Harian Bhirawa Edisi 12 Mei 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Itu kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya barang bawaan dalam tas atau koper yang berisi bahan peledak,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454

Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto SIK

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Legi, 12 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

12 MEI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 17.30

Sosialisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana di Aula Sampoerna Sukorejo Pasuruan Menjemput RI 2 di VIP Bandara Juanda

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 13.00

Rapat Penguatan Organisasi ULP di Ruang Rapat Bappeda Membuka Bimbel bagi Putera Puteri Anggota Korpri di Ruang Bhinaloka

Jatim Desak Inpres Penempatan Dokter Spesialis Diterbitkan Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mendesak agar Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penempatan Dokter Spesialis segera diterbitkan.

Sebab saat ini persebaran dokter spesialis di Indonesia termasuk di Jatim belum merata, khususnya di daerah terpencil maupun di puskesmas.

Menurut Saifullah Yusuf, tidak meratanya penyebaran dokter spesialis itu membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak merata.

Sehingga sangat menyulitkan langkah Pemprov Jatim menjalankan strategi promotif dan preventif untuk mengurangi beban rumah sakit penerima pasien rujukan seperti RSU dr Soetomo.

“Saat ini ada 51 persen dokter spesialis berdomisili di kota besar Jatim yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang. Ini tidak bagus untuk pemerataan layanan kesehatan,” kata Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim,

Jalan Berlubang Utara Brantas Makan Korban Jiwa Jombang, Bhirawa Kerusakan jalan utara Brantas yang menghubungkan Ploso- Tapen Jombang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya kerusakan jalan dengan banyaknya lubang menganga di pinggir jalan telah mengakibatkan banyaknya pengendara kecelakaan bahkan kehilangan nyawa.

Salah satu korban meninggal adalah Kasemun Warga Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso. Bersama istrinya, Kakek (60) ini terjatuh dari motor yang dikendarainya bersama istri saat hendak menghadiri acara pernikahan di desa tetangga. Saat melintas di Jalan Cuwalang, motor yang dikendarai terperosok lubang setelah menghindari truk yang melintas dari arah timur. “Korban bersama istrinya mengalami kecelakaan setelah salat Magrib dan sempat dibawa ke puskesmas lalu ke rumah sakit.

Dan kemarin malam meninggal dunia,”ujar Suwandi tetangga

 ke halaman 11

 ke halaman 11 ramadlan/bhirawa

Puluhan lubang menghiasi jalan di utara Brantas yang menghubungkan Kecamatan Ploso dan Kudu Jombang. Kerusakan dengan lubang yang cukup dalam telah banyak menelan korban.

Ketua Komisi D Bentrok dengan Satpol PP Wagub Drs H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Senin (11/5).

Hari Pertama Pendaftaran SBMPTN Sepi Surabaya, Bhirawa Meski jumlah siswa yang gagal pada jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) lalu tergolong tinggi, namun jumlah pendaftar melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) belum terlihat signifikan pada hari pertama, Senin (11/5) kemarin.

Di Panlok 50 Surabaya jumlah calon mahasiswa yang mau mendaftar SBMPTN masih sepi. Pada hari pertama kemarin bahkan tidak mencapai angka 50 siswa. Padahal, jumlah pendaftar SBMPTN tahun 2014 lalu mencapai angka 44.853 siswa.

“Mungkin masih mempelajari tata cara pendaftarannya atau siswa yang kemarin gagal di jalur SNMPTN masih syok,” kata Humas Panlok 50 Surabaya Suyatno ditemui di Pusat Humas Uni-

DPRD Surabaya, Bhirawa Ketua Komisi D Kota Surabaya Agustin Poliana disebutsebut sempat diamankan Satpol PP Surabaya, Minggu (11/5) malam saat satuan penegak Perda itu melakukan penertiban pedagang di kawasan Pasar Tembok. Agustin dikabarkan menghalangi upaya penertiban pedagang yang mengganggu arus lalu lintas.

Berita ini kemudian menyebar di kalangan DPRD Surabaya setelah Agustin Poliana mendatangi ruang Ketua DPRD Surabaya Armuji dengan tujuan melaporkan kejadian yang

dialaminya.

Di hadapan Armuji, Agustin bercerita kejadian bermula saat dia mencoba untuk menghalangi petugas Satpol PP

Kronologis Konflik Agustin Poliana vs Satpol PP  Ada kegiatan rutin Satpol PP Kota Surabaya terkait penertiban pedagang pasar tumpah di kawasan Pasar Tembok karena telah mengganggu lalu lintas.  Awalnya, penertiban berjalan kondusif karena pedagang dengan suka rela memindahkan sekaligus mengemasi barang dagangannya setelah dilakukan pendekatan oleh Satpol PP wanita yang sengaja dipasang sebagai pasukan terdepan.

 ke halaman 11

triediana/bhirawa

Antrean masyarakat menyerbu Stasiun Pasar Turi untuk membeli tiket Lebaran 2015, Senin (11/5). PT KAI membuka penjualan tiket mulai kemarin untuk keberangkatan KA pada 10-16 Juli 2015 atau seminggu hingga sehari sebelum Lebaran (H-7 - H-1).

 ke halaman 11

Siap 1 Juli DIPASTIKAN per 1 Juli 2015 ini BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan mulai beroperasi.

Dengan cakupan kepesertaan meliputi seluruh masyarakat pekerja. Bukan hanya pekerja formal PNS/ TNI/Polri, tetapi j u g a termasuk pekerja informal yang bukan penerima upah. Perlindungan program BPJS Naker (Tenaga Kerja) yang sebelumnya hanya 3 item yakni JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Diserbu, Daop 8 Surabaya Tambah Ketersediaan Tiket KA Surabaya, Bhirawa Memenuhi tingginya permintaan moda transportasi Kereta Api (KA) pada masa angkutan Lebaran 2015, PT Kereta Api Indonesia

(PT KAI) menambah ketersediaan tiket dan menyiapkan 6 KA dengan total kapasitas 3.656 kursi. Keenam KA tambahan adalah 3 KA komersial kelas eksekutif & bisnis

serta 3 KA untuk kelas ekonomi bersubsidi atau KA PSO. Untuk penjualan tiket, PT KAI

 ke halaman 11

Tahun Depan UN Digelar Dua Kali Dindik Surabaya, Bhirawa Meski tidak lagi sebagai penentu kelulusan, hasil Ujian Nasional (UN) tahun ini tetap memiliki standar minimal.

Pemerintah mematok standar minimal kompetensi siswa sebesar 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan.

Meski bukan kewajiban, siswa yang memperoleh nilai di bawah standar kompetensi itu diimbau untuk melakukan perbaikan.

Sayangnya, bagi peserta UN tahun ini baru bisa melaksanakan UN perbaikan bersamaan dengan UN tahun ajaran 2015/2016.

 ke halaman 11

Sehari Jelang Kongres , Kericuhan Warnai Partai Demokrat PD Jatim, Bhirawa Kisruh Demokrat terjadi sehari menjelang pembukaan Kongres Partai Demokrat IV di Surabaya. Puluhan bahkan ratusan pengurus partai dari sejumlah daerah menggeruduk arena kongres. Mereka protes karena tak mendapat hak suara.

Informasinya, mereka adalah mantan ketua DPC yang diganti oleh Plt. Namun mereka datang minta hak suara.

Kericuhan ini terjadi saat dilakukan registrasi peserta di lantai III Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (11/5). “Kami

 ke halaman 11

Marine Icon 2015

Dukung Poros Maritim, ITS Jadi Pusat Rekayasa Kapal Perang Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menunjuk ITS Surabaya menjadi Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Perang. Penunjukan ini merupakan bagian dari peran ITS untuk mendukung Poros Maritim.

Gegeh, Surabaya

Elvyn G Masassya

Sentil..  HP PKBmemicu siapkanpasutri kader ajukan muda disandingkan gugatan ceraiSaiful Ilah   Awal Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas memasuki perselingkuhan   Miliaran Bina Marga ajukanDispendukcapil tambahan anggaran anggaran disorot   Dana Jangan hanya anggaran, realisasi di lapangan yang besar tapinambah kartu tak terkoneksi dengan layanan apapun  penting  Polres antisipasi barang bawaan jamaah umrah  Asal Kades penganiaya jurudan pengairan dituntut tidak berlebihan menjadi phobiatiga bulan penjara   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Penunjukan ini bukan tanpa sebab. Apalagi sebelumnya ITS telah memiliki Pusat Desain Kapal Nasional. “Ya benar, kita sudah memiliki Pusat Desain Kapal Nasional, lalu Kemenhan meningkatkan statusnya menjadi Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Perang,” kata Dekan FTK ITS Prof Eko Budi Djatmiko di Surabaya akhir pekan lalu.

Ditemui di sela kegiatan Marine Icon 2015 yang diselenggarakan mahasiswa FTK ITS di kawasan Monumen Kapal Selam (Monkasel) Surabaya, 8-10 Mei itu, ia menjelaskan penunjukan tersebut merupakan bagian dari peran ITS mendukung Poros Maritim.

“Untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, banyak dosen ITS ditarik ke pusat untuk membantu dalam mewujudkan kebijakan Presiden Joko Widodo itu,” katanya.

Selain penunjukan sebagai Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Perang, ITS juga diminta membantu dalam membangun tol laut dan pembuatan kapal selam di PT PAL yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Korea.

“Untuk itu, ITS diminta membantu untuk menyiapkan desain pembangunan galangan kapal selam,

 ke halaman 11

Salah satu kapal buatan ITS pernah diikutkan dalam kompetisi internasional Dong Energy Solar Challenge International 2014 di Belanda. Kapal cepat bertenaga matahari, atau Marine Solar Boat itu diberi nama Jalapatih.

SURABAYA

2

Selasa Legi 12 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Batasi Penggunaan Plastik dengan Lomba Merdeka dari Sampah Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) akan membatasi penggunaan plastik di kota Surabaya dikarenakan sampah plastik kerapkali menjadi masalah serius bagi warga perkotaan.

Apalagi dengan jumlah warga Kota Surabaya yang terus bertambah, volume sampah pun cenderung naik.

Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama dengan sejumlah perusahaan, kembali menggelar lomba kebersihan Merdeka dari Sampah (MDS) 2015.

Lomba kebersihan dari sampah plastik ini di mulai tingkat RT di seluruh kelura-

han seluruh kota Surabaya.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, setiap tahun, penurunan volume sampah di Surabaya rata-rata mencapai 10 persen. Ini karena Pemkot Surabaya telah berhasil mengendalikan laju sampah dari warga dengan cara mendaur ulang. ‘’Karenanya, ini harus terus kita gerakkan. Kita harus terus kerja keras. Sekarang, beberapa sampah pasar yang ke TPA Benowo tinggal 20 persen. Sampah dari pasar Keputran, DTC juga Kapas Krampung, 80 persen sudah diolah,’’ tegas Wali Kota di Graha Sawunggaling, lantai VI kan-

tor Pemkot Surabaya, Senin (11/5).

Sesuai dengan tema MDS 2015 stop penggunaan sampah plastik, pilah sampah organik dan an organik, Risma mengajak warga Surabaya untuk bersama-sama melakukan pembatasan penggunaan sampah plastik.

Ini karena sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai. ‘’Sampah plastik itu menakutkan karena selama puluhan tahun susah sekali terurai. Karena itu, mari kampanye batasi penggunaan plastik. Nanti hari Minggu ketika Car Free Day, kita sosialisasi ke pedagang kaki lima (PKL) tentang

pembatasan plastik ini,’’ sambung mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberi pengumuman bahwa lomba kebersihan Merdeka dari Sampah 2015, tidak hanya diperuntukkan bagi warga antar RT di Surabaya.

Wali Kota yang masuk jajaran 50 sosok berpengaruh di dunia versi Fortune ini juga berinisiatif untuk mengadakan lomba kebersihan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Nantinya, lingkungan tempat kerja SKPD juga akan dinilai kebersihan. ‘’Nanti seluruh SKPD di-

nilai. Ini juga bagian dari lomba Merdeka dari Sampah. Tapi untuk kantor kelurahan/kecamatan, hadiahnya dari saya. Saya hanya minta bersih. Saya harap fasilitator dan kader lingkungan ikut men-training di kecamatan masing-masing,” sambung walikota yang semasa muda hobi naik gunung ini.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya ini, penting agar SKPD di Pemkot Surabaya bisa menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Ini karena orang lain akan menilai SKPD tersebut berbudaya atau tidak, dari penam-

pakan kantor yang bersih.

Apalagi, sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya memberikan teladan bagi warganya. ‘’Kalau sudah dianggap kemproh, itu susah. Karena itu, kita harus jaga. Kita harus peduli.

Siapa lagi kalau bukan kita,’’ ujarnya.

Ditambahkan Wali Kota Risma, kebersihan tidak hanya sekadar untuk menjaga lingkungan dan juga upaya hidup sehat. Lebih dari itu, kebersihan juga merupakan sarana promosi bagi Pemkot Surabaya untuk menarik orang datang ke Kota Pahlawan.

Ini karena Surabaya tidak memiliki hasil tam-

Dana Pilkada Belum Cair, KPU Surabaya Pakai Dana APBN Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) sudah semakin dekat. Akan tetapi, dana pelaksanaan Pilkada l dari APBD Surabaya tak kunjung cair.

Akhirnya, KPU Kota Surabaya memakai dana ‘talangan’ dalam tahapan peneyelenggaraan Pilkada.

Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin dalam pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Senin (11/5) mengatakan, KPU Kota Surabaya terus bekerja sesuai tahapan yang telah ditentukan KPU RI. Namun sejauh ini, lanjut Robiyan, pihaknya menggunakan dana operasional KPU dari APBN karena anggaran Pilkada Surabaya belum kunjung cair.

“Termasuk pelantikan dan proses rekrutmen PPK kami masih ngutang ke dana operasional KPU yang berasal dari APBN. Sampai saat ini dana Pilkada dari APBD memang masih belum bisa cair, menunggu penandatanganan Nota perjanjian Hibah daerah(NPHD) untuk dana Pilkada,” terang Robiyan pada pers .

Robiyan berharap sesuai dengan permintaan KPU Pusat, dana Pilkada bisa cair setidaknya pada tanggal 18 Mei. Bila sampai saat itu anggaran belum cair, Robiyan mengaku kemungkinan proses Pilkada akan terhambat.

“Karena pembentukan PPK ini belum didanai jadi kita masih ngutang, hal ini perlu diperhitungkan. Deadline 18 Mei harapannya seluruh Kabupaten Kota tuntas, kalau tidak nanti pasti akan mengganggu jalannya Pilkada serentak,” terangnya Robiyan seusai melantik 155 PPK di lantai III Kantor KPU Kota Surabaya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mengeluhkan belum adanya kejelasan terkait Nota Perjanjian Hibah

PANGGUNG BIROKRASI

Pemilihan Rois Aam PBNU Bukan Seperti Pilkada Pemprov, Bhirawa Ketua Panitia Daerah Muktamar NU ke33 memastikan penggunaan system ahlul hal walakdi atau system perwakilan untuk menentukan Rois Aam PBNU, merupakan system yang bisa menghindarkan aksi saling bertabrakan diantara para ulama.

“NU itu artinya kebangkitan ulama.

Jangan sampai hanya karena pilihan menjadikan antar kiai berseberangan dan bisa menimbulkan konflik,” kata Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Senin (11/5).

Menurut dia, sistem ini akan menunjuk beberapa kiai sepuh untuk bermusyawarah dan menentukan sendiri siapa diantara mereka yang akan didapuk menjadi Rois Aam. Gus Ipul, sapaan lekatnya, mengatakan, sistem ahlul hal walakdi bukan dimaksudkan untuk mengurangi Q iib derajat kepemimpinan Rois Aam.Q

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin SH MH melantik dan mengambil sumpah janji 155 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan Wali kota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 di gedung KPU Surabaya jalan Adityawarman Surabya,Senin (11/5).

trie diana/bhirawa

Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota yang menjadi dasar cairnya anggaran Pilkada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Padahal, KPU sudah melakukan tahapan Pilkada sejak Februari lalu.

Dia mengaku, bahwa proses koordinasi dan konsolidasi dengan pemkot terkait proses pendanaan Pilkada Kota Surabaya sudah berlangsung berkali-kali. Namun hingga kini Pemkot Surabaya belum memastikan kapan jadwal penandatangan NPHD itu bisa terlaksana.

Padahal, kata Robiyan, ada beberapa daerah yang juga melaksanakan pilkada serentak di Jawa Timur telah melaksanakan penandatangan NPHD. Ada lima daerah Kabupaten/ Kota dari 19 yang melaksanakan Pilkada serentak yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara lain Kabupaten Kediri, Gresik, Sidoarjo dan Kota Blitar.

Sementara itu Kabakesbangpolin-

mas Surabaya, Soemarno menegaskan pihak Pemkot tidak akan menghambat pencairan anggaran Pilkada Surabaya.

Menurutnya saat ini pihak Pemkot tinggal menyelesaikan perhitungan anggaran hibah sebelum ditetapkan dengan penandatangan NPHD. “Kita kan perlu menetapkan standart harga dari item anggaran, itu yang memang mepet pelaksanaannya karena PKPUnya juga barusan ada.

Dasarnya ya PKPU itu,” tegasnya.Namun Soemarno memastikan tanggal 18 Mei anggaran bisa turun dan dipakai oleh KPU. Sementara itu, Komisioner Bidang Perencanaan, Keuangan, Logistik KPU Kota Surabaya, Miftakul Ghufron mengatakan, KPU RI mendeadline agar proses penandatangan NPHD tuntas hingga akhir pekan ini.

“Pak Arief (Arief Budiman, Komisioner KPU) menyatakan semestinya batas waktu penandatanganan NPHD paling lambat pada hari ini Jumat (8/5) kemarin. Pernyataan itu disampaikan

saat Rakor KPU Kabupaten/Kota seJatim di Kantor Bakesbang Linmas Provinsi Jatim,” terang Ghufron.

KPU Surabaya, kata Ghufron, sangat menunggu kepastian jadwal penadatanganan NPHD mengingat tahapan penyelenggaraan Pilkada ke depan semakin padat. Mulai 24 Mei mendatang, KPU sudah mulai proses pendaftaran calon walikota dan wakil walikota melalui jalur perseorangan.

“KPU khawatir penyelenggaraan Pilkada terganggu,” pungkas alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pasca pembentukan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia pemungutan Suara (PPS), KPU Surabaya melakukan pemutahiran data pemilih, membuka pendaftaran calon wakilkota dan wakilnya, masa kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara. Berbeda dengan pilkada sebelumnya yang bisa berlangsung dua putaran, pada pemilukada tahun ini hanya berlangsung Q geh.gat satu putaran.Q

Tantang Azwar Anas, Dr Agung Rangkul Hanura Surabaya, Bhirawa Jelang tahapan Pemilukada serentak pada 15 Desember 2015 mendatang, para calon mulai bergerilya guna mendapatkan rekom dari Partai untuk menjadi kendaraan politiknya.

Tak terkecuali Dr. Agung Mulyono Politisi dari Partai Demokrat yang ingin maju menjadi Calon Bupati Banyuwangi. Kemarin (11/5), ia bertemu dengan Basuki Rahmat (Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Banyuwangi) dan Sudjatmiko (Ketua DPD Partai Hanura Jatim).

Basuki Rahmat menyampaikan sikap DPC mengikuti arah dari DPD dan DPP Partai Hanura. Sampai saat ini yang sudah mendaftar ke DPC Partai Hanura sudah ada empat orang. Hanya saja yang sudah mengembalikan formulir pendaftarannya baru tiga orang.

“Salah satunya Dokter Agung Mulyono. Dua orangnya lagi saya tidak mau memberitahu, karena orangnya tidak mau di publish,” kata Basuki, Ketua DPC Partai Hanura

Banyuwangi, Senin (11/5).

Ditambahkannya, dari tiga orang yang sudah mengembalikan formulir, dr.

Agung merupakan sosok yang paling sering melakukan komunikasi dengan Partai Hanura. Apalagi saat ini menurutnya sudah melakukan pertemuan.

“Jadi 90 persen Insya Allah (memperoleh rekom). Kami hanya akan mengusulkan nama berdasarkan hasil penjaringan ke DPD Jatim dan DPP karena itu merupakan mekanisme di internal partai,” urainya Disinggung bagaimana peluang dari Dr. Agung apakah bisa bersaing dengan Azwar Anaz (Incumebent)? Pihaknya menjawab peluang Dr. Agung sangatlah besar. Berdasarkan kesiapannya maju, dinamika politik di Banyuwangi akan lebih demokratis dan lebih hidup.

“Tinggal bagaimana memaksimalkan waktu yang ada untuk peningkatan dan sosialisasinya. Sosok Incumbent sendiri akan menggunakan sesuatu (partai,red) ketika butuh saja. Kalau nggak butuh, ya selesai.

Itu kelemahannya. Karenanya Kalau kami mengharapkan Dr. Agung bisa memaksimalkan kelemahan incumbent,” tuturnya Sementara itu Dr. Agung Muloyono menyampaikan pihaknya merasa lega dengan hasil komunikasi dengan Partai Hanura. Menurutnya berdasarkan hasil komunikasi setidaknya sudah ada DPC Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura yang akan bersatu dengan Partai Demokrat.

“Kalau ditotal sudah ada 18 kursi.

Persyaratannya khan 10 kursi. Rinciannya Partai Demokrat 5 Kursi, Partai Gerindra 5 kursi, PPP 4 kursi dan Hanura 4 kursi,” ungkap politisi yang juga menjabat sebagai ketua komisi E DPRD Jatim ini Bukankah belum ada rekom pasti dari DPP? Ia menjawab kemungkinan akan mendapatkan rekom akan terbuka lebar karena dengan tiga partai tersebut, pihaknya punya komunikasi baik Q cty dengan DPC dan DPD nya.Q

bang maupun kekayaan alam yang bisa dijual kepada wisatawan asing. “Karena kota ini bersih, makanya banyak orang belajar ke Surabaya. Dan itu menjadi sumber pendapatan bagi Surabaya karena hotel dan restoran akan ramai,” sambungnya.

Lomba kebersihan Merdeka dari Sampah 2015 yang berhadiah total Rp 250 juta terbagi dalam tiga item.

Yakni kampung MDS 2015 dengan empat kategori: partisipasi terbaik, pemilahan sampah terbaik, penghijauan terbaik, sanitasi terbaik. Lalu pejuang lingkungan MDS 2015 dan road show terbaik.Q dre

1.406 Calon Taruna Siap Tak Menyuap Surabaya, Bhirawa Sebanyak 1.406 calon taruna dan taruni Akademi TNI Tahun 2015 yang mendaftar melalui Panitia Daerah Surabaya menyatakan siap untuk tidak melakukan penyuapan selama proses pendidikan dan setelah diterima.

“Kami tidak akan melakukan penyuapan saat proses maupun setelah diterima, kami sanggup ditempatkan dimana saja, dan kami sanggup membayar 10 kali lipat jika mundur saat pendidikan maupun dinas,” kata perwakilan calon taruna asal Situbondo, Aredimas Suprapto, saat membacakan pakta integritas di Lapangan Yos Sudarso, Mako Lantamal V Surabaya, Jatim, Senin.

Pembacaan pakta integritas yang ditirukan ribuan pendaftar calon taruna menjelang dimulainya seleksi itu disaksikan Ketua Panitia Daerah (Panda) Penerimaan Calon Taruna/Taruni Akademi TNI Tahun 2015 yang juga Komandan Lantamal V Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah mewakili Panda Surabaya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kaajendam mewakili Kasdam V/ Brawijaya (Wakil Ketua I), Komandan Pangkalan TNI AU Surabaya mewakili Danlanud Abd Malang (Wakil Ketua II), dan Karumkital Dr Ramelan (Ketua Tim Rikes) Laksma TNI Dr Nalendra.

Selain itu, Sekdis Dinas Psikologi Angkatan Laut Kolonel Laut (KH) Mitra, Kalapetal Kolonel laut (S) Ikhwan Sahfaria, Kajasdam (Ketua Tim Jasmani), Asintel Kodam (Ketua Tim Mental Ideologi), dan Sekretaris Panitia I yang juga Aspers Danlantamal V Kolonel Laut (KH) Drs Agus Suharsono.

“Penandatanganan Pakta Integritas itu penting dan strategis, karena hal itu menunjukkan bahwa TNI itu profesional dalam tugas, sehingga seleksi akan baik, aman, terukur, dan objektif,” kata Ketua Panda Penerimaan Calon Taruna/Taruni 2015, Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah.

Oleh karena itu, ia mengharapkan masyarakat mau melapor jika menemukan oknum seperti itu. “Nanti akan kami tindak, akan kami ajukan ke atas, jangan ragu-ragu, tapi harus ada data, catat nama lengkap dan pangkat, jangan memfitnah,” katanya.

Dalam pengarahannya, ia berjanji kelulusan calon taruna dan taruni akan lebih banyak ditentukan oleh diri sendiri, bukan orang lain. “Karena itu, siapkan diri sebaik-baiknya dan percayalah pada kemampuan Anda sendiri,” katanya.

Pelaksanaan Pakta Integritas ini sejalan dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/294/2015 tanggal 10 Maret 2015. Dalam surat tersebut menekankan tentang peningkatan profesionalisme, objektivisme, dan akuntabilitas serta menghindari kolusi dan nepotisme dalam penyiapan prajurit TNI untuk menghasilkan SDM berkualitas.

Dalam telegram tersebut juga menekankan untuk menghindari, mencegah dan mengantisipasi serta melarang praktek kolusi dan nepotisme pada setiap tahap proses rekrutmen/penerimaan calon prajurit sukarela TNI, kemudian melakukan pengawasan secara ketat dan terus Q bed.ant menerus.Q

21 Siswa Surabaya Ikuti UN Susulan

Tinggalkan UN Sehari Demi Bertemu Ayah Terakhir Kali Tidak semua siswa kelas IX di Surabaya bisa bersantai setelah mengikuti Ujian Nasional (UN) utama jenjang SMP/ MTs. Karena beberapa diantaranya tetap harus serius mengikuti UN susulan lantaran ada bebera mata pelajaran yang belum diikuti saat UN utama lalu.

Sebanyak 21 siswa telah berkumpul di SMPN 19 Surabaya sejak pagi. Mereka terlihat tengah bersiap mengikuti hari pertama UN susulan, Senin (11/5) kemarin. Satu diantaranya ialah Arisah Aminah. Siswi asal SMPN 11 Surabaya ini tak pernah berhara akan absen pada hari pertama UN utama, Senin (4/5) lalu.

Apalagi yang menjadi sebab ketidakhadirannya adalah ditinggal pergi sang ayah untuk selama-lamanya.

“Hari itu sedang ada ujian mapel bahasa Indonesia. Tapi

Senin (4/5) dini hari itu, ayah terkena serangan jantung lalu meninggal,” tutur Arisah.

Hari itu sebenarnya dia tetap disuruh masuk oleh keluarga. Namun dia berpikir jika mengikuti UN hari pertama, maka dia tidak bisa melihat wajah ayahnya untuk yang terakhir kali. “Ayah dimakamkan hari itu juga.

Makanya saya memilih tidak ikut UN dulu demi melihat ayah,” tuturnya polos.

Meski baru kehilangan sosok ayah, siswi berjilbab ini tak kehilangan semangat mengikuti UN utama. Hal

itu dia tunjukkan dengan hanya libur sehari dan pada hari-hari berikutnya tetap mengikuti UN utama sampai akhir.

Pada situasi ini, sosok ibu disebutnya punya peranan paling penting sebagai pemberi semangat untuknya tetap mengikuti UN. “Saya terus didorong ibu untuk tetap ikut UN. Jadi absen hanya sehari saja meski sebenarnya bisa ikut UN susulan,” tandasnya.

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Surabaya Eko Prastyoningsih menuturkan, pelaksanaan UN susulan hari pertama seharusnya diikuti 21 siswa. Namun kemarin, hanya 17 siswa yang hadir.

Empat siswa tetap absen dalam UN susulan ini.

“Rata-rata yang ikut UN susulan ini karena sakit

UN susulan pertama ini berjalan lancar. Untuk empat siswa yang tidak hadir tersebut, Eko mengaku nama mereka hanya terdaftar secara nominative. Namun, faktualnya, mereka telah mutasi ke daerah lain.

“Biasanya itu mutasinya mepet dengan jadwal pelaksanaan UN utama. Sedangkan Daftar Nominatif Tetap (DNT) sudah dibuat,” ungkap Eko. Setelah ditelusuri di sekolah masing-masing, lanjut Eko, empat siswa ini diketahui telah mutasi. Administrasinya pun beres dan namanya kini telah di coret.

“Di daerah barunya mereka harus tetap ikut UN karena tam/bhirawa hasilnya akan dipakai untuk Arisah Aminah siswi asal SMPN 11 itu tengah serius mengikuti UN susulan di SMPN 19 Surabaya. melanjutkan ke jenjang waktu UN utama lalu. Tapi Arisah yang sangat dimakPerempuan berjilbab ini SMA/SMK dan sederajat,” ada juga alasan lain seperti lumi,” kata Eko. mengakui, penyelenggaraan ungkapnya.Q Q tam

SURABAYA

Selasa Legi 12 MEI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pengangguran Terbuka di Jatim Naik Pemprov, Bhirawa Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur sejak Februari 2014 sampai Februari 2015 mengalami peningkatan, yaitu dari 4,02 persen menjadi 4,31 persen. Diduga lapangan kerja yang tersedia belum dapat menampung tingginya angkatan kerja di Jawa Timur.

Bahkan jumlah penduduk yang bekerja menjadi berkurang. Sebab, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur berkurang sebanyak 25 ribu orang dalam kurun waktu setahun (Februari 2014 - Februari 2015).

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, penduduk yang bekerja juga berkurang sebanyak 85 ribu orang dibanding keadaan Februari tahun lalu yang kemungkinan sebagian menjadi pengangguran.

Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah penganggur di Jawa Timur menjadi bertambah sebanyak 60 ribu orang jika dibanding keadaan setahun sebelumnya. Bahkan jumlah penganggur memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan bagi penduduk Jawa Timur yang bekerja hingga Februari 2015 tidak mengalami perubahan. Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor In-

dustri Pengolahan, dan sektor Jasa Kemasyarakatan secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, jumlah penduduk yang bekerja meningkat terutama di Sektor Konstruksi sebanyak 221 ribu orang (18,12 persen), sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebanyak 73 ribu orang (17,32 persen) dan Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 119 ribu orang (4,19 persen).

Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah di sektor Pertanian, Perkebunan, kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebanyak 119 ribu orang (1,62 persen), pertambangan dan penggalian sebanyak 34 ribu orang (20,09 persen), sektor listrik, gas & air minum sebanyak 8 ribu orang (22,50 persen), sektor Industri Pengolahan sebanyak 64

RAGAM INFO

Penampungan Lansia Overload, Bangun Panti Werdha Baru Surabaya, Bhirawa Kebutuhan tempat penampungan bagi orang jompo di Surabaya semakin tiggi.

Panti Werdha milik Pemkot Surabaya di bilangan Rungkut saat ini sudah overload dan membutuhkan gedung baru. Untuk itu, tahun ini Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya sedang mengajukan untuk pembangunan gedung baru panti jompo.

Ditemui di ruangannya, Senin (11/5) kemarin, Kadinsos Surabaya Soepomo menyatakan, rumah untuk lansia yang dimiliki oleh Surabaya saat ini memang hanya satu. Namun, dengan perhatian Pemkot yang besar pada lansia, permintaan untuk bisa menghuni panti Werdha kian taun kian melonjak.

“Tapi kapasitas panti jompo kita saat ini memang hanya sedikit. yang ada itu hanya bisa ditempati 50 lansia saja,” tuturnya.

Karenanya, tahun ini pihaknya mengajukan agar Pemkot bisa membuat gedung baru. Sebab, belakangan ini Dinsos sudah sering menolak penghuni baru lantaran tidak adanya ruang dan tempat untuk menampung lansia Q geh tersebut.Q

BKKBN Lakukan Pendataan Keluarga Surabaya, Bhirawa Untuk mempercepat tercapainya program KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim mengadakan sensus pendataan keluarga. Sensus pendataan keluarga yang berjalan 20 hari, mulai 25 Mei sampai 12 Juni 2015 diharapkan dapat mendata keluarga di Jatim. ‘’Pendataan ini dilakukan setiap lima tahun sekali. Pendataan sebelumnya dilakukan tahun 2010 lalu,’’ ujar Kasubid Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perwakilan BKKBN Jatim Sukamto.

Menurutnya, pendataan dilakukan secara serentak di 38 kabupaten/kota.

Dalam pendataan ini, BKKBN ingin mendapatkan data tentang kependudukan, kepesertaan KB, dan beberapa lainnya.

Untuk melakukan sensus di lapangan, BKKBN akan menggandeng kader KB, PKK, dan karang taruna yang ada desa dan kelurahan yang tersebar di 38 kabupaten/ kota di Jatim.‘’Jadi kita tidak akan berjalan sendiri-sediri dan melibatkan banyak mitra dan stakeholder,’’ katanya.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Ir.Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com mengatakan, pendataan keluarga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pendataan yang berlangsung selama sebulan itu akan menghasilkan data demografi, kepesertaan KB serta data Q dna pembangunan keluarga.Q

ribu orang (2,24 persen), dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 89 ribu orang (12,85 persen).

Pekerja di sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, diduga karena banyak pekerja di sektor ini terutama disektor penggalian pasir pada bulan Februari 2014 beralih ke pekerjaan di sektor lain karena cuaca masim hujan, sehingga mereka mengurangi pekerjaan di sektor ini.

Sedang pekerja di sektor listrik, gas dan air minum diduga karena kenaikan harga dasar listrik dan gas, sehingga beralih pada pekerjaan yang bergerak disektor usaha persewaan dan jasa perusahaan. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan.

Dari enam kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya adalah dikategorikan sebagai pekerja pada pekerjaan informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka di Jawa Timur pada Februari 2015 ada sebanyak 7,26 juta orang (36,68 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 12,54

juta orang (63,32 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Pekerja sektor formal meningkat sebesar 445 ribu orang selama setahun terakhir, untuk pekerja di sektor informal berkurang sebesar 530 ribu orang.

Kenaikan terbesar terjadi pada pekerja dengan status sebagai buruh / karyawan dengan pertambahan sebanyak 352 ribu orang, demikian juga dengan pekerja yang berstatus berusaha dengan buruh tetap bertambah sebesar 93 ribu orang. Sehingga patut diduga bahwa beberapa pekerja di sektor informal sebagian sudah berpindah menjadi pekerja pada kegiatan formal.

Status pekerjaan utama dari orang yang bekerja di sektor informal antara lain berstatus sebagai berusaha sendiri sebesar 3,14 juta orang (15,88 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 3,51 juta orang (17,72 persen), pekerja bebas atau pekerja serabutan sebanyak 2,59 juta orang atau 13,09 persen. Jumlah pekerja tidak dibayar atau pekerrja keluarga mencapai 3,29 juta orang atau 16,63 persen dari jumlah penduduk yang bekerja.

Sementara Sementara, Kepala Disnakertransduk Jatim, Edi Purwinarto mengatakan,berbagai

uipaya menekan tingkat pengangguran terbatas yang ada terus dilakukan. Salah satunya program yang di gulirkan baik melalui bursa kerja, pemberangkatan TKI berkompetensi, maupun Transmigran terampil, TPP yang ada dapat terus di tekan.

Bursa kerja yang secara intens terus di gelar oleh Pemprov Jatim diakui oleh Edi dapat menekan tingkat pengangguran yang ada, terlebih dalam bursa kerja yang

di gelar para pencari kerja dapat bertemu langsung pemberi kerja, sehingga perusahaan dapat mengukur standard kompotensi seorang pekerja.

Selain itu Pemprov Jatim juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk pemagangan bagi siswa yang di berikan pelatihan melalui Balai Latihan kerja, dengan konsep itu maka perusahaan mempunyai tenaga Q rac terampil siap pakai.Q

Kepala UPT Metrologi Surabaya Terancam 20 Tahun Penjara Tipikor, Bhirawa Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Surabaya Hadi Witomo terancam hukuman 20 tahum penjara. Dia didakwa melakukan dugaan korupsi retribusi tera ulang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat menjabat sebagai UPT Meterologi Madiun pada 2009-2011 lalu.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adung di Pengadilan Tipikor, Senin (11/5), Jaksa mengatakan, terdakwa kelahiran 54 tahun lalu ini dijerat dengan dakwaan primer Pasal 2 dan dakwaan sukunder Pasal 3 Undang Undang nomor 31/1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terdakwa juga dijerat dakwaan primer kedua Pasal 12 e dan subsider kedua pasal 12 f, serta lebih subsider lagi Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Jaksa Adung dihadapan Ketua Majelis Hakim Tahsin, Senin (11/5).

Adung menjelaskan, tindakan terdakwa dilakukan ketika dirinya menjabat sebagai kepala UPT Metrologi Madiun. Tindakan terdakwa dianggap sebagai penyalagunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Diketahui, lanjut Adung, dalam proses tera ulang SPBU, terdakwa tidak bekerja sendiri.

Untuk melakukan tera ulang SPBU, terdakwa menunjuk CV Anugrah Madiun untuk pelaksanaan teknis di lapangan. “Pihak ketiga ini adalah ahli tera, dia merupakan pensiunan Pertamina,” ungkap Adung.

bed/bhirawa

Kepala UPT Metrologi Surabaya Hadi Witomo mendengarkan dakwaan JPU Adung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tera SPBU yang menjeratnya, Senin (11/5).

Adung mengaku, penunjukkan CV kepada terdakwa. Selama tahun nanyakan kepada terdakwa apakah Anugrah Madiun sebagai rekanan di 2009-2011, jumlah penarikan yang melakukan upaya eksepsi atau tilapangan ini tidak ada landasaran dilakukan CV Anugrah Madiun dan dak. Pengacara terdakwa, Kukuh hukumnya. Selain itu, dalam pediserahkan ke terdakwa mencapai Rp mengaku akan mengajukan eksepsi. laksanaannya, CV Anugrah Madiun 555.600.000. Selain itu, terdakwa “Kami akan mengajukan eksepsi juga bertugas untuk menarik uang juga diduga melakukan pemotongan yang mulia,” kata Kukuh Pramono. atau retribusi dari pihak SPBU. anggaran operasional untuk anak Tak hanya itu, Kukuh juga me“Penarikan disertai dengan kuibuahnya sebesar Rp 460.000.000. ngajukan data riwayat kesehatan tansi diantaranya untuk biaya reSeharusnya, uang tersebut dimaterdakwa Hadi Witomo guna petribusi, biaya harian dan biaya sukkan ke kas negara. Namun, oleh nanguhan penahanan. Hakim Tahsin transportasi. Secara prosedural, yang tersangka uang tersebut tidak dimengaku akan memikirkan pemberhak untuk melakukan penarikan massukkan dalam kas daerah, sehingga beritahuan ini. “Di Rutan kan ada adalah UPT Metrologi langsung, negara dalam mengalami kerugian Rp dokternya. Silahkan diperiksa di bukan pihak ketiga,” terang Adung.

555.600.000 dan Rp 460.000.000. dokter Rutan,” tandas Hakim Tahsin Uang penarikan dari CV Anugrah Usai pembacaan nota dakwaan, sembari mengetuk palu berakhirnya Madiun ini kemudian diberikan Ketua Majelis Hakim Tahsin mepersidangan.Q bed

Peredaran Narkoba Daerah Pelabuhan Tanjung Perak

Polisi Bekuk Pengedar Narkotika di Kalangan ABK Kapal Surabaya, Bhirawa Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (KP3) berhasil mengamankan seorang pengedar sabu di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak.

Pelaku bisa menjual narkotika jenis sabu ke pada Anak Buah Kapal (ABK) di Pelabuhan Tanjung Perak.

Penangkapan Yus Ismanto (34) warga Jl Moro Krembangan ini, berawal dari informasi ma-

syarakat. Petugas kemudian melakukan penelusuran, dan berhasil mengamankan tersangka di rumahnya.

Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan sebuah pistol rakitan jenis revolver dengan dua peluru tajam, sejumlah sajam, sabu seberat 5,3 gram, 1 butir pil ekstasi, timbangan elektrik, uang tunai Rp 4,6 juta, dan mobil rental.

Kapolrestabes Pelabuhan

Tanjung Perak AKBP Arnapi menjelaskan, tersangka awalnya merupakan bekerja sebagai pengumpul sisa minyak Crude Palm Oil (CPO). Dari pekerjaan ini, tersangka kemudian berkenalan dengan para ABK yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, hingga menawarkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi.

“Tersangka yang bekerja sebagai pengumpul minyak

CPO ini memanfaatkan pekerjaannya dan mendekati para ABK untuk menjual daganggannya (sabu, red),” terang Kapolrestabes Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi, Senin (11/5).

Dijelaskan Arnapi, tersangka Yus juga memanfaatkan kelelahan ABK sesudah berlayar.

Modus inilah yang digunakan Yus untuk menawarkan bantuan dengan mengantarkan para ABK

itu ke tempat hiburan di Surabaya. Berawal dari situ, Yus kemudian mulai menawarkan sabu yang dipunyainya. “Tersangka menyulap rumahnya sebagai tempat menghisap sabu,” jelasnya.

Setelah lancar dan banyak kenalan, Yus pun terus mendapat orderan sabu. Selain itu, Yus juga menjemput para ABK di Pelabuhan Tanjung Perak lalu memQ bed bawanya ke rumahnya.Q

Kanker Payudara Rengut 165 Nyawa Banyak masyarakat yang tidak tahu bahaya kanker payudara (Breast Cancer) . Padahal banyak korban meninggal akibat kanker payudara. Data yang diimpun Dinkes Jatim menyebutkan korban meninggal akibat kanker payudara mencapai 165 orang pada tahun lalu.

Pemeriksaan rutin dapat mencegah terjadinya kanker payudara.

dna/bhirawa

‘’Korban meninggal kanker payudara lebih sedikit daripada kanker serviks, di mana angkanya hanya 49 orang,’’ kata Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Harsono mengaku, dari jumlah kasus kanker payudara lebih banyak daripada kanker serviks. Untuk jumlah kasus kanker payudara 3.112 kasus, sedangkan kanker serviks 1754 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Harsono

mengatakan kanker payudara dulunya berkembang pesat terutama di negaranegara maju namun kini sudah banyak ditemui kasusnya di negara berkembang seperti Indonesia. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kanker turut menjadi faktor pendukung berkembangnya penyakit ini.

Dokter Rumah Sakit Onkologi Surabaya dr Wiwin mengaku saat ini dengan

perkembangan teknologi saat ini kanker bisa dideteksi dini. Kanker juga bisa dikatakan sebagai penyakit gaya hidup karena dapat dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat dan menjauhkan faktor risiko terkena kanker.

Wiwin mengungkapkan lebih dari 40 persen dari semua kanker dapat dicegah.

Bahkan beberapa jenis yang paling umum, seperti kanker payudara, kolerektal, dan leher rahim dapat disembuhkan jika terdeteksi dan dilakukan penanganan dini. kanker tidak harus menjadi genetik murni karena bisa dicegah apabila menghindari faktor risikonya seperti terpapar asap rokok, paparan sinar ultraviolet, dan berhu-

bungan seksual yang tidak sehat.

Menurutnya, kanker payudara rata-rata disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor usia, genetik, obat-obatan dan wanita yang tidak pernah menyusui anak. Sedangkan gejala yang ditimbulkan yakni merasakan ada benjolan aneh disekitar payudara atau bila salah satu payudara tampak lebih besar. Benjolan tersebut umumnya tidak menimbulkan rasa sakit, mulai dari ukuran kecil yang kemudian menjadi besar dan teraba seperti melekat pada kulit.

Beberapa kasus terjadi perubahan kulit payudara sekitar benjolan atau perubaQ dna han pada putingnya.Q

4

OPINI Sabda Raja, Bukan untuk Republik

Tajuk

Siaga Pelemahan Ekonomi PEREKONOMIAN Jawa Timur (dan nasional) melambat sepanjang kuartal pertama tahun 2015. Walau sudah biasa, namun pada tahun ini cukup terasa. Lebih lagi, jika ditambah inflasi (Januari – April) yang sudah mencapai 0,6% (terbesar akibat kenaikan harga BBM). Diperkirakan perekonomian masih tetap melambat, karena merosotnya harga minyak.

Sebelumnya, APBN 2015 mempreduksi harga minyak indonesia (ICP) sebesar US$ 105. Jauh meleset.

Kenyataannya kini hanya US$ 54,32 per-barel. Itupun sudah naik dibanding harga bulan Januari yang masih US$ 45,30. Secara ke-rupiah-an, kenaikan harga ICP juga lebih “membantu” karena nilai kurs dolar Amerika masih berkisar pada angka Rp 13 ribu-an. Sedangkan patokan APBN 2015, nilai dolar diperkirakan Rp 11.900,-. Terdapat kenaikan Rp 1.000,- per-dolar, sebagai tambahan harga hasil ekspor minyak.

Maka tidak bisa tidak, seluruh asumsi makro ekonomi dalam APBN harus diubah (tertuang dalam APBN Perubahan, P-APBN 2015). Pada P-APBN 2015, harga ICP diperkirakan bisa menjadi US$ 60,- per-barel. Dengan nilai dolar Amerika sebesar Rp 12.500,-. Namun penghasilan dari minyak masih akan tetap merosot, karena prediksi lifting minyak turun menjadi 825 ribu barel per-hari (sebelumnya 900 ribu barel). Lifting gas bumi juga turun 27 ribu barel,menjadi 1.221 ribu barel per-hari.

Asumsi ekonomi makro ini, tidak menggembirakan.

Daerah pun pasti terimbas. Misalnya, dana bagi hasil (ke daerah) akan menyusut. Terutama daerah-daerah penghasil minyak akan merasakan. Diantaranya, Jawa Timur beserta beberapa kabupaten (Bojonegoro, Gresik, Bangkalan, Sumenep dan Sampang. Terutama hasil dari participating interest (PI), sebagai mandatory UndangUndang Migas, juga akan merosot.

Saat ini, participating interest dinikmati oleh pemerintah propinsi serta beberapa pemerintah kabupaten (diantaranya Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Bangkalan). Pemerintahan Kabupaten yang telah menikmati participating interest menjadi kaya mendadak, dan APBD terdongkrak melejit. Beberapa permasalahan pembangunan bisa diselesaikan. Bahkan bisa “menabung” lebih besar dalam penyertaan modal pada perbankan BUMD. DPRD Jawa Timur telah menyepakati APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015. Angka yang disepakati sekitar Rp 23,720 trilyun, atau bertambah Rp 1,169 trilyun (sekitar 5,1%) dibanding usulan Gubernur.

Angka ini tergolong lumayan berani, karena naik sekitar 17,26% dibanding P-APBD 2014. Tetapi belum tergolong berani benar dibanding propinsi lain (DKI Jakarta dan Jawa Tengah).

Meski penghasilan dari minyak dan gas bumi merosot, bukan berarti perekonomian Jawa Timur harus dikendurkan. Toh, hanya beberapa daerah yang menghasilkan minyak dan gas. Bahkan penghasilan asli daerah (PAD) yang bersumber dari minyak (BBM), wajib selalu naik. Antaralain, PBB-KB (Pajak Bahan Bahan Kendaraan Bermotor). Penyebabnya, jumlah kendaraan bermotor (mobil maupun sepedamotor) terus bertambah sekitar 11% per-tahun.

Konsumsi BBM pasti bertambah besar. Lebih lagi, tiada lagi subsidi BBM. Sehingga penghasilan dari PBB-KB juga naik in-harent banyaknya konsumsi. PBB-KB ditarget sekitar Rp 1.100,- per-liter, dibagikan sebagai hak pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten serta kota. Penghasilan lain yang wajib tetap bertambah adalah DBHC (Dana Bagi Hasil Cukai). Diantaranya dari cukai rokok.

Begitu pula kinerja keuangan SKPD “penghasil” dan BUMD sebenarnya masih bisa digenjot. Terutama menggali pendapatan yang lebih besar, sehingga per-angka-an APBD bisa berimbang sebesar Rp 25 trilyun lebih dalam perubahan APBD 2015. Atau naik tipis 5,39%. Padahal daerah lain (Jawa Tengah) tahun ini APBD-nya akan naik 100%. Hal yang sama telah terjadi di Provinsi DKI Jakarta setahun lalu, APBD-nya naik 100%.

Sesungguhnya, Jawa Timur memiliki potensi PAD maupun non-PAD yang sangat besar. Kewajiban Pemprov (dan DPRD) menggalinya, untuk membiayai pembangunan infrastruktur. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Selidiki Penembakan Warga Wawonii KAPOLRI Jenderal Polisi Badrodin Haiti harus menyelidiki penembakan dan penganiayaan warga di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, yang diduga keras dilakukan aparat kepolisian. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan Kepolisian Resort Kota Kendari dan Satuan Brimob terhadap warga Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di pesisir Pulau Wawonii tersebut menewaskan 14 orang, termasuk para petani ibu saat menangani konflik agraria antara warga, umumnya petani, dan pihak swasta, yang melibatkan perusahaan tambang krom PT. Derawan Berjaya Mining (DBM).

Ada pun perseteruan warga dengan pihak perusahaan tambang krom PT DBM, yang merupakan bagian dari Grup Igawara Industrial Service and Trading PTE LTD, telah berlangsung sejak tahun 2008 dan belum ada penyelesaian hingga hampir pertengahan tahun 2015.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2010 Group DBM mendapatkan sedikitnya empat konsesi tambang Kromit di pulau Wowonii melalui SK No. 23, 24, 25 dan 26 yang keseluruhannya diterbitkan pada 5 Januari 2010 dengan total luas 5.686 hektar.

Pulau Wowonii tidak layak diprioritaskan menjadi lokasi pertambangan karena termasuk pulau kecil yang memiliki luas 867,58 kilometer persegi, sehingga kegiatan tambang akan berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

Presiden Joko Widodo diminta menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air dan menjadikannya prioritas utama, tulis Koalisi Nasional Untuk Rakyat Wawonii itu dalam pernyataan resminya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Legi, 12 MEI 2015

Sultan Merasionalisasi Sabda Raja menjadi Putri Mahkota di kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kelak pada Hadiningrat. saat Sultan HB X lengser, GKR Pambayun akan menerima tongkat estafet sebagai Ratu (HB XI). Estafet di pucuk kekuasaan adat keraton Yogya itu menandai untuk pertama kalinya Oleh : strak. Walau diambil dipimpin oleh seorang dari asal kata yang Yunus Supanto perempuan. Sepuluh HB sama, namun berbeda sebelumnya, seluruhnya makna. Buwana belaki-laki. rarti seluruh bumi.

(Dugaan) interest poliSedangkan Bawana lebih bermakna tik-nya, adalah berkait dengan jabateritorial (wilayah) kerja tertentu. tan Gubernur DIY (Daerah Istimewa Ini dapat dipahami, karena vested Yogyakarta). Beberapa pengamat poliinterest keraton Ngayogyakarta Hatik (pemerintahan daerah) “kelewat diningrat, dibatasi pada adat budaya genit.” Yakni, mencampur adukkan di keraton. hak domain adat keraton dengan UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Nama Gelar Kinerja Keistimewaan DIY. Di dalam UU, Pada tataran internasional, diamanatkan bahwa Gubernur DI perubahan gelar raja lazim diYogya adalah Sultan (Raja). lakukan. Misalnya, nama gelar Ironisnya, UU tentang DIY, bersiraja Arab Saudi, juga diubah pada fat diskriminatif. Di dalamnya diatur, tahun 1986. Semula, gelar Raja bahwa Gubernur DI Yogyakarta Arab Saudi adalah “Ashabul Jalaharus laki-laki. Ini bertentangan denlah” (pemegang kekuasaan). Sejak gan konstitusi. UUD pasal 28 ayat (3) kepemimpinan Raja Fahd (tahta menyatakan, “Setiap warga negara ke-5 dinasti Saud), menjadi “Khadaberhak memperoleh kesempatan yang mul haramain syarifain” (Penjaga sama dalam pemerintahan.” Padahal, Dua Kota Suci). Maksudnya, yang Sultan HB-10 tidak memiliki pewaris paling bertanggungjawab terhadap tahta (anak) laki-laki. Andai pura ketertiban dan kedamaian kota Paku Alaman, juga tidak memiliki Makkah dan Madinah. pewaris tahta laki-laki, apakah GuHal itu menandakan, penguasa bernur DI Yogya akan lowong?

Arab Saudi memilih kinerja sebagai Terkait suksesi pada pemerintah“pelayan Tuhan” dibanding aspek an daerah Yogyakarta, Sultan HB-10, politik. Padahal ibukota negara Saudi juga mengeluarkan Sabdatama (per(dan istana resmi Raja dan Sekreintah utama). Isinya, bahwa keraton tariat Negara) berada di kota Riyadh.

Mataram Yogyakarta dan pura Paku Perubahan nama gelar ke-raja-an ini Alaman, merupakan satu kesatuan juga menandai paradigma kinerja. tidak terpisahkan. Pihak luar tidak Jadi, kira-kira, senafas dengan vested perlu mencampuri “urusan dalam” interest HB-10. Meng-utamakan kinadat. Itu selaras dengan amanat erja menjaga ketertiban dan kedama(perlindungan) konstitusi. ian kerajaan dibanding politik.

Tetapi banyak pengamat memaKonflik trah Mataram hami Sabda Raja sebagai ber-altar Secara tekstual dalam UUD vested interest politik. Terutama dianpasal 18B ayat (2), dinyatakan, tara maklumatnya berisi pemberian “Negara mengakui dan menghornama gelar baru pada putri sulung mati kesatuan-kesatuan masyarakat Sultan HB-10. Dengan Sabda Raja hukum adat beserta hak-hak tradisitu, nama Pembayun, menjadi GKR ionalnya sepanjang masih hidup Mangkubumi Hamemayu Hayuning dan sesuai denganperkembangan Bawono Langgeng Ing Mataram. masyarakat dan prinsip Negara Enam frasa kata itu bukan sembarang Kesatuan Republik Indonesia, yang nama gelar adat, melainkan sebagai diatur dalam undang-undang.” pertanda suksesi.

Penggunaan frasa kata “menItu berarti, GKR Pembayun, resmi gakui dan menghormati,” merupak-

an apresiasi negara terhadap fungsi, status, dan (sekaligus) kesejarahan “negara adat.” Yakni, bahwa satuansatuan pemerintahan daerah tersebut bersifat mandiri (otonom). Itulah yang harus diwaspadai oleh penyelenggara pemerintahan, bahwa konstitusi menjamin kemandirian tata-kelola urusan internal adat.

“Negara adat,” boleh melaksanakan pemerintahan sesuai adat.

Pengakuan hak-hak tradisional adat, termasuk kekayaan (aset) adat, serta sistem kepemimpinan adat.

Terutama pada proses alih kekuasaan pada wilayah internal adat.

Misalnya, suksesi pucuk pimpinan serta Wali adat, sepenuhnya menjadi hak adat, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat. Sehingga negara dan penyelenggara pemerintahan berkewajiban menjaga keamanan, serta “toleransi” ber-pemerintahan.

Namun Sabda Raja, tidak mulus benar. Banyak kerabat keraton (termasuk adik kandung HB-10) tidak sepakat. Bahkan keraton sebelah (Surakarta, Kesultanan Mangkubumi) juga tak sepakat. Penyebab tidak sepakat-nya keraton Surakarta, adalah penyebutan kata “Mataram.”

Dengan frasa itu, berarti GKR Pembayun bukan hanya Putri Mahkota di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Melainkan juga Putri Mahkota di keraton lain yang dahulu ber-induk sejarah pada Mataram.

Padahal Mataram, telah terpecah menjadi empat keraton memiliki “struktur” pemimpin yang berbeda, Raja-nya juga berbeda. Sehingga personel calon pengganti raja, niscaya juga berbeda. Berdasarkan perjanjian Giyanti (13 Pebruari 1755), Mataram telah dipecah menjadi dua kelembagaan. Yakni, Kesultanan Ngayogyakarta, dan Kesultanan Mangkunegaran, di Surakarta.

Lalu pada tahun 1813, kesultanan Ngayogyakarta terpecah dua, melahirkan keraton Kasunanan Paku Alaman. Syukur, sejak tahun 1950 keduanya bergabung kembali menjadi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Itu yang mendasari pernyataan HB10 (dalam Sabdatama), bahwa kedua keraton merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Sama-sama anak dari HB-1. Siapa bakal menjadi Gubernur DIY, bukanlah interest utama.

dan 7 perlintasan liar. perlintasan sebidang.

Sehingga total di Jawa Dan perlintasan-perTimur pada tahun lintasan sebidang terse2014 ada 355 atau 24,2 but harus diperhatikan % perlintasan sebidan dirawat agar tidak dang yang dijaga oleh terjadi kecelakaan.

PJL, 1.068 atau 72, Karena seperti kita 9 % perlintasan sebiketahui bahwa pada dang tidak dijaga oleh setiap ada kecelakaan PJL, dan 42 atau 2,9 % yang melibatkan kereta Oleh : perlintasan sebidang apidengan kendaraan Priyambodo liar. Dan kondisi ini lain maka pihak kereta tentunya rawan terhapi yang selalu disalahadap kemacetan dan kan. Padahal undangterjadinya kecelakaan undang dan peraturan di lintasan sebidang tersebut. sudah mengaturnya bahwa khusus untuk kereta api perjalanannya Kecelakaan di Perlintasan Sebidang harus didahulukan.

Pada tahun 2012 jumlah kecelaJumlah perlintasan sebidang di kaan yang melibatkan kereta api wilayah Provinsi Jawa Timur mulai dengan kendaraan lain baik yang dari tahun 2009 sampai 2013 tidak terjadi di perlintasan sebidang maumengalami perubahan alias tetap. pun di jalur kereta api di wilayah Tetapi pada tahun 2014 mulai ada Provinsi Jawa Timur masih rendah, peningkatan atau penambahan yaitu 4 kejadian. 3 kejadian kecelajumlah perlintasan sebidang. Pada kaan terjadi di Daop VIII Surabaya tahun 2014 di wilayah Daop VIII dengan perincian 2 kejadian keSurabaya jumlah perlintasan sebicelakaan terjadi di jalur kereta api dang paling banyak yaitu 716 buah dan 1 kejadian terjadi perlintasan perlintasan sebidang. Sementara sebidang yang tidak di jaga, yaitu di jumlah perlintasan sebidang yang ada perlintasan sebidang Tenggulunan pada wilayah Daop IX Jember adalah Candi, Sidoarjo. Penyebabnya ada514 buah perlintasan sebidang dan lah sopir mobil Avanza menerobos Daop VII Madiun memiliki 235 buah perlintasan. Sementara 1 lagi kejaperlintasan sebidang. Di lintasan dian kecelakaan di Daop IX di jalur Daop VIII Surabaya setiap 0,47 km kereta api. Kemudian pada tahun ada perlintasan sebidang, di lintasan 2013 jumlah kejadian kecelakaan Daop VIIMadiun setiap 0,48 km ada antara kereta api dengan kendaraan perlintasan sebidang, dan di lintasan lain ada sebanyak 33 kecelakaan.

Daop IX Jember setiap 0,51 km ada Dengan rincian 10 kejadian kecelaperlintasan sebidang, jadi jarak antar kaan terjadi diperlintasan yang perlintasan sebidang diseluruh Jawa dijaga, 15 kecelakaan terjadi di Timur hampir sama atau kalau di perlintasan yang tidak dijaga, dan rata-rata setiap 0,48 km di perlintasan 8 kejadian kecelakaan terjadi di kereta api di wilayah Jawa Timur ada jalur kereta api. Penyebabnya masih perlintasan sebidangnya. sama, yakni pengendara kendaraan Dari lintasan-lintasan sebidang bermotor menerobos perlintasan dan seperti diuraikan di atas pada linkurang hati-hati. tasan Daop VII Madiun terdapat 63 Selanjutnya sepanjang tahun perlintasan sebidang yang dijaga 2014 kecelakaan antara kereta api dan 172 tidak dijaga. Di lintasan dengan kendaraan lain seolah tak Daop VIII Surabaya terdapat 184 berhenti, hanya pada tahun 2014 ini perlintasan sebidang dijaga, 497 agak berkurang jumlahnya. Kalau perlintasan sebidang tidak dijaga, pada tahun 2013 jumlah kejadian dan 35 perlintasan liar. Di lintasan kecelakaan ada 33 kejadian, untuk Daop IX Jember terdapat 108 lintahun 2014 menurun menjadi 30 tasan sebidang yang dijaga, 399 kejadian. Namun lokasi kejadian perlintasan sebidang tidak dijaga,

paling banyak tetap di perlitasan sebidang yang tidak dijaga. Dengan perincian sebagai berikut, 9 kejadian kecelakaan kereta api dengan kendaraan lain terjadi di perlintasan sebidang yang dijaga, 17 kejadian kecelakaan terjadi di perlintasan yang tidak dijaga, dan 4 kejadian kecelakaan terjadi di jalur kereta api.

Dan penyebabnya pun masih sama, yaitu karena pengendara kendaraan bermotor menerobos perlintasan dan kurang hati-hati.

Jadi secara umum di Jawa Timur pada tahun 2014 ada 33 kejadian kecelakaan kerata api dari total 67 kejadian kecelakaan kereta api yang terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Ini artinya 49,3 % kecelakaan kereta api di Jawa Timur terjadi di perlintasan sebidang yang tidak di jaga. Dan kebanyakan penyebabnya adalah karena pengendaraan kendaraan bermotor menerobos perlintasan kereta api.

Menyimak Sabda Raja yang dimaklumatkan oleh Sri Sultan HB (Hamengkubuwono-10), mestilah dilakukan secara tepat dimensional. Sebab, tidak mudah melaksanakan adat, sekaligus menjadi “figur publik nasional.”

Andai Sri Sultan HB X kukuh dengan adatnya, pastilah (Sabda-nya) hanya akan menjadi koleksi dokumentasi museum. Padahal dalam tataran sosial nasional, Sabda Raja diharapkan bisa memperkuat ke-Indonesia-an.

S

ebenarnya, Sabda Raja HB-10 tergolong inovatif.

Sebagai peretas jalan, agar keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak ketinggalan kekini-an. Juga inspirasi kejujuran situasional. Misalnya, tentang penghapusan nama gelar adat sebagai Senopati Ing-alaga Sayyidin Panatagama khalifatullah Ingkang Jumeneng....” Secara tekstual, gelar itu berarti “Panglima, Pemimpin Ketertiban, Penguasa yang Bertahta.” Frasa kata Sayyidin Panatagama Khalifatullah, dihapus.

Harus diakui, penggunaan kata “Sayyidin Panatagama” pada masa kini bisa diartikan sebagai mufti penata agama. Padahal Sri Sultan HB-10, bukanlah ulama (mufti agama). Begitu pula sebutan khalifatullah, sangat tidak tepat dengan situasi ke-kini-an. Khalifatullah, merupakan sebutan untuk rajaraja keturunan Mataram Islam.

Sedangkan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tidak dapat mengklaim sebagai Mataram Islam?

Nama raja keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, mulai saat ini adalah Sri Sultan Hamengku Bawono ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati-ingNgalaga Langgeng ing Bawana, Langgeng, Langgeng ing Tata Panatagama. Menurut sang pemilik nama (HB-10), nama gelar adat yang panjang itu bagai doa.

Dalam bahasa Indonesia, nama gelar itu berarti “Sri Sultan Hamengku Bawono tahta kesepuluh Cahaya Mataram, Pimpinan segala urusan di Wilayah kekuasaannya, Lestari, Tetap dalam Aturan Tata-tertib.”

Itu memang mirip doa. Pengharapan (doa) itu diantaranya melalui frasa kata “Suryaning.” Dalam paradigma sastra Jawa “suryaning” merupakan spirit dan pengharapan awal.

Begitu pula penggunaan kata “Bawana” lebih bersifat kinerja dibanding “Buwono” yang ab-

J

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Perlintasan Sebidang Kereta Api dan Jalan Raya

alur rel kereta api yang menghubungkan antar stasiun karena faktor geografis tidak bisa terhindar dari terjadinya persinggungan sebidang dengan jalan raya. Dan persinggungan atau pertemuan antar dua jalur tersebut disebut perlintasan sebidang (Permenhub No. 36 tahun 2011). Isu yang menonjol pada perlintasan sebidang adalah tingginya angka kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan dengan kereta api, terutama pada perlintasan yang tidak dijaga.

Karena karakteristik operasional kereta api yang tidak bisa berhenti secara mendadak ketika sedang berjalan, maka jalur jalan kereta api harus didahulukan dan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 114 UU tersebut, disebutkan bahwa pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, maka pengemudi kendaraan di jalam raya wajib :(1) berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/ atau ada isyarat lain; (2) mendahulukan kereta api; dan (3) memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Untuk menjaga keselamatan dan meminimalisir angka kecelakaan di perlintasan sebidang maka perlintasan sebidang perlu dilengkapi dengan :(1) pintu kereta api;(2)rambu lalu lintas; (3)markah jalan; (4)isyarat lampu, dan (5) isyarat suara. PT KAI sendiri mengharapkan agar perlintasan sebidang ditutup sepenuhnya demi keamanan lalu lintas dan pengoperasian kereta api. Namun wewenang tersebut berada pada pemerintah daerah dan dinas terkait.

Setiap 0,48 Km dan 72, 9 % Tidak Dijaga Data dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tahun 2014 menyebutkan bahwa panjang jalan rel kereta api di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 709, 175 km. Dari total panjang lintasan jalan rel kereta api tersebut tentunya ada puluhan bahkan ratusan

Solusi Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan lain yang terjadi diperlintasan sebidang, maka langkahlangkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah PT. KAI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pemerintah daerah setempat adalah sebagai berikut : (1) Perlu duduk bersama dan saling memahami peran dan tupoksi masing-masing instansi yang terkait dan tidak saling menyalahkan jika terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang. (2) Perlintasan sebidang perlu dilengkapi dengan pintu kereta api, rambu lalu lintas, markah jalan, isyarat lampu, dan isyarat suara dengan memanfaatkan dan mengarahkan dana Bansos untuk melengkapi pengadaan tersebut. (3) Memasukkan materi keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang pada setiap pertemuan warga, baik tingkat RT maupun RW. Peneliti Bidang Manajemen Transportasi alumni Rijks Universiteit Centrum Antwerpen Belgia dan L’Universite de Nantes Perancis.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 12 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kepala Inspektorat Diteror PNS Tersebar Lewat Broadcast BlackBerry Kab Mojokerto, Bhirawa Keberadaan Kepala Inspektorat Kab Mojokerto, Noerhono tengah mendapat sorotan berupa teror ancaman serius dari kalangan PNS dan pejabat di lingkup Pemkab Mojokerto. Teror muncul, diduga setelah Noerhono diancam seorang staf Bappeda berinisial Sa, belakangan teror terhadap inspektur Noerhono terus mengalir.

Terakhir teror terhadap mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) bermuatan mengusik posisi dan jabatan sebagai pemeriksa internal kepegawaian. Ancaman itu terungkap melalui pesan Broadcast BlackBerry Massanger (BBM) personal yang sudah menyebar luas dikalangan PNS dan pejabat.

Dalam isi broadcast, sang pengirim yang belum jelas identitas dan kedudukannya, mengajak kalangan PNS bersamasama menggelar demonstrasi ke Kantor Inspektorat, di Jl RA Basuni Desa/Kec Sooko. Pengirim juga meminta Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) untuk segera mengevaluasi kinerja Noerhono.

Dengan segera melengserkan dari jabatan Inspektur. ‘’Saya terima broadcast itu kemarin (Minggu) pagi. Isinya memang mengajak PNS unjuk rasa, lalu meminta bupati menonjobkan inspektur,’’ tutur seorang PNS di lingkungan Pemkab Mojokerto, Senin (11/5) kemarin.

PNS cukup senior ini menuturkan, broadcast yang diterimanya tak menyebutkan identitas pengirim atau mengatasnamakan gabungan/paguyuban PNS tertentu. Sang pengirim, katanya, sekadar mengajak PNS bersama-sama mensoroti kinerja inspektur. Selebihnya mengajak kalangan PNS melakukan gerakan secara massif.

Meminta Bupati menonjobkan

Noerhono. Isi broadcast itu bertuliskan: Mari bergandang tangan wahai PNS Kab Mojokerto. Bersama kita turunkan Nurhono dr jabatannya. Mari bersama-sama kita berunjuk rasa ke kantor inspektorat. Pak bupati tolong segera nonjobkan Nurhono. ‘’Itu seperti BBM berantai. Mungkin oknum pengirimnya kecewa atas kinerja Inspektorat. Pemeriksaanya seperti melampaui batas pembinaan dan kewenangan membina PNS,’’ ujarnya.

Selain ajakan PNS merapatkan barisan, belakangan juga terdengar rencana lain. Rencana ini seolah-olah mendesain gerakan baru. Didalamnya terlontar melibatkan antaroknum PNS. Sinyaleman ini dikuatkan setelah sama-sama memiliki penilai dan pandangan yang sama. Memandang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektur dalam menjalankan tugas pemeriksaan melebihi kewenangan. Gerakan baru ini disebut-sebut merencanakan klarifikasi atau permintaan tanggungjawab secara sembunyi-sembunyi.

‘’Malah ada yang ektrem, ada rencana penculikan. Waktu dan tempat sampai juru bicaranya sudah disiapkan. Tinggal gerakannya kapan dilakukan,’’ tandas sumber lain.

Dikonfirmasi soal ini, Susantoso, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabu Mojokerto mengaku sangat terkejut mendengar beredarnya broadcast BBM diterima PNS di lingkungan Pemkab.

Menurutnya ajakan menggelar unjukrasa dengan menuntut mundur Noerhono tak menunjukkan etika seorang pegawai. ‘’Saya belum dengar ajakan itu.

Namun kalau itu terjadi itu sama sekali tk menujukkan sikap sebagai PNS,’’ ujarnya dihubungi kemarin. Dia mengakui, memang, polemik atas ancaman seorang staf Bappeda berinisial Sa, kepada Noerhono sebelumnya, sempat membuat kondisi kurang baik dalam lingkungan PNS. Sehingga, agar hal ini tak barlarut-larut, pihaknya bersama tim berencana segera menyelesaikan. Setelah mendapat izin dari bupati MKP. ‘’Artinya kalau

benar nanti ada unjukrasa atau melakukan tindakan diluar disiplin, pihak-pihak tergabung dalam gelombang itu bisa dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin PNS,’’ terangnya.

Sanksi tegas, kata Susantoso, telah tertuang dalam aturan dan ketentuan, yakni PP Nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS. ‘’Untuk menyampaikan sesuatu (di lingkup PNS) ada mekanismenya. Tak semestinya melalui unjukrasa atau tindakan lain diluar etika,’’ paparnya.

Sementara itu, Noerhono menyatakan, beredarnya broadcast BBM belakangan disebarkan oleh oknum tertentu sempat terdengar.

Kendati, berdalih untuk menanggapi insiden seorang staf Bappeda, berinsial Sa, meluapkan emosi menggambil sebilah pisau dapur dari kantin Inspektorat.

Karena merasa terseret dan harus menjalani pemeriksaan dalam kasus tertentu. ‘’Saya memang dengar. Tetapi biarkan saja, itu hak mereka. Mereka itu kan ikutikutan saja,’’ lontarnya.

Dia membantah, selama men-

Puluhan Siswa SMKN 2 Kesurupan Massal

KELANA

Dapat Dana APBN, Desa Harus Hati-hati Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 353 desa di Kab Sidoarjo diingatkan agar tak senang dulu, dengan rencana pemerintah pusat yang akan mengalokasikan dana APBN pada Desa tahun 2015 ini. Sebab kalau penggunaannya tak sesuai aturan, bisa-bisa berakibat pada masalah hukum.

Menurut Kepala Bapeda Sidoarjo, Ir Sulaksono, akan banyak desa yang akan kesulitan dalam penggunaan dana pusat yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 itu. Sebab, jangankan mengunakan dana itu untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa yang masih dalam tahap perencanaannya saja, bisa jadi desa akan banyak yang mengalami kesulitan. ‘’Kadang bagi yang tak terbiasa akan mengalami kesulitan, walau masih dalam proses perencanaan saja,’’ terang Sulaksono, ditemui disela-sela Rakor Aparatur Perencanaan Pembangunan Desa, untuk Perencanan Pembangunan Infrastruktur Desa, Senin (11/5) kemarin, di Ruang Rapat lantai 3 Setda Sidoarjo.

Dengan Rakor yang diberikan, maka SDM di aparatur desa harus ditingkatkan dulu. Misalnya, dalam pengetahuan tata cara mengukur jalan di desa.

Dengan Rakor yang diberikan, diharapkan SDM aparatur desa wawasannya jadi lebih luas dalam merencanakan pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan dana Pusat ini.

Ditegaskannya, semuanya harus tertib, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Sebab nanti hasil pelaksanaan pembangunan desa ini akan diaudit Inspektorat. Bahkan bisa jadi, juga langsung oleh BPK, sebab dana yang dipakai adalah dana bantuan dari pusat. ‘’Saya harap dengan Rakor yang kita berikan pada aparatur desa ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pelaporan dana pusat ini, berjalan dengan baik lancar dan tertib, tak sampai keliru,’’ ujarnya.Q ali

Dewan Tuding Penanganan Gepeng Tak Maksimal Kota Mojokerto, Bhirawa Anggota DPRD Kota Mojokerto menuding razia dan penertiban Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang dilakukan Pemkot Mojokerto tak maksimal. Upaya penanganan Gepeng paskah penertiban dinilai wakil rakyat masih angin-anginan. ‘’Gepeng masih saja menjadi masalah serius bagi Kota Mojokerto, meskipun razia dan penertiban rutin digelar. Bisa demikian karena penanganan Gepeng sejauh ini hanya sebatas pendataan kemudian dilepaskan kembali,’’ tuding Ketua Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik, kemarin.

Penanganan Gepeng oleh Pemkot, ujar Juned, sapaan Junaedi Malik, dinilainya belum maksimal. Bahkan kesan yang muncul, sekedar menggugurkan kewajiban. ‘’Jangan terkesan angin-anginan. Setiap kali Satpol PP merazia lalu diserahkan ke Dinas Sosial, ujung-ujungnya dilepas begitu saja. Cara ini tak memberi efek jera dan tak memberikan pelajaran bagi mereka,’’ singgungnya.

Tak heran, tambah politisi PKB ini, jika dari tahun ke tahun jumlah Gepeng cenderung meningkat. Ternyata masih banyaknya Gepeng di Kota Mojokerto bukan karena pertumbuhan dan perkembangan Kota Mojokerto, namun peluang bagi mereka untuk bergerak masih leluasa.

Apabila masalah Gepeng tak ditangani secara serius, maka tak menutup kemungkinan bakal munculnya dampak sosial lain seperti kecemburuan sosial, kerawanan sosial, tindak kejahatan dan kesenjangan sosial. ‘’Kondisi melubernya Gepeng juga berisiko munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang bersikap anti sosial,’’ ingatnya.

Sebaiknya, kata Juned, tak hanya Satpol PP saja yang bergerak melakukan penyisiran Gepeng, namun juga harus melibatkan kepolisian setempat serta Dinas Sosial. ‘’Kalau hanya melakukan penertiban, tentu saja Satpol PP kuwalahan, yang harus dilakukan yakni operasi gabungan dengan target yang jelas,’’ ujarnya.Q kar

jalankan tugas, selama ini Inspektorat selalu mengendepakan mekanisme, sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sebelum melangkah pada tahap pemanggilan dan pemeriksaan PNS, Inspektorat sebelumnya telah mengantongi izin atau disposisi tertulis dari Bupati MKP. ‘’Artinya kalau ada menilai berbeda, menurut saya, itu nurveus berlebihan. Yang jelas tugas kami ini (Inspektorat) sebagai pembinaan,’’ paparnya.

Meski demikian, kondisi ini tak akan memengaruhi proses pemeriksaan tiga orang PNS Bappeda. Dalam temuan pemalsuan tanda tangan honor BOP bantuan stimulan swadaya tahun 2014 di Trawas dan Pacet senilai Rp142 juta. Tiga orang diperiksa Rahmat Arif Hidayat, PPTK kegiatan; Sunardi, anggota Timlak, dan Imam Choiri, eks Kabid Fisik Bappeda. ‘’Masalahnya tetap dilanjut, proses pemeriksaan jalan terus. Sebab ini terkait pembinaan dan disiplin. Kami yakin, tugas kami ini melindungi (PNS) bukan sebaliknya,’’ pungkasnya.Q kar

Baliho-baliho liar di Bundaran GOR Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Sidoarjo Dikepung Baliho Liar Sidoarjo, Bhirawa Baliho calon kepala daerah sudah mulai berterbaran sudah mengepung wilayah Sidoarjo, ternyata tak ada izin dari pemerintah. Aturannya sendiri juga belum ada, sehingga gambar-gambar besar yang terpasang di beberapa tempat itu merupakan baliho liar dan ilegal.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo, Achmad Zaini di Pendopo Senin (11/5) kemarin dengan tegas mengatakan, kalau gambar-gambar itu tak ada izinnya. UU yang mengatur soal itu juga belum ada. Kalau membicarakan soal kampanye atau Pilkada yang berhak menjawab KPU. ‘’Tetapi kalau soal baliho itu kami juga tidak bisa berbuat

banyak. Selama ini kami tak pernah mengeluarkan izin pemasangan baliho maupun banner, bagi perorangan yang maju Pilkada. Karena tak pernah mengeluarkan izin, otomatis baliho itu liar dan illegal. Kalau sudah ilegal, ya mestinya Satpol PP dan KPU harusnya bertindak menertibkan,” tegas Zaini.

Lebih mengherankan lagi, Achmad Zaini juga menguraikan, kalau biaya pembongkaran baliho itu tak ada, aturannya saja tak ada apalagi biaya pembongkaranya.

Biaya pembongkaran dibebankan pada pemasangnya.

Ternyata kondisi di lapangan masih banyak pemasang yang nakal, baliho atau reklame yang habis masanya, mereka tidak mau membongkarnya.

Sementara itu menanggapi permintaan BPPT, Ketua KPU Kab Sidoarjo, Zainal Abidin mengaku tak bisa berbuat banyak, apalagi sampai menertibkan baliho itu.

Kita tak berhak menertibkan baliho itu, karena masih ranah kewenangan Pemkab Sidoarjo. ‘’Kalau hanya sekedar koordinasi ya monggo,’’ jelas Zainal Abidin.

Pantauan di lapangan, baliho perorangan yang menyatakan diri siap maju di Pilkada Sidoarjo, sudah bermunculan di beberapa ruas jalan Sidoarjo. Bahkan di wilayah-wilayah pelosok Kec Jabon juga sudah bertebaran.

Yang cukup banyak terlihat diantaranya Utsman Ihsan, M Sholeh, Haidar serta Abdul Kholik.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan siswa SMKN 2 Kota Mojokerto di Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon mengalami kesurupan massal. Selama dua hari, puluhan siswa itu bergantian mengalami kesurupan hingga tak sadarkan diri. ‘’Kejadian kesurupan pertama terjadi pada Sabtu (9/ 5) malam. Waktu itu ada Persami, sekitar 30 yang kesurupan. Sedangkan pagi ini sekitar 25 siswa,’’ kata Nanang, warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut, Senin (11/5) kemarin.

Nanang menceritakan, kesurupan pertama terjadi saat para siswa mengikuti perkemahan (Persami, red) Sabtu Minggu. Sekitar pukul 22.00 WIB, sejumlah siswa kesurupan dan berteriak histeris serta meronta-ronta. Karena banyak yang kesurupan, pada Hari Minggu para siswa lantas dipulangkan. Sedangkan Senin (11/5) kemarin, usai upacara tiba-tiba sejumlah siswa kembali kesurupan.

Kepala SMKN 2, Harol Kristiyandoko menuturkan, jumlah siswa yang kesurupan pada Sabtu (9/5) malam hanya sekitar 10 anak. ’’Yang kesurupan Sabtu kemarin sekitar 10, tapi yang parah hanya empat,’’ ungkapnya.

Harol menuturkan, Persami kemarin merupakan kegiatan malam hari pertama di SMKN 2. ‘’Sebelumnya disini tak pernah ada kegiatan malam hari. Namanya anak-anak, ditengah kegiatan bisa jadi ada yang teriak-teriak. Apalagi pikirannya kosong, jadinya kaget hingga terjadi kesurupan,’’ ungkapnya. Sabtu malam itu juga, dia langsung datang ke sekolah. Sampai sini pukul 23.30 saya langsung menenangkan anak-anak sampai pukul 02.00,’’ jelasnya.

Nah, Senin kemarin saat upacara, tiba-tiba kembali ada sejumlah siswa yang kesurupan. ’’Mungkin karena mereka belum sarapan dan kecapekan. Kalau pagi ini hanya lima. Satu diantaranya adalah siswa yang kesurupan pada Sabtu malam. Tapi para guru sudah menanganinya,’’ ungkapnya.

Menurut Harol, warga sekitar bisa jadi menyimpulkan jumlah peserta yang kesurupan banyak lantaran teriakannya terdengar banyak. ’’Itu karena siswa yang tidak kesurupan juga teriak-teriak ketika melihat temannya kesurupan,’’ ungkapnya.

Akibat kesurupan masal itu, kemarin para guru fokus menangani para siswa yang kesurupan. Sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu. ’’Tapi setelah yang kesurupan sembuh, pembelajaran kembali normal. Saat ada yang kesurupan para guru memang fokus membantu menangani,’’ urainya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Sejumlah siswa menolong temannya yang kesurupan di SMKN2, Kota Mojokerto, Senin (11/5) kemarin.

Banyak Demo, Satpol PP Sidoarjo Dilatih Pusdik Gasum Polri Sebagai daerah terpadat penduduknya nomor dua di Jatim setelah, Kota Surabaya, tidak bisa dipungkiri dan dihindari, berbagai masalah banyak dihadapi Kab Sidoarjo. Maka Satpol PP di sebagai intitusi penegak Peraturan Daerah (Perda ), dituntut bisa menjembatani penyelesaian masalah tanpa harus menimbulkan masalah. ‘’Sehingga SDM Satpol PP Sidoarjo harus terus ditingkatkan, semakin banyak belajar tentu saja akan semakin banyak ilmu yang didapat, sehingga punya banyak ilmu dalam menjembatani penyelesain masalah yang dihadapi,’’ terang Drs Mulyawan SIP MM, Kasatpol PP Sidoarjo, Senin (11/5) kemarin.

Menurut Mulyawan, pihaknya telah mempercayakan peningkatan SDM Satpol PP Sidoarjo, kepada lembaga pendidikan Polri, yakni Pusat Pendidikan Tugas Umum (Pusdik Gasum ) Polri di Porong. Seperti pelatihan SDM untuk peningkatan petugas negoisator, Dalmas, Neuro Associative Conditioning System ( NAC) dan Inter Per-

sonal skill (IPS).

Menurut mantan Camat Prambon ini, pihaknya menggandeng pelatihan peningkatan Satpol PP Sidoarjo dengan lembaga pendidikan Polisi ini, karena tugas Satpol PP dan Polisi tak terlalu jauh beda. Misalnya, kalau Satpol PP dalam penegakan Perda, tapi tugas polisi penegakan hukum secara umum. ‘’Maka kami minta dibimbing terkait tugas, karena kedepan tingkat masalah yang dihadapi Satpol PP akan semakin komples dan banyak tantangan,’’ kata Mulyawan.

Seperti keberadaan petugas negoisator di Satpol PP. Kemampuan petugas ini sangat dibutuhkan sebagai negoisator, ketika menghadapi masalah.

ali kusyanto/bhirawa

Satpol PP Sidoarjo mengasah kemampuan SDM petugasnya dengan bimbingan dari Pusdik Gasum, Porong.

Ia harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, tanpa harus menimbulkan masalah baru. Sehingga tak sampai ada terjadi gejolak di masyarakat yang sedang demo.

Jumlah petugas negoisator yang dimiliki Satpol PP Sidoarjo selama ini, kata Mulyawan, ada 10 personil. Meski jumlahnya dianggap sudah cukup, tapi masalah kualitas

harus terus diasa. Sehingga mereka semakin mumpuni dalam menjembatani penyelesaian masalah.

Dalam peningkatan SDM Satpol PP Sidoarjo, kata Mulyawan, tak hanya pada petugas personil negoisator.

Petugas Satpol PP lain juga harus diasa kemampuannya.

Karena itu saat pelatihan peningkatan SDM dikirimkan

sebanyak 99 personil.

Karena pentingnya masalah peningkatan SDM bagi petugas Satpol PP Sidoarjo, maka kedepan menurutnya, akan melakukan MoU dengan pihak Pusdik Gasum ini. Misal pada petugas negoisator,Dalmas, Neuro Associative Conditioning system ( NAC) dan Inter Personal Skill (IPS). ‘’Draf MoU sudah dibuat dan akan dilakukan pada tahun ini juga, lebih cepat lebih baik,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Drs Herry Sitompul MH, Kapusdik Gasum, didampingi AKBP Edy Widodo, Kabag Gadik Pusdik Gasum Porong menyampaikan, pihaknya berbagi lmu agar petugas Satpol PP Sidoarjo dalam menangani masalah, apalagi berhadapan dengan massa bisa lebih mengedepankan rasa sosial dan humanisme, sehingga tak sam pai berlaku arogan. Sehingga dalam menangani masalah, tak malah membuat dan menimbulkan masalah baru. Seperti tak sampai memicu terjadinya konflik horisontal.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

HP Memicu Pasutri Ajukan Gugatan Cerai Lumajang, Bhirawa Alat komunikasi Hand Phone dengan segala fasilitas yang ditawarkan ternyata mampu menjadi awal perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. Terbukti di Pengadilan Agama Kab Lumajang sejak Januari hingga April 2015, sebanyak 1.251 pasutri mengajukan gugatan cerai, dengan penyebab yang beragam.

"Ada yang karena istrinya main hand phone (HP), soal nafkah, sampai karena hal sepele semisal cemburu. Di antara ribuan kasus gugatan perceraian itu, ada yang sudah diputus bercerai, ada yang masih dalam proses persidangan ataupun mediasi. Melalui proses mediasi, hakim PA bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak, istri dan suami," kata M Wiyanto, SH Wakil Panitera PA Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut M Wiyanto mengungkapkan tidak semua perkara perceraian diputus cerai, karena ada yang rukun kembali. ‘’Mediasi kesempatannya selama 40 hari untuk melakukan perdamaian.

Bahkan, hakim wajib berupaya melakukan perdamaian,’’ungkapnya serius.

Semuanya juga menyangkut pribadi dan bersifat privat.

Banyaknya perkara yang harus ditangani membuat pegawai PA kewalahan. "PA Kabupaten Lumajang sejauh ini kekurangan tenaga sehingga banyak yang rangkap jabatan," kata M Wiyanto Sementara itu, selama tahun 2014 sebanyak 4.040 perkara gugatan perceraian telah diproses di PA Lumajang.Q yat

Panwaslu Perpanjang Pendaftaran Panwascam Kab Kediri, Bhirawa Minim pendaftar sebagai anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten kediri perpanjang waktu pendaftaran di beberapa kecamatan. Perpenjangan ini recananya hanya berlansung dua hari.

Dari keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Kediri sedikitnya ada ada enam kecamatan yang hingga ditutupnya pendaftaran pada minggu kemarin , Keenam kecamatan yakni Banyakan, Kunjang, Kras, Papar, Puncu dan Ngancar.

"Perpanjangan ini dilakukan karena di enam kecamatan masih kurang personil, perpanjangan waktu pendaftaran yakni tanggal 11 dan 12 Mei, Perpanjangan itu dilakukan karena keenam kecamatan itu belum menemui jumlah yang ditentukan pendaftaran calon panwascam," kata Muji Harjito.

Muji juga menerangkan jika sampai perpanjangan belum juga terpenuhi kuota Panwascam, maka pihaknya tidak akan memperpanjang lagi dan akan melakukan pelantikan angota yang ada" Jika nanti dalam perpanjangan juga tidak terpenuhi kita akan lantik yang telah ada saja," tandasnya.

Kondisi ini berbeda pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kabupaten Kediri, KPUD telah resmi melantik 130 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kabupaten Kediri. Ratusan anggota PPK ini dilantik di area basemen SLG Kediri, senin pagi guna mempercepat kinerja PPK mengingat pemilihan bupati dilaksanakan 9 desember mendatang.Q van

Bupati Fathul Huda Maju Lagi, PNS Diintruksikan Netral Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H Fathul Huda, menjamin seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan jajaran pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Bupati Huda yang direncanakan akan kembali ikut dalam perebutan kursi orang nomor satu dui Bumi Wali Tuban juga dari awal sudah menyerukan agar aparatur negara harus netral serta tidak berpihak kepada salah satu calon, termasuk dirinya ketika Pilkada mendatang.

“Para PNS kan sudah jelas aturannya tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Sudah mulai dari awal saya sudah menghimbau dan menginstruksikan semua PNS untuk netral, tidak berpihak kepada salah satu calon,” kata H. Fathul Huda usai menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di gedung KSPKP Tuban, Senin (11/05).

Bupati yang juga menjabat sebagai salah satu ketua Tan-

fidz PWNU Jawa Timur ini menjelaskan, meski nanti dirinya maju lagi dalam Pilkada. Akan tetapi ia berharap tidak lantas membuat PNS di Tuban berpihak kepadanya.

“Harus netral, karena kalau saya jadi incumbent tidak mau ada cacat. Seumpama ya, seumpama menang pun menang yang harus bersih dan berkualitas,” terang mantan Ketua PC NU Tuban ini.

Terkait dengan PNS yang banyak menjadi PPK, Fathul Huda juga mengatakan kalau mereka harus membagi waktu.

Supaya dapat tetap bekerja dan fokus di penyelenggaraan Pemilu mendatang. “Menjadi PNS pun sudah netral, apalagi PNS yang juga menjadi anggota PPK harus lebih netral lagi,” terang Bupati Huda.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban menjamin Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang usai dilantik kemarin (11/05) akan bisa bertindak profesional. Pasalnya banyak kalangan yang menilai anggota PPK banyak diisi orang yang belum berpengalaman.

Setelah adanya aturan PPK tidak boleh dijabat orang yang sudah pernah menjabat posisi ini dua kali. Selain itu, PPK juga harus bekerja ekstra lantaran Pilkada Tuban semakin dekat, karena semula kalau Pilkada di Tuban semestinya dilakukan tahun 2016.

“Kalau kita lihat memang mayoritas wajah baru untuk anggota PPK kali ini, karena itu akan ada pembekalanpembekalan yang diadakan untuk mereka,” kata Ketua KPU Tuban, Kasmuri, usai pelantikan PPK di gedung KSPKP Tuban.

Kasmuri optimis, para wajah baru dan rata-rata masih berusia muda akan menjalankan fungsinya dengan baik.

Sambutan Bupati Tuban, H. Fathul Huda dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PPK se-Kabupaten Tuban di Gedung KSPKP kemarin. (11/5).

Kendati Pilkada kali ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Pembekalan yang dimaksud adalah pembekalan awal usai mereka dilantik.

Selain itu, akan diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkala sebelum Pil-

kada dilaksanakan. “Akan ada pembekalan, akan ada Bimtek sebelum Pilkada dilaksanakan, mereka muda, secara tenaga pasti lebih maksimal. Selain itu ini adalah bentuk regenerasi,” terang Ketua KPU Tuban ini.Q hud

EMCL Serahkan Bantuan Fasilitas Air Bersih dan Jamban Sehat Bojonegoro, Bhirawa Senin (11/5) kemarin, operator migas blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang beroperasi di wilayah Bojonegoro telah menyerahterimakan program penyediaan fasilitas air bersih dan jamban sehat berbasis pengelolaan masyarakat di Balai Desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Serah Terima Program oleh EMCL kepada Bupati Bojonegoro sebagai perwakilan masyarakat dan untuk selanjutnya program akan dikelola oleh masyarakat secara mandiri.

Fasilitas tersebut meliputi 26 menara air dengan jaringan pipa sepanjang lebih dari 56 km dan dimanfaatkan sebanyak lebih dari 5.070 sambungan rumah. “Program dilaksanakan sejak Juli 2014 sampai Mei 2015 yang bertempat di 5 desa yaitu Desa Mojodelik, Desa Katur, Desa Cengungklung, Desa Beged Kecamatan Gayam dan Desa Sukoharjo,Kecamatan Kalitidu,” ungkap Field Public and Goverment Affairs Manager EMCL, Rexy Mawardijaya.

Hasil program tahun 2014 di Desa Beged adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan 12 Sambungan Rumah yang difasilitasi oleh HIPPAM Tirto Miguno Desa Beged Kecamatan Gayam khususnya di Dusun Puthukan.

"Pembangunan fasilitas air bersih di Desa Kesamben dengan kedalaman 16 meter dengan debit 2,5 liter/detik dan memenuhi syarat uji kualitas air dengan parameter air bersih. Selain itu jaringan perpipaan utama SNI RRJ 2 sepanjang 800 meter,” jelasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan pemkab Bojonegoro Kepala Dinas ESDM Bojonegoro, Agus Supriyanto, Camat Gayam, Muspika Gayam, perwakilan EMCL dan wakil direktur LSM Spektra hadir dalam acara ini.

Disampaikan, pembangunan fasilitas jamban sehat berbasis masyarakat dilaksanakan di Desa Mojodelik, Desa Katur, Desa Cengungklung, dan Desa Sukoharjo dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. “Sejak tahun 2008, EMCL dan mitra Blok Cepu, PEPC dan BKS Blok Cepu bersama masyarakat telah membangun fasilitas air bersih di 21 desa di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Blora,” terangnya.

Dalam pelaksanaannya, EMCL bekerja sama dgn seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Tim Penggerak PKK desa, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, dan Dinas Pekerjaan Umum. Program ini merupakan wujud gotong royong yang didasari rasa saling percaya dalam mencari solusi ketersediaan air bersih dan kesehatan lingkungan.Q bas

Marakkan HAN 2015, Dipendik Gelar Lomba Kreativitas Anak dan Guru TK Tenaga Pendidik Diharap Kreatif dan Inovatif dalam Pembentukan Karakter Anak Untuk memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo melalui Bidang Dikdas (Pendidikan Dasar) menggelar lomba kreatifitas anak dan guru TK, kemarin.

Agenda yang rutin diadakan setiap setahun sekali itu dibuka Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Sukarnadi bersama Kasi TK/ SD H Suryadi. Acara berjalan meriah karena diikuti berbagai elemen anak didik TK bersama guru TK. Kabid Dikdas Dipendik Kabupaten Situbondo, Sukarnadi, mengatakan dengan lomba tersebut diharapkan tumbuh semangat kreatifitas anak dan tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Situbondo. Ini karena, lanjut Sukarnadi, pihaknya akan mengikuti tahapan selanjutnya pada lomba tingkat Provinsi Jatim, beberapa bulan mendatang.

Adapun sasaran dari kegiatan ini, kata Sukarnadi, para tenaga pendidik TK seKabupaten Situbondo yang diikuti 17 Kecamatan. “Masing-masing perwakilan Kecamatan mengirimkan lomba,” ujar Sukarnadi, dengan didampingi Kasi TK/SD Suryadi.

Untuk lomba tahun ini, sambung Sukarnadi, meliputi lomba gerobak dengan pola permainan mendorong gerobak sambil memegang

Selasa Legi 12 MEI 2015

tali pita dan batu dengan warna yang sama. Lalu ada lomba menyanyi dan bercerita (mendongeng).

Selanjutnya ada permainan lomba sepeda dan menggunting, menggambar serta permainan edukatif. “Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas pendidik TK agar dewasa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap anak TK,” terang Sukarnadi.

Mantan Kasi SMP itu menambahkan, selain itu kegiatan lomba juga untuk melatih kreatifitas dan inovasi pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan pertama di Kota Santri Situbondo. “Kegiatan ini juga penting bagi pendidik dalam melatih pembuatan alat peraga pemainan edukatif sehingga kedepan tidak selalu menggantungkan pada

sawawi/bhirawa

Peserta lomba kreativitas anak yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo di halaman sekolah SD-SMP Immanuel kemarin.

Provinsi Jatim dan Kabupaten Situbondo. Kami juga berharap agar pendidik TK bisa menciptakan APE yang berkaitan dengan kearifan lokal,” terangnya.

Menurut Sukarnadi, pendidikan sejak dini harus menerapkan karakter kepada anak. Ini sudah dibuktikan, lanjut dia, sejak dahulu dimana sudah diawali oleh pembentukan lembaga TK. Khusus untuk lomba gerobak, kata dia, berhasil

diraih Kecamatan Kapongan, lomba menyanyi diraih Kecamatan Asembagus, lomba bercerita diraih Kecamatan Kota, lomba bersepeda diraih Kecamatan Bungatan dan lomba menggunting diraih Kecamatan Kapongan. “Terakhir untuk lomba menggambar diraih perwakilan Kecamatan Panarukan dan lomba cipta APE diraih oleh Kecamatan Kota Situbondo,” pungkas Sukarnadi.Q awi

suprayitno/bhirawa

Bupati Fadeli usai membuka Pembinaan BPD gelombang pertama di Ruang Sabha Dyaksa.

Bina 251 BPD untuk Kawal ADD Lamongan, Bhirawa Sebanyak 251 Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dari 14 kecamatan di Lamongan menerima materi pembinaan dari Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Lamongan. Kegiatan gelombang pertama itu dibuka Bupati Fadeli di Ruang Sabha Dyaksa, Senin (11/5).

Dikatakan oleh Fadeli, BPD merupakan pengendali dan pengawas pembangunan di desa, agar pembangunan di desa berjalan sesuai yg direncanakan.

Berkenaan dengan UU desa, dia mendorong kepada seluruh perangkat desa termasuk BPD untuk memanfaatkan UU desa tersebut secara maksimal agar desa cepat maju dan sejahtera.

“Desa harus terus maju

dengan memperbaiki manajemen pemerintahan desa.

Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,“ pesan dia.

Pembinaan itu sendiri seperti disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Jarwito untuk memberikan bekal bagi BPD pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dengan harapan, bisa menjadi mitra sejajar bagi Kades dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebelumnya, Kades se Lamongan juga telah menerima materi diklat dan sosialisasi selama tujuh hari terkait pengelolaan keuangan desa.

BPD sendiri memiliki

peran sentral di pedesaan.

Karena BPD yang diisi perwakilan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ini juga memiliki fungsi pemerintahan.

Yakni untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kiner Kades.

Terkait implementasi UU tentang Desa ini, Pemkab Lamongan sudah menyiapkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 122 miliar dari APBD. Penerima terbanyak adalah Desa Sukorame/Sukorame sebesar Rp 450,57 juta dan terkecil Desa Sidobangun/Kedungpring sebesar Rp 205,75 juta.Q yit

Selasa Legi 12 MEI 2015

KILAS JATIM

Rekrutmen Panwascam, Kangayan Tak Ada Pendaftar Sumenep, Bhirawa Minat pendaftar untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan/ Kepulauan Kangayan minim, bahkan tidak ada pendaftar. Hingga saat ini, pendaftar Panwascam mencapai 150 orang dari 27 Kecamatan daratan dan kepulauan.

Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, Anwar Nuris mengatakan, pihaknya telah membuka pendaftaran Panwascam untuk pemilikan kepala daerah (Pilkada) sejak tanggal 05-11 Mei. "Hingga kemarin, pendaftar sudah mencapai 150 orang. Namun untuk kecamatan Kangayan belum ada pendaftar sama sekali," kata Anwar Nuris, Senin (11/5).

Nuris menerangkan, dari 27 kecamatan di Sumenep, hanya satu kecamatan di Kepulauan yang belum ada pendaftar, namun disisi lain satu kecamatan yakni Ganding sudah ada 15 pendaftar atau tertinggi dibanding kecamatan lain.

"Untuk kecamatan Ganding, pendaftar terbanyak yakni 15 orang," paparnya.

Ia memprediksi, jumlah pendaftar akan terus bertambah karena masih ada waktu hingga akhir penutupan. "Pasti jumlah pendaftar akan bertambah, karena masih ada waktu pendaftaran," jelasnya.

Panwas Kabupaten Sumenep membuka pendaftaran panwascam mulai tanggal 05-13 Mei 2015. Sedangkan bagi pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi akan mengikuti tes tulis tanggal 18 Mei," pungkasnya.Q sul

JAWA TIMUR

Jombang Kembali Raih WTP dari BPK Jombang, Bhirawa Untuk yang kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipimpin Bupati Nyono Suharli Wihandoko bersama Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Predikat WTP diserahkan secara langsung oleh Ketua BPK Muzakkir yang diterima oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Surabaya (Jumat, 8/5).

Opini WTP ini membuktikan bahwa Pemkab Jombang mampu mempertahankan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk yang kedua kalinya setelah di tahun sebelumnya (LKPD 2013) juga mendapatkan catatan opini WTP. Adapun parameter keberhasilan Pemkab Jombang dalam meraih status opini WTP antara lain, administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, sempurna dan bersih.

“Atas nama Pemkab Jombang mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, baik dari jajaran birokrasi, kalangan DPRD, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga social, tokoh masyarakat, tokoh agama atas peran serta, kerja sama,dan dukungannya terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Jombang,” kata Bupati Nyono Suharli usai acara penerimaan penghargaan WTP. Dijelaskan oleh Bupati Nyo-

no Suharli bahwa ditorehkannya predikat WTP dari BPK RI merupakan buah kerja keras dari semua jajaran aparatur.

Dari tingkat SKPD sampai tenaga teknis yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan stadarisasi akuntansi pemerintah. “Dan opini WTP dari BPK ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami dan seluruh instansi pemerintahan di kabupaten jombang untuk terus menyempurnakan laporan keuangan secra baik dan benar,” jelasnya.

Ke depan, Bupati Nyono Suharli berharap Pemkab Jombang kembali membawa predikat WTP dari BPK. Meskipun hal itu tidak mudah, menurutnya masih perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan upaya yang serius Saya yakin untuk Tahun 2016 predikat WTP akan kembali kita raih. Karena itu saya

Kekosongan Kepala BPMPD Hambat Pencairan Dana Desa Tulungagung, Bhirawa Belum adanya pejabat definitif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tulungagung dikhawatirkan akan menghambat pencairan dana desa. Padahal, dana tersebut bakal segera cair.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashut. “Kalau sampai tidak ada pejabat definitif Kepala BPMPD dikhawatirkan pencairan dana desa bisa terhambat. KPA (kuasa pengguna anggaran)-nya kan Kepala BPMPD,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut politisi asal PKB ini, seharusnya Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi tidak mengosongkan jabatan Kepala BPMPD. Dan jika pun kemudian jabatan tersebut di-plt (pelaksana tugas)kan juga tidak akan menyelesaikan masalah dalam pencairan dana desa. “Apa plt bisa sebagai KPA. Ini yang harus diperhatikan bupati. Jangan sampai dana desa pencairannya terhambat gara-gara tidak ada KPA,” paparnya.Q wed

romadlon/bhirawa

Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipimpin Bupati Nyono Suharli Wihandoko bersama Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). meminta kepada masing masing SKPD agar menigkatkan kinerjanya untuk memperta-

hankan predikat WTP di anggaran tahun tahun berikutnya,” pungkasnya.Q rur

Miliaran Anggaran Dispendukcapil Disorot

KPU Jember Lantik 155 Anggota PPK Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember resmi melantik sebanyak 155 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 31 kecamatan se Kabupaten Jember, Senin (11/5) di Aula PB Sudirman Pemkab Jember.

Dalam acara itu, Ketua KPU Jember, Ahmad Anis mengingatkan agar seluruh anggota PPK dapat menjaga indepensinya selama penyelanggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 ini. “Saya ingatkan, PPK itu bukan hanya sebagai pelaksana Pemilu saja, tetapi juga merupakan petugas demokrasi yang independent. Petugas yang harus menciptakan suasana Pemilu yang kondusif dan harmonis,” kata Anis.

Untuk bisa menjaga independensinya, lanjut Anis, anggota PPK harus berpedoman pada Undang – Undang dan peraturan yang berlaku. Sehingga, potensi konflik dapat diminimalisir. “Saya berharap, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 ini dapat berjalan dengan sebaik baiknya,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Sugiarto menyampaikan, kondisi politik di Jember saat ini masih tertib, aman dan kondusif. “Seperti yang tidak akan ada Pemilu di Jember ini.

Suasana damai dan kondusif ini saya harapkan dapat terus berlangsung sampai akhir pelaksanaan Pemilu nanti,” tegas Sugiarto.Q efi

7

hilmi husain/bhirawa

Puluhan jurigen-jurigen tempat air bersih saat mengantri air bersih di Desa Jeladri Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemkab Pasuruan menyiapkan anggaran sebesar Rp15-20 miliar untuk wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Pasuruan.

Pipanisasi Air Bersih Daerah Kekeringan Capai Rp 20 M Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan sudah ancang-ancang untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air bersih di daerah-daerah rawan kekeringan, meski musim kemarau di wilayahnya belum tiba. Bahkan, Pemkab Pasuruan sudah menyiapkan besaran anggaran untuk antisipasi itu sebesar Rp15-20 miliar.

Wakil Bupati (Wabub) Pasuruan, Riang Kulup Prayuda menyampaikan besaran dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan itu untuk penanganan secara permanen dengan membangunan infrastruktur pipapipa saluran air bersih.

“Dengan anggaran yang kami siapkan sebesar Rp15-20 miliar tentunya kekeringan secara permanen di beberapa kecamatan di bagian Timur Kabupaten Pasuruan sudah bebas dari kekurangan air bersih di tahun 2016 nanti,” tandas Riang Kulup Prayuda, Senin (11/5).

Diakuinya, Kabupaten Pasuruan di kelilingi sejumlah areal pegunungan, yakni Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, Pegunungan Arjuno-Welirang dan Pegunungan Penanggungan. Karena posisinya itu, Kabupaten

Pasuruan menjadi daerah cekungan dan memiliki kekayaan air yang melimpah.

Hanya saja, saat musim kemarau ternyata sebanyak sembilan kecamatan dan sebagian besar di antaranya berada di bagian Timur Pasuruan. Dengan demikian, potensi kekayaan air yang melimpah tersebut akan disebarkan di daerah-daerah yang rawan kekeringan.

“Jika melihat wilayah Kabupaten Pasuruan yang dikelilingi pengunungan dan wilayah ini kekurangan air bersih itu tak pantas. Padahal sumber-sumber air jumlahnya sangat banyak dan debitnya juga besar. Untuk pemenuhan itu, Pemkab Pasuruan berupaya memenuhinya dan APBD mampu untuk membiayainya,” terang Riang Kulup Prayuda.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib mengungkapkan pihaknya masih melakukan sebuah kajian.

Sedangkan pengerjaannya akan dilakukan pada 2016 nanti. “Tahun ini masih dilakukan sebuah kajian. Tahun 2016 mulai dikerjakan secara bertahap. Sebenarnya tahapan itu sudah dilakukan pada 2014 kemarin dengan pipanisasi untuk mengurangi kekeringan yang sangat besar,” jelas Misbah Zunib.Q hil

Sampang, Bhirawa Pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Sampang hingga 2015 masih belum rampung.

Hal ini juga menjadi keluhan beberapa kalangan dengan lamanya proses membuatan e-KTP. Padahal dari sisi anggaran di Dispendukcapil Sampang tahun 2014 cukup besar, yakni hingga miliaran rupiah, mulai dari APBD 2014 dan APBN-P 2014.

Moh Anwar, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Sampang, sangat terkejut dengan tingginya beberapa anggaran yang berada di Dispendukcapil Sampang, mestinya tingginya anggaran ini bisa mendukung kegitan perekaman e-KTP di Kabupaten Sampang lebih cepat.

“Berdasarkan kajian kami setidaknya di APBD 2014 saja ada beberapa postur anggaran yang mendukung kegiatan e-KTP yang nilainya mencapai milyaran, dengan rincia program penataan administrasi kependudukan 1.533.594.500, Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 290.870.000, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 305.042.000, dan Peningkatan pelayanan

publik di bidang pencatatan sipil . 637.680.000,” terangnya, Senin (11/5).

Masih dikatakan Anwar Bupati LIRA Sampang, bahkan belakangan kami mendapatkan informasi selain APBD 2014, ada dana APBN-P 2014 yang turun ke Dispendukcapil Sampang sebesar 1.8 milyar dengan rincian pengadaan tinta dan pengadaan blangko.

“Mestinya tingginya anggaran tersebut bisa mempercepat pelayanan pembuatan e-KTP di Kabupaten Sampang, sementara seperti diketahui dilapangan, pembuatan e-KTP di Kabupaten Sampang masih terfokus di kantor Kecamatan saja dengan tenggang waktu selesai sampai 20 hari, sementara di kantor Kelurahan dan Desa seKabupaten Sampang masih belum bisa melakukan perekaman e-KTP. Sementara Zuhri kepala Dispendukcapil Sampang, saat dikonfermasi terkait tingginya anggaran yang digelontorkan baik dari APBD dan APBN-P 2014, ia hanya bisa berkomentar bahwa semua kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai prosedur yang ada. Ia enggan menjelaskan secara detail terkait kegiatan tersebut.Q lis

nurkholis/bhirawa

Salah seorang pengendara melintas depan kantor Dispendukcapil Sampang.

Pelaksanaan UN SMP 2015 Lancar, Dewan Minta Dikda Tingkatkan Prestasi Berakhirnya pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di Kota Blitar pada tanggal 4 sampai 7 Mei kemarin yang berjalan dengan lancar, DPRD Kota Blitar meminta Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk lebih meningkatkan prestasi siswanya serta lebih siap lagi pada tahun mendatang.

hartono/bhirawa

Tampak Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar melalukan sidak pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP di beberapa Sekolah se-Kota Blitar.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Henry Pradipta Anwar, dimana hasil evaluasi Komisi I DPRD Kota Blitar pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) tingkat SMP/MTs di Kota Blitar bisa berjalan dengan lancar dan terkendali.

Sehingga pihaknya kedepan meminta Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk lebih menyiapkan kembali seluruh kebutuhan siswa. “Sehingga siswa yang akan mengikuti Unas kedepan akan lebih siap, baik secara fisik maupun akademik serta mentalnya,” kata Henry Pradipta Anwar.

Selain itu secara akademik, volume pelaksanaan persiapan

Unas seperti pelaksanaan tryout Unas sebelum harus benar-benar tepat dalam memilih soal yang standartnya sama dengan dengan kualitas soal Unas pada umunya dari tahun ketahun.

“Agar siswa yang mengerjakan soal sudah tidak canggung lagi, minimal sebelumnya sudah pernah mengenal soal yang akan dikerjakan. Apalagi pernah dibahas dan dikerjakan melalui pelaksanaan tryout yang dilaksanakan sebelumnya,” jelasnya.

Ditambahkan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Blitar, Maya Candrawati, dengan adanya metode pelaksanaan Unas secara online dan manual dengan menggunakan Lembar Jawab Komputer (LJK),

pihaknya meminta kepada Sekolah serta Pemkot Blitar kedepan untuk lebih menyiapkan kembali.

“Kendala pelaskanaan ujian online di Kota Blitar adalah minimnya peralatan seperti Komputer di masing-masing sekolah yang belum siap dan kurang jumlahnya. Untuk itu mulai saat ini kami berharap sekolah dan pemkot Blitar sudah mulai bersiap-siap untuk mengikuti Unas secara online pada tahun depan,” terang Maya Candrawati.

Di sisi lain, pihaknya melihat kemampuan siswa SMP/MTs yang saat ini sudah tidak lagi gaptek, dengan adanya ujian online bukan kendala bagi mereka. Hanya saja sekolah yang harus menyiapkan perangkatnya.

“Anak sekolah sekarang berbeda jauh dengan anak sekolah beberapa tahun yang lalu yang belum banyak mengenal teknologi seperti Komputer, Tablet, HP dan sejenisnya. Bahkan anak SD sudah banyak yang mengguna-

kan Tablet sebagai media informasi. Sehingga kami yakin pelaksanaan Unas online pada tahun depan bukan menjadi kendala bagi siswa tingkat SMP/ MTs,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, M Sidik, MAP, juga berharap pada tahun depan pelaksanaan Ujian Nasional Online bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar baik negeri maupun swasta untuk tingkat SMP/MTs. Sedangkan yang saat ini sudah melaksanakan Unas Online hanya tingkat SLTA saja, yakni hanya SMK Islam 1 Blitar saja.

Sementara untuk SMA/SMK/MA lainnya belum siap karena perangkatnya belum lengkap. “Kami berharap dengan adanya sistem Unas Online yang mulai berjalan tahun ini, pada tahun mendatang bisa diikuti semua sekolah yang ada di Kota Blitar dengan mempersiapkan perangkatnya,” kata M Sidik, MAP.Q htn*

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

12,928.00

SGD

9,793.74

9,694.79

EUR

14,546.61

14,400.50

JPY

10,867.18

10,756.30

GBP

19,743.70

19,539.38

Sumber: Bank Indonesia (5 MEI 2015)

RAGAM EKBIS

Pemkab Budi Daya Ikan untuk Obat Malang, Bhirawa Pemkab Malang, Jawa Timur, mulai membidik potensi ikan non-konsumsi, yakni ikan untuk bahan baku obat dan ikan hias untuk dibudidayakan karena selama ini masih belum tergarap secara optimal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang, M Nasri Abdul Wahid, Senin, mengakui potensi ikan non-konsumsi tersebut cukup bagus, namun belum tergarap maksimal, bahkan kelompok pembudidaya jenis ikan tersebut masih sangat minim.

“Kalau melihat luas wilayah Kabupaten Malang dan potensinya yang cukup bagus, jumlah kelompok pembudi daya ikan non-konsumsi ini masih sangat minim, yakni hanya sekitar 75 sampai 80 kelompok. Sedangkan kelompok pembudi daya ikan untuk konsumsi mencapai ratusan,” ujarnya, Senin (11/5). Apalagi, lanjutnya, kelompok pembudi daya ikan untuk obat lebih sedikit lagi, yakni hanya enam kelompok. Budi daya ikan untuk obat tersebut adalah jenis ikan gabus yang dijadikan bahan baku pembuatan albumin.

Hanya saja, katanya, meski nilai ekonomisnya cukup tinggi, budi daya ikan gabus tersebut sangat sulit. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu teknologi budi daya ikan tersebut.

Harapannya, dengan adanya bantuan teknologi budi daya yang baik, bisa memberikan solusi dan teknis budi daya ikan non-konsumsi, baik jenis ikan hias maupun ikan untuk bahan baku obat. Nasri mengemukakan nilai ekonomis ikan hias cukup tinggi dibanding ikan budi daya untuk konsumsi, seperti ikan nila, mujair atau lele. Bahkan, harga satu kilogram ikan lele sama dengan harga tiga ekor ikan cupang (salah satu jenis ikan hias) dan yang mulai dikembangkan saat ini adalah budi daya ikan koi.

Kabupaten Malang memiliki potensi budi daya seluas 563,98 hektare dan yang saat ini dimanfaatkan untuk kolam seluas 185,151 hektare. Karena lahannya masih sangat luas, memungkinkan warga untuk membudidayakan ikan hias maupun untuk ikan obat. “Selain ikan laut dan ikan budi daya untuk konsumsi yang potensinya juga cukup tinggi, kami ingin mengimbanginya dengan pengembangan dan budi daya ikan non-konsumsi, sehingga Kabupaten Malang menjadi penghasil ikan jenis konsumsi maupun non-konsumsi yang cukup potensial,” ujarnya. Potensi ikan laut di Kabupaten Malang mencapai 400 ribu ton per tahun, namun masih tergarap sekitar 12 persen dari potensi tersebut. Sedangkan potensi ikan budi daya untuk konsumsi, sperti lele, mujair dan nila rata-rata per tahun mencapai 16 ribu ton. Q sup

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3595 EZ, a/n Suhatija Ds. Olean rw 07/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 880/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3729 EF, a/n Suandi, a/n Kel. Dawuhan Parse rw 04/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 881/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2629 FD, a/n Sutrisno H. SPd, Ds. Silomukti rw 03/01, Kec. Mlandingan, Situbondo No. 882/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG5757ST, a/n.

Chinthia Yola Permatasari, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 883/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Mtr, AG6800QA, a/n. Iwan Setyo Putro, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 884/IMB/BI-II/2015

Selasa Legi, 12 MEI 2015

Distan Kejar Target 35% Produksi Kedelai Manfaatkan Lahan Hutan Pemprov, Bhirawa Dinas Pertanian (Distan) Jatim kini tengah menargetkan kenaikan produksi kedelai sebesar 35 persen.

Untuk mendongrak kenaikan produksi kedelai, direalisasikan melalui program Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir Wibowo Eko Putro MMT melalui Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Ir Ahmad Nurfalakhi mengatakan, produksi kedelai Jatim diproyeksikan meningkat sebesar dari 355.000 ton pada tahun lalu menjadi 480.000 ton pada tahun ini Dikatakannya, lahan hutan di Jatim bisa dimanfaatkan penanaman kedelai, meskipun tidak semua lahan bisa dimanfaatkan untuk pertanian. “Hanya hutan dengan pohon berusia di bawah tiga tahun yang bisa ditanami. Karena, tinggi pohon usia satu sampai tiga tahun belum terlalu menjulang, sehingga tanaman lain di bawahnya bisa terkena sinar matahari,” paparnya.

Dijelaskan Nurfalakhi, tahap awal ada sebanyak 18.000 hektare lahan hutan yang ditanami kedelai. Lahan tersebut tersebar di Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Madiun dan Ponorogo. Sedangkan, sekarang ini luas lahan kedelai yang ada sekitar 220.000-240.000 hektare.

Pemprov Jatim juga memberikan insentif bagi para petani hutan. Seperti kegiatan upaya khusus seluas 34.000 hektare dan bantuan lainnya seluas 54.520 hektare. Di dalamnya mencakup pemberian benih, pupuk hingga pestisida. Bantuan tersebut

Produksi kedelai Jatim diproyeksikan meningkat sebesar dari 355.000 ton pada tahun lalu menjadi 480.000 ton pada tahun ini.

langsung ke rekening kelompok sebesar Rp 1,8 juta per hektare. Untuk lahan hutan seluas 18.000 hektare juga termasuk yang menerima bantuan.

Disisi lain, ia mengatakan, penambahan produksi itu tidak berarti Jatim tidak impor kedelai. Berdasar data Badan Pusat Statistik, ratarata kebutuhan kedelai Jatim per tahun sekitar 420.000 ton. Sedangkan impor kedelai sekitar 65.000 ton.

Kedelai impor masih diperlukan karena ukurannya yang relatif lebih besar dibandingkan kedelai lokal.

Kedelai tersebut biasanya untuk memenuhi kebutuhan para perajin tempe, tahu dan industri pangan lain.

Guna mendorong petani hutan unutk lebih giat menanam kedelai, penentuan HPP juga menjadi faktor penting. Saat ini HPP kedelai kini masih dalam tahap usulan ada kenaikan sekitar 6 persen dari harga tahun lalu. Jika HPP kedelai tahun lalu tahun lalu sebesar RP 7.500 per kg, maka HPP baru nanti sebesar Rp 8.400 per kg.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring mengatakan, HPP kedelai baru diperkirakan akan dikeluarkan akhir Mei mendatang menyusul musim panen pada bulan Juni.

Kenaikan HPP dianggapnya pent-

ist

ing karena pemerintah prihatin dengan produksi kedelai yang masih melandai.

Menurutnya, kalaupun ada naik produksi kedelai saat ini tidak sampai menyentuh angka 1 juta ton.

Padahal kebutuhan kedelai setiap tahun mencapai 2,2 juta ton. Sehingga hampir separuh lebih kebutuhan kedelai dipenuhi dari kedelai impor.

Rendahnya minat petani untuk menanam kedelai diyakininya karena HPP yang rendah dan kalah dari HPP beras. Akibatnya, petani lebih suka menanam padi ketimbang kedelai. Harga kedelai di beberapa daerah misalnya begitu murah. Q rac

BI Jatim Jamin Harga Properti Masih Terjaga Surabaya,Bhirawa Sektor properti residensial di wilayah Surabaya dan sekitarnya masih menunjukkan kondisi yang stabil pada triwulan I2015. Dari sisi harga, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Pasar Primer pada triwulan berjalan masih tetap tumbuh namun dengan kecenderungan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 8,8% (yoy).

Sedangkan pertumbuhan IHPR Pasar Primer Surabaya dibandingkan triwulan sebelumnya masih lebih rendah dari tingkat nasional, yaitu hanya

1.1% (qtq) dibandingkan dengan 1.5% (qtq). Kondisi yang tidak terlalu jauh berbeda juga terlihat pada pasar residensial sekunder.

“Berdasarkan hasil survei, ditemukan adanya perlambatan yang relatif signifikan untuk perkembangan harga rumah sekunder,” kata Kepala Bank Indonesia Jatim Benny Siswamto ketika dijuampai di acara edukasi keuangan Syariah Senin (11/5) di Sahid hotel.

Penyumbang kenaikan tertinggi harga di pasar properti residensial primer Surabaya adalah rumah tipe besar (>70m2), diikuti oleh rumah tipe kecil (<36m2)

Sektor properti residensial di wilayah Surabaya dan sekitarnya masih menunjukkan kondisi yang stabil pada triwulan I-2015.

dan rumah tipe menengah (lebih dari 36m2 sampai dengan 70m2). Survei Harga Properti Residensial (SHPR) juga mencatat laju pertumbuhan tanah yang lebih cepat dibandingkan harga properti primer menjadi pendorong utama kenaikan harga properti primer.

“Selain itu, kenaikan harga bangungan, upah kerja dan bahan bakar minyak serta biaya perizinan juga mempunyai andil dalam mendorong harga properti di pasar primer,” kata Benny.

Dari sisi daya beli masyarakat, rasio harga rumah terhadap UMK menunjukkan tren melandai yang berarti daya beli masyarakat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) terhadap properti di Kota Surabaya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan dampak dari kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Untuk pasar properti residensial sekunder, properti dikategorikan menjadi tipe menengah (80 – 150 m2) dan menengah atas (>150 m2). Kecendrungan harga melambat pada tipe menengah atas lebih cepat dibandingkan tipe menengah. Kondisi perlambatan yang cepat juga terlihat pada Surabaya Pusat baik untuk tipe menengah maupun menengah atas. Q ma

Puspa Agro Sulap Sampah Jadi Belatung Surabaya, Bhirawa Permasalahan sampah di pasar induk Puspa Agro bakal bisa diatasi, karena PT Puspa Agro bekerjasama dengan tenaga ahli dari Swiss untuk menyulap sampah tersebut menjadi belatung yang bisa dimanfaatkan untuk pakan unggas.

Komisaris Utama PT Puspa Agro Erlangga Satriagung mejelaskan, sampah di Puspa Agro setiap harinya mencapai 6 kubik dan diharapkan pengolahan sampah itu bisa memberikan manfaat.

“Jika sudah jadi belatung Insya Allah akan memberi manfaat baru bahkan penghasilan dan bisa merekrut tenaga kerja baru sekaligus membantu mengurangi pengangguran,” kata Erlangga, Senin (11/5). Agar proyek itu bisa berjalan dengan baik, Puspa Agro sudah menyiapkan lahan seluas 3 HA, selain itu dilahan tersebut juga akan dibangun laboratorium untuk melihat mutu produk milik pedagang. Selain itu juga berfungsi untuk mendeteksi produk impor apakah layak konsumsi atau

mengandung zat yang berbahaya bagi konsumen. “Laboratorium itu bisa mendeteksi kandungan bahan kimia produk,” kata Erlangga didampingi Direktur Puspa Agro Abdullah Muchibuddin.

Sementara itu, koordinator program riset kementerian perekonomian Swiss Bart Verstappen mengatakan, kalau sampah yang ada di Puspa Agro bisa dikelolah dan sangat menguntungkan.

“Kami akan menyiapkan semua teknolgi untuk mengelolah sampah,” katanya. Q ma

suprayitno/bhirawa

Salah satu stan penjual akik di Lamongan Plaza sedang menata dagangannya.

Pameran Batu Akik HJL Laku Keras Lamongan, Bhirawa Demam akik hingga kini masih belum juga redam bahkan jenis batuannya semakin aneh dan memancing animo masyarakat untuk membelinya. Jika dulu akik hanya untuk perhiasan, sekarang mulai beredar kabar kalau bisa bermanfaat untuk kesehatan. Stan penjualan batu akik di lantai dasar Lamongan Plaza milik Verdi dari Bojonegoro terlihat dikerubuti pembeli.

Mereka terlihat membolak balik batuan hitam legam yang ditunjukkan Verdi.

Batu jenis Aswat Aceh itu menurut dia bisa menyerap alkohol dan racun. Dia kemudian membuktikannya dengan menaruh batu tersebut di wadah air yang diisi obat luka yang mengandung alkohol. Dalam beberapa saat, cairan obat luka itu habis diserap batu. “Batu ini juga dikenal sebagai Black Jade karena warnanya yang hitam. Jika dibuat cincin besar seperti ini, bisa meningkatkan kejantanan pria, “ kata Verdi sambil menunjukkan Batu Black Jade yang sudah berbentuk cincin besar seukuran pipa 1 dimm.

Untuk batu bahan jenis Black Jade ukuran kecil, dia menjualnya dengan harga Rp 50 ribu. Sedang jika sudah berbentuk cincin besar, banderol harganya melonjak menjadi ratusan ribu rupiah. Lantai dasar Lamongan Plaza itu nampaknya masih akan dipenuhi penghobby batu akik hingga masa penyelenggaraan pameran batu akik berakhir pada 17 Mei mendatang.

Ketika matahari semakin tinggi, pengunjung semakin banyak berlalu lalang.

Belasan stan penjual batu akik dalam rangka Hari jadi Lamongan (HJL) ke-446 itu memperdagangkan beragam jenis batuan akik. Mulai yang masih berbentuk batuan kasar, hingga yang sudah dipoles menjadi cincin atau kalung. Mulai yang seharga puluhan ribu, ratusan ribu, hingga yang jutaan rupiah.

Seperti cincin dari Batu Five Oval yang dijual hingga Rp 700 ribu. Sementara batuan bahan jenis Panca Warna Lavender dibanderol Rp 100 ribu perpotong, dan jenis Aragonit Putih dijual dengan harga Rp 500 ribu perpotong. Q yit

Terkendala Cuaca, Penanaman Tembakau Tertunda Musim tanam tembakau pada 2015 ini diprediksi mengalami penundaan terakibat musim hujan yang belum berakhir di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Biasanya tanam tembakau dimulai pada bulan Mei-Juni.

Namun, pada tahun ini diperkirakan dimulai pada awal Juni-Juli.

dok/bhirawa

Tembakau Jatim masih dalam posisi kualitas yang bagus, sebab banyak harapan dari gudang tembakau untuk bisa menampung produksi tembakau dengan kualitas yang bagus.

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Samsul Arifien MMA mengharapkan, tembakau Jatim masih dalam posisi kualitas yang bagus. “Sebab banyak harapan dari gudang tembakau untuk bisa menampung produksi tembakau dengan kualitas yang bagus,” katanya, Senin (11/5). Untuk lahan tembakau, lanjutnya, luasan lahan tembakau di Jatim masih bertahan. Jika di luar Jatim biasanya lahan tembakau sudah mengalami degradasi. “Semoga di Jatim tidak ada degradasi lahan. Untuk produksi tembakau masih 100 ribu ton,” katanya.

Dikatakannya, ada permasalahan di daerah dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga meng-

ingat ada beberapa komoditas tembakau mengalami penurunan harga. Misalkan saja tembakau Na Oost untuk degblad (bahan pembalut, red) itu harganya seharusnya Rp 80 ribu ternyata turun menjadi Rp 60 ribu, sedangkan oomblad (pembungkus, red) dan filler (sisi, red) 40 ribu turun 25 ribu.

“Karena memang kalau namanya gudang tembakau, maka yang selalu dilihat kualitas tembakau. Memang tahun lalu, kualitas tembakau agak terlalu bagus terganggu karena cuaca. Semoga tahun ini membaik. Namun secara umum, tembakau di Jatim tidak terlalu bagus dikarenakan cuaca, namun semua laku dan harga baik. Sebab

stok kurang banyak,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia, Budidoyo mengaku kalau produksi tembakau tahun ini terancam bakal alami penurunan. Tak optimalnya produksi karena faktor cuaca hujan yang masih terus berlangsung di hampir seluruh daerah.

Intensitas curah hujan diperkirakan bakal terus terjadi hingga Juni bakal mempengaruhi produksi tembakau karena penanaman dan panen hanya bisa maksimal dilakukan saat musim kemarau.

“Selama ini ada dua jenis tembakau yang memiliki periode tanam berbeda. Tembakau untuk jenis cerutu ditanam pada musim kemarau menghadapi musim penghujan, sedangkan tembakau untuk jenis rokok ditanam pada musim hujan menuju musim kemarau,” katanya.

Menurutnya, produksi tembakau sempat mengalami hambatan karena curah hujan tergolong tinggi. Curah hujan tinggi pada awal masa tanam, kata dia, menyebabkan produksi tembakau cenderung stagnan dari tahun sebelumnya sebesar 186.000 ton.”Ketika musim panen dan ternyata basah itu malapetaka buat kita. Kalau untuk pertumbuhan memasuki panen itu harus kering,” katanya.

Meski demikian, masa tanam tembakau musim penghujan tidak boleh terlalu basah. Adapun, panen tembakau selama 3-4 bulan itu paling baik dilakukan pada musim kemarau. Ia berharap musim penghujan tahun ini dan kemarau bisa merata sehingga ada kepastian tanam dan panen untuk tembakau. Dengan begitu, lanjutnya, produktivitas tembakau bisa meningkat sehingga mendorong produksi. Q rac

MALANG RAYA

Selasa Legi 12 MEI 2015

9

RS di Kepanjen Dibatasi Diarahkan ke Daerah Pinggiran Kab Malang, bhirawa Banyaknya Rumah Sakit (RS) yang beroperasi di Kota Kepanjen mulai menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Hal itu dimasukkan dalam Raperda Sistem Kesehatan Daerah yang sedang dilakukan uji publik di DPRD Kabupaten Malang, Senin kemarin (11/5).

Kadinkes dr Abdurrahman, mengatakan Kepanjen sudah banyak beroperasi RS, baik RSUD maupun RS Swasta.

Sementara di daerah pinggiran masih minim, sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat belum berjalan optimal.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,

Rencana Operasional RSUD Belum Pasti

Kabupaten Malang akan membuat regulasi agar RS bisa menyebar di seluruh wilayah.

“Dalam Raperda tersebut, kita usulkan opsi agar RS bisa didirikan di sejumlah wilayah, seperti Malang Barat, Malang Selatan dan Malang Timur yang masih minim fasilitas kesehatan,” tuturnya.

Selain mengatur persebaran RS, Dinkes juga akan melakukan peningkatan status Puskesmas menjadi RS Tipe D. Salah satu Puskesmas yang akan segera ditingkatkan yaitu Puskesmas Ngantang di wilayah Malang Barat.

“Peningkatan Puskesmas Ngantang sudah sangat mendesak karena pasien di wilayah Malang Barat saat ini kesulitan mendapat pelayanan kesehatan lanjutan. Untuk rujukan, pasien di wilayah Ngantang, Kasembon dan Pujon banyak yang harus dirujuk ke RS Syaiful Anwar Malang,” tegasnya.

Untuk meningkatkan status Puskesmas Ngantang, Dinkes membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 milyar untuk pembangunan fisik dan peralatan.

Selain itu juga membutuhkan tambahan tenaga medis, yaitu 4 dokter spesialis.

“Untuk menjadi RS Tipe D, harus dilengkapi dokter spesialis anak, bedah, dalam dan spesialis kandungan,” rinci dr Abdurrahman. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, Dinkes melalui Bupati Malang telah mengusulkan ke Kemenpan RBuntuk bisa melakukan rekrutmen dokter spesialis dan tenaga perawat. Sedangkan untuk RSUD Kepanjen yang masih Tipe C juga akan ditingkatkan ke tipe B. Selain Puskesmas Ngantang, secara bertahap Puskesmas Tumpang dan Dampit juga akan ditingkatkan menjadi RS Tipe D. sup

Kota Malang, Bhirawa Rencana operasional Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemkot Malang, yang akan dilakukan bertepatan dengan hari jadi Kota Malang tanggal 1 April 2015 lalu, kini mundur lagi sampai batas waktu yang belum pasti.

Direktur RSUD Kota Malang dr. Rohana, kepada Bhirawa, Senin (11/5) kemarin mengatakan jika sampai saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan kapan RSUD Kota Malang beroperasi.

Rohana yang baru diangkat menjadi direktur sebulan yang lalu itu, mengakui persiapan operational RSUD, masih menemukan banyak kendala, baik fasilitas maupun administrasinya.

Menurut Rohana, ada pembenahan di beberapa fasilitas, atap RSUD yang masih bocor, harus dibetulkan. Sebab kebocoran tersebut persis berada di atas Unit Gawat Darurat (UGD).

Pembenahan itu membutuhkan anggaran yang besar, dan pengerjaannya harus dilakukan dengan cara lelang. Pihaknya telah meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk

Polres Antisipasi Barang Bawaan Jamaah Umrah

KILAS AREMANIA

Tiga Orang Berebut Rekom DPP Gerindra Kab Malang, Bhirawa Hingga hari terakhir pengembalian formulir Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, pada Minggu (10/5) kemarin, telah terjaring tiga orang, dua orang bacabup dan satu orang bacawabup.

Sementara striker Arema Cronus Cristian Gonzales belum mendaftar hingga pukul 00.00 WIB. “Kesempatan Gonzales untuk menjadi calon orang nomor dua di Kabupaten Malang masih terbuka. Meski pendaftaran sudah ditutup, sebab keputusan itu kesemuanya dari DPP Partai Gerindra di Jakarta,” jelas Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang Awangga Wisnuwardana, Senin (11/5), kepada Bhirawa.

Menurut dia, dua orang yang mengembalikan formulir sebagai bacabup yakni H Subhan yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra kabupaten setempat dan juga saat masih sebagai wakil Bupati Malang, dan Zulham Mubarok salah satu tokoh pemuda asal Desa Pocokusumo, Kecamatan Pancokusumo, Kabupaten Malang. Sedangkan satu orang sebagai bacawabup yaitu Zia Ulhaq sebagai kader Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang.

“Dengan tiga orang yang sudah mengembalikan formulir tersebut, maka panitia penjaringan bacabup-bawacabup dari Partai Gerindra telah membuat berita acara, yang selanjutnya berita acara tersebut akan kita kirimkan ke DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Jadi DPC Partai Gerindra menunggu DPP siapa yang nantinya mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam Pemilukada Kabupaten Malang 2015,” kata Awangga. cyn

Pejabat Pemkot Malang Harus Ubah Mindset Malang, Bhirawa Perubahan pola pikir para pejabat di Pemkot Malang mutlak dilakukan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekkota Malang Cipto Wiyono, usai mengikuti pembukaan Bimbingan Tekni (Bimtek) reformasi birokrasi di Hotel Savana Senin (11/5) kemarin.

Menurut Cipto Wiyono, mindset birokrasi diera reformasi seperti sekarang ini, harus mencerminkan pejabat sebagai pelayan. Jadi kalau dulu pejabat itu, dilayani sekarang ini pejabat harus melayani rakyat.

“Reformasi birokrasi tidak hanya sekedar slogan, di Kota Malang sudah dilakukan, makanya mindset pejabat, mutlak wajib berubah. Dan pejabat sekarang harus melakukan banyak inovasi, agar institusi yang dipimpinnya lebih maju dan berkembang,”tuturnya.

Paradigma dalam budaya kerja, harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, kemudian disertai dengan target yang terukur. Tanpa adanya perencanaan kerja yang matang mustahil bisa menghasilkan pelayanan yang maksimal.

Pemkot Malang sendiri, lanjutnya selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para kepala SKPD, secara priodik, baik itu melalui system kinerja yang terukur, maupun dengan menggunakan metode lainya. Bahkan di awal tahun 2015 ini, seluruh pejabat dilingkungan Pemkot Malang telah diminta untuk mengikuti asessment. Dari proses tersebut hasilnya sangat positif, karena poin masing-masing pejabat dapat terbaca.

“Dari 30 lebih pejabat eselon II B, hanya ada empat orang yang berpeluang untuk menjadi pejabat eselon II A, selebihnya di kelompok pertama dan kedua. Bahkan ada yang direkomendasikan untuk diberhentikan, atau pensiun dini karena kemampuanya sudah tidak mungkin lagi dikembangkan,” mut jelasnya.

memproses semua yang terkait dengan pelelangan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penambahan ruangan khusus untuk kamar mayat. Disamping itu, lelang obat-obatan masih sedang berjalan, untuk melakukan operasional harus ada obat-obatan yang memadai. Tanpa itu sulit untuk dilakukan pasalnya terkait dengan pelayanan masyarkat. Tidak hanya itu, sebelum melakukan operasional, pihaknya juga ingin membuat Intalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) terlebih dahulu. IPAL menurut dia sangat penting, karena RSUD akan banyak sekali membuang limbah medis.

“Saya tidak akan berani mengoperasikan RSUD kalau tidak ada IPALnya, karena dulu di Dinas Kesehatan saya paling getol meminta kepada semua RS swasta untuk memiliki IPAL sebelum mereka operasi,”imbuhnnya. Limbah medis, menurut dia sangat berbahaya, makanya pengelaannya harus dilakuakn secara maksimal, sebelum dibuang di sungai. Karena limbah medis bisa berupa darah atau sisa obat. mut

anas bachtiar/bhirawa

Kasie Pidsus Kejari Batu, Jendra Firdaus, terlihat sedang memeriksa data di laptop yang ada di ruang kerjanya.

Kejari Temukan Bukti Korupsi Anggaran Roadshow Batu, Bhirawa Tim penyidik yang dikirimkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu ke Kota Balikpapan guna melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran kegiatan Roadshow Balikpapan atau Investment Exhibition Balikpapan telah kembali ke Kota Batu. Mereka menemukan bukti yang menunjukkan adanya perbedaan angka untuk anggaran yang digunakan untuk membiayai roadshow ini. Dengan bukti ini, dalam pekan ini Kejari akan segera menetapkan tersangka atas dugaan korupsi dari kegiatan roadshow yang dianggarkan Rp 3,7 miliar ini.

Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batu, Jendra Firdaus mengatakan ada 5

orang dari 5 vendor di Balikpapan yang didatangi oleh penyidik. Mereka adalah para rekanan yang diajak bekerja sama oleh pihak penyelenggara roadshow, dalam hal ini Pemkot Batu dan PHRI (Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia) Kota Batu, untuk penyelenggaran Investment Exhibition Balikpapan.

“Dari kelima saksi di Balikpapan ini semuanya adalah vendor di Balikpapan yang menerima uang atas penggunaan anggaran roadshow ini. Mereka semua bersikap kooperatif dan bisa menunjukkan bukti atas penyataan yang mereka buat,” ujar Jendra saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik dari para

vendor di Balikpapan, maka alat bukti yang menunjukkan adanya penyelewengan penggunaan anggaran roadshow yang dimiliki Kejari semakin kuat. Di antara alat bukti itu adalah kuitansi yang dimiliki vendor atas pembayaran yang dilakukan pihak penyelenggaran roadshow. Dan dari kuitansi tersebut, penyidik menemukan adanya perbedaan angka dengan pernyataan yang diberikan para saksi yang diperiksa di Kota Batu.

“Kita belum bisa menyampaikan berapa jumlah perbedaan angka dari hasil pemeriksaan saksi di Batu dengan hasil pemeriksaan saksi di Kota Balikpapan. Yang jelas angkanya mencapai ratusan juta Rupiah,” jelas Jendra. nas

Kab Malang, Bhirawa Kepolisian dari Jajaran Polres Malang terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Imigrasi Malang dan agen biro perjalanan wisata yang sering memberangkatkan wisata ke luar negeri dan ibadah umroh ke Tanah suci Makkah, Arab Saudi.

“Itu kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya barang bawaan dalam tas atau koper yang berisi bahan peledak. Seperti yang dilakukan oleh satu orang dari tiga orang warga Kabupaten Malang, yang ditangkap Polisi Brunei Darussalam, pada Kamis (2/5) saat transit di bandara setempat, sebelum melanjutkan perjalanan ke Madina,” kata Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto SIK, Senin (11/5), kepada Bhirawa.

Menurutnya, melalui koordinasi dengan pihak Imigrasi dan agen biro perjalanan wisata, diharapkan tidak lagi kecolongan seperti tiga orang warga Kabupaten Malang yakni Bibit Hariyanto yang juga Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Aqsoh Malang, warga Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan Pantes Sastro Prajitno dan Rustawi Tomo Kabul, warga Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Namun, ia menegaskan, dari ketiga orang yang diamankan pihak Kepolisian Brunei, hanya Rustawi Tomo Kabul, pria kelahiran 1 Januari 1952 asal Desa Jabung, yang kini ditahan di Brunei untuk menjalani proses pemeriksaan. Karena bahan peledak yang ditaruh dalam koper adalah milik Rustawi.

cahyono/bhirawa

Aris Haryanto SIK Sehingga dari 68 orang yang satu rombongan jamaah ibadah umroh dengan Rustawi, 67 orang diberangkatkan ke tanah suci Makkah termasuk Bibit Hariyanto dan Pantes Sastro Prajitno. Dengan ditetapkan Rustawi Tomo Kabul sebagai tersangka oleh Polisi Brunei Darussalam, masih dikatakan Kapolres, maka Polda Jawa Timur (Jatim) dan Polres Malang masih terus menelusuri perkara siapa sebenarnya Rustawi Tomo Kabul, warga Jabung tersebut. Sementara, penelusuran yang kita lakukan bersama Polda Jatim yaitu dengan cara mencari tahu siapa sebenarnya Rustawi.

“Kemungkinan dengan kelompok-kelompok radikalisme yang berafiliasi dengan jaringan teroris,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menambahkan, Polda Jatim hingga saat ini juga melakukan pendalaman tentang profil yang bersangkutan dan proses keberangkatan dia sampai bisa lolos membawa barang-barang yang diduga sebagai bahan peledak. Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda keterlibatan Rustawi dengan kelompok cyn Islam radikal.

Relokasi Pasar Blimbing Diharapkan Sebelum Puasa Malang, Bhirawa Pembangunan Pasar Blimbing Kota Malang, hingga saat ini masih belum ada titik terang. Pasalnya antara investor dan pedagang masih ada perbedaan pendapat terkait dengan site plan. Kendati demikian Sekretaris Kota (Sekkota) Malang, Cipto Wiyono mengharapkan Pasar Blimbing bisa relokasi di tempat penampungan sementara sebelum Bulan Puasa.

Menurut Cipto Wiyono, persoalan Pasar Blimbing sudah hampir kelar, karena itu yang harus disiapkan saat ini adalah relokasi pedagang.

Pemkot telah berupaya memenuhi keinginan para pedagang, baik terkait dengan tempat relokasi maupun persyaratan lainnya.

“Kita telah bekerja maksimal. Kepala Dinas Pasar Pak Wahyu Setianto, melakukan tugasnya sesuai de-

ngan kebijakan Pemkot Malang. Jadi kami optimis dalam waktu dekat semua persoalan sudah selesai,” tutur Cipto Wiyono Senin (11/5) kemarin.

Menurut pria asal Trenggalek itu, sistem kerja yang dilakukan Dinas Pasar tidak selalu formal, tetapi bekerja keras. Pembenahan site plan terus dikomunikasikan dengan investor dan pedagang.

“Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar kepada

investor maupun pedagang tidak harus dilakukan dengan cara formal yang paling penting adalah hasilnya maksimal,” tukas Cipto Wiyono.

Diuraikan dia, site plan yang diminta pedagang adalah terkait dengan kurangnya akses jalan, dilantai satu saat ini telah ditambah, dan jumlah pedagang juga didata lagi, sehinga tidak ada yang tercecer pada tempat yang baru nanti.

“Sudah mulai ada titik te-

mu, baik pihak pedagang maupun investor. Makanya kami optimis jika dalam Minggu ini, semua persoalan sudah kelar dan kita formalkan dalam sebuah keputusan,” tambahnya. Ditanya, mengapa Pemkot Malang kesanya mengalah dengan pedagang? Menurut Cipto Wiyono, bukan persoalan mengalah atau tidak tetapi demi kepentingan bersama harus dicari jalan keluar yang baik. mut

Pelajari Potensi Hortikultura, Ketua Wantimpres Blusukan ke Pasar Dalam rangka mendorong terwujudkan visi misi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, Ketua Wantimpres Prof Dr Sri Adiningsih mengunjungi sejumlah pasar di Surabaya dan Malang Raya. Selain itu, dia juga melakukan dialog dengan Walikota Batu Eddy Rumpoko, serta jajaran akademisi dan mahasiswa di Malang.

Sri Adiningsih melakukan kunjungannya di Malang Raya selama 3 hari untuk melihat dari dekat tentang pasar hortikultura dan buah, serta potensinya di Jawa Timur.

“Sebelum kami menyampaikan masukan kepada Presiden tentu kami harus menggali data lapangan, salah satu yang potensinya besar kan Kota Batu,” tutur Sri Adiningsih kepada bhirawa usai bertemu dengan Walikota Batu dan jajarannya, Senin (11/5). Selain itu, dia juga mengaku membutuhkan dialog dengan akademisi dan mahasiswa untuk menggali

pemikiran-pemikiran dan hasil kajian ilmiah dalam pengembangan tanaman hortikultura dan buah-buahan.

Lebih lanjut dikatakan, data lapangan dan data akademisi ini nanti akan dibuat menjadi sebuah rumusan untuk disampaikan ke Presiden Jokowi. Sehingga kebijakan yang akan dibuat pemerintah tepat dan langsung bisa diaplikasikan di lapangan.

Dikatakan, selain memetakan potensi pengembangan tanaman hortikultura dan buah lokal, maka salah satu yang harus diubah adalah pola pikir dan kebiasaan masya-

supriyanto/bhirawa

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof Dr Sri Adiningsih saat bertemu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. rakat. Selama ini masyarakat sudah terlalu buah dan sayur impor minded. Padahal kualitas produksi sayur mayur dan buah lokal sangat bagus, tak kalah dari yang impor.

“Di Kantor Watimpres se-

lalu tersedia buah-buahan lokal. Apalagi saya senang rujak. Tadi saya cari apel Batu, ternyata mahal ya,” tutur Sri Adiningsih.

Sementara itu Walikota Batu Eddy Rumpoko mengaku

berbahagia dan terhormat dengan kedatangan Ketua Watimpres. Diharapkan program pertanian organik yang digagas sejak 2 tahun lalu bisa mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Tadi kita paparkan tentang potensi tanaman hortikultura di Kota Batu, termasuk program pertanian organik yang kita kembangkan. Tentu harapan kita, pemerintah pusat bisa memberi support program dan anggaran,” kata Eddy Rumpoko.

Sebagai penghasil produk hortikultura, kota Batu mampu memenuhi kebutuhan pasar sayur mayur di seluruh pasar di Jatim, Kalimantan, Bali, Jateng hingga Jakarta. Namun dengan masuknya produk hortikultura dan buah impor, membuat petani sering merugi karena kalah bersaing. Hal inilah salah satu yang mendorong Pemkot Batu mengembangkan pertanian organik. sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Atlet Jambi Raih Perak di Kejuaraan Dunia Jambi, Bhirawa Atlet panahan Jambi yang kini bergabung dengan tim nasional berhasil meraih medali perak pada Kejuaraan Dunia di Shanghai, Tiongkok, kata Ketua Umum Pengprov Perpani Jambi, Ibnu Ziady.

"Prestasi membanggakan diukir M Hanif Wijaya, atlet panahan Jambi yang tampil di 'Word Cup Archery 2015' di Shanghai, Tiongkok yang sedang berlangsung," kata Ibnu Ziady di Jambi Senin.

Keberhasilan Hanif dalam merebut perak di kejuaran dunia tersebut, tentu tidak hanya telah mengaharumkan nama Indonesia, juga akan membuka peluang tim merah putih untuk bisa meraih medali emas SEA Games mendatang di Singapura pada tahun 2015.

"Dengan prestasi yang diraih Hanif pada kejuaraan dunia di Tiongkok itu, akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam tim nasional untuk tampil di SEA Games mendatang," kata Ibnu Ziady.

Ibnu juga menyebutkan dengan adanya prestasi ini diharapakan dapat menjadi motivasi bagai atlet panahan Jambi lainnya karena ke depan masih banyak kejuaraan panahan yang akan dilalui terutama ke babak prakualifikasi PON 2015 dan PON 2016.

"Kami berharap prestasi itu akan menjadi modal Jambi dan motivasi bagai atlet yang lain untuk bisa mempersiapkan diri menjelang Pra PON mendatang," tegas Ibnu Ziady.

Cabang panahan Jambi pada tahun ini akan mempersiapkan atletnya untuk menghadapi Pra PON dan satu diantaranya adalah atlet muda Hanif Wijaya dan beberapa pemanah muda lainnya.

Pengprov Perpani Jambi berharap Hanif Wijaya bisa menjadi motor tim panahan Jambi untuk bisa tampil maksimal di Pra-PON mendatang dengan bisa meraih prestasi dan meloloskan atlet Jambi menuju PON 2016 di Jawa Barat.

Q ant

Selasa Legi 12 MEI 2015

Manajemen Persela Lamongan Putus Kontrak Sementara Pemain Lamongan, Bhirawa Manajemen Persela Lamongan memutus sementara kontrak para pemainnya dan hanya memberikan gaji sampai April 2015, karena belum jelasnya keberlangsungan kompetisi Liga Indonesia.

“Putus kontrak sementara bagi pemain kami lakukan setelah terbitnya surat pemberhentian kompetisi dari PSSI, dan mereka hanya kami gaji sampai April 2015,” kata Humas Persela, Arif Backtiar, Senin.

Ia mengatakan, untuk keberlanjutan tim hingga kini masih menunggu kabar dari PSSI, dan belum bisa memberikan kepastian terkait kon-

menunggu kabar keberlanjutan kompetisi.

“Kami masih menunggu kabar lanjutan, dan akan ikuti setiap regulasi dan patuhi setiap keputusan yang dikeluarkan otoritas yang berwenang,” katanya.

Sebelumnya, Arif mengakui pemberhentian kompetisi telah merugikan semua tim dan pemain yang berlaga di Liga Indonesia.

Oleh karena itu, dia berharap adanya solusi dari PSSI atau pun Menpora terkait keberlanjutan kompetisi, sehingga kompetisi bisa digulirkan kembali.Q yit, ant

trak pemain ke depannya.

“Kita masih menunggu kabar terkait keberlanjutan kompetisi, dan manajemen telah meminta agar pemain untuk mengisi kekosongan waktu kompetisi dengan pulang kampung,” katanya.

Sementara, terkait dengan adanya Tim Transisi yang dibentuk Menpora, Manajemen Persela belum bisa berkomentar banyak, dan masih

ist

Manajemen Persela sementara memutus kontrak para pemainnya dan hanya memberikan gaji sampai April 2015.

PASI Ambon Gelar Lomba Lari 10 Km

Mitra Kukar Siapkan Pelatih Pengganti Scott Cooper Samarinda, Bhirawa Manajemen tim Mitra Kukar telah menyiapkan dan menggantongi calon pelatih sebagai pengganti Scott Cooper yang telah mengundurkan diri, meskipun kelanjutan kompetisi Indonesia Super League 2015 belum ada titik terang.

"Untuk pelatih sebenarnya kami sudah mempunyai calon, tapi belum ada pembicaraan serius, karena kompetisi juga belum jelas bergulir lagi atau tidak," kata Direktur Operasional Mitra Kukar Suwanto dihubungi di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.

Scott Cooper memilih mundur dari kursi kepelatihan Mitra Kukar pada awal Mei 2015 ini, saat komposisi QNB League baru menjalankan dua pertandingan.

Alasan mundurnya pelatih berkebangsaan Inggris itu karena jalannya kompetisi sepak bola di Indonesia yang tidak jelas dan puncaknya ketika PSSI mengeluarkan keputusan menghentikan kompetisi dengan alasan force majuere.

Menurut Suwanto, pendekatan dengan calon pelatih yang dilakukan manajemen Mitra Kukar hanya sebatas langkah antisipasi, sembari menunggu kepastian resmi baik dari pemerintah maupun PSSI terkait kelanjutan kompetisi.

Ia mengatakan, status para pemain saat ini hanya diliburkan sementara, belum ada keputusan resmi tim Mitra Kukar bakal dibubarkan.

"Kami masih melakukan konsolidasi dengan tim ISL lainnya, begitu juga dengan PSSI. Harapan kami, ada sinyal terang dari konflik yang ada saat ini," jelas Suwanto.

Menurut Suwanto, manajemen masih berharap kompetisi sepak bola Indonesia ini bisa bergulir kembali, karena hal tersebut juga diinginkan oleh mayoritas masyarakat pecinta bola di Indonesia.

Scott Cooper direkrut menjadi pelatih Mitra Kukar sejak 11 Desember 2014.

Di masa persiapan tim, Cooper sukses membawa tim berjuluk "Naga Mekes" menang tiga kali berturut-turut pada uji coba pramusim di Thailand. Q ant

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto didampingi Kadis Pendidikan Fathor Rakhman beserta ribuan peserta gerak jalan santai yang didominasi keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo di alun-alun Kota kemarin.

Ribuan Peserta Ramaikan Jalan Sehat Hardiknas 2015 Situbondo, Bhirawa Ribuan jajaran karyawan, siswa serta keluarga besar Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo, ikut meramaikan kegiatan jalan sehat, kemarin. Acara untuk memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2015 itu rutin diadakan setiap setahun sekali dengan berbagai aneka lomba kegiatan olahraga. Diantaranya yang paling meriah adalah lomba olahraga jalan sehat.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman, kegiatan jalan sehat melewati rute depan pendopo, berlanjut ke Jalan Diponegoro, Jalan Irian Jaya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Akhmad Jakfar dan kembali ke alun-alun Situbondo.

“Sedikitnya ribuan karyawan, siswa dan keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo ikut memeriahkan lomba jalan sehat. Kami patut berbangga hati karena pelaksanaan

kegiatan jalan sehat sangat meriah,” tutur Fathor Rakhman, yang diamini Ketua panitia H Samsul Arifin kemarin.

Selain mengadakan lomba olahraga jalan santai, kata Fathor, pihaknya juga menggelar lomba peningkatan mutu pendidikan berupa lomba kreatifitas anak; lomba desain, lomba prestasi yang diikuti ratusan siswa.

“Tahun ini peringatan Hardiknas lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Terbukti dari hadiah yang disediakan panitia lebih bervariasi. Unuk door price saja lebih dari 160 an. Sedangkan untuk hadiah utama berupa satu unit motor,” ujar mantan Kadisparbudpora itu.

Sementara itu Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto dalam arahannya mengatakan pada peringatan Hardiknas tahun 2015 ini harus menekankan pada pembangunan peningkatan budaya kerja aparatur yang lebih bagus di masa mendatang. “Peringatan Hardiknas tahun 2015 ini, kami meminta

agar seluruh elemen dunia pendidikan harus terus meningkatkan kualitasnya. Selain itu harus berintegritas, profesionalisme, inovatif dan punya tanggung jawab serta keteladanan bagi anak didiknya,” tegas orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu kemarin.

Di momen yang baik ini, sambung Bupati, jajaran Dinas Pendidikan harus memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang baik kepada masyarakat Kabupaten Situbondo. Dengan prinsip dan keteguhan satu hati serta niat yang baik, urai Bupati Dadang, Dipendik Kabupaten Situbondo diharapkan dapat menyongsong peringatan Hardiknas dengan kebersamaan dan kekompakan.

“Kami optimis, komitmen itu akan terlaksana dengan baik.

Tentunya harus dilayani dengan keteguhan dan kedisiplinan kinerja dijajaran Dipendik.

Kami mengucapkan selamat Hardiknas tahun 2015,” pungkas Bupati Dadang. Q awi

David Agung Gagal Sumbang Angka Turnamen ISSF

David Agung Susanto Palembang, Bhirawa Petenis David Agung Susanto gagal menyumbangkan angka bagi Tim Indonesia pada semifinal beregu putra Turnamen Tenis ISSF 2015 setelah dikalahkan wakil Suriah Amer Naow 6-1, 6-6 (8) di Stadion Tenis Jakabaring Palembang, Senin.

David yang menjadi tunggal kedua tim tuan rumah gagal mengekor keberhasilan rekannya, Aditya

Harry Sasongko, yang sebelumnya mempecundangi tunggal pertama Suriah Makzoume Yacoub 2-0 (6-0, 6-0).

Sejak awal set pertama, David kesulitan mengembangkan permainan lantaran lawan memiliki keunggulan dalam kekuatan pukulan sehingga mampu bertahan di atas lima kali pukulan.

Kondisi ini, menyulitkan David karena ia juga mengandalkan ke-

kuatan pukulan sehingga kemampuannya itu diuji dalam turnamen negara-negara Islam ini.

Pada set pertama, David yang menyandang peringkat 1.058 ini harus mengakui keunggulan lawan setelah dipukul telak 1-6 akibat tertekan sepanjang pertandingan.

Memasuki set kedua, David berupaya bangkit dengan mengajak lawan bermain reli sehingga terjadi kejar mengejar angka perebutan game. Strategi baru David ini cukup manjur pada perebutan game ke-12 yang berhasil mencetak triplebreak sehingga pertandingan berakhir tiebreak.

Namun, kesempatan kedua ini harus terbuang percuma karena di masa tiebreak ini, David banyak melakukan kesalahan sendiri.

Meski ia sempat mengejar ketinggalan skor menjadi 7-7, tapi keandalan lawan dalam memainkan tempo berhasil menutup perlawanan David dengan skor 10-8.

Sudah Diprediksi Kegagalan David ini cukup mengejutkan karena petenis yang diproyeksikan ke SEA Games Singapura pada Juni mendatang menyandang peringkat 1.058 International Tennis Federa-

tion (ITF), sementara lawan tidak masuk dalam peringkat dunia.

Meski mengejutkan, tak demikian bagi Pelatih Timnas Indonesia Roy Therik.

Ia mengatakan sejak awal telah memprediksi hasil ini mengingat David jika bermain beregu tidak sebaik ketika bermain perorangan.

"Malahan di nomor beregu ini, saya merancang hasil akhir 2-1 (sistem pertandingan best of three), yang artinya harus menurunkan pasangan ganda yakni Christopher Rungkat dan Sunu Wahyu untuk menutup perlawanan Suriah. Meski demikian, sebagai pelatih saya harus menekan David untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya," kata dia.

Ia mengamati, lawan yang dihadapi David kali ini terbilang tangguh karena cerdas dalam menempatkan bola serta memiliki kekuatan pukulan.

"Beberapa kali bola yang dikirimkan David masuk dalam jangkauannya, tapi di sisi lain David juga sebenarnya tampil cukup bagus karena mencetak empat hingga lima kali groundstroke pada set kedua," kata dia.Q ant

Ambon, Bhirawa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) kota Ambon akan menggelar lomba lari 10 kilo meter "Mangente Ambon" pada Juli 2015.

"Lomba lari akan dibagi menjadi 10 km untuk umum dan lima km untuk pelajar dan mahasiswa. Pelaksanaan lomba telah tertuang dalam rencana kerja PASI Kota Ambon tahun 2015," kata Ketua PASI kota Ambon. Anthony Gustaf Latuheru, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan, lomba lari 10 KM merupakan upaya pembinaan dan pengembangan atlet cabang aletik di Ambon, serta mempersiapkan atlet menghadapi pra PON tahun 2015 dan PON di tahun 2016 di Kota Bandung.

Program kerja yang dihasilkan dalam rapat tahunan yakni mempersiapkan atlet menghadapi sejumlah event besar tingkat nasional Pra PON dan PON tahun 2016.

"Atlet Maluku dinilai sangat berprestasi di bidang atletik, sehingga kami perlu mempersiapkan para atlet mengikuti lomba tingkat nasional, dengan menggelar lomba lari 10 dan lima km," katanya.

Menurut Anthony, cabang oleh raga atletik merupakan salah satu cabang yang diandalkan di Maluku untuk

mendulang medali pada sejumlah event daerah, nasional maupun internasional.

Hampir seluruh atlet cabang atletik Maluku berasal dari Kota Ambon, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan melalui lomba di daerah.

"Lomba lari lima km hanya diperuntuhkan khusus untuk mencari bakat baru kita, sehingga fokus kita adalah untuk para pelajar dan mahasiswa, karena selama ini PASI Kota Ambon memang sempat mati suri, sehingga kita perlu mencari bakat lari yang baru untuk memperkuat cabang olahraga atletik," tandasnya.

Ia mengakui, pihaknya juga akan menginventarisir atlet senior yang pernah mengukir prestasi di khususnya lomba lari untuk dapat memberikan motivasi kepada para pemula, serta memberikan masukan bagi pengembangan cabang olah raga kedepan lebih baik.

"Untuk itu apa yang sudah diukir para senior ketika berjuang membawa nama Maluku untuk meraih medali pada lomba lari, perlu diterapkan kepada para junior mereka dan karena itu perlu dilakukan pembibitan atlet dari sekarang," kata Anthony.Q ant

Wapres JK Tinjau Pembangunan Stadion Barombong Makassar, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Stadion Barombong Makassar, Sulawesi Selatan, untuk melihat langsung perkembangan pembangunan stadion berkapasitas 40 ribu penonton tersebut, Senin.

Kepala Bidang Keolahragaan Dispora Sulsel Heri Sumiharto di Makassar mengatakan Wapres JK dalam kunjungannya tersebut didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

"Wapres memberikann apresiasi terhadap pembangunan Stadion Barombong ini. Wapres juga memiliki harapan yang sama agar stadion kebanggaan masyarakat Sulsel ini bisa segera dirampungkan," jelasnya.

Kunjungan JK ke stadion yang masih masih dalam tahap pembangunan ini cukup mendadak. Kondisi itu yang membuat Dispora Sulsel harus pontang panting melakukan persiapan.

Wapres JK sebelumnya telah meresmikan program pembiayaan kelautan dan perikanan JARING (Jangkau, Sinergi dan Guideline) di Pelabuhan Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

"Kunjungan JK di Stadion berlangsung kurang lebih 15 menit. Kami juga berharap bantuan anggaran dari pusat agar pembangunan stadion bisa cepat dirampungkan," katanya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Pengendalian Mutu dan Pemeliharaan Dispora Sulsel, Syamsul Bahri Said, menyatakan pihaknya menargetkan pengerjaaan Stadion Barombong pada 2015 ini bisa dirampungkan hingga 40 persen.Q ant

trie diana/bhirawa

Tournament Golf Charity Cup Perwosi Jatim 2015 Wagub Jatim Saifullah Yusuf disaksikan Ketua Perwosi Jatim Fatma Saifullah Yusuf melakukan pemukulan bola golf tanda dimulainya Tournament Golf Charity Cup Perwosi Jatim 2015 di Fina Golf Prigen, kemarin. Dana hasil dari acara ini kan disumbangkan ke Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jatim dan diberikan kepada mantan atlet putri asal Jatim yang pernah berlaga di tingkat nasional (khususnya lansia, kondisinya kurang mampu, atau dalam kondisi sakit dalam jangka waktu yang lama).

Selasa Legi, 12 MEI 2015

Tahun Depan UN Digelar Dua Kali l Sambungan hal 1

Namun hal itu hanya berlaku tahun ini. Sebab, pemerintah pusat tengah menyiapkan wacana untuk melaksanakan UN dua kali dalam setahun mulai tahun depan.

“Pada 2016 mendatang, pemerintah akan memfasilitasi ujian sebanyak dua kali,” kata Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sudarminto saat ditemui usai rapat koordinasi pengumuman kelulusan SMA/ SMK di SMKN 6 Surabaya, Senin (11/5).

Ujian dua kali ini, lanjut Sudarminto, satu kali UN utama beserta susulan dan sekali UN perbaikan nilai. Menurut dia, wacana itu sudah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat sosialisasi UN tahun ini. Hanya saja, rentang waktu antara UN utama dengan UN perbaikan belum ditentukan.

Mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini menyatakan, hasil UN mempunyai empat fungsi. Pertama sebagai pembinaan, kemudian pemetaan, penentu kelulusan, dan dipakai sebagai seleksi untuk jenjang yang lebih tinggi. Tapi, tahun ini fungsi penentu kelulusan telah dihapus.

Nah, kesempatan memperbaiki nilai itu bisa dipakai untuk seleksi ke jenjang yang lebih tinggi.

Sementara itu, hasil UN tingkat SMA/ MA/SMK dan sederajat bakal diumumkan secara serentak pada 15 Mei mendatang.

Dindik pun mulai membahas tentang kesepakatan hari dilaksanakan verifikasi hasil kelulusan serta menyiapkan kelulusan SMA dan SMK tanpa adanya kegiatan corat-coret dan konvoi di jalan raya.

Sudarminto menuturkan, hasil UN akan turun dari provinsi sekitar 12 Mei mendatang.

Kemudian hasil UN tersebut segera didistribusikan kepada sub rayon untuk dilakukan verifikasi.

Selanjutnya, sekolah akan mengumumkan hasil UN itu ke siswa pada 15 Mei. “Siswa Surabaya pasti lulus 100 persen, karena UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan”, ungkapnya.

Saat pengumuman dilakukan, dia mengimbau agar sekolah melarang para siswanya untuk melakukan konvoi ataupun corat-coret baju. Lebih bermanfaat jika baju-baju yang tidak terpakai itu disumbangkan kepada yang membutuhkan. n tam

Hari Pertama Pendaftaran SBMPTN Sepi l Sambungan hal 1

versitas Negeri Surabaya (Unesa).

Menurutnya, tata cara pendaftaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena itu, bisa dimaklumi jika siswa masih butuh waktu untuk mencermati dan menyiapkan segala keperluan yang akan diperlukan.

Suyatno menjelaskan, langkah pertama pendaftaran SBMPTN tahun ini, siswa harus membuka website www.pendaftaran. sbmptn.or.id untuk mendapatkan Kode Akses Pendaftaran (KAP), PIN dan Kode Pembayaran. Setelah itu, pendaftar membayar pendaftaran SBMPTN di bank sebesar Rp 100 ribu. Usai membayar siswa kembali membuka web pendaftaran untuk mengisi formulir pendaf­taran, PTN dan prodi yang dipilih.

Proses pendaftaran ini berbeda dengan 2014 lalu. Tahun lalu peserta melakukan pengisian pendaftaran untuk mendapatkan KAP, PIN dan mengisi data siswa. Akan tetapi, para siswa belum mendapatkan nomor peserta ujian. Peserta baru bisa mendapatkan nomor peserta ujian setelah membayar pendaftaran di bank.

Kendati jumlah pendaftar masih sedikit, Suyatno yakin jika jumlah pendaftar SBMPTN sampai 29 Mei itu akan terus meningkat. Ada beberapa faktor yang membuat jumlah peserta SBMPTN akan meningkat tajam di Panlok 50 ini. Di antaranya biaya pendaftaran yang murah, pendaftar bebas memilih mendaftar lintas jurusan dan lintas PTN, ada juga tambahan sejumlah program studi di PTN seperti di Unesa, UA dan Uinsa. “Yang tidak kalah penting yakni peningkatan jumlah peserta ini lantaran ada UPN yang baru bergabung dalam SBMPTN. Tahun lalu hanya ada lima PTN, tahun ini ada enam PTN,” kata dia.

Suyatno memaparkan, salah satu prodi atau PTN yang dipilih harus ada di panlok tempat mereka ujian. Misalnya, jika mengikuti ujian SBMPTN di Panlok 50 Surabaya, maka siswa harus memilih salah satu prodi atau PTN yang lokasinya berada di wilayah Panlok 50. “Kalau pilih tiga. Salah satu prodi harus di panlok kita. Dua lainnya bisa ambil di UI atau UGM, terserah mereka,” jelasnya. n tam

Siap 1 Juli l Sambungan hal 1

(Jaminan Kematian) dan JHT(Jaminan Hari Tua), kini ditambah dengan Jaminan Pensiun (JP).

“BPJS Ketenagakerjaan telah mempersiapkan program-program kerja strategis untuk mendukung kesiapan operasi penuh pada 1 Juli 2015 ini. Di antaranya mempererat kemitraan dengan Pemda dengan kerjasama pada 235 Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PSPT).

Juga menjalin kerjasama dengan 12 mitra perbankan maupun non bank untuk mendukung kemudahan akses bagi peserta,” ujar Dirut BPJS Naker Elvyn G Masassya, Senin (11/5).

Menurut Elvyn, alokasi dana untuk investasi mencapai Rp 46 triliun, dari jumlah itu sekitar Rp 27 triliun akan dialokasikan untuk investasi tidak langsung. Sisanya yang Rp 19 triliun akan diinvestasikan langsung untuk pembangunan rumah susun dan rumah pekerja. Sedang investasi di sektor properti akan diperbesar, dari 5% menjadi 30% dari total investasi.

Dikatakannya pada kwartal I/2015 pertumbuhan total dana investasi mencapai Rp 195,35 trliun atau 22,35% lebih besar dibanding periode sama pada 2014 sebesar Rp 158,91 triliun. Sementara, alokasi aset pada kwartal I/2015 meliputi instrumen surat utang 44,4%, deposito 28,21%, saham 19,36%, reksadana 7,43% dan investasi langsung 0,59%. n ira

11

SAMBUNGAN Ketua Komisi D Bentrok dengan Satpol PP l Sambungan hal 1

yang sedang melakukan kegiatan penertiban di Pasar Tembok. Namun Agustin mengaku tidak terima dengan perlakuan sejumlah petugas Satpol PP yang dianggapnya telah menganiaya sekaligus melecehkan intitusinya.

Saat itu ujar Agustin, dia ditarik-tarik dan saat mengaku sebagai anggota dewan malah mendapatkan jawaban kasar dari personel Satpol PP di lapangan. ”Anggota dewan taek tah,” kata salah satu personel Satpol PP yang melakukan penertiban. “Itulah yang saya alami di lapangan, saya mendapat perlakuan tak mengenakkan dari personel Satpol PP,” katanya, Senin (11/5).

Setelah mendengar keluhan ini, didampingi Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, Agustin Poliana beserta rombongan anggota dewan lain mendatangi Mako Satpol PP Surabaya di Jl Jagung Soeprapto untuk meminta klarifikasi.

Dalam pertemuan dengan Satpol PP, Masduki Toha mengawali pembicaraan dengan pesan agar persoalan yang

terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena jika tidak akan menyangkut nama baik institusi masing masing.

Saat diberikan waktu untuk berbicara, Agustin Poliana menceritakan bahwa dirinya tidak terima dengan perlakukan dan ucapan anggota Satpol PP yang terkesan melecehkan intitusinya sebagai anggota dewan.

“Sebagai anggota dewan saya telah dilecehkan, artinya sama dengan melecehkan lembaga DPRD, karena saya dikatakan sebagai anggota dewan taek. Permintaan maaf memang sudah dilakukan saat itu di lapangan, tapi saya masih merasa kesal, “ terangnya.

Sementara Ketua FPDIP Sukadar yang turut mendampingi dalam pertemuan itu mengatakan sebagai ketua fraksi dia turut prihatin dengan kejadian ini.

“Kami dengan Agustin Poliana berada dalam satu naungan, karena laporannya dia ditarik kanan kiri, jadi asumsi saya ada penganiayaan. Kami meminta untuk segera diselesaikan masalah ini sebagaimana mestinya,” tegas anggota Komisi C ini.

Lain lagi dengan Wakil Ketua Komisi A asal PDIP Adi

Sutarwijono yang terkesan landai dalam menyikapi laporan salah satu rekan separtainya.

Adi meminta agar terjadi islah antar pihak-pihak terkait.

“Saya mendorong untuk terjadinya saling memaafkan, anggap saja ini sebagai miskomunikasi. Bagaimanapun juga keberadaan Satpol PP juga sangat diperlukan, jadi saling menjaga itu perlu,” tanggapnya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Saifudin Zuhri meninta agar Satpol PP tidak lagi bertindak kasar kepada siapapun dengan cara lebih memahami tupoksinya. “Kedatangan kami ini berharap agar Satpol PP memahami kinerjanya di lapangan, apalagi tugasnya kerap berkaitan dengan keberadaan warga. Dan kali ini bersinggungan dengan anggota dewan,” ucapnya.

Namun Saifudin sepakat jika persoalan yang terjadi diselesaikan dengan saling memaafkan.

Hanya saja tidak boleh diwakili, meskipun itu dari pimpinannya, tetapi langsung dari pelakunya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto di hadapan para anggota dan pimpinan DPRD Kota Surabaya

n Namun jelang akhir kegiatan, tiba tiba muncul Agustin Poliana yang spontan berteriak bahkan sempat menggebrak mobil truk petugas. Dia meminta agar petugas menurunkan barang dagangan milik pedagang yang terjaring penertiban. n Keributan pun tak terhindarkan karena anggota dewan perempuan asal PDIP ini terus berteriak dan memaki-maki petugas dengan kata-kata kotor. n Mendapatkan perlakukan ini, sejumlah petugas spontan beraksi dengan berusaha mengangkut Agustin Poliana ke salah satu truk Satpol PP dengan tujuan agar bisa berbicara baik-baik dengan Kasatpol PP sebagai atasan mereka. n Karena Agustin Poliana berteriak-teriak jika dia anggota dewan, ada personel Satpol PP yang berusaha mengambil gambar Agustin dengan tujuan menyampaikan ke pimpinan untuk klarifikasi apakah benar yang bersangkutan adalah anggota dewan. Agustin menolak difoto dengan cara merampas HP personel, akibatnya HP jatuh dan pecah.

berjanji akan memberikan sanksi kepada anggotanya yang telah menangkap Ketua Komisi D DPRD Surabaya asal PDIP, Agustin Poliana.

Bahkan dalam kasus tesebut sebelum anggota dewan datang ke kantor Satpol PP Kota Surabaya, Irvan telah mengumpulkan 20 anggotanya yang telah melakukan penertiban untuk mendapatkan sanksi. “Yang jelas mulai Minggu malam langkahlangkah itu sudah kami lakukan termasuk langsung minta maaf terhadap Ibu Titin (panggilan karib Agustin Poliana),’’ tegas Irvan ketika dikonfirmasi.

Irvan juga terang-terangan meminta maaf kepada Agustin Poliana apabila anggotanya

Diserbu, Daop 8 Surabaya Tambah Ketersediaan Tiket KA l Sambungan hal 1

membuka layanannya mulai Senin (11/5) bagi penumpang keberangkatan dan arus balik Lebaran 2015.

Penjualan tiket kereta api tambahan yang berlangsung kemarin untuk keberangkatan 10-16 Juli 2015 (H-7 sampai dengan H-1) mendapatkan respon positif masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik Lebaran 2015.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Sumarsono membenarkan terdapat beberapa stasiun yang memang mengalami lonjakan calon penumpang yang mengantre membeli tiket kereta api tambahan yang akan melayani mudik Lebaran 2015. “ Penjualan tiket kereta api tambahan yang telah dimulai hari ini (kemarin) mulai pukul 00.01 telah dimanfaatkan masyarakat.

Dari data yang kami terima dari tim IT memang sejak dibuka, sudah banyak masyarakat yang telah mencoba untuk membeli tiket secara online dan membeli di beberapa agen tiket kereta api. Termasuk masyarakat yang masih mengantre membeli tiket kereta api di stasiun juga mengalami kenaikan. Trafik data penjualan tiket kereta api di database kami memang mengalami kenaikan secara cepat,” jelasnya Senin (11/5) kemarin.

Sumarsono menjelaskan jadwal pemesanan tiket tambahan Lebaran 2015 dibuka mulai pukul

00.01, tepat pada hari dan tanggal yang ditentukan tersebut.

Ditegaskan Sumarsono pelayanan pemesanan tiket pada 11 Mei 2015 disediakan untuk keberangkatan KA pada 10-16 Juli 2015 atau seminggu hingga sehari sebelum Lebaran (H-7 - H-1). “Untuk arus balik, pemesanan dibuka mulai 18 Mei 2015 pukul 00.01 untuk keberangkatan pada 17-26 Juli 2015 atau sehari sesudah Lebaran hingga 10 hari setelah Lebaran (H1 - H2+8),” tegasnya.

Hingga kemarin sore, keenam tiket kereta api tambahan untuk kereta Gajayana, Sembrani, Sancaka, Pasundan Lebaran, Matarmaja, serta KA Kertajaya memang masih tersedia. Namun melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam mencari tiket kereta api tambahan, dalam dua atau tiga hari mendatang diprediksi tiket keberangkatan pada 10-16 Juli akan terisi penuh. “ Sebanyak 3.658 tempat duduk per hari yang disediakan akan cepat terisi. Hari ini (kemarin) untuk keberangkatan pada 10 Juli sudah hampir habis, sedangkan untuk lusa pun sudah mulai penuh. Demikian untuk hari-hari berikutnya hingga pada 16 Juli yang mendekati puncak Lebaran 2015,” terangnya.

Beri Diskon 50% Sementara itu PT KAI memberikan diskon penjualan tiket kereta api sebesar 50% untuk

tiket KA Lebaran 2015. Tiket promo ini disediakan selama H-10 hingga H+10 Lebaran 2015.

Promo yang dimaksud adalah pemberian diskon sampai 50 persen untuk penumpang yang menggunakan jasa KA menuju Jakarta saat penumpang lainnya mudik ke wilayah timur.

“Kebanyakan dari masyarakat mudik menuju ke arah timur, tapi bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke barat diberikan potongan harga sebesar 50%. Hal ini akan menguntungkan bagi mereka yang menaiki KA dari arah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk pulang ke Jakarta. Misalnya saja mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogjakarta,” jelasnya.

Pemberian diskon ini tidak untuk semua penumpang. “Jumlah tempat duduk yang mendapatkan potongan harga untuk tiap KA antara 20 sampai 50 tempat duduk saja, jadi memang jumlahnya dibatasi,” tutupnya.

Diingatkannya masyarakat yang berhasil melakukan pemesanan tiket KA segera melakukan pencetakan tiket. Menurutnya, pencetakan bisa dilakukan di mesin Cetak Tiket Mandiri (CTM) yang tersedia di stasiun.

“Ini untuk menghindari hilangnya struk pembayaran dan antrean panjang ketika pencetakan tiket menjelang keberangkatan KA,” pungkasnya. n wil

Sehari Jelang Kongres , Kericuhan Warnai Partai Demokrat l Sambungan hal 1

jauh-jauh dari Sulawesi, enapa kami tak diakui,” kata salah satu pengurus DPC PD, yang mengaku bernama Paulus, Senin (11/5).

Dengan menenteng SK yang ditandatangani DPP, mereka ternyata ditolak sebagai peserta kongres yang bisa menggunakan hak pilihnya. “Apa salah kami,” kata pengurus DPC dari Purbalingga, Muhamad Iksan yang mengaku mantan Ketua DPC Demokrat.

Begitu muncul protes, pengurus DPC yang lain juga mengikuti protes yang sama. Pengurus DPC Partai Demokrat Nganjuk juga dengan lantang menunjukkan SK dan memprotes panitia.

“SK pengurus dilegalisir DPP sejak November. Kami resmi menggelar Muscab. Panitia harus menjelaskan ini,” teriaknya.

Begitu ricuh, panitia dengan caranya menggelandang dan berteriak.

“Bapak-bapak yang protes. Kami panitia. Mari ikut saya, kita selesaikan secara internal,” kata panitia.

Sementara itu, Ketua Harian PD Syarif Hasan sebelumnya mengakui bahwa ada rumor 162 Plt Ketua DPC seluruh Indonesia. Kondisi ini memang rentan kisruh. “Yang benar itu ada 89 Plt,” kata Syarif.

Menurutnya, sesuai AD/ART partai, bahwa mereka yang sudah ‘dipecat’ dari Ketua DPC, maka otomatis mereka tidak memiliki hak suara di kongres. Sedang penggantinya yaitu Plt tetap memiliki suara. Menyinggung soal ancaman mereka yang akan meng-

gelar kongres tandingan akan dipersilakan. “Cuma yang saya tanyakan siapa yang akan hadir dan yang menggelarnya,”tanya Syarif dengan tersenyum.

Seperti diketahui, Kongres IV Partai Demokrat (PD) yang digelar pada Senin (11/5) hingga Rabu (13/5) di Hotel Shangri-La Surabaya mulai diwarnai aksi protes dari kadernya sendiri.

Mereka yang memprotes adalah para ketua DPC PD yang telah dipecat oleh DPP PD dan diganti oleh Plt. Mereka yang berjumlah 161 orang ini tergabung dalam Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD).

Pengacara Dukung SBY Sementara itu figur mantan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih cukup kuat. Buktinya, pada Kongres Partai Demokrat IV di Surabaya, sosok SBY masih dijagokan menjadi ketua umum untuk memimpin kembali partai berlambang mercy itu.

Laskar Demokrat Penegak Hukum dan HAM (LDP Kumham) menyatakan dukungan kepada SBY. Dukungan organisasi sayap Partai Demokrat ini bukan tanpa alasan. Sosok SBY dianggap menjadi perekat dan pemersatu partai. Selain itu, pria kelahiran Pacitan Jawa Timur ini dianggap memiliki manajerial yang andal, dan sudah teruji selama menjadi presiden dua periode.

Ketua Umum LDP Kumham Didik Mukrianto memandang,

Partai Demokrat membutuhkan pemimpin yang kuat, andal dan menjadi pemersatu. Pasalnya, kondisi Partai Demokrat saat ini sedang tidak baik. Buktinya, pada Pemilu Legislatif 2014 perolehan suara partai sangat merosot.

“Dari 21 persen lebih perolehan suara pada pemilu 2009 menjadi 10 persen pada 2014, partai ini butuh penanganan yang tepat,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurutnya, meski mendapat 10 persen sudah termasuk perolehan yang relatif bagus. Hal itu karena SBY turun tangan menjadi ketua umum setelah partai dilanda krisis kepemimpinan. Padahal, sebelum SBY turun gunung, dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, Partai Demokrat hanya memperoleh suara tidak sampai 5 persen. “Mampu mempertahankan separo dari Pileg sebelumnya sudah pencapaian yang bagus, perolehan suara ini berkat kerja keras SBY dan kaderkader lainnya,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) LDP Kumham Nurcahyo Anggorojati menambahkan, Partai Demokrat ingin kembali berjaya pada 2019 mendatang. Keinginan itu tentu saja tidak mudah. Butuh kerja keras dan berjuangan para kader-kader partai. Yang tak kalah penting, Demokrat butuh sosok pemimpin yang teruji dan memiliki elektabilitas yang bagus.

“Kami harus objektif menilai, peran SBY cukup penting untuk kejayaan Partai Demokrat,” katanya. n cty, gat

dalam bertindak dan berucap telah di luar batas.

Sayangnya, pengakuan Agustin Poliana ini ternyata sangat berbeda dengan pengakuan sejumlah anggota Satpol PP yang terlibat dalam insiden tersebut. Menurut mereka tidak pernah terjadi penganiayaan, dan yang benar adalah petugas Satpol PP berusaha untuk membawa Agustin ke dalam truk untuk dibawa ke Mako.

“Sebagai anggota yang sedang bertugas di lapangan, kami tidak percaya begitu saja atas pengakuannya sebagai anggota dewan karena sikap dan perilakunya tidak menunjukkan seorang yang berpendidikan,” terang Ratna Sari anggota Satpol PP yang terlibat insiden ini. n gat,dre

Jalan Berlubang Utara Brantas Makan Korban Jiwa l Sambungan hal 1

korban, Senin (11/5).

Akibat jalan berlubang ini, nasib naas juga dialami Risa (35) warga Keboan Kudu.

Perempuan paro baya ini kini harus dirawat di salah satu Rumah Sakit Jombang setelah terperosok di tempat yang sama. ”Memang kondisi jalan cukup parah, sudah banyak yang berlubang. Sepanjang jalan juga tidak ada penerangan. Korban sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit,”kata Ismiyono warga setempat.

Banyaknya lubang yang cukup dalam di sepanjang jalan kilometer 3 Tapen menuju arah Kudu ini, dikatakannya Ismoyo mengakibatkan beberapa pengendara kecelakaan. Di samping banyak lubang, jalan yang sempit dan tanpa penerangan mengakibatkan pengendara motor menjadi korban. “Selama sepekan ini, sudah 9 orang yang menjadi korban kecelakaan. Satu korban meninggal dunia atas nama Kasemun (60) tahun. Rata rata korban kecelakaan karena menghindari kendaraan besar yang melintas dari arah timur dan terperosok lubang,”imbuh Suwandi.

Akibat seringnya terjadi kecelakaan ini, bahkan warga sempat menanam pohon

pisang di jalan-jalan berlubang agar para pengendara motor tidak terperosok dan lebih berhati-hati. ”Itu pisangnya masih ada, karena beberapa waktu lalu ada pengendara dari Nganjuk juga kecelakaan di situ,”tambahnya seraya menunjukkan pohon pisang yang telah kering di pinggir jalan.

Warga bersama perangkat desa berharap perhatian dari pemerintah, baik itu perbaikan jalan dan juga ada tambahan penerangan.”Kita minta pemkab segera memperbaiki sebelum banyak korban berjatuhan lagi,”ujarnya.

Kerusakan Capai 300 Km Sementara itu, data di PU Bina Marga Jombang tercatat kerusakan jalan poros yang kondisinya rusak sepanjang 300 kilometer atau sekitar 45 persen dari jalan yang ada. “Dari 650 kilometer sebanyak 45 persen itu rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Mulai tahun ini kita lakukan perbaikan. Hanya saja, tidak bisa seluruhnya. Perbaikan kita lakukan secara bertahap,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Jombang Ir Hari Oetomo MSi sembari menyebut sejumlah titik yang mulai mendapat sentuhan perbaikan. n rur

Jatim Desak Inpres Penempatan Dokter Spesialis Diterbitkan l Sambungan hal 1

Senin (11/5).

Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim ini mengatakan, pihaknya tidak berwenang membuat regulasi pemerataan penempatan dokter spesialis di Jatim. Kewenangan tersebut ada di tangan Menteri Kesehatan RI. Pihaknya hanya berharap kepada Komisi IX DPR agar mendesak Menteri Kesehatan RI dapat segera mengeluarkan sebuah regulasi baru tentang penempatan dokter spesialis ini.

“Ini bukan hanya persoalan di Jatim saja, tapi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, regulasi yang tegas sangatkamiharapkanagarlayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menyatakan akan menampung dan memperjuangkan masalah kekurang­ an dokter spesialis di daerah terpencil. Namun pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah yang saat ini kekurangan dokter spesialis untuk segera melakukan pendataan terlebih dahulu.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada Jatim yang selalu meningkatkan pelayanan ke­

sehatan. “Jatim terbukti mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan menambah satu pasien satu bidan. Ini berarti ada prespektif memperbaiki pelayanan kesehat­ an di tingkat bawah,” ujarnya.

Menentang Impor Beras Sementara itu Suryo Alam anggota Komisi VI DPR RI dengan tegas menolak impor beras karena stok di Bulog masih bisa memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Bulog juga belum sepenuhnya menyerap beras di tingkat petani yang pada Mei ini masih melakukan panen raya.

Penegasan itu disampaikan saat Komisi VI DPR RI meninjau stok beras di gudang Bulog Candirejo Kecamatan Loceret Kab Nganjuk, Senin (11/5).

“Komisi VI DPR secara tegas menolak upaya kran impor yang dilakukan pemerintah, karena stok Bulog pada September tahun kemarin juga masih ada,” tandas Suryo Alam.

Politisi Partai Golkar tersebut menilai, rencana impor beras oleh pemerintah justru akan menyengsarakan petani.

Apalagi hingga kini stok beras di Bulog dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. n iib, ris

Dukung Poros Maritim, ITS Jadi Pusat Rekayasa Kapal Perang l Sambungan hal 1

karena kerjasama dengan Korea itu sudah ditindaklanjuti dengan membuat dua kapal selam di Korea,” katanya.

Tahun berikutnya, kerjasama pembuatan lima kapal selam itu akan dilanjutkan dengan membangun tiga kapal selam sisanya di PT PAL. “Sejak 1960, ITS sebenarnya sudah mendapat amanah untuk menyiapkan teknologi kemaritiman, namun selalu terkendala dengan kebijakan pemerintah,” katanya saat mendampingi Rektor ITS Prof Joni Hermana.

Untuk itu, ITS akan mengambil peran dalam pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia itu dengan menyiapkan desain galangan kapal berukuran besar, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia untuk galangan itu. “Dengan demikian, kita akan segera memiliki kapal jenis fregat yang panjangnya sampai 150 meter, bukan sekadar kapal patroli berukuran besar seperti selama ini,” katanya.

Ketua Panitia Marine Icon 2015 ITS, Nityasa Manuswara menjelaskan Marine Icon 2015 yang dibuka Rektor

ITS Prof Joni Hermana juga bukan sekadar lomba, namun untuk menggugah kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya kemaritiman bagi Bangsa Indonesia. “Kita lihat kenyataan Indonesia adalah negara maritim, tapi masyarakat belum sadar bahwa kita masyarakat maritim. Buktinya, masih banyak masyarakat yang ‘concern’ ke daratan,” katanya.

Lomba dengan tema Berkarya Bersama Membangun Peradaban Maritim Indonesia yang digelar di kawasan Monumen Kapal Selam (Monkasel) Surabaya

pada Jumat (8/5) hingga Minggu (10/5) itu, mempertandingkan enam jenis lomba dan memperebutkan Piala Menpora.

Sebanyak enam jenis lomba adalah Marine Diesel Assembling (bongkar pasang mesin diesel) bagi siswa SMK, Waterbike Competition (sepeda air), National Maritime Paper and Essay Competition (lomba karya tulis kemaritiman), Pop Pop Boat Race (kapal uap/ perahu tok-tok), Marine Photography Contest (lomba foto kemaritiman), dan Dragon Boat Race (lomba dayung/ lomba balap perahu naga). *

12

Selasa Legi, 12 MEI 2015

Tekan Penderita HIV/AIDS

Komisi E Jatim Siapkan Revisi Perda HIV/ AIDS

A

Tingginya penderita HIV/ AIDS di Jatim hingga menempati urutan pertama di Indonesia, membuat Komisi E DPRD Jatim trenyuh. Karenanya, untuk menekan angka penderita HIV/AIDS di Jatim, dalam waktu dekat ini komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) ini akan segera mengajukan revisi Perda HIV/AIDS yang sudah ada sejak 2007 lalu.

nggota Komisi E DPRD Jatim, Hery Prasetyo menegaskan dengan posisi Jatim yang menempati urutan pertama penderita HIV/AIDS memang sangat mengejutkan, meski Jatim sendiri sudah memiliki Perda.

Untuk menurunkan angka tersebut, Komisi E membuat gagasan diantaranya bagi calon pasutri (pasangan suami istri) yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk menjalani tes kesehatan HIV/AIDS.

Hery Prasetyo

“Yang utama menjalani tes nanti calon pengantin pria. Bagi ibu-ibu yang positif terkena AIDS, suami nya di wajibkan mengikuti test agar tidak mem”vonis” kaum ibu, karena kebanyakan yang “nakal” adalah sang suami,”ungkap politisi asal Partai Demokrat ini, Senin (11/5).

Untuk sanksi yang diberikan jika tidak test HIV/AIDS, dikatakan Hery Prasetyo akan merekomendasikan ke Departemen Agama (Depag) agar memerintahkan KUA (Kantor Urusan Agama) mempersulit

proses pengurusan akta nikah. “ Ini merupakan upaya kami ingin menurunkan kuantitas penderita HIV/AIDS di Jatim,”jelasnya.

Ditambahkan oleh Hery Prasetyo, jika nantinya perda ini sudah disahkan, nantinya ada pendampingan khusus bagi penderita positif HIV/AIDS. “ Istilahnya valiatif care yang akan memberikan pendampingan khusus bagi penderitanya agar terhibur dan merasa diperhatikan, ”pungkasnya. Q cty*

Surabaya Segera Wajibkan Developer Bangun Rumah Gratis untuk Gakin Masih banyaknya keluarga yang masuk kategori tidak mampu bahkan miskin di Kota Surabaya yang setiap tahunnya terus bertambah, dampaknya akan semakin membebani pemerintah, baik daerah maupun pusat terkait kebutuhan papan.

P

rogram pembangunan rumah susun (rusun) dengan biaya APBN dan APBD, ternyata juga tetap tidak bisa menutup seluruh kebutuhan papan warga, karena harus berfikir terlebih dahulu soal ketersediaaan lahan. DKI Jakarta bisa menjadi contoh kongkrit sekaligus sebagai acuan soal penanganan kepadatan penduduk, utamanya terkait pemenuhan kebutuhan papan terhadap warga tidak mampu yang dengan terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya lantaran terkena penertiban atau program pemerintah lain soal kebutuhan lahan.

Dikatakan Lutfiyah anggota Komisi A DPRD Surabaya, salah satu solusi agar Pemkot Surabaya tidak terus terbebani dengan kebutuhan papan warga tidak mampu, maka harus segera di buat aturan baru berupa Perda tentang kewajiban tambahan bagi pengembang atau developer di wilayah Kota Surabaya.

“Perda ini akan memuat tentang kewajiban tambahan untuk pengembang atau developer di K o t a Sura-

baya yang lahannya diatas 5 ribu meter, yakni membangunkan rusun gratis bagi warga miskin yang nilainya 20 persen dari luasan yang dibangunnya, dengan tujuan agar di Surabaya segera terbebas dari warga tuna wisma,” ucap Lutfiyah. (8/5/15) Namun Lutfiyah juga sangat memahami bagaimana kondisi bisnis pengembang, sehingga kewajiban tambahan yang dibebankan tidak harus di lahan yang sedang dibangun dan dipasarkan, asal nilainya setara.“keberadaan rusun yang dibangun tidak harus di lahan mereka yang sedang di perdagangkan, tetapi bisa di tempat lain, asal nilainya tetap sama dengan yang diwajibkan yakni 20 persen,” tambahnya.

Politisi perempuan asal Gerindra ini menjelaskan jika pokok pikiran terkait Raperda yang masuk kategori inisiatif ini mengacu kepada UU yang sudah ada yakni UU no 20 tahun 2011 tentang rumah susun dan dikaitkan dengan keberadaan pengembang atau developer di Kota Surabaya yang bergerak di bidang property baik itu real estate maupun apartemen. “inisiatif ini mengacu kepada sesuai UU no 20 tahun 2011, karena

Lutfiyah

sampai saat ini Pemkot Surabaya belum ada aturan soal itu, dan ternyata Kota Jakarta sudah lama menerapkan Perda soal ini, kalau memang hal ini baik, kenapa kita tidak mengadopsinya, toh bukan untuk kami atau Pemkot, tetapi untuk warga miskin,” jelasnya. Masih lutifiyah, alasan kami jelas, coba bayangkan, saat ini saja, warga tuna wisma yang mengantri sudah diatas 2 ribu lebih, belum lagi dampak dari penertiban sejumlah lahan terkait bangunan liar (bangli), tentu jumlah ini bukan semakin turun, tetapi sebaliknya akan terus bertambah, untuk itu diperlukan kebijakan strategis sebagai antisipasi, salah satunya ya Perda ini.

“Kami akan segera memanggil SKPD terkait, untuk mengajak membahas Raperda inisiatif ini, paling tidak kita awali dulu dengan sharing dan kajian, sehingga pada saatnya bisa benar-benar bermanfaat bagi warga kota Surabaya, utamanya menolong kaum tuna wisma yang jumlahnya memang tidak sedikit dan dibutuhkan biaya besar,” pungkasnya. Q gat*