terminal Arjosari Kota Malang hingga saat ini, belum juga tuntas. Bahkan pembangunan yang dilakukan sejak pemerintahan Walikota Peni Suparto itu kini masih juga belum kelar.

Yang mengherankan lagi, terminal terbesar di Kota Malang itu, kini diredesain, oleh Pemerintah Kota Malang, lantaran ada permintaan dari Kementrian Perhubungan. Pemkot Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp 40 miliar, dari Pemerintah Pusat, untuk redesain terminal tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Handi Priyanto, kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Malang, Kamis (12/3) kemarin mengutarakan, dana sebesar Rp 40 miliar itu, khusus tahun 2015 saja. “Kita diberi anggaran 40 miliar, untuk tahun 2015 ini, dan tahun ini sudah harus selesai, dilaksanakan.

Jadi kita harus melakukan redesain dan memanfaatkan anggaran dalam tahun ini juga," jelas ?Handi Priyanto, yang juga mantan Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kota Malang itu.

Pihaknya lantas menjelaskan, bahwa rencana pembangunan awal untuk terminal Arjosari itu diputuskan sebesar Rp 100 miliar. Namun demikian dalam perkembangannya, angaran dikurangi menjadi Rp 80 miliar saja. Ironisnya lagi, setelah ada pengurangan anggaran, dalam prosesnya anggaran sebesar Rp 80 miliyar itu, ternyata tidak cair semua.

Hinga saat ini angaran yang cair baru sebesar Rp 27 miliar. mut

dah bagi mereka,” ucap Ali. Kabar Terbaru Sementara itu, kabar terbaru mengenai 16 WNI yang hilang tersebut, pihak berwenang Turki telah menahan 16 WNI dari 3 keluarga yang mencoba melintas menuju Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Turki mengatakan adanya rute yang sering digunakan oleh simpatisan ISIS untuk menyeberang dari Turki.

"Keenam belas orang tersebut saat ini tengah ditahan oleh pihak imigrasi di pusat penampungan. Dan kami memiliki informasi bahwa Kedutaan Indonesia di Ankara telah berhubungan dengan orang-orang itu," ucap juru bicara Tanju Bilgic dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters,

Kamis (12/3/2015).

Kedutaan Indonesia di Ankara tidak membuat permintaan formal kepada Kemenlu Turki terkait 16 WNI tersebut. Dalam pernyataannya, juru bicara itu tidak memberikan informasi detail mengenai alasan penahanan tersebut. Ribuan warga asing dari 80 negara lebih termasuk Inggris, sebagian Eropa, Tiongkok dan Amerika Serikat telah bergabung dengan grup radikal ISIS di Suriah dan Irak.

Mereka kebanyakan menyeberang melalui Turki.

Turki sendiri menegaskan bahwa mereka membutuhkan informasi lebih dari agen intelijen asing untuk mencegat simpatisan tersebut. Hal itu merujuk pada 3 gadis asal London yang terbang dari Inggris untuk bergabung dengan ISIS bulan lalu. nan

Proyek Jalan Poros Desa Rp 3,5 M Terus Disorot

70 LSM Tolak Bantuan Parpol Rp 1 Triliun Kota Batu, Bhirawa Sebanyak 70 LSM yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Jatim yang sedang menggelar konperensi di Kota Batu sepakat menolak rencana pemerintah memberikan bantuan Rp 1 Trilyun bagi Parpol. Mereka menduga bantuan anggaran Rp 1 Triliun tersebut untuk merupakan cara parpol untuk melanggengkan kekuasaannya.

"Ini modus baru parpol merampok uang rakyat. Kalau mendagri dan pimpinan parpol berdalih ini untuk kemandirian parpol, agar terhindar korupsi dan bergantung ke pemodal itu tidak benar," tegas M Fachrudin A Koordinator Badan Pekerja MCW saat berorasi di Alun-alun Kota Batu, Kamis sore (12/3).

Dengan bantuan Rp 1 Triliun tersebut, pimpinan parpol akan mengeruk uang rakyat. Padahal banyak rakyat yang masih miskin dan menderita. Selain menolak bantuan parpol tersebut, mereka juga meminta agar menghentikan kriminalisasi pada pimpinan dan staf KPK, serta LSM yang mendukung KPK. Seusai melakukan orasi, sejumlah aktifis LSM merobek-robek foto pimpinan parpol dan mendagri yang dibawa. Setelah dirobek, foto-foto tersebut diinjak-injak, tapi urung dibakar. sup

Jumat Legi 13 MARET 2015

mb8/bhirawa

Ratusan pendemo yang berpakaian putih-putih memadati jalan Soekarno Hatta, tepatnya di depan kantor Polres Bangkalan.

Ratusan Kiai Desak Kapolres Dicopot Tidak Terhormat Bangkalan, Bhirawa Ratusan pendemo yang berpakaian putihputih memadati jalan Soekarno Hatta, tepatnya di depan kantor Polres Bangkalan, sehingga membuat pengguna jalan yang melintas dari jalur selatan harus membagi jalan dengan pengendara yang dari utara, kemacetan pun tidak bisa dihindarkan.

Ratusan pendemo yang mengatas namakan Gerakan Pemuda dan Santri Madura (GPSM), melakukan long mach dari Stadion Gelora Bangkalan sampai Polres Bangkalan yang berjarak sekitar 50 meter, dari Polres mereka melanjutkan ke Kantor Kejari dan terakhir DPRD Bangkalan.

Mereka mendesak Kapolres Bangkalan segera dicopot dari jabatannya. "Copot Kapolres Bangkalan yang selalu bertindak semena-mena," teriak salah satu oratur.

Mereka menganggap Kapolres Bangkalan sudah bertindak tidak profesional dalam penegakan hukum di Bangkalan. "Kalau Kapolres tidak dicopot, Bangkalan tidak akan

aman," koarnya.

Banyak kasus yang ditangani Kapolres Bangkalan tebang pilih. "Masyarakat sudah tidak percaya lagi pada Kapolres bangkalan.

Banyak kasus curanmor, narkoba mangkrak bahkan pelaku bisa melakukan penangguhan penanganan, di kasus yang lebih ringan malah dihukum seberat-beratnya. Ungkap koorlap demo yang biasa dipanggil Ustad Maskur.

Lebih lanjut ia berharap Kapolres Bangkalan memulangkan kalebun durjen. "Kalebun Durjen sudah beberapa kali mengajukan penangguhan penahanan, tetapi tidak pernah digubris sama Kapolres, malah Kapolres mendesak untuk mengganti kuasa hukum Klebun Durjen, ini sudah diskriminatif," tandasnya.

Salah satu kiai yang ikut demo kapolres mengancam, kalau Kapolres tidak dicopot, minggu depan akan ada ribuan massa untuk mengurung polres. “Laporan akan dilayangkan pada Kapolda Jatim bahkan pada Kompolnas,” Tandas kiai dengan raut muka kesal. mb8

Sampang, Bhirawa Buruknya pekerjaan proyek jalan poros yang menghubungkan dua Desa yakni Desa Asam Nonggal Desa Disanah, terus mendapatkan sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya proyek jalan poros Desa yang menelan biaya Rp 3.552.400.000 APBD Sampang TA 2014, sejak awal sudah banyak yang ambruk, bahkan saat ini kondisinya masih memperihatinkan.

Muqoddas ketua I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang, sangat kecewa dengan pelaksanaan proyek yang amburadul tersebut.

Menurut dia, hal ini merupakan komitman pihaknya selaku mahasiswa untuk terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Sampang.

“Terlebih lagi, dua desa yang dibangun jalan poros tersebut, sejak dahulu kala merupakan dua Desa yang terisolasi karena secara geografis dikelilingi tambak,” kata dia, Kamis (12/3).

“Namun sayang, harapan warga dua Desa tersebut memiliki akses jalan yang nyaman, ternyata tidak seperti yang diimpikan, baru saja dibangun selesai De-

sember 2014 sudah banyak jalan yang ambruk dan ditopang dengan sebatang bambu, apa ini bagian dari perencanaan dari PU Bina Marga selaku leading sektor pengguna anggaran,” tegasnya.

Masih dikatakan Muqoddas, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan aksi turun jalan dan ke kantor PU Bina Marga Kabupaten Sampang untuk mempertanggungjawabkan, bahkan jangan sampai segan-segan untuk langsung menegur keras pihak rekanan pelaksana, tetapi jawaban dari PU Bina Marga sangat formalitas dengan dalih masih ada sisa 3 bulan masa pemeliharaan.

“Kami akan terus meneriakkan buruknya proyek jalan poros Desa tersebut hingga benar-benar proyek tersebut segera diselesaikan sesuai juknis yang ada, jangan sampai harapan masyarakat Desa ditukar dengan keuntungan pribadi oknum tertentu, yang hendak memanfaatkan besarnya anggaran, selain itu, kami berharap penegak hukum juga bisa melakukan penyelidikan terhadap pembangunan proyek jalan poros Desa tersebut,” harap dia. lis

nurkholis/bhirawa

Kondisi proyek jalan poros Desa Asem Nunggal Kecamatan Jregik, Desa Disanah Kecamatan Sreseh Sampang.

Pemkab-Kejari Bentuk Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan TUN Jember, Bhirawa Pemkab dan Kejaksaan Negeri Jember bangun komitmen dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Komitmen ini dituangkan dalam perjanjiam kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak diaula PB Sudirman, Kamis (12/ 3) siang. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pema-

haman bagi aparatur Pemerintah daerah, aparatur Pemerintah Desa di bidang hokum.

Di hadapan seluruh Kepala SKPD, Camat, Lurah dan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Jember, Bupati Djalal mengatakan, tujuan dari kerjasama ini adalah sebagai bentuk perlindungan kepada aparatur pemkab Jember apa-

bila ada persoalan hukum perdata maupun tata usaha negara dapat diselesaikan melalui kerjasama dengan kejaksaan negeri Jember sebagai jaksa pengacara negara.

Menurut Bupati Djalal, Pemkab ingin bekerja dengan baik dan benar. Untuk itu dibentuklah kerjasama antara Pemkab dengan Kejaksaan

Negeri Jember sebagai wujud niat membangun Jember dengan baik dan benar. Bupati berharap aparatur dibawahnya tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya. ”Perjanjian kerjasama ini dapat membantu Pemkab Jember untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan berupa Bantuan Hukum, Pelayanan

Hukum dan Tindakan Hukum lainnya apabila berhadapan dengan konflik hukum, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jika ada camat atau lurah atau pak kades ragu, silakan datang ke Kantor Kejaksaan untuk berkonsultasi atau bahkan bisa meminta sebuah legal opinion dari Kejaksaan," harapnya. efi

PMII Desak PN Bebaskan Nenek Asyani Kamis pagi kemarin (12/3), sebelum Pengadilan Negeri (PN) Situbondo menggelar persidangan kasus nenek Asyani (63) yang dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik Perhutani setempat, sempat mendapat tentangan demo puluhan aktivis PMII Komisariat Unars. Para mahasiswa itu meminta PN Situbondo untuk memvonis bebas nenek Asyani, karena bukan pelaku pencurian kayu jati seperti yang didakwakan JPU Kejari Situbondo.

sawawi/bhirawa

Aktivis PMII saat demo meminta Nenek Asyani divonis bebas majelis hakim PN Situbondo, kemarin (12/3).

Dalam demo yang dimulai pukul 09.00, koordinator PMII, Sirnanto, melakukan orasi dengan poster di halaman PN Situbondo.

Hingga beberapa lama berorasi, massa kian memanas karena Ketua PN Situbondo tidak segera menemui pendemo.

Bahkan, atribut bendera sempat diamankan Polisi, karena pendemo melakukan pelemparan air ke arah kerumunan polisi.

“Ayo Bu Ketua PN, segera keluar-

lah dari ruangan anda yang dingin ber-AC. Temui kami di luar. Apa ibu masih enak tidur atau masih duduk-duduk,” teriak Sirnanto, dengan disambut histeris pendemo lainnya.

Sementara itu Humas KPH Perhutani Bondowoso, Abdul Gani membantah, jika institusinya tidak punya naluri kemanusiaan sehingga nekat mempolisikan nenek Asyani, ke polisi. Namun yang benar, kata Gani, petu-

gas lapangan pada 14 Juli 2014 melakukan patroli rutin dan ditemukan bekas dua tunggak kayu dipetak 43 F. “Saat itu, RPH Jatibanteng melakukan lidik dan mencari kayu yang hilang. Ternyata hasil lidik ditengarai ada seseorang yang menyimpan kayu jati. Diduga kayu itu dari lokasi hutan setempat,” urai Gani.

Kasus dugaan kehilangan kayu di lapangan, kata Gani, selanjutnya dilaporkan ke polisi. Lalu oleh polisi, jelas dia, melakukan patroli gabungan dengan Perhutani untuk memastikan laporan kasus tersebut. “Ternyata kayu jati itu disimpan Asyani di rumah Pak Pit alias Cipto.

Sehingga dalam 24 jam kami harus membuat laporan huruf A. Sedangkan BB kayu disita dan di dibawa ke polisi. Itu didukung oleh keterangan P Pit, bahwa kayu

merupakan titipan dari Asyani dan dikuatkan kesaksian sopir dan kernet pikap,” papar Gani.

Masih kata Gani, untuk membedakan kayu jati itu milik desa atau milik Perhutani cukup muda karena bisa dilihat dari jenis kellir kayu serta besaran diameternya. Disamping itu, lanjut Gani, Petugas Perhutani sudah hafal soal jenis kayu secara detil, sehingga kayu yang disimpan Asyani di rumah Cipto, memang milik Perhutani.

“Indikasi itu kayu perhutani, bisa dilihat dari kelirnya. Kayu itu memiliki diameter 115 dan 105.

Yang pasti itu bukan kasus pencurian melainkan kasus memiliki barang milik negara tanpa hak. Pelaku melanggar pasal 12 UU nomor 18 tahun 2013, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara,” pungkas Gani. awi

JAWA TIMUR

Jumat Legi 13 MARET 2015

7

Polres Gelar Latihan SIM di 306 Desa

KILAS JATIM

11.930 RTSM Terima Dana PKH

Pemkab Gelontorkan 918 untuk Tiga Pilar Kamtibmas

Bojonegoro, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Bojonegoro menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV tahun 2014 kepada 11.930 rumah tangga sangat miskin (RTSM) atau keluarga sangat miskin (KSM) tersebar di 27 Kecamatan di Bojonegoro.

Ketua UPPKH Kabupaten Bojonegoro, Dwi Harningsih mengatakan, penyaluran dana melalui PT Pos Bojonegoro dengan jadwal yang telah ditentukan untuk masing-masing kecamatan. “Ada 11.930 RTSM tersebar di 27 Kecamatan, jadwalnya kami bagi dalam beberapa hari,” kata Dwi Kamis (12/3) di ruang kerjanya.

Disampaikan, dari jumlah 11.930 RTSM terdiri dari jumlah ibu hamil 220, jumlah balita sebanyak 3.825, jumlah usia SD 7.977 dan usia SMP 4.852. “Jadi secara keseluruhan ada 11.930 RTSM dengan dana yang disalurkan Rp 3.128.500.000,” papar Dwi Harningsih selaku kabid bimbingan, rehabilitasi social dan peningkatan kesejahteraan social Disnakertransos.

Untuk mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan 102 pendamping untuk seluruh Bojonegoro hingga ke pelosok desa. “2014 lalu dilengkapi menjadi 102 pendamping untuk seluruh Bojonegoro hingga ke pelosok,” tuturnya.Q bas

Jabatan Kabakesbangpol Resmi Diserahterimakan Situbondo, Bhirawa Suasana haru bercampur bahagia tumpah pada acara serahterima jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kabakesbangpol) Kabupaten Situbondo, diaula setempat, pagi kemarin (12/3).

Tampak puluhan pejabat SKPD setempat dengan disertai ibu pegawai mengikuti prosesi pergantian pucuk pimpinan di Bakesbangpol. Sejumlah undangan dari mitra kerja, tampak antusias mengikuti prosesi sangkral yang berlangsung lancar pagi kemarin.

Herry Suryanto, mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo, meminta kepada penggantinya, Edi Susilo untuk tetap melanjutkan pelaksanaan program-program unggulan yang telah lama ia rintis bersama staf dan jajarannya.

“Saya minta jalinan komunikasi yang telah berjalan dengan baik untuk tetap diteruskan.

Jangan sampai pergantian pucuk pimpinan ini memutus tali silaturrahim yang telah terajut dengan baik,” harap Herry, yang kini menjadi Sekretaris DPRD Situbondo, dihadapan undangan, kemarin.

Selain itu, Herry juga meminta Edi Susilo untuk memfungsikan peran para pejabat sesuai dengan kapasitas kedudukan masing-masing pegawai. Tak hanya itu, Herry Suryanto juga meminta untuk meningkatkan hubungan dengan para mitra kerja. Q awi

TKI di Malaysia Meninggal Dunia Bondowoso, Bhirawa Salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bondowoso yang berangkat dari jalur formal meninggal dunia di Malaysia. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bergerak cepat mengurus kematian tersebut hingga pemulangan jenazahnya bahkan asuransi yang menjadi hak pekerja tersebut juga difasilitasi.

Hal ini sebagaimana disampaikan Drs H Agus Salam MSi Kepala Disnakertrans Bondowoso saat ditemui Bhirawa dikantornya, Kamis (12/3) kemarin. Saat ini menurutnya, jenazah TKI yang bernama Ilham Budiono (26) tersebut sudah dimakamkan di rumah duka tepatnya di Perumahan Kembang Bondowoso. “Atas perintah Bapak Bupati kita bergerak cepat dan Alhamdulillah saat ini Jenazah sudah diterima keluarga dan sudah dimakamkan,” katanya.

Sebelumnya menurut Agus, Ilham Budiono yang lulusan salah satu SMK di Bondowoso melakukan magang kerja di salah satu perusahaan di Batam. Namun, setelah masa kerjanya habis, kemudian mengikuti tes untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia pada salah satu perusahaan yang ada di sana.Q mb7

Jombang, Bhirawa Kepolisian Resort (Polres) Jombang, Kamis (12/3) melaunching program Jagongan Warga Jombang Bareng Polisi (Jombang Police) di kawasan Pasar Mojoagung Jombang. Program yang diluncurkan, merupakan perpaduan peran Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban di 306 desa se Jombang.

Kapolres Jombang, AKBP Ahmad Yusep Gunawan mengatakan, perpaduan peran Babinkamtibmas, babinsa dan Kepala Desa dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban di setiap desa tersebut disebutnya sebagai tiga pilar kamtibmas.

“Peran tiga pilar Kamtibmas dalam program jagongan warga, salah satunya memfasilitasi warga untuk berlatih mengendarai kendaraan bermotor sebelum mengajukan permohonan pemilikan surat izin mengemudi (SIM),” ujar Kapolres mengatakan.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Kabaharkam Mabes Polri, Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Kapolres se Jawa Timur dan Sejumlah Bupati dan Wali Kota.

Ahmad Yusep menjelaskan, praktek mandiri untuk ujian mendapatkan SIM, dibuka di 306 desa yang ada di Kabupaten Jombang. Latihan praktek tersebut bersifat gratis dan pendampingan kepada warga menjadi fungsi melekat

bagi babinkamtibmas dan babinsa di setiap desa. ”Program ini dilakukan guna mempermudah untuk mendapatkan SIM. Caranya, di setiap desa dibuatkan lokasi praktik SIM. Yakni, jalur zigzag serta jalur berputar membentuk angka delapan. Lokasi itu tempatnya bervariasi, ada yang di depan kantor desa,” jelasnya menambahkan.

Bupati Jombang meminta peran tiga pilar Kamtibmas disetiap desa menjadi jembatan komunkasi persoalan dimasyarakat. Tidak hanya soal rekomendasi mengurus SIM, tiga pilar kamtibmas juga membantu masyarakat petani dan keamanan. ”Penguatan peran tiga pilar kamtibmas untuk mewujudkan Jombang aman dan tentram serta sejahtera,” ujarnya.

Untuk mendukung peran tiga pilar Kamtibmas ini, pemerintah kabupaten Jombang memberikan kendaraan roda dua. Sebanyak 918 sepeda motor diberikan kepada Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa se Jombang.

Atas terobosan, terobosan kreatif kegiatan tiga pilar Kamtibmas, dengan membuka

ramadlan/bhirawa

Kabaharkam Mabes Polri, Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko Bupati Jombang Nyono Suharli W, Kapolres AKBP Ahmad Yusep Gunawan melihat langsung praktik SIM yang diawasi tiga pilar Kamtibmas. lokasi praktik SIM di 306 desa ini pemerintah kabupaten Jombang mendapatkan piagam dari Musium Rekor MURI. Piagam penghargaan itu diserahkan oleh Paulus Pa-

ngka dari MURI kepada Bupati Nyono Jombang, Nyono Suharli Wihandoko Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan, serta Komandan Kodim/0814 Letkol Arm Muhammad Haidir. "Penghar-

gaan ini kami berikan karena lokasi latihan SIM ini pertama dan terbanyak di Indonesia, yakni 306 desa. Sebelumnya belum ada kabupaten yang melakukan serupa," ujar Paulus Pangka.Q rur

Warga Gaji Kembali Demo ke Pabrik Wawali Batu Instruksikan Tuban, Bhirawa Untuk yang kesekian kalinya, Puluhan warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, kembali melakukan aksi demonstrasi terkait sengketa lahan pertanian mereka dengan PT Semen Indonesia Tbk. Sebelumnya, warga ini juga telah Ngeluruk ke Polres, DPRD, dan BPN mempertanyakan hal tersebut.

Dengan menaiki traaktor bajak sawah para petani mendatangi kantor PT Semen Indonesia di Desa Sumberarum, kecamatan setempat. Mereka datang untuk meminta hak mereka atas tanah yang kini berstatus aseet perusahaan milik pemerintah itu. "Kami mau minta keadilan, kami mau menuntut hak kami atas tanah milik kami yang dijadikan aset semen indonesia," kata Abu Nasir, salah seorang pemilik tanah.

Abu Nasir menjelaskan, kedatangan sejumlah warga Gaji ini masih untuk bertemu dengan

pimpinan perusahaan guna memperjelas status tanah tersebut, serta mempertegas tanah yang kini masih mereka garap adalah milik mereka, karena mereka sama sekali tidak pernah menjual ataupun menguasakan proses jual beli terhadap tanah mereka itu.

"Kami ingin menegaskan tidak pernah menjual tanah milik kami, karena tanah itu milik anak-anak kami mencari nafkah nantinya," terang Abu Nasir.

Dalam orasinya, sejumlah petani yang datang menaiki traktor bajak sawah ini mengatakan, akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga kasus yang membelit mereka selesai. "Sampai kapanpun, kami akan demo jika hak kami tidak dikembalikan," teriak Ghofur warga lain sambil mengangkat tanganya.

Setelah beberapa saat berorasi didepan pintu masuk pabrik, sejumlah perwakilan akhir-

khoirul huda/bhirawa

Warga Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban saat melakukan aksi didepan kantor PT Semen Indonesia Tbk Tuban yang menuntut tanah miliknya yang saat ini menjadi aset BUMN tersebut.

nya diterima oleh pihak perusahaan untuk merundingkan masalah ini. Dalam mediasi yang dilakukan di salah satu ruang pertemuan perusahaan, warga meminta perusahaan mau terbuka.

Yaitu dengan menunjukkan bukti pembelian tanah sekitar 30 hektar lebih di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. “Kita meminta perusahaan terbuka dan menunjukkan bukti, apabila memang merasa membeli tanah milik kami,” jelas Abu Nasir, salah satu pemilik tanah sekaligus kordinator warga.

Selain itu warga juga meminta perusahaan untuk menunjukkan siapa yang melakukan penjualan. Serta surat yang disebut kalau warga memberi kuasa kepada orang yang menjual tanah tersebut ke PT SI. “Kita ingin buka-bukaan saja, karena warga tidak pernah ada yang menjual, memberi kuasa, ataupun menandatangani sesuatu,” kata Sodik, pemilik tanah yang lain.

Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan CSR PT SI, Wahyu Darmawan, dalam mediasi mengatakan kalau dirinya memang sudah mendengar lama kasus ini. Tetapi dari perspektif warga baru hari ini mendengar secara langsung. “Saya sudah dengar lama, tetapi dari perspektif warga memang baru kali ini saya dengar,” kata pria yang belum genap satu tahun ini menjabat sebagai Kabag Humas dan CSR PT SI. Menurutnya perusahaan pun tidak pernah punya niat untuk menyengsarakan warga. Apabila itu terjadi, baik warga ataupun PT SI sama-sama menjadi korban. “Kita ini sama-sama korban,” kata Wahyu.Q hud

Penertiban Koperasi Abal-abal Batu, Bhirawa Banyak kelompok atau organisasi yang mengakungaku sebagai koperasi (koperasi abal-abal) berkeliaran di Kota Batu. Pengakuan mereka sebagai koperasi ini hanya sebagai modus untuk memudahkan dalam mendapatkan/ membeli susu sapi dari para peternak sapi perah dengan harga murah. Karena itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menginstruksikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan (Diskoperindag) untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan koperasi abal-abal.

“Jangan sampai para peternak sapi perah ini terpedaya dengan ulah koperasi abal-abal ini. Kita harus selamatkan para peternak ini, agar mereka bisa menjual susu sapi mereka dengan harga tinggi,” ujar Punjul saat melakukan pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Batu, Kamis (12/3).

Ia menambahkan bahwa saat ini banyak laporan pengaduan dari para peternak atas banyaknya kelompok yang mengaku koperasi mengambil/membeli susu dari mereka. Dan kemudian terindikasi bahwa kelompok itu ternyata bukan koperasi atau hanya koperasi abal-abal. “Indikasi jika kelompok itu bukan koperasi diketahui saat kelompok tersebut ternyata melaksanakan AD/ART koperasi. Salah satunya pelaksanaan Rapat Anggota Ta-

hunan,” jelas Punjul.

Untuk mengatasi masalah ini, Punjul menghimbau agar para peternak sapi perah menjual susu sapi mereka ke KUD Batu. Karena di KUD ini, 3 dari 8 unit usaha yang dimiliki bergerap di bidang susu sapi.

Yaitu, Unit Sapi Perah, Unit Pengolahan Susu Sapi, dan Unit Pemasaran Susu Sapi.

Ditambahkan Kepala Diskoperindag, Syamsul Bakri, untuk mencegah munculnya koperasi abal-abal, pihaknya telah melakukan pendataan. Dan dari 178 koperasi yang terdata, ia telah mengirimkan surat agar koperasi tersebut segera melaksanakan RAT. “Dari hasil RAT itu, diketahui bahwa ada sebanyak 55 koperasi yang kondisinya tidak sehat. Kepada mereka akan dilakukan pembinaan atau bahkan revitalisasi koperasi,”ujar Syamsul. Dan jika ada kelompok yang ketahuan tidak melaksanakan RAT, maka diindikasikan bahwa kelompok itu bukan merupakan koperasi.

Dalam pantauan sementara di Diskoperindag, ada tiga koperasi yang kondisinya tidak sehat. Yaitu Koperasi Angkutan, Koperasi Ojek, dan Koperasi PKL. Dan atas temuan tersebut, Diskoperindag tengah melakukan kajian untuk memberikan bantuan modal sebesar Rp 15 juta kepada setiap koperasi di atas. Hal ini dilakukan agar ketiga koperasi tersebut bisa melaksanakan kegiatannya kembali.Q nas

LSM Desak Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka Kasus Embung Enam orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Merah Putih (FMP) dan Walidasa, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Kota Madiun, Kamis (12/3).

Kedatangan mereka yang membawa poster bertuliskan. ‘Usut Tuntas Kasus Embung Pilangbango, Tangkap dan Gantung Maling-Maling Uang Rakyat dan Kami Rakyat Mendukung Kejaksaan Segera Menetapkan Tersangka’.

Di samping itu, kedua LSM tersebut, mendesak Kejaksaan Negeri Madiun segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Embung (tandon air. Red) di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, senilai Rp18,7 miliar (baca Harian Bhirawa, Kamis 12/3).

Setelah 'memamerkan' posternya kepada wartawan, mereka kemudian diterima oleh Kasi Intelijen M.Aliq Rohman Yakin selaku ketua tim penanganan kasus Embung dan Kasi Pidana

Khusus Kusuma Jaya Bulo, di ruang rapat bawah tanah.

Kepada kedua pejabat dari kejaksaan yang menerimanya, Ketua LSM Front Merah Putih, Putut Kristiawan, menyampaikan, ada indikasi korupsi lain selain pada proyek pembangunannya. Yakni masalah anggaran untuk Survey Investigasi Design (SID) yang didanai oleh APBN tahun 2011 sebesar Rp115 juta.

"Selain itu, juga anggaran APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp138 juta untuk DED (Detail Engineering Design) proyek Embung. Karena itu kami minta kejaksaan agar segera menetapkan tersangka dalam kasus ini," kata Ketua LSM Front Merah Putih, Putut Kristiawan, dihadapan Kasi Intelijen M. Aliq Rohman Yakin dan Kasi Pidana Khusus Kusuma Jaya Bulo.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun, M.Aliq Rohman Yakin, mengatakan, saat ini penanganan kasus Embung sudah dalam proses penyidikan. Proses ini, untuk membuat terang adanya suatu perbuatan melawan hukum dan mencari siapa yang paling bertanggung jawab.

Bahkan untuk mempercepat penanganan kasus Embung yang menelan anggaran Rp18,7 miliar ini, pihaknya sudah minta bantuan tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang. "Kita sudah kirim surat ke Unbraw. Suratnya juga sudah dibalas. Intinya kita tinggal menetapkan waktu kedatangan tim ahli dari Unbraw," terang Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun, M.Aliq Rohman Yakin, kepada wartawan.

Kasi Pidana Khusus, Kusuma Jaya Bulo, menambahkan, meski ada statement dari Walikota Madiun Bambang Irianto dan Kepala BPBD Agus Subianto selaku Pengguna Anggaran yang mengaburkan kasus Embung, kejaksaan

tidak akan terpengaruh oleh statement kedua pejabat tersebut. "Kami (Kejari Madiun.

Red) tidak terpengaruh oleh statement dari Wali Kota (Bambang Irianto) dan PA (Kepala BPBD Agus Subianto)," ujar Kasi Pidana Khusus, Kusuma Jaya Bulo.

Masalahnya lanjut dia, ini masalah pengusutan kasus koruptor. “Dia (koruptornya) kan banyak uangnya. Untuk itu, kami dibantu . Sebab, penanganan Proyek Embung Pilangbango ini agak rumit karena diduga ada rentetan-rentetannya. Terima kasih kepada LSM-LSM atas data-datanya. Sebab dalam hal ini, kami tidak main-main,” tegas Kasi Pidsus Kejari Madiun.

Karena itu, lanjutnya, dalam hal ini Kejari Madiun juga membutuhkan tim ahli yang kompeten.

Sebab, Kejari Madiun serius dan tidak main-main dalam menangani kasus korupsi. “Ya, jika nanti tidak memuaskan, jangan salahkan kami. Untuk itu, kami dibantu data-datanya, agar dapat

sudarno/bhirawa

Para anggota LSM FMP dan Walidasa, mendatangi kantor Kejari Madiun, Kamis (12/3). Tampak paling kanan, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun, M.Aliq Rohman Yakin saat menerima pengaduan dari LSM perihal dugaan korupsi Proyek Embung Pilangbango Kota Madiun. menangani kasus dugaan korupsi Proyek Embung Pilangbanyo Kota Madiun ini segera dapat ditangani

hingga tuntas,”kata Kasi Pidsus Kejari Madiun menghimbau.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Legi, 13 MARET 2015

Harga Gula di Pasuruan Naik Rp 500 per Kilogram

hilmi husein/bhirawa

Pedagang sembako di pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Kamis (12/3). Para pedagang mengakui harga gula dalam sepekan ini naik mencapai Rp500 per/kg-nya.

Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (2 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Bupati Bondowoso Janjikan Permudah Investor Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso, Amin Said Husni menjanjikan memberi kemudahan bagi investor yang akan masuk ke Kabupaten Bondowoso.

Janji tersebut akan diaplikasikan dalam bentuk kemudahan proses perizinan serta insentif berupa keringanan pajak daerah.

“Saya mengundang investor kalau mau menginvestasikan dananya di Bondowoso untuk industri dan bidang usaha lainnya, saya janjikan akan memberikan kemudahan dan insentif berupa keringanan pajak”, kata Amin Said Husni saat ditemui Bhirawa, siang kemarin Kamis (12/3). Amin memaparkan, ada banyak bidang usaha di Bondowoso yang bisa dikembangkan oleh investor. Ia mencontohkan sektor pariwisata yang memang membutuhkan sentuhan pihak ketiga untuk bisa berkembang agar mampu menjadi daerah tujuan wisata.

Selain itu, sektor unggulan lainnya yang potensial untuk dikembangkan oleh investor adalah bidang produk pertanian. Menurut Bupati masih banyak masyarakat yang menjual produk pertanian saja tanpa mempertimbangkan nilai ekonomis jika produk tersebut dikembangkan menjadi produk olahan. “Selama ini masyarakat kita masih menjual dalam bentuk bahan baku, bukan dalam bentuk produk olahan. Padahal kalau diolah akan banyak produk turunan. Kalau ada pengusaha yang mau mengembangkan itu, kami dengan senang hati”, imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Ady Kriesna, SH ketika dikonfirmasi hal tersebut menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pemerintah daerah yang memberikan peluang untuk investor untuk menanamkan modalnya di Bondowoso. Kemudahan ijin yang dijanjikan oleh Bupati Amin Said Husni adalah peluang dan kesempatan emas bagi para pengusaha.

“Kita menyambut baik upaya Bupati yang membuka peluang bagi para investor dengan menyediakan kemudahan dalam berinvestasi,ini langkah positif yang harus kita dukung”,jelasnya.

Kriesna mengatakan bahwa saat ini, memang sudah ada investor yang menanamkan modalnya di Bondowoso semisal tempat wisata di Tasnan. Taman pemandian Tasnan yang kini sudah dikelola oleh investor asal Banyuwangi diharapkan nantinya menjadi jujukan wisatawan. “Wisata Tasnan ini dalam satu tahun menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 18 juta, dan hal itu berlangsung selama 10 tahun, selanjutnya menjadi Rp. 20 juta tiap tahunnya”,jelasnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh H. Nurul Efendi, anggota Fraksi PKB itu menjelaskan bahwa sebenarnya Bondowoso memiliki potensi luar biasa yang dapat dijadikan ajang untuk berinvestasi. mb7

ya naik lagi menjadi Rp8.680 per/ kg dengan pembelian minimal satu sak atau kemasan 25 kg. “Harga gula naik lagi. Untuk sekarang harga kulakan menjadi Rp8.800 per/kg.

Dan kenaikan ini bakal terus merambat naik,” kata Sulistiyana, pemilik agen Pari Mas Pasuruan.

Kenaikan ini membuat warga kembali mengeluh. Pasalnya naiknya harga gula dinilai memberatkan beban masyarakat. “Disaat harga beras stabil, saat ini justru harga gula naik.

Kenaikan gula ini sangatlah memberatkan kami sebagai ibu rumah tangga. Karena jadi bingung dalam membagi uang untuk keperluan sehari-hari.

Makanya, pemerintah harus bertindak eksta tegas untuk menyikapi kenikan harga gula ini,” tandas Mira warga Kelurahan Kebonagung.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan, Sumarni menyampaikan pihaknya akan terus memantau harga sembako yang ada di pasar-pasar tradisional di Kota Pasuruan. hil

Tulungagung Kebagian 42.944 Ton Pupuk Subsidi Tulungagung, Bhirawa Selama tahun 2015 ini, petani di Kabupaten Tulungagung akan kebagian 42.944 ton pupuk bersubsidi dari pabrikan pupuk Petrokimia Gresik (PKG). Besaran jumlah pupuk bersubsidi tersebut sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian diungkapkan Manajer Humas PT PKG, Yusuf Wibisono, di Tulungagung, Kamis (12/3). “Untuk Tulungagung alokasi pupuk bersubsidinya selama tahun 2015 sebanyak 42.944 ton.

Pupuk-pupuk itu terdiri dari pupuk ZA sejumlah 12.072 ton, SP-36 sejumlah 1.613 ton , NPK sejumlah 17.709 ton dan Organik sejumlah 11.550 ton,” ujarnya.

Sedang untuk pupuk Urea bersubsidi, menurut Yusuf Wibisono, bukan kewenangan PKG untuk memasok di Tulungagung. Pupuk Urea di Tulungagung dipasok oleh pabrikan Pupuk Kalimantan

Timur (PKT). “PKG dalam menyalurkan pupuk Urea bersubsidi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hanya dilakukan di Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Rembang dan Blora,” terangnya.

Permintaan pupuk bersubsidi di Tulungagung saat ini cenderung melebihi dari yang dialokasikan. Dicontohkan, untuk pupuk ZA bersubsidi alokasi sampai dengan Maret 2015 yang dialokasikan hanya 2.055 ton, namun yang terealisasi sampai tanggal 9 Maret 2015 sudah mencapai 2.645 ton.

PKG menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Termasuk ikut memantau ketersediaan dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi bersama instansi terkait di daerah yakni KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida).

“Kami menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Kalau kemudian terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi itu bukan karena faktor produsen. Produsen hanya bertanggungjawab menyediakan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai permintaan pemerintah,” tuturnya.

Diakui Yusuf Wibisono, ada berbagai permasalahan yang membuat pupuk bersubsidi menjadi sulit didapat petani. Apalagi saat memasuki masa tanam.

“Kami mendata di antara permasalahan petani kesulitan mendapat pupuk bersubsidi saat memasuki

musim tanam karena mereka belum terdaftar dalam kelompok tani sehingga tidak terdaftar di RDKK, selain juga adanya perluasan lahan pertanian yang

Ketua YLKI Jatim: Bentuk BPKD dan BPSK Surabaya, Bhirawa Yayasan Konsumen Indonesia ( YLKI) Jatim meminta kepada pemerintah untuk membentuk Badan Perlindungan Konsumen Daerah (BPKD) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sebelum memutuskan mengenakan bea materai pada setiap pembelian diatas Rp250.000 di toko ritel, Menurut Ketua Yayasan Konsumen Indonesia ( YLKI) Jatim Said Sutomo, aturan itu bisa diterapakan setelah ada payung hukum dan ditetapkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI. Selain itu di kabupaten/kota

di Jatim belum semuan ya memiliki BPKN dan BPKD yang bertugas untuk melindungi hak konsumen. “Seharusnya seluruh daerah di Jatim memiliki dua lembaga itu,” kata Said Utomo, Kamis (12/3).

Selain itu pemerintah harus konsisten dan benar benar bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen.” Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan sapi perah bermacam macam pajak, sementara perlindungan masyarakat sebagai kosumen diabaikan,” tandasnya, Kamis (12/3).

Said mencontohkan seperti parkir, siapa yang bertanggung

jawab penuh jika pemilik kehilangan mobil atau motornya.

Selama ini korban hanya diganti kelipatan harga karcis parkir. “Lha ini kan tidak benar,” kecamnya. Untuk urusan ini saja pemerintah masih belum bertanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan pada konsumen, kemudian masih akan ditambah dengan adanya pungutan lain lagi terhadap masyarakat.

Ia meminta pemerintah harus konsisten memberikan perlindungan kepada konsumen sebelum menetapkan pajak, retrebusi, pajak materai dan lainnya. ma

Imbas Suku Bunga Bank Indonesia Naik

Pasar Mobil Bekas Andalkan Akses Kredit Mudah Surabaya, Bhirawa Menjelang akhir triwulan pertama di Tahun 2015, penjualan mobil bekas di Surabaya belum menunjukkan kondisi yang membaik. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia, menjadi salah satu pemicu sepinya kondisi penjualan mobil bekas sama halnya dengan penjualan mobil baru yang ada di Surabaya.

Robin Ang, pemilik Manna Mobil mengungkapkan penjualan mobil bekas sejak awal Januari 2015 sudah menunjukkan tren penurunan. Tapi menjelang berakhirnya triwulan pertama di tahun 2015 penjualannya per hari hanya mencapai 200 – 300 unit perbulannya.

Bila dibandingkan dengan tiga bulan terakhir di tahun 2014 yang mencapai 900-1300 unit.

“Penjualan memang relatif stabil dalam waktu tiga bulan ini. Tapi kalau dihitung secara omzet masih mengecewakan.

Kami saat ini hanya mengandalkan kemudahan kredit yang diajukan pembeli kepada pihak leasing, karena suku bunga sudah tidak bisa diandalkan,” jelasnya Kamis (12/3) kemarin.

Dengan kemudahan kredit yang dikeluarkan leasing dan pembeli tersebut disetujui maka dapat dipastikan penjualan mobil bekas dapat terkerek naik.

Sehingga penjualan mobil bekas dipastikan dapat lebih bergeliat.

sebelumnya tidak diperhitungkan dalam areal konsumsi pupuk. Dan belum semua petani menerapkan pemupukan berimbang,” papar lagi menjelaskan. wed

Pupuk bersubsidi kembali dibutuhkan oleh para petani saat musim tanam tiba.

Pemberlakuan Bea Materai Pembelian Rp 250.000

“Efek bergeliatnya tidak bisa kita lihat dalam waktu triwulan kedua, tapi menjelang akhir tahun 2015 minimal bulan Agustus sudah bisa dirasakan hasilnya. Karena daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan, karena semua kebutuhan ikut naik,” tuturnya.

Sementara itu menurut, Choirul Fikri penjual mobil di kawasan Bratang menjelaskan, paling turun adalah mobil kelas Premium yang paling berdampakl. Inova, Terano, Pajero, dan lainnya. Kalau di hitung, penjualan mobil kelas premium hanya menyumbang 3% dari total omzet yang ada di showroom ini. wil

Februari 2015, NTP Jatim Naik 0,91 Persen Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Februari 2015 naik 0,91 persen dari 105,23 menjadi 106,18. Dari semua sub sektor pertanian yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Peternakan sebesar 1,02 persen dari 110,80 menjadi 111,94 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, kenaikan NTP ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dari pada kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Setelah sub sektor Peternakan, kenaikan NTP diikuti sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,89 persen dari 101,57 menjadi 102,47, sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,83 persen dari 103,29 menjadi 104,14, sub sektor Hortikultura sebesar 0,82 persen dari 104,63 menjadi 105,49 dan sub sektor Perikanan sebesar 0,78 persen dari 105,32 menjadi 106,14.

Dijelaskan Sairi, indeks harga yang diterima petani naik 0,33 persen dibanding bulan Januari 2015 yaitu dari 124,24 menjadi 124,65. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada empat sub sektor pertanian dan sisanya mengalami penurunan.

Sub sektor Peternakan mengalami kenaikan terbesar yaitu 0,53 persen, diikuti sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,28 persen, sub sektor Hortikultura sebesar 0,27 persen, dan sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,25 persen. Sedangkan sub sektor Perikanan mengalami penurunan indeks yang diterima petani sebesar 0,55 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani bulan Februari 2015 adalah sapi potong, buah mangga, ikan nila, rumput laut, buah apel, kapuk, tembakau, jagung, tebu, dan ketela pohon/ubi kayu.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima petani adalah lele, cabai rawit, ikan tongkol, ikan lemuru, udang, minyak nilam, bawang merah, bandeng, cengkeh, dan ikan swanggi.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani bulan Februari 2015 adalah beras, petelur layer, benih gurame, biaya listrik PLN Golongan I, benih lele, ketimun, buah mangga, upah mencangkul, bibit ayam ras pedaging, dan pupuk urea. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar petani adalah solar, cabai rawit, bensin, bawang merah, tomat sayur, telur ayam ras, cabai merah, ayam ras petelur, es batu, dan sepeda motor. rac

Nelayan Lumajang Pilih Tangkap Lobster Nelayan Lumajang akhir-akhir mempunyai alternatif dalam memburu ikan. Ini menyusul adanya primadona baru yaitu Lobster. Sebab lebih menjanjikan keuntungan daripada komoditi ikan lainnya.

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2310 EE, a/n Bahtera Adhiguna PT, Ds. Besuki rw 00/00, No. 03, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 531/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4754 EU, a/n Barianto SE, Ds. Tenggir rw 03/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 532/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Isuzu TBR54 PRLC. SPR, th. 1996, Hijau Metalik, AG1816RM, a/n. Nurkholis Stiani, Ds. Sambijajar, Sumbergempol-T.Agung No. 533/IMB/BI-II/2015

Pasuruan, Bhirawa Harga gula di Kota Pasuruan mengalami kenaikan hingga tiga kali dalam sepekan terakhir. Kenaikan yang mencapai Rp500 per/kg-nya terpantau di pasar tradisional Kebonagung Kota Pasuruan. Kenaikan harga gula itu, terjadi mulai dari tingkat pengecer, toko-toko hingga grosir serta tingkat agen yang lebih besar. Di tingkat pengecer, harga dua hari lalu sekitar Rp8.700 per/ kg, saat ini menjadi Rp9.200 per/kg hingga Rp9.600 per/kg.

“Mulai kemarin harga kulakan sudah naik dari Rp8.400 per/kg menjadi Rp8.700 per/kg. Hari ini saja naik lagi menjadi Rp8.800 per/kg. Rata-rata naik Rp500 per/kg-nya. Sedangkan harga jualnya saya naikkan menjadi Rp9.200 per/kg,” kata Lailatul Mirdat, pedagang di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan, Kamis (12/3).

Informasi dari seorang agen, kenaikan harga gula terjadi sejak tiga hari yang lalu. Sebelumnya seharga Rp8.400 per/kg, naik menjadi Rp 8.520 per/kg. Keesokan harin-

Sebagai komoditi tangkap utama, nelayan Lumajang bisa menangkap lobster sampai 2 ton pertahun.

‘’Harga jual perkilogram lobster sangat menggiurkan,’’ jelas Agus Widarto, Kabid Kelautan pada Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang mengatakan, Di pengepul saja, per kilogram Lobster dalam keadaan hidup bisa dihargai Rp300 ribu sampai Rp400 ribu. Di Lumajang Lobster berada di wilayah perairan di pesisir selatan Lumajang. ‘’Dari pantai Wotgalih di Kecamatan Yosowilangun sampai ke wilayah perairan Kecamatan Tempursari,

‘’tambahnya. Wilayah ini merupakan wilayah perairan berkarang yang potensial sebagai tempat lobster hidup dan berkembang biak.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan sebagai komoditi tangkap utama, nelayan Lumajang bisa menangkap lobster sampai 2 ton pertahun.’’ Angka ini masih belum optimal, karena jumlah nelayan Lumajang sedikit dan masih menggunakan alat tangkap tradisional, ’’ungkapnya.

Kendati sebagai komoditi unggulan, Kantor Kelautan

dan Perikanan Lumajang membatasi nelayan penangkapan lobster sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 01 Tahun 2015, dengan batas bobot tangkap diatas 200 gram dan tidak boleh dalam keadaan bertelur. “Jika tertangkap, maka harus dikembalikan ke laut,’’tegasnya.

Peraturan ini sudah dilaksanakan teman-teman nelayan. ‘’ Tentu terus diawasi agar mereka tidak menjual dengan melanggar aturan ini,” katanya. Lobster hasil tangkapan nelayan tersebut dipasarkan dalam keadaan masih hidup ke Pulau Bali dan Surabaya.

Selain itu juga dikirim ke pasar ekspor ke Singapura, Hongkong dan Taiwan. yat

OLAHRAGA

Jumat Legi 13 MARET 2015

LINTASAN

Wali Kota Palu Minta KONI Tingkatkan Prestasi Palu, Bhirawa Wali Kota Palu, Rusdi Mastura minta jajaran KONI setempat meningkatkan prestasi olah raga di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

"Saya berharap prestasi olahraga di Kota Palu ke depan semakin meningkat dari sebelumnya," katanya di Palu, Kamis.

Ia mencontohkan dahulu kita punya tim sepak bola yang cukup disegani dalam setiap kompetisi nasional.

Tim sepak bola yang cukup kita banggakan dahulu adalah Persipal. Persipal di era 80-an merupakan salah satu tim yang ada di Pulau Sulawesi yang cukup disegani tim-tim daerah lain.

Waktu itu, kata Wali Kota Rusdi Mastura, Persipal memiliki materi pemain yang bagus.

Bahkan, Persipal sempat masuk empat besar di kompetisi yang digelar PSSI. Ia mengatakan kenapa itu bisa?.

Karena memang saat itu pembinaan cukup matang dan didukung dengan pendanaan memadai.

Ada beberapa perusahaan di Palu yang mensponsori sehingga pembinaan berjalan secara kontinyu.

Selain itu, juga banyak kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan sehingga semakin meningkatkan prestasi para pemain.

Namun dalam beberapa tahun kemudian hingga kini, prestasi sepak bola di Sulteng semakin merosot.

Nama besar Persipal, kini tinggal sebuah kenangan. Karena itu, kata dia, Persipal harus bangkit lagi.

"Saya sangat berharap kompetisi antarpelajar perlu digelar guna bisa mendapatkan pemain-pemain bertalenta untuk selanjutnya mereka dibina menjadi pemain inti Persipal," harap Rusdi yang juga"gila" bola itu.Q ant

9

Tinju Targetkan 2 Emas di Porprov Kota Batu, Bhirawa Cabor Tinju menargetkan 2 emas dalam pagelaran Porprov V di Banyuwangi mendatangi.

Ketua Pengcab Pertina Thomas Maidu mengatakan target itu realistis karena ada 2 petinjunya yang saat ini sudah berprestasi di berbagai kejuaraan. "Kita mengandalkan Tendi Ngabalin dan Rizky Ngabalin. Kedua sudah malang melintang di berbagai kejuaraan," ungkap Thomas kepada bhirawa, Kamis kemarin (12/3).

Dikatakan, target 2 emas tersebut adalah target mini-

mal, karena ada 3 petinju lain yang juga berpotensi meraih medali.

Sayangnya, walaupun memiliki sejumlah petinju berprestasi, Pertina belum memiliki tempat latihan. Bahkan ring tinjupun tidak punya.

Sehingga untuk berlatih sparing partner, mereka harus berlatih tanpa ring. "Untuk saat ini latihan dilakukan di kantor KONI yang baru di jalan Diran. Kita akan upaya-

supriyanto/bhirawa

Ketua Pertina Kota Batu Thomas Maidu

kan pinjam ring tinju agar mereka bisa berlatih secara maksimal," tutur Thomas yang juga menjabat Kepala Kantor Kesbangpol tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, untuk menunjang pembinaan, Pertina mendapatkan dana pembinaan dari KONI sebesar Rp 45 juta pertahun. Sehingga dana tersebut tidak cukup untuk membeli ring tinju.

Dalam Porprov Pertina akan mengirim 7 petinju dari berbagai kelas. Ini merupakan yang pertama kalinya Cabor Tinju dipertandingkan di Porprov, sehingga Pertina akan memaksimalkan prestasi petin-

PASI Tuan Rumah Pertemuan Konsolidasi Atletik Asia Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) menjadi tuan rumah pertemuan Dewan Pengurus Asosiasi Atletik Asia 2015 yang berlangsung di Jakarta, Kamis.

"Pertemuan ini membahas segala aspek tentang pengembangan atletik di Asia menjelang pemilihan presiden Federasi Atletik Dunia (IAAF) di Wuhan, Tiongkok pada Juni mendatang," kata Sekretaris Jenderal PASI Tigor M. Tanjung di Jakarta, Kamis.

Tigor mengatakan para pengurus atletik negara Asia mengusulkan perubahan jadwal kompetisi dari semula dilaksanakan pada tahun ganjil menjadi tahun genap.

"Tapi jika perubahan jadwal kompetisi atletik disepakati pada tahun genap, kejuaraan atletik Asia akan

bersamaan dengan Asian Games 2018 saat Indonesia menjadi tuan rumah sehingga para atlet andalan masingmasing negara Asia tidak turun dalam kejuaraan atletik Asia," kata Tigor.

Dalam pertemuan konsolidasi itu, Asosiasi Atletik Asia, lanjut Tigor, juga akan membulatkan tekad para anggotanya untuk mendorong perubahan pola organisasi, administrasi, hingga kepemimpinan IAAF ke negara-negara Asia.

"Selama ini semua hal tergantung pada Eropa, padahal sponsor kegiatan olahraga terutama atletik berasal dari perusahaan-perusahaan Asia.

Misalnya kantor pusat IAAF kenapa tidak berada di Asia?" katanya.

Meski mendorong perubahan IAAF lebih berorientasi Asia, Asosiasi Atletik Asia tidak mengusulkan nama calon pengganti Presiden IAAF La-

mine Diack dari negara-negara Asia.

Asosiasi Atletik Asia justru akan mendukung salah satu kandidat pengganti Diack yaitu Wakil Presiden IAAF Sergey Bubka dan Ketua Komite Olimpiade London 2012 Sebastian Coe. "Calon presiden IAAF dari Asia akan diusulkan dalam waktu dekat karena pencalonan itu membutuhkan proses," ujar Tigor.

Namun dua calon kandidat presiden IAAF yang didukung Asosiasi Atletik Asia, menurut Tigor, berkomitmen untuk mengusulkan lebih banyak perolehan dana bagi kegiatan atletik negara-negara Asia.

Tigor mengatakan pertemuan Asosiasi Atletik Asia itu berarti penting bagi PASI karena akan mendapatkan informasi terbaru dan pengambilan keputusan terkait asosiasi itu lebih cepat.Q ant

Subhan Aksa Siap Pertahankan Gelar Rally Celebes Makassar, Bhirawa Pereli nasional, Subhan Aksa, siap mempertahankan prestasinya sebagai juara pada ajang "Rally Of Celebes 2015" di Perkebunan Tebu Kabupaten Takalar, Sulawesi

Selatan, 24-25 April 2015.

"Subhan Aksa dalam beberapa penyelenggaraan memang selalu ikut berlaga.

Apalagi pada pelaksanaan 2014 tampil sebagai juara sehingga tentu siap mempertahankannya," kata Ketua Bidang Pembinaan Prestasi IMI Sulsel, Adifar Hakim di Makassar, Kamis.

Selain mempertahankan prestasi, keterlibatan Subhan Aksa juga cukup berdasar karena statusnya yang memang merupakan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulsel. Kehadirannya pada ajang tahunan itu diharapkan semakin memaksimalkan kejuaraan.

Untuk pelaksanaan 2015, kata dia, kembali direncanakan diikuti puluhan pereli nasional dari sejumlah daerah seperti DKI Jakarta

dan kalimantan.

Salah satu yang menjadi daya tarik atau pembeda dari pelaksanaan sebelumnya yakni Special Stage (SS) penutup yang akan dilaksanakan di Sirkuit Trans Makassar.

Keputusan pihak penyelenggara memasukkan Makassar sebagai lintasan terakhir, lanjut dia, dimaksudkan agar masyarakat khususnya di Makassar bisa melihat aksi para pebalap nasional yang tampil dalam kejuaraan tersebut.

"Kejuaraan Relly Of Celebes pada 2014 diikuti hingga 20 pereli nasional. Kami tentu optimistis jumlah peserta akan lebih besar pada kali ini karena digelar dalam konsep berbeda," jelasnya.

Pada pelaksanaan 2014,

Pemkab Kediri Nikahkan 106 Pasangan Suami Istri SEBANYAK 106 pasangan suami istri mengikuti program nikah massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri di tahun 2015. Ratusan pasangan ini adalah pasangan suami istri yang belum tercatat secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Wakil Bupati Kediri Masykuri Ihsan yang hadir dalam acara resepsi pernikahan 106 pasangan di Gedung Bagawanta Pemkab Kediri itu mengatakan, acara resepsi pernikahan masal ini merupakan agenda tahunan Pemkab Kediri.

"Pemkab Kediri memfasilitasi proses pengurusan akte nikah secara gratis kepada pasangan suami istri yang belum tercatat di catatan sipil. Dengan memiliki akte ini, maka secara sah diakui secara hukum dan pemerintah," terangnya.

Dia juga mengatakan Pemkab akan terus melakukan pencarian dan pendataan terhadap pasangan suami istri yang masih menikah secara siri ( adat).

Selanjutnya mereka akan dikumpulkan menjadi satu untuk dinikahkan secara masal.

"Kita akan melakukan pendataan secara terus menerus, agar bagi pasangan yang belum menikah secara resmi akan terfasilitasi," terang Wakil Bupati.

Sementara dalam pernikahan massal ini, pasangan paling tua usiannya bernama Sukarmi (68) dan Suratemi warga Desa Mlacu, kecamatan Ngancar, sedangkan pasangan termuda Rahmad (19) dan Arika (17) Dalam pernikahan ini, Suratemi mengaku senang bisa mengikuti progaram nikah masal yang dilakukan Pemkab Kediri, sebab sudah lama pernikahan mereka tidak tercatat dalam catatan sipil.

"Kami sangat bahagia dengan pernikahan yang diselenggarakan pemkab, sudah hampir 17 tahun pernikahan saya tidak tercatan di Pemkab," ungkapnya.Q adv

Subhan Aksa sukses tampil sebagai juara setelah berhasil mempertahankan konsistensi mereka dan finish pada Special Stage (SS) 13.

Kemenangan Subhan Aksa tahun lalu juga spesial karena meraihnya di kampung halaman. Prestasi ini juga tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan rekan setimnya, Akbar Hadianto yang merupakan juara nasional reli tahun 2013.

Kepala Bidang Roda Dua

IMI Sulsel, Multazam, ajang Rally Of Celebes merupakan salah satu dari tujuh kejuaraan yang akan dilaksanakan di Sulsel seperti kejurnas motoprix (tiga seri), grass track (satu seri), drag race (dua seri), indoprix (satu seri), sprint rally, dan rally time.

Pihaknya bertekad untuk menjadi pelaksana yang sukses. IMI Sulsel juga berharap dukungan penuh dari pihak pemerintah dalam hal ini Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar dalam menyukseskan seluruh kejuaraan.Q ant

ju-petinjunya untuk mendongkrak peringkat Kota Batu.

Kota Batu memang tak bisa dipisahkan dari sejarahnya tinju nasional. Berbagai event kejuaraan tinju nasional pernah digelar di GOR Ganesha Kota Batu sekitar tahun 1990an.

Saat ini sebenarnya ada Sasana Tinju Apache, namun karena pemililknya tersandung masalah, aktifitas tinju di sasana tersebut juga tak terdengar lagi.

Oleh karena itu Porprov ini akan dijadikan sebagai moment kebangkitan tinju di Kota Batu.Q sup

Persikapro Absen di Liga Nusantara, Fokus Pembinaan Atlet Usia Dini Probolinggo, Bhirawa Keputusan (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) PSSI kabupaten Proboinggo, untuk Persikapro tidak ikut dalam Liga Nusantara, pasalnya lama tidak berlatih dan kuatir putus ditengah jalan, kini fokus melakukan pembinaan terhadap atlit usia dini dengan menggelar Kejuaraan Sepakbola Pelajar Tingkat SMP dan SMA seKabupaten Probolinggo .

Hal ini dikatakan Ketua Asosiasi PSSI kabupaten Probolinggo, Santiyono Kamis 12/3. Keputusan untuk tidak ikut dalam Liga Nusantara tersebut sudah menjadi keputusan pengurus, disamping tidak penah ada latihan yang insten juga masalah finansial menjadi perhitungannya.

Dengan dana Rp.750 juta yang diberikan kepada Kami maka, dalam setiap pertandingan akan menelan biaya Rp. 70 juta dikalikan 20 kali kegiatan belum kebutuhan lainnya maka dana tersebut tidaklah cukup.

Selain itu pula mengenai sarana dan prasana yang kami miliki saat ini seperti stadion Gelora Merdeka Kraksaan tidaklah emadai untuk even nasional tersebut, hal tersebut yang menjadi perhtungan kami untuk itulah kami fokus pada pembinaan atlit usia dini dan menggarap sepakbola wanita, tadas Santiyono.

Sebagai upaya penjaringan dan pembinaan atlet-atlet muda sepakbola sejak usia dini di Kabupaten Probolinggo, Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Asosiasi PSSI Kabupaten Probolinggo menggelar Kejuaraan Sepakbola Pelajar Tingkat SMP dan SMA seKabupaten Probolinggo Tahun 2015 di Stadion Gelora Merdeka Kraksaan hingga 17 Maret mendatang.

Kepala Kanpora Syafi’uddin secara terpisah mengungkapkan kejuaraan ini bertujuan memberikan wadah pembinaan yang seluas-luasnya bagi pelajar dan generasi muda Kabupaten Probolinggo melalui suatu sistem kompetisi sepakbola yang baik dan teratur. ‘’Selain itu menjadikan sepakbola sebagai bagian dari program pendidikan di Kabupaten Probolinggo untuk mencari bibit muda dan berbakat dibidang sepakbola,” ujarnya.

Menurutnya, kejuaraan sepakbola pelajar ini dimaksudkan untuk menawarkan alternatif profesi bagi pelajar dalam industri sepakbola. ‘’Kegiatan ini merupakan salah satu ajang pemanduan bakat sekaligus seleksi pemain untuk tim Liga Remaja Kabupaten Probolinggo dalam Kompetisi Soeratin Tingkat Provinsi Jawa Timur, ‘’katanya.

Kejuaraan sepakbola pelajar ini diikuti 34 tim kesebelasan yang terdiri dari 15 tim kesebelasan tingkat SMA/SMK/ MA dan 19 tim kesebelasan tingkat SMP/MTs. Juara I dan II masing-masing tingkat akan mendapatkan tanda penghargaan berupa tropy, piagam penghargaan dan uang pembinaan.Q wap

Pemkab Terapkan Pajak Non Logam 25 Persen PEMERINTAH Daelewat telah dikenakan rah Kabupaten Blitar pajak melalui petugas menegaskan setiap portal sebesar Rp. orang atau badan ya5.000,-. ng melakukan pe“Untuk pengenaan ngambilan mineral pajak, saat ini melalui bukan logam dan bapetugas portal sebetuan atau sirtu dikenasar Rp. 5.000,- untuk kan pajak sebesar 25 setiap truk pengangkut persen. pasir yang lewat,” ujarHal ini seperti dinya. ungkapkan Kepala Masih menurut Drs. Dinas Pendapatan Ismuni, lepas dari perKabupaten Blitar, Drs. ijinan yang dimiliki, Ismuni, menurutnya pada sisi ini Dinas hartono/bhirawa pemungutan pajak ini Pendapatan Daerah Drs. Ismuni berdasarkan UU No (Dispenda) Kabupa28 tahun 2009 dan ten Blitar dalam melaPerda No. 2 tahun 2011, dimana kukan pengambilan pajak ini meruperaturan ini diberlakukan kepada pakan kewajiban wajib pajak ketika setiap orang atau badan yang melamelakukan pengambilan mineral kukan pengambilan mineral bukan bukan logam dan batuan atau sirtu logam dan batuan dikenakan pajak di wilayah Kabupaten Blitar. sebesar 25 persen.

Namun pihaknya tetap meminta “Ini berlaku kepada perorangan kepada semua pengusaha atau badan atau badan wajib dikenakan pajak yang melakukan pengambilan mineral sebesar 25 persen bagi pelaku bukan logam dan batuan atau sirtu pengambilan mineral bukan logam untuk mematuhi aturan yang ada dan batuan atau sirtu,” Drs. Ismuni. termasuk terkait dengan perijinannya Lanjut Drs. Ismuni, seperti di serta lokasi mana saja yang diperdaerah Blitar utara sudah sejak lama bolehkan untuk melakukan pengamdilakukan penambangan pasir batu bilan mineral bukan logam dan batuan atau sirtu, sesuai dengan aturan saat atau sirtu di wilayah Kabupaten Blitar. ini setiap truk pengangkut pasir yang Sementara itu dikonfirmasi secara

terpisah, Kepala Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Budi Jatmiko membenarkan hal itu, menurutnya portal penarikan retribusi atau pajak mineral bukan logam dan batuan atau sirtu merupakan ketentuan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Bahkan menurutnya juga ada portal yang dibuat warga menuju ke lokasi penambangan, dimana jika Dispenda Kabupaten Blitar menetapkan pajak sebesar Rp. 5.000,untuk setiap truk yang bermuatan pasir, untuk portal yang dibuat masyarakat ini dilakukan tidak ada besarannya atau bisa diberikan secara sukarela untuk perbaikan jalan menuju ke lokasi tambang saja.

“Untuk penerapan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan atau sirtu saat ini sudah diterapkan melalui portal disekitar lokasi penambangan,” kata Budi Jatmiko.

Sementara perlu diketahui untuk pajak mineral bukan logam tahun lalu dari target Rp. 250 juta per tahun telah terealisasi Rp. 299,8 juta atau telah mencapai sekitar 119,93 persen. Sedangkan pengenaan pajak tersebut diantaranya batu kapur, granit, andesit, bentonit, dolomit, ball clay dan sirtu, dimana semua pemungutan pajak tersebut berdasarkan jumlah pengambilan mineral bukan logam dan batuan atau sirtu. Q htn. adv

NASIONAL-POLITIK

10

Ada 16 WNI Ditahan Otoritas Turki

KILAS NASIONAL

Polri Akui Kekurangan Anggaran Penyidikan Jakarta, Bhirawa Polri yang mendapatkan anggaran Rp58,1 triliun, masih kekurangan biaya untuk penyidikan ratusan ribu kasus yang dilaporkan setiap tahun, kata Kepala Biro Kelembagaan Tala Srena Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono.

“Hanya 36 persen dari keseluruhan kasus yang dibiayai oleh anggaran pemerintah untuk melakukan penyidikan,” kata Gatot di Jakarta, Kamis (12/3) kemarin.

Gatot menjelaskan laporan yang masuk ke kepolisian di seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai sekitar 156 ribu kasus.

Ia juga mengungkapkan anggaran untuk tiap penyidikan kriminal bukan korupsi menurutnya masih rendah.

“Untuk kasus kriminal saja ya, bukan korupsi, kasus ringan itu Rp4 juta, kasus sedang Rp9 juta, kasus besar Rp14 juta,” jelas Gatot.

Ia mengatakan angka tersebut masih kurang untuk biaya penyidikan. “Kasus paling ringan saja Rp4 juta, ini kurang.

Contoh kasus pencurian, kalau pelakunya kabur ke Surabaya, ongkos tiket pesawat saja sudah berapa untuk ngejar ke sana,” kata dia.

Gatot mengungkapkan keseluruhan anggaran Polri lebih banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai.

“Anggaran untuk Polri memang Rp58,1 triliun, tapi 62 persen nya digunakan membayar gaji pegawai yang hampir 440 ribu, terdiri 423 ribu anggota Polri dan sisanya PNS Polri,” kata Gatot.

Ia menjelaskan sebanyak 11 persen anggaran digunakan untuk belanja modal pembangunan, dan 27 persen lainnya digunakan belanja barang.

Mengenai wacana reposisi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Gatot berpendapat lebih memilih untuk mencari akar permasalahan di tubuh Polri guna memperbaiki Korps Bhayangkara.

“Bukan mereposisi polisi di bawah kementerian, tapi mencari akar masalah,” ujar Gatot. Q ant

Mensos Harapkan KUBE Jadi Embrio Koperasi Bandung, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengharapkan Kelompok Usaha Bersama (Kube) bisa menjadi embrio koperasi setelah mandiri.

“Pada saat masih dalam Kube ada pendampingan maka setelah Kube mandiri bisa dijembatani untuk menjadi sebuah kelompok yang berbadan hukum seperti koperasi,” kata Mensos di Bandung, Jabar, Kamis (12/3) kemarin.

Dalam paparannya pada acara rapat pimpinan nasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Mensos selaku Dewan Pembina Dekopin mengatakan, di Kementerian Sosial terdapat program Kube dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Kube adalah model pemberdayaan melalui kelompok yang terdiri dari 10 orang setiap kelompok dengan bantuan sebesar Rp20 juta.

Dalam kegiatannya, Kube didampingi oleh pendamping dari Kemensos untuk memastikan usaha mereka berjalan dan anggota kelompok bisa mandiri.

“Kita harapkan setelah setahun, Kube bisa mandiri dan pendampingannya sudah lepas. Maka dimasa seperti ini perlu dijembatani menjadi sebuah koperasi,” tutur Mensos. Selain itum Khofifah juga berharap lewat koperasi, kaum perempuan bisa memiliki posisi tawar dan ada kesetaraan posisi, kesetaraa pendidikan status sosial dan ekonomi serta tidak ada diskriminasi.

Dia juga berharap Dekopin bisa menjadi salah satu pola yang dijadikan opsi bagi masyarakat sebagai bagian peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Q ant

Jumat Legi 13 MARET 2015

Polri-Kemenlu Verifikasi Identitas WNI Jakarta, Bhirawa Kemlu menyampaikan ada 16 warga negara Indonesia (WNI) ditahan di perbatasan Turki saat berupaya menyeberang ke Suriah, namun belum dipastikan WNI itu adalah orang-orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah memisahkan diri dari rombongan tur.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana (tengah) bersama tim penasehat hukumnya menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/3). Denny Indrayana memenuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan korupsi proyek sistem layanan online dalam pembuatan paspor (payment gateway) di Kemenkumham senilai Rp32 miliar. antara foto

Denny Menolak Diperiksa Penyidik Jakarta, Bhirawa Pemeriksaan mantan wamenkumham Denny Indrayana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi program pelayanan “payment gateway” Kementerian Hukum dan HAM, tidak berlanjut karena penyidik Bareskrim tidak memperbolehkan Denny didampingi pengacara.

“Hanya dua pertanyaan yang dijawab karena kami (kuasa hukum) nggak bisa masuk, jadi tidak berlanjut,” kata kuasa hukum Denny, Heru Widodo, di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (12/3) kemarin.

Penyidik hanya mengajukan Denny dengan dua pertanyaan terkait pemeriksaan yang berlangsung sekitar empat jam itu.

Pertanyaan-pertanyaan itu seputar identitas saksi dan profil program payment gateway.

Dalam pemeriksaan tersebut, Heru sebagai kuasa hukum berniat ingin mendampingi kliennya. Tapi

penyidik berkeberatan dengan alasan dalam SOP, pemeriksaan harus dilakukan oleh terperiksa sendiri.

“Kami sampaikan keberatan.

Dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka, penyidik harus membolehkan (didampingi kuasa hukum). Kecuali dengan persetujuan terperiksa,” katanya.

Sementara Denny Indrayana menegaskan program pembayaran paspor secara elektronik atau program payment gateway bertujuan untuk memperbaiki pelayanan pembuatan paspor.

“Program itu untuk menggantikan pembayaran manual yang sarat antrean panjang dan pungli calo. Ini untuk memperbaiki pelayanan pembuatan paspor,” ujar Denny.

Panggilan kali ini merupakan panggilan keduanya untuk diperiksa sebagai saksi, setelah sebelumnya Denny tidak hadir pada panggilan pertama, Jumat (6/2).Q ant

“Ada 16 WNI yang ditahan otoritas keamanan Turki karena berupaya menyeberang ke Suriah. Hal ini disampaikan oleh juru bicara kementerian Turki yang mengindikasikan bahwa 16 orang ini ditahan,” kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (12/3) kemarin.

Menurut dia, berdasarkan keterangan dari pihak otoritas keamanan Turki, keenam belas WNI yang ditahan itu ditangkap ketika berada di daerah perbatasan antara Turki dan Suriah, tepatnya di Kota Gaziantep.

Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Kedutaan Besar RI (KBRI) di Ankara untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan otoritas keamanan Turki.

“Sekarang Dubes Indonesia di Ankara sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas keamanan Turki untuk mendalami kejadian ini. Kita cari tahu apa benar 16 orang yang ditahan itu adalah 16 WNI yang sempat dinyatakan hilang, dan siapa sebenarnya 16 WNI ini,” ujar dia.

Terkait proses pendalaman yang akan dilakukan, menurut Arrmanatha, pihak KBRI Indonesia di Ankara akan mencari tahu apakah para WNI itu tersangkut masalah hukum di Turki, dan memeriksa data dan kelengkapan dari dokumen perjalanan mereka.

“Kita akan cek tujuan mereka menyeberang ke Suriah dan apakah mereka terafiliasi dengan kelompok radikal tertentu. Hal itu yang akan ditentukan dalam proses pendalaman,” tutur dia.

“Jadi, saat ini Pemerintah Indone-

Yusril Imbau Menkumham Tunggu Putusan Pengadilan Jakarta, Bhirawa Kuasa hukum Partai Golkar hasil Munas Bali Yusril Ihza Mahendra mengimbau Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM agar menunggu putusan pengadilan yang “Inkracht” untuk mengesahkan salah satu kepengurusan Partai Golkar yang sedang berselisih.

“Menkum HAM hendaknya sabar menunggu sampai proses peradilan berakhir dan telah ada putusan inkracht, baru mengesahkan salah satu kepengurusan Partai Golkar yang dinyatakan menang,” kata Yuasril Ihza Mahendra melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/3) kemarin.

Yusril mengatakan hal itu menanggapi surat Menkum HAM pada Selasa (10/3), yang mengisyaratkan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan

Yusril Ihza Mahendra Agung Laksono.

Jika Menkum HAM menunggu sampai proses peradilan selesai dan baru menerbitkan surat yang mengesahkan salah satu kepengurusan Partai Golkar, maka Menkum HAM tetap menjaga netralitas Pemerintah dalam menghadapi konflik internal parpol.

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menilai, langkah Menkum HAM Yasona H Laoly yang menerbitkan surat untuk Partai Golkar

pimpinan Agung Laksono adalah penafsiran sepihak terhadap norma pasal 33 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) adalah final dan mengikat.

Yusril menegaskan, Pemerintah melalui Menkum HAM tidak memiliki pertimbangan dan kepentingan politik dalam menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai politik yang sedang berselisih. Ia menambahkan, dalam suratnya Menkum HAM juga meminta agar DPP Golkar hasil Munas Jakarta untuk menyerahkan nama-nama susunan pengrurus dengan kreteria tertentu untuk disahkan.

“Ini menunjukkan adanya pertimbangan dan kepentingan politik dari Menkum HAM dalam pengesahan pengurus parpol yang tidak boleh dia lakukan,” katanya. Q ant

sia belum menentukan langkah yang akan dilakulan terkait 16 WNI yang ditahan di Turki itu,” lanjut Jubir Kemlu itu.

Sebelumnya, ada 16 WNI yang dinyatakan hilang di Turki, setelah memisahkan diri dari rombongan yang berwisata ke Turki menggunakan biro perjalanan wisata “Smailing Tour”.

Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk memverifikasi identitas 16 WNI yang ditahan aparat keamanan Turki ketika mencoba menyeberang ke Suriah.

“Belum tentu identitas mereka itu benar, dari 16 ini kan tidak semuanya punya identitas resmi, kalau toh ada tentu kita harus verifikasi sehingga kita nanti bisa melakukan pendalaman dari identitasnya,” kata Badrodin, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri acara pemberian Penghargaan Wirausaha Muda 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/3).

Menurut dia, setelah mendapatkan identitas 16 WNI itu, pihaknya akan menyelidiki siapa sebetulnya mereka, termasuk berangkat dari mana.

“Itu nanti akan kita selidiki dulu, kemudian baru kita berangkat ke sana,” tutur Calon Kapolri itu.

Ia menyebutkan pihaknya juga akan menyelidiki keterlibatan pihak perusahaan jasa perjalanan wisata yang memberangkatkan mereka.

Wakapolri menyebutkan langkah pertama adalah menyelidiki dulu identitas mereka. “Kemudian kita nanti juga akan koordinasi untuk bisa melakukan pengembalian,” ucapnya.

Q ant

DPD Dorong Pemerintah Kelola SDA Jakarta, Bhirawa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertekad mendorong pemerintah mengambil alih kembali kewenangan mengelola air, demi untuk kesejahtera an seluruh rakyat, sesuai amanah UUD 45. DPD mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU Sumber Daya Air (SDA) nomor 7 tahun 2004. DPD mendukung revisi UU nomor 14/1974 tentang pengairan,yang sudah tidak cocok lagi dengan kondisi saat ini.

“DPD minta Menteri PUPR segera menyiapkan RUU SDA, untuk dibahas dengan berbagai pemangku kepenti ngan (stake holder), juga dengan para wakil rakyat. UU SDA yang baru nanti harus memihak rakyat, sesuai amanah UUD 45,” cetus Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam dialog kenegaraan di gedung DPD-Senayan.

Hadir Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan pembicara lain, aktivis Walhi Islahuddin, Direktur eksekutif IRESS (Indonesia Resources Studies Marwan Batubara.

Menurut Parlindungan, air merupakan kebutuhan primer untuk kehidupan bukan hanya manusia, tapi juga binatang dan tumbuhan. Maka SDA harus dikelola pemerintah secara baik dan benar. Pengelolaan SDA yang sepenuhnya dilakukan swasta seperti selama ini, tidak boleh terjadi lagi. SDA harus diperuntukan demi ke- maslahatan seluruh rakyat, seperti hal nya minyak.

“SDA tidak boleh diswastakan. Pengelolaan air di daerah seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan SDA, kewenangan penuh harus ditangan pemerintah. Air tidak boleh menjadi privatisasi pihak manapun. Swasta hanya boleh bekerja sama dengan pemerintah, “ cetus Parlindungan.Q ira

Komisi C Sidak Lapter di Pulau Bawean Kondisi dan Fasilitasnya Masih Semrawut Wacana pemerintah terkait kesiapan lapangan terbang (lapter) perintis di Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak pulau Baewan Gresik bisa beroperasi Juni 2015 mendatang ditepis anggota Komisi C DPRD Gresik. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapter di lahan seluas 60 hektar yang mulai dikerjakan tahun 2010, justru Komisi C menemukan bahwa kondisinya masih semrawut begitu juga dengan fasilitas penunjang lainya.

Saat melakukan sidak, Komisi C memeriksa dari ujung ke ujung landasan. Dalam pengamatan Komisi C kondisinya belum baik, apa lagi di tengah landasan ada sekitar 2 kilometer lebih kondisi aspalnya sudah terkelupas. Selain itu, prasarana lain seperti kantor, maupun jalan penunjangnya, masih dalam kondisi biasa sehingga rencana bisa dilakukan operasional dalam pertengahan tahun ini mungkin hanya isapan jempol saja.

Anggota Komisi C Edi Santoso

mengatakan, bahwa setelah komisi melakukan sidak merasa kecewa dengan berbagai pernyataan yang telah disampaikan oleh pemerintah, bahwa pertengahan tahun ini sudah bisa di lakukan operasi.

“Nyatanya hingga sekarang prasarananya masih minim, baik landasan pacu maupun sarana penunjang lainnya. Rumput masih menguasai area tersebut, sehingga terkesan tidak pernah dibenahi,” jelasnya.

Selain itu, area jalan menuju

landasan pacu kondisi jalanya masih biasa belum dilakukan pengaspalan.

“Yang pasti kami kecewa setelah melihatnya, dengan anggaran APBD yang besar namun kondisinya belum bisa memuaskan,”ungkapnya.

Selanjutnya nanti komisi C mengagendakan memanggil pihak terkait masalah Lapter Bawean ini, apa yang di kerjakan selama ini. Karena keberadaan lapangan terbang (lapter) di pulau Bawean sangat dinantikan oleh masyarakat.

“Kalau pengerjaanya seperti ini saya kira juga tidak akan bisa selesai. Dan masyakat hanya bisa menghitung bulan dan tahun saja, dalam menanti penyelesainya,” tambahnya lagi.

Selain itu, pihaknya sudah terima kabar.

Bahwa ada salah satu maskapai penerbangan yang sudah meme-

nangkan tender penerbangannya.

“Kami berharap pemerintah harus konsisten, jangan hanya memberi angin segar saja kepada masyarakat. Kalau memang belum bisa katakan saja, karena masih ada kendala. Jangan dikatakan sepihak hanya untuk popularitas, namun nyatanya masih berantakan,” imbuhnya.

Ungkapan senada juga disampaikan Mustakim, bahwa selama 10 tahun ini ternyata belum terlihat ada pembangunan yang serius.

“Kasihan masyarakat yang menantinya, harapan mereka bisa segera mengunakan fasilitas penerbangan masih hanya dalam angan-angan saja. Sehingga sampai sekarang hanya tetap mengunakan kapal laut saja, kalau ombak tidak bersahabat ketinggianya mencapai 2 meter lebih. Mereka harus sabar me-

rokim/bhirawa

Komisi C DPRD Gresik saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapangan Terbang di Pulau Bawean. nunggu di pelabuhan, menunggu ombak setabil untuk pulang ke tanah airnya di pulau Bawean,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C Anwar Sadad mengatakan, sidak ini nanti selanjutnya akan ada evaluasi.

“Kita berharap nanti bisa menemukan solusi, karena lapter yang telah sidak dengan yang telah diwacanakan pemerintah nyatanya jauh sekali. Terus terang kami bingung, apa motif di balik ini,” ungkapnya dengan raut muka kecewa. Q kim.adv

Jumat Legi 13 MARET 2015

Jembatan Penghubung Patah, Jalur Trenggalek-Ponorogo Terputus  Sambungan hal 1

terang Danramil Tugu Kapten Supriyo ditemui di lokasi kejadian.

Ia mengungkapkan putusnya jembatan tua yang dibangun sejak 1962 tersebut dipicu oleh hujan deras sejak Rabu (11/3) sore sekitar pukul 21.00 sehingga menyebabkan debit air Sungai Nglongsor meluap.

Menurut Supriyo, derasnya arus yang diperkirakan mencapai kedalaman empat atau lima meter menyebabkan pondasi salah satu pilar penyangga jembatan tergerus secara masif sehingga ambles ke dalam tanah.

Akibatnya, badan jalan yang ada di permukaan jembatan ikut ambles. Rekahan aspal pada masing-masing ujung jembatan terlihat menganga dengan lebar sekitar 1015 centimeter. Kontur jalan pada permukaan jembatan kini membentuk cekungan dengan kedalaman sekitar 130 centimeter.

Sebagian warga, petugas secara bergantian masih bisa melintas di atas jembatan dengan cara berjalan kaki. Namun tidak demikian halnya bagi semua jenis kendaraan mengingat kerusakan pada badan jembatan tergolong parah.

Jika terjadi hujan deras lagi dan aliran sungai kembali meluap, bukan tidak mungkin pilar jembatan semakin turun dan menyebabkan badan utama jembatan runtuh.

“Sementara kami sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti ke Dinas PU Binamarga Provinsi Jatim.

Kebetulan jembatan ini berada di jalur jalan provinsi,” kata Camat Tugu Zahid Isroni.

Jembatan Nglongsor yang ambles dan menyebabkan jalur Trenggalek-Ponorogo harus dialihkan ke jalan alternatif melalui Kecamatan Karangan itu memiliki panjang total sekitar 50 meter, lebar 7,5 meter, dan ketinggian dari dasar sungai sekitar 8 meter.

Informasi dari masyarakat menyebut, Jembatan Nglongsor yang ambles itu dibangun sejak 1962. Namun sebagian lain mengatakan pada tahun itu jembatan terakhir direnovasi oleh pemerintah pada zaman kepemimpinan Presiden Soekarno.  wek

Syarat Kredit Berubah, UMKM Batu Sulit Berkembang  Sambungan hal 1

UMKM sudah memiliki sertifikat tanah.

Hal inilah yang menyebabkan pelaku usaha kecil kesulitan mencairkan kredit ke bank.

Lembaga Kadin Kota Batu sempat berupaya sebagai penjamin. Namun usaha tersebut masih belum membuahkan berhasil.

Diketahui, pada 2011 dan 2012 ada 20 UMKM mengajukan kredit ke Bank Jatim.

Masing-masing ada yang menerima pinjaman modal Rp 10-20 juta. Diangsur selama dua tahun. Proses mengangsur berjalan lancar sehingga sekarang sudah lunas semuanya.

Setelah lunas, 20 UMKM tersebut dan beberapa temannya ingin mengajukan kredit lagi ke Bank Jatim. Namun banyak yang gagal. Karena tidak mampu melengkapi syarat administrasi, yaitu berupa sertifikat tanah.

Keresahan yang sama juga dialami pelaku jasa kontruksi di Kota Batu. Sebagian besar permohonan kredit yang mereka ajukan ke bank ditolak lantaran tidak bisa melengkapi sertifikat tanah yang diminta bank. Adapun pihak bank sendiri beralasan bahwa mereka hanya mengikuti aturan dari Bank Indonesia.

Kondisi ini menjadikan pengusaha konstruksi tidak mudah untuk mencairkan kredit dari bank. Walaupun dalam surat permohonan sudah dilampiri Surat Pencairan Keuangan (SPK). ‘’Akhirnya teman-teman pelaku jasa kontruski tidak bisa mengikuti tender pekerjaan bernilai di atas Rp 200 juta. Sebab kekurangan modal,’’ tambah Wakil Ketua Bidang UKM di Kadin Batu Shodiq Deo. Shodiq mengusulkan kepada Pemkot Batu supaya membantu UMKM memperoleh sertifikat tanah dan bangunannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena sertifikat tersebut bisa digunakan untuk mengajukan kredit ke bank. ‘’Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, pelaku UMKM sulit mengembangkan usahanya,’’ harap Shodiq.  nas

Sabar dari Cercaan  Sambungan hal 1

yaknya kerusakan jalan yang terjadi di Sidoarjo.

Disampaikan pejabat yang tinggal di Perumahan Bluru Kidul Permai itu, Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan penyangga Kota Surabaya, maka jalan-jalan di kabupaten ini harus siap jika dikoyak-koyak armada besar yang lalu lalang dari Surabaya ke Sidoarjo dan sebaliknya. ‘’Karena itu jalan di Sidoarjo rawan rusak karena kerap dilalui kendaraan berat. Sayangnya banyak warga yang tak paham, tidak semua jalan di wilayah Kab Sidoarjo itu jadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo. Pokoknya begitu ada kerusakan, dinas kami yang jadi sasaran cercaan, jadi ya harus sabar,” ujar pria berzodiak Sagitarius belum lama ini.

Dia menjelaskan untuk kelas jalan nasional menjadi tanggung jawab Balai Besar , dan untuk jalan penghubung antar daerah jadi tanggung jawab Pemprov Jatim.

Disampaikan Sigit, jalan kondisinya tidak bisa tahan lama, banyak faktor penyebabnya.

Salah satunya karena adanya pelanggaran kelas jalan. Ia menyebut, armada truk yang masuk ke wilayah Sidoarjo tiap harinya tidak bisa dicegah. Padahal sudah dilakukan razia kelas jalan untuk truk-truk itu. ‘’ Truk-truk itu masuk ke Sidoarjo maupun ke Surabaya karena pesatnya pembangunan industri dan perumahan, mereka kadang memiliki muatan berlebih yang bisa merusak jalan,’’ kata Sigit yang pernah dipercaya jadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo itu.

Selain volume kendaraaan yang tinggi dan muatan berlebih, kata Sigit, kadang juga rekondisi pipa dari perusahaan yang tidak sempurna.

Jalan sudah mulus tapi dibongkar lagi untuk memasang pipa baru. Dari data yang ada, panjang jalan di Kab Sidoarjo adalah 992 km, kondisi jalan yang baik sepanjang 882 km. ‘’Padahal biaya untuk membangun jalan itu tidak sedikit, saat peningkatan Jl Brigjen Katamso Waru saja, pernah membutuhkan anggaran sampai Rp 3 miliar,’’ katanya.  ali

SAMBUNGAN

11

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Efisien Pakai Anggaran  Sambungan hal 1

tian ibu dan anak saat melahirkan, atau menekan tingkat penderita kanker serviks.

“Kuncinya tadi, melayani dan bersentuhan langsung dengan rakyat,” katanya dalam penganugerahan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan 2014 di Balai Kota Surabaya, Kamis (12/3).

Turut hadir Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan 16 kepala daerah lain pemenang IMP 2014.

Tjahjo juga mengingatkan bahwa kini pemerintah daerah tak hanya diawasi DPRD maupun aparat penegak hukum. Media massa pun turut mengontrol kinerja, termasuk penggunaan anggaran. Karena itu, penggunaan anggaran harus efefktif dan efisien.

Dia juga mengapresiasi geliat kota/kabupaten tertentu dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, tak hanya kota-kota besar. Dia mencontohkan, misalnya, di Jawa Timur ada Banyuwangi, Pasuruan, Gresik dan Probolinggo.

“Para kepala daerah sekarang sudah saatnya harus mengangkat masyarakat dan menggerakkan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjahyo menyerahkan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Bidang Pelayanan Jasa Perko-

taan kepada 16 kabupaten/kota.

Ditetapkan empat kabupaten dan 12 kota pemenang untuk sembilan bidang/sub bidang.

Sabet Tiga Kategori Surabaya berjaya dalam penganugerahan Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) 2014 Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan. Dari tiga kategori yang diikuti Surabaya, semuanya memunculkan Kota Pahlawan dengan label sangat baik.

Tiga kategori yang dimaksud yakni, bidang pengelolaan tata ruang – sub bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sanitasi – sub bidang pengelolaan sampah, dan pengelolaan sanitasi – sub bidang pengelolaan drainase.

Pada perhelatan kali ini, Surabaya tercatat sebagai kota yang paling banyak meraih kategori penghargaan IMP. Hal itu sebagaimana tertuang dalam keputusan Mendagri Nomor 002/4670 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemenang Penghargaan IMP. Dari situ dapat dilihat bahwa Surabaya menjadi yang terbaik di tiga kategori. Status juara umum itulah yang menjadi salah satu dasar kuat penunjukan Surabaya sebagai tuan rumah penyerahan penghargaan IMP. Pertimbangan lainnya, karena Surabaya dinilai sarat prestasi baik nasional maupun internasional. Sehingga, harapannya selain menerima penghargaan,

daerah lain juga bisa melihat pembangunan Surabaya guna dijadikan percontohan di wilayahnya masing-masing. ‘’Ini kali pertama pelaksanaan penyerahan penghargaan IMP diselenggarakan di luar Jakarta.

Dan ke depan, memang eventevent seperti ini kami arahkan lebih banyak di daerah-daerah.

Bukan di ibukota,’’ kata Tjahjo.

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo ingin merangsang seluruh daerah untuk berinovasi.

Menurut dia, inovasi tidak selalu harus megah dan besar. Cukup memulainya dengan sesuatu dengan skala kecil nan sederhana, namun berdampak bagi masyarakat. ‘’Inovasi sekecil apa pun pasti akan memberikan kontribusi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika dikonfirmasi terkait keberhasilan Surabaya meraih IMP 2014, mengatakan bahwa selama ini pihaknya memang mengandalkan inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota. Tanpa inovasi, Risma -sapaan Tri Rismaharinitidak yakin progres Surabaya bisa secepat seperti sekarang.

Terobosan Surabaya yang paling terasa adalah di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah.

Dikatakan Risma, sampah yang terkirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kini tinggal 10 sampai 20 persen saja. Hal ini dikarena-

dapat diwujudkan.

“Bu Risma perlu diberi kesempatan lagi dan jabatannya harus tuntas dua periode,” ujarnya kepada wartawan yang ditemui usai Penganugerahan Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan 2014 di Balai Kota Surabaya, Kamis (12/3).

Menurut dia, selama ini kepemimpinan Rismaharini dinilai berhasil dalam menjalankan program maupun gagasan yang dimilikinya selama menjadi orang nomor satu di Kota Pahlawan.

Selain itu, seorang kepala daerah, lanjut dia, orientasi memimpin dan menjabatnya harus dua periode sehingga pemikirannya tetap berjalan.

“Jangan berpikir memimpin daerah satu periode saja, tapi harus dua periode,” kata Menteri Dalam Negeri tersebut.

Disinggung tentang suara penolakan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Surabaya agar DPC tidak mengusung Rismaharini dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015, Tjahjo Kumolo enggan menanggapi karena itu merupakan urusan internal partai.

“Kalau secara pribadi, saya berharap Bu Risma maju lagi memimpin Surabaya karena dia berhasil. Tapi kalau terkait partai, saya tidak mau mencampuri dan itu terserah internal,” tuturnya.

Sementara itu, Tri Rismaharini sendiri ketika dikonfirmasi masih enggan terang-terangan akan maju

kembali atau tidak dalam Pilkada tahun ini karena fokus menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota.

“Konsentrasi tugas utama saya dulu.

Maju atau tidak di Pilkada itu urusan nanti,” kata wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut.

Sejumlah pro dan kontra dari kubu PDI Perjuangan mengemuka menjelang Pilkada, antara lain usulan PAC-PAC se-Surabaya yang tidak menghendaki Rismaharini maju karena alasan tidak berkontribusi ke partai. Kemudian, muncul juga pernyataan tokoh PDIP Mat Mochtar menyatakan bahwa Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri memberi garansi Rismaharini memimpin dua periode.

Sebelumnya Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menegaskan akan mematuhi dan melaksanakan apa pun perintah Dewan Pengurus Pusat (DPP) terkait calon yang akan diusung partai itu dalam Pilkada serentak pada Desember 2015.

Wakil Wali Kota Surabaya yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya, Wisnu Sakti Buana, mengatakan tidak mempermasalahkan jika nanti DPP memiliki figur sendiri terkait calon Wali Kota Surabaya.

“Baik figur dari kader (PDIP) ataupun non kader, kita tampung semua aspirasi dari bawah. Hasilnya, kita serahkan ke DPP yang memegang kewenangan penuh, khususnya Ketua Umum (Megawati Soekarno Putri) yang diberi mandat kongres untuk menentukan siapa yang layak menjadi calon Wali

Kota Surabaya,” ujar Wisnu.

Kendati demikian, PDIP Surabaya akan tetap melaksanakan penjaringan calon wali kota sebelum rapat kerja daerah pada 18 Maret 2015.

KPU sendiri telah memaparkan rencana tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

Dalam uji publik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), jadwal tersebut telah dimasukkan dalam draf PKPU. “KPU mengusulkan 9 Desember 2015. DPR rekomendasinya bulan Desember,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Sebelumnya, KPU memiliki dua pilihan waktu pemungutan suara Pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Yakni 2 Desember dan 9 Desember 2015. Tapi dalam draf akhirnya mematok 9 Desember 2015.  dre Tahapan Pilkada Serentak 1. Februari-Maret 2015 Penyusunan PKPU 2. April - Mei 2015 Pembentukan PPS dan PPK 3. Juni 2015 Penyerahan Dukungan Calon Pasangan Perseorangan 4. 22-24 Juli 2015 Pendaftaran Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon 5. April 2015 Sosialisasi Bimbingan Teknis 7. Masa Kampanye Dimulai Setelah Penetapan Calon Selesai atau Sampai Desember Jelang Pemilihan 8. Oktober 2015 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9. Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2015.

Sumber : KPU

Pemprov Siap Berikan Pendampingan WNI Hilang di Turki  Sambungan hal 1

Menurut dia, berdasarkan kejadian ini pihaknya berharap ada evaluasi dan menjadi pengalaman penting bagi semua pihak, termasuk pemangku wilayah mulai dari bawah, seperti RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan. Dikembangkan lagi fungsi teritorialnya dan pengawasan RT maupun RW, terkait warganya mau ke mana dan lapor ke perangkat kampung setempat.

Terkait isu bergabungnya 16 WNI ke kelompok Negara Islam Irak-Suriah (Islamic State of Iraq and Syiria/ISIS), Pakde Karwo berharap tidak ada vonis tersebut karena semuanya belum bisa dipastikan. “Yang pasti, jangan sampai nanti kalau sudah pulang diceritakan ke rekan-rekannya tentang alasan mereka hilang,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir di Jakarta mengatakan ada 16 WNI yang ditahan otoritas keamanan Turki karena berupaya menyeberang ke Suriah.

Berdasarkan keterangan dari pihak otoritas keamanan Turki, kata dia, 16 WNI yang ditahan itu ditangkap ketika berada di daerah perbatasan antara Turki dan Suriah, tepatnya di Kota Gaziantep.

Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Kedutaan Besar RI (KBRI) di Ankara untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut

dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan otoritas keamanan Turki.

“Sekarang Dubes Indonesia di Ankara sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas keamanan Turki untuk mendalami kejadian ini. Kita cari tahu apa benar 16 orang yang ditahan itu adalah 16 WNI yang sempat dinyatakan hilang, dan siapa sebenarnya 16 WNI ini,” ujar dia.

Rogoh Kocek Rp 300 Juta Dari informasi yang disampaikan pihak Smailing Tour, rombongan 16 WNI yang menghilang di Istanbul, Turki harus merogoh kocek sekitar Rp 300 juta untuk membeli paket perjalanan wisata di Smailing Tour.

Dengan uang sebesar itu, mereka tidak menikmati wisata bersama Smailing Tour karena memisahkan diri selepas pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Ataturk, Istanbul.

“Ongkos perjalanannya sebesar Rp 300 juta. Terlalu mahal kalau hanya untuk biaya tiket pesawat. Ini kan paket wisata, tapi mereka tidak menikmati perjalanan wisatanya,” kata President and CEO Smailing Tour Anthony Akili dalam perbincangan dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).

Anthony didampingi Vice President Marketing and Communication Smailing Tour Putu Ayu Aristyadewi dan Group COO Smailing Tour Davy Batubara.

Diraih Surakarta (Jawa Tengah), Banjarma-

sin (Kalimantan Selatan), dan Probolinggo kan, sebagian besar sampah (Jawa Timur) sudah diolah dan dilakukan 6. Bidang Pengelolaan Sanitasi (Sampah) pemilahan.

Diraih Surabaya (Jawa Timur), Magelang Peran rumah-rumah (Jawa Tengah), Bontang (Kalimantan kompos yang tersebar di Timur) seluruh penjuru kota me7. Bidang Pengelolaan Air Limbah megang peranan penting Diraih Banda Aceh (Nangroe Aceh Darusakan turunnya volume salam), Bontang (Kalimantan Timur), dan sampah yang masuk ke TPA. Probolinggo (Jawa Timur) Kompos hasil pengolahan 8. Bidang Pengelolaan Drainase Diraih Surabaya (Jawa Timur), Palopo sampah lantas digunakan (Sulawesi Selatan), dan Probolinggo (Jawa untuk merawat tanaman di Timur) taman kota maupun jalur 9. Bidang Pengelolaan Air Bersih hijau. Dengan demikian, Diraih Kabupaten Balangan (Kalimantan selain penurunan volume Selatan), Banyuwangi (Jawa Timur), dan sampah, ternyata keuntunPadang (Sumatera Barat) gan riil bisa dinikmati oleh Sumber : Kemendagri masyarakat.

Pemkot juga secara konsisten memperhatikan Untuk lebih menunjang sistem kebutuhan warga akan RTH. drainase tersebut, puluhan ruTahun ini, kata Risma, pemkot mah pompa dioperasikan guna membebaskan 12 hektare lahan menjaga ketinggian air. yang bakal difungsikan sebagai Pentingnya inovasi demi RTH. Kebanyakan RTH disulap menyelesaikan masalah perkomenjadi taman serta tempat taan juga diutarakan Gubernur olahraga terbuka. “Itu merupa- Jatim Dr H Soekarwo. Apalagi kan usulan dari warga. Biasanya dengan tingkat urbanisasi yang lokasinya berdekatan dengan tinggi, maka inovasi manajerusun maupun sekolah-sekolah,” men perkotaan menjadi sangat paparnya. serius untuk diterapkan.

Soal drainase, Risma men“Pertumbuhan penduduk ratajelaskan, karakteristik saluran rata di Jatim 0,65 persen. Itu drainase Surabaya awalnya di- artinya, pemerintah kabupaten gunakan untuk irigasi. Sehingga, dan kota juga perlu menerapkan posisi saluran lebih tinggi karena inovasi manajemen perkotaan posisinya untuk mengairi lahan. agar pertumbuhan penduduk Menyikapi hal itu, pemkot telah tersebut tidak menjadi masalah melakukan sejumlah peromba- pelik di tengah kita,” ujar pejabat kan sehingga kini kondisi salu- yang akrab disapa Pakde Karwo ran lebih cocok untuk drainase. ini. dre

Beri Kesempatan Risma Dua Periode  Sambungan hal 1

(Nangroe Aceh Darussalam)

5. Bidang Pemanfaatan Ruang

Ia mengatakan, rombongan ini mengaku sebagai tiga keluarga dari satu rumpun keluarga besar.

Mereka terdiri dari 5 lelaki dewasa, 4 perempuan dewasa, 4 anak-anak, dan 3 bayi. Mereka tergabung dalam rombongan wisata berjumlah 24 orang dengan satu tour leader.

Menurut Anthony, harga paket wisata ke Turki selama 10 hari sebesar 1.500 dollar AS (atau Rp 19,7 juta) untuk satu orang dewasa. Harga untuk anak-anak lebih rendah dari itu. Dengan kurs dollar Rp 13.000, total yang harus dikeluarkan untuk 16 orang sekitar Rp 300 juta. Rombongan berangkat dengan Turkish Airlines.

Menurut situs web Turkish Airlines, harga tiket kelas ekonomi untuk dewasa sekali jalan adalah 1.034 dollar AS. Jika dipukul rata, rombongan ini hanya perlu ongkos 16.000 dollar AS atau sekitar Rp 200 juta untuk sekali jalan.

Rombongan ini kemudian memisahkan diri dari rombongan selepas pemeriksaan di imigrasi Bandara Ataturk. Mereka kemudian dinyatakan menghilang karena tidak bergabung dengan rombongan hingga waktu kepulangan ke Tanah Air pada 4 Maret pukul 00.40. Ke-16 WNI ini juga diketahui berangkat dengan paspor baru. Seingat Anthony, paspor mereka dikeluarkan antara bulan Oktober-November 2014.  iib, ira

Prosedur Pengamanan Tak Jelas, Soal UN Rawan Bocor  Sambungan hal 1

Dalam kesempatan itu, Harun secara tegas meminta kepada perwakilan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) agar ada aturan pengamanan.

Hal itu harus diperjelas dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Kalau naskah harus disimpan di Polsek, maka semua naskah harus disimpan di sana sesuai sub rayon masing-masing. “Kebijakan ini harus diatur. Posisi kepolisian, perguruan tinggi harus jelas,” kata dia.

Mewakili kabupaten/kota, Harun juga mendesak agar Kemendikbud segera menyelesaikan POS yang hingga kini belum disahkan. Sebab tanpa POS, panitia UN mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota tidak akan bisa bekerja. “Kalau tidak ada POS-nya, kita tidak bisa buat SK (Surat Keputusan) kepanitian. Jadi tidak bisa bekerja,” tegas Harun.

Seperti diketahui, tahun lalu prosedur pengamanan naskah UN melibatkan tiga pihak sekaligus. Di antaranya ialah perguruan tinggi, polisi dan Dinas Pendidikan. Penyimpanan naskah soal di sub rayon juga sangat ketat. Karena harus disimpan di

Polsek setempat dengan kunci rangkap tiga. Satu kunci dibawa Dinas Pendidikan, satu kepolisian, dan satu perguruan tinggi.

Kenyataannya prosedur pengamanan yang begitu ketat tidak mampu membendung kebocoran soal saat UN berlangsung.

Menanggapi hal itu, Sekretaris BSNP Kemendikbud Bambang Sryadi mengatakan, keterlambatan POS UN ini saling berkaitan dengan hirarki hukum di atasnya, yaitu Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah (PP). Sekarang, perubahan PP No 19 Tahun 2005 yang selama ini menjadi dasar hukum UN sebagai penentu kelulusan telah disahkan. Sehingga kini tinggal menunggu terbitnya Permendikbud dan POS UN untuk disahkan.

“Ini kan produk hukum.

Kita butuh kehati-hatian untuk mengeluarkannya,” kata Bambang.

Sampai saat ini pun, Bambang belum berani memastikan kapan POS UN ini akan diterbitkan.

Terkait prosedur pengamanan naskah soal, Bambang menjawab hal itu sudah menjadi tanggung jawab percetakan dan panitia UN di provinsi dan kabupaten kota.  tam

Pelayanan Buruk, Pasien RSD Mardi Waluyo Meninggal  Sambungan hal 1

kegagalan karena ruang operasi RSD Mardiwaloyo terjadi kebocoran saluran air. Operasi kemudian baru dilakukan pada 9 Maret lalu dengan dilakukan pembedahan pada bagian tenggorokan.

“Sebelumnya ibu saya dioperasi pada 9 Maret lalu, namun hasil operasinya gagal dan dilakukan operasi untuk kedua kalinya beberapa hari berikutnya. Untuk pelaksanaan operasinya dilakukan oleh dokter bedah umum, dokter Marsudji,” kata Eny Kasmawati, Kamis (12/3).

Eny Kasmawati menjelaskan selama masa perawatan di RSD milik Pemkot Blitar, keluarga melihat pelayanan di sana lambat dan buruk. Salah satunya adalah saat pasien mengalami gejala yang membutuhkan peran perawat, justru pasien terkesan diberlakukan dengan seenaknya.

“Kami sangat kecewa denganpelayananyangdiberikan, pada saat kami mengeluh mengenai infus macet saja,

perawat tidak bisa membetulkan. Termasuk saat harus membersihkan tenggorokan dengan cara scan, mereka juga tidak bisa,” kesalnya.

Untuk itu pihaknya sangat menyangkan sikap dan cara perawatan di RSD yang cukup megah tersebut yang terkesan sembrono dalam melakukan perawatan terhadap pasien. “Saat itu ibu saya mengalami kejadian sesak nafas yang seharusnya dilakukan penyedotan darah di tenggorokan, namun para perawat terkesan tidak bisa melaksanakan tugasnya secara profesional,” jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi Direktur RSD Mardi Waloyo Kota Blitar drg Christine Herawaty mengatakan jika pihaknya masih akan melakukan croscek atas kejadian ini. Dia mengelak untuk menjelaskan lebih lanjut karena belum mengerti secara penuh penyebab kejadian yang menyebabkan salah satu pasiennya meninggal dunia. “Saya minta waktu ya. Nanti akan saya cek lagi ya,” katanya dengan singkat.  htn

Disiapkan Menjadi Objek Wisata Malam, Gandeng Pihak Ketiga untuk Pengelolaan  Sambungan hal 1

Ia menyebutkan kebutuhan anggaran total untuk mengembangkan Kahyangan Api menjadi objek wisata malam dan mistis mencapai Rp 7 miliar. “Pelaksanaan pekerjaan pengembangan Kahyangan Api akan dilaksanakan bertahap dimulai tahun ini sampai 2018,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan konsep pengembangan objek wisata Kahyangan

Api di areal seluas 4 hektare, dibagi menjadi kawasan inti, yang di dalamnya terdapat api abadi dan kawasan pendukung.

“Kawasan inti mencakup areal seluas 1 hektare, yang nantinya akan dipagar keliling,” katanya.

Kawasan pendukung, lanjut dia, akan dilengkapi pasar tradisional, yang menjual cinderamata, makanan juga barang dagangan lainnya. Mengenai pelaksanaan pengembangan, katanya, saat ini masih proses perencanaan yang dilakukan sebuah

konsultan. “Sesuai jadwal pelaksanaan tender pekerjaan April,” ucapnya.

Sesuai konsep, lanjutnya, agenda objek wisata Kahyangan Api yang bisa dijual untuk wisatawan domestik (wisdom), juga wisatawan manca negara yaitu pengambilan api bersamaan dengan HUT Bojonegoro.

Selain itu, puasa bisu malam hari untuk mengganti baju sejumlah pohon yang dikeramatkan, ruwatan masal, wisuda pesinden dan pergelaran acara

budaya dan kesenian. “Pergelaran budaya dan kesenian dilaksanakan sebulan sekali,” tandasnya.

Ia menambahkan idealnya pengelolaan objek wisata Kahyangan Api dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, juga Perhutani, selaku pemilik kawasan hutan di daerah setempat.

“Pengelolaannya kita tawarkan kepada pihak ketiga, setelah pengembangan objek wisata Kahyangan Api selesai,” katanya, menegaskan. *

UTAMA

12

Jumat Legi, 13 MARET 2015

Sengketa Kelud Masih Mengambang

LINTAS PERISTIWA

Mendagri Masih Pemetaan Ulang Surabaya, Bhirawa Sengketa perebutan hak Gunung Kelud masih mengambang, jika sebelumnya Gubernur Jatim menyerah masalah ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), namun kini justru Mendagri Tjahjo Kumulo menyerahkan masalah ini ke gubernur sambil menunggu hasil musyawarah antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri.

Okupansi hotel bakal kembali bergairah dengan diijinkannya PNS rapat di hotel.

Gubernur Izinkan PNS Rapat di Hotel Surabaya, Bhirawa Pengusaha hotel bisa bernafas lega setelah hampir empat bulan sejak desember 2014 tidak lagi menerima tamu PNS untuk menggelar rapat hotel, setelah adanya revisi SE KemenpanRB No. 11 Tahun 2014 tentang pembatasan pertemuan dan rapat diluar kantor kini bisa dilakukan kembali tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

“Gubernur sudah mengijinkan untuk mengelar rapat dihotel dan instruksi tersebut juga sudah disampaikan kepada seluruh kepala dinas Jatim saat ada pertemuan bersama di kantor Pemprov Jatim selain itu juga kami sudah berkoordinasi dengan Disbudpar terkait izin tersebut,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jatim, M Soleh, Kamis (12/3) kemarin.

Namun instruksi yang diberikan gubernur ini sifatnya masih lisan sehingga masih memunggu SE yang direvisi sehingga pihak hotel memiliki pegangan yang kuat.

Diijinkannya PNS rapat di hotel ini harus memiliki beberapa syarat seperti, jumlah pesertanya banyak sehingga kapasitas ruang rapat yang dimiliki gedung pemerintah tidak mampu untuk menampung jumlah peserta rapat selain itu juga harus ada ijin dari Gubernur..

“Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan rapat dihotel, tapi ini lebih baik daripada tiga bulan sebelumnya yang tidak bisa menerima sama sekali tamu dari sektor pemerintahan. Yang terpenting adalah sudah adanya perubahan sehingga bisnis perhotelan bisa tetap berlangsung,” jelasnya.

Untuk itu PHRI Jatim mengimbau kepada seluruh pengusaha hotel untuk menghubungi dinas-dinas maupun SKPD yang pernah menggelar rapat di hotelnya masing-masing. “Silahkan bagi hotel untuk menawarkan kembali tempat rapatnya di dinas maupun SKPD yang bersangkutan,” katanya. Q riq

‘’Kami (Dirjenkum) masih memetakan, ternyata tidak hanya Blitar dan Kediri yang bersengketa. Masih banyak daerah Tk. II yang batas wilayahnya masih belum diselesaikan dengan baik, tapi kami yakin masalah wialayah Blitar dan Kediri akan selesai dengan cepat,’’ kata Tjahjo Kumulo saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Kamis (12/3).

Ia menekankan jangan mempersoalkan batas wilayah terlebih dahulu namun diutamakan terlebih dahulu masalah bencana alam. Ditemui ditempat yang sama, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengatakan pada saat ada SK Gubernur menetapkan garis berdasarkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal) ‘’Kemudian jadi rebut, maka saya cabut menjadi posisi sebelum ada SK Gubernur. Kemudian kita

serahkan kepada Camat dan Kepala Desa untuk mengambil keputusan. Karena yang tahu batas-batasnya adalah Camat dan Kepala Desa tersebut,’’ kata Gubernur.

Pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu menerangkan meskipun telah diputuskan secara sosiologis seperti itu namun masih belum ada titik temu. ‘’Ada solusi yang disepakati, yaitu tidak sepakat atas keputusan Bakorsutanal akan tetapi diserahkan kepada Mendagri,’’ tambahnya.

Ia menerangkan bahwa keinginan mereka adalah hasil dari keputusan Mendagri dan bukan berdasarkan atas keputusan Bakorsutanal. ‘’Prinsipnya adalah musyawarah mufakat dan bukan menggunakan system teknologi yang kemudian hasilnya diputuskan oleh Mendagri,’’ katanya.

Seperti diketahui Pemprov

Ternyata tidak hanya Blitar dan Kediri yang bersengketa tentang Gunung Keludm masih banyak daerah Tk. II yang batas wilayahnya masih belum diselesaikan dengan baik.

Jawa Timur akhirnya menyerahkan sepenuhnya persoalan sengketa Gunung Kelud terkait batas wilayah antara dua kabupaten, yakni Blitar dan Kediri kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini diputuskan usai me-

lakukan rapat fasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang terletak di kawah/Gunung Kelud. Dan yang terakhir, Gubernur Soekarwo akan melaporkan kepada Mendagri bahwa keputusan Gubernur

Jatim Nomor 188/828/KPTS/ 013/2014 tanggal 11 Desember 2014 dijadikan objek gugatan oleh Kabupaten Kediri di PTUN Surabaya. Dengan daftar register perkara nomor 29/G /2015/PTUN.Sby tanggal 12 Februari 2015. Q dre

Desak Jokowi Keluarkan Inpres untuk Merevisi Regulasi Gula Nasional DPRD Jatim, Bhirawa Carut marut tata niaga gula yang berdampak pada kian terpuruknya nasib petani tebu, membuat ribuan petani tebu di Jatim mengancam akan beralih ke tanaman lain. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh stake holder terkait di Jatim untuk berusaha mencari solusi yang terbaik.

Bahkan DPRD Jatim, Pemprov Jatim, APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), APTRN (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Nasional), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian hingga Komisi VI DPR RI duduk bersama satu meja membahas carut marut tata niaga gula di tengah serbuan gula rafinasi yang dikemas dalam acara Seminar Nasional di gedung DPRD Jatim, Kamis (12/3).

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa yang paling terkena dampak buruknya tata niaga gula adalah Jatim. Sebab, Jatim adalah penyumbang terbesar produksi gula nasional. “Sumbangsih Jatim terhadap produksi gula nasional mencapai 42 % atau 1.260 juta ton / tahun sementara kebutuhan gula di Jatim hanya 450 ribu ton/tahun. Melibatkan sebanyak 537 ribu kepala keluarga atau setara 2,5 juta penduduk, dengan luas areal tanam 219.110 hektar, dan 31 unit Pabrik Gula,” jelasnya.

Sementara penyebab persoalan gula yang tak kunjung tuntas di Jatim, kata Gus Ipul panggilan akrab Saifullah Yusuf dikarenakan mayoritas kondisi pabrik gula di Jatim sudah berusia diatas 100

tahun sehingga produksinya tidak efisien. Padahal Pemprov dan DPRD Jatim sudah berusaha membuat Perda untuk meningkatkan rendemen tebu minimal dikisaran 10 bukan 7 seperti sekarang.

“Karena itu pabrik gula perlu direvitalisasi supaya efisien

dan kualitas tebu petani ditingkatkan supaya rendemennya meningkat. Pemerintah juga perlu memberi jaminan bahwa HPP gula yang sudah ditetapkan dilaksanakan dengan baik agar petani mendapat kepastian dan tidak merugi,” pinta mantan menteri per-

Penyebab carut marutnya gula nasional, salah satunya dikarenakan mayoritas kondisi pabrik gula di Jatim sudah berusia diatas 100 tahun sehingga produksinya tidak efisien.

cepatan daerah tertinggal ini.

Persoalan lainnya, lanjut Gus Ipul, gula petani yang sudah digiling di PG-PG, ngendon di gudang karena tidak bisa terserap pasar. Ini lantaran banyak gula rafinasi import yang merembes ke pasar sehingga gula lokal kalah bersaing. “Sungguh aneh, kebutuhan gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri mamin sekitar 2,7 juta ton / tahun. Tapi ijin import yang dikeluarkan pemerintah mencapai 3,7 juta ton/ tahun,” dalihnya. Senada, Ir Gede Wirasuta Kepala sub Direktorat Tanaman Semusim Kementerian Pertanian mengatakan bahwa harga gula sejak tahun 2014 terpuruk akibat lahan tanam tebu gula nasional menurun 10 % dan semakin banyaknya pendirian pabrik gula rafinasi. Q cty

Bupati Ancam Tutup Minimarket Tak Berizin

Dewan Imbau Wali Kota Surabaya Keluarkan Surat Resmi Antisipasi ISIS DPRD Surabaya memandang bahwa kondisi Kota Surabaya sudah rawan dengan ajaran agama Islam yang pemahamannya mengarah kepada gerakan radikal semacam ISIS. Untuk itu, dewan menghimbau kepada wali kota Untuk segera merapatkan barisan dengan masyarakat dan tokoh agama guna mengantisipasi segala gerakan yang berbau ISIS terutama di tempat pendidikan dengan mengeluarkan surat resmi.

D

itemukannya enam orang warga kota Surabaya yang diduga kuat telah mengikuti gerakan Islam radikal ISIS yang kini posisinya telah tertahan di perbatasan Turki-Suriah, Masduki Toha wakil ketua DPRD Surabaya menyatakan bahwa Kota Surabaya sudah layak dinyatakan sebagai wilayah yang darurat.

“Saya menghimbau kepada Wali kota Surabaya untuk segera mengumpulan seluruh elemen masyarakat dan tokoh agama sebagai upaya preventif terhadap seluruh gerakan radikal ISIS yang ternyata sudah masuk ke Kota Surabaya,” pinta wakil ketua asal FPKB ini.

Tidak hanya itu, Masduki juga meminta kepada Wali kota Surabaya untuk segera membuat surat edaran resmi terkait pencegahan ajaran Islam radikal seperti ISIS,

karena sudah terbukti ada keterlibatan warga kota Surabaya.

“Lha wong soal valentine aja Wali kota bisa mengeluarkan surat resmi soal pelarangannya, masak soal ini tidak, menurut saya justru merupakan keharusan, karena sudah terbukti ada warga kota Surabaya yang diduga kuat terkontaminasi ajaran ISIS,” terang Pembina ANSOR Jatim ini.

Caranya,lanjut Masduki, Memberikan pemahaman yang benar soal makna jihad, kan sebenarnya soal itu, dan diwajibkan kepada seluruh guru agama dan ustad untuk memberikan ajaran yang benar sekaligus pencerahan soal jihad, karena sejatinya jihad itu bukan menghunus pedang yang digunakan untik membunuh sesama

Jombang, Bhirawa Bupati Nyono Suharli Wihandoko meminta Satpol PP tegas dan segera mengambil tindakan untuk menutup minimarket yang tidak mengantongi izin itu jika tetap beroprasi.

Hasil ini menyikapi temuan BPP (Badan Pelayanan Perizinan) Kabupaten Jombang, terkait dengan banyaknya minimarket tak berijin di Kota Santri. ’’Terkait Minimarket tidak memiliki ijin, saya sudah meminta kepada Satpol PP untuk segera melakukan tindakan tegas itu,’’ ujar Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, saat ditemui dalam acara tanam padi bersama tiga pilar kamtibmas di Kecamatan Mojoagung Kamis (12/3) kemarin.

Dikatakan Nyono beberapa waktu lalu, pihaknya sudah meminta kepada petugas penegak

perda itu untuk segera melakukan komunikasi dengan BPP terkait dengan jumlah minimarket yang hingga saat ini masih belum memiliki izin. Dari data tersebut, nantinya dapat digunakan untuk mengambil tindakan. ’’Satpol PP sudah saya minta untuk koordinasi dengan BPP terkait dengan data minimarket yang saat ini bermasalah. Selanjutnya mereka memberikan peringatan kepada para pengusaha minimarket untuk segera melengkapi berkas pengajuan perizinan. Jika di peringatkan satu, dua, tiga kali tidak mengindahkan, ya harus ditutup,’’ imbuh Bupati menambahkan.

Disamping itu, pihaknya lanjut bupati Nyono menambahakan juga meminta BPP untuk segera memberikan data minimarketminimarket illegal tersebut kepa-

da Satpol PP. Sehingga, penegakan perda di Kota Santri ini bisa berjalan dengan lancer. ’’Perizinan juga harus segera memberikan datanya ke satpol PP, mana yang sudah mengajukan namun masih proses, dan mana yang belum sama sekali, sehingga ada kejelasan,’’ pungkasnya.

Sekedar diketahui, data jumlah minimarket di Kabupaten Jombang ada sebanyak 104 minimarket masih belum memiliki izin dari BPP. Ijin itu meliputi Ijin Usaha Bangunan (IMB) yang direkomendasikan dari dari Dinas PU Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan; Surat izin gangguan atau hinder ordonantie (HO) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), serta izin perdagangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas). Q rur

Visitasi Kades ke Desa Sumbergung Tuban

Merintis Batik Menembus Pasar Nasional Masduki Toha

yang tidak sepaham keyakinannya.

“Saya juga berharap agar Wali kota Surabaya segera mengumpulkan seluruh guru agama, ustad dan kepala sekolah, untuk diminta turut mengantisipasi penyebaran ajaran ISIS dengan cara mengawasi secara intensif soal pelajaran agama di sekolahnya,” pungkasnya. Q gat*

Gencarnya pemerintah mempromosikan batik agar di kenal masyarakat internasional menjadi angin segar bagi pengusaha. Apalagi saat ini hampir seluruh provinsi di Indonesia berupaya untuk memasarkan batik dengan corak maupun motif khas daerah.

Salah satu upaya menembus persaingan di bisnis garmen ini, biasanya setiap daerah memilki motif dan corak yang khas agar bisa di kenal oleh konsumen. Selain itu penentuan harga dan kualitas sangat berperngaruh untuk menarik minat pembeli baik dari kalangan ekonomi atas, menengah maupun bawah.

Melihat peluang bisnis ini, beberapa warga Desa Sumbergung Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur saat ini tengah berupaya agar produksinya bisa menembus pasar nasional dan bersaing dengan daerah lain.

Desa yang memiliki luas 229.792 hektar dan terletak tidak jauh dari pusat kota Tuban itu juga memilki motif maupun corak yang tidak kalah dengan daerah lain, diantaranya duri, lung-lungan, namkathe maupun kelabang angkrem. Dulunya batik Sumurgung ini terkenal nama Batik Bongkol yang diproduksi secara manual seperti batik gedong dengan motif cepothot, beton, pari kesit, sido mukti dan lain-lain yang saat ini masih digemari dan dicari oleh kolektor batik. “Sampai sekarangpun masih ada konsumen yang memesan motif batik itu,” kata salah satu pengusaha batik di Desa Sumbergung, H Rusdi saat ditemui diktempat

kerjanya, Kamis (12/3).

Ia mengakui saat ini persaingan di bisnis ini sangat ketat, namun pria yang mengaku sudah belasan tahun menekuni batik ini tetap optimis Batik Sumbergung masih mendapat tempat di hati konsumen. Terbukti hasil produksinya saat ini sudah tersebar di seluruh Pulau Jawa, termasuk Pekalongan maupun Yogjakarta.

Bahkan setiap bulan ia harus melayani pesanan dari Sulawesi, Ternate, Banjarmasin dan beberapa kota di Luar Jawa. “Setiap bulan terjual sekitar 20 ribu lebih kain maupun baju batik,” kat-

anya saat memberikan penjelasan kepada para kepala desa yang melakukan visitasi ke Desa Sumbergung.

Ia berharap pemerintah Tuban bisa memasarkan dan mempromosikan batik Desa Sumbergung ke seluruh Indonesia, karena usaha ini sudah mampu menyerap tenaga kerja. “Secara kualitas dan corak kita tidak kalah dengan daerah lain,” kata Rusdi.

Keberadaan batik Desa Sumbergung ini juga menarik perhatian para kepala desa (Kades) yang saat ini tengah menjalani pendidikan dan pelatihan (Diklat) di Badiklat Jatim. Bahkan saat mereka melakukan visitasi ke daerah tersebut kemarin, Kamis (12/3), beberapa kepala desa mengaku tertarik untuk mengembangkan batik di daerahnya. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Para kades saat melihat proses pembuatan batik tulis dan cap di Desa Sumbergung Kec Tuban.