Harian Bhirawa Edisi 12 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya mengerti sekali, ini (kenaikan harga BBM) tidak populis, tidak populer. NasDem mendukung sekali karena ini untuk kemaslahatan umat,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

Rabu Kliwon, 12 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

12 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Menerima Penghargaan dan Menjadi Pemateri Terkait Standardisasi di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.00

Mendampingi Mendagri Kunjungan Kerja di Jatim

Terpengaruh Ekonomi Global, Ekspor Perikanan Banyuwangi Merosot

Banyuwangi, Bhirawa Pelaku pengalengan ikan di Banyuwangi mengeluhkan produk ekspornya kian merosot di pasar global. Industri pengalengan dalam negeri terimbas lesunya ekonomi global yang berdampak pada permintaan.

Kebijakan suku bunga The Fed,

Bank Sentral Amerika Serikat, disinyalir ikut berkontribusi menurunkan permintaan produk pengalengan ikan di Muncar. “Normalnya 2 kontainer per hari. Tapi sekarang cuma 10 kontainer per bulan, kami terpengaruh kebijakan The Fed dan lesunya ekonomi

global,” kata pemilik pengalengan ikan PT Avilia Prima Intra Makmur, James Tejakusuma di sela-sela sosialisasi potensi ekspor impor Banyuwangi, Selasa (11/11).

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Jelang Hari Jadi, Bupati Tuban Ziarah ke Makam Leluhur Tuban, Bhirawa Bupati Tuban H Fathul Huda beserta Wakil Bupati Ir H Noor Nahar Husain MSi bersama seluruh pimpinan Forpimda serta Kepala SKPD, Selasa (11/11) berziarah ke‎ makam leluhur untuk mengawali Puncak Hari Jadi ke-721 Kabupaten Tuban yang jatuh pada Selasa (12/11) hari ini.

Bupati Tuban H Fathul Huda menjelaskan berziarah adalah untuk mengenang sekaligus mendoakan leluhur. Karena Tuban bisa jadi seperti sekarang ini tidak lepas dari perjuangan para pemimpin terdahulu di masa lalu. Selain itu merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri dan pejuang di Kabupaten Tuban. “‎Dalam hadits juga

 ke halaman 11

Aktivitas sentra ikan di Banyuwangi. Sejak 1,5 tahun terakhir, pelaku pengalengan ikan di Banyuwangi mengeluhkan lesunya produk ekspor ke pasar global sebagai dampak lesunya ekonomi global.

Masuk Triwulan IV

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban H Fathul Huda beserta Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD saat berziarah pada salah satu makam leluhur Tuban, Selasa (11/11).

PAD Batu Terancam Turun Batu, Bhirawa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dari pajak hotel dan restoran terancam menurun. Hal ini terkait akan adanya peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselenggarakan di hotel. Hal ini membuat para pengusaha hotel dan restoran di Kota Batu menjadi galau dan langsung membuat pertemuan khusus di Hotel Surya Kota Batu, Selasa (11/11).

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu Uddy Syaifudin mengatakan, kebijakan dari Menpan ini dianggap kurang tepat.

Terutama bagi keberlangsungan industri perhotelan di Kota Batu. Karena selain mengandalkan tamu dari

 ke halaman 11

Serapan Anggaran Pemprov Baru 57,91 Persen Pemprov, Bhirawa Memasuki triwulan IV 2014, mayoritas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim, serapan anggarannya masih di bawah target. Bahkan dari 71 SKPD di pemprov, 17 SKPD serapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Jika diambil rata-rata, serapan anggaran di SKPD pemprov baru 57,91 persen.

Padahal seharusnya penyerapan anggaran untuk triwulan ketiga, sesuai dengan pedoman pelaksanaan anggaran yang ditetapkan Pemprov Jatim sudah di angka 85 persen. Namun dari data yang didapat dari pemprov, belum ada yang mencapai angka tersebut.

SKPD yang penyerapannya menjadi yang terbaik hingga

awal triwulan IV 27 Oktober 2014, yaitu Satpol PP dan Bakorwil I Madiun. Itu pun serapannya tidak mencapai 80 persen, hanya 78,47 persen dan 78,31 persen.

Berdasarkan skema pedoman pelaksanaan anggaran yang ditetapkan Pemprov Jatim, pada triwulan pertama penyerapan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Jatim-Tianjin Bangun Pusat Promosi dan Investasi

Harus Selalu Update TIGA bulan berselang, beragam aktivitas baru dijalani Dra Ema Sumiarti MSi yang saat ini duduk sebagai salah satu pejabat eselon tiga di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Tugas barunya sebagai Kepala UPT Teknologi Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik) menuntutnya selalu aware dengan berbagai jenis Teknologi Informasi (TI) yang begitu cepat berkembang.

Di antara segudang tanggung jawabnya, salah satu yang paling utama ialah bertanggung jawab terhadap informasi publik di satuan kerjanya. Karena sifat informasi yang selalu update, dia pun tertuntut harus selalu update. “Setiap pagi, bangun tidur sekitar

mencapai 20 persen. Kemudian pada triwulan II sebesar 30 persen, sehingga pada pertengahan tahun penyerapan anggaran bisa mencapai 50 persen.

Sedangkan untuk triwulan II penyerapanya ditargetkan mampu mencapai 85 persen dan pada triwulan IV penyerapannya tinggal 15 persen. Artinya, seharusnya pada triwulan IV ini, anggaran sudah masuk pada posisi 95 -98 persen.

Namun pada kenyataannya, penyerapan anggaran masih jauh di bawah target tersebut.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menerima cinderamata dari Parlemen Provinsi Tianjin saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (11/11).

Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menegaskan Jatim siap meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, khususnya Provinsi Tianjin. Hal ini bisa dilihat nilai investasi Tiongkok di Jatim dari sebanyak 249 perusahaan pada tahun 2009-2013 total nilainya sebesar 2.011,41 juta dollar AS dan mampu menyerap sebanyak 22.597 orang.

Saat menerima Ketua Parlemen Provinsi Tianjin Xiao Huaiyun beserta delegasi dagang di Ruang Kerjanya, Selasa (11/11), Sukardi mengatakan, Tianjin telah menyediakan Exchange Center sebagai pusat promosi Trade, Tourism and Investment. Selain Tianjin, Jatim juga bekerjasama

 ke halaman 11

Hadapi MEA 2015, Gubernur dan DPRD Jatim Siapkan Regulasi Lindungi Tenaga Kerja dan Hasil Pertanian

DPRD Jatim, Bhirawa M e n g h a d a p i Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum bersama DPRD Jatim telah menggagas sejumlah regulasi sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja

dan sektor agrobisnis khususnya hasil pertanian dari gempuran produk asing.

Regulasi ini nantinya berbentuk Perda yang isinya berupa standardisasi yang harus

 ke halaman 11

Daerah Tunggu Pedoman Perubahan UN 2015

Dindik Jatim, Bhirawa Sejumlah perubahan bakal dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015. Namun hingga kini, pedoman terkait perubahan tersebut belum

 ke halaman 11

Poin Penting Permendikbud Nomor 144 Tahun 2014

rta Didik (Tentang Kriteria Kelulusan Pese Ujian Nasional UN 2015) rta didik diperjelas pada  Kriteria kelulusan pese didik ditentukan pasal 5 dan 6. Kelulusan peserta i gabungan nilai yakn (NA) Akhir Nilai an berdasark ini bobot nilai tahun k Untu UN. sekolah dan nilai berbanding 50%. sekolah dan nilai UN adalah 50%

 ke halaman 11

Pisah Sambut Pangarmatim di KRI Bung Tomo

Pakde Karwo dan Gus Ipul Kompak Memuji, Pangarmatim Pilih Minta Maaf Acara pisah sambut Panglima Armada Timur (Armatim) di KRI Bung Tomo, Dermaga Ujung Surabaya, Senin (10/11) malam berlangsung gayeng. Semua orang penting di Jatim yang turut hadir larut dalam suasana penuh keakraban dan saling melontarkan pujian.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Dra Ema Sumiarti MSi

Sentil..  Mendagri siap proses surat Ahok  Dipelajar dulu biar tak main hantam rata  Bikin macet lalin, pemasangan pipa gas resahkan pengguna jalan  Masalah klasik, tapi tak kunjung ada solusi  Antisipasi penimbunan BBM, Kapolres Madiun sidak SPBU  Siapa tahu ada yang mengail di air keruh

Selain Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang hadir, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dan Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar juga turut melepas Panglima Armada Timur Laksda TNI Darojatim yang pindah di Jakarta. Posisinya selanjutnya digantikan Laksda TNI Ari Sembiring.

Menilai sosok Laksda TNI Darojatim selama bertugas di Jatim, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo mengatakan, Laksda TNI Darojatim adalah sosok yang tegas dan bersahaja namun mencintai pertemanan dan persaudaraan di dalam setiap menjalankan tugas negara.

“Kami merasa hubungan persaudaraan yang terjalin sangat dekat.

Beliau memiliki soft power dan mampu menempatkan pertemanan dan persaudaraan yang sangat dekat.

Sehingga kerjasama dengan Pemprov Jatim berjalan harmonis dan bersinergi,” ungkapnya.

Menurut Pakde Karwo, kepergian Laksda TNI Darojatim untuk bertugas ke tempat lain diyakini tidak akan lama. Meskipun melaksanakan tugas di Jakarta namun pemikirian, ide, konsep dan gagasan masih

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan cinderamata kepada Panglima Armada Timur Laksda TNI Darojatim saat acara pisah sambut Pangarmatim di KRI Bung Tomo.

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

Tak Bisa Dihapus, Kolom Agama Bagian Singgle Identity Number DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan ketidaksepakatannya soal usulan pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, yang diwacanakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Alasannya, kata Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo dikarenakan e-KTP sudah menggunakan sistem Single Identity Number (SIN).

trie diana/bhirawa

Bersihkan Sampah Pasar

Untuk menjaga kebersihan pasar dan melihat kondisi kekumuhan pasar yang berada ditengah kota Surabaya, Camat Tegalsari Surabaya Drs Sair MM sebelum datang ke kantor Kecamatan menyempatkan untuk turun langsung dan membersihkan tumpukan sampah milik pedagang pasar Keputran, hal ini dilakukan setiap hari pada jam 05.30 bersama petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya.

Dewan Minta Pemkot Segera Serahkan UMK ke Provinsi DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi D DPRD Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya segera menyerahkan UMK ke Provinsi, karena disamping telah ditunggu oleh kaum buruh terakit nasibnya, juga diharapkan tidak melewati deadline penyerahan yang telah ditetapkan Provinsi yakni tanggal 20 Nov 2014.

H Junaedi Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya asal FPD mengatakan jika pihaknya mendorong agar Pemkot segera menyerahkan UMK Kota Surabaya ke propinsi jawa timur, karena sesuai surat dari Provinsi, dealine harus masuk tanggal 20 Nov 2014 sebagai batas akhir untuk seluruh Kab / Kota.

“Ini saya menyayangkan atas keterlambatan pemkot harus ada kajian yg mendalam terkait umk kota surabaya jangan sampai dari pihak buruh maupun pengusaha merasa dirugikan kita mengetahui bersama para buruh sangat menunggu UMK

pada tahun 2015 segera diputuskan,” ujarnya. (11/11) Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha mengaku belum mengetahui berapa besaran UMK Kota Surabaya. Ia mengatakan masih ada perbedaan pandangan soal nilai UMK. “Para pengusaha di Surabaya dan Jatim menginginkan kenaikan 15 persen. Tapi, ada yang menuntut hingga Rp. 3 juta rupiah, namun sebenarnya masih ada tahap kompromi antara para buruh, Pemerintah Kota dengan pihak pengusaha, karena jika pengusaha tidak diajak ngomong, mereka bisa lari (mengalihkan usaha),” tuturnya.

Selain itu, Masduki Thoha menegaskan, penetapan UMK Surabaya menunggu besaran UMK kabupaten Kota di Jawa timur yang masuk kategori ring satu, seperti Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Sidoarjo.

Sementara itu, Koordinator Fe-

PANGGUNG BIROKRASI

Umat Konghucu, Tolak Penghapusan Kolom Agama Surabaya, Bhirawa Umat Konghucu memastikan mendukung adanya kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk(KTP). Pengurus Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) Jatim menyebut wacana penghapusan kolom agama dalam KTP bisa berdampak besar terhadap kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia.

Diutarakan Liu Pramono, Ketua Matikin Jatim, bahwa dengan falsafah Bhineka Tunggal Ika seharusnya setiap perbedaan itu harus tetap dihargai. Demikian pula agama, merupakan hak masing-masing setiap orang untuk memeluknya.

“Kolom agama pada KTP merupakan kebebasan menyampaikan imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk tertulis dan disahkan negara. Jika di hapus, sangat bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya Selasa (11/11) Q wil kemarin di Surabaya.Q

derasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur (FSPMI), Jamaludin menyatakan, tuntutan para buruh terkait UMK antara Rp. 2,7 – 2,8 juta rupiah dari besaran tahun sebelumnya Rp. 2,2 Juta. Ia mengungkapkan, dasar perhitungannya adalah inflasi atau perkembangan penyesuaian biaya hidup khususnya untuk kota industri utama di Jatim. “Besaran itu berkaitan dengan penyesuaian biaya hidup, tapi belum termasuk perhitungan dampak kenaikan harga BBM,” tegasnya.

Komponen terbesar dari besaran UMK 2015 yang diusulkan para buruh menurutnya adalah perumahan dan ongkos transportasi. “Untuk biaya transportasi dihitung biaya riil bepergian selama sebulan, bukan pergi dan pulang kerja. Sedangkan, komponen perumahan yang selama ini sewa kamar petak kita upgrade biaya sewa rumah atau cicilan rumah seQ gat derhana,” katanya.Q

Dirut PT PWU Jatim di Ujung Tanduk, Gubernur Didesak Evaluasi Jabatan DPRD Jatim, Bhirawa Posisi Arif Afandi sebagai Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim di ujung tanduk. Pimpinan DPRD Jatim merekomendasikan agar Gubernur Jatim, Soekarwo mengevaluasi kembali posisi mantan wakil Wali kota Surabaya ini karena dianggap tidak transparan dalam hal pengelolaan keuangan dan asset perusahaan.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menegaskan pihaknya mendukung penuh dibentuknya Pansus PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Hal ini sebagai upaya Komisi C untuk mengetahui keberadaan aset yang dipisahkan milik Pemprov yang dikelola PT PWU. Selain itu, dewan ingin mengetahui secara detail, apakah suntikan anggaran yang diambil dari APBD bisa berkembang dan berapa labanya. ‘’Memang saya melihat perkembangan hearing antara Dirut PT PWU Jatim dan Komisi C sangat luar biasa. Bahkan pemanggilan kedua, belum juga selesai. Setelah kami mencoba bertemu dengan Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq akhirnya saya memutuskan untuk mendukung penuh dibentuknya pansus. Ini karena harapan Komisi C untuk mendapatkan data tentang aset dan keuangan tidak terpenuhi,’’tegas politisi asal PDIP Jatim ini, Selasa (11/11).

Untuk itu, kepada Komisi C pihakya menghimbau jangan sampai nmasuk angin karena iming-iming, sehingga hal yang prinsip tergadaikan. Apalagi hampir semua Pendapat Akhir (PA) Fraksi semuanya meminta kepada Gubernur ada evaluasi terhadap PT PWU. Sebaliknya, kalau Gubernur tidak melakukan evaluasi, maka keinginan anggota Komisi C untuk dibentuk Pansus akan di dukung oleh pimpinan Q cty dewan.Q

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim saat menghadiri temu tokoh agama dan masyarakat yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur di Gedung Balai Kartika, Makodam V Brawijaya, Surabaya, Selasa (11/11) .

“Menurut saya (kolom agama) itu penting.

Jadi perlu tetap ada, itu kan single identity number,” dalih Pakde Karwo.

Kendati secara pribadi menolak, namun jadi atau tidaknya wacana pengosongan kolom agama pada e-KTP itu dilaksanakan, Pakde Karwo tetap menyerahkan keputusannya pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Kalau masalah agama kita larinya ke ulama. Kalau masalah olahraga kita ke KONI, dan masalah agama kita rujukannya ke MUI,” beber mantan Sekdaprov Jatim Sebagaimana diketahui bersama, Mendagri Tjahjo Kumolo pernah menyampaikan, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan, yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah, bisa mengosongi kolom agama pada e-KTP-nya.

Tak ayal, pernyataan mantan Sekjen PDIP itu, menuai kontroversi pro dan kontra berbagai kalangan masayarakat, termasuk dari Gubernur Jawa Timur, yang dengan tegas menyatakan tidak sepakat dengan wacana penghapusan kolom agama.

Sementara itu, MUI Jawa Timur menilai, wacana penghilangan kolom agama pada e-KTP yang sempat diwacanakan Mendagri, Tjahjo Kumolo justru akan memicu kontroversi di kalangan umat.

Untuk itu, MUI meminta pemerintah lebih memikirkan hal-hal lain yang lebih penting dan menjadi persoalan besar di negeri ini.

“Menurut hemat saya, pemerintah tidak perlu melemparkan isu-isu yang tidak penting, negeri ini masih banyak persoalan yang lebih penting untuk dicarikan

solusinya,” terang Wakil Ketua MUI Jawa Timur, Nadjib Hamid Lebih jauh mantan komisioner KPU Jatim itu menjelaskan bahwa penghapusan kolom agama pada e-KTP seperti dua sisi mata uang, satu sisi merupakan bagian hak asazi manusia (HAM) dan sisi lain adalah implementasi dari Pancasila.

“Jadi menurut saya, kali ini wacana pemerintah soal penghapusan kolom agama pada e-KTP, sangat tidak tepat. Biarkan masyarakat sendiri yang menentukan, terserah mau memeluk agama yang mana, sesuai dengan agama yang diakui Pancasila,” tegas sekretaris PW Muhammadiyah Jatim ini.

Sebaliknya, Jaringan GusDurian (JGD) Jawa Timur mengaku sepakat dengan ide dan gagasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan pengosongan kolom agama dalam e-KTP. Namun pengosongan kolom agama dalam e-KTP itu hanya berlaku bagi masyarakat pemeluk agama yang diakui pemerintah yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindhu, Budha dan Kong Hu Chu. Kordinator JGD Aan Anshori meminta kepada masyarakat untuk tidak menyikapi secara berlebihan wacana tersebut. Terlebih ada yang merespon wacana tersebut adalah bentuk kebijakkan melawan Pancasila dan adapula yang berpendapat telah memberikan ruang tumbuh kembangnya paham Atheisme di Indonesia.

“Luasnya spektrum respon terhadap soal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap status agama di KTP saat ini masih penting. Sebagai catatan, setidaknya masih ada sekitar 1 juta warga Indonesia yang agama/keyakinannya belum bisa diakomodasi dalam kolom KTP dengan alasan yang tidak jelas. Mereka dipaksa memilih salah satu dari 6 agama ‘resmi’ Q cty untuk dicantumkan.Q

Komisi C Akan Sidak Proyek Jembatan Kedung Asem DPRD Surabaya, Bhirawa Mendapat keluhan warga, Komisi C DPRD akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan Jembatan di Kedung Asem yang dilaporkan lamban pelaksanaannya. Pasalnya hingga saat ini kondisinya diangap mengganggu akses jalan setempat lantaran tak nkunjung selesai, sementara pembongkaran dan pengerjaanya telah dimulai sejak bulan Agustus lalu.

Adi Sutarwijono (Awi) anggota Komisi C DPRD Surabaya asal FPDIP mengatakan jika dirinya terus mendapatkan keluhan dari warga sekitar bahwa proses pengerjaannya dianggap sangat lamban sehingga kondisinya mengganggu akses jalan yang dilaluinya karena tak kunjung tuntas.

“Warga di sekitar proyek mempertanyakan kapan jembatan tersebut selesai pembangunannya. Karena sudah sejak Agustus lalu diongkar, namun hingga kini belum beres,” ujar Adi Sutarwijono.

Masih Awi, Kami akan sidak kesana untuk melihat langsung kendala yang ada di lapangan serta progress proyek itu. Bila memang persoalannya ada di kontraktor maka akan kita laporkan ke dinas terkait, untuk itu kami akan mengajak dinas terkait dan pelaksananya untuk meninjau bersama-sama kondisi proyek yang sebenarnya, untuk dicarikan solusi.

Sementara Sugeng Ketua RT setempat mengatakan jika pihaknya terus mempertanyakan kapan proyek jembatan ini akan bisa tuntas. Masalahnya warga sudah cukup lama aktifitasnya terganggu dengan proyek pembangunan tersebut.

“Warga belakangan ini aktifitasnya sudah terganggu. Lalu lintas kendaraan tidak lancar, warga terpaksa harus memutar arah atau jalan bila ingin bepergian. Hal ini dikarenakan jembatan yang dibongkar merupakan akses yang cukup vital, Kami berharap sebelum Q gat hujan bisa rampung. Biar tidak timbul masalah lagi,” tuturnya.Q

Tinggal Serah Terima, Liponsos Bakal Punya Gedung Baru Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) bakal mendapat gedung baru untuk menambah kapasitas penampungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Gedung baru ini bakal berkapasitas 250 orang, sementara fasilitas lama hanya berkapasitas 450 orang.

Kepala UPTD Liponsos Keputih, Sri Supatmi mengatakan, pembangunan gedung baru ini mengingat penghuni Liponsos mengalami kenaikan yang signifikan. Gedung baru ini nantinya dibuat penampungan PMKS perempuan.

“Ini tinggal finishingnya saja, dan menunggu serah terimanya dari DCKTR. Akhir tahun mungkin sudah bisa ditempati,” kata Sri H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Supatmi saat ditemui Bhirawa di Liponsos Keputih, Selasa (11/11).

Rincinan gedung baru ini, tambah Sri, sekitar 200an meter persegi ini tiga ruangan los memanjang dengan mengunakan sistem trap.

Serta kamar mandi tertutup dan terbuka, yang terbuka sudah menggunakan shower. “ Dan yang bertingkat itu rencana buat jemuran. Serta gazebo nanti bisa kita kasih

tv untuk hiburan para penghuni,” paparnya.

Data terakhir penghuni Liponsos yang diperoleh Bhirawa dengan total 1405, dengan rincian laki-laki berjumlah 844 jiwa. Sedangkan perempuan sebanyak 561 jiwa. Dibangunnya gedung berukuran kurang lebih 200 meter persegi ini dikarenakan overload.

Sementara mengenai program pemulangan PMKS ke daerah asal, Sri mengatakan dalam bulan-bulan ini, ada pemulang sebanyak 30 gepeng di wilayah Jawa Timur. “ Memang banyak gepengnya karena masih bisa diajak komunikasi untuk ditanyai alamat tinggalnya. Lah kalau

Psikotik susah jadi harus lebih intensive lagi, serta pemulihan,” tambahnya.

Mereka yang terjaring operasi akan dibawa ke Liponsos untuk didata dan dibina. Karena itu, bisa dipastikan jumlah penghuni Liponsos pun membeludak.

Meski begitu, setiap harinya selalu ada kiriman baru dari petugas operasi di jalan.

“Idealnya, fasilitas kami (Liponsos) cuma untuk 500an orang. Jadi, sekarang ini overload. Kalau nanti ada tambahan pengemis musiman dari luar daerah, bisa dibayangkan nanti repotnya di sini seperti apa. Tadi itu ada kiriman gepeng dari Q geh Suramadu,” katanya.Q

Kepala UPTD Liponsos Keputih, Sri Supatmi saat meninjau gedung baru penghuni PMKS untuk perempuan yang bisa menampung sampai 250 jiwa.

geh/bhirawa

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tingkat Pengangguran SMK Memperihatinkan Pemprov, Bhirawa Konsentrasi Pemprov jatim untuk memajukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata belum optimal. Betapa tidak, jenjang pendidikan yang begitu diunggulkan karena mengutamakan vokasional ternyata gagal menjawab kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Akibatnya, lulusan SMK menjadi kontributor terbesar angka pengangguran tertinggi di Jatim.

Fakta ini terungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim pada 2014 ini. Dari total pengangguran pada Agustus 2014 sebesar 843.490 orang, terdapat 10,53 persen atau lebih dari 84 ribu lulusan SMK menganggur, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 10,5 persen.

Padahal jika melihat tren angka pengangguran menurun dari 4,30 persen pada 2013 lalu menjadi 4,19 persen di tahun ini.

Kondisi ini semakin memperihatinkan karena jumlah pengangguran lulusan SMK ter-

nyata lebih tinggi dibandingkan lulusan SD ke bawah. Angka pengangguran SD sendiri mencapai 1,71 persen turun dari tahun lalu 2,03 persen. Pengangguran jenjang SMP 5,73 persen meningkat dari 5,62 persen, SMA turun dari 7,82 persen menjadi 7,46 persen. Sedangkan untuk jenjang Diploma I/II/III meningkat dari 4,25 persen menjadi 4,27 persen dan lulusan S1/2/3 naik dari 3,30 persen menjadi 3,61 persen.

Dikonfirmasi terkait fakta ini, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Hu-

diyono justru mempertanyakan validitas data tersebut. Sebab, jika dibandingkan dengan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim, peluang perja paling tinggi terbuka untuk SMK. Hudiyono menegaskan, sejauh ini lulusan SMK merupakan pencari kerja (Pencaker) yang paling diminati oleh DUDI. Meski realitasnya terbalik, pencari kerja dari lulusan SMK justru paling sedikit di banding lulusan SMA dan SMP. Pada tahun 2013 misalnya, Hudiyono memaparkan jumlah lowongan di Jatim untuk jenjang SD sebesar 0,12 persen, SMP 0,82 persen, SMA 2,57 persen dan SMK 4,4 persen. Sementara jumlah pencari kerja per jenjang mulai SD 4,52 persen, SMP 36,65 persen SMA 33,55 persen dan SMK 17,06 persen.

Jika di ranking, penempatan perjenjang SMK yang tertinggi yaitu 61,17 persen, disusul SMP 17,86 persen, SD 10,1 persen dan SMA hanya 7,67 persen. “Kalau

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim pada 2014 Tren angka pengangguran menurun dari 4,30 persen pada 2013 lalu menjadi 4,19 persen Total pengangguran (per Agustus 2014)

843.490 orang

Lulusan SMK Lulusan SD Lulusan SMP Lulusan SMA lulusan Diploma Lulusan S1/2/3

10,53 persen ( 2013: 10,50 persen) 1,71 persen (2013: 2,03 persen) 5,73 persen (2013: 5,62 persen) 7,46 persen (2013: 7,82 persen) 4,27 persen (2013:4,25 persen ) 3,61 persen(2013: 3,30 persen). data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim

SMK mendapat porsi penempatan paling tinggi mana mungkin penganggurannya paling banyak. Saya kok masih belum percaya dengan data BPS itu ya…,” tutur dia saat dikonfirmasi Selasa (11/11).

Sementara itu Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah melalui Kabid Statistik Sosial, Gantjang Amarullah mengatakan, kalau banyak pengangguran berasal dari lulusan SMK yaitu 10,53 persen. “Artinya SMK ternyata

belum bisa menjawab tantgangan untuk bisa menyalurkan anak didiknya untuk bisa mendapatkan pekerjaan,” tandasnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Gantjang juga mengatakan, kalau instansi seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan bisa melakukan upaya dalam memberikan kesempatan pada lulusan SMK agar bisa mendapatkan pekerjaan.

Alih Fungsi Jalur Hijau, Satpol PP Sita Ratusan Tanaman

RAGAM INFO

Bandar Nigeria Divonis 18 Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Botholomiw Felix Egbo alias Felix (32) Warga Negara Asing (WNA) Nigeria pengedar narkotika jaringan internasionai, akhirnya vonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim I Dewa Gede Ngurah Adnyana di Pengadilan negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/11).

Selain pidana penjara 18 tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsidair tiga bulan penjara. Menurut Dewa, terdakwa Felix dinilai melanggar Pasal 113 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang nakotika dan kepemilikan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1,705 kg.

“Terdakwa Felix dikenakan pidana kumulatif. Disamping pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi pidana denda.

Sesuai ketentuannya, apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan,” terang Majelis Hakim Dewa di ruang Candra PN Surabaya, Selasa Q bed (11/11).Q

trie diana/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa (UE) Colin Crooks serta pejabat lainnya saat meninjau salahsatu pameran Pendidikan Tinggi Eropa (European Higher Education Fair-EHEF) 2014 di Grand City Surabaya,Selasa (11/11).

Uni Eropa Tarik Minat Pelajar Surabaya Surabaya, Bhirawa Uni Eropa membuka kesempatan luas bagi pelajar Indonesia, khusunya Surabaya, untuk menempuh ilmu di benua biru tersebut. Setidaknya 150 institusi pendidikan tinggi dari Eropa mengikuti pameran Pendidikan Tinggi Eropa (EHEF) di Grand City Surabaya, Selasa (11/11).

Wali kota Surabay Tri Rismahrini mengapresiasi terbukanya kesempatan pendidikan di Eropa bagi masyarakat Surabaya. “Kami mengucapkan banyak terima kasih dan bangga dengan adanya kerjasama antara Uni Eropa (UE) karena menyediakan fasilitas belajar bagi mahasiswa kota Surabaya untuk belajar di Eropa, karena jumlah mahasiswa yang sangat antusias belajar di Eropa tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu,” ungkap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai Q riq pembukaan pameran.Q

Tidak banyaknya lulusan SMK mendapatkan pekerjaan, lanjut Gantjang, mengindikasikan kalau perusahaan di Jawa Timur masih banyak melirik lulusan sarjana. “Saat ini, lulusan pendidikan sarjana untuk mendapatkan pekerjaan m en g a l a m i s e d i k i t p e n i n gkatan. Dan jika dilihat dalam 1 tahun terakhir, maka secara kualitas tenaga kerja memang berkualitas pada saat ini,” katanya. Q tam.rac

Pemkot, Bhirawa Beralasan izin pemakaian tanah asset telah dicabut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap area persil milik Pemkot yang dimanfaatkan oleh pribadi di depan pasar burung Bratang, Selasa (11/11).

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Wahyudi ,di lokasi ,mengatakan, tujuan penertiban ini berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 1997 tentang aset Pemerintah Kota (Pemkot). Di mana area persil ini sudah dicabut sejak tahun 2002 silam.

“Jadi sudah tidak diperpanjang lagi oleh Pemkot.

Nah, setelah dicabut otomatis IMBpun juga tidak akan dikeluarkan di daerah sini. Dari DCKTR juga menyatakan bahwa area ini adalah jalur hijau,” kata Irvan Wahyudi saat ditemui Bhirawa yang juga mengatur anak buahnya untuk mengangkuti ratusan jenis tanaman di truk untuk disita.

Selain menyita Tanaman, masih kata Irvan, kami juga menyegel bangunan yang

dna/bhirawa

Untuk mencegah kanker serviks wanita harus rutin pap smear.

BPJS Cover Pap Smear, Belum Vaksin HPV Surabaya, Bhirawa Meski belum mengcover vaksin HPV (Human Papilloma Virus) atau vaksin kanker serviks, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan telah memastikan menanggung biaya pap smear penyakit kanker jenis ini.

Direktur BPJS Regional VII Jawa Timur, Andi Afdal mengatakan, saat ini peserta BPJS dan keluarganya baru mendapatkan pelayanan pap smear gratis dari BPJS, sedangkan pemberian vaksin HPV gratis BPJS masih belum mampu. Untuk pemberian vaksin HPV gratis sampai saat ini belum ada aturan, , akan tetapi jika nanti ada aturan yang mengaturnya BPJS siap untuk mengcovernya. ‘’Kita tidak bisa mengratiskan vaksin HPV karena

aturan dari Kemenkes belum ada, mungkin suatu saat akan gratis,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, pemberian vaksin HPV dirasa kurang perlu jika dibandingkan dengan pap smear. Menurutnya, pap smear merupakan cara yang efektif untuk mencegah wanita terkena kanker serviks. Selain itu pap smear rutin akan memperkecil seseorang terkena kanker servik. ‘’Saat ini kita fokus garap pap smear dulu karena selain murah hasilnya juga nyata.

Meski BPJS telah memberikan layanan pap smear gratis tidak semua wanita mau melakukannya,’’ tuturnya.

Lebih lanjut Andi mengungkapkan, layanan pap smear merupakan sebuah tindakan preventif yang dilakukan BPJS untuk mencegah kanker serviks. Tindakan preventif perlu dilakukan agar wanita

tidak terkena kanker serviks.

Selain itu tindakan preventif dilakukan untuk mengurangi biaya pengobatan. ‘’Yang baik kita lakukan tindakan preventif atau pencegahan daripada tindakan kuratif atau pengobatan. Jika wanita terkena kanker serviks maka biaya yang dikeluarkan untuk mengobatinya akan besar,’’ tegasnya.

Koordinator Devisi Kandungan POSA RSUD dr Soetomo, dr Brahmana, Sp OG Onk (K) menyebut pemerintah perlu membuat program wajib dan menggartiskan vaksin kanker servik. Menurutnya, setiap satu jam ada pasien wanita meninggal akibat kanker serviks. Jika dilihat jumlah penderita kanker serviks tahun 2012 angkanya mencapai 20 ribu sedangkan yang meninggal mencapai 9 ribu Q dna lebih.Q

ada di atas tanah aset Pemkot ini. Setelah penyegelan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan bangunan atau fungsi apapun.

“Kecuali nanti Pemkot memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, semisal menjadi sebuah sentra PKL . Kan kita bisa lihat, sentra PKL di belakang Kebun Bibit teramai di Surabaya, sehingga mereka membutuhkan perluasan,” tambahnya.

Dari pantauan Bhirawa, terlihat anggota Satpol PP Kota Surabaya dan Bakesbanglinmas mengeluarkan ratusan tanaman mulai berukuran kecil hingga besar untuk disita. Dengan truk berukuran besar hingga mobil pickup masih belum tertampung semua, sehingga pihak satpol PP memberi kesempatan bagi pemilik tanaman untuk mengambil tanamannya. Serta terlihat pihak kepolisian dan Gartab III juga berada dilokasi.

“Kkita masih beri kesempatan bagi pemilik tanaman untuk mengambilnya di temQ geh pat ,” imbuh Irvan.Q

geh/bhirawa

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyita berbagai jenis tanaman milik perorangan yang disimpan di tanah aset milik Pemkot yang terletak di depan pasar burung Bratang, Selasa (11/11).

Berkas Terlampir Diregister Kejaksaan

Kejari Surabaya Bantah Berkas PD Pasar Surya Hilang Kejari Surabaya, Bhirawa Terkait pemberitaan yang menyoroti hilangnya berkas dugaan korupsi tunjangan Direksi PD Pasar Surya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, dibantah. Kasi Pidsus Roy Revalino mengaku berkas kasus dugaan

korupsi di tahun 2010 itu tidaklah hilang.

Menurut Roy, berkas perkara PD Pasar Surya tidaklah hilang, melainkan berada di penyimpanan dokumen-dokumen perkara yang diusut Kejaksaan. Hal ini diperkuatnya dengan adanya reg-

ister yang menyatahkan berkas dugaan korupsi PD Pasar Surya masih ada dipenyimpanan dokumen Kejari Surabaya.

“Diregister Kejaksaan tercantum berkas penyidikan kasus PD Pasar Surya. Jadi berkas itu tidaklah hilang,

melainkan ada dipenyimpanan dokumen,” terang Roy Revalino kepada wartawan, Selasa (11/11).

Diakui mantan Kepala Seksi Intelijen di Kejari Cimahi ini, jabatan baru sebagai Kasi Pidsus yang baru saja dilantik ini, mem-

buatnya harus memetakan segala pengusutan perkara yang ditinggalkan oleh Kasi Pidsus yang lama. Namun, Ia akan tetap mengusut kasus tunjangan direksi PD Pasar Surya yang sudah menyeret empat mantan diQ bed reksinya.Q

Kasus Anak Luka Bakar Tinggi Kasus luka bakar atau yang disebut combustion terus meningkat. Ironisnya, anak-anak dan remaja sering kali jadi korban kebakaran yang bisa menyebabkan meninggal dunia.

Bermain api anak berpotensi alami luka bakar.

dna/bhirawa

Berdasarkan data dari catatan rekam medik di Burn Center RSUD Dr. Soetomo pada periode Januari 2011 – Oktober 2014 total pasien combustion sebanyak 435 orang. Rinciannya adalah 272 pasien laki laki dan 163 pasien perempuan, sedangkan hampir 60 persen dari korban tersebut berusia dibawah 17 tahun.

Staf Bedah Plastik Staf Medik Fungsional (SMF) dr Beta Subakti mengatakan, meningkatnya angka combustion ini cukup menakutkan di masyarakat. “Ini artinya, banyak masyarakat yang mulai lengah dengan

bahan-bahan yang bisa menyebabkan luka bakar pada tubuh seseorang,” kata Beta.

Yang lebih menakutkan lagi ternyata luka bakar yang sering dialami oleh masyarakat ini sudah stadium III ke atas. Pada Luka bakar yang mengenai seluruh lapisan kulit atau derajat III, cedera meluas ke seluruh lapisan kulit.

Sedangkan luka bakar derajat IV melibatkan cedera ke jaringan yang lebih dalam, seperti otot atau tulang.Sehingga perlu perawatan intensif supaya combustion yang tidak membahayakan nyawanya.

“Jaringan kulit pada anak-anak ini masih belum begitu tebal, kalau terkena luka bakar cepat merambat ke organ lainnya,” jelasnya.

Keparahan combustion pada masyarakat juga karena penyebabnya. Dari data yang ada. Penyebab combustion karena api mencapai 209 pasien, dilanjutkan karena air panas yang angkanya hingga 108 pasien.

Karena listrik ada 96 pasien, sebanyak 9 pasien karena air dan minyak.

Terakhir ada 8 pasien yang mengalami combustion karena bahan kimia. “Anakanak sekarang kan banyak mainan api, seperti petasan, korek,” tandasnya.

Menurut Beta, perawatan luka bakar yang diperlukan bergantung pada tingkat

keparahan luka bakar. Luka bakar superfisial mungkin dapat ditangani dengan pereda nyeri sederhana, sementara luka bakar besar mungkin memerlukan pengobatan yang lebih lama di pusat perawatan luka bakar khusus.

Mendinginkan dengan air mungkin membantu meredakan nyeri dan mengurangi kerusakan akan tetapi paparan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan suhu tubuh rendah. Luka bakar yang mengenai sebagian lapisan kulit mungkin perlu dibersihkan dengan sabun dan air, kemudian dibalut. “Untuk membersihkan combustion kita harus menggunakan anestesi (bius) kalau tidak sakit Q dna sekali,” ungkap Beta.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Ratusan Massa Rusak PT HSK Gresik, Bhirawa Diduga karena masalah internal, ratusan masa dengan mengendarai sepeda montor dan truk. Mendatangi dan langsung merusak pintu gerbang PT Hanampi Sejahtera Kahuripan (PT HSK) di Kompleks Kawasan Industri Maspion (KIM), Kec Manyar. Dengan leluasa masa masuk ke ruangan administrasi pabrik.

Informasi yang dihimpun Bhirawa, masa datang dengan tiba-tiba kemudian memaksa masuk ke pabrik PT HSK, meski security telah menghalanginya namun karena jumlah yang banyak dan anarkis sehingga memilih mundur. Akhirnya, pagar pabrik bisa dirobohkan dan massa leluasa masuk ke ruangan administrasi pabrik.

Menurut Bayu, petugas security PT HSK, kedatangan ratusan massa secara tibatiba. Mereka langsung mengedor pintu masuk pabrik, meski sebelumnya sudah dicegah baik diajak bicara maupun berjaga di pagar. Namun mereka tetap memaksa masuk bertemu pihak manajemen, karena jumlah banyak mereka berteriak-teriak dan pihak security pun mundur. ‘’Aksi ratusan masa yang tak kami kenal, membuat kita kuwalahan karena ada juga yang membawa senjata tajam mengancam jiwa kami. Setelah berhasil merobohkan pitu pagar massa langsung masuk menuju kantor administrasi manajemen. Di situ kami bersitegang, ada juga yang telah melakukan pengerusakan beberapa fasilitas. Namun tak berlangsung lama, karena polisi datang dan masa membubarkan diri,’’ ujarnya.

Terpisah Kapolres Gresik, AKBP E Zulpan mengatakan, kejadiannya cukup singkat dan pintu pagar roboh. Dan kasus ini, hanya persoalan internal manajemen perusahaan karena kesalahpahaman saja. Konflik internal di manajemen PT HSK sudah lama tak kunjung selesai, ada juga sebagian karyawan yang tak boleh masuk kerja sejak 23 November 2014 lalu. ‘’Sekarang masih kita carikan solusinya, untuk massa yang melakukan pengrusakan polisi sudah mendapat data pelakunya. Dan polisi akan segera memanggilnya untuk dilakukan pemeriksaan, semoga dalam waktu dekat sudah ada titik terang,’’ katanya.Q kim

Warga Serbu Mobil Tester BP POM Pastikan Mamin Tak Mengandung Bahan Berbahaya Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan warga yang terdiri atas penjual dan pembeli di Pasar Tanjunganyar Kota Mojokerto secara spontan menyerbu mobil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Surabaya.

Mereka memanfaatkan kesempatan yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto untuk melakukan pemeriksaan kandungan makanan yang akan dijual atau dibeli. ‘’Kegiatan ini dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN). Kita bersama BP POM Surabaya menyediakan pelayanan gratis pemeriksan kandungan makanan di tempat ini,’’ terang Ch Indah Wahyu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Selasa (11/11) kemarin. Mobil milik BP POM disiapkan di depan pintu masuk Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

Sejumlah petugas BP POM

Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang dibawa warga. Diantaranya kerupuk dengan warna mencolok, ayam potong hingga sosis siap goreng. ‘’Kita sempat menemukan adanya zat berwarna berbahaya pada ikan asin yang mengandung formalin. Kita sudah melakukan pendataan dan akan dilakukan pembinaan.

Baik kepada peagang pasar maupun pembelinya,’’ tambah

Indah wahyu.

Wali Kota Mojokerto bersama pejabat BP POM dan pejabat Pemkot turun melihat langsung kegiatan yang ramai dihadiri masyarakat itu. Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus mengajak warga masyarakat lebih selektif dalam memilih dan membeli bahan makanan dan minuman (Mamin) agar terhindar dari bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. ‘’Masyarakat harus lebih cermat dan selektif saat belanja mamin. Konsumsi makanan yang aman dan sehat. Pastikan ada tidaknya zat-zat berbahaya,’’ ujar Mas'ud Yunus.

Mas'ud Yunus menambahkan, kegiatan yang dimotori Dinkes Kota Mojokerto itu juga bagian dari upaya Pemkot

menjadikan pasar sehat sebagai etalase perilaku kesehatan. ‘’Tampilan sehat harus dikedepankan dan diutamakan,’’ imbuhnya.

Menurutnya, pasar dapat menjadi alur utama penyebaran berbagai penyakit. ‘’Jika tak dikelola dengan baik, beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan seperti diare, kolera dan sebagainya,’’ tandas Mas'ud Yunus.

Jika pasar dikelola dengan sehat, maka rakyat yang beraktivitas di situ menjadi sehat. Makanya kondisi pasar harus bersih, aman, nyaman, dan sehat dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Ini perlu digarisbawahi karena pasar merupakan area publik yang seringkali dilupa-

kan unsur sterilisasinya,’’ tukas wali kota.

Sementara itu, Sri asih sah satu warga menuturkan, ia tertarik memeriksakan barang makanan yang baru ia beli untuk mengetahui mengandung bahan pengawet apa tidak. ‘’Saya tadi beli ayam, saya ingin tahu ada bahan pengawetnya apa tak. Katanya hasilnya langsung diketahui. Karena dagingnya dinyarakan aman ya saya lega,’’ ungkapnya,.

Hal yang sama diungkapkan, Sutiani warga Desa Ngabar, Kec Jetis, Kab Mojokerto. ‘’Saya memeriksakan petis.

Apakah mengandung formalin apa tidak karena setiap hari saya menggunakan petis.

Saya jualan gorengan, bumbunya menggunakan bahan petis ini,’’ katanya.Q kar

Ansor Gresik Tolak Pengosongan Kolom Agama pada KTP

Proyek BLK Terancam Tak Dibayar Gresik, Bhirawa Proyek BLK (Bina Loka Karya) untuk rumah penampungan para Gepeng (gelandangan dan pengemis) di Jl Raya Metatu, Kec Cerme terancam tak dibayar. Sebab, pembangunan gedung senilai Rp580 juta yang dibiayai dari dana APBD 2014 itu tak sesuai dengan prosedur hukum.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik, Sutaji Rudy, selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pembangunan proyek itu tak berani tanda tangan pencairan dana proyek itu. Sebab, jika sampai berani tanda tangan, tak menutup kemungkinan akan berurusan dengan hukum dibelakang hari. Sebab, proyek itu sebelumnya dibangun tanpa dilakukan berita acara penghapusan aset.

Semestinya, sesuai PP Nomor 27 tahun 2014 tentang aset daerah, setiap pengelolaan dan pemanfaatan aset milik daerah harus dilakukan berita acara penghapusan aset. Namun tak dilakukan Dinas Sosial. Tanpa ada berita acara penghapusan aset, gedung hibah dari Dinas Sosial Pemprop Jatim itu langsung dirobohkan di bangun BLK. Pembangunan gedung BLK itu bahkan memakan tumbal Bambang Sugati.

Karena tak mau tanda tangan pencairan dana proyek BLK itu mantan Kepala Inspektorat Pemkab Gresik itu meski baru empat bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dimutasi Bupati Sambari Halim Radianto sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.

Alasan Bambang Sugati menolak tanda tangan pencairan dana itu karena pejabat eselon II asal Kota Soto Lamongan itu tahu kalau pembangunan proyek BLK yang dikerjakan CV Jaya Mulya itu menyalahahi prosedur hukum. ‘’Kandati demikian saya tetap logowo atas mutasi itu. Karena mutasi itu merupakan hak prerogatif bupati,’’ kata Bambang Sugati.

Lantas bagaimana agar dana proyek BLK itu bisa cair sehingga rekanan tak dirugikan, menurut Bambang Sugati, bisa saja bupati menerbitkan SK Bupati. Namun, yang menjadi persoalan, beranikah bupati menandatangani SK itu. ‘’Karena persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Dari awal sudah salah karena tak dilakukan penghapusan aset,’’ jelasnya.Q eri

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga mencermati pemasangan rigid pricast saat Sidak kemarin.

Bupati Sidak Jalan Beton Cor Sidoarjo, Bhirawa Untuk melakukan efisein dalam pekerjaan peningkatan jalan juga perawatannya.

Pemkab Sidoarjo melalui Dinas PU Bina Marga telah melakukan uji coba peningkatan jalan dengan menggunakan sistem Rigid Pricast yakni beton cor fabrikan.

Pembuatan jalan sistem baru ini diujicobakan pekerjaannya di Jl Krian-Kemansen sepanjang 173 meter, dan tanpa perawatan selama 20 tahun, Selasa (11/11) kemarin akhirnya langsung di Sidak Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum. Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan yang mendampingi Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, kalau model pekeraan seperti ini memang tergolong baru.

Program ini temuan dari hasil diskusi para bidang-bidang. Kalau dilihat dari anggarannya memang mahal sekitar Rp1,7 miliar untuk sepanjang jalan 173 meter, lebar 7 meter ketinggian seluruhnya sekitar 42 cm.

Progam ini sangat efisien, waktu penggarapan cukup memakan waktu sekitar satu

minggu sudah selesai. Padahal kalau dikerjakan peningkatan seperti biasa bisa memakan waktu sekitar dua minggu labi. Juga biaya perawatannya, rigid pricast tak membutuhkan perawatan bisa sekitar 20 tahun. ‘’Jadi sangat efisien waktu dan perawatan, meski mahal di awal,’’ jelas Sigit Setyawan.

Usia Inspeksi Mendadak (Sidak), Bupati Sidoarjo Saiful Ilah merasa senang dengan program peningakatan seperti ini. ‘’Kita lihat dulu, kita evaluasi dulu bagaimana hasilnya.

Nanti kalau ini berhasil dengan baik, maka jalan-jalan di Sidoarjo yang lainnya akan menggukan sistem seperti ini,’’ katanya.

Makanya dari pemasangan Rigid Pricast ini tak dilakukan pengaspalan terlebih dahulu, langsung bisa dipakai. Nanti, setelah berhasil dengan baik, baru dilakukan pengaspalan secara menyeluruh. ‘’Model pemasangannya juga cukup gampang, tinggal dikait-kaitkan dengan sampingnya, sudah selesai. Jalan kearah Balongbendo dan Tarik ini, Senen depan sudah bisa dilewati,” tegas Saiful Ilah usai melihat pemasangan rigid pricast.Q ach

Uang Makan Hilang, PNS Sidoarjo Bisa Demo

alikusyanto/bhirawa

PNS di Pemkab Sidoarjo tak perlu merasa khawatir soal uang makan.

Sebab uang makan sebagai salah satu bentuk kesejahteraannya tak akan dihilangkan.

Sidoarjo, Bhirawa Sekdakab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan SH menegaskan, uang makan bagi PNS di Pemkab Sidorjo tak akan dihilangkan. Karena masalah itu ada dalam aturan Mendagri. Sehingga bisa dialokasikan dalam APBD. ‘’Uang makan PNS itu aturannya sudah ada, karena itu kita mengikuti aturan yang ada saja, kenapa harus mengubahnya, senyampang aturan belum berubah ya kita tak akan mengubah, kalau sampai menghilangkan uang makan, kita bisa didemo PNS,’’ komentar Vino, Selasa (11/11) kemarin.

Karena itu, lanjut Vino, kalau uang makan PNS sampai dihilangkan, maka akibatnya bisa timbul gejolak di kalangan PNS. Seperti di Sidoarjo, uang makan sudah diberikan sejak tahun 2007 saat itu masih Rp7.500 per hari. Kini men-

jadi Rp12.500 per hari. ‘’Karena itu, kalau PNS sudah menerima uang makan sejak beberapa tahun lalu, masak sekarang harus dihilangkan,’’ tutur Vino, yang menanggapi adanya sebuah daerah di Jatim yang uang makannya pada tahun 2015 nanti akan dihilangkan, yang rencananya akan dialihkan untuk kegiatan yang prioritas.

Menurut Vino, seandainya ada rencana kegiatan yang prioritas, maka di Sidoarjo nanti bisa diambilkan pada anggaran yang lain. Sebab di Sidoarjo masih ada. Vino juga merasa perlu menegaskan masalah uang makan ini, agar PNS di Kab Sidoarjo memperoleh kepastiannya. ‘’Aturan yang ada tetap kita jalankan, wong masalah ini boleh kok, kecuali aturan ada uang makan harus distop, baru kita ikuti,’’ pungkasnya.

Data yang diperoleh dari

Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo, pada tahun 2014 ini anggaran untuk uang makan bagi PNS Sidoarjo mencapai Rp84.480.000.000.

Kepala DPPKA Sidoarjo, Joko Sartono, didampingi Kabid Anggaran, Ulmiati, menyampaikan kalau masalah uang PNS itu, tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan secara normatif diperbolehkan. ‘’Uang makan itu sebagai salah satu bentuk kesejahteraan PNS, jadi diperbolehkan,’’ terangnya.

Beberapa PNS Sidoarjo beragam tanggapannya soal seandainya uang makan PNS di Kab Sidoarjo sampai dihilangkan. Ada yang resah, tapi ada yang tak khawatir, asal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didapat selama ini, dinaikkan nilainya.Q ali

Gresik, Bhirawa Wacana pengosongan kolom agama dalam KTP mendapat reaksi keras dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kab Gresik. Pengosongan agama dalam KTP dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo disinyalir karena adanya intervensi asing.

Menurut Ketua GP Anshor Gresik, Moh Faizin, Selasa (11/11), sejak Negara Indonesia berdiri dan berganti puluhan menteri, namun baru pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meributkan soal penulisan agama dalam kolom KTP. Kami menganggap ada intervensi pihak asing. Banyak masalah penting dan urgent untuk diselesaikan justru ribut soal isi kolom agama pada KTP. Faizin menegaskan, sebelum Jokowi memimpin negeri ini kolom agama dalam KTP tak pernah ada masalah.

Namun saat ini justru diributkan yang sebenarnya urgensinya tidak ada untuk perbaikan ekonomi di negeri ini. ‘’Setelah Jokowi memimpin justru ribut. Lalu apa hubungannya dengan perbaikan ekonomi kerakyatan yang digembar-gemborkan Jokowi saat masih kampanye? Kan tidak ada. Soal hak beragama semuanya kita kembalikan ke dasar negara kita yakni Pancasila,’’ katanya dengan nada tinggi.

Dijelaskan Faizin, Indone-

sia adalah negara berpenduduk muslim terbesar didunia yang menjadi target negara-negara barat, agar Umat Islam tak berkembang. Jika tidak ada kepentingan asing, soal KTP tak akan muncul. ‘’Kita patut prihatin, karena begitu antusiasnya masyarakat Indonesia agar Jokowi bisa menjadi Presiden, kenyataan setelah dilantik kebijakanya justeru nyeleneh dan mengganggu ketenangan beragama,’’ cetusnya.

Sebagai wilayah kabupaten yang berslogan Kota Santri, kata Faizin, sudah barang tentu Kab Gresik menolak kebijakan tidak populis ini. ‘’Pasti warga Gresik menolak, karena banyak yang harus diurus, tapi malah mengurusi sesuatu yang tidak penting. Dan jika kosong nanti akan terjadi persoalan kembali, sebab KTP adalah identitas yang bakal selalu berkaitan dengan pengusursan administrasi lainya. Misalkan perkawinan, sekolah, mencari kerja, intinya tak penting, tapi kok diurus-urus sama Mendagri, ada apa?,’’ pungkasnya.

Sementara Ketua MUI Kab Gresik, KH Mansyur Sodiq mengatakan, pengosongan kolom agama dalam KTP implikasinya luas. Salah satunya adalah bergesernya nilai dasar negara yakni Pancasila. Dan hal akan membahayakan dalam kehidupan berbangsa.Q eri

alikusyanto/bhirawa

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Sidoarjo, menyerahkan bantuan buku dari Badan Perpustakaan Jatim pada kepala desa.

Desa Jangan Takut Anggarkan Buku Sidoarjo, Bhirawa Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemkab Sidoarjo,Drs Sucipto MM, memberi pesan pada Kepala Desa agar tahun 2015 nanti menganggarkan untuk menambah koleksi buku di perpustakaaan desanya.

Menurut mantan Camat Waru ini, kegiatan itu tidak menyimpang sebab ada aturannya. Baik mulai dari UU, Kemendagri, Guburnur dan Bupati Sidoarjo. ‘’Jangan takut dipenjara, tak apa-apa, sebab ada pedomannya,’’ jelas Sucipto, usai menyerahkan bantuan buku kepada 16 perpustakaan desa/PKK di Kab Sidoarjo, Selasa (11/11) kemarin, di kantornya.

Sucipto merasa perlu mengingatkan, apalagi tahun 2015 nanti, di Kantor Perpustakaan Sidoarjo tidak ada anggaran untuk membantu buku pada perpustakaan desa. Kepada para penerima bantuan buku, yang dihadiri kepala desa, perangkat desa dan pengelolah perpustakaan desa, kemarin, Sucipto berpesan dan mengingatkan, buku yang ada di desa supaya dirawat dan dijaga agar tak rusak dan hilang. ‘’Karena buku-buku ini akan sangat bermanfaat untuk mencerdaskan warga desa,’’ kata Sucipto.

Menurutnya, tempat untuk perpustakaan desa itu tak harus di balai desa, tapi juga bisa di tempat-tempat yang ramai, yang banyak dikunjungi waga desa.

Pada 2014 ini, perpustakaan desa/PKK di Kab Sidoarjo yang dibantu Badan Perpustakaan Provinsi Jatim ada sebanyak 16 perpustkaan desa/PKK.Didalamnya, ada dua perpustakaan yang note bene jadi perpustakaan pecontohan di Sidoarjo, yakni di Desa Keboharan Kec Krian dan Desa Banjar Panji Kec Tangulangin.

Tiap desa mendapatkan 1.000 eksemplar buku dan dua unit rak buku. Koleksi bukunya bermacam-macam seperti tentang ketrampilan, agama, pertanian perikanan dan buku bacaan anak-anak.Q ali

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

Pemkot Probolinggo Launching SIAKEL Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan di kelurahan dan peningkatan kualitas layanan publik secara teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tercapainnya pelaksanaan good governance di kelurahan. digelar launching SIAKEL di Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini didampingi Sekda Kota, Komisi A dan Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Selasa (11/11) mengatakan, salah satu piranti pendukung e-Government yang sangat penting adalah sebuah sistem informasi untuk mempercepat proses pelayanan administrasi yang sebelumnya dilaksanakan secara manual maka untuk selanjutnnya proses automatisasi akan diimplementasikan kelurahan Sistem Informasi administrasi Kelurahan (SIAKEL).

“Dalam menyelenggarakan pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan kinerja yang profesional dan akuntabel.

Birokrasi dalam melakukan kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi kepada kinerja aparatur itu sendiri demi kepuasan pelanggan, yakni masyarakat sebagai pengguna jasa” terang Rukmini.Q wap

5

Jawaban Gubernur, Pembentukan Komisi DPRD Sumenep Sah Sumenep, Bhirawa Hasil konsultasi hukum DPRD Sumenep ke Gubernur Jawa Timur, Soekarwo terkait proses dan hasil rapat paripurna tanggal 29 Oktober soal penetapan keanggotaan dan pimpinan Komisi sebagaimana permintaan dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar sudah di tangan pimpinan DPRD setempat. Dalam surat jawaban Gubernur yang diterima pimpinan DPRD tanggal 10 November itu dinyatakan proses dan hasil paripurna itu tidak melanggar aturan atau sah secara hukum.

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menyatakan, pihaknya sudah menerima surat jawaban konsultasi hukum dari Gubernur Jawa Timur terkait proses dan hasil rapat paripurna tanggal 29

Oktober soal penetapan keanggotaan dan pimpinan Komisi. Sehingga pimpinan langsung menindak lanjutinya dengan rapat pimpinan. "Surat djawaban ari Gubernur soal konsultasi hukum itu kami

terima tanggal 10 November kemarin," kata Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, Selasa (11/11).

Politisi PKB ini menjelaskan, selain sahnya paripurna DPRD sebagaimana dipersoalkan itu, Fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Golkar tidak boleh menumpuk di satu komisi, harus sama merata dan proporsional di komisi-komisi. "Ini yang menjadi persoalan sebelumnya, tapi setelah ada jawaban dari Gubernur, secara pendekatan hukum dua fraksi itu harus mengirimkan anggotanya untuk disebar ke komisikomisi," ujarnya.

Karena konsultasi hukum sudah mendapatkan jawaban

dari Gubernur, pimpinan akan menggelar rapat Bamus untuk meminta dua fraksi segera menyerahkan keanggotaannya untuk dimasukkan ke komisikomisi. "Hari ini (kemarin, red) kami menggelar rapat Bamus dengan agenda menjadwalkan rapat paripurna pembaharuan keanggotaan komisi-komisi, karena masih ada dua fraksi yang belum masuk pada keanggotaan komisi," terangnya.

Setelah rapat Bamus, lanjutnya, pimpinan DPRD setempat akan mengirimkan surat ke dua fraksi yakni fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Golkar agar mengirimkan anggotaannya ke komisikomisi secara merata dan proporsional, tanpa menum-

puk di satu komisi sebagaimana diinginkan oleh dua fraksi itu. "Kami juga akan mengirimkan surat ke dua pimpinan fraksi agar dua fraksi itu segera mendistribusikan anggotanya ke komisi-komisi secara merata dan proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya, dua fraksi yakni fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Golkar mengirimkan surat ke pimpinan DPRD setempat agar pimpinan segera konsultasi hukum ke Gubernur terkait rapat dan hasil rapat paripurna yang digelar tanggal 29 Oktober itu.

Kemudian, pimpinan DPRD setempat langsung menindak lanjutinya.Q sul

Tuna Netra Diajari Operasikan Komputer Malang, Bhirawa Memiliki kekurangan tidak menghalangi manusia untuk kreatif sesuai perkembangan teknologi. Itulah sebabnya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) menggelar pelatihan komputer bagi tuna netra, di Balai Diklat UPT Pelaksana Teknis Kesehjateraan Sosial (PTKS) Pemprov Jatim, Selasa (11/11) kemarin.

Pelatihan yang diikuti oleh 26 penyandang cacat netra ini, menurut Wakil Kepala Proyek Pelatihan Komputer, Yanto Pranoto, sengaja diberikan agar para tunanetra faham internet. Sehingga penyandang disabilitas tidak tertinggal perkambangan zaman.

Menurut dia, keterbatasan yang dimiliki oleh tuna netra, jangan sampai menjadi penghalang untuk mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu para tuna netra juga harus terbiasa menggunakan komputer. "Meski mengalami keterbatasan secara fisik, mereka harus tetap mengikuti perkambangan zaman. Apa pun yang terjadi jangan sampai berpangku tangan, karena perkembangan jaman," tutur Yanto, kepada wartawan.

Yanto lantas menjelaskan, komputer yang digunakan untuk media pelatihan bagi tuna netra merupakan komputer yang biasa digunakan warga normal. Namun penyandang tuna netra hanya perlu melakukan install program bernama Job Access for Windows Speech.Q mut

Antisipasi Penimbunan BBM, Kapolres Madiun Sidak SPBU Kab. Madiun, Bhirawa Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan mengantisipasi adanya penimbunan oleh oknum tak bertanggungjawab, Kapolres Madiun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa SPBU yang ada di wilayah hukumnya, Selasa (11/11).

"Dari jauh hari Polres Madiun sudah mengupayakan langkah langkah antisipasi terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami juga sudah memanggil seluruh pemilik SPBU di Kabupaten Madiun untuk menyamakan persepsi bagaimana melayani masyarakat saat jelang kenaikan harga," kata Kapolres Madiun, AKBP Deny Setia Nugraha Nasution, kepada wartawan.

Menurutnya lagi, Sidak yang dilakukan kali ini untuk melihat dari dekat kesiapan SPBU menghadapi kenaikan harga terutama harga BBM bersubsidi. Setelah ada persepsi yang sama antar SPBU lainnya, diharapkan tidak ada lagi yang namanya antrian panjang, tidak ada lagi masyarakat yang kwatir tidak kebagian BBM.Q dar

bas/bhirawa

Dua unit mobil klinik pertanian siap dioperasikan untuk melayani para petani di wilayah Bojonegoro.

Disperta Dapat Bantuan Dua Unit Mobil Klinik Pertanian

supriyanto/bhirawa

Halte berbentuk buah di depan kantor desa Pandanrejo 2 tahun ini mangkrak.

Halte Berbentuk Buah Mangkrak Batu, Bhirawa Halte berbentuk buah di depan kantor desa Pandanrejo mangkrak. Bangunan berbentuk setengah lingkaran tersebut hanya separonya saja yang dicor beton, sedangkan sebagian masih berupa kerangka besi. Bangunan tersebut dibangun akhir tahun 2012 lalu oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Rencananya ada 10 halte yang dibangun, namun baru 7 halte yang selesai. Sedangkan lainnya masih belum dibangun, bahkan salah satunya mangkrak.

Mantan Kepala Dishubkominfo Abdillah Al Kaaf mengaku dulu memang menganggarkan pembangunan halte tersebut. "Rencananya 10 buah halte yang akan kita bangun. Anggarannya Rp 90 juta per halte, tetapi gagal kita bangun," ungkap Abdillah.

Dia menegaskan, dirinya tidak pernah mencairkan anggaran pembangunan halte tersebut sampai dimutasi sebagai Staf Ahli Walikota. "Dishubkominfo memang pernah menganggarkan, tetapi belum pernah kita realisasikan," tukasnya.

Terkait dengan mangkraknya halte buah tersebut, Ketua DPRD Kota Cahyo Edi

Purnomo mengaku sudah menanyakan hal itu ke Walikota. Hal ini dilakukan karena bangunan yang mangkrak tersebut merusak wajah kota Batu.

Apalagi letaknya di depan kantor desa Pandanrejo yang berada di jalur Lingkar Utara. "Sudah kita koordinasikan dengan Wali Kota untuk segera diselesaikan, agar tak mengganggu pemandangan karena jalur tersebut banyak dilalui wisatawan," ungkap Cahyo.

Koordinasi tersebut dilakukan karena ada kesimpangsiuran terkait sumber dana pembangunan halte buah tersebut. "Ada yang bilang itu belum dianggarkan sudah dibangun, ada yang bilang macam-macam," tuturnya.

Ditegaskan menurut penjelasan Walikota Batu, halte buah tersebut pembangunannya menggunakan sumbangan dari pengusaha atau CSR. "Jadi dari keterangan Pak Wali itu anggarannya dari sumbangan pengusaha," tegasnya.

Walaupun sumbangan pengusaha, Cahyo berharap pembangunan halte tersebut diselesaikan.Q sup

Bojonegoro, Bhirawa Untuk menunjang progam pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Lumbung Pangan dan Energi, Dinas Pertanian (Disperta) setempat mendapatkan bantuan dua unit mobil operasional klinik pertanian. Mobil klinik tersebut dimaksudkan untuk membantu melayani petani mencegah serangan hama secara dini. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Disperta Kabupaten Bojonegoro, Bambang Sutopo kepada Bhirawa,Selasa (11/ 11).

“Dua mobil ini baru tiba untuk membantu masyarakat khususnya petani agar bisa melakukan pencegahan dini terhadap tanaman padinya. Selain itu untuk menunjang program pemerintah tentang Lumbung Pangan dan Energi,” terangnya.

Menurutnya, dua mobil merk Izuzu jenis turbo itu sudah dianggarkan beberapa tahun lalu dan baru direalisasikan di tahun ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. Mobil tersebut selain di lengkapi klinik di dalamnya juga di lengkapi genset, gps dan petugas penyuluh dari pihaknya serta petugas dari Dinas Pertanian Provinsi

Jawa Timur di Bojonegoro.

“Untuk cara pengoperasionalan dua unit mobil ini, kita akan melakukan pelatihan yang di damping langsung oleh Istitut Pertanian Bogor. Setelah petugas dari kita mahir mengoperasionalkan kendaraan, maka mereka boleh jalan sendiri,” jelasnya.

Nantinya dua unit kendaraan klinik ini akan ditempatkan di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di wilayah timur dan wilayah barat Kabupaten Bojonegoro. Dimana untuk wilayah timur akan berada di Kecamatan Baureno, sedangkan untuk di wilayah barat berada di Kecamatan Padangan.

“Meskipun di tempatkan di wilayah Baureno dan Padangan, nantinya untuk wilayah timur tetap beroperasi hingga menjangkau wilayah selatan Bojonegoro.

Dan sebaliknya juga untuk mobil yang di tempatkan di Padangan,” imbuhnya.

Ditambahkan, dengan adanya kendaraan ini nantinya bisa membatu meminimalisir penyakit pada tanaman padi maupun polowijo seperti hama yang sering meresahkan para petani khususnya diwilayah Bojonegoro.Q bas

Tengahi Sengketa Tanah, Perhutani dan Warga Gelar Musyawarah Jajaran Perhutani Bondowoso Utara, BKPH Besuki, Kabupaten Situbondo, menggelar pertemuan guna menyelesaikan soal pengelolaan tanah seluas 100 hektar lebih yang ada di Dusun Kocape, Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang.

Selain Perhutani, ikut juga dalam pertemuan, anggota DPRD Situbondo Joko Suwono, Camat Sumbermalang bersama Muspika setempat serta Kades Alasmalang, Sukri. Tak ketinggalan, ratusan warga setempat juga ikut pertemuan guna menemukan solusi yang sudah puluhan tahun tak kunjung selesai.

Menurut Waka Perhutani Bondowoso Utara, Rochimat Rahmat Mulyana, pertemuan lintas elemen harus digelar agar tanah negara seluas kurang lebih 1000 hektar bisa dikelola dengan baik serta bisa ditanami dengan jenis bibit pohon yang produktif.

Misalnya, kayu jati, kayu pinus, kopi dan lainnya. “Kami (Perhutani) memiliki bukti kepemilikan tanah yang otentik, karena 600 hektar lebih sudah menjadi tanah negara. 348 hektar lebih dulu warga sudah menjual kepada

Belanda,” terang Rochimat dengan didampingi Asper Besuki, Muarfin, kemarin (11/11).

Masih kata Rochimat, Perhutani tidak ada niatan untuk merampas tanah yang kini digarap oleh warga dengan tanaman palawija. Namun, kata Rochimat, Perhutani akan mengatur dan mengelola lahan tersebut dengan tetap melibatkan warga sebagai mitra dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). “Nanti kedepan akan dijadikan lahan konservasi hutan. Sebab, dari sejarahnya dilahan tersebut dulu dikenal sebagai penghasil getah pinus terbesar di wilayah Indonesia,” tegas Rochimat.

Menurut Rochimat, upaya pengolahan warga sebenarnya sudah melanggar UU nomor 18 tahun 2013 tentang pengesahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Namun demikian, Perhu-

tani tetap berupaya merangkul masyarakat dengan cara melakukan musyawarah mufakat. “Ini (pertemuan) digelar untuk mencari solusi terbaik antara warga dan Perhutani dengan melibatkan Muspika setempat,” papar Rochimat.

Namun demikian, jika tetap deadlock, pihaknya akan melakukan langkah hukum dengan melaprkan ke Polres Situbondo.

Sebab, dari beberapa kali melakukan pertemuan tidak pernah ditemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak.

Bahkan, aku Rochimat, saat Mantri dan Asper kerapkali dihadang warga saat akan melakukan peninjauan di kawasan hutan Alas tengah. “Kami tetap optimis, dari pertemuanh ini akan menghasilkan kesepakatan yang baik didua belah pihak,” terang Rochimat.

Di sisi lain, tokoh masyarakat setempat yang juga menjadi anggota DPRD Situbondo, Joko Purwono meminta warga yang menggarap lahan 1000 hektar untuk tegas memilih alternatif seperti yang ditawarkan pihak

Perhutani.

Di antaranya, sebut politisi PPP itu, warga apakah memilih menyerahkan lahan kepada perhutani dengan pola LMDH atau memilih proses penegakan hukum.

“Silahkan warga memilih pilihan itu. Yang jelas pihak Perhutani telah berjanji untuk tidak merebut lahan tersebut. Perhutani hanya mengelola dengan pola bagi hasil saja,” tegas Joko.

Sementara Kuntarto, Kasi Survei dan Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Situbondo, mengatakan bahwa pemanfataan air dan tanah harus disesuaikan dengan kemampuan tanah. Ini, kata Kuntarto, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU nomor 5 tahun 1960, tentang UU Pokok Agraria.

“Di dalamnya juga disebutkan bahwa ada catur tertip pertanahan diantaranya, tertib administrasi pertanahan, pencatatan dan peralihan, tertib hukum pertanahan dan hubungan hukum pemilik dan tertib kepemilikan tanah serta penggunaan tanah dan lingkungan hidup. Ini juga termasuk di alas Tengah ini,”

sawawi/bhirawa

Jajaran Perhutani KPH Bondowoso bersama muspika Sumbermalang dan BPN serta perwakilan warga Desa Alas tengah, saat pertemuan kemarin. urainya.

Masih kata Kuntarto, tatacara penyelesaian penguasaan tanah yang ada diwilayah hutan harus sesuai dengan Peraturan tiga menteri yakni Kehutanan, lingkungan hidup dan Agraria. Di-

sebutkan juga bahwa, ujar Kuntarto, ada penguasaan hutan harus menghormati hak hak dan tanah masyarakat. “Pengukuhan kawasan hutan harus dituntaskan agar memiliki kepastian hukum,” pungkas Kuntarto.Q awi

6-7 Rabu Kliwon, 12 NOVEMBER 2014

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs Saifullah Yusuf disaksikan Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono, MM dan Kepala Perpustakaan RI Dra. Sri Sularsih MSi membuka parade baca cerdas dan pameran buku 2014.

Bunda Baca Jatim Hj Nina Soekarwo menyerahkan hadiah kepada para siswa yang berani menjawab pertanyaan dari Wagub Jatim.

Bangun Persepsi, Tekad, dan Gerakan Bangun Masyarakat Melalui Kebiasaan Membaca Dalam pertemuan besar kegiatan Parade Baca Jatim Cerdas dan Pameran Buku 2014 diharapkan bangsa Indonesia khususnya Jatim bersama-sama bisa membangun satu persamaan persepsi dan satu tekad serta satu gerakan yang sinergis dan dinamis dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas dan inovatif melalui kebiasaan membaca.

Kepala Perpustakaan Nasional RI, Dra H Sri Sulastri MSi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mengemban tugas dibidang perpustakaan meliputi pengembangan dan koordinasi pengelolaan perpustakaan di Indonesia, serta melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat belajar sepanjang hayat (life long education). Lebih lanjut, dikatakan Sri, Perpusnas menyambut baik dan mendukung semua program untuk memasyarakatkan eksistensi atau keberlangsungan perpustakaan dan pengembangan minat baca yang dilakukan melalui keluarga, lingkungan pendidikan, dan dilingkungan masyarakat. “Bahkan Perpusnas sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur saat ini dengan menggelar kegiatan kali ini. Sebagai bukti dukungan Perpusnas RI, saya lebih memilih untuk di Jatim meskipun ada kegiatan Konferensi Perpustakaan di Banda Aceh,” katanya.

Menurutnya, membaca atau pun mendongeng merupakan cara tepat dalam upaya mengenalkan buku dan bacaan bagi anak-anak pada usia dini. Tak hanya itu, tindakan tersebut juga merupakan langkah strategi menanamkan kegemaran membaca.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk diikuti masing-masing keluarga pada masyarakat se Jatim. karena keluarga merupakan kelompok inti dari masyarakat yang memiliki peran penting membentuk karakter anak,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Sri juga menyadari, dalam meningkatkan kegemaran membaca di negara ini tidak bisa dilakukan hanya melalui Perpusnas saja. Melainkan merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota serta seluruh komponen masyarakat untuk tetap solid. “Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen untuk bersinergi dan bekerjasama merapatkan barisan agar keberadaan perpustakaan dan upaya mewujudkan kegemaran membaca di masyarakat akan lebih cepat tercapai.

Diantaranya juga berkewajiban membangun perpustakaan,” katanya.

Adanya kegiatan yang dilakukan Pemprov Jatim, lanjutnya, membuktikan mereka memahami pentingnya membaca dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat Jatim yang cerdas, inovatif , dan kompetitif dalam hadapi tantangan makin erat pada persaingan global 2015 untuk MEA (Masyarakat Ekonomi ASEA N). “Dalam kondisi tersebut, masyarakat dituntut hidup lebih cerdas lagi dan kreatif serta inovatif juga lebih produktif dan kompetitif dengan bangsa dan masyarakat dari negara lainnya. Perpusnas tentunya juga tinggal diam melihat tantangan ke depan, diantaranya harus tetap bisa dan mampu berkontribusi juga berupaya membangun masyarakat inovatif, gemar membaca, dan gemar berkunjung juga memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar,” katanya.

Disisi lain, Sri Sulastri mengingatkan kalau kegiatan yang dilakukan Pemprov Jatim tidak sekedar pencanangan saja namun harus diikuti kegiatan riil dan simultan secara terus menerus juga berkesinambungan yang dilakukan seluruh keluarga, satuan pendidikan, tokoh agama hingga masyarakat umumnya. “Diharapkan dalam jangka waktu empat atau lima tahun ke depan sudah ada pemandangan yang berbeda di jatim, dimana semua masyarakat yang ditemui banyak yang membaca,” katanya. Q rac

Bude Karwo Dinobatkan Sebagai Bunda Baca Jatim

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs Saifullah Yusuf bersama Bunda Baca Jatim Hj Nina Soekarwo, Kepala Bapersip Jatim Drs H Sudjono MM, Kepala Perpusnas RI Sri Sulastri berfoto bersama dengan para siswa yang berani maju ke panggung untuk menjawab pertanyaan dari Wagub Jatim seputar gemar membaca di Jawa Timur.

Biasakan Gemar Membaca Sejak Usia Dini Hadapi Tantangan di Masa Mendatang Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengajak anak-anak Jawa Timur untuk gemar membaca tiap hari. Saat ini, generasi muda Jatim memiliki potensi yang cukup besar di berbagai bidang.

M

enurut Gus Ipul, aktivitas membaca sebaikn ya dimulai sejak dini agar otak sudah terbi asa dan terlatih. Ketika dewasa manfaat akan sangat terasa sehingga kemampuan beradaptasi jauh lebih baik. “Bahkan, anak Jatim ini cerdascerdas makanya harus membiasakan membaca. Kalau bisa setiap hari lebih bagus. Den-

gan membaca maka segala ilmu pengetahuan akan mudah kita dapatkan,” kata Gus Ipul pada acara Parade Baca Dan Pameran Buku 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di JX International, Selasa (11/11).

Dikatakan Gus Ipul, masa depan Indonesia dan Jawa Timur sangat ditentukan oleh generasi mudanya. Untuk meningkatkan kualitas diri maka cara yang mudah dan murah yakni dengan membaca. Sebab tantangan yang semakin berat di masa mendatang, maka harus diantisipasi dengan persiapan yang optimal. “ AEC dan APEC sudah di depan mata, mereka adalah penerus kita. Harus cerdas semua,” katanya.

Dijelaskan, dengan membaca banyak manfaat yang diperoleh oleh sipembaca antara lain;

pertama bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata; kedua mengembangkan pemikiran dan cara berfikir; ketiga meningkatkan pengetahuan, memori dan pemahaman dan keempat bisa membantu menumbuhkan saraf-saraf baru di otak serta yang kelima adalah bisa menjernihkan cara berfikir dan menyalurkan hobi membaca.Lebih

kan Jawa Timur menjadi urutan ke empat tingkat bacanya yakni hanya mencapai 56 % dari seluruh jumlah penduduk Jatim sebanyak 38 Juta lebih. Thailand urutan ke tiga yang bisa mencapai 65 %, dan Singapura menduduki urutan ke dua atau 74 % serta peringkat pertama diraih Bangkok yakni sebesar 76 % Tingkat Baca masyarakatnya sudah tinggi.

TINGKAT BACA DI JAWA TIMUR DAN ASIA TIMUR

JUMLAH PENDUDUK BUTA AKSARA DI JATIM TAHUN 2009 - 2013

80 70 60 50 40 30 20 10 0

12,5 12 11,5 11 76%

74%

65%

53%

52%

56%

Hongkong

Singapura

Thailand

Filipina

Indonesia

Jatim *)

Sumber: IEA (International Association for the Evalution of Education Archiermen), 2006 *) Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Wagub Jatim ketika mencairkan suasana dengan memberikan pertanyaan pada para siswa.

Bunda Baca Jatim sedang menggunting pita sebagai tanda dibukanya pameran buku 2014.

JUMLAH PERPUSTAKAAN DI JAWA TIMUR SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

Bunda Baca Jatim sedang foto bersama dengan para siswa.

Para siswa yang sedang menyimak sambutan dari Wagub Jatim dan Bunda Baca Jatim.

Perpustakaan Desa Perpustakaan Sekolah (SD, SMP, SLTA) Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT) Perpustakaan Rumah Ibadah Perpustakaan Pondok Pesantren Perpustakaan Dinas/Instansi Jumlah Perpustakaan Jumlah TAMAN BACA MASYARAKAT

2.130 17.946 305 4.378 1.043 529 26.331 991

dalam Gus Ipul memaparkan, Jatim merupakan salah satu provinsi dari sedikit provinsi di Indonesia yang mampu menurunkan angka buta aksara. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan BPS tiap tahunnya angka tersebut mengalami penurunan.

Sebanyak 10,9 Persen jumlah penduduk di Jatim masih menyandang buta aksara hingga akhir 2013. Itu artinya ada sekitar 4,185 juta dari total penduduk Jatim 38,4 juta yang belum bisa baca tulis. Dikatakan Gus Ipul, meskipun masih ada 10,9 persen penduduk buta aksara tetapi angka tersebut selalu turun setiap tahun. Tahun 2012, angka buta aksara 11 persen. Tahun 2011 ada 11,21 persen, Tahun 2010 ada 11,66 persen dan Tahun 2009 ada 12,2 persen. “Ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan buta aksara berhasil,” kata mantan Ketua PP GP Ansor. Gus Ipu juga mengatakan, tingkat Baca di Jawa Timur masuk urutan ke empat Asia Timur. Sedang-

JUMLAH PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI JAWA TIMUR

Jumlah Desa/Kelurahan di Jatim : 8.605 Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan di Jatim sampai dengan November 2014 : 2.861 Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan

: 28.87%

Kepala Bapersip Jatim mendapat giliran menceritakan dongeng mengenai perjalanan hidup Gubernur Jatim.

masyarakat di Jatim, pemerintah terus berupaya menambah dan melengkapi sarana serta prasarana tempat baca seperti perpustakaan dan Ruang baca baik di kota maupun di desa serta di Pojok- pojok Plaza. Atau tempat belanja. Sebetulnya kalau dilihat dari jumlah desa/kelurahan di jatim yang jumlah 8.605 desa/kelurahan, sementara jumlah perpus di desa/ kelurahan di jatim baru

10,5 10

2009

2010

2011

2012

2013

12,2

11,66

11,21

11

10,9

%

Sementara itu, lanjut Gus Ipul, Indonesia sendiri masuk urutan ke Enam setelah Filipina dengan skor 52 persen untuk Indonesia dan 53 persen Filipina. “ berarti minat baca atau tingkat baca masyarakat jatim jauh lebih tinggi atau lebih baik dibanding masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat Filipina. Data ini diperoleh dari International Association For the Evaluation of Education Achievermen. Oleh karena itu, saat ini pemprov. Jatim menghelat acara Akbar yaitu Parade Baca Jatim Cerdas sekaligus pameran buku tahun 2014 dengan maksud untuk meningkatkan minat baca masyarakat Jawa Timur mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi serta masyarakat Jatim pada umumnya. “ Karena kami (Gubernur dan Wagub) sadar, dengan membaca maka anak- anak serta masyarakat bisa menjadi pintar, cerdas serta meningkat kesejahteraannya,” jelas Gus Ipul.

Guna meningkatkan dan menambah minat baca

sekitar 2.861 perpus atau baru mencapai 28,87 % berarti masih sangat kurang (lihat tabel, red). “ Meski begitu, Pemprov Jatim optimis dalam waktu tidak terlalu lama Jatim bisa membangun perpustakaan di seluruh desa/kelurahan yang ada di Jatim. Sebab, semua stake holder dan seluruh elemen masyarakat jatim bahu membahu guna meningkatkan minat baca serta kesejahteraan masyarakat jatim,” terangnya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Gus Ipul mengharapkan, diadakannya acara Akbar diharapkan minat baca anak- anak kawula muda sebagai gen-

erasi penerus bangsa akan semakin tumbuh lebih baik lagi dan bisa merubah mindset serta paradigma masing- masing individu.

“Yang tadinya hanya senang dan suka nonton TV sekarang berubah serta beralih lebih senang membaca, karena dengan membaca maka memori seseorang akan lebih tajam dan berkembang,” katanya. Sementara, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, Drs Sudjono MM menjelaskan kalau kegiatan Parade Baca Jatim Cerdas dan Pameran Buku 2014 merupakan kerjasama antara Bapersip Jatim dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dan Ikatan Penerbit Indonesia Jatim.

Dikatakannya, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah membangkitkan semangat dan kemauan masyarakat untuk membaca serta menjadikan membaca sebagai budaya di masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan peran perpustakaan dan seluruh unsur masyarakat dalam pengembangan minat dan budaya gemar membaca, dan turut mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur sebagai subjek pembangunan nasional.

“Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menggelorakan gerakan gemar membaca maupun sadar arsip hingga ke tingkat desa/ kelurahan. Diantaranya menggelar talkshow, lomba, bimbingan teknis, serta pameran,” katanya.

Dalam kesempatan itu Sudjono mengingatkan kalau tahun 2014, Jatim meraih juara I Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Nasional yang diwakili Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dan SMAN 1 Dampit Kabupaten Malang meraih predikat juara II Kategori Perpustakaan SLTA. Q rac

Sebelum acara parade baca jatim cerdas dan pameran buku dibuka, lebih dulu acara diisi dengan penobatan Bude Karwo sebagai Bunda Baca Jatim dengan pemberian slempang warna Hitam yang dipasangkan oleh Ibu Sri Sulistya dari badan perpustakaan nasional.

Slempang warna Hitam dengan bertuliskan Bunda Baca Jatim berwarna Kuning keemasan itu sangat cocok dipasang di pundak melintang di dada Bude Karwo. Sebab, tahun 2014 ini Bude karwo berhasil meraih perhargaan tertinggi program Gerakan Baca Buku cerita anak sebelum Tidur atau baca buku untuk anak sebelum Tingkat nasional. Penghargaan itu adalah “ Nuga Jasa Dharma Pusta Loka”. Karena peran Bude Karwo, kini masyarakat Jatim mulai tumbuh kegemaran membacanya.

Seusai penganugerahan ‘Bunda Baca Jatim’, Bude karwo mengatakan, semua ini bisa diraih merupakan satu perpaduan yang luar biasa antara ketua Tim penggerak PKK yang konsen dalam melakukan program yang telah dibuat serta hasil dari bantuan dan kerja keras para ibu-ibu kader PKK yang langsung terjun mendampingi ibu- ibu di desa.

“Tujuannya agar masyarakat mau dan gemar membaca cerita bagi anak-anak mereka sebelum tidur,” kata Bude Karwo didampingi Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM usai kegiatan Parade Baca Jatim cerdas dan Pameran Buku tahun 2014 di Jx. Internasional Surabaya, Selasa (11/11).

Bude Karwo mengatakan, dirinya akan mengerahkan seluruh bunda PAUD yang juga bergerak dalam TP PKK di Jawa Timur. “Tentunya kami juga bekerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur yang saat ini masih 45 persen perpustakaan di tingkat desa dan keluarga untuk lebih ditingkatkan. Diantaranya dari 9000 taman bacaan sudah ditingkatkan menjadi perpustakaan,” katanya.

Dikatakannya, adanya gerakan bersama dengan bunda PAUD dan TP PKK maka ke depan sebanyak 12.227 taman posyandu akan dilengkapi dengan buku bacaan. Upaya ini untuk mengajarkan pada anak-anak mengenai gemar membaca diusia emas mereka. Ditambahkan Bude Karwo, sejak Mei 2014 pihaknya telah mendorong dan menyosialisasikan anakanak di kabupaten/kota seluruh Jawa Timur untuk gemar membaca. Hal tersebut dibuktikan dengan dicanangkannya gerakan membacakan dongeng pada anak sebelum tidur.

“Mendongeng atau membacakan buku pada anak apabila terbiasa dilakukan pada anak maka anak dengan sendirinya akan ikut gemar membaca,” yakin Budhe Karwo Budhe mengungkapkan budaya membaca semakin hari semakin surut. Data menunjukkan orang tua pada anak kurang dari 4 tahun 60 persen tidak pernah membacakan buku, 50 persen tidak pernah mendongeng sementara orang tua pada anak kurang dari 1 tahun 70 persen tidak pernah mendongeng dan 80 persen tidak pernah membacakan buku.

“Untuk itu, upaya mengenalkan tradisi membaca buku harus dimulai sejak kecil dengan menyediakan berbagai buku di rumah. Marilah mencetak generasi muda lebih baik lagi ke depannya,” tandasnya. Q rac

Penobatan Bude Karwo sebagai Bunda Baca Jatim dengan pemberian slempang warna Hitam yang dipasangkan oleh Ibu Sri Sulistya dari Badan Perpustakaan Nasional.

FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MINAT BACA

Rendahnya "kemahiran" membaca Kurang/lemahnya dukungan Sarana dan Prasarana Membaca (Pendidikan) Termasuk sistem pembelajaran yang mengharuskan membaca Pesatnya Kemajuan Teknologi (Media Hiburan) - Mengalihkan Perhatian Kurangnya Dukungan Keluarga dan Lingkungan - Budaya Membaca

Para undangan turut menyaksikan parade baca Jatim.

Bunda Baca Jatim dan Wagub Jatim menyempatkan melihat stan pameran buku.

Bunda Baca Jatim berfoto bersama dengan para bunda penggerak gemar pembaca.

Wagub Jatim ketika meluncurkan bus wisata jejak arsip Bapersip Jatim.

Wagub Jatim saat memberangkatkan bus wisata jejak arsip Bapersip Jatim.

JAWA TIMUR

8 KILAS JATIM

UU Desa, Tanah Ganjaran Dikembalikan ke Kas Desa Jombang, Bhirawa Perangkat desa terpilih dari hasil pengisian jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat akan menerima gaji secara tunai sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK). Demikian dikatakan Agus Purnomo, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang.

Dijelaskan Agus, Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengharuskan tanah ganjaran perangkat kembali ke desa dan pengelolaannya masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). "Sebagai gantinya perangkat desa hasil pengisian dalam waktu dekat ini, akan menerima gaji secara tunai yang angkanya mengacu Upah Minimum Kabupaten (UMK)," katanya, Selasa (11/ 11) kemarin.

Menurut Agus Purnomo, kembalinya tanah ganjaran ke kas Desa merupakan amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Perintah itu sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU tentang Desa. "aturan itu tertuang dalam pasal 66 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa," tandasnya.

Ditambahkannya, penghasilan tetap perangkat desa bersumber dari dana perimbangan yang masuk dalam APBD. ’’Meski tak lagi berupa tanah ganjaran, namun perangkat desa juga akan menerima tunjangan di luar gaji,’’ kata Agus menjelaskan.

Disinggung soal kepastian pengisian jabatan perangkat, Agus menegaskan tetap akan dilakukan tahun 2014 ini, terutama untuk posisi perangkat desa yang mengalami kekosongan dan usia sudah mencapai 60 tahun. ’’Untuk perangkat usia 60 tahun dan benar-benar kosong akan dilakukan pengisian, jadi mulai sekarang desa sudah harus membentuk panitia,’’ katanya.

Bahkan, lanjut Agus petunjuk pengisian perangkat sudah diterima Pemkab Jombang dari Pemprov Jatim.Q rur

Dewan Minta Master Plant Pusat Ibu Kota Lebih Detil Kabupaten Blitar, Bhirawa Rencana pembangunan Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro yang mulai dirintis pembangunnya pada tahun ini, DPRD Kabupaten Blitar meminta Master Plan direncanakan harus lebih detail. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadlon.

Pihaknya meminta detail penataan tata ruang Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro harus lebih jelas. “Karena pembangunan pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro menjadi salah satu prioritas pembangunan bagi Pemerintah daerah setiap tahunnya,” kata Heri Romadlon.

Menurut Heri Romadlon, dengan membuat master plan

yang jelas terhadap penataan tata ruang Pusat Ibu Kota tersebut. Agar kesan dari Ibu Kota Kabupaten Blitar bisa tertata rapi baik dari segi pembangunan Kantor-Kantor SKPD, maupaun tempat pelayanan publik hingga pembangunan ruas jalan.

“Termasuk juga antisipasi titik rawan kemacetan harus dipertimbangkan, karena jika semua kegiatan Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar sudah

hartono/bhirawa

Heri Romadlon

pidah di Kanigoro persoalan itu akan mucul dibelakang,” ujarnya.

Selain itu kesan kumuh bisa dihindari sedini mungkin, termasuk juga menyiapkan ruang

terbuka hijau untuk masyarakat agar suasana asri tetap bisa dipertahankan. “Terkadang hal-hal sederhana seperti penyediaan ruang terbuka hijau serta penyediaan lokasi pembuangan sampah seringkali terlupakan, untuk itu hal ini sangat penting dan selalu kami ingatkan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis Urip Widodo menambahkan alokasi anggaran pembangunan Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar pada tahun 2015 cukup besar dan menjadi anggaran terbesar pada tahun 2015 mendatang.

Namun pihaknya belum bisa memastikan jumlahnya karena belum masuk semua usulan anggaran yang diajukan oleh Pemkab Blitar. “Dari

sekitar RAPBD tahun 2015 mendatang dengan kekuatan hamper Rp. 2 triliun, anggaran terbesar pada pembangunan Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar,” terang Marhaenis Urip Widodo.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bapeda Kabupaten Blitar, Ir. Mangatas Lomban Tobing mengatakan Master Plan pembangunan Pusat Ibu Kota di Kanigoro sudah dimasukkan dalam RPJMD. Bahkan wajah Ibu Kota Kabupaten Blitar akan menjadi perhatian khusus. “Termasuk ruang terbuka hijau direncanakan akan memanfaatkan alun-laun di depan Kantor dan Sekretariat Bupati yang baru,” kata Ir. Mangatas Lomban Tobing.Q htn

Bupati Nyekar ke Makam KH Wahab

Kejaksaan Tidak Temui Demo GAIB Sampang, Bhirawa Puluhan massa yang mengatasnamakan ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) bersama mahasiswa, Selasa (11/11) kembali melakukan unjuk rasa ke kantor kejaksaan negeri Sampang. Mereka mendesak Kajari Sampang segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sampang, namun aksi mereka tidak ditemui satu pun perwakilan Kejaksaan.

Aksi unjuk rasa diawali dengan long march dari pasar Srimangunan Sampang menuju kantor kejaksaaan negeri Sampang dengan pengawalan aparat kepolisian polres Sampang, sepanjang jalan mereka berorasi terkait beberapa kasus korupsi yang hingga saat ini masih belum selesai, bahkan sejumlah selebaran isi tuntutan mereka berikan pada penggunda jalan yang sedang melintas.

Menurut Habib Yusuf, ketua Ormas GAIB, aksi ini sudah ke sekian kalinya turun jalan menuntut keseriusan kajari Sampang menuntaskan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sampang yang hingga saat ini masih tidak ada kejelasan. Di antaranya kasus korupsi dana pesangun dewan, kasus korupsi rumah tidak layak huni (RTLH), pengadaan alkes RSUD Sampang dan kasus pengadaan bibit dinas pertanian yang melibatkan Ahmadi dan kepala Dinas pertanian Agus. Mereka semuanya sudah ditetapkan tersangka, namun tidak ada tindaklanjutnya.Q lis

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

van/bhirawa

Mobil PT GG saat memberi bantuan.

Wilayah Kekeringan Digelontor Air Bersih Kab Kediri, Bhirawa Wilayah kekeringan di Kabupaten Kediri akibat musim kemarau berkepanjanngan terus mendapatkan pasokan air bersih dari bebrapa instansi swasta. Setelah mendapatkan pasokan dari Polresta Kediri, Warga Selopanggung Kecamatan semen yang saat ini dilanda krisis air bersih kali ini mendapatkan pasokan air bersih 20 ribu liter perhari dari PT Gudang Garam Tbk. Selasa (11/ 11).

Kepala Desa Selopanggung Waji mengaku, kondisi Kekeringan dan krisis air bersih di desanya sudah berlangsung lama, namun hingga saat ini minim bantuan. "Kondisi kekeringan dan krisis air bersih ini sudah sejak 4 bulan terakhir, bantuan dari Pemkab kita baru mendapatkan 10 dos air mineral," ungkapnya.

Dia juga mengatakan beberapa hari lalu dari Polresta Kediri juga mengirimkan bantuan air bersih. "Alhamdulilah kini mendapatkan bantuan dari Gudang Garam," tandasnya.

Wakil Kepala Bidang Humas PT GG Ihwan Tricahyono mengatakan, bantuan yang diberikan kepada sekitar 450 KK di Desa Selopanggung dalam 3 hari sekali sebanyak 20 ribu liter. "Rencananya akan dilakukan selama satu bulan kedepan," terangnya.

Dia mengatakan bantuan oni semata-mata dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial untuk memebantu mengatasi masalah yang dihadapi masayarakat Desa Selopanggung.

"Kami terinspirasi dan mengepresiasi apa yang telah dilakukan Pemkab dan Polresta Kediri yang telah lebih dahulu memperhatikan kesulitan warga dengan mengirimkan air bersih," tandasnya.

Diketahui sekitar 450 KK di Desa Selopanggung menagalami krisis air bersih, tidak ada sumber air di desa tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Akibatnya warga terpaksa melakukan kegiatan Mandi Cuci Kakus (MCK) di sungai yang kondisi airnya tidak layak pakai. Untuk memenuhi kebutuhan air minum warga terpaksa mengambil air di desa tetangga.Q van

Jombang, Bhirawa Untuk pertama kalinya jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) kabupaten Jombang, tabur bunga di makam KH Wahab Chasbullah Tambakberas. Tabur bunga yang dipimpin langsung Bupati Nyono Suharli Wihandoko bertepatan ditetapkannya pendiri NU ini sebagai Pahlawan Nasional, oleh Pemerintah RI, kemarin.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jombang Saya menyampaikan selamat atas gelar pahlawan yang dianugerahkan kepada KH Wahab Chasbullah, semoga dapat menjadi inspirasi dan panutan bagi seluruh masyarakat Jombang,” kata Bupati setelah berdoa di Makam KH Wahab Chasbullah.

Tampak bersama bupati Nyono, Wabup Hj Mundjidah, Ketua DPRD Joko Triono, Komandan Kodim/ 0814 Jombang, Letkol Arm Muhammad. Sebelumnya rombongan bupati melakukan melakukan tabur bunga di Taman makam Pahlawan. Serta melakukan doa bersama di pusara mantan Bupati Jombang pertama yakni Bupati Soero Adiningrat.

Sementara itu, atas penganugerahan gelar Pahlawan KH Wahab Cahsbullah, puluhan pemuda nahdliyin menggelar syukuran dan doa bersama untuk pahlawan.

Kegaiatan digelar di Makam KH Wahab Chasbullah yang berada di Tambakberas. ”Sebagai generasi penerus, kita patut bangga atas gelar pahlawan Mbah Wahab.

Beliau adalah inspirasi ge-

ranasi muda tidak hanya untuk kalangan NU akan tetapi juga bangsa,” ujar Sholahul Am Notobuwono, mantan ketua PC GP Ansor Jombang menuturkan.

Dalam kontek hari pahlawan, peran KH Wahab salah satunya diceritakan tidak terdokumentasi namun dikatakannya sangat besar. Munculnya Resolusi jihad sebelumnya diawali dengan proses diskusi atau Bahtsul masail ulama untuk merumuskan berjihad membela tanah air. ”Dalam Diskusi satu hari penuh di Surabaya itu langsung dipimpin KH Wahab, dan menghasilkan Resolusi Jihad yang disampaikan kepada KH Hasyim,” imbuhnya.

Hal yang sama dikatakan Zainul mantan Sekretaris PW GP Ansor Jatim yang mengatakan Perang 10 Nopember, tidak datang tiba tiba. Ada proses panjang termasuk munculnya Resolusi Jihad. Dan itu lekat dengan jiwa para pemuda Surabaya termasuk gerakan Ansor. ”Kalau dulu kaum muda melawan penjajah.

Sekarang generasi muda harus bisa menjaga nilai kabangsaan. Yakni menjaga 4 pilar kebangsaan,” ujarnya.

Sosok KH Wahab Chasbullah yang memiliki konstribusi besar terhadap bangsa ini harus menjadi inspirasi kaum muda. “Beliau itu sosok pemberani, termasuk memperjuangkan tidak dibongkarnya makam rosul.

KH Wahab juga kreatif dan inovatif dengan mendirikan forum diskusi Taswirul Afkar tidakhnya memabhas agama akan tetapi juga kebangsaan,” tambahnya.Q rur

Terjepit Dua Jam, Sopir Truk Tewas Tuban, Bhirawa Kecelakan lalu lintas (lakalantas) kembali terjadi di jalur pantura Tuban. Kali ini antara Truk tronton dengan truk tronton bok, tepatnya di jalan TubanSemarang KM 17, kawasan hutan Jati Peteng, Desa Sumuggeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, (11/11).

Dalam kecelakaan terse-

but satu korban tewas di lokasi kejadian yang merupakan pengemudi truk tronton bok dengan kondisi mengenaskan setelah terjepit selama sekitar dua jam lebih. Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa, kejadian kecelakaan maut tersebut berawal saat truk tronton bok dengan Nopol B 9568

TA yang dikemudikan Muklisin berjalan dari arah Tuban menuju Semarang dengan kecepatan tinggi.

Pada saat sampai di hutan Jati Peteng yang kondisi jalannya sepi tersebut, diketahui tiba-tiban truk bermuatan bumbu masak tersebut berjalan dengan posisi di jalur berlawanan. Sedangkan dari

arah berlawanan terdapat kendaraan truk pengangkut Semen nopol L 8104 UJ yang dikemudikan Joko Rahwono (28), asal Kabupetan Jombang.

Akibatnya, tambarakan dua kendaran tersebut tak terelakan. "Mungkin sopirnya ngantuk. Tadi saya lihat kendaraannya jalan semakin ke kanan terus, saya

klakson malah semakin cepat, lalu saya banting kiri," terang Joko, pengemudi truk pengangkut semen.

Meski telah menabrak bak truk pengangkut semen, kendaraan itu masih terus jalan dan akhirnya masuk diparit.

Akibat benturan yang sangat keras Muklisin terjepit dalam kabin kendaraannya.Q hud

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli bersama Forpimda melakukan tabur bunga di makam KH Wahab Hasbullah. KH Wahab ditetapkan sebagai pahlawan nasional tepat pada 10 nopember oleh pemerintah RI.

Bikin Macet Lalin, Pemasangan Pipa Gas Resahkan Pengguna Jalan Proyek galian dan pemasangan instalasi pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jl Raya Kejayan hingga Purwosari, Kabupaten Pasuruan dikeluhkan pengguna jalan dan warga setempat. Pasalnya, pemasangan pipa tersebut justru menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di sejumlah titik.

hilmi husain/bhirawa

Para pekerja tengah mempercepat proses pemasangan pipa gas milik PT PGN di Jl Raya Kejayan-Wonorejo hingga Purwosari, Selasa (11/11). Proyek yang berjalan sudah tiga bulanan itu dikeluhkan pengguna jalan dan warga sekitar lantaran sering terjadinya kemacetan setiap harinya.

Pantuan dilokasi, pengerjaan dan pemasangan pipa gas yang dilakukan pihak pelaksana tersebut memang tidak dilakukan secara beruntutan. Sejumlah titik yang sudah tergali, pipa gas tidak segera dipasang dan sengaja ditelantarkan begitu saja.

Bahkan, sejumlah pekerja justru mengerjakan titik yang lainnya. “Tanah bekas galian dibiarkan sedemikian rupa di tepian jalan. Sehingga jalan semakin menyempit. Padahal arus kendaraan setiap harinya terus semakin ramai,” ujar Muhammad Ridwan, warga Purwosari, Selasa (11/11).

Ungkapan senada disampai-

kan oleh Muklis, warga asli dari Kecamatan Wonorejo. Ia menyampaikan akibat pengerjaan proyek yang memakan waktu cukup lama itu membuat pengguna jalan harus lebih bersabar dan berhati-hati bila melintas sepanjang jalan tersebut.

“Jalan Raya Wonorejo-Purwosari ke arah Malang setiap harinya mengalami kemacetan. Karena pemasangan pipa memakan hampir separuh jalan. Ditambahkan lagi timbunan tanah bekas pengurukan menimbulkan lubang, semuanya ini dikarenakan kurang padatnya pengurukan,” kata Muklis.

Sementara itu, Humas PT PGN Jawa Timur, Krisdian Widagdo Adhi meminta maaf jika pengerjaan pemasangan pipa gas tersebut mengganggu arus lalu lintas.

Menurutnya, pihaknya terus berupaya mempercepat pemasangan pipa untuk pemenuhan gas sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Kami akan mempercepat pemasangan pipa itu agar tidak terjadi kemacetan. Kami juga sudah kami melengkapi dengan berbagai rambu-rambu peringatan, agar pengguna jalan berhatihati. Mohon maaf jika pemasangan ini mengganggu lalu lintas dan jalan warga,” tegas Krisdian Widagdo Adhi.

Pemasangan pipa gas adalah bagian dari pengembangan infrastruktur ke wilayah baru di Jawa Timur, sepanjang 72 KM. Pesangan sendiri ada tiga tahap diantaranya tahap pertama se-

panjang 15 KM dengan ukuran pipa 10 inchi di wilayah Pasuruan dari Kecamatan Kejayan hingga Purwosari.

Pada tahap kedua diwilayah Sidoarjo, dari Kalisogo hingga Waru, sepanjang 30 KM dengan pipa sebesar 16 inchi. Sedangkan tahap ketiga di wilayah Kediri dari Jetis hingga Ploso, sepanjang 27 KM dengan pipa sebesar 16 inchi.

“Pengembangan inflastruktur di Jatim ini sangatlah penting. Selain pemerataan untuk meningkatkan konsumsi gas bumi bagi peningkatan daya saing produk maupun industri, pipanisasi ini juga akan membuka industri-industri baru serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Jombang dan Mojokerto. Semuanya itu nantinya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” papar Wahyudi Anas, General Manager PGN SBU Distribusi Wilayah II.Q hil

EKONOMI BISNIS

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

Kurs Jual

Beli

USD

12,224.00

12,102.00

SGD

9,477.44

9,382.12

EUR

15,206.66

15,051.26

JPY

10,655.51

10,546.41

GBP

19,381.15

19,186.51

Sumber : Bank Indonesia ( 11 November 2014 )

RAGAM EKBIS

Dukung Program 1.000 Kampung Nelayan, Telkom Integrasikan Ekosistem Digital Surabaya,Bhirawa Sejalan dengan visi Pemerintahan yang baru, untuk mengembangkan poros maritim sebagai garda terdepan kemajuan dan kedaulatan bangsa. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pengembangan 1.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Kampung nelayan nantinya akan dikembangkan baik infrastruktur fisik dan nonfisik. Presiden telah meminta seluruh pihak untuk menyukseskan program tersebut.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) langsung bergerak dengan memberikan penguatan infrastruktur Information & Communication Technology (ICT) di kampung nelayan. ICT merupakan soft infrastructure yang tidak kalah penting dalam pengembangan kampung nelayan ini. Peran ICT diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh ekosistem yang terkait langsung dengan Kampung nelayan secara digital.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad Awaluddin mengatakan, Telkom berkomitmen untuk senantiasa membantu segala potensi bisnis yang ada masyarakat, dan kali ini kita menyaksikan bersama pengembangan kampung nelayan. “Muara Angke sebagai kampung nelayan pertama yang dikembangkan dengan berbagai dukungan infrastruktur dan layanan ICT,” katanya, Selasa (11/11).

Dalam tahap pertama ini, Telkom menyediakan berbagai infrastruktur dan layanan/aplikasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan nelayan dan UPT PKPP dan PPI Muara Angke. Berbagai layanan telah disediakan oleh Telkom dalam program ini, seperti pemasangan akses WiFi sebanyak 21 Access Point di berbagai lokasi (kantor UPT dan TPI, Pengolahan Ikan, Pusat Jajan Serba Ikan/Pujaseri), pemasangan 5 titik CCTV, Mobile Combat penguat sinyal Telkomsel, TV Wall yang menyajikan content data up-to-date terkait informasi cuaca, informasi ketinggian gelombang laut, iklim harian, hingga harga ikan, disamping juga penyediaan data lainnya yang terkait langsung dengan kebutuhan informasi bagi nelayan.Q ma

Petani Madiun Keluhkan Distribusi Pupuk Bersubsidi Madiun, Bhirawa Petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengeluhkan pendistribusian jatah pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Ketua LMDH Jati Mulyo, Sutikno, mengatakan seharusnya kelompok taninya sudah mendapatkan pupuk. Namun, kenyataan di lapangan, ia sulit mendapatkan pupuk karena kios tidak bersedia menjualnya.

“Para petani sangat membutuhkan pupuk tersebut, sebab saat ini tahapan penanaman mulai dilakukan pemupukan. Namun, pihak kios bilang pupuk itu baru akan disalurkan setelah tanam selesai,” ujar Sutikno, Selasa (11/11).

Menurut dia, terhambatnya pendistribusian pupuk tersebut dipicu oleh Dinas Pertanian setempat yang tidak memberikan rekomendasi kepada kios. Sehingga, kios tidak berani memberikan pelayanan.

Akibatnya, penyaluran pupuk untuk petani LMDH baru bisa dilakukan di bulan Januari tahun depan. Padahal, pupuk itu dibutuhkan saat ini. “Kami baru dapat jatah setelah penyaluran pupuk untuk petani di lahan basah selesai. Jadi, kami itu dinomorduakan.

Kesannya diskriminasi,” katanya.

Karena itu, pihaknya mendesak penyaluran pupuk yang dilakukan untuk petani di lahan basah dengan petani LMDH yang berada di tepian hutan, waktunya bersamaan. Yaitu, di awal tanam, seperti bulan November atau Desember.Q dar,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang stnk, Motor Sumo, th. 2001, Merah Abu-abu, AG3785RT, a/n. Nanang Budianto, Ds. Gendingan, Kedungwaru-T.Agung No.1754/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk, Sepeda Motor Kawasaki Ninja, th. 2010,

Hijau, AG6384RD, a/n. Dwi Harwoko Pomadiyanto, Ds. Tamban, Pakel-T.Agung No.1755/IMB/BI-II/2014

Hilang stnk, Sepeda Motor Honda, th. 2012, Merah, AG6334OM, a/n. Nurhayati, Hilang 7 Oktober 2014 di Perjalanan T.Agung No.1756/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang stnk, nopol P 6626 EG, a/n Feri Yadi, Ds. Curah Cottok, rw 01/02, Kec. Kapongan Situbondo.

No.1757/IMB/BI-II/2014

Hilang stnk,nopol P 6308 F, a/n Desi Wulandari, Ds. Kilensari rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.1758/IMB/BI-II/2014

9

BI Minta Pemerintah Perbaiki Perekonomian Jelang MEA Surabaya, Bhirawa Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah IV Jawa Timur meminta pemerintah segera mempercepat upayanya memperbaiki beberapa faktor penunjang peningkatan perekonomian menjelang diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Deputi Kepala Perwakilan Wilayah IV Bank Indonesia (BI) Soekowardojo menyatakan, secara umum kerja sama perdagangan dengan seluruh negara anggota ASEAN yakni MEA 2015 memang tidak harus ditakuti. Oleh sebab itu, ada beberapa catatan bagi pemerintahan baru saat ini.

“Misal, di sektor perdagangan.

Hal itu dikarenakan daya saing Indonesia masih rendah dibanding negara ASEAN la-

Ia mencontohkan, secara keseluruhan maskapai penerbangan Indonesia memang sudah cukup banyak. Akan tetapi jika dilihat dari sisi armada yang beroperasional justru jumlahnya masih terbatas. “Selain itu, sampai sekarang belum ada bandara internasional di Indonesia yang sudah memiliki klasifikasi bintang,” ucapnya.

Kemudian, tambah dia, dari sisi kualitas kesehatan yang sudah cukup baik hanya terlihat di kota besar. Bahkan, mutu pelayanan kesehatan itu baru bisa dirasakan dengan harga yang sangat mahal.

“Berbeda dengan layanan kesehatan di daerah. Sementara, dari aspek tenaga kerja dan

innya,” ujarnya, ditemui di Surabaya, Selasa (11/11).

Di sektor perdagangan, ungkap dia, peringkat Indonesia masih menempati di posisi 34.

Jumlah tersebut kalah dengan Singapura yang menempati posisi kedua. Kemudian, Amerika Serikat berada di peringkat ketiga dan Jepang di nomor enam. “Lalu di sektor jasa, kami menilai daya saing transportasi, kesehatan dan turis juga masih sangat rendah,” tuturnya.

infrastruktur kesehatan juga sangat disayangkan kualitasnya masih rendah,” tukasnya.

Di sisi lain, sebut dia, untuk sektor pariwisata, tingkat kunjungan wisatawan asingpun bisa dikatakan minim.

Hal itu disebabkan pengelolaan daerah tujuan wisata kurang dilakukan dengan manajemen profesional. “Apalagi, pengembangan daerah wisata baru terbatas dan promosi juga kurang agresif,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari seluruh negara anggota ASEAN, kini produktivitas tenaga kerja Indonesia nisbi rendah. Penye-

babnya, terutama rendahnya peningkatan kualitas pengembangan dan pendidikan SDM. “Kalau dari ketersediaan infrastruktur di Indonesia, memang menunjukkan perbaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata,” katanya.

Ia mengemukakan pada tahun 2013-2014 rangking Indonesia berada di posisi 82 dengan skor 4,0. Pencapaian ini lebih baik dibanding tahun 2013 di peringkat 92 dengan nilai 3,7. Tapi dibandingkan negara kawasan, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina.

“Termasuk untuk akses internet, kecepatan internet di Indonesia menduduki tiga terendah di ASEAN,” pungkasnya. Q cty,ant

Harga Cabe Merah Besar Tembus Rp 40 Ribu Sumenep, Bhirawa Harga cabe merah besar di Kabupaten Sumenep melonjak dari Rp38 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram dan harga cabe rawit yang semula Rp18 ribu menjadi Rp28 ribu per kg.

Kepala Dinas Perizinan dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Syaiful Bahri mengatakan, sejumlah komuditas dipasaran mengalami kenaikan. Kenaikan harga komuditas itu terjadi antara Rp2 ribu hingga Rp10 ribu per kg. Bahkan, hampir tidak ada komuditas yang mengalami penurunan, hanya daging ayam broiler dari Rp28 menjadi Rp26 ribu per kg.

“Kenaikannya cukup besar, antara Rp2 ribu ke Rp10 ribu.

Ini terjadi di semua komuditas yang dijual dipasar Anom Baru dan pasar Bangkal Sumenep,” kata Syaiful Bahri, dikantornya, Selasa (11/11).

Selain itu, lanjut Syaiful, harga daging sapi juga mengalami kenaikan, yang semula Rp110 ribu, naik menjadi Rp120 ribu per kilogram.

Harga telor ras yang semula Rp15 ribu menjadi Rp16 ribu per kg. Harga beras jenis ikan paus yang semula Rp218 ribu

hilmi husain/bhirawa

HARGA IKAN ASIN NAIK

Para nelayan menata ikan asin saat dijemur di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pantai Lekok, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Selasa (11/11). Ikan asin jenis Krasak dan Semenet ini mengalami kenaikan harga seiring dengan wacana kenaikan BBM bersubsidi oleh Pemerintah Pusat. Dari sebelumnya harga ikan Krasak Rp50 ribu/per kg menjadi Rp75 ribu/per kgnya. Sedangkan, untuk ikan Semenet sebelumnya Rp25 ribu/per kg naik menjadi Rp35 ribu/per kg. Dua ikan asin tersebut selanjutnya dijual ke berbagai daerah seperti ke Bali, Kalimantan, Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Perbaiki Kondisi Sosial, XL Gandeng 18 Yayasan Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) mendukung usaha-usaha masyarakat memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui kerjasama dengan 18 yayasan/lembaga sosial melalui program “Xmartdonasi”.

Ke-18 lembaga yang turut berpartisipasi tersebut adalah

Rumah Wakaf Indonesia (RWI), PKPU, GNOTA, Masyarakat Ternak Nusantara (MTN), Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI), Aksi Cepat tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, Sahabat Anak, Putra Sampoerna Foundation, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), Yatim Mandiri, Yayasan Obor Berkat

Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi mendampingi Ketua Yayasan Bakti Putri Pertiwi, Hj. Ambarini saat penandatanganan kerjasama pelucuran Xmartdonasi bersama 18 Lembaga Sosial.

Indonesia, WWF, Karya Salemba Empat, Yayasan Cipta Taruna Madani, Yayasan Bakti Putri Pertiwi, dan Yayasan Anur.

“Sebagai penyedia layanan telekomunikasi, XL memiliki kemampuan untuk mempermudah pelanggan dan masyarakat maupun lembaga sosial dalam hal pengumpulan dana bagi kegiatan social.” ungkap Presiden Direktur XL,Hasnul Suhaimi, Selasa (11/11).

Masyarakat dan pelanggan bisa memanfaatkan program “Xmartdonation” ini mulai 27 Oktober 2014 hingga 27 April 2015. Ia berharap, pelanggan dan masyarakat bisa memanfaatkan program ini guna membantu penanganan masalah sosial di berbagai daerah.

“XL telah secara aktif menyelenggarakan SMS Donasi sepanjang tahun untuk menggalang dana bantuan dari pelanggan dalam rangka berbagai donasi dan misi sosial. Tahun ini, SMS Donasi yang telah di selenggarakan antara lain donasi untuk guru, juga banjir bagi warga Menado dan Bekasi dan sejumlah bencana lainnya,” jelasnya.Q riq

menjadi Rp 220 ribu per 25 kg. “Kenaikan harga ini terjadi sejak satu minggu terahir.

Dan itu terjadi disemua pasar yang menjadi pantauan kami,” ujarnya.

Kenaikan harga, dipengaruhi oleh belum waktunya masa panen di kabupaten Sumenep sehingga bahan kebutuhan dapur tersebut harus di kirim dari luar kabupaten Sumenep.

“Kami belum yakin akenaikan harga komuditas ini dipengaruhi oleh isu rencana kenaikan BBM. Yang jelas ini pengaruh dari belum masuknya masa panen para petani lokal sehingga kebutuhan dapur itu dikirim dari luar Sumenep,” urainya.

Terkait dengan dampak dari isu rencana kenaikan harga BBM, lanjutnya, pihak nya mengaku akan terus memantau hingga akhir bulan ini. Jika harga terus naik, berarti issu rencana kenaikan harga BBM itu benar-benar berdampak. “Jika bulan depan harga tetap tinggi, berarti rencana kenaikan harga BBM juga berpengaruh, makanya kami akan pantau terus,” tukasnya. Q sul

BPOM Masih Temukan Makanan Mengandung Boraks Surabaya, Bhirawa Kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya dan Pemkot Mojokerto dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kandugan kimia yang berbahaya yang tidak layak konsumsi telah berhasil ditemukan di tengahtengah masyarakat. Penemuan itu meliputi makanan yang mengandung Formalin, Boraks, dan Roadhamin B (Pewarna merah pada tekstil).

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, Kepala BPOM Surabaya, mengungkapkan penemuan tersebut merupakan kerjasama yang sinergi antar dua instansi untuk melindungi masyarakat dari bahan berbahaya.

“Sesuai dengan tugas pokok dari BPOM dan Dinkes yakni memberikan penyuluhan tentang cara produksi yang benar dan aman maka kita membuka stan pemeriksaan makanan gratis bagi konsumen di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto,” ujarnya Selasa (11/ 11) kemarin melalui sambungan telepon.

Bagus menambahkan, dalam pemeriksaan kemarin masih ditemukan sejumlah makanan yang mengandung pengawet jenis borax dan pewarana tekstil. “ Bahan kimia berbahaya tersebut apabila dikonsumsi tubuh dalam waktu yang lama tentu akan menyebabkan penyakit seperti Kanker, untuk itu kami mengimbau agar masyarakat tetap harus memperhatikan keamanan produk yang dijual,” tegasnya.Q wil

Pantura Jawa Berpotensi Kembangkan Rumput Laut Hasil seminar bidang kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim menyimpulkan, sepanjang pantai utara Jawa berpotensi mengembangkan produksi rumput laut. Sayangnya pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat dalam memproduksi rumput laut kurang menggeliat.

Untuk itulah, Balitbang Jatim beserta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang melangsungkan seminar ‘Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terhadap Budidaya Rumput Laut di Jatim’ di Balitbang Jatim, Selasa (11/11).

Peneliti asal Unibraw, Ir Alfan Jauhari mengatakan, ada empat kabupaten yang menjadi jujugan dalam penelitiannya, adalah Tuban, Pasuruan, Situbondo, dan Banyuwangi.

“Dari hasil kajian kelayakan lokasi usaha budi daya rumput laut, ternyata semuanya secara teknis kondisinya cukup layak dijadikan pengembangan produksi rumput laut. Begitu pula dengan kajian mekanisme usaha budidaya rumput laut juga sama, yaitu layak. Bahkan

pulau Madura juga layak untuk dikembangkan rumput laut,” katanya, di Balitbang Jatim lt 3, Selasa (11/11).

Dalam kesempatan ini, Alfan mengatakan, ada beberapa petunjuk pelaksanaan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti baik instansi maupun lembaga yang berkaitan. Pertama, perlunya koordinasi dengan pihak penyedia modal usaha/kredit usaha rakyat dengan sistem angsuran paska panen untuk menghindari peminjaman modal pada tengkulak.

Kedua, perlu dibentuknya sebuah lembaga yang menangani pemasaran hasil budidaya rumput laut yang mam pu menjaga stabilitas harga untuk menghindari permainan dari tengkulak yang menentukan harga beli dibawah harga pasaran.

Ketiga, pemanfaat dan pe-

ngelolaan lahan yang sesuai untuk kegiatan usaha budidaya rumput laut baik dari segi kualitas kualitas perairan, kondisi lingkungan, dan aspek keamanan lingkungan budidaya rumput laut. Keempat, meningkatkan proses pendampingan pihak terkait dalam meningkatkan usaha budidaya rumput laut.

Kelima, pendataan ulang hak pemilikan lahan budidaya rumput laut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik mengenai pemanfaatan lahan. “Hal ini seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus lebih bisa koordinasi dan melangsungkan pendampingan pada pelaku usaha tersebut,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Kabid Kemasyarakatan Balitbang Jatim, Drs Dwi Lando MSi mengatakan, hasil penelitian yang dilakukan para peneliti memang harus lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dan menghasilkan rekomendasi yang jelas untuk bisa ditindaklanjuti dari lembaga/

instansi/dinas terkait.

Sebelumnya, dalam seminar tersebut juga dipaparkan mengenai Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang di Jatim yang dipaparkan Pembantu Rfektor IV Bidang Kerjasama UNESA Dr Eny Hariati, Kajian Dampak Im-

plementasi Kebijakan Pemerintah Paska Penutupan Lokalisasi Pekerja Seks Terhadap Lingkungan dan Kehidupan Masyarakat yang dipaparkan FISF Unibraw Dr Lukman dan Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Budidaya Ikan Hias di Jatim. Q rac

istimewa

Masyarakat perlu ada pendampingan dalam memaksimalkan potensi rumput laut. Sebab, kebutuhan untuk rumput laut sangat tinggi. Beberapa perusahaan yang menggunakan bahan dasar rumput laut saja kini masih mengimpor dari luar negeri

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Menteri ESDM Lelang Jabatan Eselon Satu Jakarta, Bhirawa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akan melelang jabatan eselon satu sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kementeriannya.

“Dengan lelang jabatan ini diharapkan diperoleh orang baik yang profesional,” katanya usai berkunjung ke Kantor Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ide lelang jabatan tersebut justru muncul dari pejabat eselon satu Kementerian ESDM. Ia berharap, orang-orang yang profesional melalui lelang jabatan pejabat eselon satu Kementerian ESDM sudah diperoleh sebelum akhir 2014.

Lelang jabatan pejabat publik sudah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tahun 2014.

Sudirman juga mengatakan, lelang jabatan merupakan upaya penyegaran melalui mekanisme yang diatur secara baik.

“Dengan lelang jabatan maka akan menimbulkan ‘sense of responsibility’ yakni orang bersedia ditempatkan di suatu tempat, bukan hanya sanggup, tapi siap melakukan dan ada tanggung jawabnya,” ujarnya.Q ant

KPK Tahan Mantan Wakakorlantas Polri Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Waka Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Polisi Didik Purnomo seusai diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan “driving” simulator uji klinik pengemudi roda dua dan roda empat anggaran 2011 di Korlantas Polri.

Didik keluar dari gedung KPK setelah diperiksa KPK selama sekitar enam jam.

Ia sudah mengenakan jaket tahanan KPK berwarna jingga yang membalut kemeja batik cokelat menuju mobil tahanan yang membawanya ke rumah tahanan Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di “basement” gedung tersebut, namun Didik tidak berkomentar mengenai penahanannya.

“DP (Didik Purnomo) ditahan di rutan KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Selasa (11/11) kemarin.

Didik ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Juli 2012 bersama dengan Djoko Susilo, Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan simulator R2 dan R4, Didik menandatangani perhitungan harga satuan dengan mengacu pagu anggaran 2010 yaitu seharga Rp79,93 juta untuk 700 simulator R1 sehingga totalnya Rp55,3 miliar dan Rp258,98 juta untuk 556 simulator R2 yang berjumlah total Rp143,448 miliar.Q ant

LINTASAN

Cabor Atletik Tuban Jadi Andalan pada Porprov Tuban, Bhirawa Cabang Olahraga (Cabor) atletik menjadi salah satu Cabor andalan olahraga Kabupaten Tuban. Sehingga, Cabor atletik diharapkan mampu membawa Tuban diperhitungkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Banyuwangi mendatang.

“Pada Porprov tahun 2012 yang lalu di Madiun, kita masuk 13 besar dan hud/bhirawa Cabor atletik Zaenal Maftuhin mampu menyumbangkan 2 medali emas. Dan kami berharap pada Porprov di Banyuwangi mendatang atletik mampu menyumbangkan medali emas lebih banyak lagi,” Demikian keterangan Sekretaris Koni Kabupaten Tuban, Zaenal Maftuhin, saat ditemui Bhirawa (11/11) disela-sela pertandingan Atletik di lapangan Perumdin SI Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak.

Menurut pria yang juga menjabat Kepala SMPN 6 Tuban tersebut, melalui Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Tuban ke III ini dalam rangka untuk terus mengasah kemampuan para atlet dari Cabor atletik. Sehingga, pada Porprov di Banyuwangi mendatang atletatlet dari Tuban benar-benar siap.

“Olahraga atletik ini kan olahraga yang terukur, jadi dengan mudah kita untuk mengetahui mana atlet yang berbakat. Nantinya, atlet yang berbakat akan kita kirim ke Porprov Banyuwangi untuk mewakili Kabupaten Tuban,” tandasnya.

Sedangkan, pada Porkab III ini ada sekitar 300 atlet yang mengikuti pertandingan atletik, mulai dari lari berbagai jarak, locat jauh, loncat tinggi, jalan cepat, lempar lembing, tolak peluru, dan lempar cakram.

“Nanti dari masing-masing kelas akan langsung kelihatan siapa juaranya. Dan yang mendapatkan emas pada Porkab ini pasti akan kita kirim pada tingkat Porprov,” pungkasnya. Q hud

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

Mendagri Siap Proses Surat Ahok Ahok: Surat Pembubaran FPI Siap Dikirim Semarang, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap memproses surat rekomendasi dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang dinilai melawan konstitusi.

antara foto

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) mendapat ucapan selamat dari Plt. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kedua kanan) disaksikan Ketum PPP Romahurmuziy (kiri), Ketum PKB Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) dan Ketum PKPI Sutiyoso (kedua kanan) usai pemotongan tumpeng dalam acara peringatan HUT ketiga Partai NasDem di Jakarta, Selasa (11/11) kemarin.

NasDem Dukung Kenaikan Harga BBM Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan partainya mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.

Hal itu disampaikan Paloh usai memberi sambutan pada HUT partainya di kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta, Selasa (11/11) kemarin.

“Saya mengerti sekali ini tidak populis, tidak populer.

NasDem mendukung sekali karena ini untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Ia optimistis rencana kenaikan harga BBM bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partai NasDem, kata dia, tidak takut menghadapi perubahan pandangan masyarakat atas aksi dukungan tersebut.

Ia berharap Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen men dukung rencana kenaikan harga BBM tersebut.

“Ketika semua para elite politik mabok pencitraan, NasDem harus melakukan itu. Kalau memang subsidinya

bisa diturunkan akan lebih baik. Mereka pasti punya kalkulasi dan pertimbangan,” kata Surya Paloh.

Dalam kesempatan itu, Sur ya mengatakan Partai NasDem tak terlalu memikirkan tentang pembagian kursi di DPR. “NasDem, kalau perlu buang pikiran kursi-kursi itu. Yang dibutuhkan dan didorong itu penguatan parlemen dengan semangat membangun bangsa, bukan hanya untuk kursi. Ada inkonsistensi bila pola berpikirnya seperti ini,” katanya. Q ant

“Setiap usulan dari daerah tetap kami pelajari dan kami telaah,” kata Tjahjo di Semarang, Jateng, Selasa (11/11) kemarin.

Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, saat menjawab pertanyaan wartawan apakah akan memroses surat rekomendasi pembubaran FPI di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, Tjahjo mengaku belum menerima dan membaca surat rekomendasi tersebut. “(Saya) belum baca, dia (Ahok) mengajukan dulu ke Menteri Hukum dan HAM, ya sudah kita tunggu saja dulu. Katanya sudah masuk Kemendagri tapi sampai kemarin malam, saya cek belum ada,” ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 22, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta pengelolaan keuangan daerah.

Seperti diwartakan, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri agar mem-

bubarkan Ormas Front Pembela Islam.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sikap FPI yang menolak pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan melawan konstitusi.

“Bukan hanya itu, tindakan FPI yang anarkis juga berarti melawan konstitusi. Jadi, FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja,” tukas Ahok.

Surat Pembubaran FPI Siap Dikirim Di tempat terpisah, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan surat permintaan pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) segera dikirim ke Menteri Hukum dan HAM. “Suratnya sudah dikonsep, sore ini (kemarin, red) akan saya tandatangani, kemudian diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan hal itu menanggapi unjuk rasa yang berulangkali dilakukan FPI yang terakhir digelar pada Senin (10/11).

Menurut Ahok, surat dari Pemprov DKI akan disampaikan ke Kemenhum dan HAM untuk diteruskan ke Pegadilan Negeri. Q ant

Idrus Bantah Ada Rekayasa Munas Golkar Jakarta, Bhirawa Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, tidak ada rekayasa yang dibuat pimpinan pusat partai terkait penyeleng garaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.

“Golkar sebagai partai yang demokratis menyerahkan sepenuhnya (waktu penyelenggaraan munas) kepada pemegang suara untuk menentukan dan kita harus betul-betul menghargai hak masing-masing dan tidak ada intimidasi, tidak ada

rekayasa yang kita lakukan,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/11) kemarin.

Dia mengatakan, di dalam Munas 2009 lalu memang telah ditetapkan Munas IX akan diadakan tahun 2015, namun dia mengatakan kepastian akan hal itu terserah dari hasil rapimnas yang rencananya dilaksanakan 17-19 November 2014 di Yogyakarta.

Menurut dia, apabila dalam rapimnas ada keinginan DPD untuk menyelenggarakan munas secepatnya maka hal itu

akan diserahkan kepada pemegang suara. “Tidak boleh saya selaku sekjen mengatakan akan begini begitu. Silakan kepada mereka semua, apapun keinginan mereka dan itu dilakukan musyawarah mufakat atau suara terbanyak diantara mereka tentu DPP tidak boleh menghindar dari kesepakatan-kesepakatan itu,” ujarnya.

Idrus lalu menanggapi wacana percepatan munas yang dituding sejumlah kader menjadi skenario DPP untuk memuluskan jalan aklamasi

pemilihan kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

Menurut Idrus, hal itu tidak benar sebab DPP Golkar akan menghargai hak-hak politik pemegang suara, yakni seluruh DPD. Segala hal yang mencuat menjelang Munas IX, kata dia, juga akan terkristalisasi di dalam rapimnas nanti.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) memiliki skenario mem-

percepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar dari rencana sebelumnya awal Januari 2015 menjadi akhir November 2014.

“Dalam skenarionya mereka akan menggelar munas pada tanggal 27 November di Bandung,” kata Agun.

Dia menjelaskan, DPP Partai Golkar telah melakukan rapat konsultasi nasional yang memutuskan bahwa penyelenggaraan rapimnas akan dilakukan di Yogyakarta tanggal 1719 November 2014.Q ant

OLAHRAGA

Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya 2014

Jadwal Lomba Dimajukan Surabaya, Bhirawa Lomba Gerak Jalan Perjuangan SurabayaMojokerto (GJPMS) yang semula digelar pada Sabtu 22 Nopember, dirubah pelaksanaannya pada Jumat, 21 Nopember. Perubahan ini dilakukan setelah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim melakukan koordinasi dengan Polda dan Pemprov Jatim.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi, Hartiin, SH perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan jadwal Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo dan Forpimda yang akan melepas peserta.

“Perubahan ini menyesuaikan dengan kegiatan Pak Gubernur. Jadi, khusus untuk tahun ini lomba gerak jalan digelar tidak seperti biasanya pada akhir pekan (hari Sabtu), tapi hari kerja Jumat,” kata Hartiin saat ditemui di Dispora Jatim Jalan Kayoon, Surabaya, Selasa (11/12).

Gubernur Jatim Soekarwo bersama jajaran Forpimda dijadwalkan melepas kebe-

wawan triyanto/bhirawa

Hingga kemarin siang pendaftar gerak jalan Mojokerto-Surabaya sudah mencapai 9.546 orang. Kabid Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Hartiin, saat memberikan nomor kepada calon peserta. rangkatan peserta lomba dari Alun-Alun Kota Mojokerto dan finis lomba di depan Tugu Pahlawan Surabaya.

Akibat perubahan jadwal tersebut, lanjut Hartiin, pihak panitia harus kembali melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jatim terkait pengamanan jalur lomba dari arah

Mojokerto menuju Surabaya.

“Selain itu, kami juga harus memberitahukan perubahan jadwal tersebut kepada ribuan peserta yang sudah mendaftar.

Mereka kita kirimi SMS (pesan singkat) satu-persatu, meskipun ada sebagian yang komplain karena lomba digelar pas hari aktif kerja,”

tambahnya.

Kendati tidak digelar akhir pekan, Hartiin tetap optimistis target sekitar 10.000 peserta bisa tercapai.

“Hingga saat ini, jumlah peserta yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 7.148 orang, terdiri dari 1.844 peserta perorangan dan 408 regu.

Jumlah peserta dipastikan bertambah karena pendaftaran masih dibuka hingga jelang pelaksanaan lomba,” katanya.

Pada lomba gerak jalan Mojokerto-Surabaya tahun 2013, peserta yang ambil bagian mencapai 9.546 orang, terdiri atas 2.799 peserta perorangan, 499 regu umum dan 20 regu TNI/Polri.

Sementara itu, Ketua FORMI Jatim Suparman menambahkan kegiatan lomba gerak jalan tahun ini akan dimeriahkan dengan Festival Sepeda Kuno yang diikuti ribuan penggemar sepeda kuno dari berbagai daerah di Jatim dan luar daerah.

“Untuk festival sepeda kuno ini, kami menggandeng Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) Jatim. Mereka akan diberangkatkan lebih awal sebelum peserta gerak jalan,” ujarnya.

Rute yang akan dilalui peserta yakni, Alun-alun Mojokerto (Start)-Jalan MojopahitJalan Bhayangkara-Jalan Gajah Mada-Jalan Raya Ajinomoto-Depan Pabrik CIWI-Krian-Sepanjang-Karang PilangJalan Gunungsari- (Yani Golf)Jalan Hayam Wuruk-Jalan Kutai-Jalan Diponegoro-Jalan Pasar Kembang-Jalan Kedungdoro-Jalan Blauran-Jalan Bubutan-Jalan Pahlawan-Jalan Kebon Rojo-Tugu Pahlawan (finish). Q wwn

Kapolretabes Lawan Sony Dwi Kuncoro Surabaya, Bhirawa Kejuaraan Bulu Tangkis Djarum Bakti Olahraga Antarmedia 2014 Wilayah Timur luber peserta. Sebanyak 110 peserta (55 pasang) akan tampil dalam event yang dilaksanakan di GOR Sudirman, Surabaya, 12-13 November lusa.

Kejuaraan akan dibuka langsung oleh Ketua DPRD

Surabaya Ir Armudji. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pertandingan ekhisibisi dengan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta dan pebulutangkis nasional Sony Dwi Kuncoro.

“Jumlah peserta ini sungguh di luar dugaan. Ini event antarwartawan yang jumlahnya terbanyak,” kata Ram Surah-

man, sekretaris panpel wilayah timur, kemarin, Selasa (11/11).

Para peserta, tambah dia, berasal dari 20 media cetak dan televisi. Mereka berlaga dalam tiga kelompok umur yakni 35 tahun ke bawah, 3545 tahun, dan 45 ke atas.

Menariknya, para peserta tak hanya berasal dari kru media yang berada di Surabaya.

Beberapa peserta daerah seperti Malang, Tulungagung, Mojokerto dan Madura juga ambil bagian. Alhasil, ini membuat peta kekuatan menjadi sulit diprediksi dan menarik. “Persaingan bakal sengit di tiap kelompok. Apalagi, juara tahun ini akan ikut grand final di Kudus,” lanjut Ram.

Banyaknya peserta di Surabaya ini mendapat apresiasi dari panitia pusat. Rutinnya event, tambah dia, membuat para peserta tertantang untuk ikut. “Wilayah Timur juga punya hal-hal yang kadang di luar dugaan di pembukaan dan penutupannya,” terang Fatih Chabanto, ketua panitia pusat. Q wwn

Rabu Kliwon 12 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

Jelang Hari Jadi, Bupati Tuban Ziarah ke Makam Leluhur

Serapan Anggaran Pemprov Baru 57,91 Persen

l Sambungan hal 1

Seperti Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun baru 24,98 persen, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim baru 36,90 persen dan RSK Paru-Paru Batu baru 39,05 persen.

Kemudian di atasnya yaitu Dinas Peternakan 41,08 persen, RS Paru Surabaya 43,19 persen, Dinas Perkebunan 44,82 persen, BP4 Pamekasan 44,98 persen dan Dishub dan LLAJ 45,11 persen. Selanjutnya, RSK Kusta Sumberglagah Mojokerto 46,08 persen, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 46,75 persen, RSK Kusta Kediri 46,99 persen, Dinas Koperasi dan UMKM 47,36 persen dan Badan Penanaman Modal 49,04 persen.

Sedangkan RS Jiwa Menur Surabaya baru 49,51 persen, Dinas ESDM 49,70 persen, RSU Dr Soedono Madiun 49,75 persen, Biro Administrasi Kerjasama 50,11 persen dan Biro Administrasi Perekonomian baru 50,21 persen. Sedangkan Ketahanan Pangan 50,83 persen dan Dinas Perikanan dan Kelautan 51,24 persen.

Minimnya serapan anggaran tersebut ditanggapi santai Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Mantan Sekdaprov Jatim ini mengatakan, SKPD tersebut intinya sudah siap untuk pembayaran belanja barang. Namun

di sunahkan untuk ziarah ke makam orang yang telah wafat, tentunya dengan niat lurus untuk mendoakan dan meneladani mereka.

Dan jangan disalahartikan kalau kita datang ke makam malah meminta-minta kepada yang di dalam makam,” Kata Bupati yang juga Wakil Ketua PWNU Jawa Timur.

Selain mendoakan leluhur, Bupati Fathul Huda yang dipimpin oleh juru makam, juga melaksanakan tabur bunga dan pemberian santunan sekadarnya kepada masyarakat yang sudah menunggu di luar makam.

Terdapat 7 makam leluhur yang di­ ziarahi yaitu Sunan Bonang yang berada di Kelurahan Kutorejo Kota Tuban, Makam Ronggolawe yang berada di Jalan Ronggolawe Tuban, Makam Pangeran Soedjono Poetro (Bupati ke-22) di Desa Boto, Kecamatan Semanding, Makam Bupati Tuban pertama RA Dandang Wacono, Makam Sunan Bejagung Lor atau Syekh Maulana Abdullah Asya’ari di Kelurahan Bejagung, Makam Prabu Brawijaya V di Karang Kemuning, dan terakhir adalah Makam Ibrahim Asmoroqondi yang berada di Kecamatan Palang Tuban.

Sementara pada pada puncaknya Rabu (12/11) hari ini akan dilaksanakan Upacara Hari Jadi di Halaman Pemkab Tuban dan resepsi pada malam harinya di Pendopo Kridho Manunggal Tuban. n hud

l Sambungan hal 1

pihak ketiga banyak yang baru mengambil hingga triwulan ke empat ini.

“Setiap tahun memang se­ring terjadi seperti ini (serapan anggaran lambat). Uang sudah turun namun banyak yang baru akan mengambil di akhir triwulan ke empat,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Selasa (11/11).

Menurut dia, Pemprov Jatim sudah sering mengimbau agar uang segera diambil untuk pergerakan ekonomi. Namun, meski sudah mendapat perintah untuk mengambil uang, pihak ketiga tetap enggan mengambil dan mengambil pada akhir tahun.

“Alasan lain, juga karena pembeli barang juga sudah membuat perjanjian akan dibayar di akhir tahun, ini yang menyebabkan serapan kita masih rendah di Oktober lalu,” jelas Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo ini.

Kemudian di pos anggaran yang cukup besar yakni di proyek pembangunan juga kurang lebih sama. Pembayaran yang semestinya dilakukan per termin juga tidak serta merta segara dilakukan. Hal ini juga salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran.

“Pemilik proyek juga tidak mau ambil resiko dengan me­nyimpan uangnya di bank, karena bunga flat, maka dari itu mereka lebih memilih diambil akhir tahun saja.

Tapi saya tetap optimis pada 15 Desember 2014 nanti semua SKPD

serapan anggarannya akan berada pada titik minimal 95 persen,” ungkapnya.

Mengapa tidak 100 persen?

Pakde menjawab, sampai pergantian tahun nanti pasti ada selisih anggaran yang akan masuk menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitung­ an Anggaran). “Saya kira tidak masalah kalau anggaran belanja barang nanti mendol mburi, tapi yang terpenting belanja tetap tidak boleh terganggu,” pungkasnya.

Rendahnya serapan anggaran ini pun langsung ditindaklanjuti Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM. Mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum ini, sudah memanggil semua Kepala SKPD yang serapan anggarannya rendah.

“Sudah kita panggil lima-lima.

Kalau kita panggil semua secara bersamaan malah nanti tidak bisa mendalam pembicaraannya. Makanya kita panggil secara bergelombang dan hasilnya mudah-mudahan bisa memenuhi target,” ungkapnya.

Masalah utama, kata Sukardi, ada di belanja modal yang masih lelang. Selain itu, ada beberapa lelang yang harus dilelang ulang karena ada masalah tertentu.

“Ada juga yang uangnya tidak diambil-ambil oleh pihak ketiga.

Tapi saya yakin nanti pada 15 Desember serapan anggarannya bisa mencapai 95 persen,” tandasnya. n iib

Terpengaruh Ekonomi Global, Ekspor Perikanan Banyuwangi Merosot l Sambungan hal 1

Para anggota PHRI Kota Batu melakukan pertemuan khusus di Hotel Surya Kota Batu, Selasa (11/11) untuk menyikapi rencana larangan PNS menggelar kegiatan di hotel.

PAD Batu Terancam Turun l Sambungan hal 1

wisatawan yang datang ke Batu, hotel di kota ini juga mengandalkan penyewaan hall yang hampir dimiliki setiap hotel.

“Biasanya penyewaan hall ini untuk kegiatan pemerintahan baik rapat besar maupun diklat. Apalagi pendapatan dari penyewaan hall ini mencapai 50 persen dari total pendapatan rata-rata hotel,”ujar Uddy.

Dengan situasi ini membuat para pengusaha hotel yang tergabung dalam PHRI ini mulai panik. Tidak menutup kemungkinan, kata Uddy, penurunan pendapatan hotel ini akan berdampak pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Jika tidak dengan PHK, maka solusi berikutnya adalah penurunan UMK (Upah Minimum Kota),”tambah Uddy.

Dengan kondisi yang sulit ini, maka PHRI Kota Batu mengirimkan surat ke Menpan.

Isinya, agar Menpan melakukan kaji ulang sebelum menerapkan peraturan pelarangan PNS untuk membuat kegiatan di hotel.

Dengan kondisi ini, PHRI Kota Batu meminta agar Pemerintah Pusat tidak terburu-buru dalam menerapkan peraturan di atas. Setidaknya, diberikan waktu bagi para pengelola hotel untuk menyiapkan diri. Jangan sampai peraturan diterapkan secara mendadak, sehingga membuat manajemen hotel menjadi kelimpungan.

Kepala SMKN 1 Batu Prayitno menambahkan, sebenarnya melaksanaan kegiatan di hall hotel tak sepenuhnya mahal. Seperti, menggelar wisuda siswa di sekolah.

“Kita harus menyewa tenda dan perlengkapannya yang ternyata biayanya jauh lebih mahal daripada jika harus menyewa hall di hotel,”tambah Prayitno. n nas

Harus Selalu Update l Sambungan hal 1

pukul 03.30, saya langsung cek informasi yang tersedia di website klinik pendidikan,” kata perempuan asal Singosari Malang belum lama ini.

Hal itu dia lakukan untuk memastikan, apakah website yang dikelola para stafnya sudah dilakukan pembaharuan? Sebab, dia sudah punya komitmen bersama para stafnya agar selalu ada informasi yang baru setiap hari untuk dipublikasikan. Maklum, banyak website, khususnya milik pemerintah yang hanya bisa diakses tapi informasinya itu-itu saja selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. “Ini juga perintah bapak (Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi) agar informasi di klinik pendidikan itu terus baru,” kata perempuan yang lulus SMA dengan program akselerasi itu.

Update informasi ini menjadi semakin intens, apalagi dunia pendidikan kini selalu disibukkan dengan berbagai program. Seperti Kurikulum 2013, Ujian Nasional, Bantuan Operasional Sekolah dan berbagai info lainnya.

Selain informasi, lulusan Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga ini juga tengah berusaha keras membangun model pendidikan online di Jatim. Salah satunya ialah dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan untuk melatih kompetensi guru dan siswa.

PJJ ini disiarkan melalui radio streaming.

“Yang mengakses sudah banyak. Khususnya mata pelajaran Kimia, Sejarah dan Biologi, yang mengakses bisa sampai Jerman, Australia dan Malaysia,” kata dia.

Beragam tanggung jawab itu, diakuinya cukup menyenangkan. Sebab, sejak awal dia memang cukup dekat dengan perkembangan teknologi. Asal tahu sebelum mengambil program S1 Sastra Inggris, dia sempat mengambil program keahlian D1 Programer. Sehingga pekerjaan yang dia geluti saat ini telah sesuai dengan kompetensinya. “Dulu saya selalu berdoa agar bisa mendapatkan kerja yang sesuai kompetensi keahlian saya. Dan sekarang saya bersyukur doa itu sudah terjawab,” pungkas dia. n tam

Kondisi ini dirasakan sejak 1,5 tahun lalu. Produk PT Avilia Prima menyasar pasar Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa. Selain lesunya permin­t aan, James mengaku berhadapan dengan langkanya pasokan ikan. Ia mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang akan menertibkan kapal asing penangkap ikan. “Pasokan ikan di sini juga dari Laut Arafura.

Jadi saat marak illegal fishing, kami sulit dapat pasokan bahan baku,” kata dia.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Banyuwangi Hary Cahyo Purnomo mendorong diversifikasi produk non perikanan untuk menghadapi pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Ia ingin pelaku usaha UMKM non perikanan di Bumi Blambangan meningkatkan daya saing lewat skema pembinaan, pendidikan, dan pelatihan secara intensif. Tujuannya mendorong lahirnya eksportir baru berkualitas yang mampu menjual produknya di pasaran global menyusul masih kecilnya kontribusi industri kerajinan dan pangan olahan

non perikanan terhadap kinerja ekspor Banyuwangi dalam tiga tahun terakhir.

Hary memprediksi produk non perikanan bakal menghadapi persaingan ketat saat MEA 2015.

Adapun potensi perikanan dan kayu olahan tinggal memberikan insentif layanan perizinan dan infrastrukur untuk memacu investor dan produknya.

Hary merinci realisasi nilai eks­por mencapai 18,42 juta dollar AS dan impor 36,57 juta dollar AS pada 2012. Jumlah itu naik pada 2013 dengan nilai ekspor 78,81 juta dollar AS dan impor 72,02 juta dollar AS. Kinerja ekspor ini masih ditopang dari produk ikan hias, ikan kaleng, ikan beku dan kayu olahan.

Selain itu, pihaknya juga gencar menyosialisasikan produk Banyuwangi kepada importir di luar negeri untuk membuka pasar sekaligus mendorong dive­ rsifikasi produk. Dengan kolaborasi cara ini, ia berharap ada standardisasi produk industri asal Banyuwangi supaya produk non perikanan kian diterima pasar luar negeri sekaligus mendongkrak kontribusinya. “Kenaikan nilai ekspor ini membuktikan permintaan pasar luar negeri terhadap produk perdagangan asal

Banyuwangi masih cukup tinggi,” kata Hary menambahkan.

Selain bertumpu sektor pariwisata, Asisten Pembangunan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Wiyono mengakui perikanan dan pertanian masih berkontribusi paling besar terhadap PDRB karena garis pantai Banyuwangi sepanjang 175,8 kilometer. Ia mengatakan iklim investasi di Banyuwangi kian menggeliat seiring gencarnya promosi potensi unggulan di berbagai ajang.

Strategi ini untuk menumbuhkan rasa bangga akan produk lokal sekaligus menarik minat orang luar datang ke Banyuwangi. Upaya semakin lengkap karena Banyuwangi ditopang letak geografis yang strategis dengan dukungan infrastruktur yang memadai, baik udara, laut, dan darat. “Meski Banyuwangi terisolasi, tapi iklim investasinya terbaik nomor tiga se-Jawa Timur. Dan ke depan makin prospek,” kata Wiyono.

Jika semua potensi dikemas apik, ia yakin Banyuwangi bisa melepaskan predikat sebagai hinterland Pulau Bali. “Dengan perencanaan yang bagus, lambat tapi pasti akan maju,” ujarnya. n nan

Daerah Tunggu Pedoman Perubahan UN 2015 l Sambungan hal 1

diketahui daerah.

Hal ini diyakini akan memperlambat sejumlah persiapan UN 2015 mendatang. Sebab, provinsi tak bisa bergerak cepat menyampaikan poin-poin perubahan itu kepada kabupaten/kota sampai ke sekolah-sekolah penyelenggara.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menegaskan hingga saat ini belum ada informasi dari daerah. Padahal, menurut Harun sosialisasi mengenai kebijakan UN yang baru seharusnya sudah disosialisasikan mulai bulan ini. Pihaknya tak akan bisa bertindak jika pusat belum memberikan arahan yang jelas mengenai perubahan itu. “Kami menunggu. Ini sudah terlambat, seharusnya mulai sekarang sudah disampaikan ke daerah jika ada perubahan,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (11/11).

Seperti diketahui, Kemendikbud telah membuat ancang-ancang untuk mengubah sejumlah kebijakan dalam pelaksanaan UN mendatang. Beberapa aspek yang diubah antara lain, terkait kriteria kelulusan, tingkat kesulitan soal, teknologi pelaksanaan.

Pada aspek kriteria kelulusan, Kemendikbud mengubah komposisi Nilai Akhir (NA). Tahun lalu, NA dihasilkan dari 60% bobot nilai UN dan 40% nilai sekolah (NS). Sementara, pada 2015 men-

Paket A (setara SD), B (setara SMP), dan C (setara SMA/SMK), yang selalu digelar setahun dua kali di tahun-tahun sebelumnya, tahun depan hanya digelar sekali saja. “Masih belum ada sosialisasi terkait rencana perubahan itu,” kata dia.

Nasor menjelaskan, jika rencana pelaksanaan UNPK hanya satu gelombang dan digelar bersamaan dengan UN formal dan ada UNPK susulan itu terwujud, pihaknya akan mengikuti aturan tersebut. “Kebijakan itu bisa lebih enak. Tapi harusnya ada sosialisasi dulu dari kementerian,” ujarnya.

Namun, lanjut Nasor, penghapusan UNPK gelombang kedua mempunyai dampak yang cukup signifikan. Setiap tahun, ujian kesetaraan gelombang dua menangani peserta didik yang gagal dalam UN formal dan juga yang gagal di UNPK gelombang pertama. Jika benar dihapus, siswa yang gagal formal dipastikan bakal menunggu setahun lagi untuk bisa mendapat ijazah. “Meski tiap tahun persentase siswa yang gagal formal ikut UNPK gelombang kedua cukup kecil, mereka harus menunggu setahun lagi jika ingin dapat ijazah,” ujarnya. n tam

Ini berbeda dengan bobot nilai tahun lalu. Tahun lalu perbandingan bobot nilai sekolah dan nilai UN adalah 60%:40% (Permendikbud 97 Tahun 2013). l Nilai Sekolah (NS) berasal dari Nilai Rapor (NR) dan nilai Ujian Sekolah (US). Nilai rapor (NR) diberi bobot 70% setelah dirata-rata. Nilai rapor yang dirata-rata adalah nilai semester 1 sampai dengan semester 5 (SMP). Dan semester 3 sampai dengan semester 5 (SMA/SMK). Sedangkan untuk nilai US diberi bobot 30%. l Ada persyaratan lain terkait dengan nilai minimal mata pelajaran. Pada pasal 6 dijelaskan, bahwa NA setiap mapel yang diujikan secara nasional (mapel UN) minimal 4,0 (empat koma nol). l Rata-rata NA semua mata pelajaran yang harus dicapai minimal 5,5 (lima koma lima).

Sumber : Kemdikbud

datang komposisinya menjadi seimbang 50% nilai UN dan 50% NS. NS sendiri didapat dari 70% nilai rapor dan 30% ujian sekolah. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Ajaran 2014/2015.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada pelaksanaa Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Sebelumnya ujian untuk program kejar paket ini dilakukan dua kali setahun. Namun, pada perubahannya hanya dilakukan sekali setahun.

Kabid Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya Dindik Jatim Abdun Nasor mengaku belum mengetahui adanya perubahan jika pelaksanaan UNPK

11

Panen kopi di Jatim. Menghadapi MEA 2015, Gubernur dan DPRD Jatim menyiapkan regulasi agar hasil pertanian dan sektor agrobis tak terpuruk oleh gempuran produk asing.

Hadapi MEA 2015, Gubernur dan DPRD Jatim Siapkan Regulasi l Sambungan hal 1

dipenuhi bagi tenaga asing yang akan bekerja di Jatim, termasuk hasil pertanian harus memenuhi standar yang ditentukan.

Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar menegaskan hasil pertemuan antara gubernur dan pimpinan dewan yang digelar di ruang rapat pimpinan Ketua Dewan (Senin, 10/11) disepakati untuk dibuat sebuah regulasi guna melindungi tenaga kerja di Jatim dari gempuran tenaga asing. Termasuk soal hasil produk pertanian juga akan dilindungi lewat Perda berupa standardisasi yang harus dipenuhi oleh negara Asia yang akan mengimpor hasil pertanian di Jatim. ‘’Jujur masyarakat Jatim sepertinya belum siap menghadapi MEA 2015. Nantinya terjadi perdagangan bebas, yang mana baik itu tenaga kerja maupun hasil pertanian bisa masuk ke Indonesia tanpa dibebani pajak atau retribusi. Karenanya agar petani dan masyarakat Jatim tidak bertambah miskin, maka Pemprov Jatim harus melindunginya. Caranya dengan membentuk regulasi atau Perda,’’tegas politisi asal PKB Jatim ini, Selasa (11/11).

Ditambahkannya, untuk masalah tenaga kerja asing yang akan masuk Jatim misalnya mereka disyaratkan untuk bisa bahasa Indonesia atau minimal bahasa Jawa. Selain bisa mendalami kultur dan adat istiadat orang Jatim.

Bagi tenaga asing yang tidak mampu memenuhi standardisasi seperti ini,

jelas akan ditolak masuk Jatim. Termasuk untuk hasil pertanian, seperti buah atau sayur harus memenuhi syarat baik warna dan bentuknya misalnya. ‘’Hal-hal seperti inilah yang akan dimasukkan ke dalam Perda yang ada di Jatim. Selanjutnya produksi buah dan sayuran lokal di Jatim akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, sebab pasar di luar Jawa masih memiliki potensi besar. Sementara buah dan sayuran kita jelas sangat sulit menembus pasar luar negeri, karena standardisasi yang mereka buat juga cukup tinggi,’’lanjut pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

Menurut politisi asal PDIP Jatim ini sesuai pertemuan bersama gubernur, disepakati Perda perlindungan itu nanti berasal dari dewan. Sebagai wakil rakyat, tentunya dewan akan berbicara soal keinginan rakyat Jatim. ‘’Salah satunya dengan melindungi mereka lewat regulasi,’’paparnya.

Bagaimana dengan Perda yang sudah ada?

Dijelaskan Kusnadi nantinya hanya akan dilakukan revisi saja. Adapun untuk pembahasannya nantinya akan dilakukan lintas komisi, karena setiap komisi memiliki pandangan yang berbeda dan konprehensif. ‘’Kalau regulasi ini dibahas lintas komisi, maka bahan yang didapatkan untuk Perda semakin optimal.

Mengingat setiap komisi memiliki pandangan yang berbeda. n cty

Jatim-Tianjin Bangun Pusat Promosi dan Investasi

l Sambungan hal 1

dengan beberapa provinsi di Tiongkok antara lain Shanghai, Shandong, Guangxi dan Zhejiang.

Untuk Shanghai dan Shadong, kerjasama difokuskan pada pendidikan.

Kerjasama ini dimulai pada saat Tiongkok dengan mengirimkan dua orang peserta untuk mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia dan perikanan serta mempelajari budaya Jatim.

Sedangkan di Guangxi mengirimkan peserta untuk mengikuti Pameran Tiongkok Asean Expo.

“Beberapa waktu lalu, saat berkunjung ke Tianjin saya melihat perkembangan kota dan perdagangan yang tumbuh pesat. Kami siap untuk meningkatkan kerjasama dagang dan bisnis antara Jatim dengan Tianjin,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hubungan yang terjalin antara Jatim dengan Tiongkok sangat positif dan berkesinambungan. “Bahkan setiap Pemprov Jatim menggelar even, Tiongkok selalu berpartisipasi untuk

memeriahkannya. Semoga hubungan kerjasama ini membawa dampak positif bagi peningkatan investasi dan ekonomi kedua negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Parlemen Provinsi Tianjin Xiao Huaiyuan mengatakan kunjungannya ke Jatim untuk membalas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Sekdaprov Jatim pada saat di Tiongkok. “Kami berharap hasil kunjungan ini bisa menghasilkan langkah positif guna peningkatan ekonomi kedua belah pihak,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan hubungan yang baik secara terus menerus, Pemerintah Provinsi Tianjin akan meresmikan Exchange Centre sebagai pusat promosi dan pengenalan produk unggulan dari Tiongkok. “Kami akan meresmikan Exchange Centre Tianjin di Jatim berlokasi di Margorejo No 420-421 Surabaya guna menonjolkan berbagai produk agar peningkatan ekonomi bisa terus hidup,” pungkasnya. n iib

Pakde Karwo dan Gus Ipul Kompak Memuji, Pangarmatim Pilih Minta Maaf l Sambungan hal 1

dibutuhkan bagi kemajuan Armada Angkatan Laut (AL) di Jatim.

Kepada Pangarmatim yang baru, Laksda TNI Ari Sembiring, Pakde Karwo menjelaskan masyarakat Jatim adalah masyarakat yang plural dengan berbagai karakter yang beraneka ragam. Meski begitu, di Jatim hampir tidak pernah ada gesekan antar sesama masyarakat.

Secara kultur, masyarakat Jatim tidak ada perbedaan dengan suku batak asal Laksda TNI Ari Sembiring.

Di Jatim ada kultur Arek, Mataraman dan Madura dan di sekitar Armatim juga ada kampung Ambon dan Bugis.

“Kami merasakan hubungan TNI-

Polri terjalin positif,” imbuhnya.

Sinergitas ini, lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini, menyebabkan situasi dan kondisi Jatim terus aman dan nyaman. “TNI-Polri di Jatim hubungannya sangat rukun sehingga memberikan contoh positif bagi kehidup­an bermasyarakat,” ungkapnya.

Demikian juga, Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim menilai, Laksda TNI Darojatim adalah sosok yang mudah akrab dan dapat mengatasi berbagai masalah sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat Jatim khususnya di daerah laut.

“Laksda TNI Darojatim adalah orang hebat yang meninggalkan inovasi dan kreativitas yang berkesan bagi Jatim terutama untuk kemajuan

Armatim,” ujarnya.

Laksda TNI Darojatim dalam sambutan perpisahan mengatakan, selama memimpin Armatim kebersamaannya terjalin dengan baik antara TNI AL, AU dan AD. Salah satu contoh yang disampaikan dengan digelarnya latihan gabungan (Latgab) TNI Full Power yang puncaknya digelar pada peringatan HUT TNI. “Ini menunjukkan dan melaporkan kepada masyarakat bahwa kemampuan TNI tidak kalah dengan negara lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta maaf kepada seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim yang telah setengah tahun bersama-sama melakukan kegiatan

dan menjalankan tugas. “Kami berusaha menjalankan tugas dengan baik, terkoordinir dan mengendalikannya bersama-sama untuk menjadikan Jatim lebih baik dan dikenal nasional maupun international. Yakinlah, meskipun saya bertugas di luar Jatim namun hati saya masih tertinggal di Jatim,” ujarnya.

Sementara Pangarmatim baru, Laksda TNI Ari Sembiring berjanji akan terus belajar dan meminta nasihat kepada senior demi kemajuan Armatim. “Dalam menjalankan tugas di Jatim, kami mohon bimibing­ an dan arahan. Kami perlu belajar banyak dalam mengabdikan diri bagi masyarakat, karena kami masih butuh nasihat yang positif,” pungkasnya. *

12

Rabu Kliwon, 12 NOVEMBER 2014