Harian Bhirawa Edisi 12 Maret 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ada persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas. Dan seluruhnya tersebar di tujuh desa,’’

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Mojokerto Rachmad Suharyono

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Kliwon, 12 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

12 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Acara Bersama Mendagri di Balaikota Pemkot Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 11.00 16.00 18.30

Menghadiri Seminar tentang Pergulaan di DPRD Jatim Memberikan Pengarahan Rapim Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia di Hotel Singgasana Menghadiri Perpisahan Konjen Jepang di Hotel JW Marriott Menghadiri Pembukaan Acara X1 Smartbox di Hotel Shangri La

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Normalisasi Sungai Welang Dapat Dana Rp 300 Juta Pasuruan, Bhirawa Pemprov Jatim menyiapkan anggaran untuk normalisasi Sungai Welang di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Anggota DPRD Jatim Eddy Paripurna menyampaikan total anggaran yang sudah disiapkan Pemprov Jatim untuk menormalisasi Sungai Welang sebesar Rp 300 juta. Normalisasi sungai yang terletak di perbatasan Kota dan Kabupaten Pasuruan itu agar warga sekitar terbebas dari banjir langganan tiap tahunnya.

“Sudah disiapkan dana Rp 300 juta untuk menormalisasi Sungai Welang. Normalisasi dilakukan agar warga sekitar Sungai Welang terbebas dari

 ke halaman 11

hilmi Husain/bhirawa

Kondisi Sungai Welang di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan saat banjir sehingga menggenangi ribuan rumah warga. Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana untuk menormalisasi Sungai Welang sebesar Rp 300 juta.

Siapkan 100 Anjungan, Bojonegoro Siap Gelar Festival Watu Aji Bojonegoro, Bhirawa Demam batu akik yang melanda Tanah Air disikapi positif oleh Pemkab Bojonegoro. Daerah ini bakal menggelar Festival Watu Aji (batu akik) yang diikuti komunitas pengemar batu akik lokal dan juga dari berbagai daerah di Indonesia, 9-12 April. Ada 100 anjungan (stan) yang disiapkan untuk memamerkan keelokan dan keunikan batu akik setiap daerah.

“Sudah 25 anjungan yang dipesan komunitas penggemar batu akik dari berbagai daerah di Tanah Air, kami menyiapkan 100 anjungan,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Bojonegoro Suyanto, Rabu (11/3).

Ia menyebutkan komunitas batuk akik yang sudah memesan anjungan untuk mengikuti festival itu antara lain dari Bengkulu, Purwakarta, Pati, Jogjakarta, Ngawi, Blora, Tuban, juga daerah lain-

 ke halaman 11

Ungkap Korupsi RS Unair, KPK Periksa La Nyalla Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia La Nyalla Mattalitti dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek rumah sakit di Unair (Universitas Airlangga). “Saya dimintai keterangan terkait proyek di Unair,” kata La Nyalla seusai diperiksa sekitar delapan jam di gedung KPK Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut La Nyalla, perusahaannya mengerjakan proyek rumah sakit tersebut bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan (PP). “Perusahaan saya, Airlanga Tama. Kita JO (Joint Operation) sama PP,” ungkap La Nyalla.

Berdasarkan penelusuran, Komisaris Utama PT Airlangga Tama Nusantara Sakti adalah istri La Nyalla, Muchmudah.

Perusahaan itu juga menangani sejumlah

pembangunan infrastruktur di Jatim.

La Nyalla yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim sejak 2014 itu mengaku bahwa proyek RS di Unair tersebut sudah selesai sejak 2010.

“Sudah selesai. Itu pada 2010, kita JO (Joint Operation), kita member,” tambah La Nyalla.

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Ternyata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga sampai saat ini masih tercatat sebagai PNS meski non aktif.

Oleh karena itu, jika nanti dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015 Risma maju lagi, ia harus mengundurkan diri dari PNS. “Kalau melihat aturan baru memang demikian. Bu Risma harus mundur dari jabatannya sebagai PNS, meski sekarang masih non aktif,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito di Surabaya, Rabu (11/3).

Tidak hanya Tri Rismaharini, setiap kepala daerah yang sekarang berstatus PNS maupun calon kepala daerah berstatus sama atau PNS serta Polri, di-

wajibkan menanggalkan kepegawaiannya.

Peraturan tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t), yakni “Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil

sejak mendaftarkan diri sebagai calon”.

Kendati demikian, pihaknya mengaku belum bisa menjelaskan teknis dan pelaksanaannya terkait peraturan tersebut karena masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) yang belum terbentuk.

“Sekarang belum bisa menjelaskan detil karena menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai aturan main di PKPU,” kata mantan Ketua KPU Kota Surabaya tersebut.

Jabatan terakhir Tri Risma-

 ke halaman 11

Dewan Desak Pelimpahan SMA/SMK Dipercepat Pemprov Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tampaknya harus bekerja keras untuk segera merealisasikan Undang-Undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah.

Khususnya terkait, pelimpahan SMA/SMK yang kini masih dikelola kabupaten/kota.

Terkait ini, Wakil Ketua Komi-

si E DPRD Jatim Suli Daim mendesak agar Dindik Jatim pro aktif dan melakukan langkah-

 ke halaman 11 Pelimpahan SMA/ SMK sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 diminta segera dipercepat agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan dunia pendidikan.

Prihatin Pendidikan di Madura sanaan pendidikan di Pulau Garam. Khususnya untuk tenaga pengajar, di Madura sangat minim.

Namun sejalan dengan berjalannya waktu, pria asli Sampang ini mengaku sedikit terhibur dengan kebijakan Gubernur

 ke halaman 11

       

PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah PDIP Jangantidak hanyacampuri muda, tapiurusan kapabel,Golkar inovatif dan memiliki visi jelas Ah, bahasa normatifnya Bina Marga ajukan tambahan anggaran Pupuk petani wadul ke Distan Jatim Janganmahal, hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang Sabar, pentingyang mahal tak hanya pupuk

 Sidoarjojuru protes kebijakan Menteri Susipenjara  Nelayan Kades penganiaya pengairan dituntut tiga bulan  hanya melarang,  Pintarnya Pemimpin berwatak premantak kokmemberikan bisa kepilihsolusi

Pemprov Tak Kucurkan Dana Pilkada Serentak Bawaslu Mulai Petakan Potensi Kerawanan

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim memastikan tidak akan mengucurkan dana untuk 19 kabupaten/kota yang Desember 2015 nanti menggelar Pilkada.

Sebab tugas dari pemprov hanya melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan fasilitasi saja.

“Kita tidak boleh memberikan anggaran ke kabupaten/kota untuk Pilkada. Anggaran

 ke halaman 11

Gubernur Minta Media Awasi Layanan Publik Banyuwangi, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta pilar ke empat demokrasi di Indonesia, media massa ikut berperan mengawasi pelayanan publik yang tersebar pada 38 kabupaten/kota di Jatim. Sebab peran media massa sangat penting untuk mengawal implementasi layanan publik yang optimal karena berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap media massa bisa ambil bagian dalam mengkritisi semua aspek layanan publik. “Demokrasi itu berwujud partisipatoris . Jangan sampai peran media ini diambil institusi lain,” kata pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo di sela-

 ke halaman 11

Suasana Pedesaan Dihidupkan di Kantor DKP Sidoarjo

Gending Jawa Menyambut Tamu, Tersedia Kafe dengan Camilan Tradisional Memasuki kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo, tak ubahnya masuk ke dalam galeri seni. Begitu masuk langsung disuguhi sebuah lukisan besar, pohon sintetis yang bergelayut di dinding ruangan dan tanaman hidup di pot-pot besar.

Hadi Suyitno, Kabupaten Sidoarjo

Aliadi

Sentil..

Wakil Ketum PSSI La Nyalla Mattalitti usai menjalani pemeriksaan oleh penyelidik KPK, Rabu (11/3). La Nyalla dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan RS Unair Surabaya.

Risma Harus Mundur PNS Jika Running Pilkada Lagi

trie diana/bhirawa

MASIH banyaknya angka putus sekolah sekaligus rendahnya jumlah lulusan SMA/ SMK di Madura membuat Aliadi trenyuh.

Selama ini pemerintah dinilai anggota DPRD Jatim periode 20142019 ini kurang memberikan perhatian terhadap pelak-

detik foto

Yang unik begitu menginjakkan kaki ke DKP, ada kursi tamu yang kadangkala digunakan pejabat teras untuk nongkrong di saat jam istirahat. Siapa menyangka kalau yang duduk santai di kursi tunggu itu adalah Kepala Dinas Keberihan dan Pertamanan Sidoarjo Bachrul Amig dan Kabag Kebersihan Widyantoro.

Sepintas mereka seperti tamu biasa.

Amig memang tidak terbiasa dengan suasana formal. Dia menerima tamutamunya di sembarang tempat, bisa di tempat parkir, di mushala kantor, di kafe, ruang tamu dan tentu ruang kerjanya sendiri. Walaupun terkesan

santai, tetapi pikirannya terus bergerak untuk membuat inovasi baru.

Motor Ducati keluaran 1940 serta burung kenari di atasnya yang dipasang di depan pintu kantor menandakan, Kepala Dinas kantor ini memang bukan orang sembarangan.

Jiwa seninya begitu kuat, mengombinasikan suasana tradisional dan modernisasi. Irama langgam Jawa kuno bergema lembut saat baru masuk ke dalam kantor. Cuaca panas langsung meresap dingin ketika sudah berada di dalam ruang kantor DKP.

 ke halaman 11

hadi suyitno/bhirawa

Suasana di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo berbeda dengan kantor yang ada di lingkungan Pemkab Sidoarjo lainnya. Di antaranya motor Ducati keluaran 1940 menyambut tamu yang datang kesana.

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Aksi demo pedagang pasar turi di Balai Kota sebelumnya di depan gedung DPRD Surabaya, mereka tuntut putus kontrak kerjasama Pemkot Surabaya dengan investor, Rabu (11/3).

geh/bhirawa

Kasus Pasar Turi

Somasi Kedua Tidak Direspon, Pemkot Diminta Memutus Kontrak Surabaya, Bhirawa Ratusan Pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya Korban Kebakaran (GPPSKK) meluruk gedung DPRD dan Balai Kota Surabaya, Rabu (11/3). Aksi ini mereka lakukan lantaran para pedagang di pasar Turi merasa ditipu dan dirugikan investor PT Gala Bumi Perkasa (GBP) hingga Rp 1,4 triliun.

Selain itu juga menyampaikan tuntutan pemutusan kontrak kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi antara Pemkot Surabaya dengan investor PT Gala Bumi Perkasa. aksi demo gabungan tujuh kelompok organisasi pedagang Pasar Turi sebagai wujud ketidakpuasan atas apa yang ada di Pasar Turi sekarang ini. Penindasan dan diskriminasi yang dialami pedagang Pasar Turi sudah cukup banyak.

PANGGUNG BIROKRASI

Yusuf Husni dan 19 Kader Dilaporkan Bareskrim Surabaya, Bhirawa Laporan DPP Partai Golkar (PG) kubu Aburizal Bakrie ke Bareskrim Mabes Polri, ternyata ikut mencatut 20 kader Partai berlambang pohon beringin di Jatim. Salah satu nama yang dicatut yakni Yusuf Husni yang akrab dipanggil Cak Ucup selaku Wakil Ketua DPD PG Jatim.

“Saya memang baru dapat kabar kalau nama saya ikut dilaporkan ke Bareskrim bersama 19 nama kader PG dari kabupaten/kota di Jatim. Tapi soal apa persisnya, saya tidak tahu. Kalau asumsi saya sih menyangkut pemalsuan surat kuasa terkait Munas Ancol yang lagi ramai diberitakan di media massa,” terang Cak Ucup saat dikonfirmasi Rabu (11/3) lewat telepon genggamnya.

Di akui Cak Ucup kabar tersebut cukup mengagetkan karena persoalan pemalsuan sebenarnya bukan termasuk ranahnya politik, tapi faktanya oleh partai persoalan itu dikait-kaitkan dengan politik partai. “ Kalau sesama kader partai sudah saling bunuh seperti ini, yah bukan lagi politik namanya sebab politik itu adalah kompromi,” ujar mantan Q cty anggota DPRD Jatim ini.Q

Kuasa hukum pedagang pasar turi, Abdul Habir mengatakan, Pedagang tidak ingin kondisi tersebut berlangsung terus. Makanya harus ada kebijakan tegas dari Pemkot Surabaya kepada investor.

Dan dirinya berharap DPRD memberi dorongan dalam pemutusan kontrak kerjasama itu.

“Bahkan sampai ada pedagang yang sampai meninggal karena diperas terus hartanya oleh Henry J Gunawan (Direktur PT Gala Bumi Perkasa).

Tidak hanya itu para pedagang juga banyak yang menggadaikan rumah dan kendaraannya. Kalau ditotal, pengeluaran para pedagang diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun,” ujarnya pada Bhirawa ketika ditemui di Balai Kota, Rabu (11/3).

Habir juga membeberkan, sesuai fakta di lapangan, Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang harusnya diperuntukkan Pedagang

Pasar Turi ternyata disalahgunakan oleh PT GBP. Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan Kantor KJPP Chalimatus, keuntungan PT GBP bisa mencapai Rp 1,4 triliun.

Padahal, katanya, pembangunan Pasar Turi dilakukan di atas tanah seluas 2,7 hektare milik Pemkot Surabaya. “Itu tanah pemkot, dan yang membangun gedung sebesar itu sebenarnya bukan PT Gala Bumi Perkasa, tapi kami para pedagang.

Faktanya, setelah kami tidak membayar uang denda yang ditetapkan mereka, praktis tidak lagi yang meneruskan pembangunan gedung,” tegasnya.

Dari hasil pertemuan dengan Sekkota Hendro Gunawan, Habir berharap dengan sudah dilayangkannya somasi kedua kalau masih tidak ada jawaban Pemkot segera memutus kontraknya Q geh dengan investor.Q

Pemkot Minta Pengurus MUI Perhatikan Masalah Anak Pemkot, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya diajak untuk terus bersama menangani permasalahan anak-anak yang menjadi korban efek buram keberadaan lokalisasi. Dikhawatirkan anak-anak tersebut akan menularkan “efek buruk” tersebut kepada anak-anak lainnya.

Ajakan ini disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat pengukuhan pengurus dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya periode 2015-2020 di Graha Sawunggaling, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Rabu (11/3) kemarin.

Ikut hadir dalam acara tersebut, Asisten IV Sekkota Surabaya bidang Kesejahteraan Rakyat, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya.

Dikatakan Wali Kota, meski keberadaan lokalisasi di Kota Pahlawan sudah dialih fungsikan, tetapi Pemkot dalam beberapa kesempatan razia, masih menemukan ada beberapa anak yang terkena imbasnya.

Di umur yang masih bocah, mereka sudah kecanduan narkoba dan juga kecanduan seks. Kebanyakan mereka bukan anak-anak Surabaya, Q dre melainkan berasal dari luar Surabaya.Q

Perlu Didorong, Konsep Persekutuan Nilai Antara Agama dan Budaya Pemprov, Bhirawa Mulai munculnya konflik horizontal di Indonesia bisa diatasi dengan sebuah persekutuan nilai-nilai agama dan budaya. Keduanya mempun yang nilai-nilai yang pada dasarnya sama, hingga bisa menghubungkan berbagai perbedaan.

Salah satu upaya membina persekutuan nilai budaya dan agama ini, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendorong semua agama yang ada di Jatim adalah agama Indonesia bukan agama di Indonesia.

“Saya terus menyuarakan persekutuan antara agama dan budaya karena sebenarnya semua konflik yang terjadi di negeri ini disebabkan tidak ketemunya agama dan budaya. Bahkan pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) nanti saya mengusulkan tema besar Islam Nusantara,” terangnya saat membuka Kongres X Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI) di Hotel Garden Palace, Surabaya, Selasa (10/3) malam.

Menurutnya, meskipun berdasarkan atas nilai-nilai perdamaian namun jika tidak ada jalan keluar yang baik antara agama dan budaya, konflik akan terus berlangsung.

Jika semua agama menerapkan konsep perseketuan agama dan budaya maka pembangunan akan berjalan lancar.

Menurut Soekarwo, antara agama dan budaya mempunyai rana yang sama yang secara mendasar mempengaruhi masyarakat. “Agama merupakan masalah paling mendasar yang mengatur tentang religi, etika dan moralitas. Saya optimistis jika masalah religi, moral dan etika diletakkan sebagai dasar, maka semua rencana pembangunan akan sukses,” jelasnya.

Dicontohkan, banyak terjadi kasus begal ditangkap dan dihajar massa yang memperlihatkan order without law atau ketertiban yang tidak didasari pada hukum. Hal itu menunjukkan lemahnya pemahaman religi, moral dan etika pada masyarakat.

Karenanya hukum yang dibangun harus melibatkan tokoh-tokoh pemimpin agama yang ada, bukan hanya pemerintah semata.

Saat ini banyak masyarakat yang tidak

Fakta ini terlihat dari uji kompetensi yang diikuti oleh 20 siswa terbaik peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 2014, pekan lalu yang hasilnya diperoleh Bhirawa kemarin,Rabu(11/3). Dalam uji kompetensi itu, program keahlian yang diujikan ialah teknik pengelasan level 6 G SMAW. Hasilnya, hanya lima siswa yang berhasil meraih sertifikat kompetensi welder (las) level 6 G SMAW. “15 peserta lainnya bisa mengelas 6G SMAW. Tapi hasilnya tidak sesuai standar.

Sehingga tidak lulus,” tutur Yudi Susantoso, instruktur pelatihan welder di UPT Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, kemarin.

Meski tahun lalu sudah per-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI memukul gong pembukaan Kongres Ke-X GGBI di Hotel Garden Palace Surabaya. iib/bhirawa

BPWS Dilaporkan Lakukan Penyimpangan Anggaran DPRD Jatim, Bhirawa Masyarakat muda madura yang mengatasnamakan Kaukus Ekstra Parlemen Madura(KEPM) melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) ke Komisi D DPRD Jatim . Menurut KEPM

lembaga pengelola wilayah Jembatan Suramadu ini diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dalam melakukan pembangunan di Madura. Mereka membawa data pengunaan anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Rusman Hadi, koordinator

Kaukus Ekstra Parlemen Madura, menyampaikan, BPWS ditengarai melakukan proyek-proyek yang sarat korupsi dan mark up proyek dalam pengembangan di Madura khususnya di Suramadu. Selain penyalahgunaan anggaran, kinerja BPWS dituding juga lamban, bahkan bisa dikatakan gagal.

Peserta Terbaik LKS SMK Gagal Uji Kompetensi, Perlu Perbaikan Kurikulum Pemerintah agaknya harus menyesuaikan kurikulum SMK dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Bahkan pemenang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK pun sedikit yang lolos uji kompetensi yang merupakan standar kebutuhan industr ini.

Padahal, kompetensi menjadi hal terpenting dalam mengukur keberhasilan pendidikan kejuruan.

mematuhi hukum yang berlaku karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perancangan hukum. “Disinilah tugas pemerintah untuk melayani secara partisipatif bukan malah menakut-nakuti masyarakat. Dengan demikian suasana yang tercipta bisa kondusif dan dingin,” imbuhnya.

Ia berpesan, Kongres X GGBI itu harus mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Jangan sampai sebuah organisasi agama yang besar seperti GGBI menggunakan metode suara terbanyak, karena nilai tidak bisa dikuantifikasi begitu saja.

“Jangan menggunakan virus tanding ketika ada beda pendapat, budaya indonesia adalah musyawarah mufakat. Dan Pemprov Jatim akan terus mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh GGBI, baik kongres ataupun lainnya,” pungkas Pakde Karwo.

Sementara itu, Ketua Umum Kongres X GGBI Royo Haryono menyampaikan, kongres yang berlangsung 10-13 Maret mengangkat tema “Memperkokoh Keluarga Besar Baptis Indonesia, Memperluas Jangkauan Pelayanan”. Kota Surabaya dipilih sebagai pelaksanaan kongres karena termasuk salah satu kota permulaan perintisan pelayanan Baptis di Indonesia.

Royo menjelaskan, kongres itu digelar untuk memperkokoh hubungan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menyesuaikan dasar tata aturan organisasi, serta rencana program-program keumatan ke depan. “Melalui kongres ini mari bersinergi memadukan dunia rohani, sehingga bisa benar-benar hadir sebagai Baptis yang berbakti pada Illahi dan berkomitmen menjadi menjadi berkat bagi para insane Q iib di banyak negeri,” harapnya.Q

tam/bhirawa

Instruktur pelatihan welder menunjukkan hasil pengelasan uji kompetensi yang dibuat oleh peserta terbaik LKS 2014 lalu. nah berprestasi di tingkat gagal,” tutur dia.

Jatim, kenyataanya kompeHasil pengelasan level 6G tensi siswa belum memenuhi SMAW ini dinilai sempurna kualifikasi. Klasifikasi dalam jika hasilnya rata, terpadu dan ujian ini memang tidak sem- tembus sampai ke bagian barangan. Karena distandar- dalam pipa. Pipa yang dikan dengan kebutuhan in- gunakan untuk ujian sendiri dustri sesuai Standar Kom- berukuran 6 inchi dan tebal petensi Kerja Nasional Indo- antara 10 sampai 12 mili nesia (SKKNI). meter. “Untuk mengelas ini, “Ini karena mereka jarang siswa harus mengulangi sampraktikum di sekolah setelah pai tujuh kali. Kalau tidak ikut lomba,” tutur dia. berhasil akan terlihat seperti Yudi mengakui, level penge- ada parit-parit,” tutur dia. lasan 6 G SMAW ini memang Atas kegagalan itu, para level yang cukup sulit karena siswa terpaksa harus ditudilakukan dengan posisi ke- runkan levelnya hingga pada miringan 45 derajat. Teknik ini level 4F BMAW over head full. biasanya digunakan untuk me- Teknik ini digunakan untuk nyambung pipa seperti pipa gas mengelas plat dengan posisi dan pipa minyak bertekanan diatas kepala. Pada teknik ini tinggi. “Sebenarnya kalau me- pun hanya satu yang berhasil. reka lolos uji kompetensi ini, “Akhirnya kita turunkan lagi mereka akan sangat dicari oleh levelnya menjadi 3G SMAW. perusahaan. Sayang, mereka Pada level ini, siswa hanya

ditugaskan untuk mengelas plat searah garis vertikal,” ujar Yudi. Pada teknik ini baru para peserta bisa lulus.

Teknik pengelasan memang bisa dipelajari secara otodidak. Namun menurut Yudi, saat ini perusahaan lebih mencari tenaga ahli pengelasan lulusan lembaga pendidikan. Karena mereka dianggap memahami prosedur opersaional standar kerja.

“Tapi itu juga harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diakui dan berstandar resmi,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Sumardijono mengaku sengaja mendatangkan kembali siswa yang berprestasi pada LKS tahun lalu untuk memberikan apresiasi.

Penghargaan itu diberikan dalam bentuk uji kompetensi agar mereka bisa mendapat sertifikat kompetensi yang berguna untuk masuk ke dunia industri. “Kami menganggap 20 siswa itu yang terbaik dari SMK se Jatim.

Karena itu kita langsung angkat mereka pada level yang tinggi,” tutur dia.

Meski gagal, Mardijono tetap memberi kesempatan mereka untuk memilih level yang lebih rendah. Itu agar mereka tetap memiliki sertifikasi welder walaupun level yang masih pas-pasan. “Level 3G SMAW ini sebenarnya diperuntukkan bagi peserta pelatihan reguler. Bukan khusus siswa yang punya prestasi,” Q tam pungkas dia.Q

Padahal BPWS dibentuk untuk melakukan percepatan pembangunan di sekitar Suramadu, tapi faktanya hal itu tidak terealisasi.

Kaki-kaki Suramadu sisi Madura saja hingga detik ini tidak ada pembangunan yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat Madura, begitu juga sisi

Surabaya.

“Pembangunan Suramadu itu diharapkan mampu mendongkrak ekonomi Madura, tapi faktanya adanya jembatan Suramadu hanya menjadi jalan keluarmasuk surabaya-Madura, tidak mampu menjadikan ekonomi Q cty Madura lebih baik.Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RS di Surabaya Buang Limbah ke Madura

Warga Didorong Pidanakan Pembuang Limbah B3 DPRD Jatim, Bhirawa Masyarakat didorong melaporkan secara hukum tindak pembuangan limbah berbahaya(B3) yang diduga dilakukan salah satu rumah sakit di Surabaya. Komisi D DPRD Jawa Timur menyebut tindak pembuangan limbah B3 permukiman warga Desa Kemuning, Bangkalan tersebut layak dipidanakan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto menilai tindakan rumah sakit itu sangat biadab. Sebab, dengan sadar membahayakan warga di Desa Kemuning. Karenanya pihaknya mendorong w a rga yang merasa dirugikan agar menempuh jalur hukum dengan mempida-

nakan manajemen rumah sakit tersebut. Sebab, tindakan membuang limbah B3 itu sudah masuk kategori pidana. Politisi PKS itu juga menyarankan agar perwakilan warga juga menempuh class action dengan berkoordinasi dengan LBH Surabaya.

“Itu tindakan jahat dan

biadab. Saya sebagai pimpinan Komisi D DPRD Jatim mendorong warga yang dirugikan untuk menempuh langkah hukum terhadap manajemen rumah sakit tersebut,”tegas politisi yang akrab disapa Ustad Hamy itu, Rabu (11/3).

Sebelumnya , pekan lalu, sejumlah media memberitakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan, menyatakan limbah medis buangan dari salah satu rumah sakit Surabaya yang dibuang ke Desa Kemuning, Kecamatan Tragah, Bangkalan, mengandung racun berbahaya.

“Limbah ini sangat mem-

bahayakan masyarakat dan bisa merusak lingkungan, karena mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3),” kepala Kepala BLH Affandi, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan, limbah medis itu diketahui positif beracun setelah pihaknya melakukan uji laboratorium. Limbah medis yang dibuang salah satu rumah sakit di Surabaya itu ditempatkan di bekas lokasi tambang batu fosfat bukit di Desa Kemuning.

Pada kesempatan kemarin, Hammy yang juga ketua DPW PKS Jatim ini mengaku, saat ini Komisi D sedang mengawasi pena-

nganan limbah B3 di rumah sakit di Jawa Timur, khususnya RSUD milik Pemprov. Pengawasan itu diperketat menyusul turunnya data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait menurunnya status penilaian sejumlah RSUD di Jatim. Contohnya RSUD Syaiful Anwar di Malang yang tadinya berstatus great hijau menjadi great merah atau ter buruk.

Menurut Hamy ada sejumlah faktor turunnya penilaian dari KLH terhadap penanganan limbah medis di RSUD Syaiful Anwar. Salah satunya, drum penampung limbah B3 bu-

kan drum baru tapi bekas.

Selain itu, tempat penampungannya juga tergolong semi permanen. Ditambah lagi dari dua mesi incinerator yang dimiliki hanya satu yang bisa dioperasikan karena satu mesin lain ijinnya belum diperpanjang.

“Hasil sidak di RSUD Syaiful Anwar itu membuat kami terhenyak. Kami berharap ada langkah perbaikan pasca sidak. Kami akan lakukan sidak susulan secepatnya. Insya Allah, hasilnya akan kami rilis secara terbuka,”tandas alumni Fakultas Kedokteran Hewan Unair tersebut.

Hamy juga berjanji akan mengawasi proses penyimpanan, pengemasan sampai pengangkutan limbah B3 dari rumah sakit sampai ke tempat pengolahan yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Sebab, jangan sampai limbah beracun itu tercecer di jalan hingga membahayakan kesehatan warga yang dilewati truk pengangkut limbah B3.

“Kami akan pastikan proses pengangkutan limbah B3 itu aman. Jangan sampai limbah itu tercecer di jalan atau supirnya mampir sebelum sampai lokasi tujuan, “pungkas pria berkaca mata Q cty itu.Q

RAGAM INFO KDRT Menurun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Kecamatan Tegalsari Surabaya terjadi penurunan karena 2015 ini tidak ada satupun kasus KDRT yang terdata dibandingkan 2014 lalu terdapat lima kasus.

Tampak petugas Kesra (kesejahteraan rakyat) Kecamatan Tegalsari saat mencocokan data jumlah KDRT, Rabu (11/3).

dna/bhirawa

Penggunaan kelambu pada saat tidur menghindari seseorang dari gigitan nyamuk Aedes aegypti.

Penderita Chikungunya Naik 3.645 Orang Surabaya, Bhirawa Kasus chikungunya di Jatim dari tahun ketahun mengalami peningkatan signifikan. Data Dinkes Jatim menyatakan jumlah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti ( sama dengan DBD) ini tahun 2014 sebesar 6.157 orang sedangkan tahun 2013 jumlah penderitanya hanya 2.512 orang. ‘’Ada peningkatan kasus yang cukup signifikan akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti jika dibandingkan tahun 2013 yaitu naik 3.645 orang,’’ kata Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Setyo menyatakan, dari 6.157 kasus chikungunya tahun 2014 penderita tersebar di 305 desa, sedangkan 2.512 kasus chikungunya tahun 2013 tersebar di 118 desa di Jatim. Ada korelasi antara jumlah kasus dengan banyaknya desa yang tekena penyakit chikungunya. ‘’Jika jumlah kasus banyak maka akan diikuti oleh jumlah desa yang terdampak,’’ ucapnya.

Pria berkulit putih ini mengatakan, dalam kejadiannya penderita chikungunya tidak mengalami kematian seperti pada penyakit demam berdarah hal ini dikarenakan virus chikungunya mudah sekali untuk dilemahkan.

Menurut Setyo, tidak ada vaksin maupun obat khusus untuk chikungunya.

Pengobatannya cukup mengonsumsi obatobat simptomatik (pereda gejala) seperti obat penurun panas atau penghilang rasa sakit. Yang penting cukup istirahat, minum, dan makanan bergizi.‘’Virus chikungunya ini termasuk self limiting disease alias akan hilang dengan sendirinya. Namun, rasa nyeri akan tetap ada Q dna dalam hitungan minggu,’’ ujarmya.Q

trie diana/bhirawa

Penyakit Tropik Tiap Daerah Berbeda Surabaya, Bhirawa Penyebaran penyakit tropik di beberapa negara mengalami perbedaan. Tidak terkecuali di Indonesia, negara yang yang beriklim tropis ini mempunyai penyakit tropik yang tidak sama dengan negara lain seperti Amerika dan Australia.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi RSUD dr Soetomo dr Mustofa Rusli, Sp PD menyatakan ada tiga komponen utama dalam penyebaran penyakit tropik yaitu manusia, vektor atau pembawa, dan lingkungan.

Khusus di kota besar yang menjadi pusat industri, Mustofa menegaskan harus lebih waspada lagi terhadap berbagai jenis penyakit tropik karena kemungkinan kuman bermutasi dan semakin resisten terhadap vaksin tidak dapat diprediksi.

Menurutnya, penyakit tropik ini sangat unik di masing-masing daerah, serta gejala dan perkembangan kuman penyebab penyakit ini bisa berbeda-beda.

Contohnya penyakit kaki gajah,

dna/bhirawa

Lingkungan yang kumuh menjadi penyebab timbulnya bibit penyakit. di pulau Jawa ini lumayan beberapa penyakit tropik yang jarang ditemukan penyakit ini. selama ini hanya ditemukan Tetapi di kawasan seperti kasusnya di negara tropis kini Kalimantan dan Nusa Tenggara telah menyebar ke daerah dengan penyakit ini cukup banyak ka- banyak musim, salah satu consusnya. Berbeda dengan demam tohnya adalah demam berdarah berdarah yang banyak dite- yang ditemukan kasusnya di mukan kasusnya di Pulau Jawa. Eropa dan Amerika,” tutur alumni “Ini berdasarkan laporan dari Fakultas Kedokteran Universitas Q dna forum dokter internasional, bahwa Airlangga ini.Q

Dugaan Pemalsuan Surat Riwayat Tanah

Bu Lurah Sanggah Keterangan Saksi Sekkel dalam Persidangan PN Surabaya, Bhirawa Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan surat riwayat tanah dengan terdakwa Dra Diah Ernawati Binti H Sudarso, Lurah

Rungkut Kidul, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (11/3).

Dalam persidangan yang digelar diruang sidang sari ini, Ketua Majelis Hakim

Maksi Sigerlaki meminta Jaksa Penuntut Umu (JPU) Ahmad Jaya menghadirkan saksi. Adapun saksi yang dihadirkan JPU adalah Saptohadi, Sekretaris Kelura-

han (Sekkel) Jemur Wonosari Surabaya.

Saptohadi menerangkan, dirinya hanya diperintah terdakwa untuk mengetik surat keterangan tanah

atas nama Safiyah Imam Kodrat, Petok D Nomor 1332. Saat itu, Saptohadi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Q bed (Kasipem).Q

Pengungkapan Kasus Korupsi di Jatim

Siap Libas Koruptor dengan 30 Anggota Satgasus Kejati Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Tekad untuk melibas segala tindak pidana korupsi di Jawa Timur, ditunjukkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dengan menunjuk 30 anggota baru yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menjelaskan, perekrutan ke 30 anggota Satgasus ini, nantinya akan difokuskan untuk menangani segala jenis tindak pidana korupsi.

Terutama melakukan penyelidikan terkait indikasi adanya tindak pidana yang mengarah ke kasus korupsi.

“Sama seperti Satgasus yang dimiliki Kejagung RI, ke 30 anggota ini akan ditugaskan untuk menangani semua perkara korupsi di Jatim,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Rabu (11/3).

Dijelaskan Romy, sesuai dengan surat perintah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, pendaftaran dan proses seleksi anggota sudah dilakukan sejak tanggal 24-27 Februari lalu. Penyeleksian dilakukan terhadap Jaksa terbaik di masing-masing Kejari yang ada di Jatim. Adapun kriteria pemilihan anggota diantaranya yakni, Jaksa tersebut memang teruji kinerjanya dalam penanganan kasus korupsi, dan lolos dalam tes penerimaan tim Satgasus.

Lanjut Romy, proses pelantikan dan peresmian Tim Satgasus Kejati Jatim akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret nanti. “Pelanitkan ke 30 Tim Satgasus ini akan dilangsungkan bersama evaluasi laporan bulanan perkara korupsi yang dipimpin oleh Kajati Jatim,” kata Romy.

Jaksa asal Jambi ini menambahkan, ke 30 anggota Tim Satgasus ini diambil dari Jaksa Fungsional ditiap-tiap Kejari di Jatim. Sampai saat ini pendaftar paling banyak berasal dari Jaksa Fungsional di Kejati Jatim.“Hanya Jaksa Fungsional saja yang dapat bergabung dalam Tim Satgasus. Semisal Jaksa Fungsional dari bidang intelijen dan pengawasan,” jelas Romy.

Dengan adanya calon Tim Satgasus ini, diharapkan para calon atau pun orang yang hendak melakukan tindak pidana korupsi menjadi takut. Apalagi, kesungguhan Kejati memberantas korupsi terlihat sejak Januari-Februari lalu, dengan membongkar 83 kasus korupsi di Jatim dan Q bed menetapkan 74 orang sebagai tersangka.Q

Sekolah Perlu Dorong Terlaksananya Pembelajaran Aktif Peningkatan kualitas pembelajaran, ternyata tidak tergantung pada bentuk kurikulumnya. Penerapan pembelajaran aktif dan kegiatan bisa menjadi kunci peningkatan kualitas pendidikan.

Namun, hal itu tergantung dari kepiawaian guru merancang dan mempersiap-kan siswa belajar , terutama dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan guru berfunsi sebagai fasilitator.

“Dengan menerapkan pembelajaran aktif, maka kualitas mengajar menjadi lebih baik sehingga kualitas siswa juga berimbas menjadi lebih baik,” ungkap Koordinator USAID Prioritas Jawa Timur, Silvana Erlina saat pelatihan modul I dengan materi Bagaimana Melakukan Pembelajaran Aktif di Kelas, di Shangri-La Hotel Surabaya, Rabu (11/3) kemarin.

Meskipun seribu kali ku-

rikulum diganti, lanjut Silvana, apabila cara guru mengajar tidak berubah maka jangan harap terjadi perubahan pada kualitas dan hasil belajar siswa. Selain itu guru harus aktif mempersiapkan siswa belajar dan mefasilitasi proses belajar, sedangkan kunci peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri adalah mengembangkan nalar siswa dengan segala potensi yang dimiliki, aktif mental dan fisik.

Sementara kegiatan pelatihan yang menerapkan pembelajaran aktif ini, para peserta pelatihan juga dilatih menerapkan manajemen sekolah yang trans-

paran, akuntabel dan partisipatif melalui materi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

“Fokus dari pelatihan manajemen ini sendiri adalah bagaimana manajemen sekolah dapat mengembangkan sistem pendukung yang dapat mendorong terlaksananya pembelajaran aktif melalui sinergi antara kepala sekolah, guru, komite sekolah dan juga pengawas sekolah,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap dengan mendapatkan pelatihan tersebut peserta yang terdiri dari unsur kepala sekolah, guru dan pengawas mulai dapat melaksankan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi program dan kegiatan sekolah dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah yang terdiri dari guru, orangtua

murid, komite sekolah hingga siswa.

Sedangkan materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut adalah bagaimana melakukan pembelajaran aktif di kelas. Untuk SD/MI, kegiatan tersebut dinamakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM), sedangkan untuk SMP/MTs dinamakan Contextual Teaching & Learning (CTL).

Menurut Whole Schole Development USAID Prioritas Jawa Timur, Dyah Haryati Puspitasari, PAKEM dan CTL menempatkan guru sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk inovatif dan kreatif dengan menggunakan sumber belajar yang variatif.

“Sumber belajar yang variatif itu tidak harus mahal, tapi anak bisa kreatif dan punya banyak gagasan,” Q riq ujarnya.Q

Peserta saat berdiskusi dalam pelatihan pembelajaran aktif.

riq/bhirawa

OPINI

4

Akuntabilitas Demokrasi Khas Indonesia

Tajuk

Menata Hubungan Kepemdaan KONFLIK sengit antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta, mengancam peng-abai-an konstitusi (UUD).

Sisi kelam pemerintahan daerah propinsi DKI Jakarta itu berpotensi menjadi “virus” endemi. Bisa menular, dan kronis berkepanjangan. Maka tidak bisa tidak, solusinya, harus melalui ranah hukum (sampai Pengadilan). Sebagai (hikmah) pembelajaran, harus ada yang dihukum berdasar kaidah tata-negara, maupun KUHAP. Hubungan anatara DPRD dengan Gubernur, mestinya bagai satu dari satu keping mata uang. Sebagaimana amanat UUD pasal 18 ayat (3). Yakni, “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Frasa “pemerintahan daerah” merujuk pada pengertian adanya dua institusi: Kepala Daerah (sebagai eksekutif), dan DPRD (sebagai legislatif).

Keduanya, DPRD maupun Kepala Daerah, dipilih secara demokratis. Masing-masing memiliki legitimasi dari proses pemilihan umum oleh rakyat. Masing-masing (secara personal) juga dicoblos by name, dalam proses pemilu one man one vote. Maka kesatuan kedua institusi (disebut sebagai pemerintahan) merupakan keniscayaan.

Kepala Daerah (Gubernur) tidak bisa bekerja tanpa DPRD. Begitu pula sebaliknya, fungsi DPRD mengawasi kinerja Kepala Daerah.

Dalam konteks kesatuan menjalankan roda pemerintahan, wajib berpedoman pada UUD pasal 18 ayat (6).

Dinyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Untuk membuat Peraturan Daerah (terutama Perda tentang APBD), diamanatkan wajib bersama-sama. Tidak bisa dibuat hanya oleh DPRD, juga tidak bisa dilakukan hanya oleh Kepala Daerah.

Tetapi yang terjadi di Propinsi DKI Jakarta, antara gubernur dengan DPRD, malah saling menistakan.

Misalnya konon, gubernur menyerahkan konsep APBD 2015, yang bukan hasil kesepakatan bersama (dengan DPRD). Sebab, konsep APBD 2015 yang di-ingin-kan oleh DPRD terdapat “dana siluman” sebesar Rp 12,1 trilyun.

Tidak tecapai kesepakatan dalam Perda APBD 2015, kini berkepanjangan, menjadi kasus hukum.

Gubernur DKI Jakarta melaporkan adanya “dana siluman” ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dugaan “dana siluman” yang tidak disepakati oleh Gubernur, pasti tidak bisa cair. Sehingga bukan ranah KPK. Namun yang dilaporkan pada KPK bukan hanya pada APBD 2015, melainkan juga pada APBD 2014. Artinya, yang dilaporkan adalah DPRD periode lalu (2009-2014). Musykil-nya, APBD 2014 sudah menjadi Perda, telah disetujui oleh DPRD maupun Gubernur.

Pelaksanaan kinerja anggaran (APBD) 2014, sudah pasti, dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Yakni, jajaran eksekutif, anak-buah Gubernur.

Jadi, Gubernur DKI Jakarta (Ahok) melaporkan jajaran staf di kantor gubernur. Walau sangat mungkin dilakukan kerjasama (busuk) dengan anggota DPRD periode 2009-2014.

Begitu pula pansus hak angket DPRD DKI Jakarta. Selama sebulan ini sibuk menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen oleh gubernur. Itu terkait pengiriman dokumen APBD 2015 kepada Kemendagri untuk ditelaah dan pengesahan.

Jika benar, Pansus hak angket akan melaporkan gubernur ke Bareskrim Polisi, dengan tuduhan pemalsuan dokumen otentik. Bisa berujung pada penanganan hukum serius, diancam penjara 8 tahun berdasar KUHAP pasal 264.

Karena ancaman (hukum) serius, Kementerian Dalam Negeri coba mem-fasilitasi “perdamaian.” Ironisnya, pada forum “perdamaian” itu, sikap kedua pihak (DPRD maupun Gubernur) masih tetap. Sama-sama masih saling tunjuk dengan temperamental, sama-sama saling menistakan. Juga sama-sama saling terancam ekses tindakan hukum.

Itu pasti, menyebabkan kinerja (anggaran) pemerintahan propinsi DKI, mandeg total. Konsekuensinya, seluruh program kerja pemerintah juga berhenti. Niscaya rakyat rugi. Tragedi kinerja anggaran tahun 2014. Secara mutual kinerja anggaran tahun 2014 DKI Jakarta menempati posisi terendah se-Indonesia. Hanya mampu menyerap sekitar 30% kekuatan APBD. Dus kinerja Pemprop DKI tidak bermutu. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tidak Bijak Salahkan Pendidikan BUKANLAH hal yang bijak untuk menyalahkan pendidikan agama sebagai sumber dari penyimpangan karena hal itu muncul oleh banyak sebab seperti faktor politik, sosial dan lainnya. Kasus penyimpangan paham juga rasanya kurang bijak kalau kita salahkan pendidikan agama, tapi ada perspektif lain seperti sosiologis dan politis.

Menyalahkan pendidikan agama akan sama saja dengan menjauhkan nilai-nilai agama itu dari masyarakat sendiri. Untuk itu, masyarakat terutama generasi muda perlu dibentengi dengan akidah lurus dan pemahaman agama yang benar, salah satunya melalui pendidikan agama. Bentengi generasi muda dengan akidah lurus dan pemahaman agama yang benar.

Sementara itu di dalam pendidikan agama Islam, terdapat dua sumber utama bagi Muslim yaitu Al Quran dan Sunnah. Maka dari itu, masyarakat agar lebih peduli dengan pendidikan agama. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar maka umat Islam perlu mendalami Al Quran dan Hadits, termasuk ilmu lain baik itu formal ataupun informal.

Pendidikan agama, juga harus dipelajari secara seksama. Sehingga tidak melahirkan generasi radikal yang sekadar tahu jihad tetapi tidak mengetahui ajaran Islam lainnya seperti tentang kemanusiaan dan toleransi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Kliwon, 12 MARET 2015

perlu menggembargemborkan dirinya sebagai penganut paham demokrasi.

Jika lihat sejarah ke belakang, maka rakyat Aceh ketika awal kemerdekaan Indonesia memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi bangsa Indonesia, seOleh : cara tidak langsung Djoko Sulistyono telah menanamkan air. Hanya saja yang rasa kebangsaan dan menjadi perhatian nasionalisme yang para elit politik di sesungguhnya. Bangsa Indonesia tanah air adalah perlunya meyang terdiri dari beraneka ragam reka menanamkan wawasan kesuku bangsa harus menerima bangsaan dan nasionalisme bangpelajaran berharga dari pelaksa kepada massa pendukungnya. sanaan Pemilukada yang sukses Paling tidak, dengan cara itu di Aceh dengan kemunculan diharapkan keinginan founding calon independen. Pelajaran berfathers bangsa ini yang dengan harga ini dapat saja ditularkan susah payah membangunnya, ke daerah-daerah lain di Indomulai dari Kebangkitan Nasional nesia yang akan melaksanakan 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan Pemilukada serentak pada akhir momentumnya pada saat Protahun 2015 ataupun mungkin klamasi 17 Agustus 1945, harus mundur pertengahan tahun 2016 benar-benar diinternalisasikan mendatang. kepada massa pendukungnya.

Mencermati situasi dan kondisi Hal itu diharapkan dapat meyang berkembang akhir-akhir ini, minimalisir konflik yang terjadi harus diakui bahwa betapa beratakibat dijalankannya Pemilukada nya masalah akuntabilitas dalam di beberapa daerah. pelaksanaan demokrasi yang khas Indonesia pada saat ini.

Konflik yang terjadi dalam Paling tidak, ada empat hal yang implementasi demokrasi perlu dicermati yaitu : pertama, Konflik dapat dibagi menjadi masih lemahnya akuntabilitas tiga, yakni : konflik vertikal, horipengurus partai politik baik kezontal dan konflik diagonal. Konpada anggotanya, masyarakat flik vertikal adalah konflik antar (publik) maupun kepada negara. tingkatan kelas antar tingkatan Kasus kongres partai politik yang kelompok seperti konflik orang maju-mundur, pecahnya sejumlah kaya dengan orang tidak punya partai politik menjelang kongres, atau konflik antara pemimpin atau belum optimalnya fungsi-fungsi manajer (pimpinan) dengan pengipartai politik, dan belum lancarkut atau dengan anak buahnya. nya penyampaian laporan keuangSedangkan konflik horizontal ini an partai politik kepada Komisi terjadi antara individu atau kePemilihan Umum (KPU). lompok yang sekelas atau sederajat Kedua, masih lemahnya akunseperti konflik antar bagian dalam tabilitas para wakil rakyat kepaperusahaan atau konflik antar orda pemilihnya. Hal ini tampak ganisasi massa yang satu dengan jelas dari minimnya komunikasi lainnya. Konflik diagonal adalah politik antara wakil rakyat dekonflik yang terjadi karena adanya ngan para pemilihnya, kurang ketidakadilan alokasi sumber kenalnya rakyat pemilih dengan daya ke seluruh organisasi yang wakilnya di parlemen, belum menimbulkan pertentangan secara adanya kebijakan yang didaekstrim dari bagian yang membusarkan aspirasi rakyat pemilih, tuhkan sumber daya tersebut. hingga kenyataan lebih dikenalKasus konflik di Aceh, awalnya nya asal fraksi anggota dewan disebabkan perlakuan yang tidak daripada daerah pemilihannya. adil atas alokasi sumber daya Ketiga, format akuntabilitas ekonomi oleh Pemerintah. Pada pejabat eksekutif dan legislatif saat ini, ketika waktu pelakbagi masyarakat/ publik Kurang sanaan Pemilukada yang lalu di adanya tanggung jawab pejabat Aceh tidak terjadi konflik yang eksekutif dan legislatif kepada signifikan mengganggu jalannya masyarakat/ publik dalam pengeroda pemerintahan di daerah lolaan keuangan negara (Anggaitu. Akuntabilitas demokrasi di ran Pendapatan Belanja Negara/ Aceh justru sudah berjalan tanpa

Setelah kejatuhan rezim Orde Baru (Orba) pada tahun 1998, kemudian merebak berbagai konflik yang melanda wilayah di tanah air. Meskipun tidak ada konflik yang berskala besar dan luas pada waktu Orba berkuasa, namun bukan berarti tidak ada permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu. Jika kita tengok sejarah masa lalu, rezim Orba seringkali menggunakan pola-pola represif untuk meredam setiap gejolak yang timbul di masyarakat.

P

enyelesaian dengan caracara otoriter yang tersentralisir tersebut memang mampu meredam berbagai permasalahan yang sempat mengemuka. Namun hal itu bukanlah menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menabukan keberagaman (pluralitas), demokrasi dan hakhak asasi manusia. Ibarat “bara dalam sekam”, tumpukan berbagai masalah kehidupan berbangsa tersebut memperoleh momentum dan ”meledak” dahsyat menjadi kerusuhan sosial pada waktu itu.

Adanya kekhawatiran terhadap konflik sosial dengan eskalasi besar dan luas menjadi hal yang tak terhindarkan di era reformasi saat ini. Pengelolaan atau manajemen konflik menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan diwujudkan.

Konflik-konflik tersebut mengakibatkan kerugian, kepedihan, dan dendam yang tidak berkesudahan. Konflik-konflik yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal tersebut memunculkan pertanyaan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan iklim demokrasi di Indonesia kian hari kian bertambah sehat. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang telah digelar di berbagai daerah di Indonesia sejak dicanangkannya era reformasi 17 tahun yang lalu. Pemilukada yang dilaksanakan di sejumlah daerah kadang menimbulkan masalah yang mengemuka hingga ke pengadilan. Permasalahan yang menyangkut Pemilukada pada tataran akar rumput (grassroot), biasanya terjadi karena persaingan antar elit politik di arena tersebut yang sering memanfaatkan massanya untuk kepentingannya.

Namun, hal itu justru kadangkadang membuat adanya dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan demokrasi di tanah

B

APBN) dan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ APBD). Contoh aktual nyata terjadi adanya perseturuan antara pihak eksekutif yang diwakili oleh Gubernur DKI Jakarta dengan pihak legislatif yang diwakili DPRD DKI Jakarta, terkait permasalahan APBD Provinsi DKI Jakarta. Yang patut disayangkan, kedua pihak tidak menyadari bahwa keduanya sebenarnya merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah. Hal ini pembelajaran bagi daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, jangan sampai terjadinya ketegangan antara pihak eksekutif dengan legislatif, mengakibatkan masyarakat (publik) menanggung akibatnya.

Keempat, belum mantapnya akuntabilitas pejabat birokrasi kepada instituennya. Hal ini terlihat dari ditemukannya pejabat birokrasi yang tertutup atau tidak mau membuka diri untuk diakses oleh pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan masyarakat lainnya. Adanya kekurangan informasi yang dikeluarkan oleh aparat birokrasi kepada publik terkait dengan pelayanan yang diberikan, adalah merupakan cermin dari masih rendahnya tingkat akuntabilitas birokrasi.

Keempat permasalahan yang terungkap tersebut boleh dikatakan belum dapat terpecahkan dan masih eksis di dalam realitas politik di tanah air. Akibatnya, jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengakibatkan kinerja struktur politik terganggu, kualitas proses politik menjadi kurang bermutu, dan budaya politik yang rasional dan dewasa belum dapat menjadi suatu kenyataan. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar bangsa Indonesia mampu mengatasi tatanan demokrasi kita.

Akhirnya, adanya penekanan pada aturan main demokrasi (etika politik) sehingga diharapkan dapat merupakan pintu masuk untuk memperbaiki akuntabilitas dalam pelaksanaan demokrasi. Paling tidak, dengan cara itu segenap daya dan tenaga memang dapat dicurahkan melalui pembangunan politik bagi upaya akuntabilitas pelaksanaan demokrasi. Akuntabilitas pelaksanaan demokrasi diharapkan meningkatkan dan membangkitkan pemahaman wawasan kebangsaaan serta menambah inspirasi bagi seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melangkah maju mengisi ke arah demokrasi yang jauh lebih baik.

Peneliti pada Badan Litbang Kemendagri

Negara (Minus) Berantas Begal

elakangan ini, media massa gencar memberitakan aksi kejahatan jalanan (begal). Aksi begal yang semakin marak sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, kejahatan yang dilakukan pelaku begal ini tidak tanggung-tanggung. Pelaku begal tidak hanya merebut kendaraan atau barang berharga korban, tetapi mereka juga melukai, bahkan tidak segan-segan membunuh korban.

Aksi begal kini telah menjalar ke seluruh penjuru negeri, sehingga membuat masyarakat resah dan ketakutan. Sudah tentu, kejahatan yang telah menjadi-jadi itu harus dimusnahkan dari bumi pertiwi ini.

Sangat disayangkan ketika negeri yang dulunya dikenal aman, kini telah menjadi sarang penyamun jalanan.

Belum lama ini, aksi begal kembali terjadi di Sleman dan telah menewaskan dua korban. Suyati, Seorang pegawai hotel di daerah Sleman yang pada saat itu pulang tengah malam, menjadi korban pembegalan. Dia sempat dirawat secara intensif di rumah sakit. Namun, nyanwanya tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Selain itu, nasib naas juga diterima Esti, seorang pegawai hotel (warga Sleman). Begal tersebut tidak segan-segan merenggut nyawa dan juga hartanya. (Koran Sindo Senin, 10/3/2015).

Para penjahat jalanan tersebut hanya bermodal senjata tajam, senjata api, dan lain- lain, akan tetapi mereka sudah bisa merampas barangbarang yang mereka inginkan. Aksi yang mereka lakukan bermacammacam. Ada yang menghalangi pengendara motor, memepet korban dari belakang, bahkan ada pula yang memasang jebakan-jebakan agar pengendara motor tersebut terhenti di jalan, atau jatuh tersungkur.

Sesungguhnya, negeri aman adalah dambaan semua warga negara. Sebab, negeri yang aman akan membuat warga negara mera-

adap lembaga kepolisa nyaman dan tidak sian akan muncul. Sedipenuhi ancaman dan hingga, sering sekali ketakutan. Mengingat masyarakat main kembali pidato Jokowihakim sendiri ketika JK ketika menyamberhadapan dengan paiakan visi-misi propelaku pembegalan. gram pemerintahanSesungguhnya, UU nya, Presiden Jokowi tentang hukuman memaparkan bahwa begal disepadankan negara akan melindengan hukuman tindungi segenap bangsa Oleh: dak pencurian yang dan memberikan rasa Rif’atul Himmah diatur dalam KUHP aman pada seluruh pasal 365 yang berisi warga negarannya. tentang ancaman huAdanya penegak hukuman mati atau seumur hidup. kum merupakan salah satu upaya Dan apabila kejahatan tersebut untuk memperoleh perlindungan menyebabkan luka berat dan dan rasa aman. Salah satu penegak merenggut nyawa, maka akan hukum yang secara langsung memdiancam hukuman paling lama 20 berikan pelayanan adalah kepolitahun penjara. Meskipun sudah sian. Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 ada hukum tertulis, akan tetapi menegaskan kepolisian Negara masyarakat lebih memilih untuk RI bertujuan untuk mewujudkan melakukan hukum rimba. keamanan dalam negeri yang meliSeperti contoh pelaku begal moputi terpeliharanya keamanan dan tor yang menjadi bulan- bulanan ketertiban masyarakat, tertib, da masyarakat, dipukuli dan bahkan tegaknya hukum, terselenggaranya dibakar hidup- hidup. Lagi- lagi perlindungan, pengayoman, dan hal tersebut terjadi karena dipelayanan kepada masyarakat, sebabkan ketidakpercayaan terhserta terbinanya ketentraman adap aparat Negara. Mereka menmasyarakat dengan menjunjung ganggap dengan melakukan hal tinggi hak asasi manusia. tersebut, akan memberikan efek Akan tetapi hal tersebut berjera bagi pelaku begal. Hal yang banding terbalik dengan fakta di perlu dilakukan yang pertama lapangan. Pasalnya, kejahatan dan adalah perlu adanya penerangan kriminalitas semakin marak. Sepdi sepanjang jalan yang rawan erti aksi pembegalan yang semakin aksi pembegalan. Dengan adanya mencemaskan masyarakat. Perapenerangan, jalan yang awalnya saan tidak aman yang dirasakan sepi dan gelap, setidaknya bisa masyarakat sudah seharusnya dimeminimalisir aksi begal. minimalisir. Sebab, sudah menjadi Kedua, adanya kerjasama tugas penegak hukum untuk memdengan polisi. Polisi setidaknya berikan pelayanan, pengayoman, melakukan penjagaan dan patroli serta perlindungan. Namun, pada di sepanjang jalan, dengan harapan kenyataannya dalam menangani pembegal tidak berani melakukan aksi begal yang merajalela saat aksinya lagi. Polisi harus lebih sigap ini, kepolisian tidak bisa bertindak dan bertindak cepat dalam menancepat bahkan masih (minus) dalam gani begal. Selain itu, masyarakat memberantasnya. Hal ini akan berjuga melakukan penjagaan, ronda impliasi pada respon masyarakat malam, dan sebagainya. Ketiga, terhadap lembaga kepolisian. masyarakat setidaknya memiliki Perasaan tidak percaya terh-

nomor- nomor anggota kepolisian, agar ketika mengahadapi situasi yang mencurigakan di perjalanan, mereka bisa menghubungi nomer polisi tersebut. Keempat, ketika pulang kerja atau berangkat kerja di malam hari, masyarakat “berjamaah”, artinya tidak berangkat secara sendiri- sendiri, akan tetapi berangkat bersama-sama. Dengan “berjamaah” sudah barang tentu begal tidak berani untuk melakukan aksinya.

Aksi kejahatan jalanan bisa dilakukan siapa saja. Ironisnya, pemuda dan remaja yang seharusnya sebagai generasi penerus bangsa, akan tetapi malah melakukan kriminalitas di negeri ini. Menyoal tentang aksi begal, tentunya tidak lepas dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena tingkat ekonomi yang rendah (kemiskinan). Sebab, kemiskinan sangat dekat dengan tindak kejahatan.

Ahli krimoologi juga menyatakan demikian. Oleh karena itu, fokus solusi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Selain itu, pemerintah harus lebih serius dalam menangani aksi begal. Pemerintah diharapkan mampu menggerakkan aparat negara untuk mengusut tuntas kejahatan tersebut, mulai dari melakukan razia kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat, sampai dengan menelusuri hasil penjualan kendaraan hasil begalan kepada masyarakat.

Sebab, selama ini ternyata yang menerima terakhir hasil begalan itu juga lah masyarakat. Ini bukan pekerjaan mudah. Namun, negara wajib melaksanakan itu.

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Dakwah UIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati Kumpulkan Kades dan Lurah Soal Perdes Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berhak membatalkan Peraturan Desa (Perdes) jika tak dengan sesuai prosedur dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat serta Peraturan dan UUU yang ada diatasnya.

Sehingga Pemkab Gresik mengumpulkan para Kepala Desa, Lurah dan Kasi Pemerintahan di Kec se Kab Gresik untuk mensosialisasikan pembuatan Peraturan Desa (Perdes). Bertempat di Ruang Mandala Bakti Praja, Rabu (11/3/2015) para Kades, Lurah dan Kasi Pemerintahan selama dua hari penuh belajar membuat Perda. Pembukaan acara sosialisasi dan evaluasi Peraturan Desa (Perdes) dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Gresik.

Kepada panitia, bupati berharap agar diberi pemahaman tentang sistematika dan singkronisasi antara pembuatan Perdes dan APBDesa. ‘’Sistematika ini penting, yang mana yang harus didahulukan tentang dua hal itu. Karena selama ini saya melihat sering tak sinkron,’’ kata Sambari.

Wakil Bupati, Mohammad Qosim yang turut memberikan sambutan meminta kepada para Kepala Desa, agar lebih mementingkan pelayanan. ‘’Pelayanan yang paling utama dan kita ini adalah pelayan masyarakat. Inti pelayanan yang utama yaitu agar kita membuat peraturan yang orientasinya pada pelayanan. Jangan sampai membuat aturan yang dapat memberatkan masyarakatnya,’’ katanya.

Sementara, Sekda Gresik, M Najib saat melaporkan acara itu kepada bupati mengatakan, acara ini untuk memberikan pemahaman dalam pembuatan Perdes. ‘’Agar Perdes yang dibuat para Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, serta Peratutan perundang-undangan yang ada diatasnya,’’ ujarnya.Q eri

Dapat Kuota Rehab 370 Pecandu Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah institusi kesehatan di Kota Delta Sidoarjo tahun 2015 ini, harus siap untuk menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu Narkoba.

Karena itu, Badan Nasional Narkotika (BNN) telah memberikan kuota untuk bisa merehabilitasi sebanyak 370 pecandu Narkoba di daerah ini.

Kepala Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH menegaskan, tahun 2015 ini institusinya harus sudah siap menjadi IPWL. Karena tahun 2014 lalu keberadaan IPWL sudah disosialisasikan. ‘’Meski tahun 2014 kemarin IPWL belum jalan, karena masih sosialisasi tapi untuk masalah rehabilitasi bagi pecandu Narkoba tetap jalan, tahun 2014 lalu, ada satu pecandu yang dikirim ke rehabilitasi Lido, Bogor,’’ terang Supriyanto, Rabu (11/3) kemarin.

Sejumlah institusi kesehatan di Kab Sidoarjo yang harus siap sebagai IPWL, diantaranya RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas se Sidoarjo dan klinik kesehatan.

Untuk sementara, kata Supriyanto, institusi kesehatan di Sidoarjo yang sudah siap adalah RS Bayangkara Porong dan klinik Cendikia Husada di lingkar timur Sidoarjo.

Supriyanto berharap, tahun 2015 ini institusi kesehatan di Kab Sidoarjo bisa memaksimalkan sebagai IPWL. Karena sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 2011 tentang IPWL, ia ingin masyarakat di Sidoarjo bebas Narkoba. Maka intitusi kesehatan dan SKPD di Sidoarjo diminta dukungannya. ‘’Karena pengguna Narkoba itu lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara,’’ kata mantan Kapolsek Kec Wonoayu itu.

Para institusi kesehatan di Kab Sidoarjo pun, kata Supriyanto, baru-baru ini telah diundang BNNK Sidoarjo untuk mendapatkan pengarahan tentang ini.

Mereka diharapkan dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga pendukung gerakan rehabilitasi pecandu Narkoba di Kab Sidoarjo.Q ali

Nelayan Sidoarjo Protes Kebijakan Menteri Susi Sidoarjo, Bhirawa Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, yang melarang pembatasan penangkapan terhadap lobster, kepiting dan rajungan yang bertelur, membuat nelayan di Kab Sidoarjo menjadi resah.

Saking jengkelnya dengan Permen itu, nelayan yang ada di Kec Jabon, sampai minta kepada Menteri Susi Pujiastutik agar datang ke kecamatan yang berada di selatan Kab Sidoarjo itu, untuk melihat sendiri kondisi nelayan yang menggantungkan kehidupannya dari budidaya kepiting di tambak. ‘’Mungkin karena mereka merasa jengkel,’’ ujar Kabid Kelautan Dinas Kelautan Perikanan Sidoarjo, Ir Tarina Handaningrum Msi, Rabu ( 11/3) kemarin.

Sesuai dengan Kepmen KP itu, jelas Tarina, nelayan dilarang menangkap kepiting yang ukurannya kurang dari 15 cm, juga rajungan harus diatas 10 cm. Tujuannya untuk melestarikan agar sumber daya hewan laut itu tak habis atau punah.

Sedangkan bila menangkap ukuran yang lebih kecil, harus dikembalikan.

Karena aturan itu, kata Tarina, kini nelayan di Sidoarjo jadi resah. Baik yang menangkap kepiting di laut maupun yang membudidayakan di tambak. Mereka jadi serba salah. ‘’Ini suatu saat akan bisa membuat produksi hasil laut seperti kepiting dari Sidoarjo berkurang,’’katanya.

Dengan pembatasan itu, kata Tarina, suplier yang akan membeli kepiting telur pun akan menjadi takut. Akhirnya tak menjadi membeli karena takut kena sanksi. Ia mengakui dengan Kepmen KP itu, akan bisa membawa pengaruh terhadap penghasilan nelayan di Sidoarjo, yaitu yang berada di Kec Sedati dan di Kec Jabon.Q ali

5

Pemprov Jatim Bangun Tol di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Untuk membantu mengurai kemacetan di wilayah Kab Sidoarjo.

Pemprov Jatim berencana membangun Jalan Tol sepanjang 30 Km, mulai Krian-Legundi hingga Bunder Kab Gresik.

Hal ini ditegaskan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum, usai menerima kunjungan Dinas PU Bina Marga Prov Jatim dan PT Waskita Bumi Wira (WBW), di Ruang Pertemuan Pendopo Delta Wibawa Kab Sidoarjo, kemarin.

Mewakili rombongan, Dono Purwanto dari PT WBW menegaskan, kunjungannya ke Sidoarjo terkait koordinasi

masalah perizinannya. Karena Pemprov Jatimr memang sangat membutuhkan jalan tol Krian-Legundi-Bunder sebagai jalan alternatif, mengingat di kawasan itu lalu lintas kendaraan sudah sangat overload.

PT Waskita Karya dan PT Energi Bumi Minning telah mengajukan diri sebagai pemrakarsa, dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur

Jatim dan Menteri Pekerjaan Umum. ‘’Pembangunan jalan tol ini nantinya akan melibatkan dua wilayah yakni Kab Sidoarjo, tepatnya di Kec Krian dan Balongbendo, serta Kab Gresik,’’ jelas Dono Purwanto.

Mereka juga melakukan presentasi di depan Bupati Sidoarjo dan SKPD terkait Pemkab Sidoarjo. Jadi pertemuan yang dilakukan di Kab Sidoarjo ini untuk koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo mengenai perizinan yang menjadi kewenangan Pemkab. ‘’Mengingat proyek ini, akan memakan lebih kurang 1 Km luas wilayah

Kab Sidoarjo, tepatnya di By Pass Kec Krian hingga Balongbendo,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan, MT menyambut baik dengan rencan dibangunnya Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder ini. Pada ruas jalan itu merupakan lalu lintas industri. ‘’Selain itu, pada saat arus mudik dan arus balik lebaran setiap tahunnya, terjadi kemacetan luar biasa di ruas jalan itu,’’ katanya.

Tak ketinggalan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, selaku ke-

pala daerah tentu sangat setuju dengan pembangunan jalan tol itu. Selain akan mengurai kemacetan di daerah, juga sangat bermanfaat untuk pembangunan perekonomian. Apalagi jalur itu merupakan jalur untuk lalu lintas perindustrian yang sangat padat. ‘’Saya meminta agar semua persyaratan perizinan segera dilengkapi, para SKPD terkait agar mempermudah proses perizinannya. Supaya jalan tol yang dibiayai secara keseluruhan oleh Provinsi Jatim ini bisa terlaksana pembangunannya dengan segera,’’ pinta Bupati Saiful Ilah.Q ach

Pembebasan Lahan Tol Jo-Ker Terhambat di Tujuh Desa

Kejari geledah Kantor Dispendik selama dua jam.

rokim/bhirawa

Kejari Geledah Kantor Dispendik Dua Jam Gresik, Bhirawa Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Gresik selama dua jam. Penggeledahan untuk mencari berkas-berkas yang dibutuhkan guna melengkapi data dugaan korupsi Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Rp1,8 miliar. Yang kini sedang disidiknya dengan sudah menetapkan tersangka baru selain Elly Sundari (37).

Dari pantauan Bhirawa di lapangan, penggeledahan dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Tim yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Gresik, Wahyudiono, berjumlah delapan orang dengan menggunakan jaket hitam bertuliskan Tim Pemberantas Korupsi. Sesampainya di kantor Dindik, di Jl Arief Rahman Hakim. Tim langsung dibagi dua, satu tim yang dipimpin Kasi Pidsus Wahyudiono, langsung melakukan penggeledahan ruang Bagian Pendidikan Dasar (Dikdas) dan ditemani Kasi Dikdas Nur Iman Syoleh. Satu tim dipimpin Erwin Indrapraja, melakukan penggeledahan di ruang Bagian Umum dan Ke-

pegawaian ditemani Sekretaris, Adik Mulyo.

Kasi Pidsus Kejari Gresik, Wahyudiono SH mengatakan, penggeledahan yang dilakukan tim untuk melengkapi dan memperkuat data dugaan korupsi program TIK pada Juli 2014. Sebab, pihaknya masih memerlukan data terkait kegiatan yang diduga melibatkan beberapa pejabat di lingkungan Dindik, khususnya Bagian Pendidikan Dasar. ‘’Kami menyita data yang sekiranya dapat kami gunakan untuk memperkuat dugaan korupsi TIK yang sekarang sedang kami tangani. Terkait dugaan kemungkinan tersangka baru dari pejabat Dindik Gresik tak mengelak. Bahkan bagian dari penggeledahan yang dilakukan tim di Kantor Dindik Gresik, adalah untuk mengumpulkan data atas dugaan keterlibatan oknum dinas,’’ ungkapnya.

Ditambahkan Wahyudiono, kemungkinan memang ada tersangka baru. Tapi masih mendalami apa ada kemungkinan keterlibatan oknum

Dindik Gresik.

Sementara Plt Kadindik M Nadlif maupun Sekretaris Adik Mulyo tak dapat dikonfirmasi. Bahkan, Adik Mulyo yang mantan Kepala SMA Negeri 1 Manyar yang terlihat berada di ruangan Kepala Dindik menolak untuk dikonfirmasi.

Perlu diketahui, Kejari berhasil mengungkap dugaan korupsi program Bansos TIK eLearning senilai Rp1,8 miliar.

Program 2014 itu diperuntukkan 34 sekolah dasar dengan masing-masing mendapat Rp54 juta. Dana itu dipakai membeli empat laptop, dua layar proyektor, dua LCD, tiga mobil wifi, dan empat speaker aktif. Meski swakelola, namun ternyata diadakan melalui rekanan empat bendera.

Tahap pertama penyidikan, tim menetapkan Elly Sundari, warga Manyar menjadi tersangka. Modusnya mark up dengan kerugian mencapai Rp1 miliar. Tersangka menyewa empat bendera rekanan yaitu, CV Bumi Robani, CV Arum Dhalu, CV Sari Rahayu dan CV Serat Baja.Q kim

44 Pimpinan SKPD Serahkan LHKPN ke KPK Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 44 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Mojokerto menyerahkan hasil kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/3) kemarin. Pejabat eselon II dan III itu menjelaskan langsung harta yang dimiliki dan keluarganya langsung dihadapan tiga petugas KPK yang diundang Wali Kota Mojokerto di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto.

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Soemarjono didampingi Inspektur Kota Mojokerto, Akhnan menyambut narasumber dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN-KPK. Sumarjono menjelaskan, Pemkot Mojokerto sangat mengapresiasi dan menyambut baik penyerahan LHKPN itu.

Diharapkan dapat menguatkan semangat penyelenggara negara untuk tertib administrasi dalam hal penggunaan ke-

uangan negara yang sesuai dengan UU. Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Bahwa amanat Presiden itu diinstruksikan kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Q kar

Pemkab Mojokerto, Bhirawa Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Jombang Mojokerto (JoKer) yang melintas di wilayah Kab Mojokerto terkendala pembebasan Lahan.

Dari total volume jalan Tol Joker sepanjang 40,5 kilometer itu mengalami kendala pembebasan lahan di tujuh desa yang seluruhnya berada wilayah Kab Mojokerto.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Mojokerto, Rachmad Suharyono mengatakan hal itu terkait masih belum tuntasnya pembangunan ruas jalan Tol JoKer. ‘’Ada persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas. Dan seluruhnya tersebar di tujuh desa,’’ terangnya, Rabu (11/3) kemarin.

Menurut Rachmad, tujuh desa di Kab Mojokerto yang mengalami kendala pembebasan lahan diantaranya Desa Penompo, Pagerluyung ,Terusan, Canggu, Sidoharjo, Gedeg dan Desa Kemantren. ‘’Kita sekarang terus inten bekomunikasi dengan Pemprov Jatim. Terkait dengan langkah-langkah yang harus kita ambil,’’ terang pejabat alumnus STPDN ini.

Rachmad menambahkan, dari tujuh desa yang mengalami ganjalan pembebasan lahan itu, tiga desa diantarannya sudah terbit izin gubernur tentang pelepasan hak kepemilikan atas Tanah Kas Desa. ‘’Kami sudah mengantongi izin dari gubernur untuk Desa Penompo, Pagerluyung dan Desa Terusan,’’ imbuh Racmad.

Sedangkan untuk empat desa yang lain, menurut

kariyadi/bhirawa

Rachmad Suharyono

Rachmad sudah masuk dalam pemberkasan. Pihaknya memasang target, akan selesai dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. ‘’Untuk Desa Canggu, Sidoharjo, Gedeg, dan Desa Kemantren, kita targetkan dalam bulan ini selesai, semua berkas sudah dilengkapi dan kini tinggal pengajuan saja,’’ pungkasnya.

Terkait masih belum tuntasnya pembebasan lahan, Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kab Mojokerto memberikan rambu, agar Pemkab menjalankan prosedur yang benar. ‘’Jangan sampai merugikan masyarakat. Apalagi melanggar aturan,” ujar Diaz Roichan, anggota Komisi A DPRD Kab Mojokerto.

Politisi asal PAN ini mengatakan, meski Pemkab memiliki kewenangan melakukan konsinyasi pembayaran dengan menitipkan uangnya ke pengadilan negeri setempat, namun langkah itu harus menjadi alternatif paling akhir. ‘’Meski aturan memperbolehkan tapi langkah menitipkan pembayaan ke pengadilan itu harus menjadi opsi terakhir,’’ pungkas Diaz.Q kar

Komisi C Kecewa Kinerja ULP Gresik, Bhirawa Kinerja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kab Gresik terus mendapatkan sorotan dari kalangan DPRD Gresik. Dalam hearing, Komisi C dibuat kecewa dengan ketidaktahuan ULP terkait data lelang tahun anggaran 2015. Padahal, tahun ini sudah memasuki bulan ketiga dan lelang harus segera dilakukan.

Hearing yang diikuti, seluruh anggota Komisi C DPRD Gresik, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Pada hearing kali ini, Komisi C ingin mengawasi kesiapan dinas-dinas termasuk ULP untuk pelaksanaan proyek tahun anggaran 2015.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik, Syafi AM mengatakan, pihaknya sungguh kecewa dengan jawaban dari ULP. Bagaimana mungkin, ULP yang bertanggungjawab untuk menggelar lelang sampai saat ini tak mengetahui jumlah proyek yang akan dilelangkan.

Menanggapi hal ini, Kepala ULP Pemkab Gresik, Nanang Setiawan berdalih ketidaktahuannya karena data proyek masuk di PDTI terlebih dahulu. Sebab, lanjut dia, ULP hanya bertanggungjawab pada proses lelangnya saja.

Di tempat yang sama, anggota Komisi C DPRD Gresik, Edi Santoso mengaku sangat kecewa dengan penjelasan jumlah proyek dari Dispendik. Apalagi, dalam hearing kali ini, Dispendik hanya diwakili salah satu seksi pendidikan menengah. ‘’Sangat terlihat kalau perwakilan Dispendik tak memahami betul terkait persoalan yang dibahas,’’ tegasnya.

Evaluasi kali ini cukup penting untuk mengetahui kesiapan dari masing-masing SKPD. Pihaknya tidak ingin gagalnya proyek karena terlalu molor proses lelang kembali terjadi pada tahun ini. Q kim

Polres Mojokerto Bekuk Gerombolan Begal Jalanan Dipimpin Pemuda Berusia 17 Tahun Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Mojokerto berhasil meringkus gerombolan begal yang selama ini beraksi di wilayah Hukum Polres Mojokerto dan Beberapa daerah lain.

Empat pelaku diamankan, salah satunya pimpinan gerombolan baru berusia 17 tahun dihadiahi tembakan petugas dibagian kakinya.

Dari kawanan begal ini aparat berhasil mengamankan Tiga Unit Motor yakni Honda Matic Beat, Honda Megapro dan Honda CBR 150.

Selain kendaaran polisi juga menyita Tiga Buah celurit yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya.

Keempat pelaku salah satunya masih bersatus pelajar.

ZR (17) Remaja tanggung yang menjadi otak pelaku pembegalan di beberapa Tempat Kejadian Perkara di Kab Mojokerto dan sekitarnya terpaksa dilumpuhkan petugas, karena mencoba melarikan diri saat disuruh petugas

untuk menunjukan kediaman para pelaku lainnya. Sedangkan pelaku lainya yakni Lis (25), MZ (18), IL (20), dan satu pelaku TM (18) masih dalam pengejaran petugas yang sudah diketahui indentitasnya. ‘’Satu tersangka yang masih berstatus sebagai pelajar ini sudah lebih dari tiga kali menjalankan aksinya, bisa dikatakan mempunyai peran sentral dalam komplotan ini,’’ ujar Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Hendi Susianto saat menggelar jumpa pers, di Halaman polres Mojokerto, Selasa (11/3) kemarin.

Budhi menambahkan, dalam

kariyadi/bhirawa

Kapolres Mojokerto (tengah) menunjukkan barang bukti pelaku kejahatan di halaman Gedung Satuan Reskrim Polres Mojokerto, Rabu (11/3) kemarin. menjalakan aksinya pelaku menggunakan sejata tajam untuk menakuti korbannya, sehingga korbannya berhenti dan mereka merampas motor dan harta benda korban. ‘’Satu Korban beraksi di TKP di Polsek

Trawas terluka di kepala akibat ulah pelaku ini,’’ jelasnya.

Keempat pelaku kini diamankan di Mapolres untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan. Akibat perbuatanya ini para pelaku dian-

cam dengan pasal 365 KUHP dengan acaman kurungan 15 tahun penjara dan UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan acaman 10 tahun penjara. ‘’Salah satu hasil dari tim khusus ini adalah penangkapan komplotan begal yang diketuai seorang pelajar berusia 17 tahun,’’ tandas Kapolres Mojokerto.

Lebih lanjut, Kapolres mengatakan, tim khusus yang dibentuk Polres Mojokerto ini tak segan-segan untuk melakukan tindakan terukur, untuk melumpuhkan para kawanan begal yang meresahkan. Tindakan terukur perlu dilakukan bila mengancam atau membahayakan petugas dan orang lain disekitarnya. ‘’Mulai dari tembakan peringatan, pelumpuhan hingga tembak ditempat jika diperlukan, seperti Dua tersangka yang ditembak kakinya, karena akan kabur saat dibawa petugas,’’ pungkas Kalpolres Mojokerto.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bupati Tetapkan Status Darurat Bencana Probolinggo, Bhirawa Akibat cuaca buruk yang terus terjadi di wilayah kabupaten Probolinggo dan mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam, mulai amburuknya 2 jembatan pada 5 kali banjir bandang, 10 kali terjadi putting beliung dan 2 kali tanah longsor, membuat bupati Probolinggo, Hj. P Tantriana Sari melalaui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status darurat bencana dari siaga bencana yang telah ditetapkan sejak januari kemarin.

Kepala BPBD kabupaten Probolinggo, Dwijoko Rabu 11/3, status tanggap darurat bencana tersebut ditetapkan berdasarkan BMKG, dimana hujan akan terjadi hingga bulan akhir Maret ini, bahkan intensitasnya cukup tinggi.

Selain itu pula dalam suratnya BMKG menegaskan, bahwa adanya pembentukan awan cumulonimbus di di 4 daerah termasuk di Probolinggo, awan tersebut yang mengakibatkan turunya hujan yang disertani dengan angin kencang.

Selama bahwa sepanjang awal tahun 2015 ini saja terdapat 17 kali kejadian bencana alam di Probolinggo, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Karena itulah diinbau kepada masyarakat mengutamakan penyelamatan jiwa baru harta bendanya saat bencana terjadi.Q wap

Dana Reses 2015 DPRD Capai Rp 1,2 M Sampang, Bhirawa Nominal anggaran reses anggota DPRD cukup fantastis. Untuk tahun 2015 mencapai Rp 1,2 miliar, sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sampang. Dari dana tersebut, setiap anggota dewan, menerima jatah Rp 9.150.000. Kegiatan yang bertujuan menjaring aspirasi tersebut dilaksanakan selama enam hari di masing-masing daerah pemilihannya.

Jumpa langsung dengan para pendukung itu tidak satu kali dilakukan dalam setahun, melainkan 45 anggota dewan di DPRD Sampang mendapat jatah reses tiga kali dalam setahun. Untuk sekali reses, total dana yang harus dikeluarkan Rp 27.450.000.

Sehingga dalam satu tahun menghabiskan anggaran Rp 1.234.250.000, dan hari ini di bulan maret 2015 sudah memasuki masa reses anggota Dewan Sampang yang pertama di tahun 2015. terang Sekretaris DPRD Sampang, Sudarmanto, Rabu (11/3).

Menurut Sudarmanto, dana reses kalau dilihat jumlah totalnya besar, disebabkan jumlah anggota legislatif di kabupaten Sampang mencapai 45 orang. Sudarmanto juga mengatakan anggaran untuk reses tiap tahunnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. ”Dana reses tahun ini sama dengan tahun lalu, belum ada perubahan,” katanya.Q lis

Disnakan Usulkan Tambahan Dokter Hewan Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) kekurangan dokter hewan. Saat ini, hanya ada 9 dokter hewan hanya lima dokter hewan yang ditugaskan di wilayah kerjanya. Paling tidak, Dinas Peternakan membutuhkan empat dokter hewan lagi.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) kabupaten Bojonegoro, Subekti, mengatakan, saat ini Disnakan memiliki 9 dokter hewan, namun 5 dokter masih tidak aktif di lapangan. “Sebab, 4 orang dokter hewan sudah menjadi pejabat struktural di lingkup pemkab.

Selain itu satu orang dokter hewan menjadi kasi di Disnakan setempat,” ungkap Subekti, Rabu (11/3).

Subekti menambahkan, akan mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bojonegoro untuk ada penambahan dokter hewan 1 kecamatan satu dokter sedangkan untuk saat ini pekerjaan dokter hewan masih dibantu mantri hewan yang ada yaitu 1 kecamatan ada 1 mantri hewan. “Sementara ini, kekurangan dokter hewan ditutupi oleh tenaga yang ada, menangani penyakit hewan,” imbuhnya. Q bas

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

Konferensi Masyarakat Sipil Jatim di Batu Kota Batu, Bhirawa Sebanyak 70 LSM menggelar konpersensi Masyarakat Sipil Jatim di Kusuma Agrowisata Kota Batu, Selasa (10/3) hingga Kamis (12/3). Mereka yang tergabung diantaranya LBH Surabaya, Malang Corruption Watch (MCW), Kontras Jatim, Aji Malang, LPKP Jatim, KRPK Blitar, LKK Madiun dan Irdes Situbondo.

Dalam siaran persnya, konperensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di Jatim Pasca Pemilu 2014. Selain itu juga untuk merumuskan kegiatan bersama, mendesain rencana kerja ke depan, serta melakukan otokritik agar Pemprov, Pemkab/ Pemkot, Kejati, serta KPU untuk lebih serius dalam bekerja. Utamanya terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM. Kegiatan tersebut merupakan langkah dari 70 LSM dalam mensikapi hasil-hasil Pemilu 2014, sekaligus untuk menghadapi Pilkada Serentak yang dimulai tahun ini. Badan Pekerja MCW, M Fachrudin mengatakan bahwa kondisi di Jatim saat ini tergolong masih lemah dalam pemberantasan korupsi.

Hasil analisa tim riset MCW atas LHP LKPD yang diterbitkan BPK RI tahun 2013, setidaknya ditemukan potensi kerugian negara hingga Rp126 Milyar. Jumlah itu merupakan penyimpangan yang dilakukan Pemda, baik oleh eksekutif maupun legislatif dari sebanyak 386 prak-

tik penyimpangan.

Dari 94 kasus korupsi yang terpantau di Jatim, setidaknya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 6,5 Miliar selama tahun 2013 dan naik menjadi Rp157 Milyar pada tahun 2014. Sayangnya dari total kerugian Rp 163 Miliar, hanya Rp 47,5 Miliar saja yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Dari sisi vonis, masih minimnya vonis berkategori berat dibanding vonis berkategori sedang. "Selama 2 tahun ini, hanya ada 13 pelaku korupsi yang mendapat hukuman berat," tegasnya.

Tak hanya dari sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah juga dinilai mengabaikan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan. Informasi yang seharusnya dikelola pemerintah, penegak hukum dan parpol yang seharusnya transparan, justru masih tetap tertutup meskipun sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sementara itu Wagub Jatim Syaifullah Yusuf yang hadir sebagai salah satu nara sumber mengaku menyambut positip kegiatan ini. "Nanti

supriyanto/bhirawa

Wagub Jatim Syaifullah Yusuf saat menghadiri Konferensi Masyarakat Sipil Jatim di Kusuma Agrowisata Kota Batu saya akan mengundang secara resmi seluruh LSM yang tergabung. Saya berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Konperensi Masyarakat Jatim," tegas Gus

Warga Bangun Tanggul Darurat Secara Swadaya Pemkab Tutup Mata Meski Banjir Mengancam Nganjuk, Bhirawa Tanggul jebol di sungai Desa Gemenggeng Kecamatan Pace mengancam permukiman warga setempat. Untuk mengantisipasi bencana banjir bandang, warga dengan dibantu puluhan Tagana (taruna siaga bencana) dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pemkab Nganjuk membangun tanggul darurat dari karung berisi pasir.

Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk sempat membuat trauma warga. Ratusan rumah warga di Desa Gemenggeng Pace terancam hanyut diterjang banjir bandang. Karena itu untuk mengantisipasi longsor dan banjir bandang, yang dapat merembet ke sejumlah rumah warga lainnya tanggul darurat dibangun secara gorong royong.

Menurut Gaguk koordinator Tagana, tanggul di tepi sungai amblas akibat terseret arus sungai ketika banjir terjadi seminggu lalu. Ada beberapa rumah warga yang kini terancam roboh jika arus sungai meluap. Oleh karena itu, warga bergotong royong mendirikan tanggul darurat, sebagai langkah antisipatif.

Gaguk juga mengatakan, ta-

nggul darurat yang dipasang merupakan hasil swadaya dari warga Desa Gemenggeng tanpa ada bantuan dari pihak Pemkab Nganjuk. "Pasir dan karung plastik merupakan swadaya warga, kami anggota Tagana hanya membantu tenaga," terang Gaguk.

Samiran (56) warga Desa Gemenggeng mengaku trauma dengan kejadian banjir bandang beberapa waktu lalu. Sementara pihak pemerintah tidak juga turun tangan mengatasi tanggul sungai yang jebol. Karena untuk keselamatan warga akhirnya melakukan gotong royong dan secara swadaya membeli karung plastik.

"Sedikitnya tiga ribu karung berisi pasir yang dibutuhkan warga untuk membuat tanggul darurat. Kalau menunggu bantuan pemerintah, rumah kami nanti keburu hanyut," keluh Samiran.

Dinas PU Pengairan yang menjadi penanggungjawab atas pemeliharaan saluran sepertinya menutup mata dengan jebolnya tanggul di sungai Desa Gemenggeng.

Bahkan saat Bhirawa berusaha menemui, Kepala Dinas PU Pengairan Ir. Hoedoyo MM, sedang tidak ada di tempat karena mengikuti rapat di kantor kabupaten.Q ris

ristika/bhirawa

Warga Desa Gemenggeng Kecamatan Pace dibantu Tagana membangung tanggul darurat secara swadaya karena bantuan Pemkab Nganjuk nihil.

Ipul sapaan akrab Wagub.

Ditambahkan, otokritik dari organisasi independem seperti LSM sangat diperlukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan kontrol atas kebi-

jakan yang telah dibuat. Oleh karena itu, Gus Ipul mengaku ingin banyak berdiskusi dengan jajaran LSM yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Jatim.Q sup

DPRD Rekomendasi Akhiri Konflik Tanah Antara Warga Desa Harjokuncaran dengan Puskopad DAM V Brawijaya kuncaran terjadi pada 2012. Sedangkan konflik tersebut terjadi antara warga dengan Puskopad Kodam V Brawijaya.

Dalam konflik itu, warga sempat bersitegang dengan aparat keamanan negara yakni TNI AD, yang selanjutnya terjadi bentrok fisik yang tak bisa dihindarkan.

Sehingga kedua belah pihak baik warga maupun anggota TNI AD sama-sama ada yang terluka. Sementara, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat itu suprayitno/bhirawa sempat turun tangan Sejumlah Pengurus KKMD Lamongan saat beraudiensi dengan Bupati untuk menelusuri kasus tersebut.

Fadeli di Guest House setempat.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Kab Malang, Bhirawa Sugianto menyatakan, Komisi A Warga Desa Harjokuncaran, Kecamatan secepatnya akan menyusun surat telaah Sumbermanjing Wetan, Kabupaten menyang direkomendasikan ke Ketua DPRD desak Anggota DPRD kabupaten setempat Kabupaten Malang. Setelah itu, surat untuk segara menyusun surat rekomendasi telaah dilanjutkan ke Bupati Malang kepada Bupati Malang, yang selanjutnya Rendra Kresna untuk dilanjutkan ke diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Jakarta.

(BPN) Pusat di Jakarta.

Hal itu dilakukan, terang dia, agar Surat rekomendasi tersebut, kata wakil konflik tanah perkebunan di wilayah Desa dari warga Desa Harjokuncaran, Kecamatan Harjokuncaran bisa berakhir. Karena sejak Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang masa orde baru hingga Pemerintahan Joko Fathurozi, Rabu (11/3), seusai bertemu Widodo (Jokowi) belum terselesaikan dengan Anggota Komisi A DPRD Kakonflik antara warga dengan Puskopad bupaten Malang di gedung dewan Kepanjen, Kodam V Brawijaya. “Sehingga dengan Kecamatan Kepanjen, kabupaten setemmerekomendasikan kepada bupati, maka pat, untuk mengakhiri konflik kasus tanah diharapkan konflik terkait tanah perantara warga Desa Harjokuncaran dengan kebunan itu bisa secepatnya diselesaikan Pusat Koperasi Angkatan Darat Daerah oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Militer V Barwijaya (Puskopad DAM V Sugianto menargetkan, agar pada bulan Brawijaya).

Maret 2015 ini surat rekomendasi dari “Sebab, lahan perkebunan yang kini DPRD Kabupaten Malang segera akan masih dikuasai Puskopad sudah turun dikirim. Sehingga dengan terkirimnya surat temurun dikerjakan oleh warga Desa rekomendasi tersebut, maka Bupati MaHarjokuncaran, dan bahkan lahan perlang juga secepatnya mengirimkan surat kebunan itu milik nenek moyang warga telaah kepada pemerintah pusat, yang setempat. Sehingga lahan perkebunan agar selanjutnya konflik antara warga Desa perlu dikaji kembali, agar konflik bisa Harjokuncaran dengan Puskopad bisa segera usai,” ujarnya. berakhir.Q cyn Menurutnya, konflik tanah di Harjo-

Cari Prestasi Unggulan, Dipendik Gelar OSN Dalam rangka untuk menggali prestasi dan potensi baru yang dimiliki siswa SMP yang tersebar di Kota Santri, Dinas Pendidikan (Dipendik), melalui Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Situbondo menggelar Olimpiade Sains Nasional (OSN) kemarin (11/3).

Acara pelaksanaan OSN tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, DR Fathor Rakhman. Ikut mendampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Sukarnadi serta Kepala Seksi SMP Supiyo di gedung SMPN I Situbondo, sekitar pukul 08.00 wib, pagi kemarin.

Supiyo mengatakan pelaksanaan lomba OSN merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa tingkat SMP pada ajang lomba pelajaran IPA, IPS dan matematika. “Ini merupakan pelaksanaan lanjutan dari ting-

kat Kabupaten menuju lomba tingkat Provinsi Jatim. Pemenangnya nanti akan diikutkan tingkat Jatim dan nasional serta internasional,” tegas Supiyo.

Supiyo menambahkan, ada dua jenis pemenang dalam pelaksanaan OSN yakni masuk juara 38 besar se-Provinsi Jatim dan masuk katagori nasional. Yang jelas, ulas Supiyo, tiap tahun perwakilan Kabupaten Situbondo selalu masuk level Provinsi Jatim.

Terbukti, kata dia, tahun 2014 lalu perwakilan Situbondo masuk juara dalam pelaksanaan OSN tingkat SMP. “Tahun ini jumlah peserta sebanyak 200 anak. Jika dibandingkan dengan tahun 2014

lalu, ada kenaikan yang cukup besar. Ini terjadi karena animo dan minat anak didik bersama sekolah dalam event ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan,” ungkap Supiyo.

Masih kata Supiyo, tujuan utama pelaksanaan OSN adalah untuk menjaring siswa yang mempunyai kompetensi/kemampuan terbaik dalam bidang Matematika, IPA dan IPS di kalangan sekolah SMP se-Situbondo. “Selain itu, untuk menyeleksi calon yang dapat diandalkan dan diharapkan oleh Kabupaten/Kota untuk mewakili daerahnya pada seleksi pada tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional,” paparnya, di sela-sela pelaksanaan OSN, kemarin.

Supiyo menandaskan, kegiatan OSN tingkat Kabupaten tahun 2015 ini dibuka untuk kalangan SMP Negeri dan swasta se Kabupaten Situbondo. Program terse-

but, kata Supiyo lagi, merupakan gagasan Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang rutin di selenggarakan setiap tahun, dengan tujuan untuk menggali potensi siswa di bidang akademik.

“Pemerintah Pusat menjanjikan bagi peraih juara I akan disediakan dana pendidikan melalui Direktorat SMP. Sebaliknya, peraih juara I, II dan III hasil dari seleksi Kabupaten akan dikirim ke tingkat Provinsi Jatim. Nanti jika meraih juara 1 tingkat Provinsi Jatim otomatis akan dikirim ketingkat nasional,” terang Supiyo.

Supiyo berharap, semua peserta memiliki semangat yang tinggi sehingga bisa maju ke tingkat nasional. Sebab, ulas dia, perwakilan Situbondo selalu bisa bersaing dengan perwakilan daerah lain di Jatim. “Prestasi sebelumnya bisa dicapai berkat peran

sawawi/bhirawa

Ratusan siswa SMP se-Kabupaten Situbondo saat mengikuti lomba OSN di gedung SMPN I Situbondo. serta guru dan sekolah yang rutin memberikan motivasi kepada anak didiknya sehingga ikut andil dalam kegiatan pengembangan

potensi akademik. Semoga tahun ini prestasi akademik Kabupaten Situbondo semakin meningkat lagi,” pungkas Supiyo.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

KILAS JATIM

Satpol PP Diminta Profesional dan Merakyat Banyuwangi, Bhirawa Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah puncak peringatan HUT ke-65 Satpol PP dan HUT ke-53 Linmas di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memimpin langsung upacara yang diikuti sekitar 1.178 personil Satpol PP se Jawa Timur ini. Soekarwo mengingatkan supaya Satpol PP mampu bersikap dan bertindak profesional, tidak arogan dan merakyat.

"Satpol PP harus lebih humanis. Satpol PP merupakan seorang sipil pilihan yang harus selalu mengedepankan dialog dan pendekatan kemasyarakatan, gunakan dialog agar humanis," ujar Gubernur Soekarwo dalam sambutannya di Taman Blambangan, Rabu (11/3).

Kepala Satpol PP Jawa Timur, Sutartib, mengatakan institusinya telah bergerak ke arah lebih humanis dalam mengemban tugas di lapangan. Menurut dia, tugas pokok Satpol PP terdiri atas penegakan perda, ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. "Tugas ini strategis sekali untuk mendukung pembangunan daerah dan membantu masyarakat. Semoga kami lebih solid dan mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat," ujar Sutartib. Q nan

Bulog Kehabisan Stok Raskin Jatah 2015 Sumenep, Bhirawa Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumenep kehabisan stok beras untuk warga kurang mampu (raskin), akibatnya jatah raskin tahun 2015 tidak bisa direalisasikan meski Pemerintah setempat telah menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) raskin.

Kasubag Sarana Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Wedi Sunarto mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan tim raskin Pemkab ke gudang beras Bulog di Kalianget, stok yang tersedia hanya tinggal 31 ton, sementara alokasi yang dibutuhkan untuk program raskin sebanyak 1.745 ton setiap bulannya. "Kami sudah mengecek ke gudang Bulog, disana stok raskin yang tersedia tidak cukup untuk realisasi raskin karena kebutuhan raskin sebanyak 1.745 ton perbulan," kata Wedi Sunarto, Rabu (11/3).

Menurut Wedi, meski stok beras itu ada di Bulog, tapi beras tersebut hingga saat ini belum jelas statusnya apakah memang sisa tahun 2014 atau justru titipan Desa atau Kecamatan dari Program raskin tahun 2014. "Kalau itu memang beras titipan desa atau kecamatan untuk alokasi program raskin tahun lalu kan berarti stok raskin tahun ini memang kosong," ujarnya mempertanyakan.

Ia menerangkan, pihaknya telah menerbitkan SPA raskin sebab berdasarkan hasil koordinasi dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri diintruksikan agar Kabupaten atau Kota segera merealisasikan program raskin tersebut.Q sul

Biaya Perbaikan SDN yang Ambruk Capai Rp 225 Juta Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan akan segera melakukan perbaikan bangunan SDN Gempol II yang ambruk empat bulan yang lalu.

Anggaran yang disiapkan dari APBD Kabupaten Pasuruan untuk perbaikan kelas yang rusak di SDN Gempol II mencapai Rp 225 juta.

“Dari pengamatan singkat kami tadi, rusaknya kelas ini akibat kualitas rehab yang kurang layak. Makanya, untuk kedepan rekanan yang dipilih harus memahami sekaligus pengawasan dalam perbaikan juga harus dilakukan secara intens,” ujar Riang Kulup Prayudha, Wakil Bupati (Wabub) Pasuruan usai inspeksi mendadak (sidak) di SDN Gempol II, Rabu (11/3).

Dalam sidaknya, Wabub yang didampingi Mustain, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mengecek langsung kondisi terkini dari 3 kelas yang ambruk setelah diguyur hujan deras pada Desember 2014 lalu. Tiga ruang kelas yang ambruk masing-masing adalah ruang kelas 4, 5, dan 6. Awalnya yang jebol adalah atap di ruang kelas 6, namun tidak lama kemudian merembet ke ruang kelas 5 dan 4. Sehingga para siswa terpaksa menggunakan perpustakaan dan ruang pertemuan, sebagai tempat belajar.Q hil

7

15 Tenaga Kontrak Satpol PP Dipecat Berencana Mengadu ke Gubernur Kota Kediri, Bhirawa Sebanyak 15 tenaga kontrak Satpol PP Kota Kediri mengaku kecewa dengan kebijakan Kepala Satpol PP Kota Kediri dipecat sepihak dari keanggotaan penegak Perda. Padahal untuk menjadi tenaga kontrak di Satpol PP beberapa dari mereka tidak gratis.

Ke-15 Tenaga Kontrak ini adalah Adi Setiawan, Agus Barokah, Ahmad Dadi, Fauzi Indrianto, Ahmad Mustaqim, Ghodar, M Feisal Yusuf, Agung Irwanto, Youngky eric, Gaguk Agus, Agus Yulianto, Wigih Catur, Agus Edi, Joko Santosa, dan Ahmad Muklis.

Menurut keterangan mereka, kronologi pemecatan terjadi pada 1 Februari 2014 lalu.

Ketika itu Kasi Abuas Satpol PP Kota Kediri Harjo Rukmono memberi pesan singkat melaui SMS pada 15 orang ini dengan isi pesan. "Nanti jam 11.00 siang. Minggu, tgl 1 Kumpul Mako, Pakaian Bebas," tulis SMS tersebut.

"Setelah kami kumpul ternyata diberi surat pemecatan, dengan alasan tidak ada anggaran dan kebijakan pimpinan, Namun setelah kami dipecat ada beberapa anggota satpol PP baru masuk. Saya lihat

itu dari Absen mereka," ungkap salah satu anggota Satpol PP. Selanjutnya ke-15 tenaga kontrak ini dibawa ke ruangan untuk diberikan surat pemecatan itu. "Ketika itu kami dihadapkan pada Kasi Obuas dan bendahara, untuk memberikan gaji kami pada bulan Januari sebesar Rp 900 ribu, saat kami bertanya kepala Sat PP mereka menjawab tidak bisa menemui karena masih ada urusan keluarga," terangnya.

Akibat pemecatan sepihak ini, banyak tenaga kontrak yang terpukul, bahkan orang tua mereka ada yang sakit. karena menurut keterangan untuk masuk ke menjadi anggota Satpol PP mereka tidak gratis, mereka rata-rata membayar Rp 25 juta. "Untuk menjadi anggota Satpol PP ada teman-teman kami yang

membayar, rata-rata mencapai Rp 25 juta, tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja yang membayar, saya gak enak," ungkapnya.

Salah satu dari mereka Ghodar juga mengungkapkan jika pemecatan sepihak ini kemungkinan adalah inisiatif dari Kasatapol PP sendiri, karena sebelumnya Walikota meminta agar tenaga satpol PP diperbanyak. "Demi mengikuti kebijakan walikota untuk merekrut tenaga baru kami dikorbankan, karena dalam rencana anggaran penambahan anggota ini tidak dianggarkan," ungkapnya.

Kepala Satpol PP Kota Kediri Ali Muklis hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi, saat dihubungi melalui seluler juga tidak diangkat. Bahkan saat didatangi kekantor Kasatpol PP juga tidak ada. dari infomasi yang didapat saat ini Kepala Satpol PP masih ke Banyuwangi untuk acara HUT Satpol PP. Godar juga menambahkan, persoalan ini akan diadukan ke Gubernur Jawa Timur, bahkan akan dilaporkan ke

van/bhirawa

Salah satu tenaga kontrak Satpol PP Kediri yang dipecat menunjukkan surat pemecatan yang dinilai janggal karena tak ada nomor suratnya. ranah hukum .Diketahui, 15 anggota Satpol PP yang di pecat ini rata-rata sudah bekerja 2-7 tahun. Sementara dari informasi yang dihimpun dari internal Satpol PP Kota Kediri, ada sepuluh orang anggota tenaga kontrak baru dengan komposisi 9 laki-laki dan 1 orang perempuan.

Menanggapi hal ini Anggota

DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan jika memang ada perekrutan tanaga honorer baru berarti melanggar peraturan Menpan nomor 48 dan 56 tahun 2005.

"Jika itu benar itu tidak boleh,Jelas sudah diatur, jika dilanggar pemkot akan mendapatkan sanksi Administrasi," ungkapnya.Q van

Pasangan Petahana Kembali Pimpin PDIP Tulungagung

sudarno/bhirawa

Plengsengan talut jalan Singoludro di Dusun Krogahan Desa/Kecamatan Mejayan Kab. Madiun, yang ambrol pada tahun anggaran 2015 ini segera diperbaiki dengan dana APBD II sebesar Rp1,1 miliar.

Plengsengan Ambrol Bahayakan Warga Kab. Madiun, Bhirawa Plengsengan talut jalan Singoludro di Dusun Krogahan Desa/Kecamatan Mejayan Kab. Madiun, sudah satu bulan lalu ambrol sepanjang 20 meter dan tinggi 3 meter hingga sekarang belum diperbaiki. Plengsengan talut di jalan Singoludro, jika tidak segera diperbaiki akan membahayakan warga pengguna jalan.

Masalahnya, plengsengan ambrol itu, telah memakan hampir seperempat jalan Singoludro yang merupakan jalan ring road II di Kab. Madiun itu, setiap hari dilalui kendaraan berat juga bus mau masuk ke terminal bus Caruban jurusan Madiun – Surabaya.

Menurut Tarimin (70) warga setempat, untuk sementara demi keamanan, oleh warga diberikan pembatas atau tanda drum bekas dan bambu. “Ya walaupun pemberitahuan kepada pengguna jalan, hanya drum bekas dan bambu, minimal dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebab, jalan Singoludro sini dilalui bus yang mau masuk ke terminal bus Caruban dengan jurusan Madiun – Surabaya,” kata Tarimin.

Sebenarnya lanjut dia, setelah terjadinya plengsengan talut jalan Singoludro ambrol

sebulan lalu, sudah ditinjau dari petugas Pemkab Madiun, juga beberapa kali disoting dan difoto. Tetapi hingga sekarang ini belum ada tanda perbaikan.

Dijelaskan, ambrolnya plengsengan tersebut karena belakangan ini hujan deras, juga bisa adanya tikungan sungai, apabila hujan deras sungai jadi banjir dan plengsengan tergerus akhirnya ambrol mengakibatkan pipa aliran air dari PDAM terkelupas. “Untuk itu, diharapkan dari Pemkab Madiun atau dinas terkait segera memperbaiki jalan Singoludro yang plengsengannya ambrol tersebut,” kata Tarimin mengimbau.

Sementara itu, Subdin Jalan dan Jembatan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Madiun, Ir. Widodo dan Seksi Perencanaan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Madiun, Heru Sulaksono dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (11/3) membenarkan adanya plengsengan talut di jalan Singoludro yang ambrol tersebut. Untuk keperluan perbaikan plengsengan ambrol di talut jalan Singoludro dan pengaspalan jalan dianggarkan dana jelas, II tahun 2015 sebesar Rp 1,1 miliar.Q dar

Tulungagung, Bhirawa Pasangan Supriyono-Bondan kembali memimpin DPC PDI Perjuangan Tulungagung. Mereka berdua terpilih kembali menduduki jabatan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tulungagung periode 20152020, disamping bendahara DPC, Heru Santoso.

Terpilihnya Supriyono, Bondan dan Heru Santoso setelah ketiga nama tersebut direkomendasikan DPP PDI Perjuangan untuk dipilih secara musyawarah mufakat peserta Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Tulungagung di Hotel Utami Surabaya, Selasa (10/3) lalu.

“Ada tiga nama yang direkomendasikan DPP untuk dipilih menjadi ketua, yakni Supriyono, Bondan dan Heru Santoso. Setelah diadakan musyawarah kemudian tercapai kemufakatan untuk memilih Supriyono sebagai ketua, Bondan sebagai sekretaris dan saya sendiri sebagai bendahara,” ujar Heru Santoso pada Bhirawa, Rabu (11/3).

Dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Tulungagung 2000-2015, Supriyono

yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Tulungagung tercatat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung. Sementara Bondan tercatat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan.

Heru Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung dan sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPRD Tulungagung ini menampik bakal terjadi lagi revalitas antara Supriyono dan Bondan.

Kabar kerenggangan hubungan keduanya sudah menjadi rahasia umum di kalangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. “Roda kan berputar. Sudah ada kesepakatan-kesepakatan.

Kami siap memperbaiki dan berkomitmen untuk lebih baik kedepan,” paparnya.

Seperti diketahui, nama Bondan tidak termasuk lima nama yang dikirim oleh DPC PDI Perjuangan Tulungagung ke DPD PDI Perjuangan Jatim untuk direkomendasikan sebagai kandidat Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung periode lima tahun mendatang.Q wed

Dua Balita Kabupaten Blitar Alami Gizi Buruk Kabupaten Blitar, Bhirawa Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar temukan dua Balita mengalami gizi buruk yang berada di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Bahkan saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar langsung melakukan pemantauan perkembangan kesehatan dua orang yang mengalami gizi buruk dengan memberikan asupan tambahan gizi.

Hal ini diungkapkan Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Yuni Wulandari, dimana dua balita tersebut merupakan warga Dusun Mukung Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang menderita gizi buruk dan sudah dalam pantaun Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Kedua Balita tersebut adalah Fandi Ardinata laki-laki usia tiga tahun dari pasangan Supendik (25) dan Puji Rahayu (22) serta Andini Afriliantina perempuan usia lima tahun putri pasangan Slamet (32) dan Martimah (28).

“Kedua balita ini sudah mendapatkan penanganan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar,” kata Yuni Wulandari.

Lanjut Yuni Wulandari, untuk Fandi Ardinata saat ini setiap bulan mendapatkan pemberian makanan tambahan atau PMT langsung dari Dinas Kesehatan berupa Susu, namun masih memerlukan konsultasi pada ahli gizi yang ada di rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang. Q htn

Pekerja Sosial Diminta Ikut Promosikan Wisata Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso diminta untuk ikut terlibat dalam mempromosikan pariwisata Bondowoso. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial Bondowoso Drs H Mohammad Zuhdi SH Ms saat membuka Acasa Sosialisasi PSM dalam rangka meningkatkan peran sertanya di Bondowoso bertempat di Aula Dinas Sosial, Rabu (11/3) kemarin.

Perintah ini sejalan Upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mempromosikan wisata yang saat ini menjadi focus utama dalam rangka meningkatkan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector ekonomi kreatif.

“Saya berharap PSM ini ikut menjalan perintah Bupati untuk ikut mempromisikan wisata Bondowoso,” kata Zuhdi pada sejumlah PSM kemarin.

Tugas sampingan ini menurut Zuhdi harus diupayakan karena PSM yang ditempatkan dima-

sing-masing kecamatan memiliki kedekatan dengan masyarakat dengan tugas yang cukup banyak dalam membantu menyelesaikan persoalan social.

Namun, dia berharap tugas tambahan ini tidak mengganggu tugas utama untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga semuanya akan berjalan beriringan. “Tentu tugas tambahan ini jangan sampai mengganggu tugas utama saudara sebagai PSM,” katanya.

Sementara itu Karjono ketua PSM Bondowoso menyambut positif saran yang disampaikan Kepala Dinsos tersebut. Pihaknya menjelaskan akan memasukkan poin promosi wisata ini sebagai tugas tambahan PSM yang akan disosialisasikan di masing-masing kecamatan yang menjadi lokasi kerja para PSM. Sehingga upaya pemerintah untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan social di masyarakat sejalan dengan upaya memajukan wisata di Bondowoso. “Kita sangat senang dengan arahan Kepala Dinsos dan ini akan kami masukkan dalam poin kerja kita kedepan,” katanya.

Sebagaimana diketahui dalam rangka merumuskan program kerja kedepan para PSM yang ada diseluruh Kabupaten Bondowoso mengadakan sosialisasi yang difasilitasi Dinsos khususnya Bidang Swadaya Sosial (Swasos).

Dalam forum tersebut selain merumuskan dan memetakan program kerja sesuai persoalan yang ada dimasing-masing lokasi juga mendapat tugas tambahan.

Berbagai persoalan social yang menjadi sorotan utama para PSM tersebut adalah Trafficking, kenakalan remaja dan anak jalanan, gembel, pengemis serta rumah tak layak huni yang ada di Bondowoso. “Tentu semua program ini harus sesuai dengan kebutuhan lokasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Suradi Ilham PSM yang bertugas di Kecamatan Kota Bondowoso.

Sementara itu Kabid Swasos, Tetty mengingatkan pada para PSM untuk meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap segala persoalan yang ada di masyarakat serta terus meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten maupun Propinsi.

Sehingga setiap persoalan yang muncul bisa segera dicarikan

mb7/bhirawa

Sosialisasi PSM di Dinas Sosial. solusi bersama. “Saat ini musim penghujan yang rawan terjadinya tanah longsor, banjir dan putting beliung. Sehingga para PSM saya

harap bekerja cepat dalam memberi informasi segala kejadian tersebut agar segera diatasi,” katanya.Q mb7

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (2 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

william/bhirawa

Autoloss Indonesia, selaku Importir Riwax terus berekspansi merebut hati masyarakat dengan mengenalkan produknya.

Autoloss Indonesia Targetkan Pertumbuhan Penjualan 10% di Jatim Surabaya, Bhirawa Tingginya pertumbuhan populasi mobil dan motor di Jatim membuat bisnis ini menjadi lahan ‘basah’ bagi produsen otomotif Jepang, Eropa, Amerika, dan India.

Pertumbuhan kendaraan bermotor dan mobil di prediksikan tetap stabil sama seperti tahun 2014. Hal tersebut di ikuti dengan bertumbuhnya pengusaha aksesoris mobil termasuk jenis perawatan cat mobil yang semakin menjamur di Surabaya.

Intan Marhen yang menjabat Executive Sales Autoloss Indonesia selaku improtir obat poles mobil dan motor merek Riwax yang berasal Swiss mengungkapkan, tahun 2015 ini menjadi tantangan bagi perusahaannya untuk ikut masuk bisnis penjualan obat poles di Jatim. Ia mentargetkan pertumbuhan obat poles yang diperuntukkan untuk mobil dan motor bisa bertumbuh 10% di Jatim. “Kita baru berjalan sekitar enam bulan, tetapi pasar kita masih terbatas untuk beberapa daerah saja seperti Malang dan Surabaya yang menjadi pasar potensial kita. Tapi untuk kedepannya, Autoloss Indonesia, akan ekspansi ke beberapa daerah untuk Jember, Madiun, dan beberapa daerah yang dikondisikan memiliki tingkat pertumbuhan mobil dan motor yang cukup siginifikan,” jelasnya.

Intan, sapaan akrabnya, menambahkan ketika awal merintis usaha tersebut di mulai dengan kerjasama dengan beberapa tempat cuci mobil, penjual aksesoris, dan toko penjual spare part mobil dan motor di Malang. Tapi dengan seiringnya semakin diminatinya produk tersebut, tiga bulan terahkir Autoloss Indonesia mulai meramQ wil bah pasar di Surabaya.Q

BI Sosialisasikan Transaksi Non Tunai ke TKI

Dampak Pelarangan Ekspor Raw Material

4.000 Truk di Tanjung Perak Nganggur Surabaya, Bhirawa Sekitar 4.000 unit truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, selama satu tahun terakhir menganggur, menyusul pelarangan ekspor bahan tambang mineral mentah (raw material) dan menurunnya kinerja industri manufaktur di Jawa Timur.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Cabang Khusus Tanjung Perak Surabaya Kody Lamahayu Fredy mengatakan, melemahnya kinerja sektor riil di Jatim telah berdampak terhadap penurunan kegiatan bisnis jasa angkutan truk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung satu tahun terakhir dan hingga kini kondisinya belum pulih seperti yang terjadi pada kurun 2010 – 2012. Volume pengiriman barang ekspor impor maupun antar pulau cenderung menyusut, sehingga aktivitas truk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tidak optimal.

“Dari total 9.000 unit truk milik 316 perusahaan anggota kami, saat ini truk yang beroperasi hanya 60%-nya atau 5.000 unit lebih. Kondisi begini berlangsung sejak awal Januari 2014 terkait pelarangan ekspor pasir besi serta menurunnya kegiatan produksi industri manufaktur di Jatim,” ujar Kody, kemarin, Rabu (11/3).

Pasir besi sebelumnya menyumbang peningkatan kegiatan jasa angkutan truk Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, muatan tersebut berasal dari kawasan kabupaten di Jatim terutama Kab. Lumajang.

Bijih mineral mentah itu terkena larangan ekspor mulai 12 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian. Peraturan tersebut sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Q ma

Surabaya, Bhirawa Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Timur menyosialisasikan penggunaan transaksi nontunai kepada Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Surabaya sehingga bisa diterapkan oleh calon TKI.

“Program tersebut bertujuan meningkatkan transaksi nontunai sekaligus penempatan dan perlindungan TKI. Sementara, di sini kami sebagai otoritas sietem pembayaran,” kata Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Syarifuddin Basara di Kantor Bank Indonesia Jatim di Surabaya, Rabu (11/3).

Kewajiban penggunaan transaksi nontunai, ungkap dia, dalam proses pembayaran untuk jasa penempatan dan perlindungan TKI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. “Dari sisi teknologi, sosialisasi mengulas tentang penggunaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang merupakan sistem terpadu, terintegrasi, dan terkoneksi dengan sistem perbankan guna melayani proses pembayaran non tunai dan pendataan calon TKI,” ujarnya.

Selain itu, jelas dia, kegiatan sosialisasi tersebut juga menginformasikan tentang layanan asuransi bagi TKI serta proses layanan nontunai. Misalnya melalui produk perbankan yaitu “mobile banking”, “internet banking”, layanan ATM, dan cabang untuk pembayaran jasa proses penempatan TKI. “Oleh sebab itu, kami akan melakukan strategi pendekatan melibatkan mekanisme ‘Government to Goverment’ dengan pihak bank sentral negara lain. Tujuannya, membuka akses layanan nontunai melalui perbankan,” ucapnya.

Kerja sama tersebut, tambah dia, untuk mendorong perluasan akses dan layanan sektor keuangan untuk

4.000 unit truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, selama satu tahun terakhir menganggur, menyusul pelarangan ekspor bahan tambang mineral mentah (raw material)

SURABAYA

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG4435RA, a/n.

Umi Kulsum, Ds. Sukowiyono, Karangrejo-T.Agung No. 517/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2009, Merah Hitam, AG5502TL, a/n. Joko Prabowo, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung No. 518/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG4558OM, a/n.

Anastasia Rustiningsih, Perum Tunggulsari Indah H4 RT 01 RW 03, Kedungwaru-T.Agung No. 519/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Merah Marun, AG3824SD, a/n. Rina Utarina, Kel. Kutoanyar-T.Agung No. 520/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2010, Merah, AG5836TZ, a/n.

Nurhayati, Ds. Tanggulturus, Besuki-T.Agung No. 521/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Putih, AG2298RAQ, a/n.

Istikomah, Ds. Bangunjaya, Pakel-T.Agung No. 522/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2014, Hitam, AG6789RAU, a/n. Ir Umar Sdrajudin, Ds. Bendosari, Ngantru-T.Agung No. 523/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda Revo, th. 2009, Hitam, AG5039TU, a/n. Novita Dia Mayasari, Dsn. Dwi Wibowo RT/RW: 002/ 001, Ds. Ngujang, Kedungwaru-T.Agung No. 524/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG2737RAO, a/n. Komariyati, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No. 525/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1978, Merah, AG5809RZ, a/n.

Subaderi, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No. 526/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2003, AG5992T, a/n. Sri Miarsih, Ds. Karangtalun, Kalidawir-T.Agung No. 527/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2012, Hitam, AG4234OL, a/n. Sari, Ds. Gesikan, Pakel-T.Agung No. 528/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2007, Merah Hitam, AG6919SM, a/n. Siti Syaniyah, Kutoanyar Permai H-4, RT/RW: 004/ 003-T.Agung No. 529/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Isuzu Panther, th. 1997, Abu-abu Metalik, AG1985RB, a/n. Warsini, Jl. A Yani Timur 56A RT 01/04, Kel. Kampung Dalem-T.Agung No. 530/IMB/BI-II/2015

TKI guna meningkatkan kesejahteraan TKI. Di samping itu, meningkatkan koordinasi secara terpadu dalam mengimplementasikan penggunaan layanan nontunai dengan aman, efisien, dan transparan. “Khususnya untuk melindungi dan meningkatkan akses keuangan bagi TKI, termasuk keluarga mereka pada masa mendatang,” ucapnya.

Agenda serupa, sebut dia, juga telah dilaksanakan di kota lain. Seperti Jakarta, Bandung, Medan, Pontianak, Semarang, dan Mataram. Selama ini perhelatan yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia (BI) bersama lembaga terkait dan dilakukan bertahap selama Februari hingga Maret 2015.

“Pelaksanaan layanan nontunai untuk penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI adalah komitmen kami dengan Kementerian Tenaga Kerja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut dia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jatim mencatat pengiriman uang TKI asal Jatim terhitung mulai 1 Januari hingga 30 September 2014 mencapai sebesar Rp1,931 triliun. Remitansi TKI Jatim tersebut berdasarkan jumlah penempatan TKI Jatim pada periode serupa sebanyak 36.547 orang. “Besaran itu, meliputi 11.811 TKI formal (33,5 persen) dengan jumlah remitansi sebesar Rp663.648.757.632,00. Lalu, 24.736 TKI informal (66,5 persen) dengan jumlah remitansi sebesar Rp1.268.205.976.128,” katanya. Q wwn,ant

Pupuk Mahal, Petani Wadul ke Distan Jatim

KEHILANGAN KEHILANGAN STNK motor Honda warna hitam type NF11B1DM/T a/n: Aris Laswoto, Jl. Pakis Gunung Gg. I-C/ 28-A Surabaya L-5064WH, Noka : MH1JBC117AK646286, Nosin : JBC1E1637309 No. 516/IMB/BI-II/2015

Kamis Kliwon, 12 MARET 2015

trie diana/bhirawa

Okupansi Tinggi, APPBI Berharap Tambah Mal Baru Surabaya, Bhirawa Meskipun bisnis pusat perbelanjaan dilanda krisis terkait naiknya TDL (Tarif Dasar Listrik) beberapa waktu lalu, namun tidak menyurutkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur untuk terus ekspansi dengan membangun pusat belanja baru di Surabaya.Yang menjadi dasar adalah tingkat okupansi pusat perbelanjaan yang telah melebihi dari 95%.

Ketua Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Rizal I Wibowo mengungkapkan dengan dibangunnya pusat belanja baru diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi

masyarakat sekitar Surabaya.

Selain itu, dengan pusat belanja baru tersebut, dapat lebih mengenalkan produk asli Surabaya dan sekitarnya.

“Di beberapa pusat belanja, seperti di Royal Plaza, terdapat usaha kecil menengah yang sampai sekarang tetap eksis menjalankan usahanya. Seperti penjual lukisan, pemahat, dan penjual barang-barang unik. Itu yang saya perhatikan di lantai dasar dari Royal,” jelasnya ketika membuka pembicaraan dengan Bhirawa, Rabu (11/3) kemarin.

Lanjut Rizal, tingkat keterisian tenant di pusat belanja di Surabaya telah melebihi dari 95%. Sedangkan tingkat kun-

jungan masyarakat ke pusat belanja telah mencapai hampir 100%, terutama pada week end, dimana jumlah ruas parkir yang tersedia sudah penuh dengan mobil dan motor.

“Kalau masnya hari Sabtu lihat di TP, Delta, dan pusat perbelanjaan yang lain selalu dipenuhi masyarakat yang berkunjung. Parkiran mobil dan motor, selalu penuh bahkan meluber ke tempat parkir milik warga. Sehingga kami mengharapkan pemilik pusat belanja untuk dapat menambah pembangunan pusat belanja, terutama yang dapat menampung usaha kecil menengah,” tutup General Manager City of Tommorow. Q wil

Kab Malang, Bhirawa Dinas Pertanian (Distan) Jawa Timur kebanjiran keluhan petani terkai mahalnya harga pupuk bersubsidi. Dampaknya para petani di Kabupaten Malang terlambat dalam memproduksi tanaman padinya.

Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Pemprov Jatim Sugiat mengatakan, pihaknya telah banyak kebanjiran keluhan petani dari berbagai daerah di Jatim, terkait mahalnya harga pupuk bersubsidi. “Setiap kali turun ke masyarakat selalu mendapat keluan petani soal harga pupuk. Saya menduga mahalnya harga pupuk itu akibat adanya permainan harga di tingkat pengecer,” katanya saat ditemui di Kabupaten Malang, Rabu (11/3).

Mahalnya harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) itu memang sering terjadi ditingkat petani. Sehingga hal tersebut membuat para petani selalu dirugikan dengan mahalnya harga pupuk. Dan selain harga pupuk mahal, tidak jarang pupuk bersubsidi menghilang ditingkat pengecer.

Adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi di beberapa daerah di Jatim termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang. Namun, kenaikan harga pupuk kadang juga karena ada kesepakatan antara anggota kelompok tani dengan pengecer. “Yakni terkait meminta tambahan biaya transport saat mengirim pupuk bersubsidi, serta kesepakatan harga pupuk bersubsidi diatas HET disisihkan untuk kas dikelompok taninya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sugiat juga berharap, agar pemerintah harus betul-betul mengawasi ekstra ketat terkait pendistribusian pupuk bersubsidi, serta memperketat pengawasan harga pupuk ditingkat pengecer. Terlebih saat pupuk menjadi langka akibat kios penjual pupuk tidak mampu menebus pupuk bersubsidi. Q cyn

Hargai Kedelai Melambung, Perajin Tahu Terancam Gulung Tikar Empat hari terakhir, harga kedelai di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.1000/Kg. Akibatnya sejumlah pengrajin tahu maupun tempe mengalami penurunan omset dan terancam gulung tikar.

Dari pantauan Bhirawa pada sejumlah lokasi pengrajin tahu tempe di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban kemarin, Rabu (11/3), harga kedelai saat ini sudah mencapai Rp 8.000/Kg, atau naik Rp 1.000 per-Kg. “Penjualan tempe dan tahu merosot.

Sekarang saya Cuma bisa menghabiskan 1,20 kwintal kedelai. Dulu mencapai sampai 18 kwintal,” kata Tri Wulyani, pengrajin tahu tempe.

Dengan naiknya harga kedelai, ia nyaris tidak bisa berproduksi lagi. Sementara dengan harga kedelai Rp

6.000/Kg saja, Tri Mulyani mengaku keuntungan yang didapat sangat minim. “saat ini paling banter hanya mampu memperoleh laba kotor Rp 100 ribu – Rp 200 ribu/hari dari penjualan tempe dan tahu produksinya,” Keluh Tri Mulyani, Rabu (11/3).

Karena mahal-nya hargai kedelai, permintaan pasar juga terus merosot, pembeli lebih memilih komoditi yang lain daripada tahu dan tempe jika harga terpaut tidak terlalu jauh. Para pembeli lebih memilih telor yang mengalami penurunan harga.

Pengrajin tahu tempe di kelurahan lain juga mengaku cemas karena usahanya terancam gulung tikar jika harga kedelai terus naik. Ia hanya bisa berharap pada Pemerintah agar memperlunak kebijakan impor kedelai. ”Pemerintah kasih subsidi pada produsen kecil seperti kami ini. Dulu waktu harga kedelai naik disubsidi, sekarang kok tidak ya,” keluh Solikin.

Selama ini para pengrajin tahu tempe itu memang menggunakan kedelai impor dari Tiongkok untuk bahan bakunya. Menurut mereka, kedelai impor lebih menguntungkan lantaran butirannya besar dan lebih putih. Sementara kedelai lokal, selain butirannya kecil juga agak kehitamhitaman. Q hud

Khoirul Huda/bhirawa

Sejumlah perajin tahu mengaku terancam guling tikar, semenjak naiknya harga kedelai.

OLAHRAGA

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

Atlet PON XIX Akan Diasuransikan

Ganda Campuran Indonesia Memulai Laga di Swiss Jakarta, Bhirawa Atlet-atlet ganda campuran Indonesia mulai berlaga dalam babak utama kejuaraan bulu tangkis internasional Swiss Terbuka 2015 setelah melewati turnamen All England Open 2015.

Menurut jadwal pertandingan yang dikeluarkan panitia Swiss Terbuka, sebanyak lima pasangan ganda campuran Indonesia akan turun dalam pertandingan babak utama yang akan digelar di Basel Swiss, pada Rabu.

Lima ganda campuran itu adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth, Praveen Jordan/Debby Susanto, Riky Widianto/Richi Puspita Dili, dan Agripinna Primarahmanto Putra/Rizki Amelia Pradipta yang telah lolos pada babak kualifikasi.

Kelima pasangan itu sebelumnya telah mengikuti Yonex All England Open 2015 yang berlangsung pada Selasa (3/3) hingga Minggu (8/3).

“Saya belum mendapat laporan tentang kondisi para atlet dari asisten Nova yang mendampingi mereka. Tapi, mereka sudah dipersiapkan untuk bertanding di dua negara,” kata Kepala Pelatih Tim Ganda Campuran Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Richard Mainaky ketika dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Owi/Butet, sapaan pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, yang menempati peringkat kedua All England 2015 akan menghadapi ganda campuran Kanada Toby NG/Alex Bruce.

Praveen/Debby sebagai pasangan yang melaju hingga babak semifinal All England 2015 akan melawan pasangan Jerman Raphael Beck/Kira Kattenbeck. Sedangkan, Riky/Richi akan berjumpa pasangan Swedia Nico Ruponen/Amanda Hogstrom.

Kido/Pia yang merupakan pasangan nonpelatnas PBSI akan menghadapi dengan pasangan Belanda Jacco Arends/Selena Piek.

Agripinna/Rizki yang sukses melewati babak kualifikasi akan melawan pasangan Prancis

Ronan Labar/Emilie Lefel.

Richard mengatakan hasil perolehan poin masing-masing pasangan Indonesia dalam turnamen All England 2015 dan Swiss Terbuka 2015 akan diperhitungkan dalam perolehan poin menjelang Olimpiade 2016 di Brazil.

“Pasti, hasil itu akan menaikkan peringkat untuk posisi unggulan setiap kali bertanding,” kata Richard.

Dalam putaran final All England 2015 yang berlangsung Minggu (8/3) di Birmingham Inggris, Owi/Butet dikalahkan ganda campuran Tiongkok Zhang Nan/Zhao Yunlei dengan skor 1021 dan 10-21 dalam pertandingan selama 37 Q ant menit.Q

Bandung, Bhirawa Pengurus Besar (PB) PON XIX/2016 akan mengasuransikan atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional XIX yang akan diselenggarakan pada September 2016 di Provinsi Jawa Barat.

“Jadi semua yang kemungkinan akan menimbulkan kebencanaan apakah itu alam, ada kebakaran termasuk tadi ada musibah di perjalanan seperti tabrakan. Sehingga semua atlet dan peserta kita asurasikan,” kata Wakil Ketua Harian Pengurus Besar (PB) PON XIX/2016 Ahmad Hadadi di Bandung, Rabu.

Sulsel Fokus Tingkatkan Kemampuan Atlet Jelang Pra PON Makassar, Bhirawa Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat Sulawesi Selatan terus meningkatkan kemampuan atlet jelang tampil di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Pelatih Tarung Derajat Sulsel, Umar Sukmara di Makassar, Rabu, mengatakan pihaknya sejauh ini sudah mendapatkan empat atlet yang dinilai mampu bersaing sekaligus merebut tiket tampil di PON XIX Jawa Barat 2016.

Keempat atlet tersebut yakni Angga Purnadita, Muchlis Yoyo, Caves Cristoper Dure dan Simon Kurnianto. Angga Purnadita merupakan peraih medali perak di PON XVIII Riau 2012.

“Khusus Caves dan Simon sendiri belakangan terus menunjukkan perkembangan kemampuan yang signifikan sehingga layak membela Sulsel di praPON 2015,” kataya.

Selain keempat atlet tersebut, tim pelatih juga berupaya menambah jumlah atlet untuk Pra-PON menjadi tujuh petarung. Hal itu juga sesuai target Kodrat Sulsel pada Pra-PON Q ant 2015.Q

Asuransi tersebut, kata dia, diberikan untuk melindungi keselamatan atlet selama berlaga di pesta olahraga nasional yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

“Apalagi seperti tinju itu kan rawan.

Harus kita asuransi agar keselamatan Q ant atlet terlindungi,” kata dia.Q

Puluhan Atlet Terbaik Sulsel Bersaing di Kejurda Makassar, Bhirawa Puluhan pebulu tangkis terbaik Sulawesi Selatan akan bersaing menjadi yang terbaik pada kejuaraan daerah bertajuk “ Battle of Championship 2015” di Makassar, Sulsel, 14 Maret 2015.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PBSI Sulsel, Atman Amir di Makassar, Rabu, mengatakan puluhan atlet tersebut berasal dari sejumlah daerah di Sulsel seperti Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa.

“Ajang ini tentu akan berlangsung ketat karena akan mempertemukan para pebulu tangkis berperingkat terbaik se-Sulsel,”katanya.

Kejuaraan dalam bentuk turnamen mini ini, kata dia, merupakan rangkaian dari agenda launching program kerja PBSI Sulsel sepanjang 2015.

Organisasi bulu tangkis Sulsel itu memang menjadwalkan sejumlah kegiatan secara rutin demi meningkatkatkan kualitas atlet Sulsel jelang tampil di babak kualifikasi pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Selain itu, adapula agenda penandatangan MoU dengan STIE Amkop dilanjutkan dengan pengukuhan Badminton Celebes Community serta lounching theme song PBSI Sulsel.

“Jadi kejuaraan Batle Of Championhip 2015 ini juga sebagai ajang

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir mulai berlaga dalam babak utama kejuaraan bulu tangkis internasional Swiss Terbuka 2015.

LINTASAN

9

PWI Barsel Kirim 14 Atlet Ikuti Porwarda Buntok, Kalteng, Bhirawa Persatuan Wartawan Indonesia perwakilan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah mengirim 14 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Daerah di Palangka Raya pada 14-15 Maret 2015.

“Semua atlet yang akan diberangkatkan tersebut merupakan jurnalis berbagai media cetak dan elektronik di

wilayah Barsel ini,” kata ketua PWI perwakilan Barsel, Lismudi Umbay, SE, di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, ke- 14 orang altet tersebut rencananya akan diberangkatkan dari Buntok menuju Palangka Raya pada hari Jumat (13/3) untuk mengikuti pertandingan yang dimulai Q ant 14 Maret 2015.Q

pembuka dari sejumlah kegiatan yang akan kita laksanakan kedepan,” katanya.

Ketua PBSI Sulsel, Devo Khaddafi sebelumnya menyatakan pihaknya memang akan menggelar sejumlah kejuaraan baik yang bertaraf nasional dan lokal pada 2015.

Kejuaraan tersebut masing-masing Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kejuaraan Junior Putri seKawasan Timur Indoneia, Kejurda Bulu tangkis Sulsel Cup, dan kejuaraan bulutangkis Walikota Cup 2015.

Untuk pelaksanaan O2SN dijadwalkan 13-18 September 2014. Sedangkan untuk kejuaraan junior khusus kategori putri diagendakan pada April 2014.

Sedangkan agenda pelaksanaan kejuaraan Sulsel cup dan Wali Kota Cup direncanakan Agustus dan November 2015. Pelaksanan kejuaraan ini tentu sebagai upaya meningkatkan pembinaan dan prestasi Sulsel kedepan.

Kepala Bagian Humas pemprov Sulsel iu menjelaskan, untuk pelaksanaan kejuaraan 02SN direncanakan diikuti 12 ribu pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMU/SMK se-Indonesia. Sementara untuk tiga kejuaraan yang lain juga diharapkan Q ant bisa diikuti ratusan peserta.Q

Bali Bertekad Cetak Atlet Muaythai Kaliber Dunia Denpasar, Bhirawa Bali bertekad mencetak atlet Muaythai berkaliber dunia, mengingat Pulau Dewata memiliki potensi besar untuk mencetak atlet berprestasi di tingkat internasional.“Bali memiliki banyak bibit atlet Muaythai. Tinggal melatih dan meningkatkan teknik dan ketahanan fisiknya. Sejumlah atlet Bali sudah pernah ikut kejuaraan nasional,” kata Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Muaythai Bali IGB Arthanegara di Denpasar, Rabu.

Arthanegara yang baru pulang dari menghadiri Rakernas Muaythai di Jakarta mengatakan untuk memenuhi ambisi mencetak atlet-atlet berkaliber internasional perlu diiimbangi dengan kerja keras, baik dari pengurus maupun atlet dan pelatih.Menurut Arthanegara, Bali yang merupakan daerah kunjungan wisata sangat cocok mengembangkan olahraga beladiri asal Thailand itu. Atlet-atlet Muaythai dunia terutama dari negara asal Muangthai diharapkan datang ke daerah ini melakukan perjalanan wisata bersama keluarga sambil melakukan kejuaraan.

Di samping itu Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) telah membuat kalender kejuaraan yang cukup dalam tahun 2015, baik untuk kejuaraan nasional maupun internasional. Kesempatan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya.

Arthanegara mengatakan, PBMI sudah menyusun agenda kegiatan antara lain tiga bulan awal 2015 melakukan Pelatnas sebagai persiapan menuju kejuaraan dunia Muaythai di Bangkok dan April 2015 liga nasional seri 2 di Q ant Kalsel/Jakarta.Q

Sulsel Ajukan Anggaran Pra PON Rp 90 Juta Makassar, Bhirawa Pengprov Persaudaraan Olahraga Bela Diri Kempo Indonesia Sulawesi Selatan mengajukan anggaran sebanyak Rp90 juta Ke KONI setempat untuk persiapan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON).

Sekretaris Umum Perkemi Sulsel, Bonay Syam di Makassar, Rabu, mengatakan anggaran itu untuk membeli peralatan latihan seperti matras, pelindung dada, serta pelindung kepala. Anggaran tersebut juga untuk biaya tiket mengikuti kejurnas dan pra-

PON 2015.

“Anggaran yang kita ajukan memang berdasarkan kebutuhan saat ini. Anggaran yang diajukan memang tidak terlalu besar dibandingkan beberapa cabang olahraga yang lain,” jelasnya.

Pengajuan anggaran ke KONI Sulsel, kata dia, sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Pihaknya juga berharap agar bisa segera cair pada April sehingga bisa digunakan sebelum timnya berlaga di Kejurnas antarkota di Surabaya, Jatim. (15-17 Mei) dan PraPON di Ban dung, Jabar,

September 2015.

“Saya dengar KONI Sulsel mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp29 miliar.

Kami tentu berharap anggaran yang kita ajukan bisa direalisasikan demi meningkatkan prestasi Sulse di PON,” katanya.

Sementara itu, pihaknya terus menyiapkan diri menghadapi Kejuaraan Nasional Kempo Antarkota 2015 di Surabaya.

Menurut dia, untuk atlet yang akan diturunkan pada ajang tahunan itu akan dilihat berdasarkan pencapaian atlet Sulsel di kejuaraan Piala

Rektor Unhas, April 2015.

“Intinya kami siap ambil bagian. Soal berapa dan siapa saja yang akan kita bawa tentu tergantung pencapaian atlet di Rektor Unhas Cup 2015,” jelasnya.

Pada pelaksanaan kejurnas Surabaya 2014, pengprov Perkemi Sulsel me nurunkan enam atlet masing masing Iswan (kelas 50kg/Makassar), Suwaib (kelas 55kg/Makassar), Abd kadri (kelas 60kg/Parepare), M Fajrul (kelas 65 kg/parepare), Fajria (kelas 51/ Maros), serta Syahrani asal Kabupaten Maros, Sulsel di

kelas 54 kg putri.

Sementara Ade Irma yang selama ini menjadi andalan Sulsel di tingkat nasional dan internasional, terpaksa tidak diturunkan di Kejurnas karena usianya sudah melewati persyaratan yang ditetapkan yakni maksimal 24 tahun.

Begitupun dengan Dian Pertiwi yang juga tidak bisa tampil karena masih dalam proses penyembuhan setelah menjalani operasi beberapa waktu lalu.

Dari enam atlet tersebut, Sulsel gagal merebut medali Q ant satupun.Q

Persipura Latihan di Jakarta Sebelum ke Maladewa Jayapura, Bhirawa Tim Persipura Jayapura agendakan latihan di Jakarta selama dua hari sebelum berangkat ke Maladewa guna melakoni laga ketiga grup E AFC Cup 2015 pada Selasa (17/3) pekan depan.

“Tadi pagi tim sudah bertolak ke Jakarta dengan membawa 20 pemain,” kata juru bicara Persipura Jayapura Bento Madubun di Kota Jayapura, Rabu.

Selama di Jakarta, Boaz TE Salossa dan kawankawan akan berlatih dilapangan C Senayan. “Tim akan berlatih selama dua hari di Jakarta sebelum berangkat ke Maladewa, yaitu Kamis dan Jumat,” katanya.

Mengenai pemain-pemain

yang diboyong ke Jakarta untuk mantapkan latihan sebelum kontra dengan klub Maziya, Maladewa, Bento menyampaikan ada 20 pemain yaitu dua kiper Dede Sulaiman dan Ferdiansyah, Ricardo Salampessy, Dominggus Fakdawer, Ruben Karel Sanadi, dan Izaak Wanggai.

Gerald Pangkali, Nelson Alom, Imanuel Wanggai, Robertino Pugliara, Lim Jun Sik, Ferinando Pahabol, Ian Louis Kabes dan Lancine Kone.

“Lalu, Boaz TE Solossa, Bio Pauline, Jaelani Arey Sibi, Zulham Zamrun, Yustinus Pae dan Ronny Esar Beroperay,” kata Bento Madubun.

Secara terpisah, pelatih Persipura Jayapura Oswal-

do Lessa mengatakan bahwa Ia ingin berangkat lebih cepat ke Jakarta untuk matangkan persiapan tim.

“Pagi ke Jakarta, siang istirahat. Lalu besoknya mulai latihan. Saya ingin anak-anak cepat pulih setelah jalani laga dengan Bengaluru Fc,” katanya.

Pada laga Selasa (10/3) sore di Mandala Persipura Jayapura berhasil mengalahkan tamunya Bengaluru Fc dari India dengan skor 3-1.

Pada Selasa (17/3) pekan depan, Persipura akan menantang tuan rumah Maziya di Male Stadion, Maladewa.

Untuk sementara ini, Persipura Jayapura sudah mengumpulkan enam poin dari dua kali menang atas Warriors Q ant Fc dan Bengaluru Fc.Q

Pemain Persipura sedang menjalani sesi latihan.

ist

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

Presiden Minta Laporan Menkumham Kajian Dualisme Golkar dan PPP Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk melaporkan kajian soal partai politik, khususnya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kajian menteri sudah diminta kemudian dilaporkan ke Presiden,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (11/3) kemarin.

Dua partai politik yakni Golkar dan PPP menyampaikan kekecewaannya terhadap Menkumham yang mengesahkan kepengurusan salah satu kubu dari dualisme yang terjadi pada internal partai-partai tersebut.

Andi mengatakan persoalan itu meskipun sudah diminta kajian Menkum-

ham, namun secara umum belum dibahas dalam rapat terbatas (ratas).

“Belum dibahas dalam rapat, mohon ditunggu arahan presiden selanjutnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menyesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Kubu Agung Laksono.

Menkumham menegaskan keputusan yang diambil itu sudah berdasarkan Pasal 32 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan

atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam pasar tersebut keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

Setelah Mahkamah Partai Golkar membuat keputusan, Yasonna menilai putusan tersebut menyatakan bahwa kepengursan hasil Munas Ancol yang sah.

Terkait dengan kisruh di internal PPP, Menkumham menerbitkan SK yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuzy alias Romi hasil Muktamar Surabaya 2014. Meskipun SK tersebut kemudian dibatalkan melalui PTUN Jakarta yang mengabulkan permohonan PPP kubu Djan Faridz hasil muktamar Jakarta 2014, namun Yasonna resmi mengajukan banding terhadap putusan PTUN tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak tawaran sebagai dewan penasihat Partai Golkar yang kepengurusannya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly, kata Wapres di Jakarta.

“Tidak, kami sudah berkomitmen yang (sudah menjabat) di pemerintahan tidak boleh mengurus partai lagi,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Rabu.

Terkait adanya dugaan Partai Golkar merapat ke Koalisi Indonesia Hebat, Wapres menilai hal itu tidak berkaitan dengan dualisme dan bisa saja terjadi.

“Ini bukan soal rapatmerapat, dulu juga Pak Ical selalu bertemu, berdiskusi untuk bangsa. Tidak ada perbedaannya, bahwa itu masalah keberatan ya tentu bisa terjadi,” kata Wapres.

Q ant

PDIP Tidak Campuri Urusan Golkar Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan tidak akan ikut campur urusan Partai Golkar terkait putusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan hasil musyawarah nasional Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.

“PDI Perjuangan tidak pernah mau mencampuri urusan partai lain, sebaliknya kita juga tidak ingin urusan internal dicampuri partai lain,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Padang, Rabu (11/3) kemarin.

Ia menyampaikan hal itu usai membuka konferensi Daerah IV PDI Perjuangan Sumatera Barat yang diikuti seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Sumbar.

Ia mengatakan PDI Perjuangan menghargai kedaulatan partai lain dan tidak akan ikut campur urusan partai lain.

Terkait pernyataan Agung Laksono yang menyatakan pihaknya akan keluar dari Koalisi Merah Putih, politisi yang akrab disapa Ara itu mengatakan kita tidak bisa memaksa orang bersama dengan kita karena politik adalah pilihan hati.

Ia mengatakan sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyatakan dengan jelas dalam membangun kerja sama tidak berorientasi bagi-bagi kekuasaan.

“Saat ini kami berusaha untuk melakukan itu, sebelumnya pernah ada sekretariat gabungan (Setgab) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi tetap saja ada perbedaan pendapat,” ujar dia yang juga anggota Komisi XI DPR. Ia menekankan yang penting apa yang disampaikan oleh pemerintah betul-betul sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan.

Maruarar yakin jika kebijakan pemerintah mengedepankan kesejahteraan rakyat dan keadilan maka akan diterima oleh semua partai yang ada.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Menkumham meminta Agung Laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodasi kader Golkar yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.Q ant

BUMN Diminta Pekerjakan Penyandang Disabilitas

KILAS NASIONAL

Kuasa Hukum Serge Kecewa Proses PK Tangerang, Bhirawa Nancy Yuliana selaku kuasa hukum terpidana mati, Serge Atlaoui mengaku kecewa terhadap proses sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Rabu (11/3) kemarin.

Ia mengatakan, kekecewaan tersebut karena permohonan untuk menghadirkan saksi ditolak oleh majelis hakim. Padahal, Benny Sudrajat selaku pemilik pabrik tempat Serge bekerja dan terpidana lainnya yang merupakan WN China, hingga kini proses PKnya masih dalam tahap pemeriksaan di PN Tangerang. Bahkan, dalam PK oleh terpidana lain bisa menghadirkan saksi.

“Kalau saya bisa bilang, dalam proses PK ini ada kesenjangan karena klien kami tidak bisa ajukan saksi,” kata Nancy usai persidangan. Ia mengatakan, saksi yang akan diajukan berasal dari terpidana lainnya dan akan menjelaskan mengenai pekerjaan Serge di pabrik tersebut.

Sementara itu, dalam materi PK yang disampaikan yakni terkait penjelasan Serge sebagai tukang mesin atau las, bukan ahli kimia. Namun, dalam dakwaan selalu dikatakan bila Serge sebagai ahli kimia dan barang bukti milik orang pun ditunjukkan kepada kliennya.

“Selama ini hanya asumsi saja dari mesin yang dikerjakan oleh Serge tanpa barang bukti apapun. Itu yang ingin kami tegaskan.

Kalau harus dihukum mati karena asumsi, maka itu keputusan konyol,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya merasa keberatan dan tidak memenuhi rasa keadilan. “Kalau memang buktinya ada, kita tidak masalah. Tetapi ini hanya asumsi. Setidaknya hukuman yang diberikan bukan hukuman mati,” tegasnya.

Majelis Hakim menolak permohonan menghadirkan saksi yang diminta dari pihak terpidana mati, Serge Atlaoui.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Indri Murtini mengatakan bila pihak pemohon yakni Serge Atlaoui hanya mempermasalahkan mengenai pasal 263 yakni karena Mahkamah Agung (MA) dinilai salah dalam menerapkan hukum. Kecuali, pemohon mengajukan PK karena adanya bukti baru maka bisa mengajukan saksi.

“Mestinya tidak ada saksi sebab yang diajukan pemohon yakni mengenai penerapan Hukum MA,” ujarnya. Q ant

antara foto

Ketua BPK Harry Azhar Aziz (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrahman Ruki saat pertemuan kedua lembaga di Jakarta, Rabu (11/3). Dalam pertemuan tersebut KPK menyerahkan laporan keuangan tahun 2014 serta membahas kerjasama dan koordinasi terkait temuan kasus.

KPK-BPK Sinergikan Pemberantasan Korupsi Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kerja sama pemberantasan korupsi dalam hal audit keuangan dan anggaran lembaga-lembaga negara.

“Kunjungan pimpinan KPK untuk kerja sama BPK dan KPK dalam rangka menuju Indonesia bersih dan mencapai kesejahteraan yang lebih cepat,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di kantor pusat BPK Jakarta, Rabu.

Seluruh pimpinan KPK men datangi kantor pusat BPK sekitar pukul 13.00 WIB dan langsung melakukan rapat tertutup dengan Ketua BPK dan sejumlah jajaran.

Harry mengatakan, BPK

memberi dukungan kepada lembaga antisuap tersebut dalam hal mengenai laporan keuangan dan anggaran lembaga-lembaga negara,” kata Harry dalam konferensi pers seusai melakukan rapat dengan lima pimpinan KPK. “Dukungan audit keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan perhitungan kerugian negara dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Harry.

Ia mengatakan tujuan kunjungan kelima pimpinan KPK ke BPK untuk meneruskan kerja sama yang pernah dijalin pada 2006 silam.

“Kami sepakat kerja sama untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di 2006 Bapak Ruki

bersama pimpinan BPK saat itu Anwar Nasution sudah melakukan kerja sama, sekarang perbaharui kerja sama lagi,” kata dia.

Ia menjelaskan kerja sama juga dilakukan dalam hal pencegahan pemberantasan korupsi.

“Kami sepakat untuk tema pencegahan korupsi kita perkuat dengan tidak mengurangi penindakan yang seharusnya dilakukan sesuai fakta dan temuan BPK maupun temuan yang ditemukan sendiri oleh KPK,” kata Harry. Sedangkan Ketua KPK sementara Taufiqurrahman Ruki mengatakan kerja sama juga dilakukan dengan memberi pelatihan audit keuangan kepada penyidik KPK.Q ant

Larangan Penggunaan Trawal Sulitkan Nelayan Jakarta, Bhirawa Wakil Rakyat di Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, minta Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mencabut larangan penggunaan alat tangkap ikan trawal. Sebab pengguna an trawal sudah menjadi tradisi nelayan, sulit dirubah mendadak dan serta merta. Harus ada tenggang waktu untuk pengenalan dan penggunaan

alat baru yang akan menggantikannya.

“Pencuri ikan dari negara tetangga yang menggunakan alat tangkap jauh lebih dahsyat, lebih merusak, itu yang harus diberesi lebih dulu. Bukan mendadak bikin aturan yang mempersulit nelayan sendiri yang hidupnya sulit ini.

Peraturan baru harus dikaji dulu untung ruginya, jangan sampai membebani

rakyat kecil yang sudah bongkok ini,” seru Herman dalam diskusi forum legislasi RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Hadir sebagai nara sumber lain, Ketum Himpunan Nelayan Indonesia Mayjen Yusuf Solichin dan Dekan Fak Ekologi Manusia IPB Arief Satria.

Yusuf Solichin dengan nada tinggi mengingatkan

Menteri Susi Pudjiastuti agar tidak membuat aturan yang me nyulitkan dan menyengsarakan rakyat Karena saat ini rakyat nelayan, hidup nya sangat sulit, tercekik kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup. Dia mengambil contoh nelayan di China, Jepang dan Amerika Serikat.

Disana agar nelayan hidup mandiri, pemerin tah memberikan subsidi.Q ira

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 214/Peng-35.08/III/2015 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak 1.

YULIANA Dusun Putuk RT.002 RW.007 Desa Gesang, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang

Hak Milik No. 5

NIB

-

Terdaftar Atas Nama

SOENDJOEK

Tanggal Pembukuan

10-09-1968

Letak TanahDesa / Kelurahan Desa Gesang Kec. Tempeh

Keterangan 1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 11-03-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 12-02-2015 No. Pol : STLK/338/ II/2015/POLRES

Jakarta, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengirimkan surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengenai Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Perusahaan BUMN dalam upaya meningkatkan jumlah penempatan pekerja penyandang disabilitas.

“Kita minta Kementerian BUMN untuk menggerakkan perusahaan-perusahaan BUMN agar membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas di Indonesia,” kata Menaker di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu.

Hanif mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pekerja penyandang disabiltias, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2014 yang ingin memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air merasakan pelayanan pemerintah, termasuk kesempatan kerja bagi penyandang disabiltas.

“Oleh karena itu kita mohon Kementerian BUMN dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di perusahaanperusahaan BUMN,” tutur Hanif. Sedangkan bagi penyediaan jabatan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di 119 perusahaan BUMN dapat disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuan kompentensi penyandang disabilitas.

“Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan BUMN membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi peyandang disabilitas sebagai wujud kesamaan

hak dan kesempatan, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi,” ucap Hanif.

Data dari WHO, Bank Dunia dan ILO menunjukan bahwa saat ini jumlah penyandang disabilitas di dunia diperkirakan sebesar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau sebanyak satu miliar orang, dan paling sedikit terdapat 785 juta orang penyandang disabilitas berada di usia kerja.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas pada tahun 2010 mencapai 7.126.409 orang yang terdiri atas penderita tunanetra sebanyak 2.137.923 orang, tunadaksa 1.852.866 orang, tunarungu 1.567.810 orang, cacat mental 712.641 orang dan cacat kronis sebanyak 855.169 orang.

Menakertrans mengungkapkan perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang cacat masih minim, padahal idealnya setiap perusahaan harus mem pe kerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya.Q ant

Jatah Obat Dikurangi, Pasien Jiwa Terancam Kambuh Para penderita gangguan jiwa, terancam kambuh kembali oleh peraturan baru yang membatasi pemberian obat gratis hanya dijatah 2 minggu. Kekurangannya, yakni jatah obat 2 minggu berikutnya harus dibeli sendiri. Seperti diketahui penderita gangguan jiwa di Indonesia, pada umumnya dari kalangan yang tidak mampu. Mereka harus minum obat tanpa jeda seumur hidup, jika jeda minum obat mereka akan kambuh kembali.

“Saya tidak habis pikir, bagaimana bisa pemerintah mengurangi secara drastis jatah obat penderita gangguan jiwa. Padahal semua tahu, penderita gangguan jiwa umumnya para kurang mampu. Jelas tidak akan bisa membeli obat sendiri dan akan berakibat penyakitnya kambuh. Maka siasialah pengobatan yang sudah dijalani,” jelas anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka dí pressroom

DPR RI, kemarin Disebutkan, sejak awal Januari2015 jatah obat gratis penderita gangguan jiwa hanya diberikan separuh (50%). Yakni dijatah 2 minggu, sedang kekurangannya yang 2 minggu harus dibeli sendiri. Pelayanan kontrol kesehatan juga dirubah, tidak sebulan sekali, tapi 2 minggu sekali dan harus datang sendiri ke Puskesmas. Tidak seperti sakit lainnya, pasien gangguan

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 11 Maret 2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

M Hanif Dhakiri

Kondisi pasien gangguan jiwa di salah satu rumah sakit di Jakarta

jiwa sangat riskan jika diharuskan keluar panti untuk datang ke Puskesmas.

“Demi pengamanan pasien gangguan jiwa, hendaknya pelayanan kesehatan mendatangi Panti, bukan sebaliknya. Khusus bagi pasien gangguan jiwa, obat yang harus diminum tanpa jeda seumur hidup itu harus dipenuhi pemerintah. Hal ini sesuai dengan UU dimana beaya pengobatan orang miskin harus di tanggung negara,” cetus Rieke.

Lebih jauh Rieke mengingatkan, suntikan dana pemerintah untuk BPJS Kesehatan pada APBN P 2015 sebesar Rp5 triliun. Dana itu untuk kelancaran. pelayanan bagi 135 juta peserta sebesar Rp3,5 tiliun dan untuk dana cadangan pembiayaan jaminan kesehatan. Salah satu kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan itu adalah penderita gangguan jiwa.

“Tren penderita gangguan jiwa terus naik. Di Jawa Barat naik menjadi 63% atau 465.975 jiwa, sedang pada 2012 masih 296,943 jiwa. Angka pemasungan di pedesaan mencapai 18,2%, lebih tinggi dibanding di perkotaan yang sebanyak 10%,” papar Rieke. Q ira

Kamis Kliwon 12 MARET 2015

Normalisasi Sungai Welang Dapat Dana Rp 300 Juta l Sambungan hal 1

bencana banjir,” ujar Eddy Paripurna, Rabu (11/3).

Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim ini, besaran anggaran itu akan digunakan untuk pengerukan pelebaran sungai. Lokasinya mulai dari Jembatan Welang hingga dua kilometer ke arah selatan. Pasalnya kondisi Sungai Welang makin menyempit.

“Secepatnya sungai itu akan dikeruk dan dilebarkan melalui pihak yang berwenang di Pemprov Jatim. Kondisi sungai di lokasi saat ini sudah mengalami penyempitan.

Seandainya masih ditemui penyempitan sungai di luar dua kilometer itu, normalisasi terus kami lakukan,” tandas Eddy Paripurna.

Terkait warga yang menginginkan agar secepatnya melakukan perbaikan atas tanggul jebol di Sungai Welang, Eddy Paripurna menjelaskan tanggul yang jebol tersebut menjadi permasalahan utama masuknya air banjir ke permukiman warga. Karena itu dia akan mengusulkan terlebih dahulu untuk perbaikan tanggul yang jebol tersebut.

“Kami harus mengecek terlebih dahulu.

Jika butuh perbaikan secara mendesak, kami usulkan untuk perbaikan,” kata Eddy Paripurna.

Dijelaskannya untuk Sungai Kedung Larangan di Bangil Kabupaten Pasuruan yang juga menjadi langganan banjir setiap tahunnya itu merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang pengelolaannya ada di Pemerintah Pusat.

“Kalau Sungai Kedung Larangan itu merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Kami secepatnya akan memanggil pihak itu untuk membahasnya,” pungkas Eddy Paripurna.

Warga bantaran Sungai Welang, Rukmini menyambut baik atas respon pemerintah yang akan menormalisasi sungai tersebut.

Pasalnya, dengan normalisasi ini setidaknya meminimalisir banjir tahunan yang melanda warga sekitar. “Dengan pengerukan ini membuat ribuan warga di sekitar Sungai Welang bisa terbebas dari banjir,” kata Rukmini. n hil

SAMBUNGAN Risma Harus Mundur PNS Jika Running Pilkada Lagi l Sambungan hal 1

harini adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), sebelum akhirnya mundur karena mendaftar sebagai calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan bersama Bambang DH. Meski mundur sebagai Kepala Bappeko, istri Djoko Saptoadji tersebut tetap tercatat sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya non aktif.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan bahwa calon kepala daerah maupun wakilnya yang berasal dari kalangan PNS diwajibkan mundur dari kepegawaiannya. “Sesuai peraturan yang baru memang demikian.

PNS yang maju Pilkada harus mundur, bukan non aktif,” ujarnya di Surabaya beberapa waktu lalu.

Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin juga menegaskan bagi PNS yang hendak mencalonkan menjadi kepala daerah harus mengajukan surat pengunduran diri. Dan peraturan itu bukan hanya berlaku untuk PNS, melainkan juga untuk TNI, Polri, direksi BUMD dan direksi BUMN. Konsekuensinya adalah terpilih

atau tidak, status PNS nya tidak akan kembali.

“Kebijakan ini dilakukan biar tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak hanya wajib mengundurkan diri, melainkan harus melepas status PNSnya,” ujar Robiyan.

Dijelaskannya mengacu revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 7 huruf (t), Pilkada tahun ini memang risikonya akan jauh lebih tinggi. Sebab, ada perubahan yang membuat dampak signifikan.

“Itu dilakukan untuk mencegah ada­nya konflik kepentingan. Sehingga siapapun yang maju tidak akan bisa memanfaatkan jabatan dan pangkat yang dimilikinya untuk mendulang suara,” tutur pria yang akrab disapa Robi ini.

Pria kelahiran situbondo ini menjelaskan, kebijakan ini mengubah aturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di mana pada undang-undang itu sebelumnya menyatakan PNS yang mencalonkan diri hanya diharuskan mundur dari jabatannya. Tetapi jika gagal, dia bisa kembali menyandang status PNS.

Robi mencontohkan, misal ada kepala dinas yang maju menjadi Wali Kota Surabaya. Jika di Pilkada lalu pejabat tersebut hanya diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi, statusnya dia tetap PNS. Contoh lain, Kapolres yang ingin maju sebagai kepala daerah.

Dengan aturan lama, Kapolres harus mundur tetapi pangkatnya tetap. “Padahal dengan pangkatnya itu dia masih punya kuasa untuk perintah sana perintah sini, dan bisa meraup suara dari anggotanya” imbuhnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan baru ini, siapa pun yang maju di Pilkada tidak lagi memiliki embel-embel pangkat atau jabatan.

Siapapun yang maju adalah wakil rakyat yang murni tidak membawa kepentingan. “Dan kalau kalah, mereka tidak akan mendapatkan jabatan dan posisi yang ditempati semula,” tegasnya.

Robi menandaskan hal ini adalah syarat mutlak. Menurut dia, penanggalan baju PNS itu juga harus dilakukan sebelum mendaftarkan diri sebagai Bacawali atau Bacawabup. “Setelah mundur baru bisa daftar,” tambahnya. n iib, geh

Dewan Desak Pelimpahan SMA/SMK Dipercepat l Sambungan hal 1

langkah percepatan pelimpahan pengelolaan SMA/SMK. Hal ini penting lantaran pendidikan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

“Jangan terlalu lama prosesnya apalagi ditunda-tunda. Ini malah akan jadi keresahan,” tutur Suli saat dihubungi, Rabu (11/3).

Suli juga menegaskan bahwa ini merupakan tugas berat bagi Kepala Dindik Jatim. Karena selain harus mempercepat pelimpahan pengelolaan SMA/SMK, Dindik Jatim juga dihadapkan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) sekaligus paper. Tidak ha­ nya itu, keberlanjutan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 (KTSP) juga masih memicu kegamangan di kalangan masyarakat.

“Ini harus dikawal terus oleh Kepala Dindik Jatim sampai tuntas. Kalau tidak tuntas, ini malah

akan jadi problem baru pendidikan Jatim,” tutur dia.

Dalam proses pelimpahan ini, pihaknya meminta agar Dindik Jatim membuat formulasi agar terjadi kesamaan persepsi antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.

Terpisah, Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto mengaku, perkembangan proses pelimpahan pengelolaan SMA/ SMK masih terus berjalan hingga kini. Pihak Dindik juga tengah berusaha melakukan percepatan. Namun hal itu tetap membutuhkan koordinasi dengan kabupaten/kota agar tidak muncul ketegangan. Apalagi ini terkait aset dan sumber daya manusia yang semula dikuasai Pemda harus diserahkan ke provinsi.

Cipto, sapaan akrab Sucipto membeberkan tahapan-tahapan pelimpahan SMA/SMK telah memasuki tahap pendataan akhir. Pada 16 Maret mendatang, akan dilanjutkan dengan validasi data terkait aset dan SDM dengan mendatangkan staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang

Hukum dan Politik. “Proses validasi ini juga akan dilakukan bersama tim internal Dinas Pendidikan dan tim eksternal dari berbagai unsur terkait,” tutur dia.

Proses ini diperkirakan akan rampung dalam waktu satu bulan, sehingga pada Juni mendatang tahapan bisa dilanjutkan dengan finalisasi data. Dari hasil finalisasi data itu, tim internal dan eksternal diterjunkan ke lapangan melihat langsung aset yang sudah dilaporkan dalam pendataan. “Kita prediksi Desember akhir tahun ini semua proses sudah rampung,” kata dia.

Sembari menyelesaikan pendataan, Cipto mengaku juga tengah menyiapkan petunjuk teknis mengenai pengurusan izin operasional dan izin pendirian sekolah. “Ini harus disiapkan dulu. Agar saat proses pelimpahan berlangsung tidak ada layanan yang terhenti.

Sekolah tetap bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah,” tutur dia. n tam

Pemprov Tak Kucurkan Dana Pilkada Serentak l Sambungan hal 1 Demam batu akik dimanfaatkan Pemkab Bojonegoro untuk menggelar Festival Watu Aji pada April mendatang. Festival akan diikuti komunitas penggemar batu di Tanah Air.

Siapkan 100 Anjungan, Bojonegoro Siap Gelar Festival Watu Aji l Sambungan hal 1

nya, termasuk Bojonegoro. “Setiap anjungan pameran bisa dimanfaatkan untuk memamerkan banyak batu akik,” jelas dia.

Menurut dia, pelaksanaan Festival Watu Aji itu akan ditangani komunitas batu akik di daerahnya bekerjasama dengan komunitas batu akik di Tanah Air. Dalam festival itu, lanjut dia, pihaknya juga menyiapkan tiga anjungan yang akan dimanfaatkan untuk memamerkan batu akik produksi daerahnya, di antaranya dari Njari, Kecamatan Gondang, juga Kalitidu.

Sesuai agenda, menurut dia, Festival Watu Aji yang baru pertama kalinya digelar itu akan diisi dengan bursa atau pasar batu akik dan workshop dengan mendatangkan beberapa ahli batu akik. Tugas tenaga ahli batu akik itu untuk memberikan sertifikasi keabsahan asal batu akik yang mengikuti festival. n bas

Prihatin Pendidikan di Madura l Sambungan hal 1

Jatim Dr H Soekarwo yang memberikan bantuan untuk BOS Madin. Mengingat hampir 90 persen, pendidikan di Madura dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes). ‘’Hal inilah yang membuat pendidikan di Madura tidak dapat berkembang pesat. Untuk itu selain diberikan bantuan BOS Madin, saya berharap pemerintah juga memberi tenaga pengajar yang profesional sehingga pendidikan di daerah itu dapat sejajar dengan kota-kota lainnya di Jatim,’’tambahnya.

Menurutnya, dia sudah berjuang saat duduk di Komisi C DPRD Kab Sampang.

Namun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Sampang membuat pendidikan di daerah ini tidak dapat berjalan optimal. Ini karena APBD Kab Sampang yang hampir Rp 2 triliun harus membiayai beberapa program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur. “Karena beratnya beban yang harus dipikul Kab Sampang, kami akan berjuang mendapatkan bantuan dari APBD Jatim untuk meningkatkan pendidikan di Sampang,’’tambahnya.

Tidak sampai di situ saja, menurut Aliadi, pelayanan kesehatan di Madura juga jauh dari harapan. Tak heran banyak penduduknya berbondong-bondong ke Surabaya khususnya ke RSUD Dr Soetomo untuk berobat. “Pelayanan kesehatan di Madura kurang memadahi.

Selain itu tenaga medisnya juga sangat terbatas. Sudah saatnya Pemprov Jatim memikirkan masalah layanan kesehatan di Madura,’’tegasnya. n cty

Pilkada nanti yang nanggung adalah kabupaten/kota sendiri,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto SH, MH, Rabu (11/3).

Monitor dan evaluasi yang bakal dilakukan, lanjutnya, seperti mengecek semua persiapan satu hari sebelum pelaksanaan Pilkada, yang biasanya dilakukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Meski terkesan sepele, monitor dan evaluasi dengan cara mengecek langsung di lapangan ini sangat penting untuk memastikan Pilkada dapat berjalan lancar.

Sedangkan untuk fasilitasi, jelas Suprianto, seperti melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menambah personel jika dimungkinkan ada gangguan keamanan saat Pilkada dilakukan. Selain itu, jika dibutuhkan tambahan tenaga PNS pemprov di daerah untuk membantu petugas di TPS, pemprov bisa memberikan izin untuk hal itu.

“Jadi bantuan yang kita berikan tidak berupa anggaran, tapi bantuan yang riil dan sangat dibutuhkan daerah. Begitu juga dengan Desk Pilkada milik pemprov juga tidak berfungsi karena bukan Pilkada pemilihan gubernur,” ungkap mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini.

Menurut Suprianto, pada Pilkada serentak nanti juga dana APBN tidak ikut turun. Sebab dalam Pilkada Desember 2015 nanti masih berupa serentak bertahap, bukan serentak secara nasional. “Pilkada serentak nasional baru akan terjadi pada 2020 mendatang. Itu yang akan dibiayai APBN,” jelasnya.

Untuk daerah yang tahun ini tidak menganggarkan dana Pilkada, jelas Suprianto, bisa menganggarkan pada Perubahan APBD. “Kabupaten/ kota bisa melakukan perubahan ang-

garan jika tahun ini tak anggarkan untuk Pilkada,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kesiapan pemerintah menggelar Pilkada langsung serentak Desember 2015 mendatang. Kesiapan tersebut salah satunya termasuk anggaran untuk daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Kemendagri saat ini tengah menyiapkan payung hukum yang memperbolehkan daerah menggunakan APBD Perubahan. “Daerah yang dimajukan Pilkadanya, tentu ada yang belum siap anggarannya, tentu dengan payung hukum itu dia bisa menggunakan Perubahan APBD atau bisa pos-pos lain yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian,” ujarnya.

Menurutnya akan ada 273 daerah yang menyelenggarakan Pilkada di 2015 ini. Selain anggaran, payung hukum terkait pelaksanaan Pilkada serentak yakni UU Pilkada juga telah rampung dan disetujui. “Masalah Pilkada secara prinsip sudah diputuskan dengan revisi UU No 1 dan 2 Tahun 2015, antara pemerintah, DPD dan DPR sudah tidak terjadi permasalahan,” katanya.

Kerawanan Pemilu Serentak Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2015 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim terus melakukan pembenahan.

Salah satu yang dilakukan yaitu melakukan pemetaan mengenai potensi kerawanan.

Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto mengatakan pemetaan potensi kerawanan dilakukan untuk mengantisipasi agar praktik politik uang tidak terjadi lagi saat Pilkada serentak.

“Kami sudah siapkan strategi khusus untuk mengantisipasi pelanggaran itu. Semua sudah kami sampaikan kepada Bawaslu RI, termasuk daerah mana saja yang berpotensi rawan,”katanya, Rabu (11/3).

Menurut Sufyanto, selain politik uang, kasus yang rawan terjadi pada Pilkada adalah manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), tahapan pencalonan, serta manipulasi suara. “Nah, untuk semua itu kami sudah melakukan berbagai antisipasi. Bahkan, beberapa waktu lalu, Bawaslu RI juga sudah memanggil kami untuk meminta pendapat mengenai potensi-potensi yang sering terjadi,”ujarnya.

Khusus mengenai politik uang, pihaknya juga sudah meminta info ke berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, LSM, atau Ormas, mengenai siapa saja aktor yang sering melakukan. Bawaslu Jatim juga sedang siapkan strategi untuk mengatasinya dan mencegahnya.

“Kami sudah lakukan mapping ke semua daerah. Misalnya di mana saja daerah yang sering terjadi praktik politik uang dan kapan biasanya itu dilakukan,”tegasnya.

Sementara itu, terkait kesiapan teknis di lapangan, pihaknya juga mengaku tidak ada masalah.

Sebab Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) kabupaten/kota juga sudah terbentuk. Hanya, pihaknya juga masih menunggu revisi untuk merampungkan pembentukan Panwas di 19 daerah.

Dijelaskannya semula Pilkada serentak 2015 di Jatim hanya ditetapkan 16 daerah. Namun setelah ada revisi ditambah lagi tiga daerah sehingga menjadi 19 daerah. Tiga tambahan daerah ini yang belum dibentuk Panwas. Yakni Kabupaten Tuban, Blitar dan Pacitan.

Dia berharap surat dari Bawaslu RI segera turun. Sehingga Bawaslu bisa membentuk Panwas di tiga daerah itu dan melantiknya bersamasama,. “Prinsipnya untuk Pilkada 19 daerah di Jatim sudah sangat siap.

Penganggarannya juga sudah. Kami juga sudah sampaikan surat ke-19 kepala daerah terkait kebutuhan ini,”imbuhnya. n iib, cty

11 Ungkap Korupsi RS Unair, KPK Periksa La Nyalla l Sambungan hal 1

RS Pendidikan Unair dibangun dengan dana Rp 550 miliar dan mulai beroperasi pada pertengahan 2010. Selain RS Pendidikan, Unair juga baru saja memiliki RS Tropik dan Infeksi pada Desember 2014 lalu senilai Rp 400 miliar.

Dua perusahaan milik mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yaitu PT Buana Ramosari Gemilang dan PT Alfindo Nusatama Perkasa pernah mengikuti lelang pengadaan alat-alat kesehatan di RS Tropik dan Infeksi pada 2010.

Namun La Nyalla membantah ia ditanya mengenai Nazaruddin. “Gak ada, gak ada hubunganya.” Sehingga ia dengan tegas menyatakan tidak ada yang aneh dalam proyek tersebut. “Gak ada (yang aneh), semuanya aman ya,” tegas La Nyalla.

Kejati Kembali Periksa Pasca dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim, Selasa (10/3) lalu, penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim kembali memeriksa kedua tersangka, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring di dalam Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Rabu (11/3).

Dua Jaksa penyidik Pidsus, yakni Jaksa Wijaya dan Syahroli mendatangi Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng sekitar pukul 13.00. Kedatangan penyidik untuk meminta keterang kedua tersangka yang dirasa kurang. Selain itu, penyidik juga menanyakan aset kekayaan yang dimiliki kedua tersangka.

“Penyidik menilai keterangan kedua tersangka dirasa kurang, dan melakukan pemeriksaan kembali di dalam Rutan,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada

Bhirawa, Rabu (11/3).

Mengenai pemeriksaan aset kekayaan kedua tersangka, Romy mengaku, nantinya aset inilah yang akan digunakan sebagai ganti rugi pertanggungjawaban kerugian negara yang dilakukan keduanya. Penyidik juga berkoordinasi dengan bidang intelijen Kejaksaan, guna melacak seluruh aset yang dimilki tersangka.

Menurutnya penelusuran aset tersangka sudah dikoordinasikan dengan bidang intelijen. Kemungkinan tim intelijen sudah jalan guna melacak aset tersangka. “Tim intelijen diminta bantuan terkait pelacakan aset tersangka kasus tindak pidana korupsi, termasuk kasus dugaan korupsi Kadin Jatim,” katanya.

Apakah nantinya Ketua Kadin Jatim turut diperiksa atas kasus ini ? Jaksa asal jambi ini enggan menjelaskan hal itu. Ia mengaku hal itu kemungkinan bisa terjadi, tergantung dari pengumpulan data dan alat bukti yang didapati penyidik. “Kalau dari data dan alat bukti ditemukan keterlibatan pihak lain, maka dipastikan penyidik akan memeriksa pihak tersebut,” tegas Romy.

Sebagaimana diberitakan Bhirawa, usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, penyidik Pidsus Kejati Jatim resmi menahan dua pengurus Kadin Jatim, yakni Diar Kusuma Putra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Provinsi, dan Nelson Sembiring yang menjabat Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, kedua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim ke Kadin Jatim sebesar Rp 20 miliar ini sempat dicek kesehatan oleh dokter RSUD Dr Soetmo Surabaya. n ira, bed

Gubernur Minta Media Awasi Layanan Publik l Sambungan hal 1

sela meresmikan lounge pelayanan publik di Sekretariat Pemkab Banyuwangi, Rabu (11/3).

Selain itu, dia mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mendongkrak pelayanan publik. “Tugas pokok pemerintah yang mendasar itu pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi bagian peningkatan kesejahteraan.

Bagaimana Banyuwangi?

Saya menyarankan semua stakeholder dilibatkan untuk merumuskannya,” kata Soekarwo.

Ia mengapresiasi sikap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang responsif menghadapi dinamika perubahan sosial masyarakat dengan menampilkan inovasi layanan publik yang optimal di beberapa SKPD. Untuk mendongkrak daya saing di tengah arus globalisasi saat ini, kata dia, birokrasi dan masyarakat mesti berkolaborasi. Menurutnya ada tiga indikator untuk mengukur daya saing suatu instansi, yakni kemudahan, kecepatan, dan lebih baik.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim saat ini, kata dia, hanya menyisakan 1 kabupaten yang belum mengimplementasikan pelayanan satu pintu. Sebelum tutup 2015, dia berharap semua kabupaten/kota di

Jatim telah menjalankan layanan one stop service menyusul kompetisi pasar dalam MEA. Sayangnya, dia enggan membuka nama kabupaten yang dimaksud.

“Ini sulitnya luar biasa karena itu butuh komitmen leadership yang luar biasa. Sebanyak 50 persen keberhasilan ditentukan pemimpinnya. Jadi leadership, komitmen, dan punya mimpi besar untuk menyejahterakan masyarakat, setelah itu baru bangun infrastruktur,” ujarnya.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, fasilitas lounge untuk menerima tamu pemerintah daerah, baik tamu bupati, wakil bupati, sekda, asisten, kepala SKPD, dan instansi lain. Ia berharap tamu yang bertandang ke Sekretariat Pemkab Banyuwangi mendapat kesan menyenangkan dengan sentuhan lounge.

Bupati menyediakan empat unit layar komputer yang tersambung internet di lounge itu. Tempat ini memang dibuat senyaman mungkin dengan desain interior yang minimalis elegan. “Wartawan boleh menerima tamu di sini.

Kami ingin membudayakan transparansi, jadi tidak ada pertemuan rahasia. Semua data bisa diakses di sini, termasuk untuk melihat CCTV,” ujar Bupati Anas. n nan

Gending Jawa Menyambut Tamu, Tersedia Kafe dengan Camilan Tradisional l Sambungan hal 1

Kantor DK P di Jl Antartika Buduran, awalnya tak ubahnya seperti kantor lain yang desainnya kaku, kering dan beraroma birokratis. Adalah Bachrul Amig, mantan Camat Taman yang ditunjuk menjadi Kepala DKP pada 2014, telah mempersolek kantor itu menjadi kantor yang teduh, nyaman dan ramah.

Suguhan irama gending Jawa dibalut dengan ocehan burung Kenari terasa menyejukkan. Amig juga membuat sentuhan total bangunan di lantai dua yang di pojok baratnya dijadikan kafe. Kafe itu dilingkari dengan air mancur yang merembes di dinding, serta kursi santai.

“Saya ingin mendekatkan suasana alam pedesaan dalam kantor ini,” ujar Amig saat berbincang dengan Bhirawa di kafe itu kemarin.

Jangan berharap di kafe itu ada menu

modern seperti steak daging, burger atau piza. Yang disediakan menu ubiubian, seperti kacang godok, tales, polo pendem. Minuman yang populer hanya wedang kopi dan wedang teh. Di sebelah timur lantai dua, ada ruangan khusus untuk bermain biliar. Semua fasilitas ini disediakan untuk semua karyawan, tanpa terkecuali.

Amig menggunakan waktunya untuk menerima tamu tidak dilakukan di ruang kerja tetapi ada kalanya dilakukan di kafe DKP. Di tempat ini para tamu bisa me­ rokok dengan bebas dalam suasana rileks.

Kenyamanan diperlukan dalam bekerja, itulah filosofi yang dia anut. Karena itu ia selalu berinovasi di tempat kerjanya mulai menjadi Camat Krembung, Camat Krian dan Camat Taman. Di tiga kantor kecamatan itu diberi sentuhan berbeda yakni dengan motif alam pedesaan.

Kantor DKP memang berciri khas

beda dibanding kantor lain, yang klop dengan suasana kantor ini adalah pendopo kabupaten. Gapura pendopo dibangun dengan batu alam dengan motuf hijau dan hitam. Menyerupai batu candi. Sementara di bangunan pendopo kantor dengan batu batu kuno bercorak cokelat.

Amig tidak hanya pandai mendesain kantornya, inovasi klasiknya juga ditumpahkan di fasilitas umum. Mi­ salnya jalur hijau Aloha, Kec Gedangan, dipasang sebuah menumen perahu.

Perahu ini aslinya berwujud reyot yang di daur ulang dengan warna-warni yang kontras. Di jalur hijau Jl Jenggolo, Sidoarjo, ditempatkan sepeda ontel sebagai monumen di tengah tanaman tropis.

Pikirannya selalu bergerak untuk melakukan perubahan untuk mempercantik wajah kota. Walaupun diakui pernghijauan di Sidoarjo masih kalah

telak di banding Surabaya. Anggaran Surabaya yang super jumbo untuk membangun wajah kota tidak seban­ ding dengan anggaran DKP Sidoarjo.

Namun Amig berusaha keras tanaman di jalur hujau dan dan pohon yang di tanam di jalur pedestrian harus indah.

Awalnya menjabat, ia mengaku sangat obsesif dengan pohon Pule. Pohon ini terbilang cukup mahal karena batangnya sudah besar dan tumbuh liar di dalam hutan. Jarang sekali tumbuh di Sidoarjo. Pohon ini tergolong langka, konon menjadi tempat bernaung mahluk halus. Batangnya sebenarnya memiliki karakter kokoh, bercabang bak lengan raksasa. Dan daunnya tebal dan tidak mudah rontok. Sayangnya pohon ini tidak cocok dengan iklim Sidoarjo. Ada beberapa pohon Pule yang ditanam di alun-alun eks Pasar Porong akhirnya mati. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Pemkot Madiun Siapkan Liang Lahat untuk Raheem Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun dan Kejaksaan Negeri Madiun, Jawa Timur, menyediakan liang lahat untuk terpidana mati kasus narkoba Raheem Agbaje Salami alias Stephanus Jamiu Owolabi Abashin sesuai permintaan yang bersangkutan untuk dimakamkan di kota setempat setelah dieksekusi. Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Madiun, Hari Joko Widodo, Rabu, mengatakan liang lahat tersebut disediakan di tempat Pemakaman Umum Pace Keras Jalan Serayu Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman.

“Memang sudah kami sediakan. Hal itu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ini sesuai permintaan dari terpidana Raheem sendiri,” ujar Hari Joko Widodo kepada wartawan, Rabu (11/3).

Menurut dia, terdapat dua liang lahat yang telah disediakan. Masing-masing berukuran panjang 2,4 meter, lebar 1 meter, dan kedalaman 1,7 meter. Satu liang lahat terdapat di blok makam Kristiani dan satu lainnya di blok makam Mr. X. “Terserah nanti mau dimakamkan di liang lahat yang mana. Sesuai permintaan Raheem, pemakamannya akan diurus oleh pihak gereja,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemakaman Umum Pace Keras memang identik dengan pemakaman untuk Mr. X yang tidak diketahui identitas dan asal usulnya. Namun, sejak beberapa tahun terakhir sudah beralih ke pemakaman umum biasa termasuk dibuat blok-blok. Di antaranya, blok makam untuk Kristiani berada di ujung timur bersebelahan dengan makam Mr. X, blok makam Islam berada di paling barat, blok makam Hindu berada di sebelah selatan bersebelahan dengan blok makam Budha dan aliran kepercayaan lain.

Seperti diketahui, dalam surat wasiatnya yang ditulis tanggal 2 Maret lalu, terpidana mati Raheem Agbaje meminta untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Jalan Serayu Kota Madiun. Ia juga meminta dimakamkan secara Katolik oleh pastor Gereja Katolik Santo Cornelius Madiun. Saat ini, Raheem sudah berada di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk menanti pelaksanaan eksekusi yang hingga kini belum diketahui jadwalnya. Ia dipindahkan dari Lapas Madiun ke Lapas Nusakambangan pada tanggal 4 Maret lalu.

Stephanus Jamiu Owolabi Abashin ditangkap di Bandara Juanda pada 1997 karena kedapatan membawa 5,2 Kilogram heroin. Q dar,ant

Kamis Kliwon, 12 MARET 2015

Wagub Dorong Kades Perbaiki Infrastruktur Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Drs Saifullah Yusuf mendorog kepala desa (kades) untuk memperhatikan dan memperbaiki infrastruktur di wilayahnya. Karena faktor ini sangat mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada tiga infrastruktur penting yang harus menjadi perhatian kades, yakni ekonomi, sosial dan administrasi.

Sektor ekonomi seperti jalan desa, kondisi pasar, bendungan, irigasi, sanitasi, air minum maupun transportasi.

Sedangkan di sektor infrastruktur sosial meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, kerukunan warga dan gotong royong. Kemudian untuk administrasi atau institusi seperti tata kelola pemerintahan, penegah hukum, kontrol administrasi dan keamanan. “Tiga infrastruktur itu harus mendapat perhatian, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat,” kata Saifullah Yusuf saat memberikan ceramah ke ratusan kepala desa yang saat ini menjalani Diklat di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim, Rabu (11/3).

Hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah, kades memiliki strategi manajemen untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa baik fisik maupun non fisik. Untuk fisik seperti tanah, air, iklim, cuaca, flora dan fauna. Sedangkan non fisik masyarakat desa, lembaga sosial,

Wakil Gubernur Jatim, Drs Saifullah Yusuf bersama para kades yang tengah menjalani Dilat di Badiklat Jatim.

aparatur desa dan lain-lain. “Jika potensi dimanfaatkan denga baik, desa akan berkembang menjadi desa yg mampu mencapai tujuan strategis,” kata pejabat yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Sementara itu, Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman mengatakan, selain mendapat materi dari para widya isawara, para kades itu juga akan melakukan kunjungan ke beberapa yang memiliki potensi

wawan triyanto/bhirawa

dan produk unggulan. “Rencanannya besok (hari ini) para kepala desa akan melakukan visitasi ke Tuban, disana mereka bisa belajar untuk melihat produk unggulan,” katanya. Q wwn

Terkait Proyek Embung Rp 18,7 Miliar

Kejari Madiun Periksa Dua PNS BPBD Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun terus melakukan pemeriksaan terkait proyek embung Pilangbango senilai Rp18,7 miliar. Kali ini dua wanita PNS bagian adminitrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kota Madiun, menjalani pemeriksaan, Rabu (11/3).

Kedua PNS tersebut diketahui bernama Siti Nur dan Dian. Mereka secara bersamaan mendatangi kantor Kejari sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung memasuki ruang Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo.

Kasi Intellijen, Kejari Madiun, M Aliq Rohman Yakin membenarkan pihaknya kembali memanggil kedua

saksi yang berstatus sebagai bagian adminitrasi di BPBD. Keduanya dimintai keterangan untuk tambahan berkas pemeriksaan. “Iya dua saksi untuk melengkapi saja, ”katanya, Rabu (11/3).

Langkah Kejari Madiun yang terus secara intens menelisik dugaan korupsi di proyek senilai Rp18,7 miliar dan menaikan status kasus

dari penyelidikan ke penyidikan mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Kota Madiun. Ketua fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota komisi III, Andi Raya.

“Saya mewakili fraksi PDI Pejuangan sangat mendukung, apa yang dilakukan Kejaksaan untuk terus melakukan penyidikan kasus embung Pilangbango. Apalagi sudah menaikkan status. Apapun yang dilakukan Kejaksaan itu langkah yang benar. Karena kasus itu tidak dicari-cari atau diada-ada,”katanya.

Andi berharap, Kejaksaan tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus proyek yang dikerjakan oleh PT. Cahaya

Indah Madya Pratama dan PT. Jatisono Multi Kontruksi (KSO) tersebut. Jika nanti Kejaksaan telah menetapkan tersangka, lanjutnya, dan diketahui ada oknum PNS yang terlibat. Pihaknya meminta Inspektorat untuk segera mengambil langkah tegas.

“Harapan kami tidak ada tebang pilih dalam pengungkapan kasus itu. Harus berjalan sesuai hukum yang ada. Kalau memang nanti ada oknum PNS yang terlibat, itu sudah ranahnya inspektorat,”tandasnya.

Sementara itu, direncanakan Kamis (12/3) hari ini, element masyarakat yang mengatasnamakan Walidasa a-

kan melakukan aksi di Kejari setempat. Mereka menuntut Kejari mengusut tuntas dugaan penyelewengan proyek tersebut. “Rencana aksi kita untuk mendorong Kejaksaan, mengusut secara tuntas kasus embung Pilangbango, ”kata Ketua Walidasa, Sutrisno, melalui sambungan telephone, Rabu (11/3).

Dalam infestigasi yang dilakukan Walidasa, menemukan adanya kejanggalan yang dimungkinkan tidak diketahui oleh Kejari. Untuk itu, dalam aksi yang akan digelar, dirinya juga akan menyerahkan datadata beberapa dugaan tindak pidana korupsi dan penyalah gunaan wewenang. Q dar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Rakor Program Pemasaran Pariwisata Jawa Timur 2015 di Graha Wisata, Surabaya

Genjot Wisatawan, Soft Launching Digital Marketing Pariwisata Dalam menggenjot wisatawan baik nusantara dan mancanegara untuk berkunjung di Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim kini melangsungkan soft launching digital marketing kepariwisataan.

Selanjutnya, launching resmi digital marketing direncanakan bersamaan Grand Final Raka dan Raki Jatim, 28 Maret 2015.

D

igital marketing kepariwisataan tersebut merupakan bentuk usaha mempromosi kan dan memasarkan sebuah merk (brand) dengan menggunakan media digital seperti internet. Adapun aktivitas digital marketing meliputi website, social media, online advertising, e-mail direct marketing, dan lainnya. Digital marketing juga memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh strategi marketing konvensional (off line marketing), diantaranya adalah dalam hal measurement atau tolak ukur keberhasilan dari sebuah strategi.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, melalui aplikasi pada handphone akan terlihat promosi kepariwisataan di Jawa Timur. “Untuk itu, Pemkab/kota yang segera memasukkan objek wisatanya dalam aplikasi handphone,” katanya, Rabu (11/3).

Menurut Jarianto, digital marketing pariwisata yang dilakukan Pemprov Jatim saat ini merupakan pertama kali di Indonesia. “Digital

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi bersama General Manajer Solution Integration PT Telkom Regional V Jatim, Mulyanta dan Direktur PT Mahoni Global Ginting Sadtyana melakukan soft launching Digital marketing pariwisata dalam menjaring wisatawan baik nusantara maupun mancanegara pada khususnya.

marketing pariwisata merupakan hal satu-satunya yang dilakukan provinsi di Indonesia baru di Jatim. sebab dari informasi PT Telkom belum ada promosi wisata melalui jejaring sosial seperti ini,” ujarnya. Sebelumnya, dikatakan Jarianto, dirinya bersama jajaran PT Telkom dan PT Mahoni Global telah menemui Gubernur Jatim untuk melaksanakan program digital marketing pariwisata.

“Pak Gubernur juga mengatakan kalau

memang waktunya mempromosikan tidak hanya melalui pembagian banner atau spanduk. “Namun promosi melalui jejaring sosial lebih bagus lagi,” katanya.

Adanya digital marketing pariwisata, lanjut Jarianto, merupakan upaya dan langkah Pemprov Jatim dalam mendorong Pemkab/kota untuk bisa meningkatkan kepariwisataan di wilayahnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Saat

Mulyanta

Sadtyana

Digital Marketing Pariwisata Langkah Yang Tepat

Tahan Terhadap Serangan Hacker dan Spam

Langkah Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim dalam mengembangkan bersama Telkom dan mitra kerja lainnya dengan digital marketing pariwisata sangat tepat untuk bisa menjaring wisatawan baik nusantara dan mancanegara pada khususnya.

Adanya digital marketing pariwisata tersebut merupakan sebuah bentuk mempromosikan pariwisata melalui program nawacita menuju 20 juta wisman ke Indonesia pada 2019 yang telah ditargetkan Menteri Pariwisata.

General Manajer Solution Integration PT Telkom Regional V Jatim, Mulyanta mengatakan, digital marketing harus diperkuat dengan tradisional marketing, dimana peran serta masyarakat Jatim khususnya dan pemerintah daerah selaku regulator bisa memberikan dukungan penuh sehingga gerakan digital marketing pariwisata bisa dilakukan secara masif dan menghasilkan impact yang luar biasa. Q rac*

Dalam mengolah dan mengelola digital marketing pariwisata, Direktur PT Mahoni Global Ginting Sadtyana mengaku kalau pihaknya siap untuk selalu mengupdate dan memperkuat server pada aplikasi eastjava.com dari serangan hacker dan spam. “Paling banyak hacker dan spam yang masuk justru dilakukan orang Indonesia sendiri. Namun, kami juga ingatkan mereka agar tidak main-main dengan website dan aplikasi yang telah dikembangkan tersebut. Mengingat aplikasi kepariwisataan ini juga bermanfaat untuk Indonesia,” katanya.

Ia mengharapkan, seluruh dinas pariwisata yang ada di Kabupaten/kota, insan pariwisata, dan masyarakat Jatim untuk bersama-sama mempromosikan destinasi pariwisata dan digital marketing pariwisata.”Melalui getok tular maka semakin cepat pula akan dikenal. Jika semakin dikenal, maka kunjungan wisatawan akan banyak dan berdampak pada perekonomian masyarakat,” katanya. Q rac*

ini, Menteri Pariwisata juga telah menargetkan target kunjungan wisatawan asing sebesar 20 Juta pada akhir 2019 atau meningkat 100 persen dibandingkan pada 2014.

“Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim berpesan agar kab/kota memanfaatkan upaya yang telah dicanangkan Pemprov Jatim dan Kementerian berkaitan promosi wisata di Jatim,” katanya.

Disisi lain, Jarianto juga mengingatkan agar pemilik atau pengelola hotel yang ada di Jatim segera melakukan klasifikasi Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif No 6 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/ Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel . “Kalau ada hotel tidak melakukan klasifikasi atau bertindak nakal, maka akan diberikan sanksi melalui Dinas Pariwisata Kabupaten/kota. Mengingat pentingnya kegiatan industri pariwisata yang terakreditas. Saat ini, di Jatim ada 102 hotel berbintang yang sudah klasifikasi, sedangkan non bintang sebanyak 1049 hotel,” katanya.

Bahkan, Jarianto juga menambahkan, kalau di Jatim akan ada kegiatan besar yaitu Majapahit Travel Fair 2015 yang diselenggarakan pada 7-10 Mei 2015 di Surabaya. “MTF ini merupakan satu-satunya promosi internasional yang dilakukan Pemprov setiap setahun sekali. Untuk itu, saya persilahkan yang punya industri pariwisata bisa mengikutinya baik swasta maupun Pemkab/kota,” katanya.

Menurutnya, sektor pariwisata hingga kini masih menjadi andalan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur. Untuk tahun 2014 misalnya,

PDRB dari sektor ini mencapai Rp101 triliun.

“Sumbangan sektor pariwisata di PDRB mencapai 7,89 persen dari total PDRB Jawa Timur,” terangnya. Angka ini, diperkirakan akan terus meningkat karena sektor pariwisata di Jawa Timur terus tumbuh. Tahun ini misalnya, jumlah wisatawan asing ke Jawa Timur mencapai 428 ribu orang atau meningkat 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya hanya 309 ribu orang. Begitu juga wisatawan nusantara meningkat dari 39 juta, tahun ini menjadi 43 juta wisatawan.

Sementara, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, Dra Susariningsih MM mengatakan, maksud dan tujuan dari rakor program pemasaran pariwisata adalah memadukan persepsi dan mensinergikan program pemasaran pariwisata Jatim dengan programn Kab/kota dan instansi terkait pariwisata.

“Selain itu, rakor ini mengajak industri pariwiasta Jatim untuk berpartisipasi dan berperan aktif pada kegiatan promosi pariwisata jatim. rakor ini merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan promosi secara terpadu antara Kab/kota sehingga dapat mencapai hasil secara maksimal, baik dalam bentuk pengenalan produk, appointment maupun transaksi,” katanya. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya digital marketing pariwisata Jatim merupakan langkah yang strategis Pemp;rov Jatim dalam mempromosikan kepariwisataan melalui teknologi informasi. “Ini juga upaya menjawab tantangan kemajuan teknologi seklaigus target peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan Jawa Timur khususnya,” katanya. Q rac*