Harian Bhirawa Edisi 13 Agustus 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Tunjukkan bahwa Lamongan tidak kalah dengan daerah lain dan tetap jaga nama baik Lamongan. Saya juga berharap agar bisa memanfaatkan masa karantina di Surabaya untuk memperdalam pengetahuan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Lamongan Fadeli

Rabu Wage, 13 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

13 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

100 Tim PPKST Pisahkan Nurul-Rahma

 Gubernur H Soekarwo 07.00

Menerima Tamu-tamu di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00

Membuka Diklat PIM II di Badan Diklat Provinsi Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 19.00

Di Ruang Kerja Menghadiri Launching Forum Koordinasi Mitra Pembangunan AIPD di Hotel Pullman

Menko Polhukam dan Menag Apresiasi Pergub Jatim Larang ISIS Pemprov, Bhirawa Upaya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melarang berkembangnya gerakan militan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Jatim dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, dan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

“Pak Menteri Polhukam sangat senang dengan upaya yang kita lakukan. Pak Menteri bilang bagus Pakde untul local wisdom. Ya saya jawab iya Marsekal,” kata Gubernur Soekarwo usai melakukan penandatanganan Pergub Nomor 51

 ke halaman 11

4 Pasal Pergub No 51 Tahun 2014 tentang Larangan ISIS di Jatim Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan larangan keberadaan gerakan ISIS di Jatim karena dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jatim.

Pasal 2

Bahwa berdasarkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka diharapkan agar: (a) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jatim melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di daerahnya masing-masing terhadap keberadaan dan/atau gerakan ISIS. (b) Masyarakat Jatim segera melaporkan kepada aparat apabila mengetahui dan mencurigai adanya gerakan ISIS.

Pasal 3

Aparat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila mengetahui dan/atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan dan/atau gerakan ISIS.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 12 Agustus 2014.

Sumber : Pemprov Jatim

Pemkab Bojonegoro Bantu Dana 50 Lumbung Pangan Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro akan memberikan bantuan dana kepada 50 lumbung pangan masing-masing Rp 20 juta dari APBD 2014 untuk pengadaan gabah, sebagai usaha mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di desa.

“Pemberian bantuan dana Rp 20 juta dari APBD 2014 tersebut untuk memfungsikan lumbung pangan yang sudah terbangun sejak 2009 lalu, selain untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat desa,” kata Kepala Kantor Ketahanan Pangan Pemkab Bojonegoro Agus Haryana, Selasa (12/8).

Nurul Anindya Vina Maulida dan Rahma Anindita Vany Maulida bersama dengan kedua orangtuanya, Selasa (12/8).

Belum Setorkan SPJ Bopda

Dindik Surabaya, Bhirawa Meski telah mendapat teguran lisan dari Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, sebanyak 19 sekolah penerima dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) tetap tak bereaksi.

Hingga Kepala Dindik Surabaya mengambil langkah tegas dengan meluncurkan surat teguran kepada kepala sekolah.

Teguran itu diluncurkan pada 11 Agustus lalu kepada 19 sekolah karena belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOPDA triwulan kedua. Sebanyak 19 sekolah ini terdiri atas 18 SDN dan satu SMP. Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menegaskan sebelum surat teguran ini dibuat secara resmi, pihaknya telah memberikan

Daftar Sekolah yang Belum Menyerahkan SPJ BOPDA Triwulan II

peringatan secara lisan melalui rapat dinas dan pertemuan rutin. Namun sayang, teguran itu tak diindahkan pihak sekolah. Buktinya sampai saat ini sekolah-sekolah tersebut tak juga menyerahkan SPJ ke bidang Pendidikan Dasar (Dikdas)

 SDN Kaliasin VI  SDN Wonorejo VI  SDN Wonorejo V  SDN Wonorejo I  SDN Keputran III  SDN Kedungdoro VI  SDN Kedungdoro V  SDN Dr Soetomo VIII  SDN Dr Soetomo  SDN Percobaan

 ke halaman 11  SDN Krembangan Selatan X  SDN Sawunggaling VIII/289  SDN Sawunggaling VIII/ 338  SDN Ngagel Rejo V  SDN Ngagel Rejo IX  SDN Ngagel I  SDN Jagir I  SDN Tanah Kali Kedinding  SMP Terbuka 12

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Jalan di Atas Bendungan Sutami Retak Sepanjang 70 Meter

Pencairan Prosedural

 ke halaman 11

 ke halaman 11

19 Sekolah Dapat Teguran Dindik Surabaya

 ke halaman 11

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Trenggalek Ali Mustofa akhirnya buka suara terkait kasus yang membelit namanya. Dia menegaskan pencairan anggaran akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Durenan pada 2006 telah memenuhi prosedur administrasi keuangan daerah.

“Saat itu saya selaku ex-officio bendahara umum daerah menyetujui pencairan anggaran untuk akuisisi BPR Prima Durenan karena seluruh persyaratan SPM (Surat Perintah Membayar) telah terpenuhi,” kata Ali Mustofa kepada wartawan, Selasa (12/8).

Klarifikasi tersebut disampaikan Ali, menyusul

danang/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Tim Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo Surabaya melakukan pemisahan bayi kembar siam dari Banyuwangi Nurul Anindya Vina Maulida dan Rahma Anindita Vany Maulida di Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) RSUD dr Soetomo, Rabu (13/8) ini. Sebanyak 100 tim PPKST yang terdiri dari tim bedah anak, bedah anestesi, anestesi, toraks kardiovaskuler, bedah plastik, bedah saraf, radiologi, patalogi dan anatomi, instalasi rawat intensif dan reanimasi, keperawatan, forensik, farmasi dan lainnya siap melakukan operasi pemisahan.

Ketua Tim PPKST RSUD dr Soetomo Surabaya dr Agus SpA (K) mengatakan sebelumnya tim PPKST memutuskan untuk memisahkan Nurul dan Rahma pada 21 Juni lalu. Setelah melihat kondisi bayi tidak baik maka rencana pemisahan itu dibatalkan.

cahyono/bhirawa

Jalan menuju Bendungan Karangkates ditutup sementara oleh PJT I Malang.

Kab Malang, Bhirawa Bendungan Sutami atau lebih dikenal dengan Bendungan Karangkates yang berada di Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang saat ini mengalami keretakan sepanjang 70 meter.

Akibatnya jalan beraspal di atas bendungan yang biasa dibuat jalan umum bagi masyarakat setempat, kini ditutup sementara.

Sekretaris Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta (PJT) I Malang Ulie Mospar Dewanto membenarkan jika jalan beraspal di atas Bendungan Sutami kini telah mengalami keretakan sepanjang 70 meter, dengan kedalaman 1,5 meter. Sementara panjang bendungan 820 meter. Meski terjadi

 ke halaman 11

November, Kuota BBM Bersubsidi Terancam Habis Jakarta, Bhirawa Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan akan habis pada November 2014. Kondisi tersebut dipastikan akan membuat pusing pemerintahan baru pada Oktober mendatang. Kenaikan harga BBM bersubsidi bakal ditempuh pemerintahan baru sebagai solusi.

Pengamat energi, Kurtubi menjelaskan bahwa pemerintah baru harus segera memfokus-

kan kerjanya pada sektor energi yaitu mengenai konsumsi BBM bersubsidi. “Volume subsidi sekarang saja sudah dikunci APBN-P di 46 juta kiloliter dan November akan habis.

Pertamina kalau jual di atas kuota nggak dibayar negara,” kata Kurtubi kepada wartawan saat acara Diskusi Rountable Kebijakan BBM Subsidi di Gedung Sarinah Thamrin Jakarta, Selasa (12/8).

 ke halaman 11

Kembalikan Mobdin, Kuswanto Ingin Temantemannya Ikut Jejaknya DPRD Jatim, Bhirawa Jika sebagian anggota DPRD Jatim masih malas mengembalikan inventarisasi berupa mobil dinas, laptop dan rumah dinas khusus untuk pimpinan DPRD Jatim, tidak demikian dengan Ketua Fraksi Hanura Damai Jatim Kuswanto. Pria yang juga pengusaha ini rencananya akan mengembalikan mobdin (Rabu 13/8) ini ke Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Jatim.

“Bukan kami sok. Tapi ini sebagai bentuk tanggungjawab saya sebagai anggota dewan yang jabatannya akan berakhir pada 31 Agustus nanti. Dan saya mengucapkan

 ke halaman 11

Gulat Pathol di Tuban

Lama Vakum, Pemkab Sibuk Cari Bibit Baru untuk Lestarikan Tradisi Masyarakat nelayan Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik peninggalan zaman Majapahit. Mereka biasa menyebutnya dengan Gelut Pathol atau yang lebih umum dikenal dengan nama gulat nelayan pesisir Tuban.

Khoirul Huda, Kabupaten Tuban

Ali Mustofa

Sentil..  Terungkap anggota KPPS coblosi surat suara  Tergantung pesanan  Bupati MKP janji tingkatkan gaji guru PAUD  Setelah direalisasi, imbangi dengan kualitas kinerja  Masyarakat bangga didik anak di pesantren  Tak hanya kaya pengetahuan, juga kaya hati

Konon Gelut Pathol merupakan sebuah sayembara yang digelar untuk mencari para pendekar yang jago berkelahi untuk menjaga pelabuhan Tuban dari serangan perompak atau bajak laut. Namun karena perkembangannya jarang dijumpai perompak akhirnya oleh warga pesisir, Gelut Pathol dijadikan permainan yang kemudian berkembang menjadi olahraga tradisional.

Olahraga Gelut Pathol lebih mirip bela diri Sumo asal Negara Jepang. Namun bedanya bila Sumo dimainkan pemain bertubuh gemuk berbobot di atas dua kuintal, seba-

liknya pemain atau pesumo-pesumo dalam Gelut Pathol dilakukan masyarakat nelayan.

Pertandingan Gelut Pathol digelar di tempat yang sangat sederhana, hanya menggunakan alas hamparan pasir laut dan karung-karung sebagai pembatas arena. Uniknya lagi, setiap pertandingan gelut selalu diiringi dengan musik gamelan yang terdiri dari gendang, gong, dan seruling sebagai penyemangat pemain yang sedang bertanding.

 ke halaman 11

khoirul huda/bhirawa

Gulat Pathol, salah satu tradisi nelayan khas Tuban terakhir dimunculkan dalam sebuah even pada Agustus 2008 lalu. Pemkab Tuban akan menghidupkan tradisi unik ini kembali.

SURABAYA

2

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Bikin Aturan Pengetatan Penjualan Mihol di Tingkat Pengecer Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan aturan ketat terkait peredaran minuman beralkohol sebagai realisasi koreksi Perda minuman berlakohol (minhol) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Aturan ketat tersebut berkaitan dengan diperbolehkannnya pedagang eceran termasuk took modern(mini market dan supermarket ,red) untuk menjual minuman beralkohol. Setiap pedagang eceran akan diwajibkan untuk menyediakan tempat khusu dengan pengawasan ketat pada barang dagangan berupa minuman beralkohol.

Dikatakan Maria Theresia Eka Rahayu (Yayuk)Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Surabaya, bahwa Pemprov Jatim merevisi pasal 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Mihol yang diajukan Panitia Khusus (Pansus).

“Sebelumnya, di pasal ini menyebutkan bahwa, yang bisa menjual minhol adalah distributor dan penjual langsung. Namun, pemprov menambahkan lagi dengan pengecer. Sehingga, pengecer bisa menjual minhol. Pengecer adalah pelaku usaha yang menjual minhol dalam kemasan. Ini

termasuk Alfamart, Indomart, Hypermart dan supermarket-supermarket yang lain, untuk itu dalam pelaksanaannya tetap akan kami batasi peredarannya.

Misalnya, penjual harus memberi tempat tersendiri bagi minuman beralkohol yang dijual,” katanya.

Ditambahkan Yayuk bahwa minhol yang dijual, dilarang ditempatkan bercampur dengan minuman lain yang tidak beralkohol. Ketentuan lain yang mengikat adalah, kasir yang melayani penjual mihol ini juga harus berbeda dengan kasir yang lain.

Pembeli juga tidak boleh sembarang orang. Kasir harus menyeleksi pembeli. Sebab, yang bisa membeli mihol harus minimal berusia 21 tahun. Disamping itu, pelaku usaha ataupun kasir toko harus memberi sosialisasi tentang dampak-dampak meminum mihol.

“Konsep awal kami pengecer tidak masuk sebagai pihak yang bisa menjual minuman beral-

kohol. Tapi karena ada penambahan dari pemprov, maka kami harus mengikuti. Jika kami tidak mengikuti revisi itu, maka Raperda ini bisa dibatalkan pemprov,” terangnya.

Dijelaskan juga oleh Yayuk bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengawasan dan kontrol terhadap semua toko modern yang ada di Surabaya.

Jika ditemukan ada toko modern yang menjual minhol tanpa mengikuti aturan yang dipersyaratkan, pihaknya akan menjatuhkan sangsi.

“Sangsi itu bisa berupa teguran hingga penutupan. Semua mengacu pada jenis pelanggaran yang dilakukan toko modern ini.

Namun, sangsi penutupan bisa dijatuhkan ketika toko modern yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap sebagian besar persyaratan yang ditetapkan. Kami berharap raperda ini segera disahkan sebelum jabatan anggota dewan yang sekarang berakhir. Minggu-minggu ini revisi raperda ini akan kami serahkan ke dewan,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Blegur Prijanggono Ketua Pansus Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minhol mengaku kecewa karena pelarangan penjualan mihol di toko modern

merupakan upaya melindungi generasi muda dari dampak buruk minhol.

“Harusnya Pemkot juga bersikap tegas seperti penutupan lokalisasi, karena kejahatan seks dan prostitusi tumbuh subur akibat bebasnya penjualan mihol, jika sudah dikembalikan ke kami (Pansus-red) maka kami akan tetap mempertahankan usulan kami agar toko modern seperti minimarket dilarang menjual minuman beralkohol, karena hasil penelusuran kami mendapati banyak pemuda dan pemudi yang sudah mulai berani mabuk di sejumlah toko-toko modern ini terutama saat hari sabtu malam minggu, apa Gubernur tidak peka dengan fenomena ini,” terangnya.

Menurut Blegur posisi Raperda Minhol yang diakuinya telah selesai pembahasannya ditingkat Pansus dan telah diserahkan kepada Pemrpov Jatim sudah menjadi domain pemkot Surabaya untuk tetap bertahan dengan draft Raperda yang diselesaikan yakni tanpa klausal pengecer.

“Sesuai PP 22 tahun 2012, domain peredaran minuman beralkohol menjadi wewenang Bupati, Walikota, Gubernur dan Gubernur DKI (Jakarta), artinya

KETENTUAN TERKAIT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TINGKAT PENGECER 1.Dilarang ditempatkan bercampur dengan minuman lain yang tidak beralkohol.

2.Kasir yang melayani penjual mihol ini juga harus berbeda dengan kasir yang lain.

3.Pembeli juga tidak boleh sembarang orang. Kasir harus menyeleksi pembeli. Sebab, yang bisa membeli mihol harus minimal berusia 21 tahun.

4. Disamping itu, pelaku usaha ataupun kasir toko harus memberi sosialisasi tentang dampak-dampak meminum mihol karena kami sudah membahasnya kini sudah menjadi kewajiban pemkot Surabaya untuk tetap mempertahankan jika ada koreksi dari pihak Pemprov,” ujar Blegur Ketua Pansus Raperda Minhol DPRD Surabaya.

Diceritakan oleh Blegur jika saat dirinya mempertanyakan langsung via ponselnya kepada Himawan Kabag Hukum Prov Jatim terkait revisi Raperda Minhol yang kembali mencantumkan pengecer, dikatakan bahwa Perda tidak boleh menghilangkan hak pengecer, sehingga klausal pengecer di Perda Minhol tetap harus dicantumkan.

“Kami sempat bertanya langsung soal dasar dicantumkannya klausal pengecer di Raperda Minhol sebagai koreksi Pemprov Jatim ke Pak Himawan, dan

Sefraksi dengan Hanura, Nasdem Incar Pimpinan Komisi

PANGGUNG BIROKRASI

Jaring Bakat Anak Indonesia, MNCTV Gelar Idol Junior Surabaya, Bhirawa Setelah sukses menggelar Indonesian Idol dalam beberapa musim, kini Fremantle Media bekerjasama dengan MNC TV menggelar kompetisi pencarian bakat untuk anak yang bertajuk Indonesian Idol Junior. Program talent search ini nantinya bisa diikuti oleh anak-anak Indonesia mulai usia 5 hingga 13 tahun Untuk Surabaya sendiri, MNCTV menggelar ajang pencarian bakat bertajuk “Audisi Indonesian Idol Junior 2014” di Balai Kartika Surabaya pada 13-14 Agustus 2014. Selain di Surabaya Town Square (Sutos) yang dikhususkan bagi pengunjung yang ingin menyalurkan bakatnya atau disebut dream box.

Managing Director MNCTV Nana Putra, mengatakan ajang pencarian bakat ini dikhususkan bagi anak-anak usia 5 sampai 13 tahun yang memiliki potensi atau bakat.

“Audisi di beberapa kota besar di Indonesia dilakukan sejak Juli 2014. Program ini terus berupaya untuk memberikan tayangan menarik dan berkualitas untuk seluruh anggota keluarga,” katanya.

Ia mengatakan audisi ini dibagi menjadi dua tahapan yakni “Small Audition” dan “Big Audition”. Untuk “Small Audition” telah berlangsung di Makassar pada 5 Juli 2014, Yogyakarta 13 Juli, Ambon 13 Juli, Bandung 19 Juli, dan Banjarmasin 20 Juli.

Untuk “Big Audition” akan berlangsung di Surabaya 13-14 Agustus, Medan 19-20 Q cty Agustus, dan Jakarta 30-31 Agustus.Q

trie diana/bhirawa

General Check Up

Wakil ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Suyanto saat menjalani tes kesehatan atau “general check up” di gedung DPRD Surabaya Selasa (12/8).Kegiatan ini untuk mendeteksi adanya penyakit para anggota dewan dan upaya tindakan pencegahan maupun pengobatan.

Tahun Depan PNS dan TNI/Polri Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan

Eks Dewan Dapat Tali Asih DPRD Surabaya, Bhirawa Sebagai penghargaan atas pengabdiannya, Sekretariat Dewan Kota Surabaya (Sekwan) telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk anggota dewan periode tahun 2009 – 2014 sebagai dana ‘tali asih”. Nilainya bervariasi karena disesuaikan dengan masa kerjanya, tetapi untuk yang mengabdi penuh selama 5 tahun akan mendapatkan dana 10 juta rupiah per anggota.

Anggota DPRD Surabaya periode 2009 – 2014 yang masa bhaktinya akan berakhir pada tanggal 24 Agustus mendatang, telah disiapkan dana penghargaan saat purna tugas dengan sebutan tali asih.

Hal ini dibenarkan M. Afgani Wardana Sekretaris DPRD Surabaya, usai mengikuti Rapat Paripurna yang mengungkapkan bahwa pemberian tali asih kepada para anggota dewan legal karena karena memiliki landasan hukum.

“Legal, dan ada payung hukumnya.

Namanya tali asih,” ujarnya. Senin Q gat (11/8/14).Q

dijawab bahwa Perda tidak boleh menghilangkan hak pengecer, inikan lucu dan kacau, artinya Gubernur tidak peka dengan fenomena yang terjadi jika dikaitkan dengan nasib generasi muda kita saat ini, siapa yang bisa menjamin bahwa pengawasan ketat akan bisa dilakukan jika toko modern tetap diberikan kesempatan untuk menjual minhol, karena justru ini yang menjadi target Perda ini,” ceritanya.

Blegur juga meyakini bahwa pencantuman kembali klausal pengecer dalam Raperda minhol sangat mencurigkan dirinya karena diakuinya bahwa selama ini pihaknya (Pansus red) memang selalu dihubungi bahkan didatangi oleh sejumlah perwakilan kelompok pengecer naQ gat mun dihindarinya.Q

m ali/bhirawa

Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Rizani Uaman (kiri) ketika menyampaikan cinderamata ke pihak Rektorat Unair.

Surabaya, Bhirawa Pegawai Negeri Sipil(PNS) serta TNI Polri bakal diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah. Kebijakan ini akan berlaku efektif pada 1 juli 2015 mendatang.

Terkait hal tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur berencana mengintensifkan sosialisasi

program jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri.

Salah satu sosialisasi program jaminan sosial tersebut dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim kepada ratusan dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Selasa(12/8).

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim Rizani Usman, berdasarkan aturan dari

pemerintah, PNS atau aparatur pemerintahan sipil, baik di pusat maupun daerah, akan resmi mendapatkan program jaminan sosial mulai 1 Juli 2015.

“Ada dua program jaminan sosial yang akan didapat PNS, yakni Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selama ini, PNS tidak pernah terlindungi oleh dua program jaminan sosial tersebut, kecuali Jaminan Kesehatan melalui Askes (sekarang bernama BPJS Kesehatan),” ucap Rizani.

Selain PNS, lanjut Rizani, jaminan sosial serupa juga akan diberikan kepada anggota TNI dan Polri, serta pejabat daerah seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota, kemudian anggota DPR/ DPRD, dengan pembayaran premi ditanggung pemerintah melalui dana APBN/APBD. “Jadi, mulai Juli 2015, akan ada tambahan jutaan peserta baru BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan PNS, anggota TNI/Polri dan pejabat daerah serta wakil rakyat. Untuk menghadapi pemberlakuan program tersebut, kami terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan keQ ma pada peserta,” ujarnya.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Meski pelantikan dan sumpah jabatan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 kurang dua minggu tepatnya 31 Agustus 2014, namun perebutan posisi ketua komisi mulai ramai diperebutkan.

Menariknya, Partai Nasdem yang dalam Pileg lalu mendapatkan empat kursi dan berencana bergabung dengan Hanura sudah mentargetkan mendapatkan satu kursi pimpinan komisi.

Ketua Dewan Penasehat Partai Nasdem Jatim, Hasan Aminudin mengaku pihaknya sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan Sekjen DPP Partai Nasdem, Dossy Iskandar terkait pembentukan fraksi di DPRD Jatim di Jakarta beberapa waktu lalu.

Akhirnya disepakati untuk dibentuk partai gabungan antara Nasdem dan Hanura dengan nama Fraksi Nasdem Nurani Rakyat (NNR) Jatim. ‘’Yang pasti kami sudah melakukan komunikasi dengan Pak Dossy maupun Pak Gatot Sutantra (Wakil Ketua DPD Hanura Jatim) terkait dengan penggabungan fraksi. Tapi yang jelas kami sudah sepakat mentargetkan meraih posisi pimpinan dewan di komisi,’’tegas mantan Bupati Kabupaten Probolinggo, Selasa (12/8).

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Jatim yang dihubungi secara terpisah mengaku pihaknya belum mengetahui persoalan tersebut. Namun terlepas dari itu semua, pihaknya mendukung penuh penggabungan kedua partai tersebut. ‘’Saya kira tidak ada masalah penggabungan tersebut. Apalagi hal ini sudah dilakukan sejak Pilpres lalu,’’tambahnya dengan suara datar.

Terpisah, Wakil Ketua DPW PPP Jatim menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan Partai Hanura soal pembentukan fraksi. Apalagi hal ini menjadi kewenangan penuh partai. Namun biasanya komunikasi dilakukan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan DPRD Jatim yang baru periode 2014-2019.

Terlepas dari itu semua, pembagian posisi pimpinan komisi bahkan berlangsung ramai. Ini karena masing-masing partai mentargetkan meraih kursi pimpinan sebanyak-banyaknya. Begitupula dengan Partai Nasdem Nurani Rakyat yang dipastikan meraih sulit mendapatkan kursi pimpinan komisi tetap ngotot untuk mendapatkannya. ‘’Untuk Partai Nasdem Nurani Rakyat sepertinya sangat kesulitan meraih kursi pimpinan dewan. Kalaupun ada pasti hanya posisi Wakil Ketua Komisi. Selebihnya sangat sulit karena fraksinya tidak utuh,’’tegas sumber resmi di dewan Q cty yang menolak namanya disebutkan.Q

Atasi Kekeringan di Jatim, PMI Siapkan 19 Tangki Ikut menanganai dampak kekeringan yang mulai melanda beberapa daerah, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur siap menyalurkan 19 tangkinya untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut.

“Pada dasarnya kami siap mendistribusikan bantuan tangki air bersih yang berkapasitas 6 ribu liter untuk disalurkan ke masyarakat di daerah yang membutuhkan termasuk di daerah-daerah terpencil,”ungkap Sekretaris PMI Jawa Timur Drs Djoni Irianto MMT, Selasa (12/8).

Ia menambahkan, menghadapi kekeringan tahun ini memang di luar prediksi karena masa kekeringan biasanya di bulan Juli akan tetapi saat ini mundur hing-

ga Agustus. “Tapi kami sudah mempersiapkannya seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi nantinya kalau ada permintaan dari PMI Kab/Kota kami tinggal menyalurkan saja,” terangnya.

Sedangkan sampai saat ini masih ada dua daerah yang membutuhkan bantuan tangki air dari PMI yakni dari Lumajang dan Ngawi.

“Dua daerah yang sudah minta didistribusikan tangki air dan menurut data

kami untuk tahun 2012 kemarin ada sekitar 14 daerah yang membutuhkan dan di tahun 2013 ada sekitar 12 daerah, tapi untuk tahun ini mungkin juga bisa bertambah,”katanya.

PMI juga bekerjasama dengan BPBD Kab/Kota untuk menentukan titik lokasi mana yang terlebih dahulu di distribusikan air bersih.

“Setiap hari kami hanya bisa melayani empat rate jadi bisa melayani sekitar empat titik daerah saja dan untuk kebutuhan air bersihnya bisa disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut,”jelasnya.

Bantuan operasional tang-

ki ini juga hanya bisa digunakan bagi Kab/Kota yang membutuhkan minimal dua minggu dan maksimal satu bulan. “Semua biaya operasional ditanggung PMI salahsatunya untuk untuk pembelian air PDAM,” katanya.

Selain itu ia berharap bagi PMI Kab/Kota yang membutuhkan tangki bisa menghubungi PMI Provinsi sehingga bisa segera disalurkan. “Saat ini beberapa tangki masih ada di gudang PMI yang berada di Gresik, jadi bagi mereka yang membutuhkan tangki tersebut bisa langsung diberangkat,”haQ riq rapnya.Q

PMI Jatim siapkan 19 tangki untuk mengatasi kekeringan di daerah-daerah yang membutuhkan air bersih.

ist

SURABAYA

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Hadapi AEC 2015, Jatim Bentuk Pokja Ketenagakerjaan Siapkan Tiga Program Aksi Pemprov, Bhirawa Menghadapai pemberlakukan Asean Economy Communty (AEC) atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN tahun 2015 mendatang, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ketenagakerjaan.

Tujuan terbentuknya pokja adalah mempersiapkan langkah-langkah kebijakan, regulasi dan program percepatan di semua sektor yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dengan koordinator Wakil Gubernur Jawa Timur.

Seluruh pokja dari SKPD ini nantinya bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi sesuai lingkup tugas dengan melibatkan stakeholder terkait, mulai instansi vertikal, organisasi profesi, asosiasi, BLK, lembaga pelatihan swasta dan lainnya.

“Terbentuknya Pokja di provinsi dan kemudian di kab/kota menjadi langkah agar Jawa Timur dapat memanfaakan peluang secara optimal untuk mengisi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal serta sebagai upaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim,” kata Kadisnakertransduk Jatim, Dr H Edi Purwinarto, Selasa (12/8).

Menurutnya, dengan diberlakukannya AEC atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN tahun 2015 nantinya, mobilitas tenaga kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja terampil yang memenuhi standar kompetensi dan profesional.

Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan khususnya di Jawa Timur masih ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan pengakuan kompetensi kerja yang mengakibatkan masih rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda.

“Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja dan persaingan pasar global yang membutuhkan tenaga kerja profesional berbasis knowledge, skill, attitude (KSA) ditambah keterampilan sosial (social skill),” katanya.

Edi menambahkan, permintaan khusus bagi dinas yang membidangi ketenaga-

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melakukan penandatangan kerjasama antara Pemprov Jatim dengan STAIN dan Kopertais Wilayah IV Surabaya, di Ruang Bhinaloka Adhikara, Selasa (12/8).

Lagi, Pemprov Beri Bantuan Pendidikan ke 1.150 Guru Madin Pemprov, Jatim Pemprov Jatim kembali memberikan bantuan pendidikan beasiswa kepada 1.150 orang guru madrasah diniah. Total hingga sampai saat ini pemprov telah memberikan beasiswa kepada 8.700 guru madin untuk menempuh pendidikan tinggi.

Kerjasama ini ditandai dengan dilakukan penandatanganan antara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dengan Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

Selain itu dutandatangani pula perjanjian kerjasama antara Pemprov Jatim dengan 34 Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tentang program peningkatan kualitas guru madin tahun 2014, di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Selasa (12/8).

“Program ini sudah dimulai sejak 2006 lalu dan telah menyentuh sebanyak 8.700 orang guru madin.

Dari jumlah itu, yang sudah lulus S1 sebanyak 4.340 orang guru. Tiap tahun program pro rakyat ini akan terus kita gerakkan,” kata Pakde

Karwo—sapaan lekat Gubernur Soekarwo.

Menurut dia, program beasiswa S1 ini diberikan kepada para guru madin dengan lama kuliah delapan semester. Total anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp9,6 miliar yang diambilkan dari APBD Provinsi Jatim.

“Tujuan program ini untuk meningkatkan mutu guru atau pendidik yang ada di lingkungan madrazah diniah. Sebab, bila mutu pengajarnya sudah ditingkatkan dan pengetahuannya bertambah, otomatis anak-anak didiknya pun akan berkualitas dan menjadi baik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo memaparkan, pada 2015 mendatang adalah menjadi titik awal berlakunya AFTA (Asean Free Trade Area). Dengan berlakunya AFTA ini, maka semua arus barang maupun jasa yang mau masuk dan keluar Indonesia tidak bisa dibendung oleh siapapun.

Oleh karena itu, lanjutnya, guna membendung atau menghalau guruguru luar yang akam masuk ke Jatim, maka guru-gurunya uta-

manya guru madin harus ditingkatkan dulu pengetahuan dan wawasan serta pendidikannya.

Setelah itu, katanya, semua pihak harus duduk bersama baik dari kalangan pendidikan, pemerintahan maupun legeslatif dan LSM, untuk berbicara bersama guna merumuskan peraturan atau undangundang guru/pendidikan. Dimana, didalamnya menerangkan apa saja yang menjadi kriteria guru yang akan masuk ke Jatim.

Selain itu, dalam pemberlakuan AFTA 2015 nanti, ada tiga hal yang harus dicermati dan disiapkan oleh seluruh komponen yang ada di Jatim. Yakni, masalah ekonomi, kedua masalah sosial budaya dan yang ketiga adalah masalah politik.

Sementara itu, Ketua Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya yang juga Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof Dr H Abdul A’la mengatakan, hubungan kerjasama antara Pemrov Jatim dengan PTAIS dan PTAIN di Jatim ini telah terjalin dengan baik sejak 2006 lalu. Waktu itu, Pakde Karwo masih menjabat sebagai SekQ iib daprov Jatim.Q

Jelang HUT RI

RAGAM INFO

Polda Jatim Siap Bubarkan ISIS di Jawa Timur Polda Jatim, Bhirawa Merebaknya kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Jawa Timur, membuat Polda Jatim bersikap tegas dengan membubarkan keberadaan ISIS di Jatim. Tak hanya itu, jajaran Polda Jatim juga melakukan pencegahan masuknya kelompok ISIS di Jatim.

Diterangkan Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, dengan disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan ideologi dan gerakan ISIS pada Selasa (12/8).

Polda Jatim siap meback up sepenuhnya tentang pencegahan kelompok ISIS yang masuk dan menyebar di wilayah Jawa Timur.

“Guna mencegah masuknya ideologi ISIS di Jawa Timur, Polda Jatim beserta jajaran melaksanakan tiga kegiatan dari Polri yang berkaitan dengan pencegahan masuknya kelompok ISIS di Jatim,” terang Awi Setiyono kepada wartawan, Q bed Selasa (12/8).Q

Sebanyak 6.731 Napi dan Tahanan Diusulkan Mendapat Remisi Hari Ini Siswa SD/MI Surabaya Ikuti Tes Calistung

Surabaya, Bhirawa Jelang HUT Kemerdekaan RI ke 69, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Jawa Timur mengusulkan pemberian Remisi (pengurangan masa pidana) kepada 6.731 narapidana (napi) dan tahanan di Jatim.

Remisi yang berisi pengurangan hukuman antara satu(1) sampai dengan enam(6) bulan ini, diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim kepada total 15.677 napi dan tahanan yang ada. Data jumlah keseluruhan napi dan tahanan itu, terhitung mulai per 10 Agustus 2014.

Kepala Kantor Wilayah Kum HAM (Kakanwil Kum HAM) Indro Poerwoko mengatakan, jelang HUT Kemerdekaan RI ke 69, Kanwil Kemenkumhan Jatim mengusulkan remisi terhadap beberapa napi dan tahanan. Remisi ini merupakan hak dari para napi dan tahanan yang berada di

Rumah Tahanan maupun di Lembaga Permasyarakatan.

“Terjadi penurunan usulan remisi dari tahun lalu yang mencapai 17 ribu napi dan tahanan.

Sedangkan di tahun ini remisi di usulkan kepada 6 ribu lebih napi dan narapidana. Sebab, jumlah napi dan tahanan tahun lalu lebih banyak dari sekarang,” tegas Indro tanpa menyebut pasti jumlah tahanan dan napi tahun lalu, Selasa (12/8).

Sedangkan untuk napi teroris, Indro menjelaskan bahwa dirinya memberi usulan remisi kepada 15 napi di Lapas Klas I Surabaya di Porong, 8 napi teroris di Lapas Malang, 2 napi teroris di Lapas Kediri dan 3 napi teroris di Lapas Pamekasan. Terkait diterima atau tidaknya remisi itu, Indro mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengetahui hal tersebut.

Ditambahkan Indro, dari jum-

lah 6.731 napi dan tahanan di Jatim, sebanyak 295 napi diusulkan langsung bebas secara murni. Namun, terkait kejelasan kebebasan secara murni ini, pihak Kanwil Kemenkumham Jatim hanya bisa mengusulkan dan yang memutuskan disetujuhi atau tidakkah usulan itu adalah pusat.

“Kami hanya sekedar mengusulkan ke 295 napi ini bebas murni. Namun, hasil akhirnya kami tetap serahkan kepada pusat,” tegas Indro.

Menurut Indro, pemberian remisi pada napi dan tahanan akan dilakukan oleh Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf pada tanggal 14 Agustus sesok. Nantinya juga akan dilakukah penyerahan surat keputusan kepada para Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) baik Karutan maupun Kalapas se Jatim yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo.Q bed

HTI Minta SBY Kirim Pasukan ke Palestina Surabaya, Bhirawa Banyaknya korban meninggal ibu dan anak akibat serangan Israel membuat Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Jatim mengambil sikap. Kemarin (12/8), MHTI Jatim menyatakan

kerjaan untuk membuat program aksi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong sektor ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Selain itu, perlu diinventarisir dasar hukum yang dapat dipakai untuk meminimal dampak dan langkah-langkah kebijakan serta program strategisnya.

Untuk itu, lanjut Edi, ada tiga program aksi yang sangat mendesak dilakukan kab/kota setelah membentuk Pokja. Pertama, bersama stakeholder lainnya, untuk membuat kurikulum, pelatihan dan standarisasi kompetensi khususnya jabatan-jabatan yang sudah termasuk dalam nota saling pengakuan MRAs. Kedua, mengembangkan dan mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja melalui aktivitas pengembangan jejaring pasar kerja secara online, job fair, magang dan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta pembinaan wirausaha dan padat karya produktif.

Ketiga, membina keberadaan Tenaga Kerja Asing untuk seluas-luasnya guna meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja dengan mengacu pada Permenakertrans Nomor 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing serta Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang tatacara penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Seperti diketahui, jelasnya, diberlakukannya AEC atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN tahun 2015 sudah disepakati yang diwujudkan dalam bentuk nota saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangements (MRAs) di antara anggota ASEAN. Profesi dan jabatan yang sudah diakui dalam MRAs antara lain liberalisasi sektor jasa, meliputi jasa perhubungan udara, eASEAN, kesehatan, dan pariwisata, jasa logistik, jasa arsitektur, jasa akutansi, kualifikasi survei, praktisi medis dan Q rac praktisi gigi.Q

sikap agar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil inisiatif untuk memprakarsai negaranegara Islam untuk segera mengirimkan 500 tentara untuk membantu Palestina. ‘’Kita ingin Indonesia men-

jadi motor atau pengerak bagi negara-negara lain untuk membantu Palestina,’’ kata Anggota DPP MHTI Nida’ Saadah di Surabaya.

Nida’ mengatakan, saat ini Palestina membutuhkan bantuan rill dalam mem-

perkuat pertahanan di Jalur Gaza. Jika dilihat pertahanan Palestina tidak sekuat pertahanan Israel yang didukung peralatan tempur canggih. Dengan pengiriman bantuan tentara dari negara-negara Islam dapat

memperkuat sistem pertahanan warga Palestina. ‘’Jika dihitung setiap negara mengirimkan 500 tentara maka total pasukan yang terkumpul sebanyak 25 ribu (total dari 50 negeri muslim, Q dna red),’’ ujarnya.Q

Guru Juga Dites Calistung

Dindik Surabaya, Bhirawa Tes baca, tulis dan menghitung (Calistung) di Surabaya mulai digelar hari ini, Rabu (13/8). Pada hari pertama ini Hari ini , sebanyak 42.804 siswa kelas IV dari 850 SD/ MI akan memulai tes dengan materi membaca dan menulis. Sedangkan ujian menghitung akan dilaksanakan pada hari kedua, Kamis(14/8).

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Eko Prasetyoningsih mengatakan, semua soal-soal yang akan diujikan hari ini telah disiapkan di masing-masing kecamatan. Sekolah akan mengambil soal-soal tersebut pagi hari menjelang ujian dimulai.

“Ini merupakan Tes Kemampuan Dasar (TKD) untuk mempersiapkan siswa SD/MI mulai belajar abstrak.

Karena selama di kelas 1-3 mereka hanya belajar hal yang kongkrit saja,” kata Eko saat ditemui di Kantor Dindik Surabaya, Selasa (12/8).

Eko menjelaskan, untuk memulai pelajaran bersifat abstrak, siswa akan kesulitan jika belum benar-benar menguasai materi calistung ini. Sehingga, tes ini dibuat untuk mengukur kemampuan siswa. Jika dinilai masih kurang, maka perlu dilakukan pembinaan intensif.

“Semestinya pembelajaran calistung ini sudah selesai di kelas tiga paling akhir. Kalau ternyata siswa masih belum menguasai, maka harus dicari tahu apa kesulitannya,” tegas Eko. Apakah dimungkinkan ada remidi bagi siswa yang nilainya rendah? Terkait hal ini, Eko memastikan tidak akan mengulangi tes serupa. Sebab, hasil tes hanya akan menjadi bahan evaluasi sekolah dan guru kelas. Selain itu, tes ini juga tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas.

Dalam tes kali ini, siswa diberi waktu selama 90 menit untuk menjawab 40 soal membaca dan menulis.

Sedangkan untuk menghitung sebanyak 30 soal dengan waktu yang sama. Untuk soal membaca, siswa akan diminta untuk memahami dan menguraikan maksud Q tam bacaan.Q

Antisipasi Penyebaran Virus Ebola

Bandara Juanda Gunakan Pemindai Panas Tubuh Pemerintah Indonesia telah menganjurkan agar setiap bandar udara yang di Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing (WNA) . Terutama mereka yang melakukan kunjungan ke negara yang terjangkit endemic Ebola, seperti Afrika Utara.

Terkait hal ini Terminal 2, Bandara Juanda telah melakukan pemeriksaan atas WNA secara ketat dengan pemeriksaan suhu tubuh. KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Wilayah kerja Juanda Surabaya, menggunakan alat Thermal Body Scaner (Pemindai Panas Tubuh). Pemeriksaan ini wajib dijalani oleh setiap WNA yang melakukan kunjungan.

Menurut salah satu staff KKP yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan jika KKP Juanda sampai saat berita ini diturunkan belum menemukan WNA dan WNI yang di duga terjangkit Ebola.

“Kita terus melakukan pemantauan terhadap WNA yang baru mendarat, sebelum mereka mengambil bagasi para WNA dan WNI tersebut diwajibkan untuk

melakukan pemindaian panas tubuh. Apabila keadaan WNA dan WNI tersebut mengalami panas melebihi dari 38.5 derajat celcius, maka WNA tersebut wajib masuk ruang Isolasi yang telah kami sediakan,” jelas wanita berkerudung tersebut, Selasa (12/8) kemarin.

Ia melanjutkan, WNA yang mengalami panas tubuh diatas normal maka akan dilakukan pemantauan dan pemeriksaan. Apabila jika WNA tersebut belum kunjung membaik, dan memiliki nyeri, demam berkepanjangan maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang siap melayani WNA atau WNI yang di-

pastikan terkena Ebola.

“Ketika kami melakukan pemeriksaan tetap menggunakan SOP (Standart Operasional Procedure) yang telah kami tetapkan. Seperti saat kasus MERSS (Middle East Respiratory Syndrome), dimana masyarakat positif MERSS, maka diwajibkan masuk ruang isolasi,” ujarnya.

Ciri-ciri dari orang yang terjangkit Ebola seperti muntah, diare, sakit badan, pendarahan dalam dan luar, dan demam. Tingkat kematian berkisar antara 50% sampai 90%. Masa inkubasinya dari 2 sampai 21 hari, umumnya antara 5 Q wil sampai 10 hari.Q

wil/bhirawa

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan wilayah kerja Juanda Surabaya, yang melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing yang masuk melalui Terminal 2 Bandara Juanda dengan pemindaian panas tubuh.

OPINI

4 Tajuk

Waspada Dolly Alih Profesi KAWASAN pelacuran Dolly sudah ditutup berdasarkan hukum dan kepatutan sosial kemanusiaan. Tetapi sebagian mucikari (dan preman gurem) tidak ingin usaha haram-nya hilang secara mudah. Karena itu Pemerintah Daerah (Pemprop dan Pemkot Surabaya) tak boleh menyerah terhadap gertakan dan kebebalan mucikari maupun preman. Pemerintah perlu ekstra waspada terhadap alih profesi, terutama berkedok rumah hiburan karaoke serta panti pijat.

Lokalisasi pelacuran wajib ditutup selamanya, karena nyata-nyata melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Diperlukan kerja lebih keras pemerintah dengan melibatkan aparat keamanan untuk menegakkan hukum. Diperlukan tindakan lebih tegas. Jika pelacuran di Dolly dibuka kembali, pemerintah dan aparat keamanan bisa dituntut secara hukum karena dianggap pembiaran.

Melegalkan pelacuran sama saja dengan merestui tindak pidana lain seperti perampokan dan perjudian. Begitu pula kedok usaha hiburan wajib diwaspadai lebih ketat. Bilamana perlu, kawasan sekitar kampung Jarak tidak di-izin-kan untuk usaha hiburan dan panti pijat siang maupun malam.

Perizinan yang sudah ada bisa dibatalkan atau dicabut.

Toh hasilnya (sebagai pajak) tidak berarti jika dibanding PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya yang sudah mencapai Rp 3,5 trilyun.

Pemerintah Kota Surabaya berwenang merevisi Perwali tentang RHU (Rumah Hiburan Umum). Sebab, beberapa RHU karaoke nyata-nyata menjadi “metamorfosa” lokasi pelacuran. Selain perzinahan yang dilarang dalam KUHP, lokasi pelacuran juga nyaris identik dengan human trafficking, perdagangan orang. Banyak undang-undang yang dilanggar oleh lokasi pelacuran, diantaranya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selama 20 tahun terakhir, prostitusi makin tumbuh subur, berkedok hiburan. Prostitusi dijadikan “magnet,” lalu bersimbiose dengan peredaran obat-obat terlarang psikotropika dan miras. Harus diakui, sungguh tidak mudah menutup lokalisasi prostitusi yang terlanjur menjamur. Banyak pihak berkepentingan secara ke-ekonomi-an usaha haram. Termasuk di dalamnya praktik money laundry (pencucian uang).

Banyak pengusaha busuk menanamkan saham dari uang haram di sekitar lokalisasi prostitusi. Hasilnya, dari uang haram menjadi uang “abu-abu.” Seolah-olah menjadi uang halal, karena lokalisasi prostitusi dianggap legal. Syukur, dengan pencerahan pemikiran (dan moralitas) aparat yang makin baik, pembubaran tempat prostitusi tidak memperoleh pembelaan aparat.

Pusat hiburan dan rekreasi seks komersial di gang Dolly, sudah tutup, sejak Jumat 20 Juni 2014. Ini prestasi tersendiri Pemerintah Daerah. Pusat maksiat perzinahan itu selama ini tidak pernah diinginkan oleh masyarakat. Namun dulu selalu dibela oleh Muspida Kota Surabaya. Gang Dolly (dan wisma seks komersial sekitarnya) secara rutin memberi setoran haram kepada aparat mulai tingkat kelurahan sampai ke atasan yang jauh.

Kawasan prostitusi bisa dipastikan menjadi pusat segala penyakit sosial masyarakat. Juga penyakit kelamin, sampai yang paling fatal berakibat de-generatif. Namun sebagian pengamat sosial (yang menyimpang) memiliki pandangan lain. Yakni, bahwa penutupan lokalisasi pelacuran bisa berakibat penyebaran penyakit kelamin (terutama AIDS dan HIV) menjadi tidak terkontrol. Itu pasti paradigma paling menyimpang.

Rata-rata pelacur juga tidak menyadari ancaman penyakit kelamin sejak dini. Banyak yang tidak biasa memakai kondom sejak awal berprofesi. Juga banyak penyakit yang ditimbulkan tergolong sangat menular dengan cepat, serta berdampak efek domino sangat fatal. Sudah banyak ibu rumahtangga baik-baik, tiba-tiba terdeteksi menyandang HIV, tertular dari suaminya.

Syukur, penutupan lokalisasi pelacuran di Jawa Timur telah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi. Khususnya terhadap warga masyarakat kampung Jarak dan Girilaya. Sedangkan pelaku bisnis prostitusi disertai pembinaan dan bantuan permodalan. Mantan PSK bisa berprofesi lain secara bermartabat dan lebih mulia. Misalnya tata-rias, tata-boga, tata-busana, kuliner, atau laundry. Bukan usaha karaoke dan panti pijat. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Batasi BBM Tanpa Sengsarakan Si Miskin MASALAH penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selalu menjadi perhatian, khususnya di akhir tahun. Menjelang tutup tahun, konsumsi BBM bersubsidi biasanya sudah mendekati kuota yang tersedia. Kuota BBM subsidi untuk 2014 hanya 46 juta KL. Tapi ada tanda-tanda, konsumsi terus meningkat dan berpotensi menguras kuota sebelum waktunya.

Catatan PT Pertamina (Persero), konsumsi solar bersubsidi pada periode Januari-Juli 2014 mencapai 9,12 juta KL atau 60 persen dari kuota BUMN tersebut sebesar 15,16 juta KL. Untuk premium bersubsidi, realisasi konsumsi sampai 31 Juli 2014 sebesar 17,08 juta KL atau 58 persen dari kuota 29,29 juta KL. Jika tidak dilakukan pengendalian, Pertamina memerkirakan konsumsi solar bersubsidi akan habis pada 30 November dan premium pada 19 Desember 2014.

Dengan kondisi berbahaya itu, pemerintah melakukan langkah pengendalian BBM subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pengendalian BBM bersubsidi telah diatur BPH Migas melalui surat edaran kepada penyalur BBM bersubsidi, yakni PT Pertamina, PT AKR Corporindo Tbk, dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

Migas meminta waktu penjualan solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi hanya pukul 08.00 hingga 18.00 mulai Senin (4/8). Langkah selanjutnya ialah menghentikan penjualan premium di sedikitnya 24 SPBU di jalan tol.

Penyaluran solar bersubsidi ke nelayan-nelayan pun turut diatur. Penjualan solar bersubsidi akan difokuskan kepada para nelayan dengan bobot kapal kurang dari 30 gross ton. Saat ini, solar bersubsidi dijual seharga Rp5.500 per liter, sedangkan solar nonsubsidi dijual dengan harga Rp 12.800 per liter. Adapun Pertamina Dex dijual seharga Rp 13.150 per liter.

Harga BBM memang dilematis. Jika tidak disubsidi sama sekali, maka pemerintah akan banyak memiliki dana triliunan rupiah yang bisa dipakai untuk membangun berbagai sarana dan prasarana, membantu orang miskin, atau meningkatkan fasilitas kesehatan khususnya untuk orang miskin.

Fakta menunjukan bahwa pengguna langsung dari BBM bersubsidi ini adalah kalangan menengah. Banyak suara muncul agar BBM bersubsidi dihapus saja, tapi usulan ini tampaknya mengabaikan fakta lain bahwa jutaan masyarakat kita masih miskin.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

Penguatan SDM Menuju 2030 “Cara berpikir yang mengatakan kekayaan bangsa adalah minyak, gas, dan tambang adalah cara berpikir penjajah kolonial. Kekayaan terbesar sebuah bangsa yang sesungguhnya adalah manusianya” (Anies Baswedan)

A

DA sejumlah tujuan yang ingin dicapai Indonesia pada 2030 mendatang. Harapan tersebut biasa diistilahkan dengan Visi Indonesia 2030. Isinya antara lain, keinginan untuk menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan GNP per kapita US $ 18 ribu dan jumlah penduduk 285 juta jiwa.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan sehingga kemandirian tercapai. Termasuk, proyeksi untuk bisa mengekspor FEW (food, energy, and water) ke seluruh penjuru dunia. Hasrat lain adalah mewujudkan hidup modern yang merata ditandai dengan masuknya Indonesia dalam 30 besar terbaik di skala indeks pembangunan manusia dunia.

Setidaknya ada empat poin yang bisa menjadi modal penting negeri ini. Di samping Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi geo ekonomi-politik yang kondusif dan variasi kultur nusantara adalah penopang utama.

Tapi ada satu hal yang digarisbawahi Anies, Rektor Universitas Paramadina. Pria yang pada 2008 disejajarkan majalah politik AS Foreign Policy dengan Noam Chomsky, Al Gore, dan Lee Kuan Yew sebagai 100 World Public Intellectuals itu yakin jika harta terpenting Indonesia adalah SDM. Apa yang dikemukakan salah satu dari World’s 20 Future Figure versi Majalah Foresight 2010 itu tidaklah berlebihan. Logikanya, apakah mungkin tiga modal lain dapat tereksplorasi tanpa SDM? Bukankah di masa lalu Indonesia dijajah habis-habisan karena lemahnya SDM padahal tiga modal utama lain relatif baik?

Presiden maupun wakil presiden baru yang terpilih nanti mesti memiliki rencana kerja yang jelas dan mendetail terkait pengelolaan SDM. Khususnya, tena-

adalah upaya mengarahkan generasi muda agar lebih bertanggungjawab terhadap masa depan dirinya dan negara. ga ahli. Dari bidang Jadi, dalam sepuapapun mulai politik, luh atau lima belas ekonomi, seni, budaya, tahun mendatang, industri, teknologi, bibit-bibit dari bedan lain sebagainya. ragam bidang sudah Bibit unggul dari siap pakai. Sehingga Oleh: segala bidang mesti pada 2030, cita-cita Rio F. Rachman dicari dan diarahkan Indonesia dapat disesuai kompetensinya. gapai. Pendidikan Lantas, diberi stimuitu seyogyanya tidak lan agar fokus dan berkembang terfokus pada akademis semata. pengetahuan serta abilitasnya.

Namun juga perkara mentalitas.

Digelontor bea belajar baik dalam Mentalitas dan pola pikir maupun luar negeri. Tidak boleh tentang nasionalisme tergolong terputus di tengah jalan. utama. Para generasi muda mesti Maka itu, rencana untuk cinta tanah air dan tidak takut pengembangan generasi penerus dengan bangsa lain. Tidak renini harus terukur. Mulai dari dah diri. Siap berkorban untuk jangka waktu pembinaan, hingga bangsanya. Yang terpenting,

Kecintaan pada tanah air harus dimasukkan dalam ruh para pemuda. Sehingga saat sudah pintar dan punya wawasan global, mereka akan lebih memilih membangun bangsanya meskipun ditawari jadi direktur pabrik asing. Mereka akan lebih memilih membangun laboratorium farmasi di Indonesia daripada menerima tawaran jadi pengelola produsen obat di Jerman, Inggris, atau negara lain di Eropa. kapan mereka harus menciptakan sesuatu dan berkontribusi pada negara. Ada semacam kontrak pada para penerima bea belajar.

Sebagai contoh, seorang yang suka ilmu matematika, bakal didanai pendidikannya. Namun, setelah sepuluh atau lima belas tahun, dia harus berkontribusi untuk negara. Adapun bentuk kontribusinya, bisa disesuaikan dengan bidang dan kondisi lokalitas orang tersebut. Mungkin dia membuat sekolah matematika atau membuat hasil penelitian yang aplikatif bagi masyarakat.

Menuntut kontribusi nyata bukanlah sistem pemaksaan atau pemasungan kreatifitas. Ini

semangat berkompetisi dan ogah berleha-leha perlu ditanamkan.

Dengan demikian, uang rakyat yang disalurkan dalam bentuk bea belajar atau beasiswa bisa tepat sasaran dan tidak mubadzir.

Kecintaan pada tanah air harus dimasukkan dalam ruh para pemuda. Sehingga saat sudah pintar dan punya wawasan global, mereka akan lebih memilih membangun bangsanya meskipun ditawari jadi direktur pabrik asing. Mereka akan lebih memilih membangun laboratorium farmasi di Indonesia daripada menerima tawaran jadi pengelola produsen obat di Jerman, Inggris, atau negara lain di Eropa.

Pendidikan intelektualitas dan

mental nasionalisme amat diperlukan untuk membawa bangsa keluar dari kondisi tak menentu.

Bukankah dulu Bung Hatta dan kawan-kawannya, para pendiri negeri ini, juga menuntut ilmu sebanyak-banyaknya hingga negeri Belanda? Untuk kemudian kembali membawa kemerdekaan untuk bangsanya.

Pemda Bisa Berperan Sementara pemerintah pusat menyiapkan strategi penguatan SDM melalui APBN dan program konkretnya, pemerintah daerah bisa mengambil peran. Misalnya, dengan melakukan komunikasi pada perusahaan-perusahaan yang peduli dengan pendidikan.

Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat mulai menjalin koordinasi dengan para pemilik modal. Tujuannya, agar para pengusaha berkenan menyalurkan Corporate Social Responsibility atau pengabdian sosial perusahaannya dalam bentuk beasiswa. Penerima beasiswa nantinya tidak perlu membalas jasa perusahaan secara langsung.

Namun, mesti “membayar” dengan pengabdian di masyarakat.

Semua pihak, baik pemda, perusahaan atau penyalur beasiswa, dan penerimanya pasti memperoleh manfaat nyata. Pemda mendapat manfaat karena sudah berhasil membuat terobosan yang memberdayakan masyarakatnya.

Penyalur beasiswa merasa bangga karena sanggup mencetak para intelektual yang siap mengabdi di masyarakat. Sedangkan penerima beasiswa mendapat kesempatan belajar dengan leluasa dan baik di bidang kegemarannya. Untuk kemudian menebar bibit kesuksesan di tengah masyarakat.

Apa yang dijelaskan di atas hanya salah satu contoh langkah kongkret yang dapat diambil. Pasti banyak alternatif lain bagi pemda untuk dapat berperan melakukan penguatan SDM. Untuk merealisasikannya, tidak perlu menunggu gelontoran dana dari APBN dan program dari pemerintah pusat.

Penulis adalah mahasiswa S2 Media dan Komunikasi Univeristas Airlangga.

Membangun KRPL Perkotaan dengan Sistem Hidroponik “TEKNOLOGI pertanian hidroponik yang semakin berkembang sekarang ini, memungkinkan masyarakat yang tinggal di perkotaan bisa memproduksi sayuran sendiri dan tersedia dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu” Kebutuhan masyarakat akan sayuran segar yang bebas pertisida semakin meningkat, khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan. Keterbatasan lahan di perkotaan menjadi kendala bagi masyarakat perkotaan untuk bisa memproduksi sayuran sendiri, sedangkan kebutuhan konsumsi sayuran semakin banyak.Jalan pintas yang diambil untuk bisa mendapatkan sayuran segar yang benar-benar bebas pestisida adalah membeli sayuran segar di supermarket, walaupun harganya cukup mahal, tetapi sayuran tersebut ada jaminan bebas pestisida.

Teknologi pertanian yang semakin berkembang sekarang ini, memungkinkan masyarakat yang tinggal di perkotaan bisa memproduksi sayuran sendiridan tersedia dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu. Salah satu teknologi tersebut adalah hidroponik, yaitu sistem bercocok tanam tanpa tanah.

Di daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas dan sudah berupa bangunan, dapat diciptakan suatu kawasan pertanian dengan sistem tanam hidroponik. Dengan kesadaran masyarakat perkotaan yang tinggi akan sayuran segar yang bebas pestisida tersebut, sumberdaya manusia dan pekarangan yang tersedia dapat dioptimalkan untuk membangun Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Perkotaan. Rumah Pangan Lestari adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.

Skalanya bisa mulai dasa wisma,

RT, RW, gang, mauatau pupuk yang Oleh : pun sampai keludiperlukan oleh rahan.

Yoso Susriarto tanaman dapat Salah satu upaya kita atur, konsumuntuk membangun si air relatif lebih KRPL Perkotaan sedikit, tidak ada dengan mengintengulma dan tumbusifkan pemanfaatan pagar hidup, han pengganggu yang mencuri tepi jalan, di sekitar fasili tas persediaan air/nutrisi. umum (balai RT/RW, sekolah, Karena sistem hidroponik rumah ibadah, dll), lahan tertidak menggunakan tanah, maka buka hijau, serta pengembangan media tanamnya menggunakan pengolahan dan pemasaran hasil. bahan selain tanah baik yang orPrinsip dasar KRPL Perkotaanganik maupun anorganik. Bahanadalah pemanfaatan pekarangan bahan media tanam/tumbuh yang yang ramah lingkungan dan organik bisa menggunakan arang dirancang untuk ketahanan dan sekam, cocopeat, serbuk kayu, kemandirian pangan. Selain unakar pakis, vermikulite dan laintuk menyediakan pangan/sayuran lain. Sedangkan bahan anorganik segar yang bebas pestisida, KRPL bisa menggunakan spons, perlite, juga dapat menjaga kelestarian clay granular, rockwool, kerikil dan keasrian serta meningkatkan pasir, batu bata, batu apung, pendapatan dan kesejahteraan kerikil zeolit, hydroton dan lainmasyarakat perkotaan apabila lain. produksi pangan tersebut berTeknik-teknik yang digunakan lebih. dalam sistem hidroponik antara

Untuk menekan biaya, bercocok tanam dengan hidroponik bisa menggunakan barang-barang bekas, misalnya gelas dan botol air mineral, bekas ember plastik, styrofoambekas bungkus buah, dan lain-lain.

Tetapi bila ada biaya bisa menggunakan paralon PVC, talang plastik, gully dan berbagai media yang bisa menyimpan maupun mengalirkan nutrisi.

Hidroponik (Hydroponic) berasal dari kata Yunani yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang artinya daya. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Hidroponik dikembangkan pertama kali di Amerika pada tahun 1900-an.

Beberapa kelebihan sistem hidroponik antara lain hidroponik dapat menghemat tempat, meminimalkan masalah yang berhubungan dengan pertanian, penyakit yang berasal dari tanah tidak akan menyerang karena bertanam hidroponik tidak menggunakan tanah, nutrisi

lain Floating (rakit apung), wick system, Nutrient Film Technique (NFT), Aeroponic, Fertigasi, dan lain-lain. Pada prinsipnya, teknik hidroponik menggunakan teknik larutan nutrisi/pupuk statis dan teknik larutan nutrisi/pupuk mengalir.

Nutrisi/pupuk yang digunakan dalam bercocok tanam hidroponik mempunyai peran yang sangat penting, karena media tanam yang digunakan tidak mempunyai unsur hara. Unsur hara tersebut diperoleh dari nutrisi yang dilarutkan di dalam air tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhati-

kan dalam berhidroponik antara lain pH larutan nutrisi, suhu larutan nutrisi dan kecukupan sinar matahariserta ketersediaan nutrisi yang terlarut di air. Ketersediaan larutan nutrisi tersebut harus dijaga agar kebutuhan tanaman untuk tumbuh tidak mengalami kekurangan atau kelebihan. Dalam berhidroponiksecara berkala harus melakukan pengecekan dengan menggunakan TDS/EC meter, pH meter maupun termometer. Apabila berlebihan atau kekurangan, maka perlu dilakukan penyesuaian agar pertumbuhan tanaman bisa optimal.

Untuk menekan biaya, bercocok tanam dengan hidroponik bisa menggunakan barang-barang bekas, misalnya gelas dan botol air mineral, bekas ember plastik, styrofoambekas bungkus buah, dan lain-lain. Tetapi bila ada biaya bisa menggunakan paralon PVC, talang plastik, gully dan berbagai media yang bisa menyimpan maupun mengalirkan nutrisi.

Membangun KRPL di perkotaan dengan sistem hidroponik, memerlukan manajemen dan kesadaran dari semua pihak agar benar-benar bisa memproduksi sayuran, baik sayuran daun maupun sayuran buah serta buah segar seperti melon, semangka.

Produksi hidroponik tersebut dapat di konsumsi sendiri maupun di jual apabila produksinya melimpah sehingga ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan membangun KRPL Perkotaan dengan sistem hidroponik.

Pemerintah memegang peranan penting untuk terciptanya KRPL Perkotaan tersebut. Mengingat teknologi hidroponik ini belum dikenal masyarakat luas, maka perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan hidroponik ini agar masyarakat bisa melakukan kegiatan tersebut secara mandiri maupun berkelompok.

Komunitas Hidroponik Surabaya (KHS).

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Staf Ahli Bupati Gresik Dipanggil Kejaksaan Gresik, Bhirawa Setelah lama redah, raibnya uang Koperasi Karya Dharma Pemkab Gresik sebesar Rp8 miliar kini mulai memanas lagi. Ini setelah Staf Ahli Bupati Gresik, Langu Piningara dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik untuk dimintai keterangan, kemarin.

Pemeriksaan dilakukan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dari pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Langu yang mantan Kepala Kasda Pemkab Gresik diperiksa sebagai pihak pelapor. Dia diperiksa penyidik Pidsus, Roy Ardian. ‘’Ya saya memang telah dipanggil kejaksaan sebagai pihak pelapor,’’ kata Langu, Selasa (12/8).

Dikatakan Langu, dugaan korupsi uang iuran anggota Koperasi Karya Dharma terungkap pada Sptember 2012 lalu. Saat itu, beberapa anggota koperasi mempertanyakan kelangsungan koperasi yang berdiri sekitar 90-an. Karena tak ada laporan pertanggung-jawaban pengurus, akhirnya potongan iuran anggota dihentikan.

Karena dari 2008 hingga 2012 tak ada kejelasan laporan uang potongan gaji sekitar 600 PNS di lingkungan Pemkab Gresik yang menjadi anggota koperasi, akhirnya September 2012 dilaporkan ke Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan Kejari Gresik. Bahkan, sempat diperiksa namun tenggelam. Kini Kejari Gresik mengungkap kembali dugaan korupsi Rp8 miliar itu.

Langu mendapat surat panggilan dari penyidik Kejari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Baru, kemarin Senin (11/8) pihaknya diperiksa secara intensif. ‘’Saya diperiksa terkait laporan dugaan korupsi uang iuran wajib anggota Koperasi Karya Dharma. Uang yang terkumpul di koperasi merupakan uang potongan gajinya dari Rp2.500 hingga sebesar Rp15 ribu,’’ terangnya.Q eri

Aneh, Mustasyar Ikut Pleno PKB Sidoarjo, Bhirawa Tiga calon Ketua DPRD Sidoarjo dari FKB, Selasa (12/8) menjalani uji kelayakan di kantor DPP PKB di Jakarta, ketiganya berdasarkan ranking 1sampai 3 yakni Abdul Kholik, Nur Ahmad, Sulamul Hadi Nurmawan.

Tiga nama ini sudah didrop dari atas untuk dibawa ke rapat pleno tanfid dan syuriah yang kemudian menetapkan mereka sebagai calon dari FKB yang diusung sebagai ketua DPRD. Siapapun yang ditunjuk DPP harus dikawal segenap elemen FKB untuk menjadi ketua DPRD. Anggota DPRD terpilih 20142019, Dhamrony Chudlori mengatakan, mekanismenya setelah dipilih DPP maka surat penetapan itu dikirimkan ke

DPC PKB yang lantas menyerahkan ke keputusan itu ke sekretariat DPRD mengingat jabatan ketua DPRD menjadi milik PKB. Siapapun yang dipilih DPP, menurutnya, dia adalah kader terbaik PKB. Dalam rapat pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPC PKB Sidoarjo Saiful Ilah itu sempat terjadi tari ulur mekanisme pemilihan calon pimpinan. Sejumlah anggota yang hadir termasuk unsur Mustasyar, di Gedung Jl Airlangga itu, me-

minta agar calon pimpinan dipilih melalui voting. Ada juga anggota yang mengusulkan jika calonnya adalah yang masih menduduki jabatan sebagai pimpinan di DPRD Sidoarjo.

Informasi yang dihimpun, sebelum pemilihan dilakukan, ada sejumlah nama yang beredar di kalangan anggota rapat yang dianggap mampu menduduki kursi pimpinan.

Yakni Abdul Kholik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Nur Achmad Syaifudin sebagai Ketua Komisi C, Achmad Amir Aslichin sebagai Ketua Fraksi PKB dan Sulamul Hadi Nurmawan sebagai anggota Komisi B. Tarik ulur mekanisme itu akhirnya ditengahi Saiful Ilah

yang juga menjabat sebagai Bupati Sidoarjo itu. Bupati yang akrab disapa Abah Ipul ini akhirnya memilih jalan aklamasi. Abah Ipul memilih tiga nama yakni Abdul Kholik, Nur Achmad Syaifudin dan Sulamul Hadi Nurmawan yang kemudian disetujui anggota.

Tak ayal, nama Achmad Amir Aslichin yang merupakan anak kandung Abah Ipul ini terpental dari kursi persaingan.

Abah Ipul mengatakan, ketiga nama itu langsung diserahkan ke DPP PKB untuk dilakukan fit and proper test. Nantinya tugas DPP yang akan menentukan satu nama yang dianggap kompeten untuk menduduki kursi ketua DPRD. ‘’Nantinya tugas DPP. Kita hanya memberikan

Bupati MKP Janji Tingkatkan Gaji Guru PAUD Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) prihatin dengan kondisi kesejahteraan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Mojokerto. Dari informasi yang dikumpulkan, guru PAUD hanya mendapat gaji Rp50 ribu hingga Rp100 ribu perbulan. ‘’Saya sangat prihatin dengan kesejahteraan guru PAUD. Padahal mereka sangat berjasa dalam menyiapkanan membimbing generasi masa depan,’’ ujar Bupati MKP ketka menggelar halalbihalal bersama 1.160 guru PAUD se Kab Mojokerto di Pendopo Graha Maja Tama pemkab Mojokerto, Selasa (12/8) kemarin.

Dihadapan ribuan guru PAUD itu, MKP serius memperhatikan kondisi lembaga PAUD, mulai dari sekolahnya, kurikulumnya maupun kesejahteraan guru-guru PAUD. ‘’APBD tahun 2015 akan kita alokasikan honor guru PAUD bisa naik menjadi Rp200 ribu per bulannya,’’ janji MKP disambut tepuk tangan ribuan guru PAUD. Selain itu, Bupati MKP juga menjanjikan alokasi anggaran seragam untuk guru-guru PAUD se-Kab Mojokerto.

Semua itu merupakan bagian dari komitmen dibidang pendidikan. Terutama pendidikan bagi anak usia dini.

MKP menguraikan, kecerdasan maupun perilaku anak-anak berawal dari pendidikan di usia dini karena pembentukan otak dimulai pada usia emas yakni 2 hingga 5 tahun. Dia mencontohkan kedisiplinan warga Singapura.

Dia mengutip pernyataan Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang mengatakan bahwa pembentukan etika kedisiplinan berawal dari pendidikan kedisiplinan di usia dini. Q kar

nama,’’ jelasnya.

Bagaimana dengan aturan Pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menentukan mekanisme pimpinan dewan? Menurut Abah Ipul penetuan pemilihan ketua dewan melalui pemilihan hanya dilakukan di DPR RI. Sedangkan untuk DRPD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masih menggunakan suara terbanyak partai. ‘’Jadi kami tetap memperoleh jatah ketua,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kholik mengaku siap mengikuti uji kelayakan yang akan dilakukan di Jakarta. Dia mengungkapkan, jika aturan MD3 memang hanya berlaku di pusat saja. ‘’Saya siap fit and proper tes,’’ jelasnya.Q hds

Bupati Ancam Tutup Galian C

2015, Pasar Krian Diambilalih Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Kerjasama BOT (Build Over Transver).Pemkab Sidoarjo dengan CV Avila Prima dalam mengelola Pasar Krian akan berakhir tahun 2015. Belum diketahui apakah perusahaan yang sudah kolaps ini akan mengajukan permohonan perpanjangan BOT Kadis Pasar Pemkab Sidoarjo, Ir Dian Wahjuningsih, Selasa (12/8) siang di kantornya, membenarkan, kerjasama BOT selama 25 tahun itu sudah berakhir 2015. ‘’Saya tak tahu tanggal dan bulannya, tetapi sepertinya pertengahan tahun depan. Saya sudah melaporkan perihal ini ke pimpinan,’’ jelasnya.

Belum ada pemberitahuan pimpinan, apakah Avila Prima akan mengajukan permohonan perpanjangan. Namun pihaknya sudah mulai melakukan langkah antisipasi untuk menata pasar paska pelimpahan pasar itu ke Dinas Pasar.

Dian mengaku heran, dengan bentuk kerjasamanya karena walaupun dalam pengelolaan Avila Prima, tetapi Pasar Krian ini sejauh ini dikelola Dinas Pasar.

Hanya sewa stan pedagang dilakukan dengan Avila Prima, bukan dengan Dinas Pasar. Karena itu setelah Pasar Krian nanti sepenuhnya pengelolaan dibawah Dinas Pasar, akan dilakukan pembenahan yang menyangkut konfirmasi pengguna (pedagang) stan berakhir masa sewanya 15 tahun. Selanjutnya kerjasama sewanya langsung berhubungan dengan Dinas Pasar.

Dalam lima tahun ke depan, menurut Dian, belum dilakukan pembenahan konstruksi bangunan. Baru setelah itu pihaknya akan menata fisik pasar.

Bangunan yang ada akan dimanfaatkan dulu sampai nanti lima tahun nanti dilakukan renovasi-renovasi.Q hds

5

ali/bhirawa

Para pendamping PKH di Kab Sidoarjo melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Rumah Tangga (RT) Sangat Miskin (SM) penerima PKH.

836 RT Sangat Miskin Lulus PKH Sidoarjo, Bhirawa Kab Sidoarjo telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 sampai tahun 2014.

Dalam resertivikasi atau evaluasi PKH pada tahun 2007 lalu, dari sebanyak 4.153 Rumah Tangga (RT) Sangat Miskin (SM) yang jadi sasarannya, ada sebanyak 836 RTSM yang dinyatakan lulus karena sosial ekonominya meningkat.

Menurut Kabid Sosial Dinsosnakertrans Sidoarjo, Wiyono SH MSI, menyampaikan 836 RTSM yang dinyatakan lulus masing-masing berada di Kec Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Krian dan Balongbendo.

Wiyono menjelaskan, PKH dikeluarkan Kementrian Sosial dalam rangka memutus

kemiskinan. Orang tua boleh miskin, tetapi kesehatan dan pendidikan anak akan tetap dijaga. ‘’PKH dilakukan oleh pemerintah agar tercipta generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas,’’ ujar Wiyono, disela-sela melakukan rapat koordinasi pendamping PKH di Sidoarjo, Selasa ( 12/ 8) kemarin.

Di Sidoarjo, bantuan yang dikeluarkan Kementerian Sosial untuk membiayai kegiatan PKH di Sidoarjo tiap tahunnya, menurut Wiyono, berkisar mulai dari Rp5 miliar hingga Rp7 miliar. Sejak dimulai tahun 2007 lalu, kini penerima PKH di Sidoarjo sudah merata pada semua kecamatan atau 18 kecamatan. Jumlah RTSM nya mencapai sekitar 7 ribuan

lebih.

Syarat RTSM yang bisa diikutkan dalam PKH sebagai bantuan terpadu uang tunai ini,kata Wiyono, syaratnya harus ada ibu hamil, ada balitanya dan ada anak usia sekolah SD sampai SMP. Rakor PKH, kata Wiyono, tiap tahun dilakukan dua kali.

Ini dilakukan supaya tahu ada kendala apa dalam pelak sanaan PKH. Misal pada bidang kesehatan atau pendidikan. Sehingga bisa ditindaklanjuti untuk mencari solusinya.

Menurut Wiyono, yang menyelesaikan masalah dalam PKH adalah pendamping PKH. Jumlah pendampingnya di Sidoarjo ada sebanyak 45 orang. Setiap orang pendamping PKH membawahi kurang lebih 250 RTSM.Q ali

Dispenduk Masih Produksi Empat Ribu KTP Secara Manual Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto ternyata masih mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara manual. Jumlah KTP sistem lama itu diproduksi lebih dari empat ribu keping dalam kurun waktu awal Januari hingga Agustus tahun ini.

Menurut Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Ikromul Yasak, Selasa (12/8) kemarin, proses pencetakan KTP manual ini dilakukan ditengah-tengah berlakunya KTP elektronik (EKTP). Hingga kini, jumlah cetak

KTP manual sebanyak 4.632 keping, hampir setiap hari melayani permohonan KTP. ‘’Alasan permohonan pembuatan KTP secara manual itu, ujar Yasak, karena adanya KTP hilang, KTP pemula, pindah alamat dan perubahan status.

Secara aturan memang diperbolehkan mencetak KTP secara manual karena alasan-asalan,’’ tambah Yasak.

Yasak menambahkan, perpanjangan masa berlaku KTP manual (non-elektronik) sampai akhir Desember 2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 112

kariyadi/bhirawa

Petugas Dispendukcapil Kota Mojokerto melakukan pendataan E-KTP bagi pemilik KTP pemula.

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional. Permintaan KTP secara manual hampir setiap hari selalu ada.

Yasak mengakui, yang menjadi ganjalan, perpanjangan masa berlaku KTP non-elektronik Dispendukcapil terpaksa menanggung hutang pada rekanan. Pasalnya seluruh biaya proses KTP manual harus ditanggung Dispendukcapil sendiri. ‘’Karena sebelumnya perpanjangan KTP manual hingga Desember 2013, maka tak ada anggaran untuk penyediaan dana pengadaan. Tapi karena awal Januari lalu turun Perpres Nomor 112 tahun 2013, maka untuk pengadaan cetak KTP ini, masih hutang pada rekanan,’’ kilah Yasak.

Untuk menyelesaikan tanggungan hutang itu, pihaknya mengajukan anggaran dalam P-APBD 2014 untuk biaya cetak KTP manual Januari – Desember 2014. Diajukan Rp50 juta. Agar tak semakin membebani Dispendukcapil, Yasak meminta agar pengajuan tambahan dapat diakomodir dalam PAPBD yang saat ini dibahas di DPRD. ‘’Karena anggaran ini urgent,’’ pungkas Yasak.Q kar

Gresik, Bhirawa Untuk mengendalikan kegiatan pertambangan galian C, Pemkab Gresik menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penyelenggaraan izin usaha pertambangan. Agar ada kesamaan persepsi akan terbitnya SE bernomor 503/1424/437.74/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 itu,Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berunding dengan pemilik tambang, pengguna tambang serta pemerintah yang terdiri dari tim koordinasi galian C berlangsung di Ruang Graita Eka Praja, Selasa (12/8).

Menurut Bupati, mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta dalam rangka pengendalian pematangan lahan yang membutuhkan tanah urug agar pengusaha galian C untuk segera mengurus Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan.

Penegasan Bupati yang juga disampaikan melalui surat edaran ini tak hanya disampaikan kepada pengusaha. Para pengguna tanah urug untuk pematangan maupun pemerataan lahan juga dihimbau untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang didaftarkan pada Badan Penanaman Modal dan perizinan Kab Gresik. ‘’Apabila sa-

udara tak melaksanakan ketentuan dimaksud, maka kami tak segan-segan untuk menghentikan kegiatan,’’ ancam Bupati.

Tak hanya menghentikan sementara, bahkan Bupati mengancam akan mencabut Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) atau izin lokasi. ‘’Kami tak perduli siapa yang memiliki perusahaan. Saya ingin memberikan penegasan agar tudingan masyarakat terkait kerusakan jalan yang ada di Gresik tak disalahkan hanya kepada pemerintah,’’ tegas Bupati dihadapan para pengusaha galian C dan penggunanya.

Pada kesempatan itu, bupati juga memberikan penjelasan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepala Satpol PP Gresik. Untuk badan atau pribadi yang melakukan pematangan atau pemerataan tanah di lokasi yang sama dengan mengambil material dari lahannya sendiri ditempat yang sama itu buka termasuk yang dimaksud dalam surat edaran itu.

Sementara, Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim menjelaskan, aturan ini untuk menertibkan penambangan dan penggunaan bahan galian C. Baik penertiban volume, waktu serta pengenaan pajaknya. ‘’Jangan sampai ada eksplorasi besar-besaran serta penggunaan tanah urug ini tak semestinya. Imbasnya, masyarakat yang akan dirugikan,’’ katanya.Q eri

Penyerapan APBD Masih 31 Persen Kota Mojokerto, Bhirawa Hingga memasuki Bulan Agustus pelaksanaan APBD tahun 2014, ternyata penyerapan APBD masih 31%. Kecilnya penyerapan APBD tahun 2014 ini, memunculkan penilaian negatif dari kalangan DPRD. Badan Anggaran DPRD mengaku kecewa dengan kondisi ini, bahkan lembaga wakil rakyat ini menuding kinerja eksekutif lamban dan lemah dalam perencanaan.

Dewan menilai, berkaca pada tahun sebelumnya, realisasi proyek-proyek diakhir kar/bhirawa tahun cenderung mePaulus Swasono Kukuh nghasilkan kualitas yang buruk dan menjadikan mepetnya waktu sebagai alasan. ‘’Kami kuatir dan sejak jauh hari sudah mengingatkan rendahnya penyerapan APBD yang baru sekitar 31%. Ini tentu sangat buruk karena sudah memasuki Bulan Agustus,’’ ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) Legislatif Achmad Rusyad Maanfaluti, Selasa (12/8) kemarin.

Politisi PKB itu mengatakan, idealnya penyerapan anggaran sudah mencapai 51%. ‘’Karena sudah separuh jalan penyerapannya juga harusnya 50%. Terus selama ini ngapain saja mereka,’’ sesalnya.

Indikasi molornya APBD ini, lanjut ia, bisa dilihat dari lambatnya tahapan kerja eksekutif selama setahun. Karenanya, ia mengaku sanksi terhadap realisasi APBD. Sedikitnya tujuh item seperti KUA PPAS, PAK saja molor sampai sekarang belum dilaksanakan.

Keterangan yang sama diutarakan anggota Komisi II, Paulus Swasono Kukuh. ‘’Eksekutif harusnya bikin schedule pelaksanaan APBD. Berkaca jangan seperti tahun lalu proyek-proyek dikebut saat akhir tahun lalu sehingga kualitas proyeknya buruk. Seperti Alun-alun dan taman bermain Jalan Benteng Pancasila dan Pasar Kliwon. Ini nanti juga akan seperti itu,’’ kecamnya.

Meski menyadari ini pemerintahan baru, tapi ia mendesak agar walikota pro aktif menjalankan pemerintahannya. Ketua panitia anggaran Eksekutif yang juga Sekdakot Agus Nirbito tidak berada ditempat ketika dikonfirmasi terkait rendahnya penyerapan anggaran ini.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Angin Kencang, Nelayan Tak Melaut Probolinggo, Bhirawa Angin kencang yang melanda Probolinggo dan dikenal dengan Angin Gendingnya itu Pasca hari raya dulfitri 1435 H, membuat para nelayan tidak lagi beraktivitas selama dua minggu, pasalnya, angin tenggara mulai sangat kencang berhembus di pantai utara Probolinggo, lagi adanya pembatasan pembelian solar bersubsidi, para melayan memilih menambatkan kapalnya dan memperbaiki jaring ikan miliknya sampai situasu membaik.

Akibat tidak turunnya para nelayan ke laut tersebut ikan laut dipasaran sangatlah minim, dengan begitu maka harganya naik hingga 100 persen, seperti halnya ikan tongkol yang awalnya hanya seharga Rp.8000-Rp.9000 perekor, koni menjadi Rp. 18.000,- hingga Rp.20.000,per ekor.

Menurut Rahmah pedagang ikan di Pelabuhan Pendaratan dan Pelelanganb Ikan di Mayangan Kota Probolinggo, angin kencang seperti ini sudah berjalan 2 minggu, biasanya ini akan terjadi selama bulan Agustus. Sudah Barang tentu sangat mempengaruhi akan harga ikan karena ikan sendiri sedikit.

Ikan yang ada itu dari nelayan yang nekat saja dan karena tidak ada pekerjaan lain, walaupun harus menanggung bahaya melawan angin kencang juga harus menanggung harga solar yang bersubsidi tersebut mulai di batasi oleh pemerintah.

Hal tersebut menjadi pukulan bagi nelayan, bagai mana tidak sudah harus melawan alam juga harus berfikir akan BBM yang semakin menjadikan nelayan berfikir dua kali untuk melaut, kata Karman Kelompok nelayan desa Dringu kabupaten Probolinggo.Q wap

Madura Belum Terlihat Gerakan ISIS Polres Bondowoso Ikut Bentengi Pelajar Sumenep, Bhirawa Gerakan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dinilai sangat membahayakan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu ada upaya-upaya yang perlu dilakukan seperti intensifitas koordinasi berbagai elemen pemerintah dan kemasyarakatan.

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Nisan Stiadi mengatakan, sesuai petunjuk pimpinan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya guna mencegah berkembangnya kelompok radilak di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Salah satu upaya yang dilakukan, bersama jajaran Polri, kelompok keagamaan dan tokoh masyarakat, pihaknya telah melakukan koordinasi secara intensif guna menanggulangi berkembangnya gerakan ISIS tersebut.

"Bersama Polri dan lapisan masyarakat lainnya kami telah melakukan koordinasi agar ISIS tidak berkembang di indonesia utamanya di Jawa Timur, meski di Sidoarjo telah ditemukan adanya kelompok tersebut, tapi itu sudah dapat dibendung," kata Kolonel Nisan Stiadi, saat kunjungan kerja di Sumenep, Selasa (12/08).

Menurutnya, selain berkoordinasi secara intensif dengan lapisan masyarakat, ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah mendeklarasikan diri bahwa menolak gerakan ISIS, seperti di Sidoarjo dan Surabaya beberata hari terahir ini. Mereka mendandakan, salah satu bentuk antisipasi dan penolakan terhadap gerakan radikal tersebut. "Deklarasi penolakan terhadap gerakan ISIS itu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap NKRI dan itu dilakukan secara bersama-sama masyarakat dengan kami," ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, di Jawa Timur belum terdeteksi adanya gerakan-gerakan yang menyerupai kelompok ISIS, selain di Sidoarjo yang telah ditertibkan, termasuk di Madura. Kendati demikian, pihaknya tetap mewaspadai agar benar-benar tidak

berkembang. keutuhan NKRI. "Kalau di Madu"Indonesia bukan ra, termasuk di negara perang, Sumenep belum jadi tidak perlu ada laporan kegerakan seperti giatan ISIS. Tapi ISIS itu dan di tentunya tetap Sumenep tidak harus waspada," ada aliran itu," tujarnya. uturnya.

Di tempat terBupati berhapisah, Bupati Surap, agar warga menep, A Busyro Sumenep tidak Karim menyatamudah menerikan, guna mengma ajakan orang antisipasi berasing termasuk kembangnya geajakan masuk rakan radikal di ke gerakan ISIS. Kolonel Nisan Stiadi Bumi Sumekar "Kami berharap, ini, pihaknya mewarga Sumenep ngaku telah mensosialisa- tidak gampang terpengaruh sikan kepada masyarakat di- dengan gerakan ISIS," haberbagai kegiatan terkait ba- rapnya. hayanya gerakan ISIS itu.

"Di berbagai kegiatan se- Bentengi Pelajar perti di momen halalbihalal di Sementara itu, Kepolisian kecamatan-kecamatan, kami Resor Bondowoso ikut membentelah mensosialisasikan baha- tengi para pelajar dari pengaruh ya gerakan ISIS itu, meski se- ideologi radikal, seperti Islamic benarnya di Sumenep ini be- State of Iraq and Syria (ISIS), lum ditemukan gerakan terse- dengan melibatkan perwira saat but," terang Bupati Sumenep. upacara bendera. "Sebagai geDia memaparkan, gerakan nerasi penerus bangsa, para ISIS tidak boleh ada di Indone- pelajar ini harus terjaga dari sia, karena Indonesia bukan paham-paham yang mengingnegara perang tapi termasuk kari dasar negara Pancasila," negara aman, sehingga tidak kata Kapolres Bondowoaso perlu adanya gerakan semacam AKBP M Sabilul Alif di BonISIS itu yang hanya merusak dowoso, Senin (11/8).

Mantan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya itu menjelaskan, para pelajar harus sudah diajarkan sedini mungkin mengenai adanya paham atau aliran agama yang radikal dan berbahaya bagi keutuhan NKRI. "Dengan tahu sejak dini, mereka tidak perlu sampai terhasut. Sebagai agen perubahan, para pemuda seharusnya turut menyosialisasikan bahaya aliran radikal ini di masyarakat," ucapnya.

Kapolres yang dikenal memiliki banyak terobosan untuk menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat itu mengemukakan bahwa dirinya berupaya untuk mendekatkan anggota Polri dengan masyarakat.

"Sekarang kami mengerahkan perwira polisi turun ke sekolah.

Mereka menjadi inspektur upacara yang diadakan tiap Senin pagi. Perwira polisi mulai Kapolres, kepala bagian, kepala satuan hingga kepala kepolisian sektor secara rutin melakukan pendekatan seperti ini dengan menjadi inspektur upacara di sekolah," tuturnya lebih jauh.

Hanya saja, kata dia, kegiatan turun ke sekolah itu tidak dilaksanakan setiap pekan, melainkan setiap bulan sekali.Q sul,mb3

Perhutani Gelar Halal Bihalal

Dewan Banyuwangi Kebut Tiga Raperda Banyuwangi, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi berupaya menyelesaikan tanggungan tiga rancangan peraturan daerah sebelum pelantikan anggotan dewan periode 2014-2019 pada 21 Agustus mendatang. Tiga raperda ini terdiri atas Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Pengendalian Tempat Hiburan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.

Lantaran dikebut, banyak anggota panitia khusus tiga raperda itu menggelar kunjungan kerja ke berbagai daerah menjelang berakhirnya masa jabatan. Akibatnya, satu bulan belakangan gedung DPRD Banyuwangi terlihat melompong tanpa aktivitas kedewanan. "Diusahakan tiga raperda itu bisa digedok sebelum pelantikan. Makanya gedung dewan sering kosong," kata Sekretaris DPRD Banyuwangi, Soedirman saat dikonfirmasi, Selasa (12/8).

Tahun ini, dewan setempat membahas sebelas raperda, lima diantaranya telah disahkan lewat sidang paripurna. Dua raperda lain, yakni tentang Ketertiban Umum dan Bangunan Gedung, dalam pembahasan pansus. Adapun satu raperda tentang Perlindungan Petani, kata Soedirman, masih menyisakan perdebatan di lingkar eksekutif. Ia melihat, dewan periode lama hanya mampu menelurkan delapan produk hukum daerah. Musababnya, mereka harus berkosonsultasi dan studi banding ke pemerintah daerah lain yang membutuhkan waktu.

Kasubag Legislasi DPRD Banyuwangi, Karyadi, menuturkan Raperda inisiatif tentang Perlindungan Petani belum direspon oleh eksekutif. Alasannya, implementasi raperda ini dinilai sulit dan terkait APBD. "Khusus Raperda Perlindungan Petani, belum ada persetujuan eksekutif. Karena ada asuransi yang tidak bisa ditanggung petani," ujarnya.Q mb5

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

din/bhirawa

Menteri PDT, H. Helmi Faishal Zaini, menandatangi prasasti peresmian gedung RKB MI “Bustanul Mubtadin, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, disaksikan Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asy’ari, KH. Kholilurrahman, tokoh masyarakat dan pimpinan ponpes KH. Moh. Kholil.

Masyarakat Bangga Didik Anak di Pesantren Pamekasan, Bhirawa Menteri Negara PDT (Pembangunan Daerah Tertinggi), Ir. H. Helmi Faishal Zaini, keberadaan lembaga pendidikan agama (Pesantren, Red) merupakan wadah yang sudah dibanggakan oleh masyarakat. Pendidikan pesanteren dapat membekali anak didik 3 (tiga) disiplin ilmu.

“Pertama, Pesanteren bisa mencetak santri menjadi seorang intelektual. Kedua dibekali Ilmu sosial, selanjutnya dibekali disiplin ilmu agama (spritual, Red),” jelasnya.

Menteri Helmi Faishal Zaini, menegaskan, pembekalan tiga disiplin ilmu itu agar para anak didiknya siap terjun di lapangan dan bisa diterima oleh masyarakat tanpa perlu lagi adanya keraguan. Bila anak kita punya kemampuan Intelektual.

Bila kemampuan bersosial diterapkan dengan baik dan ilmu spritual mumpuni, maka bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan bidang Sumber daya Manusai (SDM). “Ibu pernah ke Singapura? Belum, jawab Ibu-ibu. Tetapi Ibuibu pernah dengar Singapura. Negara luasnya hampir sama dengan Pamekasan dan tidak

memiliki SDA (Sumber Daya Alam),” jelasnya.

Negara ini (Singapura, Red), kata Menteri, punya pendapatan tiga kali lipat lebih besar negara kita. “Ini karena SDM yang mampu mengusai informasi dan tehnologi sehingga perdagangan antar negara dan benua dapat mereka kendalikan”, ujarnya.

“Rakyat Eropa maupun Amerika. Beli barang-barang, seprti rempah-rempah, furniture dan lain. Bukan ke Indonesia tetapi melalui Indonesia. Ini perlu kita bersama meningkatkan pembangunan pendidikan, khususnya di lembaga pesanten,” kata dia.

Kedatangn Menteri PDT, di acara peresmian gedung RKB (Ruang Kelas Baru) Madrasah Ibtidayah “Bustanul Mubtadin” Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, disambut Wabup Pamekasan, Drs. Khalil As’ary, pimpinan ponpes KH. Moh Kholil, pejabat Muspika pegantena, tokoh masyarak, para guru dan murid, serta masyakat sekitarnya.KH. Kholilurrahman selaku tokoh masyarakat dan pejabat Muspika Pegantenan, para guru, murid dan masyaraat sekitarnya, dihiasi Dramband dan musik Hadrah.Q din

Situbondo, Bhirawa Ratusan karyawan Perum Perhutani Kabupaten Bondowoso (Situbondo-Bondowoso) bersama para mitra kerja berkumpul diaula setempat, pagi kemarin (11/8).

Mereka tampak rukun dan kompak melakukan halalbihalal tahun 2014 bersama seluruh mandor, mantri, Asper dan karyawan Perum Perhutani KPH Bondowoso.

Tak ketinggalan kalangan LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) juga ikut memeriahkan acara silaturahmi keagamaan yang rutin diadakan setahun sekali tersebut.

Administratur Perum Perhutani Bondowoso Ir Damanhuri, menuturkan acara halalbihalal perlu terus digalakkan karena memiliki banyak fungsi dan manfaat yang positif bagi karyawan BUMN, utamanya Perum Perhutani.

Selain itu, sambung pria yang pernah berdinas di Perhutani Jakarta itu-tujuan halal bihalal juga untuk mempererat tali persaudaraan dikalangan staf dan pimpinan di Perum Perhutani Bondowoso. “Halal bihalal ini harus kita rutin diadakan setiap setahun sekali, agar persaudaraan kita semakin erat,” ungkap Damanhuri.

Masih kata Damanhuri, selain menggelar halal bihalal, lembaga yang ia pimpin

juga melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan agar selalu meningkatkan kinerja seusai merayakan hari raya Idul Fitri 1435 H. “Kurang lebih sebulan lamanya kita berpuasa dengan dilanjutkan lebaran, menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Untuk itu, dimomen yang baik ini, kami bersama mitra kerja menggelar halal bihalal agar hati kembali bersih dan suci, dari salah dan dosa,” papar Damanhuri.

Damanhuri patut berterima kasih kepada para mitra kerja yang telah rela memenuhi undangan halalbihalal di kantor Perum Perhutani Bondowoso, kemarin. Tanpa adanya kerjasama yang baik dengan berbagai kalangan mitra kerja, diyakini pelaksanaan program Perum Perhutani tidak akan berjalan dengan lancar. “Dimasa mendatang kami siap untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan mitra kerja Perhutani. Diantaranya LMDH,” terang Damanhuri, di sela-sela sambutan singkatnya kemarin.

Sementara itu penceramah agama, Habib Muhammad Al-Muhdar menekankan pentingnya memupuk tali silturrahim di antara sesama muslim serta sesama karyawan yang ada di lingkungan Perum Perhutani Kabupaten Bondowoso.Q awi

sawawi/bhirawa

Adminsitratur Perum Perhutani Bondowoso beserta jajaran saat menggelar halal bihalal di aula setempat, kemarin.

Warga Suku Tengger Merayakan Yadnya Kasada di Gunung Bromo Melarung Hasil Bumi dan Ternak ke Kawah Bromo sebagai Ungkapan Rasa Syukur Umat Hindu Tengger yang bermukim di Brang Kulon (Pasuruan) dan Brang Wetan (Probolinggo) di lereng Gunung Bromo menggelar upacara adat Yadnya Kasada 1936 di Pura Agung Poten pada Senin (11/8) malam hingga Selasa (12/8) dini hari. Ritual adat suku Tengger Yadya Kasada yang diperingati pada hari ke-15 bulan purnama di bulan Kasada ini sebagai ungkapan rasa syukur warga Suku Tengger terhadap Sang Hyang Widhi dan para leluhur.

hilmi husain/bhirawa

Warga suku Tengger Bromo melaksanakan rangkaian Yadnya Kasada di Pendopo Agung Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

Tokoh Masyarakat Tengger Kecamatan Tosari, Trisno Sudigdo mengatakan Yadya Kasada sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widhi dan para leluhurnya. Selain ungkapan rasa syukur, warga suku Tengger juga melaksanakan ritual sesembahan berupa sesaji hasil bumi dan ternak yang dilarungkan di kawah Gunung Bromo.

“Larung sesaji yang berupa hasil bumi palawija dan ternak sebagai rasa syukur warga Tengger kepada Tuhan. Kemudian la-

rung sesaji itu akan di larung ke kawah Gunung Bromo pada Senin (11/8) malam hingga Selasa dini hari,” tandas Trisno Sudigdo, Senin (11/8) sore.

Menurutnya, ritual Yadnya Kasada berasal dari Bahasa Sanksekerta, artinya pengorbanan suci yang merupakan tradisi dari nenek moyang Suku Tengger. Yakni pasangan Joko Seger dan Roro Anteng.

Pengorbanan yang dilakukan Suku Tengger tersebut ditujukan kepada Dewa Kusuma, yang tidak lain adalah anak terakhir dari Joko

Seger-Roro Anteng.

Tak hanya wilayah Pasuruan dan Probolinggo yang mengikuti perayaan Yadnya Kasada tersebut. Malang dan Lumajang juga mengikutinya. Sedangkan perayaan Yadnya Kasada untuk Suku Tengger di Kabupaten Pasuruan dipusatkan di Pendopo Agung Wonokitri, Kecamatan Tosari pada Senin (11/8) malam. Di Kabupaten Pasuruan umat Tengger berasal dari Kecamatan Tosari, Tutur Nongkojajar dan Puspo.

“Di Brang Kulon (Pasuruan), Senin malam ada penyambutan tamu di Pendopo Agung Wonokitri, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Berbagai raingkaian akan digelar untuk meramaikan acara Yadna Kasada, yakni kesenian tradisional tayuban, reog dan pesta penyambutan tamu pada Senin malam,” ujar Trisno Sudigdo.

Usai ritual adat di masing-ma-

sing daerah, jelang tengah malam warga suku Tengger dari berbagai empat wilayah turun ke lautan pasir (kaldera) untuk melaksanakan puncak ritual upacara Yadnya Kasada di Pura Agung Poten.

Tak ketinggalan, sejumlah sesembahan berupa hasil bumi dan ternak yang dibawa warga dimintakan doa kepada pemimpin adat Suku Tengger. Usai menggelar doa di Pura Agung Poten, ribuan warga berbondong-bondong menuju puncak untuk melarung sesaji di kawah Gunung Bromo.

“Mereka memulai ritual sejak Sabtu (9/8) kemarin dengan mengambil air suci di sejumlah mata air di kawasan Gunung Bromo.

Air suci tersebut digunakan untuk keperluan ritual di Pura Agung Poten yang berada di lautan pasir gunung Bromo. Puncaknya pada Senin (11/8) hingga Selasa dini hari di kawah gunung Bromo,” paparnya.Q hil, wap

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Polres Tangkap Pengedar Upal Tuban, Bhirawa Jajaran kepolisian resort (Polres) Tuban berhasil menangkap Andi khurdin (39) warga desa Semat, kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Jawa Tengah pengedar uang palsu (Upal) pecahan seratus ribuan dan mengamankan upal sebesar Rp 140 Juta siap edar yang akhirakhir ini membuat resah masyarakat di bumi Wali Tuban dan sekitarnya.

Aksi penangkapan terhadap Andi Khurdin pria kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi ini setelah petugas memancing tersangka pada salah satu rumah di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Kami meminta kepada masyarakat Tuban agar waspada terhadap peredaran uang palsu, khususnya uang pecahan 100 ribu rupiah. Karena diindikasi peredaran uang palsu itu sebenarnya sudah beredar di Tuban. Kalau bisa sebelum menerima uang seratus ribu-an, sebaiknya dilihat, diraba dan diterawang dulu untuk memastikan,” kata Kapolres Tuban AKBP Ucu Kuspriyadi dalam keterangan pers di hadapan para awak media di Mapolres Tuban.

Sementara dari keterangkan tersangka kalau peradaran Upal sudah merambah di wilayah Tuban. Dan uang yang belum sempat di edarkan tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Tuban dan sekitarnya. “Uang ini sudah saya edarkan di daerah Jawa Tengah, dan rencana akan diedarkan di daerah Tuban,” Kata tersangka saat diperiksa petugas polres Tuban (11/8).

Lebih lanjut dikatakan oleh tersangkan, bahwa modus penyebaran Upal, yakni untuk setiap kali pertukaran nilainya sebesar 1 banding 3. Artinya setiap tukar 300 ribu, pengedar akan mendapatkan 100 ribu rupiah. “Kalau berhasil menukar, pembagianya 1 banding 3,” ujarnya dengan singkat.Q hud

JAWA TIMUR

Uang Pesangon DPRD Telan Rp 437 Juta Biaya Pelantikan Rp 1 Miliar Sumenep, Bhirawa Masa bakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2009-2014 sebentar lagi sudah berahir.

Namun, sebelum meninggalkan kursi legislatif, mereka mendapatkan uang pesangon atau jasa pengabdian dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar total Rp437 juta.

Sekretaris DPRD Sumenep, Moh Mulki mengatakan, sebelum purna tugas, anggota DPRD Sumenep periode 20092014 mendapatkan jasa pengabdian dengan total anggaran sebesar Rp437 juta. Ratusan dana tersebut dibagi ke 50 anggota sesuai dengan tingkat jabatan dan masa bertugas.

"Total anggarannya sebesar Rp437 juta. Dana tersebut dibagi ke semua anggota dewan, tentunya antara anggota dan unsur pimpinan berbeda," kata Moh Mulki, Selasa (12/08).

Mulki memaparkan, sesuai aturan, dari 50 anggota dewan, dana jasa pengabdian untuk ketua dewan sebesar Rp12 juta, wakil ketua Rp10 juta dan masing-masing anggota sebesar Rp9 juta bagi anggota legislatif yang bertugas sejak awal hingga akhir jabatannya.

Tapi bagi yang Penggantian Antar Waktu (PAW), disesuai-

kan dengan masa pengabdiannya, yakni lebih kecil.

"Hitung-hitungannya, untuk ketua dewan 6xRp2,1 juta, wakil 6xRp1,6 juta, sedangkan anggota sebanyak 46 orang 6xRp1,5 juta, sedangkan untuk anggota yang PAW, tidak masuk pada hitungan itu, melainkan disesuaikan dengan masa baktinya," ungkapnya.

Apakah tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan? Mulki memaparkan, realisasi dana jasa pengabdian itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. "Jadi, dana jasa pengabdian itu sudah sesuai aturan. Ada PP yang mengaturnya. Kami hanya melaksanakan amanat aturan yang ada," terangnya.

Dia menegaskan, realisasi dana jasa pengabdian itu,

dipastikan dikucurkan sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah anggota dewan yang baru, yakni periode 20142019. Sebab, sekretariat dewan masih menunggu surat keputusan (SK) Gubernur Jatim, H Soekarwo tentang pemberhentian dewan yang lama.

"Kalau SK pemberhentian dewan dari Gubernur Jatim sudah kami terima, kami langsung realisasikan jasa pengabdian itu. Kemungkinan besar sebelum pelantikan anggota yang baru, dana jasa pengabdian itu sudah cair," ungkapnya.

Sesuai jadwal, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota dewan periode 2014-2019 akan berlangsung pada tanggal 21 Agustus. SK pelantikan dipastikan akan turun sebelum pelantikan, sedangkan SK pemberhentian itu bersamaan dengan turunnya SK pengangkatan dewan yang baru.

Pelantikan Rp 1 M Sementara itu, guna mempersiapkan agenda pelantikan anggota DPRD di Lumajang, Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang telah menyiapkan anggarannya yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 ini. ‘’Total keseluruhan anggaran untuk ke-

giatan pelantikan ini mencapai Rp 1 Miliar lebih,’’ kata Drs Yossie Sudarso, Sekretaris DPRD Lumajang.

Anggaran pelantikannya terbagi dalam beberapa item.

Mulai anggaran seremoni pelantikan yang mencapai Rp 24 juta. “Biaya ini untuk kepentingan pelantikan di Pendopo Kabupaten. Masih ada anggaran atau biaya lainnya yang dibutuhkan. Biaya lain-lainnya, di antaranya untuk anggota dewan, yakni untuk pengadaan. seragam dan atribut yang dipakai anggota dewan yang baru. ‘’Kemudian seragam mereka mendapatkan Pakaian Sipil Lengkap, yang pakai kopyah itu, kemudian PSR dan PSH,’’ terangnya.

Nilainya, kata dia, mencapai Rp 540 juta. Biaya itu termasuk untuk seragam dan lencana pin yang terbuat dari emas 24 karat dengan berat sekitar 10 gram. Kemudian, lanjut Yossie, ada juga pos biaya yang diperuntukkan bagi anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang purna tugas.

Sesuai ketentuan yang berlaku, mereka mendapatkan uang jasa pengabdian. ‘’Bagi yang jasa pengabdiannya 5 tahun, akan mendapatkan 6 kali uang representasi. Sehingga jumlahnya Rp 1,78 juta x

6. Bagi yang tidak sampai lima tahun, tergantung lamanya mereka. Jika 4 tahun maka dapat 4 kali dan yang 2 tahun hanya sekali saja,’’ ungkap dia.

Seragam Rp 178 Juta Sementara itu pula, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, mulai melakukan persiapan pelantikan anggota Dewan baru hasil Pemilu 9 April lalu.

Untuk pengadaan baju seragam 45 anggota dewan ini telah menghabiskan dana ratusan juta rupiah.

Sekretariat DPRD menganggarkan pengadaan baju seragam anggota dewan sebesar 178 juta rupiah. Anggaran dana ratusan juta rupiah ini, salah satunya untuk baju seragam yang akan dipakai saat pelantikan 21 Agustus mendatang.

Meski sebagian kalangan menganggap pengadaan baju seragam itu cukup besar, namun pihak Sekretariat DPRD menilai anggaran tersebut sangat wajar. “Ini karena nominalnya tidak sampai 200 juta rupiah. Selain baju seragam pelantikan, setiap anggota Dewan akan mendapatkan beberapa baju seragam dinas lainnya,” tegas Sekretaris DPRD Situbondo, Sofwan Hadi. Q sul,yat,awi

Ratusan Kios Pasar Ludes Terbakar

Penundaan Rekrut CPNS Baru Tunggu Keputusan Kemenpan Tulungagung, Bhirawa Kepastian Pemkab Tulungagung tidak melakukan perekrutan CPNS baru tahun 2014 ternyata masih menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan dan RB). Keputusan ini rencananya baru akan diumumkan pada pekan depan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH, Selasa (12/8). “Kepastiannya tunggu minggu depan,” katanya.

Saat ini, menurut mantan Kepala Bagian Hukum Pemkab Tulungagung ini, dirinya bakal melakukan klarifikasi terlebih dulu. Klarifkasi akan dilakukan ke Kemenpan dan RB di Jakarta.

Indah Karunia Ratri tidak menjelaskan soal klarifikasi yang dimaksud. Apakah terkait konsekuensi jika tidak melakukan perekrutan meski Kemenpan dan RB sudah memberikan kuota pengadaan CPNS baru tahun 2014 pada Pemkab Tulungagung.

Seperti diketahui, Pemkab Tulungagung dalam tiga tahun terakhir sudah tidak mengadakan perekrutan CPNS baru. Hal ini dikarenakan Tulungagung termasuk daerah yang terkena moratorium penerimaan CPNS baru.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Tulungagung mengalihkan dana yang sedianya digunakan merekrut CPNS baru pada tahun 2014. Pengalihan dana tersebut karena DPRD dan Pemkab setempat sepakat untuk tidak merealisasi pengadaan CPNS baru kendati sudah mendapat kuota dari Pemerintah Pusat.

Anggota Badan Anggaran DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro, pada Bhirawa, Senin (11/8), mengungkapkan dana pengadaan CPNS baru tidak jadi direalisasikan untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS. “Telah ada keputusan menunda perekrutan CPNS baru. Dana Rp 700 juta yang dianggarkan untuk pengadaan CPNS dialihkan untuk yang lainnya,” ujarnya.Q wed

7

suprayitno/bhirawa

Isrofiyah dan Mohammad Solahuddin diterima beraudiensi dengan Bupati Fadeli menjelang berangkat ke NAD.

Lamongan Wakili Jatim di MTQ Korpri Nasional Lamongan, Bhirawa Isrofiyah dan Mohammad Solahuddin sukses meraih medali emas pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri tingkat Jatim.

Masing-masing menjadi yang terbaik di cabang Musabaqah Syarkhil Qur’an (MSQ) dan Khot Alquran (Kaligrafi).

Atas prestasinya tersebut, keduanya akan menjadi bagian dari Kafilah MTQ Korpi Jatim pada event MTQ Korpri tingkat nasional yang akan berlangsung pada 18-25 Aceh di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal itu terungkap saat audiensi Isrofiyah dan Mohammad Solahuddin dengan Bupati Fadeli di ruang kerja Bupati Lamongan, Selasa (12/8).

“Saya sampaikan selamat kepada Bu Isrofiyah dan Mohammad Solahuddin atas prestasinya. Semoga prestasi serupa juga bisa diraih di tingkat nasional di Aceh nanti, “ ucap Fadeli. “Tunjukkan bahwa Lamongan tidak kalah dengan daerah lain dan tetap jaga nama baik Lamongan. Saya juga berharap agar bisa memanfaatkan masa karantina di Surabaya

untuk memperdalam pengetahuan, “ pesan dia.

Menurut Isrofiyah, berbeda dengan MTQ tingkat pelajar yang materinya sudah disiapkan sejak lama oleh peserta, di MTQ Korpri ini materinya ditentukan oleh dewan juri dan diundi sesaat sebelum lomba. “Menurut panitia, itu karena semua peserta adalah senior di bidang tilawatil Quran, “ ujar Isrofiyah yang saat ini tercatat sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 2 Lamongan tersebut.

Dengan alasan yang sama, untuk cabang lomba MSQ ini hanya boleh dilakukan oleh satu orang. Normalnya, menurut Isrofiyah, cabang lomba ini dilakukan oleh tiga orang peserta sekaligus karena MSQ adalah cabang lomba yang mengungkapkan isi kandungan Alquran dengan cara menampilkan bacaannya, kemudian disampaikan dalam bentuk pidato dengan uraian terjemahan dalam satu kesatuan. “Normalnya, MSQ ini diisi tiga peserta dengan pembagian tugas sendirisendiri untuk bacaannya, pidato dan terjemahannya, “ kata dia.Q yit

Sampang, Bhirawa Kebakaran terjadi di pasar Srimangunan Sampang pada malam Senin malam (11/8), pukul 18.00 wib. Akibat kejadian tersebut ratusan kios pasar Srimangunan di lantai 2 blok C ludes terbakar, diduga kebakaran akibat arus pendek dari kios yang berdagang peralatan elektronik di lantai 2 blok C. Api dengan cepat membesar mambuat para pemilik kios yang berada di pasar terbesar di Kabupaten Sampang ini terlihat sibuk menyelamatkan barang dagangannya.

Selain itu warga setempat juga turut membantu evakuasi sejumlah barang yang masih belum dilalap si jago merah, beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian di tafsir mencapai ratusan juta rupiah.

Kobaran api terlihat pertama kali sekitar pukul 18.00 WIB, hingga pukul 22.00 WIB api yang melalap ratusan kios pasar Srimangunan Sampang, baru berhasil dipadamkan oleh mobil tangki PDAM dan mobil pemadam kebakaran BPBD Sampang setelah 4 jam kemudian.

Junaidi (30) salah satu

warga yang menyaksikan kejadian kebakaran saat ditemui Selasa (12/8) di lokasi kebakaran yang sudah di pasang garis polisi, mengatakan kejadian kebakaran terjadi di lantai 2 blok C yang lokasinya berada di belakang pasar Srimangunan.

Api sangat cepat membesar karena pada saat kejadian angin kencang, kemudian yang membuat api cepat membesar karena titik munculnya api dari kios tempat pedagang elektronik dan kios pedagang baju yang mudah terbakar.

Hal senada juga diungkapkan Heru direktur LSM forum kajian publik (FKP) selasa 12/8, ia menduga kejadian kebakaran yang menghaguskan ratusan kios di pasar Srimangun Sampang tersebut diduga ada human eror juga, sebab yang patut dipertanyakan apakah pasar Srimangunan yang merupakan pasar terbesar di Kabupaten Sampang sudah dilengkapi fire extinguisher (Hydrant) alat pemadam api yang harus berada di lokasi pasar untuk mengantisipasi lebih awal kebakaran.Q lis

nurkholis/bhirawa

Kebakaran habiskan ratusan kios di lantai 2 blok C Pasar Srimangunan Sampang.

Ada Jaringan ISIS Berlatih di Hutan Wilayah Madiun Dua orang jaringan teroris kelompok Santoso yang kini berafiliasi ke Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), G dan K yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jumat 8 Agustus 2014, ternyata pernah berkeliaran di Kabupaten Madiun dalam kurun tahun 2013 lalu.

sudarno/bhirawa

Kapolres Madiun, AKBP Rakhmad Setyadi (tengah) dan Ketua MUI Kabupaten Madiun, HM Shodiq (paling kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di selasela pertemuannya dengan tokoh masyarakat dan agama di Balai Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Selasa (12/8).

Menurut Kapolres Madiun, AKBP Rakhmad Setyadi, mereka bahkan sempat melakukan perekrutan dan pelatihan di dalam hutan di wilayah Kabupaten Madiun. "Mereka melakukan perekrutan dengan polanya, hingga pelatihan fisik di suatu kawasan hutan di Kabupaten Madiun. Keduanya terdeteksi pada medio Desember 2013 lalu. Kalau perekrutan dilakukan secara berjenjang," terang Kapolres Madiun, AKBP Rakhmad Setyadi, kepada wartawan di sela-sela pertemuannya dengan tokoh masyarakat dan agama di Balai Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu,

Kabupaten Madiun, Selasa (12/8).

Terduga teroris warga Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, tambah Rakhmad, sudah menjadi incaran Densus 88 sejak lama. Keduanya diintai karena diduga kuat sebagai pencari dana dan pemasok kebutuhan kelompok teroris Santoso. Untuk aksi mereka di wilayah Kabupaten Madiun, mereka melakukan dakwah hingga pendekatan personal kepada calon anggota yang akan direkrut. Sedangkan dalam kesehariannya, mereka berjualan makanan kecil.

Menurutnya lagi, dalam kurun tahun 2013 itu, keduanya mampu

merekrut sejumlah orang hingga dibaiat. Bahkan diantara mereka ada yang sudah dipersiapkan berangkat ke Timur Tengah. Demi untuk membiayai keberangkatan ke Timur Tengah, mereka rela menjual rumah. "Kami terus pantau keberadan mereka. Kini mereka berada di daerah tertentu yang tidak dapat kami disebutkan," imbuh Rakhmad.

Dalam latihan fisik di suatu kawasan hutan, papar Rakhmad, mereka tidak memakai senjata.

Karena latihan mereka cenderung kepada latihan fisik hingga ketrampilan tertentu atau semacam dasar-dasar kemiliteran.

Meski begitu, sejauh ini pihak aparat terkait belum melakukan penangkapan. Namun pengawasan ketat terhadap mereka yang terindikasi sebagai anggota kelompok maupun mereka yang telah dibaiat yang berjumlah sekitar enam orang, terus dilakukan.

"Agar pergerakan ISIS terpantau, kami berharap peran serta ma-

syarakat dengan seluruh jajaran seperti tokoh masyarakat, agama, pemuda dan lainnya. Waspadai dan laporkan kepada aparat terdekat jika melihat suatu yang mencurigakan," pungkas Rakhmad.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Madiun, HM Shodiq, mengatakan, jika ajaran dan paham yang dianut kelompok ISIS jauh dari ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yaitu Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

"Mereka (ISIS) biasa melakukan kekerasan. Itu suatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau dalam melakukan penyebaran maupun syiar Islam. Begitu juga penyebaran Islam di Indonesia melalui para wali dan lainnya, tidak pernah dengan jalan kekerasan. Kami juga mengimbau para orang tua agar mewaspadai anaknya yang sedang sekolah atau kuliah, agar tidak disusupi paham ISIS," kata Ketua MUI Kabupaten Madiun, HM.Shodiq, kepada wartawan.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (12 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Taksi Gelap Masih Marak di Bandara Juanda

Surabaya, Bhirawa Bandara Juanda hingga saat ini belum stril dari para pemilik Taksi gelap. Mereka secara terbuka bersaing dengan pengusaha Taksi resmi yang terdaftar di PT Angkasa Pura. Umumnya Taksi gelap menggunakan kendaraan berplat hitam, dan jenis kendaraan yang berjenis station wagon atau yang memiliki tujuh tempat duduk. Mereka membaur seperti penjemput penumpang, dengan kemeja yang rapi. Mulyono, salah satu pemilik Taksi gelap mengutarakan alasan memilih menjadi pengemudi Taksi gelap karena desakan kebutuhan ekonomi.

Karena dari pengemudi Taksi gelap dirinya dalam satu bulan bisa mendapatkan lebih dari 3 juta yang cukup membiyai kedua anaknya yang masuk bangku kuliah.

“Saya dulu sempat menjadi driver di perusahaan Taksi yang resmi tapi diluar Juanda.

Karena ajakan teman, saya beranikan diri untuk mengajukan kredit untuk membeli Avansa untuk dijadikan Taksi gelap. Setiap bulan Rp.3 juta lebih mampu untuk menutup kebutuhan rumah tangga termasuk untuk anak sekolah. Karena kreditan mobil sudah lunas,” ujarnya Selasa (12/8) kemarin.

Sedangkan Daryanto mengutarkan jika bisnis yang digelutinya memang beresiko, seperti ketahuan sopir Taksi resmi atau aparat keamanan yang akan menindak dengan memberikan tilang atau penyitaan mobil yang dimilikinya. Namun setiap hal yang dijalankannya selalu berhati-hati. wil

Pembangunan Proyek di Bojonegoro Capai 18-47% Bojonegoro, Bhirawa Pembangunan proyek di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, yang didanai APBD 2014 sebesar Rp176,7 miliar, yaitu pembangunan Gedung Pemkab, Jembatan Bengawan Solo, GOR, rehabilitasi Rumah Sakit Internasional dan Masjid Agung, terealisasi 18-47 %.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Bojonegoro Andi Tjandra, Selasa, mengatakan kemajuan pembangunan proyek di daerahnya yang sudah mencapai 47 % yakni jembatan yang melintas di Bengawan Solo di Kecamatan Kasiman-Padangan.

Jembatan Padangan-Kasiman, katanya, dibangun dengan dana Rp30 miliar, berfungsi memperlancar akses warga di di utara sungai terpanjang sungai di Jawa di daerahnya dengan wilayah selatan.

“Fungsi jembatan sebagai antisipasi perkembangan industrialisasi migas Blok Cepu, selain juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi warga di utara Bengawan Solo, seperti sentra kerajinan kayu di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan proyek pembangunan Gedung Pemkab dengan alokasi anggaran Rp30 milar sudah tereliasasi 18%, dan rehabilitasi RS Internasional dengan alokasi anggaran Rp39 miliar terealisasi 3%.

Proyek lainnya, lanjutnya, rehabilitasi Masjid Agung Darussalam dengan anggaran Rp23,4 miliar terealisasi 18 %, sedangkan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Rp28,8 miliar, terealiasi 25%. bas,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG3603OD, a/n. As’ari, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No.1154/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Mtr Honda, th. 2012, Hitam Hijau, AG2997OK, a/n. Anik Wiji Juariyah, Ds. Winong, Kedungwaru-T.Agung No.1155/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3806 EO, a/n Marsuki/P Sunar, Ds. Tamansari rw 05/02, Kec. Sumbermalang, Situbondo.

No.1156/IMB/BI-II/2014

Rabu Wage, 13 AGUSTUS 2014

NTP Jatim Naik, Sektor Hortikultura Turun Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim sampai Juli 2014 masih menunjukkan hal yang positif, yaitu terjadi kenaikan 0,02 persen dari 104,29 menjadi 104,32. Namun, disisi lain, di dalam NTP Jatim terdapat penurunan yang didominasi Sub Sektor Hortikultura.

Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, Juli 2014, ada tiga sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP, sedangkan dua sub sektor mengalami penurunan.

Kenaikan NTP terbesar terjadi pada Sub Sektor Perikanan sebesar 1,32 persen dari 105,83 menjadi 107,23 diikuti Sub Sektor Peternakan 0,87 persen dari 109,81 menjadi 110,77 dan sub sektor Perkebunan Rakyat 0,05 persen dari 103,62 menjadi 103,68.

Sedangkan Sub Sektor yang mengalami penurunan NTP terbesar yaitu Sub Sektor Hortikultura sebesar 0,70 persen

dari 105,99 menjadi 105,25 diikuti sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,43 persen dari 98,65 menjadi 98,23.

“Kenaikan NTP ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Berarti kesejahteraan masih terasa bagi petani di Jatim,” katanya, Selasa (12/8).

Ia menjelaskan, indeks harga yang diterima petani naik 0,46 persen dari 116,54 pada Bulan Juni menjadi 117,08 pada Bulan Juli 2014. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh

naiknya indeks harga yang diterima petani pada empat sub sektor pertanian dan sisanya mengalami penurunan.

Sub Sektor Perikanan mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen diikuti Sub Sektor Peternakan sebesar 1,29 persen, Sub Sektor Perkebunan Rakyat sebesar 0,51 persen, dan Sub Sektor Tanaman Pangan sebesar 0,01 persen. Sementara Sub Sektor Hortikultura mengalami penurunan sebesar 0,25 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani Bulan Juli 2014 adalah sapi potong, rumput laut, ikan lemuru, biji jambu mete, teri, rajungan, bandeng, kelapa, cumi-cumi, dan ikan tengiri.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima petani adalah jeruk, jagung, tem-

bakau, cabai rawit, ikan kuniran, bawang merah, ikan nilam, ikan swanggi, ikan bawal, dan tomat.

Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen dari 111,74 pada Bulan Juni menjadi 112,23 pada Bulan Juli 2014. Kenaikan indeks ini disebabkan kenaikan indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) sebesar 0,54 persen dan kenaikan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal sebesar 0,24 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada Juli 2014 adalah upah membersihkan kapal, benih gurami, beras, biaya listrik PLN golongan 1, kacang panjang, ikan cakalang, tongkol, konsentrat (campuran beras dan jagung), uang bayaran

sekolah SMA, dan bekatul.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar petani adalah cabai rawit, tomat sayur, bawang putih, bawang merah, bibit bawang merah, bibit ayam buras/kampung, jeruk, cabai merah, bibit kedelai, dan jagung pipilan.

Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada Bulan Juni 2014, empat provinsi mengalami kenaikan NTP dan lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTP terbesar terjadi di Propinsi Jawa Barat sebesar 0,54 persen diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,43 persen, Provinsi Banten sebesar 0,18 persen dan Provinsi Jatimsebesar 0,02 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan NTP sebesar 0,13 persen. rac

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto jabat tangan dengan Ketua Harian KAPAL Misiah.

Pemkab Gresik MoU dengan KPS2K dan Kapal Perempuan Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik menjalin kerja sama dengan KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan) Jatim dan Kapal (Lingkaran Pendidikan Alternatif) untuk memperkuat gender. Kerja sama itu diwujudkan dalam penandatangan nota kesepahaman, bertempat di Ruang Mandala Bhakti Eka Praja Pemkab Gresik, Selasa (12/8).

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto sangat mendukung pro-

gram gerakan perlindungan sosial itu. Menurutnya, perlu dipersiapkan kesinambungannya. Sehingga, tidak berhenti sebagai program sesaat.”Yang penting sukses dalam mengimplementasikan di lapangan. Jangan hanya slogan-sl-ogan saja.” kata Sambari.

Menurut Bupati, urusan gender tidak hanya di tingkat kecamatan dan desa saja. Namun, juga sudah di tingkat pusat.” Sebenarnya ibuibu rumah tangga sudah memiliki

kemampuan secara otodidak. Namun, dengan di dampingi ilmu-ilmu yang diberikan, kami yakin di tangan perempuan segala permasalahan akan cepat selesai.” jelasnya.

Sementara, Ketua Pelaksana Harian Institut Kapal Misiah mengatakan, penandatanganan kerja sama itu bersamaan dengan masa transisi menuju pemerintahan baru. Perubahan kabinet katanya, sangat memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan dan angga-

Diserang Hama Ulat, Harga Tembakau Anjlok Bojonegoro, Bhirawa Petani tembakau di Bojonegoro harus mengelus dada karena terancam rugi puluhan juta rupiah. Penyebabnya serangan hama ulat membuat daun tembakau bolong-bolong.

Kondisi inilah yang menyebabkan harga daun untuk bahan baku rokok itu turun hingga Rp700 per kilogram.

Seperti terjadi di Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro, tanaman tembakau yang baru berusia tiga puluh hari terancam rusak. Hama ulat hijau memakan daun tembakau yang baru berusia satu bulan hingga daun bolong-bolong, bahkanbanyak tembakau daunnya nyaris habis di makan ulat hijau.

Para petani sudah berusaha membasmi ulat hijau dengan cara di semprot insektisida, namun tidak berhasil, sehingga mereka membunuh ulat hijau dengan cara tradisional yaitu dengan cara diambil satu persatu di setiap daun tembakau. “Ya kalau tidak diobati yang jelas daun tembakau akan habis dima-

kan ulat hijau, serta tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya,” kata Suratman, salah seorang petani tembakau ditemui Bhirawa, Selasa (12/8).

Hal senada yang diutarakan salah seorang petani lainnya Mukini, menjelaskan, akibat serangan ulat hijau ini, dipastikan peroduksi tembakaunya

berkurang. “Ya rugi jika biasanya dapat dua kwintal ini bisa kurang soalnya ulat yang menyerang banyak sekarang di banding tahun lalu,” ujarnya. Meski harga jual tembakau tidak sepadan dengan biaya perawatan, para petani tembakau ini mengaku tetap menanam tembakau lantaran tidak memiliki pekerjaan lain. bas

achmad basir/bhirawa

Tembakau layu kurang perawatan, serta daun bolong-bolong akibat serangan hama ulat.

ran. Namun, demikian meski banyak perubahan terjadi, isu kemiskinan terlebih kemiskinan perempuan tetap menjadi agenda penting.

Terkait pengentasan kemiskinan, pemperintah telah melakukan usaha yang besar khususnya melalui program-program penanggulangan kemiskinan sampai ke tingkat daerah. Menjelang pemerintahan baru adalah saat tepat untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. eri

Klaim Santunan Lebaran Turun Rp 470 Juta Surabaya, Bhirawa PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatimmenyatakan selama lebaran tahun 2014, mulai H-7 hingga H+7 jumlah klaim santunan yang terbayarkan kepada ahli waris korban kecelakaan mengalami penurunan sekitar Rp 470 juta, jika dibandingkan dengan klaim santunan pada periode yang sama lebaran tahun 2013 lalu.

Kahumas PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatim, Totok Ery Sukamto, di Surabaya, mengatakan, penurunan klaim santunan korban kecelakaan selama lebaran tahun ini dikarenakan beberapa hal, di antara kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan tertib berlalulintas serta adanya upaya-upaya pihak yang melakukan program untuk menekan jumlah kecelakaan di jalan.

“Salah satu contoh, kami dari Jasa Raharja Jatim pada mudik lebaran ini melakukan program pemberangkatan mudik gratis bagi pengguna kendaraan roda dua.

Harapannya, mengalihkan pennggunaan kendaraan roda dua ke bus sehingga dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas serta mengantisipasi kecelakaan di jalan,” ujarnya, Selasa (12/8).

Totok menjelaskan, setiap korban kecelakaan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit maka akan terjamin pembiayaannya oleh Jasa Raharja, tentunya nilai biaya perawatannya akan ditanggung pihak Jasa Raharja maksimal Rp 10 juta, tentunya dengan adanya santunan pembiayaan ini para korban tidak terbebani masalah biaya perawatan di rumah sakit. “Untuk klaim santunan korban meninggal dunia sebesar Rp 25 juta, bagi yang tidak memiliki ahli waris maka ada biaya penguburan Rp 2 Juta,” terangnya. ma

Geliat Pengusaha Perhotelan di Hari Kemerdekaan

Okupansi Merosot, Tawarkan Menu Tradisional Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia biasanya masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri dirumah, selain itu jarang perusahaan yang menugaskan karyawannya untuk tugas luar kota.

Hal ini ternyata sudah diantisipasi pengusaha hotel dengan menyediakan beberapa program khusus.

achmad tauriq/bhirawa

Dongkrak pengunjung saat HUT RI ke-60, SPH hadirkan menu pesta rakyat.

Seperti yang dilakukan manajemen Surabaya Plaza Hotel (SPH) yang menggelar program ‘Pesta Rakyat’ dengan menyediakan makanan dan jajanan tradisional seperti jajan pasar, rujak manis, bubur, pecel, tahu tek dan lainnya.

Langkah ini diharapkan bisa mengudang pengunjung untuk menikmati liburan sambil nongkrong di resto, sebab diprediksi

okupansi kamar saat liburan kemerdekaan. “Tema pesta rakyat memang kita gunakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan sebagai wujud penghargaan SPH terhadap jasa para pahlawan yang telah mewujudkan Kemerdekaan hingga saat ini, dimana dibeberapa hotel di Surabaya banyak yang tidak memanfaatkan moment ini” ungkap General Manager Surabaya Plaza Hotel-

Hendrick Tamonsang, Selasa (12/ 8) saat melaunching promo Buffet Lunch ‘End of Year’ di Café Tama Surabaya Plaza Hotel.

SPH juga optimistis menu pesta rakyat bakal diminati para tamu meskipun okupansi mengalami penurunan saat tanggal 17 Agustus. “Kebetulan tepat 17 Agustus merupakan hari minggu, kemungkinan akan banyak digunakan para tamu untuk berliburan daripada menginap di hotel,” ujarnya.

Sedangkan penurunan okupansi diperkirakan sekitar 60 persen dibandingkan dengan okupansi hari normal sekitar 80 persen. “Kami optimistis resto akan mengalami peningkatan

jumlah pengunjung yang ingin menikmati menu pesta rakyat sekaligus 10 menu masakan nusantara, minimal 30 pengunjung perharinya tapi pastinya juga sebanyak-banyaknya pengunjung yang datang” ucapnya.

Adapun 10 menu masakan nusantara yang disediakan seperti soto, sayur asem, ayam balado, mie ayam bisa dinikmati pengunjung mulai tanggal 17 hingga 24 Agustus mendatang. “Untuk harga 10 menu masakan nusantara hanya Rp 69 ribu saja sesuai dengan tahun perayaan HUT RI ke69. Jadi para tamu bisa menikmati semua masakan tersebut sekaligus jajan pasar yang kami sediakan,” tukasnya. riq

OLAHRAGA

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

LINTASAN

Tiga Negara Dipastikan Ikuti PIDB 2014 Padang, Bhirawa Sebanyak tiga negara dipastikan mengikuti ajang “Padang Internasional Dragon Boat” (PIDB) 2014 di Aliran Banjir Kanal, Komplek GOT Haji Agus Salim Padang, Sumatera Barat, 21-24 Agustus.

“Filipina, Malaysia dan Kamboja sudah mendaftar dan dipastikan ikut pada ajang itu, kemungkinan masih ada negara lain yang akan ikut,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang Suardi di Padang, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal persiapan, pihaknya hanya menargetkan tiga sampai lima negara untuk mengikuti ajang yang memasuki penyelenggaraan ke-12 itu.

Selain faktor besarnya anggaran, terbatasnya jumlah peserta juga dipengaruhi oleh jadwal penyelenggaraan yang singkat serta persiapan bagi negara yang datang.

“Memang sebelumnya kita menargetkan tiga negara luar ikut dalam ajang itu, namun jika kemudian hari ini masih ada yang berminat tetap kita layani,” katanya.

Besar anggaran untuk seluruh kegiatan tersebut mencapai Rp900 juta. Anggaran itu sudah termasuk hadiah yang akan diperebutkan peserta, total sebesar Rp205 juta.

“Anggaran tersebut juga untuk biaya menyambut kedatangan peserta dari luar negeri, termasuk peserta undangan dalam negeri. Untuk itu lah pesertanya kita batasi,” katanya.

Sebelumnya, dalam memeriahkan kegiatan tersebut pihaknya sudah merencanakan perlombaan lainnya di lokasi pertandingan itu, namun karena keterbatasan biaya dan waktu penyelenggaraan pihaknya membatalkan kegiatan itu.

“Sebenarnya tahun ini akan diadakan lomba sampan atau ‘dayung palinggam’ yang akan meramaikan pembukaan perlombaan ini tapi sayangnya kesempatan untuk membuat hiburan selingan itu gagal karena keterbatasan biaya dan waktu,” katanya.

Namun, untuk tetap menambah semaraknya kegiatan itu, di lokasi pertandingan akan digelar pertunjukan kesenian daerah serta beberapa saung yang menjual makanan khas Ranah Minang.

Digelarnya kembali PIDB 2014 mendapat tanggapan positif dari salah seorang atlet dayung Sumbar.

Ardi(25), atlet dari PODSI Padang, mengatakan kegiatan itu bisa menjadi tolok ukur dari hasil latihan yang selama ini dijalani untuk kegiatan nasional.Q ant

Menpora: Sultan Apresiasi Indonesia Kirim Tim Terbaik Jakarta, Bhirawa Menpora Roy Suryo mengatakan Sultan Hassanal Bolkiah sangat mengapresiasi Indonesia yang mengirimkan tim terbaik untuk mengikuti kejuaraan Piala Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan, 9-23 Agustus.

“Tadi siang saya bertemu beliau.

Bahkan Sultan menyampaikan ucapan terima kasih karena Indonesia telah mengirim tim terbaiknya,” kata Roy Suryo saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.

Menurut dia, pertemuan dengan orang nomor satu di Brunei Darussalam ini dilakukan di Istana. Dalam pertemuan singkat tersebut dilakukan beberapa pembicaraan termasuk dengan peran serta Indonesia pada Piala Hassanal Bolkiah.

Selain bertemu dengan Sultan Brunei, kata dia, pihaknya juga melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah di kantornya.

Saat bertemu dengan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, juga dilakukan pertemuan untuk membahas perkembangan hubungan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam terutama di bidang olahraga dan kepemudaan.

“Pertemuan antar kedua Menteri Pemuda dan Olahraga ini saya pandang sangat baik untuk meneruskan kerjasama antar Indonesia-Brunei Darussalam di masa mendatang. Selain itu demi memperkuat posisi negara masing-masing dalam ASEAN Community 2015,” katanya.

Setelah melakukan pertemuan dengan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien dan Menteri Pemuda dan Olahraga setempat, Roy Suryo mengaku langsung memberikan dukungan Timnas Indonesia U-19.

Timnas Indonesia U-19 kalah dari Timnas Brunei Darussalam U-21 dengan skor 1-3, meski beberapa peluang sempat tercipta.

Dengan hasil ini, Menpora Roy Suryo mengaku kecewa dengan kinerja Maldini Pali dan kawan. Hal ini didasarkan dengan hasil ujicoba sebelumnya baik di dalam maupun luar negeri yang meraih hasil positif. Meski demikian dukungan tetap akan diberikan.

Setelah melawan Malaysia dan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia yang tergabung di Grup B akan menghadapi pertandingan berikutnya yaitu melawan Timnas Vietnam (13/8), Kamboja (16/8) dan Singapura (18/8).Q ant

9

Kompetisi Lebih Panjang, NBL Digelar 10 Seri

Panjat Tebing Rampingkan Atlet Puslatda Surabaya, Bhirawa Cabang Olahraga (Cabor) panjat tebing melakukan perampingan atlet yang bergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) dengan cara mendegradasi enam atlet.

Saat ini ada 19 pemanjat yang bergabung dengan program pelatihan jangka panjang proyeksi Pekan Olahraga Nasional(PON) Kabar 2016 itu.

Keenam atlet yang didegradasi dari Puslatda yakni, yakni Fira (Blitar), Laras (Gresik), Hadi (Lamongan), Imalia (Lamongan), Amboro (Ponorogo) dan Alfan (Blitar).

"Sekarang tinggal 19 atlet.

Dari 19 atlet itu, yang sudah memegang SK (Surat Keputusan) KONI ada 16 atlet.

Sedangkan tiga atlet lainnya belum di SK kan," jelas Pelatih Panjat Tebing Jatim, Ronald Novar Mamarimbing ditemui di Sekretariat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jatim, Selasa (12/8).

Degredasi diputuskan akhir pekan lalu dan merupakan yang kedua pada 2014 ini. Pada awal Tahun 2014, juga ada degredasi. "Sudah dua kali ini tidak ada promosi, kita hanya melakukan degredasi atlet," jelas Ronald.

Sedangkan tiga atlet yang belum memiliki SK dari KONI Jatim yaitu, Erwin, Indah (Surabaya) dan Yuyin (Gresik). "Tiga atlet yang belum di SK-kan oleh KONI Jatim sebenarnya kualitasnya bagus," kata Ronald Novar Mamarimbing.

Promosi atlet baru dilakukan Maret 2015, dan FPTI Jatim berencana menggelar Seleksi Daerah (Selekda) untuk atlet baru. Q wwn

Surabaya, Bhirawa Kompetisi Liga Bola Basket Nasional (NBL) Indonesia musim 2014/2015 dipastikan berlangsung lebih panjang setelah pihak penyelenggara memutuskan babak reguler digelar sebanyak 10 seri.

Cabor panjat tebing bakal lakukan perampingan atlet puslatda.

PJSI Bali Kirim Enam Atlet ke Kejurnas Denpasar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (Pengprov PJSI) Bali mengirim sebanyak enam atlet putra dan putri ke Kejuaraan Nasional Judo Pra-Kualifikasi PON Remaja I 2014 di Padepokan Judo Indonesia Ciloto, Jawa Barat, 30-31 Agustus.

“Enam atlet judo Bali itu akan turun d i tiga kelas putra d a n putri yang dipertandingkan p a d a kejurnas tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Pengprov PJSI Bali Nengah Sudiarta di Denpasar, Selasa.

Ia menyebutkan tiga judoka putra Bali itu, yakni Pasek Nyoman Krisnanda Sukadana kelas 55 kilogram asal Denpasar, Made

Sastra Dharma kelas 66 kilogram (Kabupaten Buleleng) dan Gede Bima Prasetya kelas 81 kilogram (Denpasar).

Sedangkan tiga judoka putri, yakni Luh Eka Mediani Pujahasita kelas -44 kilogram asal Kabupaten Buleleng, Ni Luh Ade Swandewi Putri kelas -52 kilogram (Denpasar) dan Komachi Amano Lubis kelas -63 kilogram (Kabupaten Gianyar).

“Mereka merupakan judoka putra dan putri terbaik Bali saat ini untuk level yunior,” ujarnya.

Keenam atlet tersebut telah melalui tahap seleksi yang cukup ketat dan saat pertandingan Kejurnas nanti akan didampingi oleh pelatih Made Antika dan Gede Semarabawa.

Ia menuturkan judoka yunior tersebut sudah memiliki pengalaman bertanding di kejuaraan internasional dan seringkali meraih prestasi. “Prestasi pada kejuaraan nasional sebelumnya diharapkan diulang kembali dalam ajang kejurnas nanti,” ujarnya.

Nengah Sudiarta mengatakan masing-masing atlet berprestasi tersebut yakni Krisnanda perah meraih juara Kartika Cup 2014 di Jakarta, Sastra Dharma (juara I di even sama), dan Bima Prasetya juara II kejurnas judo dibawah usia 13 tahun di Jakarta 2013.

Sementara itu, untuk atlet putri yakni Mediani Pujahasita

meraih juara II ajang Kartika Cup 2013 di Jakarta, Ade Swandewi Juara II di Kartika Cup 2014 di Jakarta, kemudian Komachi (Juara I ajang Kejurnas di bawah usia 13 tahun 2013, dan Juara III ajang Kartika Cup 2014 di Jakarta).Q ant

Komisioner NBL Indonesia Azrul Ananda di Surabaya, Selasa, menjelaskan kompetisi musim ini dijadwalkan mulai Desember 2014 dan berakhir pada Mei 2015, dengan tambahan dua kota sebagai penyelenggara yakni Batam dan Semarang.

Menurut dia, pengembangan babak reguler dan pemilihan dua kota tambahan tersebut merupakan hasil diskusi panjang dengan seluruh tim peserta NBL. "Setelah empat musim dengan format lima atau enam seri musim reguler, kami merasa sudah waktunya liga ini mendekatkan diri dengan para penggemar di lebih banyak kota. Bersama tim peserta, kami terus membahas format dan jumlah serta kota-kota yang dituju," katanya.

Ia mengakui penambahan seri reguler menjadikan tantangan kompetisi musim ini menjadi lebih berat, baik bagi liga maupun tim. "Tapi, saya yakin semua akan terbayarkan dengan sambutan lebih hangat dari para penggemar," tambahnya.

Dari jadwal yang dirilis NBL Indonesia, Jakarta menjadi tuan rumah seri pertama pada 3-7 Desember 2014, dilanjutkan seri II Bandung (10-14 Desember), seri III Malang (14-18 Januari 2015), seri IV Surabaya (21-25 Januari 2015), seri V Batam (4-8 Februari), seri VI Solo (25 Februari-1 Ma-

ret), seri VII Semarang (4-8 Maret), seri VIII Yogyakarta (11-15 Maret), seri IX Bandung (25-29 Maret), dan seri X Surabaya (8-12 April).

Seluruh rangkaian seri reguler itu akan diakhiri dengan babak "Championship Series" yang musim ini ditempatkan di Jakarta pada 2-10 Mei 2015, setelah tiga musim terakhir berlangsung di Yogyakarta.

Sebelum kompetisi dimulai, seluruh tim peserta akan melakukan pemanasan pada turnamen pramusim di GOR Purna Krida Kerobokan, Badung, Bali, pada 1119 Oktober 2014.

Pada musim perdana 2010/2011, NBL Indonesia menggelar satu turnamen pramusim, lima seri regular dan championship series.

Namun, sejak musim 2011/ 2012 hingga 2013/2014, musim reguler diselenggarakan sebanyak enam seri. "Untuk musim ini, Kota Surabaya dan Bandung mendapat jatah menjadi tuan rumah seri reguler sebanyak dua kali," ujar Azrul Ananda.

Selain jadwal NBL, PT DBL Indonesia selaku penyelenggara juga merilis jadwal kompetisi Liga Bola Basket Nasional Wanita (WNBL) Indonesia musim 2014/2015, yang berlangsung sebanyak enam seri reguler di lima kota, yakni Surabaya, Solo, Bandung, Jakarta, dan Semarang.Q wwn

48 Pemain Muda Papua Lolos Seleksi Timnas Jayapura, Bhirawa Sebanyak 48 pemain muda dari berbagai daerah dan klub sepak bola di Papua berhasil lolos seleksi untuk timnas U16 dan U-19 yang dilakukan oleh Asisten Pelatih Timnas U-17 Rasiman didampingi tim talent scouting Robby Maruanaya.

"Seleksi timnas usia muda masuk di Papua sudah berlangsung sejak Senin (11/8) kemarin hingga hari ini. Dan didapatkan 48 nama dari dua kelompok umur," kata tim talent scouting (pemandu bakat) Robby Maruanaya di Jayapura, Papua, Selasa Sore.

Ia mengatakan dalam proses seleksi yang dilakukan selama dua hari itu diikuti oleh 600-an pemain bola usia

muda, namun dalam penjaringan dihari pertama yang dilakukan di lapangan sepak bola milik klub dan sekolah sepak bola Embun Syklop (Emsyk) Uni Papua di Perumnas II, Distrik Heram, Kota Jayapura, hanya menyisahkan 99 pemain.

"Dari dua kelompok umur yakni umur 14 tahun untuk proyeksi Timnas U-16 dan kelompok umur 17 tahun untuk proyeksi Timnas U-19.

Dan pagi tadi itu menyusut menjadi 48 pemain bola usia muda, yang dibagi dalam dua kelompok umur itu, masingmasing 24 orang," katanya.

Lebih lanjut pelatih sepak bola berlisensi A itu menyampaikan dari 48 pemain itu yang paling banyak menyum-

bang pemain adalah dari Sekolah Sepak Bola Emsyk Uni Papua dan SSB Batik.

"Sisanya dari berbagai kabupaten seperti Sarmi, Deyai, Merauke, SSB Nafri, Uni Papua dan SSB milik pelatih Priagung," katanya.

Puluhan pemain usia muda itu, kata mantan pelatih Persiwa Wamena dan Perseru Serui itu akan masuk diklat untuk mengikuti latihan khusus selama beberapa waktu di Bogor, Jawa Barat, markas Pelita Jaya.

"Mereka ini akan digembleng khusus bersama pemain dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang terbaik akan terpilih untuk proyeksi Timnas U-16 dan Timnas U-19," katanya.Q ant

Jateng Andalkan Atlet Senior di Kejurnas

Roy Suryo

Semarang, Bhirawa Jawa Tengah mengandalkan atlet-atlet senior pada saat tampil di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik di Jakarta, 19-23 Agustus.

Ketua Harian Pengprov Persatuan Atlet Seluruh Indonesia (PASI) Jawa Tengah Rumini di Semarang, Selasa, mengakui terus terang atlet-atlet peraih medali PON 2012 masih menjadi andalan Jateng di Kejurnas mendatang.

Menurut Rumini yang mantan atlet nasional tersebut, Triyaningsih (pelari), Dwi Ratnawati (lempar cakram), Kresna Wahyu (tolak peluru putra) masih menjadi andalan Jateng pada Kejurnas di Jakarta itu.

"Para atlet junior belum mampu berbicara di tingkat nasional sehingga di Kejurnas Jakarta, kami masih tetap mengandalkan atlet yang dulu meraih medali pada PON 2012," katanya.

Dari mereka (atlet senior), kata dia, Jateng berharap bisa mendapatkan empat hingga lima medali emas. Hal itu, dengan catatan Triyaningsih bisa turun pada Kejurnas untuk nomor lari 5.000 dan 10 ribu meter putri.

Ia mengatakan bahwa sekarang ini Triyaningsih sedang dalam proses penyembuhan cederanya. "Soal berat atau tidaknya cedera yang bersangkutan, yang pasti sekarang ini Triyaningsih sedang dalam proses penyembuhan," katanya.

Sebenarnya, kata dia, target Jateng bisa lebih dari itu tetapi karena pelari nasional Agus Prayogo pindah ke Jawa Barat maka target tersebut dikurangi.

Pada PON 2012 Riau, cabang olahraga atletik Jawa Tengah menempati peringkat ketiga di bawah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan tujuh medali emas, empat medali perak, dan tiga perunggu.

Tujuh medali emas yang diraih Jateng berasal dari Triyaningsih (lari 5.000 dan 10 ribu meter putri), Triyaningsih (lari 5.000 dan 10 ribu meter putri), Dwi Ratnawati (lempar cakram), Kresna Wahyu (tolak peluru putra), dan Erni Ulatningsih (lari maraton).Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

RI Peroleh Penghargaan di Olimpiade Astronomi Jakarta, Bhirawa Tim Nasional Indonesia berhasil meraih tiga medali Perak, tiga Perunggu dan Honorable Mension (Juara Harapan) serta penghargaan khusus untuk peserta termuda dengan skor tertinggi pada Olimpiade Internasional Astronomi dan Astrofisika IOAA ke-8 tahun 2014.

Olimpiade Internasional Astronomi dan Astrofisika ke-8 (8th International Olimpiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA) tingkat Sekolah Menengah Atas berlangsung di Kota Suceava, wilayah Propinsi Iasi, sekitar 507 km dari Bucharest.

Sekretaris pertama KBRI Bucharest, Gatot Amrih Djemirin kepada Antara, Selasa mengatakan kegiatan tersebut diorganisir oleh Universitas “Stefan cel Mare” di Suceava.

Dikatakannya IOAA ke-8 Tahun 2014 secara resmi di buka Menteri Urusan Pendidikan Tinggi, Riset dan Pengembangan Teknologi Romania, Mihnea Costoiu dan Dr. Chatief Kuntajaya dari Indonesia menjabat sebagai Presiden IOAA. Olimpiade Internasional Astronomi dan Astro Fisika ke-8 tahun 2014 diikuti 300 peserta dan team leader dari 37 negara.

Tim Nasional Indonesia terdiri dari tujuh pelajar SMA, dipimpin Direktur Pembinaan SMA, Kemdikbud, Haris Iskandar, Ph.D didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed serta empat staf pengajar Fakultas MIPA, ITB sebagai team leader.

Tim Nasional Indonesia terbagi menjadi dua tim yang dilatih sejak Oktober tahun lalu oleh Program Studi Astronomi ITB Observatorium Bosscha, LPD Tanjungsari, LAPAN, BMKG dan Planetarium Jakarta.Q ant

Bahas ISIS, Senator AS Temui SBY Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Senator John McCain bertemu di Kantor Presiden Jakarta membahas sejumlah masalah salah satunya mengenai perkembangan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang menjadi ancaman global saat ini.

“Kami juga bicara tentang ISIS, dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak berharap tetap dalam damai dan menjadi Islam yang moderat bisa menjadi contoh sebagai masyarakat yang terbuka dan kami juga percaya atas kepemimpinan Presiden Yudhoyono,” kata McCain dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/ 8) kemarin usai diterima Presiden Yudhoyono.

Senator asal Partai Republik itu mengatakan Indonesia dapat memainkan peran yang penting dalam upaya mencegah penyebaran ISIS atau IS. “Saya melihat hal itu (ISIS-

red) menciptakan ancaman bagi Amerika?Serikat dan serius juga bagi negara lain,” paparnya.

Mantan calon presiden dari Republik itu mengatakan ada sejumlah kenyataan dimana beberapa pemuda asal Amerika Serikat, asal Eropa dan ada juga dari Indonesia yang pergi ke Suriah dan kembali ke negaranya masing-masing dengan paham radikal. Karena itu ia mengatakan hal tersebut merupakan ancaman yang harus diwaspadai.

“ISIS berhasil di berapa lokasi di Suriah, organisasi teroris yang kuat saat ini. mereka juga memliki perlengkapan yang kuat,” katanya.

Senator asal negara bagian

antara foto

Senator Amerika Serikat (AS) John McCain (kanan) dan Senator AS Sheldon Whitehouse (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8).

Arizona itu berkeyakinan semua negara memiliki pemahaman yang sama atas ancaman ISIS dan bisa memberikan sumbangannya untuk mencegah penyebarannya.

“Saya percaya semua negara

Cak Imin Calon Kuat Ketum PKB Jakarta, Bhirawa Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masih menjadi calon kuat ketua umum partai tersebut periode 2014-2019, karena didukung berbagai kalangan.

“Sejauh ini nama (calon ketua umum) yang muncul masih Pak Muhaimin, baik dari kiai maupun pengurus cabang dan wilayah,” kata Karding dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/8) kemarin.

Dia mengatakan Cak Imin dinilai berhasil meningkatkan suara partai di Pemilu Legislatif 2014 dan juga mendapat dukungan kuat dari sejumlah pengurus wilayah dan ulama-ulama NU. Namun Karding menyatakan PKB membuka peluang bagi kader-kader yang ingin maju berkontestasi di bursa pemilihan ketua umum.

Menurutnya PKB adalah partai yang demokratis dalam menerima aspirasi kader.

“Ya silahkan saja kalau ada yang ingin maju menjadi ketua umum. PKB terbuka dan demokratis saja,” ujarnya.

Karding yang juga menjabat Ketua Steering Committee (Ketua Pengarah) Muktamar PKB mengatakan partainya akan menggelar Muktamar 2014 pada 3031 Agustus di Surabaya.

Menurut dia, salah satu agenda utama muktamar adalah memilih ketua umum baru periode 2014-2019. Selain memilih ketua umum baru, menurut dia, muktamar PKB juga akan membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

“Program-program yang menyangkut kebijakan partai dalam lima tahun ke depan juga akan dibicarakan dalam Muktamar,” katanya. Karding mengatakan PKB berharap muktamar tersebut bisa memperkuat basis tradisional mereka di kalangan nahdliyin untuk menciptakan politik yang rahmatan lil’alamin (bermanfaat bagi seluruh alam).Q ant

dapat melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk merespons gerakan radikal ini,” tegasnya.

Presiden saat menerima Senator McCain dan Senator Sheldon Whitehouse didampingi oleh

Menlu Marty Natalegawa, Wamenlu Dino Pati Djalal, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, mantan calon presiden AS dari Partai Republik itu telah bertemu dengan Ketua MPR Sidhato Danusubroto.

Pimpinan MPR , Senin (11/ 8), menerima kunjungan Senator Amerika Serikat, yakni John McCain dan Sheldon Whitehouse, yang didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan MPR di Gedung MPR/DPR/DPD selama sekitar satu jam. Delegasi Senator AS didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake dan staf Keduataan Besar AS di Jakarta Craig Hall, staf MacCain, yakni Christian Brose dan Elizabeth O’Bagy serta staf Sheldon yakni Lacy Dwyer.

Q ant

BPJS Beri Jaminan Kesejahteraan Dasar

Kemenkes Siapkan Aturan Pendamping PP Aborsi Jakarta, Bhirawa Kementerian Kesehatan menyatakan masih banyak peraturan pendamping yang harus disusun sebelum PP No.61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi atau yang sering dijuluki “PP Aborsi” karena memuat tentang pasal pengakhiran kehamilan itu berlaku.

“Secara operasional PP itu masih membutuhkan sekitar lima permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) yang sedang dalam penyusunan,” kata Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono ketika ditemui di seminar tentang Kekerasan Pada Anak di Jakarta, Selasa (12/8) kemarin.

Anung juga menegaskan bahwa PP itu bukan hanya mengatur mengenai aborsi namun menitikberatkan terhadap kesehatan reproduksi mulai dari masa sebelum kehamilan, masa kehamilan, melahirkan dan paska melahirkan.

“Di dalam PP itu memang diatur satu dua pasal tentang kegiatan pengakhiran kehamilan terkait perkosaan dan lainnya,” ujar Anung.

Sebelum dapat dilaksanakan, PP tersebut membutuhkan peraturan turunan yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Kemenkes mungkin ada sekitar empat permen (peraturan menteri) yang harus disiapkan, Kementerian Pendidikan juga akan menyusun peraturan untuk memasukkannya (kesehatan reproduksi) ke kurikulum,” kata Anung.

Para akademisi dan praktisi kesehatan juga diminta untuk dapat menyiapkan substansi yang dibutuhkan dalam penyusunan peraturan-peraturan tersebut, termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang akan disampaikan melalui jalur komunikasi, informasi dan edukasi baik menggunakan pendekatan formal (pendidikan) maupun informal.Q ant

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

antara foto

MENKES KUNJUNGI PULAU TERDEPAN Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pulau Belakang Padang, Batam, yang berbatasan dengan Singapura, Selasa (12/8). Dalam kunjungannya, Menkes menekankan pentingnya peningkatan peran puskesmas sebagai elemen pencegah (preventif) dalam pelayanan kesehatan masyarakat, meskipun untuk daerah kepulauan, beberapa puskesmas memiliki fasilitas Unit Gawat Darurat (RS), bangsal rawat inap, dokter, dan poliklinik sehingga dapat berperan sebagai pengambil tindakan pengobatan karena tidak adanya rumah sakit di pulau-pulau kecil.

Perombakan Pengurus Tak Pengaruhi Munas Golkar Jakarta, Bhirawa Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan perombakan kepengurusan yang dilakukan partai berlambang pohon beringin itu sama sekali tidak mempengaruhi jadwal musyawarah nasional (munas).

“Rencananya munas akan diadakan pada tahun depan (2015). Meski sejumlah DPD menginginkan agar munas dipercepat, hal ini tidak terkait dengan perombakan kepengurusan partai,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (12/8) kemarin.

Menurut dia, perombakan jabatan yang dilakukan Partai Golkar merupakan bentuk peringatan terhadap sejumlah kader yang dianggap “mbalelo”.

Tantowi menjelaskan, kader yang diperingati dengan perombakan jabatan dalam kepengurusan partai antara lain adalah Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai.

“Namun sesuai dengan instruksi Ketua Umum dan berdasarkan rekomendasi pengurus DPP lainnya maka kami masih menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan atas sikapnya terhadap arah kebijakan partai,” katanya.

Meski demikian, ia mengemukakan bahwa kader yang diperingati perombakan dalam kepengurusannya juga tetap menjadi anggota Partai Golkar dan memiliki hak untuk mengikuti musyawarah nasional yang akan segera digelar.

Berdasarkan rilis tersebut, keputusan waktu penyelenggaraan munas akan langsung ditentukan oleh 23 DPD ditambah 1 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Selain itu juga dipertimbangkan hasil dari Munas 2009 di Riau yang menyatakan bahwa masa jabatan Ketua Umum hingga lima tahun kedepan atau sampai dengan tahun 2014 secara mengikat.

Sebelumnya, tuntutan dilaksanakan Munas Partai Golkar pada 2014 dinilai merupakan keniscayaan dan patut dilakukan pascakekalahan Pemilihan Umum, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

“Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besarbesaran pascakegagalan secara beruntun dan bertubi-tubi, baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden,” kata kader Partai Golkar, Nusron Wahid, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (11/8).

Menurut dia, dilaksanakannya Munas Golkar pada 2014 ini tak ada kaitannya dengan jabatan menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya.

Nusron menjelaskan, sebagai partai dengan ideologi terbuka dan bersifat inklusif, Golkar harusnya membuka diri ruang evaluasi atas sikap politiknya selama ini karena sudah terbukti apa yang selama ini dilakukan Partai Golkar tidak mendapat dukungan publik dan rakyat. Padahal partai dibuat untuk mendapat dukungan massif dari rakyat. Q ant

Tantowi Yahya

Jakarta, Bhirawa Setiap orang pasti akan mengalami peristiwa tak terduga yang penyelesaiannya memerlukan biaya. Mengingat hal itu, berapapun penghasilan seseorang, akan lebih baik bila bisa disisihkan dana darurat. Menyisihkan dana di rumah, pastilah mudah terpakai pada hal-hal yang kurang perlu. Maka dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), setiap orang bisa menyisihkan dananya dengan aman, untuk keperluan darurat itu.

“Investasi kesejahteraan dasar, dibutuhkan setiap orang. Maka dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, ketika sakit, biaya berobat akan ditanggung lembaga itu. Demikian halnya jika jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ada 4 macam jaminan bisa didapat,” papar Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya Disebutkan, 4 jaminan di BPJS Ketenagakerjaan, yakni jika mengalami kecelakaan, akan mendapat santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK). Pada masa tua, mendapat Jaminan Hari

Tua (JHT) dan kini ada lagi Jaminan Pensiun (JP). Keempat jaminan tersebut paling tidak bisa mengcover kebutuhan mendesak dan penting kala pekerja membutuhkan.

“Kongkritnya, peserta BPJS yang mengalami resiko tidak bekerja lagi, atau memasuki masa pensiun, bisa memperoleh sejumlah dana yang telah di-iurkan di BPJS setiap bulan,” jelas Elvyn G Masassya. Kesimpulannya, tambahnya, dana darurat yang sebelumnya masih di persiapkan untuk menghadapi resiko hidup, bisa disiasati dengan menyim pan dalam bentuk membayar iur-an setiap bulan di BPJS. Bukan hanya pekerja formal, kini pekerja informal seperti tukang ojek, tukang tambal ban, bisa masuk jadi peserta BPJS. Setiap orang asal mau membayar iuran setiap bulan secara individu, bisa mendapat perlindungan dalam bentuk santuann Jaminan dari BPJS sebagai peserta.

“Seperti di negara-negara maju, sudah saatnya kini, semua warga negara Indonesia bisa menikmati perlindungan di BPJS,” ucap Elvyn. Q ira

Terungkap Anggota KPPS Coblosi Surat Suara Jakarta, Bhirawa Persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa, mengungkap seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten Nias Selatan.

Anggota KPPS di TPS 3 di Desa Bawolahusa, Satoniha Duha, mengaku dia dan enam anggota KPPS lainnya mencoblosi sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS tersebut.

“Anggota KPPS mencoblosi sisa surat suara untuk pasangan calon Nomor Urut 2.

Saya (mencoblosi) enam lembar, yang lain dibagi-bagi. Jadi ini kesepakatan bersama,” kata Satoniha saat menjadi saksi di persidangan MK. Dia mengatakan pencoblosan yang dilakukan anggota KPPS di sana adalah hasil kesepakatan bersama seluruh anggota.

Pencoblosan dilakukan pada saat seluruh pemilih dan pe-

antara foto

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kanan) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi ketika mendengarkan keterangan salah satu saksi kubu Prabowo-Hatta dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

ngawas sudah meninggalkan TPS setelah pemungutan suara.

“Saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (Prabowo-Hatta) tidak tahu. Pencoblosan dilakukan oleh KPPS setelah pemilih pulang,” jelasnya.

Dia mengaku bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana. Namun, pada saat itu, dia terikat perasaan loyalitas dengan anggota KPPS lain.

“Saya tahu mencoblos sendiri itu tindak pidana. Saya tidak ngomong saat itu (karena) saat itu saya hanya loyal kepada KPPS dan menghargai kesepakatan yang telah dibuat,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ida Budhiati, ketika skorsing sidang mengatakan pihaknya akan menindak tegas petugas KPPS yang terbukti melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara.

“Kalaupun itu terjadi, kami tidak akan ragu-ragu menindak tegas. Pelaksanaan tugas KPPS itu hanya satu hari dan setelah itu mereka tidak terikat lagi,” jelas Ida. Satoniha menjadi saksi pihak pemohon perkara PHPU, yakni kubu pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa. Q ant

Kubu Tutut Bantah Putusan PK Kasus TPI Jakarta, Bhirawa Kuasa Hukum Siti Hardiyanti Rukmana, Hary Ponto, membantah rumor yang beredar tentang telah terbitnya putusan Peninjauan Kembali (PK) sengketa kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Grup Media Nusantara Citra (MNC). Ponto meminta semua pihak agar menghormati kewibawaan Mahkamah Agung sebagai institusi penegak hukum dan keadilan di negeri ini.

“Jangan asal bicara, dong.

Kasus kepemilikan TPI setahu saya sampai sekarang masih berproses di MA,” kata Ponto, dalam siaran persnya, Selasa (12/8) kemarin.

Ponto mengaku sudah me-

ngecek melalui laman resmi Mahkamah Agung (www.mahkamahagung.go.id), tetapi putusan yang disebut-sebut itu tidak ada.

Dia menduga kabar itu sengaja diembuskan pihak tertentu untuk membangun opini yang menyesatkan publik terkait kepemilikan stasiun televisi itu.

“Kalau sudah ada putusan, kenapa tidak diumumkan di situs MA. Sampai saat ini kami juga belum menerima salinan putusan. Saya kaget ada kabar miring itu,” jelas Ponto.

Dia mengatakan MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut terkait kasus TPI, yang selama ini dikuasai Grup MNC di bawah pimpinan pengusaha

Hary Tanoesoedibjo.

Perkara dengan No Register 862 K/PDT/2013 tersebut dipu tus pada 2 Oktober 2013 dan ditindaklanjuti oleh kubu Hary Tanoe dengan mengajukan PK ke Mahkamah Agung.

“Yang kami ketahui perkara itu sedang berproses di MA. Kami menghormati dan tunduk pada proses hukum yang berlangsung di MA. Kami berharap tidak ada pihak mana pun yang berusaha mempenga ruhi kredibilitas lembaga hukum. Kita harus tunduk pada aturan yang berlaku. Ini negara hukum,” kata Ponto.

Berdasarkan putusan MA, Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) TPI, yang digelar pada 18 Maret 2005 oleh Grup MNC tidak sah.Q ant

Rabu Wage 13 AGUSTUS 2014

Kembalikan Mobdin, Kuswanto Ingin Teman-temannya Ikut Jejaknya l Sambungan hal 1

terimakasih kepada rakyat Jatim yang telah memilih saya sebagai anggota dewan periode 2009-2014. Saya juga berterimakasih telah dipinjami mobdin untuk mendukung kinerja saya selama lima tahun,’’tegas Kuswanto saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (13/8) sore.

Dia mengimbau kepada sesama anggota dewan yang lain untuk segera mengembali­ kan inventaris kantor agar nantinya tidak bermasalah dengan hukum. Mengemba­ likan inventaris kantor merupakan ke­ wajiban setiap anggota dewan yang masa tugasnya berakhir. “Jika selama mereka menjabat ada yang hilang, maka wajib bagi yang bersangkutan menggantikannya,” katanya.

Seperti diketahui, Setwan sudah men­ girimkan surat ke semua angggota dewan untuk mengembalikan barang inventaris kantor. Namun hingga dua minggu sebe­ lum mereka lengser belum ada satupun anggota dewan yang mengembalikan in­ ventaris tesebut kecuali Kuswanto yang jelas akan mengembalikan inventaris hari ini.

Karenanya, Setwan meminta seluruh inventaris kantor segera dikembalikan agar ke depan tidak berdampak pada hukum. ‘’Memang kami sudah menyurati seluruh anggota dewan untuk segera mengemba­ likan inventaris kantor, tapi belum ada yang mengembalikan,’’tegas Sekwan DPRD Jatim Soekardo.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron D Pasaribu menjamin selu­ ruh anggota dewan akan mengembalikan barang inventaris yang bukan haknya.

Karena memang tidak ada seorangpun yang ingin berurusan hukum hanya gara-gara tidak mengembalikan. ‘’Saya jamin temanteman akan patuh pada aturan yang ada.

Dan saya yakin mereka akan mengembali­ kan semua barang inventaris kantor sesuai masa jabatan yang diembannya,’’papar politisi asal Golkar ini.

Sementara untuk rumdin, tegas Sabron itu merupakan kewajiban pimpinan DPRD Jatim. Sebab anggota dewan tak dapat ja­ tah untuk rumdin. Yang ada pada anggota hanya mobdin dan laptop saja. Pihaknya berkeyakinan kondisi barang inventaris tersebut dalam keadaan baik, karena setiap anggota memiliki kewajiban untuk merawat barang tersebut dari koceknya sendiri karena status dari barang tersebut adalah pinjam pakai. n cty

Pemkab Bojonegoro Bantu Dana 50 Lumbung Pangan l Sambungan hal 1

Ia menyebutkan di daerahnya ada ban­ gunan fisik sebanyak 50 lumbung pangan, serta 25 lantai jemur, tetapi yang diman­ faatkan petani untuk kegiatan pertanian baru enam lumbung pangan, di antaranya di Kecamatan Kedungadem, Tambakrejo, dan Kanor.

“Petani tidak bisa memfungsikan lum­ bung pangan karena kesulitan dana, se­ hingga pemkab akan memberikan bantuan dana Rp 20 juta untuk pengadaan gabah,” katanya.

Yang jelas, menurut dia, sebanyak 50 lumbung pangan, serta 25 lantai jemur tersebut, di antaranya dibangun dengan memanfaatkan APBD sejak 2009. “Kalau tidak salah biaya pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur mencapai sekitar Rp 5 miliar,” ucapnya. n bas

Pencairan Prosedural l Sambungan hal 1

penetapan statusnya sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi akuisisi BPR Prima Durenan (kemudian berubah menjadi BPR Prima Bangkit Se­ jahtera) pada 2006. Ali mengaku belum mendapat surat resmi penetapan status­ nya sebagai tersangka tersebut dari pihak kejaksaan.

Ia justru baru tahu setelah mendapat kabar dari salah satu mantan pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Trenggalek, yang saat itu menjadi anak buahnya.

“Rabu (6/8) kemarin ada pensiunan pe­ gawai DPPKAD yang diperiksa kejaksaan sebagai saksi dengan saya sebagai salah satu tersangka kasus BPR Prima,” sebut Ali. Namun, Ali menolak berpolemik menge­ nai status barunya tersebut, dengan alasan tidak ingin berkonfrontasi dengan pihak kejaksaan. Ia menegaskan, selaku warga negara yang baik dirinya akan menghor­ mati proses hukum yang berjalan.

“Maaf, saya tidak dalam kapasitas membantah atau membenarkan hal itu (penetapannya sebagai tersangka). Namun dalam kapasitas saya saat itu selaku ben­ dahara umum daerah, kebijakan pencairan anggaran tersebut sudah sesuai prosedur pencairan anggaran,” ulang dia.

Sehari sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Adianto menggelar press rilis mengenai penetapan status Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Ali Mustofa sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi akuisisi Bank Perkreditan Rakyat Prima Durenan senilai Rp 2,6 miliar pada 2006. Status Ali Mustofa ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka sejak 5 Agustus, karena peran­ nya dalam meloloskan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar. Saat peristiwa hukum ter­ jadi, Ali Mustofa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Trenggalek. Ia dianggap sebagai salah satu pejabat yang paling bertanggung­ jawab dalam kebijakan akuisisi aset BPR Prima Durenan yang kala itu sedang mengalami masalah likuiditas. n adi

SAMBUNGAN

Menko Polhukam dan Menag Apresiasi Pergub Jatim Larang ISIS

trie diana/bhirawa

Didampingi Kepala Biro Hukum Setdaprov dan disaksikan wartawan, Pakde Karwo menandatangani Pergub Larangan ISIS di Jatim di Gedung Negara Grahadi, Selasa (12/8).

l Sambungan hal 1

19 Sekolah Dapat Teguran Dindik Surabaya l Sambungan hal 1

Dindik Surabaya. “Surat ini hanya bersifat mengingatkan saja. Tapi sebelumnya kita memang mengingatkan melalui lisan,” katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (12/8).

Sejumlah SDN yang menda­ pat surat teguran Dindik Sura­ baya itu antara lain berasal dari Kecamatan Genteng satu sekolah, Kecamatan Tegalsari delapan sekolah, Kecamatan Krembangan satu sekolah, Kecamatan Wonokromo enam sekolah, Kecamatan Kenjeran satu sekolah, dan dari Kecama­ tan Gayungan satu sekolah. Se­ dangkan SMP yang menerima surat teguran dari dinas berasal dari Kecamatan Wonokromo satu sekolah.

Ikhsan menegaskan, seko­ lah-sekolah yang belum mem­

buat SPJ triwulan kedua ini diminta segera menuntaskan­ nya sebelum 15 Agustus men­ datang. Apalagi, saat ini sudah memasuki triwulan ketiga.

“Kami berharap dengan adanya surat teguran ini mereka bisa secepatnya membuat SPJ,” ujar dia.

Mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini menjelaskan, pencairan dana BOPDA untuk sekolah negeri dan swasta diperlakukan berbeda. Seko­ lah negeri cair tiap bulan awal triwulan. Sementara, sekolah swasta dicairkan awal bulan tiap semester. Artinya, saat ini sekolah negeri telah memasuki pencairan BOPDA triwulan ke­ tiga. Sedangkan sekolah swasta masuk semester kedua. Tapi, salah satu syarat agar dana BOPDA bisa cair cepat adalah membuat SPJ penggunaan

BOPDA di semester sebelum­ nya. “Kalau SPJ beres, BOPDA bisa segera cair,” ungkap dia.

Ikhsan menyatakan, saat ini anggaran BOPDA baik untuk semester kedua (seko­ lah swasta) maupun triwulan ketiga (sekolah negeri) telah disiapkan. Namun, Dindik akan menunggu dulu sekolah untuk menyelesaikan berba­ gai syarat yang ditetapkan.

Sekolah yang cepat menun­ taskan persyaratan, termasuk pembuatan SPJ, BOPDA bisa langsung cair saat itu juga.

Jadi tidak perlu menunggu semua sekolah tuntas membuat laporan baru dicairkan secara bersama-sama. “Kalau masih punya tanggungan SPJ di tri­ wulan sebelumnya, tentu saja BOPDA untuk sekolah terkait bisa kita pending dulu,” tegas dia. n tam

100 Tim PPKST Pisahkan Nurul-Rahma l Sambungan hal 1

Dengan melihat kondisi bayi sekarang yang sudah baik maka pemisahan dapat dilakukan. “Ren­ cananya memang 21 Juni lalu, tapi kita batalkan karena Nurul dan Rahma terserang batuk. Kendati mundur, tim PPKST sudah mem­ persiapkan pemisahan bayi yang masing-masing memiliki berat 17 kg itu sejak sebulan lalu,” ungkap dr Agus.

Bahkan menurutnya, Selasa kemarin gladi bersih untuk op­ erasi pemisahan pun digelar bersama semua tim di ruang pertemuan GBPT. Hadir pula Sika Jayanti dan Yuda Winarno, orangtua kedua bayi kembar siam. Keduanya menandatan­ gani surat persetujuan tindakan bedah dan anestesi yang meru­ pakan tindakan berisiko besar.

“Kasus Nurul dan Rahma ini sangat kompleks. Yang Rah­ ma memiliki kelainan jantung parah, Nurul buta permanen.

Risiko pemisahan juga cukup besar, apalagi Rahma yang sewaktu-waktu bisa mengalami gangguan pernafasan dan pen­ darahan,” ungkap dr Agus.

Dengan kondisi ini hampir semua tim yang menangani sudah merancang dan mempersiapkan tindakan kepada kedua bayi terse­ but. “Sejak pukul 17.00 (Selasa) kita sudah sterilisasikan ruang 609 dan 607. Besok (hari ini, red) sudah siap pakai,” ungkap Koordi­ nator perawat ruang GBPT RSUD dr Soetomo, Choirul Anam.

Anggota tim bedah Dr Lucky Andriyanto SpAn mengatakan

hampir sebulan timnya melaku­ kan analisis dan persiapan untuk menganastesi Nurul dan Rahma.

“Sebenarnya kita sudah paham karakter Nurul dan Rahma saat kita melakukan katerisasi 10 Juni lalu,” ungkap dr Lucky.

Yakni pada penanganan kat­ erisasi, tim anestesi melakukan induksi terhadap Nurul terlebih dulu. Ternyata, Rahma menga­ lami desaturasi atau penurunan oksigen. Jika tidak bisa distabilkan, risiko terbesarnya adalah kema­ tian. Akhirnya, pada pemisahan kali ini, tim bedah anestesi akan melakukan induksi kepada Nurul terlebih dahulu. Sebab, kondisi fisik Nurul lebih bagus dibandingkan Rahma. Pasca tim bedah anestesi melakukan induksi dan intubasi kepada Nurul dan Rahma, barulah tim bedah anak akan melakukan desinfeksi atau sterilisasi bagian tubuh bayi yang dibedah.

Ketua Tim Bedah Anak, dr IGB Adria Hariastawa SpBA (K) menjelaskan bagian yang didesinfeksi yakni bagian an­ terior yakni dari colli terus ke bawah hingga ujung kaki kanan dan kiri. “Kita akan angkat bayi dan diberi cairan desinfesi dan kita keringkan agar tidak terjadi hipotermi,” ungkapnya.

Setelah itu bayi akan diletak­ kan di atas doek dan steril dan underpad untuk mendesain insisi yang akan dipotong.

Ketua Tim Bedah Plastik, Prof M Sjaifuddin Noer, Sp BP-RE (K) memaparkan usai didesain, timnya akan memper­ dalam insisi atau supaya dind­

ing abdomen terbuka. “Setelah terbuka kita akan melakukan pemisahan hepar,” ungkapnya.

Dijelaskannya Rahma men­ galami kelainan jantung kom­ pleks. Di mana, aliran darah yang seharusnya dipompa oleh bilik kiri malah dipompa oleh atrium kanan yang membawa darah kotor. Padahal, bilik ka­ nan bertugas untuk memompa darah bersih dari jantung, maka pembedahan dilakukan oleh tim bedah Thorax Kardiovaskuler (KDV). Kedua bayi akan diek­ splorasi vaskuler dan jantung.

Tapi pemantauan lebih dalam kepada Rahma yang kondisi jantungnya kompleks.

Setelah terpisah, tim bedah plastik akan melakukan penu­ tupan luka dengan defek post.

Kemudian dilakukan penjahitan kulit dan subkutis pada ba­ dan yang sudah terpisah. “Jika masih ada defek atau luka, maka tim bedah anak akan menu­ tupnya dengan lokal flap pada masing-masing bayi. “Infeksi akan sering muncul saat ada luka, maka itu kita akan menu­ tupnya dengan tulle, kassa dan transparent film,” ungkapnya.

Ketua Tim Instalasi Rawat Intensif dan Reanimasi (ICU), dr Hardiono, Sp An KIC KAKV menambahkan, usai dioperasi, timnya di ICU juga sudah mem­ persiapkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk perawa­ tan intensif. “Yang kita tidak punya seperti pengering luka su­ dah kita persiapkan semuanya,” ungkap dr Hardiono. n dna

Jalan di Atas Bendungan Sutami Retak Sepanjang 70 Meter l Sambungan hal 1

keretakan, namun untuk saat ini dalam kondisi relatif aman. “Keda­ laman retakan masih jauh dari inti bendungan yakni setinggi 97,5 meter,” terangnya, Selasa (12/8).

Menyusul adanya keretakan jalan aspal di atas bendungan, pihaknya telah melakukan pe­ nutupan jalan. Sembari melaku­ kan penutupan, PJT I melaku­ kan observasi untuk mengetahui penyebab keretakan jalan itu.

Dari analisa awal, lanjut Ulie, keretakan bisa akibat usia ben­ dungan yang tua dan bisa juga disebabkan kondisi alam.

Retakan jalan aspal itu, diketehui setelah dilakukan in­ speksi dari PJT I bersama Balai Bendungan dari Direktorat Jen­ deral (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta Komisi Keamanan Jem­ batan pada 22 Juli 2014.

Untuk memperbaiki kere­ takan jalan tersebut, ujar dia, akan dilakukan penyuntikan dan pengaspalan. Pengawasan kondisi fisik bendungan nantinya

11

akan dilakukan secara menyelu­ ruh dan intensif. Dan pihaknya saat ini telah menggunakan alat deteksi yaitu untuk menganti­ sipasi ancaman retakan lebih lebar dan luas. “Selama dalam perbaikan PJT 1 melarang se­ mua kendaraan melintasi jalan bendungan,” katanya.

Penutupan jalan terpaksa di­ lakukan karena selama ini jalan bendungan menjadi akses tercepat untuk menghubungkan wilayah Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kalipare. Dengan me­ motong jalan, maka masyarakat bisa menyingkat waktu. “Tapi, jika tidak melewati bendungan, jarak tempuh antara dua kecamatan semakin jauh yakni selisih waktu 20 menit untuk menuju Kalipare atau sebaliknya menuju Sumber­ pucung,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia kem­ bali menegaskan, masyarakat jangan mencemaskan terjadinya keretakan jalan di atas ben­ dungan. Sebab, keretakan jalan dalam kondisi aman, dan PJT sendiri sudah melakukan proses perbaikan dengan menambal

keretakan. Selama proses per­ baikan, masyarakat yang akan menuju kedua wilayah tersebut, dilarang lewat untuk sementara waktu hingga perbaikan dinya­ takan selesai.

Bendungan Sutami dibangun pada 1975, sedangkan pemban­ gunan proyek saat itu dikerjakan tiga kontraktor Jepang yakni Nichimen, Sakai, dan Toshiba, dengan konsultan Nippon. Bend­ ungan ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta I. Air waduk ini berasal dari mata air di Gunung Arjuno dan ditambah air curah hujan.

Selama ini Bendungan Sutami dengan kedalaman maksimal 31 meter ini mempunyai fungsi di antaranya pengendali banjir, pembangkit listrik dengan daya 3 x 35.000 KWh (488 juta KWh/ tahun), penyediaan air irigasi dengan debit 24 m³/detik pada musim kemarau (seluas 34.000 ha) melalui pengaliran ke hilir serta pariwisata dan perikanan darat. Waduk dengan luas per­ mukaan 15 km2 ini menampung volume air sebanyak 343 juta meter kubik. n cyn

Tahun 2014 tentang Laran­ gan Keberadaan Gerakan ISIS di Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/8).

Selain Menko Polhukam, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, Menag Lukman Hakim Saifuddin juga memberikan apresiasi yang sama. Menag yang merupakan politisi Partai Persatuan Pemban­ gunan (PPP) mempersilakan Gubernur Jatim membuat Pergub larangan ISIS. “Saat Pak Menag tele­ pon, saya beri tahu ingin membuat Pergub larangan perkembangan ISIS ini. Dan beliau mempersilakan kar­ ena dianggap bagus. Kalau Pak Presiden tidak memberi­ kan komentarnya. Pergub ini nanti akan kita tembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” katanya.

Sementara itu, Pergub den­ gan Nomor 51 Tahun 2014 ten­ tang Larangan Keberadaan Gerakan ISIS di Jatim terse­ but, secara resmi ditanda­ tangani oleh Pakde Karwo kemarin. Setelah sebelumnya dilakukan revisi karena draf berbentuk Surat Keputusan bukan berbentuk Pergub.

Pakde Karwo menjelas­ kan, jika draf berbentuk Surat Keputusan sifatnya lebih pada intern Pemprov Jatim, sedangkan jika Per­ gub bersifat eksternal. Be­ gitu juga Pergub ini tak memerlukan koreksi dari Mendagri hanya diberikan surat tembusan saja.

“Alasan utama diterbitkan­ nya Pergub ini adalah agar penindakan terhadap ISIS di Jatim dapat lebih fokus. Se­ bab jika hanya merujuk pada UUD 45, khususnya pasal 28 dan pasal 29 serta UU Nomor 1/PPNS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, saya kira kurang fokus untuk penindakan ISIS di Jatim.

Dan Pergub ini juga didukung oleh ulama, partai politik dan masyarakat,” paparnya.

Pakde Karwo menutur­ kan, dengan diterbitkannya Pergub pelarangan ISIS, akan membawa dampak yang positif bagi situasi keamanan dan ketertiban di Jatim. Se­ bab gerakan ISIS telah me­ resahkan masyarakat, dan lebih luas dapat mengancam Pancasila dan NKRI. Selain itu, dengan adan­ ya Pergub tersebut akan mempermudah polisi dan TNI untuk menindak gerak­ an ISIS di Jatim. “Pergub ini menjadi dasar polisi dan TNI untuk menindak ISIS, sehingga polisi dan TNI bisa lebih aktif lagi menertibkan dan mencegah menyebarnya gerakan ISIS,” katanya.

Dalam Pergub tersebut, para bupati/wali kota di­ minta untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di daerah masing-masing terhadap keberadaan gerakan ISIS, serta masyarakat juga di­ minta untuk berperan aktif melaporkan kepada aparat jika mengetahui adanya gerakan ISIS di sekitar ling­ kungan mereka. n iib

November, Kuota BBM Bersubsidi Terancam Habis l Sambungan hal 1

Kurtubi melanjutkan, mengenai harga BBM untuk saat ini juga sudah sewa­ jarnya jika pemerintah kem­ bali mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, impor minyak yang dilakukan In­ donesia sudah sangat besar dibarengi dengan harga min­ yak dunia yang tinggi. De­ ngan begitu, pemerintah juga harus bersungguh-sungguh untuk mengembangkan energi alternatif seperti gas. “BBG infrastruktur nggak ada. Masa Jokowi berkuasa sebulan dua bulan menaikkan BBM, apa kata rakyat,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Men­ keu) Chatib Basri menyebut langkah menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah yang tepat untuk menekan beban anggaran yang selama ini tersandera akibat besaran subsidi BBM yang setiap tahun mening­ kat. Namun, kenaikan harga ini bukanlah suatu usulan yang harus dijalankan pada pemerintah saat ini maupun pemerintah yang menda­ tang. “Kenaikan itu saja ka­ lau dilakukan sudah bagus banget,” ucap Chatib usai melantik Pejabat Eselon II Lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Gedung Djuanda Kemenkeu.

Menurut Chatib, usulan kenaikan BBM bersubsidi adalah yang terbaik. Pasal­ nya, jika kenaikan harga BBM subsidi dilakukan, akan ada penghematan ang­ garan yang dapat diguna­ kan untuk pembangunan in­ frastruktur lainnya. “Itu saja kalau sudah dilakukan ba­ gus benar. Coba misalnya ya dipakai subsidi tetap, bikin hitung-hitungan deh sub­ sidi tetap. Kan subsidi BBM nggak boleh habis menurut undang-undang. Kan nggak boleh harga pasar juga. Ting­ gal sisa berapa? Misalnya dengan kenaikan Rp 1.000 per liter dikalikan kuota 48 juta kiloliter, berarti sisanya sekitar Rp 48 triliun kan.

Kalau kenaikan Rp 2.000 per liter, tinggal dikalikan dua saja,” imbuhnya.

Namun dia tidak bisa me­ mastikan kenaikan harga BBM subsidi ini dapat dilaku­ kan pada pemerintah yang baru. Menurutnya, pemerin­ tahan baru yang mempunyai keputusan akan itu.

Dia pun mengklaim, den­ gan adanya kenaikan har­ ga BBM subsidi tidak ada dampak sosial yang signifi­ kan. “Masa saya musti ulang kata-kata ini, subsidi BBM itu dinikmati sama kelas me­ nengah atas,” tegasnya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengakui pemerintah baru nantinya dihadapkan dengan permasalahan ting­ ginya impor BBM bersub­ sidi. Oleh karena itu, guna meringankan anggaran maka harga BBM bersub­ sidi harus segera dinaikkan.

“Presiden terpilih nanti saya harapkan mampu menaik­ kan harga BBM bersubsidi pada masa pemerintahan­ nya sebesar Rp 2.500 per liter,” katanya.

Faisal menjelaskan, harga BBM bersubsidi yang aman untuk saat ini adalah sebe­ sar Rp 9.000 per liter. Dia menilai, jika Joko Widodo berhasil maju, maka dia da­ pat menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 2.500 per liter dengan metode bertahap atau sekaligus. “Ancangancang Jokowi naikkan lagi kira-kira Rp2.500 lagi, entah itu bertahap seperti kenaikan listrik atau bagaimana itu kan proses,” kata Faisal.

Menurut Faisal, jika saat ini harga BBM subsidi jenis premium berada di kisaran Rp 8.000 per liter sudah mampu memberikan ker­ inganan pada masa pemer­ intahan yang baru. Oleh karena itu, di sisa jabatannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu meringankan hal tersebut dengan membuat kebijakan menaikkan harga BBM sub­ sidi minimal sebesar Rp 1.000 per liter. “Jadi Rp 8.000 saja itu sudah baik untuk mene­ kan defisit di bawah 3 persen ke level 2-2,5 persen. Kalau tidak naik sekarang, nanti bisa naik Rp 2.500 per liter di era Presiden baru,” tukas dia. n ira

Lama Vakum, Pemkab Sibuk Cari Bibit Baru untuk Lestarikan Tradisi l Sambungan hal 1

Kasi Pemuda dan Olahraga Dinas pendidikan Kabupaten Tuban Drs Tony Sudiyantono MPd mengatakan Gelut Pathol merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Yaitu Gelut yang berarti berkelahi, dan Pathol yang bisa diartikan kuat tidak terkalahkan.

“Diambil dari kata Gelut yang artinya berkelahi dan Pathol atau kuat tak terkalahkan” kata Tony, Selasa (12/8).

Sebelum bertanding di dalam ring, pemain Gelut Pathol terlebih dahulu didandani seperti pegulat Sumo. Setiap pemain diharuskan memakai cawat yang diuntai dari sarung basah diikat dengan ban karet motor.

Aturan saat bertarung, leher dan pundak kedua pemain harus tetap menempel, sedangkan kedua tangan berpegangan pada cawat lawan. Se­ lanjutnya seorang pemain dikatakan kalah jika terjatuh dengan pantat menyentuh pasir. “Pemain yang ter­ jatuh dengan pantat menyentuh pasir dinyatakan kalah,” ujar Tony.

Meski demikian, dalam olahraga tersebut tidak semua orang berbadan besar akan selalu memenangkan pertarungan. Pasalnya setiap pemain meskipun kurus memiliki otot tung­ kai, paha, dan lengan yang tak kalah kuat dengan orang gemuk.

Sayangnya, olahraga tradisional peninggalan leluhur itu kini telah

vakum dan terancam mati. Terakhir Gelut Pathol digelar Agustus 2008 lalu. Setelah itu Gelut Pathol su­ dah tidak pernah terlihat digelar di wilayah Kabupaten Tuban.

Asy’ari, salah satu mantan atlit Gelut Pathol menyayangkan ke­ vakuman olahraga unik itu. Dirinya berharap pemerintah mapun pihakpihak terkait ikut mengambil peran demi melestarikan Gelut Pathol yang telah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Tuban. “Baik pemerin­ tah pusat maupun daerah harus ikut peran serta agar Gelut Pathol bisa tetap eksis.” harapnya.

Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perekonomian dan

Pariwisata Kabupaten Tuban Sunaryo, mengaku telah berkomitmen untuk kembali melestarikan Gelut Pathol.

Pihaknya berencana akan mencari bibit baru, pemuda-pemuda berpe­ rawakan kuat untuk dilatih menjadi atlet Gelut Pathol Tuban.

Menurut Sunaryo Gelut Pathol wajib dilestarikan karena warisan budaya Indonesia. Jangan sampai olahraga tra­ disional ini direbut dan diatasnamakan warisan budaya bangsa asing seperti yang terjadi pada Reog Ponorogo dan batik. “Gelut Pathol wajib dilestarikan karena bagian dari warisan budaya Indonesia, jangan sampai olahraga tra­ disional Gelut Pathol diatasnamakan negara asing, “ kata Sunaryo. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Lengser, DPRD Terima Pesangon Rp 9 Juta Jombang, Bhirawa Lengser dari jabatan sebagai wakil rakyat, 50 anggota DPRD Jombang masih menikmati pesangon sebesar Rp 9 juta setiap orang. Khusus untuk Anggota dewan hasil PAW disesuaikan dengan masa pengabdian.

Total uang pesangon yang akan dibagikan untuk 50 anggota DPRD yang bakal lengser pada 21 Agustus mendatang sebesar Rp 450 juta. “ Bukan pesangon namanya, tapi uang pengabdian, dan memang sudah dianggarkan,”ujar M Safrudin, sekretaris DPRD Jombang, ditemui susai rapat pembahasan rencana pelantikan DPRD 2014-2019, Selasa (12/8).

Uang jasa pengabdian itu, lanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap anggota berhak untuk mendapatkan jasa pengabdian,” Perhitungannya, setiap anggota dewan mendapatkan enam kali uang representasi,” tandasnya seraya mengatakan Besaran uang representasi itu satu kali adalah Rp 1,5 juta.

Para wakil rakyat ini seluruhnya berhak mendapatkan pesangon sesuai dengan masa pengabdiannya, termasuk anggota dewan yang meninggal dan juga yang menjadi bupati juga berhak mendapatkan. Untuk yang menjabat selama 5 tahun akan menerima pesangon penuh. “Sedangkan anggota dewan hasil PAW sesuai masa pengabdian, bisa dua kali uang representasi mungkin juga lebih, sedangkan yang meninggal diberikan langsung kepada keluarga,”tambah Bahana bella Binanda ketua DPRD Jombang mengungkapkan.

Menjelang purna tugas para wakil rakyat, secretariat kini sudah menarik kendaraan dinas para wakil rakyat baik yang dikomisi maupun fraksi.

Nampak kendaraan operasional yang biasa digunakan sudah terparkir di halaman kantor DPRD setempat.” Untuk para pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Jombang yang terpilih dalam Pileg (pemilihan legislatif) 9 April lalu akan dilantik pada 21 Agustus mendatang.

Hingga saat ini, Sekretariat DPRD terus melakukan pemantapan sebagai bentuk persiapan. Termasuk mengundang 500 orang untuk hadir dalam pelantikan tersebut. Para undangan itu meliputi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), tokoh masyarakat, serta perwakilan ormas.

“Soal pengamanan, kita sudah minta bantuan ke pihak kepolisian,” pungkas Bobi yang dibenarkan Ketua DPRD Jombang Bahana Bela Binanda. rur

Rabu Wage, 13 AGUSTUS 2014

Kejati Tahan Kasi Perizinan Setkab Bangkalan Diduga Terima Suap Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menangkap dua orang terduga pemberi dan penerima suap di Kabupaten Bangkalan. Keduanya adalah LE selaku Manager PT Sumber Alfaria Trijaya dan ZIM yang tak lain Kasi Perizinan di Bidang Ekonomi Sekretaris Kabupaten Bangkalan.

Tim Kejaksaan juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp92,5 juta.

Dari data yang berhasil dihimpun dari pihak Kejaksaan, Kejati Jatim menerima informasi adanya dugaan penyuapan pada Senin siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah ditelusuri dan diyakini kebenarannya, tim gabungan Kejati Jatim dan Kejari Bangkalan pun melakukan penangkapan, dan melakukan operasi tangkap tangan terhadap ke duanya.

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, dalam penangkapan yang dilakukan oleh Kejati Jatim dan Kejari Bangkalan. “Informasi penangkapan ke dua terduga suap itu memang benar, menurut informasi si penyuap membawa uang Rp 200 juta yang diduga untuk menyuap. Sementara penangkapannya dilakukan di bangkalan,” terang Romy Arzyanto kepada wartawan, Selasa (12/8).

Menurut Romy, saat tiba di TKP ternyata LE tengah mengurus perizinan pendirian Alfamart di Bangkalan. Serta diduga menyerahkan uang suap kepada ZIM. Dari hal itu, lanjut Romy, tim Kejaksaan menemukan uang sebesar Rp 92,5 juta.

Adapun rinciannya adalah Rp 75 juta ditemukan di mobil milik LE. Sedangkan uang Rp 10 juta ditemukan dilaci meja kerja ZIM, serta uang Rp 7,5 juta ditemukan disaku celana ZIM. “Dari hasil pemeriksaan sebelumnya juga telah diserahkan sekumlah uang senilai Rp 75 juta,” terang Kasi Penkum asal Jambi itu.

Diketahui, LE merupakan manager yang membawahi area Surabaya, Sidoarjo dan Madura. Untuk memuluskan pembukaan izin usaha yang akan dilakukannya, ia menyediakan uang tunai puluhan juta guna diberikan kepada ZIM supaya melancarkan perizinan yang diajukannya.

Terkait penangkapan yang dilakukan Kejati Jatim namun ditahan oleh Kejari Bangkalan, jaksa asal Jambi ini menuturkan bila kasusnya sesuai dengan locus delicty kasus ini. Karena lokasi penyuapan ada di Bangkalan, maka proses hukum selanjutnya akan dilakukan oleh Kejari setempat. “Jadi bukan dibebaskan oleh Kejati.

Tapi diserahkan ke Kejari lokasi dugaan penyuapan dan telah dilakukan penahanan,” pungkas Romy. bed

sudarno/bhirawa

Suasana KPU Kota Madiun bongkar kotak surat suara hasil Pilpres 2014, Selasa siang (12/8).

KPU Kota Madiun Bongkar Kotak Surat Suara Madiun, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, kembali melakukan pembongkaran sebanyak 308 kotak suara TPS ditambah 27 kotak dari PPS, Selasa (12/8).

Kegiatan ini dihadiri oleh saksi masingmasing pasangan calon presiden.

Menurut Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko, pembongkaran tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran (SE) dari KPU Pusat Nomor 1468, tentang Penyampaian Data DPT, DPTB, DPK dan DPKTB, tertanggal 11 Agustus 2014. Namun surat edaran baru diterima oleh pihak KPU Kota Madiun, Selasa Selasa (12/8).

“Jadi pembongkaran ini sesuai den-

gan hasil risalah atau perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK). Risalah itu kan berisi hasil persidangan di MK. Kemudian KPU Pusat berdasarkan risalah itu mengeluarkan SE KPU nomor 1468, yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mengambil dokumen yang nanti akan di scaning dan kita kirim ke Jakarta paling lambat hari Rabu (13/8),”kata Ketua KPU, Kota Madiun, Sasongko, kepada wartawan, Selasa (12/8).

Menurutnya lagi, pembongkaran kembali dilakukan setelah MK meminta KPU seluruh Indonesia untuk melakukan pembongkaran kotak suara. Pembongkaran tersebut bukan permintaan dari

pasangan calon, namun perintah dari MK. “Ini adalah hasil sidang MK. Jadi ini yang memerintahkan MK, bukan dari pasangan calon. Hari ini semua kita bongkar. Karena bisa jadi data itu ada di semua kotak yang ada di TPS. Makanya kita mulai dari kotak yang ada di PPS. Baru kalau nanti tidak ada, kita buka dari kotak TPS,” tambah Sasongko.

Dari 308 TPS Pilpres di Kota Madiun, hanya ada 53 TPS yang ditengarai bermasalah hingga menjadi catatan khusus tim penggugat. Ke-53 TPS itu tersebar di tiga kecamatan. Yakni kecamatan di Kecamatan Taman 22 TPS, Kecamatan Kartoharjo 17 TPS Kecamatan Manguharjo 14 TPS. dar

Banyak PNS Tak Lolos Administrasi Batu,Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu mengindikasikan ada banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak akan lolos seleksi administrasi di ujian penyesuaian ijazah yang akan digelar pemerintah Kota (Pemkot). Penyebabnya adanya temuan bahwa beberapa PNS yang tidak mengantongi ijin dari SKPD ataupun BKD saat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

“Saya masih belum bisa menyebutkan jumlah pasti dari PNS yang tidak mengantongi surat ijin belajar saat menempuh pendidikan.

Baik itu regular maupun kejar paket. Karena semua masih dalam proses. Dan mereka yang tidak mengantongi ijin belajar ini sudah bisa dipastikan tidak akan lolos seleksi administrasi ujian penyesuaian ijazah PNS,”jelas Kepala BKD Kota Batu, Ahmad Suparto, Selasa (12/8).

Diketahui, ada sebanyak 176 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang telah mendaftarkan diri ikut tes penyesuaian ijazah. Mereka akan memperebutkan 70 formasi yang ada, karena saat ini kursi formasi tersebut sedang kosong. Dari PNS

yang mendaftarkan diri ikut tes penyesuaian ijazah tersebut, terdiri dari 102 untuk jenjang sarjana (S1), 50 orang untuk jenjang SMA, dan sisanya jenjang SMP. Saat ini, kata Suparto, sudah banyak PNS Kota Batu yang berijazah sarjana. Namun demikian status mereka di kepegawaian daerah masih berijazah SMA/SMK. Padahal saat ini Pemkot Batu membutuhkan sekitar 70 tenaga dengan latar belakang sarjana. Dan pemkot juga sempat mengajukan tambahan 70 formasi tersebut kepada Badan Kepegawaian Pusat. nas

JELANG AKHIR JABATAN

Komisi E Mampu Hasilkan Empat Perda Komisi E Matangkan Draft Raperda Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Bahasa Daerah jadi Pelajaran Wajib di Sekolah di Jawa Timur

Kinerja legislasi komisi-komisi di DPRD Jatim pada tahun 2014 atau bersamaan dengan akhir masa jabatan DPRD Jatim periode 2009-2014, nampaknya ada di tangan Komisi bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pasalnya, mereka mampu menghasilkan empat Perda dalam setahun.

K

etua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sanco ko mengaku bersyukur karena mampu menyelesaikan 4 raperda inisiatif DPRD Jatim tahun 2014 sebelum masa jabatan berakhir pada 31 Agustus 2014 sehingga tergolong komisi terproduktif. Padahal tahun 2014 merupakan tahun politik sehingga waktu anggota dewan banyak tersita untuk pencalegan Pileg dan Pilpres. “Empat Raperda inisiatif yang sudah disahkan adalah Perda tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda tentang Tenaga Kesehatan, Perda tentang Perpustakaan dan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Provinsi Jawa Timur yang akan disahkan pada 14 Agustus mendatang,” terangnya Sedangkan untuk tahun 2013, lanjut politisi asal Fraksi Partai Demokrat, Komisi E hanya mampu menyelesaikan tiga Perda yakni Perda tentang Perlindungan Pelayanan Bagi Pen-

yandang Disabilitas, Perda tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourching), Perda tentang penyelenggaraan transmigrasi.

Tahun 2012 komisi bidang Kesra hanya menyelesaikan dua Perda yakni Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perda tentang PenyelenggaraanTransmigrasi.

“Begitu juga tahun 2011 hanya dua Perda yakni Perda tentang Perbaikan Gizi dan Perda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR),” ungkap Sugiri Sancoko. Un-

tuk tahun 2010 hanya satu Perda tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim serta 2009 kosong karena baru dilantik sehingga selama 5 tahun, komisi E mampu menghasilkan 12 Perda.

Sementara menurut sumber terpercaya, komisi yang paling sedikit menelurkan Perda selama 5 tahun adalah Komisi bidang Pembangunan (D) DPRD Jatim. “Minimnya Perda yang dihasilkan Komisi D itu karena anggotanya tidak kondusif sehingga sulit untuk diajak membahas Perda inisitif,” pungkas sumber yang enggan disebutkan namanya. cty

Komisi E DPRD Jawa Timur terus melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Provinsi Jawa Timur agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (perda). Dalam Draft raperda yang saat ini sedang disusun oleh Tim Ahli, terdapat point bahasa daerah menjadi materi wajib di sekolah – sekolah.

Ahmad Muzakki Tim Ahli Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa pihaknya masih melukan perbaikan - perbaikan materi untuk dimasukkan dalam draft raperda tentang pendidikan. “Kami masih terus melakukan kajian - kajian. Kemarin kami juga sudah rapat dengan komisi E DPRD Jawa Timur,” kata Ahmad Muzakki.

Pria yang juga dosen UIN Sunan Ampel ini menambahkan dalam draft tersebut sudah dimasukkan point penting yang mengenai Bahasa Daerah. Bahasa daerah tersebut nantinya dimasukkan dalam kurikulum sebagai pelajaran wajib yang harus diterapkan. “Untuk jenjangnya apakah dari SD sampai SMA, masih kami lakukan kajiannya,” paparnya Dalam draft raperda tersebut selain menonjolkan bahasa daerah sebagai pelajaran wajib, juga ada persentase SMA 70 persen dan SMK 30 persen. Target tersebut didasarkan pada RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) “Nah bagaimana target persentase tersebut bisa teralisasi, ada point – pointnya di raperda nanti,” tandasnya Selain itu, untuk mewadahi lulusan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dalam draft tersebut disebutkan bahwa Provinsi Jatim hanya mewadahi dibentuknya Balai Pelatihan. Ini lantaran setelah lulus dari SMK, ada wadah bagi para lulusan SMK untuk mengembangkan ilmunya. “Tidak hanya langsung bekerja di perusahaan Swasta, tapi ada Balai Pelatihan yang berada dibawah Dinas Pendidikan Jawa Timur. Istilahnya tempat itu sebagai tempat magang,” ungkapnya Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sugiri Sancoko mengiyakan adanya

Sugiri Sancoko

point bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran wajib.

Hanya saja, kendalanya minimnya refrensi ilmiah untuk menunjang pembelajaran bahasa daerah tersebut. “semisal untuk sekolah di Madura, Bahasa Madura menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah yang ada di Madura. Tapi refrensi untuk bahasa Madura khan minin,” tegasnya Hal lain yang menjadi isi dalam draft perda tersebut yakni mengenai pendidikan keagamaan selama ramadhan bagi siswa – siswi di SMA. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan nantinya siswa – siswi SMA Negeri diwajibkan mengikuti pondok romadhan di Pesantren. “Jadi konsepnya, Siswa – Siswi SMA 2 minggu wajib berada di pesantren. Mereka melebur dengan para santri yang ada di pesantren,” ungkapnya Disinggung kapan raperda ini ditetapkan menjadi perda mengingat masa jabatan anggota dewan berakhir pada tanggal 31 Agustus? Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebutkan saat ini draft raperda sudah hampir selesai. “Rapat paripurna tanggal 22 Agustus 2014 nanti, raperda Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Provinsi Jawa Timur ini akan ditetapkan menjadi perda,” pungkasnya. cty