Harian Bhirawa Edisi 12 Desember 2014

Turun jalan merupakan salah satu upaya dari banyak upaya yang kita lakukan. Karena di perusahaan ini telah terjadi kesenjangan gaji antara karyawan dengan direksi,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta I Ahmad Yunus

Jumat Kliwon, 12 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

12 DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00 - 10.00

Menghadiri Sertijab Gubernur BI di Gedung BI Jl Pahlawan Menerima Dubes Inggris di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 10.00

Menghadiri Final Bulutungkis Puteri di GOR Sudirman Menghadiri Rapat Panitia Penutupan PON Remaja I di Kantor KONI Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 06.30 - 09.00

Menghadiri Senam Pagi di Kantor Menghadiri Pembinaan Pegawai di Ruang Brawijaya

Gus Sholah Tawarkan Pelajar Amerika Mondok di Pesantren Jombang, Bhirawa KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) menawarkan pertukaran pelajar Amerika untuk belajar di Pesantren Tebuireng. Tawaran itu disampaikan adik Gus Dur ini kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake Jr saat berkunjung ke pesantren yang didirikan KH HAsyim Asy’ari, Kamis (11/12).

 ke halaman 11

romadlon/bhirawa

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake Jr didampingi KH Salahuddin Wahid saat berkunjung ke Pesantren Tebu Ireng, Kamis (11/12).

Dewan Temukan Proyek Jembatan Misterius Diduga Pelaksana Proyek Oknum Staf PNS DBM

Kab Malang, Bhirawa Dari beberapa kasus proyek pembangunan jembatan yang diduga menyalahi perencanaan di wilayah Kabupaten Malang, akhirnya anggota DPRD kabupaten setempat menemukan adanya proyek jembatan yang dibangun secara misterius.

Jembatan tersebut berada di wilayah Dusun Pendem, Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran.

Pengusaha Bisa Ajukan Penangguhan UMK hingga Perusahaan Siap Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim mengizinkan sejumlah pengusaha mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),

terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan membayar karyawannya sesuai kenaikan upah 2015.

“Pengajuan penangguhan ini tanpa biaya. Silakan saja

asalkan memang keuangan mereka benar-benar tidak mampu bayar UMK 2015,” kata Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf ditemui di sela seminar

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim meminta Komisi XI DPR RI membantu menuntaskan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Jatim yang menghubungkan Pacitan hingga Banyuwangi sehingga dapat menunjang perkembangan ekonomi masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs H Saifullah Yusuf mengatakan, masalah yang terjadi saat ini adalah kurangnya dana untuk infrastruktur. “Saya meminta supaya pembangunan JLS bisa dikawal oleh Komisi XI DPR RI. Permasalahan lainnya adalah

pembebasan lahan yang tersisa menjadi kewenangan dari Perhutani untuk segera menuntaskannya,” katanya saat menerima kunjungan Komisi XI DPR RI di Surabaya, Kamis (11/12).

Ia mengemukakan, jika pembangunan JLS ini selesai maka

M Nuh Minta Menbuddikdasmen Bebaskan Pilihan Sekolah

disparitas antar wilayah di Jatim dapat berkurang dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah kabupaten atau kota yang dilalui JLS akan meningkat. “Keberadaan JLS dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Secara nasional, yang selalu menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar individu masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata dia, dengan

Surabaya, Bhirawa Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh kembali bersuara terkait keputusan Menbuddikdasmen menghentikan Kurikulum 2013 (K-13). Penggagas program K-13 ini meminta agar Menbuddikdasmen tidak memaksakan kehendak dan memberi kebebasan sekolah untuk memilih.

Nuh mengkritik dasar penghentian K-13 ini tidaklah kuat. Dia pun telah menganalisa faktor-faktor yang diduga menjadi pijakan Menbuddikdasmen menghentikan K-13.

Menurutnya, ada dua faktor yang melandasi, yaitu faktor substansi dan faktor teknis.

Nuh menjelaskan, faktor substansi K-13 yang dianggap salah ialah terkait konten materi dalam kurikulum tersebut. Jika memang dianggap salah, Nuh yakin, Men-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Jalur Transportasi Laut Terancam Lumpuh di Akhir Tahun

Spesialis Prona

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pemprov Jatim Minta Komisi X Kawal Pembangunan JLS

 ke halaman 11

SEPANJANG 2014, banyak program unggulan yang digagas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Situbondo. Selain meluncurkan program Peta Tunggal dan Desa Lengkap, institusi yang dipimpin Wahyu Amrullah SH itu juga menyerahkan ribuan sertifikat hasil Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria).

Tak hanya itu saja, Wahyu bersama jajarannya, juga intens melakukan pengukuran dan

bertema Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional dengan Meningkatkan Daya Saing Industri dan Perda-

Wakil Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta Odang (tengah) didampingi Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf (kiri) dan Ketua DPP Apindo Jatim Dr (HC) Alim Markus ketika menjadi narasumber dalam acara diskusi Apindo di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (11/12).

Kapal Sabuk Nusantara 27, satu dari tiga kapal yang melayani jalur perintis di Sumenep, seperti Masalembu dan Sapeken. Kontrak trayek tiga kapal ini akan berakhir 31 Desember 2014, dan dikhawatirkan terjadi kekosongan armada pada akhir tahun.

Sumenep, Bhirawa Jalur transportasi laut ke sejumlah wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep seperti Masalembu dan Sapeken pada akhir tahun 2014 terancam lumpuh.

Sebab, kontrak trayek kapal perintis yang melayani lintasan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2014. Sementara hingga saat ini masih belum ada proses lelang.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep M Choyroni

Argoto mengatakan, untuk menghindari terjadinya kekosongan armada yang melayani jalur keperintisan, pihaknya telah berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang merupakan pengelola kapal perintis Amukti Palapa, kemudian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi Banyuwangi, yang merupakan pengelola kapal perintis Sabuk Nusantara.

Intinya Pemkab Sumenep minta kapal pengganti.

“Sebelum kontrak kapal perintis berakhir, kami minta agar bisa disiapkan kapal pengganti terlebih dahulu atau mempercepat proses lelang kapal perintis sehingga lintasan keperintisan di Sumenep ini tidak sampai kosong,” kata M Choyroni Argoto, Kamis (11/12).

Menurut Argoto, jalur keperintisan di Sumenep saat ini dilayani tiga kapal, yakni Amukti Palapa dengan home-

 ke halaman 11

Rayakan Ultah Kaisar Akihito di Surabaya

Ikut Toast Bersama hingga Nikmati Aneka Masakan Jepang Wahyu Amrullah SH

Sentil..  Karyawan Perum Jasa Tirta minta kenaikan upah  Karyawan BUMN aja masih kekurangan  Dilema hukum cambuk di pesantren  Prioritas rujukannya agama, bukan HAM  Terpidana korupsi dijadikan Kepala Bappeda  Sudah tak ada stok PNS kapabel lagi

Gubernur Jatim dan Bude Karwo beserta Wagub dan Ny Hj Fatma Saifullah Yusuf kompak menghadiri resepsi ulang tahun ke-81 Kaisar Jepang Akihito di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (10/12) malam.

Gegeh, Kota Surabaya Suasana peringatan ulang tahun kaisar Jepang tahun ini agak berbeda dibanding tahun sebelumnya, karena dihadiri lengkap Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim, masingmasing didampingi istri. Di samping itu, sebelum masuk ballroom tempat dilangsungkan acara tersebut, digelar produk-produk perusahaan Jepang yang pabriknya berada di Jatim, seperti yakult, alat musik Yamaha, alat kesehatan dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan, pertemuan ini merupakan cerminan salah satu butir dari Pancasila, yaitu saling menghormati dengan Kebhinekaan yang ada. Dan ini luar biasa.

Menurut pengamatan Pakde Karwo, panggilan karibnya, selama ini Konjen sangat dekat dengan

 ke halaman 11

Wagub Drs H Saifullah Yusuf, Ketua East Java Jepan Club Nishi Akio, Gubernur Dr H Soekarwo, dan Konjen Jepang Noboru Nomuro melakukan sulang bersama saat menghadiri resepsi ulang tahun ke-81 Kaisar Jepang Akihito di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu (10/12) malam.

SURABAYA

2

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Jaga Kawasan Konservasi di Surabaya, Dewan Desak Bahas Raperda Pesisir Pantai DPRD Surabaya, Bhirawa Banyaknya temuan dewan atas tindakan perusakan kawasan mangrove dan tindakan reklamasi di kawasan pantai timur Surabaya (pamurbaya) membuat DPRD Surabaya memandang perlu adanya Perda Pesisir Pantai Surabaya.

Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang masuk dalam Perda RTRW Kota Surabaya yang baru telah memuat peta kawasan konservasi dan wajib untuk di amankan oleh semua pihak baik Pemkot, DPRD maupun masyarakat karena menyangkut masa depan Kota Surabaya.

Sejumlah temuan DPRD Su-

rabaya atas pelanggaran perambahan hutan mangrove dan reklamasi di kawasan konservasi mampu membuat sejumlah SKPD terkait kelabakan terutama Camat dan Lurah setempat karena bisa dianggap melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi di wilayahnya.

Meskipun sempat mengeluarkan pernyataan keras untuk Lurah Medokan Ayu dan Camat Rungkut terkait pembangunan dermaga dan kolam renang serta tempat rekreasi di kawasan hutan mangrove, namun Masduki Toha juga mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan kepadanya.

“Sebenarnya saya menangkap

PANGGUNG BIROKRASI

Ketua Dewan Perintahkan BK Bahas Plat Mobdin Anggota DPRD Surabaya, Bhirawa Ketua DPRD Surabaya, Armudji memerintahkan agar Badan kehormatan melakukan pembahasan terkait penggunaan plat hitam di mobil dinas anggota Dewan.“Tadi kami sudah koordinasi dengan BK. Kami minta masalah ini dirapatkan bersama seluruh ketua fraksi,” ujar Ketua DPRD Surabaya Armuji kemarin.

Sejauh ini, kata Armuji, memang tidak ada regulasi khusus soal larangan penggunaan pelat bunglon di dewan.

“Namun, minimal nanti ada teguran atau kebijakan lain,” katanya.

Di sisi lain, usai mendapat sorotan tajam, para wakil rakyat di DPRD Surabaya risih juga. Seperti kemarin misalnya, tak ada satu pun mobdin dengann pelat bunglon yang parkir di gedung dewan. Padahal, biasanya, mobdin bunglon begitu mudah ditemui.

Seperti diketahui, aksi penggunaan pelat bunglon kembali marak dilakukan para legislator DPRD Surabaya terhadap mobdinnya. Sedikitnya, dari total 46 mobdin, sekitar 30 anggota melakukan aksi itu. Yang memprihatinkan, perilaku itu terbilang terang-terangan.

Tak hanya di luar kantor dewan, mobdin pelat bunglon itu juga dipakai ketika berdinas di gedung dewan Jalan Yos Sudarso. Padahal, sesuai UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Q gat perilaku itu jelas melanggar.Q

Polda Jatim Bongkar Trafficking Mahasiswa Polda Jatim, Bhirawa Subdit IV Renakta Ditreskrimsus Polda Jatim, berhasil mengungkap praktek prostitusi berkedok salon kecantikan dan spa di Ruko Jl Ambengan, Surabaya. Parahnya, salon kecantikan ini turut menjual para mahasiswa untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Dari pengrebekan, petugas mendapati 10 orang guna dimintai keterangan. Dua dari 10 orang yang ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka trafficking kalangan mahasiwa. Kedua tersangka yang berasal dari Surabaya ini adalah Mami Ayu (43) selaku pemilik salon kecantikan yang juga sebagai germo, dan papi ER (32) selaku germo.

“Dua tersangka yang kami tangkap merupakan pemilik salon dan germo.

Keduanya mengaku mempekerjakan PSK di kalangan mahasiswa. Sementara delapan orang yang tertangkap, kami hanya mintas kesaksiannya saja,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Q bed Awi Setiyono, Kamis (11/12).Q

signal yang berbeda terkait beberapa kasus perambahan hutan mangrove dan reklamasi yang akhir-akhir ini banyak menjadi temuan dewan, artinya posisi Camat dan Lurah yang wilayahnya di kawasan pinggir pantai timur Surabaya (pamurbaya) kok sepertinya lebih menjadi korban kebijakan factor “D”, yakni diperintah, diminta mengamankan bahkan dipaksa untuk diam atau ditutup matanya, karena merekalah kepanjangan tangan Pemkot paling ujung, dan tidak mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi diwilayahnya, apalagi kegiatan pembangunan yang luasannya tidak kecil,” ucap

MasdukiToha (11/12) Karena kasus serupa ternyata juga terjadi dan bahkan menjadi temuan Komisi A DPRD Surabaya di wilayah Kenjeran tepatnya di wilayah kelurahan Tambak Wedi, politis gaek asal PKB ini meminta agar Pemkot Surabaya untuk melakukan introspeksi dan berbenah.

“Sudah waktunya sejumlah SKPD terkait di Pemkot Surabaya untuk introspeksi dan berbenah diri, sebelum kasus reklamasi dan perambahan hutan ini bermuara ke ranah hukum, karena kasus perusakan lahan konservasi itu masuk tindakan pidana, jangan setelah

ketahuan lantas beralibi tidak tahu, belum mengajukan izin dan sejumlah alasan lain yang menurut saya sangat tidak masuk akal,” pintanya.

Demi menjaga kelestarian hutan mangrove dan menjaga kawasan konservasi yang diamanatkan UU, Masduki Toha mengajak Pemkot Surabaya utamanya bagian hukum untuk segera melakukan pembahasan soal Raperda inisiatip dewan terkait kebijakan di pesisir pantai.

“Agar perambahan hutan mangrove yang merupakan kawasan konservasi dan harus dijaga kelestariannya tidak terus berlangsung, kami minta kepada

bagaian hukum pemkot Surabaya untuk segera mendahulukan soal Raperda inisiatip soal pesisir pantai,” pungkasnya.

Masih Masduki, persoalan ini bukan remeh karena saya pastikan melibatkan orang-orang besar dan kaya dibelakangnya, untuk itu kami akan telusuri terus siapa sebenarnya aktor intelektualnya. demi tegaknya aturan dan hukum di negeri nini khususnya di Kota Surabaya, siapapun yang terlibat harus dikenai sangsi yang berat, tidak perduli siapapun itu termasuk jika ada anggota dewan yang terlibat, intinya semua harus Q gat dibuka.Q

Tak Mau Bentuk BPBD, Pemkot Andalkan 38 Instansi Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya didesak segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB). Desakan ini disampaikan kembali oleh Sudirjo anggota komisi C DPRD Surabaya.

trie diana/bhirawa

Papan Imbauan PKB dan BBN

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasang imbauan berupa papan reklame ‘Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah’ untuk rakyat Jatim tahun 2014-2015 terkait pembebasan denda sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN), seperti yang terpampang di jalan protokol di Surabaya diantaranya jalan Bung Tomo dan Ngagel Jaya Surabaya,Kamis (11/12).

Beri Kepercayaan Penanganan Kasus Pada Masyarakat

2015, Kejati Fokus ke Penindakan Perkara Korupsi Kejati Jatim, Bhirawa Banyaknya tuntutan masyarakat akan penegakan hukum dan penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Korps Adhyaksa. Membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memutar otak dengan gagasan penguatan penanganan tindak pidana korupsi melalui penindakan.

Fokus penindakan oleh bidang pidana khusus (pidsus) Kejati, akan direalisasikan pada tahun 2015 mendatang. Tentunya diimbangi dengan adanya pengaduan dan kualitas dari perkara ini. Sehingga masyarakat dapat merubah cara pandang dan mengetahui bahwa penanganan perkara korupsi tidaklah semudah itu, melainkan butuh waktu dan tahapan-tahapan yang sesuai kaidah hukum.

“Tahun 2015 kita konsentrasi terhadap hasil penindakan dan evaluasi perkara di tahun 2014,” kata Asisten Pidana

Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Febrie Adriyansah kepada wartawan, Kamis (11/12).

Dijelaskan Febrie, kualitas perkara dan kerugian negara digunakan untuk modal awal dalam penindakan kasus. Modal inilah yang akan menjadi info awal mengenai bobot perkara yang akan diusut oleh penyelidik. Apabila dirasa cukup, maka pengusutan perkara korupsi dapat ditindak melalui penyelidikan, penyidikan, dan sampai ke penuntutan.

“Harapan kami, yakni dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait penanganan tuntas perkara korupsi oleh Kejati Jatim,” ungkap Febrie.

Lanjut Febrie, adapun perkara menarik ditahun 2014 yang masuk tahap penyidikan, diantaranya dugaan pungutan liar di UPT Kemetrologian Propinsi Jatim, atas pengujian tera SBPU di seluruh Jatim sejak

2007 sampai 2012.

Selanjutnya penyidikan terhadap penjualan 15 kapal milik PT SBA yang diagunkan di Bank Mandiri (TBK), dan telah ditetapkan empat orang yang bertanggungjawab atas kasus ini. Terakhir, masih kata Febrie, Kejaksaan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pegawai UPT Dinas Pendidikan Banyuwangi yang melakukan pungutan liar kepada para Kepala Sekolah se Kecamatan Cluring.

“Penyidikan yang kami lakukan ini, merupakan tanggungjawab instansi Kejaksaan terhadap masyarakat. Dan akan kita tingkatkan lagi,” ucap Febrie.Tak hanya keberhasilan, Korps Adhyaksa yang terletak di Jl Jend A Yani ini juga mempunyai kendala. Menurut Aspidsus, kendala yang dimaksud adalah keterbatasan Jaksa Q bed pidsus di daerah-daerah.Q

Dirinya menilai, tidak adanya BPBD di Surabaya, menjadi penyebab utama tidak turunnya anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemprof Jatim. Padahal, bencana yang terjadi di Surabaya tidak hanya banjir tapi juga kebakaran dan angin puting beliung.

“Usulan itu sudah lama kita sampaikan, tapi tidak tahu kenapa hingga sekarang kok belum juga dibentuk.

Peristiwa angin kencang kemarin harusnya menjadi pelajaran bagi kita bersama,” ujar Sudirjo, Kamis(11/12).

Menurut dia, ada banyak keuntungan yang didapat pemerintah kota jika memiliki badan khusus yang menangani bencana. Salah satunya adalah kemudahan akses bantuan jika sewaktuwaktu di Kota Surabaya terjadi bencana. Karena Pemkot tidak perlu membuat proposal terlebih dahulu jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Memang dari 38 Kabupaten maupun Kota di Jawa Timur, ada lima daerah yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). kelima daerah tersebut antara lain, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Mojokerto, serta Kota Surabaya.

“Yang belum membentuk BPBD ada lima daerah, Dari kelima Kabupaten Kota di Jatim yang masih proses hanya Kabupaten Kediri,” terang Putri selaku staff BPBD Jatim saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (11/12).

Putri juga mengatakan, pembentukan BPBD tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penangulangan bencana daerah maka semua daerah harus dibentuk BPBD. “ Harusnya wajib membentuk BPBD, karena sesuai oto-

nomi daerah,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Bakesbanglinmas Kota Surabaya, Soemarno mengatakan, keberadaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) dI Surabaya sudah cukup memadai dalam mengatasi bencana yang ada di Surabaya. Dari 37 institusi siap siaga selama 24 jam, dan bergerak sesuai tugas di bidang masing-masing.

“Sesuai arahan pimpinan yaitu memaksimalkan instansi terkait. Karena kalau membentuk BPBD pasti nanti merekrut orang lagi,” paparnya pada Bhirawa.

Selama ini, masih kata Soemarno, jika terjadi bencana seperti banjir atau angin kencang bersamaan dengan hujan, petugas Satlak PB cukup tanggap dalam menghadapi hal ini. Menurutnya, persoalan bencana bukan hanya ditangani satu atau dua, melainkan seluruh instansi terkait. “ Yang terpenting kita terus berkoordinasi antar instansi agar selalu sigap terhadap bencana,” tambah Soemarno yang juga sebagai sekertaris Satlak PB ini.

Sementara itu, Rully Adi Dharma selaku Koordinator Sarsu Mapala Surabaya mengatakan, sangat mendukung jika Surabaya tidak membentuk BPBD. Karena, realita di Kota Surabaya sendiri terkait bencana tidak terlalu tinggi, seperti Kebakaran, Kekeringan, Banjir, cukup ditangani instansi Pemkot Kota Surabaya.

“Kami sangat setuju dengan sikap Bu Wali (Tri Rismaharini) terkait tidak membentuk BPBD. apalagi tingkat bencana di Surabaya sendiri yang termasuk wilayah perkotaan kalau ada bencana kebakaran, kebanjiran, orang hilang di sungai cukup ditangani Q geh.gat Satlak PB.Q

Pemancingan Rumah Pompa Air Darmo Kali

Dapat Nila Merah Harus Dikembalikan Minimnya lahan pemancingan di Kota Surabaya tak membuat warga kehilangan hobinya. Di rumah pompa Darmo Kali setiap harinya ramai dengan orang memancing.

Hanya berbekal pancing serta umpan dari lumut, warga Surabaya bisa memancing secara gratis.

“Ikannya disini banyak mas, ikan mujair, nila paling banyak. Apalagi musim hujan serta waktu dibukanya pompa air,” terang Zainudin warga Kalibokor saat ditemui Bhirawa beberapa hari yang lalu sedang memancing bersama temannya.

Ia mengaku, kegiatan ini dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang setelah sebelumnya sibuk bekerja sebagai buruh di pabrik.

Selain dijadikan tempat H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

memancing, rumah pompa air Darmo Kali juga dimanfaat warga sebagai tempat istirahat para pekerja lapangan yang melintas di jalan Darmo kali itu.

“Apalagi banyak yang berjualan di sini serta tempatnya yang teduh,” imbuhnya seraya memasang umpan untuk kembali memancing.

Uniknya lagi, dari para pemancing lama di rumah Pompa Darmo Kali ini, jika mendapatkan ikan Nila

yang berwarna merah tidak boleh dibawa pulang, lantaran ada hal mistik. Jadi, harus dikemabalikan lagi ke sungai dengan luas tak lebih dari 10 meter persegi ini.

“Iya mas, menurut warga sini, dan yang sudah lama memancing disini kalau dapat ikan nila merah harus dikembalikan, biar ikanikan yang lainnya mau gondol umpan yang lainnya,” ceritanya.

Selain itu, Sokram yang dulunya berprofesi sebagai buruh pabrik di Sidoarjo memlilih keluar dari pekerjaanya untuk beralih sebagai pedagang. Mengingat, masih kata Sokram warga Bagong Ginayan ini, banyaknya pemancing di Dar-

mo Kali setiap harinya memilih banting setir.

“Saya dulunya sering mancing disini selesai pulang kerja, pada tahun 2010 saya memilih keluar dan memilih berjualan disini (Darmo Kali) karena ramai warga setiap harinya,” urainya yang menjual aneka jajan dan minuman ini.

Apalagi, tambah Sokram, pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan warganya. Salah satu contohnya, dulunya tempat pemancingan disini sangat gelap jika menjelang malam. Akhirnya, Pemkot memberikan lampu LED di lokasi supaya warga bisa berlama-lama dan nyaman memancing di Q geh tempat ini.Q

geh/bhirawa

Minimnya lahan, Puluhan warga Kota Surabaya memanfaatkan rumah pompa Darmo Kali untuk memancing, Rabu (10/12).

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Kliwon, 12 DESEMBER 2014

Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur

Konferensi Nasional ke 9 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berfoto bersama dengan penerima penghargaan kepedulian terhadap sektor perikanan dan kelautan (kiri). Suasana pameran perikanan dan kelautan pada saat konferensi nasional ke 9 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (atas).

Menteri Kelautan dan Perikanan Siap Bantu Jatim Selesaikan Masalah Garam Permasalahan yang ada pada produksi garam rakyat saat ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas terhadap kebutuhan garam nasional seiring dengan bertambahnya penduduk dan pesatnya perkembangan industri terhadap kebutuhan garam.

Permasalahan itu mengenai teknologi dan teknis produksi.

A

danya permasalahan garam di Jawa Timur, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti sangat mendukung program Gubernur Jatim dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan, utamanya berkaitan dengan garam rakyat. Saya dukung program pak gubernur untuk garam rakyat dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti saat Konferensi Nasional ke 9 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya.

Bahkan, Susi juga berjanji akan memberikan bantuan pada Jawa Timur diantaranya

mengenai teknologi geomembran untuk petambak garam di Jawa Timur agar bisa menghasilkan garam yang berkualitas sesuai standart SNI dan produksi garam yang dihasilkan akan mengalami peningkatan. :Kita akan belikan teknologinya,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo MSi membeberkan berbagai potensi ekonomi di Jawa Timur. Tapi juga meminta perhatian Menteri Susi terkait perikanan, kelautan hingga garam.

“Soal garam juga sudah dibuat Pergub (peraturan gubernur) tentang larangan,” katanya sambil menambahkan, pemprov bekerjasama dengan Polda Jatim untuk menindak pelaku yang dapat merusak harga garam.

Selain itu, Gubernur juga meminta masalah garam diurus, karena masih banyak campuran tanahnya “Kalau ada geomembrannya murah, akan sangat membantu. Kalau ini dicoba, kesempatan untuk berbicara di dunia garam,” tandasnya. Memang sebelumnya, geomembran merupakan lembaran untuk menampung air laut bahan garam. Lembaran tersebut dihamparkan di tambak tradisional, lantas dimasukkan air laut ke dalamnya.

Namun banyak petani garam yang masih belum menyesuaikan penggunaan geomembran tersebut, dikarenakan membuat masa panen garam perlu sepekan dan memerlukan biaya tak sedikit. Sedangkan bila dengan cara

Beberapa narasumber konferensi nasional ke 9 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil saat memaparkan materi mengenai kemaritiman.

tradisional petani biasa memanen setiap tiga hari sekali. Perbedaan masa panen itu, membuat petani belum tertarik mengadopsi teknologi ini. Meski secara nyata produksi garam di tambak tradisional yang semula 70 ton-80 ton per hektare bisa meningkat hingga 100 ton per hektare saat menggunakan geomembran.

Dalam kegiatan KONAS, Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini berkesempatan melangsung-

kan pembahasan upaya revitalisasi pesisir Kota Surabaya dalam seminar. Diakuinya, upaya saat ini ada banyak tantangan serta tekanan dari pihak luar, apalagi di sektor bisnis yang menginginkan modernitas namun melupakan hakikat alam itu sendiri.

“Kalau seandainya saya setujui, lalu kemudian terjadi tsunami, memang pihak investor mau bertanggung jawab? Mereka tidak berani,” jelas-

nya menambahkan kalau melindungi Kota Surabaya adalah warga Surabaya sendiri.

Untuk upaya realisasinya, Risma menjelaskan bahwa ia memberi kemudahan akses terhadap para nelayan dan petani di surabaya.

“Kenapa saya yakin mengakseskan petani dan nelayan disini, karena saya yakin akan kemandirian pangan bangsa kita,” tegas perempuan alumni ITS ini. Q adv*

Orientasi Pembangunan Maritim

Kegiatan bersih pantai dan tanam tanaman mangrove dalam rangka konferensi nasional ke 9 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Pantai Kenjeran Surabaya.

Implementasikan UU 32/2014, Indonesia Akan Maju Jika Indonesia bisa mengimplementasikan Strategi Pembangunan Kelautan berdasarkan UUNo. 32/2014 tentangKelautan 2014 beserta UU terkait lainnya secara konsisten dan berkesinambungan maka 2019 mendatang Indonesia akan menjadi negara yang maju.

“Negara maju dengan berpendapatan menengah atas (GNP/kapita > US$ 7.250) yang lebih maju dan sejahtera. Bahkan pada 2030 Indonesia bisa menjadi negara maritim besar yang maju, adil-makmur dan berdaulat,” kata Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS. Dikatakannya, UU No. 32/2014 tentang Kelautan diharapkan dapat berperan sebagai perekat dan penyelaras undang-undang yang telah ada sebelumnya, yang selama ini terpencar-pencar secara sektoral.

Selain itu UU tersebut harus bisa mengisi kekosongan peraturan dalam beberapa undang-undang sebelumnya. Sebab menjadi dasar hukum yang lebih komprehensif untuk mengelola pembangunan kelautan secara produktif, efisien, berdaya saing, adil, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang maju, makmur, kuat, dan berdaulat Rokhmin mengatakan, UU No. 32/2014 tentang Kelautan sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi dan peran bidang (sektor-sektor) kelautan diantaranya melindungi dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI serta berperan dalam pemeliharaan lingkungan laut global baik wilayah laut, hankam, penegakkan hukum, dan keselamatan di Laut.).

Kegiatan memasak berbahan dasar perikanan dan kelautan turut menyemarakkan kegiatan konferensi nasional ke 9 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.

UU tersebut juga sebagai pendayagunaan sumber daya kelautan untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa baik dalam pembangunan kelautan), pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, tata kelola dan kelembagaan laut), juga peran serta masyarakat pengelolaan dan alokasi ruang laut untuk kawasan lindung dan kawasan pembangunan, serta perlindungan lingkungan laut (the protection of marine environment).

Selanjutnya, dikatakan Rokhmin, tujuan pembangunan kelautan banyak hal, diantaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya. Selain itu, pembangunan kelautan bisa menghasilkan produk dan jasa kelautan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor dan meningkatkan kontribusi sektor KP bagi perekonomian Indonesia secara signifikan. Pembangunan kelautan, lanjutnya, juga bisa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan,seafood, dan produk perikanan lain. Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDKP. Dan meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI. Disisi lain ia juga membahas mengenai urgensi Undang-Undang (UU) kelautan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 ini memaparkan kendala yang dimiliki indonesia dalam upaya mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. Contohnya adalah seperti tingginya suku bunga pinjaman di Indonesia jika dibandingkan negara lainnya di Asia, yakni mencapai 14%. “Ini jadi salah satu faktor yang mempersulit pengajuan pinjaman dari sektor kelautan dan pertanian,” terangnya. Q adv*

Dalam upaya reformasi program-program kemaritiman, nampaknya diperlukan perubahan dalam program pembangunan maritim yang berjalan saat ini masih tidak koheren. Maritim hanya menjadi “atribut” bagi Indonesia yang notabene secara kodrati sebagai negara maritim. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) – KKP, Dr Sudirman Saad MHum mengatakan, Untuk itu perlunya reformasi struktur kelembagaan adalah hal yang mutlak dilakukan bagi suksesnya pembangunan maritim.

Ada sekurangnya empat langkah yang harus dilakukan untuk membangun negara maritim di Indonesia. Membentuk dan menetapkan keberadaan Kementerian Maritim, yang bertanggungjawab atas orientasi dan realisiasi program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tol laut, kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim.

Selain itu, dikatakannya sekurangnya empat point yang harus menjadi orientasi dalam program pembangunan maritim di Indonesia. Keempat point tersebut adalah peningkatan pengawasan laut Indonesia dan pembenahan transportasi laut, laut sebagai sumber energi dengan mengoptimalisasi pemanfaatan sains dan teknologi, optimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan membangun sistem logistik perikanan, dan yang terakhir adalah restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Dikatakannya, Indonesia adalah poros maritim dunia yang merupakan sebuah konsekuensi logis dari suksesnya pembangunan maritim di Indonesia. Dengan posisinya sebagai pemilik laut terluas di dunia, pemilik pulau dengan jumlah terbanyak di dunia, dan pemilik keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, maka Indonesia dengan sendirinya akan menjadi poros bagi maritim di dunia sejauh pengelolaan potensi-

potensi tersebut berjalan optimal Selain itu, perlunya membentuk lembaga coast guard yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara di wilayah laut.

Menguatkan posisi dan kewenangan lembaga yang telah ada, seperti KKP dalam mengelola sumber daya alam pesisir dan laut. Dan yang terakir yang harus dilakukan adalah, melakukan pembangunan sumber daya manusia di bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim. Menurut Sudirman Saad, potensi kelautan di Indonesia ini cukup melimpah, namun sayangnya beluk dikelola dengan baik. “Saat ini RI sudah menjadi nomor urutan 2-3 dunia untuk produksi perikanan setelah Cina dan India, meski belum dikelola dengan efektif. Produsen Rumput Laut terbesar dunia,” katanya.

Selain itu, saat ini wilayah RI merupakan salah satu jalur lalu lintas kapal global tersibuk di dunia. Puluhan ribu kapal mengangkut berbagai produk barang dan orang setiap tahun. Apalagi, tambang, minyak dan gas bumi memiliki 60 cekungan minyak bumi. Cadangan gas alam salah satu yang terbesar di dunia. Tambang dan mineral yang sejak lama menjadi sumber pendapatan negara. Saat ini RI merupakan pusat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Pemilik 18% terumbu karang dan 25% mangrove dunia. Dikenal dengan The Amazone of the Sea. Negara Mega-diversity Sedangkan di sektor industri dan jasa maritim, lanjutnya, berbagai potensi industri Perkapalan, Pariwisata bahari; bioteknologi, termasuk farmasi dan obat-obatan sangat besar. alternatif energi laut potensi energi alternatif dengan memanfaatkan SD laut sangat besar, termasuk energi angin (+9,3 GW), energi matahari (diatas +1 TW) energi arus laut (5-9 TW). Q adv*

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turut memaparkan upaya revitalisasi pesisir Kota Surabaya.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

PMII Kado Kejari Dua Ekor Tikus Gresik, Bhirawa Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gresik unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Mereka menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, serius memberantas korupsi di wilayah Kab Gresik. Karena hingga kini Kejari dinilai mandul, belum ada kasus besar yang berhasil diungkap dan menyeret pelakunya hingga ke meja hijau.

Mereka datang ke Kantor Kejari dengan jalan kaki dan membentangkan spanduk yang bertuliskan. Tindak Tegas Koruptor, Pejabat Pemkab Bebas Keluyuran. Juga menyerahkan dua tikus putih yang menyimbulkan koruptor bebas makan uang rakyat di Gresik. Juga melakukan orasi secara bergantian, Intinya mereka meminta agar Kejari serius menungkap kasus korupsi. Dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hokum aparat kejaksaan harus tegas dan harus ada hasilnya. ‘’Kami prihatin dengan kondisi Kejari hingga saat ini, begitu banyak masalah yang ada di Gresik. Terutama di Pemkab, namun hingga kini belum juga ada penyidikan maupun pemeriksaan. Dan kelihatan adem ayem saja, makanya kami meminta Kejari harus jelas dan berani siapapun pejabat yang melakukan korupsi harus di tindak,’’ ujar M Syafi'I, Korlap demo.

Banyak persoalan seperti contohnya pengadaan mobil dinas, rekrutmen 17 CPNS dokter spesialis, mega proyek Stadion Gunung Lengis dan lainya.

Selama ini tetap nyaman, bahkan Kejari terkesan tutup mata. Kejaksaan terkesan tertup, tidak ada kasus yang besar bisa mencuat para pejabat yang di tahan.

Sementara Galeh Algafar, di tengahtengah orasinya kemudian membacakan sebuah surat terbuka. Intinya masyarakat menginginkan ada pejabat yang mengerti Bhineka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika. Di hari anti korupsi se dunia, rakyat menginginkan koruptor di hukum tegas. Q kim

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

Aktivitas BPLS di Renokenongo Dihalangi Korban Lapindo Sidoarjo, Bhirawa Merasa selalu dibohongi, warga korban lumpur yang berada di areal peta terdampak unjuk rasa menolak aktifitas BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) untuk menggarap tanggul penahan lumpur titik 42 di Desa Renokenongo, Kec Porong, Sidoarjo, Kamis (11/12).

Tanggul penahan lumpur titik 42 sudah lama dipertahankan BPLS untuk membendung aliran lumpur Desa Renokenongo. Keberadaan tanggul itu sangat diandalkan agar lumpur tak mengalir liar. Warga yang berada di PAT ini kesal karena diabaikan dalam pembayaran rumahnya, padahal melihat wilayahnya di PAT harusnya menjadi prioritas.

Untuk menunjukkan kemarahannya korban lumpur memasang bendera berwarna hitam dengan ukuran yang sangat besar menggambarkan. ’Inilah Penderitaan Warga Korban Lumpur Sudah Delapan Tahun Masih Menderita’ Korlab aksi korban lumpur Juwito (61) mengatakan, untuk tanggul penahan lumpur yang berada dititik 42 ini warga tak mengizinkan BPLS melakukan aktifitasnya, karena tanah ini masih milik warga korban lumpur. ‘’Seharusnya BPLS membantu warga korban lumpur yang berada di areal peta terdampak untuk segera menyelesaikan proses sisa ganti ruginya,’’ terangnya.

Juwito menambahkan, kini warga mendengar ada infor-

masi bahwa korban lumpur yang berada di dalam peta terdampat proses ganti ruginya akan diambil alih pemerintah, tapi realisasinya bohong. Warga berharap kepada pemerinhan yang sekarang ini untuk segera membantu warga korban lumpur.

BPLS juga didesak segera menghentikan pembuangan lumpur ke Sungai Ketapang.

Pasalnya, lumpur itu membuat sungai dangkal dan mencemari kawasan tambak. Desakan itu disampaikan sejumlah perwakilan warga dan petambak kawasan sisi timur semburan lumpur saat hearing dengan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo. ‘’BPLS harus menghentikan pembuangan lumpur ke Sungai Ketapang,’’ ujar Hari S, salah satu perwakilan petambak.

Selama ini, BPLS mengalirkan lumpur ke Sungai Ketapang melalui beberapa gorong-gorong yang dipasang di tanggul sisi utara. Selain itu, selama tanggul jebol di titik 73 dan 68 beberapa waktu lalu lumpur langsung mengalir ke sungai yang digunakan untuk irigasi tambak.

Perwakilan warga dan petambak yang menuntut BPLS menghentikan pembuangan

hds/bhirawa

Warga korban lumpur aktifitas BPLS untuk menggarap tanggul penahan lumpur titik 42 di Desa Renokenongo. lumpur ke Sungai Ketapang, diantaranya dari Desa Gempolsari, Desa Penatarsewu, Desa Kalidawir, Plumbon dan lainnya. Mereka selama ini mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Sebenarnya, protes atas pembuangan lumpur ke Sungai Ketapang sudah seringkali dilakukan warga. Namun, BPLS tetap membuang lumpur ke sungai itu.

Saiful, salah satu perwakilan

petambak asal Kalidawir mengatakan jika dihitung, setiap kali panen petambak mengalami kerugian Rp10 juta per hektar. Dan, kondisi seperti ini sudah berlangsung selama terjadinya semburan lumpur.

Warga juga pemerintah daerah memperhatikan kondisi yang menimpa petambak. Diantaranya, harus dilakukan pengerukan endapan lumpur di Sungai Ketapang, kemudian

normalisasi saluran-saluran irigasi menuju kawasan pertambakan.

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Mahmud SE mengatakan, pihaknya meminta pihak terkait untuk memperhatikan keluhan petambak. Bukan hanya itu, BPLS juga diminta tak membuang lumpur ke Sungai Ketapang dan mengalirkan lumpur ke Sungai Porong.Q hds

Dinsos Ancam Black List Rekanan Raskin

Mengaku Wartawan, Tipu Anggota DPRD Rp 1,5 Juta

Sidoarjo, Bhirawa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kab Sidoarjo mengancam akan memblack list pihak rekanan Raskin APBD 2014, kalau daali/bhirawa lam tahun ini Husni Thamrin tak bisa memenuhi target kiriman Raskin APBD 2014.

Kepala Dinsosnakertran Sidoarjo, Husni Thamrin SH, mengatakan sampai akhir tahun 2014, pihak rekanan masih mengirim delapan kali dari kontrak sebanyak 10 kali kiriman. Total kekurangan yang masih harus dikirim ada sebanyak 72 ton, kalau tak sesuai kontrak.

Maka dianggap wanprestasi, ’’ jelas Thamrin, didampingi Wiyono, Kabid Sosial, Kamis (11/12) kemarin, di kantornya.

Disampaikan, pada tahun 2014 ini penerima Raskin APBD di Sidoarjo jumlahnya sebanyak 3.642 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Keberadaannya dari hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 tentang program perlindungan sosial (PPLS). Sementara tahun 2015 nanti diperkirakan ada sebanyak 4210 RTS. Bertambahnya jumlah RTS ini karena mengcover RTS yang tidak bisa dicover oleh Raskin APBN. ‘’Raskin ini sangat membantu masyarakat kurang mampu,’’ kata Thamrin.

Dalam raskin APBD, per kilo dijual Rp9.450. Dalam pertengahan Desember ini diakui masih ada tunggakan setoran raskin yang belum terbayar ke kas daerah. Karena itu, dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan petugas Raskin kecamatan. Untuk koordinasi masalah itu. Supaya dalam tahun 2014 ini setoran Raskin APBD bisa tuntas dan tak ada tunggakan.Q ali

Kota Mojokerto, Bhirawa Salah seorang anggota DPRD Kota Mojokerto menjadi korban penipuan seseorang yang mengaku sebagai wartawan. Suyono politisi PAN harus kehilangan uang Rp1,5 juta yang terlanjur ditransfer ke rekening wartawan abal-abal itu.

Suyono menceritakan, awalnya ia ditelpon seeorang yang mengaku bernama Imron Arlado wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto (JPRM) yang mengaku sedang sakit dan memerlukan bantuan biaya pengobatan. Pria yang mengaku sebagai wartawan itupun mengirimkan Nomor Rekening Bank Central Asia (BCA). ‘’Saya langsung transfer Rp1,5 juta.

Rekening itu atas nama Dedy Purwanto,’’ terang Suyono.

Sejurus kemudian, Suyono mulai galau dan kemudian mencari kepastian dengan menghubungi langsung Imron Arlado. Politisi asal Kel Gunung Gedangan itu langsung kecut saat mengetahui kondisi Imron Arlado segar bugar. ‘’Ternyata banyak ekan-rekan di dewan yang mendapat telpon serupa. Tapi yang apes cuma saya,’’ imbuh Suyono.

Karena insiden telpon teror itu mengganggu ketenangan dirinya dan anggota dewan yang lain, Suyono bakal melaporkan kejadian itu ke Polres Mojokerto Kota. ‘’Bukti transfer ini yang akan saya jadikan sebagai bukti untuk melaporkan ke polisi,’’ terang Suyono sambil menunjukkan bukti transfer.

Tak hanya Suyono, sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto juga mendapat teror melalui pesan singkat, dengan modus yang sama yakni mengatasnamakan salah satu wartawan dan minta bantuan uang biaya berobat. Namun mereka tak bernasib seperti Suyono, karena tak menggubris per-

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah saat memberikan ucapan selamat kepada CPNS dari K2-2013.

Honorer K-2 Terima SK CPNS Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 99 tenaga honorer Kategori Dua (K-2) Sidoarjo telah menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). SK diserahkan sendiri oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum secara simbolis di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo.

Mereka berhak menerima karena dinyatakan lulus test tenaga honorer yang dilakukan tahun 2013. Selain itu juga diserahkan SK CPNS dari formasi khusus dokter spesialis, sebanyak tujuh orang.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang didampingi Sekretaris Daerah Kab Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan SH serta Kepala BKD Sri Witarsih,SH berharap kepada para CPNS yang baru menerima SK, lebih profesional dan peka atau tanggap terhadap tuntutan perubahan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Seorang aparatur sipil negara diharapkan mampu bekerjasama serta memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. ‘’Yang lebih penting lagi, harus siap menjadi abdi negara yang melayani kepentingan masyarakat, bukan justru sebaliknya menjadi abdi negara yang minta untuk dilayani,’’ ka-

tanya.

Bupati juga meminta kepada para guru kelas SD wajib memiliki ijasah pendidikan S-1 PGSD. Bagi yang belum memiliki, Saiful Ilah meminta untuk mengikuti pendidikan S-1 PGSD pada perguruan tinggi yang terakreditasi. ‘’Saya tak berharap hanya karena ingin cepat naik pangkat atau ingin mendapatkan tunjangan profesi pendidikan, seorang guru SD memperoleh ijazah dengan cara tidak semestinya,’’ harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo, Happy Setianingtyas mengatakan, penerimaan SK CPNS kali ini dari formasi 2013-2014. Dari 300 tenaga honorer K-2 yang mengikuti seleksi melalui test kemarin, hanya 99 orang yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Tenaga honorer itu terdiri dari tenaga para guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan. ‘’Tetapi kemarin, Kab Sidoarjo juga membuka formasi khusus dokter spesialis, dan diperoleh tujuh dokter spesialis yang akan ditempatkan di RSUD Sidoarjo,” katanya.Q ach

mintaan itu.

Anggota dewan yang menerima teror itu, Sonny Basuki Rahardjo.

Politisi Golkar ini mengaku di SMS oleh nomor tak dikenal.

Isinya meminta bantuan untuk pengobatan Imron yang sedang menderita tumor ganas. ‘’Karena masih sibuk, Saya belum bisa mengontak balik. Namun tak lama kemudian, saya di SMS lagi yang isinya sangat tak sopan.

Sampai saya disebut sebagai seorang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI),’’ urainya.

Hardyah Santi juga mengalami hal yang sama. Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto ini juga mendapat pesan singkat dari orang yang sama. ‘'Karena, nomornya saya tak kenal. Makanya tak begitu saya respon,’' ungkapnya.

Lantaran dibiarkan begitu saja, Santi kemudian dihujat. Dia disebut sebagai pelacur murahan.

Hal ini langsung membuat ketenangan politisi berjilbab ini terusik. Dia kemudian berusaha menelpon balik. Namun berulangkali di-recall, panggilan itu diabaikan.

Wakil Ketua DPRD adalah Abdullah Fanani juga serupa. Politisi PKB ini mengaku juga mendapat SMS lebih awal. Sekitar pukul 14.00. Meski konten sama, namun Fanani menilai modus seperti itu sudah usang. ‘'Mengatasnamakan wartawan sakit dan meminta bantuan, itu sudah modus lama,’' tuturnya.

Dikonfirmasi modus ini, Pemimpin Redaksi JPRM, Yanuar Yachya mengatakan, tak ada wartawannya yang sakit dan perlu biaya pengobatan. ‘’Masyarakat maupun pejabat yang mendapat SMS seperti itu harus hati-hati.

Langsung saja menghubungi Kantor JPRM,’’ terangnya.Q kar

Bonus Siswa Berprestasi Menurun Drastis Pemberian bonus siswa berprestasi di bidang olah raga oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Sidoarjo menurun drastis. Tak hanya nilai bonus yang turun, namun setiap siswa hanya menerima satu kali bonus meski dirinya memiliki berbagai keping medali dalam kejuaraan.

achmad suprayogi/bhirawa

Para siswa berprestasi bidang olah raga menerima bonus dari Disporbudpar Sidoarjo, kemarin.

Bonus diberikan kepada 114 siswa peraih medali Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), kejuaraan international khusus pelajar dan penyandang cacat. Mulai dari siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Ditambah, 30 official juga diberikan bonus, kemarin (11/12) di Pendapa Disporbudpar.

Siswa peraih medali emas diberi bonus Rp750 ribu, perak Rp600 ribu

dan perunggu Rp400 ribu. Padahal tahun lalu, setiap siswa penerima medali emas memperoleh Rp1 juta.

Selain itu, siswa yang memperoleh lebih dari satu medali juga menerima bonus sesuai dengan jumlah medali yang diterimanya pada kejuaraan yang diikuti.

Kecilnya nilai bonus juga dikeluhkan sejumlah official. Mereka juga sempat memprotes ke panitia terkait nilai bonus yang kecil itu. ‘’Tahun lalu saja bisa lebih besar

tapi kali ini malah menurun,’’ ujar salah satu official panahan.

Sama halnya dengan orang tua yang mengantar para siswa mengambil bonus juga mengeluhkan hal yang sama. ‘’Kami sudah biayai mahal anak kami untuk berprestasi tapi nyatanya reward yang diberikan dari pemerintah kecil,” keluh salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Kasi Keolahragaan Disporbudpar, Umi Salmami mengakui, bonus yang diberikan tahun ini tak sama dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 lalu nilai total bonus yang dikucurkan senilai Rp120 juta. Jumlah siswanya juga lebih sedikit dibandingkan tahun 2014. ‘’Tahun lalu anggarannya besar dan siswanya sedi-

kit,’’ ujarnya.

Umi mengatakan, untuk tahun 2014 ini anggaran yang diberikan hanya Rp78 juta untuk dibagi kepada 144 siswa dan official. Sehingga nilai bonusnya lebih sedikit. ‘’Dulu satu siswa bisa dapat beberapa bonus karena memperoleh banyak medali, namun sekarang bonus diberikan untuk satu medali tertinggi setiap siswa,’’ ujarnya.

Umi mengungkapkan, menyadari jika siswa orang tua dan official kecewa dengan nilai bonus yang diterimanya. Namun, dengan anggaran Disporbudpar yang ada, bonus hanya diberikan sesuai dengan yang diterima sekarang. ‘’Meski kecil (bonus) kami harap bisa menambah semangat siswa lagi,’’ ucapnya.Q ach

SURABAYA

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

5

Anak Usia Sekolah Dilarang Ikut Pendidikan Kesetaraan BPJS Kesehatan Jatim Cairkan Rp 5,3 T untuk Klaim RS Surabaya, Bhirawa Hingga bulan ke 11 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divre VII Jatim telah mengeluarkan dana (Kapitasi) untuk membayar biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp 5,3 Triliun.

Besarnya dana tersebut sudah dibayarkan BPJS Kesehatan kepada seluruh mitra fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dokter keluarga dan klinik.

Kepala BPJS Kesehatan Divre II Jatim, Andi Afdal menyatakan, saat ini BPJS telah bekerjasama dengan 962 puskemas, 2.217 fasilitas kesehatan primer dan 202 fasilitas lanjutan seperti rumah sakit pemerintah, TNI dan rumah sakit swasta. Rencananya, BPJS kesehatan tahun depan akan menambah kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Jatim seperti rumah sakit Wiyung, rumah sakit Fatma Medika dan rumah sakit Walisonggo. ‘’Rumah sakit ini nantinya akan menjadi mitra baru BPJS untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat,’’ ucapnya.

Andi mengatakan, dalam pembayaran klaim ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer, BPJS Kesehatan telah membayarkan tagihan sejak pre paid maksimal

Andi Afdal tanggal 15 setiap bulannya. ‘’Jadi setiap bulan berikutnya tanggal 15 iuran rumah sakit yang ditagihkan kepada BPJS akan dibayarkan,’’ ucapnya.

Ia menyatakan, dari hasil pengamatannya pembayaran kapitasi hingga bulan ke 11, BPJS Jatim menduduki peringkat ke tiga dari kantor BPJS kesehatan di daerah lain. Untuk kantor BPJS Kesehatan Divre VI Semarang Jawa Tengah menduduk peringkat pertama sedangkan BPJS Kesehatan Divre IV Jakarta peringakat ke tiga.

‘’Untuk jumlah kapitasi BPJS Kesehatan Divre VI Semarang Jawa Tengah dan BPJS Kesehatan Divre IV Jakarta angkanya belum tahu pasti tapi kedua kantor tersebut memang banyak klaim pembarannya,’’ ucapnya.

Sementara itu Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Dodo Anondo mengaku, untuk klaim pembayaran dana kesehatan ke BPJS setiap bulannya mencapai angka 50 miliar.

Banyaknya tagihan tersebut dikarenakan jumlah pasien di Soetomo Q dna sangat besar.Q

Ujian Paket Hanya Sekali Setahun Dindik Jatim, Bhirawa Pendidikan kesetaraan yang umum dikenal program kejar paket hanya akan diisi oleh warga belajar yang sudah masuk usia dewasa. Sedangkan bagi anak usia sekolah, program ini tidak lagi dapat diakses karena mereka dituntut untuk tetap mengikuti sekolah formal.

Hal ini diungkapkan Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Nashor usai mengikuti rakor bersama direktorat pendidikan masyarakat Dirjen PAUDNI Kemenbuddikdasmen beberapa waktu lalu.

Wacana ini diungkapkannya sudah menguat di pusat. “Kita tinggal menunggu aturan bakunya dari menteri. Tahun depan sudah tidak boleh daftar, jadi 2016 sudah tidak ada ujian paket yang diikuti anak usia sekolah,” tutur Nashor saat dihubungi, Kamis (11/12).

Menurut Nashor, hal ini berhubungan dengan tanggung jawab mengenai pendidikan kesetaraan yang semula di bawah naungan Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah dikembalikan pada Dirjen PAUDNI. Selanjutnya di daerah, tanggung jawab ini akan di bawah kendali Bidang PNFI. “Secara umum, maksudnya sudah baik.

Agar anak-anak yang masih masuk usia sekolah mau kembali ke sekolah formal.

Mengikuti proses belajar mengajar juga di sekolah,” kata dia.

Tak dapat dipungkiri, sejauh ini pendidikan kesetaraan justru lebih banyak diikuti oleh anak-anak usia sekolah. Diantaran-

ya dari sekolah internasional, home schooling, maupun dari PKBM sendiri.

“Memang awalnya pendidikan kesetaraan itu diperuntukkan untuk menolong mereka yang sudah lewat usia tapi tidak memiliki ijazah. Tapis kenyataannya sekarang justru anak-anak yang seharusnya sekolah ikut kejar paket,” kata dia.

Namun demikian, lanjut Nashor, terdapat sejumlah persoalan kasuistik akan dapat merugikan siswa dari kebijakan ini.

Diantaranya ialah kasus siswi hamil yang selama ini ditolak mengikuti Ujian Nasional (UN) formal. Jika mengacu pengalaman tahun sebelumnya, Nashor menjelaskan siswi hamil langsung diikutkan pada ujian kejar paket. “Sekarang tidak tahu lagi. Kita belum tahu bagaimana pemecahannya,” kata dia.

Selain larangan anak usia ikut pendidikan kesetaraan, Kasie Pendidikan Masyarakat Dindik Jatim Ninik Astuti Dewantari menambahkan, terdapat perubahan jadwal ujian kejar paket untuk tahun depan. Jika tahun lalu ujian kejar paket dilakukan dua gelombang, maka tahun depan hanya tinggal satu gelombang. Pelaksanaannya pun menunggu pengumuman hasil UN Q tam formal selesai dilakukan.Q

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Anthrax di Kabupaten Blitar Terkendali Disnak Jatim Imbau Masyarakat Tak Panik Kasus Anthrax kini mulai muncul kembali di Jawa Timur sejak kasusnya tenggelam pada 57 tahun yang lalu. Kejadian anthrax itu berawal dari kematian ternak sapi perah sebanyak 9 ekor milik Yudiono di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada akhir November Sampai dengan tanggal 3 Desember 2014.

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ir Maskur MM mengatakan, kini kasus anthrax di Blitar sudah terkendali dengan upaya penanganan yang dilakukan dari berbagai pihak terkait. Bahkan, penanganan kasus anthrax kali ini tergolong cepat dan baik oleh Kementrian Pertanian.

Maskur juga menginstruksikan dan mengimbau ke seluruh jajaran dinas terkait, agar lebih meningkatkan kewaspadaan dengan penerapan prinsip early warning system,deteksi terhadap kematian ternak secara mendadak dengan atau tanpa tanda klinis keluar darah dari lubang alami, laporkan dan tatalaksana bangkai sesuai SOP. “Tidak perlu panik karena penyakit Anthrak adalah penyakit yang bisa dikendalikan jika segera diiakukan pengendalian dan penanggulangan dengan SOP. Untuk itu, segera melapor ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam waktu 1 x 24 jam jika menemukan kematian ternak dengan dugaan / suspect penyakit Anthrak,” katanya.

Ia juga melarang masyarakat atau peternak melakukan bedah bangkai terhadap ternak (sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, dan babi) yang mati mendadak dengan atau tanpa tanda klinis keluar darah dari lubang alami.

Dalam kesempatan ini, Maskur menceritakan, akhir november lalu, awalnya ada lima ekor sapi yang mendadak mati. Ketika memasuki tanggal 1 Desember 2014, laporan langsung diterima tim dari Dinas Peternakan dan langsung melakukan uji laboratorium. Hasil dari uji laboratorium dari Balai Besar Veteriner Wates Jogyakarta No. 05038/PD.650/F.5/ 1214 tanggal 5Desember 2014 dinyatakan POSITIF penyakit Anthrak.

Untuk itu, Disnak langsung mengambil telah mengambil tindakan pengendalian utama yang telah dilakukan.

Seperti pengobatan dengan memberikan suntikan antibiotika dan vitamin yang diulang tiap dua hari terhadap 16 ekor sapi diduga sakit yang sekandang dengan sapi yang mati.

Selanjutnya melangsungkan pemantauan hasil pengobatan dengan

pemeriksaan tanda klinis dan temperatur badan 2 kali sehari (pagi dan sore) selama 14 hari kedepan Sejak kasus terakhir tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan hari senin tanggal 8 Desember 2014 (5 hari setelah kematian terakhir) ternak dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan tanda klinis maupun kematian ternak baru. Kemudian juga ada langkah memisahkan ternak yang tampak senat dengan ternak sakit, meminimalisir keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan ke kandang.

Langkah vaksinasi, lanjut Maskur, sejak diketahui status wilayah tanggal 5 Desember, telah ditetapkan tiga zona yang terdiri dari zona tertular (ring I) yakni desa Kendalreja, zona penyangga (ring II) dengan radius 10 KM dari zona tertular terdiri dari 28 desa di 5 kecamatan dan zona surveillance (ring III) wilayah diluar ring II. Selain itu, telah dilakukan pendataan ternak rentan/peka berupa ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi pada wiliayah ring I dan II, dilakukan vaksinasi terhadap seluruh (100%) ternak peka/rentan yang sehat pada zona tertular / ring I (desa kendalrejo) mulai tanggal 8 Desember 2014 dan dilanjutkan ke wiiayah ring II (28 desa lainya), dan vaksinasi akan diulang 6 (enam) bulan setelah vaksinasi pertam Langkah disenfeksi, kata Maskur, dilakukan sejak tanggal 1 sd 8 Desember 2014 telah dilakukan desinfeksi setiap hari terhadap kandang dan lingkungan dimana terdapat ternak sakit atau mati, membersihkan sisa pakan, kotoran sapi yang mati selanjutnya penguburan dan desinfeksi dengan menggunakan preparat terhadap peralatan kandang dan petugas baik petugas kandang dan petugas keswan yang menangani hewan sakit.

Mengenai pengawasan lalu lintas ternak, lanjut Maskur, sejak tanggal 1 Desember 2014 telah dilakukan pelarangan lalu lintas ternak dari lokasi kasus dengan ditetapkannya titik nol kasus yakni 3 Desember 2014 (ka-

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ir Maskur MM ketika memimpin rapat koordinasi bersama instansi terkait mengenai penanganan kasus antrax yang timbul di Kabupaten Blitar. sus terakhir adanya kematian).

“Jika selama 14 hari sejak titik nol kasus yakni tanggal 3 sd 17 Desember 2014 tidak ditemukan tanda kiinis atau kematian ternak lagi, maka kasus dinyatakan berakhir atau ber-

lalu. Selanjutnya, pelarangan lalu lintas ternak akan dicabut jika selama 14 hari dari titik nol kasus tidak ditemukan tanda klinis atau kasus baru dan telah divaksin minimal 2 minggu (minggu pertama bulan Januari 2015

baru boleh di lalu lintaskan kembali),” paparnya.

Untuk penanganan bangkai, dijelaskannya, sesuai dengan aturan yang ada kalau bangkai dengan dikubur sedalam 2,5 meter dan menyiram for-

malin sebelum ditimbun dengan tanah dan memberi tanda khusus. “Setelah tanah diatas lokasi penguburan sapi stabil, akan dibuat plester dan diberi tanda khusus agar tidak digali dikeQ rac mudian hari,” ujarnya.Q

Tanda klinis penyakit Anthrak pada hewan

Disnak Jatim mengimbau peternak tetap mewaspadai adanya gejala antrax pada hewan ternaknya dan melaporkan pada instansi atau lembaga terkait.

Kematian mendadak dalam hitungan jam, bahkan ada beberapa ternak yang tidak menunjukkan gejala klinis sebelum mati. Namun sebagian ternak mengalami kesulitan bernapas sebelum mati; Kematian terjadi setelah 1-3 hari tanda klinis muncul, tanda klinis yang sering muncul antara lain : panas, gemetar, sesak napas, keguguran pada hewan bunting, penurunan produksi susu, keluar darah gelap seperti tar pada lubang alami Hewan yang bisa terserang penyakit Anthrak adalah : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.

Pényakit Anthrak dapat menular karena hewan/ternak kontak langsung dengan spora yang ada ditanah melalui kulit yang luka atau termakan/terminum dan masuk dalam pencernaan.

Antraks Penyakit Antraks adalah salah satu Penyakit Hewan Menular Setrategis (PHMS) sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian No. 4026/kpts/OT.140/3/2013 dan merupakan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular ke manusia) prioritas sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian No. 4971/ kpts/OT.140/12/2013.

Penyakit Antraks adalah penyakit disebabkan oleh bakteri yang dapat menimbulkan angka kematian yang tinggi pada hewan maupun manusia. Bakteri ini akan membentuk spora apabila kontak dengan udara luar. Sumber infeksi bakteri ini adalah Iingkungan yang tercemar oleh spora, seperti tanah, air, pakan, rumput, peralatan, dan sebagainya.

Penyakit antraks memiliki model penyebaran yang berbeda dengan penyakit hewan menular pada umumnya, penyakit Antraks TIDAK CONTAGIOUS (tidak menyebar dari hewan ke hewan) ternak bisa terserang karena secara individual terpapar spora Antraks yang berasal dari ternak positif Antraks atau material yang terpapar atau tanah dan lain-lain yang terpapar spora.

Penyakit Anthrax telah tersebar di seluruh belahan dunia, sehingga penyakit tersebut masuk dalam daftar penyakit hewan dunia di Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Anthrax diantaranya dijumpai di Arab, Cina, Irak Iran, Indonesia, Jepang, pakistan, Siberia, dan Tibet, benua Afrika (hampir seluruh negara terserang), di benua Amerika utara dan selatan, dan Australias (dibeberapa wilayah menjadi sumber penularan).

Di Indonesia sendiri, penyakit Anthrax hampir pernah ditemukan di seluruh provinsi, hanya pulau Papua yang belum ditemukan kasus tersebut. Di Jawa Timur, penyakit hewan ini pernah ditemukan di Pulau Madura, Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, dan Madiun. Namun, kasusnya tidak muncul sekian lama

Sosialisasi penanganan antrax yang diikuti Kabupaten/kota se Jawa Timur.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

BKD Gelar Bimtek Penilai Angka Kredit Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka pelaksanaan evaluasi moratorium calon pegawai negeri sipil, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara melaksanakan pemetaan dan penataan formasi pegawai negeri sipil secara nasional melalui proses Screening, pada saat proses ferifikasi kenaikan pangkat dilaksanakan. Hal ini diungkapkan Asisten Administasi Drs. Teguh Bagus Sujawanto,M.Pd, Kamis (11/12).

Khusus dilingkungan pemerintah kota Probolinggo, proses pemetaan dan penataan pegawai negeri sipil dalam formasi jabatan fungsional tertentu telah dilaksanakan sejak tahun 2013 yaitu sebagai tindak lanjut salah satu hasil evaluasi proses ferifikasi kenaikan pangkat periode 1 April 2013.

Kota Probolinggo menggelar Bimtek Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

Narasumber dari Kantor regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, diGedung Serba guna Widya Harja kota Probolinggo acara dimulai.

Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari proses pemetaan dan penataan pegawai negeri sipil dalam formasi jabatan funsional tertentu dilingkungan pemerintah kota Probolinggo, diharapkan melalui kegiatan bimbingan teknis ini terwujudnya tim penilaian angka kredit jabatan funsional tertentu dilingkungan pemerintah kota Probolinggo yang kopenten, transparan, dan akuntabel pada tahun 2015 dapat tercapai.Q wap

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Masih Rendah Lumajang, Bhirawa Meski telah melaksanakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembagunan), namun hal ini masih dianggap rendah. ‘’Selama empat tahun memang BPKP menganggap tindak lanjut hasil pemeriksaan masih rendah,’’ kata Inspektor Kabupaten Lumajang Dra Hanifah Diah Eka Siwi.

Selama kurun waktu. 2010 sampai 2014, dari 2.881 rekomendasi, SKPD telah melakukan tindak lanjut sebanyak 1.703 rekomendasi. ‘’Oleh karena itu pada tahun 2015 nanti Inspektorat akan melakukan pemberian rangking dan reward terkait penyelenggaraan SPIP,’’ tambahnya.

Hal ini dilakukan untuk memotivasi setiap SKPD untuk melakukan penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) di instansi tempat kerjanya masing-masing. Selain itu, juga akan membuat terobosan baru, yaitu ISC (Inspektorat Service Centre). ’’Setiap SKPD atau Masyarakat yang memiliki permasalahan atau akan melakukan pengaduan selama jam kerja bisa langsung datang ke tempat tersebut,’’ tambahnya.

Hal itu dilakukan agar tidak hanya PNS saja yang tahu tentang permasalahan yang ada, melainkan semua masyarakat juga bisa tahu. Hanifah mengungkapkan tentang percepatan pemberantasan korupsi, bahwa pemberantasan korupsi itu dimulai dari diri sendiri dan beliau juga mengharapkan supaya setiap SKPD dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kode etik pemeriksaan.Q yat

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2168RY, a/n.

Imam Masodin, Ds. Bendungan, Gondang-T.Agung No. 1932/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang stnk nopol P 3397 FC, a/n Bunarsa, Ds. Panji, Kidul rw 05/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1933/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 6968 FA, a/n Benny Teguh P, SPT, Ds. Besuki rw 01/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1934/IMB/BI-II/2014

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

Karyawan Perum Jasa Tirta Minta Kenaikan Upah Malang, Bhirawa Tidak biasanya karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan demo, menuntut perbaikan upah. Tetapi kali ini benarbenar terjadi di lingkungan karyawan Perum Jasa Tirta I. Para pekerja yang tergabung dalam Sarikat Pekerja Perum Jasa Tirta I, Kamis (11/12) kemarin melakukan demo, di halaman kantor Jasa Tirta I di Jalan Surabaya Kota Malang.

Ketua Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta I, Ahmad Yunus, kepada wartawan mengutarakan, demo ini merupakan salah satu upaya agar direksi, mempertimbangkan keinginan para karyawannya.

“Kita akan melakukan berbagai upaya agar ada keperdulian terhadap karyawan, turun jalan merupakan salah satu upaya dari banyak upaya yang kita lakukan. Karena di perusahaan ini telah terjadi kesenjangan gaji antara karyawan dengan direksi,” tutur Ahmad Yunus.

Dia, lantas menambahkan, selama 4 tahun terakhir, di perusahaannya telah terjadi kesenjangan yang sangat tinggi, antara direksi dan karyawan, khususya dalam hal gaji. Sedangkan, beban dan tagungjawab para karyawan semakin banyak.

Sebelum melakukan orasi di depan kantor Perum Jasa Tirta I, para karyawan ini terlebih dahulu berkumpul di Gedung Jasa Tirta di Jalan Bendungan Sengguruh. Mereka lantas berjalan kaki menuju kantornya di Jalan Surabaya.

Diakui dia, sebenarnya yang dituntut para karyawan hanya satu yakni, perusahaan mampu, melaksanankan Perjanjian

Kerja Bersama(PKB) secara konsisten. Sebelumnya, karyawan juga sudah melakukan mediasi, tetapi masih menemui jalan buntu.

Ahmad Yunus, lantas menegaskan, pihaknya akan melapor kepada Kementerian BUMN, bila kesenjangan gaji antara direksi dan pekerja masih terjadi dilapangan. Ini sagat penting agar menteri BUMN, langsung turun tanggan.

Pihaknya menilai, jajaran direksi hanya mementingkan dirinya sendiri. Jika direksi tidak mementingkan dirinya sendiri, pihaknya yakin keinginan karyawan Perum Jasa Tirta I, sudah diperjuangkan bahkan sudah dikabulkan. ”Buktiknya belum ada jawaban yang memuaskan,” imbuhnya.

Yunus juga menilai, direksi sering melanggar PKB, karena besaran bonus pekerja sering mendapat potongan. Padahal gaji mereka sudah pas-pasan tetapi masih sering dipotong untuk kepentingan yang tidak jelas.

Sementara itu, Direktur Perum Jasa Tirta I, Hariyanto, mengemukakan pihaknya sudah melakukan komunikasi, mengenai tuntutan para pe-

mut/bhirawa

Ratusan Karyawan Perum Jasa Tirta I, melakukan demo menuntut kenaikan upah. kerja bersama manajemen.

Bahkan pihaknya menyebut aksi demo oleh para pekerja terjadi karena adanya kesalahpahaman yang terjadi selama ini. "Kalau menggunakan istilah kesenjangan itu hanya kesalahpahaman saja," kata Hariyanto.

Sebab selama ini, gaji karyawan, bukan ditentukan oleh jajaran direksi melainkan oleh

Kementerian BUMN. Selain itu, lanjut Hariyanto, para pekerja sudah digaji sesuai dengan aturan dan standar UMR yang berlaku. "Pemberian tunjangan karyawan selama ini juga sudah berlaku sesuai dengan PKB, termasuk gaji ke-13, reward prestasi, THR, dan semua hak-haknya diberikan sesuai dengan ketentuan," tandas Haryanto.

Hariyanto, lantas menambahkan, pendapatan perusahaan hingga saat ini masih terserap 87 persen dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun ini. Ini juga menjadi salah satu persoalan yang tengah dihadapi oleh Perum Jasa Tirta. Sebab kenaikan gaji karyawan sangat ditentukan oleh pendapatan perusahaan.Q mut

Pembangunan Terminal Terkendala Pembebasan Lahan

van/bhirawa

Salah satu korban pasung.

10 Orang Pengidap Gangguan Jiwa Dibebaskan dari Pasungan Kab Kediri, Bhirawa Sepuluh orang pengidap gangguan jiwa di Kabupaten Kediri, kemarin, Kamis (12/12) berhasil dibebaskan dari pasungan. Mereka selanjutnya akan dikirim kerumah sakit jiwa Lawang, Malang untuk mendapatkan perawatan. Dari informasi yang terhimpun sepuluh orang yang dibebaskan dari pasungan ini, berasal dari dua wilayah, yakni wilayah Kecamatan Mojo dan Keccamatan Keras.

Mereka adalah 4 orang dari Kecamatan Mojo, yakni Ernawati dari Desa Tambibendo, Matoho dari Keniten, Riyanto dari Desa Keniten, dan Renitania dari Desa Mojo. "Sedangkan 6 orang dari Kecamatan keras di antaranya Siswanto dari Desa Jabang, Supriono dari Desa Nyawanagan, Slamet Desa Bleber, Erma, Ihda Ahmad Dari Desa Puwodadi," kata Arif Witanto dari Koordinator Kesehatan Rakyat saat mendampingi petugas Puskesmas.

Di tempat yang sama, pihak

Puskesmas melaui Suparmi mengatakan, pembebasan korban pasung ini dilakukan dalam upaya memwujudkan program Nasional Bebas Pasung pada 2015 nanti. "Para korban ini sebenarnya sudah mendapatkan perawatan, namun belum maksimal, untuk itu mereka akan mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa," kata Suparmi di sela-sela pembebasan.

Sementara, Keluaraga korban pasungan mengaku, jika pihak keluarga memasung korban karean korban mengamuk dan membahayakan tetangga sekitar, untuk menhidarai itu pihak keluaraga terpaksa memasung. "Karena kerap melempar batu kerumah tetangga dan menganiaya orang tuanya " kata Siti Latifah salah satu ibui dari korban pasung.

Dia menambahkan, sebenarnya pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatkan korban, namun hasilnya pun tidak maksimal, sehingga dia terpaksa memasungnya.Q van

Sampang, Bhirawa Target memiliki terminal kelas B tahun 2014 di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur masih harus tertunda, sebab hingga saat ini proses pembebasan lahan yang berada di lokasi Aeng Sareh Sampang Kota masih terkendala pembebasan lahan yang masih belum selesai dan belum ada kesepakatan dengan warga pemilik lahan.

Lokasi terminal kelas b yang berada di Desa Aeng Sareh tersebut direncanakan dengan luas keseluruhan 3 hetar, namun dilokasi belum ada aktifitas pengurukan, hanya beberapa kayu yang ditancapkan sebagai tanda lokasi yang akan digunakan untuk pembangun-

an terminal, Kamis (11/12).

Menurut kepala Dishubkominfo Sampang Aliwafa saat dikonfirmasi melalui Kabid Hubungan darat Dishubkominfo Sampang Fadeli, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan harga pembebasan lahan milik warga, sebab dari 3 hektar tanah tersebut ada 25 warga sebagai pemilik.

Tawaran harga tanah yang ditawarkan pemerintah per meter tanah sebesar Rp 200.000, namun dari harga tersebut masih ada 7 warga sebagai pemilik yang masih belum menyepakati harga tersebut.

“Tetapi hingga saat ini pemerintah Sampang bersama tokoh-tokoh setempat masih berusaha memberikan

penjelasan terhadap warga pemilik tanah, sebab harga yang kami ajukan tersebut sudah berdasarkan taksiran tim independent, namun masih ada beberapa kendala yang masih terus kami sosialisasikan,” jelasnya.

Berdasarkan informasi, pembangunan gedung terminal kelas B tersebut sudah 4 tahun dianggarkan sebanyak 5 miliar, namun tidak terialisasi dan dikembalikan ke kas daerah, berdasarkan lembaran APBD Sampang 2014, program pembangunan gedung terminal kembali dianggarkan di satuan kerja Dinas perhubungan, komunikasi dan informatik (Dishubkominfo) Sampang senilai Rp 5.625.225.000 miliar.Q lis

Dilema Hukum Cambuk di Pesantren Jombang, Bhirawa Pesantren Urwatul Wustho Bulurejo Diwek Jombang mendadak ramai dan menjadi pemberitaan kalangan media.

Pasalnya di pesantren ini memberlakukan hukum cambuk kepada santrinya yang ketahuan melanggar hukum agama, yakni minum minuman keras (miras).

Pengasuh Pesantren Urwatul Wustho, KH M Qoyim Ya'qub atau Gus Qoyim mengakui bahwa hukum cambuk diberlakukan di pesantren yang dipimpinnya. Namun hukum cambuk itu hanya untuk santri yang melanggar dua hal yakni minum minuman keras dan melakukan zina.” Itu berlaku bagi santri dewasa yang melakukan pelanggaran, minum miras dan zina,”ujarnya saat menerima kunjungan Komnas Perlindungan Anak yang dipimpinan Arist Merdeka Sirait, Rabu (10/12).

Gus Qoyum biasa dipanggil mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung upaya perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan. Karena menurutnya hal itu adalah

perintah agama dan menurutnya hukum agama islam itu ramah. ”Tidak seheboh yang diberitakan media, ada proses dalam menerapkan hukum cambuk. Seperti disini, jika mereka (yg melanggar melakukan minuman keras) bertaubat dan tetap ingin belajar di pesantren maka harus siap menjalani hukuman cambuk,” jelasnya.

Dalam menjalani hukuman cambuk, diungkapkannya santri juga diajak berdzikir bersama sebelum menjalani hukuman dan sesudahnya juga mendapatkan pengobatan.” Jadi proses sebelum dan sesudah dicambuk ada pengobatan dan ini tidak diungkap media,”imbuh Gus Qoyum terlihat kecewa dengan pemberitaan media.

Masih menurut Gus Qoyum, hukum cambuk sendiri juga atas permintaan santri dan persetujuan orang tua. “Kita juga melindungi anak dari sisi yang berbeda, artinya menyelamatkan anak dari prilaku yang melanggar agama. Dan itu adalah tugas kami disini,” tandasnya.Q rur

Bupati Lamongan Ingatkan Penyelesaian Proyek Fisik Pada Tahun 2014, pengawasan internal oleh Inspektorat Lamongan memunculkan 73 temuan pada 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan Agus Suyanto dalam Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Lamongan Tahun 2014 di Pendopo Lokatantra, Kamis (11/12).

suprayitno/bhirawa

Salah satu ruas jalan desa di Lamongan yang menjadi prioritas percepatan penyelesaian.

Tak hanya itu, Agus Suyanto juga memaparkan beberapa hasil pengawasan lainnya. seperti evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Pemeriksaan Insidentil pada Lembaga Pendidikan, Pemantauan Layanan Publik, Pengawasan Pembangunan Daerah (Wasbangda), dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

“Sasaran evaluasi Lakip pada 24 SKPD tahun 2014 mendapati 77 temuan. Dengan rincian 13

SKPD dengan nilai AA (memuaskan), 9 SKPD dengan nilai A (sangat baik), dan 2 SKPD dengan nilai B (baik), “ ungkap Agus.

Sedangkan untuk program pengawasan reguler untuk tahun 2014, lanjut Agus, dengan sasaran obyek pemeriksaan fokus pada 40 SKPD, ditemukan 374 temuan yang sebagian besar berupa kelemahan dalam administrasi sebanyak 43,85%. Menurut Agus, temuan itu sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, dari 67 lembaga pendidikan SMPN, SMAN/SMKN

dengan fokus pemeriksaan insidentil, menghasilkan 643 temuan.

Sebagian besar juga berupa kelemahan dalam administrasi sebanyak 81,18%. Dari 67 obyek pemeriksaan tersebut telah diberikan 643 rekomendasi dan semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Untuk pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan pada 24 obyek pemantauan di 11 UPT Puskesmas, 9 kantor kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Dr. Soegiri dan Badan Pananaman Modal dan Perijinan mendapatkan 75 temuan.

“Adapun temuan yang paling sering dijumpai adalah sarana prasarana yang kurang memadai, “ ujarnya tanpa merinci temuan kekurangan sarana prasarana tersebut.

Sedangkan pada pengawasan

pembangunan daerah, sampai bulan Nopember 2014, Inspektorat telah melakukan pengawasan pada 143 kegiatan/proyek. Dari pengawasan tersebut didapati 344 temuan yang sebagian besar berupa pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan yakni sebanyak 30,06%.

“Dari laporan yang telah disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan dapat dilihat bahwa hasil pengawasan tahun 2014 mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya. Ini harus menjadi motivasi untuk tahun selanjutnya. Dan tantangannya yakni seluruh SKPD harus segera menyelesaikan proyek/kegiatan yang sampai sekarang belum terselesaikan apalagi yang terkait dengan pembangunan fisik”, kata Bupati Fadeli saat membuka Larwasda.Q yit

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Pemda Dorong Pendirian Ormas Politik dan HAM Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendorong pendirian organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan politik dan Hak Asasi Manusia. Kabid Budaya Politik dan HAM, Adnan Kohar, mengatakan belum ditemukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus menggarap pendidikan politik dan HAM dalam daftar resmi di Bakesbangpol.

"Kalau bisa didirikan ormas yang tugasnya diarahkan memberdayakan masyarakat di bidang politik. Mendidik pemilih pemula dan perempuan agar partisipasi politik masyarakat Banyuwangi semakin tinggi," kata Kohar kepada Bhirawa, Kamis (11/12).

Dari data yang dilansir, hanya 20 ormas terdaftar di Banyuwangi. Rencananya ada tambahan tiga ormas lagi yang diverifikasi di penghujung tahun 2014.

Semua ormas yang terdata ini bergerak di ranah sosial. Meski partisipasi pemilih di Banyuwangi tergolong tinggi, Kohar berkukuh dibutuhkan peran ormas untuk pendidikan politik.

Ia mencontohkan tingkat partisipasi politik pada momen pilpres 2014 sebanyak 71,88 % atau 907.213 suara dari total pemilih 1.262.168 orang. Angka ini naik dibanding momen serupa tahun 2009 yang tercatat 71,02 % atau 903.181 suara dari total pemilih 1.271.686 orang.

Ke depan, ormas bidang politik diarahkan untuk menyasar pendidikan politik ke level desa-desa. Dengan begitu, Kohar berharap ada kenaikan partisipasi politik, khususnya bagi masyarakat di pelosok desa. Menurutnya, keberadaan ormas bidang politik tidak lantas menyingkirkan peran panwaslu dan KPUD dalam hal pendidikan politik. "Bisa berbagi peran. Misalkan panwaslu dan KPUD menggelar sosialisasi politik di kampus-kampus. Ormas bisa di tempat lain seperti kantor kecamatan atau desa," ujar Kohar.Q nan

Layanan PDAM Nilainya Rendah Kota Batu, Bhirawa Keberhasilan Kota Batu dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menjamin kesejahteraan dan rasa aman bagi rakyatnya mendapat apresiasi dari Kementrian Hukum dan HAM. Kota Batu mendapat penghargaan sebagai Kota Peduli HAM dengan nilai rata-rata 89,41.

Menurut Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, ada 5 bidang dan 17 item yang dinilai, yaitu Hak Hidup, Hak mengembangkan diri, Hak Atas Kesejahteraan, Hak atas rasa aman dan Hak Perempuan. "Alhamdulillah nilainya bagus semua, kecuali 2 hal yaitu terkait Vegetasi penutup (taman kota) yang nilainya 0 dan layanan PDAM nilainya 4," jelas Punjul sepulangnya menerima penghargaan tersebut dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mempertahankan penghargaan tersebut, Pemkot Batu akan menambah jumlah hutan kota. "Kita sudah mengembangkan hutan kota Bodas dan Sisir. Ke depan akan kita tambah lagi. Minimal di setiap kecamatan ada 3 hutan kota," tegas Punjul.

Sedangkan untuk layanan PDAM yang nilainya hanya 4 tentu memalukan.

Punjul melihat pelayanan air bersih memang belum maksimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Direktur PDAM harus meningkatkan pelayanannya. Kalau tidak tentu nilainya akan terus rendah," kata Punjul.

Ditambahkan, penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan peringatan hari HAM. Ada 50 kab/kota yang menerima penghargaan, dan di Jawa Timur hanya ada 6 kab/kota. Selain Kota Batu, 5 kota lainnya yaitu Kab Malang, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kab Nganjuk, dan Kota Blitar.Q sup

JAWA TIMUR

7

Pabrik Gula PT Kebun Tebu Mas Ditinjau Menperin Lamongan, Bhirawa Menteri Perindustrian Saleh Husin meninjau pembangunan pabrik PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur.

Produksi dari pabrik di wilayah selatan Lamongan ini diharapkannya dapat mengurangi impor gula rafinasi Indonesia.

"Kita masih impor gula 2,8 juta ton. Ini masih menjadi masalah bagi kita. Pak Wapres juga mengatakan demikian," kata Saleh saat melakukan peninjauan pembangunan PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, kemarin.

Meski baru bisa dioperasikan Mei mendatang, namun Saleh sangat mengapresiasi PT KTM. Dengan adanya PT KTM, ketergantungan impor gula akan berkurang, meski sedikit. "Kapasitas produksinya kan 300 ribu ton per tahun, yah setidaknya itu bisa mengurangi 10%-nya lah," ujar Saleh.

Dituturkan Saleh kala bertemu dengan pelaku usaha industri makanan dan minuman. Para pengusaha itu mengeluh tentang stok gula yang menjadi salah satu bahan baku industri mereka. Dia mengaku, tak bisa berkata apa-apa, dan hanya berkata dirinya terus berupaya meningkatkan produksi gula dalam negeri. "Jika Indonesia punya 10 pabrik seperti ini (PT KTM), kecemasan soal gula pengusaha industri makanan dan minuman itu pasti akan teratasi," lanjut Saleh.

Namun Saleh juga realistis.

Pembangunan pabrik gula baru dengan cepat dan masif juga tidak gampang direalisasikan. Selain mesin, lahan

juga menjadi salah satu kendala. "Jika ada dua saja pabrik gula seperti ini di Lamongan, Menperin akan tidur nyenyak.

Menteri Perdagangan pasti juga tidurnya nyenyak," seloroh Saleh.

Itu disampaikan Saleh menanggapi pernyataan Bupati Lamongan Fadeli yang mengatakan, Lamongan selalu siap untuk investasi. Fadeli meyakinkan kepada investor untuk persoalan lahan akan dicarikan solusi sehingga tidak menghambat investasi.

"Progres menggembirakan di sini akan kami sampaikan ke pak bos (presiden). Kalau perlu, saya usulkan kepada presiden atau wakil presiden agar beliau bisa meresmikan pabrik ini tahun depan," tutup Saleh.

Menperin mengatakan, ke depan pemerintah berharap agar semakin banyak pabrik gula yang tumbuh dan berkembang di dalam negeri, sehingga Indonesia bisa mewujudkan target swasembada gula. Di tempat yang sama, Direktur Operasional PT KTM Agus menyatakan pabrik di Lamongan merupakan proyek baru pabrik gula berbasis tebu dengan kapasitas giling 12.000 TCD (ton cane per day), yang akan berekspansi hingga 25.000 TCD. PT KTM, lanjut Agus, direncanakan sebagai pabrik gula terpadu, yang akan mempro-

suprayitno/bhirawa

Menperin Saleh Husin (tengah kemeja putih) ditemani Bupati Fadeli meninjau pabrik PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Ngimbang, Lamongan. duksi 30 persen Raw Sugar, 40 persen gula kristal putih dan 30 persen gula kristal rafinasi untuk formula bayi dan farmasi. "Apabila produk-produk yang direncanakan tersebut dapat direalisasikan maka PT KTM akan menjadi pabrik gula gula berbasis tebu pertama yang memproduksi raw sugar Indonesia, sehingga akan mengurangi impor," kata Agus.

Menurut Agus, bahan baku PT KTM berasal dari tebu, yang diperoleh dari lahan milik perusahaan seluas 12.621 hektar, lahan tani Kredit Ketahanan Pangan dan Energi seluas 499,2 hektar dan lahan tani mandiri seluas 12.022 hektar.

Dalam penyediaan bahan baku, lanjut Agus, PT KTM telah melakukan pembinaan kepada 11.000 petani, di mana

jumlahnya diperkirakan akan bertambah mengingat antusiasme petani yang ingin bekerja sama dengan PT KTM. "Tebu kami dapat dari daerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto dan Jombang. Kami juga memberikan pelatihan kepada para petani agar tebu yang dihasilkan kualitasnya bagus, sehingga bisa diproses di pabrik ini," kata Agus.Q yit

Warga Keluhkan Pelayanan Puskesmas Terpidana Korupsi Bojonegoro, Bhirawa Pelayanan kesehatan di Puskesmas Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tengah dikeluhkan oleh warga masyarakat yang ingin berobat di Puskesmas ini. Pasalnya, dokter puskesmas yang melayani warga kurang memuaskan.

Karena tidak puas terhadap pelayanan kesehatan tersebut, puluhan warga di beberapa desa di Kecamatan Gayam memprotes kebijakan pelayanan kesehatan dari Puskemas setempat. Bahkan mereka banyak yang meminta agar dokter puskemas di Kecamatan Gayam atas nama Dr Joko Sulistyo untuk segera diganti.

Bahkan atas kekecewaan tersebut warga wadul, bahkan secara resmi mengirimkan surat kepada Bupati Bojonegoro maupun Dinas Kesehatan setempat yang di tembuskan langsung kepada Ketua DPRD, Inspektorat dan Kepala Camatan Gayam. Surat tersebut juga dilampiri puluhan tandangan tangan warga setempat.

Salah seorang warga Gayam bernama Eko Harjito kepada Bhirawa Kamis (11/12) mengatakan, hal ini berdasarkan sikap dari seorang dokter yang di anggap kurang aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam di wilayahnya.

Bahkan kejadian itu terjadi menimpa pada orang tuanya yang di wakilinya meminta pertolongan agar orang tuanya yang menderita sakit mohon untuik diperiksa kesehatan saat itu. “Saat meminta pertolongan dengan datang ke Puskesmas Gayam dan langsung mendatangi dokter namun saya terkejut tiba-tiba dokter yang juga kepala puskesmas bernama Joko bertindak arogan dengan marah-marah,” tegasnya.

Kekecewaan tersebut semakin tinggi sebab atas permo-

honan tolong tersebut di tolak hingga mengakibatkan orang tuanya yang bernama Wahini meninggal dunia. Selain itu kekecewaan yang sama juga di alami warga lainnya jika pelayanan tidak maksimal, dimana setiap ada orang yang memerlukan tindakan dokter tidak di layani.

“Bahkan saat di panggil tidak pernah datang ke pasien, untuk itu kami warga di beberapa desa di Kecamatan Gayam meminta kepada Bupati Bojonegoro maupun Dinkes untuk segera menindak tegas perbuatan dokter tersebut,” terangnya.

Selain itu, petugas medis dipuskesmas setempat merasa tidak nyaman dengan kepimpinan dr Joko Sulistyoan. Sementara itu, Kepala Bidang Kepegawaian Dinas Kesehatan Bojonegoro, Bambang Suryanto saat men-

dapat laporan tersebut langsung menindaklanjutinya laporan tersebut dengan datang ke desadesa yang di keluhkan warga.

Bahkan pihaknya pun sudah meminta keterangan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dokter yang di anggap bertindak kurang memuaskan dalam pelayanan terhadap warga. “Kita sudah kroscek di lapangan, sekarang ini kita sedang mendalami keluhan dari warga yang melaporkannya. Selain itu kita sudah memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” jelasnya saat di konfirmasi terpisah di ruang kerjanya.

Selanjutnya, menurut dia, Dinkes akan mengingatkan kembali puskesmas tersebut dan yang lainnya karena sudah banyak keluhan masyarakat terkait hal ini.Q bas

bas/bhirawa

Warga melaporkan dokter puskesmas Gayam kepada Bupati Bojonegoro, karena tidak puas pelayanan dokter puskesmas gayam yang dianggap arogan.

Dijadikan Kepala Bappeda Bupati Nganjuk Terancam Diinterpelasi Dewan Nganjuk, Bhirawa Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Demokrat menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman. Pasalnya Bupati Nganjuk melakukan pembiaran terhadap pejabat yang statusnya terpidana dalam kasus korupsi tetap menduduki jabatan strategis dalam jajaran birokrasi Pemkab Nganjuk.

Dalam pandangan umum fraksi yang membahas nota keuangan RAPBD 2015, Fraksi Gerindra menyayangkan rusaknya sistem birokrasi di jajaran Pemkab Nganjuk. Banyak jabatanjabatan strategis justru diisi oleh orang-orang bermasalah dalam kasus korupsi.

Salah satu contoh adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dijabat oleh Drh. Bambang Eko Suharto, terdakwa kasus korupsi pengadaan mebeler perpustakaan saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah (Disdikporada).

Bambang Eko Suharto oleh fraksi-fraksi di DPRD segera dicopot dari jabatannya karena sudah tidak layak lagi memimpin satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Pemkab Nganjuk.

"Seperti kehabisan stok pejabat yang bersih, sehingga bupati belum juga menonaktifkan Bambang Eko Suharto dari kursi jabatan kepala Bappeda," tegas Basori Sag, juru bicara Fraksi Gerindra.

Bupati Nganjuk, oleh Fraksi Gerindra dianggap telah melanggar sumpah jabatan,

ris/bhirawa

DR. drh Bambang Eko Suharto di mana bupati sudah bersumpah untuk menjalankan peraturan perundangan selurus lurusnya. Namun kenyataannya melakukan pembiaran dan melindungi terpidana 1 tahun penjara dalam kasus korupsi untuk tetap menjabat dalam struktural Pemkab Nganjuk.

Padahal dalam UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 88 ayat 1 point c dengan jelas menyebutkan PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Karena itu Fraksi Gerindra mengajak seluruh fraksi fraksi DPRD untuk melakukan interpelasi terhadap kondisi tersebut agar bupati memberikan penjelasan.

"Tata pemerintahan birokrasi di Kabupaten Nganjuk menggambarkan sistem yang korup, terbukti salah satu terdakwa koruptor masih saja menduduki jabatan strategis.

Karena itu fraksi kami akan menggunakan hak interpelasi," tegas Basori.Q ris

Rp 5 Miliar Lebih untuk Perbaiki Jembatan yang Terkikis dan Ambrol Pemkab Pasuruan mulai menginventarisir sejumlah jembatan yang kondisinya mulai terkikis arus sungai maupun yang sudah ambrol.

Inventarisir itu menyusul musim penghujan dalam sepekan ini yang mengakibatkan banyak sarana infrastruktur berupa jembatan kondisinya mengkhawatirkan.

hilmi husain/bhirawa

Sebuah jembatan Karangan di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang ambrol akibat tergerus arus sungai yang besar karena hujan deras, Kamis (11/12).

Kepala Bina Marga Kabupaten Pasuruan Hari Apriyanto mengatakan jembatan yang rusak akibat tergerus air sungai karena hujan deras tersebut adalah jembatan Karangan di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol.

Sebelumnya dua jembatan lainnya juga ambrol akibat banjir, yakni jembatan Winong di Kecamatan Gempol dan jembatan Galih di Kecamatan Pasrepan. Untuk perbaikan ketiga jembatan itu, diperkirakan menelan biaya

mencapai Rp5 miliar lebih.

“Saat ini masih ada tiga jembatan yang rusak yakni putus dan ambrol. Untuk perbaikan jembatan itu kami masukkan di anggaran 2015 yang diperkiran mencapai Rp5 miliar lebih,” ujar Hari Apriyanto disela-sela acara saat Temu Pengusaha Peningkatan investasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (11/12).

Dalam proses perbaikan ketiga jembatan yang rusak itu, Pemkab Pasuruan berencana akan mem-

perbaiki dan merubah bentuk bangunan jembatan dengan kerangka baja. Perbaikan dilakukan lantaran mengikuti kondisi aliran arus sungai di sekitar lokasi jembatan agar fondasi jembatan tidak mudah tergerus air.

“Perbaikan akan dirubah dengan bentuk kerangka baja dengan fondasi ditambah bentangan. Sehingga saat arus air membesar, jembatan tidak mudah ambrol. Karena ratarata kondisi aliran sungai disekitar ketiga jembatan itu berupa cekungan,” kata Hari Apriyanto.

Pemkab Pasuruan juga menurunkan tim menginventarisir jembatan-jembatan yang kondisinya mengkhawatirkan. “Selain ketiga jembatan yang sudah rusak, sejumlah tim masih turun ke lapangan untuk meneliti dan me-

nganalisa kekuatan jembatanjembatan itu. Selanjutnya akan disiapkan anggaran untuk perbaikan lagi,” paparnya.

Para warga disekitaran lokasi jembatan yang ambrol mengharapkan agar pemerintah tidak terlalu lama untuk melakukan perbaikan.

Hal itu demi aktivitas warga sekitar agar berjalan secara lancar tanpa hambatan. “Yang kami inginkan sekarang segera memperbaiki jembatan yang ambrol. Jika cepat diperbaiki otomatis aktivitas warga tidak terhambat. Tapi jika tidak segera diperbaiki, warga terpaksa harus berputar melalui jalan lebih jauh. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama juga biaya yang bertambah,” ujar Moch Imron warga Desa Wonosari, Kecamatan Gempol.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,398.00

12,274.00

SGD

9,461.96

9,366.61

EUR

15,445.43

15,289.72

JPY

10,500.55

10,393.77

GBP

19,500.81

19,299.64

Sumber: Bank Indonesia ( 11 DESEMBER 2014 )

RAGAM EKBIS

Pererat Hubungan dengan Mitra, Bank Ekonomi Gelar Gathering Surabaya, Bhirawa Menghadapi Persaingan MEA 2015 Bank Ekonomi lebih mempererat hubungan dengan pengguna jasa atau mitra kerja, menjadi salah satu hal yang paling diutamakan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Bank Ekonomi) dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan para nasabahnya.

Maka Bank Ekonomi kembali menggelar Customer Dinner and Gathering bagi seluruh nasabah GTRF (Global Trade and Receivable Finance) di Surabaya, Rabu, 10 Desember 2014. Bertempat di Ballroom 1 Sheraton Hotel, agenda rutin yang kerap digelar sebagai momen apresiasi bagi seluruh nasabah setia Bank Ekonomi yang tersebar di lebih dari 30 kota di Indonesia ini dihadiri oleh sekitar 140 nasabah.

Head of GTRF and PCM Bank Ekonomi, Dandy I Pandi, ketika ditemui usai acara disalah satu hotel berbintang di Surabaya Rabu malam (10/12) mengatakan, tujuan acara digelar untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan para nasabah, sehingga ke depan kerja sama yang telah terjalin dapat lebih ditingkatkan.

Selain itu di penghujung tahun ini kami juga memberikan high light kepada para nasabah untuk mencermati persaingan menghadapi MEA 2015, sehingga ke depannya diharapkan nasabah dapat bertumbuh kembang bersama dengan Bank Ekonomi. ‘’Kami selalu berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah kami dimanapun mereka berada,’’ Q ma ungkapnya.Q

Lenovo Luncurkan Program CSR Surabaya, Bhirawa Relawan TIK dan Kominfo Surabaya Kamis (11/12) diluncurkan di Hotel Grand Darmo Surabaya dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang difokuskan pada bidang pendidikan untuk membantu pelajar yang berada di kawasan Indonesia Bagian Timur untuk memahami teknologi informasi dan komunikasi terutama internet sehat tanpa Sex. Lenovo memberikan donasi lebih dari 150 unit Lenovo Yoga Tablet dan dana tunai sebagai bentuk dukungannya kepada Relawan TIK. Fase pertama dari pelaksanaan program ini akan dijalankan di Kota Surabaya, Madura, Bondowoso, Banjarmasin dan Ambon.

Sandy Lumy, Chief Operating Officer, Lenovo Indonesia, secara symbol menyerahkan donasi Lenovo CSR tersebut kepada Ir. Oki Tri Hutomo MIT, Ketua III Pelawan Tl Nasional merangkap Koordinator dari Pelawan TIK di Indonesia Bagian Timur, di Hotel Grand Darm Suite, Surabaya, dengan disaksikan Ir Tri Rismaharinj MT, Wali Kota Surabaya, Dre Mardionc MSi, Kepala Bidang Pemberdayaan Informatika, Dinas Kominfo, Provinsi Jatim dan Ir Antie Sugiharti MSi selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Q ma Surabaya.Q

2015, Pertumbuhan Pendapatan Perhotelan Turun Drastis Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan pendapatan bisnis perhotelan di Jatim 2015 diperkirakan turun drastic, akibat dari banyaknya persaingan hotel yang baru dan juga adanya aturan larangan PNS melakukan rapat di hotel. ‘’Dengan adanya larangan dari pemerintah terus terang luar biasa dampaknya jadi okupansi jatuh anjlok sampai 50% kemudian pendapatan juga begitu, sehingga ada beberapa hotel yang meliburkan 50% karyawan itukan mengganggu pertumbuhan ekonomi, yang tak sejalan dengan usaha Presiden Jokowi untuk meningkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5% hingga 7%,’’ ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, Muhammad Soleh, saat acara temu kenal pengurus BPD PHRI Jatim di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (11/12).

Ia menambahkan, pendapatan hotel maupun restauran dipastikan turun dibandingkan 2014 ini, bahkan untuk pajak juga akan mengalami penurunan. ‘’Selain omzet hotel turun juga berpengaruh terhadap omzet lainnya seperti omzet sopir Taxi, omzet UMKM, omzet oleh-oleh, mallmall bahkan bandara juga akan mengalami penurunan destinasi,’’ jelasnya.

Sementara peran Pemerintah Jatim kini masih belum adanya solusi untuk supaya bisa meningkatkan okupansi dengan mendatangkan wisatawan. ‘’Rencananya kami akan menggelar audiensi ke Gubernur dan Ketua DPRD Jatim untuk mengurangi rasa takut bagi PNS untuk menggelar kegiatan di hotel. Saya kira selama kegiatan itu untuk kepentingan publik dengan masyarakat masih bisa Q riq dilakukan di hotel,’’ terangnya.Q

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

Impor Gula Rafinasi 6.500 Ton, Ancaman Petani Tebu DPRD Jatim, Bhirawa Janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyetop gula impor di Indonesia hanyalah isapan jempol belaka. Buktinya, pemerintah selama satu tahun yaitu tahun 2015 tetap mengimpor gula untuk dijual di Indonesia sebanyak 6.500 ton. Dampak kebijakan ini, gula lokal di Jatim terancam tak laku dan petani tebu tak bisa menjual gulanya di pasaran.

Anggota Komisi B DPRD Jatim H. Rofik mengatakan komisi B DPRD Jatim sudah datang ke Dewan Gula Nasional, dimana mereka sepakat untuk menyetop gula impor. Namun, kesepakatan itu, kata Rofik akan diberlakukan setelah menghabiskan gula import 6.500 ton yang akan datang awal tahun 2015. ‘’Kalau 6.500 ton itu datang awal tahun otomatis

dalam tahun 2015 gula lokal di Jatim tak bisa dijual dipasaran,’’ terang politisi asal PPP ini, Kamis (11/12) kemarin.

Pria yang asli Lumajang ini mengatakan, untuk menolong nasib petani Jatim, pemerintah harus membeli gula dari Jatim dengan harga standar atau lebih sesuai dengan HPP (Harga Pokok Petani) untuk menolong gula petani. ‘’Untuk

menyelamatkan petani tebu maka pemerintah harus membeli gula milik petani sesuai HPP. Dan setelah dibeli, pemerintah menjualnya lagi di pasaran,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Lutfi mengatakan setelah melakukan kunjungan kerja ke Dewan Gula Nasional (DGN) Komisi B telah menyampaikan keluhan dari petani agar pemerintah pusat segera menghentikan gula impor, agar gula lokal kembali laku terjual. Pemerintah harus berani mengambil langkah mengentikan impor gula rafinasi, sehingga gula lokal yang menumpuk di pabrik gula bisa laku di jual dipasaran.

Lebih lanjut, untuk mengatasi penumpukan gula lokal yang terjadi di pabrik gula di Jatim, pemerintah harus membeli atau mengganti gula lokal itu. ‘’Dengan adanya pembelian gula lokal oleh pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan gula di Jatim,’’ ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji pembangunan pabrik gula baru di Indonesia. Pasalnya, saat ini banyak pabrik gula di Indonesia bahkan di Jatim masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. ‘’Kalau pabrik gula di Indonesia khususnya di Jatim dilakukan revitalisasi maka kami setuju. Namun apa-

bila dibangun pabrik baru kami tak setuju,’’ ujar Zainul Lutfi politisi asal Fraksi PAN Jatim.

Terpisah, Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar mengaku sudah bertemu dengan Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menindaklanjut Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang tebu dari satu wilayah masuk ke wilayah lain agar direvisi. Sehingga tebu di daerah lain dapat masuk ke wilayah yang memiliki rendemen tebu dibawah tujuh. ‘’’Yang pasti kedepannya tak ada lagi wilayah di Jatim yang kekurangan tebu,’’ tambah politisi asal PKB Jatim yang mengaku gula rafinasi impor tidak lagi bocor di Jatim, tapi Q cty sudah jebol.Q

Disperta Akui Sulit Cari Pupuk Bersubsidi

alikusyanto/bhirawa

Meski harga lombok kecil terus merambat naik, tapi pedagang di Pasar Desa Sawotratap, mengaku tiap hari lombok kecil tetap terjual habis.

Lombok Kecil Tembus Angka Rp 100 Ribu per Kilo Sidoarjo, Bhirawa Harga lombok kecil di pasaran, naik seiring dengan naiknya harga BBM dan ditambah lagi dengan kondisi hujan, yang membuat banyak tanaman lombok petani jadi busuk.

Menurut data di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab Sidoarjo, harga lombok kecil di pasar tradisional yang terbilang besar yakni pasar Larangan, harganya Rp75 ribu per kilogram, dan di Pasar Tradisional Krian harganya Rp80 ribu per kilogram.

Namun di pasar tradisional yang berada di perumahan Delta Sari, Desa Kureksari, Kec Waru, lombok kecil menembus angka Rp100 ribu per kilogram. Ny Tiwik, seorang

pembantu rumah tangga di perumahan yang termasuk besar itu, menyampaikan, saat ia beli lombok kecil Rp3 ribu, hanya dapat lima sampai enam biji saja. ‘’Meski lombok kecil harganya Rp100 ribu per kilo tapi tetap ada yang beli, sebab warga butuh lombok, masakan tak ada lomboknya tak enak,’’ tuturnya, Kamis (11/ 12) kemarin, usai berbelanja di pasar yang berada di Perumahan Delta Sari itu.

Menurutnya, pedagang menaikkan harga yang tidak rasional itu mungkin beranggapan karena di perumahan itu warganya tergolong orang-orang kaya. Sehingga pedagang menaikkan harga karena merasa mumpung ada kesempatan.

Ny Tiwik juga menjelaskan,

di perumahan itu penjual rujak ulek juga minta pembeli untuk membawa lombok kecil sendiri, bila mereka minta rasa pedas yang lebih. Misalnya, bila pembeli minta rasa pedas dengan lombok sampai tujuh biji atu lebih, maka mereka diminta membawa lombok sendiri.

Bu Is, salah satu pedagang sayur mayur di pasar desa Sawotratap, Gedangan, menuturkan, lombok kecil yang ia beli dari pasar tradisional Porong, tiap harinya selalu habis terjual. Harga yang ia jual lebih murah dari pasar di Perumahan Delta Sari, Yakni Rp80 ribu per kilo. ‘’Pembeli disini ramai, sebab penduduknya padat,’’ katanya, pagi kemarin, disela-sela Q ali melayani pembeli.Q

Sumenep, Bhirawa Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kab Sumenep mengakui jika petani di ujung timur Pulau Madura ini sulit mencari pupuk bersubsidi jenis urea. Pasalnya, kuota pupuk bersubsidi untuk Sumenep lebih kecil dari total kebutuhan petani.

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kab Sumenep, Bambang Herianto mengatakan, sesuai kebutuhan riil petani sebagaimana Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang dilakukan kelompok tani, kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 41 ribu ton urea, sementara kuota yang diberikan Kementerian Pertanian sebanyak 24 ribu ton. ‘’Otomatis berkurang, karena areal pertanian yang ada di Sumenep seluas 25 ribu hektar. Jika dikalikan per hektar 200 kg saja sudah 50 ribu ton, tak cukup makanya disiasati dengan pupuk yang lain seperti ZA, Ponska, SP36 dan pupuk organik,’’ kata Bambang Herianto, Kamis (11/12).

Menurut Bambang, sulitnya mencari pupuk bersubsidi itu disebabkan kuota yang diberikan Kementerian Pertanian memang tak sesuai dengan kebutuhan areal yang ada, karena ada pengurangan dari total kebutuhan petani. ‘’Minimnya pupuk itu bukan karena ditimbun tapi koutanya memang lebih rendah dari kebutuhannya. Makanya petani harap memaklumi,’’ ucapnya.

Bambang menegaskan, agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi, para petani diminta menggunakan pupuk yang lain seperti ZA, Ponska, SP36 dan pupuk organik sebenarnya sangat baik dan bisa mengubah struktur tanah serta meningkatkan hasil produktifitas. Namun, karena pola pikir petani masih tergantung pada pupuk kimia, akhirnya tidak bisa terlepas disetiap masa tanam. ‘’Sejak tahun 2012 kami sudah mensosialisasikan penggunaan pupuk selain urea itu, hanya saja para petani belum bisa beralih pada pupuk selain urea,’’ ujarnya.

Yang perlu dilakukan, pemerintah harus merubah pola pikir masyarakat agar tak terpaku pada penggunaan pupuk kimia, karena masih ada pupuk lain yang bisa dimanfaatkan meningkatkan produktifitas pertanian.

Hingga tanggal 31 Oktober 2014, persediaan pupuk bersubsidi tinggal 18.646 ton dari berbagai jenis puluk.

Jenis pupuk Urea 8.360 ton, ZA 3.025 ton, SP 36 2.810 ton, Ponska 2.280 ton, Pupuk Organik 2.165 ton.Q sul

Penerbangan Tak Terpengaruh Larangan Presiden Surabaya, Bhirawa Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika bekerja menggunakan penerbangan kelas bisnis mendapatkan tanggapan dari beberapa maskapai penerbangan nasional dan swasta. Mereka secara umum tak merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo.

Alusius Arman, Senior Marketing Sriwijaya Air Surabaya, mengungkapkan, larangan

PNS menggunakan kelas bisnis ketika perjalanan dinas tak terlalu memiliki dampak yang cukup banyak. Karena dari 150200 tempat duduk, 85% merupakan kelas ekonomi, 10% kelas bisnis yang notabene harganya lebih mahal karena fasilitas yang diberikan cukup lumayan, dan sisanya merupakan bangku cadangan apabila masih ada tambahan. ‘’Apabila lebih dari 75% kelas ekonomi telah terisi, maka pe-

sawat bisa langsung masuk dalam jadwal penerbangan yang telah ditentukan. Tetapi jika masih kurang dari target, maka penerbangannya bisa dilakukan pemindahan jam penerbangan. Meskipun kelas bisnis tetap dibutuhkan, kami berpatokan terhadap kelas ekonomi yang lebih menunjang kinerja di semua perseroan penerbangan,’’ ujar pria berkacamata tersebut di Surabaya, Senin (11/12) kemarin.

Tetapi, lanjutnya, tak menutup kemungkinan ada yang tetap menggunakan kelas bisnis jika melakukan perjalanan dinas, tapi tetap menggunakan dana pribadi yang ditambahkan untuk dapat menikmati kelas bisnis. ‘’Ini tergantung dari kebijakan masing-masing orang, bisa jadi pegawai dengan eselon tertentu tetap memilih kebijakan itu. Tapi saya rasa, sekelas pejabat yang penting apakah mau

menggunakan kelas ekonomi?

Itu menjadi sebuah tanda tanya besar, tapi semuanya tergantung keperibadian masingmasing orang,’’ terangnya.

Sementara itu, menurut Ary Suryantha, General Manager Garuda Indonesia Surabaya, sebagai maskapai penerbangan milik pemerintah mendukung kebijakan itu. Tetapi Garuda tak dapat membatasi keinginan PNS yang ingin tetap mengQ wil gunakan kelas bisnis.Q

4 Ribu Petani Siap Hasilkan Bahan Baku Kakao Berkualitas Keberadaan fasilitas pemrosesan kakao Cargill Indonesia di Gresik nantinya akan memenuhi kebutuhan konsumen se Asia Pasifik, terhadap kebutuhan coklat dan produk-produk kakao yang terus tumbuh, maka 4 ribu petani diharapkan mampu menghasilkan bahan baku kakao yang berkualitas. ‘’Selama dua tahun ini, Cargill melakukan pembinaan kepada 4 ribu petani supaya mampu menghasilkan bahan baku kakao yang berkualitas.

Dari jumlah itu, ditargetkan ada 2 ribu petani yang ikut untuk mendapatkan sertifikat berkelanjutan independen,’’ ungkap Presiden Cargill Cocoa and Chocolate Europe, Middle East, Africa and Asia, Jos de Loor, Kamis (11/12).

Sedangkan pembinaan dan pelatihan bagi para petani kakao, juga merupakan upaya mendukung Sustainable Cocoa Production Program (SCPP).

Sebuah program kemitraan dari Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Sustainable Trade Initiative (IDH)

Kedutaan Besar Kerajaan Belanda (EKN), Swisscontact dan perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi petani kakao di Kabupaten Bone dan Soppeng, Sulawesi Selatan.

Sementara pabrik pemrosesan kakao ini memiliki kapasitas untuk tahap awal sebesar 70 ribu metrik ton (MT) dan memproduksi bubuk kakao premium merek Gerkens. ‘’Varian produk kakao terbanyak dari pabrik ini yakni kakao powder kemudian kakao butter serta kakao liquor. Komposisi ini sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia,’’ terangnya.

Sedangkan dari kapasitas produksi tahap awal yakni 70

ribu metrik ton bisa menghasilkan 50 ribu hingga 60 ribu produk olahan, sedangkan sisanya dijadikan produk olahan lainnya seperti pakan ternak yang berasal dari kulit biji kakao.

Mengenai bahan baku kakao mayoritas dipasok dari

Indonesia sendiri yakni Sulawesi, di antaranya dari Bone dan Soppeng. Hanya sebagian kecil atau kurang dari 10 persen, bahan baku diimpor dari Afrika. ‘’Cargill sendiri telah membeli biji kakao dari Indonesia sejak 1995 dan berko-

ist

Untuk memenuhi kebutuhan pasar se-Asia Pasifik diharapkan 4 ribu petani bisa menghasilkan bahan baku kakao yang berkualitas.

mitmen untuk mendukung produksi pertanian berkelanjutan, sehingga pasokan kakao tetap terjaga akan ketersediaannya dan petani menjadi lebih fokus menanam kakao dibandingkan tanaman lainnya,’’ jelas Loor.

Indonesia saat ini telah bertransformasi dimana waktu itu lebih banyak mengekspor raw material (bahan baku) seperti rempah-rempahan dan biji-bijian dalam bentuk bahan mentah. Kini Indonesia sudah mampu melakukan pemrosesan bahan baku sehingga memiliki nilai tambah. ‘’Cargill ikut bangga dengan pergeseran yang ada di Indonesia. Dan pabrik ini adalah wujud komitmen Cargill untuk menyediakan bahan baku kakao dalam bentuk olahan dan siap digunakan oleh produsen makanan dan minuman yang ingin memenuhi kebutuhan akan coklat dan produk-produk kakao,’’ tandasQ riq nya.Q

NASIONAL-POLITIK

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

KILAS NASIONAL

DPR Dukung Presiden Ajukan RUU Kamnas Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendukung rencana Presiden Joko Widodo memasukkan kembali RUU Keamanan Nasional (Kamnas) ke Program Legislasi Nasional 2015. Namun dia kepada pers di Senayan Jakarta, Kamis, mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dari pemerintahan sebelumnya sehingga menyebabkan RUU itu kemudian dibatalkan.

“Ada kesalahan yang tidak boleh diulang kalau memang menginginkan RUU Kamnas menjadi UU. Jokowi harus melihat bahwa sektor keamanan nasional seperti di banyak negara ‘leading sector’nya bukan pada polisi tapi pada militer,” kata politisi PKS ini.

Hal ini harus dia tegaskan agar tidak ada tarik-menarik antara militer dan kepolisian seperti yang terjadi pada periode lalu yang membuat pembahasan RUU Kamnas gagal diselesaikan.

Keamanan nasional, kata dia, harus dipahami secara utuh sehingga kalau RUU ini diajukan kembali tidak macet karena tarik-menarik kepentingan. Presiden harus cerdik untuk membuat naskah akademik yang cakupannya multi dimensional.

“RUU Kamnas mandeg karena polisi melihat dalam RUU Kamnas, militer mendominasi, padahal bukan seperti itu perspektifnya. Kalau kajiannya tidak komprehensif, maka saya khawatir, RUU Kamnas akan mentah,” katanya.Q ant

Pilkada Serentak Siap Desember 2015 Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhitungkan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak paling memungkinkan digelar Desember 2015. Kondisi tersebut dengan memperhitungkan kemungkinan konsekuensi hukum dan lamanya proses pengadaan logistik, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (11/12) kemarin.

“Setelah kami hitung lagi dengan teliti, yang paling cepat dan memungkinkan itu pemungutan suara pilkada secara serentak di 16 Desember 2015, itu untuk putaran pertamanya,” kata Hadar usai rapat pleno di Gedung KPU Pusat.

Dia menjelaskan kemungkinan pertama yang terjadi adalah adanya gugatan terhadap proses pencalonan oleh pihak-pihak yang tidak dapat

menerima keputusan KPU. “Bisa saja nanti keputusan KPU terkait pencalonan itu digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), dan kami tidak boleh mengabaikan itu.

Misalnya nanti PTUN memenangkan perkara gugatan tersebut kan kami tidak jalan terus prosesnya,” jelas Hadar.

Selain proses penyelesaian sengketa TUN tersebut, KPU juga memperhitungkan me-

ngenai proses produksi dan distribusi logistik ke pilkada hingga ke daerah kabupatenkota.

Hadar menyebutkan dalam draf Peraturan KPU terkait Tahapan dan Jadwal Pilkada serentak ditentukan masa produksi dan distribusi logistik selama 18 hari, dan itu di luar tahapan lelang.

“Belum lagi kami harus mempertimbangkan daerahdaerah yang tidak dapat memproduksi sendiri logistik pilkadanya, misalnya daerah di wilayah timur Indonesia harus memproduksi logistik di Pulau Jawa, itu harus diperhitungkan lama distribusinya,” tambahnya.

Terkait penyelesaian sengketa TUN tersebut, Komisi-

oner Ida Budhiati menjelaskan mekanisme prosedur penyelesaian sengketa tersebut cukup panjang di Pengadilan TUN, bahkan hingga dua bulan lebih. Belum lagi rancangan mekanisme penyelesaiannya belum dirancang sederhana.

“Sengketa TUN itu memerlukan waktu 64 hari, dua bulan lebih. Dan yang bisa disengketakan terkait TUN itu adalah semua hasil keputusan yang dikeluarkan KPU,” jelas Ida. Hal yang paling memungkinkan untuk disengketakan oleh calon peserta pilkada, tambahnya, adalah mengenai keputusan hasil pencalonan, mengingat proses pencalonan kepala daerah cukup panjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

PON Remaja I 2014 LINTASAN

Baru Langkah Awal Sederet prestasi nasional sudah berhasil diraih pasangan voli pantai Jatim, Muhammad Vero Renal-Deni Setiawan. Prestasi itu makin lengkap setelah berhasil merebut emas di PON Remaja I. Kini nama kedua siswa Sekolah Menengan Atas Negeri Olahraga (SMANOR) makin disegani di kelompok remaja masional. Namun itu semua tak menjadikan Vero dan Deni sombong, justru keduanya menganggap ini hanya sebuah langkah awal.

Baik Vero dan Deni memiliki obsesi bisa meraih prestasi di level nasional maupun internasional seperti yang sudah diraih para seniornya. ‘’Kami sangat berharap bisa membela Jatim di PON Jabar dan kemudian meraih prestasi internasional,’’ kata Muhammad Vero Renal.

Demikian juga dengan Deni Setiawan merasa belum puas dengan prestasi yang sudah diraihnya. ‘’Kami harus terus berlatih agar meraih semua impian kami, meraih prestasi dunia,’’ katanya.Q wwn

undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, penyaringan dari bakal calon menjadi calon kepala daerah harus melalui proses uji publik, dan menurut Ida, hasil tersebut yang akan rentan disengketakan oleh pihak terkait.

“Misalnya, SK penetapan calon kepala daerah yang sudah disahkan KPU diajukan sebagai sengketa TUN dan ternyata dinyatakan oleh pengadilan bahwa ada calon yang tidak memenuhi syarat.

Itu yang harus diperhatikan karena kalau KPU tetap melanjutkan tahapannya dengan calon kepala daerah yang menurut PTUN tidak memenuhi syarat itu, maka akan ada pihak yang dirugikan,” ujarnya. Q ant

Kader Golkar Usulkan Munas Islah

Jokowi Ajak Korsel Revitalisasi Sungai Jakarta Busan, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang pemerintah Korea Selatan untuk bekerja sama membantu dalam program revitalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta.

“Kami mengundang untuk ikut membantu, dalam kerja sama revitalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada pertemuan tingkat menteri kehutanan ASEAN-Korea Selatan di Busan, Korea Selatan, Kamis (11/12) kemarin.

Pertemuan Tingkat Menteri Kehutanan ASEAN-Korsel tersebut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen juga memberikan sambutannya.

Presiden Jokowi mengemukakan, dirinya tertarik untuk mengundang Korsel ikut dalam merevitalisasi sungai di Jakarta karena keberhasilan negeri ginseng tersebut yang merevitalisasi sungai-sungai di Seoul.

Presiden mengatakan, berdasarkan info yang diperolehnya, meski beberapa dekade lalu sungai-sungai di Seoul, Korsel, seperti di Jakarta, namun kini telah disulap menjadi daya tarik pariwisata negeri tersebut. Hal inilah, yang menarik minat Presiden Jokowi untuk menggandeng Korsel merevitalisasi sungai-sungai di Jakarta.Q ant

9

antara foto

RAPAT PLENO DEMOKRAT Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi istri Ani Yudhoyono (kedua kanan), Ketua Harian Ketua Harian Syariefuddin Hasan (kedua kiri) dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (kiri) tiba di Kantor DPP Partai Demokrat untuk memimpin rapat pleno pengurus harian, di Jakarta, Kamis (11/12). Rapat pleno pengurus harian DPP Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk konsolidasi sikap Partai Demokrat dalam lima tahun mendatang.

MKP Tegaskan Moratorium Kapal Ikan Ambon, Bhirawa Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti kembali menegaskan tentang kebijakan moratorium kapalkapal penangkap ikan yang dilakukannya sejak ditunjuk menjadi nakhoda pada Kementerian tersebut.

“Kebijakan moratorium ini tidak setengah hati. Semua izin kapal ikan dihentikan dulu sambil menunggu hasil kajian

yang dilakukan secara mendalam terhadap semua perijinan kapal yang telah dikeluarkan. Tidak ada izin baru,” katanya saat meninjau salah satu perusahaan perikanan PT Mina Lestari, di Ambon, Kamis (11/12) petang.

Kapal ikan yang telah berizin juga dilarang untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapannya di tengah laut. Jika kedapatan masih dilakukan, maka Menteri Susi mengancam

akan membekukan ijinnya.

Pemberlakuan moratorium ini, menurut Menteri lebih memudahkan pemantauan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Menteri mengaku tidak mudah memantau aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia yang luasnya mencapai dua pertiga dari luas wilayah daratan Indonesia.Q ant

Jakarta, Bhirawa Politisi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengusulkan dilaksanakannya musyawarah nasional islah untuk menyelesaikan konflik internal, yang bisa dilaksanakan jika memenuhi dua hal.

“Munas rekonsiliasi (islah) hanya bisa digelar dengan dua prasyarat, yaitu sesepuh partai ‘turun gunung’ dan ada perasaan legowo dari mereka yang berkonflik,” kata Hajriyanto melalui pesan Blackberry yang diterima di Jakarta, Kamis (11/12) kemarin.

Menurut dia, saat ini kedua kubu tersebut harus mau kompromi dan melakukan rekonsiliasi.

Peluang islah atau rekonsiliasi masih mungkin terjadi dan dirinya meminta sesepuh Golkar yang benarbenar netral mau turun gunung untuk memediasi kedua kubu tersebut.

“Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar munas rekonsiliasi. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan,” katanya.

Menurut dia syaratnya adalah yang penting kepanitian munas rekonsiliasi harus benar-benar imparsial. Bahkan ujar Hajriyanto kalau perlu kepanitiaan munas rekonsiliasi itu tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP PG hasil rekonsiliasi agar tidak ada konflik kepen-

Hajriyanto Y Thohari tingan.

Dia menegaskan munas islah sangat mungkin dilaksanakan dan satu-satunya penyelesaian perpecahan di internal partai secara bermartabat.

Mantan Ketua DPP Partai Golkar itu menjelaskan perpecahan antardua kubu dalam Partai Golkar yang semula masih sangat elitis, kini mulai mengalami masifikasi.

“Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Partai Golkar di DPR, bayangkan jika fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga,” ujarnya.

Menurut dia perpecahan di fraksi itu akan berdampak pada bagaimana nanti menyikapi wacana penggunaaan hak interpelasi, perpu pilkada, dan lainlainnya. Hajriyanto khawatir tidak lama lagi bisa merembet ke DPD I dan kemudian DPD II Partai Golkar di daerah. Q ant

Emas Voli Pantai Milik Jatim dan DKI Jakarta Sidoarjo, Bhirawa Ambisi Jatim untuk bisa mengawinkan medali emas voli pantai gagal terealisasi, pada babak final pasangan putri dipaksa mengakui keunggulan DKI Jakarta dengan skor 2-0 (15-21,2123). Sedangkan dikelompok putra berhasil menakklukkan DIY Yogjakarta dengan skor (21-14,21-12).

Pada laga final di lapangan kompleks Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jatim, Kamis (11/ 12), pasangan Jatim, Nur Atikasari/Nurul Cholifah sejak awal sudah terlihat kuwalahan menghadapi Clara Marcela/ Dewi Kusumaningrum (Jakarta) yang terlihat bermain tanpa beban.

Beberapa kali penempatan bola dari pukulan Clara bisa menambah poin, sebaliknya pasangan Jatim terlihat terburu-buru dan terbawa permainan lawan. ‘’Kalau melihat teknik

sebernya seimbang, tapi anakanak bermain kurang tenang, sebaliknya lawan cukup jeli untuk menempatkan bola,’’ kata kepala pelatih bola voli pantai, Bambang Suhartawan, usai pertandingan.

Namun kekecewaan ratusan suporter yang hadir di venue bisa terobati setelah pasangan Jatim yang diperkuat Muhammad Vero Renal-Deni Setiawandi mampu dengan mudah mengatasi Bensan Ardita/ Ilham Akbar (Yogyakarta) dengan dua set langsung.

Kedua atlet yang saat ini tercatat sebagai siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) itu berhasil mengendalikan permainan dan bermain cukup kompak. ‘’Keduanya mampu menjalankan strategi dengan baik dan bermain tenang,’’ kata Bambang.

Dihubungi ditempat yang sama Pelatih DI Yogyakarta, Joko Sutrisno mengakui jika kemampuan atletnya masih berada di dibawah Jatim, baik dari segi teknik maupun pengalaman

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung didampingi Kepala U{T SMANOR saat mengikuti prosesi penyerahan medali. bertanding. ‘’Keduanya baru berlatih enam bulan sebelum PON Remaja,’’ katanya.

Namun ia merasa puas karena bisa melampaui target yang dibebankan oleh KONI

Yogjakarta. ‘’Kami ditarget perunggu, tapi malah dapat emas,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung yang menyaksikan

secara langsung bertandingan itu mengaku lega karena voli pantai bisa menyumbang emas. ‘’Alhamdulillah pundi-pundi emas Jatim bertambah,’’ katanya.Q wwn

Atletik Jatim Meraih Sukses Ganda

wawan triyanto/bhirawa

Pasangan Bola Voli Jatim Muhammad Vero Renal-Deni Setiawan.

Surabaya, Bhirawa Atletik Jatim meraih sukses ganda di ajang PON Remaja I, selain berhasil merebut tiga emas, salah satu atlet, Tengku Tegar berhasil memecahkan rekor nasional di nomor lompat tinggi setinggi 4,35 meter pada perlombaan yang berlangsung di kompleks Lintasan Atletik, Universitas Negeri Surabaya, Kamis (11/12).

Pencapaian itu melebihi catatan rekor nasional kelompok remaja milik atlet asal Lampung, Eko Wicak-

sono, dengan lompatan setinggi 4,20 meter yang ditorehkan pada kejuaraan nasional tahun 2010. ‘’Saya tak menyangka bisa memecahkan rekor nasional, karena sejak awal target saya hanya berjuang maksimal merebut medali emas,’’ kata Tegar, usai upacara penghormatan pemenang.

Usai menerima pengalungan medali, Tengku Tegar langsung mendapatkan bonus mentas (bonus khusus setelah memastikan medali emas) sebesar Rp2,5 juta dari pengurus

KONI Jatim.

Medali emas yang diraih Tengku Tegar merupakan salah satu dari tiga keping emas yang direbut tuan rumah Jatim pada perlombaan hari kedua cabang atletik. Dua medali emas lainnya dipersembahkan Oray Yohan Septeo dari nomor lempar cakram putra dan Febriana Devi Ayu yang berlaga di nomor lompat tinggi galah putri.

Oray Yohan Septeo membukukan lemparan cakram sejauh 42,45 meter, mengalahkan Yohan Denny Putra (Riau) dengan 38,14 meter dan

Rafika Putra (Sumatera Barat) dengan lemparan sejauh 37,69 meter. Sementara Febriana Devi Ayu meraih medali emas dengan mencatat lompatan setinggi 3,20 meter, unggul jauh dari Ariantika Nabella (Lampung) yang hanya mencapai 2,60 meter di posisi kedua.

Ketua Harian Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jatim Edi Mintarto mengatakan hasil yang dicapai para atlet hari ini, lebih baik dari target dua

e m a s y a n g dibidik. ‘’Nomor lempar cakram putra y a n g membuat kejutan, kalau dua nomor lainnya sudah sesuai prediksi. Saat ini, kami sudah mengantongi empat emas, tinggal dua lagi untuk memenuhi target dari KONI Jatim,’’ katanya.Q wwn

10

Jumat Kliwon, 12 DESEMBER 2014

Kemenlu Sosialisasi Rencana Penerapan MEA Sumenep, Bhirawa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyosialisasikan rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 kepada sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

“Sosialisasi ini sekaligus untuk mengingatkan kepada semua elemen masyarakat di Sumenep tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi ketika kebijakan Masyarakat ASEAN 2015 sudah diberlakukan,” kata Kasubdit Kerja Sama SDM dan Yayasan ASEAN Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN Kemenlu Dicky Yunus di Sumenep, Kamis (11/12).

Kemenlu menggelar sosialisasi rencana penerapan MEA 2015 di Sumenep selama tiga hari, sejak Selasa (9/12) hingga Kamis, di lokasi berbeda. “Kebijakan Masyarakat ASEAN akan diberlakukan sejak 31 Desember

2015. Sejak itu, warga Indonesia akan menjadi bagian tak terpisahkan dengan warga dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN,” ujarnya.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat wilayah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN akan menjadi basis produksi dan pasar tunggal dari arus lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja. “Ini melahirkan peluang sekaligus menghadirkan tantangan bagi warga Indonesia. Melalui kegiatan ini, kami ingin warga Sumenep siap untuk menghadapi Masyarakat ASEAN,” ujarnya.

Dicky berharap, pemerintah

daerah menyiapkan warganya untuk bertarung dalam MEA supaya tidak hanya menjadi penonton. “Kemenlu tidak mungkin menyosialisasikan dan mengingatkan rencana penerapan Masyarakat ASEAN secara langsung kepada semua elemen masyarakat di Indonesia. Dalam konteks itu, kami ingin pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menyiapkan warganya menghadapi Masyarakat ASEAN,” katanya.

Sosialisasi pada Kamis, dihadiri oleh pimpinan sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumenep, pelaku usaha ekonomi kreatif, dan mahasiswa. Bupati Sumenep A. Busyro Karim membuka sekaligus berdialog dengan para peserta dalam sosialisasi yang digelar di salah satu gedung milik pemerintah daerah tersebut. Q sul,ant

PBNU Dukung Madrasah Maarif Terapkan K13 Madiun, Bhirawa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendukung madrasah di lingkungan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU untuk menerapkan Kurikulum 2013 bila gurunya memang sudah siap.

“Sepanjang gurunya siap, silakan saja pakai Kurikulum 2013.

Kalau belum siap, anak didik yang akan terkena dampaknya,” katanya saat berada di Kota Madiun untuk menghadiri wisuda Angkatan I STAINU Madiun, Kamis (11/12). Menurut dia, Kurikulum 2013 memiliki kelebihan, yakni ada penanaman akhlak dan budi pekerti, namun kurikulum itu tetap perlu kesiapan dan kemampuan dari sumber daya manusia, terutama guru.

“Tapi, jika sumber daya manusianya belum siap untuk melaksanakannya, ya kembali ke kurikulum sebelumnya dengan menunggu perbaikan dan kesiapan semuanya, terutama guru,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Guru Besar Ilmu Tasawuf di UIN Sunan Ampel Surabaya itu meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan terhadap Kurikulum 2013 (K-13).

“Kurikulum 2013 itu baik, karena itu lakukan perbaikan demi kebaikan dan kesempurnaan pen-

ist

PBNU mendukung madrasah di lingkungan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU untuk menerapkan Kurikulum 2013 bila gurunya memang sudah siap.

didikan di Tanah Air. Di negara manapun, namanya kurikulum, pasti berubah menuju kesempurnaan,” ujarnya. Sebelumnya, Mendikbud Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006, namun 6.221 sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta untuk tetap menggunakan kurikulum tersebut sambil menunggu evaluasi.

Namun, Dinas Pendidikan seJawa Timur dan PW Lembaga Pendidikan Maarif NU Jatim meminta izin untuk tetap diper-

bolehkan menerapkan Kurikulum 2013, karena guru dan siswa di Jatim dinilai sudah siap, bahkan sejumlah kepala daerah memberikan dukungan anggaran.

Ketika dikonfirmasi terpisah, mantan Mendikbud Mohammad Nuh menyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersikap netral terkait Kurikulum 2013. “Saya sudah melakukan ‘tabayyun’ (klarifikasi) kepada Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, ternyata beliau tidak bilang begitu (mendukung penghentian Kurikulum 2013), tapi PBNU bersikap netral. Itu sikap yang bijak,” katanya. Q dar,ant

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Balitbang Inisiasi Pengembangan Desa Inovasi di Jatim Tak Hanya Penelitian, Mengarah ke Pengembangan Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim akan ditindaklanjuti dengan pengembangan yang diterapkan langsung pada masyarakat dengan program desa inovasi. Seperti apakah desa inovasi tersebut?

D

esa Inovasi merupakan model pemban gunan desa berbasis inovasi dan teknologi dengan memanfaatkan temuan-temuan terkini dari inovasi baik dalam kegiatan produksi, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian maupun tata kelola pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaannya, Balitbang Jatim bermitra dengan peneliti dan perguruan tinggi mengembangkan desa-desa inovasi. “Hal ini membuktikan kalau Balitbang tidak hanya sekedar tempat penelitian, namun juga tindak lanjut pengembangannya,” kata Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc. Adanya desa inovasi ini, lanjutnya, Balitbang Jatim mempunyai paradigma baru dengan melaksanakan penelitian yang bersifat terapan, dengan mengembangkan hasil Pure Research yang telah ada. Dan langkah selanjutnya diimplementasikan kemasyarakat dalam bentuk Penelitian/KajianTerapan (Action Research) dengan harapan hasil inovasi teknolo-

Mitra ESJAV, Kemitraan Pembibitan Sapi Perah di Ngantang, Malang

gi yang telah ditemukan tersebut dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Dalam mendorong penerapan inovasi dan teknologi berkelanjutan, Balitbang jatim mengembangkan Desa Inovasi dengan empat model pendorong pembangunan pedesaan.

Seperti pertama, melalui pengembangan East Java Agroventura (ESJAV) untuk bidang usaha pertanian. Selanjutnya kedua, melalui pengembangan Unit Stabilisasi Pangan Desa (USPD) untuk pembangunan cadangan pangan dan stabilisasi harga. Kemudian ketiga, melalui pengembangan East Java Eco-Foundation (ESJEF) untuk pengembangan pertanian konservasi dan ramah lingkungan, dan terakhir keempat, pengembangan Rukun Wisata Jatim untuk pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat desa wisata.

Dijelaskan Priyo East Java Agro-Ventura (ESJAV) merupakaninstrumen yang dirancang secara khusus untuk memupuk agro invesment fund yang akan digunakan sebagai modal investasi pertanian berbasis kelembagaan ekonomi lokal. Diharapkan dengan model ESJAV ini akan meningkatkan produktifitas petani kecil karena mendorong penerapan teknologi melalui kerja-kerja investasinya. “Sebagaimana kita tahu pendekatan pembiayaan pertanian pola bank meskipun mikro tidak mampu meningkatkan produktifitas petani kecil. Bahkan banyak diantaranya malah menjerat petani gurem dengan utang baru,” katanya didampingi Sekretaris Balitbang Jatim, Drs. Setyo Hudoyo, M.Si Menurutnya, melalui pola ESJAV resiko usaha ditanggung bersama sehingga beban petani menjadi berkurang. Basis hubungan sharing profit dikembangkan oleh ESJAV mengharuskan pendampingan yang serius oleh ESJAV agar investasinya kembali.

Selain itu, model ESJAV ini juga didedikasi-

Kepala Balitbang Jatim bersama jajarannya dan instansi terkait dalam rapat koordinasi mengenai pengembangan desa inovasi di Jawa Timur.

kan untuk mengangkat derajat orang miskin atau petani gurem di pedesaan yang selama ini sangat minim dalam mengakses teknologi.

ESJAV juga mendorong integrasi produksi secara horizontal dan vertikal usaha petani gurem sehingga in-efisiensi produksi dapat diatasi dan pendapatan petani meningkat.

Dalam jangka panjang integrasi ini memungkinkan petani gurem mendapatkan keuntungan (benefit) dari pasar yang selama ini tidak pernah mereka nikmati. ESJAV ini adalah jawaban atas model pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan dari hanya sekedar usaha produksi dan perdagangan menjadi invesment agent. Selain ESJAV, Balitbang Jatim juga mengembangkan East Java Eco-Foundation (ESJEF) merupakan bentuk lain dari eco-fundation yang dikembangkan pada level pedesaan. Model ESJEF masyarakat ikut berperan aktf dalam usaha-usaha konservasi dan merancang suatu lembaga mediasi untuk mempercepat proses recovery lingkungan sekaligus melakukan fungsi pemberdayaan pada pelaku-pelaku usaha kecil di sekitar kawasan konservasi.

Model ESJEF juga memungkinkan untuk mendorong investasi pada bisnis aktif dikomunitas yang keuntungannya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan support dasar konservasi seperti penyediaan bibit tanaman tahunan, pemeliharaan bangunan kon-

servasi, atau juga membantu pembiayaan penjagaan kawasan konservasi.

Dikatakan Priyo, ESJEF memang dirancang agar masyarakat atau komunitas memiliki mekanisme untuk mendanai aktifitas konservasi secara berkelanjutan tanpa melalui skema volunterism/filantrophy.

ESJEF lebih sebagai sistem yang memberikan ruang bahwa konservasi adalah kewajiban dimana jika tidak dilakukan akan berdampak pada keberlangsungan komunitas. Karena bukan volunterism/filantrophymaka bentuk-bentuk kontribusi lebih banyak sebagai bagian dari investasi mereka. “Model ini telah dikembangkan di KecamatanNgantangKabupaten Malang,Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, KecamatanTutur Kabupaten Pasuruan, dan KecamatanBumi Aji Kota Batu,” katanya.

Priyo juga menjelaskan, USPD adalah solusi alternatif bagi stabilisasi harga dan suplai pangan, merupakanlembaga yang dirancang untuk menstabilkan harga dan suplai pangan ditingkat desa. Secara bersamaan USPD membangun cadangan pangan yang dikumpulkan dari sebagian keuntungan KPD (kios pangan desa). Selain itu, USPD juga bisa menjadi radar untuk mendeteksi kerawanan pangan desa secara dini, memberi akses golongan rawan pangan untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan mereka. Sementara itu, desa juga mampu meningkatkan cadan-

gan pangannya sehingga lebih tahan menghadapi gangguan kerawanan pangan. Ada empat fungsi USPD yaitu menstabilkan harga pangan pokok, membangun cadangan pangan komunitas, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan lembaga yang membiayai operasionalnya secara mandiri.

USPD berkomitmen untuk membangun jaringan pangan secara nasional berbasis komunitas untuk menguatkan pilar utama kemandirian pangan nasional. USPD bekerja di akar rumput untuk mendukung sepenuhnya usaha-usaha tingkat makro yang dilakukan oleh Negara melalui Bulog. “Jaringan USPD melalui kios-kios pangan desa (KPD) dapat menjadi simpul pangan komunitas yang mampu mengendalikan harga sekaligus pemupukan cadangan pangan,” katanya.

Untuk melengkapi tiga inisiasi tersebut, Balitbang Jatim akan mengembangkan juga inisiasi-inisiasi baru terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif desa melalui Rukun Wisata, pengembangan Sistem Informasi Desa Wisata, juga model-model lain agar desa menjadi ajang pengembangan inovasi teknologi.

Pada tahun 2015 Balitbang akan mencoba merekontruksi seluruh tahapan pengembangan model agar dapat menjadi buku pedoman yang bersifat generik agar SKPD lain di Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikan. Q rac

Jumat Kliwon 12 DESEMBER 2014

Gus Sholah Tawarkan Pelajar Amerika Mondok di Pesantren l Sambungan hal 1

“Saya sampaikan ke Pak Dubes, ada belasan santri Tebuireng yang belajar ke Amerika.

Kami berharap pelajar dari Amerika ada yang belajar dan tinggal di pesantren selama beberapa bulan,” ujarnya.

Menurut Gus Sholah, para pelajar Amerika, terutama dari agama yang berbeda perlu diberi kesempatan mempelajari tentang agama Islam dan pesantren.

Dengan tinggal di pesantren, diharapkan para pelajar Amerika memahami Islam dan kehidupan pesantren.

Langkah tersebut, tambah Gus Sholah, penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa perbedaan agama tidak menjadi soal dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. “Dengan begitu, kita bisa membuktikan bahwa perbedaan agama di dunia tidak menjadi masalah bagi kedamaian dan kehidupan masyarakat dunia,” ujar dia.

Cucu pendidi NU ini menambahkan, demokrasi di Indonesia yang didukung dengan kuatnya budaya toleransi dan penghargaan atas keberagaman telah diakui dunia internasional. Karena itu, kemampuan bangsa Indonesia meramu dan merangkai serta menyatukan bangsa meski berda suku, ras, agama dan keyakinan perlu ditularkan kepada bangsa lain.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake Jr menyambut baik gagasan Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid. Pihaknya akan berupaya menambah jumlah pelajar dari Amerika untuk belajar ke Indonesia.

Sementara itu terkait kunjungannnya ke makam Gus Dur ini, Robert O Blake Jr, menyatakan kekagumannya terhadap KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia menyatakan bagi masyarakat Amerika, Gus Dur adalah tokoh yang mampu mengajarkan kepada dunia nilai toleransi, demokrasi, hak asasi dan anti kekerasan.

Di Amerika, tambah Robert, Gus Dur disejajarkan dengan Martin Luther King, tokoh dari Amerika yang konsisten memperjuangan hak asasi, kesetaraan dan demokrasi. Oleh masyarakat Amerika, Gus Dur dikenal sebagai pejuang demokrasi, toleransi dan anti kekerasan.

Robert menyebutkan, jasa besar Gus Dur kepada Indonesia dan masyarakat dunia bisa dirasakan dari perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Masyarakat Amerika mengagumi perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Selain itu, tambah Robert, kuatnya demokrasi di Indonesia, didukung oleh budaya toleransi dan plurarisme yang menjadi percontohan dunia. Robert O Blake kemarin berkunjung ke sejumlah tempat di Jombang. Sebelum ke Pesantren Tebuireng, Robert dan rombongan juga berkunjung ke salah satu lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Mojoagung. n rur

Dewan Temukan Proyek Jembatan Misterius l Sambungan hal 1

“Kami katakan proyek jembatan misterius karena sejak awal dibangun hingga selesainya pembangunan tidak terpampang papan nama di jembatan itu. Padahal, pembangunan jembatan itu nilainya miliaran rupiah, dengan menggunakan dana APBD Pemkab Malang,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang Ir Budi Kriswanto, Kamis (11/12).

Selain tidak ada papan nama, jembatan misterius itu juga tidak diketahui nilai proyeknya, dan sumber dananya. Serta juga tidak diketahui PT atau CV mana yang mengerjakan proyek tersebut. Pihaknya menduga jika proyek-proyek yang bersumber dari APBD, sebagian dikerjakan oleh oknum staf PNS Dinas Bina Marga (DBM).

Sebab, banyak informasi yang masuk pada Komisi D, bahwa proyek jembatan atau jalan, dikerjakan oleh oknum staf PNS DBM dengan inisial FTN. Komisi D juga menduga proyek jembatan di berbagai titik yang dibangun rekanan DBM menyalahi perencanaan. Sehingga sebagian bangunan proyek jembatan mengalami masalah. Salah satunya yang terjadi pada jembatan Jomblang di wilayah Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur. “Baru seminggu selesai dibangun, kini kondisinya ambles. Padahal bangunan jembatan telah menghabiskan dana sebesar Rp 3 miliar,” jelasnya.

Selain Jembatan Jomblang diduga menyalahi bestek, lanjut dia, Jembatan Gumuk yang berada di Dusun Gumuk, Desak Wonokerto, Kecamatan dan Bantur dan jembatan di Dusun Pendem, Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran juga mengalami hal yang sama.

“Untuk itu, kami akan melakukan investigasi di lapangan, dan rencananya Komisi D akan menggandeng tenaga ahli dalam bidang pembangunan konstruksi jembatan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Hal itu kita lakukan agar konstruksi jembatan yang dikerjakan rekanan DBM, bisa diketahui apakah bangunan itu menyalahi bestek atau ada faktor lain, sehingga menyebabkan ambles dan ambrolnya jembatan,” tutur Budi.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Mochamad Anwar membantah proyek jembatan di Dusun Pendem, Desa Clumprit, Kecamatan Bantur tersebut milik anak buahnya atau oknum PNS Dinas Bina Marga. “Tidak betul itu, proyek di wilayah Dusun Pendem itu punya anak buah saya,” tegas dia.

Sayangnya, jawaban singkat itu, dia tidak menjelaskan secara detail pelaksana proyek dan nilai proyek. n cyn

SAMBUNGAN M Nuh Minta Menbuddikdasmen Bebaskan Pilihan Sekolah l Sambungan hal 1

buddikdasmen tidak akan mengorbankan 6.221 sekolah yang sudah melaksanakannya tiga semester untuk melanjutkan K-13 ini. “Kalau salah untuk apa dilanjutkan meski pun terbatas. Apalagi menjadi sekolah pengembangan dan percontohan K-13,” kata Nuh saat berdiskusi dengan wartawan di Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari Surabaya, Kamis (11/12).

Sementara faktor kedua mengenai kesiapan teknis, dijelaskan Nuh seputar persiapan guru hingga ketersediaan logistik seperti buku.

“Dugaan yang kuat peng­ hentian K-13 karena faktor Suasana belajar mengajar di salah satu SMA di Surabaya. Sebanyak 38 kepala Dinas Penini,” tutur dia. Jika terkait didikan (Dindik) se-Jatim telah sepakat Kurikukum 2013 tetap dilanjutkan. Sebab dari segi ini, semestinya pemerintah persiapan, masing-masing daerah yakin telah siap mengimplementasikan dan tidak mau ambil tidak serta merta menghen- risiko kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). tikannya secara mendadak K-13 di tahun pertama, hasilnya kurikulum baru di sebuah sekolah. seperti ini. Sekolah masih dalam proses setengah tahun ajaran hampir semua yakin menerapkan Sedangkan Kurikulum 2013 baru (semester 1). “Semestinya, tugas kurikulum baru ini. Oleh sebab itu, diberlakukan setahun,” tegasnya.

Sementara itu untuk sekolah pemerintah sekarang itu tinggal Nuh berharap pemerintah jangan memperbaiki persiapan teknisnya,” memakai persepsi untuk meng­ yang tetap menggunakan Kurikulum hentikan K-13 kepada sekolah yang 2013, bagi yang ingin kembali ke tutur dia.

Mantan Rektor Institut Teknologi baru menerapkan satu semester. kurikulum lama juga tidak diperSepuluh Nopember (ITS) Surabaya Apalagi sekolah itu diminta kembali masalahkan. Sebab keputusan dari ini menjelaskan, kembali ke Kuri- ke kurikulum yang tidak lebih baik. pusat hingga kini belum diterimanya kulum Tingkat Satuan Pendidikan Pemerintah juga diminta jangan sehingga semua sekolah masih (KTSP) 2006 bukan langkah bijak. melarang sekolah atau daerah yang diminta melanjutkan menerapkan Pasalnya, nilai rata-rata Uji Kom- memutuskan untuk melanjutkan Kurikulum 2013 sampai ada petunpetensi Guru (UKG) kepada 600 ribu K-13. Setidaknya menunggu sampai juk lebih lanjut. “Kurikulum 2013 guru mulai jenjang TK sampai SMA/ tahun ajaran baru dimulai, setelah merupakan kurikulum masa depan.

SMK pada 2012 mencapai 43,82. Pa- itu melakukan evaluasi. “Pemerin- Penghentian Kurikulum 2013 sudah dahal, UKG dilakukan setelah KTSP tah perlu mengikuti road map evalu- ditindaklanjuti dengan mengakoasi kurikulum baru. Ada semesteran modir pendapat kepala sekolah. Bagi berjalan selama enam tahun.

Dengan nilai rata-rata 43,82, hingga tahunan. Jangan jadikan sekolah yang akan kembali mengmengapa tidak ditanyakan mengenai urusan pendidikan sebagai komodi- gunakan kurikulum 2006 juga tidak dipermasalahkan,” imbuhnya. ke­siapan guru dalam menerapkan tas politik,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 38 kepala KTSP. Nuh kemudian membanding­ an dengan hasil UKG yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) se-Jatim Adu Gengsi Sementara di tubuh Muhammadipada 2013/2014 setelah guru mengi- angkat bicara terkait penghentian kuti pelatihan dan implementasi implementasi K-13. Mereka kompak yah sendiri sampai saat ini tidak ingin K-13. Nilai rata-rata UKG kepada meminta agar K-13 ini tetap dilan- dipusingkan dengan keputusan Menjutkan. Sebab dari segi persiapan, buddikdasmen yang menghentikan 1,3 juta guru mencapai 70,33.

“Kalau melihat angka itu, secara masing-masing daerah yakin telah K-13 secara mendadak. Sekretaris PW akademis mana yang lebih siap? siap mengimplementasikan K-13 Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid Yang rata-rata 70an, kan. Tapi, dan tidak mau ambil risiko kembali meminta agar pemerintah tidak bukan berarti guru tidak ada kesu- ke Kurikulum Tingkat Satuan Pen- terlalu ekstrim dalam memutuskan didikan (KTSP). suatu kebijakan. Apalagi keputusan litan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pen- yang sangat tidak substansial. “Ini Nuh mengakui, meski rata-rata UKG 2013/2014 itu mencapai angka didikan Kab Bojonegoro Khusnul hanya pertengkaran antara menteri 70,33, tetap ada sebagian guru yang Huluq menegaskan akan tetap me- dan mantan menteri yang masingkemampuannya di bawah itu. Tugas narapkan K-13 meskipun terdapat masing gengsi dengan kebijakan satu pemerintah ialah meningkatkan pernyataan dibatalkan oleh pihak Ke- sama lain. Tidak ada substansinya kemampuan aspek pedagogis dan menterian Pendidikan Indonesia. Dia sama sekali,” kata dia.

Nadjib mengatakan, selama ini keprofesionalan guru yang nilainya memastikan akan menerapkan kurikulum tersebut untuk 33 sekolah yang sekolah-sekolah di bawah naungan di bawah rata-rata.

Muhammadiyah juga tidak pernah Bagaimana terkait keluhan guru berada di wilayah Kota Bojonegoro.

“Sebanyak 33 sekolah di Kawasan ada masalah dengan K-13. Bahkan yang kesulitan menerapkan penilai­ an K-13? Menurut dia hal itu wajar Kota Bojonegoro tetap menggunakan model pembelajaran dalam K-13 karena para guru belum terbiasa. Kurikulum 2013, meski pemerintah ini sudah lama diterapkan MuhamKesulitan itu pun sudah terbaca pusat membatalkan pelaksanaan madiyah sebelum pemerintah menerketika pelatihan K-13 kepada guru kurikulum ini pada Jumat lalu,” apkannya. Karena itu, 978 lembaga sekolah jenjang pendidikan dasar sasaran. Usai mengikuti pelatihan, jelasnya, Kamis (11/12).

Dijelaskannya pihaknya telah dan menengah di bawah naungan guru diminta menyampaikan pendapatnya. Rata-rata guru sasaran men- menginstruksikan untuk melanjut- Muhammadiyah dibebaskan untuk geluhkan konsep dan cara penilaian kan K-13 kepada 33 sekolah mulai memilih kurikulum. “Kita tidak autentik. “Itu terjadi untuk jenjang jenjang SD sampai SMA. Menghen- terpengaruh dengan pertengkaran SD dan SMP. Sementara tingkat tikan K-13 dinilai bukan langkah te- menteri dan mantan menteri. Sekopat, lebih baik dievaluasi bagaimana lah yang lanjut K-13 silakan. Yang SMA relatif lebih bagus,” katanya.

Bahkan, berdasar sensus kepada penerapan kurikulum ini. “Butuh menggunakan KTSP juga silakan,” sekolah sasaran yang menerapkan lima tahun untuk menerapkan kata dia. n tam, bas

Pengusaha Bisa Ajukan Penangguhan UMK hingga Perusahaan Siap l Sambungan hal 1

gangan yang diadakan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (11/12).

Menurut dia, permasalahan UMK adalah dilema yang berkepanjangan karena setiap tahun terjadi perdebatan antara kalangan pengusaha dan buruh. Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap netral dan mencari jalan terbaik guna mengantisipasi hal tersebut. “Antara pengusaha dan buruh saling terkait satu sama lain.

Mereka saling membutuhkan dan keduanya sama-sama menunjang perekonomian Jatim,” ujarnya.

Oleh sebab itu, saran dia, kalangan pengusaha dan buruh perlu duduk bersama dan itu dapat dilakukan jauh hari sebelum akhir tahun. Dengan begitu, pihaknya meyakini tidak akan ada keributan atau demo berkepanjangan terkait kenaikan UMK. “Tentang UMK, tiap tahun masalahnya sama dan demo selalu ada. Untuk itu, peran pemerintah tidak mudah dan jangan jadi gubernur kalau tidak berani menghadapi demonstran,” katanya.

Namun, tambah dia, pada masa kini Pemprov Jatim telah memiliki formula untuk menghitung UMK yakni upah tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, UMK 2015 di Jatim mengalami kenaikan antara 10 persen hingga 12 persen.

“Untuk Surabaya, UMK 2015 ditetapkan naik 12 persen menjadi Rp 2.710.000 per pekerja. Lalu, tibatiba harga BBM subsidi naik dan kebijakan ini semakin memberatkan ekonomi masyarakat baik pengusaha maupun buruh,” katanya.

Pada kesempatan sama, Ketua DPP Apindo Jatim Alim Markus, menyatakan, kondisi UMK 2015 yang mengalami kenaikan antara 10-12 persen menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha. Di sisi lain, ekspansi pengusaha di Tanah Air juga terhambat oleh sejumlah kendala.

“Dengan kenaikan UMK ini kami seperti disandera, terus bagaimana harus mengembangkan bisnis ini ke depan. Di lain pihak, UMK di Indonesia menempati posisi tertinggi ketiga di antara negara anggota Asean sedangkan produktivitas pekerjanya masih rendah,” katanya.

Sementara wakil Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta yang hadir menjadi pembicara dalam seminar itu mengatakan untuk meraih keberhasilan, kemandirian, kesuksesan serta kesejahteraan dan keadilan maka yang harus diperhatikan adalah harus ada lima (5) S. S pertama adalah Strategi, karena hal ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan di segala bidang. Sedang S kedua adalah struktur Organisasi, kalau segala macam bidang sudah terstruktur pasti rapi dan S yang ketiga adalah Skill, keahlian. Sebab masalah ini kaitannya dengan penempatan seseorang harus sesuai dengan bidangnya serta keahliannya jangan sampai salah kalau ingin berhasil.

Sedangkan S yang keempat adalah Sistem, masalah sangat urgen dan vital untuk mencapai kesuksesan, sebab usaha atau organisasi berdiri dan tidak ada sistem maka akan amburadul. Dan kata S yang kelima adalah Speed dan target, segala sesuatu rencana atau program kalau tidak dihitung secara tepat dan ditarget dengan waktu yang tepat pasti akan bangkrut dan roboh alias gulung tikar. n rac, geh

11 Pemprov Jatim Minta Komisi X Kawal Pembangunan JLS l Sambungan hal 1

terwujudnya JLS akan membuka kekayaan ekonomi di setiap daerah yang dilalui oleh JLS. Bahkan, pemerintah pusat merencanakan JLS untuk diteruskan hingga Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Letak geografis Indonesia dibagi menjadi dua kawasan yakni kawasan timur dan kawasan selatan Indonesia. Di Jatim, terdapat JLS yang masih terhambat dan harus segera dituntaskan,” katanya.

Ia juga melaporkan kondisi Jatim mulai stuktur PDRB sebesar 31,04 persen ditopang oleh Perdagangan, Hotel dan Restoran, 26,10 persen dari industri pengolahan, serta 16,15 persen dari sektor pertanian.

“Sektor perdagangan antarpulau memberikan kontribusi sebesar 55 persen, sementara 45 persen perdagangan antar negara. Untuk memperkuat perdagangan antar pulau, Jatim terus memberikan perhatian kepada pembangunan Teluk Lamong,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan maksud dari kunjungannya ke Jatim adalah ingin memperoleh data dan menyerap aspirasi dari pemerintah daerah untuk dirumuskan di tingkat pusat. “Setelah mendengarkan paparan dari Gus Ipul, Komisi XI DPR RI akan berusaha agar percepatan infrastruktur di Jatim salah satunya Jalur Lintas Selatan (JLS) bisa segera terwujud,” katanya. n rac

Jalur Transportasi Laut Terancam Lumpuh di Akhir Tahun l Sambungan hal 1

base di Surabaya, Sabuk Nusantara 27 dengan homebase Banyuwangi, dan Asia 1 dari Bima, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk Kapal Amukti Palapa saat ini sedang docking tahunan, untuk sementara diganti Kapal Sukaria. Sedangkan yang lainnya tetap jalan sesuai jadwal semula,” urainya.

Ia menegaskan lintasan kapal perintis antar kabupaten, penanggungjawabnya berada di Pemprov Jatim. Tahun lalu, kapal yang homebase di Banyuwangi lelangnya selesai lebih awal sehingga tidak sampai terjadi kekosongan. “Kami optimistis tahun ini juga tidak terjadi kekosongan transportasi dalam waktu lama. Maksimal sekitar satu minggu, jika mengacu pada tahun lalu,” imbuhnya. n sul

Spesialis Prona l Sambungan hal 1

melakukan survei tanah yang terbentang luas di Kabupaten Situbondo.

Wahyu yang asli kelahiran Pamekasan Madura itu mengatakan, tiap hari ia selalu bergelut dengan peta tanah di tempat kerjanya sebagai Kepala BPN Kabupaten Situbondo. Khusus kepada Bhirawa, pria yang belum genap setahun menjabat Kepala BPN Situbondo itu menuturkan kiat kerjanya menjalani tugas di BPN Situbondo sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Salah satu kuncinya, kata mantan Kepala BPN Magetan itu, menjalani tugas kerja sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) di BPN Situbondo.

Sisi lain yang juga ia tekuni, tutur Wahyu, hari-harinya selalu menekuni bidang penetapan batas tanah, mengeluarkan produk bidang tanah serta surat ukur sertifikat. Untuk jangka pendek, BPN akan membentuk peta tunggal.

Sedangkan untuk jangka panjang, BPN akan menggagas program Desa Lengkap. Nantinya tiap satu desa sudah diukur dengan data paripurna. “Program ini akan kami rintis mulai 2015 mendatang. Nanti kita akan ukur mulai desa per desa se-Kabupaten Situbondo,” kata Wahyu.

Pada 2014 ini BPN Kabupaten Situbondo mulai membagikan 2.600 bidang tanah hasil program Prona. Sertifikat sebanyak itu sudah siap disalurkan secara keseluruhan kepada warga tak mampu yang tersebar di Kabupaten Situbondo. Menurut Wahyu, sedikitnya sudah ada empat desa yang sudah menerima sertifikat hasil Prona.

Sebanyak 10 desa dalam waktu dekat juga akan menerima pendistribusian ribuan sertifikat. n awi

Ikut Toast Bersama hingga Nikmati Aneka Masakan Jepang l Sambungan hal 1

masyarakat Jatim, kerjasama dengan masyarakat Jatim makin hari makin bermanfaat. “Ketika saya berkunjung ke Jepang beberapa hari lalu, anak muda di Jepang mendapat pesan orangtuanya agar sering berkunjung ke Indonesia, karena dulu orang tuanya pernah di Indonesia dan menyukai durian Indonesia,” ujarnya sambil tersenyum.

Orangtua mereka berpesan, lanjutnya, agar hubungan yang saling menguntungkan antara Jepang – Indonesia khususnya dengan Jatim agar terus diperkuat, baik di bidang politik, ekonomi, dan keamanan. “Apalagi sebentar lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka hubungan selama ini seperti kakak-adik berubah menjadi kerjasama antara sesama saudara yang saling menguntungkan. Kalau Jepang ingin lebih efisien dalam pertarungan ekonomi di Asia Timur dan Asia Tenggara tem-

patnya hanya di Jatim,” kata Pakde.

Kepada masyarakat ASEAN dan masyarakat dunia, Pakde mengharapkan agar hubungan yang saling menguntungkan ini lebih diperkuat.

“Semoga tahun depan keadaan ekonomi dan keamanan lebih baik dalam suasana persaudaraan yang lebih erat,” tambahnya.

Sebetulnya yang memerlukan sistem ekonomi baru, kata Pakde, bukan Indonesia tapi masyarakatmasyarakat industri yang memerlukan kawasan yang lebih efisien dengan infrastruktur yang bagus, dan tidak ada pilihan selain Jatim, karena sekitar Jabotabek sudah penuh, loadingnya butuh lima hari, pasti yang diperlukan Telok Lamong baru.

“Saya tidak promosi, tapi mengajak berpikir rasional dalam kompetensi ekonomi, bahwa Jatim tempat yang paling layak untuk membuka industri atau relokasi karena infrastruktur yang diperlukan tersedia, mulai kemudahan perizinan, terminal modern

Teluk Lamong dan ketersediaan lahan. Tetapi kalau relokasi saya tidak mengizinkan kalau limbahnya berat, saya akan pilih limbah yang ringan,’ imbuhnya.

Investasi dan perdagangan di Jatim strategis tidak saja melayani 38 juta penduduknya, tapi juga meliputi 120 juta penduduk yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Belum lagi dihubungkan dengan berlakunya pasar tunggal ASEAN 2015, investasi Amerika Serikat di Jatim merupakan cara jitu untuk mengimbangi penetrasi produk Tiongkok yang semakin hari makin kuat.

Sementara itu Konjen Jepang di Surabaya Drs Noboru Nomura dalam kesempatan itu mengatakan senang atas keramahan masyarakat Jatim sehingga warga Jepang di Jatim yang berjumlah sekitar 700 orang merasa aman dan nyaman tinggal di provinsi ini.

Menurut Konjen yang alumni Universitas Indonesia ini, hubungan Jepang – Indonesia semakin erat dan

meyakinkan. Untuk lebih meningkatkan hubungan baik, maka pemerintah Jepang membebaskan visa bagi masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Jepang, hal ini sudah berlaku sejak 1 Desemebr lalu. Sebaliknya Indonesia juga diharapkan menghapus visa bagi masyarakat Jepang yang berkunjung ke Indonesia.

Hadir dalam kesempatan itu Forpimda Provinsi Jatim, Konjen Amerika Serikat, Konjen Tiongkok, Konsul kehormatan negara-negara sahabat, dan masyarakat Jepang yang tinggal di Jatim. Mereka ikut menikmati aneka makanan dan minuman khas Jepang, mulai shake, sushi, shasimi, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya seluruh hadirin dipimpin oleh Ketua Jepang Club Jatim Nishi bersulang bersama (toast), sebagai ucapan selamat ulang tahun ke-81 untuk kaisar Jepang Akihito yang jatuh pada 23 Desember, peringatan 25 tahun naik tahta, dan 55 tahun ulang tahun pernikahan.*

12

Jumat Kliwon, 12 DESEMBER 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Festival Tantular 2014

Pameran Bersama ‘Menelurusi Bukti dan Jejak Budaya Tulis Masa Lalu’ Kegiatan pameran bersama lima museum provinsi di Indonesia yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur dalam rangka Festival Tantular 2014 yang ke V 2014 di UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur, di antaranya telah melakukan penelusuran atau penggalian jejak bersejarah di masa lalu, terutama mengenai budaya tulisnya.

P

ameran bersama museum dari luar provinsi dan Balai Pelestari Cagar Budaya dimulai sejak 25 hingga 29 November 2014. Melibatkan Museum Sonobudoyo, Jogjakarta, Museum Bali, Museum Mulawarman, Kalimantan Timur, Museum Gedong Kirtya, Bali, Museum Radya Pustaka, Solo, Museum Pers, Solo dan BPCB Trowulan, Mojokerto.

Kepala Disbudpar Provinsi Jawa Timur Dr H Jarianto MSi dalam sambutannya mengajak kepada semua masyarakat untuk menyambut baik, serta memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan atau pagelaran, yang dilaksanakan di halaman UPT Museum Negeri Tantular Provinsi Jawa Timur di Jl Raya Buduran Sidoarjo.

Di antara yang mereka pamerkan, UPT Museum Bali memamerkan naskah kunor ‘Prasi’ yang berpijak pada sebuah karya seni, khususnya seni Prasi yang berkembang di Bali. Seni ini lebih dikenal dengan ‘Seni Prasi Tradisional Bali’.

Sebenarnya merupakan sebuah genre seni (rupa) yang memiliki ciriciri dan karakteristik sendiri. Prasi bahan dasarnya terbuat dari lontar berbentuk naskah atau kitab yang memuat tentang kidung, sastra dan sebagainya. Baik yang ditulis maupun yang digambar dengan mempergunakan alat pisau khusus dan proses pembuatannya sangat berbeda dengan seni rupa lainnya.

Pemutik/Pengrupak Lontar, merupakan alat yang digunakan dalam menulis lontar. Kerja seperti pahat/ diukir di atas daun lontar. Kalender Bali Tita, yang disebut dengan Tika terbuat dari bahan kayu yang termasuk non astronomik disusun berdasarkan Pakuwon/wuku dan Panca Wara. Termasuk juga ada Kalender Bali Palelintangan yang mempunyai arti sebagai kalender untuk mengetahui baiknya buruknya watak seseorang sesuai dengan hari kelahirannya.

Selanjutnya, Perpustakaan Lontar Gedong Kertya. Gedong Kertya dan Museum Buleleng terletak di lingkungan Pura Seni Sasana Budaya Singaraja, tepatnya di Jln Veteran No 23 Singaraja. Gedong Kertya adalah Perpustakaan Lontar yang ada hanya satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia.

Museum Gedong Kirtya didirikan pada 2 Juni 1928 dan mulai dibuka untuk umum pada 14 September 1928. Jumlah koleksi Museum Gedong Kirtya mencapai 1.750 lontar, 7.211 judul salinan lontar yang mulai dikerjakan sejak 1930-an. Terdapat juga 8.490 judul buku tentang agama, sastra Bali, Jawa kuno, linguistik dan masih banyak lainnya.

Semua tersusun rapi berdasarkan kelompok atau klasifikasi.

Barisan paling atas Lontar Sasak, isinya tentang budaya Sasak. Kemudian Matrastawa (mantra/puja/ weda), Niticastra (etik), Wariga (astronomi dan astrologi), Tutur (petuah), Usadha (pengobatan tradisional), Geguritan (kidung), Babad Pamancangah (sejarah), Satua (cerita rakyat). Semua lontar berbahasa Jawa kuno dan Sansekerta. Cuma, dalam Lontar Satua hanya menggunakan bahasa Bali.

Lemari-lemari yang berjajar menyimpan koleksi gedung Kirtya terbagi dalam kategori atau klasifikasi berdasarkan isi dari lontar-lontar tersebuti: Weda, Agama, Wariga, Itihasa, Babad, Tantri.

Sementera itu Museum Radya Pustaka memamerkan unggulan yang ada di koleksinya, yakni macam-macam arca, pusaka adat, wayang kulit dan buku-buku kuno.

Juga koleksi buku kuno di antaranya mengenai Wulang Reh karangan Pakubuwono IV, yang isinya antara lain mengenai petunjuk pemerintahan dan Serat Rama karangan Pujangga Keraton Surakarta bernamaYasadipura I, yang menceritakan tentang wiracarita Ramayana.

Adalagi Pustakawan Jawi, sebuah tempat dikumpulkannya

achmad suprayogi/bhirawa

Para pelajar berjubel, antri untuk melihat ruang pameran yang digelar oleh lima museum nasional.

Kepala Disbudpar Provinsi Jawa Timur Dr H Jarianto MSi bersama jajaran ketika membuka dan mengunjungi ruang pameran.

serat-serat, dongeng dan sejarah yang menggunakan bahasa Jawa dan ditulis dengan tulisan Jawa.

Kakawin Ramayana, serat ini ditulis pada tahun 1783 di Surakarta, tulisan berhias prada emas tentang Ramayana Jawa Kuno dalam ‘Kakawin’. Serat Joesoef, dibuat pada 1729 di Kartasura dan penulisnya adalah Pamijen Kasepuhan, merupakan naskah tertua di Perpustakaan Radyaputakan. Naskah ini menceritakan sejarah suci Islam ceritanya tentang

Kanjeng Nabi Yusuf yang berakhir dengan meninggalnya Nabi Yakub (ayah nabi Yusuf).

Masih ada lagi mengenai Serta Mataram yang ditulis pada abad 18 tentang sejarah Mataram selama masa pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II. Masih ada buku yang menari lagi, seperti buku Babad Samkok, ditulis di Surakarta pada 1890 oleh Tan Ing Syu jilid 1-4 sedangkan jilid 5 ditulis oleh Ranasubaya, menceritakan tentang Roman 3 negara.

Menurut Ka UPT Museum Ne-

Suasana pameran yang selalu dipadati oleh para pengunjung.

geri Mpu Tantular Jatim Dr Jarianto MSi kalau di masa kini hendaknya museum dapat berperan sebagai bagian pelestarian peradaban yang merupakan identitas suatu bangsa melalui pelestarian benda dan nilai-nilai luhurnya. Karenanya program-program budaya yang berkaitan dengan koleksi museum perlu terus ditumbuhkembangkan agar menjadi wahana tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Selain itu museum hendaknya mampu menjadi bagian pengembangan informasi, sehingga keberadaan benda - benda koleksi budaya dapat diapresiasi oleh masyarakat melalui promosi, publikasi, dan terbitan-terbitan hasil kajiannya.

Selain itu bisa menjadi bagian pengembangan ekonomi kreatif, sehingga keberadaan museum diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat sekitar.

Melalui perbaikan fisik, sarana dan prasarananya, serta upaya memperbaiki lingkungan dan tata pamerannya merupakan kegiatan kongkret untuk mewujudkan dan mengoptimalkan fungsinya demi kepentingan dan kenyamanan masyarakat pengunjung. Syukur Alhamdulillah upaya keras yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan museum yang baik, maka pada tahun ini Museum Negeri Mpu Tantular dinobatkan sebagai Museum Negeri Provinsi terbaik di Indonesia 2014. “Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pengemban-

gan museum ini,” kata Jarianto.

Di samping itu, dalam memaksimalkan fungsinya, museum diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kepada masyarakat sesuai dengan program Visit Museum Years 2010 – 2014, Tahun Kebudayaan Jawa Timur 2014, dan Visit East Java 2011 yang dicanangkan oleh pemerintah.

Data kunjungan ke museum menyebutkan bahwa sejak kepindahan museum dari Surabaya ke Sidoarjo pada 2004 hingga kini jumlahnya terus meningkat. Kunjungan terbanyak didominasi oleh para pelajar yaitu mulai TK sampai Perguruan Tinggi (70 persen) dan 30 persen sisanya dari masyarakat umum.

Hal ini membuktikan bahwa museum dari tahun ke tahun semakin dikenal oleh masyarakat. Kalangan pelajar yang datang umumnya untuk menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah di sekolah, sedangkan untuk kalangan mahasiswa seperti Unesa, Unair, UIN Sunan Ampel, ITS, Unibraw, Universitas Petra, Universitas Negeri Malang biasanya banyak memanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir (skripsi) mereka, karena museum banyak menyimpan data untuk keperluan akademis.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan dari tahun ke tahun akan berdampak pada dinamika sektor perekonomian warga sekitar. Mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan peluang yang ada. ach*