Harian Bhirawa Edisi 12 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

’Wali kota harus ajak Organda duduk bersama kembali dalam merumuskan tarif Angkot pasca turunnya harga BBM,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani

Senin Legi, 12 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

12 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 19.00

Di Ruang Kerja Menghadiri Acara Maulid Nabi di PP Abdullah Umar Pasuruan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Desak Pemkot Realisasikan Jalur Alternatif Sisir-Pandanrejo

Ratusan Pejabat Fungsional Pemprov Resah Akibat Jenjang Kepangkatan Macet Pemprov, Bhirawa Ratusan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jatim resah. Penyebabnya, jenjang kepangkatan dan golongan para abdi negara ini macet. Sedangkan aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tidak jelas dan membingungkan.

Batu, Bhirawa Berkembangnya sektor pariwisata di Kota Batu belum diimbangi dengan perbaikan infrastruktur jalan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Polisi Resor (Polres) Batu AKBP Windiyanto Pratomo, dalam membuat program untuk satu tahun ke depan. Untuk itu ia meminta Pemkot Batu segera merealisasikan pembuatan jalan alternatif.

Keberadaan jalur alternatif ini sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Wisata. Kebutuhan ini semakin mendesak ketika datang masa liburan. Dan untuk saat ini yang paling memungkinkan adalah anas/bhirawa merealisasikan pemAKBP Windiyanto Pratomo buatan jalan alternatif dari Jalan Sutan Hasan Halim di Kelurahan Sisir tembus ke Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji.

“Syukur jika rencana Pemkot Batu untuk membuat jalan alternatif baru yakni dari Jalan Sutan Hasan Halim di Kelurahan Sisir tembus ke Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji segera terealisasi.

Sehingga penumpukan kendaraan di jalur utama

Malang, Bhirawa Pemkot Malang memastikan jika operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang akan dilakukan pada 2015 ini. Hanya saja momen yang tepat beroperasinya RSUD ini akan dilakukan pada 1 April bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Malang ke-101.

Namun demikian, saat ini persiapan sarana dan prasarana untuk pengoperasian RSUD sudah mencapai 80 persen. Bahkan Pemkot Malang telah menunjuk direktur dan jajaran struktural organisasi RSUD Kota Malang pada saat mutasi pejabat awal pekan kemarin.

Direktur RSUD Kota Malang Husnul Muarif mengutarakan jika bangunan fisik RSUD Kota Malang sudah selesai 100 persen. Persiapan sarana penunjang pengoperasian RSUD masih mencapai 80 persen.

Termasuk peralatan dan tenaga di RSUD. Secara umum sarana RSUD sudah tidak ada persoalan. Tempat tidur pasien sebanyak 50 unit sudah siap. Kekurangannya, sedikit pada tiap bagian. Seperti peralatan di ruang operasi dan di laboratorium masih perlu ditambah. “Kalau yang lainnya sudah beres semua, jadi kekurangan-

 ke halaman 11

Percaya Hukum Karma MESKI saat ini posisinya dekat dengan kekuasaan di Pemkab Sidoarjo, tapi pejabat berbintang Aquarius ini mengaku anti meremehkan orang lain yang posisinya berada di bawahnya. Filosofinya seribu teman dianggap masih kurang, tapi satu musuh dirasa sangat banyak.

Dalam kehidupan, pria kelahiran Sidoarjo, 24 Februari 1967 ini sangat percaya dengan adanya hukum karma. Siapa menabur kejelekan, pasti akan menuai b u a h yang jelek pula. ‘’ Insya Allah

 ke halaman 11

Drs Imam Mukri Afandi MSi

Sentil..  Banyak ranjau paku, jalan kota di Bumi Wali tidak aman  Banyak orang gelap mata saat hidup makin sulit  Wali Kota harus tetapkan SK Tarif Angkot  Bingung netapkan kalau harga BBM naik turun  Prajurit ‘AirAsia‛ Terima Kenaikan Luar Biasa  Lain kali kalau membantu jangan pamrih

dahulu. Namun jatah untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jabatan fungsional tersebut sangat minim. Sehingga banyak pejabat fungsional yang seharusnya pangkat dan golongannya naik jadi tersendat.

Kepala Badan Kepegawa-

ian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi mengatakan, keputusan pemerintah pusat yang mewajibkan para PNS yang akan menduduki jabatan fungsional harus mengikuti

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Gubernur Dr H Soekarwo saat memberikan pengarahan pada PNS. Saat ini para pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jatim resah karena jenjang kepangkatan dan golongan macet karena ketidakjelasan aturan dari Kemenpan dan RB.

 ke halaman 11

RSUD Beroperasi Saat HUT Kota Malang

Berdasarkan informasi yang berhasil digali di lingkungan Pemprov Jatim, pemerintah pusat saat ini memang mewajibkan para PNS yang akan menduduki jabatan secara fungsional untuk menjalani pelatihan dan pendidikan terlebih

Hadapi Pilkada Jatim 2016, Pemprov Siapkan 18 Pjs Cetak Tenaga Terampil,

Dr H Akhmad Sukardi MM

DPRD Jatim,Bhirawa Rencana Pemprov Jatim untuk menyiapkan Penjabat Sementara (Pjs) eselon II dalam waktu dekat ini menyusul semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada di 18 kab/ kota di Jatim dibenarkan oleh Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM. Nantinya para Pjs ini akan mengisi kekosongan jabatan di daerah hingga

terpilih bupati/wali kota definitif. Sebagaimana keputusan Kemendagri, pemilihan bupati/wali kota di 18 daerah akan digelar serentak pada 2016.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengakui pihaknya tengah menyiapkan sejumlah pejabat pengganti itu.

Sementara nama-namanya masih terus digodok.

“Kita sedang godok na-

ma-namanya. Tapi siapa nanti yang akan diperintahkan untuk menjadi Pjs itu menjadi kewenangan gubernur,” ujar Sukardi, Minggu (11/1).

Sukardi menjelaskan siapa saja bisa ditugaskan menjadi Pjs selama yang bersangkutan duduk di eselon II, baik sebagai kepala biro, kepala ba-

 ke halaman 11

GTT Surabaya Keluhkan Gaji di Bawah UMK Dindik, Bhirawa Belum semua kesejahteraan guru di Surabaya mendapat jaminan, baik dari pemerintah maupun pihak sekolah. Khususnya bagi sejumlah Guru Tidak Tetap (GTT) yang hingga kini penghasilannya masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya yang ditetapkan Rp 2.710.000.

Kenyataan ini jelas tidak sesuai dengan Perda Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Seperti diungkapkan Fatih Rahmad, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Dimas Anggara, guru olahraga dan Mochammad Saifudin, guru PAI dan Pramuka yang sekarang ditempatkan di Tata Usaha di SDN Kalirungkut I/264 Surabaya.

Fatih dan Dimas telah menjadi GTT sejak 2011, sedangkan Saifudin sejak 2009. Ketiganya

 ke halaman 11

Alokasikan Rp 42 Miliar untuk Bangun BLK Malang, Bhirawa Pemkot Malang menyiapkan dana Rp 42 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) untuk membangun gedung Balai Latihan Kerja (BLK) guna mempersiapkan tenaga kerja andal dan memiliki keahlian.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang Kusnadi mengatakan kalau dananya memang dari DBHCT, sedangkan lahannya sudah disiapkan seluas tiga hektare di kawasan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang.

“BLK ini nanti bakal dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk memudahkan peserta latihan, seperti asrama, gedung pertemuan, gedung praktik lapangan dan gedung serba guna. Pada saat gedung BLK ini sudah jadi dan dioperasikan, kami

 ke halaman 11

6 Orang Jadi Tersangka Kredit PNS Fiktif Rp 12 M

Proses belajar mengajar di SDN Kalirungkut I/264. Hingga kini ada beberapa GTT di sekolah tersebut yang digaji di bawah UMK. Dindik Surabaya menilai kejadian ini karena kesalahan sekolah yang nekat mengangkat tenaga honorer meski sudah ada larangan.

Sidoarjo, Bhirawa Setelah melakukan pengumpulan data dan pengumpulan beberapa keterangan (Puldata dan Pulbaket), Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mendapatkan alat bukti untuk menetapkan 6 orang sebagai tersangka.

Keenam orang ini diduga terlibat pemberian fasilitas kredit fiktif oleh bank BUMD milik Pemkab Sidoarjo, PT BPR Bank Delta Artha senilai Rp 12 miliar lebih.

Enam orang tersebut adalah Muchammad Amin selaku Direktur Utama pada 2006 s/d April 2012. Ratna Wahyuningsih selaku Direktur Utama pada 2012 s/d 2014 Bank

 ke halaman 11

Sekretaris Dindik Jatim Sucipto Sandang Gelar Doktor

Satu Paku di Padel, Tandai Kelulusan ‘Sangat Memuaskan’ Sesibuk apapun pekerjaannya, belajar tetap jadi kegiatan yang diprioritaskan. Yah, itulah Sucipto, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang telah berhasil menyandang gelar barunya sebagai Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Tak sekadar lulus, nilai sangat memuaskan pun diraih berkat disertasinya tentang implementasi kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pendidikan di Kabupaten Gresik.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Di hadapan sepuluh guru besar Untag Surabaya, Sucipto menundukkan kepala. Bukan karena malu, tapi suasana khidmat yang tercipta lewat iringan lagu berjudul Padamu Negeri saat itu. Prosesi ini menjadi sejarah baru dalam hidup Sucipto. Setelah mendapat tanda kelulusan sebagai doktor dari Rektor Untag Surabaya, lalu dilanjutkan memaku satu tanda di tongkat padel

wisuda. “Lega sudah, kewajiban akademik bisa dituntaskan,” tutur Cip, sapaan akrab Sucipto usai mengikuti sidang doktor di Untag Surabaya.

Keberhasilan itu, diakuinya tidak dicapai dengan mudah.

Maklum, setumpuk disertasi harus dikerjakan dengan setengah waktu yang tersisa dari segudang tugas kedinasan. Tidur lewat

 ke halaman 11

Rektor Universitas 17 Agustus Surabaya Prof Ida Ayu Brahmasari (kiri) menyerahkan tanda kelulusan sebagai doktor kepada Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto MSi.

SURABAYA

2

Senin Legi 12 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Beberapa tetangga membersihkan sisa puing rumah akibat kebakaran di Pacar Keling IV no 1, serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan, Minggu (11/1).

geh/bhirawa

Permudah Jinakkan Api, PMK Akan Tambah Titik Hidran Pemkot, Bhirawa Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya menargetkan pada tahun 2015 akan menambah keberadaan sumur hidran. Penambahan ini diprioritaskan di tengah Kota Pahalawan, agar dalam penanganan kebakaran bisa dilakukan secara efektif.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya, Candra Oeratmangun mengatakan bahwa penambahan sumur hidran mencapai 30 titik lokasi pada tahun ini. Penambahan sumur hidran diharapkan memudahkan upaya petugas pemadam kebakaran saat memadamkan api.

“Kami masih terus koordinasi dengan teman-teman dari PDAM terkait hal itu. Penambahan sumur hidran yang lokasinya di tengah Kota itu sangat signifikan terkait manfaatnya,” terang Chandra ketika dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (11/1).

Menurutnya, persoalan keberadaan hidran menjadi pembahasan dua lembaga antara PMK dan

PANGGUNG BIROKRASI

Pembelian Surat Ijo Harus Dituangkan dalam Perwali DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya meminta pembelian tanah surat ijo oleh warga dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwali).

Ketua Komisi A, Herlina Nyoto, Jumat (9/ 1) mengatakan, dalam Perda Surat Ijo, nilai ganti rugi yang harus dibayar warga sesuai NJOP (Nilai jual Obyek Pajak). Dengan demikian agar tidak membebani warga, Herlina Harsono Nyoto meminta agar dibuat aturan teknisnya berupa Perwali untuk pembelian tanah surat ijo. “Untuk pembayaran (tanah Surat Ijo), perlu dituangkan dalam pola pembayaran,” katanya Herlina berharap, pola pembayaran tanah surat Ijo bisa dilakukan dengan cara mengangsur sesuai kemampuan masyarakat. “Bagi yang menginginkan lahan tersebut untuk ditempati, bisa dilakukan dengan cara mencicil,” katanya Namun demikian, menurut Herlina, saat ini pihaknya masih ingin melihat reaksi masyarakat dengan pengenaan harga tanah surat Ijo sesuai NJOP. Pasalnya, ia mengakui, untuk membeli atau tidak lahan negara yang selama ini disewakan kepada para warga melalui IPT (izin Pengelolaan Tanah) tergantung para warga.

“Memang ini pilihan warga Surabaya, ketika mau membeli mereka harus membayar ganti rugi sesuai NJOP seratus persen,” tegasnya.Alumnus Fakultas Psikologi Universitas Surabaya ini mengharapkan, masyarakat proaktif menginformasikan kepada pihak berwenang Q gat jika tidak mampu membeli.Q

PDAM. Sebab, tambah Chandra, hidran di tengah Kota diharapkan secara teknis aliran airnya lebih deras dan kencang.

“Persoalan teknis itulah yang sedang kami bahas dengan temanteman dari PDAM,” tambahnya.

Saat ini, sumur-sumur air di Surabaya jumlahnya mencapai lebih dari 220 titik yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. lokasinya yang berada di tengah Kota perlu ditambah dengan pemasangan hidran.

“Makin banyak sumur, maka akan semakin baik. Sehingga kami tidak kebingungan saat mencari air ketika kebakaran terjadi. Idealnya memangmasih harus bertambah jumlah sumur hidrannya,” ujar Kepala PMK perempuan pertama di Surabaya ini.

Saat ini, petugas pemadam yang dimiliki Kota Surabaya berjumlah 578 orang. Mereka terbagi dalam 19 pos dengan rincian, lima pos UPTD, dan 13 pos pembantu serta satu pos yang baru dibuka di titik pusat Kota, tepatnya di Rusun Grudo. Sedang-

kan, armada yang dimiliki PMK Surabaya berjumlah 46 unit dan 15 unit mobil penunjang operasional.

Sementara itu terjadi kebakaran di Jalan Pacar Keling IV no 1 ini beberapa tetangga membersihkan serta memilah barang-barang yang sekiranya bisa diselamatkan setelah rumah berukuran 5x3 dilahap api. Kebakaran ini diduga karena konsleting listrik di lantai dua pada pukul 10.WIB dan berhasil dipadamkan petugas PMK pukul 12.30 WIB. “Bapak-Ibu lagi pergi ke Gresik menghadiri acara tetangganya. Saya kaget waktu mendapat kabar bahwa rumah saya kebakaran,” ujar Siti Soleha putrid dari Muhammad Said pemilik rumah yang terbakar, Minggu (11/1) pada pukul 10.00 WIB ini.

Dari kejadian ini, PMK Surabaya menerjunkan tujuh mobil pemadam kebakaran selang waktu beberapa menit saat kejadian kebakaran.

Alhasil, api tidak sampai menjalar ke rumah lain karena lokasinya Q geh padat penduduk.Q

Pemkot Bantah Oknum Satpol PP Lakukan Pungli Pemkot, Bhirawa Pemkot menegaskan tidak ada oknum Satpol PP yang melakukan pungutan liar(pungli) kepada mini market. Penegasan Pemkot ini terkait temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa Timur. ‘’Kita sudah klarifikasi ke ORI Perwakilan Jatim bahwa yang muncul dalam pemberitaan tersebut tidak benar,’’ tegas Asisten I Sekkota, Yayuk Eko Agustin kepada Bhirawa Jum’at (9/1).

Menurut Yayuk, dalam temuan ORI tersebut dinyatakan bahwa ada personel Satpol PP yang bertemu dengan pengusaha minimarket di sebuah rumah makan guna membahas perihal perizinan minimarket. ‘’Saya tegaskan bahwa berita pungli tersebut tidak benar, bahkan ORI sendiri telah meminta maaf kepada kami telah memberikan data yang keliru terkait Satpol PP kepada wartawan,’’ tambahnya.

Sedangkan Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan bahwa pertemuan antara anggota Satpol PP dengan pengusaha minimarket seperti yang muncul dalam pemberitaan media tersebut sama sekali tidak benar.

Dijelaskan Kasatpol PP, dirinya bersama dengan Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Sigit Sugiharso telah melakukan klarifikasi terkait isu tersebut ke ORI Perwakilan Jatim pada Kamis (8/1). ‘’Pertemuan yang katanya di rumah makan itu tidak pernah ada. Pihak ORI Perwakilan Jatim pun juga mengakui,’’ tegas Irvan Widyanto.

Mantan Camat Rungkut ini menyatakan, pemberitaan media yang menyebutkan ada anggota Satpol PP Kota Surabaya yang melakukan pungutan liar terhadap pengusaha minimarket tersebut sangat memukul pihaknya sebagai institusi penegak Peraturan Daerah (Perda).

Karenanya, pihaknya langsung mengkonfirmasi kabar itu ke ORI Perwakilan Jatim. ‘’Sekali lagi saya tegaskan, pernyataan ORI Jatim di media yang menyatakan ada pertemuan anggota Satpol PP yang kemudian diberi uang dalam jumlah tertentu itu tidak betul. Pak Agus Widiyarta (Kepala ORI Perwakilan Jatim) mengakui hal itu,’’ jelas Irvan.

Selain melakukan klarifikasi perihal isu pungli minimarket, mantan Kabag Pemerintahan Kota Surabaya ini juga menegaskan telah menindaklanjuti temuan ORI Perwakilan Jatim perihal adanya oknum Satpol PP yang terlibat pungli RHU dan sudah diberitakan media pada pekan lalu.

Nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut kini sedang di proses di Inspektorat. ‘’Kalau yang masalah RHU itu, kita tahu siapa orangnya dan sudah kita tindaklanjuti. Sekarang masih diproses di Inspektorat sesuai aturan yang berlaku,’’ terangnya.

Menjawab pertanyaan perihal penertiban minimarket yang belum berizin, Irvan menegaskan bahwa selama ini, Satpol PP Kota Surabaya menghadapi kendala dalam setiap penertiban minimarket.Q dre

Penghapusan Subsidi Pupuk Hancurkan Kehidupan Petani DPRD Jatim, Bhirawa Rencana pemerintah pusat menghapus subsidi pupuk petani mendapat kecaman dari kalangan legislatif. Komisi B DPRD Jatim, menuding pemerintah Jokowi asal hapus tanpa memberikan penyelesaian yang mampu mendukung kehidupan para petani sebagai penyangga pangan nasional.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana mengaku apa yang menjadi alasan pemerintah dalam menghapus subsidi pupuk tidak bisa dibenarkan. Kalaupun sistem yang ada membuat terjadinya penyelewengan seharusnya yang diperbaiki sistemnya, bukan sebaliknya pupuk subsidi yang dihapus. Selain itu perlu adanya peningkatan pengawasan di lapangan. ‘’Saya melihat pemerintah sekarang ini bisanya hanya menghapus saja, tanpa melalui evaluasi yang matang. Jujur kalau subsidi pupuk dihapus, maka dipastikan kehidupan para petani kita semakin terpuruk. Apalagi dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) 2015, dituntut hasil pertanian kita dapat bersaing dengan produk luar. Maka dapat dibayangkan ketika subsidi pupuk di hapus, maka secara otomatis harga produk pertanian kita akan kalah bersaing dengan milik tetangga sebelah (luar negeri),’’tegas politikus asal PKS Jatim, Minggu (11/1).

Tidak itu saja, harga produk pertanian akan ikut terdongkrak naik akibat dihapuskannya subsidi tersebut. Dengan begitu masyarakat yang akan dirugikan lagi, setelah BBM (bahan bakar minyak) naik, meski diturunkan kembali ternyata tidak membawa dampak yang signifikan dengan naiknya hampir semua bahan pokok.

Ditambah lagi dengan naiknya harga LPG dan kini dibarengi hilangnya subsidi pupuk.

Ditambahkannya, selama ini dengan menghilangnya pupuk urea bersubsidi itu menjadi masalah bagi petani. Jika membeli pupuk urea non-subsidi, maka petani harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.

Dimana pupuk urea subsidi harganya Rp 100.000 per karung ukuran 50 kilogram.

Sedangkan urea non-subsidi dengan berat yang sama harganya sekitar Rp 240.000 per karung , atau selisih harga antara urea subsidi dengan urea non-subsidi sekitar Rp 140.000. ‘’Melihat kenyataan tersebut petani berharap urea subsidi bisa didapatkan kembali,’’jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Sugiri Sancoko mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah yang akan menghapus subsidi pupuk bagi para petani.

Mengingat pupuk merupakan ‘harta’ satusatunya yang sangat dibutuhkan para petani ketika musim tanam. Karenanya kalau sampai subsidi dihapus, maka dipastikan akan semakin banyak petani yang jatuh miskin. Padahal rata-rata para petani mengandalkan pendapatannya dari hasil pertaniannya.

Melihat kenyataan tersebut, pihaknya akan mendesak kepada seluruh unsure komisi B untuk ngelurug pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian. Para wakil rakyat ini akan meminta pertimbangan ke pemerintah apa yang menjadi dasar dan alasan subsidi pupuk dihapus.

Kalaupun itu yang dipertanyakan banyaknya penyelewengan seharusnya sistim pengawasannya harus diperketat. ‘’Jangan hanya karena ada penyelewengan kemudian subsisi di hapus. Ini tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya justru akan menimbulkan masalah baru, dimana akan jelas mendongkrak harga produk pertanian yang lain dan efeknya masyarakat yang lagi-lagi dirugikan. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah Jokowi,’’papar politisi asal Partai Demokrat ini.

Seperti diketahui,. Pemerintah akan menghapus subsidi pupuk. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani usai bertemu presiden di Istana Negara beberpa waktu lalu.”Presiden ingin subsidi pupuk dihapus,” ujar Aviliani.

Aviliani menjelaskan, rencana penghapusan subsidi pupuk itu dilandasi fakta bahwa selama ini sebagian pupuk subsidi justru diselewengkan, tidak diberikan kepada petani yang berhak. Karena itu, kata Aviliani, Jokowi menginginkan agar subsidi pupuk dialihkan ke pos lain di sektor pertanian. ‘’Supaya manfaatnya lebih Q cty dirasakan oleh petani,” katanya.Q

UU 23/2014 Tentang Pemda

Dapat Tambahan Tugas, SKPD Diminta Aktif dan Kerja Cepat Pemprov, Bhirawa Pemerintah provinsi mendapatkan tambahan tugas dan kewenangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014 tentang Pemda). Tugas tambahan itu antaranya harus mengurus masalah jenjang pendidikan SMA/SMK, bidang tambang, kelautan hingga pembatasan rapat di hotel.

Menyikapi terbitnya UU tersebut, Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum, Drs Sukardo MSi meminta, seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim yang mendapat tugas baru itu untuk aktif dan kerja cepat.

Diantaranya mempersiapkan regulasi dan mengambil keputusan yang tepat sesuai arahan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Menurut Sukardo, pada saat apel pagi perdana 2015 beberapa waktu lalu, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, telah memaparkan konsep penggunaan APBD 2015 yang disebut dengan konsep Jatimnomic. Konsep ini merupakan fokus utama pembelanjaan APBD Jatim yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil melalui pembangunan UMKM. “Konsep Jatimnomic yang dicetuskan Pak Gubernur ini merupakan konsep pembangunan yang pro poor, pro job, dan pro growth. Konsep ini menjadi dasar pembelanjaan dan penggunaan anggaran APBD Tahun 2015, khususnya untuk membangun perekonomian rakyat kecil melalui UMKM,” kata Sukardo, dikonfirmasi, Minggu (11/1).

Konsep ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi pijakan para SKPD dalam mengambil langkah ke depan, khususnya menyikapi UU 23/2014 tentang Pemda. Sukardo mengatakan, ada beberapa fenomena menarik yang harus cepat disikapi SKPD terkait.

Diantaranya masalah pendidikan, tambang dan penghematan anggaran.

Untuk masalah tambang, jelas Sukardo, Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jatim harus segera membahas kewenangan apa yang menjadi tugas Pemprov Jatim. Seperti perizinan dan sumber daya manusia (SDM) yang bisa menguasai Q iib seluk beluk soal dunia tambang.Q

Tekan Disparitas, Demokrat Lakukan Perbaikan Infrastruktur Mampu Tingkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Sumber Beras Keinginan DPRD Jatim agar perekonomian masyarakat di pedesaan dapat terangkat benar-benar di realisasikan. Hal ini tampak saat pelaksanaan jalan lain kesejahteraan rakyat (Jalinkesra) di Kab. Banyuwangi, dimanfaatkan untuk membangun sejumlah infrastruktur mulai pavingisasi, perbaikan jembatan hingga jalan makadam Komitmen Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menekan angka disparitas wilayah khususnya di pedesaan mendapat dukungan penuh oleh para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim.

Karenanya, dalam setiap turun ke masyarakat, mereka selalu memanfaatkan untuk menyerap aspirasi.

Dan hampir 90 persen, masyarakat menginginkan agar ada perbaikan infrastruktur. ‘’Kami sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur. Dari infrastruktur yang baik, maka penghasilan masyarakat disini sebagai nelayan dapat ditingkatkan.

Ini karena, mereka harus menjual hasil tangkapannya ke pasar atau ke wilayah lain,’’tegas salah satu Kepala Desa di Kec.Muncar Kab.

Banyuwangi, Sri Pornanik.

Begitupula dengan diperbaikanya sejumlah pasar misalnya di Pasar Sumber Beras Kec. Muncar Kab.Banyuwangi lewat proyek pavingisasi diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah pembeli. Maklum sebelum dilakukan pavingisasi, pasar selalu becek saat hujan tiba.

Karenanya para pembeli malas ketika akan berbelanja. ‘’Tak heran jika sebelum dilakukan proyek pavingisasi, penghasilan para pedagang pas-pasan. Berbeda dengan setelah dipaving, konsumen selalu bertambah,’’lanjut Sri dengan nada bangga diselasela peresmian proyek pavingisasi di Sumber Beras Kec. Muncar Kab.Banyuwangi oleh Anggota FPD DPRD Jatim, dr Agung Mulyono

dengan di hadiri 14 Kepala Desa se-kecamatan Muncar.

Terpisah, salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumber Beras, Hary Sumaryono mengatakan jika desa Sumber Beras sudah menjadi daerah maju. Buktinya pendapatan warga mulai meningkat seiring suksesnya sejumlah proyek pembangunan, mulai pavingisasi, pembuatan jembatan dan perbaikan jalan macadam.

Bahkan, masyarakat mulai orangtua dan anak-anak bisa menyingkat waktu ketika harus pergi ke sekolah atau berjualan ke pasar. Ini karena sejumlah jalan sudah diperbaiki berupa jalan macadam. ‘’Sebelumnya kami tidak dapat beraktivitas ketika hujan datang, karena kondisi jalan tidak bisa dilewati alias becek berat. Tapi sekarang kami bisa bekerja kapanpun waktunya meski hujan karena jalan yang ada sudah bagus dan mempermudah kita melakukan aktivitas. Untuk itu kami berharap seluruh anggota DPRD Jatim khususnya dari

cty/bhirawa

Penyerahan tumpeng tanda penyelesaian proyek pavingisasi, hasil reses anggota DPRD Jatim dr Agung Mulyono.

Fraksi Demokrat melaku- menyatakan berterimakasih Wakil Ketua DPRD Jatim, kan Jalinkesra disini, ka- sekaligus mendukung penuh Achmad Iskandar dan Ketua rena memang belum sepe- kebijakan Pakde Karwo Fraksi Demokrat Jatim, nuhnya jalan yang ada di- yang memang ingin me- Hartoyo, Hary sangat menperbaiki,’’tambahnya. ngangkat perekonomian ma- dukung langkah Iskandar Meski begitu, pihaknya syarakat desa. Dan kepada yang begitu tegas dan tepat

ketika menyepakati untuk memberikan bantuan pembangunan infrastruktur di wilayahnya yang memang sangat membutuhkan.

Sementara itu, dalam sambutannya dr Agung yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini mengaku sangat berterimakasih kepada masyarakat Kec. Muncar Kab.Banyuwangi yang telah memanfaatkan hasil pembangunan yang ada selama ini.

Pasalnya, perbaikan infrastruktur salah satu pengungkit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan.

Apalagi sejak awal, Gubernur Jatim, Soekarwo memiliki cita-cita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Jatim lewat sektor perdagangan dan pertanian. Artinya infrastruktur memegang kunci utama dalam sektor tersebut. Untuk itu, sebagai kader Demokrat, tentunya dia akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Q cty Pakde Karwo.Q

SURABAYA

Senin Legi 12 JANUARI 2015

LINTAS PERISTIWA

3

Pacaran Pintu Masuk Pernikahan Dini

dna/bhirawa

Polusi udara menjadi faktor penyebab terjadinya renitis.

Kasus Rinitis Capai Ribuan Surabaya, Bhirawa Buruknya perilaku hidup dan banyaknya polusi udara menyebabkan penyakit rinitis atau penyakit radang selaput hidung terus bertambah. Data yang dihimpun di RSUD dr Soetomo Surabaya menyebutkan sejak lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan 10 persen setiap tahunnya.

Terhitung mulai dari tahun 2009 hingga 2013. Dengan rincian, tahun 2009 terdapat 739 kasus. Tahun 2010 ada 802 kasus. Tahun 2011 ada 1.278 kasus.

Tahun 2012 ada 1.287 kasus, tahun 2013 tercatat 1.165 kasus. ‘’Untuk tahun 2014 datanya belum kita kalkulasi tapi yang pasti angka di atas 1000 kasus,’’ ucap Dokter Spesilis THT RSUD dr Soetomo dr Dwi Reno Pawarti, Spesialis THT. Menurutnya, rinitis disebabkan oleh beberapa faktor seperti bulu binatang, jamur, debu dan juga faktor keturunan.

Rinitis alergi merupakan penyakit tidak mengenal musim dan penderita penyakit rinitis alergi menyerang semua golongan usia dan tidak mengenal jenis gender.

Gejala utama rinitis alergi adalah bersin, gatal, hidung buntu dan pilek encer. Pada beberapa kasus lainnya dapat disertai gejala pada mata, telinga, dan radang tenggorokan. Pengobatan penyakit rinitis alergi juga bisa tanpa menggunakan obat. Melainkan dengan cara terapi. Yakni dengan cara sejumlah kecil alergen ditempatkan di bawah lidah setiap hari.

“Terdapat dua keuntungan utama, dalam terapi ini adalah bahwa tidak ada suntikan yang diperlukan dan pengobatan dapat diberikan di rumah,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk kasus rinitis alergi debu seseorang harus dapat menjaga dari debu atau polusi.

Untuk menjaga agar terhindar dari debu seseorang harus menggunakan lap basah [ada waktu membersihkan kotoran (Debu, red). ‘’Debu yang dibersihkan dengan menggunakan lap basah akan memperkecil debu tersebut untuk terbang dan Q dna terhirup oleh hidung,’’ ucapnya.Q

Surabaya, Bhirawa Wacana pacaran sehat bagi remaja dinilai berpotensi menambah jumlah pernikahan di bawah umur.

BKKBN Jatim mencatat, salah satu penyebab naiknya jumlah perbnikahan di baawah umur karena kehamilan di luar nikah.

“Remaja kawin dibawah umur bukan karena kultur lagi, tetapi mereka terpaksa kawin karena hamil dulu,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Ir.Dwi Listyawardani, MSc, Dip. Com. Menurut orang nomer wahid di BKKBN Jatim ini , pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang KB sudah tidak diragukan lagi, namun ada fenomena baru, yakni para pelajar di bawah umur sudah mulai senang pacaran.

Menurutnya dampak pacaran di bawah umur sangat luar biasa, banyak terjadi kawin di bawah umur karena hamil duluan, atau terjadi aborsi ilegal, drop out dari sekolah. ‘’Ini sudah merupakan kerusakan sosial yang harus segera diatasi agar tidak terus berkembang dan berlarut-larut”tegasnya.

Ia mencontohkan di Lamongan, ada 63 persen atau sebanyak 12.000 perkawinan yang ada merupakan perkawinan dini. Dari laporan kader di lapangan, perkawinan dini disebabkan karena pergaulan bebas.

“Saya tidak setuju ada istilah pa-

Pergaulan bebas remaja memberikan peluang terjadinya perkawinan di bawah umur. caran sehat, karena bagaimanapun yakni sikap waspada terhadap papacaran adalah gerbang untuk menucaran remaja. ju pergaulan bebas. Pacaran sebaikn“Dulu pacaran remaja dianggap ya dilakukan kalau sudah benar-betabu, tapi kini sudah dianggap biasa. nar siap untuk menikah” imbuh Dani Maka kita punya program Generasi panggalian akrab Dwi Listyawardani Remaja (GenRe), yang pada intinya Untuk itu Dani berharap dengan untuk menjauhkan remaja dari 3 adanay Jaringan Radio Komunitas bahaya, yakni menjauhi pergaulan Indonesia (JRKI) Jatim yang memilbebas, jauh dari narkoba dan jauh iki media yang dekat dengan madari HIV /AIDS” Dani. “Upayakan syarakat memberikan pencerahan remaja punya sikap, katakan tidak kepada masyarakatnya agar tumbuh pada pacaran” imbuhnya. sikap kewaspadaan di masyarakat Selain bekerjasama dengan JRKI,

dna/bhirawa

kedepan BKKBN akan memaksimalkan keberadaan GenRe yang berada di sekolah dan perguruan tinggi. Di Jatim program GenRe sudah menyebar di beberapa sekolah dan perguruan tinggi tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan advokasi kepada teman sebaya di linkungannya. ‘’Memang pergaluan remaja akhirakhir ini sangat memprihatinkan sehingga diperlukan kerja keras dari semua pihak dalam mengawalnya,’’ Q dna ucapnya.Q

Dua Kejari Fokuskan Penanganan Korupsi yang Tak Tuntas Surabaya, Bhirawa Tahun 2015 merupakan gebrakan bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam penindakan kasus pidana korupsi. Namun hal ini tidak dibarengi oleh dua Kejaksaan Negeri (Kejari) di Surabaya, yakni Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak yang tak memiliki target penanganan korupsi di 2015 ini.

Tak ada target penanganan korupsi baru di tahun 2015 oleh dua Kejari di Surabaya ini, dikarenakan penanganan kasus korupsi di tahun sebelumnya masih ada yang belum

tuntas. Inilah yang menjadi alasan bagi dua Kejari di bawah pengawasan Kejati Jatim untuk fokus pada penanganan kasus korupsi secara profesional.

Kepada Bhirawa Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono mengatakan, tahun ini bidang pidana khusus belum ada penanganan kasus korupsi yang baru. Namun, saat ini pidsus Korps Adhyaksa yang terletak di Jl Kemayoran Baru ini, sedang fokus pada penanganan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sosial (BOS) dan

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di salah satu MI (Madrasah Ibtidaiyah) di kawasan Surabaya Utara.

“Pengusutan kasus korupsi baru belum ada. Saat ini kami fokus pada pengusutan dugaan korupsi dana BOS di salah satu MI yang berada di Srabaya Utara,” terang Bayu saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (11/1).

Adakah penaikan level status pengusutan atas kasus ini, Bayu enggan membeberkan hal tersebut. Namun, dirinya tak menampik jika pengusutan kasus ini bakal naik level dari

penyelidikan ke penyidikan dalam waktu dekat ini.

“Semoga pekan depan (Senin ini, red) dapat kita beberkan pengusutan kasus ini.

Tunggu tanggal mainnya mas,” ungkap Bayu.

Senada dengan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Roy Revalino selaku Kasi Pidsus Kejari Surabaya mengaku, saat ini pidsus Kejaksaan belum menangani kasus korupsi baru.Tapi, pihaknya sedang memfokuskan pada pengembangan dugaan kasuskorupsi penyelewengan dana kompensasi pembe-

basan lahan MERR-II C. “Penanganan kasus korupsi baru belum ada. Kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus MERR,” kata Roy. Sebelumnya, Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Tomo Sitepu menegaskan, tim pidsus Kejari sedang melakukan pendalaman kasus MERR. Sebab, kemungkinan besar pidsus akan menetapkan tersangkai lain dalam perkara ini, walaupun para tersangka sebelumnya sudah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di PeQ bed ngadilan Tipikor.Q

Gubernur Diminta Tindaklanjuti Temuan Reses I oleh DPRD Jatim Sektor UMKM, Pertanian, Infrastruktur, Lingkungan dan Desa Jadi Perhatian DPRD Jatim meminta kepada Gubernur Jatim beserta SKPD terkait supaya memperhatikan dan menindaklanjuti laporan komisi-komisi terhadap tindaklanjut hasil reses I tahun 2014 yang dilakukan seluruh anggota Dewan Jatim di daerah pemilihan (dapil) I hingga XI. Hal ini diperlukan untuk perbaikan pembangunan Jatim pada tahun 2015 supaya menjadi lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

J

uru bicara Komisi C DPRD Ja tim, Hj Anik Maslachah menga takan Pemprov Jatim perlu mempermudah bantuan modal usaha bagi para petani dan UMKM. Alasannya, pelaku usaha UMKM masih banyak yang mengeluh karena rumitnya prosedur, minimnya sosialisasi serta ketatnya persyaratan untuk bisa mengakses permodalan dari perbankan.

“Dengan adanya persyaratan yang ketat dan kurangnya sosialisasi ini, keinginan masyarakat kecil untuk mendapatkan kredit lunak tanpa jaminan dengan bunga ringan masih jauh dari harapan,”ujar politisi asal PKB saat membacakan laporan Komisi C pada rapat paripurna laporan komisikomisi terhadap tindaklanjut reses I tahun 2014.

Pihaknya berharap Pemprov Jatim melalui SKPD dan BUMD di Jatim dapat mempermudah dan mengakomodir para petani dan UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. “Saya harapkan kepada BUMD di Jatim yang bergerak di bidang perbankan agar meningkatkan skim kredit permodalan UMKM dan petani dengan disertai kemudahan mengakses kredit, jangkuan yang luas, dan pemberian bunga ringan,” ter-

ang Anik Maslachah.

Khusus kepada Bank UMKM yang baru saja mendapat kucuran modal Rp200 miliar dari APBD 2015 untuk bidang usaha Tani, supaya segera merealisasikan, dengan menyiapkan organisasi dan menyiapkan sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan dalam mengakses kredit bagi petani. “Komisi C akan benar – benar serius mengawal, mengawasi, dan memonitoring program ini, agar tidak timbul penyelewengan dalam penyaluran kredit petani tersebut,” dalihnya.

Sementara itu juru bicara Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto mengatakan di bidang pertanian banyak petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus dan wereng, sehingga dinas terkait perlu melakukan penyuluhan atau program untuk membantu para petani.

Kemudian pada musim kemarau, petani banyak mengalami kesulitan untuk perairan karena saluran irigasi yang minim dan rusak sehingga menjadi salah satu penyebab gagal panen. “ Untuk itu Komisi B mendesak kepada pemerintah membuat program untuk membangun peningkatan SDM petani guna meningkatkan hasil produksi pertanian,” tegas politisi asal

Partai Gerindra.

Selain itu pihaknya juga mendorong pemenuhan bantuan berbagai sarana dan prasarana produksi tani dan pemberian bimbingan serta pelatihan kepada petani melalui tenaga penyuluh pertanian harus lebih digiatkan lagi. Mengingat, kemampuan petani di sejumlah daerah kemempuan dalam menyerap akses teknologi masih rendah karena masih kurangnya informasi yang disampaikan melalui penyuluh pertanian.

Khusus menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015, Komisi B berharap Industri Kecil Menengah (IKM) ditingkatkan daya saingnya dengan memotivasi dan membimbing para pelaku IKM untuk menciptakan hasil produksi yang nilai tambah dan saya saing melalui berbagai aspek. “Seperti, adanya jaminan mutu, penggunaan sumber daya yangefisien, ramah lingkungan, teknologi tepat guna dan memiliki harga yang kompetitif,” jelas Soetjipto.

Masih di tempat yang sama, Abdul Halim juru bicara Komisi D DPRD Jatim menyatakan, pergantian musim

yang mengiringi pergantian tahun masih sering menimbulkan dampak sangat merugikan berupa rusaknya infrastruktur. Berdasarkan mapping kebencanaan, seluruh daerah di Jatim terancam bencana banjir. Bahkan terdapat 900 desa dan kelurahan yang tergolong rawan diterjang banjir dengan ketinggian antara 1,5 meter hingga 2 meter.

Berdasarkan investigasi oleh masyarakat, banjir akibat meluapnya Kali Lamong di dua kecamatan di kota Surabaya serta tiga kecamatan di Gresik, disebabkan oleh daya dukung DAS. Pada muara Kali Lamong, areal DAS saat ini tersisa sekitar 30 persen dibanding 12 tahun lalu.

“Luapan banjir Kali Lamong sebenarnya terjadi akibat pengerusakan DAS. Pada musim hujan debit air kali Lamong bisa mencapai 700 m3 perdetik. Padahal kapasitas daya tampung Kali Lamong hanya sebesar 250 m3 per-detik. Sehingga pada musim hujan terjadi potensi kelebihan air sebesar 450 m3 per-detik yang meluap,” jelas ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim.

Selain itu juga terjadi pendangkalan

dasar sungai. Tetapi yang paling merusak adalah, ternyata di muara Kali Lamong telah dipenuhi dermagadermaga liar milik perusahaan skala menengah dan skala besar. “Karena itu kami rekomendasikan agar Pemprov Jatim menertibkan seluruh bangunan liar di muara Kali Lamong, tanpa pandang bulu. Revitalisasi Kali Lamong merupakan jawaban atas kebutuhan infrastruktur untuk menghadapai MEA yang dimulai pada tahun 2015 ini,” jelas Halim.

DPRD Jatim juga mendukung kawasan Kali Lamong menjadi zona perekonomian unggulan dengan adanya empat proyek mercusuar.

Yakni Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak, Proyek Water Front City dan Proyek Perluasan Terminal Peti Kemas, serta Tol Laut. Bahkan sangat mungkin, tak jauh dari Kali Lamong di sekitar Gresik atau kabupaten Lamongan bisa dibangun bandar udara.

Namun keempat proyek mercusuar tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Investor (BUMN maupun swasta nasional dan asing) harus memiliki proposal Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Amdal dan KLHS harus sesuai dengan patokan Pemerintah Provinsi, sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. Termasuk di dalamnya proposal tentang penambahan areal reklamasi.

Komisi D juga berharap Pemprov Jatim memperhatikan 6 sungai di Jatim guna mengatisipasi bencana banjir. Keenam sungai itu adalah Wilayah sungai Madura,

Sungai Baru-Bajulmati, Sungai Pekalen Sampeyan, Sungai Welang Rejoso, Kali Brantas, Sungai Bondoyudo Bedadung, serta Sungai Kali Bening. Selain itu, ancaman ROB tumpahan air laut juga semakin mendorong air bah ke arah permukiman.

“Kami juga rekomendasikan agar Dinas ESDM melakukan revisi kriteria penambangan di kawasan DAS yang disesuaikan dengan kondisi kekini-an, sekaligus memberi ruang usaha kepada masyarakat. Pasalnya, berkurangnya daya tampung sungai berkurang akibat pendangkalan juga bisa menyebabkan banjir,” tambah politisi asal Madura.

Sehubungan dengan Alokasi Dana Desa, Komisi D juga mengingatkan kewajiban Pemprov Jatim yang diamanatkan UU No.6/2014 tentang Desa, khususnya yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Jatim. Yakni, pasal 112 meliputi 4 (empat) klausul ayat. Pada pasal 112 ayat (4) dinyatakan: “Pemberdayaan masyarakat desa ... dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.”

Mengingat Undang-Undang tersebut akan diberlakukan pada 15 Januari 2016, maka diperlukan persiapan khususnya dalam hal perencanaan pembangunan. “Karena itu kami rekomendasikan agar Bappeda Jatim menerbitkan buku tentang tatacara dan prosedur musrenbang tingkat desa. Termasuk di dalamnya kalkulasi dan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN,” pungkas AbQ cty.adv dul Halim.Q

OPINI

4

Stakeholder Kependidikan Kalangkabut

Tajuk

Problem Hibah dan Bansos PENGGUNAAN APBN dan APBD tahun 2015 akan mengalami “reformasi” tata-kelola. Selain faktor kemanfaatan langsung, juga menghapus beberapa nomenklatur yang selama ini “berbahaya.” Banyak Kepala Daerah merasa keberatan. Begitu pula anggota DPRD (Propinsi serta Kabupaten dan Kota). Sebab, menghapus dana hibah dan bansos akan mengurangi “kegagahan” pejabat politik. Tetapi sesungguhnya masih tetap ada jalan untuk bantuan sosial.

Dana bantuan sosial (bansos) memang paling rawan. Hal itu pernah menjadi tragedi keuangan daerah di Jawa Timur, sebagai kasus P2SEM (Program Perlindungan Sosial dan Ekonomi Masyarakat). Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur dijebloskan ke penjara. Sedangkan beberapa anggota DPRD (periode 2004-2009) lainnya juga menjadi tersangka. Sampai kini beberapa tersangka belum aman, dan masih antre untuk masuk penjara.

P2SEM merupakan bantuan sosial, sebagai respon pemerintahan daerah untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM. Setiap anggota DPRD Jawa Timur diberi kewenangan untuk merekomendasi bansos kepada konstituen yang membutuhkan bansos. Nominal bansos untuk setiap anggota DPRD sebesar Rp 1 miliar. Nilai itu akan bertambah besar untuk golongan Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Dewan (Ketua dan 4 Wakil Ketua). Bisa mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

Apa lacur? Ternyata bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sudah dipotong, sampai tersisa 50%, kadang cuma 30% dari nilai yang tertera dalam kuitansi. Lebih dari itu, kelompok masyarakat (dan LSM) penerima hanyalah orang-orang dekat anggota DPRD. Bahkan lebih dari 400 kelompok (dan LSM) hanyalah abal-abal. Termasuk kelompok wartawan abal-abal yang biasa ngantor di DPRD. Itulah “bahaya”-nya dana hibah dan bansos. Berpotensi besar untuk menjerumuskan pejabat politik. Karena itu Kemendagri akan menghapus nomenklatur dana hibah dan bansos, yakni dengan membatalkan Permendagri yang mengatur tentang hibah dan bansos. Walau sebenarnya, pada Permendagri yang lain memberikan rambu-rambu persyaratan yang ketat. Yakni Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Berdasar Permendagri tersebut pada pasal 42, 43 dan 44, hibah memiliki kriteria. Diantaranya peruntukan spesifik (tidak ter-cover APBD) dan ditetapkan melalui SK Kepala Daerah.

Selain itu harus sesuai proposal. Sebenarnya lebih njelimet, termasuk tujuan pemberian hibah harus ada manfaat terhadap Pemda. Jika terjadi penyimpangan, mudah dilacak.

Lebih lagi menyangkut nominal, tidak boleh terkurangi.

Mengapa P2SEM booming pada tahun 2008? Karena pencairan hibah P2SEM bersamaan waktu dengan persiapan Pemilu legislatif 2009. Hampir seluruh proposal di-bargainning dengan pencalonan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Semacam uang muka. Konyolnya, penawaran hibah (oleh anggota DPRD) selalu disertai janji pemotongan atas nominal antara 50% hingga 70%.

Gampangnya, ongkos politik yang seharusnya beban pribadi (parpol) ditumpangkan menjadi beban APBD. Hal ini menjadikan para anggota DPRD periode 2004-2009 yang maju lagi menjadi caleg, memiliki posisi “start” yang lebih baik. Khususnya dalam pendanaan, maupun waktu kampanye lebih awal (diluar jadwal, sembari mengantar hibah).

Paradigma yang sama juga digunakan oleh bakal calon Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada.

Seolah tidak kapok dengan tragedi P2SEM, Pemerintah Daerah melanjutkan program serupa sampai sekarang.

Bedanya, P2SEM dikemas dalam nomenklatur bernama jasmas (jaring aspirasi masyarakat) yang dilaksanakan bersama reses. Umumnya kelompok masyarakat minta pavingisasi kampung, rehab gedung madrasah, gedung balai RW, jembatan, sampai seragam PKK. Ironisnya, banyak anggota DPRD “malas” melaksanakan jasmas. Lalu “menjual” kewenangan rekom-nya dengan imbalan (minimal) 15%. Inilah potensi “bahaya” itu. Tetapi sebenarnya terdapat cara untuk “meng-halal-kan” bansos dan hibah. Yakni melalui nomenklatur lain yang legal, dan direalisasi secara utuh dengan pertanggungjawaban by name by address. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Jangan Tinggalkan Anak Demi Karir MELALUI surat pembaca di rubrik ini, saya ingin berbagi tentang informasi pendidikan dasar bagi anak di rumah tangga. Sekadar mengingatkan, pendidikan dasar di rumah punya peran besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya di masa remaja dan dewasanya.

Mendidik anak di era seperti ini dibutuhkan ekstra pengawalan.

Jika perlu dari tidur hingga bangun tidur kita terus memantaunya. Perilaku anak mayoritas ditentukan seorang ibu. Sebab ibu-lah yang menurut banyak psikolog lebih mengerti sentuhan emosional anak. Di dunia yang kini penuh dengan modernisme, liberalism, dan sekulerisme, keberadaan seorang ibu saat ini terasa jauh bagi anak, bahkan seolah “tidak ada”.

Untuk mengurus anak saja, seorang ibu saat ini sudah membutuhkan baby sitter. Dalih ini yang dipakai kebanyakan ibu untuk melancarkan karirnya di luar. Padahal peran ibu di rumah tangga sangat dibutuhkan. Padahal, seorang anak bagaikan gaun yang sangat mahal dan mesti dijaga super ketat agar dapat terus terjaga.

Jepang, adalah Negara yang pernah mengalami degradasi moral karena terkikisnya rasa nasionalismenya oleh Barat. Bahkan kala itu Kimono sudah tidak dianggap lagi sebagai sebuah kebanggaan. Angka bunuh diri meningkat.

Tapi seiring waktu dan daya pikir cepat, Jepang kini kembali dengan menerapkan bahwa Ibu rumah tangga adalah pahlawan. Namun kondisi di Indonesia justru terbalik, kini semakin banyak wanita berkiprah di dunia ekonomi untuk berkarir di pusat-pusat perkantoran mewah, terutama di kota-kota besar Indonesia. Termasuk Jakarta, tentunya. Nyaris para wanita karir itu tak punya waktu buat keluarga dan anak mereka, yang kebanyakan dialihasuhkan ke pengsuh.

Karenanya, para orangtua disarankan memperhatikan ayat ini agar terus termotivasi jauh dari neraka. Sebab pengikisan agama terjadi secara perlahan karena pengaruh budaya dan pola pikir.

Ikut selangkah demi selangkah. Sehasta demi sehasta. Dan sedepa demi sedepa. Hingga akhirnya mengikuti.

Siti Aminah SD Budaya Jl Duri Utara II/70 Kel Duri Utara Kec Tambora, Jakarta Barat 11270

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Legi, 12 JANUARI 2015

Tak Mudah Mengubah Kurikulum IPS (ilmu penetahuan sosial). Diharapkan, pada tahun 2016 dapat di-implementasikan secara keseluruhan.

Dengan merjer itu jumlah mata pelajaran (mapel) SMP yang semula 12 nanti menjadi 10 mata pelajaran.

Sedangkan untuk SD, yang semula 10 mapel asas ke-pendidik-an. disusutkan menjadi 6 Oleh : Kompetensi (keYakni Matemamapel. Yakni: Yunus Supanto ilmu-an) bisa dipertika Bahasa Indonesia; tika; oleh dari berbagai Pendidikan Agama; cara. Pengajaran dan Penjaskes; Pendidikan Pancasila ilmu pengetahuan bukan hanya dan Kewarganegaraan serta Kesdiperoleh dari bangku sekolah. enian. Untuk jenjang SD, materi Misalnya (fakta), bahwa Alber EinIPA dan IPS menjadi tematik di stein, menemukan teori relatifitas pelajaran-pelajaran lainnya. bukan dari bangku sekolah. Begitu Dalam K-13, murid kelas 1-3 SD pula Thomas Alfa Edison (penemu akan diberi pola pembelajaran yang listrik) yang tidak pernah sekolah. tematik integralistik, tetap ditangani Fakta pula, bahwa program pascaoleh seorang guru (wali) kelas. Guru sarjana strata-3 studi seni musik di kelas inilah yang mengintegrasikan Belanda sampai harus mendatangpelajaran IPA dan IPS ke dalam kan seorang seniman Jawa Barat mapel lain. Misalnya, tentang air sebagai guru. Padahal guru musik yang bersifat mengalir, tekanan air, Sunda yang dibawa itu tidak pernah cara aliran dan sebagainya. Apa itu lulus SD. tematik-integralistik? Itulah yang harus di-paham-kan oleh semua Melatih Guru K-13 pendidik. Jadi, tidak bisa tidak, guru Dalam hal fasilitasi, pemerintah wajib di-kursus K-13. (dan pemerintah daerah) berkewaK-13 utamanya menambah jam jiban meningkatkan kompetensi belajar murid SD sampai 10 jam guru. Pada pasal 40 ayat (1) huruf c, menjadi 36 jam per-minggu. Sedangdinyatakan, bahwa tenaga pendidik kan jam belajar murid kelas VII berhak memperoleh pembinaan sampai IX (SMP/MTs) yang semula karier sesuai dengan tuntutan 32 jam menjadi 38 jam. Untuk siswa pengembangan kualitas. Sedangkan SLTA, jam belajar tidak bertambah. pada pasal 44 ayat (1), dinyatakan, Berarti rata-rata murid akan be“Pemerintah dan pemerintah daerah rada di sekolah selama 7 jam lebih wajib membina dan mengembangper-hari. Goal-nya, masih sekadar kan tenaga kependidikan pada menggenjot kemampuan kognitif. satuan pendidikan...”

Namun secara umum, ragam mata Keniscayaan, bahwa guru akan pelajaran masih terlalu banyak. menjadi eksekutor pelaksanaan kurikulum. UU Sisdiknas pada pasal Distribusi Buku Paket 1 Ketentuan Umum, butir ke-19 Susunan mapel (hasil merjer) memberikan definisi tentang kurikusudah patut dikritisi. Misalnya, perlum. Yakni, “...adalah seperangkat lukah mapel penjaskes (pendidikan rencana dan pengaturan mengenai jasmani dan kesehatan) serta seni tujuan, isi, dan bahan pelajaran budaya masuk dalam K-13 (yang serta cara yang digunakan sebagai dianggap lebih sakral)? Dua mapel pedoman penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pempembelajaran untuk mencapai tubentukan karakter, bisa disejajarkan juan pendidikan tertentu.” dengan Pramuka (yang kini hampir Terdapat 10 isi wajib pada tak digubris). Seyogianya penjaskes setiap kurikulum. Yakni meliputi dan seni budaya dimasukkan dalam pendidikan agama, kewarganegaekstra-kurikulum wajib. Penjaskes raan, bahasa, matematika, IPA, juga bisa di-implementasi setiap hari IPS, seni dan budaya, keolahberbentuk wajib senam pagi, jelang ragaan, ketrampilan/kejuruan, masuk kelas. serta muatan lokal. Pada K-13, Sejak diberlakukan 15 Juli 2013, terdapat “merger” mata pelajaran negara telah meng-alokasikan angyang selama ini tergabung dalam garan sebesar Rp 829 milyar (melaIPA (ilmu pengetahuan alam) dan lui APBN, sudah disahkan DPR).

Terutama untuk melatih instruktur tingkat nasional. Juga untuk mencetak buku panduan kurikulum.

Selanjutnya, Kemendukbud menerjunkan instruktur ke delapan regional untuk melatih 60-an ribu lebih guru di seluruh Indonesia.

Walau waktunya sangat mepet.

Pelatihan untuk instruktur misalnya, baru dimulai akhir Juni 2013 lalu, sangat dekat dengan mulainya tahun ajaran baru 2013-2014.

Buku paket, menjadi kegaduhan lain dalam pelaksanaan K-13.

Kementerian Dikbud belum siap, sehingga meminta bantuan Pemda (Propinsi serta Kabupaten dan Kota). Sampai saat ini buku kurikulum belum di-distribusikan secara merata. Kelangkaan buku paket K-13 menyebabkan beberapa percetakan menggelontor buku paket ke pasaran. Sehingga buku paket yang seharusnya gratis (dibiayai anggaran BOS dari APBN), kini harus dibeli.

Konon, hal itu disebabkan sistem lelang pencetakan dan distribusi buku paket. Untuk menekan ongkos cetak, percetakan pemenang tender buku menunggu pesanan dari sekolah. Sedangkan pihak sekolah juga menunggu pesanan dari peserta didik. Saling menunggu itu, menyebabkan percetakan langsung melepas buku ke pasaran (toko buku) tanpa menunggu pesanan sekolah.

Akibatntya, sebagian orangtua memilih membeli buku di luar sekolah.

Tetapi berbagai kegaduhan K-13, bukan menjadi alasan untuk mundur kembali pada kurikulum 2006.

Mesti dipahami, K-13 memang ditarget bisa benar-benar terlaksana pada tahun 2016. Karena itu yang mesti dilakukan adalah mempercepat kesiapan seluruh sekolah (sekitar 200 ribu satuan pendidikan). Sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas tahun 2003, pasal 38 ayat (2). Niscaya, melibatkan banyak pihak, terutama guru dan komite sekolah/madrasah.

Kurikulum (yang menjadi domain Kementerian) hanyalah kerangka dasar dan bingkai sistem pendidikan, sebagaimana diatur pasal 38 ayat (1) UU Sisdiknas. Sedangkan keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada guru. Dedikasi dan mutualisme guru menjadi ukuran utama. Hal itu dimulai dari rekrutmen (yang bersih, dan tidak membocorkan soal ujian CPNS guru). Juga doa dan kasih sayang guru.

pengaruh yang signifi(BSP), tetapi sayang kan dalam kualitas tak mampu menlayanan pendidikan jelaskan pembiayaan kita. Kajian tentang pendidikan yang berpembiayaan sekolah orientasi pada mutu menjadi relevan, mengdengan menggunakan ingat sistem pendidisekolah sebagai unit kan kita belum mengaanalasisnya. Dalam nut asas pembiayaan konteks itu, pengalasekolah secara integral man Sekolah Sukma yang berorientasi pada Bangsa mungkin Oleh : pengembangan aspek dapat menjadi salah Atok Miftachul Hudha kualitas sebagai target satu alternatif untuk pembiayaan sekolah. mendeteksi pembiIsu pembiayaan sekoayaan sekolah berbalah bermutu masih dihitung secara sis kualitas, terutama dalam upaya minimal, yaitu menyangkut besarmeningkatkan kualitas proses an subsidi dari pemerintah untuk belajar mengajar. tiap siswa pada setiap tingkat Beberapa studi tentang dampak satuan pendidikan. kualitas sekolah terhadap capaian Perdebatan yang ramai dibiakademis siswa mengindikasikan carakan para praktisi, birokrat, pentingnya menciptakan sebuah dan politisi. Di sekitar pembiayaan budaya sekolah yang sehat secara pendidikan pun baru menyentuh manajemen. Dalam skema pembiaaspek kebutuhan siswa sebagai unit yaan pendidikan, keberhasilan analisnya, tetapi belum menghitung siswa dalam paradigma lama sekebutuhan institusi sekolah sebagai lalu bergantung pada kemampuan sebuah pendekatan penjaminan finansial orangtua dan karakter mutu. Agar anggaran pendidikan psikologis siswa, serta menafikan 20% yang diamanatkan Undangkemampuan manajerial dan budaundang dapat diserap secara efisien ya sekolah (J S Coleman, Equality dan transparan, perlu dipikirof Education Opportunity, 1966). kan skema-skema pembiayaan pendidikan dengan menggunakan Integrasi Budaya sekolah sekolah sebagai unit analisis, bukan Dalam banyak hal, Kementelagi kebutuhan siswa. rian Pendidikan Nasional sejauh Dalam analisis satuan biaya penini belum mampu membangun didikan dasar dan menengah, Abbas atau mengintegrasi sebuah budaya Ghozali (2004) memperkenalkan sekolah yang komprehensif dan viragam nomenklatur biaya satuan sioner pada tingkat sekolah sehingga pendidikan yang dimaksudkan kebutuhan untuk membangun untuk mengetahui rekam jejak kebusuasana belajar yang positif dan kontuhan pembiayaan siswa setiap anak dusif tidak jarang belum termasuk per tahun, dalam rangka menghidalam komponen dan indikator pemtung besaran uang yang harus dibiayaan pendidikan.Padahal, jika tanggung orangtua dan subsidi yang kita merujuk pada hasil studi lainharus disediakan pemerintah. nya yang dilakukan Rob Greenwald, Hasil penelitian tersebut cukup et.al., dalam “The Effect of School membantu dalam menjelaskan Resources on Student Achievement,“ kemampuan orangtua dan pemeReview of Educational Research, rintah sebagai kerangka konseptual (1996), jelas terlihat bahwa strategi untuk mengetahui informasi dasar pembiayaan pendidikan di tingkat tentang biaya satuan pendidikan sekolah sangat berpengaruh terha-

dap capaian siswa.

Beberapa peneliti mencoba untuk memecahkan kebuntuan pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan budaya sekolah sebagai bagian dari kebutuhan pokok sekolah dan berkaitan langsung dengan keberhasilan siswa, terutama dengan melihat tren pembiayaan pendidikan secara statistika. Dengan menggunakan regresi statistika, terlihat bahwa hubungan capaian akademis siswa dengan budaya sekolah tidak memiliki ikatan yang kuat karena pada prinsipnya siswa memiliki latar belakang budaya dan etnik yang berbeda. Jika hanya mengacu pada indikator kebutuhan siswa setiap orang per tahun, rumusan yang muncul biasanya sangat bersifat numerik dan dalam bahasa Eric Hanushek disebut sebagai “production-function studies,“ yakni dalam beberapa hal terlihat hubungan yang tidak selamanya positif antara semakin besar dana yang digunakan dalam proses pendidikan dan capaian akademis siswa.

Kesimpulannya cukup mengagetkan, “there is no strong or systematic relationship between school expenditures and student performance.“ (Eric Hanushek, “The Impact of Differential Expenditures on School Performance“, Educational Researcher: 1989). Selama budaya sekolah belum dihitung sebagai komponen biaya pendidikan dan selama sekolah belum dijadikan dasar dalam menghitung biaya pendidikan, maka selamanya anggaran pendidikan kita akan tergelincir pada kepentingan sesaat dan rentan dengan kekerasan dalam operasionalnya. Kekerasan dalam postur anggaran pendidikan kita, biasanya akan sangat mudah terdeteksi dari minimnya proses belajar mengajar yang kreatif dan menyenangkan siswa serta guru.

Tiada murid bodoh ditangan guru ber-dedikasi. Begitu pula tiada kecerdasan yang bisa digali oleh guru yang “biasa-biasa saja.” Karena itu guru niscaya selalu dituntut meningkatkan kemampuan, terutama gaya pedagogisnya. Guru, mestilah nampak pandai secara faktual di depan muridnya. Juga tetap berperilaku sebagai guru pada lingkungan sosialnya. Kurikulum sekadar patokan sistem untuk membiasakan peserta didik mampu berpikir metodologis.

H

arus diakui, pelaksanaan kurikulum 2013 tergolong mepet. Bahkan tergolong dipaksakan. Sehingga timbul kegaduhan di kalangan satuan pendidikan (sekolah), guru, peserta didik dan orangtua murid.

Selama dua semester tahun ajaran 2014 (sejak bulan Juli 2013 sampai Juli 2014), berbagai stake-holder kependidikan dibuat kalangkabut.

Ke-tidak siap-an terutama nampak pada pembagian buku paket untuk peserta didik (murid tingkat SD/MI sampai SLTA).

Fungsi strategis guru pada sektor pendidikan telah diakui dan dikukuhkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tak kurang dari 6 pasal, dalam 22 klausul. Termasuk di dalamnya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk fasilitasi memajukan kompetensi serta kesejahteraan guru. Begitu pula pada pasal 40 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, terdapat kewajiban untuk guru.

Dalam hal kompetensi, UU Sisdiknas mengaturnya pada pasal 42 ayat (1) dan ayat (2). Amanatnya, guru (pendidik) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Selain itu juga harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Artinya, guru tidak boleh bengek (berpenyakit dalam yang kronis dan bisa menular). Dengan klausul itu, setiap guru seyogianya terjamin asuransi kesehatan.

Tetapi ada pula yang musykil dari UU Sisdiknas tentang kriteria kompetensi guru. Pada pasal 40 ayat (2) dinyatakan, “Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.” Peraturan ini mewajibkan semua guru merupakan produk (lulusan perguruan tinggi). Ini bertentangan dengan

wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Menangkar Kekerasan dalam Anggaran Pendidikan

K

ekerasan ketika dianalogkan seperti penyakit menular. Semakin banyak yang terjangkit, akan semakin sulit untuk mengobatinya, bahkan mustahil untuk menghilangkannya. Salah satu cara untuk menekan kekerasan ialah proses pendidikan yang baik dan benar. Akan tetapi, itu saja belumlah cukup. Jika kita mencari akar kekerasan di dalam proses pendidikan, saya berani memastikan sumber awalnya ada para rencana anggaran sekolah yang tak berpihak pada kebutuhan siswa.

Seperti yang selama ini terlihat, anggaran sekolah banyak yang tidak sehat karena seluruhnya dan kebanyakan disusun berdasarkan keinginan guru dan kepala sekolah, serta minus kebutuhan siswa.

Dalam terminologi Johan Galtung, “Kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi fisik dan mentalnya berada di bawah realisasi potensialnya.“ Contohnya, dalam struktur biaya pendidikan kita tak pernah dijelaskan dari mana sumbernya (realisasi pontensial) sehingga dalam implementasinya bisa menimbulkan konflik kepentingan (realisasi jasmani dan mental). Contoh lain dari praktik kekerasan dalam pembiayaan pendidikan kita ialah tentang unit cost yang digunakan untuk menghitung kebutuhan dana BOS, yaitu siswa (realisasi potensial), tetapi tidak merujuk pada kondisi dan letak geografis sekolah yang memiliki perbedaan sarana dan prasarana. Contoh-contoh itu jelas menyiratkan bahwa satuan biaya pendidikan kita rentan dengan budaya kekerasan.

Pembiayaan sekolah Isu pembiayaan sekolah menjadi penting jika dikaitkan dengan kebijakan 20% anggaran pendidikan kita, meskipun sudah berlangsung 10 tahun, tetap saja tak memberi

Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Legi 12 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Dilarang Rapat di Hotel, Bagian Humas Rapat di RTH

KELANA

14 Perusahaan Tunggu Persetujuan Gubernur Kab Mojokerto, Bhirawa Nasib 14 perusahaan di Kab Mojokerto kini berada di tangan Gubernur, Jatim Soekarwo. Pasalnya mereka mengirim surat kepada Gubernur Jatim untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015. Mereka beralasan tak mampu membayar upah buruh sesuai ketentuan pemerintah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab Mojokerto, Tri Mulyanto mengatakan 14 perusahaan yang mengajukan penangguhan itu rata-rata perusahaan padat karya, dengan jumlah buruh lebih dari seribu orang. ‘’Sebagian besar perusahaan yang mengajukan penangguhan itu padat karya, diantaranya pabrik kayu, rotan, sepatu dan rokok.

Jumlah tenaga kerjanya banyak, karena mereka masih memakai tenaga manual untuk sistem produksi barangnya,’’ ujar Tri, dihubungi, Minggu (11/1) kemarin.

Tri menjelaskan, sebelum mengajukan penangguhan upah, 14 perusahaan itu sudah melakukan kesepakatan bipartit antara perusahaan dan buruh di internal perusahaan. Inti dari kesepakatan itu, buruh dan perusahaan sepakat untuk menunda pelaksanaan UMK tahun 2015 ini. ‘’Karena minta penangguhan, jadi mereka masih menerapkan UMK tahun 2014 yang masih Rp2.050.000, bahkan ada sebagian perusahaan yang menambahi angkanya sedikit dibawah UMK 2015,’’ terangnya.

Tri juga menerangkan, kebanyakan yang melakukan penangguhan adalah perusahaan milik dalam negeri. Tapi ada sebagian yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Sehingga dimaklumi tindakan itu, asalkan mekanisme yang ditempuh sesuai dengan prosedur dan UU Ketenaga Kerjaan. ‘’Meskipun tanpa kesepakatan tripartit dengan melibatkan Disnaker, itu tak mengapa. Asalkan kesepakatan bipartit udah dilampaui, karena itu prosedur wajib yang harus ditempuh,’’ tandasnya. Q kar

Bagian Humas Protokol Kab Sidoarjo sudah mendahului kali pertama dari SKPD lain di Sidoarjo, untuk memanfaatkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tanjung Puri yang ada di Perumahan Bluru, Kec Sidoarjo untuk kegiatan kerjanya.

Meski digelar di RTH, tapi kegiatan jumpa pers antara Bupati Saiful Ilah dengan awak media di Sidoarjo di akhir tahun 2014 lalu itu, bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Sidoarjo, Mahmudi Ali SH, SKPD lain di Sidoarjo pun bisa saja memanfaatkan fasilitas RTH yang dikelolah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo itu, untuk kegiatannya. ‘’Kami mengajak SKPD lain untuk memanfaatkan RTH ini, fasilitasnya sudah lengkap kok,’’ kata Mahmudi, belum lama ini.

Apalagi, lanjut Mahmudi, kini Pemerintah telah mengeluarkan larangan agar aparat pemerintah tak menggelar rapat kerjanya di hotel. Dalam kegiatan Humas saat itu, kata

Mahmudi, semua dikerjakan sendiri termasuk yang menyediakan konsumsi berasal dari para istri pejabat di Humas sendiri. Tapi nyatanya acara bisa berjalan lancar dan sukses.

Fasilitas RTH Taman Tanjung Puri itu, kata Mahhmudi, lokasinya tak jauh-jauh dari pusat Kota Sidoarjo. Lokasinya berada di timur Alun-alun Sidoarjo. Di bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah itu, kini disulap menjadi RTH yang fasilitasnya lengkap. Ada taman dan tempat pertemuan.

Disana ada panggung utama untuk menggelar acara-acara, dua rumah untuk menujang kegiatan, serta ada empat gazebo untuk bersantai, ada taman-tamannya, juga dilengkapi tempat parkir motor dan mobil.

alikusyanto/bhirawa

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tanjung Puri di Perum Bluru, Kec Sidoarjo ini, bisa dipakai sebagai alternatif bagi PNS di Sidoarjo untuk menggelar rapat-rapat kerjanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo, Bahrul Amig, juga mempersilahkan bagi para SKPD di Sidoarjo untuk memanfaatkan RTH Taman Tanjung Puri dipakai untuk kegiatannya.

Sidoarjo, Bhirawa Setelah beberapa kali unjukrasa, akhirnya Pemkab Sidoarjo, Legislatif maupun Eksekutif memperhatikan nasib para guru dan pegawai yang tergabung dalam Forum Honorer GTT dan PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan honor yang lebih layak, minimal senilai UMK (Upah Minimum Kabupaten).

Untuk kesekian kalinya mereka menggelar demo di kantor dewan, meminta agar gaji GTT dan PTT diperhatikan dan dinaikkan setara dengan UMK. Meski profesi mereka bukanlah seorang buruh, mereka tiap bulan hanya mendapatkan honor sekitar Rp300 ribu hingga Rp700 ribu saja. Perjuangan yang lama tak berhasil, jalan demo pun dilakukan.

Mereka menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Sidoarjo sambil membentangkan baner bertuliskan tuntutan guru selama ini, Jum at (9/1) kemarin.

Usai orasi, mereka diterima Ketua Ketua Dewan Sulamul Hadi Nurmawan dan jajaran Komisi D yang diketuai Usman. Sementara dari jajaran Eksekutif terlihat Ketua BKD, Sri Witarsih, Ketua Inspektorat, Eko, serta Kepala Dinas Pendidikan, Mustain Baladan, juga beberapa perwakilan dari Koorlap GTT dan PTT Kab Sidoarjo.

Sekitar dua jam lebih mereka berdiskusi untuk menemukan solusi. Pihak eksekutif dari Dindik dan BKD akan menyangupi kenaikan itu dengan mekanisme atau aturan yang sudah ditentukan. ‘’Mereka akan kami carikan solusi terbaik, agar tenaga GTT dan PTT gajinya juga bisa naik lebih baik lagi. Namun, mekanismenya masih perlu dirundingkan agar tak menyalahi aturan,’’ katanya.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H Usman, solusi terbaik kenaikan gaji akan di anggarkan pada anggaran 2016 yang masih memungkinkan melalui BOSDA. Dan akan dicarikan dasar hukumnya dulu di tahun 2015 ini, setelah itu baru 2016 anggaran bisa direalisasikan. ‘’Jadi, nantinya besaran honor yang didapat juga tak sama rata, karena dilihat dari masa kerja. Mereka ada yang baru tiga tahu, tetapi ada juga yang sampai 20 tahun,’’ katanya.Q ach

‘’Kita memang mendesain agar jadi taman bermain, hiburan dan edukasi bagi masyarakat, dan tentu sajabisa dipakai Pemkab Sidoarjo, tapi tentunya koordinasi dulu, supaya bila ada yang juga memanfa-

atkan tak sampai bareng,’’ kata mantan Camat Taman itu.

Disampaikan Amiq, niatannya membuat RTH Taman Tanjung Puri itu, dilatar belakangi karena menganggap di tengah Kota Sidoarjo ini, sangat minim sekali adanya RTH. Selama ini masyarakat hanya memanfaatkan fasilitas rekreasi di alun-alun kota saja.

Kini dengan terbangunnya RTH Taman Tanjung Puri, masyarakat bisa mempergunakannya sepanjang hari.

Mulai dari pagi sampai malam. Di bekas TPA non aktif selama hampir 10 tahun itu, bisa dimanfaatkan untuk taman hiburan maupun edukasi bagi masyarakat Sidoarjo.

Tentu saja dengan terbangunnya fasilitas yang baik untuk masyarakat Sidoarjo ini, Bupati Saifu Ilah, sempat mengaku bangga. Dan mempersilahkan masyarakat Sidoarjo maupun SKPD di Sidoarjo memanfaaatkan dan ikut merawatnya.Q ali

Wali Kota Harus Tetapkan SK Tarif Angkot Kota Mojokerto, Bhirawa Molornya Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mojokerto soal tarif Angkutan Kota (Angkot) disikapi kalangan DPRD setempat. Dewan menilai belakangan ini sopir Angkot maupun masyarakat kebingungan akibat belum adanya legalformal untuk dijadikan acuan tarif Angkot.

Akhirnya Pemkab Perhatikan GTT dan PTT

kariyadi/bhirawa

Wabup Mojokerto Choirun Nissa melantik pejabat yang terkena mutasi.

Pemkab Masih Terus Menggelar Mutasi Kab Mojokerto, Bhirawa Mutasi yang digelar Pemkab Mojokerto diakhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 ini tampaknya masih belum akan berakhir. Karena Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) masih bakal terus melakukan penyegaran birokrasi dengan menggelar mutasi.

Kabag Humas Pemkab Mojokerto, Hj Alfiah Ernawati usai mutasi perdana diawal tahun 2015 lalu memastikan bakal adanya mutasi lagi yang akan dilakukan Bupati MKP. ‘’Bisa jadi ada mutasi lagi.

Sekarang sedang digodok dan jumlahnya ada ratusan,’’ terang Ernawati.

Pemkab Mojokerto diawal tahun 2015 ini melakukan mutasi perdana yang dipimpin Wakil Bupati Mojokerto, Dr Hj Choirun Nisa. Sebanyak 26 pejabat dilantik Wabup di ruang SBK Pemkab Mojokerto. ‘’Tujuan mutasi ini untuk penyegaran dan rotasi pegawai. Karena Bapak Bupati menginginkan pejabat yang pas pada posisi sesuai kapasitasnya,’’ tambah Ernawati lagi.

Ke 26 pejabat yang dimutasi terdiri atas dua pejabat eselon III B, 22 pejabat eselon IV A dan dua pejabat eselon IV B. ‘’Mutasi ini sudah sesuai aturan dan mekanisme,’’ tandas pejabat berjilbab ini.

Pertukaran jabatan terjadi pada eselon III B, dimana Harianto SSos dengan jabatan lama Kepala Bidang Kepariwisataan Disporbudpar bertukar tempat dengan Mokhamad Jainul Arifin SP MM yang jabatan lamanya Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans. ‘’Penataan aparatur pemerintah juga sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Karena PNS di tuntut dapat melaksanakan tugas lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan dan tepat waktu,’’ ujar Wakil Bupati Hj Choirun Nissa saat pelantikan.

Menurut Choirun Nissa, pengembangan karier PNS dalam pengangkatan jabatan struktural bukan sebuah proses yang mudah dan sederhana. Diperlukan banyak per-

timbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan struktural (right man on the right position).

Proses pengambilan keputusan untuk memilih dan menempatkan PNS dalam sebuah jabatan struktural memerlukan ketelitian, dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena itu, Nisa berharap, pejabat yang dilantik hari ini dapat segera beradaptasi dengan jabatan baru. Kemudian mampu melakukan sinergi yang positif dalam organisasi yang baru, untuk bersama-sama secara profesional memberikan pelayanan terbaik di masingmasing bidang kerjanya. Sehingga kerja keras dan penataan aparatur ini dapat membangun citra positif Pemkab Mojokerto. ‘’Selamat bertugas kepada pejabat yang baru,masingmasing pejabat harus dapat melaksanakan tugas jabatan yang diamanahkan dan dipercayakan dengan semangat dan tanggungjawab,’’ pesan Wabup.Q kar

Duet Robbach - Nadir Dinilai Paling Layak Gresik, Bhirawa Jelang Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPC PKB Kab Gresik akhir Januari kian memanas. Muncul usulan agar pucuk pimpinan dikembalikan kepada duet KH Robbach Ma’sum dan Ahmad Nadir.

Menurut mantan Wakil Sekretaris LPP PKB Gresik periode 2004, Agus Junaidy, ini dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan Parpol berbasis Nahdliyin itu., Dan yang paling layak adalah duet Robbach Ma’sum sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ahmad Nadir sebagai Ketua Tanfid. Karena bakal minim konflik dan mampu menarik kelompok-kelompok yang selama ini bersebrangan., Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kab Gresik ini juga menjelaskan, meminta peserta Muscablub agar da-

5

pat menahan emosi kelompok. Meski dirinya sudah tak aktif lagi di Parpol besutan Gus Dur itu, namun dirinya melihat kini PKB Gresik membutuhkan kedewasaan berpolitik. ‘’Jadi harus ada semangat kebersamaan dan meminimalisir konflik. Dan sosok itu ada di duet Pak Robbach dan Pak Nadir. Namun semuanya terserah PAC-PAC sebagai peserta Muscablub,’’ tegasnya lagi., Kini memang Muscablub PKB Gresik menjadi penentu gerak Parpol berlambang bola dunia dengan bintang sembilang itu ke depan.

Bahkan, benih-benih konflik berpotensi menguat lagi.

Pemicunya, ada upaya kelompok-kelompok tertentu yang memuluskan salah satu calon ketua., Dalam rapat internal carteker DPC PKB Gresik muncul usulan merestrukturisasi kepengurusan dalam

Muscablub. Tujuannya medifinitifkan Jazilul Fawaid sebagai ketua DPC periode 2015-2020. Namun, usulan itu mendapat perlawanan karena dianggap mengebiri hak-hak berdemokrasi PAC. ‘’Harus digelar Muscablub dan tak boleh hanya melengkapi pengurus saja dalam Muscablub nanti. Kalau tetap dipaksakan, saya khawatir akan terjadi konflik lagi,’’ ujar Chumaidi Maun, Ketua PAC Manyar dalam suatu kesempatan., Konflik berkepanjangan di internal DPC PKB Gresik membuat perolehan suara terus berkurang. Pada Pemilu 1999 lalu PKB mendapat 18 kursi, lima tahun kemudian mendapat 22 kursi, akhirnya turun menjadi 10 kursi dan Pemilu 2014 lalu hanya mendapat 8 kursi.

Mendasarkan hal itu, Agus Junaidy menegaskan lagi, bila duet KH Robbach Ma’sum dengan Ahmad Na-

dir dia nilai paling layak.

Sebab, prestasi duet ini mampu menggenjot perolehan suara PKB Gresik mendapatkan 22 kursi., ‘’Kalau ingin PKB kembali besar, harus dikembalikan ke pemimpin yang minim konflik. Sedangkan Jazilul Fawaid biarlah menjadi tokoh pusat. Saya khawatir bila Jazilul menjabat Ketua DPC PKB Gresik, kurang mendapat perhatian,’’ kata dia lagi., Ketua PAC PKB Kec Tambak, Muhajir juga bersepakat bila kegiatan Muscablub bukan hanya menjadi stempel mengesahkan hasil rapat internal carteker yang mengesahkan Jazilul Fawaid. Namun, Muscablub dikembalikan sebagai kegiatan PAC-PAC dalam menyampaikan aspirasi., ‘’Kami sepakat, Muscablub tak hanya menjadi stempel mengesahkan seorang ketua,’’ pungkas dia.Q eri

Sejak harga BBM naik Nopember lalu, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto mengajukan tarif Angkot baru kepada wali kota. Namun hingga kini wali kota belum menurunkan SK soal tarif Angkot itu. Turunnya harga BBM saat ini juga membingungkan para sopir Angkot terkait tarif yang harus digunakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani mendesak wali kota agar segera mengeluarkan SK tarif Angkot agar tak membingungkan sopir maupun masyarakat pengguna jasa Angkot. ‘’Wali kota harus ajak Organda duduk bersama kembali dalam merumuskan tarif Angkot pasca turunnya harga BBM,’’ lontar Abdullah Fanani dihu bungi, Minggu (11/1) kemarin.

Menurut Fanani, Organda perlu diajak merumuskan tarif Angkot karena mereka selaku pelaku di lapangan. ‘’Organda perlu diminta masukan. Karena mereka yang tahu komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan besaran tarif,’’ tambah politikus PKB ini.

Pria yang pernah maju dalam Pilwali ini khawatir molornya SK Wali Kota soal tarif ini berkepanjangan. ‘’Bisa jadi akan muncul tarif liar. Karena tak ada pedoman baku dalam bentuk SK Wali Kota,’’ tandasnya.

Sepertinya turunnya harga BBM menjadikan Pemkot Mojokerto kesulitan menentukan tarif Angkot. Pasalnya sebelumnya, Pemkot Mojokerto bersama Organda telah menyepakati kenaikan tarif angkutan umum sebesar Rp1.000 dari Rp3 ribu menjadi Rp4 ribu. Sedangkan tarif untuk pelajar dinaikkan dari Rp2 ribu menjadi Rp2.500.Namun sebelum kesepakatan itu dituangkan dalaam peraturan wali kota (Perwali), pemerintah pusat menurunkan harga BBM

Abdullah Fanani ‘’Pemkot kesulitan untuk menentukan regulasi tarif Angkot setelah subsidi BBM dicabut. Perlu formulasi yang tepat untuk menentukan berapa tarif yang pas,’’ terang Kadishubkominfo Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo dikonfirmasi melalui Kabag Humas Pemkot Mojokerto Heryana Dodik Mutono.

Formulasi tarif Angkot itu, papar Dodik, untuk mengerucutkan angka yang digodok dari beberapa komponen dasar penentuan tarif, seperti harga BBM, harga suku cadang, jarak tempuh, inflasi dan lain-lain. ‘’Harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia menyebabkan nilainya menjadi fluktuatif, bisa naik dan turun kapan saja. Komponen ini yang harus diurai secara tepat,’’ katanya.

Tidak mungkin, lanjut Dodik, setiap terjadi perubahan harga BBM Pemkot melakukan penyesuaian tarif Angkot. Sementara itu penurunan harga BBM tak memengaruhi tarif Angkot.

Tarif Angkot tetap seperti hasil kesepakatan Dishubkominfo dan Organda.

Menurut Dodik, menurunkan tarif Angkot akan menjadi riskan dan dapat menimbulkan gejolak jika harga BBM tiba-tiba kembali naik. ‘’Idealnya turun, tapi ya riskan. Kita juga dilema, kalau salah mengambil keputusan, para sopir Angkot bisa bergolak,’’ pungkasnya.Q kar

IPPMI Sesalkan Penghentian Dana PNPM Mandiri Gresik, Bhirawa Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Kab Gresik menyesalkan penghentian program PNPM Mandiri Perdesaan. Dampaknya, penghentian penyaluran dana ke desa dan terhambatnya asas manfaat kepada masyarakat., Ketua IPPMI Kab Gresik, M Zamroni, penghentian program PNPM Mandiri Pedesaan sangat merugikan. Sebab ada banyak asas manfaat yang dapat dirasakan selain kepada fasilitator juga masyarakat pedesaan.

Mendasarkan Surat Dirjen PMD Nomor 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 perihal penghentian kontrak kerja fasilitator pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan. Akibatnya program di 13 kecamatan, selain Kebomas, Gresik, Manyar, Menganti dan Driyorejo telah berhenti., Padahal, menurut Zamroni, dana PNPM Mandiri Perdesaan dari APBN dan APBD pada 2014 mencapai Rp30,7 miliar. Dana sebesar itu masih ada Rp795,76 juta yang belum terserap. Juga terdapat asset produktif berupa dana bergulir yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan di 13 kecamatan senilai Rp44,3 miliar., Kedua hal itu perlu pendampingan fasilitator agar tak terjadi berbagai penyimpangan yang justru akan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan yang berdimensi sosial.

Selain itu, lanjut Zamroni, dari sisi

ketenagakerjaan, penghentian program PMPN Mandiri Pedesaan di Kab Gresik berdampak pada ribuan tenaga ahli dan kader pendamping program ter-PHK. Jumlahnya tidak sedikit yaitu dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa mencapai 16,5 ribu orang., Selain itu, masih kata Zamroni, terhentinya proses penyaluran dana ke desa, terhentinya perguliran dana simpan pinjam ke masyarakat miskin yang mencapai 988 kelompok. Diantaranya, dana bergulir pada Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) sebesar 958 kelompok perempuan, dan pada Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar 30 kelompok masyarakat., ‘’Permasalahan itu jika tak segera dilakukan langkah-langkah penanganan di tingkat lokal akan menimbulkan berbagai persoalah yang serius,’’ tukas dia., Sekretaris IPPMI Gresik, A Zainuddin menambahkan, atas fakta itulah pihaknya mendesak Bupati Gresik melakukan langkah taktis demi penyelamatan asetaset program dan berlangsungnya asas manfaat bagi masyarakat miskin. Mendorong Pemkab memberikan masukan dan serta menyampampaikan sikap kepada pemerintah pusat, agar dilanjutkannya pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan sampai terselesaikanya transisi ke UU Desa.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kadisperindagtam Dimosi Tak Percaya Stafnya Sampang, Bhirawa Dianggap otoriter dan sering mengadu domba staf di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang, Kepala Disperindagtam Sampang Madura Jawa Timur, Misdi, digugat mosi tidak percaya oleh puluhan stafnya kepada Bupati Sampang agar dipindah dari jabatannya saat ini.

“Surat mosi tidak percaya puluhan staf Disperindagtam Sampang dilayangkan langsung pada Bupati Sampang KH. Fannan Hasib sejak enam bulan yang lalu, puluhan staf mendesak Bupati segera memindah kepala Disperindagtam karena meresahkan sejumlah staf dan tidak fokus dalam bekerja,” ungkap salah satu kabid di Disperindagtam Sampang yang tidak ingin namanya disebut, Minggu (11/1).

Lebih lanjut salah satu Kabid tersebut menjelaskan, dari jumlah total staf di Disperindagtam sebanyak 34 orang, ada 27 staf yang membubuhkan tanda tangan di surat mosi tidak percaya terhadap kepala Disperindagtam, dan surat tersebut sudah dibaca dan sampai pada Bupati Sampang. Q lis

Kapolres Tanjung Perak Jabat Kapolres Lumajang Lumajang, Bhirawa Setelah menjabat selama 1 tahun 7 bulan, Kapolres Lumajang AKBP Singgamata menyerahakan jabatannya kepada AKBP Aries Syahbudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanjung Perak Surabaya. Acara sertijab ini digelar dengan prosesi penyambutan dari seluruh personel dan anggota Bhayangkari di halaman Mapolres Jl. Alun-alun Utara (10/01).

Dalam prosesi ini juga digelar pedang pora oleh seluruh perwira pimpinan fungsi dan Kapolsek di jajaran Polres Lumajang.

AKBP Aries Syahbudi didampingi istri yang datang dengan menumpang kereta berkuda disambut AKBP Singgamata bersama istri di depan pintu gerbang Mapolres. Selanjutnya, dengan diiringi taritarian oleh putra dan putri personil Polres Lumajang, pejabat baru dan pejabat lama ini pun berjalan di karpet merah yang digelar sampai ruang lobi.Q yat

Senin Legi 12 JANUARI 2015

Menpora Bantah Tim 9 Bentuk Intervensi Pemerintah Madiun, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora),Imam Nahrawi, menanggapi berbagai komentar yang termuat di sejumlah media massa atas pembentukan Tim 9. Termasuk menanggapi komentar dari mantan Menpora, Adhyaksa Dault. Menurut Menpora, tidak semua komentar di media massa tentang Tim 9, sepenuhnya benar. Menpora juga menegaskan tidak perlu takut dengan segala ancaman dari FIFA. "Ada pernyataan Adhyaksa Dault tertentu yang sengaja diplintir. Sehingga menimbulkan tafsir salah dan menghakimi keberadaan Tim 9. Beliau (Adhyaksa Dault) juga mengontak saya. Lalu, beliau menjelaskan berbagai hal soal pernyataan yang termuat di sejumlah media, sebagian besar tidak benar," tegas Menpora, Imam Nachrowi, kepada wartawan saat berada di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, kemarin.

Menpora, Imam Nahrawi ke Madiun dalam rangka menghadiri Seminar Nasional di kampus IKIP PGRI Kota Madiun untuk menjadi motivator.

Menpora juga mengunjungi Gedung Olah Raga (GOR) Pangeran Timur di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk melihat kondisi lingkungan Masih menurut Menpora, pernyataan itu sengaja diplin-

tir untuk kepentingan tertentu dari kalangan mafia yang tidak ingin boroknya terbongkar.

"Bisa jadi mereka (mafia) risih. Lalu dengan berbagai cara melakukan manuver dengan menghantam Tim 9 dan saya. Tapi saya tidak panik menghadapi mereka, apalagi takut," jelas mantan Sekjen DPP PKB ini.

Sementara itu, menyinggung kerja Tim 9 dalam melakukan evaluasi menurunnya prestasi olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola, menurut Menpora, tim baru terbentuk dan baru saja mengadakan rapat perdana Senin (5/1) lalu.

Karena itu, Tim 9 belum memberikan masukan maupun rekomendasi. "Soal hasil kerjanya, tunggu saja nanti. Insya Allah ada hasilnya," tambah Imam.

Iman membeberkan, tugas Tim 9 juga mengupas tuntas

sudarno/bhirawa

Menpora, Imam Nachrowi saat mengunjungi dan meninjau GOR Pangeran Timoer di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, (paling kiri) di dampingi Drs. Joko Setijono, Ketua PSSI Kabupaten Madiun (baju putih) dan Kepala DPU BMCK Kabupaten Madiun, Ir. Arnomo Widjaya, MM (kanan). dan mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang membelit tubuh persepakbolaan Nasional. "Tugas tim 9 nantinya tak hanya mendampingi menteri, tapi juga menggali, mengevaluasi, menelusuri soal kendala sepak bola negeri ini. Jadi yang dievaluasi mulai dari pembinaan pemain muda, keuangan,fasilitas, manajemen dan lainnya," be-

ber Imam.

Menjawab pertanyaan soal jika ada anggapan dari FIFA bahwa langkah yang dilakukan itu sebagai bentuk intenvensi pemerintah, Iman menegaskan tidak takut dengan segala ancaman hingga pembekuan dilakukan dari FIFA. "Saya tidak takut dengan FIFA dan para mafia sepakbola. Hanya satu yang pal-

ing saya takuti, yakni Allah.

Untuk apa FIFA ditakuti," tegas Iman.

Alasannya, tujuan pembentukan Tim 9 itu baik karena untuk melakukan pembenahan dari kebobrokan. Namun jika FIFA melakukan ancaman, pihaknya akan melakukan aksi balik. "Tunggu dan lihat saja nanti. Sekarang tidak perlu berandai-andai. Sekali lagi, tidak perlu takut dengan FIFA, santai saja dengan mereka (FIFA) itu," pungkas Imam.

Menpora, Imam Nahrawi ke Madiun dalam rangka menghadiri Seminar Nasional di kampus IKIP PGRI Kota Madiun untuk menjadi motivator.

Kegiatan seminar itu diikuti ratusan mahasiswa IKIP PGRI. Usai kegiatan seminar, Menpora menyempatkan diri mengunjungi GOR Cendekia milik IKIP PGRI Kota Madiun.

Setelah itu, Menpora juga mengunjungi Gedung Olah Raga (GOR) Pangeran Timoer di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun untuk melihat kondisi lingkungan. Turut mendampingi antara lain Ketua DPRD setempat Joko Setijono, Kepala Bappeda Tontro Pahlawanto, Kepala Dinas PU Arnowo Widjaja dan Kepala DKP Anang Sulistijono.Q dar

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG6765SU, a/n.

Arif Triono, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No. 17/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2011, Merah, AG3485SC, a/n. Norma Laila, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No. 18/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki (Mobil Barang) Pick Up, th. 1989, Hitam, AG9402RB, a/n. Othman Riadi, Dsn. Selojeneng RT 04/02, Ds. Sumberdadi , Sumbergempol-T.Agung No. 19/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Motor Suzuki, th. 2008, Hitam Abuabu, AG4693SZ, a/n. Suprihatin, Ds Pulosari RT 01 RW 07, Ngunut-T.Agung No. 20/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Motor Suzuki, th. 2003, Biru, AG2701TH, a/n. Pardi, Ds. Sumberejo Wetan RT 02/RW 01, Ngunut-T.Agung No. 21/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam Biru, AG4355TD, a/n. Miftakul Huda, Ds. Bendiljati Kulon, SumbergempolT.Agung No. 22/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Supra Fit, th. 2005, Hitam, AG2479TE, a/n. Imroatun Nafiah, Ds. Pakisaji, KalidawirT.Agung No. 23/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF100D, th. 2005, Hitam, AG3330TY, a/n. Dodik Cahyono, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung No. 24/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki EN125, th. 2006, Putih, AG2213RP, a/n. Dinkes T.Agung-T.Agung No. 25/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2003, Biru, AG5428T, a/n.

Sugiana Juningsih, Jl. Dr Wahidin S Husodo 1/29, KenayanT.Agung No. 26/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5484 EB, a/n Achmadun, Kel. Dawuhan, rw 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 27/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 8832 G, a/n Ahmad Fauzi, Ds. Kayu Putih rw 04/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 28/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6369 ER, a/n I Putu Wanawan Putra, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 29/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4099 ET, a/n Suryono, Ds. Gelung rw 01/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 30/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2201 ES, a/n Abun Yamin, Kel. Patokan rw 03/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 31/IMB/BI-II/2015

Khoirul huda/bhirawa

Petugas Kebersihan dari Dinas PU Pemkab Tuban dibantu masyarakat saat membersihkan paku-paku yang ditabur di tengah jalan oleh orang-oarang yang tidak bertanggung jawab.

suprayitno/bhirawa

Akrab, Bupati Fadeli di antara Musyafa' Noor (kiri) dan Husnul aqib (kanan) serta Saim.

PPP Mulai Jaring Cabup Lamongan Lamongan, Bhirawa PPP tampaknya bakal menjadi partai politik (parpol) di Lamongan yang memunculkan nama untuk diusung dalam Pemilihan Umuam Kepala Daerah (Pemilukada) Lamongan 2015. Itu seiring telah rampungnya agenda Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) III PPP. Rapimda itu sendiri dilaksanakan seusai PPP menggelar Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (Harlah PPP) ke-42 di aula pertemuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lamongan Sabtu lalu.

Dalam Rapimda yang berakhir hingga Sabtu petang (10/1) DPD PPP Lamongan berhasilkan merumuskan beberapa keputusan penting.

Namun belum sampai menyebut nama untuk calon bupati yang disung dalam Pemilukada.

Hasil Rapimda itu adalah menerima hasil dalam Muktamar di Surabaya, menugaskan DPD PPP untuk melakukan seleksi dan penjaringan calon bupati Lamongan.

“Kami dalam forum Rapimda memang itu sudah membuat kriteria calon bupati yang akan diusung dalam Pemilukada 2015. Meski belum sampai pada keputusan untuk menguerucut pada satu nama calon,“ kata Ketua DPD PPP Lamongan Mohammad Samsuri.

Namun, sambung dia, DPD PPP bakal secara resmi mengumumkan nama calon yang diusung pada akhir Januari atau pada awal Februari.

“Rapimda belum sampai memutuskan pada

satu nama. Namun sepertinya nantinya akan mengerucut pada satu nama yang sudah dikenal masyarakat,“ katanya berteka-teki.

Terkait agenda Rapimda tersebut juga sempat disinggung Ketua DPW PPP Jatim Musyafa’ Noor saat hadir dalam peringatan Harlah di Lamongan. Dia berpesan agar DPD PPP Lamongan tidak menututp diri dan terbuka dengan berbagai kemungkinan.

“Politik itu dinamis,“ pesan dia.

“Soal siapa calon bupati (yang diusung PPP) saya serahkan pada mekanisme partai di forum Rapimda. Kalau PPP Lamongan mau melanjutkan Pak Bupati (Fadeli) ya monggo, tapi nanti dibahas di forum Rapimda saja.

Siapa yang diberangkatkan saya serahkan kepada teman-teman DPD dan DPC. DPW hanya akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan putusan Rapimda,“ imbuh dia.

Bupati Lamongan Fadeli di kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada pimpinan partai politik (parpol) di Lamongan yang selama ini telah bersama-sama menjaga kondusifitas. Sehingga pembangunan di Lamongan dapat terus berlanjut dan maju.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (Harlah PPP) ke-42 dan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) III di aula pertemuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lamongan.Q yit

Banyak Ranjau Paku, Jalan Kota di Bumi Wali Tidak Aman Tuban, Bhirawa Para pengguna jalan di Bumi Wali Tuban tak aman.

Pasalnya pada sejumlah titik jalan utama kota akhirakhir ini banyak ditemukan paku yang sengaja ditabur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta dindikasikan ada niat jahat di balik itu semua.

Seperti yang ditemukan oleh sejumlah masyarakat penguna jalan yang juga menjadi korban, diperempatan Jalan Pramuka tersebar ratusan paku dengan ukuran 5 centimeter. ''Tadi saya juga liwat Perempatan Kembang Ijo, dan habis melintas dijalan itu ban motor saya langsung bojor,'' ujar, Tohar salah satu warga yang ban motornya bocor terkena ranjau paku.

Sementara itu, Lilik salah satu pedagang yang jualanan bunga di dekat lokasi sebar paku saat dikonfirmasi mengungkapkan, bahwa dia melihat dua orang pria yang berboncengan dengan mengendarai motor menyebar paku di Traffic light Jalan Pramuka tersebut. ''Tadi saya melihat dua

orang berboncengan sepeda motor dan menyebar paku di dekat lampu merah itu. Kejadian itu sekitar jam 9 pagi tadi, tapi untuk ciri-ciri pelaku penyebar ranjau paku itu saya kurang faham,'' kata Lilik.

Terkait temuan tersebut, Kasat Lantas Polres Tuban AKP M Fakih menghimbau pada para penguna jalan utamanya pengendara sepeda motor sebaiknya meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalan-jalan Kota Tuban. "Ini masih kita selidiki, banyak motif kejahatan dari penaburan paku ditengah jalan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut," kata Kasat Lantas (11/1).

Kasat juga meminta masyarakat disekitar jalan, ketika melihat ada orang yang mencurigakan, agar segera melaporkan padanya, hal ini agar petuas bisa langsung meluncur kelokasi untuk mengantisipasi hal_hal yang tidak diinginkan. "Segera laporkan, kami siap 24 jam untuk melayani masyarakat," pungkas Kasat Lantas Polres Tuban.Q hud

Dana Desa Cair, Kepala Desa Berpotensi Korupsi Pemerintah Pusat pada tahun 2015 ini akan segera mencairkan dana desa sebesar Rp 2 miliar. Sehingga jika dana desa tersebut cair dan langsung diterima oleh masing-masing kepala desa (kades), maka hal itu akan terjadi kerawanan dalam penyelewengan anggaran. Sebab, selama ini kades tidak pernah mengelola anggaran sebesar itu, dan jika para kades tidak dilatih terlebih dahulu dalam mengelola anggaran, dipastikan ribuan kades akan masuk bui.

Meski hal itu, kata Ketua Umum LSM Matahari Terbit Malang Raya Rully Sugiono SH, Minggu (11/1), kepada Bhirawa, merupakan program pemerintah pusat dan sudah ada payung hukumnya, dan dikeluarkannya UndangUndang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Tapi itu akan tetap menambah persoalan baru dan juga akan merepotkan lembaga hukum yang akan menangani kasus-kasus yang menyangkut penyelelewengan dana desa,” jelasnya.

Menurutnya, maksud pemerintah memang baik, namun sayangnya tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup pada kades dalam pengeloalaan anggaran dana desa tersebut. Sehingga terkesan pemerintah pusat memaksakan program pencairan dana desa. Namun, ketika dana desa dikelola secara benar dan professional, maka yang jelas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Ia mengatakan, dana desa yang akan dikucurkan pemerintah

kepada masing-masing kades, yang selanjutnya untuk mempercepat kemajuan desa, namun dikhawatirkan akan menambah masalah baru terkait terjadinya tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Apalagi, tegas dia, pencairan dana desa langsung di transfer melalui masing-masing rekening kades. Sementara, tingkat kerawanan terjadinya penyalagunaan dana desa tersebut terutama di wilayah Kabupaten Malang. Karena saat ini Kabupaten Malang membawahi 378 desa, 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan. Dari jumlah kepala desa itu, sebagian besar masih minim dalam pengetahuan pengelolaan anggaran.

Contohnya, terang Rully, di Kabupaten Malang saja banyak terjadi dugaan penyalagunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang nilainya Rp 150 juta-Rp 200 juta.

Karena ketidakpahaman dalam mengelola anggaran, sehingga tak

sedikit kades tersangkut masalah korupsi. “Apalagi kades nantinya mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 2 miliar, tentunya dari sekian ratus kades akan terancam berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan.,” ujarnya.

“Untuk itu, LSM Matahari Terbit akan mengawal dan mengawasi kinerja aparat pemerintah dalam rangka menciptakan clean government, serta mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meberantas tindak pidana korupsi,” tandas dia.

Di tempat terpisah, Penasehat Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Malang Ismail Modal SH menyatakan, jika dirinya siap melakukan pendampingan terhadap klien yang tersangkut dalam dugaan penyalagunaan anggaran yang bersumber baik itu dari APBN maupun APBD, termasuk jika ada kepala desa yang terjerat dalam kasus dugaan penyelewe-

cyn/bhirawa

Salah satu kades saat disumpah oleh Bupati Malang H Rendra Kresna, yang berpotensi salah dalam mengelola Dana Desa. ngan Dana Desa.

“Karena dalam setiap perkara apapun ketika klien meminta pendampingan hukum, tentunya pasti kita dampingi. Hal itu sudah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,” jelasnya.Q cyn

JAWA TIMUR

Senin Legi 12 JANUARI 2015

KILAS JATIM

Bondowoso Kekurangan 854 Guru Sekolah Dasar Bondowoso, Bhirawa Akibat tidak adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di dalamnya juga tenaga guru, di Kabupaten Bondowoso saat ini mengalami kekurangan guru khususnya Sekolah Dasar (SD) sebanyak 854 guru. Hal ini disampaikan Drs Putut Rijatmiko Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bondowoso saat ditemui sejumah wartawan diruang kerjanya pekan kemarin. “Berdasar data kita yang kita up date pada November 2014 lalu akibat tidak adanya pengangkatan PNS khususnya tenaga guru SD, kita kekurangan sedikitnya 854 guru,” ungkap Putut Rijatmiko.

Sehingga untuk mengatasi kekurangan tenaga guru tersebut berbagai upaya dan terobosan dilakukan Dinas Pendidikan di antaranya dengan menggunakan pembelajaran kelas rangkap. Namun pembelajaran kelas rangkap ini menurutnya tidak bisa dilakukan di semua sekolah, melainkan hanya bisa dilakukan pada sekolah yang jumlah siswanya kurang dari jumlah ideal sitem belajar mengajar (SBM). “Jadi kita melakukan kelas rangkap misalnya Kelas 1 gabung dengan 2, atau kelas kelas 3 bergabung dengan dengan 4 dan kelas 5 bergabung dengan kelas 6 menjadi satu kelas yang diajar oleh satu guru,“ ungkapnya.

Alternatif berikutnya yang dilakukan menurut mantak Kepala SMKK ini dengan menggunakan system merger atau penggabungan sekolah terdekat. Hal ini sudah kita lakukan pada beberapa sekolah dengan menggunakan payung Hukum Peraturan Bupati (Perbup).

“Salah satu sekolah yang sudah kita gabung yaitu SDN Dabasah 3 dengan SDN Dabasah 7, serta beberapa Sekolah lain yang jumlah siswanya memungkinkan untuk digabung serta jaraknya berdekatan,” katanya.Q mb7

Bupati Pamekasan Berencana Berangkatkan Gerbong Mutasi Pamekasan, Bhirawa Sejumlah pejabat wilayah kabupaten Pamekasan menanti nasib. Soalnya gerbong mutasi tidak lama lagi akan diberangkat Bupati Pamekasan. Sebagian pejabat bersikap dingin, gupuh bakal ditarik dari jabatan stategis. Ada yang gembira diprediksi menduduki jabatan baru.

Para pejabat ini menunggu nasib karena berhembusnya isu mutasi beberapa bulan tidak ada ujung kejelasannya.

Bupati memberi lampu hijau bahwa gerbong-gerbong mutasi akan siap diisi sesuai kreteria dan keahlian pejabat yang kanal ditempatkan. "Kapan pelaksanaannya. Tuggu saja waktu yang tepat.

Yang jelas tidak lama lagi," kata Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, kepada wartawan, usai acara peletakan batu pertama kantor PPP Cabang Pamekasan.

Mengenai evaluasi para pimpinan SKPD, dinyatakan, sekarang masih dalam tahap proses. Apabila penilai hasil evaluasi sudah tuntas para pejabat yang mendapat promosi maupun mutasi (rolling) jabatan segera dirumuskan. Ditanya soal berapa pejabat mendapat rapot merah dan kuning, bupati Syafii, mengaku, tidak tahu jumlah. Namun yang jelas ada pejabat mendapat rapot merah maupun kuning. "Berapa proses kita lihat saja nanti," kilahnya.Q din

Gelar RUPS, PT BWR Ajukan Peminjaman Anton ke Kejari Batu Kota Batu, Bhirawa Sekda Kota Batu Widodo langsung bergerak cepat setelah diminta Walikota untuk menyiapkan rencana RUPS PT Batu Wisata Resources (BWR) dalam waktu seminggu. Widodo mengaku telah mengumpulkan 3 komisaris PT BWR, yaitu Zadiem Effesiensi (unsur Pemkot), Lucky Budiarti (swasta) dan Edi Antoro (swasta).

"Sudah saya kumpulkan dan menyusun langkah-langkah untuk menggelar RUPS. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengajukan peminjaman Dwi Martono (Anton,red) untuk hadir dalam RUPS," terang Widodo kepada bhirawa, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan RUPS akan tetap dilakukan dengan undangan Komisaris PT BWR, karena memang dirinya tidak menerima surat mandat dari Wali kota Batu untuk mewakili sebagai pemegang saham. "Setelah saya kumpulkan, Komisaris juga sanggup untuk mengundang RUPS. Mereka saat ini sedang menyiapkan materi RUPS, mulai laporan keuangan Direksi maupun peminjaman Direktur PT BWR yang ditahan Kejari Batu," tuturnya.Q sup

7

Dinkes Nganjuk Waspada Demam Berdarah Nganjuk, Bhirawa Kecamatan Nganjuk, Pace, Loceret dan Ngronggot menjadi endemi penyakit demam berdarah (DB). Bahkan jumlah penderita yang disebabkan nyamuk aides aigepty tersebut saat ini dirawat di sejumlah Puskesmas dan rumah sakit daerah (RSD) Kabupaten Nganjuk.

Meski penderita DB belum banyak seperti tahun lalu, namun Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinkes Nganjuk, Syaifullah meminta masyarakat untuk waspada. Caranya dengan melakukan pencegahan dan menjaga kebersihan lingkungan. "Hingga memasuki awal tahun 2015 ini, baru ada tiga penderita yang terdeteksi positif DB, yakni berasal dari Desa Plosorejo Kecamatan Pace," papar Syaifullah.

Data terkait penderita DB tersebut diketahui dari laporan resmi RSUD Nganjuk, per Jumat 09 Januari 2015. Kendati demikian, Dinkes Pemkab Nganjuk tidak segera melakukan fogging, namun masih menunggu hingga empat atau lima hari lagi. “Dinkes harus mendapatkan laporan resmi dulu dari RSUD Nganjuk baru menjadwalkan fogging,” terang Syaifullah.

Menurut Syaifullah, Dinkes tidak dapat serta merta me-

lakukan fogging berdasarkan permintaan warga. Pasalnya, untuk melakukan tindakan pengasapan harus didasarkan pada hasil analisa medis. Sebenarnya, lanjut Syaifullah, yang terpenting bukan fogging, melainkan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, termasuk pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pemberian abate. “Abate bisa didapat dari puskesmas terdekat tanpa harus membeli,” tegasnya.

Terkait fogging, Dinkes Nganjuk hanya tersedia dua armada dengan jumlah personel 19 orang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan fogging dirasa masih kurang. Untuk itu, Dinkes hanya memprioritaskan zona endemi, yang benar-benar dinyatakan positif, di mana banyak warga menderita DB. Saat musim pancaroba ini memang banyak penderita demam.

Namun tidak semua penderita demam dinyatakan sebagai penderita DB. Bisa jadi,

ristika/bhirawa

Pasien demam berdarah yang mulai memadati ruang perawatan RS Nganjuk datang dari daerah endemi DB. mereka hanya demam biasa, demam dengue atau chikungunya. “Tidak mesti, penderita

yang sakit demam dinyatakan sebagai demam berdarah, harus dites laborat dulu bila de-

mamnya bertahan sampai tiga hari tidak turun-turun,” pungkas Syaifullah.Q ris

Pemkot Batu Dituduh Lakukan Pemborosan Perhutani KPH Bondowoso Batu, Bhirawa Pembangunan jalan kembar yang ada di samping proyek pembangunan perkantoran terpadu atau block office (BO), mulai menuai pro dan kontra. Komisi A DPRD Kota Batu menilai pembangunan tersebut merupakan bentuk pemborosan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.

“Lokasi perkantoran terpadu itu sudah menghadap Jalan Panglima Sudirman yang merupakan salah satu jalan protocol di Kota Batu. Tapi kenapa dalam pembangunan perkantoran terpadu masih harus ada jalan di samping kantor? Ini merupakan bentuk pemborosan yang dilakukan pemkot,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sudiono, saat dikonfirmasi, Minggu (11/1).

Ia mencurigai ada penyalahgunaan tanah Block Office oleh dinas terkait. Maksudnya, penyalahgunaan tersebut ada kaitannya dengan pembangunan jalan kembar di samping proyek tersebut. “Untuk itu kami akan panggil dinas terkait untuk menjelaskan apakah tanah yang

digunakan jalan kembar masuk lahan pemerintah atau tidak,” tambahnya.

Dengan adanya jalan kembar tersebut, memunculkan kekhawatiran di dalam dewan.

Karena mereka khawatir pembangunan jalan kembar dibuat karena ada kongkalikong dengan pengembang yang sudah mengincar tanah di belakang Block Office.

Beberapa waktu lalu, kata Sudiono, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di lapangan.

Pihaknya memeriksa status tanah block office yang dibeli pada 2009 itu. Dalam pemeriksaan tersebut dewan juga melihat batas-batas tanah proyek.

Selain itu, dewan juga memeriksa aset-aset yang dimiliki Pemkot Batu setelah lepas dari Kabupaten Malang tahun 2002. Mana saja aset yang telah bersertifikat Pemkot Batu, dan mana saja yang belum. Kepastian status tersebut dianggap penting karena akan menyangkut masalah kepastian hukum.

Namun demikian dewan menyatakan tetap mendukung proyek pembangunan block office.

Karena proyek ini memiliki tujuan yang baik untuk pelayanan publik pada masyarakat. Makanya, ketika ada pengajuan anggaran dewan langsung melakukan persetujuan.

Sementara, saat masalah ini dikonfirmasi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), mereka mengaku tidak tahu terkait pembangunan jalan kembar tersebut. Mereka hanya melakukan pendampingan saat dewan melakukan sidak ke lokasi proyek block office. “Kita tak bersedia memberikan keterangan karena masalah ini bukan masuk dalam tupoksi (tugas pokok dan nas/bhirawa fungsi-red) DPKAD,”ujar Dimulainya kembali pembangunan proyek block office mendapatkan banyak tanggapan Kepala DPKAD, Eddy Murtono.Q nas

dari masyarakat.

Gelar Peringatan Maulid Bondowoso, Bhirawa Guna untuk menanamkan keteladanan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, Perum Perhutani KPH Bondowoso yang meliputi Kabupaten Situbondo dan Bondowoso itu menggelar peringatan maulid, Jumat pagi kemarin (98/1).

Acara yang diikuti Administratur bersama seluruh karyawan Perhutani KPH Bondowoso berjalan khusuk dan hidmat sejak dimulai pukul 08.00 wib pagi kemarin. Acara yang rutin diadakan setiap setahun sekali itu mendatangkan penceramah agama, Ustadz Madkur Damiri.

Sebelum penceramah membedah dengan siraman rohani, Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Ir. Damanhuri mengajak seluruh karyawan untuk meneladani sifat-sifat yang dajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka acara Pembinaan Rohani Karyawan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula Silva KPH Bondowoso, Jumat pagi (9/1).

Dalam sambutannya Damanhuri meyakini, jika para karyawan mampu mendalami ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dijamin akan dapat bekerja dengan baik serta dapat menjalankan tugas dan kinerja secara maksimal Peringatan Mau-

lid Nabi Muhammad SAW, kata Damanhuri, harus lebih dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan peran umat Islam, menuju Islam yang mengedepankan nilainilai keadilan. “Termasuk juga keberadaban dan toleransi dengan sesame,” tutur Damanhuri, dengan didampingi Kaur Hugra, Sunaryo Ardi.

Sebelum membedah ceramah agama, ustads Madkur Damiri mengawali pembacaan sholawat nabi yang diikuti ratusan karyawan Perhutani. Madkur Damiri mengajak seluruh karyawan Perhutani untuk bersamasama memaknai Maulid Nabi sebagai momen spiritual dan bukan hanya sebuah kesemarakan seremonial semata.

“Mari kita lebih mempriotitaskan pada perenungan dan pengisian batin agar nilai-nilai kebaikan betulbetul diterapkan secara kongkrit. Terutama ketika kita semua saat bekerja baik sebagai pimpinan maupun sebagai bawahan,” papar Madkur Damiri.

Para karyawan Perhutani sangat antusias mengikuti acara tersebut dan menyambut baik tradisi peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Perhutani. Sebab, kegiatan keagamaan ini merupakan bagian dari satu upaya pembinaan rohani bagi karyawan Perhutani.Q awi

Bupati Pastikan Pertengahan Bulan Ini Sekretariat Sudah Pindah ke Puspem Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos memastikan pada pertengahan bulan Januari ini, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang ini isi masih menempati gedung lama di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, sudah pindah ke pusat pemerintahan (Puspem) di Mejayan.

Menurut Muhtarom, satuan kerja pada sekretariat yang dipastikan boyongan ke Puspem pada pertengahan bulan Januari, yakni seluruh

bagian. Sedangkan dari SKPD diantaranya adalah Satpol PP, Kesbangpoldagri dan Litbang. "Pertengahan bulan ini sudah masuk Puspem. Terutama sekretariat. Soalnya seluruh mebelair untuk kantor sekretariat sudah siap. Lainnya menyusul dan menyesuaikan," terang Bupati Madiun, Muhtarom, kepada wartawan usai solat Minggu (11/1).

Sedangkan satuan kerja yang lain yang berkantor di luar komplek Pemkab, lanjut Muhtarom, untuk sementara menempati kantor lama sambil menunggu pembangunan gedung

yang baru. Beberapa satuan kerja yang sementara tetap menempati kantor lama diantaranya Dinas Pertanian di Jalan Dr.Sutomo, Dinas Peternakan di Jalan Mastrip. Dua dinas ini berkantor di wilayah Kota Madiun.

"Untuk pendopo (rumah dinas bupati), tetap. Jadi saya ngantor di Puspem, tapi kalau pulang ya kesini (pendopo)," pungkas Muhtarom.

Untuk diketahui, peletakan batu pertama pembangunan kantor Puspem Kabupaten Madiun di Mejayan, telah dilakukan 28 Agustus 2012 lalu

oleh Bupati Madiun, Muhtarom. Dua tahun kemudian, tepatnya 27 Agustus 2014, secara simbolis Pemkab Madiun telah melakukan boyongan ke Mejayan dengan sebuah upacara sakral dan kirab dari Pendopo Kabupaten Madiun menuju Mejayan.

Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari Jalan AlunAlun Utara Kota Madiun menuju Mejayan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perpindahan ibukota Kabupaten Madiun.Q dar

Demi Kinerja, Pemkab Berikan Kendaraan Operasional Satpol PP Pemkab Pasuruan memberikan sembilan unit kendaraan untuk kebutuhan operasional Satpol PP diwilayahnya. Pemberian kendaraan operasional tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja Satpol PP di 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Dengan pemberian kendaraan operasional ini, kami mengharapkan agar kinerja petugas Satpol PP kedepan semakin meningkat,” ujar Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan di sela-sela menyerahkan bantuan kendaraan operasional di halaman kantor Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Jumat (9/ 1) siang.

Selain harus merawatnya dengan baik serta difungsikan seba-

gaimana mestinya, Irsyad berpesan agar para penerima kendaraan operasional tersebut tidak memparkir kendaraan di sembarang tempat. Pasalnya, di Pasuruan banyak kejahatan khususnya mencurian motor.

“Yang memakai kendaraan operasional ini wajib bertanggung jawab. Lantaran ini merupakan aset dari Pemkab Pasuruan. Jangan sampai digunakan untuk

kegiatan yang sifatnya pribadi.

Jangan lupa untuk tetap mengawasi kendaraan saat diparkir di luar serta sehabis kegiatan lebih baik diparkir di kantor,” pesan Irsyad Yusuf.

Sembilan unit kendaraan operasional itu adalah delapan unit sepeda motor Honda CR 150 dan satu unit mobil KIA Pregio keluaran 2014. Terinci, lima sepeda motor untuk patroli ketentraman dan ketertiban umum maupun pengamanan kegiatan Bupati dan jajarannya.

Tiga unit sepeda motor khusus kegiatan peningkatan kewaspadaan wilayah, misalnya razia atau unjuk rasa. Serta, satu unit

mobil KIA Pregio untuk monitoring dengan SKPD, razia maupun kegiatan operasional lainnya.

Adapun total anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian kendaraan operasioanal tersebut sebesar Rp480 juta.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati Pasuruan yang sudah membantu kami dalam hal memberikan kendaraan operasional ini. Bertambahnya jumlah kendaraan operasional, tentu tidak akan ada lagi anggota Satpol PP yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan penegakan perda,” kata Anang Saiful Wijaya, Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Petugas Satpol PP Kabupaten Pasuruan saat razia pekat di wilayahnya. Pemberian sembilan unit kendaraan dari Pemkab Pasuruan untuk kebutuhan operasional Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, termasuk juga memberantas penyakit masyarakat.

OLAHRAGA

8

Senin Legi 12 JANUARI 2015

KONI Sumbar Berlakukan Sistem Degradasi di 2015

LINTASAN

Pengurus KONI Aceh Diminta Tak Rangkap Jabatan Banda Aceh, Bhirawa Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kamaruddin Abu Bakar meminta pengurus organisasi tersebut tidak rangkap jabatan pada organisasi keolahragaan lainnya.

"Kami minta kawan-kawan yang telah terpilih sebagai pengurus dapat mundur dari jabatan pengurus organisasi olahraga lainnya," kata Kamaruddin Abu Bakar di Banda Aceh, Sabtu malam.

Kamaruddin menjelaskan dirinya juga telah mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Aceh setelah terpilih sebagai Ketua Harian Koni Aceh.

"Pengunduran diri ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar KONI yang tidak membolehkan pengurus rangkap jabatan pada organisasi keolahragaan lainnya ," katanya.

Ia mengatakan dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Ketua Umum Pengprov Pertina Aceh.

"Kami berharap seluruh pengurus yang memiliki jabatan lainnya dapat segera mengundurkan diri," katanya.

Menurut dia, jika masih ada pengurus yang rangkap jabatan maka yang bersangkutan harus memilih salah satu menjadi pengurus KONI atau organisasi keolahragaan lainnya.

"Kami akan merapatkan kembali dan memberikan mereka pilihan untuk memilih salah satunya," kata Kamaruddin.

Ia menambahkan dengan memfokuskan diri pada salah satu organisasi tersebut akan mampu mewujudkan berbagai target yang ingin dicapai di masa mendatang.Q ant

FPTI Sulsel Turunkan 20 Atlet Makassar, Bhirawa Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sulawesi Selatan berencana menurunkan sebanyak 20 atlet menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Wilayah III di Kalimantan Selatan, Juni 2015.

Bendahara FPTI Sulsel Armansyah di Makassar, Minggu, mengatakan 20 atlet tersebut akan diambil melalui dua cara, yakni seleksi dan pencapaian atlet pada sejumlah kejuaraan baik lokal dan nasional.

"Setiap atlet masih memiliki peluang bergabung dalam tim Sulsel di Pra-PON 2015. Seluruh atlet akan kita turukan pada sejumlah kategori seperti speed kalsik dan rekor, boulder, termasuk jalur panjang," jelasnya.

Mengenai kemungkinan tidak mendapat rekomendasi atau bantuan anggaran dari KONI Sulsel untuk menurunkan seluruh atlet, dirinya mengaku tetap percaya dengan KONI setempat.

Pengprov FPTI Sulsel, kata dia, hanya fokus mempersiapkan atlet secara maksimal agar bisa bersaing dan memberikan prestasi maksimal bagi Sulsel di ajang olahraga terbesar se-Indonesia tersebut.

"Potensi pemanjat Sulsel sejauh ini cukup menjanjikan sehingga patut mendapat kepercayaan. Kami tentu percaya jika KONI Sulsel jga memiliki keinginan untuk meloloskan lebih banyak atlet ke PON 2016," katanya.

Sementara terkait pembagian wilayah pra-PON 2015, pihaknya menyambut positif. Keputusan pembagian wilayah justru membuat peluang atletnya semakin besar dengan ketiadaan beberapa daerah yang selama ini selalu menyulitkan khususnya dari Pulau Jawa.

Untuk pra-PON 2015, Sulsel masuk dalam wilayah III (wilayah timur) dan bersaing dengan sejumlah daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat serta seluruh provinsi di Sulawesi.

Sesuai jadwal yang diterima, untuk wilayah I atau barat akan dihuni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan Bangka Belitung.

Sedangkan wilayah tengah atau wilayah II akan mempertemukan sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

"Saya kira dari segi peluang akan lebih terbuka jika dibandingkan dengan konsep satu wilayah. Kami tentu tidak bermaksud menyepelehkan daerah akan menjadi awan kami di Wilayah Timur namun secara kualitas memang memungkinkan," ujarnya.Q ant

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, ditengah-tengah para peserta lari fun, jelang pemberangkatan.

4.000 Pemuda Ikuti Color Run 2015 Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 4000 ramaja maupun orang dewasa putra dan putri, Minggu(11/1) kemarin beramai-ramai mendatangi GOR Sidoarjo. Mereka bukan berunjukrasa melainkan mengikuti lomba lari 2K15, lari fun mengelilingi kota Sidoarjo. Mereka diberangkatkan langsung oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah,SH. S.Hum dengan ditandai pelepasan beberapa balon udara.

Menurut Kepala Bagian Kerjasama Ari Suryono,S.Sos sebagai koordinator kegiatan mengatakan kalau kegaitan seperti ini dalam rangka turut memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke 156. DPD KNPI Sidoarjo bersama komponen kepemudaan di Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam Hey ‘Run’ Sidoarjo 2K15, serta

didukung oleh Pemkab Sidoarjo yang telah mengadakan kegiatan Color Run 2015.

Acaranya dilaksanakan pada hari Minggu tgl 11 januari 2014 ini dimulai pukul 06.00 sampai dengan selesai.

Lari fun ini para peserta akan mengelilingi kota Sidoarjo sepanjang 5 km, dengan rute start Gor Sidoarjo-

Jl. Pahlawan-Jl. Achmad Yani - Alunalun Sidoarjo-Pertigaan Pucang belok kiri ke Jl. Pagerwojo-Jl. GOR Deltakembali ke GOR Delta.

Pesertanya sebanyak 4.000 orang yang sebagian besar peserta adalah para siswa SMP/SMA dan Mahasiswa.

Tujuan acara disamping memperingati hari jadi Kab Sidoarjo juga memasyarakatkan olahraga lari yang dikemas secara Fun. “Untuk itu panitia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, sekiranya rute yang dilewati tadi pagi, antara pukul 06.00 sd 08.00 mengganggu perjalanannya,” pinta Ari Suryono yang juga sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Sidoarjo.Q ach

Padang, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat (Sumbar) akan memberlakukan sistem degradasi pada 2015 bagi atlet yang selama ini masuk dalam kategori binaan.

Wakil Ketua Umum KONI Sumbar, Bidang Pembinaan dan Prestasi, Handrianto di Padang, Minggu, mengatakan degradasi tersebut dilakukan berdasarkan prestasi yang diraih pada ajang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) selama 2015.

"Jika atlet yang selama ini masuk dalam kategori binaan KONI, ketika gagal berprestasi, atlet tersbut akan terdegradasi dari kategori binaan KONI," ujarnya.

Ia menyebutkan atlet binaan KONI Sumbar sendiri terbagai dalam tiga kategori, yakni, atlet andalan, atlet prioritas, dan potensial.

Ia menambahkan untuk atlet andalan berjumlah 26 perorangan dan 13 untuk beregu. Atlet prioritas, 26 perorangan dan dua beregu, sementara itu untuk kategori potensial berjumlah 53 atlet dan 22 beregu.

Sistem degradasi yang diberlakukan KONI Sumbar tersebut, katanya, bertujuan untuk bisa memacu atlet itu untuk bisa meningkatkan prestasi yang diraih selama ini.

"Jika selama ini atlet tersebut masuk dalam kategori andalan, namun pada 2015 ia gagal mempertahankan prestasinya, atlet itu akan terdegradasi, termasuk fasilitas yang didapatkan selama ini dikurangi," ujarnya.

Sistem degradasi, lanjut Handrianto, juga berlaku bagi pelatih yang atletnya masuk dalam kategori binaan tersebut.

"Jika atletnya terdegradasi, pelatihnya juga mengalami hal yang sama, karena atlet dan pelatih melekat," tambahanya.

Ia menyebutkan untuk pelatih yang masuk dalam kategori andalan yani sebanyak 13 orang, prioritas 12 orang, dan pelatih potensial berjumlah 18 orang.

Sementara itu, pelatih taekwondo Sumbar, Budi Ilyas mengatakan sistem degradasi yang diterapkan KONI itu demi menunjang dan menjaga semangat atlet untuk terus berlatih demi mempertahankan prestasinya.Q ant

Regu Jambi Tes Fisik Jelang Pra PON Atlet Ski Masuk Jambi, Bhirawa Regu putra dan putri polo air Jambi menjalani tes fisik untuk meningkatkan kemampuan tanding menjelang babak prakualifikasi PON tahun ini.

Ketua Harian Pengprov PRSI Jambi, Sukendro di Jambi, Minggu, mengatakan, kegiatan tes fisik yang terbagi dalam beberapa tahapan itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para atlet putra dan putri Jambi menjelang tampil pada Kejuaraan nasional (Kejurnas) polo air, sekaligus babak prakualifikasi PON tahun ini.

Untuk tes fisik tahap awal ini seluruh atlet putra dan putri yang dipersiapkan untuk ke Kejurnas dan prakualifikasi PON tersebut diwajibkan untuk mengikuti tahapan demi tahapan tes fisik tersebut.

Pelaksanaan tes fisik tersebut dilakukan oleh pihak Porkes Universitas Jambi (Unja).

Jumlah atlet polo air Jambi yang mengikuti tes fisik tahap pertama tersebut sebanyak 30 atlet terdiri atas masing-masing 15 putra dan putri.

Pada tahap pertama ini para atlet polo air Jambi menjalani tes fisik, baik di darat maupun di air dengan menggunakan teknik yang diatur dalam ketentuan.

Tes ini bertujuan untuk mengetahui dimana saja kelemahan dan kekurangan dari para atlet cabang polo air Jambi sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki agar penampilan pada Kejurnas sekaligus Prakualifikasi PON nanti dapat tampil prima.

"Saya berharap melalui tes fisik dapat menambal kekurangan para atlet agar bisa tampil

“Sulsel Maju II”

Polo air Jambi tingkatkan kemampuan tanding babak prakualifikasi PON dengan jalani tes fisik. prima di babak prakulifikasi hingga di PON mendatang," kata Sukendro yang juga Doktor pengajar di Porkes Unja itu.

Dia juga menambahkan, dengan adanya peningkatan fisik maka secara otomatis juga akan meningkatkan stamina para atlet yang akan bermain selama empat babak di pertandingan nanti.

"Saya optimistis bila program ini didukung dan dijalani atlet maka stamina mereka dipertandingan nanti akan meningkat dan diharapkan juga bisa meraih prestasi di ajang Prakualifikasi 2015 dan PON 2016," kata Sukendro.

Kombinasi program antara teknik di air ditambah peningkatan stamina pemain diharapkan cabang polo air bisa meraih medali di ajang PON XIX/2016 di Jawa Barat mendatang.

Pada tahap pertama ini memang hasilnya belum memuaskan karena baru sebagian atlet yang memiliki catatan hasil tes yang baik atau cukup sedangkan sisanya masih harus ditingkatkan lagi, dan pengurus masih memiliki waktu hampir enam bulan lebih untuk meningkatkan stamina dan perbaikian fisik atlet Jambi.Q ant

Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PSAWI) Sulawesi Selatan menyatakan satu atletnya kembali masuk program pembinaan "Sulsel Maju II" jelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Sekretaris Umum PSAWI Sulsel Ismail Sellery di Makassar, Minggu, mengatakan atlet yang baru saja bergabung dalam program "Sulsel Maju II" itu yakni Andi Rafika Ilhamsyah Mattalatta.

"Kita saat ini sudah memiliki tiga atlet di "Sulsel Maju II". Untuk dua nama lain yang sudah bergabung sebelumnya yakni Ananda Salsabila dan Adinda Salsabita," katanya.

Bergabungnya tiga atlet dalam program pembinaan untuk proyeksi PON Jabar 2016 itu diharapkan semakin menjaga peluang Sulsel meraih hasil maksimal.

Apalagi ketiga atlet tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dan prestasi pada tingkat nasional.

Mengenai hasil kurang maksimal yang didapatkan pada PON Riau 2012, dirinya mengaku tidak menjadi alasan bersikap pesimistis.

Sebaliknya, kegagalan itu akan menjadi pemacu motivasi untuk bisa meraih hasil yang lebih baik.

"Kami tentu lebih terbantu dengan keberadaan atlet di Sulsel Maju II. Kami juga terus fokus memper-

siapkan diri. Apalagi kita akan menghadapi lawan yang tidak mudah baik pada babak kualifikasi atau PON 2016," jelasnya.

Lebih jauh, PSAWI Sulsel juga tengah mempersiapkan atlet terbaiknya untuk tampil pada kejuaraan nasional kelompok umur di Jakarta, 20-25 Januari 2015.

Pada Kejurnas 2015, pihaknya menyiapkan enam atlet. Selain tiga atlet yang sudah bergabung dalam Sulsel maju, adapula Fahriansyah, Muhammad Raihan dan Fatahillah.

Seluruh atlet akan diturunkan pada sejumlah nomor pertandingan seperti kelas jumping, slalom, tricks putra dan putri serta kategori wakeboard.

Soal peluang atlet meraih medali, pihaknya mengaku cukup optimistis. Apalagi beberapa atlet telah memiliki pengalaman dan prestasi pada ajang serupa sebelumnya.

Tim ski air dan wakeboard Sulsel juga tetap memberikan kewaspadaan terhadap beberapa tim yang selama ini memang selalu tampil menyulitkan seperti Jawa Barat, dan DKI Jakarta yang juga akan tampil sebagai tuan rumah.

"Saya kira cukup terbuka meski bukan hal yang mudah. Kita hanya berharap seluruh atlet tetap fokus dan tidak gentar meski menghadapi lawan yang lebih diunggulkan," ujarnya.Q ant

Sempat Ricuh, Persik Juara Piala Gubernur Jatim Kediri, Bhirawa Strategi menyerang yang diterapkan Persik Kediri berhasil menundukkan Persegres Gresik United 2-1, kesebelasan berjuluk Macan Putih itu akhirnya berhasil merebut Piala Gubernur XIII dan sekaligus berhak atas uang pembinaan sebesar Rp75 juta. Dua gol Persik dicetak oleh Agung Suprayogi 69' dan Ugiek Sugiarto 79', gol balasan lawan dicetak melalui sepakan M Kamri 20'.

Partai final yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri, Minggu (11/7) sore berjalan cukup seru, kedua kesebelasan menerapkan strategi menyerang.

Persegres membuka kesempatan lewat melalui heading Marko Djurovic pada menit kedua. Sayang bola melebar. Per-

cobaan dilakukan Doni Siregar dari luar kotak penalti menit kelima. Tapi bola melebar di kanan gawang Persik. Selang beberapa saat, Faris Aditama mengancam gawang Persegres.

Kali ini bola dapat ditepis kiper M. Ridwan. Awal babak pertama berlangsung dalam tempo tinggi.

Kedua tim saling serang dan menciptakan peluang.

Gol Persegres tercipta melalui serangan di menit ke-20 melalui aksi solo run M. Kamri yang berhasil mengecoh kiper Persik Sandy dengan menempakan bola disisi kiri gawang.

Tertinggal, Persik mencoba untuk mencetak angka. Mereka masih mengandalkan kecepatan dua pemain sayap, Faris Aditama dan Uciek Sugiarto. Peluang emas di-

peroleh Habib Syukron pada menit ke-32. Meski berdiri bebas di muka gawang Persik, tandukan Habib justru melenceng jauh dari sasaran.

Pada babak kedua, Persegres menurunkan Supriyono dan Yusuf Effendi menggantikan Habib Syukron dan Wismoyo. Sementara Persik menurunkan Hariyanto dan Didik Arianto menggantikan Henrique dan Rendi Saputra. Sebuah tendangan percobaan dilepaskan Faris Aditama di menit ke-50. Sial, bola hanya membentur mistar gawang.

Untuk mempertajam serangan Persik memasukkan Hariyanto dan Didik Arianto membuat Persik kembali dalam permainan dengan tempo cepat. Peluang kembali diperoleh Ugiek di muka gawang pada menit ke-62. Tapi ki-

per Ridwan sangat cekatan dalam mengamankan sarangnya. Djurovic mendapat dua kesempatan di menit ke-65 dan 66. Tapi tak satupun yang berbuah gol. Untuk memperkuat lini tengah, Persegres memasukkan Lan Bastian menggantikan Doni Siregar menit ke-67.

Persik akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-69 melalui Agung Suprayogi. Menerima bola lambung Didik Ariyanto, Agung yang berdiri tanpa kawalan berhasil menaklukkan kiper Ridwan. Skor berubah menjadi 1-1.

Agung yang baru saja mencetak gol penyama, ditarik keluar dan digantikan Qischil Gandrum pada menit ke-72. Semenit berikutnya, Matsunaga memiliki kans untuk mencetak gol. Tapi tendangannya

terlalu mudah bagi kiper Sandy.

Tandukan Ugiek Sugiarto pada menit ke-78 memanfaatkan assist Qischil berhasil mengoyak jala Persegres. Persik berbalik unggul 2-1. Setelah gol Ugiek, keributan pecah di tribun barat daya.

Dua suporter, Persikmania dan Ultras saling lempar botol. Dan, kejadian ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.

Lepas insiden ini, suasana stadion berubah mencekam. Beberapa suporter Persegres berdarah karena terkena lemparan.

Pelatih Persegres Liestiadi mengatakan permain kedua tim berlangsung seimbang, namun ia menyesalkan beberapa keputusan wasit yang merugikan timnya.

"Banyak keputsan wasit merugikan kami," katanya usai pertandingan.

Dengan hasil ini ia akan melakukan evaluasi agar tim kebanggan warga Gresik ini bisa optimal saat bertanding di Kompetisi Indonesia Super League (ISL) yang akan diputar mulai Bulan Februari mendatang. "Masih banyak yang haru dibenahi lagi, seperti penampilan Marco yang beradaptasi dengan cuaca dan permainan kami," katanya.

Sementara itu Pelatih Persik Kediri, Agus Yuwono mengaku puas dengan penampilan para pemainnya, walau sempat tertinggal satu gol, namun Khusnul Yuli dan kawan-kawan bermain sabar dan berhasil memenangkan pertandingan. "Syukurlah kami bisa juara, semoa ini awal yang baik untuk bertanding di ISL nanti," katanya. Q wwn

Senin Legi 12 JANUARI 2015

NASIONAL-POLITIK

9

Dorong Kepala Daerah Peduli Kualitas Kepala Sekolah Wajib Miliki NUKS Kepala Sekolah memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas sekolah. Terbukti, banyak sekolah yang berubah kualitasnya saat terjadi pergantian kepala sekolah baik yang meningkat maupun yang menurun kualitasnya.

“Kondisi ini berarti, sekolah harus memiliki kepala sekolah yang hebat agar kualitas pendidikannya ikut menjadi hebat,” kata pakar pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Muchlas Samani, MPd saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang digelar Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Surabaya, Sabtu (10/1) kemarin.

Untuk itu, kalau ingin menjadikan sekolah menjadi lebih baik agenda peningkatan kualitas kepala sekolah relevan untuk dilakukan. Dalam pengamatan Prof Muchlas, selama ini masyarakat lebih sibuk mem-

perhatikan kualitas guru dibandingkan kualitas kepala sekolahnya. Padahal, lanjut mantan rector Unesa Surabaya ini, ketika sekolah memiliki banyak guru yang hebat tetapi tidak bisa dikelola secara baik belum tentu akan berdampak baik bagi kualitas sekolah tersebut.

“Butuh kepala sekolah yang bisa mengelola SDM sekolah secara baik,” tegasnya. Lantaran itu, dalam kesempatan tersebut Muchlas mendorong agar pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kualitas kepala sekolah

KILAS NASIONAL

Prajurit ‘AirAsia’ Terima Kenaikan Luar Biasa

di wilayahnya masing-masing.

Di tempat yang sama, pembicara yang lain Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), Prof Dr Siswandari MStats mengingatkan, bahwa pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitasnya telah menerapkan kebijakan seorang kepala sekolah (Kasek) harus memiliki sertifikat Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), mulai 2013 lalu. NUKS diperoleh Kasek jika telah lulus pendidikan dan latihan (Diklat) Kasek.

Ia menguraikan berdasarkan Permendiknas Nomor 28/2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah, program penyiapan calon Kasek di Indonesia akan melalui beberapa tahapan.

Pertama kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota wajib memproyeksikan kebutuhan Kasek di daerah masing-masing

untuk dua tahun ke depan. Lalu mengumumkan kepada khalayak agar guru terbaik mendaftarkan menjadi calon Kasek.

“Setelah guru tersebut lolos seleksi administrasi, ia harus mengikuti seleksi akademik,” jelasnya. Untuk mengikuti seleksi akademik, katanya, guru tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Kasek dan pengawas, penilaian kinerja calon minimal baik, mampu menyusun makalah kepemimpinan kependidikan dan lulus penilaian potensi kepemimpinan. Calon juga harus respon kepada Instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK).

Setelah lulus seleksi akademik, terangnya, ada Diklat berlapis.

Yaitu in service learning I, on the job learning (OJL), in service learning II. Pada OJL, calon Kasek harus magang menjadi Kasek

Jakarta, Bhirawa Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri kembali membekuk seorang terduga pelaku terorisme kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

“Pada hari ini, Minggu (11/1), telah ditangkap tersangka tindak pidana terorisme jaringan MIT pimpinan Santoso dan Daeng Koro, yakni Amirudin,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie melalui pesan singkat, di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa Amirudin yang memiliki nama samaran Aco Tabalu alias Aco Gula Merah alias Bunga Desa ditangkap di depan Rumah Sakit Poso pada pukul 12.23 WITA, Minggu.

Sementara alamat Aco tercatat di Tabalu, Kecamatan Mapane, Kabupaten Poso.

Dalam kelompok MIT, Aco diduga bertindak sebagai kurir dan pendukung logistik untuk kegiatan MIT, terlibat dalam pelatihan militer MIT dan mengetahui persembunyian para daftar pencarian orang (DPO) teroris.

Sementara sehari sebelumnya, Sabtu (10/1), Densus 88 bersama Polda Sulteng juga berhasil menangkap lima terduga teroris yang juga terkait dengan kelompok MIT.Q ant

kepada Kasek tempat ia mengajar selama 150 jam dan magang ke Kasek lain selama 50 jam. “Setelah lulus Diklat, calon Kasek itu akan mendapatkan sertifikat tanda tamat pendidikan dan sertifikat ber-NUKS,” ungkapnya.

Seminar yang diikuti ratusan kepala sekolah dari 10 Kabupatan/Kota di Jatim tersebut juga menghadirkan pendiri yayanan Al Hikmah Surabaya Ir Abdul Kadir Baraja sebagai pembicara. Q why

Dirjen Pajak Harus Bebas Masalah Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro boleh saja memilih Direktur Jenderal Pajak yang membuat nyaman dirinya selaku atasan, namun sosok yang dipilih harus bersih dan tidak bermasalah.

Kalteng, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan kenaikan luar biasa bagi prajurit TNI yang ikut dalam pencarian pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh di perairan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 28 Desember 2014.

“Saya melihat sendiri perjuangan para prajurit, bagaimana mereka berhadapan dengan kondisi alam, untuk itu saya memutuskan kenaikan luar biasa beberapa prajurit saya,” kata Moeldoko di Lanud Islandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu (10/1).

Ia mengatakan sempat melihat sendiri betapa sulitnya memindahkan ekor pesawat Air Asia dari KRI Banda Aceh ke KN Cress Onix di tengah laut dengan gelombang yang tinggi.

Surat Keputusan Panglima TNI untuk kenaikan luar biasa itu masih akan menyusul. Namun secara simbolis pemberian kenaikan luar biasa telah dilakukan di atas kapal usai pengangkatan ekor pesawat Air Asia.Q ant

Densus Bekuk Terduga Teroris Kelompok Santoso

Pakar pendidikan Unesa Surabaya Prof Muchlas Samani, MPd saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan yang digelar Yayasan Pendidikan Al Hikmah Surabaya, Sabtu (10/1) kemarin.

istimewa

Mensesneg Pratiko menghadiri Perayaan Natal Bersama Kantor Lembaga Kepresidenan dan Kementerian Koordinator, di Jakarta, Sabtu (10/1) malam

Hadiri Natal, Mensesneg Ajak Tersenyum Bersama Jakarta, Bhirawa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sabtu (10/1) malam, menghadiri Natal Oikumene Kantor Lembaga Kepresidenan dan Kementerian Koordinator, yang diselenggarakan di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Mensesneg mengajak semua umat Kristiani di lingkungan Kantor Lembaga Kepresidenan dan Kementerian Koordinator untuk tersenyum bersama sebagaimana tema Natal tahun ini, ‘Dia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani (Matius 20:28)’.

“Marilah kita tersenyum bersama untuk melayani sesama,” seru Mensesneg.

Melayani, lanjut Mensesneg, artinya melayani bagi mereka yang sangat membutukan, bukan melayani bagi mereka yang sudah serba bisa.

“Melayani artinya mendekat ke bawah, bukan untuk menunggu untuk didekati.

Melayani artinya membawa sebuah suasana keadilan, mengentaskan masyarakatmasyarakat yang terpinggirkan,” ungkap Pratikno.

Mensesneg mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kita telah memberikan tauladan agar kita tidak boleh menjauh bahkan kita harus mendekat kepada mereka yang terpinggirkan, kita harus memulai dari mereka yang jauh.

“Kita justru menempatkan yang pertama bagi mereka yang selama ini berada yang terakhir, yang terpinggirkan itulah yang harus kita dekati, yang terakhir itulah yang harus kita utamakan, dan yang membutuhkan itulah yang harus menjadi prioritas kita,” ujar Pratikno.

Dalam perayaan Natal kali

ini, Renungan Natal dibawakan oleh Romo Edy Purwanto dan Doa Syafaat oleh Pendeta Maringan Tambunan. Terdengar berbagai lagu Natal dikumandangkan melalui paduan suara yang terdiri dari Paduan Lembaga Kepresidenan, Paduan Suara Tunas Mahardika, Paduan Suara PNIEL, Paduan Suara Talenta, Paduan Suara Nathania Ministry, dan Paduan Suara Eben Haezer. Selain itu, juga ada sebuah persembahan drama Natal di bawah pimpinan Junaidi Salat.

Toleransi antar umat beragama juga mewarnai perayaan Natal tahun ini dengan kehadiran dari Paduan Suara Dharma Wanita dan Persatuan Karyawati Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menyanyikan lagu ‘Lilinlilin Kecil’ di bawah pimpinan Ibu Marwan Jafar.Q ist

“Ya tidak masalah, yang penting calon tersebut harus ‘clear’ dan tidak bermasalah,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (11/1), menanggapi keinginan Menkeu.

Pendapat berbeda dikemukakan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, jika Menkeu menginginkan Dirjen Pajak yang membuat dirinya nyaman, maka keberadaan panitia seleksi menjadi tidak ada gunanya.

“Kalau Menkeu mencari Dirjen Pajak berdasarkan yang nyaman bagi dirinya, ya ‘nggak’ usah bentuk Pansel, menghabiskan anggaran negara saja,” katanya.

Menurut Uchok, kriteria utama untuk Dirjen Pajak tentu sosok yang menguasai perpajakan, bukan yang bisa membuat Menkeu merasa nyaman.

“Kalau cari nyaman, tapi tidak tahu tentang perpajakan, ini pasti sangat merugikan pendapatan negara.

Kalau cari yang nyaman, angkat saja istrinya, itu dijamin nyaman seumur hidup,” katanya.

Kementerian Keuangan telah menyerahkan tujuh nama calon Dirjen Pajak yang dihasilkan panitia seleksi kepada Presiden Joko Widodo.

Ketujuh calon itu adalah Ken Dwijugiasteadi (terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Pajak

Jawa Timur I), Sigit Priadi Pramudito (Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar, Rida Handanu (Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia/eks Kakanwil Ditjen Pajak DIY).

Berikutnya Suryo Utomo (Pelaksana pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak), Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol (Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak), Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak), dan Puspita Wulandari (Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan).

Ketika ketujuh nama itu dinyatakan lolos seleksi, Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran terhadap tujuh calon tersebut, mengingat posisi Dirjen Pajak sangat krusial bagi negara sehingga tidak disalahgunakan.

“KPK tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut,” kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pada 1 Januari lalu. Q ant

Nama-nama Calon Dirjen Pajak Nama Jabatan Terakhir Ken Dwijugiasteadi Kepala Kantor Wilayah Pajak Jatim I Sigit Priadi Pramudito Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Rida Handanu Kakanwil Ditjen Pajak DIY Suryo Utomo Pelaksana Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Poltak Maruli Jhon LiH Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak Catur Rini Widosari Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Puspita Wulandari Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan

Hadiri Hearing dengan Komisi B, Kadishub Minta Gedung Baru Komisi B Lebih Sepakat Punya Tempat Uji Kir Sendiri Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik mendapat respon positif dari mitra kerjanya Komisi B DPRD Kabupaten Gresik.

Respon tersebut terlihat dalam hearing yang digelar dalam membahas soal parkir berlanganan, kepelabuhanan, realisasi pendapatan, Jumat (9/1) kemarin.

Dalam hearing tersebut, Kadishub meminta komisi B bisa menjembatani terbangunnya kantor baru. Sebab kantor yang sekarang kondisinya tidak layak, karena dulunya adalah bekas kantor UPT terminal. Namun dewan lebih sepakat kalau, Dishub punya tempat uji kir sendiri.

Menurut Sekretaris Komisi B Sujono yang memimpin sidang bahwa dari tiga masalah yang telah ditanyakan cukup memuaskan. Karena pencapaian pendapatan secara global bisa melebihi target, yang masih perlu diprioritaskan pada tahun 2015.

Seperti parkir berlanganan, sewa stan terminal dan ponten. Karena pendapatan terbanyak hanya dicapai dari bagi hasil di pelabuhan dan dari PT Petrokimia, pada

tahun ini juga harus lebih diprioritaskan.

Mengenai usulan kantor baru Dishub, komisi B lebih dahulu akan melakukan sidak untuk melihat kondisi kantor. Karena selama ini, tidak ada yang mengusulkan kantor baru dengan alasan tidak layak.

“Nanti segera kita akan sidak, kalau masih bagus tentu usulan itu kita akan pending. Bahkan anggota dewan, lebih sepakat punya uji kir sendiri guna meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ) kedepan,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan anggota komisi B Asro’in Widiana, bahwa usulan kantor Dishub baru harus melalui perencanaan matang. Bukan glambyaran, yang lebih penting se-

karang kinerja pada pelayanan publik. Karena masih banyak kebocoran, sehinga dalam pencapaian target dewan harus memaksa. Dan hasilnya bisa, keberadaan kantor baru bukan suatu alasan kantor yang sekarang tidak bisa maksimal bekerja. Tapi kesunguhan, semangat kerja itu yang dibutuhkan.

Sebab keberadaan kantor baru butuh modal besar, kalau kantor lama masih baik kenapa harus ada yang baru.

Seharusnya Kadishub, lebih fokus memikirkan tanda uji kir.

Sebab, tanda uji kir dengan sistem pengecatan dinilai sudah ketinggalan zaman. Sebab daerah lain, sudah menggantinya dengan sistem stiker, sehingga tidak mengkotori mobil. Dan berpikir kedepan agar bisa mempunyai uji kir sendiri, sebab tempat uji kir sekarang adalah milik pemprov. Sehingga pendapatannya harus dibagi.

“Akibatnya dari dulu hingga sekarang. Pencapaian selalu kurang memuaskan, selain itu bila

kita mintai data jumlah mobil yang melakukan ujir kir selalu tidak bisa,” jelasnya lagi.

Anggota Komisi B yang lain Ahmad Kusrianto cenderung sepakat dengan pembangunan uji kir sepakat. Sebab pusat telah memberi sinyal positif dengan memberikan peralatan yang dibutuhkan, sehingga daerah hanya menyiapkan lahannya saja.

“Dengan mempunyai uji kir sendiri kami yakin pencapaian pendapatan asli daerah semakin besar, sekarang bolanya ada pada Dishub dan pemerintah (Bupat ).

Karena pendapatan uji kir sudah pasti, dan pendapatan yang selama ini perolehanya kecil karena ada bagi hasil dengan pemprov juga di tengarai banyak bocor.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya mengatakan, bahwa secara keseluruhan pendapatan pada tahun 2014 berjumlah Rp4,930 M sudah lebih seratus persen dari target. Pada tahun 2015, akan lebih giat lagi.

Pemenuhan target pendapatan

Suasana hearing antara Komisi B DPRD dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. akan dicapai dari keseluruhan sektor, guna memaksimalkan hal tersebut. Dishub sangat perlu kantor baru, karena kantor sekarang adalah dulunya kantor UPT terminal. Dan sudah pernah diajukan, namun belum juga dapat persetujuan.

“Kami berharap komisi B bisa menjembatani hal ini, sehingga fasilitas tersebut bisa segera bisa didapat. Mengenai pembuatan tempat uji kir sendiri nanti, akan lapor pak bupati dulu sesuai yang diusulkan komisi B,” jelasnya. kim. Q adv

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (8 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

XL Siap Bersaing di Bisnis Data Surabaya, Bhirawa Tantangan bisnis di industri telekomunikasi 2015 ini semakin berat, apalagi eranya sudah berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menjawab tantangan itu PT XL Axiata Tbk (XL) menyatakan siap bersaing dengan operator seluler khususnya di bisnis data. Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi, Minggu (11/ 1) menyatakan, siap bersaing menghadapi tantangan industri tahun ini dan beberapa tahun ke depan, perusahaan harus siap melakukan perubahan. Salah satu langkah perubahan yang dilakukan dengan transformasi reorganisasi dengan mengangkat Dian Siswarini sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan XL. Hasnul berharap, dengan bergabungnya kembali Dian Siswarini yang cukup memiliki pengalaman di industri telekomunikasi akan semakin memperkuat XL dalam menghadapi tantangan ke depannya. Memasuki tahun 2015 dan masa mendatang, Perseroan menghadapi berbagai tantangan untuk dapat tetap berkompetisi dalam bisnis telekomunikasi. ‘’XL dituntut untuk tanggap dan siap menghadapi tantangan dengan cara baru terhadap perubahan kebutuhan pelanggan yang dinamis, peningkatan kualitas layanan dan customer experience, kesiapan XL menyediakan teknologi terdepan, serta meningkatkan shareholders value,’’ tambah Hasnul. riq

PDAM Rambah Bisnis Air Minum dalam Kemasan Bondowoso, Bhirawa Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab Bondowoso, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang selama ini selalu merugi, terus melakukan inovasi dan terobosan sebagai bantuk antisipasi dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Tahun 2015, dengan merambah bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan nama paten Ijen Water.

Terobosan ini, menurut Mulyadi SP MM selaku Direktur Utama, sudah lama digagasnya sejak dipercaya Bupati untuk memimpin PDAM pada akhir 2013 lalu. Karena berdasar analisa awal kerugian yang dialami perusahaan yang dipimpinnya, akibat terlalu banyaknya tenaga yang ada tak sebanding dengan beban pekerjaan yang ada. ‘’Saya bersama teman-teman selalu berdiskusi untuk mengatasi hal ini, sehingga diperoleh ide untuk mencoba air minum dalam kemasan,’’ kata Mulyadi saat ditemui Bhirawa dikantornya akhir pekan lalu. Mulyadi menjelaskan, setelah diperoleh ide itu pihaknya segera mengajukan hal itu kepada Bupati setelah mendapat persetujuan, maka segera dilakukan penelian dan kajian dengan meng-

Penandatangan Peresmian Ijen Water disaksikan Bupati Amin Said Husni, Ketua DPRD H Achmad Dhafir dan Pimpinan Bank Jatim Agus Abdullah.

gunakan tenaga professional.

Sehingga dari hasil penelitian itulah kemudian diketahui jika dengan memanfaatkan air baku yang tersedia sudah memenuhi syarat untuk dikemas.

“Air baku di Bonowoso ini melimpah, bahkan setelah dilakukan kajian dan penelitian serta uji laboratorium kualitasnya lebih unggu dari air mineral lain yang beredar dipasaran,’’ katanya.

Saat ini, menurut Mulyadi, nama Ijen Water sudah dipatenkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan produk ini sudah mendapat legalitas berstandart Nasional (SNI), yang awal peredaran air minum itu dikemas dalam bentuk galon dan botol dengan sasaran pemasaran awal instansi dan sekolah di lingkungan Pemkab Bondowoso.

‘’Awal produk kami dalam bentuk gallon dulu yang saat ini sudah beredar sedikitnya 2 ribu galon yang berikutnya kita sudah siapkan dalam bentuk gelas,’’ ungkapnya.

Saat ini, menurut Mulyadi, dengan adanya terobosan itu berdasarkan laporan sementara, kondisi perusahaan sudah tak lagi merugi. Apalagi sudah dapat melakukan efisiensi listrik dengan mem-

mb7/bhirawa

perbanyak menggunakan air grafitasi yang saat ini sumber airnya masih melimpah di Bondowoso. ‘’Tentu ke depannya kami akan terus berupaya meningkatkan produktifitas dan segala terobosan, karena kita memiliki dua beban yaitu sebagai pelayan masyarakat serta mencari keuntungan (profit oriented),’’ kata Mulyadi. mb7

Pedagang Ikan Minta Pemkab Malang Bangun Kios Permanen

Disnaker Bondowoso Dorong Masyarakat ke Arah UMKM Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka mencipatakan lapangan kerja baru serta persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bondowoso mendorong masyarakat untuk terus bergerak dan menciptakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan meningkatkan kompetensi dan motivasi agar bias bersaing dengan produk luar. Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Bondowoso, Drs H Agung Trihandono SH MM, menurutnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini ada beberapa tahapan yang dilakukan jajarannya. ‘’Ada beberapa tahap yang dilakukan, agar UMKM di Bondowoso ini memiliki daya saing,’’ katanya.

Tahapan dimaksud, menurut Agung, pertama dengan meningkatkan kompetensi dalam berbagai bidang usaha yang dilakukan diantaranya dengan melakukan berbagai pelatihan baik itu dalam bentuk precessing bagi yang bergerak dalam produksi barang, pelatihan keahlihan bagi yang bergerak dlam bidang jasa seperti otomotif dan lainnya. Juga dilakukan kursus bahasa agar para pelaku UMKM ini memiliki kemampuan komunikasi dengan bahasa asing. mb7

Senin Legi, 12 JANUARI 2015

ali/bhirawa

President Director MD Media Asli Brahmana (kiri) membuka Yellow Pages edisi Surabaya bersama Executive General Manager Telkom Divre V Jatim, Iskriono Windiarjanto dan Digital & Media Director MD Media, Aziz Sidqi.

Yellow Page Masih Menjadi Pilihan Media Promosi

Surabaya, Bhirawa Telah melayani masyarakat selama lebih dari 30 tahun telah membuktikan Yellow Pages yang dikelola PT Metra Digital Media (MDMedia), masih dipercaya sebagai media pilihan utama dalam mengembangkan bisnis dalam cakupan lokal maupun ekspansi bisnis ke daerah lain, tidak hanya bagi perusahaan lokal namun juga pelaku bisnis yang berasal dari wilayah lain. Terbukti dengan penerbitan Yellow Pages Surabaya yang menjadi media promosi pilihan bagi 1.754 perusahaan yang tersebar di 21

kota di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Bali, Medan, Balikpapan, Solo, Banjarmasin dan Mataram.

Demikian juga dengan penerbitan Yellow Pages Medan dan Batam, dimana untuk Medan tercatat 688 pelanggan berbagai perusahaan berasal dari 11 kota, sementara Yellow Pages Batam mendapatkan kepercayaan dari 242 perusahaan dari 7 kota di Indonesia.

Mulai tahun 2015 ini, untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengakses layanan informasi lokal daerah (local search dalam format printed), MDMedia menyediakan fitur baru informasi yaitu Delivery Service, berupa listing khusus yang memuat nomor telepon penyedia layanan antar, serta Info Wisata yang berisi artikel-artikel pariwisata lokal yang menarik di tiap kota yang menjadi basis direktori itu. Pengkayaan konten lokal ini diharapkan semakin mendukung pengembangan bisnis dan pariwisata lokal. Peluncuran Yellow Pages dengan konsep baru ini dimulai dengan Buku Surabaya, Medan dan Batam dimana seremonial acara peluncuran dilakukan di Toko Buku Gramedia, Surabaya pada 8 Januari 2015. ma

Kab Malang, Bhirawa Pedagang Pasar Ikan Bureng, di wilayah Desa Bureng, Kec Gondanglegi, Kab Malang, meminta Pemkab Malang untuk memberikan bantuan berupa bangunan kios permanen. Karena bangunan lapak saat ini rawan roboh jika terjadi angin kencang. Sebab, bangunan yang ditempati puluhan pedagang ini terbuat dari bambu.

Menurut salah satu pedagang ikan Pasar Bureng, desa setempat M Sholeh, Minggu (11/1), kepada Bhirawa. Ia mengaku, jika Pemkab Malang melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kab Malang juga sudah memberikan bantuan berupa tempat pendigin ikan (freezer), stereofoam box, meja, dan timbangan. ‘’Meski pedagang Pasar Ikan Bureng sudah mendapatkan bantuan dari DPK, namun pedagang masih berharap ban-

tuan kembali diberikan Pemkab Malang berupa bangunan lapak permanen,’’ pintahnya.

Menurut Sholeh, permintaan pedagang untuk dibangunnya kios permanen, agar Pasar Ikan Bureng ini terlihat rapi.

Sebab, selama ini Pasar Ikan Bureng menempati lahan dipinggir jalan raya diantara perbatasan Kec Kepanjen dan Kec Gondanglegi. Selain itu, pembeli ikan di Pasar Ikan Bureng ini tak hanya warga di sekitar kedua kecamatan itu, namun juga dari luar kota. Apalagi pada hari libur, pasar ikan ini selalu dipadati pembeli dari luar kota, diantaranya dari Pasuruan, Mojokerto, Kediri, Sidoarjo, dan Surabaya.

Sholeh juga menjelaskan, dagangan ikan yang dijual pedagang Pasar Ikan Bureng diperoleh dari Waduk Sengguruh, Desa Sengguruh, Kec Kepanjen, yang berada di

cahyono/bhirawa

Istri Wakil Bupati Malang Hj Hena Subhan (kiri) saat membeli ikan di Pasar Ikan Bureng.

aliran Sungai Brantas. ‘’Sedangkan ikan yang kita jual ini mayoritas ikan air tawar, seperti patin, nila, mujaer, dorang, wader, dan udang.

Kami sangat berharap, agar Pemkab Malang memperhatikan Pasar Ikan Bureng, yang selanjutnya bisa dijadikan tempat wisata kuliner ikan air tawar,’’ paparnya.

Sementara itu, hal yang sama juga dikatakan salah satu warga Desa Penarukan, Kec Kepanjen, Kab Malang, Suharti, juga berharap pada Pemkab Malang agar Pasar Ikan Bureng bisa dijadikan tempat wisata alternatif bagi warga Kab Malang.

Sebab, di area pasar ikan itu terdapat embung atau tempat tadah hujan milik Pemkab Malang, sehingga itu bisa digunakan untuk wisata pancing ikan. ‘’Dengan potensi itu, maka secara otomatis akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi warga di sekitar Pasar Ikan Bureng,’’ tuturnya.

Karena selama ini, lanjut dia, Pasar Ikan Bureng sebagai pasar alternatif warga di wilayah kedua kecamatan yakni Gondanglegi dan Kepanjen.

Apalagi, ikan yang dijual di pasar ikan itu, selain harganya lebih murah jika dibandingkan di pasarpasar tradisional lainnya, ikan yang dijual pedagang itu dalam kondisi segar.

Sehingga hal itu membuat warga khususnya ibu-ibu lebih suka membeli ikan di Pasar Ikan Bureng. cyn

Si Loko Dekatkan Masyarakat dan PT KAI Minggu (11/1) pagi yang cerah di Stasiun Gubeng Surabaya terdapat pemandangan yang berbeda dari hari-hari biasa.

Orang tua dan anak-anak Balita terlihat mengerumini seorang yang menggunakan pakaian dengan kepala berbentuk kereta api, berjalan mondar mandir menyapa para penumpang cilik.

Para orang tua, mencoba mengenalkan putra putri mereka kepada Maskot PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bernama Si Loko.

Si Loko itulah panggilannya merupakan maskot yang dipakai PT KAI untuk lebih mendekat kepada masyarakat. Beberapa anak Balita merasa canggung, ada pula yang tertarik untuk berinteraksi dengan Si Loko dengan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan maskot yang menjadi andalan PT KAI itu.

Manajer Humas, KAI Daop VIII Surabaya, Soemarsono mengungkapkan keberadaan maskot itu, selain untuk mengenalkan PT KAI kepada kalangan luas, juga sebagai memberikan tambahan nilai edukasi kepada

anak-anak untuk mengenal dunia perkeretaapian. ‘’Dengan adanya maskot Si Loko, masyarakat yang menunggu kedatangan kereta merasa terhibur dengan maskot ini. Sehingga anakanak tak terlalu bosan, dan masyarakat dapat memanfaatkan untuk berfoto bersama Si Loko. Selain itu, PT KAI menunjukkan sebuah perubahan bahwa perusahaan ini tak hanya mengembangkan sarana transportasinya saja, melainkan dapat memberikan harapan baru bagi pengembangan perkeretaapian di Indonesia yang semakin dekat dan peduli dengan masyarakat,’’ terangnya.

Soemarsono menambahkan, Maskot Si Loko itu merupakan maskot yang dibuat

untuk menyemarakkan ulang tahun PT KAI ke 68, yang jatuh pada tanggal 28 September 2013. Tapi pada Oktober 2014, Si Loko barulah diperkenalkan kepada masyarakat yang dimulai dari Daop I, hingga saat ini di Daop VIII. ‘’Si Loko, merupakan warna baru bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Si Loko sendiri dibuat berdasarkan karakater kereta api dalam bentuk tokoh kartun yang menarik. Pengambilan tokoh kartun ini dinilai lebih humanis, karena bentuknya loko

kereta api yang tersenyum.

Karakteristik yang dimiliki Si Loko, diantaranya bersahabat, ceria, menyenangkan, informatif, cerdas, inspiratif, setia, serta bertanggung jawab. Hal itu juga terlihat dari wujud Si Loko yang menarik dan sesuai bagi semua kalangan,’’ jelasnya sambil menunjukkan sifat dari Si Loko.

Dasar pengambilan bentuk Si Loko tercipta dari inspirasi pada bentuk lokomotif seri CC 205, yang diketahui sebagai bentuk lokomotif yang kuat dan gagah. wil

william anggelo/bhirawa

Si Loko memberikan warna tersendiri bagi jasa transportasi kereta api di Indonesia.

Senin Legi 12 JANUARI 2015

Desak Pemkot Realisasikan Jalur Alternatif Sisir-Pandanrejo l Sambungan hal 1

bisa dipecah atau dialihkan,” ujar Windiyanto saat dikonfirmasi, Minggu (11/1).

Namun demikian, pembuatan jalur alternatif ini membutuhkan waktu panjang.

Dan selama masa pembangunan itu, kata Windiyanto, sebaiknya dilakukan beberapa pelebaran ruas jalan di titik- titik rawan macet. Untuk itu diharapkan Pemkot Batu segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mengupayakan pelebaran jalan tersebut.

Menurut Windiyanto, upaya pelebaran jalan perlu segera diupayakan utamanya pada poros utama yang kerap menjadi titik sentral kemacetan lalu lintas. “Pemkot Batu perlu segera mengupayakan adanya pelebaran jalan di jalur protokol yang kerap menjadi titik kemacetan khususnya pada saat musim liburan,” tambah Windiyanto.

Dengan adanya pelebaran jalan dan penambahan jalur alternatif, maka ke depan Kota Wisata ini akan bebas dari kamacetan.

Namun sebagai ikon daerah tujuan wisata di Jatim, kondisi infrastruktur jalan di Kota Batu saat ini belum bisa dikatakan memadai.

Akibatnya, saat ribuan wisatawan masuk ke Kota Batu, keberadaan jalan tidak mampu lagi menampung kendaraan bermotor utamanya roda empat dan bus.

Karena itulah Polres Batu meminta kepada Pemkot Batu agar segera merapat ke Pemprov Jatim. n nas

RSUD Beroperasi Saat HUT Kota Malang l Sambungan hal 1

nya hanya bersifat penyempurnaan saja,” tutur Husnul Muarif kepada wartawan kemarin.

Diakui dia, kekurangan untuk RSUD yang baru adalah tenaga medis. Namun Pemkot Malang telah mengajukan tenaga medis kepada pemerintah pusat yang telah diproses pada seleksi CPNS pada 2014 lalu, mereka nanti yang akan menjadi tenaga di RSUD Kota Malang.

Yang saat ini telah disiapkan oleh Pemkot Malang baru empat pejabat di RSUD. Keempat pejabat tersebut, yaitu Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan, serta Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Selain itu tenaga dokter baru ada tiga orang dan tenaga paramedis seperti perawat dan bidan ada delapan orang. Selain itu, juga sudah ada tenaga keuangan, hukum, dan administrasi umum. “Bagian Umum juga sudah memetakan sejumlah tenaga dari beberapa SKPD untuk dialihkan ke RSUD,”imbuhnya.

Menurutnya, setelah operasional RSUD, pihaknya akan melakukan pengembangan, khususnya untuk kamar jenazah, hingga sekarang memang belum ada di RSUD. Pembangunan ruang jenazah akan masuk dalam pengembangan RSUD. Untuk sementara pihaknya,tetap memanfaatkan satu ruangan di RSUD Kota Malang sebagai kamar jenazah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti mengutarakan pihaknya mendorong Pemkot Malang untuk segera mengoperasikan RSUD Kota Malang. Menurut Rahayu, semua sudah siap, termasuk Peraturan Daerah (Perda) soal pengoperasian RSUD juga sudah disahkan oleh dewan. “Semuanya sudah siap, sudah seharusnya Pemkot Malang segera mengoperasikan RSUD, agar bisa segera dinikmati oleh masyarakat kecil,”tutur Rahayu Sugiarti.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan jika semua program Pemkot Malang yang telah dibiayai oleh APBD, pemanfaatannya tidah boleh tertunda. Apalagi proyek RSUD itu sudah dibicarakan secara matang antara pemkot dengan dewan.

Diyakini Rahayu, operasional RSUD itu akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, karena RSUD Pemkot Malang ini berada di kawasan Timur yang notabene masih jarang ada rumah sakit. Ini sangat berbeda dengan wilayah Malang lainnya. “Wilayah Malang Timur masih relatif jauh dari jangkauan, makanya kami sangat setuju jika RSUD segera dioperasikan,”tukas Rahayu Sugiarti. n mut

Percaya Hukum Karma l Sambungan hal 1

kita akan menabur kebaikan, sebab hubungan antar manusia pasti ada nilai-nilai kemanfaatannya, sehingga kita harus sangat berhati-hati baik dalam perkataan maupun perbuatan,’’ tutur Kabag Umum Pemkab Sidoarjo Drs Imam Mukri Afandi MSi belum lama ini.

Menurut pengalaman Imam, amal kebaikan yang dilakukan secara ikhlas pasti akan dapat balasan yang baik pula. Rejeki berupa kesehatan, salah satunya. Itu balasan yang menurutnya tidak terhingga nilainya. Sebab rejeki tidak selalu diukur dengan uang, dan sehat itu mahal.

Menurut pejabat yang tinggal di Desa Pepelegi, Kec Waru ini, kehidupan selalu berputar bagai roda pedati. Kadang berada di atas, kadang juga berada di bawah. Maka menurutnya manusia seyogjanya berperilaku yang sebaik-baiknya. Ketika sedang berada di atas, jangan meremehkan atau menghina orang yang ada di bawah. ‘’ Dalam perkataan dan perbuatan, jangan sampai kita menyinggung orang lain,’’ tuturnya.

Menurut pandangan pria bershio kam­ bing ini, diakui kadang orang-orang yang merasa dekat kekuasaan itu, biasanya lupa diri. Sehingga mudah meremehkan orang lain. Mereka tidak sadar bahwa posisinya itu hanya sementara saja. Nanti kalau seandainya mereka sudah dipindah, akan merasakan balasannya. Bisa jadi mereka akan banyak tidak disukai orang, karena perbuatan-perbuatannya yang dilakukan dulu. n ali

SAMBUNGAN Ratusan Pejabat Fungsional Pemprov Resah l Sambungan hal 1

pendidikan terlebih dulu harus dikaji ulang. Sebab di Pemprov Jatim banyak pejabat fungsional yang belum mendapatkan sertifikat sesuai dengan jabatan fungsional.

“Pekan lalu saya sudah konsultasi ke Kemenpan dan mengusulkan agar diperbolehkan untuk mengambil opsi dilantik dulu baru nanti dijadwalkan mengikuti pendidikan, dari pada pendidikan dulu baru mendapatkan jabatan fungsional. Namun usulan ini masih belum mendapat resppon,” kata Akmal, Minggu (11/1).

Mantan Sekretaris DPRD Jatim ini menjelaskan, jika tetap menggunakan opsi pendidikan dulu, dikhawatirkan ratusan pejabat fungsional ini akan macet kepangkatannya dalam waktu yang cukup lama.

Karena salah satu syarat naiknya kepangkatan dan golongan pejabat fungsional itu harus pernah mengikuti pendidikan dari Kemanpan dan RB. Saat ini, lanjut Akmal, ada ratusan pejabat fungsional di Pemprov Jatim yang belum mendapat kesempatan mengikuti pendidikan.

Padahal, masalah bukan hanya itu saja, pemprov sekarang juga tengah mengalami kekurangan

pejabat fungsional yang jumlahnya juga mencapai ratusan.

Menurut data dari BKD Provinsi Jatim, beberapa jabatan fungsional yang masih menunggu untuk ikut pendidikan di antaranya tenaga fungsional analisa jabatan di BKD, pranata komputer di beberapa SKPD, tenaga keahlian dalam bidang pertanian, kelautan dan banyak lagi bidang yang lain.

Apakah semua jenjang jabatan fungsional tersendat ? Akmal menjelaskan, tidak semua jabatan fungsional mengalami masalah.

Ada beberapa jabatan fungsional yang sudah terukur dan jenjang pendidikannya baik seperti jabatan fungsional kesehatan.

“Kalau untuk tenaga kesehatan seperti perawat, bidan dan dokter sudah tidak jadi masalah karena sejak awal mereka sudah memperoleh keilmuan yang sesuai di bidangnya. Yang problem ini PNS dari administrasi umum pindah ke jabatan fungsional,” ungkapnya.

Akmal mengatakan, Pemprov Jatim berencana PNS yang kini duduk sebagai administrasi umum yang jumlahnya mencapai ribuan akan dipindahkan menjadi tenaga fungsional. Alasannya, jumlah tenaga umum yang ada di pemprov sudah membeludak dan

jumlahnya terlalu banyak.

“Sekarang kita sedang melakukan pemetaan berapa pastinya jumlah tenaga fungsional. Bidang apa saja yang dibutuhkan tenaga fungsional dan lain-lain. Pemetaan ini penting karena kita akan mengetahui kepastian kebutuhan fungsional seperti apa. Namun yang pasti kita kekurangan banyak tenaga fungsional,” pungkasnya.

Salah seorang pejabat fungsional yang bertugas sebagai Widyaiswara di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim Dr Hary Wahyudi SH, MSi mengakui, proses kenaikan pangkat dan golongan untuk pejabat fungsional memang ruwet. Dia mencotohkan, proses mendapat angka kredit dari tim khusus di bawah Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga sangat sulit dan tidak jelas prosesnya.

“Kalau mau kenaikan pangkat itu kita harus mendapatkan angka kredit. Namun untuk memperoleh angka kredit itu sulitnya minta ampun. Tim yang memberikan angka kredit di Jakarta tidak transparan. Pernah saya diajukan Pemprov Jatim agar mendapat angka kredit 80 malah tidak dapat angka kredit sama sekali alias ditolak. Kita tidak bisa berbuat apat-apa karena tidak boleh protes,” ungkapnya. n iib

GTT Surabaya Keluhkan Gaji di Bawah UMK l Sambungan hal 1

mendapat gaji sebesar Rp 1 juta per bulan. “Sebelumnya gaji yang saya terima Rp 500 ribu per bulan. Kemudian sekitar Maret 2014, gaji bulanan naik menjadi Rp 1 juta. Meski naik 100%, namun tetap jauh di bawah nilai UMK,” kata Fatih, Minggu (11/1).

Alumni Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya ini mengaku bingung atas rendahnya UMK yang diterima dari sekolah.

Padahal saat kepala sekolah masih dijabat orang lama, telah diusulkan kenaikan gaji pada Januari 2014. Bahkan usulan itu sudah direspon Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. “Dinas mengeluarkan SK bahwa gaji saya dan dua teman lainnya di SDN Kalirungkut I adalah Rp 2,2 juta.

SK yang ditandatangani Bu Eko (Kabid Dikdas Dindik Surabaya) sempat saya lihat,” paparnya.

Fatih mengaku dalam seminggunya sudah mengajar lebih dari 24 jam, bahkan lebih. Kewajiban sebagai guru dilaksanakan, termasuk tetap ke kantor selama enam hari, kendati target jam mengajar, 24 jam per minggu sudah dipenuhi dalam waktu tiga hari.

Sementara itu, Kepala SDN Kalirungkut I/264 Siti Fatonah mengaku tidak tahu pasti soal kebijakan yang mendasari besaran gaji tiga GTT itu. “Itu kebijakan kepala sekolah lama. Saya masuk ke SDN Kalirungkut I ini sejak SDN Kalirungkut I, II dan III

dimerger menjadi Kalirungkut I atau Maret 2014,” jelas Siti yang sebelumnya di SDN Ketintang, Kecamatan Wonokromo.

Siti bahkan mengaku sejak dirinya masuk sebagai Kepala SDN Kalirungkut I, dia mene­ rapkan kebijakan baru, menambah nominal GTT di sekolahnya. Namun Siti tidak merinci nominal tersebut. “Sebelumnya saya ikuti aturan kepala sekolah lama, dan setelah saya masuk justru ditambah,” kata dia.

Siti menyebut Fatih dalam sehari sudah mengajar selama delapan jam. Selain itu dalam seminggu bisa mengajar 24 jam dan bahkan lebih. Cuma Siti tidak setuju jika kewajiban mengajar itu dimampatkan menjadi tiga hari atau kurang dari enam hari.

Siti ingin Fatih dan kawankawan tetap ke sekolah tiap hari. Per harinya selama delapan jam. Jika kewajiban mengajar sudah tercapai, Siti ingin GTT itu bisa melakukan pengayaan diri, sharing dengan guru senior atau membuat materi ujian di sekolah.

Disinggung kembali soal nominal gaji, lagi-lagi Siti tidak menyebut pasti. Akan saya cek dulu. Mohon kalau ada informasi dikoordinasikan dan dikondisikan ke dalam dulu,” pintanya.

Siti mengaku bahwa sekolahnya kelebihan guru. Karena itu sejak awal dia membari saran agar Fatih dan kawan-kawan pindah ke SDN Banyu Urip I. “Semoga ke depan gaji bisa sesuai UMK karena sudah kami

usulkan ke dinas,” jawab Siti.

Salahkan Sekolah Sementara itu, ditanya terkait persoalan ini Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyaningsih justru menyalahkan pihak sekolah. Dia menjelaskan, sejak 2012, pemkot telah mengeluarkan larangan kepala sekolah tidak mengangkat guru/tenaga honorer. Larangan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang meminta semua pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Kenyataannya di SD Kalirungkut pada Juli 2012 atau Januari 2013 mengangkat dua guru honorer. Ini jelas melanggar ketentuan itu,”terang Eko. Ironisnya, lanjut Eko, salah satu dari guru tersebut yakni Dimas belum memiliki ijazah sarjana saat diangkat menjadi guru di sekolah itu. Dia baru lulus sarjana pada Oktober 2014 lalu.

Pengangkatan GTT melalui Surat Keputusan (SK) kepala sekolah ini ternyata juga tidak dilaporkan ke Bagian Ketenagaan Dindik Surabaya. “Padahal kalau memang di SD itu kekurangan guru pasti kami akan merolling guru PNS di sekolah lain yang kelebihan sehingga jam mengajarnya terpenuhi,”terang Eko yang juga Humas Dindik Surabaya. n tam

11 6 Orang Jadi Tersangka Kredit PNS Fiktif Rp 12 M l Sambungan hal 1

PT BPR Delta Artha Pusat Sidoarjo. Luluk Frida Ishaq selaku Bendahara UPTD Cabdin Pendidikan Tanggulangin.

Munawaroh selaku Kepala SDN Gagang Panjang Kecamatan Tanggulangin. Atik Munziati/guru TK Kalidawir Tanggulangin dan Yunita D dari pihak swasta yang membantu Luluk dalam proses pembuatan SK PNS palsu.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sioarjo Undang Mugopal SH kasus dugaan pemberian kredit fiktif ini sudah berjalan mulai 2007. Tetapi yang mengalami kemacetan di BPR Bank Delta Artha terjadi pada kurun waktu 2010 hingga 2014. Pemohon kredit tercatat sebanyak 92 orang yang pengurusannya secara kolektif melalui UPTD Cabdin Pendidikan Tanggulangin dengan pinjaman sebesar Rp 12.120.260.333.

Kronologi kejadiannya, pada 2010 tersangka Luluk bersama Munawaroh dan Yunita meng­ ajukan permohonan kredit PNS secara fiktif ke Bank PT BPR Delta Artha dengan cara memalsukan identitas pemohon, dan dokumen kelengkapan kredit lainnya sebanyak 92 berkas dengan nilai uang sebesar Rp 12.120.260.333.

Dalam pelaksanaannya tersangka Muchammad Amin dan Ratna Wahyuningsih melanggar prinsip kehati-hatian bank selaku pemutus kredit.

“Keduanya telah menyetujui permohonan kredit tersebut tanpa melakukan survei ke lapangan,” jelasnya.

Peran Muchammad mulai 2010 hingga 2012 telah merealisasikan kredit fiktif kepada 14 pemohon dengan nilai sekitar Rp 2 miliar lebih, dari pengajuan Luluk dan kawankawannya. Untuk Ratna mulai 2012 hingga 2014 telah merealisasikan kredit fiktif seba­ nyak 78 pemohon dengan nilai sebesar Rp 9 miliar, juga dari pengajuan tersangka Luluk dan kawan-kawannya.

Sementara peran Luluk

Cetak Tenaga Terampil, Alokasikan Rp 42 Miliar untuk Bangun BLK l Sambungan hal 1

akan memberikan prioritas utama bagi warga Kota Malang, meski tidak menutup kemungkinan pemanfaatannya bisa saja dari daerah lain,” ujarnya, Minggu (11/1).

Menurut Kusnadi, dengan adanya asrama tersebut, peserta tidak perlu lagi susahsusah mencari penginapan ketika mengikuti pelatihan yang mengharuskan mereka menginap. Selain itu, peserta

Hadapi Pilkada Jatim 2016, Pemprov Siapkan 18 Pjs l Sambungan hal 1 dan, dinas, maupun staf ahli dan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Hanya saja, ada sejumlah kriteria untuk bisa mengemban tugas yang berat ini.

Sayang, Sukardi enggan membeberkan kriteria yang dimaksud. Dia hanya menegaskan bahwa semua itu menjadi kewenangan gubernur untuk memutuskan.

“Tanya Pakde Karwo saja, yang lebih berhak,”sambung mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jatim itu.

Sementara itu, sumber di internal Provinsi Jatim menyebut, kriteria mereka yang layak menjadi Pjs Kepala Daerah itu di antaranya dipilih dari para pejabat yang pernah menjadi kepala daerah.

Urutan selanjutnya adalah mereka yang pernah mencalonkan kepala daerah. Untuk yang kedua ini masuk dalam kriteria karena mereka dianggap pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka pernah berkampanye dan ingin mendharmabaktikan dirinya untuk daerah.

Kriteria selanjutnya, adalah para pejabat yang tidak masuk dalam tim anggaran Provinsi Jatim. Mereka secara tidak tertulis diimbau agar tidak masuk dalam bursa Pjs kepala daerah. Ini untuk memberikan kemudahan pada tim anggaran

untuk melakukan koordinasi.”Selain tim anggaran, boleh lah,”sebut sumber di Eselon II itu.

Akhmad Sukardi menambahkan, tugas Pjs untuk daerah ini bisa dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota. Ini diprioritaskan untuk daerah yang kondisi politiknya kondusif. Sementara untuk daerah yang rawan, diprioritaskan untuk diusulkan dari Pemprov Jatim sendiri.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mendukung penuh kebijakan Pemprov Jatim yang akan menunjuk Pjs untuk 18 kab/kota yang akan melaksanakan Pilkada se-Jatim. Meski secara resmi KPU RI belum mengeluarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait pelaksanaan Pilkada Jatim. ‘’Terlepas dari itu semua kami mendukung penuh kebijakan Pemprov Jatim, meski masih belum jelas jadwal pelaksanaan Pilkada dari KPU RI,’’tegas politisi asal Partai Golkar Jatim ini Terkait dengan jabatan Pjs dipegang oleh Sekdakab/kota di wilayah tersebut, menurut Freddy hal itu dilarang. Sesuai PP 19 Tahun 2010 serta UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diwajibkan penjabat yang duduk sebagai Pjs harus satu tingkat di atas jabatan tertinggi di satu wilayah.

Sementara di kab/kota jabatan tertinggi

memberikan garansi kepada pihak bank dengan identitas palsu. Jadi seolah-olah pemohon kredit adalah PNS, ketika dilakukan konfirmasi per telepon oleh pihak bank.

Karena saat pengajuan kredit selalu didampingi tersangka Luluk sehingga pihak bank bertindak ceroboh alias tanpa melakukan verifikasi secara langsung terhadap keabsah­ an dokumen maupun ke instansi terkait. “Langsung saja memproses pengajuan kredit tersebut,” tegasnya.

Di sisi lain tersangka Munawaroh mempunyai tugas membantu Luluk dengan menandatangani setiap permohon­an kredit yang mengatasnamakan PNS di SDN Gagang Panjang. Jadi, seolaholah permohonan kredit adalah berasal dari SDN tersebut.

Padahal PNS-PNS yang namanya tercantum dalam perjanjian kredit tersebut tidak pernah merasa mengajukan permohonan kreditnya. “Begitu juga untuk peran Atik, selaku pihak yang direkrut oleh tersangka Luluk tugasnya untuk membantu Luluk de­ ngan menandatangani setiap permohonan kredit fiktif dan menyiapkan orang-orang yang akan menerima pencairan kredit,” jelas Kajari Undang Mugopal yang didampingi Kasi Pidsus Nusrin SH dan Kasi Intel Hartono SH. Pihak kejaksaan hingga saat ini terus melakukan pengembangan lebih lanjut, karena diduga masih banyak orangorang yang terlibat. Dengan ditetapkan tersangka sekarang ini, diharapkan nantinya pelaku utama Luluk ini bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Kemana saja anggaran yang telah dikeluarkan, dibagikan ke siapa saja. Karena ada dugaan anggaran sebesar Rp 12 miliar lebih itu, 80 persen dimainkan atau diatur oleh Luluk sendiri.

“Makanya tunggu perkembang­ an selanjutnya, begitu juga mengenai bank-bank lain yang terlibat juga akan kita selidiki lebih lanjut,” tambah Kasi Pidsus Nusrin. n ach

ada di kab/kota. ‘’Saya melihat hal itu dilarang. Di mana baik UU maupun PP menegaskan mereka yang duduk sebagai Pjs harus satu tingkat di atas pejabat tertinggi di wilayah tersebut. Maksudnya agar wilayah tersebut tak terkena konflik atau sebaliknya,’’paparnya yang dikonfirmasi lewat telepon genggamnya.

Sekadar diketahui, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemilihan kepala daerah serentak 2016 dilaksanakan pada Agustus.

Agustus dinilai waktu yang paling tepat dan pelantikan bisa tetap dilakukan Desember.

Pelantikan harus dilakukan pada Desember agar tidak ada kepala daerah yang waktu jabatannya dipotong. Jika Pilkada tetap berlangsung 2015, maka pelantikan tetap akan berlangsung 2016, dan menyebabkan waktu jabatan para kepala daerah terpotong saat berlangsung Pilkada serentak nasional 2020.

Itu artinya para Pjs akan bertugas kurang lebih selama setahun. Ke-18 daerah di Jatim yang bakal menggelar Pilkada secara serentak adalah, Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Lamongan, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Jember, Gresik, dan Kota Surabaya. Sisanya adalah Kabupaten Trenggalek, Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Sumenep, Malang, Sidoarjo, Blitar dan Kabupaten Pacitan. n cty

juga lebih efesien waktu.

Menyinggung angka pengangguran di Kota Malang sehingga BLK tersebut keberadaannya sudah mendesak, Kusnadi mengatakan masih cukup tinggi. Berdasarkan Data Januari hingga September 2014, jumlah pengangguran di Kota Malang mencapai 3.250 jiwa dari jumlah penduduk sekitar 800 ribu jiwa.

Ia mengaku kesulitan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah itu karena anggaran untuk mengadakan pelatihan bagi masyarakat di Disnakertrans sangat minim.

Setiap tahun, Disnakertrans hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.

Karena keterbatasan anggaran itulah, Disnakertrans tidak bisa melaksanakan pelatihan untuk masyarakat secara rutin, sehingga angka pengangguran belum bisa ditekan. Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal mengajukan tambahan anggaran, minimal menjadi Rp 4,9 miliar per tahun.

Penambahan anggaran itu, lanjutnya, akan digunakan untuk pengadaan pelatihan dan untuk membelikan peralatan usaha bagi masyarakat.

Rencananya pelatihan itu nanti dikelompokkan sesuai jenis usaha. “Setelah diberikan pelatihan sesuai jenis usaha dan keahlian masingmasing, mereka diberikan bantuan peralatan serta diberikan pendampingan dalam manajemen. Harapannya, jika mereka sudah mampu akan dilepas dan bisa mandiri,” katanya. n mut

Satu Paku di Padel, Tandai Kelulusan ‘Sangat Memuaskan’ l Sambungan hal 1

tengah malam menjadi rutinitas yang dilakoni pria kelahiran Magetan, 15 Desember 1962 ini selama enam bulan terakhir. “Mungkin saya baru bisa tidur di ¾ malam. Dan subuh harus bangun,”akunya.

Dengan kondisi lelah, esok harinya, Cip harus kembali berjibaku dengan setumpuk tugas di kantor. Posisi sebagai Sekretaris Dindik Jatim menuntutnya tak sekadar mengurus masalah kantor, tetapi pekerjaan lain yang memungkinkannya ke luar kota hingga ke luar provinsi. Dan kalau jadwal itu berbenturan dengan kuliahnya, dia menyiasati dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi.

“Kan sekarang IT sudah canggih. Jadi dimanfaatkan saja untuk mengirimkan tugas-tugas kuliah,”katanya.

Selama tiga tahun kuliah, Cip

menghadapi kesulitan terbesar ketika harus bolak-balik ke Gresik untuk melakukan penelitian CSR di tujuh perusahaan swasta seperti Petrokimia, Semen Indonesia, Smelting, HES dan Unilever. “Jadwalnya harus di luar jam kantor agar tidak mengganggu tugas utama saya. Ini yang agak susah. Saya harus bisa memanaje sebaik mungkin,”tuturnya.

Diakui alumnus Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember ini, keinginannya melanjutkan studi dido­rong motivasinya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi.

Dengan demikian, akan dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugastugasnya sebagai pejabat eselon tiga.

Meski tak muda lagi, dia tak merasa malu dan tak mau kalah dengan mahasiswa yang berusia di bawahnya. “Alhamdulillah dari pimpinan (Kepala Dindik Jatim Harun) juga

mendorong saya untuk kuliah lagi, jadi memudahkan saya menjalani ini semua,”tandasnya.

Sebagai pemilik gelar doktor, Cip tak ingin menggunakannya sebagai alat untuk mengejar posisi tertentu di pemerintahan. Sebab, dia berprinsip, gelar akademik adalah untuk meningkatkan kompetensi, bukan posisi. “Jadi karir dan akademik harus dipisah.

Karir jalan, tuntutan akademik juga harus berjalan. Karena ilmu harus terus dikembangkan,” tutur dia.

Rektor Untag Prof Ida Ayu Brahmasari mengatakan semangat Sucipto untuk menyelesaikan pendidikan, ketekunannya dalam mengkaji kepustakaan serta sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan pihaknya memutuskan meluluskan Sucipto dengan predikat sangat memuaskan. “Ini gelar tertinggi akademik.

Ujian sesungguhnya bukan hari ini

tetapi di masyarakat. Harapan kami saudara bisa menghasilkan karya ilmiah sehingga bisa membanggakan almamater,”pesan alumnus Amerika Serikat itu.

Sementara itu, Kadindik Jatim Dr Harun mengaku bangga melihat sekretarisnya bisa meraih gelar akademik tertinggi. “Nantinya sebagai doktor implementasi sesungguhnya ada di masyarakat. Jadi harus bisa menerapkan ilmunya untuk masyarakat,”saran Harun yang juga bergelar doktor.

Harun berharap langkah Sucipto ini diikuti pejabat dan karyawan Dindik lainnya. Dia bahkan meminta seluruh stafnya untuk meningkatkan kompetensi dengan kuliah lagi. “Di era masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sarjana dan master saja tidak cukup. Paling tidak harus doktor,”tukasnya.*

12

Senin Legi, 12 JANUARI 2015

B. Dana Perimbangan Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 1.863.099.834.000,00 yang bersumber dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 188.088.402.000,00 b. Dana Alokasi Umum Rp. 1.586.836.602.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Rp. 88.174.830.000,00 Jumlah Rp. 1.863.099.834.000,00

BUPATI JEMBER SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadlirat Allah SWT, karena pada tanggal 18 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jember memiliki pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kerangka jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Jember mempublikasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 melalui surat kabar, website, serta media informasi lainnya.

Saya berharap semoga publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat luas sehingga dapat mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Jember.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jember, Januari 2015 Ir. MZA DJALAL, M.Si Bupati Jember

SUGIARTO Sekretaris Kab Jember

Ir. MZA DJALAL, M.Si Bupati Jember

KUSEN ANDALAS, S.IP Wakil Bupati Jember

B. Belanja Langsung Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.230.032.077.372,00 yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai Rp. 112.313.167.400,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 573.545.293.503,00 c. Belanja Modal Rp. 544.173.616.469,00 Jumlah Rp. 1.230.032.077.372,00

Secara komposisi, rencana Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 digambarkan sebagai berikut:

Secara persentase, komposisi rencana Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 digambarkan sebagai berikut:

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

III. PEMBIAYAAN

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 662.637.321.807,00 yang bersumber dari: a. Pendapatan Hibah Rp. 3.146.295.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 156.526.725.121,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 502.924.617.982,00 d. Dana Bagi Hasil Retribusi Rp. 39.683.704,00 Jumlah Rp. 662.637.321.807,00

Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pengertian dari pembiayaan adalah transaksi dari keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, struktur pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja maka diperoleh rincian Pembiayaan sebagai berikut: 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 95.862.500.000,00 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 95.862.500.000,00 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 362.500.000,00 a. Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Rp. 362.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 95.500.000.000,00

Secara komposisi, rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 digambarkan sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka APBD menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2015, maka APBD Tahun Anggaran 2015 diarahkan pada pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, penguatan kelembagaan dan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta terjaganya stabilitas ekonomi, sehingga implementasi program dan kegiatan secara simultan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 memiliki komposisi sebagaimana berikut:

I. PENDAPATAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 menargetkan Pendapatan sebesar Rp. 3.033.788.172.456,00 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 508.051.016.649,00 b. Dana Perimbangan Rp. 1.863.099.834.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 662.637.321.807,00 Jumlah Rp. 3.033.788.172.456,00

II. BELANJA Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2015 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi; (1) Perencanaan yang tepat, (2) Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas, (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel, (4) Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif, (5) Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin.

Sedangkan arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2015 adalah pada: (1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, Dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya. (2) Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, (3) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun saranan dan prasarana wilayah. (4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat. (5) Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam. (6) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 merencanakan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 3.129.288.172.456,00 yang terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.899.256.095.084,00 b. Belanja Langsung Rp. 1.230.032.077.372,00 Jumlah Rp. 3.129.288.172.456,00 Secara persentase, komposisi rencana Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 digambarkan sebagai berikut:

Secara komposisi, rencana pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 digambarkan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung A. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 508.051.016.649,00 yang bersumber dari: a. Pajak Daerah Rp. 129.850.025.000,00 b. Retribusi Daerah Rp. 39.086.415.356,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 7.142.913.793,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 331.971.662.500,00 Jumlah Rp. 508.051.016.649,00 Secara komposisi, rencana Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 digambarkan sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.899.256.095.084,00 yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai Rp. 1.499.100.417.029,00 b. Belanja Hibah Rp. 206.111.625.480,00 c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 46.278.195.000,00 d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa Rp. 886.584.593,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 141.879.271.982,00 f. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah Rp. 1.899.256.095.084,00 Secara persentase, komposisi rencana Belanja Tidak Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 digambarkan sebagai berikut:

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Kebijakan umum belanja daerah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian belanja daerah diarahkan untuk terwujudnya pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada di Kabupaten Jember. Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut: A. URUSAN WAJIB 1) Urusan Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.255.212.442.231,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi.

2) Urusan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 504.697.981.815,00 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSD Dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat, dan Kecamatan.

3) Urusan Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.085.598.813,00 dilaksanakan oleh RSD Kalisat, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas PU Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

4) Urusan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.665.007.000,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5) Urusan Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.114.200,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dan Sekretariat Kabupaten.

6) Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.464.961.165,00 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendapatan Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

7) Urusan Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.748.574.166,00 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Sekretariat Kabupaten.

8) Urusan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.243.547.501,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, dan Kantor Lingkungan Hidup.

9) Urusan Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.096.700.000,00 dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten.

10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.453.031.657,00 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan.

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.592.443.277,00 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Kelurahan.

12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.796.689.000,00 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, dan Kecamatan.

13) Urusan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.821.110.126,00 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

14) Urusan Ketenagakerjaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.600.406.136,00 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM. 15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.260.741.036,00 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dan Sekretariat Kabupaten.

16) Urusan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.052.500.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 17) Urusan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.402.940.000,00 dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan.

18) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.365.284.051,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Kantor Pemuda Dan Olahraga, Sekretariat Kabupaten dan Kecamatan.

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.038.082.859,00 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.707.736.326,00 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat Kabupaten Jember, Dinas Pendapatan Kabupaten, Dinas Pasar, Kecamatan, dan Kelurahan.

21) Urusan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 993.181.000,00 dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten.

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.029.506.924,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

23) Urusan Statistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 412.105.000,00 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dan Sekretariat Kabupaten.

24) Urusan Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 404.420.000,00 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, dan Kecamatan.

25) Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.424.936.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, dan Kantor Lingkungan Hidup.

26) Urusan Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.827.659.849,00 yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dengan arah kebijakan pada pengembangan budaya baca, pembinaan perpustakaan dan penyediaan sarana prasarana perpustakaan.

B. URUSAN PILIHAN 1) Urusan Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.029.212.033,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan Dan Kehutanan, dan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan.

2) Urusan Kehutanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.786.792.247,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Dan Kehutanan.

3) Urusan Energi Sumber Daya Mineral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.867.925.000,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 4) Urusan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.051.647.815,00 dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan.

5) Urusan Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.106.949.960,00 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan.

6) Urusan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.174.021.869,00 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 7) Urusan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.633.448.400,00 dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 8) Urusan Ketransmigrasian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 492.475.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.