Harian Bhirawa Edisi 12 Februari 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Dari 35 BUMN yang diusulkan, Komisi VI memutuskan menyetujui suntikan dana PMN kepada 27 perusahaan, dengan berbagai catatan dan rekomendasi,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pahing, 12 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

12 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Acara Pembukaan Jakarta Food Security Summit di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Menghadiri Seminar Satu Tahun Erupsi Gunung Kelud di Simpang Gumul Kediri

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Menghadiri Acara HUT Asuransi Bumi Putera di Gedung Juang

Empat Jembatan Akses Jalan Nasional di Lumajang dalam Kondisi Kritis Lumajang, Bhirawa Sejumlah jembatan penghubung antar daerah di Kabupaten Lumajang saat ini kondisinya kritis. Dari hasil survei yang dilakukan Balai Besar Pemeliharaan Jalan Wilayah V dan Dinas PU Binamarga Provinsi Jatim, konstruksi jembatan melemah dan harus segera dilakukan perbaikan. ‘’Jika operasional jembatan ini masih tetap dilalui kendaraan dengan tonase yang berlebihan seperti saat ini, bukan tidak mungkin sewaktu-waktu akan ambruk. Kondisi inilah yang membahayakan keselamatan dan keamanan bagi pengendara,’’ kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kab Lumajang Drs Slamet Supriyono MSi, Rabu (11/2).

Lebih lanjut Slamet mengungkapkan sesuai hasil survei yang juga telah dilaporkan ke Pemkab Lumajang, ada 4 jembatan yang kondisinya kritis.

Di antaranya Jembatan Grobogan lama di Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang yang saat ini menunggu ditutup untuk perbaikan. “Jembatan lainnya adalah Jembatan Bondoyudo di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang dan Jembatan Gladak Abang di kawasan Kota Lumajang,’’ungkapnya.

Jembatan lainnya yang kondisinya kritis adalah Jembatan Kali Pancing dan Jembatan Kali Mujur di jalur selatan Lumajang.

Kelima jembatan ini konstruksinya terus me-

 ke halaman 11

Siapkan Rp 140 M, Pemkab Perbaiki Jalan Rusak Ratusan Kilometer Kabupaten Blitar, Bhirawa Banyaknya jalan di Kabupaten Blitar yang mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat, memaksa Pemkab Blitar mengalokasikan anggaran hingga Rp 140 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan pada tahun ini.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabuapten Blitar Sudarman menjelaskan saat ini ada sekitar 2.600 kilometer jalan yang ada di Kabupaten Blitar yang sudah beraspal dan sekitar 20% nya atau 200 kilometer mengalami kerusakan.

“Untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar menganggarkan Rp 140 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan,” kata Sudarman, Rabu (11/2).

Dijelaskannya jalan di Kabupaten Blitar yang mengalami kerusakan paling parah yaitu di wilayah Blitar utara seperti di jalan Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok dan wilayah Blitar selatan yakni jalan menuju Pantai Serang atau jalan di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo.

“Dua wilayah di Kabupaten Blitar jalan terparah ada di Blitar Selatan di Kecamatan Panggungrejo dan Blitar utara di Kecamatan Nglegok,” ujarnya.

 ke halaman 11

Bima dan Rajawali 2 dari Kediri Siap Ramaikan Mobnas Tanah Air Kota Kediri, Bhirawa Kreativitas dan karya siswa SMK terus menunjukkan eksistensinya. Di sejumlah daerah, siswa SMK terus menggelontorkan inovasinya di tengah santernya pemberitaan tentang mobil nasional kerjasama PT Adiperkasa Citra Lestari milik salah satu tim sukses Presiden Jokowi, Hendropriyono dengan produsen mobil Malaysia, Proton. Inovasi itu karya siswa di Kota Kediri yang diberi nama Mobil Rajawali dan Bima.

Mobil Bima ini merupakan karya siswa-siswa SMKN1 Kota Kediri. Mobil itu didesain sederhana dengan bak terbuka. Mobil tersebut dibanderol Rp 77 -80 juta per unit. Kapasitasnya cukup untuk 2 orang penumpang dan mampu menampung bobot muatan seberat 1 ton dengan tenaga 1.300 CC.

 ke halaman 11

ervan/bhirawa

Mobil Bima karya para siswa SMKN 1 Kota Kediri (kiri). Sedangkan mobil Rajawali 2 dirakit oleh PT Esemka dan memiliki kapasitas 4 penumpang.

Gubernur Minta Klarifikasi Kadin tentang Dana Hibah

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo minta klarifikasi kepada pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim terkait permasalahan dana hibah yang melibatkan seorang pejabat di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim.

Dr H Soekarwo

“Saya sudah bertemu dan berkomunikasi dengan pengurus Kadin dalam rangka klarifikasi seperti apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya minta permasalahan tersebut segera dituntaskan,” kata Gubernur Soekarwo ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (11/2).

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, menjelaskan klarifikasi tersebut

untuk meminta penjelasan dan menyarankan agar laporan pertanggungjawaban dana hibah segera dilengkapi.

Selama ini Pemprov Jatim memberikan dana hibah ke Kadin Jatim sesuai usulan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan perdagangan.

 ke halaman 11

Tiga Ruas Tol di Jatim Beroperasi Tahun Ini Jakarta, Bhirawa.

Tiga ruas tol di Jawa Timur akan beroperasi pada 2015 ini, yakni ruas tol Gempol-Pandaan, ruas tol Gempol-Porong dan ruas SurabayaMojokerto seksi IV. Dalam waktu yang bersamaan, ruas tol Cikampek -Palimanan di Jawa Barat juga akan dioperasikan.

“Pembangunan kontruksi keempat ruas tol tersebut, saat ini sudah hampir rampung 100%. Pembebasan lahannya terlaksana baik, tidak ada hambatan yang berarti,” ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kemen PUPR Achmad Ghany Gazaly, Rabu (11/2).

Dikatakan Ghany, dalam pem-

bebasan lahan untuk jalan jika pelaksanaan tersendat atau masih berada di bawah 75%, pemerintah menerapkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum.

Dengan UU tersebut proses pem-

 ke halaman 11

Penanaman Modal Akhirat SENANG dan puas, bercampur menjadi satu dirasakan oleh pejabat Pemkab Sidoarjo ini bila ada anggota Perpustakaan Sidoarjo yang tadinya belum bisa mengoperasionalkan komputer setelah dilatih akhirnya menjadi bisa.

Menurut pejabat Sidoarjo kelahiran Blora, Jawa Tengah ini, melatih mengoperasionalkan komputer bagi anggota perpustakaan Sidoarjo itu memang program dari Pemkab Sidoarjo untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi ada juga yang bilang, kegiatan itu juga termasuk kegiatan Penanaman Modal Akhirat (PMA) karena membantu orang untuk jadi bisa.

Drs Sucipto MM

 ke halaman 11

Sentil..  Hakim minta masukan pakar hukum  Ibarat pertandingan, penonton bosan karena tidak ada gol  Mafia migas seenaknya naikkan harga elpiji  Mencontoh perilaku bosnya para mafia  Peserta BPJS keluhkan pelayanan dokter keluarga  Dapat gaji tapi tak mau repot, disanksi saja

Ruas tol Gempol-Porong sudah hampir rampung dan siap dioperasikan tahun ini, bersamaan dengan dua ruas tol lainnya, yakni Gempol-Pandaan dan Surabaya-Mojokerto seksi IV.

Tanggul Kali Lamong Bakal Dilebarkan 60 Meter Pemprov, Bhirawa Banjir yang setiap tahun menggenangi sebagian wilayah perbatasan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya akibat luapan Kali Lamong terus dicarikan solusi Pemprov Jatim. Salah satunya dengan melakukan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai.

“Kami sudah memanggil BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo dan mencari solusinya. Problem dasarnya adalah revitalisasi tidak bisa dimulai karena pembebasan lahannya macet.

Padahal revitalisasi ini harus segera dilakukan dan membutuhkan lahan seluas 242 hektare,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (11/2).

Menurut dia, pembebasan lahan di Gresik macet karena masyarakat meminta ganti rugi untuk tanah di luar rencana lokasi tapak tanggul. Lokasi ini masih dalam sepadan sungai dan masyarakat memiliki alat bukti atau alas hak sehingga diperlukan luasan pembebasan lahan yang sangat besar.

“Sedangkan Surabaya katanya sudah klir namun saat mau dimulai konstruksi ternyata tanah milik perusahaan swasta dan belum selesai dibebaskan,” kata Pakde Karwo, sapaan akrap Soekarwo, sambil menunjukkan berkas bukti belum klirnya pembebasan lahan tersebut.

 ke halaman 11

Pelantikan Bupati Lumajang Digelar Maret Pemprov, Bhirawa Pelantikan Wakil Bupati Lumajang As’at Malik menjadi Bupati Lumajang dijadwalkan bakal digelar pada pertengahan Maret 2015 di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pelantikan ini dilakukan karena sekarang sedang terjadi kekosongan jabatan, setelah Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar meninggal dunia 23 Januari lalu.

“Sesuai peraturan yang berlaku, bupati atau wali kota dilantik oleh gubernur di ibukota provinsi. Jadi nanti rencananya akan digelar di Gedung Negara Grahadi,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai bertemu dengan perwakilan DPRD Kabupaten Lumajang di ruang kerjanya,

 ke halaman 11

Serunya Mahasiswa Sastra Jepang Belajar Shodo

Agar Hasilnya Indah, Menulis pun Butuh Ketenangan Seperti nasib aksara Jawa ‘Honocoroko’, tak banyak orang yang bisa melakukannya, termasuk yang asli keturunan Jawa. Begitu pula Shodo, teknik menulis kaligrafi huruf Kanji ini pun tidak bisa dilakukan oleh semua orang Jepang. Karenanya, bisa belajar Shodo langsung dengan seniman aslinya adalah kesempatan langka. Seperti yang diikuti mahasiswa Sastra Jepang Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Rabu (11/2).

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Beberapa detik sebelum menulis Shodo, Goto Minoru berdiam sejenak. Seniman Shodo itu menunggu sejenak iringan musik dari shamisen (Gitar kecil berdawai tiga asli Jepang). Setelah merasa dirinya tenang, dia langsung menyambar kuas dan menulis Shodo secepat mungkin. Tak lama setelah itu, tulisan bertema ‘Hikari’ pun rampung di atas kanvas dengan lebar sekitar satu meter dan panjang empat meter.

“Hikari itu artinya sinar. Dalam tulisan ini ada beberapa kalimat yang saling berhubungan sesuai kata-kata yang diusulkan para peserta,” kata Goto.

Tampaknya sebelum menulis Shodo, Goto sudah mengantongi sejumlah kata dari peserta yang selanjutnya dirangkai dalam beberapa kalimat terhubung. Dia

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Mahasiswa Prodi Sastra Jepang Untag Surabaya bersama seniman Shodo, Goto Minoru, Rabu (11/2).

SURABAYA

2

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tak Mampu Kelola Potensi, Disparta Dikritik Tidak Inovatif DPRD Jatim, Bhirawa Masih banyaknya potensi wisata alam di Jawa Timur yang tidak tergarap membuahkan penilaian SKPD terkait terutama Dinas pariwisata tidak inovatif. Kekayaan sumber daya alam di Jawa Timur seolah menjadi mubazir karena potensi tersebut tidak dikelola dengan baik untuk menjadi industri pariwisata yang mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

trie diana/bhirawa

Terlihat warga penghuni bangunan liar (bangli) Jalan Setail sedang mengosongkan perabotan rumah tangganya dan dibantu oleh Satpol PP Kota Surabaya, Rabu (11/2).

Dibantu Satpol PP, Bangli Jalan Setail Mulai Dibongkar Surabaya, Bhirawa Ratusan warga membongkar sendiri bangunan liar (bangli) yang bertengger di sepanjang Jalan Setail, Rabu (11/2). Bangunan yang semi permanen dan permanen ini dibongkar pemiliknya dengan dibantu puluhan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas PLN setempat.

Dari pantauan Bhirawa, pembongkaran dilakukan dengan terlebih dulu mengeluarkan seluruh perabotan rumah tangga. Setelah itu, perabotan yang ada di dalam bangli dinaikkan ke atas truk milik Satpol PP Surabaya.

Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji mengatakan, disamping warga yang menempati Bangli di Jalan Setail melakukan pembongkaran, pihak Pemkot sudah menyiapkan tenda-tenda yang nantinya dibuat untuk berjualan.

“Ada 40 tenda yang sudah berdiri di area parkir KBS, nantinya ini dibuat jualan tinggal nunggu arahan Pemkot selanjutnya terkait kapan mulai berjualan,” terang Mahmud saat dikonfirmasi Bhi-

PANGGUNG BIROKRASI

PDAM Tunjuk Langsung Pengadaan Jasa Bernilai Ratusan Juta DPRD Surabaya, Bhirawa Berdalih proses lelangnya gagal, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan pede-nya menunjuk langsung pihak ketiga untuk melaksanakan pengadaan jasa keamanan dalam kurun waktu dua bulan yang nilainya mencapai 850 juta perbulan, atau jika ditotal mencapai 1,7 miliar rupiah.

Kejadian ini spontan ditanggapi keras oleh DPRD Surabaya yang mencurigai terjadinya pelanggaran penggunaan keuangan Negara.

Awalnya, perusahaan jasa keamanan yang memenangkan tender tahun 2013 dan melaksanakan pekerjaaan ditahun 2014 telah habis masa kontraknya pada bulan Desember tahun 2014. Sayangnya proses lelang untuk pengadaan jasa keamanan tahun berikutnya (2015) yang diselenggarakan tahun 2014 ternyata gagal total.

Dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan, manajemen PDAM Surya Sembada memutuskan untuk menunjuk salah satu perusahaan jasa keamanan untuk melaksanakan tugasnya pada bulan Januari dan Februari tahun 2015, dengan alibi menunggu selesainya proses lelang. Nilainya cukup fantastis, karena menurut sumber di lingkungan PDAM kepada media ini, perbulannya mencapai 850 juta rupiah sehingga untuk dua bulan harus mengeluarkan anggaran senilai 1,7 Q gat miliar rupiah.Q

rawa, Rabu (11/2).

Sesuai janji Pemkot Surabaya juga menyediakan tenda khusus untuk berjualan di lokasi parkir Kebun Binatang Surabaya (KBS) tepatnya di area parkir Kebun Binatang Surabaya (KBS). Saat ini, tenda-tenda untuk berjualan juga sudah berdiri dan siap menampung warga berjualan. Sedangkan Rusunawa juga sudah siap dan bahkan sebagian warga juga sudah menempati Rusunawa sejak pekan lalu.

Saat ini, tambah Mahmud, yang sudah menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Siwalankerto bagi warga asli Surabaya yang tergusur. “ Yang menempati Rusun Siwalankerto sudah ada 32 KK, dan nanti bisa diangsur perbulannya gak sampai seratus ribu. Tapi awal menempati harus membayar empat bulan ke depan,” tambahnya.

Sesuai deadline yang ditetapkan, bangunan liar di kawasan Jalan Setail sekitar KBS ini memang harus sudah bersih sebelum tanggal 12 Februari, karena mulai 12 Februari pemerintah secara paksa

akan melakukan pembersihan bangli di sepanjang Jl. Setail.

“Pembongkaran sendiri paling lambat besok (Kamis, 12 Februari) harus bersih, kalau masih ada bangli yang berdiri Pemkot akan melakukan pembongkaran secara paksa,” imbuhnya.

Selain itu, Irvan Widyanto, Kepala Satpol PP Kota Surabaya mengatakan, pembongkaran Bangli Setail dilakukan untuk menormalkan jalan serta memfungsikan saluran air yang saat ini tertutupi bangli.

“Kita sudah beberapa kali menggelar pertemuan sama warga setempat dan akhirnya warga dengan sukarela bersedia membongkar bangunan mereka sendiri dan petugas Satpol membantunya,” kata Irvan.

Meski digusur, tapi warga, tambah Irvan, masih tetap bisa berjualan di kawasan itu. Bedanya jika saat ini berjualan di bangunan semi permanen, ke depannya warga berjualan di dalam tenda dengan waktu-waktu berjualan yang ditentukan. “ Jadi pakai sistem bongkar pasang Q geh disitu (tenda),” tambahnya.Q

Anggota Komisi B DPRD Jatim Muhammad Fawaid berharap ke depan Gubernur Jatim, Soekarwo agar memilih kepala dinas yang berusia muda sehingga lebih inovatif dan bisa bergerak cepat menggerakkan potensi wisata yang ada di Jatim.

Politisi yang akrab disapa Mufa itu menyontohkan pantai Pampuma di Jember yang memiliki potensi alam luar biasa.

Namun sayangnya, potensi tersebut tidak dikelola secara maksimal. Padahal keindahan alam di Pampuma tak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Thailand.

“Teman saya yang berasal dari Thailand saja mengakui kalau Pampuma lebih indah dari pantai di Thailand. Sayangnya, potensi itu tidak dikelola secara profesional.

Bahkan terkesan kumuh dan kotor,”tutur anggota dewan asal dapil Jember dan Lumajang itu, Rabu (11/2).

Politisi asal Partai Gerindara menilai Disparta belum memiliki komitmen serius untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Jawa Timur. Politisi berlatar akademisi ini membandingkan dengan Jogjakarta yang potensi wisatanya tak seberapa tapi karena punya inovasi yang tinggi maka mereka bisa menarik jutaan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Putera Kiai Muzaki Syah pengelola pondok Al-Qodiri Jember ini menyontohkan kejelian pihak dinas pariwisata Jogjakarta yang berhasil mengemas wisata pendidikan dan wisata kuliner sehingga kota Jogja menjadi jujukan untuk masyarakat yang ingin berwisata maupun menuntut ilmu.

“Keberadaan sejumlah perguruan tinggi di Jogjakarta berhasil dikemas tak hanya menjadi sarana pendidikan tapi juga wisata pendidikan. Inovasi itu yang harusnya dimiliki oleh stake holder di Jawa Ti-

mur,”pungkas lulusan S2 UGM tersebut.

Terpisah, H. Rofiq kolega Fawaid di komisi B menilai Disparta Jatim tak punya konsep yang jelas dalam mengembangkan sejumlah potensi wisata di Jatim menjadi industri wisata yang bisa mendongkrak perekonomian.

Politisi PPP ini menyindir rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Disparta Jatim terkesan copy paste dari tahun ke tahun. Karena itu, dirinya tak kaget kalau setiap tahun tak ada PAD yang disumbangkan dari sektor pariwisata. Sebaliknya justru ABPD selalu tombok.

“RKA nya saja terkesan copy paste. Ini menandakan mereka (Disparta-red) tak punya konsep yang jelas untuk mengembangkan pariwisata di Jatim. Padahal Jatim tak hanya kaya sumber daya alam tapi juga budaya dan kuliner,”tandas politisi asli Lumajang tersebut.

H. Rofik membeberkan, di Lumajang banyak potensi alam yang harusnya bisa dikelola menjadi obyek wisata. Namun hal itu justru tak tersentuh oleh pemerintah serta dinas terkait. Kondisi itu juga terjadi di sejumlah daerah seperti Jember, Tulungagung, Bondowoso dan daerah lainnya.

Melihat fakta tersebut, mantan Ketua DPC PKB kabupaten Lumajang menawarkan konsep desa wisata. Dengan konsep itu pengelolaan wisata bisa dilakukan lebih terpadu dan efektif dengan memberdayakan masyarakat di sekitar obyek wisata.

Dengan begitu, perekonomian masyarakat setempat juga dapat menggeliat.

“Saya kira konsep desa wisata cocok diterapkan di Jawa Timur. Itu cocok untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran,”pungkas Q cty politisi berlatar pengusaha tersebut.Q

Banjir Kali Lamong, Dinkes Jatim Kirim Bantuan Dewan Minta Pemkot Segera Tutup Toko Modern Tak Berizin

dna/bhirawa

Kepala Seksi P3PMK Dinkes Jatim Gito menunjukkan MPASI yang diberikan ke korban banjir.

Surabaya, Bhirawa Banjir Kali Lamong yang terjadi di Gresik membuat Dinkes Jatim harus mengirim bantuan Makananan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) dan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil (PMT Bumil) kepada para korban banjir. ‘’Kita telah memberikan bantuan MPASI dan PMT Bumil dalam dua tahap pertama pada banjir akhir tahun 2014 dan banjir pada awal tahun 2015.

Tahap pertama MPASI sebanyak 60 koli dan PMT Bumil 35 koli. Sedangkan tahap dua MPASI sebanyak 35 koli dan PMT Bumil 36 koli,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menyatakan, pemberian MPASI dilakukan untuk membantu dan meringankan korban banjir khususnya anakanak dan ibu hamil. Selain itu adanya permintaan dari pemerintah setempat (Dinkes Kab Gresik). Jika dilihat pemberian MPASI tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh balita dan anak-anak melainkan orang dewasa juga dapat mengkonsumsinya. ‘’Dalam MPASI yang berbentuk biskuit atau roti juga ada kandungan susunya sehingga biskuit tersebut memiliki nilai dan kandungan gizi yang tinggi,’’ ucapnya.

Kepala Seksi Pencegahan Pengamatan Penyakit dan Pe-

nanggulangan Masalah Kesehatan (P3PMK) Dinas Kesehatan Jawa Timur Gito Hartono mengatakan, saat ini banyak dari korban banjir yang menderita penyakit seperti ISPA, tinea pedis, myalgia, hipertensi, diabetes militus, grantitis. Untuk Desa Boboh Kepatihan jumlah ISPA sebanyak 39 orang, tinea pedis (gatal-gatal) 21 orang, Mylagia (Nyeri Otot) 25 orang, hipertensi 13 orang, diabetes militus 1, gastritis (maag) orang.

Kecamatan Meganti jumlah ISPA 22 orang, myalgia 9 orang, dermatitis 6 orang, Hipertensi 6 orang, cephalgia 5 orang, gastritis 5 orang, obs febris 3 orang, diare 3 orang, nyeri telan 3 orang, diabetes melitus 1 orang.

Sedangkan Kecamatan Benjeng jumlah penderita diare 1 orang, ISPA 5 orang, cephalgia 2 orang dan dermatitis 5 orang.

Terakir Kecamatan Kedamean ISPA 3 orang, dermatitis 3 orang dan diare 3 orang.Untuk penyakit hipertensi dan diabets melitus banyak yang menderita sebelum terjadinyi banjir. ‘’Korban banjir tersebut sebelumnya sudah menderita dan penyakit orang tersebut kambuh saat banjir datang,’’ ujarnya.

Ditanya terkait Dinkes Jatim tidak mengirimkan bantuan obat, Gito menyatakan, para korban banjir hanya membutuhkan makanan tambahan berupa Q dna MPASI dan PMT Bumil.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi C DPRD Kota Surabaya, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera menutup toko modern yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak sesuai Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW). Toko-toko tersebut tediri dari, Indomart, Alfa Express, Alfa Midi, As mart, Uno Mart, Smesco, Mina, Superindo Yokaya, dan Ibunda 22.

Dari data yang dimiliki oleh komisi C, dengan total keseluruhan 411 toko modern, sebanyak 289 toko tak memiliki IMB, sedangkan 122 sudah memiliki. Namun, dari data yang masuk tersebut ternyata tidak sesuai keadaan yang ada di lapangan. Artinya, ada banyak toko modern yang masih belum terdaftar ke Pemkot Surabaya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Mochammad Mahcmud mengatakan, untuk toko modern yang tidak berizin seharusnya Pemkot melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus segera menutup jangan ada tebang pilih. Karena jika hal ini dibiarkan, nantinya banyak pengusaha yang masuk Surabaya tidak akan mengurus izin dan mendirikan usaha seenaknya.

“Kami minta pemkot pokoknya harus menutup toko modern yang nggak jelas ijinya ini. Masak ijin hanya minta di kelurahan, ini kan jelas salah. Pemkot harus adil. Jangan alasan tenaga kerjanya terlalu banyak lalu pelanggaranya dibiarkan, kalau seperti itu nanti bisa jadi modus, agar usahanya tidak ditutup,” ungkapnya Rabu (2/11).

Politisi asal Partai Demokrat (PD) ini menegaskan, komisi C akan benar - benar melakukan pengawasan secara intens kepada satpol PP untuk segera melakukan penutupan ini.

Meskipun dewan tidak memberikan tenggang waktu untuk melakukan penutupan. Namun yang terpenting pemkot harus bertindak cepat untuk menuntaskan kasus ini.

“Kita ikuti saja alur dari satpol PP, karena jumlahnya ada ratusan yang tak berizin, entah nanti minta bantuan satpol PP kecamatan atau langsung dari satpol PP pusat.

Yang terpenting kami meminta kepada pemkot untuk segera menutup pasar modern yang nggak berijin ini,” Q gat tegas Machmud.Q

Garda Bangsa Serahkan Bantuan Pangan ke Lokasi Banjir Pakal Terkait musibah banjir yang dialami warga Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, menggugah DPW Garda Bangsa Jawa Timur turun ke lokasi. Selain untuk melihat langsung kondisi perkampungan pinggiran di Surabaya Barat tersebut, juga guna memastikan penyebab banjir yang menjadi langganan di wilayah tersebut.

Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur, Ka’bil Mubarok, didampingi Ketua RW Sumberejo, Ahmad Effendi menyempatkan diri melihat dari rumah ke rumah, termasuk sebuah sekolah yang terpaksa diliburkan karena tergenang banjir, sampai di ruangan kelas.

Selain memberikan bantuan Ka’bil juga mendengarkan langsung keluhan warga, diantaranya, soal banjir yang menjadi langganan. Sampai keluhan warga yang meminta Pemerintah Kota Surabaya, bertindak cepat, membuatkan sudetan untuk pembuangan air.

“Karena, seperti yang dikatakan warga, banjir ini

tidak lagi terjadi lima tahun sekali seperti dulu. Tetapi sudah menjadi langganan, terjadi setiap tahun,” kata Ketua Garda Bangsa Jawa Timur, Muhammad Ka’bil Mubarok, Rabu (11/2).

Ka’bil juga minta pemerintah, khususnya Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tanggap menangani masalah banjir yang selalu terjadi di wilayah Pakal. “Pemkot Surabaya juga Pemerintah Provinsi Jatim harus tanggap mengatasi masalah ini.

Kita tidak bisa membiarkan wilayah dan masyarakat disini selalu mendapat musibah kebanjiran seperti ini,” kata Ka’bil.

Jika ada rencana membuat tanggul, harus segera diwujudkan. Karena jika selalu ada ancaman banjir, aktifitas masyarakat akan terus terganggu dan menimbulkan kecemasan. Sementara, dihadapan Ketua Garda Bangsa Jatim yang juga anggota dewan ini, Ketua RW 2 Efendi meminta Pemkot Surabaya segera bertindak cepat, mengatasi agar daerahnya tidak lagi menjadi langganan banjir.

“Kalau bisa kami memberi waktu 3 bulan. Karena wilayah kami ini selalu menjadi langganan banjir.

Bahkan, setiap tahun sekali, kalau dulu lima tahun sekali,” katanya. Warga lainnya mengatakan hujan deras yang turun mulai Kamis malam, membuat wilayah Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Surabaya Barat ini kebanjiran.

Banjir terjadi akibat luapan Kali Lamong yang melintas dari Wilayah Kabupaten

PLN padam,” kata Waris 50 warga setempat, Selasa ý10 Februari 2015. Waris ýmenyebut, akibat banjir aktifitas warga jadi terganggu.

Orang tuanya tidak bekerja termasuk tidak pergi ke tambak. Anak-anak sekolah juga terpaksa membolos.”Ya, bagaimana lagi, rumah kebanjiran sampai satu meter,” ujar Khoyun wanita tua, warga RT 2, Sumber Rejo.

Dan, kondisi saat ini, genangan air sudah surut tinggal 20 centimeter dari hari sebelumnya mencapai pinggang orang dewasa. Namun, warga masih khawatir karena jika kembali turun hujan, dipastikan banjir akan kembali dirasakan. Apalagi jika Kali Lamong meluap. Curah hujan yang deras, dipastikan akan memenuhi Kali Lamong, dan menggenangi kembali perkampungan warcty/bhirawa ga di Pakal, Kecamatan BeDPW Garda Bangsa Jatim saat memberikan bantuan di lokasi Kecamatan Pakal. nowo, Surabaya Barat yang Lamongan, Gresik dan Kota “Sudah 5 hari, sejak hujan kampung disini banjir. Dan, berbatasan dengan KabuQ cty Surabaya. deras Kamis malam lalu selama lima hari juga listrik paten Gresik.Q

SURABAYA

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Surabaya Berharap Siswa Mitra Warga Tetap Gratis Setelah Pendidikan Menengah Resmi Dikelola Provinsi Dindik Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan Surabaya berharap beberapa program terkait pendidikan menengah SMA/SMK tetap dilanjutkansetelah peralihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi.

Selain sekolah gratis, Surabaya juga memberikan fasilitas khusus bagi siswa mitra warga alias dari golongan keluarga tidak mampu.

Terkait program ini, Surabaya masih berharap akan terus dijalankan meski sudah berpindah pengelola.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sudarminto

berharap provinsi tetap akan melanjutkan program mitra warga yang sudah dirintis Surabaya sejak beberapa tahun terakhir.

“Jangan sampai nanti mereka (siswa mitra warga) tidak dicover,” kata mantan Kepala SMAN 16 Surabaya, Rabu (11/2).

Selama ini, program mitra warga mengharuskan setiap sekolah, baik

negeri maupun swasta mengalokasikan 5 persen pagunya untuk siswa tidak mampu. Misalnya, jika jumlah siswa di sekolah ada 300 orang, maka harus ada 15 siswa yang tidak mampu. Siswa mitra warga mendapatkan fasilitas pendidikan gratis.

Seluruh biaya pendidikan baik biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal digratiskan.

Bahkan mereka mendapat bantuan perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, tas hingga sepatu dan buku-buku pelajaran.

“Intinya, mereka ini tidak boleh disentuh oleh beban-beban biaya apapun. Mereka tinggal sekolah tanpa

harus memikirkan biaya,”katanya.

Sudarminto khawatir jika program mitra warga ini dihapus, mutu pendidikan di Surabaya semakin turun dan tidak merata pada seluruh lapisan masyarakat. “Karena itu aspirasi kami, meskipun nanti pengelolaannya tak lagi di kami, kualitas pendidikan terus meningkat. Kompetensi siswa tetap dipertuimbangkan, fasilitas pendidikan terpenuhi dan kebutuhan anak kurang mampu bisa dicover,”tegasnya.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menambahkan, dengan ditetapkannya UU 23/2014 tentang perubahan pengelolaan SMA/SMK dan Pendidikan Khusus di provinsi, otomatis Surabaya akan fokus pada jenjang pendidikan

dasar, yakni SD dan SMP. Karena itu, pihaknya pun berancang-ancang dengan mengurangi satu bidang di struktur organisasinya.

Bidang yang akan dihapus ialah Bidang Pendidikan Menengah.

Meski demikian, Ikhsan berjanji tidak akan ada eselon tiga yang tidak memiliki job alias nganggur. Karena itu, pihaknya berencana memisah bidang pendidikan dasar yang saat ini mengurusi SD dan SMP sekaligus. “Kabid Dikmen nanti bisa ditugaskan untuk fokus mengurusi SMP, sedangkan kabid dikdas bisa fokus mengurusi SD,” tutur dia.

Ikhsan yakin, pembagian tugas ini akan berfungsi maksimal.

Sebab, tugas untuk mengembangkan pendidikan di Surabaya cukup besar. “SD saja kita ada

sekitar 800 lembaga, SMP-nya sampai 300 lembaga. Jadi tidak mungkin ada yang nganggur. Semua pasti terpakai,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun memastikan mulai 2016 daerah tidak perlu lagi menyiapkan anggaran untuk SMA/ SMK dan Pendidikan Khusus (PK).

Sebab, tingkat pendidikan ini diluar kewenangan kabupaten/kota. Karena itu, dia pun memastikan pada 2016 mendatang, tidak ada lagi sekolah gratis sebagaimana yang saat ini berlaku di Surabaya.

“Kabupaten/kota tidak perlu lagi membiayai SMA/SMK dan PK. Silahkan fokus saja anggarannya untuk mengembangkan pendidikan dasar (Dikdas) SD Q tam dan SMP,” pungkas Harun.Q

RAGAM INFO Pelebaran Kali Mir Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya terus berbenah untuk mengantisipasi banjir jika turun hujan di kawasan Dharmawangsa, dengan melebarkan kembali Kali Mir yang berada di perkampungan Gubeng Kertajaya Surabaya.Tampak Satgas DPU Bina Marga dan Pematusan Surabaya saat melakukan pengerukan tanah seluas dua meter,Rabu (11/2).

ist

Haris Pambudi yang kondisinya terluka akibat tertabrak mobil seorang pejabat Pemkot.

Pejabat Pemkot Diduga Tabrak Lari Pelajar Pemkot, Bhirawa Salah satu pejabat Pemkot Surabaya berinisial HLM diduga terlibat tabrak lari bahkan nyaris memukul korbannya.

Seorang pelajar SMAN 7 Surabaya bernama Haris Pambudi yang kondisinya terluka akibat tertabrak mobil seorang pejabat Pemkot. Tidak hanya itu, saking emosinya, HLM nyaris menampar pelajar tersebut karena diketahui tidak memiliki SIM dan dituding berkendara sembarangan.

Haris Pambudi yang tercatat sebagai siswa kelas 11 SMAN 7 Jl Ngaglik Surabaya benar benar jatuh dari motornya lantaran ditabrak mobil sedan warna putih merek Daihatsu AYLA yang kendarai wanita muda di jalan Jimerto tepatnya di depan Masjid Muhajirin Pemkot Surabaya. Rabu (11/2) pukul 17.00 wib.

Namun setelah kondisi Haris jatuh dan terluka berikut sepeda motornya yang spontan mati, keluarlah laki-laki dewasa dari mobil tersebut dan menghampiri Haris, yang ternyata adalah salah satu pejabat Pemkot Surabaya Q gat berinisial HLM.Q

trie diana/bhirawa

Pulangkan 42 Penghuni Liponsos, Satu Kembali karena Ditolak Lurah Satu Lagi Pejabat Bakal Jadi Tersangka?

Banyak Kembar Siam Berasal dari Jatim Surabaya, Bhirawa Kasus temuan bayi kembar siam yang selama ini memang banyak dari Jatim dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Akan tetapi kasus kembar siam ternyata juga tidak merata diseluruh kabupaten/ kota yang ada di Jatim. Namun hanya beberapa daerah yang selama ini banyak ditemukan di Jatim.

“Kebanyakan kasus kembar siam di Jatim itu berasal dari daerah-daerah seperti Kediri, Nganjuk, Jombang, Madiun, Malang, Mojokerto dan Banyuwangi. Kami juga belum tahu kenapa hanya di daerah-daerah tersebut saja ditemukan kasus kembar siam. Sedangkan di daerah lain di Jatim belum pernah ditemukan,” papar Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo, dr Q dna Agus Hariyanto.Q

geh/bhirawa

Penghuni Liponsos bersiap-siap dipulangkan ke rumahnya masing-masing yang tersebar di seluruh Jawa Timur, Rabu (11/2).

UPTD Liponsos, Bhirawa Sebanyak 42 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selama ini dirawat di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan tujuh mobil, Rabu (11/2).

Dari 42 penghuni Liponsos yang dikirim pulang ternyata satu orang kembali ke Liponsos.

Hal ini lantaran rumahnya daerah Madiun tidak ada penghuninya. Ketika penderita psikotik ini diserahkan ke Kelurahan desa setempat tepatnya di Desa Ngalih Kecamatan caruban Kabupaten Madiun, ter-

nyata aparat setempat juga tidak mau menerima karena pihak keluarganya tidak diketahui keberadaannya.

“Dari 42 penghuni Liponsos yang kita pulangkan hanya satu orang yang kembali karena rumahnya dalam keadaan kosong. Setelah kita serahkan ke Pak Lurah juga tidak mau nerima karena rumah yang ditempati keluarganya bermasalah, jadi ya kami bawa lagi ke Liponsos,” terang Kepala UPTD Liponsos Sri Supatmi pada Bhirawa, Rabu (11/2).

Menurut Sri perempuan kelahiran Kediri ini, pihaknya terus mengagendakan untuk setiap bulannya ada pemula-

ngan penghuni Liponsos. Menurutnya, saat ini penghuni di Liponsos masih overload yaitu seharusnya hanya bisa menampung 500 orang untuk saat ini sudah ada 1.381 orang penderita Psikotik, Gepeng, serta Wanita Tuna Susila (WTS).

“Kami terus berupaya untuk memulangkan penghuninya sini (Liponsos) mengingat setiap harinya bertambah. Untuk saat ini penghuni paling banyak masih penderita psikotik yaitu mencapai laki 771 orang dan perempuan 450 orang,” terangnya.

Dikatakan Sri, pemulangan Penghuni Liponsos ini juga menjadi upaya untuk mengurangi kapasitas Liponsos Keputih yang semakin sesak. Ini karena jumlah penghuni Liponsos Keputih sudah jauh melebihi kapasitas huniannya.

“Sebetulnya dari jumlah keseluruhan ini masih dibilang overload karena pemulangan yang diagendakan setiap bulan tak mengurangi tangkapan pihak Satpol setiap harinya,” tambahnya.

Perempuan keturunan Tioghoa ini menambahkan, tidak mudah untuk merawat para penghuni Liponsos tersebut. Ketika ditemukan di jalanan, kebanyakan dari mereka merupakan psikotik yang sulit diajak bicara dan juga tidak memiliki Kartu Tanda Q geh Penduduk (KTP).Q

Kasus Dugaan Pungli Tera SPBU

Surabaya, Bhirawa Pendalaman kasus dugaan pungli tera SPBU oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim masuk pada analisa hasil temuan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Madiun pekan lalu. Dari analisa ini, tak menutup kemungkinan adanya salah seorang pejabat yang akan dijadikan tersangka.

Sebanyak 11 kardus berisi dokumen-dokumen dan kuitansi rstribusi tera masih dilakukan analisa perhitungan oleh penyidik. Tak hanya itu, pada Selasa (10/2) lalu tim pidsus Kejati Jatim memanggil staf dari UPT Malang. Dokumen-dokumen yang diperoleh penyidik, baik dari UPT Madiun maupun UPT Malang, nantinya akan dikaji dan diperdalam.

Kasi Pidsus Kejati Jatim Muhammad Rohmadi membenarkan, tim saat ini dalam tahap perhitungan kuitansi yang disita dan pencocokan dokumendokumen. Ia tak menampik apabila dari pendalaman tim akan didapati tersangka baru. Mengenai tersangka dari kalangan pejabat, Rohmadi enggan menjelaskannya.

“Tersangka bisa siapa saja. Bisa dari kalangan pejabat maupun swasta. Tergantung dari pemenuhan dua alat bukti yang digunakan penyidik dalam menetapkan seorang tersangka,” tegas Rohmadi kepada Bhirawa, Rabu (11/2).

Disinggung terkait siapakah tersangka tersebut, Rohmadi masih merahasiakannya. Ia meyakinkan bahwa saat ini penyidik fokus pada pendalaman atas dokumen yang berhasil disita. Selanjutnya tak menutup kemungkinan apabila alat bukti sudah cukup, pihaknya akan menetapkan tersangka baru Q bed atas kasus ini.Q

Kelalaian Sebabkan Balita Tewas, RS Soewandi Dilaporkan Dewan Pelayanan RS Soewandie kembali disoal masyarakat.

Merasa pelayanan yang diberikan rumah sakit milik Pemkot Surabaya ini tidak layak hingga menyebabkan anaknya meninggal dunia, Ahmad Rifai melaporkannya ke DPRD Surabaya. Anaknya yang bernama Imam Makin (2 th) meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Soewandie.

Menurut Ahmad , kejadiannya dimulai Imam Makin (almarhum) didiagnosa dokter terkena sakit Tipes pada 13 Desember 2014 oleh pihak IGD Soewandi. Setelah itu dokter Radix, salah satu dokter di sana, mendiagnosa dan divonis sakit paru-paru kotor.

Rifai mengungkapkan, bahwa selama ini problematika yang kerap terjadi pada masyarakat pada saat berobat ke RS, dikarenakan faktor Perbedaan penanganan bagi pasien umum dan pemegang BPJS. Hal itu terlihat pada saat dirinya sedang membeli (Menebus) obat di Apotik RS. Pihaknya yang sudah sering melakukan pendampingan terhadap pasien miskin pemegang kartu BPJS seringkali kurang mendapat perhatian serius dari pihak RS.

Sehingga pada saat mendaftarkan anaknya yang sedang sakit, terpaksa mendaftar sebagai pasien umum, padahal dirinya pemegang kartu BPJS kelas 1.

“Berdasarkan pengalaman yang terjadi, saya tidak mau hal ini terjadi pada anak saya (Imam Makin), Padahal saya pemegang kartu BPJS kelas 1. Sehingga saya langsung mendaftar sebagai pasien umum agar segera ditangani dan mendapatkan pelayanan yang baik serta fasilitas kamar Inap,” kata Rifai pada Bhirawa, Rabu (11/2).

Perbedaan penanganan itu terlihat pada saat dirinya menebus obat di IGD RS DR Soewandi. Diceritakan Rafai, Setelah mendaftar anaknya sebagai pasien umum, Dokter beserta perawat yang berada di ruang IGD langsung me-

meriksa anaknya dan memberikan resep agar segera membelinya di apotik depan IGD RSUD. Sesampainya di apotik yakni pada pukul 18.30 Wib dirinya antri bersama keluarga pasien lainnya. Pada saat bersamaan, salah satu keluarga pasien lainnya sempat bertanya pada dia.

“Pakai apa mas?,” seketika itu juga dia menjawab bahwa dirinya memakai umum. Tapi, dirinya sempat kaget lantaran bapak tadi menyarankan agar dirinya membeli obat di apotik luar rumah sakit saja supaya lebih cepat dengan alasan bapak tadi (Pemegang BPJS) sudah menunggu sejak pukul 15.00 Wib belum mendapatkan obat. Namun dirinya bersikeras membeli obat di apotik tersebut.

“Selang beberapa menit saya tunggu, ternyata saya dipanggil duluan oleh petugas apotik. Lalu saya bayar obat itu sekitar Rp. 270.000. Disini kan aneh, saya yg datang belakangan ternyata lebih didahulukan petugas ketimbang bapak tadi yang menggunakan BPJS,” ceritanya.

geh/bhirawa

Rafai ayah dari Imam Makin (2 th) saat dirawat di RSUD Dr Soewandi pada bulan Desember 2014 lalu.

Sudah jelas bahwa petugas No. 36 tahun 2009 tentang harus di rawat inap karena medis tidak melaksanakan kesehatan. kondisinya yang parah. hak-hak pasien dalam memLalu, dengan alasan paDiketahui, kamar kelas 3 peroleh akses sumber daya sien umum, Setelah menye- seharga Rp. 40.000 perhari. dibidang kesehatan serta rahkan obat tersebut. Dok- Namun saat ditanya pememperoleh pelayanan ke- ter yang tidak diketahui nyakitnya, si dokter tadi sehatan yang aman, bermutu namanya tersebut (tidak bergegas akan mengambil dan terjangkau sebagaima- pakai tanda pengenal) me- sampel darah kemudian di na tertuang dalam UU. RI nyarankan agar anaknya lab kan untuk mengetahui

penyakit yang diderita anaknya. Ditengah-tengah penggantian infus, secara tidak sengaja dokter melihat dan menanyakan kartu BPJS yang di pegangnya.

“Lho, bapak punya BPJS ya, kenapa pakai umum?” Tanya si dokter. Lantas, dokter tadi menyarankan agar memakai BPJS saja, namun uang yang sudah dikeluarkan tidak bisa dikembalikan. Alasannya, sudah sesuai aturan di RS tersebut.

“Sambil menyodorkan secarik kertas, si dokter tadi bilang, ini pak bawa ke loket pendaftaran dan disertai foto copy sebanyak mungkin KSK dan Kartu BPJS karena nanti dibutuhkan, setelah dari petugas loket bawa kemari lagi kertasnya,” ujar Rifai menirukan dokter tersebut.

Saat ini langkah Rifai sudah melayangkan surat ke DPRD Surabaya tepatnya di Komisi D. dari surat tersebut dengan lampiran lengkap mulai kronologi, foto dan video yang terlampir. “ Surat sudah masuk di Komisi D siang tadi, tinggal menunggu tanggapan Komisi D lebih lanjut,” tamQ geh bahnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Ibukota Makin Terendam IBUKOTA negara masih terendam banjir. Padahal Jakarta sudah pernah dinyatakan darurat banjir, sejak pertengahan Januari (2014) tahun lalu. Bahkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memulai program rekayasa cuaca. Agaknya, penanggulangan bencana banjir tidak cukup hanya dengan manajemen dan teknologi pengurangan genangan, tetapi juga penataan lingkungan. Termasuk menegakkan peraturan tata-ruang dan wilayah (RTRW).

Presiden pun sudah pernah menyingsingkan celana (sampai lutut), karena istana negara kebanjiran. Andai istana akan terus kebanjiran, toh takkan sampai menganggu aktifitas ekonomi maupun politik. Boleh jadi, cukup baik untuk pencitraan politik. Yakni, yang dirasakan rakyat, dirasakan pula oleh “penghuni” istana (walau tidak membutuhkan bantuan pangan).

Program rekayasa cuaca pernah dicoba. Yakni menghardik awan ke arah laut, agar hujan jatuh di perairan laut Jawa. Bukan di areal daratan Jakarta. Kawasan sekitar ibukota (Tangerang dan Bekasi) juga mesti di-mitigasi untuk mengurangi banjir. Jika tidak, dampaknya pasti menghambat perekonomian dan menyebabkan inflasi (terutama harga bahan pangan). Tetapi rekayasa cuaca dilakukan bagai “setengah hati.”

Trauma banjir Jakarta, siapa tak miris? Sampai ibukota dinyatakan dalam situasi darurat banjir. Istana Merdeka pun tak luput dari genangan air setinggi 20 cm. Lebih lagi curah hujan di ibukota selalu menjunjukkan tren terus meningkat rata-rata lebih dari 20 milimeter per-bulan dibanding normalnya. Paradigma meteorologi memastikan, bahwa peningkatan curah hujan disebabkan naiknya suhu udara. Saat ini Jakarta semakin hangat.

Suhu yang semakin hangat ini mengundang massa uap udara berpindah dari tempat rendah ke tempat yang semakin tinggi, dalam hal ini dari lautan ke daratan Jakarta. Dengan paradigma itu Surabaya juga memiliki tren yang sama, terutama Surabaya Barat. Beberapa daerah di Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi terdampak bencana dampak banjir melebihi Jakarta. Begitu pula potensi tanah longsor bisa lebih parah dibanding Cianjur maupun Sukabumi (Jawa Barat).

Sehingga semestinya seluruh masyarakat (terutama Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota) mewaspadai tren cuaca ekstrem. Termasuk mitigasi untuk mengurangi dampak banjir. Dulu pernah digagas (dan sudah dipraktikkan) rekayasan cuaca. Diawali dari Jakarta, jatuhnya hujan coba dikendalikan melalui Iptek (Ilmu Pengetahuan dan teknologi). Ternyata murah dan mudah. Bahan dasarnya cuma bubuk garam dapur.

Konon hanya dengan 100 ton garam, sudah cukup untuk menghindarkan ibukota dari banjir bandang. Setahun berlalu, saat ini, ancaman dampak bencana banjir masih tetap. Boleh jadi, istana negara juga tetap terancam banjir.

Bahkan Gubernur DKI (saat itu Jokowi) sudah memerintahkan pintu air yang mengarah ke istana dibuka. Ini untuk mengurangi banjir di daerah yang paling parah terdampak.

Tetapi sesungguhnya, bencana tak pernah datang tibatiba. Selalu ada semacam early warning alamiah, berupa gejala bencana. Namun, sejak banjir bandang (besar) pertama, satu dekade lalu, permasalahannya tetap. Curah hujan tinggi yang tak terserap bumi dari daerah puncak (Bogor) tak terbendung masuk Jakarta. Selalu seperti itu.

Yang berbeda, kawasan yang terendam makin meluas.

Seolah-olah pemerintah (dan pemerintah DKI) tidak berbuat apapun.

Masyarakat daerah di luar ibukota juga menghadapi situasi serupa. Karena daya dukung wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) semakin menyusut. Ini yang menyebabkan selalu meluberkan air. Antaralain sungai Bengawan Solo tidak hanya mengalir sampai (akhirnya) ke laut, melainkan juga menerjang sawah dan merendam perkampungan.

Cara sistemik (penerapan teknologi rekayasa cuaca) mesti dilaksanakan lebih masif. Namun DAS juga harus tetap dijaga ketat, tidak boleh “ditanami” pabrik dan rumah tinggal. Sebagaimana amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestilah kukuh menjaga lingkungan hidup. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Batasan Properti Mewah PENGENAAN batasan harga properti sangat mewah perlu kajian yang lebih mendalam sebelum benar-benar diimplementasikan karena dampaknya akan sangat mengganggu keseimbangan pasar property. Dengan batasan yang ada, maka pasar properti akan semakin terpuruk karena untuk kategori properti Rp2 miliar termasuk dalam pasar menengah yang gemuk dan tidak dapat dibilang sebagai sangat mewah. Transaksi properti saat ini sedang menjadi sasaran empuk untuk pengenaan pajak meskipun dalam kenyataannya akan sulit penerapannya di lapangan terkait dengan nilai transaksi real yang terjadi.

Menurunnya target penerimaan pajak di sektor properti membuat dirjen pajak berwacana untuk membuat kebijakan baru khususnya dalam pengenaan pajak properti barang mewah (PPnBM) 20 persen. PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual oleh developer dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu di atas. PPnBM tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar perorangan.

Bahwa menurunnya penerimaan pajak properti lebih dikarenakan pasar yang sedang melambat. Dengan adanya wacana untuk memperketat pajak bagi properti akan membuat pasar properti menjadi semakin terpuruk bila kebijakannya salah.

Untuk itu, pajak yang merupakan sumber penerimaan negara memang harus disikapi dengan fair, yang artinya sebagai pengembang pun harus taat membayar pajak namun pemerintah juga dinilai dapat untuk memberikan aturan yang wajar terkait hal tersebut.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing, 12 FEBRUARI 2015

Membangun Birokrasi yang Humanis minor neotradisionalisme birokrasi, maka hal yang penting dalam birokrasi adalah suatu transformasi budaya birokrasi yang mewarisi semangat kerajaan dan kolonial menuju budaya birokrasi modern yang organi adaptif yang dikehendaki Oleh: adalah birokrasi yang H.Darmadi terbuka terhadap gagasan inovatif, peka terhadap perubahan-perubahan lingkungannya, bahwa birokrasi tidak memiliki penekanan pada peningkatan kemandirian. Justru karena tuproduktivitas, profesionalisme, gasnya sebagai alat pemerintah pelayanan dan peningkatan yang bekerja untuk kepentingan kualitas sumberdaya aparatmasyarakat inilah, maka dipernya. Model birokrasi demikian lukan kemandirian birokrasi. seperti dutulis Saxena akan Di sinilah letak seninya aparat kenyal terhadap goncangan dan birokrasi itu. Seperti dicitrakan ketidakpastian yang melanda dalam konsep “Hegelian Bulingkungannya. Berbeda dengan reaucracy”, birokrasi seharusnya model Weber yang terkesan menempatkan dirinya sebagai mekanistis dalam model organismediating agent, jembatan antara adaptif ini pola hubungan antar kepentingan masyarakat dengan jenjang hierarki relatif lebih kepentingan pemerintah. longgar tidak terkungkung pada Kemandirian birokrasi bisa prosedur-prosedur administratif dijelaskan dengan adanya netraliyang formalistis, sementara tas pengaruh pemerintah, meski itu unsur-unsur dalam sistem ia adalah alat bagi pemerintah. birokrasi mempunyai peluang unTolok ukurnya ialah sejauh mana tuk berhubungan dengan pihak birokrasi bisa berpihak pada luar. Tujuan dan nilai-nilai akan kepentingan masyarakat dan diserasikan sehingga birokrasi melalayani masyarakat. Dengan menjadi sebuah institusi yang demikian, dalam ketidaknetralterus menerus mencari hal-hal annya tersebut, birokrasi tetap baru, menyesauikan diri dengan memiliki kemandirian fungsionperkembangan, dan selalu belajar al, yaitu melayani kepentingan dari pengalaman masa lalu. masyarakat secara keseluruhan.

Karakteristik baru ditujukan Ia menempatkan dirinya lebih seke arah kemampuan memecahbagai abdi masyarakat daripada kan masalah-masalah secara abdi negara, atau setidaknya ada efektif dan daya inovatif. Nilaikeseimbangan antara keduanya. nilai sentral yang ditanamkan Dalam hubungannya dengan adalah: efektif, efisien, etos prosistem politik, bangun ideal fesional, sifat-sifat adaptif, rebirokrasi dalam konteks hubungsponsif serta keberanian untuk an kekuasaan adalah, bahwa mengambil resiko. birokrasi haruslah apolitis, daPartisipasi dalam proses pelam pengertian bahwa tugasnya rumusan tujuan melebar dan melayani masyarakat secara keterlibatan aparat birokrasi berkeseluruhan harus dibebaskan langsung dari bawah ke atas (botdari pengaruh interest tertentu tom up) maupun sebaliknya (top pemerintah selaku pemberi tugas. down). Dengan demikian, model Dalam pengertian ini, kehadiran organis-adaptif ini merupakan birokrasi seharusnya tidak menmodel alternatif terhadap upaya citrakan diri sebagai new political transformasi nilai-nilai neotradispower (kekuatan politik baru) daionalisme birokrasi menuju idelam peta politik yang ada. Lebihide modernisasi birokrasi dengan lebih jika kemudian menobatkan mengacu pada pembangunan diri secara meyakinkan sebagai kualitas sumberdaya manusia. gurita politik yang mendominasi Model organis adaptif ini seluruh perikehidupan politik. sekaligus mendobrak model moUntuk mengikis pengaruh dernisasi legal-rasional ala We-

Pemahaman mengenai model birokrasi di era mendatang menjadi sangat penting sejalan dengan pergeseran pusat perhatian terhadap masalah-masalah di sekitar peningkatan kualitas kehidupan politik menyertai sukses-sukses pembangunan ekonomi telah dicapai.

Bahwa sosok birokrasi sekarang ini masih menampilkan karakteristik patrimonial adalah realitas benang sejarah yang perlu dicermati secara hati-hati. Model birokrasi tradisional dan kolonial yang paternalistik cenderung mengalami eksistensinya sampai sekarang, dan kadang-kadang mengambil bentuk ekspresi yang baru (neotradisional).

H

al ini menjadi persoalan, di mana tuntutan kualitas kehidupan politik menghendaki adanya desentralisasi dan partisipasi arus bawah yang lebih luas.

Di samping itu, pengembangan untuk memodernisasi birokrasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Namun prinsip-prinsip seperti pendelegasian wewenang, pengembangan profesionalisme, dan pengembangan sumberdaya aparat, terhambat oleh kecenderungan praktek-praktek patrimonial yang masih menonjol, seperti tercermin dalam sistem rekruitmen pada jajaran birokrasi.

Kehadiran birokrasi di tengahtengah masyarakat politik merupakan conditio sine qua non. Yang menjadi persoalan adalah sentralisasi dan konsentrasi peran birokrasi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan negara. Dalam kondisi demikian, birokrasi menjadi tidak fungsional lagi untuk melayani kepentingan masyarakat. Birokrasi sering memperlihatkan dirinya sebagai tuan atau bos yang berwewenang mengatur, mengendalikan, dana mengontrol politik rakyat. Padahal jika dilihat dalam konteks hubungan kekuasan, birokrasi pada dasarnya merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya.

Birokrasi pada dasarnya merupakan alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam pencapaian kepentingan masyarakat.

Sebagai alat pemerintah, jelas birokrasi tidak mungkin netral dari pengaruh pemerintah.

Akan tetapi hal ini tidak berarti

P

berian yang terkesan mekanistis.

Dalam model humanistis ini, nilai seorang lebih dilihat dari segi kemanfaatannya, sehingga nilai-nilai manusia seringkali tidak ditempatkan secara proporsional. Hakekat manusia sering mengalami degradasi menjadi sekedar pemaksimum manfaat (utility maximizer) atau menjadi mesin pencapaian tujuan belaka.

Manusia kehilangan otonomi dalam menentukan pilihannya untuk beraktualisasi, dan pada gilirannya mengalami proses dehumanisasi.

Proses dehumanisasi jelas tidak sesuai dengan ide pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan demokratisasi.

Karenanya nilai nilai humanis haruslah menjadi nilai yang inherent dalam model birokrasi organis adaptif. Para penganjur humanis organisasi seperti McGregor, Golembiewski, Argyris, Morgan,Bryanand White, soedjatmoko, Korten dan lainnya, dengan satu dan lain formasi telah menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral konstruksi pemikiran mereka.

Unsur-unsur paling inti dari nilai human ini dapat dirumuskan dalam tiga nilai inti, ialah: kesejahteraan hidup, harga diri, dan kebebasan.

Dimensi humanistis tidak dapat diwujudkan jika ketiga nilai human itu selalu ditawar dan ditundukkan pada nilai-nilai lainnya atas nama modernisasi atau rasionalitas. Kebebasan dan harga diri merupakan landasan untuk menciptakan kondisi kelestarian pertumbuhan potensi manusia. Tidak ada sumber harga diri yang begitu asasinya bagi perkembangan manusia, seperti rasa mandiri dan rasa percaya diri, tidak saja untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri tetapi juga untuk menyumbang dan melayani orang lain dan masyarakat. Akhirnya, secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa model birokrasi yang harus dibangun untuk menjawab persoalan di era mendatang adalah yang mempunyai karakteristik organis adaptif, apolitis, netral, berorientasi pada pelayanan, mempunyai sifat-sifat seperti dicitrakan dalam konsep hegelian bureaucracy.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya dan Politik, tinggal di Lampung Tengah.

KTSP 2006 vs Kurikulum 2013

ola gonta-ganti kurikulum agaknya sudah menjadi tradisi pendidikan di Indonesia. Bukan hal mustahil, karena sudah terbukti di tahun 2013. Di tahun tersebut, pemerintah berhasil mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan kurikulum 2013 (K13). Anehnya, setelah melakukan percobaan kurang lebih satu tahun, K13 akan diberhentikan dan kembali menggunakan KTSP 2006.

Pasalnya, hasil pembelajaran ketika menggunakan K13 kurang memberikan bekas bagi peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Apalagi bagi sekolah dasar (SD) yang notebene masih masa transisi. Tidak dapat dipungkiri, peserta didik akan lebih suka jika guru memberikan perhatian lebih kepada muridnya. Maka, perhatian guru dalam proses pembelajaran memberikan pengaruh terhadap perilaku anak.

Pola lapangan yang lebih memperhatikan gerak-gerik perserta didik nampaknya banyak menyita perhatian orang tua mereka.

Artinya, orang tua peserta didik mengamini apabila K13 diberhentikan dan kembali menerapkan KTSP 2006. Harapannya, guru dapat memberikan perhatian khusus kepada murid ketika dalam proses pembelajaran berlansung. Tidak itu saja, dalam hal ini sudah selayaknya orang tua juga dilibatkan dalam proses pembelajaran tersebut.

Tentu saja, hal ini berkaitan dengan pekerjaan rumah (PR) yang selalu guru berikan kepada murid setelah proses belajar megajar usai. PR yang diberikan bisa berupa soal yang memiliki keterkaitan dengan orang tua.

Meyebutkan silsilah keluarga misalnya, untuk mengerjakan PR tersebut anak tidak bisa lepas dari

hal ini, sebagai orang pengarahan dari orang tua seharusnya meratua. Oleh karena itu, agar semua itu dapat sa bahagia, ka rena terlaksana kurukuanak yang me reka lum 2006 harus mulai didik sejak kecil masih membutuhkan perhadigunakan lagi. tian meskipun sudah Banyak keuntungberinjak dewasa. an yang didapat ketika sekolah-sekolah Guru yang notebene sebagai orang mengunakan KTSP tua ideologis, harus 2006. Pertama, bagi Oleh: lebih peka terhadap anak. Seorang anak Mairina Miawati merupakan anugerah siswa-siswinya. Haradari sang kuasa. Supannya, dengan pendah selayaknya sebaerapan KTSP 2006 gai orang tua biologis dan/atau peserta didik dan guru dapat ideologis dapat memberikan persaling bersinergi untuk membenhatian lebih kepada anak. Tidak tuk proses pemnbelajaran yang dipungkiri pula, seorang anak progesif dan pro-aktif. Semua itu akan merasa lebih senang jika tidak pernah terlepas dari peran mendapat perhatian dari kedua guru dan orang tua. orang tua ketika di rumah dan guru ketika di sekolah.

Sinergi KTSP dan K13 Pemberian riward kepada Menteri pendidikan dan kebuanak merupakan salah satu perdayan (mendikbud) Anies Rasyid hatian dari orang tua dan guru Baswedan telah memutuskan kepada mereka yang berprestasi. untuk menghentikan pelaksaPemberian riward kepada anak naan kurikulum 2013 diseluruh dapat dikatakan sebagah langkah Indonesia. K13 akan ditindaklanuntuk meningkatkan semangat juti dan diperbaiki oleh sekolahanak dalam proses belajar. sekolah yang sejak juli 2013 lalu Kedua, orang tua. Dalam hal menetapkan K13 sebagai acuan ini orang tua memiliki peran dalam pembelajaran. urgen dalam membentuk pribadi Masa pemulihan K13 tidak dan karakter anak. Sejak anak laakan berhenti pada satu titik hir, orang tua memberikan kasih saja. Melihat beberapa faktor sayangnya secara tulus tanpa penghambat dalam proses pemberasa pamrih. Tentunya, hal itu lajaran ketika menggunakan K13. tidak selesai ketika anak sudah Kesiapan buku, sistem penilaian, dewasa. Pengarahan, dan perhapenataran guru dan pendampingtian orang tua masih dibutuhkan an guru serta pelatihan kepala ketika anak sudah dewasa. Sebab, sekolah merupakan kendala yang pada posisi inilah anak dalam menghambat proses belajar menkondisi rawan. gajar. Tentunya, hal ini berimbas Kondisi lingkungan yang berpada peserta didik. beda-beda dan tidak mendukung Buku yang terbatas dapat dapat menjatuhkan karakter anak. menghambat proses kaderisasi Walaupun, ketika kecil mereka dalam sekolah. Akibatnya, basudah dibekali dengan nilai-nilai nyak tugas-tugas mulia lain yang islami. Namun, nyatanya ketangterbengkalai. Dalam hal lain, seguhan mereka dikalahkan dengan perti sistem penilaian misalnya, dunia luar yang germerlap. Dalam guru belum menemukan sistem

penilaian yang pas. Sebab, dalam proses belajar mengajar guru tidak ikut andil terlalu dalam.

Sebenarnya, Anis Baswedan tidak memberhentikan K13 sepenuhnya. Ia memberikan kebebasan kepada kepala sekolah khususnya untuk memilah dan memilih kurikulum yang cocok untuk sekolah mereka. Apalagi ditahun 2013/2014 ada sekitar 6.221 sekolah di 295 kabupaten telah menggunakan K13 secara bertahap. Oleh sebab itu, sekolahsekolah yang sudah terdaftar diwajibkan menggunakan kurikulum tersebut guna memberbaiki K13.

Ikhtikad baik dari mendikbud perlu kita dukung. Namun, akan lebih baik lagi jika antara K13 dan KTSP 2006 disinergikan.

Katakanlah ini jalan tengah agar antara kedua kurikulum tersebut tidak ada yang dihentikan. Kedua kurikulum tersebut memiliki acuan yang berbeda. Perbedaan tidak harus dipisahkan, namun harus disinergikan untuk menemui titik temu.

KTSP 2006 yang menekankan perhatian guru terhadap murid.

Sedangkan K13 pada kemadirian peserta didik. Oleh karena itu, dapat diambil jalan tengah bahwa ketika pembelajaran berlangsung sudah semetinya guru memberikan perhatian kepada peserta didik. Ada kalanya juga, peserta didik diwajibkan untuk mengeksplor kemampuannya dengan tujuan agar mereka mendapatkan kedua aspek tersebut. Maka, sinergi antara K13 dan KTSP 2006 harus segera ditetapkan.

Wallahu a’lam bil-ashowab Aktivis Penulis Idealis (API), Penerima Beasiswa Tahfid di Monash Institute, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

LPMD/K Mengeluh Ingin Insentif Sidoarjo, Bhirawa Ratusan pengurus dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/K) mengeluh ingin diberikan insentif dari pemerintah atas kinerjanya selama ini.

Keluhan disampaikan saat mengikuti Pelatihan LPMD/K se Kab Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PKB) Kab Sidoarjo, kemarin(11/2) siang.

Sementara mengenai keluhan insentif yang diharapkan, diterangkan dengan tegas oleh narasumber Heru Suseno MT dari Bapemas Provinisi Jatim, bisa diajukan melelui desa masing-masing.

Mengingat aturannya juga sudah ada.

Kalau di daerah lain, insentif bisa dikeluarkan melalui kinerja atau program kegiatan yang berjalan. ‘’Jadi setiap ada kegiatan mereka bisa mendapatkan honor dari kegiatan itu,’’ jelas Heru Suseno.

Menurut Kepala BPM PKB Sidoarjo, Drs Ec M Ali Imron, kalau program ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Mendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Tujuanya, untuk meningkatan SDM lembaga kemasyarakatan, khususnya LPMD/K yang baru, secara bertahap dan berkesinambungan.

Peningkatan kualitas SDM seperti ini, diutamakan dalam menangani perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Diantaranya melalui kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajeman pemerintah, yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa ataupun kelurahannya. ‘’Jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif lembaga kemasyarakatan, sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat desa,’’ katanya.Q ach

Ibu Hamil Bisa Ditahan bila Bawa Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Meski kondisinya sedang hamil, para ibu-ibu di Kab Sidoarjo tetap diingatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, agar tak macam-macam terhadap penyalahgunaan Narkoba. Karena pernah ada kasus, wanita hamil masuk ke Indonesia bersama pacarnya Warga Negara Nigeria, namun karena kedapatan membawa Narkoba, tetap ditahan di Lapas Medaeng, Waru. ‘’Baru setelah ibu hamil yang warga negara Indonesia itu melahirkan, kasusnya disidangkan,’’ ujar Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto, didampingi Kasi Pencegahan BNNK Sidoarjo, Muklis, Rabu (11/2) kemarin, saat memberikan informasi penerangan pada warga Desa Kedung solo, Kec Porong.

Dalam acara yang diikuti 10 ibu hamil itu, Supriyanto juga menyampaikan, penyalahgunaan Narkoba oleh ibu hamil, akan bisa berdampak buruk pada kondisi kehamilan mereka. Misalnya bisa membuat bayi lahir premature, keguguran, juga bisa kena HIV/AIDS bila sang ibu pakai jarum suntik. ‘’Makanya meski si ibu sedang hamil jangan mau dimanfaatkan untuk membawa Narkoba atau malah mengkonsumsi Narkoba,’’ tegas mantan Kapolsek itu.

Ditambahkan Supriyanto, informasi yang disampaikan ini termasuk hal yang baru, Ia berharap informasi ini berguna pada keluarga, agar menjadi keluarga sejahtera harmonis komunikatif dan bebas Narkoba.Q ali

Bupati Gresik Ajari DPRD Kudus Tingkatkan PAD dan APBD Gresik, Bhirawa Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, DPRD Kudus belajar ke Pemkab Gresik. Rombongan anggota DPRD Kudus berjumlah 16 orang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani. Mereka diterima Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto di Ruang Graita Eka Praja, Rabu (11/2).

Ilwani, anggota legislatif dari Fraksi PKB ini menyatakan telah mendengar perkembangan kenaikan PAD maupun APBD Kab Gresik sangat tinggi. ‘’Padahal di kabupaten kami Pendapatan Asli Daerah kenaikannya hanya sedikit dari semula Rp243 miliar naik menjadi Rp245 miliar. Hanya naik Rp2 miliar,’’ kata Ilwani.

Ilwani juga membaca, beberapa kenaikan PAD Gresik mulai dari sektor Pajak Bumi Bangunan, BPHTB, pajak galian non logam dan lain sebagainya. ‘’Kami butuh penjelasan barangkali halhal yang baik di Gresik bisa kami laksanakan di daerah kami. Kami juga melihat perkembangan pembangunan Gresik begitu pesat,’’ ujar Ilwani lagi.

Dengan panjang lebar, Bupati Sambari menjelaskan, beberapa hal terkait dengan pertanyaan para anggota Legislatif dari Kab Kudus itu. Tentang PAD misalnya, pada 4 tahun yang lalu PAD Gresik hanya dikisaran Rp164 miliar dan kini mencapai Rp898 miliar. Beberapa tahun yang lalu saat PBB di kelola pusat hanya dikisaran Rp100 miliar, saat ini mencapai Rp160 miliar. Lompatan besar terjadi pada BPHTB yang semula hanya membukukan Rp5,7 miliar, dan kini sudah mencapai Rp175 miliar. ‘’Bupati mengaku pengenaan BPHTB ini tak didasarkan pada harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tapi sesuai pengajuan perizinan yang terkoneksi, harga transaksi jual beli serta penentuan tim appraisal. Selain itu, beberapa pendapatan pajak yang lain berhasil kami optimalkan, diantaranya pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak galian non logam,’’ jelas Bupati.Q eri

5

Kontraktor Nakal Jangan Diberi Proyek Gresik,Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto meminta agar kontraktor yang raportnya buruk untuk tidak diberi pekerjaan lagi. Sebab, kontraktor itu sudah tak bisa menjaga kualitas pekerjaannya, sebaliknya hanya mengambil keuntungan saja.

Padahal kualitas pekerjaan lebih pentingan daripada hanya mengejar keuntungan.

antara foto

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) seperti ini segera diperbanyak pembangunannya di Kab Gresik.

Sebab keberadaan SPBG ini sangat dibutuhkan warga masyarakat yang kendaraan bermotornya telah dikonfersi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas.

Pemkab Gresik Berencana Tambah Jumlah SPBG Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik, berencana menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di wilayah itu, karena sejumlah pemilik mobil berbahan bakar gas kesulitan mendapatkannya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Suyono, Rabu (11/2) kemarin mengatakan, kini sejumlah pemilik mobil berbahan bakar gas termasuk beberapa mobil dinas yang sudah terpasang alat konversi BBM ke BBG berupa konverter kit harus antre lama untuk mengisi BBG. ‘’Pengisiannya harus antre karena hanya ada satu SPBG, yakni di sekitar Jl RE Martadinata Gresik,’’ ucap Suyono di Gresik.

Sehingga Pemkab Gresik akan menambah beberapa SPBG di beberapa tempat, diantaranya di Halaman Kantor Bupati Gresik, Alun-alun Kota Gresik serta di lokasi parkir Petrokimia Gresik dan di GOR Petrokimia Gresik.

Tujuan penambahan, kata Suyono, untuk mendukung program nasional berupa hemat energi, serta mempermudah pemilik kendaraan yang telah dipasang konverter kit untuk mengisi BBG. ‘’Pemkab Gresik telah bekerja sama dengan perusahaan operator pengisian BBG mobile atau keliling, sehingga nantinya para pemilik kendaraan yang telah dipasang konverter kit lebih mudah dalam mengisi BBG,’’ katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) Sekkab Gresik, Adiana Setiawati, juga telah mengundang pemakai BBG dan perusahaan operator pengisian BBG mobile, tujuannya untuk memberi kepastian tentang lokasi pengisian bahan bakar gas.

Sementara itu, di Kab Gresik ada sekitar 100 kendaraan roda empat yang telah terpasang konventer kit dan menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG). Dari 100 kendaraan itu, 30 diantaranya adalah mobil dinas yang dimiliki para camat dan kepala bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pendanaan dari Kementerian ESDM.Q eri

PBB Dihapus, Pemkot Bakal Kehilangan PAD Rp 5 M Kota Mojokerto, Bhirawa Rencana pemerintah menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipastikan bakal mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto.

Pasalnya dari wilayah yang terdiri dari dua kecamatan ini mendapat mengandalkan konstribusi PBB hingga 5% dari total PAD Pemkot Mojokerto.

Meski demikian, Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus hanya bisa pasrah dan mengaku menghargai putusan Presiden Jokowi yang disebutnya sebagai program pro rakyat. ‘’Ya kita akan kehilangan sedikitnya 5% sumber PAD kita atau sekitar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per tahun,’’ kata Wali Kota , Rabu (11/2) kemarin.

PAD kota Mojokerto selama ini relatif kecil yakni sekitar Rp72 miliar. Kota dengan luas sekitar 16,4 kilometer persegi ini terus berusaha melipat gandakan pendapatannya hingga 20% atau sekitar Rp72,6 miliar. Namun harapan itu akan dipangkas dengan wacana penghapusan PBB. Kepala daerah yang diberangkat dari PDI Perjuangan ini tak mengelak PBB merupakan salah satu sumber utama sektor penyokong PAD kota ini. ‘’Ya seperti itu. Tapi mau apa lagi, ini kan bukan negara Mojo-

kerto tapi NKRI,’’ katanya masgul.

Wali Kota yang baru 14 bulan memimpin kota ini akan meminta jajarannya mengupayakan kenaikan PAD dengan cara mencari sektorsektor produktif. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto, Agung Muljono mengaku hingga kini masih belum ada ketetapan tertulis soal pengapusan PBB. ‘’Kita masih belum menerima perintah tertulis. Jadi kita masih belum bisa memberlakukan,’’ terang Agung.

Agung mengetahui jika Pem prov Jatim keberatan dengan rencana kebijakan itu. Menurutnya selama ini PBB merupakan andalan PAD Pemkot Mojokerto. ‘’Sekitar 24% dari total PAD itu bersumber dari PBB,’’ urainya.

Meski demikian, jika pemerintah pusat memberlakukan kebijakan itu, pihaknya bakal mematuhi. ‘’Kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, ya pasti kita akan melaksanakannya,’’ pungkas Agung.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani mengutarakan keinginan elemen daerah untuk menaikkan PAD dengan

Masud Yunus membuat proyeksi-proyeksi yang akan digarap. ‘’Peningkatan ini realistis dan harus demikian. Dengan kenaikan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus mengikuti,’’ ungkapnya.

Menurutnya, ada sejumlah pos ini yang bakal menjadi sumber PAD. Diantaranya dari pendapatan Pajak Daerah yang tahun lalu dipatok Rp17,5 miliar, Retribusi Daerah dipatok Rp7,3 miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp5 miliar.

Target ini tak mengalami perubahan alias tetap nominalnya persis seperti tahun ini. Yang paling digenjot adalah sumber lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatannya dipasang di angka Rp42,7 miliar.Q kar

Hal itu dikatakan Bupati dihadapan 220 anggota asosiasi rekanan, baik dari Gapensi dan Gapeksindo Gresik pada saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Rabu (11/2) kemarin.

Bupati berharap dalam pengerjaan proyek kontraktor lebih menjaga kwalitas. ‘’Jangan menawar harga terlalu tinggi, sehingga pada akhirnya proyek terbengkalai,’’ ujar Bupati.

Bupati mempersilahkan para kontraktor menawar harga. Tapi setidaknya kurang dari 80% dari harga pagu. Kalau bisa tawar lebih tinggi dari pagu yang telah ditetapkan. ‘’Saya tahu persis bagaimana proses pekerjaan proyek. Kadang sudah menawar terlalu murah, lalu bendera masih pinjam kemudian pekerjaannya masih disubkan lagi. Pasti uang proyek itu habis dalam proses. Belum lagi masih harus membayar pajak,’’ terang Bupati Sambari.

Menurut Bupati, tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menertibkan para kontraktor yang mempunyai raport tak bagus untuk diberi peringatan. ‘’Kalau perlu bagi kontraktor yang punya raport merah jangan lagi diberi pekerjaan.

Lebih baik menawar harga mahal tapi pekerjaannya dapat dipertanggungjawab-

kan dari pada menawar murah tapi kualitas pekerjaannya jelek,’’ tegasnya lagi.

Ada dua hal ditekankan bupati saat berhadapan dengan para kontraktor yang mengerjakan proyek di Gresik. Pertama jangan menawar pekerjaan terlalu murah, bahkan sampai jauh dibawah pagu. Kedua perpanjangan waktu selama 50 hari manfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gresik, Bambang Isdianto mengatakan, tujuan sosialisasi Perpres Nomor 4 tahun 2015 karena peraturan ini terbilang baru. Perpres ini merupakan perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa. Banyak sekali perubahan peraturan dari Perpres sebelumnya.

Masih, menurut Bambang Isdianto, beberapa perubahan mendasar, yaitu untuk keperluan penjelasan secara detail tentang Perpres 4 tahun 2015, tentang pengadaan barang dan jasa. Pemkab Gresik mengundang seorang nara sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. ‘’Kami menghadirkan Kasubdit Barang dan Jasa LKPP, Arif Supriyanto MMT. Beliau salah seorang anggota tim yang ikut menyusun Perpres ini,’’ kata Bambang Isdianto.Q eri

Siap Hadapi Permendag Soal Larangan Jual Miras Kab Mojokerto, Bhirawa Supermarket di Kab Mojokerto mulai melakukan antisipasi keluarnya surat Menteri Perdagangan RI. Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berisi larangan minimarket menjual minuman keras (Miras). Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015) itu berlaku mulai 19 April 2015 mendatang. ‘’Kita sudah melakukan antisipasi keuarnya Permendag itu. Sebelum ada surat itu, di beberapa daerah ada Perda yang mengatur tentang penjualan Miras. Sebagai pedagang, tentunya kita akan ikuti,’’ ungkap, Manajemer Regional Cooperation Comunication PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, M Faruq Asrori, Rabu (11/2) kemarin.

Farouq Asrori melontar-

kan hal itu disela-sela Pelatihan Manajemen Ritel bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan sasaran seluruh anggota PWI Mojokerto. Menurutnya, Permendag itu baru berlaku Bulan April mendatang sehingga pihaknya masih mempunyai waktu tiga bulan untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi supplayer dengan produsen Miras. Dengan terbitnya Permendag itu tak banyak berpengaruh. ‘’Pengaruh tentunya ada namun kami pengaruhnya tak begitu besar jika memang nantinya minimarket tidak boleh menjual Miras karena kita memiliki pangsa pasar sendiri. Karena paling banyak, pembeli kita adalah ibu-ibu dan remaja putri sehingga meski ada pengaruhnya namun sangat kecil,’’ katanya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Pelatihan manejemen ritel kepada anggota PWI Mojokerto, Rabu (11/ 2) kemarin.

Potong Sapi Betina Didenda Rp 100 Juta Mulai 13 Pebruari besok, jagal di Rumah Potong Hewan (RPH) di Kab Sidoarjo yang sampai berani memotong sapi betina dan masih dalam usia produktif, akan dikenai sanksi. Sikap tegas ini mengacu pada UU Nomor 12 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Didalamnya ada pasal yang melarang pemotongan sapi betina usia produktif. Sanksinya, berupa hukuman satu sampai tiga tahun atau denda Rp100 juta sampai Rp300 juta.

Menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab Sidoarjo, Drh Bambang Erwanto, untuk menegakkan aturan ini, pihaknya akan bekerja sama dengan Polres Sidoarjo dan Kodim 0816 Sidoarjo. Larangan untuk memotong sapi betina usia produktif ini, sudah berkalikali disosialisasikan baik kepada para jagal di RPH juga pada kelompok ternak sapi yang ada di wilayah Kab Sidoarjo. Meski demikian, masih ada saja jagal yang membandel melanggarnya.

Ia berani menyebut seperti

yang terjadi di RPH Krian. ‘’Insya Allah bila ada sapi betina usia produktif yang dipotong disana, tidak sampai dari Sidoarjo sendiri, mungkin dari luar kota, sebab RPH ini kan juga menerima kiriman sapi dari luar kota juga,’’ terang Bambang, Rabu ( 11/2) kemarin, disela-sela mengunjungi sejumlah kelompok ternak sapi di Kec Jabon dan Porong, untuk memberikan pembinaan terkait masalah ini.

Bambang merasa optimis tidak sampai ada sapi betina usia produktif dari Sidoarjo yang dipotong di RPH Krian, karena ia merasa telah memberikan

pengarahan-pengarahan dan mengontrol pada para anggota kelompok ternak sapi, agar tak sampai menjual sapi betina yang berusia produktif. ‘’Kecuali kalau sapi betina itu mandul atau bahasa jawanya majer,

sehingga tak bisa punya keturunan,’’ papar Bambang.

Untuk menentukan, apakah sapi betina usia produktif itu betul-betul mandul atau tidak, lanjut Bambang, yang memutuskan adalah petugas dari

istimewa

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab Sidoarjo bersikap tegas memberi sanksi pada para jagal di RPH yang memotong sapi betina dan masih berusia produktif.

Dinas, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disampaikan Bambang, pelarangan memotong sapi betina usia produktif, agar produksi populasi sapi, khususnya sapi potong tak sampai terhenti.

Sebab kalau sapi betina usia produktif berkurang atau bahkan sampai hilang karena banyak dipotong, maka tentu saja akan bisa berpengaruh pada ketersediaan daging sapi pada masyarakat.

Dari pembinaan pada sejumlah kelompok ternak sapi pada dua kecamatan, yakni Kec Jabon dan Kec Porong, kemarin.

Populasi sapi betina memang masih tinggi. Seperti yang ada di kelomok ternak sapi Sumber Ternak di Desa Permisan Kec Jabon, dari 25 populasi sapi yang ada semuanya betina, yang sedang hamil empat ekor.

Sedangkan di Kelompok Ternak Sapi Lembu Jaya di Kel Porong, populasinya ada 60 ekor, 57 sapi betina dan sapi jantannya tiga ekor.Q ali

JAWA TIMUR

6

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

Masuk Siaga Satu, Bojonegoro Waspada Banjir Seorang Warga Hanyut di Bengawan Solo Belum Ditemukan Bojonegoro, Bhirawa Perkembangan Tingggi Muka Air (TMA) Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro, terus mengalami trend kenaikan. TMA Bengawan Solo hari, Rabu (11/2) kemarin pukul 12.00 WIB, Bengawan Solo yang terpantau di Taman Bengawan Solo (TBS) utara kantor pemkab Bojonegoro menunjukkan posisi Tinggi Muka Air pada ketinggian 13.36 peilschaal yang berstatus Siaga I. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Andik Sudjarwo mengatakan untuk saat ini air sungai limpahan dari daerah hulu sungai terpanjang di Pulau Jawa sampai membuat sungai Bengawan Solo di Bojonegoro memasuki siaga I. “Karena curah hujan di wilayah hulu saat ini terpantau tinggi, kita tengah mewaspadai sumbangan dari hujan lokal,” jelasnya.

Menurutnya, diperkirakan selama dua hari kedepan, debit air Bengawan Solo akan mengalami kenaikan. Namun berdasarkan perhitungan tak sampai membuat Bojonegoro berstatus siaga II. Bahkan saat Bengawan Solo di Bojonegoro berada pada status siaga I, belum ada wilayah sepanjang bantaran yang tergenang luapan. “Beberapa wilayah baru akan mengalami genangan setelah status sungai Bengawan Solo memasuki Siaga II. Untuk siaga I belum ada yang terdampak, tapi warga harus waspada mengingat tren air masih terus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk saat ini ketinggian permukaan air sungai Bengawan Solo di wilayah Dungus

Ngawi pada pukul 03.00 Wib berada di level siaga I yakni 6,95 peilschaal, sedangkan pada pukul 12.00 Wib mengalami kenaikan level siaga II yakni 7,10 peilschaal.

Untuk di TMA Karang Nongko di Kecamatan Ngraho yang merupakan masuknya air pertama kali di wilayah Bojonegoro juga mengalami kenaikan. Dimana pada pukul 06.00 Wib berada di ketinggian 26,81 peilschaal, dan pada pukul 12.00 Wib naik menjadi 27,17 peilschaal.

Sedangkan untuk di wilayah Kota Bojonegoro untuk TMA yang berada di Taman Bengawan Solo (TBS) juga mengalami tren naik meskipun sejak 00.00 Wib sudah masuk level siaga I. Dimana pada pukul 06.00 Wib ketinggian air mencapai 13.12 peilschaal, dan pada pukul 12.00 Wib naik menjadi 13.36 peilschaal.

Andik juga menambahkan, untuk sementara ini Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Bojonegoro membuat ratusan kantong pasir.

Sekitar 500 kantong ini nantinya akan disimpan di kantor BPBD Bojonegoro dan akan digunakan untuk menutup tanggul atau

KILAS JATIM

doorlat (pintu air) saat sungai Bengawan Solo meluap. “Tak hanya digunakan untuk keperluan menutup doorlat atau tanggul saja, namun kantong pasir ini juga diperuntukkan bagi warga Bojonegoro yang sekiranya membutuhkan,” tegasnya.

Rencananya, kantong-kantong pasir ini akan digunakan untuk menutup pintu air di sepanjang sungai Bengawan Solo yang berada di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Namun, jika dibutuhkan, kantong pasir ini juga bisa digunakan untuk menutup tanggul saat bencana banjir bandang melanda seperti di wilayah lainnya.

“Untuk prakiraan cuaca Kabupten Bojonegoro mulai tanggal 11 Pebruari 2015 mulai pukul 07.00 wib sampai dengan 12 Pebruari 2015. Dengan cuaca hujan lebat, suhu 24-30 °C (derajat Celsius), kelembapan 68.98 % dengan kecepatan angin 35/km dari arah mata angin barat,” imbuhnya.

Warga Hanyut Sementara itu, nasib malang dialami oleh Ridwan (36), warga Desa Nglanjuk, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, pasalnya sampai sekarang belum ditemukan setelah hanyut di Bengawan Solo saat mencari ikan di Desa Payaman, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan data yang di himpun, Rabu (11/2) menyebutkan awalnya saksi yakni Bisri (26) dan Parno (50), warga Desa Payaman, Kecamatan Ngraho ber-

achmad basir/bhirawa

Kondisi Tinggi Muka Air (TMA) sungai Bengawan Solo dan petugas sedang mengecek perkembangan debit air papan ukur di taman bengawan solo (TBS) kota Bojonegoro, Rabu (11/2). ada di tepi Bengawan Solo tengah duduk bersantai. Mereka melihat korban, Ridwan sedang sibuk mencari ikan di bengawan.

Namun, tiba-tiba debit air terus meningkat hingga mencapai level siaga I, peningkatan yang terjadi tiba-tiba hingga ketinggian

Selama Januari, 31 Warga Terserang DBD Malang, Bhirawa Musim penghujan yang terjadi belakangan ini, telah menimbulkan sejumlah masalah. Selain banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah, bahaya demam berdarah yang disebabkan genangan air juga melanda di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur tidak kecuali di Kota Malang. Selama musim penghujan di Bulan Januari 2015, sebanyak 31 warga Kota Malang terserang Demam Berdarah (DBD), data dari Dinas Kesehatan Kota Malang sebanyak dua orang telah meninggal dunia akibat DBD. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Asih Tri Rachmi, kepada wartawan Rabu (11/2) kemarin mengutarakan, sudah banyak warga yang terkena DB, hanya saja hingga saat ini, Dinkes masih belum memasukkan kasus tersebut dalam Kejadian Luar Biasa (KLB).Q mut

Menurutnya, setelah mengetahui Ridwan tenggelam, kemudian kedua saksi langsung menginformasikan hal itu kepada Kepala Desa (Kades) setempat dan pihak kepolisian. “Namun saat dicari, korban tidak ditemukan,” terangnya.Q bas

ATV Diharapkan Mampu Pertahankan KPID Award Bangun Pintu Air, Penjaga

Peserta BPJS Keluhkan Pelayanan Dokter Keluarga Tulungagung, Bhirawa Semakin meningkatnya peserta BPJS Kesehatan membuat pelayanan dokter keluarga menjadi berkurang. Setidaknya itu dirasakan peserta BPJS Kesehatan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Suprih (40), salah seorang peserta BPJS Kesehatan di Kecamatan Rejotangan mengaku sangat kecewa dengan pelayanan dokter keluarga yang dipilihnya. “Dokter keluarga itu saat ini membatasi pasien yang akan ditangani. Kalau pagi dia hanya menerima 25 pasien BPJS saja. Sementara kalau malam jika mendaftar lewat pukul tujuh tidak dilayani,” ujarnya, Rabu (11/2).

Ia menduga pembatasan layanan kesehatan tersebut diakibatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang semakin meningkat dan hanya dilayani satu dokter keluarga yang berada di Kecamatan Rejotangan.

“Kami tentu sangat dirugikan dengan pelayanan macam begini. Ini menyebabkan pasien yang tertolak di dokter keluarga tersebut akhirnya mencari pengobatan di dokter-dokter yang tidak termasuk dalam dokter keluarga. Lalu apa gunanya menjadi peserta BPJS,” paparnya. Q wed

13.24 peischaal tidak disadari korban. Dan hal itu dibenarkan oleh Kasubag Humas Polres Bojonegoro AKP Nugroho Basuki saat di konfirmasi terpisah.

“Akhirnya, beberapa saat kemudian, korban tenggelam saat mencari ikan,” jelasnya.

supriyanto/bhirawa

Sertijab Direktur ATV dari Wachid Mukhaidori kepada Plt Direktur Sinal Abidin disaksikan Wawali Batu dan Dirut Kompas TV. Kota Batu, Bhirawa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko akhirnya menunjuk Kabag Humas Sinal Abidin sebagai Plt Direktur ATV. Penunjukan itu dilakukan karena posisi Direktur ATV kosong semenjak kerja sama antara ATV dengan Kompas TV berakhir Desember 2014 lalu.

Masa jabatan Direktur lama Wachid Mukhaidori, dari Kompas TV sudah habis sejak Desember lalu, namun karena masih ada SPJ yang belum selesai, maka pelaksanaan Sertijabnya ditunda hingga Rabu kemarin (11/2).

Selama bekerja sama dengan Kompas TV, Stasiun Televisi milik Pemkot Batu tersebut telah berhasil menunjukkan kualitas penyiarannya. Terbukti ATV mampu meraih penghargaan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Award, yaitu tahun 2013 dan 2014.

Wahid berharap dengan nahkoda yang baru, diharapkan ATV mampu mempertahankan KPID Award. Wahid sendiri menjabat Direktur ATV selama 3 tahun 5 bulan 11 hari. Serah

terima jabatan Direktur ATV dari Wachid Mukhaidori (Kompas TV) ke Plt Direktur Sinal Abidin dilakukan Rabu kemarin (11/2). Hal ini sekaligus menandai berakhirnya kerja sama antara ATV dan Kompas TV. Dalam kesempatan tersebut, Dirut Kompas TV Bimo Arisetiawan mengatakan sejak awal berharap ATV bisa menjadi model penyiaran stasiun TV Lokal. Bimo berharap walaupun saat ini secara kelembagaan Kompas TV dan ATV sudah selesai kerja samanya, dia berharap ada model kerja sama lain agar ATV menjadi lembaga penyiaran lokal yang terbaik.

"Kami tetap siap bekerja sama dan siap mensupport ATV. Karena Kompas TV sendiri memiliki model penyiaran, informasi daerah itu harus sampai ke tingkat nasional. Indonesia tidak melulu berita buruk, tetapi juga berita-berita baik dari daerah," tegas Bimo.

Sinal Abidin akan menjadi Plt Direktur selama 6 bulan ke depan sembari mempersiapkan pemilihan Direktur baru yang

definitif. Mengacu pada Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) ATV. Masa jabatan Direktur ATV adalah 5 tahun, dan dipilih melalui proses seleksi. Wawali Batu Punjul Santoso mengaku berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan Kompas TV, karena telah memberi warna baru bagi ATV. Dikatakan, ATV merupakan kebanggaan masyarakat Kota Batu. Banyak daerah ingin belajar mendirikan TV setelah melihat langsung ATV. Oleh karena itu Pemkot Batu mengalokasikan anggaran Rp 1,2 miliar pada tahun 2015 untuk operasional ATV. Punjul berharap kerja sama dengan Kompas TV bisa diwujudkan dalam bentuk lain demi mendukung eksistensi ATV sebagai lembaga penyiaran yang berkualitas. Terkait dengan penunjukan sebagai Plt Direktur ATV selama 6 bulan ke depan, Sinal Abidin, menyambut baik dan siap mengemban tanggung jawab tersebut. "Sebagai pegawai kami harus siap ditempatkan dan diberi tanggung jawab dalam bentuk apapun," kata Sinal.

Dia mengaku tak asing lagi dengan ATV karena selama menjabat sebagai Kabid di Dinas Kominfo dulu, ATV merupakan salah satu UPT di dinas tersebut. Ditambahkan, meski hanya Plt, tanggung jawab tersebut tidaklah mudah.

Selain itu, tidak ada program khusus selama menjabat nantinya.

Dikatakan, ia memastikan amanah tersebut tidak akan sampai mengganggu tanggung jawabnya di Bagian Humas. Sinal menilai, lingkup kerjanya hampir sama, yakni menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan program-program kerja kepada masyarakat.Q sup

Tak Perlu Menyelam Lagi Lamongan, Bhirawa Bupati Fadeli kemarin meresmikan penggunaan Pintu Air di Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk. Tak akan ditemui lagi, pemandangan penjaga pintu air harus menyelam untuk sekedar membuka tutup pintu air. Diceritakan oleh penjaga pintu air di sungai desa tersebut Solikin (47), sebenarnya desanya sudah memiliki pintu air. Namun kondisinya sudah lama rusak sehingga menyulitkan dirinya ketika musim penghujan tiba.

“Setiap kali musim hujan datang, saya harus slurup (Jawa: menyelam) ke bawah untuk membuka pintu air.

Ini harus saya lakukan karena pintunya terbuat dari kayu tanpa ada alat apa pun untuk membukanya. Jika telat sedikit saja membuka pintu, air sungai akan meluap ke rumah warga,“ tutur Solikin.

Karena itu, lanjut Solikin, dia sangat bersyukur begitu pemerintah daerah akhir

tahun lalu merampung pembangunan pintu air senilai Rp 387 juta tersebut. Selain itu, dia kini bisa lebih mudah mengatur distribusi air untuk irigasi pertanian. “Pintu air yang baru sekarang dilengkapi alat untuk membuka tutup pintu air dari atas.

Setidaknya saya nantinya tidak perlu slurup lagi,“ ujar dia.

Selain pembangunan pintu air, Kali Ploso Kuning di Desa Padenganploso juga telah dilakukan normalisasi dengan anggaran APBD sebesar Rp 140 juta. Di tempat yang sama, diserahkan pula bantuan 110 paket sembako kepada warga yang rumahnya tergenang.

“Saya minta pintu air ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terutama untuk kebutuhan irigasi pertanian.

Sehingga kesejahteraan petani Lamongan dapat berkelanjutan,“ pesan Fadeli usai meresmikan penggunaan Pintu Air di Desa Padenganploso.Q yit

suprayitno/bhirawa

Pintu Air di Sungai Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk seusai diresmikan penggunaannya oleh Bupati Fadeli.

Proyek Sumberpitu Resahkan Petani di Sebelas Desa Petani di sebelas desa yang tersebar di wilayah dua kecamatan yakni Tumpang dan Pakis, Kabupaten Malang kini resah. Sebab, dengan adanya pembangunan mega proyek saluran air bersih Sumberpitu milik PDAM Kabupaten Malang, telah menurunkan debit air untuk pertanian.

cyn/bhirawa

Salah satu bak penangkap air milik PDAM yang dibangun di area mata air Sumberpitu, Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Padahal sebelum dibangunnya proyek saluarn air bersih Sumberpitu yang berada di wilayah Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, kabupaten setempat, terang Koordinator Badan Pekerja Pro Desa Kabupaten Malang Khosaeri, Rabu (11/2), kepada Bhirawa, debit air pertanian berlimpah dan tidak pernak kekurangan air.

“Namun dengan adanya pembangunan saluran air bersih tersebut, maka para petani mengkhawatirkan akan berdampak pada kekurangan air untuk lahan pertaniannya,” ucapnya.

Dijelaskan, sebelas desa yang berdampak akan kekurangan air

untuk lahan pertanian, seperti di wilayah Kecamatan Tumpang ada 6 desa, yakni Desa Tumpang, Malangsuko, Jeru, Slamet, Bokor, dan Wringinsongo. Sedangkan di wilayah Kecamatan Pakis ada 5 desa yakni Desa, Sukoanyar, Pucangsongo, Banjarejo, Kedungrejo, dan Sumberpasir. Sementara, dari 11 desa tersebut, yang membutuhkan air dari mata air Sumberpitu seluas 1.100 hektare lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Gabungan Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) dan UPT Dinas Pengairan Kabupaten Malang, kata Khosaeri, debit air Sungai Lajing jika musim

hujan dan awal kemarau debit air mencapai 1600 liter/detik. Sedangkan pada akhir kemarau debit air mencapai 1.100 liter/detik. “Namun saat ini, debit air Sungai Lajing cenderung menurun hingga mencapai 935 liter/detik,” ungkapnya.

Karena, lanjut dia, Sungai Lajing yang selama ini mengairi lahan pertanian di 11 desa, air sungai tersebut berasal dari mata air Sumberpitu yang kini dieksploitasi oleh PDAM Kabupaten Malang.

Sementara, debit yang dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian minimal lebih dari 1000 liter/detik.

“Sebelumnya mata air Sumberpitu merupakan hulu dari Sungai Lajing, sehingga dengan adanya eksploitasi yang dilakukan PDAM untuk kepentingan bisnis, maka mengurangi kebutuhan petani.

“Yang dalam hal ini masalah air untuk lahan pertanian milik warga yang berada di 11 desa,” tutur

Khosaeri, yang juga matan wartawan regional Jawa Timur.

Seperti yang sudah diberitakan Bhirawa sebelumnya, bahwa pembangunan mega proyek Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang, yang membangun saluran air bersih Sumberpitu di wilayah Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang menjadi perhatian masyarakat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun hal itu juga sebagai atensi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, proyek tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 95 miliar. Sehingga Forum Penyelamat Mata Air Sumberpitu (FPMASp) Kabupaten Malang menduga jika anggaran untuk pembangunan eksploitasi saluar air bersih Sumberpitu sarat manipulasi.Q cyn

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Dinas Pengairan Lakukan Optimalisasi Jaringan Irigasi Bondowoso, Bhirawa Keberhasilan Gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik) tampaknya tak bisa dipisahkan dari sinergitas antar satuan kerja (satker) di jajaran Pemerintah kabupaten Bondowoso. Dukungan dari seluruh satker tersebut sangat berperan dalam pencapaian program unggulan Bupati Bondowoso. H. Amin Said Husni ini. Sebagai salah satu yang satker terkait langsung dengan program pertanian tersebut, Dinas Pengairan Bondwoso juga bertekad menyukseskan Gerakan Botanik melalui penyediaan air dalam budidaya pertanian.

Menurut Kepala Dinas Pengairan Bondowoso, Drs. Karna Suswandi, penyediaan air yang maksimal dalam jumlah waktu dan mutu yang tepat dalam budidaya pertanian akan memaksimalkan hasil produksi pertanian. “Irigasi memiliki peran strategis bagi penyediaan air dalam budidaya pertanian. Jika air diberikan dalam jumlah waktu dan mutu yang tepat tanaman tidak terganggu pertumbuhannya. Dampaknya akan signifikan bagi produksi pertanian,” kata Karna sambil menjelaskan bahwa irigasi memiliki korelasi positip bagi keberhasilan Gerakan Botanik.

Pemberian air irigasi dari hulu sampai hilir ini akan menjadi maksimal,apabila didukung oleh sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Seperti, bendungan, saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier serta bangunan irigasi lainnya seperti bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan ukur dan bangunan lainnya. mb7

7

Mafia Migas Seenaknya Naikkan Harga Elpiji Nganjuk, Bhirawa Layaknya seperti kelompok mafia, himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas (Hiswana Migas) DPC Kediri seenaknya menaikkan harga elpiji 3 Kg, meski secara nasional pemerintah belum mengumumkan kenaikan elpiji bersubsidi. Sejak seminggu terakhir, harga elpiji 3 Kg ditingkat pengecer Nganjuk mencapai Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu.

Sumardi, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Nganjuk dari Fraksi Partai Golkar meminta pihak Hiswana Migas untuk konsisten dengan surat yang pernah dilayangkan terkait dengan harga elpiji 3 Kg. Dalam surat , Hiswana Migas nomor 0221/HM/DPC-KDR/II/ 2015 yang diajukan kepada Bupati Nganjuk terkait perubahan harga sesuai Pergub Jatim Nomor 6 tahun 2015 di mana harga eceran tertinggi Rp 16 ribu.

Namun kenyataan di pasaran harga eceran mencapai Rp 17 ribu hingga 18 ribu. Hal ini terjadi karena harga elpiji diringkat pangkalan ke penge-

cer naik antara Rp 1000 hingga Rp 1500. “Ini menciderai rakyat yang kini tengah dihadapkan pada problem ekonomi. Hiswana Migas jangan seperti mafia menaikkan harga elpiji bersubsidi secara sepihak,” katanya.

Dalam kasus melambungnya harga ini menurut Sumardi, Hiswana Migas Kediri menjadi pihak yang paling bertanggung-jawab. “Bila ditemukan pelanggaran, bupati berhak membekukan ijin usaha bagi pangkalan maupun agen elpiji tanpa perlu kordinasi dengan lembaga itu,” jelas Sumardi.

Sumardi juga menekan Din-

perindakoptamben Nganjuk untuk melakukan pengawasan dan operasi penertiban pasar sehingga elpiji bersubsidi tersebut berlaku pada harga yang wajar. “Kalaupun naik jangan keterlaluan seperti sekarang ini,” tambahnya.

Kenaikan harga elpiji bersubsidi 3 Kg yang menembus angka Rp 18.000 per tabung di pasar eceran wilayah Nganjuk mengakibatkan banyak konsumen yang mengeluh. Pasalnya harga bahan bakar utama itu terus mengalami kenaikan dalam sepekan ini.

Seperti diungkapkan Martini, ibu rumah tangga di kawasan Kauman Nganjuk mengeluhkan bahwa dalam sepekan ini mengalami perubahan harga sampai tiga kali. Awal pekan kemarin elpiji 3 Kg Rp 16.500 per tabung, kemudian Selasa kemarin naik menjadi Rp 17.000 per tabung 3 Kg. “Sekarang harganya Rp 18.000 per Kg,” ujarnya kemarin.

Pantauan Bhirawa di pasar eceran, kemarin pengecer telah

menjual elpiji Rp 17.000 di wilayah perkotaan dan Rp 18.00 di wilayah pinggiran Nganjuk, karena harga beli sudah tinggi. Karena itu pengecer terpaksa menjual dengan harga yang tinggi.”Kalau harga murah ya dijual murah, tapi kalau kulakannya sudah tinggi masa dijual murah,” ujar Ibnu, pedagang elpiji eceran di kawasan Nganjuk kota.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindagkoptamben Nganjuk, Adi Suyanto mengaku kaget dengan naiknya harga elpiji bersubsidi tabung 3 Kg. Pasalnya sesuai dengan pengajuan perubahan harga dari DPC Hiswana Migas Kediri yang juga membawahi kordinasi pasar eceran di Nganjuk akan diterapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 16.000 per tabung.

Dalam surat DPC Hiswana Migas Kediri nomor 0221/HM/ DPC-KDR/II/2015 tertanggal 4 Februari 2015 penyesuaian harga yang akan dilakukan di wilayah Nganjuk itu sesuai

dengan Pergub Jatim No 6 Tahun 2015. “Loh, kok di pasar eceran sampai dijual sampai Rp 17.500/Rp 18.000,” ujarnya di ruang kerjanya kemarin pagi.

Mengutip pasal 3 Pergub Jatim No 6 Tahun 2015, pihak pengecer boleh merubah harga lebih tinggi dari HET yang ditetapkan jika jarak antara pangkalan di luar radius dari pengecer lebih dari 60 km.

Dalam kasus di kota Nganjuk tidak ada alasan untuk menaikkan harga HET elpiji itu.

Pasalnya letak pangkalan terjauh dari area pasar Nganjuk yaitu berada di Kertosono berjarak hanya 25,1 Km. “Ini sangat memprihatinkan,” tambah Adi. Sekadar diketahui sesuai dengan pasal 2 HET Rp 16.000 per tabung 3 kg sudah inklud dengan biaya operasional dan distribusi Rp 1.715,22, keuntungan agen Rp 1.150, margin pangkalan/pengecer Rp 1.500, sementara harga dari produsen Pertamina Rp 11.584,78 per tabung 3 kg. ris

Plengsengan Sungai Welang Ambrol Pasuruan, Bhirawa Sebuah plengsengan sungai welang di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ambrol. Ambrolnya plengsengan itu diakibatkan derasnya air sungai kiriman dari hulu. Hingga akhirnya, air sungai kembali masuk ke permukiman warga sekitar.

Salah satu warga sekitar, Khusni Aziz mengatakan ambrolnya plengsengan tersebut terjadi Senin (9/2) malam sehingga luapan air kembali masuk ke pemukiman warga setinggi satu meter lebih pada Selasa (10/2) malam. “Panjang plengsengan yang ambrol mencapai 10-15 meter mulai dari dasar hingga ke atas. Ini akibat dari derasnya air kiriman dari pengunungan. Hingga rumah kami disekitar sungai kembali terendam banjir,” kata Khusni Aziz, Rabu (11/2).

Ambrolnya plengsengan itu memunculkan kekhawatiran bakal semakin meluas jika tidak segera diperbaiki, apalagi jika ada banjir lagi. Ia bersama warga lainnya hanya berharap agar pemerintah segera memperbaikinya. “Kami hanya berharap kepada pemerintah agar segera turun tangan untuk memperbaiki plengsengan tersebut. Karena hujan masih turun hingga akhir Maret. Jangan menunggu sampai warga Kelurahan Karangketug kembali kebanjiran,” jelas Khusni Aziz. hil

DPRD Sumenep Tetapkan 23 Raperda Masuk Prolegda 2015 Sumenep, Bhirawa Paripurna DPRD Sumenep menetapkan 23 raperda menjadi program legislasi daerah (prolegda) 2015. Dari 23 raperda itu di antaranya 7 raperda inisiatif DPRD dan 13 raperda merupakan usulan dari eksikutif, sementara 3 raperda merupakan raperda rutin yakni APBD perhitungan, APBD perubahan dan APBD 2016.

Ketua Baleg DPRD Sumenep, Iskandar mengatakan, 23 raperda yang masuk pada prolegda 2015 ini sudah ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD. Dari 23 raperda itu merupakan raperda inisiatif dewan dan usulan dari eksikutif. "Raperda itu sudah ditetapkan melalui rapat paripurna dewan," kata Iskandar, ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep, Rabu (11/2).

Iskandar menjelaskan, sesuai hasil komunikasi Baleg dan pihak eksikutif, ada 3 raperda yang perlu dibahas lebih dulu, yakni raperda BUM Des, CSR, dan Kepelabuhanan. "Kami akan memprioritaskan pembahasan tiga raperda itu, karena kami anggap perlu didahulukan," jelasnya. sul

nurkholis/bhirawa

Aksi LSM Sekoci dukung Polri.

LSM Aksi Dukung Polri

van/bhirawa

Warga Desa Keraton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri membasmi hama wereng coklat yang menyerang tanaman padi nya. Rabu (11/2).

Ratusan Hektare Tanaman Padi Diserang Hama Wereng Kab Kediri, Bhirawa Sedikitnya 600 hektar tanaman Padi di Kabupaten Kediri rusak dan terancam gagal panen akibat terserang hama wereng coklat.

Tahun ini serangan hama wereng semakin sporadis dan meluas hingga taanaman membusuk dan mati.

Semakin meluasnya serangan hama wereng coklat ini puluhan petani melakukan gerakan pebasmian hama secara masal yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, sebab petani khawatir jika tahun ini akan gagal panen. Pembasmian dilakukan dengan cara menyemprotkan pestisida bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri pada batang padi yang terserang hama, Petani juga mencabut padi yang telah mati.

Ketua Kelompok Tani asal Desa Kraton, Kecamatan Papar Ponari mengatakan, searangan hama wereng coklat ini sejak.

Seminggu terakhir. Hama jenis ini menyerang batang padi hingga menyebabkan

batang padi membusuk. "Jika ini terus dibiarkan dalam jangka 1 minggu bisa dipastikan tanaman akan ludes dan terjadi gagal panen, padahal biaya yang telah dikeluarkan sudah banyak," kata Ponari.

Menggapi hal ini, Dinas Pertanian Kabupaten Kediri melalui Kabid Pengendali Organisme Tanaman Subekti mengatakan upaya pembasmian hama tanaman padi secara masal dan terpadu memeng sangat diperlukan. "Petugas memberikan bantuan Pestisida dan tata cara penanganan tanaman yang terserang hama, dan pembasmian secara massal ini sangata penting, agar tidak meluas serangan hama itu," terangnya.

Dari catatan. Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, hama wereng coklat telah menyerang lahan pertanian di Kecamatan Papar mencapai 600 hektar dari lahan peratnian yang mencapai 1600 hektar, diprediksi di kecamatan lain juga mengalami hal yang sama. van

Sampang, Bhirawa Puluhan massa yang mengatasnamakan LSM Sekoci Sampang, melakukan aksi memberikan dukungan moral terhadap penegak hukum yang saat ini terjadi antara KPK-Polri, massa mendatangi kantor DPRD dan Mapolres Sampang.

Mereka memberikan dukungan terhadap Polri agar jangan ragu untuk menegakkan supremasi hukum, Rabu (11/2). Jangan sampai belum dilantiknya Kapolri Budi Gunawan ini merupakan salah satu kriminalisasi yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Karena setelah diajukan Presiden sebagai calon Kapolri RI di DPR-RI, tiba-tiba KPK menetapkan status tersangka pada Budi Gunawan, hal ini sebagai bukti sesama lembaga Negara KPK tidak melakukan koordinasi yang baik. Teriak Bahri ketua LSM Sekoci saat berorasi.

Menurut Bahri, jangan sampai KPK sebagai lembaga penegak hukum bermain politik dalam menangani kasus, sehingga berdampak pada rusaknya penegakan hukum di Indonesia. “Oleh sebab itu, kami berharap Polri jangan sam-

pai ragu untuk mengusut siapa pun yang melanggar hukum, termasuk ketua KPK,” tegas Bahri.

Hal senada juga diungkapkan Sukardi, salah satu orator, KPK juga bukan malaikat yang bebas dari pelanggaran hukum, oleh sebab itu, jika ada alat bukti yang cukup maka Polri harus terus melanjutkan proses hukum yang menjerat pimpinan KPK. Usai berorasi di depan MapolresSampang, massa menyerahkan surat pernyataan mendukung Polri ke Kapolres Sampang AKPB Yudo Nugroho, agar surat pernyataan ini disampaikan pada Kapolda Jatim dan Kapolri RI. Sementara Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho saat menerima pengunjuk rasa di depan kantor Mapolres Sampang, mengucapkan terima kasih atas dukungannya pada Polri sebagai menegak hokum. “Oleh sebab itu kami juga meminta LSM dan masyarakat juga membantu kami untuk menjada ketertiban umum, ketertiban lalu lintas, dan penegakan hukum. Terkait surat penyataan sikap ini, kami berjanji akan menyampaikan pada pimpinan kami,” ujar Kapolres. lis

Dipendik Gelar Olimpiade Sains Nasional Guna menggali dan mencari prestasi dan potensi baru yang dimiliki siswa SMA yang tersebar di Kota Santri, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo menggelar Olimpiade Sains Nasional (OSN) Kamis kemarin (11/2).

Acara pelaksanaan OSN tersebut dibuka langsung Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Agus Hadi Putranto MPd, di Gedung STKIP PGRI Situbondo, sekitar pukul 08.00 wib, pagi kemarin.

Menurut Agus, tujuan pelaksanaan OSN adalah untuk menjaring siswa yang mempunyai kompetensi/kemampuan terbaik dalam bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/ Komputer, Biologi, Kebumian, Geografi, Astronomi, dan Ekonomi.

“Selain itu untuk menyeleksi calon yang dapat diandalkan dan

diharapkan oleh Kabupaten/Kota untuk mewakili daerahnya pada seleksi pada tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional,” papar Agus, disela-sela pelaksanaan OSN, kemarin.

Masih kata Agus, kegiatan OSN tingkat Kabupaten tahun 2015 ini dibuka untuk kalangan SMA Negeri dan swasta se Kabupaten Situbondo. Program tersebut, kata Agus HP, merupakan gagasan Direktorat SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang rutin di selenggarakan setiap tahun, dengan tujuan untuk menggali potensi siswa di bidang akademik.

“Tahun ini ada 9 mata pelajaran yang dilombakan. Diantaranya, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Komputer, Geografi dan Kebumian,” urai Agus, dengan didampingi Kepala Seksi SMA Dipendik, Muhammad Fauzan.

Menurut Agus, jumlah peserta OSN tahun 2014 ini lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu.

Betapa tidak, ujar dia, tahun ini menyentuh angka 322 siswa dengan perincian, pagu 220 siswa dan tambahan 102 siswa. “ini menandakan, animo sekolah dan siswa untuk ikut serta dalam kegiatan OSN sangat luar biasa.

Diharapkan, nantinya potensi anak semakin bertambah, mengingat keinginan mengikuti lomba OSN kian meningkat drastis,” ungkap Agus HP. Kondisi ini pula, sambung Agus HP, mengindikasikan sebagai hal

yang positif, karena anak didik menganggap OSN sebagai sesuatu hal yang bergenggsi dan unggulan karena terkait dengan prestasi akademik. “Pemerintah Pusat menjanjikan bagi peraih juara I tingkat Kabupaten disediakan dana pendidikanm melalui Direktorat SMA. Sebaliknya, peraih juara I, II dan III hasil dari seleksi Kabupaten akan dikirim ke tingkat Provinsi Jatim. Nanti jika meraih juara 1 tingkat Provisni Jatim otomatis akan dikirim ketingkat nasional,” tegas Agus.

Agus juga berharap, semua peserta memiliki semangat yang besar sehingga bisa maju ke tingkat nasional. Sebab, dua tahun lalu, ada salah satu siswa SMA yang mampu tembus level nasional dibidang mata pelajaran komputer.

“Ini tercapai berkat peran serta

sawawi/bhirawa

Sejumlaah siswa SMA se Kabupaten Situbondo tampak intensif mengikuti pelaksanaan OSN di gedung STKIP PGRI, pagi kemarin (11/2). guru dan sekolah yang rutin memberikan motvasi kepada anak didiknya sehingga ikut andil dalam kegiatan pengembangan potensi akademik. Semoga tahun

ini prestasi akademik Kab Situbondo semakin meningkat lagi,” pungkas mantan Kasi SMA Dipendik Kabupaten Situbondo itu. awi

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Kamis Pahing, 12 FEBRUARI 2015

106 Hotel di Jatim Belum Sertifikasi Standar Pemprov, Bhirawa Sebanyak 106 hotel di Jawa Timur masih belum sepenuhnya memenuhi sertifikasi standar yang telah ditentukan. Dari jumlah itu, hotel yang baru sekitar 55 hotel dan sisanya hotel yang sudah berjalan beberapa tahun.

Untuk itu, akhir Februari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melangsungkan pertemuan dengan Disbudpar Kab/kota dan mengajak pengelola hotel untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi melalui

Kabid Pengembangan Produk Pariwisata (P3), Drs Handoyo MSi mengatakan, kebanyakan dari hotel-hotel tersebut bermasalah pada proses perizinan yang ada di Kab/kota.

“Kita tentunya tetap berupaya agar mereka (hotel, red) tidak terkena sanksi.

Selama mereka bisa diberi-

kan pembinaan, maka sanksi tidak akan dikenakan.

Kecuali, sudah diperingatkan berkali-kali, maka sanksi berat bisa dikenakan,” katanya, Rabu (11/2).

Sanksi terberat yang akan dilakukan jika pengelola hotel tidak mengindahkan peringatan dari Disbudpar Jatim terkait dengan sertifikasi standarisasi penggolongan hotel tersebut diantaranya pencabutan izin tandas usaha.

“Sebenarnya untuk hotel sudah ada lembaga sertifikasi usaha. Kalau tidak meng-

indahkan, sanksi akan dilakukan bertahap, tiga kali tertulis baru ada pembatasan kegiatan usaha. Kalau tetap tidak melakukan standarisasi penggolongan hotel, diakhiri pembekuan usaha atau pencabutan tanda usaha oleh Kabupaten/kota,’ paparnya.

Sebelumnya, sejak tahun lalu pemerintah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 7/ 2014 mengenai penyelenggaraan sertifikasi bagi pelaku usaha industri pariwisata.

Peraturan ini juga mengacu

pada peraturan sebelumnya, yaitu Permen Parekraf No. 53/ 2013 tentang standar usaha hotel, yang tak lain mengatur penerapan atas regulasi pemberlakuan sertifikasi terhadap standar kompetensi dan pengawasan industri hotel.

Dalam review yang mengacu pada peraturan baru tersebut, pemerintah meminta pelaku usaha industri perhotelan melakukan sertifikasi terhadap semua sektor usaha dalam bisnis perhotelan yang berkaitan dengan kualitas, pelayanan, dan pengelolaan. Q rac

Program Angkutan Gratis Terkendala Tarif Tulungagung, Bhirawa Program angkutan gratis untuk siswa sekolah bekerja sama dengan kalangan pengusaha mobil penumpang umum (MPU) di Tulungagung, Jawa Timur, belum bisa terealisasi karena terkendala besaran tarif yang belum disepakati.

“Kami sudah tawarkan harga untuk kompensasi pelayanan angkutan gratis bagi siswa sekolah, tapi ternyata belum disepakati,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Maryani, di Tulungagung, Rabu (11/2).

Menurut dia, Dishubkominfo telah memberikan tawaran sekitar Rp90 ribu untuk satu kali pulang-pergi Tulungagung-Ngentrong, tapi pihak pengusaha MPU belum setuju. “Bagaimanapun dishubkominfo masih mengusahakan agar bisa menggandeng pengusaha MPU. Pembahasan direncanakan akan digelar kembali,” katanya menjelaskan. Terkait mekanisme penentuan tarif, Maryani menegaskan pihaknya tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor KM.89/2002 tentang mekanisme penetapan tarif dan formula penghitungan biaya pokok angkutan penumpang dengan mobil, bus umum antarkota kelas ekonomi.

Ada beberapa komponen penentu tarif di antaranya biaya penyusutan, bunga modal, awak bus ataupun MPU, BBM, ban, pemeliharaan kendaraan, terminal, biaya STNK dan pajak kendaraan bermotor (PKB), uji kir, serta asuransi. Komponen penentu lain, lanjut dia, yakni biaya pegawai kantor dan pengelolaan. “Kami tak bisa sembarangan menentukan tarif, semua ada perhitungannya,” kata Maryani.

Informasi dari para pemilik dan sopir MPU, belum adanya kesepakatan tarif disebabkan tawaran yang diajukan pihak dishubkominfo terlalu rendah. “Pengganti uang tarif terlalu kecil. Kami inginkan dalam satu kali pulang pergi (PP) bisa mencapai Rp200-an ribu,” kata salah seorang sopir MPU jurusan Tulungagung-Ngentrong.

Masih dari sumber yang sama, besaran tarif itu berdasar penghitungan untuk biaya perawatan kendaraan. Selain itu untuk biaya sopir dan pemilik kendaraan. “Kami harap bisa ditinjau lagi tentang tarif itu. Jika nanti sudah ‘deal’, pasti kami siap angkut anak sekolah,” kata sumber yang lain. Q wed,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2008, Pink, AG4965SV, a/n.

Insusilaningsih, Lk-07, RT/RW: 003/002, Ngunut-T.Agung No. 307/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6207RZ, a/n.

Darmadi, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No. 308/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2003, Hitam Silver, AG5673SV, a/n. Darmani, Ds. Bukur, Sumbergempol-T.Agung No. 309/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Biru, AG3031SI, a/n.

Saiful Ashari, Ds. Sambitan, Pakel-T.Agung No. 310/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5439 EZ, a/n Undang Habari S.sos, Ds. Sumberejo, rw 08/03, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 311/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2244 EL, a/n Retno Ahmadi, Ds. Olean rw 01/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 312/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2905 EV, a/n Sanito, Ds. Curah Jeru rw 06/04, Kec. Panji, Situbondo.

No. 313/IMB/BI-II/2015

SIDOARJO HILANG STNK Honda Beat, th 2014, hitam W 6522 WL, a/n Agus Rudianto, Ds Watu Golong Krian-Sidoarjo No. 314/IMB/BI-II/2015

Proses produksi di mesin tenun karung plastik.

Daya Saing Industri Karung Plastik Jatim Melemah sudarno/bhirawa

Para pedagang di Pasar Krempyeng Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun kecewa, karena kios yang disewanya tidak ada aliran listriknya. Tampak pedagang memasang saluran listrik di kiosnya.

Tak Ada Listrik, Penyewa Kios Pasar Josenan Kecewa Kota Madiun, Bhirawa Beberapa pedagang yang menyewa kios di Pasar 'Krempyeng' Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, mengaku kecewa. Alasannya, karena tak ada listriknya. Karena itu, bagi pedagang yang menginginkan penerangan, harus merogoh saku masing-masing antara Rp1 jutaRp1,2 juta untuk pasang listrik.

Pasar yang berada di samping kiri kantor kelurahan Josenan ini, memiliki 14 kios. Namun dari jumlah itu, sebanyak enam kios belum ada jaringan listriknya. Sedangkan yang yaog sudah ada jaringan listriknya, merupakan jaringan lama milik pemilik kios sebelumnya atau sebelum dibangun.

"Biaya sewa kiosnya saja per tahun Rp2,660 juta. Jika ditam-

bah dengan biaya pemasangan listrik Rp1.2 juta, berarti kita harus mengeluarkan dana sekitar Rp3,8juta," terang salah penyewa kios, Roni, kepada wartawan, Rabu (11/2).

Dengan kondisi seperti, papar Roni, banyak pedagang yang merasa keberatan untuk pasang jaringan listrik baru. Karena itu, jika masih pagi buta dan malam hari, pedagang memilih menggunakan penerangan lampu led dari senter.

"Daripada pasang listrik baru, lebih baik memasang jaringan listrik dari rumah warga dekat pasar.

Biaya murah dan lebih ringan.

Meski harus membayar tiap bulan," pungkas Roni.

Namun ada pedagang lain, yang memilih memasang jaringan listrik baru daripada 'nggantol' dari rumah

tetangga pasar. Seperti yang diakui Kuswinarti. Alasannya, karena bletak kiosnya berada ditengah. "Kejauhan kalau nggantol dari tetangga. Enak pasang baru saja walau sebenarnya juga berat," ucap Kuswinarti.

Permasalahan lain bagi penyewa baru yang pasang jaringan listrik, mereka kwatir jika nanti hanya mampu menyewa kios dalam beberapa tahun ke depan dengan alasan dagangan tidak laku. "Yang kita pikirkan itu, sudah terlanjur pasang listrik, terus kita tidak mampu menyewa tiap tahun karena pembeli sepi. Terus siapa nanti kalau kita pindah yang mengganti uang pasang listrik?. Apa penyewa yang baru mau mengganti?," kata salah satu pedagang lainnya. Q dar

Telkomsel Siapkan Trubex Readiness Surabaya, Bhirawa Menggenjot peningkatan trafik komunikasi di era broadband tahun ini, Board of Director Telkomsel telah menyiapkan program Trubex (True Broadband Experience) sejak tahun lalu untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan bagi pelanggannya.

Menurut General Manager ICT Network Management Jawa Timur, Indra Mardiatna, Rabu (11/2), penyelesaian program Trubex ini ditandai dengan Telkomsel melaunching teknologi LTE (Long Term Evolution) pada 2014. Dengan Trubex teknologi LTE yang dimiliki Telkomsel sudah IP (Internet Protocol) base.

“Dengan LTE yang semua sudah IP base, tidak ada lagi network element Telkomsel yang memakai E-1. Melalui program Trubex ini, Telkomsel mampu meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai standar internasional, mampu menggenjot peningkatan trafik komunikasi terutama dari layanan data, payload serta bisa dipastikan menguntungkan dari sisi revenue,” ungkapnya.

Sedangkan di Jawa Timur sendiri, saat ini sudah menyelesaikan proses IP-nisasi 100 persen. Bahkan pihaknya berani mendeklarasikan kalau ICT Jawa Timur paling siap memberikan Trubex Readines 2015 pada pelanggan Telkomsel.

“Dengan kesiapan ICT Jawa Timur yang mampu menuntaskan IP-nisasi 100 persen akan

banyak manfaat dari Trubex Readines. Dimana network akan lebih efisien dan meningkatkan kualitas jaringan yang ujung-ujungnya adalah meningkatnya kepuasan pelanggan, ini terbukti dengan kenaikan payload yang sangat signifikan ketika network element dikonversi dari E-1 menjadi IP,” ujarnya. Q riq

ahmad tauriq/bhirawa

GM ICT Network Management Jawa Timur, Indra Mardiatna (kanan) , Menunjukkan kualitas layanan data Telkomsel , didampingi Manager RAN and Transport Assurance Jawa Timur, Ridwan Simanulang (kiri) dan Manager Service Quality Assurance Jawa Timur, Andri Trisnanto (belakang)

Surabaya,Bhirawa Industri karung plastik di Jawa Timur tahun ini mengalami penurunan utilisasi menjadi hanya sekitar 50% dengan volume produksi 12.000 ton/bulan, menyusul terjadinya kelebihan pasok komoditas tersebut di pasar lokal sebanyak 30%.

Kondisi tersebut diperparah dengan penerapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2015 sebesar Rp2,9 juta/bulan di ring I (Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto), sehingga perusahaan karung plastik akan melakukan pengurangan tenaga kerja akibat melemahnya daya saing.

Hal itu disebabkan harga jual karung plastik asal perusahaan Jatim berkisar Rp1.200 - Rp2.500/lembar tergantung ukuran, sedangkan harga produk sejenis yang dihasilkan provinsi lain di Pulau Jawa lebih rendah.

Ukuran karung plastik berkisar 50 - 100 gram/lembar.

Ketua Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) Jawa Timur, Woeidi Orso, mengatakan prospek industri karung plastik cukup suram akibat terus meningkatnya biaya

produksi, terutama dari komponen upah pekerja yang tahun ini mengalami kenaikan cukup tinggi.

Di lain pihak, lanjutnya, kenaikan biaya produksi tidak bisa dikompensasikan dengan menaikkan harga jual produk karung plastik seiring besarnya pasok alat pembungkus itu di pasar lokal. Produk karung plastik juga dipasok oleh produsen dari provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, dimana upah pekerjanya lebih rendah dibandingkan di Jawa Timur.

“Komponen upah pekerja tahun ini mencapai 60% dari total biaya produksi karung plastik akibat diterapkannya UMSK yang tinggi oleh Pemprov Jatim yakni Rp2,9 juta/bulan di wilayah Kab. Sidoarjo. Kebijakan tersebut sangat memberatkan kami sebagai industri padat karya,” ujarnya, Rabu (11/2) kemarin. Menurut Woeidi, kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlangsung setiap tahun cukup menyulitkan industri karung plastik. Apalagi sektor usaha tersebut yang berlokasi di ring I (Surabaya dan sekitarnya) juga diwajibkan membayar UMSK yang besarannya 5 - 10% di atas UMK 2015. Q ma

Kebutuhan Daging Sapi di Jatim Mencukupi Pemprov, Bhirawa Diperkirakan selama setahun ini, kebutuhan daging sapi di Jawa Timur masih mencukupi. Berdasarkan data Dinas Peternakan (Disnak) Jatim menyebutkan, populasi sapi potong di Jatim pada 2014 mengalami peningkatan sebanyak 4,16 persen dibandingkan populasi tahun 2013.

Untuk tahun 2014 jumlahnya sebanyak 4.113.443 ekor sedangkan di tahun 2013, jumlahnya sebanyak 3.949.097 ekor.

Sedangkan untuk kelahiran sapi potong di tahun 2014 sebanyak 925.102 ekor. Untuk sapi siap potong yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan warga Jatim ada sebanyak 477.000 ekor. Sedangkan untuk stok sapi yang dikirim keluar Jatim sebanyak 310.000 ekor. “Sampai Januari kemarin pemotongan masih stabil berkisar 1000 hingga 1200 ekor. Peningkatan pemotongan sapi biasanya mendekati hari-hari raya besar keagamaan. Saat ini populasi sapi yang ada telah mencapai 4,4 juta ekor. Karena itu stok sapi potong aman, baik untuk didalam Jatim maupun untuk suplai keluar,” ujar Kepala Disnak Jatim, Ir Maskur MM, Rabu (10/2).

Terlebih, permintaan sapi potong ke Jatim saat ini sudah tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya stok sapi potong impor yang telah memenuhi daerah di luar Jatim. “Jadi sekarang ini daerah lain di luar Jatim tidak hanya mengandalkan suplai sapi dari Jatim. Daerah-daerah itu telah digerojok daging impor. Sehingga permintaan sapi kesini (Jatim) tidak terlalu tinggi,” jelasnnya. Q rac

Aktif Antisipasi Makanan Berbahan Kimia

Banyuwangi Raih Penghargaan BPOM Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menerima penghargaan sebagai daerah dengan peran teraktif dalam penanggulangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

ist

Dinkes Banyuwangi bersama BPOM aktif mengawasi keamanan pangan dan jamu tradisional yang beredar di masyarakat. .

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Widji Lestariono di Jakarta, Rabu (11/2).

Widji Lestariono yang dihubungi dari Banyuwangi menjelaskan, selama ini Dinkes bersama BPOM melakukan pengawasan langsung ke produsen jamu. “Meski pengawasan obat di bawah kendali BPOM, pemkab juga rutin melaku-

kan pembinaan pada produsen obat tradisional. Di Banyuwangi sendiri, terdapat 36 industri kecil obat tradisional,” tuturnya.

Bahkan Menteri Puan Maharani mendorong pemda lebih aktif mengawasi keamanan pangan dan jamu tradisional yang beredar di masyarakat. “Terutama jajanan yang ada di sekolahsekolah. Anak-anak merupakan aset negara, kalau sejak muda sudah diracuni bahan kimia bisa menurunkan kualitasnya. Banyuwangi cukup bagus dalam menjalankan program pengawasan

pangan dan jamu ini,” kata Menteri Puan seperti dilansir Pemkab Banyuwangi, Rabu (11/2).

Kepala Badan POM, Roy A Sparingga, mengatakan Banyuwangi memiliki atensi tinggi terhadap pengawsan obat dan makanan. Misalnya, melakukan pengawasan rutin di sekolah-sekolah, pasar, dan toko jamu tradisional untuk melihat keamanan pangan dan produksinya. “Dalam hal ini bukan jumlahnya yang menjadi poin penilain dari Balai Besar Surabaya. Tetapi dukungan dan kerja sama yang ditunjukkan pemerintah,” ujar Roy A Sparingga.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Widji Lestariono, menuturkan seluruh puskesmas di Banyuwangi setiap tiga bulan sekali mengambil sampel

jajanan anak sekolah yang ada di wilayah kerjanya. Seluruh puskesmas memiliki sarana untuk menguji jajanan sekolah apakah mengandung zat kimia berbahaya, seperti rhodamin, boraks, formalin, methylene yellow.

“Kita rutin gelar pengawasan dan uji sampling jajanan anakanak sekolah. Hasilnya, pada akhir tahun kemarin, seluruh puskesmas melaporkan tidak ditemukan kandungan berbahahaya pada jajanan anak sekolah di Banyuwangi,” ujar Widji Rio. Jika ditemukan bahan atau pangan yang tidak layak, pihaknya melakukan pembinaan kepada sekolah dan toko jamu tradisonal agar menghentikan produksi. “Ini telah kami lakukan secara berkelanjutan,” katanya. Q nan

OLAHRAGA

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

LINTASAN

Persipura Datangkan Pelatih Brasil untuk U-21 Jayapura, Bhirawa Manajemen persipura Jayapura mendatangkan pelatih asal Brasil yang pernah melatih klub Sau Paolo, untuk tim junior Persipura U-21 pada musim 2015.

"Kami telah mengontrak pelatih baru asal Brasil untuk latih Persipura U-21, namanya Claudio Barcelos de Jesus," kata Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano, usai ramah tamah dengan insan pers di salah satu hotel ternama di Kota Jayapura, Papua, Selasa malam.

Pelatih asal Brasil itu, kata Benhur Tommy Mano yang akrab disapa BTM, sebelumnya melatih di klub ternama Sau Paulo U-21 dan dianggap memiliki pengalaman yang mumpuni untuk membesut tim junior Mutiara Hitam.

"Harapannya dengan pelatih asal Brasil ini bisa melatih anak-anak Persipura U21, agar nantinya ada pemain yang siap pakai dan mengurangi pemakaian pemain asing," katanya.Q ant

9

Anggaran Belum Turun, Pengurus Cabor Cari Dana Talangan Kota Batu,Bhirawa Tekad KONI Kota Batu masuk 10 besar dalam pengumpulan medali pada Porprov V Banyuwangi Juni mendatang ternyata masih terkendala oleh anggaran. Akibatnya Pengcab masingmasing Cabor harus mencari dana talangan untuk menggelar pemusatan latihan karena anggaran dari KONI belum turun.

Padahal sesuai rencana, untuk menggelar pemusatan latihan tersebut, KONI memberikan bantuan anggaran bagi atlet sebesar Rp 300 ribu dan pelatih sebesar Rp 500 ribu.

Anggaran tersebut harusnya dikucurkan oleh KONI semenjak Juni tahun 2014 lalu. Namun kenyataannya sudah 4 bulan ini, para atlet dan pelatih tak menerima bantuan pe-

musatan latihan dari KONI. Hal ini seperti diungkapkan Pelatih tinju, Ismail Ngabalin kepada wartawan kemarin.

Menurut Ngabalin, dana itu sangat dibutuhkan karena digunakan untuk membeli vitamin dan mencukupi gizi atlet selama menjalani pemusatan latihan yang digelar Pertina.

"Untuk mempersiapkan atlet mengikuti Porprov, Pertina

menggelar semacam pemusatan latihan yaitu dengan menambah frekuensi latihan. Sehingga untuk mendukung kondisi fisik atlet, maka dibutuhkan tambahan vitamin dan pemenuhan kebutuhan gizi," terang Ngabalin.

Apa yang dialami Pertina ternyata juga dialami oleh Cabor lainnya, mereka terpaksa mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan pemusatan latihan.

Tak hanya terlambat, anggaran sebesar itu juga dinilai jauh dari memadai untuk menunjang latihan. Walau begitu, dia tetap optimis Pertina dengan target 4 emas di Porprov tercapai. Hal ini tidak terlepas

dari adanya atlet-atlet tinju berkualitas yang akan diterjunkan dalam Porprov.

Belum cairnya dana pemusatan latihan selama 4 bulan dibenarkan Ketua KONI Batu, Zainul Arifin.

Menurutnya, KONI menunggu pencairan dana dari Pemkot Batu. Selain itu juga menunggu digelarnya rapat kerja KONI pasca pergantian kepengurusan akhir tahun kemarin.

Keterlambatan pencairan anggaran di awal tahun tersebut sudah umum terjadi di seluruh daerah. Sehingga masing-masing Cabor diharapkan mencari dana talangan untuk menggelar latihan. "Porprov kan masih digelar pada bulan

Juni, artinya masih ada waktu 4 bulan untuk persiapan latihan. Sehingga kami menjamin hal ini tidak berpengaruh pada persiapan Porprov," katanya optimis.

Ia juga menepis kalau pemusatan latihan sudah berjalan 4 bulan. Karena selama menjabat baru 2 bulan Cabor menggelar pemusatan latihan, yakni Januari-Februari.

Sekretaris PSSI itu juga menyebut, 6 bulan pertama Puslat merupakan wewenang pengurus lama.

"Untuk kepengurusan baru start Januari, soal besarannya bisa saja berubah," tandas Pjs Direktur PDAM Kota Batu tersebut.Q sup

BWF Tinjau Istora Jakarta Jelang Kejuaraan Dunia Jakarta, Bhirawa Perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia (Badminton World Federation) meninjau stadion bulu tangkis Istora Senayan Jakarta sebagai lokasi Kejuaraan Dunia BWF yang akan berlangsung pada 10-16 Agustus mendatang.

"Kami melihat minat yang besar terhadap bulu tangkis di Indonesia dan kami berharap tiket akan terjual penuh pada Kejuaraan Dunia nanti dengan perkiraan kapasitas tempat duduk mencapai delapan ribu," kata Direktur Perlombaan BWF Darren Parks di Jakarta, Rabu.

BWF, lanjut Darren, berharap penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015 di Indonesia akan memenuhi standar penyelenggaraan turnamen bulu tangkis internasional karena Indonesia juga menyelenggarakan turnamen Indonesia Open 2015 pada 2-7 Juni mendatang.

"Indonesia Open dikenal sebagai salah satu turnamen dengan kualifikasi penyelenggaraan yang sangat ketat dan spesifikasi tinggi. Kami berharap penyelenggaraan Kejuaraan Dunia juga akan serupa," kata Darren.

Darren mengatakan akan ada dua kunjungan berikutnya

dari BWF ke Jakarta yaitu untuk kunjungan stasiun televisi internasional yang akan menayangkan turnamen dan pengumuman undian pertandingan dalam jangka waktu paling lambat satu bulan sebelum Kejuraan Dunia dimulai.

"Kami menjumpai para panitia penyelengggara yang terorganisir dengan baik dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Kami berharap tidak akan menjumpai suatu masalah dalam penyelenggaraan," kata Darren.

Kepala Subbidang Hubungan Internasional PBSI Bambang Roedyanto yang turut menemani kunjungan perwakilan BWF di Istora Senayan Jakarta mengatakan tidak ada banyak koreksi dari BWF tentang lokasi pertandingan Kejuraan Dunia pada Agustus mendatang.

"Koreksinya kecil-kecil, karena jika merujuk pada Indonesia Open, kita selalu yang terbaik untuk turnamen internasional sepanjang dua tahun lalu," kata Roedyanto.

Pria yang akrab disapa Koh Rudy itu mengatakan penyelenggaraan Indonesia Open 2015 juga akan mengusung sebuah tema meski belum diputuskan dalam sebuah rapat oleh PBSI. "Kami juga akan menawarkan penyelenggaraan Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Dunia pada 2016.

BWF akan mengujungi lokasinya di Yogyakarta. Akomodasi untuk kelas junior itu akan berbeda karena keamanan untuk para peserta lebih ditingkatkan," kata Koh Rudy.Q ant

Persipura Siap Hadapi Laga Perdana Lawan Persib Jayapura, Bhirawa Tim Persipura Jayapura menyatakan siap menghadapi laga perdana Liga Super Indonesia (LSI) 2015 menghadapi juara bertahan Persib Bandung pada 20 atau 21 Februari 2015 di Bandung.

"Persipura akan memulai laga awal LSI melawan tuan rumah Persib Bandung," kata Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano di Jayapura, usai acara ramah tama dengan insan pers di Kota Jayapura, Selasa malam.

Maria Londa Siap Jajal Singapura Open Palembang, Bhirawa Atlet lompat jauh nasional Maria Londa bersiap menjajal Singapura Open pada Maret 2015 untuk persiapan berlaga di ajang SEA Games Singapura pada Juni tahun ini.

"Sebelum turun di SEA Games tentunya membutuhkan kesempatan untuk uji coba agar pada saatnya bisa benar-benar tampil maksimal," kata Maria yang dihubungi dari Palembang, Rabu.

Ia mengemukakan, ajang Singapura Open ini relatif bisa dijadikan tolak ukur, mengingat peserta SEA Games 2015 dipastikan ambil bagian lantaran menjadi satusatunya kompetisi menjelang pelaksanaan.

"Atlet Thailand, Fhilipina, Malaysia, dan tentunya Singapura akan ambil bagian," kata dia.

Maria menjadi tumpuan Indonesia pada ajang olahraga paling bergengsi 11 negara di kawasan Asean tersebut.

Keberhasilannya meraih medali emas pada Asian Games di Incheon, September 2014 menjadi garansi bahwa secara kualitas berada di atas rata-rata atlet kawasan Asia Tenggara.

Meski demikian, gadis asal Bali ini enggan jumawa karena persaingan di level Asia menurutnya terbilang semakin ketat.

"Saya tidak boleh lengah karena pesaing saya juga berusaha merebut karena sejatinya mempertahankan itu lebih sulit. Saya menargetkan bisa membukukan jauh lompatan 6,70 meter, karena atlet-atlet di Asia bermodalkan jauh lompatan itu," ujar dia.Q ant

Ia mengatakan, manajemen Mutiara Hitam, julukan tim Persipura Jayapura telah menyurat ke PSSI terkait kepastian laga pembuka tersebut, apakah akan dihelat pada tanggal 20 atau 21 Februari 2015 usai tim Persib Bandung berlaga di Liga Champions Asia.

"Jadi, kami tinggal menunggu kepastian laga pembuka tersebut. Kalau tidak tanggal 20 ya, tanggal 21 Februari 2015," katanya.

Mengenai Boas Salossa dan kawankawan, Benhur menyampaikan bahwa masih berada di Batu, Malang, Jawa Timur menyelesaikan pemusatan latihan.

"Sekarang ini tim Persipura masih di Batu Malang. Mereka masih berlatih secara intensif disana," katanya.

Benhur Tommy Mano yang juga Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Papua mengungkapkan bahwa manajemen Persipura Jayapura telah mengontrak pelatih baru untuk menangani tim Persipura U-21.

"Kami telah mengontrak pelatih baru asal Brasil untuk latih Persipura U-21, namanya Claudio Barcelos de Jesus," katanya.

Pelatih asal Brasil itu, kata Benhur Tommy Mano yang akrab disapa BTM mengatakan bahwa Claudio sebelumnya melatih di klub ternama Sau Paulo.

"Harapannya dengan pelatih asal Brasil ini bisa melatih anak-anak Persipura U21, agar nantinya ada pemain yang siap pakai dan mengurangi pemakaian pemain asing," katanya.

Hal lainnya adalah, pelatih Claudio diharapkan bisa mentransfer ilmu sepak bola kepada anak-anak Persipura U-21 guna memback up pemain senior Persipura.

"Jadi kalau ditim senior ada yang cidera, kita tinggal ambil saja di tim Persipura U21. Mereka kita buat sebagai pemain siap pakai," katanya.

"Pelatih Claudio kini telah bersama tim Persipura di Batu, Malang, Jawa Timur," tambahnya.

Pada musim sebelumnya, tim Persipura U-21 juga dilatih oleh pelatih asal Brasil, Amilton deolivera.Q ant

ist

Ketua Umum PGI Jatim, Abd Hamid (kanan) didampingi Ketua Harian, Sudjatmiko.

PGI Incar Emas Pra PON Surabaya, Bhirawa Keberhasilan atlet golf meraih juara di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 2014, membuat cabang olahraga ini berhak untuk mengikuti Program Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). Pengprov Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jatim juga optimis bisa meraih emas di Pra PON yang digelar Bulan Agustus mendatang.

Target lain yang diusung oleh pengurus adalah meloloskan sebanyak mungkin pegolf Jatim untuk bisa berlomba di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.

"Saat ini kami punya 15 atlet, baik itu putra maupun

putri. Itu hasil seleksi kami pada tahun 2014 lalu. Rencananya kami akan kerucutkan menjadi tujuh atlet pada Agustus 2015 nanti," jelas Ketua PGI Jatim, Abdul Hamid, Rabu (11/2) siang.

Namun jumlah itu bisa saja berubah, baik berkurang atau bertambah. Sebab kuota atlet golf untuk PON akan ditentukan pada kejuaraan amatir yang dilaksanakan di Jakarta, Agustus nanti. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang pra-PON. "Kalau hasil disitu kurang baik, bisa saja kuota atlet kami kurang dari tujuh. Tapi sejak dulu kami selalu dapat tujuh," papar Hamid.

Titro Tarmadi dan Ines

menjadi andalan Jatim para pra-PON nanti. Tirto adalah peraih medali perak pada PON XVIII Riau 2012 lalu.

"Saat itu Tirto masih pemula. Sekarang dia sedang masuk masa emas. Sedangkan Ines adalah atlet yang usianya masih 16 tahun," jelas Hamid. Oleh KONI Jatim, golf ditarget dua medali emas pada PON XIX Jawa Barat (Jabar) 2016.

Setelah kembali ke Puslatda, Hamid berharap dukungan penuh dari KONI Jatim terhadap cabor golf.

"Sebab golf itu berbeda dari cabor lain. Golf ini memang biayanya agak tinggi," tutup mantan Wakil Gubernur Jatim tersebut. Q wwn

KONI Palu Segera Bayarkan Bonus Atlet Palu, Bhirawa KONI Kota Palu berjanji segera membayarkan bonus untuk para atlet yang mengukir prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII di Kabupaten Poso 2014.

"Jika tidak ada aral melintang, bonus itu akan diserahkan hari ini," kata Ketua Harian KONI Palu Djikra Gorontina, Rabu.

Ia mengatakan pemberian bonus tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada atlet dan para pelatih.

Pemerintah sebelumnya menjanjikan memberikan bonus bagi pelatih dan atlet yang berlaga di Porprov VII Poso dan menyumbangkan medali.

Pemberian bonus dari Pemkot disalurkan melalui KONI setempat.

Ketua Umum KONI Palu yang juga Wakil Wali Kota Palu Mulhanan Tombolotutu menjanjikan bonus atlet peraih medali

emas sebesar Rp10 juta, perak Rp5 juta dan perunggu Rp2,5 juta.

Kontingen Kota Palu pada Porprov VII Poso tampil sebagai pengumpul medali terbanyak dengan 51 emas, 37 perak dan 42 perunggu.

Haryono, seorang pelatih dayung menyambut gembira rencana pembayaran bonus atlet dan pelatih tersebut, karena memang sudah lama dinanti-nantikan para atlet dan pelatih.

"Saya selaku pelatih menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Palu dan KONI yang akhirnya merealisasikan pembayaran bonus atlet berprestasi," katanya.

Menurut dia, pemberian bonus akan mendorong atlet lain untuk terus berlatih keras agar bisa mengukir prestasi di berbagai even lokal,regional maupun nasional.Q ant

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 151/Peng-35.08/II/2015 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak 1.

Siti Aminah Dusun Krajan RT.005 RW.001 Desa Kandangtepus, kecamatan Senduro, Kab. Lumajang

Hak Milik No. 55

NIB

-

Terdaftar Atas Nama

Siti Aminah

Tanggal Pembukuan

Letak TanahDesa / Kelurahan

Keterangan

22-09-1986

Desa Kandangan Kec. Senduro

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 11-02-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 13-01-2015 No. Pol : STLK/83/I/ 2015/POLRES

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 11 Februari 2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

PMN Rp 37,276 Triliun ke - 27 BUMN Disetujui Jakarta, Bhirawa Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun.

“Dari 35 BUMN yang diusulkan, Komisi VI memutuskan menyetujui suntikan dana PMN kepada 27 perusahaan, dengan berbagai catatan dan rekomendasi,” kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz saat Rapat Kerja Pengesahan PMN dengan Menteri BUMN Rini M Soemarno di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu (11/ 2) dini hari. Rapat berlangsung tertutup dimulai sekitar Selasa (10/2) pukul 20:30 WIB dan berakhir Rabu (11/2) sekitar pukul 02:30 WIB. Menurut Hafisz, kucuran dana sebesar Rp37,276 triliun terdiri atas Rp36,07 triliun dalam bentuk PMN tunai (cash) dan Rp1,206 triliun nontunai (noncash).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Azman Azam mengatakan, pemberian persetujuan suntikan PMN tersebut sudah melalui pembahasan mendalam yang dikaitkan dengan pendalaman pada rencana bisnis yang disampaikan perseroan.

Meski begitu, ujar Azam, pemberian PMN tersebut didasarkan pada 10 rekomendasi yang harus dijalankan perusahaan, seperti PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan, penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah. Sementara itu Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan tidak mempermasalahkan adanya BUMN yang mendapat penolakan karena Dewan lebih mengutamakan keberlangsungan program infrastruktur. Namun, tambahnya, Kementerian BUMN melihat masih ada ruang untuk mengusulkan adanya tambahan PMN kepada tiga BUMN yaitu PT Askrindo, Perum Jamkrindo dan PT PLN. “Kami sudah menuliskan surat ke Kementerian Keuangan agar dapat disampaikan ke Komisi XI yaitu usulan tambahan perusahaan yang dapat menerima PMN,” ujar Rini. Q ant

Hakim Minta Masukan Pakar Hukum KY Nilai Hakim Praperadilan BG Hati-hati Jakarta, Bhirawa Hakim tunggal sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi menyempatkan diri meminta masukan pada ahli pakar hukum pidana Romli Atmasasmita terkait putusan praperadilan yang ditanganinya saat ini.

Hakim Sarpin bertanya pada Romli dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, setelah pihak pemohon dan termohon selesai memberi pertanyaan pada ahli.

“Tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penetapan tersangka dalam praperadilan itu masuk wewenang mana?” tanya Sarpin pada Romli.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tersebut menjawab dengan memberi saran bahwa kewenangan tersebut sebaiknya dimasukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Ke depannya sebaiknya persoalan ini masuk Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Romli.

Sebelumnya, Sarpin bertanya terlebih dulu sepengetahuan Romli tentang alasan penyelidikan, penyidikan, pe-

nuntutan, dan penetapan tersangka tidak dimasukan dalam Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan.

Romli menyimpulkan, penyusunan undang-undang praperadilan pada saat itu yang dilihat pada perkembangan di masyarakat belum sampai pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penetapan tersangka.

Oleh karena itu Romli mengatakan penyempurnaan mungkin saja dilakukan.

“Dalam setiap menyusun undang-undang itu dari perkembangan di masyarakat.

Jadi saat itu tidak sampai sejauh itu. Terjadinya penyempurnaan undang-undang itu bisa saja terjadi,” kata salah satu perancang UndangUndang KPK tersebut.

Sarpin juga menanyakan perihal bagaimana seharusnya sikap pihak pengadilan negeri yang diminta menangani perkara

yang di luar kewenangannya.

Sementara dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang no 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Romli mengatakan bahwa pengadilan tidak mungkin menolak menangani perkara yang secara teknis tidak dalam kewenangannya.

Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri menilai Hakim Tunggal, Sarpin Rizaldi, sangat berhati-hati dalam memimpin sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Hakim nampaknya sangat berhati-hati. Ini wajar karena adanya pro dan kontra,” kata Taufiq usai melakukan pemgamatan sidang pra peradilan BG. Menurut Taufiq, sidang praperadilan berjalan campuraduk, karena ada TUN (tata

antara foto

Tim kuasa hukum Budi Gunawan menampilkan barang bukti tayangan video pada sidang lanjutan praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2). Sidang tersebut dengan agenda mendengarkan kesaksian serta pengajuan bukti dari saksi pihak penggugat. usaha negara) dan uji material, yakni membahas kewenangan, hirarkhi perundangundangan serta pertentangan antar norma hukum.

“Padahal sidang praperadilan itu sidang sumir, lebih menitikberatkan pada prosedur administrasi, apa sudah prosedural atau tidak,” ungkapnya.

Taufiq menilai sidang ini juga tidak berjalan efektif karena keterangan satu ahli bisa memakan waktu tiga jam

UU BPJS Hilangkan Tanggung Jawab Negara Jakarta, Bhirawa Pelaksanaan sistem jaminan sosial dalam BPJS dikatakan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta, telah menghilangkan tanggung jawab negara.

“Problematika dan peraturan jaminan sosial tentang BPJS yang menghilangkan tanggung jawab negara, dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Marius dalam sidang permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (11/2) kemarin.

Hal itu disampaikan oleh Marius yang mewakili Pemohon dalam sidang lanjutan pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dipersoalkan sejumlah perusahaan dan perorangan di Mahkamah Konstitusi.

Marius menyebutkan bahwa dana penerima bantuan iuran diberikan untuk nonpenerima bantuan iuran guna membayar tagihan klaim, sehingga dana yang ada sebelumnya habis di akhir 2014.

“Kesalahan lainnya adalah bentuk jaminan pelayanan BPJS yang membatasi masalah klaim,” kata Marius.

Marius mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dia himpun, pelayanan kesehatan yang besar seperti asuransi swasta, memiliki dasar yang seharusnya menyerupai asuransi sosial.

“Maksudnya, Undang-Undang BPJS pelayanannya harus bersifat ‘manage care’, tapi pelaksanaannya, sistem paket sehingga terjadi perbedaan pelayanan dengan undang-undang,” jelas Marius.

Marius Widjajarta juga menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan asas gotong royong dalam pelaksanaan jaminan sosial.

“Terjadi kesalahan pelaksanaan asas kegotong-royongan, karena terjadi subsidi silang,” kata Marius.Q ant

ditambah pertanyaan kuasa hukum yang sering melebar.

Taufiq juga merasa kasihan terhadap Hakim Sarpin karena harus menghadapi sidang yang menghadirkan ahli hukum yang mengeluarkan teoriteori dan asas-asas hukum.

“Kasihan hakimnya karena persis seperti sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, padahal cuma hakim tunggal sementara di MK ada sembilan hakim,” katanya. Q ant

Agung Tuding ARB Intimidasi Munas Bali

Loket Tiket di Bandara Diganti Vending Machine Jakarta, Bhirawa Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meminta semua operator maskapai penerbangan untuk menyediakan mesin otomatis yang melayani tiket penerbangan darurat (go show).

“Ganti saja dengan mesin, seperti vending machine (mesin penjual otomatis),” kata Jonan dalam sambutannya pada peluncuran Sistem Pengurusan Izin Terbang Secara Online di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (11/2).

Disamping vending machine, menurut Menhub, maskapai juga bisa menempatkan satu orang staf yang bertugas memberikan pelayanan bagi penumpang (customer service), yang menghubungkan ke bagian penerbangan untuk tiket go show.

“Kalau PT KAI saja mampu investasi untuk itu, masa maskapai tidak mampu.

Kalau maskapai tidak mampu investasi untuk itu, tutup saja,” tegas Jonan.

Menhub menjelaskan, upaya penghapusan loket bandara efektif untuk menghilangkan praktik calo yang selama ini dikeluhkan oleh penumpang.

Ignasius Jonan mengancam apabila pengelola bandara, dalam hal ini Angkasa Pura I dan II tidak bisa membenahi loket penjualan tiket di bandara tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Jonan akan memutasi sejumlah pegawai AP. ‘’Kalau bandaranya kan nggak mungkin ditutup karena bandara harus tetap beroperasi. Tapi kalau orangnya kan bisa diganti. Ringkes,” ujar Jonan.

Menhub meyakini, dengan penghapusan loket bandara dan digantikan dengan mesin otomatis, transparansi masalah tiket penerbangan bisa terwujud.Q ant

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

istimewa

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penutupan Kongres Umat Islam Indonesia, di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (11/2)

Jokowi Ajak Umat Islam Atasi Kesenjangan Yogyakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi dari beberapa Kepala Negara dunia terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.

“Beberapa kali saya bertemu dengan kepala negara dari negara-negara yang lain. Selalu disampaikan penghargaan kepada kita yang merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan toleransi hormat-menghomati dan saling menghargai,” kata Presiden Jokowi saat menutup acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (11/2).

Menurut Presiden Jokowi, para Kepala Negara itu selalu berkata, bahwa Indonesia bisa dijadikan sebagai role model sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan tingkat toleransi yang tinggi.

Selalu kita mengambil jalan tengah dalam menghadapi masalah, sehingga tidak ada sebuah ekstrimisme yang sangat.

“Itulah yang dilihat oleh negara lain,” ujar Jokowi.

Namun demikian, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa masih banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ia menyebut masalahmasalah itu berkaitan dengan keadilan, individualisme, konsumerisme, hedonisme, kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan, yaitu mengentaskan kemiskinan, menciptakan pemerataan kesejahteraan, mempersempit jurang kemiskinan, dan memerangi buta huruf.

“Inilai tantangan yang tidak akan saya tutup-tutupi. Ini yang harus kita umat Islam dan pemerintah bersama-sama mengatasi ini. Jadi yang penting sesungguhnya bukan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi dan pemeratannya,” kata Presiden.

Kepada para peserta kongres, yang terdiri atas MUI, perwakilan ormas Islam tingkat pusat, pondok pesantren, perguruan tinggi, lembaga-lembaga Islam domestik dan mancanegara, kalangan profesional

dan tokoh perorangan, Presiden Jokowi mengajak melihat kesenjangan yang ada di sekitar.

“Di Jakarta masih banyak kita lihat gap. Bapak Ibu silakan coba saja ke Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, naik ke lantai 60, kemudian turun lagi setelah itu ke Tanah Tinggi atau langsung ke Marunda rasanya kelihatan sekali. Dan sakitnya itu di sini,” kata Presiden Jokowi sembari mengelus dadanya.

Sebelumnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin dalam laporannya menerangkan bahwa kongres ini adalah sebuah pertemuan puncak umat Islam Indonesia untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, sekaligus bangsa Indonesia untuk mencari solusinya dalam satu komitmen untuk Indonesia yang kita cintai, karena umat Islam diakui mempunyai peranan besar dalam perjuangan menegakkan negara jauh sebelum kemerdekaan bahkan berabadabad sebelum itu.Q ist

Jakarta, Bhirawa Partai Golkar versi Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono menuding Ketua Umum versi Munas Bali Aburizal Bakrie melakukan intimidasi kepada seluruh peserta Munas Bali agar terpilih menjadi ketua umum.

“Intimidasi dilakukan pada seluruh peserta Munas Bali. Itu tentu melawan asas demokrasi karena peserta tidak mendapat hak semestinya. Cacat prosedural dan substansial juga,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Yorrys Raweyai dalam Sidang Mahkamah Partai di Jakarta, Rabu (11/2) kemarin.

Berdasar hal tersebut, Yorrys meminta Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Muladi membubarkan kepengurusan hasil Munas Bali dan mengesahkan kepengurusan Munas Jakarta.

Secara keseluruhan, kubu Agung sebagai pihak pemohon mengajukan delapan petitum atau permohonan kepada mahkamah partai, yakni menerima permohonan seluruhnya, menyatakan Pleno 25 November yang bersifat kolektif adalah sah, keputusan 376/ DPP/Golkar/2014 yang menerbitkan penyelenggara munas tidak sah, menyatakan Munas Bali tidak sah, menyatakan kepengurusan DPP Munas Bali yang diterbitkan termohon tidak sah, penyelenggarakan Munas tanggal 6-8 Desember adalah sah, posisi DPP Golkar yang diterbitkan pemohon nomor kep 001 DPP Golkar 2015 adalah sah dan yang terakhir, jika Mahkamah Partai berpandangan lain maka akan mengambil keputusan seadil-adilnya.

Sidang tersebut akan dilanjutkan pada Rabu (18/2). Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meminta pihak pemohon, yakni kubu Agung Laksono mengumpulkan bukti dan membawa saksi dalam sidang selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mengatakan pihaknya menggugat Agung Laksono melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ingin menegaskan bahwa Munas Bali sah dengan semua keputusan di dalamnya. “(Menggugat di pengadilan) mengenai poin-poin bahwa yang sah itu (Munas) di Bali,” kata ARB. Menurut dia, proses perundingan bisa berjalan bersama-sama dengan gugatan yang sudah dimasukkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Islah, ujar dia, bisa terjadi setelah proses pengadilan menghasilkan keputusan. ARB juga meyakini pemerintah akan mendukung keputusan pengadilan untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Partai Golkar. Q ant

Sidak Korban Banjir, Komisi D Serahkan Bantuan Sembako Komisi D DPRD melakukan sidak dan beri bantuan kepada korban banjir, akibat luapan Kali Lamong di wilayah Desa Pucung kecamatan Balongpangang. Bantuan yang dihimpun berasal dari para anggota berupa sembako dan selimut.

Menurut Ketua Komisi D Ruspandi Sunaryo sumbangan yang di berikan jangan dilihat dari bentuk dan nilainya, tetapi sebagai kepedulian para anggota dewan untuk membantu meringankan beban korban banjir. Mudah-mudahan bingkisan ini, bisa membawa manfaat dan berkah dan diharapkan banjir.

“Kami berharap pemerintah bisa segera berbuat menanggulangi banjir tahunan ini, program-program yang dicanangkan segera direalisasikan seperti melakukan normalisasi Kali Lamong. Bisa sege-

ra dilaksanakan, karena banjir telah mengakibatkan kerugian bagi rakyat yang cukup besar,”ujarnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa selain untuk memberikan bantuan, sidak juga sebagai evaluasi terhadap jumlah bantuan yang telah diterima masyarakat dari Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Apakah anggarannya sekarang masih cukup. Karena dalam dok APBD 2015 kemarin, banyak yang dikepras.

Kalau memang sekarang su-

dah habis, maka nanti dalam pembahasan PAK akan ditambah,” jelasnya.

Untuk bantuan yang diserahkan, berupa 50 paket sembako, 50 kardus mie instan dan 100 buah selimut.

Semoga apa yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat korban banjir.

Dan komisi D akan terus melakukan pemantauan, hing ga banjir surut.

“Kami minta semua tetap melalui proses evaluasi yang benar, jangan sampai bantuan ini disalah gunakan,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi D DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan bantuanbantuan ini merupakan bentuk kepedulian wakil rakyat kepada korban banjir. Sebab, untuk komisi D salah satu

tugas adalah mengawasi kesejahteraan masyarakat termasuk korban banjir. Dan harapan masyarakat terkait

banjir tahunan, meminta pemerintah segera berbuat sehingga banjir tidak lagi menjadi momok. Q kim, adv

rokim/bhirawa

Komisi D DPRD Kabupaten Gresik saat memberikan bantuan untuk warga masyarakat yang menjadi korban banjir.

Kamis Pahing 12 FEBRUARI 2015

Empat Jembatan Akses Jalan Nasional di Lumajang dalam Kondisi Kritis l Sambungan hal 1

lemah sehingga perlu segera dilakukan perbaikan. Apalagi, untuk Jembatan Kali Mujur sempat beberapa kali penampang jalannya berlubang akibat operasional ken­ daraan over tonase yang melintasinya.

“Atas kondisi ini, Pemkab Lumajang diminta melakukan upaya penertiban bagi operasional kendaraan muatan berat de­ ngan batasan tonase sesuai dengan kelas jalan,’’imbuhnya.

Hal ini sudah didisposisikan kepada jajaran Dishub guna melakukan penertiban..

Pasalnya, lanjut Slamet Supriyono, selama ini pembatasan kelas jalan terkesan tidak dihiraukan oleh armada kendaraan angkutan berat, terutama pasir yang melintas. “Jika pembatasan tonasenya sampai 10 ton, maka yang melintas saat ini sampai 50 ton untk setiap kendaraan. Jika terus-terusan dilalui kendaraan over tonase seperti ini, maka akan sangat membahayakan,” katanya.

Sebetulnya di Lumajang ada jembatan timbang Klakah yang diperketat batas tonasenya. Jika berlebihan, maka akan dilarang meneruskan perjalanan dan di­ minta kembali. Regulasi ini diterapkan ketat, sama dengan yang diterapkan di jembatan timbang lainnya. ‘’Tujuannya, agar infrastruktur penunjang lalu lintas tidak membahayakan,’’terangnya.

Sementara itu, terkait kapan infrastruk­ tur keempat jembatan yang kondisinya kri­ tis karena konstruksinya melemah ini akan dilakukan perbaikan, Pemkab Lumajang menyerahkan sepenuhnya kepada pemerin­ tah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). ‘’Sebab, infrasturktur jembatan itu berada di akses jalan nasional yang ke­ wenangan perbaikan dan penganggarannya pada pemerintah pusat,’’tandasnya.

Selain itu rusaknya sejumlah infrastruktur termasuk jembatan di wilayah Kabupaten Lumajang, mendorong pemkab setempat melakukan pengawasan muatan kendaraan angkutan berat. Pengawasan ini akan dilaku­ kan dengan menertibkan kendaraan angkutan berat di jalan dan memfilter muatan di akses terdekat dari titik pemberangkatan. Pemkab Lumajang akan membuat terobosan dengan melakukan pengawasan muatan bagi truk pasir di jembatan timbang di Desa Madurejo, Kecamatan Pasirian yang dikelola pihak swasta. Opsi lainnya menyiapkan jembatan timbang portable di hulu atau titik terdekat dengan leveransir. Guna kepentingan ini, Pemkab Lumajang akan melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan terlebih dulu.

“Jika disetujui, maka jembatan timbang port­ able itu akan diletakkan di hulu. Tujuannya, agar kendaraan angkutan berat bermuatan pasir bisa difilter sebelum menginjak akses jalan nasional,” katanya. n yat

Siapkan Rp 140 M, Pemkab Perbaiki Jalan Rusak Ratusan l Sambungan hal 1

Dengan adanya alokasi anggaran terse­ but diharapkan seluruh jalan yang belum beraspal serta jalan rusak di Kabupaten Blitar bisa kembali dalam kondisi baik dan layak. “Selain itu dengan adanya jalan tidak rusak yang layak dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana jalan di Ka­ bupaten Blitar,” imbuhnya.

Sementara salah satu anggota DPRD Ka­ bupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo meminta Pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar konsisten untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di Kabupaten Blitar.

Pasalnya selama ini pembangunan dan perbai­ kan jalan hanya terfokus di wilayah perkotaan saja. Namun untuk jalan penghubung antar kecamatan serta antar desa sama sekali kurang mendapatkan perhatian.

“Terbukti saat ini masih banyak jalan di Kabupaten Blitar khususnya antar keca­ matan yang belum terbangun dengan baik.

Apalagi jalan desa banyak yang berupa jalan makadam atau masih jalan tanah,” kata Wasis Kunto Atmojo.

Bahkan pihaknya menuding Dinas Peker­ jaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabu­ paten Blitar hanya melakukan pembangunan formalitas, di mana jalan yang dibangun hanya beberapa lokasi yang terlihat dan men­ jadi akses para pejabat saja. n htn

Penanaman Modal Akhirat l Sambungan hal 1

‘’Biar saja orang bilang apa, yang penting kita bekerja dengan sebaik-baiknya,’’ ujar Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo Drs Sucipto MM sembari tersenyum baru-baru ini.

Menurut penuturan pejabat yang tinggal di salah satu perumahan yang ada di Kec Waru itu, tidak hanya anggota perpustakaan yang berusia muda saja yang berminat un­ tuk belajar mengoperasionalkan komputer dan belajar internet, tapi juga ada anggota yang notabene ibu-ibu rumah tangga hingga nenek-nenek juga antusias belajar.

Ketika ia berbincang-bincang dengan para ibu-ibu rumah tangga itu, ia baru tahu alasannya. Ternyata, mereka sangat antu­ sias, karena ingin bisa memanfaatkan jasa internet untuk membantu mempromosikan produk home industry mereka.

Menurut ibu-ibu itu, saat ini promosi produk sepertinya dirasa kurang maksimal, bila hanya dilakukan dengan cara-cara tra­ disional saja. Karena itu mereka ingin meng­ gunakan fasilitas internet. Menurut mereka, promosi melalui fasilitas internet, pemasaran produk mereka akan lebih luas, tidak hanya bisa diketahui di lingkup Kab Sidoarjo saja, tapi juga regional Jawa Timur, nasional dan syukur-syukur sampai luar negeri. ‘’Ada juga nenek-nenek yang berminat belajar komputer karena ingin bisa men­ gajari komputer cucunya. Mereka risih ditanyai terus oleh cucunya dan tak bisa menjawab,’’ kata mantan Kabag Humas Pemkab Sidoarjo itu. n ali

SAMBUNGAN

11

Dapat SK CPNS, 56 Honorer K2 Siap Diterjunkan ke Pedesaan Tanggul Kali Lamong Batu, Bhirawa Sebagai bagian dari Apara­ tur Sipil Negara, CPNS harus siap diterjunkan dan melebur ke masyarakat pedesaan. Pesan ini disampaikan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam pembu­ kaan Pembekalan CPNS Hon­ orer K2 yang digelar di Lembaga Kajian Teknologi (Lemjiantek), Arhanud TNI AD Kota Batu, Rabu (11/2). Dalam acara itu sebanyak 56 tenaga honorer mendapatkan SK CPNS dari Wali Kota Batu.

“Bapak Presiden Jokowi saja bisa blusukan ke desa-desa dan bertemu para petani, maka kita juga harus bisa melebur ke pede­ saan dan berkomunikasi dengan

masyarakat pedesaan,”pesan Eddy Rumpoko, Rabu (11/2).

Untuk diketahui, 56 tenaga honorer K2 yang kini telah menjadi CPNS ini merupakan hasil dari tes CPNS yang di­ laksanakan pada 3 November 2013. Saat itu tes CPNS diikuti oleh 123 tenaga honorer K2.

“Sebenarnya yang lulus tes CPNS saat itu ada 57 orang.

Namun ada satu peserta yang dinyatakan lulus, namun tidak dapat memenuhi validasi tera­ khir. Pegawai tersebut sudah tidak bekerja di tempatnya semula saat tercatat sebagai honorer K2,”jelas Kepala BKD Kota Batu Ahmad Suparto. n nas

Bakal Dilebarkan 60 Meter

l Sambungan hal 1

anas/bhirawa

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat menyematkan dan memberikan secara simbolis SK CPNS kepada 56 honorer K2 saat mengikuti pembekal­an di Lemjiantek Arhanud, Rabu (11/2).

Gubernur Minta Klarifikasi Kadin tentang Dana Hibah l Sambungan hal 1

Klarifikasi ke Kadin perlu di­ lakukan terkait diamankannya pejabat eselon IV di lingkungan Balitbang bernama Heru Susanto oleh aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di kantor Balitbang di Surabaya, Selasa (10/2). Heru yang menjabat Kasubbag Program tersebut disidik aparat terkait po­ sisinya selaku pembuat SPj dan diduga tersandung masalah dana hibah dari Pemprov Jatim yang dikelola Kadin Jatim.

Pakde Karwo mengakui ada PNS yang menjalani proses pe­ nyidikan di Kejati, namun ia mem­ bantah ada kaitannya dengan Bal­ itbang Provinsi. “Permasalahannya di pertanggungjawaban, apakah program tersebut dilaksanakan atau tidak. Ya kasusnya hampir sama dengan P2SEM dulu, sampai atau tidak peruntukannya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan belanja di Balitbang,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balitbang Provinsi Jatim Priyo Darmawan ketika dikonfirmasi wartawan menegaskan tak akan memberi­ kan bantuan hukum kepada Heru Susanto yang diamankan Kejati Jatim. Ia mengaku cukup priha­ tin dengan kasus hukum yang membelit anak buahnya tersebut dan menyerahkannya ke proses hukum untuk proses lebih lanjut.

“Yang bersangkutan bisa minta bantuan hukum ke Sekretariat Korpri Jatim,” ucapnya sembari mengaku siap dipanggil oleh Ke­ jati Jatim untuk memperlancar

pemeriksaan, meski mengaku tak ada kaitannya dengan SKPD yang dipimpinnya.

Sementara itu adanya PNS di Balitbang Jatim yang diperiksa oleh Kejati Jatim menimbulkan keprihatinan bagi Komisi A DPRD Jatim. Karena itu, komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini, akan segera memanggil Kepala Balitbang Ja­ tim untuk diminta keterangan Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menyampai­ kan pihaknya belum mengetahui secara detil mengenai PNS yang diperiksa Kejati Jatim. Karena itu dalam waktu dekat ini, Komisi A DPRD Jatim akan memanggil Kepala Balitbang Jatim.

‘Dalam waktu dekat, kami Komisi A akan memanggil Kepala Balitbang Jatim untuk meminta keterangan. Ya tidak nyampai seminggu lah,” kata Fredy Poer­ nomo Rabu kemarin.

Disinggung apakah masalah tersebut terjadi karena kurang­ nya pengawasan dari Kepala Balitbang? Politisi dari Fraksi Golkar ini tidak mau mengambil keputusan terlebih dahulu kar­ ena ia tahunya dari media cetak, belum mengonfirmasi langsung ke Balitbang. ‘’Hanya saja bisa jadi memang kurang pengawasan dari atasannya ataupun memang sudah watak dari oknum yang bersangkutan,’’tutur politisi yang menjabat sebagai Plt DPD Golkar Bojonegoro ini Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim Muzammil Syafi’I

lebih menyerahkan pada proses hukum. Namun terlepas itu se­ mua, para pihak diharapkan memandang masalah tersebut de­ ngan azas praduga tidak bersalah.

Sementara Pemprov Jatim lewat Korpri seharusnya menyediakan pengacara saat kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri. ‘’Saya minta kepada semua pihak untuk tidak langsung menuduh, tapi memandangnya sebagai permasalahan yang terja­ di di Balitbang sambil menunggu proses hukum. Akan tetapi ketika proses hukum menyatakan dia bersalah dan telah diputuskan di pengadilan, maka Pemprov Jatim harus mengambil sanksi tegas sehingga kasus ini tidak terjadi lagi di Balitbang,’’tegas politisi Nasdem ini.

Di sisi lain, kasus ini paling tidak akan menjadi pelajaran bagi para PNS yang lainnya agar tidak macam-macam. Di antaranya menghindari adanya penyimpang­ an dengan tertib administrasi.

Menanggapi masalah PNS yang akhir-akhir ini tersandung kasus dugaan korupsi tersebut, Fredy meminta kepada Korpri yang merupakan korps dari PNS maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk ikut memberikan semacam edukasi dan pembinaan agar ke depan, meminimalisir adanya PNS yang tersangkut masalah dugaan ko­ rupsi “Saya kira Korpri juga su­ dah melakukan pembinaan, tapi masih harus ditingkatkan lagi,” pungkas. n iib, cty

Pelantikan Bupati Lumajang Digelar Maret l Sambungan hal 1

Rabu (11/2).

Peraturan tersebut berdasar­ kan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 ten­ tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menegaskan bahwa bupati dan wali kota di­ lantik oleh gubernur di ibukota provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya juga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 167 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, antara lain Pasal 5 ayat (2) bahwa pelantikan gubernur dilaksana­ kan dengan mengundang per­ wakilan pimpinan DPRD provinsi dan pelantikan bupati dan wali kota dilaksanakan dengan men­ gundang pimpinan DPRD kabu­ paten/kota.

Gubernur yang akrab disapa

Pakde Karwo tersebut mengakui, pihaknya sudah mempersiapkan surat usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengangkatan sekaligus pelanti­ kan As’at Malik menjadi Bupati Lumajang menggantikan Sjah­ razad Masdar.

“Pekan ini sudah kami serah­ kan ke Mendagri, kemudian kami menunggu jawaban dan proses selanjutnya. Diperkirakan Maret pekan pertama atau kedua sudah ada pelantikan,” ungkap mantan Sekdaprov Jatim ini.

Sementara itu, Kepala Biro Ad­ minitrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto men­ gatakan pada pertemuan dengan perwakilan DPRD Lumajang dengan gubernur, pihak legisla­ tor menyampaikan permohonan pelantikan digelar di kabupaten setempat, bukan di Surabaya.

Namun, lanjutnya, karena

peraturan tidak memperboleh­ kan maka diambil jalan tengah, yakni pelantikan tetap di Gedung Negara Grahadi dan serah terima jabatan diselenggarakan di pen­ dopo kabupaten yang dihadiri tokoh serta masyarakat setempat.

“Pelantikan di Grahadi sebagai bentuk produk administrasi pe­ rubahan, setelah itu di pendopo ada acara serah terima dihadiri gubernur dan mengundang ke masyarakat,” jelasnya.

Dengan akan dilantiknya As’at Malik di Gedung Grahadi maka akan menjadi bupati pertama di Jatim yang dilantik gubernur berdasarkan Perppu dan Perpres baru. Sdangkan terkait wakil bupati, pihaknya belum bisa me­ mastikan karena menunggu proses pelantikan selesai, namun dipastikan nama pendampingnya berasal dari partai pengusung, yakni Partai Demokrat. n iib

jangkau, mobil rakitan ini memiliki pelat yang lebih tebal, yakni 1,2 mm.

“Teknologi juga tidak ketinggalan dengan mobil-mobil lain,” ungkap Eko, Rabu (11/2).

Kehadiran mobil ini diharap­ kan mampu me­nembus dominasi terhadap mobil-mobil murah asal Jepang yang akan membanjiri nusantara. Dengan begitu mobil karya anak bangsa ini menjadi kebaggaan seluruh masyarakat Indonesia. “Namun memang ker­ jasama dengan PT Esemka ini sebagai ajang pembelajaran bagi siswa sebagai peningkatan sumber daya siswa,” terangnya.

Hal senada diungkapkan salah satu siswa Jurusan TKR SMKN 1 Kota Kediri Afta Maarif. Dia juga berharap mobil yang mampu dirakit para siswa ini ke depannya mampu memberantas kebodohan terhadap dunia otomatif. “Karena

sebenarnya ge­nerasi muda di Indo­ nesia sudah memiliki kemampuan untuk merakit mobil, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan generasi mudanya makin menguasai perkembangan dunia otomotif,” harapnya.

Lebih jauh Eko mengatakan ke depan SMKN 1 Kediri berharap dengan adanya pembelajaran pe­ rakitan mobil Bima dan Rajawali 2 ini, pemerintah bisa memfasili­ tasi siswa yang telah memiliki keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sayangnya di tengah kencangnya semangat untuk memproduksi mobil nasional, beredar kabar kalau mobil ini belum bisa diproduksi massal kar­ ena pemerintah belum merespons untuk mengeluarkan izin produksi.

Untuk dapat diproduksi massal harus melalui banyak tahap dan riset yang lebih mendalam. n van

Dijelaskan Pakde Karwo, tanah-tanah yang sudah dibe­ baskan ini, rencananya akan digunakan untuk menam­ pung pengerukan terhadap sedimentasi Kali Lamong.

“Pengerukan sedimen di muara Kali Lamong yang letaknya di sekitar Pulau Ga­ lang juga memerlukan biaya yang sangat tinggi,” ucapnya.

Berdasarkan tinjauan lapangan bersama BBWS Bengawan Solo, Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik telah disepakati lebar tapak tanggul dan untuk normal­ isasi adalah 30 meter. Seh­ ingga total sebelah kiri dan kanan tanggul membutuh­ kan lebar tanggul 60 meter dengan panjang 36 kilome­ ter. “Saat ini kapasitas Kali Lamong hanya 300 meter kubik per detik, nanti akan dilebarkan jadi 700 meter kubik per detik,” kata dia.

Sekadar diketahui, Kali Lamong memiliki DAS (Daer­ ah Aliran Sungai) sekitar 720 kilometer persegi den­ gan panjang alur sungai 103 kilometer serta memiliki 7 anak sungai yang lokasinya meliputi Jombang (Kecama­ tan Kabuh), Bojonegoro (Ke­ camatan Dedung Adem), Lamongan (Ngimbang, Sam­ beng, Mantup), Mojokerto (Kemlagi, Dawar Blandong), Gresik (Balongpanggang, Benjeng, Morowudi, Bring­ kang, Menganti, dan Cerme), serta Surabaya (Pakal, Be­ nowo, Sumber Rejo).

Akibat pendangkalan, tiap tahun Kali Lamong selalu meluap dan menggenangi Kawasan Mojokerto khusus­ nya di Kecamatan Damar Blandong, kemudian Gresik di Balongpanggang, Benjeng, Morowudi, Bringkang, Men­ ganti dan Cerme, serta Sura­ baya menggenangi Pakal, Benowo, dan Sumber Rejo.

Pemkot Manfaatkan BKTD Sementara itu Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Pur­ nawati menjelaskan untuk mengantisipasi datangnya banjir akibat luapan Kali Lamong, Pemkot Suraba­ ya saat ini memanfaatkan lahan sekitar Kali Lamong untuk normalisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menepis tudingan tak se­ rius menangani banjir aki­ bat luapan Kali Lamong.

Erna menjelaskan, 90 persen lahan yang memben­ tang di sepanjang 15 kilo­ meter bibir sungai pada sisi Surabaya berstatus Bekas Tanah Kas Desa (BTKD).

Lahan BTKD yang ada di wilayah Kelurahan Tam­ bakdono, Kecamatan Pakal total seluas 172 hektare.

Areal itu siap dimanfaatkan untuk menunjang pemban­ gunan tanggul maupun pelebaran Kali Lamong.

Di samping itu, sebanyak 25 persil lahan dimiliki peru­ sahaan atau warga. Itu pun statusnya terkena sempadan

Kali Lamong. Menurut Erna, hal ini sudah disosialisasikan kepada para pemilik lahan dan semuanya sudah klir sejak 2012. Plus, Pemkot Surabaya juga membebaskan satu persil lahan seluas 200 meter persegi. ‘’Intinya tidak ada masalah. Jadi pembangu­ nan tanggul atau normal­ isasi sungai sejatinya sudah bisa dikerjakan,’’ katanya.

Sayangnya, hingga kini be­ lum ada tindakan nyata dari pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang bersinergi dengan Pemprov Jatim.

Kegiatan yang terlihat di lapangan hanya upaya pen­ guatan tanggul oleh Pemkot Surabaya. Dia mengatakan, sejak 2012, tiga alat berat milik DPUBMP selalu di­ maksimalkan untuk pem­ benahan di lokasi rawan tanggul jebol. ‘’Berdasar pembagian kewenangan, tugas Pemkot Surabaya sebenarnya hanya mem­ bebaskan lahan dan men­ dukung proses normalisasi sungai, tidak termasuk pen­ guatan tanggul. Namun, karena kondisi di lokasi sangat mendesak maka penguatan tanggul mau tidak mau dikerjakan dulu oleh Pemkot Surabaya,’’ imbuh mantan Kabid Fisik, Sarana dan Prasarana Bap­ peko Surabaya ini.

Dikatakan Erna, pemkot sudah berusaha menjalin ko­ munikasi agar langkah konk­ ret normalisasi Kali Lamong bisa terlaksana. Terhitung sejak 2010, pihaknya telah bersurat enam kali. Antara lain ditujukan kepada Men­ teri Pekerjaan Umum, Gu­ bernur Jawa Timur, dan Kepala BBWS Bengawan Solo. Intinya memohon ban­ tuan normalisasi Kali Lam­ ong. ‘’Itu belum termasuk tiga surat yang kami ajukan dalam TKPSDA (Tim Koor­ dinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) wilayah Bengawan Solo,’’ ujar alumnus ITS tersebut.

Kabag Humas Pemkot Surabaya M Fikser me­ nambahkan, langkah Pem­ kot Surabaya berkirim su­ rat, membebaskan lahan, hingga penyediaan akses jalan untuk alat berat dapat diartikan sebagai suatu langkah serius da­ lam menanggulangi lua­ pan Kali Lamong.

Oleh karenanya, dia jus­ tru mempertanyakan jika ada pihak yang menuding Pemkot Surabaya tidak serius. Pasalnya, bagianbagian pekerjaan yang menjadi tugas dan tang­ gung jawab Pemkot Sura­ baya sudah dilaksanakan.

Untuk itu, dengan kondisi lahan serta akses jalan yang sudah siap, pihaknya berharap BBWS maupun Pemprov Jatim bisa segera memulai upaya antisipasi banjir akibat luapan Kali Lamong. n iib, dre

Tiga Ruas Tol di Jatim Bima dan Rajawali II dari Kediri Siap Ramaikan Mobnas Tanah Air Beroperasi Tahun Ini l Sambungan hal 1

Sementara yang Rajawali ada­ lah generasi kedua sebelumnya, Rajawali 1. Mobil ini dirakit sendiri oleh PT Esemka. Rajawali 2 memiliki kapasitas 4 penump­ ang dengan body SUV Sport dan memiliki tenaga 1.600 CC dengan bahan bakar premium. Mobil ini dibanderol Rp 180 juta ( On the Road). Kedua mobil ini adalah kerjasama antara PT Esemka den­ gan SMKN 1 Kota Kediri dalam perakitan mobil .

Guru pembimbing jurusan TKR SMKN I Kota Kediri Eko Wahyu Listiono menjelaskan pada proses produksinya, mobil ini dirakit dan dikerjakan sendiri secara manual oleh siswa Jurusan Teknik Kend­ araan Ringan (TKR) SMKN 1 Kota Kediri. Adapun keunggulan dari mobil Bima ini selain harganya ter­

l Sambungan hal 1

bebasan lahan dimung­ kinkan punya kepastian waktu.

Ruas tol Gempol-Pan­ daan sepanjang 13,61 kilo­ meter menghabiskan dana Rp 1,16 triliun, dikelola PT Jasa Marga Pandaan Tol dengan masa konsesi 35 tahun. Sedang ruas tol Gempol-Porong sepanjang 3,55 kilometer dikelola PT Jasa Marga Tbk (Persero).

Ruas tol Surabaya-Mojo­ kerto seksi IV dikelola PT Marga Nujyasuma Agung.

Di Jabar ruas tol Cikam­ pek-Palimanan sepanjang 116,75 kilometer meng­ habiskan dana Rp 12,6 triliun, dikelola PT Lintas Marga Sedaya dengan masa konsesi 35 th.

Menyinggung Tol Trans Jawa, Ghany Gazaly me­ nyebutkan, pembebasan la­ hannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Skema penanganan lahan oleh pemerintah ini, selanjutnya akan dikonversi dalam ben­ tuk pemotongan masa kon­ sesi. Ruas Tol Trans Jawa terdiri atas 9 ruas, sedang non Trans Jawa atas 7 ruas tol. Sisanya masih ada ruas tol Jabodetabek yang terdiri atas 10 ruas tol.

“Untuk penyelesaian pembebasan tanah pada 24 ruas tol Trans Jawa mau­ pun non Trans Jawa dan tol Jabodetabek, pemerin­ tah memberikan kepastian pembiayaan dana dukungan dalam bentuk pengadaan tanah atau land capling,” tegas Ghani Gazaly. n ira

Agar Hasilnya Indah, Menulis pun Butuh Ketenangan l Sambungan hal 1

membaca inti tulisan itu bermaksud menuju masa depan di bawah sinar.

Di akhir tulisan Shodo, Goto menulis sebuah kalimat yang berisi pepatah Jepang “Di atas batu pun bisa tiga tahun”. “Ini pepatah Jepang. Artinya, kita harus hidup dengan sabar, meski seandainya harus duduk di atas batu hingga tiga tahun,” kata dia.

Goto mengaku, cara dia menulis bukanlah pakem menulis Shodo di Jepang. Mendengarkan musik shamis­ en dan diam sejenak sebelum menulis hanyalah untuk menenangkan hati.

Cara ini adalah cara dia sendiri untuk

menciptakan keindahan huruf Kanji dalam sebuah Shodo. Sedangkan ke­ cepatan hanyalah usaha dia untuk menulis kalimat sesuai ide yang masih ada di pikirannya. “Musik hanyak untuk membantu ketenangan. Orang Jepang tidak selalu menggunakan musik untuk menulis Shodo,” tutur pria yang juga berprofesi sebagai guru Shodo ini.

Kesenian Shodo ini, diakui Goto tak selalu bisa dilakukan orang Jepang.

Karena itu dia berusaha untuk terus mengenalkan Shodo ke masyarakat Jepang di dalam dan luar negeri, termasuk orang-orang yang belajar tentang Jepang. Menurutnya, ini agar

Shodo terus bertahan dan tetap diakui dunia sebagai milik Jepang.

“Saya dan para seniman Shodo lainnya sangat prihatin. Sebab, orang Jepang sendiri tidak banyak yang bisa menulis Shodo,” kata dia.

Sebagai teknik paling dasar menulis Shodo, Goto menjelaskan kepada selu­ ruh mahasiswa agar selalu menulis den­ gan seluruh bagian tangan. Kebiasaan orang menulis hanya menggunakan bagian tangan dari pergelangan tangan hingga jari-jarinya yang ber­gerak. Tapi, menulis Shodo pergelangan tangan justru harus diam. Sementara sebagai pangkal pergerakannya adalah lengan.

“Jadi semua bagian tangan harus berg­

erak. Karena, kalau hanya pergelangan saja tidak akan bebas menulisnya,” kata Goto.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakul­ tas Sastra Untag Surabaya Ummul Khasnah menuturkan, kesempatan ini diberikan untuk mahasiswa agar mereka tidak hanya bisa menulis Kanji, melainkan juga punya keahlian menulis Shodo. Jika sudah mengetahui teknik dasarnya, Ummul yakin para mahasiswa bisa mengembangkan sendiri bersama klub yang sudah mereka bentuk. “Mer­ eka sudah punya klub belajar menulis Shodo. Ini untuk mengasah kemampuan dan menambah wawasan mereka saja,” kata dosen Sastra Jepang ini.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Lamongan Siap Salurkan Raskin 2015 Lamongan, Bhirawa Kabupaten Lamongan, Jawa Timur siap membagikan beras miskin (raskin) usai melakukan pendataan penduduk dan melakukan sosialisasi program tersebut kepada seluruh kepala desa di wilayah setempat. Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Lamongan, Abdul Muis di Lamongan, Rabu mengatakan pihaknya telah menuntaskan sosialisasi Program Raskin 2015 kepada seluruh kepala desa di Lamongan.

Sehingga, program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang merupakan program pemerintah pusat untuk wilayah Lamongan sudah siap dilaksanakan atau dibagikan. “Oleh karena itu kami mewanti-wanti kepada kepala desa agar transparan dalam melakukan distribusi raskin,” ucapnya.

Dikatakannya, Pemkab Lamongan juga telah memberikan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) berupa nama dan alamat penduduk kepada seluruh kepala desa. “Selanjutnya, dalam waktu dekat raskin sudah siap disalurkan melalui Gudang Bulog Baru di Kecamatan Babat dan Lamongan,” katanya.

Ia berharap daftar penerima manfaat program raskin diumumkan dengan cara ditempel di masing-masing Balai Desa atau di lokasi distribusi, sehingga penerima raskin akan transparan. “Bila akan melakukan pemutakhiran data, saya berpesan agar dilakukan melalui mekanisme yang ada, yakni mengakomodasi perubahan melalui mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk menetapkan kebijakan lokal sesuai perubahan yang terjadi,” katanya.

Muis menyebutkan, Program Raskin 2015 di Lamongan tidak mengalami perubahan, atau tetap mencapai 103.040 rumah tangga sasaran, seperti hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Q yit,ant

Enam Pejabat Tak Ikut Assessment Terbaik, Peluang Jabat Pjs Kepala Daerah Surabaya, Bhirawa Pejabat eselon II yang saat ini mengiuti kegiatan ujian evaluasi, pengukuran, tes dan penilaian (assessment) memiliki peluang untuk bisa menjabat sebagai penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Salah satu syaratnya adalah meraih nilai tertinggi pada test yang digelat di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim itu.

Menurut Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, hasil “assessment” atau metode untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas seseorang akan digunakan sebagai acuan calon penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. “Ya, saya titipi penilaian itu, khususnya tentang profesionalisme dan kompetensi untuk seorang penjabat sementara kepala daerah,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (11/2).

Total 20 nama sudah disiapkan orang nomor satu di Jatim itu untuk mengisi 16 atau 18 posisi kepala daerah yang akan ditinggalkan bupati/ wali kota karena habis masa jabatannya. Namun, pihaknya masih merahasiakan nama-nama tersebut dan akan mengumumkannya jika sudah dibutuhkan pada saatnya nanti. “Meski belum final, tapi tidak etis menyebut nama. Nanti saja kalau sudah waktunya. Yang jelas, golongan jabatannya eselon II,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain itu, pihaknya mengaku masih menunggu hasil sidang paripur-

memberi pengarahan kepada peserta didik agar tidak membeli makanan atau snack yang bisa membahayakan ketika dikonsumsi. “Kita juga menginstruksikan sekolah-sekolah untuk melakukan langkah konkrit agar peserta didiknya tidak membeli makanan atau snack berbahaya,” ungkap Eko, Rabu (11/2).

Langkah konkrit sekolah ini sangat diperlukan karena pelarangan kepada siswa tidak bisa dilakukan dengan kata-kata. Eko mengatakan,

wawan triyanto/bhirawa

Pejabat eselon II saat mengikuti psikotes dan diawasi langsung oleh petugas.

na DPR RI yang mengatur jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Sebenarnya Assessment diikuti 72 pejabat eselon II, kecuali 13 pejabat eselon sederajat yang memasuki masa batas usia pensiun kurang dari enam bulan. Hanya saja ada enam pejabat yang absen karena menjalankan tugas dinas atau umroh.

Enam pejabat itu yakni tiga pejabat dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Direktur Utama dr Budi Rahayu MPH selaku dan Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, drg Lalu Suparna dan Waikl Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi, Dr,dr Budi Siswanto, Sp.OG., Kepa-

Dindik Terbitkan SE Waspada Snack Berbahaya Dindik Surabaya, Bhirawa Beredarnya snack yang mengandung bahan pengawet dan kadaluarsa di lingkungan sekolah memantik perhatian Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Untuk mengantisipasi dampak buruknya, Dindik menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk sekolah-sekolah agar lebih waspada terhadap snack yang dijual ke siswa.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mengatakan, sekolah harus

Kamis Pahing, 12 FEBRUARI 2015

beberapa langkah konkrit yang bisa dilakukan sekolah diantaranya ialah memantau langsung makanan yang dijual di kantin. Pemriksaan mulai dari jenis produk, daftar bahan, nama dan alamat produsen, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, kode produksi dan nomor ijin edar Makanan Dalam Negeri, Makanan Luar Negeri atau Pangan Industri Rumah Tangga. Jika tidak ada, komponen tersebut, maka sekolah harus melarangnya. Q tam

la Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Supriyanto SH MH, Asisten Pemerintahan, Dr. Idrus, MSi dan Kepala Bapemas Drs. Zarkasi, M.Si “Semua pejabat yang tidak mengikuti assessment itu sudah mengajukan izin, ada yang tengah menjalankan ibadah umrom, mendampingi gubernur dan tugas lainnya,” kata salah satu petugas absensi.

Sementara itu, “assessment” digelar untuk mengukur kompetensi, profesionalisme dan integritas yang berdasarkan data histori. Melalui “assessment, kompetensi para pejabat eselon II di lingkungan pemprov bisa diukur secara sistematis dengan menggunakan metode “assesment

centre”. Adapun kompetensi yang akan diukur bagi pejabat eselon II, antara lain kemampuan berpikir, kemampuan mengelola diri, kemampuan mengelola tugas dan kemampuan mengelola hubungan.

Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), bagi pejabat yang menduduki jabatannya selama dua tahun dapat dilakukan mutasi.

Sedangkan, pejabat yang telah menduduki jabatannya selama lima tahun harus dilakukan assessment untuk penempatan berikutnya, dengan catatan jika hasilnya merekomendasikan yang bersangkutan masih layak untuk menduduki jabaQ wwn tan berikutnya.Q

Status Gakin Terkatung

Dinsos Terjunkan 10 Tim Validasi Batu,Bhirawa Sebanyak 2239 Keluarga Miskin (Gakin) yang terdata di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu belum bisa menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota (Pemkot).

Karena angka tersebut merupakan data gakin yang diperoleh dari pendataan tahun 2011. Karena itu, mulai kemarin (11/2) Dinsos menerjunkan 10 kelompok atau team untuk melakukan validasi data gakin tersebut.

Kepala Dinsos Kota Batu, Eko Suhartono mengatakan, para personel yang ada di team validasi

itu berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Yaitu, Pengawas Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK), honorer K2 yang telah menjadi CPNS, dan mahasiswa. “Para mahasiswa ini memang sedang melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan-red) di desa-desa Kota Batu yang juga sedang melakukan pendataan sosial,”ujar Eko, Rabu (11/2).

Ada 80 orang yang akan tergabung dalam tim validasi gakin.

Kemudian mereka akan dibagi menjadi 10 kelompok/ tim yang

anas bahtiar/bhirawa

Anggota tim validasi gakin saat mendapatkan pembekalan dari petugas Dinas Sosial Kota Batu.

akan terjun ke desa-desa berbeda. Dan untuk saat ini ada 10 desa yang mendapatkan prioritas untuk segera didatangi petugas validasi. “Dan empat desa mendapatkan prioritas untuk segera didata pada minggu ini.

Desa itu adalah Temas, Sisir, Pesanggrahan, dan Beji,”jelas Kabid Swadaya Sosial di Dinsos Kota Batu, Susilo Tri Mulyo.

Namun demikian, kata Susilo, Dinsos tetap memberikan pembekalan kepada anggota tim.

Pembekalan ini diberikan agar mereka bisa mengatasi atau menjawab kendala saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya potensi protes saat status gakin dicabut dari sebuah keluarga.

Banyak keluarga yang sudah mapan, namun tetap ingin masuk dalam gakin. “Karena itu dalam pendataan ini, selain meliputi data by name, by address, kita juga akan ambil data by photo dan by cases. Data by cases ini akan menjelaskan permasalahan apa yang menjadikan sebuah keluarga menjadi gakin. Misalnya pengangguran, modal, atau keterampilan,”jelas Susilo. Q nas

PDAM Kembangkan Layanan Pengaduan Via Android Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu mulai memanfaatkan teknologi berbasis internet dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggannya dengan meluncurkan layanan SMS Center pengaduan dan informasi. Dan layanan pengaduan dan informasi ini bisa diakses melalui aplikasi android.

“Cukup dengan download aplikasi melalui playstore, pengguna android sewaktu-waktu bisa mengakses layanan ini. Selain murah dan cepat, para pelanggan dan masyarakat umum bisa menggunakan layanan ini,”ujar Plt Direktur PDAM Kota Batu, Zainul Arifin, Rabu (11/2).

Menurutnya, dari waktu ke waktu perusahaan yang dipimpinnya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya.

Salah satu cara yang dilakukannya adalah menggunakan teknologi informasi baik untuk mempermudah kinerja di internal perusahaan atau pun memberikan pelayanan kepada pelanggan.

PDAM dituntut untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui teknologi informasi. Karena itulah PDAM membuat aplikasi khusus untuk dimanfaatkan oleh para pelanggan dengan sistem pelayanan yang aman, murah dan mudah diakses. ”Pelayanan PDAM seperti dalam genggaman, mau complain layanan atau untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi cukup menekan tuts handphone yang ada di tangan,” ujar Jinung, panggilan Zainul Arifin.

Untuk layanan sms center, masyarakat tinggal sms ke nomor handphone 081321333111. Jinung mencontohkan untuk mengetahui jumlah tagihan setiap bulan, pelanggan tinggal mengetik

format tagihan#pdam#No ID#bulan#tahun, kemudian dikirim ke nomor center. Tidak berselang lama, sms ini akan dibalas oleh SMS center, sehingga pelanggan ketika berangkat ke loket pembayaran PDAM sudah mengetahui persis berapa uang yang dibutuhkan.

Dalam layanan ini, pelanggan juga bisa mengirimkan sms pengaduan atau pun memberikan informasi pipa bocor atau ada distribusi air PDAM yang macet.

SMS ini langsung masuk ke 4 Kepala Seksi di PDAM, yakni Kasi Distribusi, Kasi Transmisi, Kasi Meter dan Kasi Peralatan.

Secepatnya pengaduan ini langsung direspon dengan perbaikan, begitu selesai kasi yang bertanggungjawab melakukan perbaikan langsung memberikan sms balasan kepada pengirim pengaduan.

“Komplain manual di kantor tetap dilakukan seperti biasa, tapi kita tingkatkan pelayanan dengan cukup mengirim ke sms center, layanannya 24 jam, selain itu tarip sms-nya pun hanya Rp 165,” jelas Jinung.

Sistem ini, katanya, memungkinkan bagi pelanggan android untuk mengakses letak sumber air di Kota Batu, peta lalu lintas hingga kebutuhan lainnya. Yang menarik, untuk menyediakan layanan ini, ternyata PDAM Kota Batu tidak melibatkan pihak ketiga dan tidak merogo kocek yang terlalu besar. “Pegawai kita sudah sangat mampu untuk membuat dan mengembangkan sistem ini,”pungkasnya. Q nas

anas bahtiar/bhirawa

PDAM Kota Batu telah menyediakan SDM khusus yang akan merespon dan menanggapi keluhan dari para pelanggannya.