Harian Bhirawa Edisi 11 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Dapat dipastikan, tarif penyeberangan Kamal-Tanjung Perak akan naik seiring dengan naiknya harga BBM,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Operasional PT ASDP Indonesia Surabaya Wildan Jazuli

Selasa Wage, 11 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

11

NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

Jadikan Pahlawan sebagai Ideologi Sepanjang Masa

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Rapat FKUB antara Forpimda dan Tokoh Agama di Kodam V Brawijaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 11.00 13.30

Pemprov, Bhirawa Upacara peringatan Hari Pahlawan di lingkungan Pemprov Jatim dipusatkan di Tugu Pahlawan Surabaya, Senin (10/11). Sebagai inspektur upacara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan dihadiri juga Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf serta istri Bung Tomo Sulistina Sutomo.

Menghadiri Parade Baca Jatim Cerdas di Jatim Expo Menerima Audiensi Tiongkok di Ruang Kerja Berangkat ke Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 10.00

Membuka Pencanangan Gerakan Membumikan Koperasi Syariah di Empire Palace Surabaya Menerima Kunker Parlemen Tianjin di Ruang Rapat Sekdaprov

Lagi, PSK Tolak Penutupan Lokalisasi Gude

D alam sambutannya, Gubernur Soekarwo mengingatkan peserta upacara untuk menjadikan pahlawan sebagai idola mereka sepanjang masa.

Ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2014 yakni ‘Pahlawanku Idolaku’.

Tema ini diharapkan menjadi inspirasi bagi

 ke halaman 11

Kab Madiun, Bhirawa Untuk kedua kalinya, warga lokalisasi Wisma Wanita atau yang lebih dikenal dengan nama Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, melakukan aksi unjuk rasa menolak penutupan lokalisasi Gude di kantor Bupati Madiun di Jalan Alun-alun Utara, Kota Madiun, Senin (10/11).

Rusmin, koordinator aksi mengatakan penutupan lokasi prostitusi akan menyengsarakan

 ke halaman 11

trie diana,gegeh/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan tali asih kepada perwakilan perintis dan janda kemerdekaan saat peringatan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan Surabaya, Senin (10/11).

sudarno/bhirawa

Para PSK dan mucikari kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak penutupan lokalisasi Gude, Senin (10/11).

2015, Banyuwangi Terapkan e-Village Budgeting Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi mulai 2015 akan mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah desa lewat sistem online atau disebut e-Village Budgeting. Strategi ini memangkas alur administrasi konvensional. Pemerintah desa tidak perlu datang ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk sekadar konsultasi menyusun anggaran belanja.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, mengatakan sistem ini sedang tahap konstruksi trial and error yang dimulai pada awal triwulan III tahun ini. Ia berharap sistem siap digunakan awal 2015. “Kami memiliki keterbatasan tenaga SDM untuk mengawasi ribuan titik sasaran

 ke halaman 11

Mentalitas Terjajah SALAH seorang guru bangsa, Prof Syafii Maarif menilai mentalitas terjajah hingga kini masih menghinggapi para pemimpin bangsa, sehingga bangsa Indonesia sulit berkembang untuk maju. Karena itu dia meminta para pelajar yang menjadi ujung tombak generasi penerus untuk menghilangkan mental buruk ini.

“Kita memang cukup lama dijajah, sehingga kita memiliki mentalitas sebagai bangsa terjajah, tapi kalau mentalitas itu ada terus justru akan membuat kita sulit berkembang untuk maju,” kata mantan Ketua Umum PP Muhamadiyah itu di Surabaya, Senin (10/11).

Di hadapan seribu pelajar se-Indonesia dalam Kongres Pelajar Nusantara yang digagas pemimpin OSIS se-Surabaya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ia mengharapkan mentalitas ter- jajah diganti dengan mentalitas merdeka.

 ke halaman 11

Peringatan Hari Pahlawan diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (10/11). Mereka menolak kebijakan Presiden RI Jokowi yang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini.

Jaring Calon KDH, Demokrat Bentuk Tim Tujuh DPRD Jatim, Bhirawa Meski pemerintahan Jokowi belum menetapkan pelaksanaan Pilkada (Pemilukada) dilakukan secara langsung atau tidak langsung alias dengan melalui dewan, namun DPD Partai Demokrat Jatim sudah menyiapkan calon yang akan diusung melalui Pilkada langsung. Bahkan partai berlambang mercy ini telah membentuk Tim Tujuh yang terdiri dari unsur DPD dan DPP. Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menegaskan menghadapi 18 Pilkada di Jatim pada 2015, Partai Demokrat telah membentuk Tim Tujuh untuk melakukan seleksi penjaringan terhadap calon-calon yang akan diusungnya. Namun dengan catatan mereka yang di-

usung nanti harus sejalan dengan visi dan misi partai, meski di satu sisi calon tersebut memiliki tingkat elektabilitas tinggi di masyarakat yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel. ‘’Yang pasti sudah ada surat dari Ketua Umum (SBY) dan dibicarakan untuk pembentukan Tim Tujuh.

Dari tim tersebut komposisi terbanyak tentunya dari DPD. Di mana Tim Tujuh nanti akan melakukan survei di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada,’’tegas Soekarwo yang juga Gubernur Jatim yang ditemui usai rapat paripurna Pandangan Akhir Fraksi dalam APBD 2015 di Gedung DPRD Jatim, Senin (10/11).

Hasil dari Tim Tujuh ini juga akan diselaraskan dengan keinginan masyarakat, siapa saja yang akan layak diusung oleh Demokrat. Setelah itu Tim Tujuh nanti yang akan menentukan semuanya, siapa yang layak dan dapat rekomendasi.

 ke halaman 11

Bahas ISIS hingga Syiah, Kapolda Kumpulkan Ulama se-Jatim Jombang, Bhirawa Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf menggelar silaturahim bersama 400 kiai dan tokoh masayarakat se-Jawa Timur, Senin (10/11). Pertemuan dengan ulama yang digelar di Pesantren Tebuireng pimpinan KH Sholahudin Wahid yang juga adik Gus Dur ini juga dihadiri KH Hasyim Muzadi, Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Selain dihadiri ulama dan tokoh masyarakat, pertemuan juga dihadiri seluruh Kapalres se-Jatim.

Kapolda meminta terciptanya sinergitas antara polisi dan ulama untuk menciptakan suasanan kondusif.

“Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan mantap itu karena adanya sinergi antara polisi dan kiai serta kalangan pemuda,”ujar Kapolda Anas Yusuf

 ke halaman 11

Pemprov Perketat Rapat di Hotel Pemprov, Bhirawa Sebelum Joko Widodo (Jokowi) dilantik Presiden RI pada 20 Oktober dan mengeluarkan instruksi untuk menghemat anggaran, ternyata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terlebih dulu sudah mengeluarkan perintah agar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkun-

 ke halaman 11

Dr H Akhmad Sukardi

Imbas Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilgub Jatim 2013

Rekrutmen Panwaslu 16 Kabupaten/Kota Ikut Amburadul

ramadlan/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf bersama KH Sholahudin Wahid saat silaturahim bersama ulama dan tokoh masyarakat se-Jatim di Pesantren Tebuireng Jombang, Senin (10/11).

Polda, Bhirawa Polda Jatim tengah membidik dugaan korupsi dana hibah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim. Imbas dari pemeriksaan ini rekrutmen Panwaslu di 16 kabupaten/ kota yang akan menggelar Pemilukada amburadul.

Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko menjelaskan dampak dari pemeriksaan Polda Jatim itu

 ke halaman 11

Peringati Hari Pahlawan di Kapal Perang

Kenang Jasa Para Pahlawan dengan Prosesi Tabur Bungga Peringatan Hari Pahlawan tak harus identik dengan pesta rakyat maupun seremonial upacara saja. Hal berbeda ditunjukkan oleh seluruh jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) dengan menggelar prosesi tabur bunga di Geladak Kapal Perang KRI dr Soeharso-990.

Abed Nego, Surabaya

Prof Syafii Maarif

Sentil..  Penyelidikan lambat, warga Kebon Agung kembali bergolak  Lambat = negosiasi  Tak becus kerja, Dirut PDAM segera dipanggil Komisi B  Salah yang milih…  Bupati Sidoarjo terancam dilaporkan ke Mabes Polri  Hmm wani piro?

Prosesi tabur bunga dipimpin langsung oleh Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, dengan dihadiri juga oleh Kasdam V/ Brawijaya Brigjen TNI Kustanto, Kadipsial Laksma TNI Burhan Wijaya, Komandan Guspurlatim Laksma TNI Mintoro Yulianto, dan sejumlah pejabat di lingkungan TNI serta Jalasenastri, Senin (10/11).

Di sela pidato dalam upacara tabur bunga, Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia mengatakan, penghormatan terhadap jasa dan perjuangan pahlawan ditunjukkan dengan prosesi tabur

bunga. Tak sampai di situ, prosesi tabur bunga diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, mengheningkan cipta, dan pelarungan bunga ke laut oleh Kasarmatim dari geladak KRI dr Soeharso-990.

“Prosesi tabur bunga dalam Hari Pahlawan ini, kami tujukan untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang gugur dalam medan perang, guna membela bangsa dan negara. Terlebih pahlawan yang gugur di laut, kita lakukan prosesi tabur bunga di salah satu kapal perang milik TNI AL yang

 ke halaman 11

Prosesi tabur bunga di Geladak Kapal Perang KRI dr Soeharso-990 untuk memperingati Hari Pahlawan, Senin (10/11). Prosesi tabur bunga dipimpin langsung oleh Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia.

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Semarak Kepahlawanan

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

trie diana/bhirawa

Untuk menyemarakan Hari Pahlawan, Petugas Satlantas Polrestabes Surabaya dengan memakai pakaian pejuang saat mengatur lalu lintas di traffic light jalan Polisi Istimewa Surabaya. Kegiatan ini juga dilakukan oleh siswa SDN Wonokromo III jalan Karangrejo Sawah Surabaya dengan menggelar karnaval berpakaian pejuang berkeliling kampung, Senin (10/11).

PANGGUNG BIROKRASI

Dewan Peringatkan Pemkot Jelaskan Anggaran Proyek AMC DPRD Surabaya, Bhirawa Dewan memperingatkan Pemkot agar memastikan pendanaan yang bakal dipakai untuk penyediaan Angkutan Massal Cepat(AMC). Aturan dari Kementerian Dalam Negeri menyebut setiap penggunaan APBD harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Peringatan ini disampaikan Wakil ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha terkait munculnya anggaran studi akademik pra proyek AMC yang diajukan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam RAPBD 2015. Untuk studi akademik terkait proyek AMC, Dishub mengajukan anggaran Rp5,8 milyar. Dalam pembahasan dengan Komisi C, anggaran ini disepakati untuk dijadikan catatan Komisi dalam rapat Badan Musyawarah.

Menurut Masduki, pihak Pemkot sebelumnya telah memastikan pembiayaan AMC baik pra maupun proyek fisik tidak menggunakan APBD. Bahkan , lanjut Masduki, dalam pertemuan antara DPRD dengan Pemkot usai pelantikan DPRD periode ini, Bapeko Surabaya menyebut semua studi akademik terkait AMC dibiayai oleh World Q gat Bank.Q

Wali Kota Belum Terima Usulan UMK Pemkot, Bhirawa Wali kota Tri Rismahrini mengaku belum menerima usulan Upah Minimum Kota(UMK) dari Dewan Pengupahan. Atas hal tersebut Pemkot Surabaya juga belum menyerahkan draf usulan UMK Tahun 2015 Surabaya dan mengusulkan penetapan upah minimum kota UMK ke Gubernur Jatim.

Dengan terlambatnya penyerahan penetapan UMK kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mendapatkan surat dari Gubernur Jatim yang berisi batas waktu penyerahan penetapan UMK 2015 hingga 21 November 2014 mendatang. ‘’Kemarin dapat surat dari Gubernur, paling lambat 21, ya nanti kita lihat tanggal 21 aja,’’ kata Wali Kota Risma usai Peresmian layanan aplikasi e-Health, e-Lampid dan pengembangan Broadband Learning Center (BLC) di lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (10/11) kemarin.

Risma juga menegaskan, sampai saat ini pihaknya masih belum menerima draf usulan UMK Tahun 2015 Surabaya. ‘’Saya belum tahu, karena belum ada usulan yang masuk ke saya,’’ tegasnya.

Tentang apakah besaran usulan UMK nantinya mencapai Rp2,8 juta, Risma mengaku pihaknya belum mengetahui draft usulan UMK. ‘’Saya nggak tahu, belum dapat usulan. Sekali lagi itu bukan dari saya,’’ kata dia.

Risma menjelaskan, sebenarnya menurut undang-undang yang berhak mengusulkan yaitu tim Dewan Pengupahan, bukan Pemkot. ‘’Tim itu yang berhak

karena mereka melakukan survei dari bawah. Pemkot memang masuk ke dalam tim itu, tapi keputusan ada tim,’’ ujarnya.

Menurut mantan Kabag Bina Program ini penentuan UMK ini melalui proses tertentu dimana Pemkot juga melibatkan kalangan akademisi. ‘’Kita libatkan universitas, supaya apakah angka yang kita tentukan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh,” ujar Risma.

Penentuan UMK diputuskan setelah melalui pertemuan dengan pengusaha dan organisasi pekerja di Surabaya. ‘’Kita ingin melihat perkembangan UMK Kabupaten / Kota di sekitar wilayah Surabaya,” terangnya.

Menurut Risma, penentuan UMK Surabaya melalui pertimbangan yang sangat matang.

Dan yang paling penting adalah menjaga kondusifitas kota Surabaya setelah angka UMK diputuskan.Q dre

DPR RI Minta Jokowi Tidak Paksakan Tiga Kartu Sakti Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memaksakan kehendaknya memberlakukan tiga kartu masing-masing KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) karena bisa berimplikasi pada hukum. Ini karena ketiga kartu tersebut belum masuk dalam pembahasan

APBN 2015, sehingga tidak ada nomenklaturnya.

“Waktu kita memanggil Menteri dan menanyakan masalah tiga kartu, mereka tidak bisa menjawab soal cantholan hukumnya, termasuk anggaran yang akandipakai. Yang berkembang diluaran ada dari APND atau justru dana tersebut diambil dari CSR yang ada di BUMN. Meski demikian harus ada cantholan hukumnya, bukan dilakukan seenaknya.

Apalagi, tiga kartu tersebut sudah dilounching ke masyarakat tapi tidak tahu darimana anggaran yang akan diambilnyan,”kritik politisi asal PKS usai memberikan sosialisasi Pancasila, di Hotel Utami Sidoarjo, Senin (10/11).

Ditambahkannya, seharusnya Presiden RI Joko Widodo menahan diri sampai Februari 2015, dimana digelar masa persidangan ke dua, dan presiden dapat mengusulkan ketiga kartu

tersebut ke DPR RI. Sebaliknya, untuk saat ini presiden sebaiknya melakukan sejumlah kajian terhadap tiga kartu tersebut mengingat zaman Presiden SBY sudah diluncurkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosidal (BPJS), Bantuan Keluarga Sangat Miskin (BKSM) dan BOS (Bantuan Operasioan Sekolah).

Apalagi, ketika Presiden

RI memiliki gagasan untuk melounching tiga kartu tersebut tidak pernah melakukan komunikasi dengan DPR RI. Padahal hal itu menyangkut soal penganggaran yang diambilkan di APBN yang notabene melalui persetujuan dewan, tentunya sebalum kartu tersebut dikenalkan ke masyarakat seharusnya lebih dahulu dilakukan pembicaraan Q cty dengan dewan.Q

Diusulkan Pansus PT PWU DPRD Jatim, Bhirawa Polemik PT Panca Wira Usaha(PWU) Jatim dengan Komisi C mengarah pada pembentukan Panitia Khusu untuk melakukan audit pada BUMD tersebut. FPAN lewat Pendapat Akhir (PA) Fraksi mendesak untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) PT PWU. Dua fraksi lain, PKS, PPP Menyatakn dukungannya.

Usulan Pansus PT PWU ini didasari dari penilaian ketidaktrasnparanan BUMD pimpinan Arif Afanadi tersebut kepada legislative. Pansusu ini untuk mendalami seberapa jauh kinerja Dirut PT PWU Jatim, Arif Afandi berikut terkait dengan Pendapat Asli Daerah (PAD)-nya sangat stagnan.

Ketua FPAN Jatim, Malik Effendi menegaskan dalam pansus nanti banyak hal yang akan didalami terhadap kinerja PT PWU Jatim. Dimana selama ini kinerjanya dan kontribusi yang diberikan kepada Pemprov Jatim sangat stagnan. Dan yang kedua, dewan dalam hal ini Komisi C DPRD Jatim akan mencermati adanya pemanfaatan aset kekayaan daerah yang dipisahkan sangat tidak jelas, bahkan disinyalir ada yang lenyap. ‘’Yang pasti selama ini keberadaan PT PWU untuk manfaatnya tidak jelas serta kontribusinya. Untuk itu paling bagus dibentuk pansus PT PWU. Sebaliknya PAN akan memberikan perhatian yang besar dalam masalah ini, agar kedepannya tidak membebani pemprov maupun dewan,’’tegas politisi asal Madura ini, Senin (10/11).

Malik sendiri mengakui jika PAN bulat mendukung dibentuknya pansus. Demikian pula dengan FPPP dan FPKS. Sementara kalau fraksi lain tergantung komitmen mereka dan sampai saat ini masih menarik diri dengan alasan yang belum jelas. ‘’Terlepas dari itu semua, saya berharap tidak terjadi seperti itu. Artinya teman-teman memiliki komitmen tinggi untuk tetap mendukung dibentuknya. Untuk bentuknya terserah nanti, apakah anggota pansus terdiri dari seluruh anggota Komisi C atau tidak. Tapi yang pasti pansus harus terentuk dulu dan jangan menarik diri dulu dan berprasangka yang tidak-tidak,’’paparnya.

Pihaknya berharap dalam minggu depan usulan pembentukan Pasus PT PWU Jatim segera diserahkan kepada pimpinan dewan. Dengan begitu akan didapat kepastian, apakah masalah PWU tetap dibahas di Komisi C ataukah dibentuk pansus.

Bagaimana dengan komentar Gubernur Jatim, Soekarwo jika tidak perlu dibentuk ada pergantian direksi, mengingat masalah ini hanya karena misskomunikasi?, menurut Malik dirinya tidak mengerti apa yang dimaksud Pakde Karwo—panggilan Soekarwo tentang komunikasi. ‘’Jujur saya tidak memahami komunikasi yang dikatakan Pakde. Yang ada di dewan hanyalah dengar pendapat.

Kalau tidak bagus maka saatnya untuk mendalami lewat pansus,’’paparnya dengan nada intonasi tinggi.

Sementara itu, ketika diklarifikasi, Soekarwo tetap mengatakan jika yang terjadi dengan PT PWU hanyalah sebuah misskomunikasi. “Sebenarnya tidak ada masalah yang serius dengan PT PWU Jatim. Ini hanya masalah komunikasi Q cty saja yang perlu diperbaiki,” dalih Pakde Karwo.Q

Galang Sejuta Tanda Tangan Penuntasan Kasus KBS Aksi penggalangan sejuta tanda tangan untuk mendukung sekaligus menjaga keberadaan kebun binatang tertua di Indonesia (KBS)ini, Senin (10/11) dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember. Aksi ini mendukung tuntutan agar Polrestabes Surabaya segera menetapkan sebagai tersangka semua pihak yang terlibat penjarahan satwa.

Praktisi hukum, Trimoelja D Soejadi mengatakan, aksi penggalangan sejuta tanda tangan ini nantinya akan diserahkan pada Polrestabes Surabaya. bahwa apa yang kami sampaikan pada waktu pertama kali bertemu ini bukan hanya ‘gertak sambel’ saja. Segera tetapkan tersangka semua pihak yang menandatangani enam perjanjian pemindahan satwa KBS. “Dalam perjanjian itu yang aneh adalah yang mengetahui dan menyetujui dari balai konservasi mereka seharusnya tahu bahwa itu melanggar Undang-Undang tapi ini kok malah menyetujui,” terang Trimoelja yang juga sebagai advokat ini H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

disela-sela rapat tertutup dengan pihak KBS. Selain itu, pihaknya bersama rekan-rekannya juga menuntut segera limpahkan bekas perkara ke pengadilan agar para tersangka itu bisa cepat diperiksa dan diadili.

Mengapa ini ada, masih kata Trimoelja, karena pihaknya khawatir nanti berkasnya mondar-mandir dari polisi dilimpahkan ke kejaksaan balik lagi sampai empat lima kali.

“Nah kita inginkan secepatnya pihak kepolisian menyelesaikan kasus ini,” tambahnya.

Tuntutan ketiga, pihaknya menginginkan agar satwa-satwa KBS segera dikembalikan. Gerakan ini

muncul karena kegeraman ketika Wali Kota Tri Rismaharini dan Singky diadukan ke Polda Jatim sebagai pencemaran nama baik atau fitnah.

“Itu sudah aneh, tapi yang bikin teman-teman tekejut adalah gelar perkara di Polda Jatim kasusnya pengaduan pencemaran nama baik bu Risma itu di SP3 sudah tepat. Tapi Singky kok jadi tersangka. Nah padahal apakah memang terjadi pencemaran nama baik itu harus mereka dulu diperiksa. Kalau nanti mereka jadi tersangka di putus bersalah dan dihukum dimana letak pencemaran nama baiknya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya bersama rekan-rekan advokat lainnya menginginkan, sebetulnya yang di Polda Jatim di pending dulu itu justru harus di ‘obrak-obrak’ Polrestabes Surabaya. “ nah itulah yangmenimbulkan amarah teman-teman akhirnya berinisiatif mengum-

Aksi galang tandatangan ini digelar di halaman KBS, tidak saja dihadiri para tokoh masyarakat, sejumlah LSM, mahasiswa dan aktivis masyarakat diberbagai bidang juga terlihat ikut hadir memberikan dukungan untuk menjaga kelestarian KBS serta satwa yang ada didalamnya.

Pong Harjatmo menegaskan bahwa momen ini harus menjadi kebangkitan seluruh masyarakat untuk ikut menjaga aset-aset bangsa, seperti KBS di Surabaya ini agar tidak menjadi komoditi yang diperjualbelikan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

“Saya berharap ni menjadi geh/bhirawa momen nasional, bangkitHari pahlawan 10 November kemarin dimanfaatkan masyarakat untuk menggalang sejuta tanda tangan dukung nya kesadaran masyarakat penyelesaian kasus KBS. untuk ikut menjaga asetpulkan sejuta tanda tangan raturannya hanya satwa tangan ini bukan hanya aset yang dimiliki bangsa untuk diserahkan ke Pol- boleh ditukar dengan satwa. warga kota Surabaya me- ini. Sehingga tidak disalahgunakan segelintir okrestabes Surabaya,” Dan dalam waktu dekat ini, lainkan secara nasional. harapnya. dirinya menambhakan, da“Kami punya jaringan na- num untuk memperakaya Dirinya mengakui, yang lam waktu sesingkat-sing- sional termasuk mahasis- diri sendiri. Ini jangan sampenting tindak pidana ini katnya mengumpulkan se- wa. Ini bukan hanya ‘gertak pai terjadi,” tegas Pong HarQ geh jatmo.Q jelas. Karena menurut pe- juta tanda tangan. Tanda sambel’ saja,” akunya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Berkas Korupsi PD Pasar Surya Harus Segera Ditemukan Kejati Jatim, Bhirawa Dugaan raibnya berkas penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan Direksi PD Pasar Surya di kejari Surabaya , membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim turun tangan. Kejari Surabaya diperintahkan untuk segera menemukan berkas itu.

antara

Monumen Pejuang

Tiga perwira polisi mengamati monumen pejuang gugur sebagai bunga bangsa di Museum 10 November 1945 usai upacara memperingati Hari Pahlawan di komplek Tugu Pahlawan Surabaya, Senin (10/11). Hari Pahlawan dengan tema ‘Pahlawanku Idolaku’ tersebut diikuti prajurit TNI-Polri, PNS, dan pelajar.

RAGAM INFO

Polda Jatim Amankan 10 Kg Ganja Kering Polda Jatim, Bhirawa Sinyalemen Pulau Garam , Madura sebagai bagian transasksi narkoba kembali muncul. Mustari bin Tayam (49) warga Bangkalan Madura, tak bisa berkutik setelah petugas Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim mendapati 10 kg ganja kering ditangannya. Atas temuan dari petugas, tersangka diamankan di Polda Jatim guna menjalani pemeriksaan atas barang bukti (bb) ganja tersebut.

Direskoba Polda Jatim Kombes Pol Andi Loedianto mengatakan, penangkapan Mustari bermula atas informasi dari masyarakat. Disinyalir, disekitar daerah Arosbaya Bangkalan Madura sering digunakan transaksi narkotika jenis ganja. Lanjut Andi, mengetahui informasi ini, petugas pun melakukan penggeledahan kepada tersangka dan ditemukan 10 kg ganja.

“Diketahui dari informasi bahwa tersangka datang dari Jakarta menuju Madura guna mengedarkan natkotika jenis ganja,” terang Kombes Pol Andi Q bed Loedianto, Senin (10/11).Q

Jalin Kekompakan dengan Menghias Kue Perjuangan Surabaya, Bhirawa Biskuit Kokola turut menyemarakkan hari Pahlawan dengan menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan 2000 aktifitas keluarga besar Al Azhar Jawa Timur bersama masyarakat mulai dari Anak anak, para ibu dan keluarga di Kampus Al Azhar Pakuwon City Surabaya.

Adapun salahsatu kegiatan yang melibat keluarga baik orang tua bersama putra atau putri yakni menghias kue bulat dengan biskuit Kokola. Namun selain itu juga masih banyak kegiatan lain seperti Parade Perjuangan, Jalan Sehat Akbar, Aktifitas parenting, Bazar sosial, tes kesehatan gratis serta berbagai lomba-lomba perjuangan seperti Coloring competition.

“Tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi dan edukasi memperingati hari bersejarah yakni Hari Pahlawan supaya nantinya bisa bermanfaat bagi para siswa maupun orang tua untuk menjalin Q riq kekompakan dan kreativitas.Q

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, Aspidsus Kejaksaan sudah memerintahkan Kepala Kajari Surabaya untuk mencari bekas tersebut. Tak hanya itu, Kejati Jatim memberi deadline atau tenggang waktu pencarian berkas selama satu minggu kepada Kejari Surabaya.

“Pencarian berkas ini penting, sebab untuk mengetahui apakah penyidikan kasus ini berlanjut apa sudah di SP3 (surat penghentian penyidikan),” terang Romy kepada wartawan, Senin (10/17).

Menurut Romy, berkas itu kemungkinan tidak hilang, hanya saja terjadi kekeliruan penyimpanan berkas diregister. Sebab, berkas perkara yang sudah lama biasanya disimpan dikardus penyimpanan berkas.

“Kemungkinan berkasnya terselip atau tersembunyi di kardus penyimpanan berkas,” kata Romy.

Masih kata Romy, tak hanya memerintahkan Kejari Surabaya untuk mencari berkas tersebut, Kejati Jatim memrintahkan untuk mengkonfirmasi Kasi Pidsus yang menangani perkara ini.

Menurutnya, konfirmasi ini diperlukan karena Kasi Pidsus yang lama pasti mengetahui dimana sebenarnya berkas itu berada.

“Pada saat itu kan Kasi Pidsusnya Pak Cahyo. Jadi, Aspidsus juga meminta Kejari Surabaya untuk mengkonfirmasi berkas kasus tunjangan direksi PD Pasar Surya kepada beliau,” ungkapnya.

Jaksa asal Jambi ini menambahkan, kelanjutan penanganan kasus ini akan ditentukan setelah ditemukannya berkas itu. Sementara terkait gugatan tersangka terhadap Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut Romy hal itu tidak menganggu dan menghentikan proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan.

“Penentuan kasus ini dilanjut atau tidak, dapat diketahui setelah kita mendapatkan berkas yang hilang itu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Kepala Kejari Surabaya Tomo Sitepu mengaku tidak menerima laporan dan tidak menemukan data sedikit pun terkait penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan direksi PD Pasar Surya.

Kasus ini ngendon di Kejaksaan sejak diusut tahun 2010 silam. “Empat bulan saya menjabat Kepala Kejari Surabaya, tidak ada satu pun data terkait kasus itu,” katanya kepada wartawan, Selasa (4/11) lalu.

Kasus ini diusut Kejari Surabaya sejak tahun 2010, di masa kepemimpinan Fadil Zumhana. Kasus diusut berdasarkan laporan hasil audit BPK tahun 2009 yang menyebutkan ada kelebihan duit tunjangan direksi di PD Pasar Surya sebesar Rp 200 juta yang tidak dikembalikan kepada negara.

Kasus ini terus didalami hingga Kajari Surabaya dijabat Mukri, dengan Kasipidsusnya Nur Cahyo Jungkung Madyo. Awal 2012, penyidik menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan.

Empat mantan direkssi ditetapkan tersangka. Mereka adalah mantan Dirut Ahmad Ganis Purnomo, mantan Dirtek Rahmad Kurnia, mantan Direktur Pembinaan Pedagang Fatma Irawati Malaka, dan mantan Dirkeu Agus Dwi Sasono. Hingga kini, mereka masih belum diadili.Q bed

Perkawinan di Bawah Umur Masih Banyak rac/bhirawa

Kepala balitbang jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc sedang berbincang dengan kabid kemasyaakatan sebelum pemaparan hasil seminar dimulai.

Hasil Penelitian Harus Jelaskan Rekomendasi Pemprov, Bhirawa Badan Penelitian Bangsa (Balitbang) Jatim menginginkan agar penelitian dan pengembangan dari para peneliti harus bisa menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terperinci. Hal itu dilakukan agar tindakan dan upaya baik dari stakeholder maupun instansi pemerintah lebih terarah.

Ditegaskan Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc, sebab hasil penelitian dari para peneliti yang diseminarkan akan dipertanggung jawabkan baik ke Gubernur dan DPRD Jatim.

“Hasil penelitian seharusnya bisa rigid untuk bisa menggerakkan instansi yang terkait untuk turut bergerak bersama merealisasikan hasil rekomendasi yang diiringi juknis yang jelas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Balitbang Jatim menggelar seminar hasil penelitian yang kali ini dari Bidang Kemasyarakatan. Ada beberapa hasil penelitian yang dipaparkan baik dari peneliti Balitbang yang juga bekerjasama dengan lembaga penelitian beberapa Perguruan Tinggi.

Peneliti asal Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat Unibraw, Dr Ir Imam Santoso MSc memaparkan hasil penelitian mengenai respon masyarakat kawasan hutan tentang budidaya porang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sekedar diketahui, Tanaman Porang adalah tanaman daerah tropis yang termasuk family iles-iles. Tanaman ini mempunyai umbi yang kandungan Glucomanan-nya cukup tinggi. “Potensi produksi porang di Jawa Timur cukup bagus. Manfaatnya banyak sekali terutama untuk industri dan kesehatan, hal ini terutama karena kandungan zat Glucomanan yang ada di dalamnya,” katanya.

Adapun manfaat umbi Porang adalah sebagai berikut: Bahan lem, Juli, Mie, Conyaku / tahu, Felem, Perekat tablet, Pembungkus kapsul, dan Penguat kertas. “Banyak negara yang melirik porang.

Memang porang berpotensi untuk di ekspor. Seperti ke Jepang dan China,” katanya.

Namun, untuk mendorong produksi porang lebih besar lagi, maka diharapkan ada intervensi pemerintah terhadap perbankan memberikan pinjaman lunak pada masyarakat penanam porang. “Saat ini mereka terjebak dalam untuk menjual porang ke tengkulak.

Padahal jika diberikan pinjaman dengan bunga murah, sebab untuk bisa mengganti memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika hasil Q rac porangnya terjual, maka pinjaman bisa dilunasi,” katanya.Q

Pemprov, Bhirawa Angka pernikahan dini di Jatim masih tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim menyatakan kurang lebih 17 persen wanita atau remaja yang usia di bawah 20 tahun melakukan pernikahan.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dwi Listiyawardani mengatakan, masih rendahnya usia perkawinan pertama menjadikan masalah tersendiri bagi remaja, pemerintah dan masyarakat. Jika dilihat jumlah remaja di Indonesia kurang lebih 28 persen atau 64 juta dari total jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa (Sensus Penduduk, 2010, red). ‘’Jadi banyaknya jumlah remaja ini jika tidak dikendalikan akan berdampak negatif bagi negara dan sebaliknya jika dikendalikan akan berdampak positif bagi negara,’’ujarnya.

Berdasarkan data evaluasi hasil pelaksanaan program KKB di Jatim pada Januari 2013 tercatat sebanyak 16,84 persen dari 18.792 pernikahan yang dilaporkan di Jatim terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun. ‘’Kita berharap dengan adanya data ini dapat menjadi evaluasi bagi BKKBN dan para stakeholder untuk bersamasama mengawal keberhasilan peningkatan rata-rata usia kawin pertama wanita,’’tuturnya.

Dwi Listiyawardani Dani menilai dengan program GenRe Goes to Pondok Pesantren akan mempermudah pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengendalikan perilaku remaja di Jatim. Dengan program yang dirancang dari, oleh dan untuk ramaja ini diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa ini yang labih baik dan berkualitas.

Kepala BKKBN, Fasli Jalal mengatakan, kasus pernikahan dini itu menjadi penyumbang rapor merah untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Untuk mengantisipasi kenaikan pernikahan dini itu, kami (BKKBN) melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengevaluasi penyebab terjadinya rapor merah itu,” terangnya.

Lebih jauh, Fasli Jalal menjelaskan untuk mengurangi rapor merah yang dipicu pernikahan dini itu, Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) melaksanakan program Generasi Berencana(GenRe) guna menjangkau remaja untuk mencapai kematangan usia perkawinan, sekaligus mencegah pernikahan usia dini.

Implementasinya, yakni dengan menggandeng siswa, mahasiswa, akan tetapi juga organisasi pemuda, karang taruna termasuk yang diluar sekolah untuk mengembangkan pusat informasi dan konseling.

“Anak-anak sekarang memang cenderung menikah di usia dini. Mereka memiliki anak saat usia 15-19 tahun, terutama di perkotaan. Data yang masuk ke kami tergolong cukup mencengangkan. Kami tak hafal tetapi penyebab nikah dini rata-rata karena kecelakaan (hamil duluan),” imbuhnya.

Oleh karenanya, kata Fasli pihaknya akan berusaha menjangkau calon pengantin untuk mamahami jarak diantara 2 anak yang dilahirkan agar lebih sehat. Selain itu, untuk memastikan tidak adanya pungutan bagi keluarga tidak mampu untuk membeli alat kontrasepsi. Alasannya, alat kontrasepsi bagi warga tidak mampu sudah diprogramkan gratis.“Kami harap pelayanannya juga tidak berbiaya. Kalau perlu jemput bola. Kami antar mereka (warga miskin) ke tempat-tempat pelayanan. Istilahnya pelayanan keliling, termasuk ke daerah-daerah terpencil, daerah sempit, daerah kumuh di perkotaan.

Apalagi, selama ini warga miskin kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan dengan jam Q dna pelayanan (kerja,” tegasnya.Q

Pemkot Launching Kios Pelayanan Publik

Urus Perizinan Sampai Akta Lahir Pakai Online Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan Kios Pelayanan Publik di Balai Kota Surabaya, Senin (10/11) kemarin.

Sebuah anjungan dengan berbagai pelayanan publik ini merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan good governance.

Kios Pelayanan Publik dilengkapi dengan layar touchscreen, keyboard, scanner dan printer untuk mempercepat proses pelayanan.

Termasuk juga penjelasan dalam bahasa Jawa dan bahasa Madura demi memudahkan pemahaman warga.

Melalui kios tersebut, warga Surabaya dapat melakukan layanan publik secara online sehingga tak perlu mendatangi loket dinas terkait. Dengan kios pelayanan publik ini warga Kota Surabaya mendapatkan berbagai kemudahan

dalam kaitan dengan pelayanan publik.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika me-launching Kios Pelayanan Publik, inovasi terbaru Pemkot Surabaya ini terdiri dari tiga menu utama dengan peruntukan yang berbeda.

Tiga menu tersebut yakni SSW (Surabaya Single Window) khusus untuk perizinan, lalu e-Health untuk layanan kesehatan dan eLampid untuk administrasi kependudukan. Lampid merupakan kependekan dari (akta) kelahiran-kematianpindah-datang. ‘’Ini teman-teman (SKPD Pemkot Surabaya) yang ciptakan. Kita buat kreasi sendiri dan ternyata bisa. Ini akan sangat memudahkan warga Surabaya. Saya kira, di

Indonesia, kita yang pertama kali,’’ tegas Wali Kota Risma.

Perihal e-Health, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menjelaskan, program layanan kesehatan secara online ini ‘lahir’ karena keprihatinan yang seringkali menyaksikan antrean panjang di rumah sakit. Nah, dengan digagasnya e-Health, warga dapat melakukan pendaftaran secara online sehingga meminimalisir antrian di loket.

Adapun untuk prosedur pendaftarannya, pasien penduduk Kota Surabaya datang ke Puskesmas dengan membawa e-KTP, apabila pasien tersebut belum tersimpan datanya (berupa RFID).

Pasien memberikan e-KTP kepada petugas untuk dilakukan penyimpanan data, data akan muncul dan petugas cukup mengarahkan pada poli yang dituju. Pada kunjungan berikutnya pasien cukup menempelkan e-KTP

pada RFID dan system akan otomatis melakukan pencarian.

Pasien penduduk Kota Surabaya datang tanpa membawa e-KTP, menyebutkan nama atau nama dan tanggal lahir atau nama dan alamat, petugas melakukan pencarian data dan penyimpanan dan mengarahkan langsung pada poli yang dituju.

Untuk pasien yang datanya sudah ada di Puskesmas , dapat dilakukan edit data untuk melengkapi data pasien tersebut dengan data kependudukan.

Menurut Risma, selama ini, alurnya adalah pasien yang berobat dari Puskemas kemudian dirujuk dan didaftar di rumah sakit, pihak rumah sakit kemudian mengirim pasien tersebut ke ruang poli. Bila seperti itu, maka antreannya dua kali.

“Itu kan lama. Ini ndak lagi. Ini dari Puskesmas ndak perlu lagi ke umum,

Wali Kota Tri Rismaharini mencoba aplikasi yang ada di Kios Pelayanan Publik. langsung ke poli. Jadi yang sudah masuk di Puskesmas bukan pasien baru lagi, dia sudah pasien lama. Data dari Puskemas bisa dikirim ke poli masing-masing di rumah sakit. Di poli, data sudah ada karena dikirim dari Puskesmas. Jadi pasien

dapat nomor antrean di sini (kios pelayanan) nggak perlu nunggu di rumah sakit,’’ jelas mantan Kepala Bappeko kota Surabaya ini.

Sementara melalui eLampid, warga dapat melakukan pencatatan sipil sehingga tidak perlu me-

dre/bhirawa

ngantri panjang di loket Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Cukup dengan mengakses anjungan Kios Pelayanan Publik, warga dapat melakukan pengurusan administrasi kelahiran, kematian, pindah Q dre dan datang.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Tujuh PSK Terjaring Razia Polresta Kota Mojokerto, Bhirawa Tujuh wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) terjaring razia yang digelar jajaran Polresta Mojokerto, Senin (10/11) kemarin. Razia yang dilakukan anggota Sabhara Polresta itu, menyisir puluhan warung remang-remang yang beroperasi siang hari di kawasan utara Sungai Brantas Kota Mojokerto.

Lokasi yang menjadi sasaran razia kemarin diantaranya Desa Suruh, Kec Dawarblandong, serta Desa Gedeg Kab Mojokerto. ‘’Kegiatan ini merupakan langkah untuk menciptakan kondisi masyarakat agar tetap nyaman dan aman,’’ ujar Ipdda Matulesy, KBO Sabhara Polresta usai razia kemarin.

Matulessy menambahkan, razia PSK yang digelar sian bolong itu, berawal dari adanya laporan masyarakat terkait aksi amoral itu. Setelah dilakukan pemantauan secara tertutup, petugas langsung melakukan razia secara besar-besaran. ‘’Kita langsung bergerak setelah mendapat informasi dari masyarakat. Dan seluruh PSK hasil razia kita bawa ke Polresta untuk dilakukan pendataan,’’ imbuh Matulesy.

Mendapat informasi dari masyarakat, petugas jajaran Polresta langsung bergerak cepat. ‘’Kita tahu kalau ada kegiatan di warung yang menampung PSK itu dari masyarakat. Dan razia yang kita gelar ini akan kita gelar secara rutin untuk menciptakan situasi yang kondusif dan mengikis penyakit masyarakat,’’ tandas Matulesy lagi.

Ketika sejumlah petugas melakukan razia ke warung remang-remang, langsung menemukan dan menangkap basah PSK yang sedang praktik itu. Dari dua warung remang-remang, petugas berhasil menjaring tujuh orang PSK dan tiga orang pengunjung laki-laki. ‘’Dari dua warung remang-remang, anggota berhasil mengamankan tujuh orang PSK dan pengujung laki-laki tiga orang. Setelah kita data, tiga laki-laki itu hanya pengunjung warung untuk membeli kopi. Data ini akan kita serahkan untuk dikoordinasikan dengan Dinsos,’’ tegas katanya.Q kar

Penyelidikan Lambat, Warga Kebon Agung Kembali Bergolak Sidoarjo, Bhirawa Lambatnya proses penyidikan dilakukan Propam Polres Sidoarjo, atas dugaan meninggalnya Muhammad Imron Zainuddin (28) warga Desa Kebon Agung, Kec Sukodono oleh oknum anggota Polsek Sukodono, Kab Sidoarjo, membuat warga bergolak lagi.

Warga Desa Kebon Agung mulai tadi malam melampiaskan emosinya dengan menutup total jalan Dusun Saimbang/Kebonagung menuju Taman/Sepanjang. Sebelum mendapatkan kejelasan hasil penyidikan warga tak akan membuka jalan itu.

Menurut salah satu warga Desa Kebon Agung RT 17 RW 06, Suradi, di tempat pemblokade saat ditemui mengatakan, kalau penutupan jalan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga, atas lambannya petugas kepolisian hingga kini belum bisa memberikan keputusan yang tegas.

Padahal, kasus ini sudah berjalan selama satu minggu. ‘’Pokoknya kami terus melakukan penutupan jalan hingga ada kejelasan,’’ katanya.

Sementara itu, keluarga korban dan kuasa hukumnya, M Sholeh, Senin sore juga sudah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. ‘’Iya sekarang kami sudah ketemu anggota Komnas HAM,’’ kata Sholeh ketika dikonfirmasi melalui telepon. Sedangkan Kepala

Desa Kebonagung, M Awaludin membenarkan kalau keluarga warganya yang meninggal di dalam sel tahanan juga melaporkan ke Komnas HAM. ‘’Langkah menemui Komnas untuk mendapatkan dukungan dari tim pencari fakta independen,’’ terangnya.

Keluarga almarhum M Imron Zainuddin, 28, warga Kebonagung, Kecamatan Sukodono yang diduga tewas setelah dianiaya oknum anggota Polsek Sukodono, Senin (10/11) kemarin melapor ke Komnas HAM dan Komisi III DPR RI. Selama di Jakarta, selain melapor ke Komnas HAM juga menghadap ke Komisi III DPR RI. Sedangkan warga Kebonagung memberikan support yakni dengan cara menutup akses Jl Raya Kebonagung – Kletek. Sampai kapan akses ditutup, Soleh mengaku tak tahu karena yang menutup adalah warga dan itu sebagai bentuk solidaritas kepada almarhum. Karena selama sepekan sejak meninggalnya Imron tak ada tanda-tanda siapa yang terlibat peng-

aniayaan hingga meninggal dunia.’’Kami meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanannya. Kami bersama keluarga dan warga mencari keadilan atas kematian Imron yang tidak wajar itu,’’ tandasnya.

Dilain pihak, Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono, Senin (10/11) kemarin mengatakan tak semudah itu langsung menetapkan siapa tersangkanya. Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak untuk melakukan penyidikan. ‘’Saya jamin sangat independent dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terbukti untuk pemeriksaan dilakukan di Balai Desa. Kalau kami tak ingin transparan, maka harus kami lakukan di Mapolres.

Selain itu, kami juga mengundang tokoh masyarakat serta LSM untuk memantau pemeriksaan. Bukan itu saja, sebelum warga melaporkan ke Komnas Ham. Saya sudah melapor dulu ke Komnas HAM untuk memantau hasil pemeriksaan petugas kami,’’ jelasnya.

Hingga kini pihak Polres Sidoarjo juga masih menunggu hasil visum dari RS Bhayangkara Soetomo. Tim pemeriksaannya juga dilakukan sangat netral dengan mamakai RS dr Sutomo. ‘’Kalau ada yang kurang terbuka, maupun

achmad/bhirawa

Hingga Senin kemarin siang suasana penutupan Jl Kebon Agung masih dilakukan warga. menemukan ganjalan atas penyidikan/pemeriksaan ini tolong saya diberitahu,’’ tetasnya.

Proses penyelidikan betulbetul dilakukan sangat terbuka, mana ada kasus yang pemeriksaannya dilakukan di Balai Desa sehingga transparansinya tak perlu diragukan lagi. Jumlah saksi yang periksaan hingga kini terus bertambah, untuk anggota Polisi sudah diperiksa 10 orang petugas. Sedangkan dari warga sipil sebanyak tujuh orang. ‘’Sabar saja, kami juga menunggu

Kota Mojokerto, Bhirawa Ada yang unik dalam peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, Senin (10/11) kemarin seperti di Kota Mojokerto. Anggota Satlantas Polres Mojokerto Kota, Senin (10/11) pagi kemarin, mengatur arus lalu lintas di lampu merah Jl Empunala, Kota Mojokerto berpakaian ala pejuang kemerdekaan bertujuan untuk memperingati Hari Pahlawan.

Tak hanya di jalan, Sejumlah polisi yang berdinas di Samsat juga terlihat memakai baju ala penjuang lengkap dengan peci pejuang. Meski begitu, mereka tak meninggalkan kesan sebagai seorang polisi, mereka masih menggunakan asesoris Satlantas seperti sabuk putih dan HT ditangan saat

mengatur lalu-lintas.

Kanit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Satlantas Polres Mojokerto Kota, Iptu Bagus Kurniawan mengatakan, kegiatan ini digelar bertujuan untuk menghargai jerih payah para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. ‘’Kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme khususnya anggota,’’ ungkapnya..

Salah satu anggota Satlantas Polres Mojokerto Kota, Brigadir Sulton mengaku, pakaian ala pejuang ini bukan milik pribadi namun pinjam. ‘’Seneng bisa memperingati Hari Pahlawan dengan pakaian ala pejuang seperti saat ini, meski pakaian ini hasil pinjaman,’’ akunya.Q kar

ali/bhirawa

Mantan pejuang kemerdekaan di Sidoarjo, Senin (10/11) kemarin, diperiksa kesehatannya di Pendopo Delta Wibawa.

Peringati Hari Pahlawan, Periksa 200 Mantan Pejuang Sidoarjo, Bhirawa Sebagai bentuk penghargaan pada pejuang kemerdekaan yang masih tersisa di Kab Sidoarjo, dan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember 2014, Senin (10/ 11) kemarin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sidoarjo, bekerja sama dengan salah satu perusahaan farmasi, memeriksa kesehatan sekitar 200 orang pejuang kemerdekaan secara gratis. ‘’Ini salah satu bentuk penghargaan yang bisa kita berikan kepada mereka,’’ ujar Ketua KNPI Sidoarjo, Ari Suryono, disela-sela kegiatan, usai mengikuti upacara Hari Pahlawan bersama para pejuang kemerdekaan itu, di Alun-alun Sidoarjo, Senin (10/ 11) kemarin pagi.

Dalam moment Hari Pahlawan itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana

dari Presiden RI kepada sejumlah PNS Sidoarjo. Untuk masa kerja 10 tahun mendapat perunggu, masa kerja 20 tahun memperoleh perak dan masa kerja 30 tahun meraih emas.

Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih menyampaikan, penghargaan ini diberikan karena dinilai disiplin dalam kerja dan menjadi teladan di lingkungan kerja dan masyarakat sekitarnya. ‘’Semoga bisa ditiru oleh PNS lain, bagi penerima supaya dipertahankan,’’ kata Witarsih.

Dalam peringatan Hari Pahlawan ini juga, kemarin, para pegawai yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, juga melakukan tes urin. Sebanyak 25 pegawai, baik petugas lapangan maupun Staf Kantor BPS yang dites oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo namun hasilnya negatif.Q ali

Bupati Sidoarjo Terancam Dilaporkan ke Mabes Polri Sidoarjo, Bhirawa Pasca penutupan Resto di area Ponti GOR Sidoarjo oleh Satpol PP Sidoarjo, Selasa (4/11) lalu, PT Entertainment Indonesia (PT EI) sebagai pihak pengelola, akan melakukan perlawanan hukum yakni melaporkan Bupati Saiful Ilah ke polisi.

Menurut Kuasa hukum PT EI, Moses Hendri, rencana melaporkan tindakan Satpol PP ke Mapolda Jatim, terkait penutupan resto disekitar Ponti GOR Sidoarjo itu, juga akan melaporkan Bupati Sidoarjo ke Mabes Polri.

Sebab penutupan itu dinilai perbuatan yang semenamena karena merugikan pemilik resto. Sedangkan Bupati Sidoarjo, karena dugaan

hasil visum yang akurat,’’ tegas Anggoro.

Disisi lain, Anggoro juga mengakui dalam penangkapannya polisi telah melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur). Semestinya waktu memasukkan orang yang diduga kena masalah ke dalam sel, mestinya harus dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya terlebih dahulu. ‘’Terhadap kasus korban Imron itu, Polisi telah melakukan pelanggaran,’’ pungkas Kapores Sidoarjo Anggoro Sukartono.Q ach.hds

Polantas Atur Lalu Lintas Berseragam Pejuang

Tak Becus Kerja, Dirut PDAM Segera Dipanggil Komisi B Gresik, Bhirawa Dalam waktu dekat Komisi B DPRD Gresik berencana memanggil Dirut dan manajemen PDAM. Guna melakukan klarifikasi terkait adanya laporan masyarakat aliran yang tak lancar. Selain itu, dipertanyakan keseriusan kinerja PDAM Gresik itu.

Menurut Sekretaris Komisi B, Sujono, memang sudah lama Komisi B berencana memanggil pihak manajemen dan seluruh jajaran Direktur di PDAM. Untuk mencari tahu lebih dalam apa yang menjadi kendala PDAM selama ini. Sehingga, solusi yang bisa diambil nantinya bisa dimasukan kedalam R-APBD 2015.

Sebab meski kinerja PDAM selalu mendapat kritikan dari masyarakat. Namun tak kunjung ada perbaikan, nanti akan digali persoalanya, apakah karena urusan anggaran atau memang karena SDMnya yang kurang baik. ‘’Keluhan pelanggan selama ini, selain karena aliran air yang tak lancar, tagihan yang harus dibayar pelanggan juga tak sesuai dengan penggunaan air. Kalau seperti ini terus maka akan sangat merugikan pelanggan. Apakah dilakukan pencatatan meteran atau hanya perkiraan saja. Dari biasa tiap bulan yang dikenakan, sehingga pada bulan berikutnya kalau konsumen memakai sedikit namun tagihan tetap saja tinggi akibatnya merugikan konsumen,’’ papar Sujono.

Sujono juga menegaskan, kabar yang terima dewan, perbedaan pembayaran dengan kondisi aslinya karena PDAM tak pernah datang langsung untuk mencatat meteran warga. Selain itu, jumlah tagihan masih tinggi bukan karena tekanan air. Namun tekanan udara saja sebab air tak ada. Sebab meski airnya tak keluar namun bila tekanan udara kuat, ternyata bisa memutarkan meteran sehingga jumlah tagihan menjadi tinggi padahal air tak dinikmati konsumen.

Ditambahkan Sujono, Komisi B segera mengagendakan pemanggilan PDAM. Sebab memang banyak laporan masuk ke komisi, selain menanyakan keluhan konsumen. Komisi nanti juga memang ingin mencari tahu lebih dalam, apa yang menjadi kendala PDAM selama ini.

Sehingga bisa cari solusinya dan bisa dimasukan kedalam R-APBD 2015. Kalau memang nanti persoalan SDM yang kurang mumpuni, pihaknya akan mengusulkan perombakan birokrasi PDAM. Jangan sampai orang-orang yang tak berkapasitas tetap dipertahankan.Q kim

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

penipuan yang dilakukan atas keputusan sepihak menutup bisnisnya.

Moses menjelaskan, jika melihat masa perjanjian pemanfaatan Resto itu selama enam tahun ke depan.

Karena ditutup, maka diperkirakan kerugian yang diderita kliennya mencapai miliaran rupiah. Moses mengakui, memang telah mendapatkan surat teguran dan peringatan dari Satpol PP untuk menghentikan aktifitas Resto.

Namun turunnya surat edaran itu dinilai terlalu singkat hanya selisih satu sampai dua hari saja. Penyegelan yang dilayangkan Satpol PP itu berbeda dengan isi surat teguran

yang dilayangkan. Bila dalam surat peringatan dan tegurannya berisikan karena sudah dicabutnya perjanjian kerja sama. Namun saat penyegelan dan penutupan Resto, malah berdasarkan Perda yang terkait tak memiliki IMB, tidak ada HO dan mengganggu ketertiban umum. ‘’Ini jelas-jelas wanprestasi. Kami akan lawan tindakan sepihak ini, pokoknya kami akan melakukan upaya hokum secara perdata dan pidana,’’ tegas Moses, barubaru ini kepada wartawan.

Sementara, Kasatpol PP Sidoarjo Mulyawan SH, berkata lain, pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat teguran kepada keem-

pat pemilik Resto itu. Yakni, Pecel Pencuk, Resto Ponti, Ayam Bakar Wong Solo, Tradisional Java Food (dapur M’riah), namun tak pernah dihiraukan. ‘’Sebelumnya kami sudah memberikan peringatan.

Karena ini merupakan penegakan hukum dan perintah daerah. Maka kami pun menutup keempat rumah makan ini,’’ terangnya.

Sedangkan Kabag Kerja Sama Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono, menjelaskan, eksekusi ini sudah dipertimbangkan. Selama kerja sama dengan PT Entertaiment sejak tahun 2007 hingga 2014 ini, pendapatan yang diterima Pemkab Sidoarjo hanya Rp200 juta saja. ‘’Be-

lum lagi mereka tak membayar PBB selama itu, tapi kita kok malah dianggap mendzolimi mereka,’’’ terang Ari, Senin (10/11) kemarin.

Menurut Ari, sebenarnya PT EI sudah diuntungkan Pemkab Sidoarjo. Sebab, padahal kalau seandainya mereka menyewa pada Pemkab, maka per tahun mereka harus membayar sewa sebesar Rp600 juta per tahun.

Tentang PT EI yang akan melaporkan Pemkab Sidoarjo ke Mabes Polri, menurut Ari silakan saja. Sebab itu hak mereka, untuk menyalurkan demokrasi. ‘’Silakan mereka lapor, kami juga punya alat bukti kok,’’ tegas Ari.Q ali

kariyadi/bhirawa

Anggota Satlantas Polres Mojokerto Kota mengatur lalu lintas di Jl Empunala dengan mengenakan pakaian ala pejuang kemerdekaan, Senin (10/11) kemarin.

Fraksi Gerindra Sidoarjo Hancurkan KMP Sidoarjo, Bhirawa Fraksi Gerindra Sidoarjo menghancurkan keutuhan KMP (Koalisi Merah Putih) dengan ‘menjual’ dokumen kesepakatan KMP yang dibangun untuk menata alat kelengkapan dewan. Dokumen penting itu justru dijual kepada koalisi fraksi yang menjadi rivalitasnya yakni FKB dan FPDIP. Ketua Fraksi PAN, Bangun Winarso dan Ketua Fraksi GBP (Golkar Bintang Persatuan), Warih Andono, Senin (10/11) menjelaskan, akan mengirimkan surat ke Sekber KMP Pusat di Jakarta yang menyatakan penkhianatan Fraksi Gerindra. Fraksi terlapor ini sudah tak memiliki komitmen untuk membangun kekuatan KMP, justru melemahkan bahkan menghancurkan kedudukan KMP. Parahnya Gerindra membocorkan dokumen kesepakatan KMP kepada pihak rival, sehingga strategi yang dibangun untuk merebut AKD (Alat Kelengkapan Dewan) mudah dibaca pihak lawan.

Dengan pengkhianatan ini, Bangun mempertanyakan apakah masih penting mempertahankan KMP Sidoarjo. untuk apa membuat koalisi kalau akhirnya dihancurkan dari dalam seperti itu. Akibat ulahnya Fraksi PAN dan GBP tak mendapatkan satupun jabatan di komisi-komisi. Gerindra yang mengambil untung dengan merajai komisi bersama FKB dan PDIP. ‘’KMP sebenarnya sangat tangguh, sudah dilakukan pertemuan sampai 8 kali sebelumnya menyamakan persepsi dan saling mendukung. Malah sudah dibuatkan hitung-hitungan posisi jabatan yang harus dibagi. Itu dilakukan tertulis dan terdokumentasi.

Namun seminggu sebelum paripurna pemilihan, Gerindra sudah tak bisa dihubungi nomer teleponnya.

Anggota fraksi sudah tak lagi bisa diajak kordinasi.

Dan benar setelah pemilihan itu Gerindra membuat blunder dengan berpihak kepada koalisi FKB dan PDIP,’’ kata Bangun.

Bangun sangat menyayangkan pengkhianatan itu.

Sebenarnya kalau tak mau berkoalisi, bsa diberitahukan sejak awal. PAN dan GBP tak dalam kondisi memaksa. ‘’Silahkan saja kalau pindah haluan ke fraksi lain,’’ umpatnya. Q hds

JAWA TIMUR

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

5

Hari Pahlawan, Pelajar Terjaring Operasi Di Kediri Polisi Gunakan Kostum Pejuang, di Sumenep Berdandan Tokoh Wayang Kota Madiun, Bhirawa Tepat di peringatan Hari Pahlawan, puluhan pelajar SMA dari wilayah Kota/Kabupaten membolos saat jam pelajaran. Mereka terjaring operasi Kasih Sayang yang dilakukan Satpol PP Kota Madiun di sejumlah warung internet (Warnet), Senin (10/11). Mereka yang terjaring, kemudian dibawa ke kantor Sat Pol PP Kota Madiun di Jalan Parikesit untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, orang tuanya juga dipanggil.

"Pada operasi ini, kami menjaring 23 pelajar setingkat SMA. Mereka mayoritas berasal dari sekolah di Kota Madiun. Namun ada juga yang berasal dari sekolah di wilayah kabupaten. Mereka terjaring dari tiga Warnet saat bermain play station," terang Kasi Tibum Trammas, Sat Pol PP Kota Madiun Sadeli, kepada wartawan.

Namun saat terjaring, lanjut Sadeli, mereka tidak memakai baju seragam. Tapi masih menggunakan celana abu-abu sebagai tanda pelajar setingkat SMA. "Mereka sengaja membolos dengan dalih terlambat masuk sekolah. Namun, petugas tetap saja membawa mereka untuk kita data," tambah Sadeli.

Saat dilakukan pendataan, papar Sadeli, mayoritas mereka diketahui berasal dari sejumlah sekolah di Kota Madiun. Diantaranya dari SMK Gamaliel, SMA Taman Siswa, SMKN 1 dan SMAN 5. Sedangkan yang berasal dari Kabupaten Madiun yakni berasal dari SMKN 1 Jiwan, Kabupaten Madiun.

"Mereka yang terjaring juga kita foto dan kita minta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat pernyataan itu kita jadikan arsip di Sat Pol PP, satu untuk orang tuanya dan satu lagi untuk pihak sekolah," pungkas Sadeli.

Kostum Pejuang Sementara itu, kasus yang

sama terjadi pula di Kediri. Hari pahlawan yang seharusnya mampu dijadikan contoh betapa semangatnya para pahlawan terdahulu dalam merebut Tanah Air dari tangan penjajah, namun tidak bagi bebepa siswa di Kota Kediri, mereka memilih bolos daripada belajar di sekolah.

Akibatnya, Puluhan pelajar ini terjaring razia yang dilakukan Satpol PP Kota Kediri, Bahkan ada pelajar yang terjaring ketika berbuat mesum diatas sepeda motornya di area pemakaman China, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto. Dalam razia yang digelar ini di mulai dari pemakaman China, terus meluncur di warung-remangremang yang berada di area lebak tumpang. Ditempat itulah banyak pelajar nongkrong dan rokokan di saat jam belajar.

Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri Dheni mengatakan, jika puluhaan peljara ini langsung dibawa ke kantor satpol PP untuk didata dan untuk mendapatkan pembinaan, sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

"Saat mereka kami razia banyak yang mengaku sudah pulang sekolah, padahal mereka bolos, nanti akan kami data dan dibina agar tidak mengulangi perbuatannya" terang Dheni.

Sementara, di sisi lain terlihat pemandangan berbeda, untuk mengenang jasa para pahlawan anggota Satlantas Polreta Kediri

menggunakan kostum polisi Jaman dulu dalam mengatur lalu lintas. Dua anggota Polresta ini mengatur jalannya arus lalu lintas saat digelar upacara bendera di halaman balai kota kediri , selanjutnya kedua polisi ini ke perempatan Jalan Dhaha untuk mengatur lalu lintas.

Kasat Lantas Polres kediri kota AKP Eko Prasetyo Sanusin mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi adanya aksi para anggotanya yang berinisiatif memakai seragam polisi jaman dulu. "Saya sangat mengapresiasi, itu untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang mempertahankan NKRI," tandasnya.

Berdandan Tokoh Wayang Sementara itu pula, Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep meggunakan pakaian tokoh wayang Semar, Petrok dan Garing serta pakaian adat Madura, Sakera, saat mengatur lalu lintas disejumlah jalan kota Sumenep.

Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati hari pahlawan yang bertepatan dengan tanggal 10 November. Selain berpakaian tokoh wayang dan Sakera, para pengatur jalan itu membagibagikan sejumlah bendera merah putih kepada sejumlah pengendara yang melintas di depan Mesjid Agung Sumenep.

Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bahtiar mengatakan, di hari pahlawan ini, pihaknya sengaja berpakaian tokoh wayang dan Sakera dalam menjalankan tugasnya, mengatur lalu lintas di jalan raya. Hal itu dimaksudkan untuk mengenang jasa perjuangan para pendahulu yang telah merebut kemenangan dari penjajah. "Melalui semangat hari pahlawan ini kami ingin mengajak masyrakat untuk tertib berlalulintas, sebab

sudarno/bhirawa

Puluhan pelajar SMA dari wilayah Kota/Kabupaten yang membolos saat jam pelajaran, terjaring operasi Kasih Sayang yang dilakukan Satpol PP Kota Madiun di sejumlah warung internet (Warnet), Senin (10/11). Tampak para pelajar dimintai keterangan di kantor Satpol PP Kota Madiun. selama ini tertib berlalu lintas masih terihat kurang di kabupaten Sumenep ini," kata AKP Musa Bahtiar, Senin (10/11).

Dia menyatakan, dengan menggunakan pakaian itu agar polisi lebih diterima oleh masyarakat sebagai pengayom dan pelindung.

Karena selama ini polisi dan masyarakat terkesan ada jarak

Antisipasi Serangan Hama, Petani Galakkan FAO

Puluhan Warga Datangi Ruang Sekda Sampang Sampang, Bhirawa Puluhan perwakilan warga dari dua Desa yakni Desa Asem Nunggal dan Desa Malakah Kecamatan Jregik Sampang, Senin (10/11), mendatangi ruangan sekretaris daerah (Sekda) Sampang Puthut Budi Santosa. Mereka mendesak segera bentuk panitia pemilihan kepala desa (P2KD), sebab saat ini pelaksana jabatan (PJ) kepala desa yang ada masanya jabatannya sudah hampir habis.tegas Arif Mulyadi kuasa hokum yang mendampingi warga menemui Sekda.

Menurut Arif Mulyadi usai rapat tertutup diruangan Sekda yang didampingi Kapolsek Jregik, Camat Jregik dan Kabag Pemdes Pemkab Sampang, intinya dua desa ini ingin segera ada Pilkades, sebab hingga saat ini (PJ) yang sudah ada bersama badan permusyawaratan desa (BPD) masih belum membentuk P2KD, sementara masa jabatan PJ sudah akan berakhir pada tanggal 20 bulan ini.

“Kami sejak awal sudah menyampaikan aspirasi warga ini ke pihak Kecamatan Jregik Sampang, namun masih belum ada titik terang terkait pembentukan P2KD, oleh sebab itu melalui sekretaris Daerah (Sekda) Puthut Budi Santosa, kami berharap segera ada kebijakan terkait tahapan PILKADES,” tambah dia.

Sementara Sutrisno, Camat Jregik Sampang saat dikonfirmasi usai mengikuti pertemuan tersebut, menjelaskan memang sejak awal mereka sudah menyampaikan persoalan tahapan Pilkades tersebut ke Kecamatan Jregik, namun karena mereka tidak puas kemudian mendatangi kantor Sekda.Q lis

aturan lalulintas tidak harus dengan penindakan, tapi bisa dilakukan dengan cara memberi sosialisasi kepada masyarakat, apalagi dengan cara yang lucu seperti ini. "Kami mengajak masyarakat tertib berlalulintas dengan cara yang berbeda, karena dengan seperti ini kami yakin lebih diterima oleh masyarakat," imbuhnya.Q dar,van,sul

Pemkab Salurkan Tali Asih bagi Pejuang

KILAS JATIM

Bojonegoro, Bhirawa Hama yang merupakan penyakit tanaman padi sering kali meresahkan para petani khususnya di Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkanproduktifitas pertanian di wilayah setempat. Untuk itu program organisasi pangan dan pertanian yakni Food Agricultural Organization (FAO) di galakkan.

Penggalakan progam tersebut seperti yang dilakukan di Desa Bendo, Kecamatan Kapas. Melalui program ini petani Desa Bendo mendapat pendampingan dalam mengendalikan serangan hama penyakit dan meningkatkan produksi pertanian melalui terapan tekhnologi.

Menurut Pengamat Hama/Pengendali Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Kapas, Parno mengatakan, di Jawa Timur hanya ada dua kabupaten mendapat program FAO. Yakni di Banyuwangi dan Bojonegoro di Desa Bendo ini.

“Dipilihnya Desa Bendo sebagai sasaran program FAO ini dikarenakan wilayah pertanian Bendo merupakan daerah potensi hama seperti wereng batang cokelat, penggerek batang, dan sundep. Hama ini selalu menyerang tanaman padi petani Bendo setiap musim tanam,” jelasnya.Q bas

yang menjadi pembatas terutama dalam menyampaikan aturan tertib berlalu lintas. "Tujuannya agar masyarakat mengikuti himbauan kami soal tertib berlalulintas. Kami akan terus menjadi pengayom dan pelindung terhadap masyarakat," terangnya.

Ditegaskan, mengajak masyarakat untuk lebih patuh terhadap

hilmi husain/bhirawa

Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan menyapa warga Kabupaten Pasuruan dalam acara Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1.085 di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Bupati Dukung Kebijakan Larang PNS Rapat di Hotel Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyambut baik terhadap penerapan larangan bagi PNS yang menggelar rapat di hotel. Dengan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat setidaknya akan meminimalir penghematan anggaran.

“Kami dukung sepenuhnya, sebab kebijakan itu akan menghemat anggaran.

Dan tentu Pemkab Pasuruan siap melaksanakan,” ujar Irsyad Yusuf, dalam acara Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1.085 di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan Kabupaten Pasuruan, Senin (10/11).

Diketahui, kebijakan PNS dilarang menggelar rapat di hotel ditungkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK). Kebijakan ini demi menyelamatkan keuangan negara.

Hanya saja, pejabat nomer satu di Kabupaten Pasuruan tentu akan lebih dahulu mengevalusai untuk beberapa penyesuaian. Termasuk juga kemungkinan besar tidak semua kegiatan di hotel dilarang.

“Penyesuaian sangatlah perlu. Itu terjadi jika tidak memungkinkan menggunakan gedung pemerintahan bisa di hotel,” terang Irsyad Yusuf.Q hil

Situbondo, Bhirawa Guna untuk menghormati jasa-jasa pahlawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menyalurkan bantuan dan tali asih kepada para veteran, yang hingga saat ini masih belum menerima haknya sebagai veteran pejuang RI. Bantuan yang disalurkan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, melalui Sekda Syaifullah, di antaranya berupa beras, selimut, sarung, baju, handuk sejumlah uang. Acara dilaksanakan usai jajaran Pemkab melakukan upacara peringatan hari Pahlawan di alun-alun kota pagi kemarin (10/11).

Menurut Agus Sodu, Direktur LSM Wirabumi, yang mendampingi kegiatan kemanusiaan untuk para veterang di Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, mengatakan, para veteran yang menerima bantuan sembako dan tali asih diantaranya, Balok Imam Subakti, Surahwan/P Edi dan Husen alias P Hamida.

Ketiga para veteran tersebut beralamat di Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

Kata Agus Sodu, beberapa waktu lalu ia berangkat ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta guna menanyakan kepastian tunjangan pensiunan. Ternyata, ujar Agus Sodu, setelah dicek nama para veteran sudah masuk daftar dan secepatnya akan menerima gelar veteran.

“Pihak Kemenhan RI meminta Menvet atau Pemkab Situbondo untuk selalu pro aktif berkirim surat, meski sempat

tidak ditanggapi. Sebab orang pusat menilai para veteran tersebut masih ada dan jika tidak berkirim surat maka para veteran dianggap sudah tidak ada,” papar Agus Sodu.

Agus menambahkan, ia patut bersyukur karena dalam waktu dekat ini akan segera mencetak surat yang akan dikirmkan ke Kabupaten Situbondo untuk ditembuskan ke PT Taspen untuk segera mencairkan tunjangan para veteran asal Situbondo tersebut.

“Kami melakukan upaya ke pusat ini sudah berkali-kali.

Alhamdulillah, saat ini diperhatikan oleh Kemenhan RI,” tegas Agus.

Sementara itu, Sekda Syaifullah dalam sambutan singkatnya saat berkunjung kepada para veteran pejuang mengucapkan terima kasih atas jasa jasa perjuangan para veteran. Syaifullah juga berharap agar para generasi muda bisa mewarisi nilai-nilai perjuangan yang telah diberikan para veteran Kabupaten Situbondo.

“Kami mewakili Bapak Bupati mengucapkan banyak terimakasih atas perjuangan yang telah lama ditanamkan para veteran Situbondo, kepada kaum muda di Situbondo,” pungkas mantan Kepala Bapeda Kabupaten Situbondo itu. Q awi

sawawi/bhirawa

Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah, saat menyerahkan tali asih kepada para veteran pejuang usai upacara peringatan hari pahlawan, kemarin.

Merica Palsu Beredar di Pasar Anom Baru Sumenep Merica palsu beredar di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep.

Hal itu diketahui setelah sejumlah konsumen memberikan informasi kepala Dinas Perizinan dan Perdagangan (Disperindag) setempat. Kepala Disperindag Sumenep, Syaiful Bahri nmengatakan, merica yang ditengarai palsu itu sengaja dioplos dengan singkong kering yang bentuknya sengaja dibuat sama dengan merica yang asli.

sul/bhirawa

Kepala disperindag sumenep, syaiful Bahri saat melihat merica palsu.

Hanya saja, setelah dirasakan, merica yang palsu itu tidak pedas seperti yang asli. "Sebelumnya kami dapat informasi dari konsumen. Setelah kami mengetahui toko yang dimaksud, kami membelinya dan ternyata informasi itu benar," kata Syaiful Bahri di kantornya, Senin (10/11).

Menurut Syaiful, merica oplosan itu diketahui hanya berada di satu toko di Pasar Anom Baru Sumenep. Sebab, pihaknya terus menelusuri disejumlah toko di Pasar Anom

Baru. Di toko lain, tidak ada merica yang ditengarai dioplos dengan singkong. "Kami membeli merica disejumlah toko yang lokasinya bersambingan dengan toko yang menjual merica oplosan itu. Tapi hanya satu toko yang menjualnya, yang lain tidak ada," ujarnya.

Untuk menemukan pelaku pengoplosan merica itu, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada pemilik toko yang bersangkutan karena informasi yang diterimanya,

merica itu mendapatkan dari pedagang lain yang sengaja mendropingnya. "Kami saat ini sedang melakukan pendekatan kepada pemilik toko yang menjual merica oplosan itu. Kami masih proses mencari tahu, penjual itu mendapatkan merica dari mana," tuturnya.

Lebih lanjut dia memastikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak berwajib. Karena tindakan pedagang itu sudah merugikan konsumen. "Kami akan menindak lanjuti secara hukum,. Karena saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian," ungkapnya.

Dia meminta, para konsumen harus berhati-hati saat membeli merica karena di Sumenep beredar merica palsu atau merica yang dioplos dengan singkong kering. "konsumen harus benar-benar selektif saat membeli merica dipasaran," harapnya.Q sul

6-7

Pagelaran Seni Pertunjukan ‘Padang Rembulan’

UPT Dikbangkes Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Stadion Gelora Bangkalan, 08 November 2014

Taman Jayengrono, Surabaya, 09 November 2014

Selasa Wage, 11 NOVEMBER 2014

Pagelaran Seni ‘Padang Rembulan’ Pukau Pelajar Nusantara Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf membuka pagelaran seni pertunjukan 'Padang Rembulan' di halaman Stadion Gelora Bangkalan (kiri). Bersama Kepala Dindik Jatim dan Kepala Dindik Surabaya, Pelajar Nusantara antusias menyaksikan pagelaran seni pertunjukan 'Padang Rembulan'.

ZUSETH MERAUJE SMAN 5 Angkasa, Jayapura

Ini Pagelaran Seni Pelajar Terbesar Datang jauh dari Jayapura ke Surabaya, tak membuat Zuseth Merauje siswa Kelas XI SMAN 5 Surabaya lelah. Dia bahkan terlihat begitu semangat dan antusias mengikuti berbagai kegiatan hingga malam hari. Apalagi saat menghadiri pagelaran seni pertunjukan Padang Rembulan yang digelar UPT Dikbangkes, Dindik Jatim. “Ini pertunjukan yang indah. Saya sangat bahagia bisa melihatnya,” kata dia.

Kemegahan panggung dan konsep pertunjukan benar-benar memukau dirinya. Maklum, pertunjukan sebesar ini belum pernah dia temui di daerah asalnya.

Kalau pun ada, temponya hanya satu tahun sekali dan tidak sebesar di Jawa Timur ini. “Ini pagelaran seni yang terbesar yang pernah saya lihat langsung. Budaya dan kesenian di sini terasa sangat dihargai,” ungkapnya. tam*

‘Padang Rembulan’ menjadi sebuah terobosan unik Provinsi Jawa Timur untuk membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur warisan budaya Indonesia. Kesenian tradisional yang terkikis oleh zaman modern, dibangkitkan kembali dalam sebuah panggung seni yang spektakuler. Sebuah racikan yang pas untuk mendongkrak karakter dan budi pekerti pelajar. Yah, begitulah Jatim memberi suguhan sekaligus wawasan kebangsaan untuk Pelajar Nusantara yang kini tengah mengikuti kongres di Surabaya.

Ada beragam kesenian tersaji pada pertunjukkan yang digelar UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian (Dikbangkes) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di Taman Jayengrono, Surabaya, Minggu (9/11) lalu. Diantaranya Tari Ngremo juang, karawitan pelajar dari SMKN 12 Surabaya, paduan suara, band pelajar, hip-hop dari sanggar BTM dan teater tradisi asal Jombang.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf memberi sambutan positif atas terselenggaranya pagelaran seni pertunjukan ‘Padang Rembulan’ yang digelar UPT Dikbangkes Dindik Jatim setiap pertengahan bulan.

Menurutnya, pagelaran seni padang rembulan menjadi salah satu cara pemerintah membentengi budaya dan tradisi lokal di Jatim.

Apalagi satu tahun ke depan, momentum Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) akan hadir sekaligus dengan membawa berbagai budaya asing masuk ke Indonesia, termasuk Jatim. “Ini harus dipersiapkan. Khususnya tentang karakter anak didik. Jangan sampai terbawa arus budaya asing, sementara budaya dan tradisi lokal ditinggalkan,” tutur dia.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menambahkan, berkumpulnya pelajar se Indonesia di Surabaya ini menjadi momentum penting bagi masa depan dunia pendidikan secara khusus, dan masa depan Bangsa Indonesia secara umum. Karena itu, Harun memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para Pelajar Nusantara yang kini tengah melakukan kongres nasional. “Dengan bangga kami menyajikan pagelaran seni pertunjukan ‘Padang Rembulan’ untuk para pelajar se Indonesia yang kini berkongres di Surabaya,” kata Harun.

Jatim Apresiasi Kongres Pelajar Nasional di Surabaya Pagelaran seni pertunjukan ‘Padang Rembulan’ selalu memberi kesan memukau bagi para penontonnya. Tak terkecuali saat tampil dihadapan ratusan siswa dari berbagai daerah di Indonesia yang tengah mengikuti Kongres Pelajar Nusantara di Surabaya.

Menurut Harun, ini adalah harapan, di tengah munculnya berbagai konflik sosial, maraknya isu kenakalan remaja, mirisnya fakta trafficking dan

narkoba serta beragam problem moral yang mengancam kehidupan setiap generasi muda Indonesia. Sejauh ini, fokus pendidikan karakter di Jatim

sangat diutamakan. Karena itu, berbagai langkah straegis dilakukan.

Salah satu diantaranya dengan memberi ruang bagi pelajar untuk mengek-

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dan Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi memberikan penghargaan untuk sekolah peserta pameran pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

Bercanda seru, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dengan salah satu pelajar di Bangkalan (atas). Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama Kepala Dindik Surabaya Ikhsan membuka pagelaran seni pertunjukan 'Padang Rembulan' (kanan).

spresikan minat dan bakar kesenian.

“Setiap bulan kita menggelar pagelaran seni semacam ini dari satu daerah ke daerah lain di Jatim, selain untuk

Kepala UPT Dikbangkes Dindik Jatim Efie Widjajanti bersama para penyaji Padang Rembulan di Kabupaten Bangkalan.

melestarikan seni tradisi, juga untuk membangun pendidikan karakter pada pelajar,” kata alumnus Lemhanas 2008 ini. Beragam kesenian yang terjaga itu, kata Harun, menjadi bukti bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar.

Menurut Harun, Kongres Pelajar Nusantara dan Pagelaran Seni Pertunjukan Padang Rembulan merupakan satu sinergi yang baik antara provinsi denan Kota Surabaya. Hal ini akan menjadi titik tolak para pelajar dalam merumuskan komitmen penting untuk di bawah ke tingkat nasional. Harun berpesan, agar Kongres Pelajar Nusantara dapat merumuskan isu-isu penting sesuai problem yang dihadapi pelajar Indonesia saat ini. Misalnya tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, narkoba dan isu yang lain. “Akan menjadi sebuah cita-cita yang positif jika pelajar ini berkumpul untuk menangkal problematika pelajar itu sendiri,” kata

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama seluruh penyaji kesenian di Padang Rembulan Bangkalan.

Mantan Kadisbudpar Jatim ini.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menambahkan, Kongres Pelajar Nusantara yang digelar di Surabaya merupakan upaya untuk mempererat persaudaraan antarpelajar se-Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, pelajar merupakan harapan bangsa di masa mendatang. Apalagi yang didatangkan saat ini adalah ketua-ketua OSIS yang telah memiliki bakat memimpin di sekolah.

“Pada 20 tahun yang akan datang, para pemimpin Indonesia akan diisi oleh para pelajar-pelajar yang saat ini hadir dalam kongres ini,” kata dia.

Apalagi bakat kepemimpinan itu telah dimiliki oleh mereka karena menjadi Ketua OSIS. Kalau satu sekolah itu terdapat 1.000 siswa, maka ketua OSIS yang hadir di sini adalah pemimpin atau perwakilan dari 1.000 siswa itu.

Ikhsan mengatakan, para peserta dalam Kongres Pelajar Nusantara akan mendapat berbagai asupan wawasan penting untuk dikembangkan di masing-masing sekolah atau daerahnya. Diantaranya ialah topik tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Buya Syafi’I Ma’arif, Nasionalisme dan Kebangsaanoleh Ketua KPK Abraham Samad, lingkungan oleh Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini dan topik kesadaran sosial oleh Mendikbud Anies Baswedan. tam*

REYNALDI YANUAR SMA Hangtuah 4 Surabaya

MIFTAHUL ULUM SMPN 1 Kota Kediri

Sebuah Apresiasi Diluar Dugaan Mendapat undang Dinas Pendidikan (Dindik) Surabay untuk mengikuti Kongres Pelajar Nusantara, langsung muncul dalam benak Miftahul Ulum dari SMPN 1 Kota Kediri bahwa kegiatan ini akan berisi banyak seminar dan diskusi. Kenyataannya justru lain, selain seminar dan diskusi membuat konsep, ternyata peserta juga disuguhi pagelaran seni yang begitu megah.

“Bagus saja tidak cukup, pagelaran seni ini buuaaguuss…. Bahkan ada pertunjukan seperti ini di luar dugaan saya,” katanya. Dia pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Dindik Surabaya yang menggelar Kongres Pelajar dan Dindik Jatim yang menyajikan pagelaran seni seistimewa ini. “Saya orang Jatim jadi ikut bangga dengan adanya kegiatan ini. Apalagi saat bertemu guru dari provinsi lain,” katanya. tam*

SAPTO AGUNG SMPN 1 Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan

Bangga dengan Kesenian Jawa Timuran Tidak hanya para pelajar di luar Surabaya yang terpukau melihat aksi-aksi siswa asal Jatim memainkan seni tradisi asal Jawa Timuran. Para siswa yang datang dari Surabaya ikut dibuat bangga karena kesenian asal daerahnya di tonton oleh ratusan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. “Kita yang memiliki kesenian ini. Makanya kita bangga kalah teman-teman dari daerah lain suka menyaksikannya,” kata Reynaldi Yanuar siswa kelas XI SMA Hangtuah 4 Surabaya.

Menurut dia, kesenian harus terus dilestarikan. Khususnya oleh para pelajar yang akan memegang tampuk sejarah masa depan Indonesia. Jika tidak, warisan ini akan luntur diserbu modernisasi zaman. “Kami sadar dengan tantangan itu. Karena itu kami wajib menjaga kesenian,” pungkas dia. tam*

Beragam budaya dalam satu paduan suara sebagai simbol persatuan dan kesatuan pelajar Indonesia.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi dan Kepala Dindik Surabaya bersama para Pelajar Nusantara.

LINGGA ADJIESHAKA SMAN 2 Tangerang Selatan, Banten

Drs H Saifullah Yusuf (Wakil Gubernur Jatim)

Melalui Kesenian, Karakter Terbentuk Paling Suka Pagelaran Seni Sebuah pengalaman berharga dalam hidup Lingga Adjieshaka dari SMAN 2 Tangerang Selatan, Banten dapat mengikuti Kongres Pelajar Nusanatara di Surabaya. Terlebih saat dia menghadiri pagelaran seni pertunjukan Padang Rembulan di Taman Jayengrono, Surabaya. Sebuah konsep pertunjukan seni yang menurutnya sangat megah dan menawan. “Kongres Pelajar Nusantara ini seru sekali, apalagi saat kita diikutkan pagelaran seni seperti sekarang.

Kebetulan saya suka sekali dengan kesenian tradisional,” tutur dia.

Pagelaran seni semacam ini, diakui Lingga mampu menarik rasa cinta dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Apalagi rasa persaudaraan yang muncul dari kongres yang digelar oleh Organisasi Pelajar (Orpes) Surabaya ini begitu erat. “Kami sangat bangga dengan Indonesia,” tutur dia. tam*

Kesenian akan menjadi pengungkit karakter siswa dalam menjaga tradisi lokal dan memahami budi pekerti luhur. Karena itu, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menegaskan agar kesenian terus berdekatan dengan pendidikan. Tujuannya, siswa di Jatim terbentuk sebagai individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab, berani, santun, dan bermoral.

“Ruang-ruang kesenian untuk pelajar harus terus di buka. Agar kesenian tradisional terjaga dan siswa tetap cinta dengan kesenian,” kata dia. Melalui kesenian pula, wawasan kebangsaan dapat ditumbuhkan dalam diri para pelajar. Karena siswa yang bangga dengan budaya dan kesenian bangsanya, secara otomatis akan bangga menjadi bagian dari warga bangsanya.

“Bagaimana bisa membuat bangga jika tidak dikenalkan.

Karena itu, syi’ar tentang kesenian harus terus dilakukan.

Salah satunya ya dengan Padang Rembulan ini,” tutur Gus Ipul. tam*

Warna-warni Pagelaran Seni Pertunjukan ‘Padang Rembulan’

Dari Cerita Rakyat hingga Teater Tradisi ala Jawa Timuran Akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang paling sibuk bagi rombongan pelestari seni tradisi di bawah naungan UPT Dikbangkes Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Dua hari secara berurutan, pagelaran seni pertunjukan ‘Padang Rembulan’ digelar di dua daerah berbeda. Sabtu (8/11) malam di Kabupaten Bangkalan, dan Minggu (9/11) malam tampil kembali di Taman Jayengrono Surabaya menyambut kehadiran Kongres Palajar Nusantara. Dua pertunjukan itu memberi warna tersendiri bagi perkembangan seni tradisi di Jatim. Masing-masing daerah yang dikunjungi, memiliki kesenian yang berbeda sesuai kearifan lokal setempat. Di Bangkalan misalnya, ribuan mata menjadi saksi pemberontakan Ke’Lasep terhadap Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I di Stadion Gelora Bangkalan. Bukan pemberontakan sebenarbenarnya pemberontakan. Hanya sebuah drama tari yang menceritakan sepak terjang Ke’ Lasep, putera dari Pangeran Tjokro Diningrat III oleh ratusan pelajar Jatim.

Ada lebih dari 200 pelajar beraksi di atas satu panggung ‘Padang Rembulan’ itu. Di antaranya ialah kesenian Tari Karapan Sapi, Tari Oncor Tambayu, Tari Bedhoyo dan musikalisasi puisi Tari Praban Pekas. Sebagai pamungkas pertunjukan malam itu, sebuah drama tari dengan lakon Ke’ Lesap menjadi pilihan. Berbagai kesenian yang diangkat sengaja disesuaikan dengan lokalitas budaya setempat. Seperti halnya drama Tari Ke’ Lesap ini. Kepala UPT Dikbangkes Dindik Jatim Efie Widjajanti menjelaskan, drama ini mengangkat cerita rakyat awal mula dinamakannya Kabupaten Bangkalan. Pemberontakan Ke’ Lesap, putera Pangeran Tjokro Din-

ingrat III terhadap Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I alias Panembahan Tjokro Diningrat V. Pemberontakan sejatinya telah direncanakan oleh Ke’ Lesap sejak dia masih muda.

Saat itu ibunya menceritakan bahwa ayahnya yang sebenarnya adalah seorang raja, yakni Pangeran Tjokro Diningrat III. Dia pun kesal dan melakukan berbagai pertapaan hingga membuatnya sakti. Kesaktian itu dia gunakan untuk mencari simpati masyarakat.

Sehingga Pangeran Tjokro Diningrat IV pun memanggil dan memberinya rumah di wilayah Bangkalan saat itu. Merasa telah mendapat banyak simpati dari rakyat dan kerajaan, Ke’ Lesap pun mulai yakin untuk mengobarkan api perlawanan. Pemberontakan pun dimulai dari Sumenep, Pamekasan hingga Ke’ Lesap

kembali ke wilayah Bangkalan yang telah dikuasai Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I alias Panembahan Tjokro Diningrat V. Di wilayah itu dia juga mengobarkan perlawanan dengan ambisi merebut tahta Panembahan Tjokro Diningrat V sebagaimana ayahnya dulu.

Sayang, ambisi itu tak dapat dicapainya dan berakhir dengan kematian Ke’ Lesap.

Saat Ke’ Lesap mati itulah, rakyat pengikut Raden Adipati berseru ‘Bengkah La’an’ yang artinya sudah matilah. Seruan itu kini dipercaya sebagai asal muasal nama Bangkalan sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura itu. “Kebetulan kita memang melibatkan banyak sekali pelajar untuk pertunjukan. Kita memang sengaja memaksimalkan potensi pelajar dan guru kesenian, karena

ini memang ruang untuk mereka,” kata dia.

Bukan sebatas cerita rakyat, Efie mengatakan, banyak pelajaran yang dapat diambil oleh siswa dan masyarakat yang menyaksikannya. Di antaranya ialah ambisi Ke’ Lasep akan kekuasaan yang berujung pada kematian dan kekalahannya. Ke’ Lasep merasa paling pantas menguasai Bangkalan lantaran dia adalah putera dari Pangeran Tjokro Diningrat III, meski hanya lahir dari selir.

Berbeda di Bangkalan, berbeda pula rasa yang dibuat untuk menampilkan pertunjukan di Surabaya. Teater tradisi yang dipilih lebih kenes Jawa Timuran dengan menggunakan bahasa Suroboyoan. Perpaduan dua tradisi tampil dalam satu panggung sekaligus. Menceritakan sebuah kehidupan remaja putri yang jatuh cinta dengan pria kaya raya.

“Kita menggunakan latar panggung berupa tiga buah gunungan wayang berukuran besar. Sedangkan sebagian pemainnya menggunakan baju modern, sebagian lainnya mengenakan pakain tradisional,” kata Efie. Konsep itu ingin menggambarkan sebuah kehidupan zaman sekarang tanpa meninggalkan ikon-ikon tradisi.

Singkat dalam cerita, remaja putri yang mulanya begitu mengagung-agungkan pasangannya karena harta yang dimiliki harus menyesal karena harta itu diperoleh dari jalan yang tidak benar. Penyesalan pun datang selalu diakhir. Padahal remaja putri itu sejak awal telah diperingatkan orang tuanya agar tidak buta akan harta. “Siapapun bisa menilai cerita ini tentang apa. Para pelajar pun tahu, dan cerita dalam teater ini mungkin akan mereka alami suatu saat,” pungkas Efie. tam*

Teater tradisi ala Jawa Timuran (foto atas) dan cerita rakyat Ke' Lesap memeriahkan pertunjukan seni Padang Rembulan di Taman Jayengrono, Surabaya dan Stadion Gelora Bangkalan.

Kereta kerajaan karya pelajar menarik perhatian pengunjung pameran pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Penyaji tari bedhoyo dari SMAN 4 Bangkalan turut mengawali pagelaran seni pertunjukan 'Padang Rembulan' di Stadion Gelora Bangakalan.

Ingin Bawa Pulang Padang Rembulan Kesenian tradisional yang dilestarikan dengan baik akan mengilhami generasi muda untuk selalu mengembangkan minat dan bakatnya. Pagelaran seni pertunjukan ‘Padang Rembulan’ dianggap sebagai ruang yang tepat bagi para pelajar mengekspresikan kesenian tradisional. Tak heran jika penonton dari daerah lain merasa iri hingga ingin mengadopsi Padang Rembulan.

“Ini luar biasa, kami terus terang ingin bawa pulang pagelaran seni seperti ini agar diadakan juga didaerah asal kami,” kata Sapto Agung, guru SMPN 1 Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Sapto mengatakan, seni tradisi menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Warisan semacam ini tidak ternilai harganya. tam*

ENI PUDJIASTUTIK SMPN 1 Purwodadi Jawa Tengah

Dr Harun MSi (Kepala Dindik Jatim)

Tiga Poin Keberhasilan Pendidikan Pendidikan dapat dikatakan berhasil tidak semata-mata karena siswa berhasil dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi dengan nilai memuaskan. Jika hanya diukur dengan itu, maka pendidikan itu justru gagal.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menegaskan, ada tiga poin penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan. Ketiganya ialah, knowledge, skill, dan karakter. Knowledge atau pengetahuan dapat digali melalui buku pelajaran dan penjelasan guru dan skill atau kompetensi harus diasah dengan praktek secara riil dilapangan atau laboratorium. Sedangkan karakter, harus dilakukan pembinaan dan keberhasilannya pun tidak dapat serta merta. Jika sekarang dilakukan pembinaan, bisa jadi karakter anak itu akan benar-ben a r matang pada 10 atau 20 tahun yang akan.

“Pinter saja tidak cukup, tigatiganya harus mendukung. Khususnya karakter peserta didik,” kata Harun. Untuk menumbuhkan karakter itu, budaya dan kesenian adalah salah satu pilihannya. Dan di Dindik Jatim, pelestarian kesenian tradisional dengan misi pendidikan karakter terus digalakkan hingga ke pelosok daerah di Jatim. tam*

Sajian Penuh Inspirasi Makna di balik cerita, selalu menjadi pertimbangan dalam penampilan sebuah pertunjukan. Cerita dan kemasan yang baik akan menginspirasi siapapun yang menikmatinya sebagai sebuah pelajaran penting. Eni Pudjiastutik dari SMPN 1 Purwodadi, Jawa Tengah meyakini itu. Dan dari pagelaran seni pertunjukan Padang Rembulan yang digelar di Surabaya, merupakan pagelaran yang sangat inspiratif.

“Di balik sebuah kisah yang dikemas dalam kesenian, selalu ada hikmah. Entah sejarah, atau makna tentang kehidupan. Kita bisa menikmati kesenian itu sambil menggali inspirasi di pagelaran ini,” tutur dia. tam*

JAWA TIMUR

8 KILAS JATIM

Pemkab Tunggu Juknis Tiga Kartu Sakti Jokowi Lumajang, Bhirawa Pelaksanaan program Kartu Sakti yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) ternyata tidak serta merta bisa langsung dilaksanakan di daerah.

Di Kabupaten Lumajang misalnya, sejauh ini belum diketahui dengan jelas mekanismenya oleh pemerintah daerah. ‘’Sampai akhir pekan kemarin jajaran Pemkab Lumajang belum mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan dan pendistribusiannya,’’ kata Buntaran Supriyanto Sekda Lumajang.

Ia menambahkan, pihaknya belum tahu persis terkait pemberlakukan 3 produk kartu jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan dari pemerintah pusat tersebut. Dengan melihat kondisi belum ada perintah terkait hal itu maka pihaknya, lanjut Buntaran tetap menjalankan program yang lama. ‘’Seperti untuk pendidikan melaui BOS (Bantuan Operaisonal Sekolah), untuk kesehatan melalui BPJS dan Jamkesmas dan Jamkesda," tambahnya.

Jika kemudian penyaluran ketiga kartu tersebut langsung didistribusikan melalui Kantor Pos, Supriyanto menyatakan, pihaknya belum mengetahui dengan persis. ‘’Pasalnya, sejauh ini juga belum ada surat yang diterima dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program 3 kartu itu. Termasuk, belum ada perintah bahwa pendistribusiannya akan dilakukan melalui Kantor Pos. Belum ada koordinasi apa pun dari pemerintah pusat.

Untuk itu, ditunggu saja," terang Buntaran Supriyanto.Q yat

Pemanfaatan Komersial Sumber Mata Air Diprotes Banyuwangi, Bhirawa Ratusan petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dari sembilan kecamatan di Kabupaten Banyuwangi memprotes pembangunan instalasi sarpras air bersih untuk kepentingan komersial. Mereka berharap pembangunan proyek senilai Rp 2,6 miliar di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, dibatalkan. Sarpras ini mengambil bahan baku air di sumber mata air kucur, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu.

Sumber air kucur ini mengaliri Kali Setail yang bermuara di Kecamatan Tegaldlimo.

Karena debit air Kali Setail menyusut, petani menuding 6.422 hektar persawahan terimbas kekeringan. "Kami kesulitan air untuk pengairan sawah. Sudah dua bulan ini kekeringan, Kami minta pembangunan sarpras dihentikan," kata Suparmin, koordi-

nator HIPPA Tirto Rahayu Kedungsari disela-sela hearing di DPRD, Senin (10/11).

Jika sarpras itu berdiri, Suparmin cemas akan mengancam pasokan air di hilir bagi petani yang menggantungkan sumber air kucur. Apalagi saat musim kemarau. Misalnya PDAM yang telah memakai sumber mata air watugedeg dan watupecah terbukti mem-

buat suplai air menyusut di hilir. Suparmin juga mendesak supaya aksi alih fungsi hutan di hulu dihentikan.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Banyuwangi, Mujiono, mengaku silap tidak melibatkan masyarakat di hilir saat proses penyusunan rencana pembangunan.

Pembangunan sarpras ini telah menyentuh 90 persen dengan maksud memasok masyarakat yang masih kekurangan air. "Kalau masyarakat Genteng sudah welcome karena yang minta di hulu. Ternyata yang protes di hilir, ini diluar pemikiran kami," kata dia.

Proyek ini sudah menjadi tugas Pemda Banyuwangi untuk memberikan layanan air bersih. Bila proyek beres, kata

Kota Batu Tidak Akan Revisi UMK Batu, Bhirawa Usulan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kota Batu yang telah diserahkan ke Gubernur Jawa Timur dipastikan tidak akan direvisi. Padahal Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, telah memberi kesempatan kepada Kabupaten/kota untuk merevisi usulan UMK yang telah diajukan sebagai dampak rencana kenaikan BBM. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Eko Suhartono menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya besaran UMK Kota Batu kepada Gubernur Jatim. "Usulan sudah kita serahkan, sehingga sepenuhnya keputusan terserah Gubernur. Kalau memang BBM dinaikkan, tentunya Gubernur juga akan mempertimbangkan," tutur Eko kepada Bhirawa, Senin kemarin (10/11).

Ditegaskan, sesuai usulan UMK Kota Batu yang diajukan adalah Rp 1,76 juta.

Hasil itu merupakan kesepakatan rapat Dewan Pengupahan Kota Batu, minus SPSI. Karena SPSI saat diundang rapat tidak hadir.

Sementara itu Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo, mengaku telah mengajukan revisi usulan UMK ke Dewan Pengupahan Kota Batu.

Awalnya SPSI mengusulkan UMK sebesar Rp 1,7 juta. Namun karena mempertimbangkan kenaikan BBM, SPSI mengusulkan lagi UMK Kota Batu sebesar Rp 1,9 juta. "Saat ini barangbarang, khususnya sembako di pasaran kan sudah naik. Sehingga sewajarnya kalau usulan UMK tersebut direvisi dengan memperhatikan usulan SPSI," tukas Purtomo.

Ditambahkan, kalau memang Kota Batu tidak merevisi UMK tersebut, dia berharap Gubernur mempertimbangkan atas kenaikan tersebut sebelum menetapkan UMK se-Jatim. "Saya yakin Pak Dhe Karwo bijak, kalau memang BBM naik pasti UMK dinaikkan dari usulan kabupaten/kota yang telah masuk," tandas Purtomo.Q sup

Mujiono, pengelolaan sarpras rencananya diserahkan ke Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM).

Menurutnya ada potensi air sebanyak 500 liter per detik di wilayah kaki Gunung Raung dari sejumlah sumber mata air. Dari jumlah ini, sumber air kucur diprediksi bisa mengalirkan air sebanyak 20 liter per detik dengan pipa diameter 8 inchi.

Ia menegaskan bahwa proyek ini belum memanfaatkan setetes pun sumber air kucur.

Pihaknya sepakat agar kawasan hulu ada langkah penghijauan sekaligus ada sinergitas antar instansi untuk memecahkan masalah ini tanpa membatalkan proyek yang telah berjalan. "Semua butuh.

Petani butuh dan masyarakat lain juga butuh. Makanya kami bangun ini, nanti yang mengalirkan ke rumah-rumah ya HIPPAM," Mujiono menegaskan.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagio, telah merespon aspirasi petani dengan rencana membentuk panitia khusus. Prinsipnya, Joni berkukuh proyek tetap berjalan karena telah dianggarkan dan petani tak dirugikan. Pansus, kata dia, dibentuk untuk mencari solusi sumber pasokan air bersih setelah proyek rampung. "Kami tetap melibatkan Anda (petani). Apakah nanti dari sumur bor atau sumber air kucur, kita tunggu hasil kerja pansus saja," kata Joni.Q nan

Veteran Perang Ditempatkan di Kursi VIP Lamongan, Bhirawa Ada yang berbeda dengan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun ini di Lamongan. Sejumlah veteran pejuang ditempatkan di kursi VIP, bersama sejumlah petinggi di Kabupaten Lamongan. Biasanya, mereka didudukkan terpisah, di tribun sebelah timur. Seusai upacara, para veteran itu juga diundang dalam jamuan ramah tamah di Guest House Pemkab Lamongan, Senin (10/ 11).

Di antara veteran yang hadir itu, ada Suwandi, Ketua Legiun Veteran Indonesia (LVRI) Lamongan.

Suwandi \pensiun di tahun 1999 itu jabatan terakhirnya adalah Komandan Koramil Kedungpring dengan pangkat Letnan Dua. Bersamanya juga hadir sejumlah anggota LVRI yang merupakan veteran pembela.

Yakni generasi veteran pe-

Siapkan Perda untuk Dana Desa Rp 115 Miliar Tulungagung, Bhirawa Seiring bakal diberlakukannya UU No. 6/2014 tentang Desa, DPRD Tulungagung kini sedang bersiap untuk membuat payung hukum berupa Perda (Peraturan Daerah). Utamanya terkait penggelontoran dana ratusan juta rupiah yang bakal diterima setiap desa.

“Perda tentang Desa ini sangat mendesak untuk dibahas. Kami sudah siap untuk membahasnya pada awal tahun 2015 mendatang,” ujar Ketua Badan Legislasi ( Banleg) DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, pada Bhirawa, Senin (10/11).

Selain itu, di awal tahun depan masih terkait UU tentang Desa, DPRD Tulungagung juga bersiap untuk membahas Perda tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Peresmian Kepala Desa. Masalahnya, Perda yang lama sudah tidak bersesuaian dengan UU No. 6/2014. “Jadi ada dua Perda yang mendesak untuk dibahas pada wal tahun depan. Semuanya berkaitan dengan desa,” terangnya.

Ketika ditanya mengapa harus menunggu awal tahun depan melakukan pembahasan, Heru Santoso beralasan jika dibahas tahun ini waktunya tidak mencukupi. “Tahun ini praktis hanya tinggal satu setengah bulan lagi. Tidak cukup untuk membahas dua perda itu. Karenanya menunggu tahun depan,” tuturnya.

Pembahasan Perda tentang Desa, menurut politisi asal PDI Perjuangan ini sangat diperlukan karena alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2015 meningkat cukup drastis. Setiap desa di Tulungagung bakal mendapat dana ADD ratarata Rp 450 juta.Q wed

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

hilmi husain/bhirawa

Ashley King, Wakil Direktur USAID bersama rektor Universitas Yudharta Pasuruan, H Saifullah dalam acara Field dan pameran sekolah lapangan air bersih dan sanitasi di aula Ponpes Darut Taqwa Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Senin (10/11).

USAID Bantu Ponpes yang Kekurangan Air Bersih Pasuruan, Bhirawa Kekurangan sarana air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan tak hanya menyengsarakan warga, namun hal serupa juga dirasakan dikalangan santri. Itu terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Darut Taqwa yang biasa dikenal Ponpes Ngalah di Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Pimpinan Ponpes Darut Taqwa H Saifullah mengatakan minimnya air bersih dimusim kemarau ini sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Untuk mendapatkan air bersih itu, pihaknya terpaksa membeli tanah beserta sumber airnya yang berjarak 5 KM. “Kami terpaksa membeli tanah beserta sumbernya di Dusun Njoso Purwosari.

Semunya demi kepentingan ribuan santri di Ponpes Ngalah ini. Semuanya untuk kebutuhan minum, berwudhu, mandi dan sebagainya,” ujar H Saifullah yang juga rektor Universitas Yudharta Pasuruan disela-sela acara Field dan pameran sekolah lapangan air bersih dan sanitasi di aula Ponpes Darut Taqwa Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Senin (10/11).

Menurutnya, kekurangan sarana air bersih ini disebabkan sejumlah perusahaan air minum diwilayahnya. Bahkan, sebagian guru ya-

ng mengajar di Ponpes tersebut juga terpaksa membawa air kedalam jurigen setiap harinya.

“Sungguh ironi, disaat salah satu air minum kemasan di ekspor ke beberapa negara tapi di wilayahnya sendiri kekurangan air. Seharusnya harus ada keseimbangan. Jangan sampai sumber air diambil setiap harinya tapi tak diimbangi dengan mereboisasi,” paparnya.

Sementara itu, Initiatives for Watsan Inprovement Throught Networking Support (IWINS) yang didanai United States Agency Internasional Development (USAID) berusaha membantu dalam hal kekurangan sarana air bersih dan masalah sanitasi tersebut. Diantaranya USAID akan membangun 15 fasilitas air bersih bagi 6.900 orang di tiga ponpes dan 12 kelompok masyarakat di Kabupaten dan Kota Pasuruan.

“Tingginya warga Pasuruan kekurangan air bersih membuat kami terenyuh lantaran air bersih merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Dasar itulah USAID langsung bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pencapaian target MDG tahun 2015 untuk akses air minum bersih dan sanitasi pada 2019. Bantuan ini juga mengurangi beban keluarga tak mampu,” tandas Ashley King, Wakil Direktur USAID.Q hil

juangan pasca masa perebutan kemerdekaan.

Saat menyampaikan sambutan Mensos Khofifah Indar Parawansa, Bupati Fadeli menyatakan semangat kepahlawanan dan kejuangan harus direpresentasikan dalam bentuk cinta tanah air, pantang menyerah, peduli dan berbagi, serta toleransi. “Untuk itu marilah kita gelorakan semangat kepahlawanan dengan dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta kita rapatkan barisan membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, “ pesan dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, marilah kita peringati hari pahlawan dengan khidmat dan semarak. Namun dengan lebih mengedepankan upaya-upaya untuk menumbuhkembankan nilainilai kepahlawanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.Q yit

Sektor Pangan Prioritas Pemkab Songsong KPN Kab Kediri, Bhirawa Sektor pangan menjadi prioritas Pemkab Kediri dalam menyongsong Ketahanan Pangan Nasional (KPN), sehingga perlu diwujudkan kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Kediri. Senin (10/11). Wakil Bupati Kediri Masykuri mengatakan, untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Kediri, perlu dikembangkan potensi-potensi pertanian yang telah ada.

Dengan demikian, maka mampu bersaing dengan produkproduk import pertanian yang saat ini membanjiri pasaran local. "Kreativitas dan inovasi bertani dan dalam mengolah hasil pertanian merupakan hal yang harus ditempuh agar dapat meningkatkan produksi dan kualitas hasil yang kompetitif," kata Wakil Bupati Masykuri.

Dia juga mengatakan upaya Pemerintah dalam meminimalisir produk impor pertanian yang masuk harus mendapat dukungan dari para petani, sebab saat ini pemerintah selalu siap mendukung yang menjadi kebutuhan petani dan masalah-masalah yang dihadapi.

"Jika produktifitas dan kualitas hasil pertanian meningkat maka akan dapat berkontribusi besar pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, selanjutnya pertumbuhan perekonomian semua sektor juga akan meningkat," ungkapnya.

Dia menjelaskan Ketahanan Pangan harus diawali dari kemandirian pangan tingkat bawah yaitu keluarga, dengan menanam Tanaman Aneka Ragam Sumber Pangan Lokal yang dapat tumbuh dengan baik pada lahan sekitar akan dapat menjadi solusi awal kerawanan pangan. “Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggalakkan dan mencintai aneka ragam sumber pangan lokal yang memiliki produktifitas dan kualitas tinggi," tandasnya.Q van

Kian Kritis, Bantuan Air Bersih Hanya Cukup Lima Hari Sejumlah desa di Kabupaten Situbondo yang dilanda kekeringan terancam mengalami kerisis air bersih, mengingat stok jatah bantuan air hanya tinggal lima hari. Pahadal selama ini para warga sangat menggantungkan suplay air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo.

Jika pertengahan bulan ini tidak segera turun hujan, kata salah satu warga, maka dapat dipastikan ribuan warga yang mengalami kekeringan akan kembali kesulitan air bersih.

“Sebab BPBD Kabupaten Situbondo akan menghentikan pasokan air bersih hingga tanggal 15 November mendatang,” ujar Ali, salah satu warga kemarin.

Saat ini sedikitnya ada 34 titik yang mendapat suplay air bersih dari BPBD Kabupaten Situbondo.

Mereka mendapat bantuan air bersih dua hari sekali, karena pengiriman air harus dilakukan secara bergantian.

Kepala BPBD Situbondo, Zainul Arifin mengatakan, bantuan pengiriman air bersih yang dilakukan BPBD sejak 25 Agustus lalu, sebenarnya hanya program jangka pendek saja. Sebab, saat ini Kata Zainul, semua pihak harus membuat program terobosan pengentasan kekeringan di Kabupaten Situbondo,

Menurut Zainul, program jangka panjang ini bisa dilakukan secara bertahap, seperti membangun embung atau tempat penampungan air untuk wilayah pegunungan, pipanisasi untuk daerah sekitar kaki gunung. “Program lainnya bisa dirupakan program pengeboran air bersih,” tegas mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo itu kemarin.

Meski demikian, sambung Zainul, masyarakat desa di Kabupaten Situbondo juga harus ikut merawat bantuan dari Pemerintah. Sebab di beberapa daerah pihaknya menemukan warga mengalami kekeringan. “Ini karena bantuan sumur yang ada tidak terawat dengan baik,” pungkas mantan Sekum KPUD Situbondo itu.Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga desa di Kabupaten Situbondo saat menerima bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Situbondo.

EKONOMI BISNIS

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

Kurs Jual

Beli

USD

12,199.00

12,077.00

SGD

9,469.80

9,374.37

EUR

15,231.67

15,076.93

JPY

10,688.69

10,579.94

GBP

19,407.39

19,208.47

MEA 2015 Peluang Tingkatkan Perekonomian La Nyalla Kembali Pimpin Kadin Surabaya, Bhirawa Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Sumber : Bank Indonesia ( 10 November 2014 )

RAGAM EKBIS

Bupati Tegur Kadis Koperasi Pamekasan Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan Achmad Syafii menegur Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Herman Priyanto terkait belum adanya data lengkap mengenai jumlah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah setempat.

“Dinas Koperasi dan UKM sebagai dinas teknis seharusnya memiliki data lengkap tentang jumlah UKMK. Apalagi UMKM merupakan program prioritas pengembangan ekonomi yang dicanangkan pemerintah,” kata Achmad Syafii di Pamekasan, Jatim, Senin (10/11).

Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan hingga saat ini belum memiliki data lengkap tentang jumlah UMKM, kendati belum lama ini Pamekasan menjadi tuan rumah Pameran UMKM se-Jatim yang digelar Pemprov Jatim.

Menurut bupati, seharusnya sebagai tuan rumah penyelenggara pameran, Diskop Pamekasan sudah memiliki data jumlah UMKM, sehingga ada landasan yang jelas saat pemerintah telah membulatkan tekad untuk mengembangkan sektor tersebut.

Secara terpisah, Kepala Diskop dan UKM Pamekasan Herman Priyanto mengakui pihaknya belum memiliki data lengkap jumlah UMKM, karena baru memimpin dinas teknis tersebut. “Saya pernah menanyakan jumlah UMKM kepada staf diskop, katanya tidak ada dan kemungkinan hilang,” kata Herman.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pendataan UMKM dengan meminta bantuan camat dan kepala desa yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan.Q ant

Harga Sembako di Probolinggo Mulai Naik Probolinggo, Bhirawa Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat harga sembilan bahan pokok (sembako) di Probolinggo sudah mulai merangkak naik. Kisaran Rp.2000,- hingga Rp.3000,per kilo gramnya. Khususnya kenaikan paling mencolok adalah cabai rawit yang hanya dalam waktu 2 hari melonjak hingga 5 kali lipat.

Di berbagai pasar di kota maupun kabupaten Probolinggo, kenaikan terjadi di semua jenis sayuran. Mulai cabai rawit, cabai besar, bawang putih, tomat dan lain sebagainya. Dimana harga tomat dari Rp 2.500 naik menjadi Rp 4.500, bawang putih Rp 12 ribu menjadi Rp 14 ribu per kg. Sedangkan kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah dari harga sebelumnya Rp 8 ribu menjadi Rp 40 ribu per kg.

Kenaikan tersebut tidak hanya sayur mayur saja, harga daging ayam broiler potong juga ikut-ikutan naik, sebelum naik harganya Rp 22 ribu kini menjadi Rp 27.500.

Hj. Khotijah pedagang sayur mayur di pasar Dringu kabupaten Probolinggo Senin 10/11 mengatakan, kenaikan harga yang ada tersebut karena harga dari petani sudah dinaikkan.

Sudah barang tentu kamipun ikut ikutan menaikkan harga yang sudah ada, jika tidak maka tidak akan dapat barang kalah dengan pedagang dari Surabaya dan malang yang setiap harinya datang untuk membeli sayur mayur di pasar Bawang ini, katanya.

Selain itu pula kenaikan harga sembilan bahan pokok ini disesbkan oleh biaya operasional pertanian dan pembelian pupuk jelang kenaikan harga BBM sudah ikut ikutan naik padahan BBM sendiri sampai saat ini belum naik, ungkap Khotijah.Q wap

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang BPKB, Honda, th. 2006, Hitam, AG5335SH, a/n.

Usup, Ds. Banjarejo, Rejotangan-T.Agung

No.1748/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, Honda C100M, th. 1994, AG2614TX, a/n.

Hj. Asih Sumarlin, Lk. 02, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung

No.1749/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, Yamaha Vixion, th. 2009, Hitam, AG3872TW, a/n. Destian Chandra Irawan, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung

No.1750/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang stnk, nopol P 5132 FE, a/n Siti Hatija, Ds Tokelan rw 01/03, Kec. Panji Situbondo.

No.1751/IMB/BI-II/2014

Hilang stnk, nopol P 3935 FD, a/n Virman Riskiyanto Putra, Kel. Dawuhan rt 02/02, Kec. Kota Situbondo.

No.1752/IMB/BI-II/2014

Hilang stnk, nopol P 3265 EZ, a/n Indra Kurniawan, Ds. Pesisir rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No.1753/IMB/BI-II/2014

9

istimewa

Pengusaha kapal feri penyeberangan Surabaya-Kamal Madura akan menaikkan tarif.

Tutupi Biaya Operasional, Naikkan Tarif Feri Surabaya, Bhirawa Tingginya biaya operasional dan isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat pengusaha kapal feri yang melayani penyeberangan Sura baya-Kamal-Madura berencana menaikkan tarif.

Kepala Operasional PT ASDP Indonesia Surabaya, Wildan Jazuli, menjelaskan jika kenaikan tarif terpaksa dilakukan karena untuk menutup biaya operasional feri penyeberangan yang setiap tahun semakin mahal harganya. Pihaknya jika tetap mempertahankan dengan har ga yang lama, maka dipastikan setiap pemilik feri akan mengalami kerugian yang cukup besar.

“Dapat dipastikan, tarif penyeberangan Kamal-Tanjung Perak akan naik, seiring dengan naiknya harga BBM. Karena tidak mungkin menutup biaya operasional hanya dengan tarif lama. Tentu

pemilik feri bisa gulung tikar, karena harus tekor menutup biaya operasional. Namun untuk kenaikan biaya penyeberangan kami serahkan kepada pemerintah daerah yang akan mengkaji berapa nominal yang cocok bagi semua pihak antara pemilik feri dan penumpang,” ujarnya di Surabaya, Senin (10/11) kemarin.

Ia mengakui, jika nanti tarif penyeberangan memang menjadi naik maka pengguna jasa penyeberangan akan semakin turun. Masyarakat akan banyak terbebani dengan kenaikan yang diprediksikan mengalami kenaikan hingga 15%.

“Dengan kenaikan jumlah penumpang bisa saja mengalami penurunan. Karena ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin. Tapi setelah kenaikan, saya harapkan kondisi normal dapat kembali dan masyarakat dapat memahami bahwa kenaikan tersebut ditujukan

untuk kebaikan masyarakat sendiri, saat ini untuk mobil tarif untuk menyeberang masih tetap dengan harga Rp.50.000 kedepannya bisa menjad Rp.62.500” ujarnya dengan optimis.

Sementara itu menurut Ketua ALI (Angkutan Logistik Indonesia), Surabaya, Hendrick Wijaya mengutarakan jika tarif tersebut memang mengalami kenaikan pihaknya hanya akan mengikuti mekanisme pasar. “Kita tidak mungkin protes terhadap ASDP, tapi yang bisa kita lakukan memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa BBM sudah naik, maka tarif pengiriman akan ikut naik. Bagaimana pun juga, kami selaku perusahaan logistik tetap memerlukan feri penyerbangan guna menunjang kegiatan ekonomi pada pulaupulau yang ada di Indonesia,” terang pria berkacamata tersebut.Q wil

“Kerja sama perdagangan melalui MEA 2015 bukanlah sebuah hal yang perlu ditakuti,” katanya pada seminar nasional “Peran Serta Strategi Kadin Jatim dan Provinsi Jatim dalam Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015” di Surabaya, Senin (10/11).

Pada seminar dalam rangka Musyawarah Provinsi Kadin Jatim itu, ia mengatakan idealnya MEA 2015 dapat ditelaah tidak hanya dari aspek liberalisasi perdagangan, karena ada aspek yang jauh lebih besar yaitu fasilitasi dan reformasi ekonomi. “Kedua aspek ini mencapai 75-80 persen dari pemberlakuan MEA ini,” ujarnya.

Selama ini, menurut Djatmiko, masyarakat telah salah kaprah dalam memahami pemberlakuan MEA 2015 dan umumnya menganggap keberadaan MEA akan membuka seluruhnya sektor perdagangan di Asia Tenggara, mulai sektor jasa, perdagangan hingga investasi. “Padahal, pemberlakuan kebijakan tersebut tidak serta merta menghilangkan aturan-aturan yang selama ini sudah diberlakukan,” ujarnya.

Namun, tambah Djatmiko, MEA 2015 tetap mewajibkan barang impor untuk memenuhi seluruh aturan dan kebijakan yang telah diberlakukan, seperti prosedur impor, pembebasan bea masuk, kesesuaian standar, persyaratan teknis (SNI), sertifikasi, kelayakan produk, dan karantina.

Selain itu, aturan terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) masih tetap diberlakukan. Bahkan, aturan SNI ini juga lebih banyak diberlakukan pada produk yang masih belum diterapkan.

“Jangan kemudian membayangkan pada saat membuka mata pada 1 Januari 2016, penjual bakso di depan rumah berasal dari Myanmar atau tukang cukur dari Thailand,” tambah Djatmiko.

Untuk jenis kualifikasi profesi, ia menyebutkan ada delapan profesi yang telah disepakati pengaturan saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangements/ MRAs), yakni jasa teknik rekayasa, jasa keperawatan, arsitektur, pemetaan, profesi pariwisata, akuntansi, jasa medis, dan dokter gigi.

Meski begitu, ada enam kriteria yang disediakan dalam kerangka MRAs, masingmasing kriteria pendidikan, ujian, registrasi dan pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan, dan kode etik.

“Dengan diberlakukannya MEA, maka Indonesia harus bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Selain itu, ada baiknya juga menjadi tamu di berbagai negara,” paparnya.

Sementara itu La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim 2014-2019 secara aklamasi pada Minggu (9/11) malam.

“Tidak ada satu pun anggota yang mencalonkan diri menjadi ketua. Untuk itu, pak Nyalla dipastikan akan terpilih kembali menjadi ketua,” kata Ketua Penyelenggara Musprov Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra.

La Nyalla Mattalitti dalam sambutannya mengatakan, dirinya mengucapakan terimakasih pada Gubernur Jatim Soekarwo yang telah memberi kepercayaan dan dukungan untuk memimpin kembali dunia usaha di Jatim.Q ma,ant

Bank Jatim Perketat Penyaluran KUR Surabaya, Bhirawa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur (Bank Jatim) berkomitmen memperketat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna memperbaiki rasio kredit macetnya pada masa mendatang.

“Dengan komitmen itu, hingga kuartal III tahun ini kontribusi KUR terhadap total kredit senilai Rp26,09 triliun hanya menyumbang 4,32 persen,” kata Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto di Surabaya, Senin (10/11). Angka tersebut, ungkap dia, mengalami penurunan dibandingkan realisasi penyaluran KUR pada periode sama tahun lalu yang menyumbang 6,96 persen. Secara umum, KUR mengalami masalah karena banyak masyarakat yang mengira bahwa kredit itu adalah hibah. “Untuk itu, kami hanya siap memberikan KUR kepada pengusaha yang feasible,” ujarnya.

Dengan begitu, yakin dia, rasio kredit macet (NPL) selama tahun 2014 dapat di posisi 2,9 persen. Sementara, per September 2014 tercapai sebesar 3,3 persen. Upaya merealisasinya dilakukan dengan penagihan rutin kepada debitur. “Kami optimistis target NPL itu bisa tercapai pada akhir tahun ini,” katanya.

Sementara itu, tambah dia, dari realisasi penyaluran kredit hingga September 2014 sebesar Rp26,09 triliun maka didominasi kontribusi kredit konsumer yang menyumbang 62,19 persen. Jika dibandingkan dengan kinerja periode sama tahun lalu sebesar 63,03 persen, realisasi kredit konsumer tahun ini turun. “Kemudian, pencapaian sumbang kredit komersial September 2014 terhadap total kredit justru meningkat menjadi 21,56 persen dibandingkan September tahun lalu 20,24 persen,” katanya. Berikutnya, sebut dia, kontribusi penyaluran kredit UMKM hingga September 2014 mencapai 16,25 persen. Kondisi itu turun dibandingkan sumbangan kredit UMKM September 2013 mencapai 16,73 persen dari total kredit.

“Sementara, secara keseluruhan maka performa realisasi kredit hingga September 2014 sebesar Rp26,09 triliun mengalami pertumbuhan 21,18 persen dibandingkan pencapaian hingga September tahun lalu Rp21,5 triliun,” katanya.Q cty,ant

Selama Sepekan, Polres Bojonegoro Galakkan SIM Masuk Ponpes Guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas bagi si pengendara khususnya bermotor, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro adakan giat Surat Ijin Mengemudi (SIM) masuk Pondok Pesantren (Ponpes).

Kanit Reg Iden Satlantas Polres Bojonegoro, Iptu Siswoyo mengatakan kegiatan yang berlangsung selama seminggu ini di adakan khusus bagi para santri. Kegiatan ini dilaksanakan hampir di seluruh Ponpes yang ada di Kabupaten Bojonegoro. “Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, banyak cara yang bisa dilakukan terutama dalam hal proses kepemilikan SIM, mulai dari tingkat desa, pelajar,” jelasnya.

Dikatakan, jika giat SIM masuk Ponpes ini berlangsung sejak tanggal 4 November hingga 11 November 2014 mendatang. Anggota yang ada di unit SIM, secara bergiliran melakukan pendataan kepada pondok pesantren yang ada di wilayah Bojonegoro.

“Pekan sim masuk ponpes,

menghindari laka para santri, selain itu kepedulian satlantas untuk membantu para warga ponpes. Bahkan hal ini juga menyadarkan kepada para pengguna jalan akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas yang baik dan benar,” menurutnya.

Dan untuk kali ini ada beberapa Ponpes yang telah di kunjungi, diantaranya Ponpes yang berada di Kecamatan Dander seperti di Al-Munawar di Desa Kunci, Ponpes Abu Darim dan Al-Rosid di Desa Ngumpakdalem.

“Di tempat tersebut para santri sanggat antusias mengikuti ujian praktek SIM C, seperti di ponpes Al-Rosid tanggal 9 November kemarin tercatat sekitar 25 santri membuat SIM C baru. Dan SIM C perpanjangan sebanyak 7 santri,” ungkapnya.

bas/bhirawa

Satlantas Polres Bojonegoro giat SIM masuk ponpes Al-Rosyid Ngumpakdalem Dander Bojonegoro Disampaikan juga, dalam kegiatan ini pihaknya tidak semerta merta memberikan kemudahan dalam ujian kepengurusan SIM. Para pesantren wajib mengikuti test teori maupun praktek, bahkan mereka yang ikut wajib harus berusia 17 tahun.

“Mereka yang wajib ikut

dalam giatan ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun keatas, dan rata-rata yang ikut mereka yang sudah kelas tiga. Sedangkan kelas 1 dan 2 masih belum cukup umur,” tuturnya.

Petugas yang mengikuti giat SIM masuk Ponpes ini diantaranya dirinya sendiri, Aiptu

Buntoro bagian Baur SIM, Brigadir Yoned sebagai penguji teori, Brigadir Diner Pasaribu sebagai penguji praktek dan Brigadir Devi CA sebagai SIM keliling.

“Ini merupakan progam dari Polda Jawa Timur, dan setiap Satlantas yang berada di jajarannya wajib melaksanakan.

Sebab masih banyak kecelakaan lalu lintas yang berasal dari kalangan anak sekolah,” imbuhnya Selain itu pihaknya berharap dengan adanya program SIM masuk pesantren ini mampu menciptakan para santri yang santun dalam berlalu lintas serta mau menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan menyampaikan bagaimana berlalu lintas secara sopan kepada santri lainnya.

Dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah sentuhan pengaruh untuk terciptanya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Secara tidak langsung satu langkah yang tepat untuk menekan tingkat laka lantas. Q bas,adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Wapres Dorong Pemuda Pahami Makna Kebangsaan Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar generasi muda memahami makna kebangsaan unuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Jusuf Kalla mengatakan hal itu ketika membuka “Grand Final Cerdas Cemat Empat Pilar Kebangsaan” tingkat SLTA se-Indonesia yang diselenggarakan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (10/11).

Jusuf Kalla hadir di MPR RI mewakili Presiden Joko Widodo yang saat ini masih berada di Tiongkok untuk menghadiri kegiatan APEC. Hadir pada kesempatan tersebut, pimpinan MPR RI yakni Zulkifli Hasan yang didampingi empat wakilnya masingmasing EE Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang.

Saat membuka Grand Final Cerdas Cemat Empat Pilar Kebangsaan tingkat SLTA se-Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan, kegiatan cerdas cermat sebetulnya sudah biasa di kalangan siswa-siswi sekolah di manapun, tapi yang terpenting dari kegiatan tersebut adalah maknanya.

“Pada cerdas-cermat yang diselenggarakan oleh MPR RI ini, maknanya adalah mendorong generasi muda lebih memahami makna kebangsaan dan nasionalisme,” ujarnya.Q ant

Pemerintah Tak Berniat Hapus Kolom Agama Jakarta, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak berniat menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk elektronik.

“Kolom agama itu pasti ada karena sudah ada di Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Tidak ada niat kami (Pemerintah) untuk menghapus itu,” kata Tjahjo usai Rapat Kerja dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Senin.

Dia menjelaskan, kebijakan pengosongan kolom agama tersebut diberlakukan oleh warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan nonagama resmi, karena selama ini mereka “dipaksa” menuliskan satu dari enam agama resmi pemerintah di KTP. Akibat paksaaan bagi penganut kepercayaan atau keyakinan untuk mengisi kolom agama di KTP, Tjahjo mengatakan, banyak warga yang memilih untuk tidak memiliki KTP. Sehingga, kata dia, hal tersebut menghambat kegiatan pencatatan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

Oleh karena itu, Mendagri akan segera berkoordinasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin terkait hal tersebut.

Sementara itu, Rohaniwan sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Setara Benny Susetyo, Pr mengatakan, sebaiknya pemerintah menghapus kolom agama di KTP-el supaya ada kesetaraan dalam kehidupan beragama.Q ant

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

KPK Jadwalkan Pemanggilan Ketua MPR Jakarta, Bhirawa KPK menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang kini menjabat Ketua MPR dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi Hutan Riau 2014 kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau Annas Maamun.

“Zulkifli Hasan diperiksa untuk tersangka AM (Annas Maamun),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (10/11) kemarin. Namun hingga saat ini Zulkifli belum datang ke gedung KPK karena menghadiri pembukaan grand final loma cerdas cermat Empat Pilar tingkat SMA se-Indonesia di gedung MPR. Selain Zulkifli, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto.

Sebelumnya Annas pernah menyatakan bahwa politisi Partai Amanat Nasional itu saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan pernah memberikan terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi hutan di Riau.

“Ada izin dari menteri. siapa itu namanya? Zulkifli Hasan,” kata Annas pada 17 Oktober 2014.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Pianologi Kehutanan Kementrian Kehutanan, Masyhud seusai diperiksa pada Kamis (16/10) menyatakan bahwa Zulkifli saat masih menjabat sebagai Menhut pernah menerima pengajuan revisi SK 673 tentang Perubahan Kawasan Hutan dari Gubernur Riau,

antara foto

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat bersalaman dengan istri veteran kemerdekaan sebelum melakukan tabur bunga ke laut dari buritan kapal KRI 593 Banda Aceh, Jakarta, Senin (10/11). Dalam upacara peringatan hari pahlawan dan tabur bunga di teluk Jakarta tersebut Zulkfli hasan menjadi Inspektur Upacara.

Annas Maamun yang diajukan pada September 2014. Namun, menurut Mahsyud permohonan itu ditolak oleh Zulkifli karena berdasarkan hasil telaah Kemenhut permintaan itu tidak memiliki data pendukung yang kuat.

“Permintaannya tidak memiliki data pendukung yang kuat. Itu seperti zonase dan analisa landscape-nya. Saya kira karena hasil telaah kita tidak bisa memproses lebih lanjut maka permohonan itu ditolak oleh menteri,” kata Masyhud.

KPK menyangkakan Annas

dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya. Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hi-

dup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

bangsa meraih kemerdekaan,” kata Zulkifli di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin.

Hal itu diungkapkan Zulkifli dalam sambutannya di Lomba Grand Final Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA se-Indonesia dan memperingati Hari Pahlawan, di Dedung Nusantara IV, Jakarta.

Zulkifli mengatakan konteks perjuangan generasi muda saat ini adalah melawan penjajahan atas ketidakmampuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Q ant

MPR Ajak Teladani Pahlawan Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak generasi muda meneladani perjuangan pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI. “Semangat yang dimiliki para pahlawan yaitu pantang menyerah dalam berjuang dalam konteks perjuangan

Persoalkan Kartu Sakti Jokowi, DPR Akan Ajukan Interpelasi Jakarta, Bhirawa Kartu Sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) produk Presiden Joko Widodo dipersoalkan legalitasnya oleh DPR RI. Bahkan rencananya akan dipertanyakan para wakil rakyat lewat hak interpelasi. Lantaran ketiga kartu sakti itu dianggap tanpa payung hukum dan tidak jelas asal usul pendanaan-nya.

“Hak interpelasi kepada

Presiden Jokowi akan segera dilayangkan. Sebab ketiga kartu sakti yang telah dikeluarkan, tidak jelas asal usul anggarannya. Program tersebut sebenarnya sama dengan program Presiden SBY dulu. Seperti KIP itu sama dengan program BSM atau Beasiswa Siswa Miskin. Bedanya KIP diambil lewat ATM, sedang BSM lewat kantor pos.

Lalu KIS sama dengan program di BPJS Kesehatan,” ujar Wakil Ketua DPR RI dari fraksi

Demokrat Agus Hermanto men jawab wartawan. Usai acara silaturahmi dengan wartawan forum DPR RI di Wisma Griya Sabha- DPR RI di Kopo-Puncak,Bogor akhir pekan.

Lebih jauh Agus Hermanto berujar selain mempertanyakan ketiga kartu sakti tersebut, DPR juga akan menanyakan perubahan nomenklatur kementerian yang dilakukan Presiden. Disatukannya kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup, apa ur-

gensinya? Anggaran dari mana? Banyak hal yang akan dimintakan klarifikasinya Presiden, pada interpelasi tersebut, kata Agus.

“Tidak bisa kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian Kehutanan yang disatukan, lalu menggunakan anggaran sebelumnya. Ini harus di lakukan lewat APBN Perubahan.

Kami ajak membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) saja, sulit ! Apalagi mengubah nomenklatur

?,” tandas Agus Hermanto.

Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang katanya kerja, kerja, kerja harus tahu anggaran untuk kerja dari mana? Bagaimana mau kerja kalau anggaran belum ada?. Para pembantu Presiden Jokowi belum solid dalam berkoordinasi. Ketidakseragaman penjelasan asal usul anggaran KIS, KIP, dan KKS antara Mensos, Mensesneg dan Wapres Jusuf Kalla, membuktikan lemahnya koordinasi antar mereka, kata Agus. Q ira

OLAHRAGA

LINTASAN

Diikuti 3.672 Komunitas Trail, Pecahkan Rekor Nasional Batu, bhirawa Sebanyak 3.672 anggota komunitas motor trail mengikuti Jambore Adventure Trail 2014 Jelajah Kota Batu, Minggu (9/11). Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti, Kalimantan, Papua, Medan, Jakarta, Bali, dan sejumlah daerah di Jatim.

Jambore Trail ini bukanlah perlombaan, namun sifatnya rekreatif. Sembari menikmati panorama alam pegunungan Kota Batu, peserta disuguhi berbagai rute yang menantang. Panitia membuat rute melintasi hutan-hutan yang mengelilingi Kota Batu.

Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan HUT Kota Batu ke-13 ini memecahkan rekor nasional. Karena sepanjang kegiatan Jambore Trail, peserta terbanyak dipegang oleh Bali.

“Jumlah peserta Jambore kali ini memecahkan rekor nasional yang dipegang oleh Bali. Kita tidak pernah menyangka antusiasme peserta begitu tinggi,” ungkap Ketua Panitia HUT Kota Batu ke-13, Arif As Sidiq, kepada bhirawa, Senin (10/11).

Ditambahkan, membludaknya peserta tersebut sudah dirasakan seminggu sebelum kegiatan berlangsung. Pasalnya panitia sampai kehabisan tiket dan kaos.

Panitia akhirnya baru bisa membuka pendaftaran lagi pada hari H karena sambil menunggu pencetakan tiket dan kaos peserta.

Kegiatan yang memperebutkan sebuah mobil Daihatsu Ayla dan sepeda motor tersebut mengambil start di halaman kantor terpadu Block Office kemudian menuju hutan di wilayah desa Giripurno, Bumiaji, dan Sumbergondo. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Desa Sumberbrantas, Punten, Kelurahan Songgokerto, Desa Pesanggarahan, Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Junrejo. Dari desa terakhir ini, peserta kembali menuju ke halaman kantor terpadu.

Ketua Pelaksana, Bambang Priyono tidak menduga kalau peserta jambore membeludak. Jumlah peserta itu melebih targetnya, yaitu 1.500 peserta.

“Kami bermaksud mereka berwisata dengan trail menikmati panorama Kota Batu. Di rute yang kami buat, ada juga medan yang menantang. Sifatnya santai, tidak cepat-cepatan,” katanya.Q sup

Kurang Peluru, Petembak Jatim Tekor Surabaya, Bhirawa Cabang Olahraga (Cabor) menembak masih menjadi andalan Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016, namun sayangnya justru kurang mendapat perhatian serius dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim. Bahkan

Bersama Ricky Subagja, Bupati Lamongan Fadeli menjajal arena Shuttle Time on The Road.

suprayitno/bhirawa

Rekor MURI ke-6.713 Dicatatkan di Lamongan Lamongan Bhirawa Lamongan kembali mencatatkan diri dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Kali ini dalam rekor Pengenalan Bulu Tangkis Usia Dini Dengan Metode Shuttle Time on The Road oleh sebanyak 1.480 peserta.

Lebih istimewa lagi, pencatatan rekor MURI yang ke7 di Lamongan tersebut dihadiri Development Manager Badminton World Federation (BWF) John Shearer. Juga terlhat hadir Wakil Sekjen Pimpinan Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indoensia (PP PBSI) Achmad Budiharto bersama Ketua Pengprov PBSI Jatim Widjanarko

Adi Mulya, Kabid Pembinaan Prestasi PP PBSI Rexy Mainaky yang juga juara dunia 1995 bersama Ricky Subagja dan Bupati Lamongan Fadeli.

Oleh Manajer MURI Sri Widayati, piagam pencatatan rekor tersebut diserahkan kepada Widjanarko Adi Mulya, Fadeli dan Nur Salim selaku pemrakarsa kegiatan.

“Ini berarti adalah rekor MURI yang ketujuh di Lamongan, “ sebut Sri Widayati.

Diungkapkannya, rekor sebelumnya adalah pembuatan wingko babat (2005), bakar ikan di atas kapal (2006), kain tenun ikat terpanjang (2009), rekor menulis puisi terbanyak (2012), batik cap menggu-

nakan bahan alami (2012) dan tabungan celengan (2014).

“Panitia pada awalnya men daftarkan sebanyak 1.00 peserta. Namun dari hutangan kami, ternyata mencapai 1.480 orang peserta, “ kata dia.

Rekor MURI ketujuh untuk Lamongan ini bernomor 6.713/ R.MURI/XI/2014. Shuttle Time on The Road itu sendiri dilaksanakan di sepanjang Jalan Lamongrejo di 51 lapangan.

Nur Salim menyebut kegiatan Shuttle Time on The Road itu sebagi upaya pengenalan bulu tangkis kepada anak usia dini. Juga untuk mengangkat citra positif dan pengalaman yang menyenangkan dlaam bulu tangkis.Q yit

para atlet harus membeli peluru sendiri saat berlatih maupun mengikuti Kejurnas.

Dampak minimnya anggaran peluru membuat program latihan yang sudah dirancang oleh pelatih berjalan kurang maksimal, karena para atlet yang tergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim 100 hanya dijatah 50 butir peluru. “Kami menyesuaikan anggaran dari KONI Jatim,” kata Ketua Harian Perbakin Jatim, Rusdianto, saat ditemui di Kantor Perbakin Jatim di Jalan Gajah Mada Surabaya.

Agar atlet bisa berlatih dengan baik, tidak jarang mereka harus membeli sen diri untuk menambah jumlah tembakan. “Jumlah atlet Puslatda ada 13 orang, yang punya uang mereka bisa beli sendiri. Tapi tidak bisa begitu terus,” katanya.

Walau anggaran peluru minim, namun para atlet masih bisa meraih prestasi, seperti di Kejuaraan Awang Faroek Cup 2014 pada Bulan September lalu, petembak Jatim berhasil merebut 4 emas, 10 perak dan 2 perunggu. Kemudian di Kejurnas Antar Klub di Jakarta 27 Oktober- 2 Nopember berhasil meraih 6 emas, 11 perak dan 1 perunggu. Empat itu disumbangkan oleh atlet senior, sedangkan dua emas sisanya atlet junior. “Prestasi itu kurang bagus karena

banyak peraknya,” kata Rusdianto.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pengprov Perbakin sebenarnya tidak pernah meminta banyak kepada KONI Jatim sebagai penanggungjawab Pusltada, “Kami tidak perlu mendatangkan pelatih atau membeli atlet dari luar. Cukup tambah peluru saja, lebih realitis, “ tandanya.

Untuk tahun 2014 ini, Pengprov Perbakin Jatim mengaku total mendapatkan kucuran dana dari KONI senilai Rp 315 juta, “Itu sudah total termasuk biaya dua kali Kejurnas di Balikpapan dan Jakarta kemarin, “ tambah Sekretaris Perbakin Jatim, Purwadi.

Sementara itu salah satu atlet, Firtian Judiswandarta membenarkan kalau dirinya harus tekor sekitar Rp10 juta untuk membeli peluru saat berlomba di Kejurnas Antar Klub Jakarta.

Karena saat berlomba ia membutuhkan lebih 400 peluru mulai babak penyisihan hingga final untuk satu nomor. Hasilnya pria yang juga PNS di Bapeprov Jatim itu berhasil meraih dua emas dan satu perunggu. “Saya berharap KONI Jatim memberikan anggaran lebih untuk peralatan terutama peluru,” kata pria yang juga peraih emas di PON Raiu 2012 itu.Q wwn

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

Lagi, PSK Tolak Penutupan Lokalisasi Gude

Jaring Calon KDH, Demokrat Bentuk Tim Tujuh

l Sambungan hal 1

Bagaimana dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan disolidkan khusus dalam pelaksanaan Pilkada 2015? Ditegaskan orang nomor satu di Jatim ini jika di Jatim tidak mengenal KMP, tapi yang ada adalah Koalisi Jatim. Di mana anggotanya tidak hanya KMP saja, tapi bisa Nasdem, Hanura, PKB atau bahkan PDIP. ‘’Di Jatim tidak mengenal istilah yang namanya KMP. Tapi yang ada adalah Koalisi Jatim.

Sedang anggotanya adalah semua partai politik yang ada di dewan,’’lanjutnya.

Terkait dengan nama Tri Rismaharini, yang kini masih menjabat Wali Kota Surabaya yang digadang-gadang oleh sejumlah partai untuk didukung maju lagi dalam Pilkada Surabaya pada Desember 2015, mantan Sekdaprov ini tidak bisa menjawab dengan tegas. Namun Soekarwo menetapkan calon bu-

ratusan warga yang bekerja di sana. “Kalau ditutup, jelas melanggar hak asasi manusia,” katanya saat berorasi.

Selain melakukan orasi, beberapa penghuni lokalisasi juga membawa spanduk dan poster di antaranya bertuliskan ‘Mbah Tarom Wong Gude Teko, Bupati Sewenang-Wenang Nutup Gude’ , ‘Gerakan Rakyat Menggugat Penutupan Gude’.

Setelah berorasi sekitar 30 menit, perwakilan penghuni lokalisasi mendapat kesempatan berdialog dengan pejabat Pemkab Madiun. “Kami belum memiliki keterampilan memadai untuk bekerja yang lain. Modal juga belum ada,” ujar Suprapto, salah satu pengurus lokalisasi Gude.

Pertemuan dihadiri Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Ir Wijanto Djoko Purnomo MM, Staf Ahli Bupati Madiun Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Suyadi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Drs Agus Budi Cahyono MSi. Menurut Suprapto, sebelum menutup Gude, pemerintah seharusnya terlebih dulu memberikan pelatihan keterampilan kepada para pekerja seks, muncikari, dan penduduk yang menggantungkan hidup pada lokalisasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pendampingan hingga seluruh bekas penghuni tempat prostitusi itu bisa mandiri. “Pelatihan saja belum selesai, modal belum diberikan, pendampingan tidak ada, kok, penutupan akan dideklarasikan nanti malam (kemarin malam). Kami tetap akan bekerja seperti biasa,” ujar Suprapto.

Staf Ahli Bupati Madiun Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Suyadi mengatakan deklarasi itu merupakan simbol penutup­ an lokalisasi Gude. Sedangkan pemulangan para pekerja seks dan pemberian bantuan keuangan akan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah juga akan melangsungkan program pemberdayaan bagi warga setempat. “Pemerintah Kabupaten dan provinsi sudah menyiapkan anggaran untuk program pasca penutupan,” kata Suyadi.

Penutupan lokalisasi Gude ini, menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi dan Perdagangan Wanita serta SK Gubernur Jawa Timur Nomor 460/031/2011 perihal Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa Timur Dalam Rangka Rencana Penutupan Lokalisasi WTS. n dar

2015, Banyuwangi Terapkan e-Village Budgeting l Sambungan hal 1

penerima bantuan. Karena itu cara ini optimal untuk mengawasi tanpa harus menambah PNS,” kata Suyanto, Senin (10/11).

BPMPD melansir ada sekitar 12 ribu titik sasaran penerima bantuan dalam setahun.

Suyanto memberikan contoh bedah rumah menyasar 1.800 unit, bedah warung 434 penerima bantuan, dan penerima Jasmas sebanyak 300 kepala keluarga. Dengan hanya 30 staf di BPMPD, kata dia, tidak optimal bila harus mengawasi puluhan program yang menyasar 12 ribuan penerima sasaran. “Ya caranya dengan teknologi untuk mengkaver tugas-tugas ini,” ujarnya.

Sistem e-Village Budgeting mengaplikasikan Open Source Software (OSS) yang memungkinkan kode program dimodifikasi.

Karena itu, ia akan mengintegrasikannya dengan monitoring system dan google map berbayar. Monitoring System mengantisipasi korupsi anggaran dan mempermudah proses pengawasan pembangunan di pelosok desa se-Banyuwangi.

Konsep kerjanya, kepala seksi pemerintahan desa di tiap kantor kecamatan akan mengolah dan mengunggah gambar berikut data ke laman website terkait program yang dikerjakan. Data mentah ini hasil kerja dari aparatur pengawas di tingkat desa. “Saya bisa verifikasi gambar proyek itu dengan google map apakah asli atau bukan. Jadi bisa mencegah penyelewengan,” ia menambahkan.

Lewat strategi ini, Suyanto berkeyakinan praktik lancung mark up anggaran yang kerap mewarnai program pembangunan bisa ditekan. Ia paham betul modus yang umum digunakan oknum PNS untuk mengambil untung duit program pemberdayaan dengan menggandakan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan proyek. E-Village Budgeting menyentuh 187 desa tanpa mengikutsertakan kelurahan. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 217 desa/kelurahan.

Namun sebelum monitoring system diterapkan, ia telah mengusulkan pembuatan aturan pelaksana lewat Peraturan Bupati ihwal pelimpahan kewenangan pengawasan. Suyanto mengaku tengah menggodok konsep ini dengan melibatkan Inspektorat, Dishubkominfo, dan DPKAD Banyuwangi. “Sekarang masih perencanaan pelatihan menggunakan e-Village Budgeting dulu,” kata dia. n nan

Mentalitas Terjajah l Sambungan hal 1

Mentalitas terjajah itu selalu merunduk bila bertemu bule (orang asing), selalu minder berhadapan dengan orang lain, dan mental lainnya yang menghambat diri kita untuk maju,” katanya di hadapan peserta kongres sejak 8 November hingga 12 November 2014 itu.

Bagaimana cara menghilangkan mentalitas terjajah? Salah seorang cendekiawan muslim yang akrab disapa Buya itu menyebut ada tiga cara sederhana yakni jangan meniru generasi angkatan sekarang yang korup. “Cara kedua, bacalah biografi para pendiri bangsa ini, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Ali Sastroamidjojo, Leimena, Tan Malaka, Bung Tomo, dan para ulama Jatim yang terlibat dalam Pertempuran Sepuluh November dengan bambu runcing,” katanya.

Cara ketiga, pelajar Indonesia harus meyakini bahwa pendidikan yang ditempuh sama dengan pelajar lain di seluruh dunia.

“Kalau pelajar lain pintar, kita juga punya BJ Habibie yang ahli bikin pesawat. Jadi, ucapkan sayonara pada mental budak,” katanya. n geh

l Sambungan hal 1

pati/wali kota yang akan diusung oleh Demokrat harus sejalan dengan visi dan misi partai. ‘’Meski calon tersebut memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi di masyarakat, sepanjang yang bersangkutan tidak sejalan dengan visi dan misi partai, ya tentunya Demokrat tidak akan mengusungnya,’’paparnya.

Apa itu berarti Demokrat tak akan mengusung Risma?

Menurut Soekarwo belum bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang pasti sesuai garis partai calon yang akan diusung nantinya harus sejalan dengan perjuangan partai. Bukan sebaliknya, tidak tunduk dan patuh pada amanah dan perjuangan partai.

Seperti diketahui, selama ini Risma dianggap tidak tunduk dan patuh pada PDIP yang notabene adalah partai pengusung Risma dalam Pilkada Surabaya 2010.

Saat itu Risma maju sebagai Wali Kota Surabaya berpasangan de­n gan Bambang DH sebagai

Wawali Kota Surabaya. Belakang­ an Bambang DH mengundurkan diri dari Wawali Kota Surabaya agar bisa maju dalam Pilgub Jatim, namun akhirnya kalah. Posisi Bambang DH itu selanjutnya diisi kader PDIP Wisnu Sakti Buana yang menjabat Wawali Kota Surabaya sampai sekarang. Sayangnya Risma dan Wisnu kerap beda pendapat dan Risma dinilai tak patuh dengan kebijakan internal PDIP. Namun Risma punya alasan, dirinya dipilih oleh rakyat sehingga bisa menjadi Wali Kota Surabaya, bukan karena partai.

Tentu saja sikap Risma seperti itu mengundang penolakan dari PDIP yang kabarnya menolak mengusung Risma kembali dalam Pilkada 2015 mendatang. ‘’Yang pasti PDIP tidak akan mengusung Risma pada Pilkada 2015, karena yang bersangkutan tidak patuh pada kebijakan partai,’’tegas Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Bambang DH beberapa waktu lalu. n cty

Jadikan Pahlawan sebagai Ideologi Sepanjang Masa l Sambungan hal 1 generasi penerus bahwa semangat juang dan semangat kebangsaan para pahlawan harus selalu terpatri di dada dan menjadi kebanggan semua. “Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lepas dari peranan pahlawan. Mereka itulah yang telah mengorbankan jiwa raga, serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia,” ujar Soekarwo membacakan sambutan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.

Dijelaskannya sejarah bangsa dan negara Indonesia mencatat perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan mendirikan NKRI membutuhkan ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat.

Komitmen para pejuang, pendiri bangsa dan para pahlawan untuk mempersatukan bangsa ini melahirkan sikap kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, serta menguatkan memori kolektif bangsa saat itu supaya berani bertindak nyata untuk melawan penjajahan dan ketertindasan akibat kolonialisme dan imperialisme.

Sikap kepahlawanan, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, merupakan sebuah perwujudan tindakan dan peng­ orbanan yang penuh militansi.

Sikap kesetiakawanan sosial adalah wujud dari kepekaan sosial.

Sementara itu, dalam pelaksanaan upacara tersebut, sekitar seribu peserta mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun

2014. Adapun peserta yang mengikuti upacara terdiri dari 1 unit Korsik Satpol PP Prov. Jatim, 1 kompi Wanita TNI dan Polwan, 1 kompi Taruna AAL, 1 kompi TNI AD, 1 kompi TNI AL, 1 kompi TNI AU, 1 kompi Polri, 1 kompi Korpri, 1 kompi Satpol PP Kota Surabaya, 1 peleton Linmas / Bakesbang Kota Surabaya, 1 peleton Resimen Mahasiswa, 1 peleton Mahasiswa, 2 kompi Pelajar SMU, 1 kompi Pramuka, dan 1 kompi Karang Taruna / Tagana.

Ketua TP PKK Jatim Ny Dra Hj Nina Soekarwo MSi, Wagub Jatim Gus Ipul beserta Istri Ny Hj Ummu Fatma Saifullah Yusuf, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM beserta istri Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos, serta ratusan purnawirawan dan para janda pahlawan juga turut hadir.

Pakde Karwo juga memberikan tali asih kepada 208 perintis dan janda perintis kemerdekaan.

Demo BBM Sementara itu memperingati Hari Pahlawan 10 November di Surabaya diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa. Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Forum Aksi Kepedulian Mahasiswa UPN ‘Venteran’ Jatim (FAKMU) menggelar demo di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (10/11).

Mereka menolak kebijakan Presiden RI Jokowi yang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini.

Koordinator aksi, Faturahman Hakim mengatakan, aksi digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa akan kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan. “Jadi kita beserta kawan-kawan dari FAKMU Jatim merefleksikan semangat para pejuang dahulu, kami rela berpanas-panasan saat ini demi berjuang menuntut kesejahteraan rakyat. Musuh kita adalah kesejahteraan sekarang,” ujarnya di sela-sela aksi.

Sementara itu Aliansi Perjuangan Rakyat Surabaya (APRS) juga menggelar aksi di depan Gedung DPRD Surabaya. Puluhan mahasiswa ini juga menolak kenaikan BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini.

Koordinator aksi, Iwan mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidinya sama halnya dengan anti kepada rakyat alias tak pro rakyat. Kenaikan BBM, sebenarnya tinggal menunggu waktu.

Karena Jokowi-Jusuf Kalla sudah merencanakan kenaikan itu sebelum mereka dilantik menjadi Presiden-Wapres. “ Bahkan telah memperkuat indikasi BBM akan naik di bulan-bulan ini setelah tiga kartu yaitu KIS, KKS, dan KIP dibagikan. Ini yang kami sesalkan,” paparnya di depan Gedung DPRD Surabaya. n iib, geh

Rekrutmen Panwaslu 16 Kabupaten/Kota Ikut Amburadul l Sambungan hal 1

mengakibatkan hingga saat ini Bawaslu belum bisa rapat pleno membentuk Timsel untuk Panwaslu di 16 kabupaten/kota yang bakal mengawasi Pemilukada 2015. Selain itu proses rekrutmen Panwaslu kabupaten/kota juga kemungkinan besar terbengkalai.

“Bawaslu RI perintahkan segera membentuk Timsel. Pleno tertunda terus, karena masih ada kasus dan diperiksa Polda. Kami tidak bisa fokus. Padahal di Jawa Tengah sudah terbentuk Timsel 5 November lalu,” tuturnya, Senin (10/11).

Dia menjelaskan, surat Bawaslu RI nomor 1011/Bawaslu/X/2014 bersifat segera untuk melakukan proses rekrutmen Panwaslu kabupaten/kota. Surat dikirim pada 27 Oktober 2014 lalu. Sedangkan, mengenai permasalahan keuangan di tubuh Bawaslu, dia mengaku tidak tahu apa-apa.

Ini karena merupakan tanggung jawab penuh kesekretariatan.

Pimpinan dan anggota Bawaslu hanya mengambil kebijakan.

“Dana hibah Pemprov Jatim untuk Pilgub 2013 sebesar Rp 142 miliar itu, pimpinan hanya mengambil kebijakan membagi ke Panwaslu daerah. Dengan pemanggilan bendahara Panwaslu kabupaten/kota oleh Polda yang meminta data, dikhawatirkan berdampak psikologis. Polda bisa cukup memanggil Inspektorat atau BPKP,” imbuhnya.

Dia mengaku belum dipanggil Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Informasinya yang diperiksa adalah Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto dan beberapa

staf sekretariat yang menangani keuangan di Bawaslu Jatim.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, pemeriksaan terhadap Bawaslu terkait denggan penggunaan dana hibah Pilgub Jatim dari APBD Jatim 2013 yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp 3,5 miliar, dari total anggaran mencapai lebih dari Rp 142 miliar.

Selain dibidik Polda Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim sebagai SKPD yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran dana hibah pemprov juga telah melakukan pemeriksaan di Bawaslu Jatim.

Hasilnya, versi Inspektorat Jatim, ada sisa dana hibah sebesar Rp 4 miliar lebih yang harus dikembalikan ke kas daerah pemprov dari Rp 142 miliar yang diperoleh Bawaslu Jatim. Dari Rp 4 miliar lebih itu, Bawaslu Jatim saat pemeriksaan terakhir September 2014 diketahui baru menyetor Rp 2,4 miliar dan yang belum setor kasda Rp 1,6 miliar.

Kasus penggunaan dana hibah Pilgub Jatim dari APBD Jatim 2013 yang tidak wajar oleh Bawaslu Jatim ternyata pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Juni 2014 lalu.

Dari informasi yang dihimpun, surat pengaduan ke KPK itu dilaporkan oleh seorang staf Bawaslu Jatim yang mengaku bernama Sekar Melati SH, MH. Alamat pelapor adalah Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya. Alamat itu adalah persis alamat kantor Bawaslu Jatim.

Anehnya, nama Sekar Melati tidak ada di Bawaslu Jatim.

“Surat pengaduan dari Sekar Melati ke KPK itu juga ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk BPK RI, Sekdaprov Jatim dan lainnya.

KPK menjawab surat itu pada 11 September 2014 dan mengaku tidak bisa menindaklanjuti kasus tersebut, karena tidak cukup bukti,” ujar sumber tersebut yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan.

Kemudian, di tubuh Bawaslu Jatim geger. File surat kaleng atau pengaduan ke KPK itu ditemukan di sebuah komputer milik seorang staf Bawaslu bernama Samudji Hendrik Susilo. Tidak berani memastikan apakah Sekar Melati SH, MH merupakan orang yang sama dengan Samudji Hendrik Susilo tersebut. Samudji sendiri merupakan pejabat pengadaan barang/jasa di Sekretariat Bawaslu Jatim.

Dari sinilah kasus Bawaslu mulai diperiksa Polda Jatim.

Ini karena ada laporan dari Samudji Hendrik Susilo yang mengaku bahwa komputernya berisi data-data soal pengadaan barang/jasa telah hilang dicuri.

Lalu, ada surat bantahan yang dikirimkan ke Polda Jatim oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Jatim bernama Amru. Surat itu menyebutkan bahwa laporan Samudji tidak benar. Ini karena komputernya yang diakui hilang telah diamankan di ruangan Amru dan di-password khusus.

Bahkan, gara-gara hal tersebut, kini Samudji Hendrik Susilo telah dimutasi dari Bawaslu Jatim ke Bakesbangpol Provinsi Jatim, karena dianggap melakukan tindakan indisipliner dan sering tidak ngantor. n bed, geh

Kenang Jasa Para Pahlawan dengan Prosesi Tabur Bungga l Sambungan hal 1

difungsikan sebagai rumah sakit terapung,” kata Laksma TNI Aan Kurnia usai upacara.

Diungkapkan Laksma TNI Aan Kurnia, upacara tabur bunga ini merupakan momentum bagi jajaran Karmatim dalam peringatan Hari Pahlawan. Dengan adanya prosesi tabur bunga ini, kita sebagai parajurit TNI diharapkan dapat terus mencontoh semangat patriotisme dan pengorbanan dari

pahlawan terdahulu.

“Bertemakan ‘Pahlawanku Idolaku’ diharapkan peringatan Hari Pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bahwa semangat juang dan semangat kebangsaan para pahlawan akan selalu terpatri di dada setiap prajurit Koarmatim dan menjadi kebanggaan atau idola sepanjang masa,” ungkap Aan Kurnia.

Tak hanya itu, peringatan Hari Pahlawan juga berlangsung di Lapangan Apel Markas Komando

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya dengan dipimpin inspektur upacara Kolonel Laut (PM) Zulkifli Mahmud.

Dalam amanat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan Kolonel Laut (PM) Zulkifli Mahmud mengingatkan seluruh masyarakat tentang perjuangan panjang para pahlawan untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa, raga, pikiran serta harta.*

11 Pemprov Perketat Rapat di Hotel l Sambungan hal 1

gan Pemprov Jatim untuk menghemat APBD Jatim.

Buktinya, dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan 9 Oktober 2014 lalu.

“Pak Gubernur sudah mengantisipasinya lama.

Penghematan anggaran itu sangat penting, makanya Pak Gubernur memberikan perintah agar semua SKPD melakukan penghematan.

Kalau rapatnya hanya satu hari dan bisa digelar di kantor ya dilaksanakan di kantor,” kata Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, Senin (10/11).

Dalam SE Nomor: 900/6689/213.2/2014 Perihal Penghematan Penggunaan Dana APBD yang ditandatangani Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM atas nama Gubernur Jatim ini, terdapat dua item pokok. Yaitu menyangkut penghematan biaya perjalanan dinas dan penghematan biaya rapat.

Untuk penghematan biaya perjalanan dinas, dalam SE tersebut dijelaskan, biaya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan.

Kemudian, hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 angka 2 huruf b, angka 3 huruf e dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 angka 2 huruf b dan angka 3 huruf h.

Untuk biaya perjalanan dinas menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah. Yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspekaspek urgensi dan kompetensi, serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 huruf b, angka 3 huruf f dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 angka 2 huruf b angka 3 huruf k.

Sedangkan penghematan biaya rapat, untuk biaya penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah. Seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah sesuai Permendagri

Nomor27 Tahun 2013 angka 2 huruf b, angka 3 huruf g dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 angka 2 huruf b angka 3 huruf i.

Dengan diterbitkannya SE tersebut, jelas Sukardi, Gubernur telah memerintahkan membatalkan beberapa rapat yang awalnya direncanakan diselenggarakan di hotel. Salah satu contohnya adalah rencana pemberian reward kepada SKPD yang mendapat nilai A pada LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang semula bakal digelar di Hotel Bumi Surabaya pada 17 November nanti dibatalkan dan akan diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

“Contoh lain seperti rapat sosialisasi tentang gratifikasi yang dihadiri KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) cukup digelar di aula kantor Inspektorat Provinsi Jatim, karena hanya diselenggarakan satu hari. Jadi sekarang penyelenggaraan rapat-rapat sangat diperketat,” ungkapnya.

Meski memperketat rapat, mantanAsistenIVBidangAdministrasi Umum Sekdaprov Jatim ini mengatakan, SKPD masih diperbolehkan menggelar rapat di hotel dengan seleksi yang ketat. Seperti rapat harus dilakukan lebih satu hari, peserta dengan jumlah yang besar dan syaratsyarat lainnya.

“Rapat di hotel itu masih boleh, tapi dengan berbagai syarat dan seleksi yang sangat ketat. Tidak boleh sedikit-sedikit menggelar rapat di hotel. Selama ruang rapat dan aulanya masih bisa menampung untuk menggelar rapat, ya digelar di kantor saja,” tandasnya.

Sementara itu, menanggapi perintah Presiden Jokowi untuk menghemat anggaran dengan tidak menggelar rapat di hotel, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, mengaku Pemprov Jatim bakal melaksanakan perintah tersebut. Sebab pemerintah daerah harus taat dengan perintah yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat sudah mengeluarkan perintah agar tidak menggelar rapat di hotel, ya kita manut.

Kita tidak bisa menawar, wong ini namanya perintah.

Kalau perintah ya dilaksanakan dengan baik,” kata Saifullah Yusuf.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, instruksi Presiden Jokowi tersebut telah ditindaklanjuti Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi, dengan mengeluarkan perintah seluruh lembaga negara untuk tidak menggelar rapat di hotel, dengan catatan tempatnya masih nampung untuk menggelar rapat. Namun jika pesertanya sangat banyak dan tidak menampung, masih diperbolehkan menggelar rapat di hotel. n iib

Bahas ISIS hingga Syiah, Kapolda Kumpulkan Ulama se-Jatim l Sambungan hal 1

mengawali pembicaraan.

Kapolda Anas Yusuf juga meminta agar para kiai mewaspadai gerakan ISIS. Selain itu juga meminta agar jangan mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Dikatakannya, sebagai orang baru di Jatim, dirinya punya kewajiban membangun silaturahim dengan seluruh elemen, termasuk kalangan pesantren.

Ke depan, kerjasama strategis antar kepolisian dan Polri perlu ditingkatkan lagi. “Saya mohon doa dari para kiai. Agar dalam mengemban amanah sebagai Kapolda Jatim selalu diberi kesuksesan. Yang terpenting lagi, Jatim selalu aman,” tandasnya menambahkan.

Kapolda Anas kemudian mencontohkan pentingnya kerjasama itu dengan simbol lima jari.

Disampaikannya, lima jari ini jika bersatu, maka akan mudah mengangkat sesuatu. Tapi jika bekerja sendiri-sendiri makan akan sulit. Oleh karena itu, kerjasama antar elemen sangatlah penting.

Lebih jauh, dia juga menyinggung soal warga Syiah di Sampang Madura. Dia berharap agar aliran lain tidak melakukan kekerasan terhadap

warga syiah. “Jangan sampai bertindak anarkis.

Islam adalah rahmatan lil alamain, tidak dibenarkan menyakiti orang lain, kita wajib menghormati siapapun orangnya, apapun agamanya harus kita hormati,” ujar pria asal Brebes, Jawa Tengah ini.

Sementara itu, KH Sholahudin Wahid meminta jajaran aparat kepolisian juga mengerti terkait Islam Nusantara yang menjadi ciri khas islam di Indonesia yang merupakan ajaran yang dikembangkan ulama NU. ”Ada 8 ranah budaya Islam di dunia, dan kita adalah bagian islam Nusantara yang diajarkan ulama ulama NU seperti KH Hasyim Asyari, KH Wahab Hasbullah dan juga Gus Dur,”ujarnya.

Sebelum menggelar silaturahim, Kapolda Anas Yusuf mengajak seluruh Kapolres se- Jatim melakukan ziarah ke makam mantan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Usai membaca tahlil, Kapolda didampingi KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) dan KH Hasyim Muzadi melakukan tabur bunga di makam mantan Ketua PB NU sekaligus pendiri NU KH HAsyim Asyari. n rur

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Pengangguran Terbuka Capai 4,19 Persen Pemprov, Bhirawa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Agustus 2014 mencapai 4,19 persen, turun 0,11 persen dibanding Agustus 2013. Namun dibandingkan keadaan Febuari 2014, TPT bertambah sebesar 0,17 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur keadaan bulan Agustus 2014 sebesar 29,58 juta orang. Jumlah angkatan kerja mencapai 20,15 iuta orang, berkurang 282 ribu orang dalam kurun waktu setahun dibanding Agustus 2013.

Dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk sebagai angkatan kerja tersebut, 19,31 juta orang diantaranya bekerja dan 843.490 orang masih menganggur. Penduduk yang bekerja tersebut berkurang sebanyak 247 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013 yang jumlahnya sebanyak 19,55 juta orang.

Penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian, berkurang sebanyak 149,92 ribu orang (2,02 persen), Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, berkurang sebanyak 74.774 orang (1,82 persen), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Juga berkurang sebanyak 343.314 orang (11,30 persen).

Sedangkan Sektor Konstruksi bertambah sebanyak 211.989 orang (20,24 persen).

Status pekerjaan utama sebagai buruh/ karyawan mencapai 5,98 juta orang (30.99 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 3,84 juta orang (19,813 persen), dan berusaha sendiri sebesar 3,04 juta orang (15,73 persen). Jumlah pekerja tidak dibayar mencapai 3,18 |uta orang atau 16,45 persen dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu tercatat sebanyak 6,48 juta orang (33,57 persen) atau bertambah sebanyak 9,464 orang dibandmg Agustus 2013, yang jumlahnya sebanyak 6,47 juta orang (33,1O persen). rac

Penomoran Rumah dan Pendataan IMB Dilakukan Serentak Batu, Bhirawa Kegiatan pemasangan nomor rumah oleh Dinas Perumahan Kota Batu akan dilanjutkan tahun anggaran 2015 mendatang.

Sebab penomoran rumah tahun ini masih baru menyentuh beberapa desa saja.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengharapkan penomoran rumah tersebut sudah selesai tahun depan. Oleh karena itu dalam kegiatan coffee morning yang digelar di ruang Bina Praja, Senin sore (10/ 11), Wali Kota Batu meminta agar Dinas Perumahan melakukan pendataan secara pasti berapa jumlah rumah/bangunan. Hal ini penting agar cover anggaran yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan tepat.

Tak hanya itu, dalam program penomoran rumah tersebut, wali kota juga meminta agar pendataannya dilakukan secara rinci. Tidak hanya terkait lokasi dan identitas pemilik rumah, tetapi juga terkait dengan kelengkapan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Apakah bangunan tersebut sudah mengantongi IMB atau belum.

Dengan melakukan pendataan secara rinci tersebut, maka akan diperoleh data untuk perencanaan kegiatan lainnya. Misal, kalau memang banyak yang belum berIMB bisa saja ada program pemutihan IMB. Sebab bangunan rumah, khususnya bangunan lama yang berada di pedesaan banyak yang belum mengantongi IMB. Tak hanya itu, dengan pendataan secara rinci tersebut, maka akan diketahui secara pasti jumlah keluarga yang belum memiliki rumah, rumah layak huni atau tidak. sup

Pembebasan Lahan Segera Tuntas Malang, Bhirawa Pembebasan lahan yang terkena proyek tol Malang-Pandaan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, segera tuntas karena sudah ada kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan tim pembebasan.

“Proses pembebasan lahan diharapkan selesai tahun ini juga karena sekarang hanya tinggal menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat,” kata Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono di Malang, Senin (10/11).

Ia mengatakan proses pembebasan lahan di dua kelurahan, yakni Kelurahan Cemorokandang dan Madyopuro sudah tidak ada masalah, karena sudah terjalin kesepakatan harga pembelian dengan warga selaku pemilik tanah.

Namun, Cipto tidak mengetahui persis berapa harga tanah untuk pembebasan lahan, apalagi anggaran yang digunakan berasal dari dana APBN. Lahan di dua kelurahan tersebut yang akan dibebaskan ada 234 bidang, dengan rincian 148 bidang di Kelurahan Madyopuro dan 86 bidang di Kelurahan Cemorokandang. Luas lahan yang dibebaskan secara keseluruhan mencapai 157.400 meter persegi.

Sebelumnya, Camat Kedungkandang Pent Haryanto mengatakan lahan milik warga yang terkena proyek tol MalangPandaan tersebut dibeli lebih tinggi dari harga nilai jual objek pajak (NJOP), bahkan selisihnya cukup sifnifikan.

Ia mencontohkan tanah pekarangan di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, semula seharga Rp100.000 per meter persegi, kemudian dibeli dengan harga Rp800 ribu per meter persegi.

Sedangkan tanah di tepi jalan yang harga pasarannya Rp1 juta per meter persegi, rencananya dibeli seharga Rp2,5 juta per meter persegi.

Menurut dia, transaksi dan pembayaran ganti rugi akan dilakukan langsung terhadap pemilik tanah dan uangnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan. “Proses sosialisasi dan kesepakatan harga tidak ada masalah, bahkan sangat lancar,” ujarnya. mut, ant

Selasa Wage 11 NOVEMBER 2014

KPK Kenalkan Sembilan Nilai Anti Korupsi ke Pelajar Abraham Samad: Indonesia Perlu Pemimpin ‘Gila’ Surabaya, Bhirawa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) terus mengobarkan semangat untuk memberantas korupsi, upaya yang dilakukan adalah dengan mengenalkan sembilan nilai anti korupsi di kalangan pelajar.

Sembilan nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. “Karena itu, kalau adik-adik masih suka menyontek atau berbohong, maka hal itu harus diakhiri, karena kalau diteruskan akan bisa menumbuhkan perilaku koruptif,” Ketua KPK Abraham Samad dihadapan seribuan peserta Kongres Pelajar Nusantara di Surabaya, Senin (10/11).

Oleh karena itu, KPK saat ini memperluas perhatian dari penindakan kasus korupsi menuju pencegahan kasus-kasus korupsi. “Caranya, kita lakukan perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi mulai dari PAUD dengan dongeng hingga universitas,” katanya pada acara yang dihadiri oleh ‘guru bangsa’ Buya Syafii Maarif itu.

Lebih lanjut Abraham Samad menegaskan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin “gila” yang dekat dengan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan rakyatnya, dan memimpin dengan hati atau berkarakter (satu dalam kata dan perbuatan).

“Kita mempunyai 50 persen lebih dari 500-an pemimpin (kepala daerah) yang menjadi ‘pasien’ KPK, karena itu kita perlu pemimpin ‘gila’ yang aneh untuk ukuran Indonesia

Para peserta Kongres Palajar Nusantara berebut foto dengan Ketua KPK Abraham Samad dan wali Kota Surabaya Ir tri Rismaharini. saat ini,” katanya.

Dalam kongres yang digagas Organisasi Pemimpin OSIS se-Surabaya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu, ia menjelaskan pemimpin “gila” itu pemimpin yang tidak ada jarak dengan rakyatnya.

“Pejabat sekarang cenderung menjaga jarak atau sulit bertemu dengan rakyat yang dipimpinnya sendiri, tapi kita mempunya pemimpin ‘gila’ seperti Jokowi (Presiden Joko Widodo), Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini), dan semacamnya,” katanya.

Menurut dia, pemimpin “gila” juga selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bahkan pemimpin “gila” itu tidak akan hidup mewah bila rakyatnya belum sejahtera.

“Pemimpin ‘gila’ juga selalu mewujudkan kata dalam perbuatan,” katanya.

Saat ditanya seorang pelajar dari Kalimantan tentang adanya pemimpin yang korup tapi bisa terpilih lagi dalam pilkada langsung, ia mengatakan hal itu terjadi karena perilaku korup di Indonesia sudah dianggap perbuatan yang biasa.

“Tapi, adik-adik jangan me-

niru pemimpin seperti itu, karena kalau pemimpin korup dipilih terus, saya jamin rakyat tidak akan pernah sejahtera, karena kesejahteraan rakyat hanya ada dalam sumpah, tapi tidak ada dalam perbuatan,” katanya.

Agenda kongres seribu pelajar se-Indonesia antara lain mengenal budaya dan permainan serta kampung tradisional di Surabaya, seperti permainan egrang. Selain itu, peserta juga diajak menanam pohon dan bersih-bersih pantai di Kenjeran.

Berikutnya, peserta merumuskan Ikrar Pelajar di Taman

tam/bhirawa

Bungkul, mengikuti Parade Juang dengan pakaian adat daerah masing-masing, menyaksikan pameran pendidikan di Balai Pemuda, dan bertemu tokoh seperti Syafii Maarif dan Ketua KPK Abraham Samad.

Lima Ikrar Pelajar adalah menjaga keutuhan NKRI; bertekad menjadi pelajar yang berbudi luhur; berinisiatif dan turut terlibat aktif dalam kehidupan sosial; menumbuhkan jiwa kewirausahaan demi Indonesia yang berdikari; dan melestarikan lingkungan dan kebudayaan Nusantara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. tam,ant

Kades Ngrimbi Ditahan Kejaksaan September 2014, Wisman Lewat Juanda Menurun 6,11 Persen Jombang, Bhirawa Kepala Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Sumarmi, Senin (10/11) kemarin resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Penahanan tersangka atas kasus dugaan korupsi jual beli Tanah Kas Desa (TKD).

Kades perempuan ini ditahan bersama kakaknya, Purnyoto atas kasus yang sama.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jombang, Andri Tri Wibowo, menjelaskan, kedua tersangka akan menjalani masa tahanan selama 20 hari terhitung mulai Senin (10/11) kemarin. Itu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penyidik dan sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jombang.

Andri mengatakan, baik Purnyoto maupun Sumarmi dinilai melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana te-

lah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan UU Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kini, jelas Andri, berkas perkara kedua tersangka yang masih bersaudara tersebut menjadi kewenangan JPU. “Tim penyidik telah melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada tim penuntut umum yang diketuai oleh Jaksa Yadi Cahyadi, SH,” ungkap Andri, saat ditemui dikantornya, kemarin.

Dia menambahkan, JPU Kejari Jombang melakukan penahanan terhadap keduanya selama 20 hari di rumah tahan Jombang.

“Berdasarkan tuntutan, mereka ditahan tim JPU selama 20 hari kedepan. Dalam waktu dekat, secepatnya perkara ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,” beber Andri Tri Wibowo. rur

Pemprov, Bhirawa

Selama bulan September, jumlah wisatawan man canegara (wisman) di Jawa Timur dari pintu masuk Bandara Juanda mengalami penurunan sebesar 6,11 persen atau mencapai 17.124 kunjungan. Penurunan dibandingkan pada jumlah wisman pada Agustus 2014 sebanyak 18.239 kunjungan.

Secara kumulatif jumlah wisman selama JanuariSeptember 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen atau mencapai 161.788 kunjungan, dibandingkan jumlah wisman dalam priode yang sama tahun 2013 yang mencapai 161.521 kunjungan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah nampaknya juga belum mengetahui alasan dibalik terjadinya penurunan wisman yang ada di Bandara Juanda. “Namun, tidak menutup kemungkinan wisman yang masuk melalui jalur darat juga lebih banyak. kami tidak menghitung jumlah wisman melalui jalur darat,” katanya,

Senin (10/11).

Ditambahkannya, pada September 2014, kebanyakan wisman yang berada di Jatim berkebangsaan Malaysia mencapai 3.249 kunjungan atau naik 8,41 persen. Selanjutnya diikuti kebangsaan Singapura sebanyak 2.053 kunjungan atau naik 16,65 persen, dan kebangsaan Tiongkok sebanyak 1.226 kunjungan atau turun 17,99 persen dibandingkan Agustus 2014.

Disisi lain, Sairi juga membahas mengenai tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Jatim pada September 2014 yang mengalami kenaikan sebesar 3,38 poin atau 52,87 persen dibandingkan TPK Agustus 2014 yang mencapai 49,49 persen.

Menurut klasifikasi bintang, TPK hotel berbintang 5 pada September 2014 mencapai 68,70 persen dan merupakan TPK tertinggi dibandingkan TPK hotel berbintang lainnya.

Selanjutnya TPK hotel bintang 2 sebesar 60,22 persen, hotel bintang 4 sebesar 58,18 persen, bintang 3

Sairi Hasbullah

sebesar 41,90 persen, dan hotel bintang 1 sebesar 35,45 persen.

Untuk rata-rata lama menginap tami (RLMT) asing pada hotel berbintang bulan September 2014 mencapai 2,42 hari, turun sebesar 0,44 poin dibandingkan Agustus 2014 sebesar 2,86 hari. Untuk RLMT Indonesia pada September 2014 mencapai 1,78 hari mengalami penurunan 0,12 poin dibandingkan Agustus 2014 sebesar 1,9 hari.

“Jadi secara keseluruhan RLMT di September 2014 sebesar 1,83 hari turun 0,16 poin jika dibandingkan Agustus 2014 mencapai 1,99 hari. rac