Harian Bhirawa Edisi 11 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ke depan nanti, kalau anggaran pemerintah sudah memadai dan maksimal untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, saya kira pembiayaan partai politik (Rp 1 triliun per parpol) dari negara juga perlu menjadi pertimbangan,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Rabu Wage, 11 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

11

AGENDA HARI INI

MARET 2015

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Menghadiri HUT Satpol PP di Banyuwangi

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.30 12.00 13.00 14.00 15.30

Membuka Diklat Kades di Badan Diklat Balongsari Menghadiri Raker Masyarakat Sipil Indonesia di Hotel Agrowisata Batu Kunjungan ke RS Paru Batu (Tentative) Menghadiri Parenting Pramuka di UMM Dome Sengkaling Malang Diklat Kades di Bandiklat Jl Kawi Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 16.00

Menghadiri Rakor Membahas tentang BPWS di Jakarta

Dipastikan di Grahadi, Pelantikan Bupati Lumajang Tunggu SK Mendagri Lumajang, Bhirawa Pelantikan Wakil Bupati Lumajang As’at Malik menjadi Bupati Lumajang masih menunggu surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Namun dipastikan, pelantikan akan digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

“Hingga hari ini masih belum ada kepastian kapan pelantikan Bupati Lumajang akan digelar karena masih menunggu SK Mendagri, dan menyesuaikan waktu dengan jadwal Gubernur Jatim,” kata Sekretaris Kabupaten Lumajang Buntaran Supriyanto, Selasa (10/3).

 ke halaman 11

Kondisi lapangan terbang perintis Pulau Bawean. Pemkab setempat menargetkan bandara ini akan beroperasi Juni 2015.

Lapter Bawean Ditarget Selesai Juni 2015 Gresik, Bhirawa Lapangan terbang perintis di Pulau Bawean ditarget selesai pada Juni 2015 dan segera dioperasionalkan, meski saat proses pengerjaannya terhenti akibat cuaca.

“Sudah ada kesepakatan bahwa Juni 2015 akan selesai, dan persoalan proses percepatan pengerjaan akan kita bicarakan lagi secepatnya,” kata Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Selasa (10/3).

Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim juga menegaskan, selesainya pengerjaan Bandara Bawean sesuai dengan target awal, yakni Juni 2015 sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan. “Iya, nanti Juni sudah selesai dan sudah bisa digunakan sesuai target atau rencana awal,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Andy Hendra mengakui molornya penyelesaian Bandara Bawean membuat sebagian aspal di landasan pacu peswat rusak, karena sering digunakan untuk balap motor liar oleh warga setempat.

Siap-siap, Transaksi di Atas Rp 250 Ribu Kena Bea Materai

YLKI dan Toko Ritel Nilai Aturan Akan Bebani Konsumen Jakarta, Bhirawa Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana akan mengenakan bea materai untuk setiap struk pembelian untuk nominal belanja minimal sebesar Rp 250 ribu di toko ritel. Namun, hal itu dinilai akan sangat membebani masyarakat sebagai

konsumen. Pasalnya, konsumen saat ini sudah terbebani dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Wacana ini saya rasa sangat membebani konsumen, karena sudah ada pajak juga,” ujar Koordinator Bidang Pengaduan YLKI Sularsi, Selasa (10/3).

Ia menilai pengenaan materai terse-

Tak Menutup Kemungkinan Ketua Kadin Jatim Diperiksa Kejati Jatim, Bhirawa Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, sejak pukul 09.30, penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim resmi menahan dua pengurus Kadin Jatim, yakni Diar Kusuma Putra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Provinsi, dan Nelson Sembiring yang menjabat Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, kedua terduga kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim ke Kadin Jatim sebesar Rp 20 miliar ini

sempat dicek kesehatan oleh dokter RSUD dr Soetomo Surabaya. Usai adzan maghrib, kedua tersangka langsung dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejati Jatim.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim Mohammad Rohmadi kepada Bhirawa membenarkan, sebelum ditahan kedua tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik Pidsus. Penahanan kedua tersangka bukan karena alasan tidak kooperatif pada panggilan penyidik. Tapi penahanan dilakukan karena khawatir tersangka melarikan diri, ditakutkan akan mengulangi perbuatan yang sama, dan ditakutkan

 ke halaman 11

Soekarwo

Sentil..            

PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Jokowi canangkan gerakan nasional Kerja‛ visi jelas Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif ‘Ayo dan memiliki Bapaknya kali yang belum bekerja, rakyat sudah lama bekerja cari ajukan makan sendiri-sendiri Bina Marga tambahan anggaran

Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang Menkumham akui Golkar versi Ancol penting Memecah belah kekuatan parpol lawan Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Bappeda database Pemimpin dituntut berwatakmiliki preman kok bisa kepilih Tak punya bank data ibarat kerja seperti orang buta

 ke halaman 11

Uji Kompetensi SMK Lebih Sulit Dibanding UN Ratusan Siswa dan Guru SMK Gagal Raih Sertifikat Kompetensi

Kepincut Blue Sapphire dijubeli konsumen.

Dan ternyata, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga begitu menyukai janis batu akik khususnya yang berasal dari Pacitan. Tak heran jika pria asal Madiun ini sering mengenakan batu akik sebagai salah satu hobinya.

 ke halaman 11

Transaksi di toko ritel minimal Rp 250 ribu akan dikenakan bea materai di struk pembeliannya. Kebijakan ini diperkirakan akan membebani konsumen, apalagi tarif bea materai akan dinaikkan. Materai Rp 3 ribu menjadi Rp 10 ribu dan materai Rp 6 ribu menjadi Rp 18 ribu.

Usai Dicek Kesehatan, Dua Pengurus Jatim Resmi Ditahan

 ke halaman 11

DEMAM batu akik tengah melanda Indonesia. Seolah tak mengenal kasta, mulai golongan rakyat biasa hingga pejabat nomor wahid negeri ini tergila-gila pada batu yang memiliki nilai jual cukup tinggi tersebut. Tak ayal jika akhirakhir ini sentra batu akik

but tidak tepat meskipun sudah ada sejak lama. Menurutnya, penyertaan materai diperlukan jika ada perjanjian secara hukum untuk kedua belah pihak.

“Materai itu kan suatu perjanjian, dan suatu pajak. Dalam melakukan transaksi

trie diana/bhirawa

adit hananta utama/bhirawa

Dindik Jatim, Bhirawa Mendapat sertifikat kompetensi bagi siswa dan guru SMK ternyata tidak semudah mendapat ijazah lulus dari Ujian Nasional (UN). Fakta ini terlihat dari tingginya jumlah peserta yang gagal dalam uji kompetensi di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sejak pertama kali dimulai pada 2014 lalu hingga awal 2015 ini.

Tingginya angka kegagalan ini bahkan mencapai sepuluh persen lebih dari total peserta yang mengikuti uji kompetensi, baik guru maupun siswa SMK. Padahal, jika melihat angka ketidaklulusan

Pemantapan sebelum uji kompetensi, siswa dilatih oleh chef profesional selama lima hari, Selasa (10/3).

 ke halaman 11

Kemlu: 16 WNI Hilang di Turki Belum Tentu Gabung ISIS Jakarta, Bhirawa Sebanyak 16 WNI dilaporkan hilang di Turki.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun belum bisa memastikan keberadaan mereka.

Karena itu, beredar rumor ke-16 WNI tersebut bergabung dengan kelompok militan ISIS. “Kami belum sampai pada konklusi terkait radikalisme dengan ISIS. Kami cuma bisa memberi konfirmasi mengenai fakta-faktanya,” kata Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Selasa (10/3).

 ke halaman 11

Jatim Pilot Project Nasional Inovasi Pelayanan Publik Pemprov, Bhirawa Upaya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam menciptakan pelayanan publik yang baik di Jatim mulai menampakkan hasil. Ini terbukti dengan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia Setiadjit SH, MM (ORI) yang memberikan angka 83,3 persen atau masuk kategori hijau.

“Jatim luar biasa. Mendapatkan nilai 83,3 persen atau mayoritas pelayanan publik masuk kategori hijau. Artinya, layanan publik

 ke halaman 11

Race Pertama Mobil Listrik Umsida di SEM Asia 2015

Berkali-kali Mesin Mati, Akhirnya Sampai Finish Juga Untuk pertama kalinya, perguruan tinggi di Kabupaten Sidoarjo merilis karya berupa mobil listrik. Ada kebanggaan tersendiri. Karena mobil besutan tim IMEI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) ini langsung diterima di ajang Shell Eco Marathon (SEM) tingkat Asia di Manila, Filipina. Sebagai pendatang baru, beragam masalah muncul sejak mobil mulai menyusuri lintasan.

Adit Hananata Utama, Kabupaten Sidoarjo Tidak disangka-sangka sebelumnya mobil listrik ini akan dapat menginjakkan rodanya di sirkuit Luneta Park, Manila pada ajang SEM Asia 2015.

Meski harus puas di urutan ketujuh, tim IMEI Umsida tetap berbesar hati.

Karena tahun lalu, mobil ini pernah gagal lolos dalam seleksi di ajang yang sama, namun pada level yang lebih rendah, yaitu, Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC) 2014.

“Setelah gagal seleksi IEMC, dengan proposal yang sama kita ikut lagi seleksi di tingkat Asia. Dan ternyata

kita lolos ikut SEM Asia ini dalam di kategori prototype listrik,” tutur salah satu anggota tim IMEI Umsida Vendik Setiawan, Selasa (10/3).

Vendik yang saat itu berperan sebagai driver mengaku berkalikali menemui masalah saat ajang dimulai. Mulai dari rem yang kurang bersahabat hingga baterai yang tidak stabil saat digunakan. Tak ayal, mesin mobil pun sering mati saat melaju.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Tim IMEI Umsida bersama mobil listrik karyanya saat mengikuti Shell Eco Marathon (SEM) Asia di Manila, Filipina beberapa waktu lalu.

SURABAYA

2

Rabu Wage 11 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Optimistis Pusat Beri Tambahan Subsidi Pupuk DPRD Jatim, Bhirawa Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Jatim, seperti yang dinyatakan sejumlah anggota DPRD Jatim, langsung mendapat respon dari Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian Jatim.

Bahkan, hari ini mereka akan mengumpulkan kabupaten/kota untuk mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi jatah bagi Jatim.

Menurut Kadis Pertanian Jatim, Wibowo Eko Putro jatah alokasi pupuk bersubsidi untuk Jatim totalnya mencapai 2.655.000 ton untuk kebutuhan selama Januari hingga Desember 2015. Rinciannya, urea: 1.052.460 ton, SP-36: 163.000 ton, ZA: 471.200 ton, NPK: 599.000 ton, dan pupuk organik: 370.000 ton.

“Jatah kuota alokasi pupuk bersubsidi itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.130 tahun 2014,” jelas Wibowo Eko Putro saat dikonfirmasi Selasa (10/3).

Sementara untuk mekanisme distribusi alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten/kota di Jatim, kata Eko panggilan akrab Kadis Pertanian, gubernur me-

ngeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Kemudian Bupati/Wali Kota mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Perwalikota untuk alokasi per kecamatan.

Menurut Eko, terjadinya kelangkaan pupuk itu terjadi karena luas tanam pada subron I (periode Oktober 2014-Maret 2015) bertambah sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi juga meningkat. “Kalau memang kekurangan, harusnya jatah untuk bulan April bisa ditarik asal tak melebihi batas kuota selama 1 tahun,” dalihnya.

Apalagi prediksi luas tanam pada subron II (periode April September) di Jatim hanya mencapai 800 ribu hektar. Padahal

berdasarkan standart hara spesifik penggunaan pupuk petani per hektar yakni pupuk organik 500 kg, NPK 300 kg dan Urea 200 kg. “Jadi idealnya 800 ribu hektar itu membutuhkan pupuk subsidi 800 ribu ton, sementara kuota untuk Jatim tahun 2015 totalnya mencapai 2,6 juta ton,” beber Eko. Namun untuk memastikan berapa yang sudah terdistribusi dan sisa pupuk bersubsidi di Jatim, Dinas Pertanian Jatim akan mengumbulkan kabupaten/ kota untuk evaluasi distribusi selama Januari hingga Maret ini.

“Kalau nantinya memang kurang, pasti gubernur akan menyurati Mentan untuk minta tambahan kuota, dan pasti pusat akan

memberikan tambahan sebab Jatim merupakan lumbung pangan nasional,” imbuhnya.

Di tambahkan Eko, pihaknya bersama Aster Pangdam V/Brawijaya juga sudah keliling ke wilayah Tapal Kuda untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. “Kami juga meminta Kabupaten/Kota melalui tim pengawas pupuk dan pestisida melakukan pengawasan dengan melibatkan TNI-AD,” pintanya.

Ia juga optimis jatah kuota pupuk bersubsidi untuk Jatim tidak sampai keluar dari wilayah Jatim karena pengawasan dilakukan cukup ketat. Namun kalau dioplos dengan pupuk lain, pihaknya tak berani menjamin

sebab sudah ada kasus di beberapa daerah yang kini masih diproses aparat hukum.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto menenggarai kelangkaan pupuk di sejumlah daerah akibat jatah kuota pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan riil.

“Jatah kuota untuk Jatim yang diberikan pemerintah pusat adalah 2,6 juta ton. Padahal kebutuhan riil sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) diatas 3 juta ton, sehingga pupuk rawan menghilang dari pasaran saat para petani membutuhkan,” pungkas politisi Q cty asal Partai Demokrat.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Ingin Digandeng Risma, Djadi Siap Maju Cawawali Surabaya, Bhirawa Satu lagi seniman menyatakan siap untuk maju dalam pertarungan Pilkada Surabaya. Djadi Galkapo , seniman lawak asli Surabaya mengaku siap ikut dalam Pilkada sebagai calon Wakil Wali kota (Wawali) Kota Surabaya.

Pelawak dengan nama asli Sudjadi ini adalah figure seniman kedua yang muncul dalam bursa pencalonan pilkada Surabaya setelah Djadi Galkapo Ahmad Dhani disinggung oleh Gerindra beberapa waktu lalu.

Alasan Djadi maju sebagai cawawali bukan cawali, karena dirinya merasa tidak paham dengan sistem birokrasi maupun pembangunan.Sebaliknya, keinginan dia maju karena Kota Surabaya yang dikenal sebagai kota internasional dan banyak penghargaan ternyata akhlak dan moral para remajanya sangat memprihatinkan.

Buktinya, minuman-minuman keras serta pergaulan bebas seakan-akan hal yang biasa di masyarakat. ‘’Inilah masalah bangsa yang harus segera diselesaikan sekaligus juga visi dan misi saya maju sebagai cawawali. Dimana kedepan kita akan perdayakan BakesbangLinmas, tokoh masyarakat, pini sepuh dan para kiai untuk ikut memberikan pendekatan kepada masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya moral dan akhlak, khususnya bagi generasi muda,’’tegas pria yang belum lama ini dipinang oleh PKS dan Partai Nasdem untuk maju Q cty di Pileg, Selasa (10/3).Q

Rambu Pejalan Kaki Dinas perhubungan (Dishub) Surabaya kembali memfasilitasi rambu bagi pejalan kaki yang menyeberang, adapun rambu tersebut bertuliskan ’tengok kanan dan tengok kiri’.Tampak salahsatu rambu baru yang dipasang disekolah SDN Wiyung Surabaya, Selasa (10/3).

trie diana/bhirawa

Ditenggat Dua Pekan, Jumlah Toko Modern Tak Berizin Bisa Berkurang

Loyalis Ical di Jatim Terancam Dipecat Surabaya, Bhirawa Pasca keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar (PG) hasil munas Ancol berdampak pada kepengurusan DPD PG Jatim. Maklum, selama ini DPD PG Jatim paling terdepan pasang badan untuk mendukung hasil Munas Bali dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Sumber di internal Partai Golkar menyebutkan, Golkar Jawa Timur paling pertama yang akan terkena tsunami politik. Ini dikarenakan mayoritas pengurus harian DPD PG Jatim dikenal pro ARB dan menentang Agung Laksono, Ketua Umum DPP PG Hasil Munas Ancol.

“Sesuai rekomendasi mahkamah partai, dan berdasarkan azas PDLT (Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak Tercela) maka sebentar lagi akan banyak pentolan DPD PG Jatim beserta DPD kabupaten/kota akan dipecat karena tidak loyal kepada hasil Munas Ancol yang menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum,” ucap panjang lebar sumber ini, Selasa (10/3).

Ia juga mengungkapkan, dengan adanya keputusan Menkum Ham ini berarti Partai Golkar yang sah adalah Golkar yang dipimpin Ketua umum Agung Laksono dan Q cty Sekjen Zainudin Amali.Q

geh/bhirawa

Kasitrantib Kecamatan Siwalankerto melakukan pendataan di Indomart Tambak Rejo, Selasa (10/3).

Pemkot, Bhirawa Jumlah toko modern yang bakal kena penertiban diprediksi bisa berkurang dari jumlah saat ini yang mencapai 512 gerai. Pemkot masih memberikan tenggang waktu kepada pengelola toko modern untuk mengurus segala perizinan, dua pekan ke depan.

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, rencana penertiban toko modern bisa mulai dilakukan sekitar dua pekan ke depan. Hal ini setelah pihak Satpol PP di setiap Kecamatan melakukan verifikasi terkait update data yang sudah melengkapi perizinan.

“Kami perkirakan jumlah toko modern yang telah melengkapi perizinan dalam dua pekan ke depan akan terus bertambah, sehingga sasaran penertiban bisa terus turun jumlahnya dari total toko modern saat ini,” tutur Irvan.

Dijelaskan Irvan, pihaknya akan tetap melakukan penertiban terhadap toko modern yang sampai dua pekan belum mengantongi izin lengkap terutama izin HO ”Jadi kami akan bersikap tegas soal kelengkapan izin toko modern. Jika belum lengkap ya ditutup sementara dan silahkan buka kembali setelah mengantongi perizinan yang disyaratkan,” tandas Irvan.

Saat ini, tim Satpol PP di setiap Kecamatan mulai mendata dan memberikan surat disetiap toko modern yang ada di wilayahnya. Nantinya, setelah tim penegak Perda sudah memberikan Surat Peringatan ketiga (SP3), maka Satpol PP Kota Surabaya mulai bisa melakukan Q geh penertiban.Q

Deluxe Tunggak Rp 4,2 Miliar Uang Sewa Pemkot, Bhirawa Setelah akses masuknya ditutup oleh Pemkot, kini Club Deluxe and Pub harus membayar tunggakan sewanya di gedung Siola senilai Rp4.2 miliar. Uang Sewa itu harus dibayar Deluxe untuk perhitungan sejak tahun 2011 hingga 20I4.

“Berdasarkan penilaian tim appraisal, total tunggakan uang sewa gedung mencapai Rp 4, 2 miliar. Tentu saja kami akan terus menagihnya karena Delux harus membayar,” tegas MT Ekawati Rahayu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Selasa kemarin.

Karena itu Pemkot Surabaya akhirnya bertindak tegas dengan meminta tempat hiburan malam itu pindah dari Tunjungan Centre yang merupakan asset pemkot.

Dan Delux sendiri akhirnya harus hengkang dan kini menempati Tunjungan Elektoric Centre yang berada di sebelahnya Tunjungan Centre.

Disinggung upaya apa yang dilakukan Pemkot Surabaya agar Deluxe mau membayar? Ekawati menyatakan pihaknya sudah beberapa kali menagih. Hanya saja Deluxe tak mampu membayar hutang sewa yang nilainya mencapai Q gat Rp 4, 2 miliar.Q

Pilkada Surabaya

Pasti, Wishnu Sakti Calon Tunggal PDIP Surabaya, Bhirawa Pengajuan Wishnu Sakti Buana(WS) untuk maju sebagai calon Wali kota dari PDIP sudah bisa dipastikan.

Setelah kembali terpilih sebagai ketua DPC PDIP Surabaya pada Konfercab , Senin(9/3), langkah Wishnu untuk maju dalam Pilkada Surabaya tinggal mengusulkan saja kepada DPP. Ketua fraksi PDIP DPRD Surabaya, Sukadar , menegaskan sampai saat ini semua elemen di partainya mengehendaki kader internal terbaik partai untuk maju dalam Pilkda Desember mendatang. Dengan demikian, lanjut kadar yang juga Wakil ketua DPC bidang Organisasi, langkah WS untuk muncul sebagai calon Wali kota dalam Pilkada tinggal mengusulkan saja ke DPP. “Kader partai terbaik, menurut saya, adalah ia yang saat ini dipercaya sebagai ketua DPC. Jadi dengan demikian pak WS lah yang akan maju sebagai calon dri PDIP. Aspirasi par kader dan elemen partai di Surabaya sudah lama mendorong ke arah ini. Tinggal DPC akan segera melakukan rapat organisasi termasuk menentukan sikap politik partai di Pilkad mendatang,” terang Kadar, Selasa(10/3).

Memang dalam Konfercab marathon yang digelar DPD PDIP Jatim atas kepengurusan 38 DPC kabupaten /kota, Senin(9/3) kemarin, Wishnu Sakti Buana kembali terpilih sebagai ketua DPC PDIP Surabaya. bersama Wishnu Sakti, terpilih pula Syaifudin Zuhri sebagai Sekretaris DPC dan Budi Leksono sebagai bendahara DPC. Untuk mendorong pencalona WS, lanjut Kadar, DPC segera akan menggelar rapat penentuan program termasuk membahas langkah – langkah politik partai yang di dalamnya juga terkait Pilkada Desember mendatang. Dari rapat ini, lanjutnya, partai juga akan segera ,menggodok penetuan calon Wali kota yang akan bertarung untuk kemudian diajukan keoada DPP di Jakarta.

“Polling dari Jakarta (DPP,red) juga sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk maju ke DPP. Saya kira nama WS masih menjadi yang paling unggul di sini(Surabaya),” terangnya.

Dengan kondisi ini, maka posisi WS dalam pertarungan sebagai calon Wali kota dari partai banteng ini hampir tidak tergeser. Sejauh ini memang tidak ada satupun kader PIP yang muncul untuk Q gat dijagokan dalam Pilkada 2015.Q

12 Peserta BSBI Mancanegara Kunjungi Surabaya Sedikitnya 12 peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dari 12 negara memilih Kota Surabaya sebagai tempat kunjungan karena memiliki dinamika seni dan budaya yang cukup unik.

“Karakteristik tarinya pun mempunyai warna tersendiri khas Jawa Timur.

Ditambah, ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera,” kata Kepala Seksi Kerja Sama AntarLembaga, Dirjen Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Meylia Wulandari saat berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Selasa.

Menurut dia, 12 peserta BSBI datang dari dua belas negara berbeda di antaranya, Filipina, Thailand, Korsel, Vietnam, Serbia dan Papua Nugini. Serta, Slovakia, Polandia, Jerman, Selandia Baru, Fiji dan Indonesia.

Meylia mengatakan BSBI merupakan program tahunan dari Kemenlu yang su-

dah ada sejak 2003. Selama 13 tahun berjalan, program ini sudah menghasilkan 588 alumni dari 58 negara.

Menariknya, setelah lulus, para alumni tersebut selalu membuat testimoni yang baik, sehingga dapat dijadikan alat diplomasi guna mempromosikan seni dan budaya Indonesia di luar negeri.

“Harapannya, mereka (para peserta BSBI), tidak hanya belajar seni dan budaya, tetapi juga bahasa, kearifan lokal, kulinari serta sisi-sisi positif berupa norma yang berkembang di masyarakat kita,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, dengan tema tahun ini yakni, ASEAN Community 2015, maka ada substansi tambahan yang diajarkan,

yaitu nilai-nilai ekonomi masyarakat, kehidupan toleransi beragama serta gotong-royong.

Ia mengatakan selama tiga bulan di Surabaya, para peserta program BSBI akan menampilkan apa yang dipelajari dalam sebuah event bernama Indonesia Channel (Inchan). Tahun ini, event tersebut dihelat di Bandung.

Sebelumnya, pada 2010 dan 2013, Surabaya sempat menjadi tuan rumah pagelaran Inchan tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima kunjungan para peserta BSBI, mengatakan, Surabaya kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal. Untuk itu, dia ingin para pemuda BSBI mengenal seni dan tradisi Surabaya sehingga lebih paham akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menantang para pe-

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta BSBI belajar tarian tradisional dengan tingkat kesulitan tinggi. Hal ini karena pada penyelenggaraan Inchan sebelumnya,

bersama para peserta BSBI. Risma mengaku terkesima oleh aksi para peserta BSBI. “Jangan kasih (tarian) yang mudah-mudah. Kasih saja yang sulit. Saya tahu

dre/bhirawa

kapabilitas mereka. Pasti bisa. Tahun lalu saja saya melihat pertunjukan itu dan saya tahu itu tarian sulit.

Sebab, saat SD saya ini

juara tari tradisional. Jadi bisa membedakan mana tarian sulit dan mana yang tidak,” katanya.

Mendapat tantangan dari wali kota, Michael K. Thomas, salah satu peserta BSBI asal Selandia Baru mengaku semakin tidak sabar mempelajari seni khas Surabaya. Kendati pertama kali menginjakkan kaki di Surabaya, dia tidak mengalami kendala serius dalam penyesuaian kultur.

Dengan demikian, Michael mengaku siap menimba ilmu sebaik-baiknya.

“Sebagai seorang yang pertama kali tiba di Surabaya, saya belum tahu banyak tentang budaya di sini. Tapi, saya punya ketertarikan pada tari dan musik tradisional. Oleh karenanya, belajar bermain gamelan akan sangat menarik,” tutur pemuda 21 tahun ini dalam bahasa Q dre Inggris.Q

SURABAYA

Rabu Wage 11 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Mediasi 2 Ribu Kasus Sengketa Hubungan Kerja Terkait Sengketa dengan Para Pekerja Surabaya, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 2014 lalu telah mencatat sekitar 2.016 kasus dari 13 ribu perusahaan yang telah berhasil dimediasi terkait sengketa antara pengusaha dengan para pekerjanya. Upaya mediasi ini dilakukan agar tercapai penyelesaian tanpa harus masuk rana hukum.

“Kami berupaya semaksimal mungkin jangan sampai masalah-masalah ketenagakerjaan masuk ke pengadilan. Mengapa begitu? Inilah peran dari Kadisnaker untuk memanage jangan sampai ada satupun pengusaha yang sampai di penjara hanya gara-gara pelanggaran ketenagakerjaan,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Dwi Purnomo, SH MM, Selasa (10/3) kemarin.

Ia menambahkan, pada prinsipnya untuk kaitanya dengan pelanggaran normatif ketenagakerjaan itu

apabila hak-hak pekerja itu setelah dibayar maka gugatannya gugur, dan kami upayakan supaya mereka bisa kooperatif sehingga kewajibanya dipenuhi dan hasilnya bagus.

Ini dibuktikan mulai tahun 2012 hingga sekarang tidak ada satu pun pengusaha di Surabaya yang memiliki kasus dengan pekerja tidak sampai masuk ke pengadilan maupun ke penjara. “Kita upayakan semaksimal mungkin perselisihan yang ada ini bisa diselesaikan di Disnaker, apabila masalah di Dis-

naker ini tidak selesai makan akan diselesaikan ditingkat yang lebih tinggi yakni Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” ujarnya.

Karena itu Disnaker akan berusaha untuk mencari win-win solution bagi pengusaha maupun pekerja sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. “Sekarang kalau merujuk UMK Surabaya yang mencapai Rp 2,7 juta pasti banyak perusahaan yang tidak mampu dan akan menutup usahanya, bayangkan berapa banyak pekerja yang kena PHK,” tuturnya.

Untuk itu ia berusaha memediasi bagaimana caranya pekerja bisa tetap bekerja dengan upah yang mampu diberikan oleh perusahaan dengan melakukan perjanjian bersama.

“Perusahaan boleh menga-

Kadisnaker Kota Surabaya, Dwi Purnomo, SH MM memediasi pekerja yang menuntut upah sesuai dengan UMK. jukan ketidakmampuan Sebab saat ini kasus yang sebut namun kami juga mememberi upah sesuai de- paling banyak ada di Dis- yadarkan para pekerja itu ngan UMK asalkan ada per- naker adalah masalah untuk bisa menerima asaljanjian bersama dengan pe- upah yang tidak sesuai kan dengan persyaratan kerja akan tetapi perjanjian dengan UMK. Ada pekerja seperti tadi yakni bertahap itu tidak memikat sela- yang menuntut upah sesuai selanjutnya harus disesuaimanya namun bertahap dengan UMK namun peru- kan dengan UMK. Daripada yakni bisa 6 bulan saja sahaan hanya mampu bisa ada PHK lalu pekerja jadi selanjutnya upah disesuai- membayar Rp 2,3 juta. menganggur malahan dikan dengan UMK,” jelasnya.

“Kami mediasi kasus ter- takutkan kejahatan di Su-

RSAL Dr Ramelan Kembangkan Be Bionic Hand

RAGAM INFO

Jatim Masih Potensi Hujan Surabaya, Bhirawa Saat ini wilayah Jatim masih dalam musim penghujan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya memperkirakan cuaca untuk tiga hari ke depan pada umumnya hujan ringan hingga lebat, namun perlu diwaspadai juga adanya angin kencanng sesaat.

Prakirawan BMKG Juanda, Marlin Tresnawati mengatakan, sementara angin umumnya dari arah selatan-barat barat laut dengan kecepatan 05-35 km/jam dan suhu udara berkisar antara 18-33 derajat celcius.

Ada beberapa daerah yang berpeluang hujan ringan hingga sedang yakni wilayah Jawa Timur daerah Madura dan Bawean meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bawean. Untuk wilayah Jawa Timur Daerah Tengah diantaranya Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto dan Bondowoso cuaca Q inf umumnya hujan sedang hingga lebat.Q

Perangi Produk Bajakan Surabaya, Bhirawa Dalam memperingati hari musik yang berlangsung 9 Maret, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur menyerukan kepada anggotanya untuk membeli produk musik asli dan bukan bajakan, untuk meningkatkan industri musik di dalam negeri.

“Kami mengeluarkan surat kepada cabang HIPMI di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menyerukan anggotaanggotanya agar selalu membeli produk musik asli, bukan ilegal hasil bajakan.

Pesan ini juga disampaikan berantai melalui grup BBM, WhatsApp, dan LINE kami yang menjangkau 3.000 anggota di seluruh Jatim,” ujar Ketua Umum HIPMI Jatim Giri Bayu Kusumah, Selasa (10/3).

Mengutip data Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), saat ini karya musik yang beredar di pasar diprediksi hanya 10% saja yang asli. Sisanya adalah produk bajakan. Indonesia masuk di peringkat 12 dalam daftar negara pembajak musik terbesar sejagat raya. LMKN adalah badan resmi yang dibentuk pemerintah Q inf untuk mengatur royalty hak cipta.Q

Surabaya, Bhirawa Resiko cacat anggota tubuh merupakan satu resiko berat di dunia kemiliteran. Seperti insiden meledaknya granat ketika latihan di kawasan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir Purboyo Malang, hingga menghilangkan tangan dari salah satu personel Marinir, yakni Serka Marinir Siswadi pada September 2014 lalu .

Namun kini resiko itu bisa diselesaikan dengan mengembalikan fungsi utama anggota tubuh yang cacat. Salah satunya dengan teknologi bionic atau penggantian fungsi fisiologis tubuh dengan komponen elektronik atau mekanik. Seperti bila kita melihat film “Robo Cop”.

Dan teknologi itulah yang sedang dikembangkan RSAL Dr. Ramelan . Rumah sakit milik angkatan laut ini mampu memproduksi Be Bionic Hand . tangan palsu yang bisa digerakkan sesuai keinginan ini diujicobakan pada Serka Siswadi, Senin(9/3).

“Kita (RSAL Dr. Ramelan, red) ke depan akan lebih meningkatkan pelayanan di bidang traumatologi.

Salah satunya saat ini, RSAL Dr. Ramelan menjadi leader pengembangan Be Bionic Hand.

Karena teknologi ini baru pertama kali dikembangkan di Indonesia,” kata, Kapala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Karumkital) Dr. Ramelan, Kolonel Laut (K) dr. IDG Nalendra DI, Sp.B, Sp.B TKV (K).

Nalendra menyatakan, ditingkatkan pelayanan pada bidang traumatologi dikarenakan anggota TNI dalam tugasnya lebih banyak bersinggungan dengan pekerjaan yang bersifat dapat membahayakan jiwa para anggota TNI. “Untuk meningkatkan sarana dan prasarana di rumah sakit, kita tidak menunggu anggaran APBN, tapi dengan memaksimalkan apa yang ada di rumah sakit. Terlebih adanya kerja sama dengan BPJS, rumah sakit ini dapat berbuat banyak,” ungkapnya).

Sementara itu Kepala Sub

Departemen (Kasubdep) Bedah Orthopedi RSAL Dr. Ramelan, Letkol Laut (K) dr. Adi Suriyanto, Sp.OT mengatakan, Be Bionic Hand merupakan tipe tangan bionic yang levelnya lebih tinggi dibanding tipe-tipe tangan bionic sebelumnya. Di mana Be Bionic Hand lebih canggih secara fungsional dan convidance.

“Mereka yang menggunakan Be Bionic Hand ini, akan lebih percaya diri, serta penggunanya lebih banyak gerakan yang bisa dilakukan dibandingkan alat sebelumnya,” kata Adi. Dijelaskannya, mekanisme kerja tangan robot yang dibadrol dengan harga Rp 600 juta untuk satu tangannya ini yaitu dengan cara otak menggerakkan otot-otot tangan yang masih tersisa. Kemudian gerakan otot tangan yang masih tersisa tersebut, direspon oleh sensor yang ada oleh telapak tangan Be Bionic Hand, sehingga tangan robot ini dapat bergerak sesuai apa yang diinginkan oleh Q dna penggunannya.Q

Dinkes Buru Penderita Kaki Gajah Petugas kesehatan sedang mengobati penderita kaki gajah. dna/bhirawa

Pemprov, Bhirawa Masih tingginya kasus kaki gajah di masyarakat menjadi perhatian tersendiri bagi Dinkes Jatim. Dinkes Jatim akan gencar dalam menemukan dan mengobati penderita kaki gajah. ‘’Diharapkan, warga yang mengetahui ada penderita penyakit ini agar segera melaporkannya

sehingga ada penanganan dan pengobatannya. Pelaporan ini juga sebagai bentuk eliminasi kaki gajah di Jatim,’’ Kasi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Jatim Setyo Budiono.

Menurutnya, kasus penyakit kaki gajah di Jatim selama 2014 masih tinggi. Bahkan angka penderita penyakit itu yang

mencapai 364 kasus, justru lebih tinggi dari 2013 yang hanya terdapat 358 kasus. Bahkan selama 2014, ada enam penderita yang mengalami penyakit kaki gajah akut.

Menurutnya, kasus terbanyak ada di Lamongan dengan 56 kasus, lalu Malang sebanyak 39 kasus, Ponorogo 32 kasus, Trenggalek 32 kasus, Kediri 22 kasus dan Sidoarjo 19 kasus. “Ada empat daerah yang benar-benar bebas penyakit kaki gajah, yakni Batu, Blitar, Gresik dan Mojokerto,” ujar Setyo.

Setyo menyatakan, dari pengalaman beberapa tahun lalu, pemberantasan penyakit gajah benar-benar gencar dijalankan Pemprov Jatim. Alhasil, dari tahun ke tahun terjadi penurunan Q dna penderita kaki gajah akut.Q

trie diana/bhirawa

rabaya semakin meningkat karena banyaknya pengangguran dan apabila pengusaha lalai terhadap perjanjian bersama tadi pengadilan bisa langsung mengeksekusi karena perjanjian yang ada di Disnaker tercatat di pengadilan,” Q riq pungkasnya.Q

Diduga Jaringan Internasional

Gagalkan Penyelundupan Narkotika Senilai Rp 7,2 Miliar Surabaya, Bhirawa Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabusabu dan pil ekstasi senilai Rp 7,2 miliar. Adapun barang bukti yang diamankan dari Kapal Motor (KM) Kumala, yakni sabu sebanyak 2,1 Kilogram dan 9 ribu butir pil ekstasi atau 2,7 Kilogram.

Penggeledahan petugas dilakukan didalam kamar tidur penumpang, saat KM Kumala bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Selain barang bukti sabu dan pil ekstasi, petugas berhasil mengamankan tiga tersangka yakni Muhammad Yunus (40) warga Jakarta, Zulkarnain (35) warga Balikpapan, dan Rujiansyah (36) warga Kutai Kartanegara. Sedangkan dua orang yakni Safrudin dan Rusman Idris warga Samarinda, ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengatakan, hasil penyelidikan yang dilakukan petugas mengungkap bahwa tiga tersangka merupakan kurir narkotika. Ketiganya diutus oleh Safrudin warga Langsa, Aceh. Awalnya Safrudin mengutus Muh a m m a d Y u n u s d a n R u s m a n I d r i s u n t u k m engantarkan narkotika ini ke Banjarmasin, dengan imbalan Rp 50 Juta per orang.

“Dalam perjalanan, tersangka Yunus merekrut dua orang kurir yakni Zulkarnaen dan Rujiansyah dengan imbalan masing-masing Rp20 Juta,” terang Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yususf kepada wartawan, Selasa (10/3) di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Dijelaskan Kapolda, kiloan sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi dibawa dari Aceh melalui jalur darat. Saat transit di Surabaya dan akan melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin, kalimantan Selatan menggunakan KM Kumala. Pengungkapan petugas dilakukan di dalam kamar penumpang KM Kumala.

Saat itu, lanjut Anas, petugas curiga terhadap tiga orang dan langsung melakukan penyergapan. Dari penyergapan tersebut petugas mengamankan barang bukti 2,1 Kilogram sabu-sabu dan 9.000 butir pil ekstasi yang disimpan dalam tas rangsel milik para tersangka.

“Ketiga tersangka berhasil diamnakn beserta barang bukti,” ucapnya.

Disinggung terkait jaringan internasioanal, Anas mengaku ketiga tersangka merupakan jaringan penyelundupan narkotika internasional. Ini terbukti dari barang bukti yang berhasil diamankian dalam jumlah kiloan dan bernilai miliaran rupiah. “Kuat dugaan ketiganya merupakan jaringan narkotika internasional,” Q bed tegasnya.Q

Melatih Penderita Psikotik Jadi Kreatif

Penghuni Liponsos Diajarkan Membikin Keset Menjadi seorang pengajar kerajinan memang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi jika peserta yang diberi ketrampilan adalah sebuah kelompok psikotik atau yang masyarakt bilang “orang gila”.

Pelatihan ketrampilan bagi penderita psikotik yang diberikan oleh UPTD Liponsos Keputih ini sebagai terapi proses penyembuhan .Selain tentu saja akan menjadi bekal keterampilan saat keluar dari pondok sosial.

Psikotik pada umumnya adalah orang yang memiliki gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi atau melakukan perilaku kacau atau aneh.

Namun hal tersebut tidak menjadi sebuah halangan bagi pasangan suami istri Ibu Wiwid dan Bapak Supardi. Mereka telah menjadi seorang instruktur kerajinan bagi para penderita psikotik yang berada di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya.

Kedua pasangan yang su-

dah biasa membina keluarga miskin (gakin) dan mucikari ini telah menjadi seorang instruktur selama dua tahun lebih. “Awalnya ya ditawarin oleh Ibu Endah, beliau adalah Sekertaris Dinas Sosial”, jelas Ibu Wiwid pada Bhirawa saat ditanya mengenai awal mula menjadi seorang instruktur kerajinan di Liponsos, Selasa (10/3).

Setiap harinya kedua pasangan ini mengajar hampir sekitar 20 orang penderita psikotik dan sudah banyak kerajinan yang telah mereka ajarkan. Sebagian besar kerajinan yang mereka ajarkan adalah kerajinan sulaman seperti dompet, keset, tempat tisu, taplak meja, tutup galon, bros, dan lain-lain.

Sampai saat ini sendiri mereka telah banyak menjadikan penderita psikotik menjadi seorang yang krea-

tif. “Kebanyakan dari mereka memang ibu-ibu. Penderitanya keluar masuk, yang sudah dinilai baik, mereka sudah diambil oleh keluarganya atau disalurkan ke provinsi”, kata Wiwid disela mengajari membikin keset dengan berbagai motif.

Penderita psikotik yang mereka berikan ketrampilan tidak hanya dari Kota Surabaya, tetapi banyak yang berasal dari luar kota seperti Kediri, Jombang, bahkan ada yang berasal dari luar Jawa Timur.

Kerajinan mereka ini banyak dipasarkan kepada tamu-tamu yang sedang berkunjung ke Liponsos.

Mereka juga memasarkan produk mereka di salah satu UKM(Usaha Kecil Menengah) di kawasan Merr milik Disperindagin Kota Surabaya, Balai Kota, dan juga pada stand-stand dinas lainnya. Selain itu, tidak jarang juga mereka menerima tawaran dari pihak luar seperti ibu-ibu pengajian, darma wanita, bahkan berbagai organisasi sosial. Dari se-

oleh para penghuni. “Paling kesulitan yang kita alami ya ketika penghuni sedang kumat. Kita memang membedakan perlakuan setiap orang dan juga harus extra sabar”, kata Bapak Supardi yang juga seorang ketua UMKM di Kecamatan Karang Pilang.

Mereka tidak hanya memposisikan sebagai instruktur saja, tetapi juga seorang mitra, orang tua, dan juga teman. Hal tersebut dilakukan agar tercipta sebuah komunikasi yang baik dengan para penghuni.

Hasil dari penjualan mereka selama ini mereka simpan untuk membeli bahan untuk memproduksi lagi. Terkadang mereka juga menggunakan hasil pemasaran mereka dengan mengadakan rekreasi ke berbagai tempat wisata di geh/bhirawa Surabaya.

Seorang penderita psikotik (kelainan jiwa) menyelesaikan pembuatan keset saat pelatihan keterampilan bagi penghuni Prestasi yang dihasilkan di Lingkungan Pondok Sosial Keputih, Selasa (10/3). oleh para Psikotik tidak mua kerajinan yang telah 40.000, sedangkan satu set Saat ini mereka hampir hanya itu saja, tetapu mereka mereka buat, produk yang peralatan yang terdiri dari tidak menemui kesulitan. juga pernah menjadi juara banyak diminati adalah taplak meja, tempat tisu, Awalnya kedua pasangan harapan satu dalam lomba keset rumah. sarung bantal, dan sarung istri ini mengalami kesu- merangkai bunga secara Satu buah taplak meja kursi mereka berikan harga litan mencari jenis kera- kelompok di BG Junction dua Q geh.tim mereka hargai dengan Rp sekitar Rp 120.000. jinan yang dapat dicerna tahun lalu.Q

OPINI

4

Menyematkan (Kembali) Lencana Kehormatan Guru

Tajuk

Tata Niaga Elpiji Bersubsidi PRESIDEN Jokwi sudah sukses menata BBM hingga meniadakan subsidi. Tetapi kinerja Kabinet Kerja masih harus pontang-panting menata tata-niaga bahan bakar gas (BBG). Terutama BBG Elpiji bersubsidi (tabung warna hijau isi 3 kilogram), masih menjadi komoditas rawan penyelewengan. Diperlukan sistem yang “tepercaya” dalam distribusi dan validasi data konsumsi gas bersubsidi. Jika tidak, “tabung hijau” akan menjadi penghisap perekonomian rakyat.

Penggunaan BBG saat ini merupakan keniscayaan konsumsi rumahtangga. Program konversi minyak tanah ke elpiji diberlakukan sejak 2007. Pemerintah (saat itu duet SBY – Jusuf Kalla), memberi kompor ber-BBG secara gratis. Sebanyak 40 juta unit untuk keluarga miskin. Termasuk pemberian tabung elpiji 3 kilogram (berwarna hijau) dengan limit stok sampai 100 juta tabung. Tabung warna hijau, untuk membedakan dengan tabung ukuran lain (12 kilogram) yang tidak disubsidi.

Tetapi penggunaan elpiji bersubsidi tidak disertai pengawasan penggunaan tabung hijau secara sistemik. Ada penelikung tak berhak, turut menggunakan elpiji bersubsidi. Siapa saja boleh menggunakan elpiji tabung hijau.

Rumahtangga kelas menengah, dan industri rumahtangga, juga biasa menggunakan elpiji isi 3 kilogram. Terutama pada saat harga tabung isi 12 kilogram melonjak. Seperti saat ini, elpiji tabung 12 kilogram seharga Rp 134 ribu.

Jika dihitung kandungan isi, setiap kilogram elpiji seharga Rp 11-ribuan. Harga ini jauh diatas elpiji tabung 3 kilogram yang masih seharga Rp 16 ribu (sekitar Rp 5.500,- per-kilogram). Andai tabung 12 kilogram juga disubsidi, harganya akan sebesar Rp 66 ribu. Maka dengan kalkulasi cepat, tabung elpiji isi 3 kilogram menjadi pilihan paling menguntungkan.

Inilah yang menyebabkan ke-langka-an elpiji tabung hijau, manakala tabung biru dinaikkan harganya. Sejak 1 Maret 2015, PT Pertamina menaikkan harga elpiji (nonsubsidi) 12 kilogram sebesar Rp 5.000- per-tabung. Harga semula Rp 129 ribu menjadi Rp 134 ribu (kembali seperti harga sebelum 19 Januari 2015). Mengantisipasi kelangkaan, pemerintah telah berencana menambah jumlah elpji 3 kilogram menjadi 58 juta tabung (semula 44 juta tabung yang sudah beredar).

Di berbagai daerah, antrean panjang menunggu “jatah” elpiji tabung hijau, tidak terhindarkan. Kelangkaan, menyebabkan harga elpiji tabung hijau turut merangkak naik.

Harga normal (HET, Harga Eceran Tertinggi) seharusnya Rp 16 ribu, naik rata-rata menjadi Rp 17.500,- per-tabung.

Tentu mengganggu perekonomian keluarga. Hal itu mengingat lebih dari 12 juta rumahtangga (miskin dan hampir miskin) menggunakan tabung hijau.

Agar dapur tetap mengepul, sebagian rumahtangga menggantinya dengan minyak tanah. Harganya saat ini mencapai Rp 10 ribu per-liter. Biasanya cukup untuk kebutuhan dapur sederhana selama 2 hari. Sedangkan elpiji (3 kilogram) bisa digunakan sampai 15 hari. Pengeluaran BBM (minyak tanah) dalam 15 hari mencapai Rp 75 ribu.

Sedangkan dengan elpiji tabung haji hanya Rp 16 ribu (HET). Maka kelangkaan elpiji tabung hijau, tak boleh dianggap sepele.

Elpiji tabung hijau terlanjur menjadi ekses perekonomian strategis. Karena itu pemerintah patut waspada.

Memperlakukan elpiji tabung hijau dengan “perlindungan” khusus. Tata-niaga (distribusi) mesti diawasi, penggunanya ditentukan berdasar kriteria (persyaratan). Harus dijamin tepat sasaran. Konon akan dilakukan distribusi “tertutup” dengan dukungan data konsumen yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Boleh jadi, pembelian elpiji tabung hijau harus dengan kartu khusus. Atau dengan sistem penjatahan di SPBU terdekat, dengan catatan kuota per-KK (Kepala Keluarga).

Seperti keluarga miskin yang berobat ke Puskesmas. Jika tanpa batasan kuota, subsidi BBG elpiji akan jebol. Termasuk merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009. Yakni menentukan pengguna elpiji bersubsidi secara by name by address. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kebijakan Perbankan Tak Sejalan Program Rumah Murah KEBIJAKAN perbankan yang dinilai pilah-pilah calon nasabah, dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah yang gencar membangun rumah murah bersubsidi untuk rakyat kecil yang memang membutuhkan.

Para pengembang perumahan yang bersemangat menjalankan program pemerintah membangun rumah murah, tapi malah kebijakan bank yang hanya memilih mereka yang berpenghasilan tetap yang disetujui mengambil kredit rumah. Padahal program rumah murah ini kan justru untuk membantu mereka yang berpenghasilan rendah. Seharusnya perbankan justru membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah dengan cara kredit. Tujuan inilah yang ingin dicapai pemerintah sehingga gencar mengajak pengusaha membangun rumah murah.

Kenyataan di lapangan jauh berbeda. Masyarakat berpenghasilan rendah seperti pedagang bakso, penjual sayur dan lainnya, dirasa sangat sulit mendapatkan kredit rumah murah bersubsidi selama perbankan masih mengutamakan sisi bisnis mereka dalam memilih nasabah.

Pemerintah ingin menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi perbankan hanya mau melayani nasabah berpenghasilan tetap. Padahal yang membutuhkan rumah itu justru masyarakat kecil yang selama ini tinggal di barak atau rumah sewa.

Kebijakan terkait larangan bagi warga yang sudah pernah mengambil kredit rumah, untuk kembali membeli rumah secara kredit perlu juga dikaji mendalam. Mengingat, belum tentu kredit pertama tersebut milik pribadinya dan bisa pula rumahnya sudah dijual, sehingga seharusnya warga tersebut kembali dilayani untuk kredit rumah.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pon, 10 MARET 2015

Sementara yang agak menyedihkan adalah nasib para guru yang mengajar di sekolah swasta non-favorit serta guru berstatus honorer di sekolah swasta dan sekolah negeri. Pertanyaannya adalah, peran guru dalam apakah memang kemanajemen proses besejhateraan guru harus lajar mengajar, kuridisamakan? Atauakah kulum yang terdesenOleh : memang harus disetralisasi, pemanfaatan Wahyu Kuncoro SN suaikan dengan kinerja secara optimal sumbermasing-masing. Hemat sumber belajar lain penulis, guru memiliki dan teknologi inforperan sentral dalam pembangunan masi, usaha pencapaian layanan sumber daya manusia (SDM), sudah mutu pendidikan yang optimal, dan selayaknya kita menghargai profesi penegakan profesionalisme guru. mereka lebih tinggi dibanding profesi Pada hakikatnya guru adalah melainnya. Hal ini tidak dimaksudkan nyiapkan masa depan bangsa, maka untuk merendahkan profesi lain, ini menempatkan guru pada tanggung tetapi semata-mata untuk mengemjawab yang sangat berat, namun balikan harga diri para guru yang mulia. Pada guru tertumpu beban sesungguhnya menjalani pekerjaan tanggung jawab menyiapkan masa mulia. depan yang lebih baik, yaitu dengan Kita tentu patut menyambut baik berfungsi sebagai jembatan bagi para inisiatif Mendikbud Anies Baswedan peserta didik untuk melintas menuju untuk membahas penghasilan minimasa depan mereka. Tugas guru mum guru dengan Menteri Pendayasangat mulia karena menyiapkan gegunaan Aparatur Negara dan Refornerasi penerus demi masa depannya masi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang yang lebih baik, lebih berbudaya, dan akhirnya harus mendapat persetujuan sekaligus membangun peradaban.

Presiden Jokowi. Fakta yang ada Dengan demikian, secara hakiki dan menunjukkan masih ada guru hoasali (genuine) guru adalah mulia, norer yang menerima penghasilan Rp menjadi guru berarti menjadi mulia, 150.000 sampai Rp 200.000 sebulan. bahkan kemuliaannya sama sekali Jumlah tersebut jauh di bawah upah tidak memerlukan atribut tambahan minimum provinisi (UMP) dan upah (aksesori). Memuliakan profesi yang minimum kabupaten/kota (UMK) mulia (guru) adalah kemuliaan, dan yang berlaku saat ini. hanya orang-orang mulia yang tahu Tidak berlebihan rasanya kalau bagaimana memuliakan dan mengpenghasilan minimum guru lebih hargai kemuliaan. tinggi dari upah yang diterima buruh.

Dengan penghasilan sebesar itu kita Problem Kesejahteraan Guru berharap kehidupan para guru menMenilai kesejahteraan guru sejadi lebih baik. Setidaknya ada dua hal sungguhnya relatif. Karena secara positif yang bisa dipetik apabila dalam faktual memang sangat beragam waktu dekat pemerintah menetapkan tingkat kesejahteraan guru. Secara penghasilan minimum bagi guru. sederhana, tingkat kesejahteraan Pertama, semua guru akan kemguru bisa dilihat dari statusnya. bali bangga terhadap profesinya. KeApakah dia guru berstatus PNS, atau banggaan tersebut membuat profesi guru swasta atau bahkan hanya guru guru menjadi lebih menarik. Bila saat honorer. Guru swastapun bisa lagi diini fakultas keguruan dan ilmu penpilah apakah guru swasta dari sekolah didikan atau universitas-universitas favorit atau sekolah ala kadarnya. eks institut keguruan dan ilmu penHari ini, guru yang berstatus PNS didikan (IKIP) merupakan pilihan barangkali memiliki kesejahteraan terakhir lulusan SMA dan sekolah yang relatif lebih baik. Pemerintah sederajat, ke depan diharapkan mensecara perlahan melakukan perjadi pilihan utama. Dengan demikian, baikan-perbaikan terhadap tingkat guru-guru di masa mendatang merukesejahteraan guru. Bahkan sejumpakan bibit unggul yang dapat meninlah sejumlah pemerintah daerah, di gkatkan kualitas pendidikan nasional antaranya Pemprov DKI Jakarta, tesecara signifikan. lah memberikan insentif yang cukup Kedua, dengan penghasilan yang besar kepada para guru. Guru yang memadai, para guru bisa lebih tidak berstatus PNS, tetapi mengajar berkonsentrasi mendidik siswa, di sekolah-sekolah swasta favorit sekaligus dapat meningkatkan komdi kota-kota besar, juga mendapatpetensi dan kualitasnya. Siswa yang kan penghasilan yang cukup besar. semakin kritis harus diimbangi denBahkan, di beberapa sekolah swasta gan kualitas guru yang lebih baik, terkenal, gaji mereka lebih tinggi dari sehingga proses belajar-mengajar guru PNS.

Membicarakan profesi guru tak pernah ada habisnya.

Perdebatan tentang kesejahteraan, kualitas dan pemerataan guru selalu silih berganti, jadi wacana di tengah masyarakat yang tak pernah tuntas terpecahkan. Tak pelak, profesi guru menjadi tema yang seksi jadi bahan diskusi mengisi waktu senggang para penguasa dan politisi.

B

ahkan, dalam setiap rezim kekuasaan selalu ada menjanjikan angin surga bagi kehidupan para guru.

Pun demikian juga dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hari ini. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Anies Baswedan mengampanyekan sebuah gerakan untuk memuliakan guru. Beberapa skenario telah dirancang untuk memuliakan guru dengan menggandeng sejumlah kementerian, instansi terkait dan sejumlah perusahaan.

Nantinya, para guru yang menggunakan jasa transportasi, akan diberikan sejumlah potongan harga.

Misalnya yang tinggal di Jakarta akan diberi kemudahan untuk menggunakan angkutan Transjakarta, demikian juga yang menggunakan jasa angkutan udara akan mendapat layanan khusus dari PT Garuda Indonesia. Bukan itu saja, ada sejumlah perusahaan dan retail-retail besar yang telah setuju untuk ikut serta. Selain mendapat potonganpotongan harga tersebut. Bahkan para guru mendapat keistimewaan sendiri atau di VIP-kan. Tak hanya itu, Kementerian dibawah Anies Baswedan ini juga menjanjikan akan memperbaiki sejumlah persoalan mendasar dari profesi guru. Salah satuya adalah masalah guru honorer yang hingga kini masih mendapat gaji yang sangat rendah.

Memuliakan Guru Memberi perhatian kepada guru sejatinya tidak hanya memikirkan bagaimana cara memberikan reward kepada setiap guru sebagai tindakan rasa hormat, tetapi jauh lebih penting adalah dengan cara terhormat melalui ungkapan menghargai guru dari segi tugas dan tanggung jawabnya yang berat. Memberi perhatian kepada guru bisa dilakukan dengan mengakui dan melindungi undangundang guru, tidak mengeksploitasi hak-hak guru, tidak mengeksploitasi birokrasi dan tupoksi guru dengan dalih menciptakan regulasi yang berlebihan. Tidak menambah programprogram yang tidak signifikan terhadap konvergensi mutu pendidikan nasional yang harus dilaksanakan oleh guru.

Menghadapi masa depan, maka tantangan guru juga semakin kompleks. Tantangan itu antara lain berupa terjadinya perubahan atas

S

berjalan seimbang dan harmonis.

Sertifikasi Guru Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan guru adalah program sertifikasi. Sayangnya, karena serba tanggung, setiap kebijakan pun jadi bulan- bulanan kritik. Proyek sertifikasi guru, yang awalnya dengan sistem portofolio, karena disalahgunakan, lantas pakai ujian tertulis. Para guru bersertifikat dijanjikan dapat tunjangan profesi. Karena tersendat penerimaannya, lagi-lagi dikritik betapa tidak seriusnya niat baik tersebut.

Dari kualitas kompetensi berdasar ijazah, dua tahun lalu Kemdikbud menyatakan 27 persen guru layak mengajar di SD, 58 persen di SMP, 65 persen di SMA, dan 56 persen di SMK. Dengan data itu, kualitas guru secara umum masih memprihatinkan. Pemerintah sepatutnya menyadari bahwa program sertifikasi guru secara subtansif belum berhasil menggapai target. Nilai uji kompetensi guruguru sertifikasi rata-rata nasional di bawah standar, hanya 43,2. Begitu pun guru nonsertifikasi tidak jauh berbeda, terpaut tipis, hanya 42,25.

Yang memprihatinkan program beranggaran triliunan rupiah itu justru melahirkan pribadi-pribadi pendidik yang materialistis dan konsumeristis yang melenceng dari nilai-nilai luhur guru sebagai profesi mulia. Tak dipungkiri, karutmarut implementasi Kurikulum 2013, salah satunya karena faktor ketidaksiapan sumber daya guru.

Realitas ini membangkitkan tekad pemerintah untuk mewujudkan guru berkualitas, antara lain memperketat seleksi calon guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun di sisi lain, kebijakan politik pendidikan hendaknya mengacu grand design berbasis process oriented, mendasarkan fakta, berkeadilan dan tetap dalam bingkai filosofis- pedagogis pendidikan. Kita perlu terus mendorong setiap kebijakan didahului kajian komprehensif agar bisa dipertanggungjawabkan.

Singkatnya, menjadi guru bukanlah pengorbanan, namun sebuah kehormatan. Para guru telah memilih jalan terhormat, yakni hadir bersama anak-anak, bersama para pemilik masa depan Indonesia. Guru memiliki peran yang amat mulia dan amat strategis, karena kepada guru, bangsa Indonesia menitipkan masa depan Indonesia. Tidak berlebihan kiranya lencana kehormatan yang sempat terlepas, kini saatnya kita sematkan kembali di dada sang guru.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya

Siapkah Sekolah Meluluskan?

esuai dengan ketetapan Kementerian kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah (Kemenbuddik Dasmen) Anies Baswedan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SMA/sederajat tanggal 13-15 April 2015, dan SMP/sederajat tanggal 4-7 Mei 2015. Sedangkan untuk pelaksanaan Unas, telah dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang tertuang dalam Prosedur Operasional Standar (POS).

Namun, tahun ini ada pemandangan berbeda terkait pelaksanaan UN. Anies Baswedan telah malakukan trobosan dengan memformat ulang ujian nasional dan akan menggantinya menjadi Evaluasi Nasional (EN). Jadi tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, UN masih menjadi buah bibir dalam dunia pendidikan. Sebelumnya prosentase nilai UN lebih banyak berbanding 60% : 40% dengan rapot siswa. Sedangkan tahun ini sebaliknya, pihak sekolah yang memiliki hak lebih untuk menentukan lulus atau tidaknya anak didik.

Perubahan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 68, bahwa UN menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (b) sebagai dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) sebagai dasar pembinaan dan pemberinan bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutut pendidikan, dan (d) bukan sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan.

(Media Indonesia, 02/02/15) Dengan demikian, ujian nasional yang sebelumnya dianggap sebagai momok dunia pendidikan akhirnya terhapus. Pihak siswa, wali murid, guru, bahkan pegawai sekolah setidaknya dapat berna-

tersebut, maka pemerintah harus sigap dan tegas mengawal dengan payung hukum yang kuat. Pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan oleh semua pihak yang terkait, terutama sekolah. Pertama, untuk menanggulangi ketidakpuasan Oleh: pihak siswa dan wali Mahfudh Fauzi murid. Kedua, untuk menghalangi hasrat bertindak curang dalam pelaksanaan kelulusan.

Seharusnya, pihak sekolah juga harus lebih profesional dan berMenilik Kesiapan Sekolah sikap lebih kritis. Bagaimanapun Perubahan format UN bukan bejuga, kebijakan memformat ulang rarti menyisakan suka cita semata. ujian nasional dilakukan untuk Jika ditela’ah lebih mendalam, memperbaiki kualitas pendidiksekolah justru kewalahan untuk an bangsa Indonesia. Apakah menjalankan trobosan baru Anies tidak malu indeks nilai kualitas Baswedan. Logika mudahnya, jika pendidikan kalah dengan negara sekolah prosentasinya lebih bantenangga? Apakah mau seperti yak dalam menentukan kelulusan ini terus, pendidikan nasional siswa, maka beban sosialnya sangat stagnan dan cenderung degradasi? kuat. Apabila ada siswa yang tidak Apakah mau seperti ini terus, lulus, maka orang tua akan berinstansi pendidikan hanya bisa usaha mati-matian melobi sekolah mencetak generasi perusak? untuk meluluskan anaknya.

Kemudian, jika ternyata angka Proyek Jangka Panjang ketidaklulusannya banyak, maka Harapannya format ulang UN nama almamater pasti tercoreng. tidak menyisakan masalah lain.

Akhirnya berdampak menurunnya Terkhusus kepada siswa, eksistensi prosentase penerimaan siswa baru. ujian tidak dianggap sebagai ancaDilema. Sekolah pasti kebingungan man namun tantangan. Jika diangatas regulasi pendidikan yang gap sebagai tantangan, maka jauh selalu berubah. Sebab, sekolah hari akan menyiapakan diri untuk belum memiliki kekuatan penuh menghadapi ujian. Dengan giat untuk menjalankan kebijakan itu. belajar, melatih daya ingat, melatih Memang problematika ini sudah daya respon, melatih kepekaan, dan ‘usang’, ketika kelulusan masih tidak lupa rajin beribadah. Jika hal didominasi nilai UN, tidak sedikit demikian dilakukan, maka ujian sekolah yang melakukan kecurangtak dianggap sebagai momok, naan. Lantas bagaimana jika sekolah mun ujian adalah sebuah momen diberi hak lebih? yang paling dinantikan.

Jika sekolah diberi hak lebih daDi sisi lain, pihak guru juga lam meluluskan siswa, pasti peluang harus menciptakan proyek jangka kecurangan sangat terbuka lebar. panjang. Dari awal, setidaknya Nah, untuk mensiasati masalah pas lega. Sebab, akibat stigma UN yang berlebihan, ujian yang semula profan dianggap sakral. Banyak cara ditempuh untuk setidaknya dapat mempermudah dalam mengerjakan soal ujian. Mulai melakukan kegiatan magis sampai ritual religius, pra-UN menjadi waktu taubat sesaat seperti ingin menghadapi perang hidup-mati. Ironis.

guru sudah mengenalkan konsep dan mekanisme UN. Guru juga harus rajin melatih kesehatan otak siswanya, dengan hipnoterapi atau dengan game yang bernuansa edukasi. Selanjutnya, karena bangsa Indonesia mengusung asas kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa, maka guru harus terlibat dalam hal peribadatan siswa.

Sia-sia jika usaha tanpa dibarengi doa, begitupun sebaliknya.

Penguatan pendidikan nasional mau-tidak mau harus dilakukan.

Sebab, bukan hanya Anies Baswedan yang menyatakan pendidikan Indonesia gawat darurat.

Jauh hari Gusdur dalam buku Menggerakan Tradisi, menyatakan pendidikan kita dapat dikatakan dalam keadaan kritis. Karena itu, usaha pemerintah dalam penyemaian tekhnologi pendidikan perlu digalakkan kembali. Pasalnya, kebutuhan tekhnologi dalam dunia pendidikan sangat urgen. Pendidikan harus hidup dan berkembang sesuai dengan sosiokultural dan kebutuhan pelajar.

Oleh sebab itu, hadirnya tekhnologi harus disambut dengan hangat oleh dunia pendidikan Indonesia. Dengan sistem e-pendidikan, maka proses pembelajaran siswa akan semakin efektif dan efisien. Ingat bahwa fasilitas merupakan salah satu penunjang utama atas keberhasilan pendidikan. Jika pemerintah hanya fokus terhadap materi kurikulum tanpa mempertimbangkan fasilitas tekhnis, maka perkembangan dunia pendidikan akan timpang. Justru modernisasi dan dinamisasi pendidikan merupakan proyek jangka panjang paling ampuh.

Wallahu a’lam bi al-shawwab Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Daerah Kudus

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu wage 11 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Dibangun 2014, Pujasera Rp 2,5 M Mangkrak Kab Mojoketo, Bhirawa Sejak selesai dibangun tahun 2014 lalu, bangunan food court (Pujasera) yang berdiri di kawasan taman Wisata Pacet masih belum beoperasi. Bangunan dua lantai yang didanai dari pundi APBD Pemkab Mojokerto senilai Rp2,5 miliar ini masih tak berpenghuni. Mangkraknya gedung yang direncanakan berfungsi sebagai wisata kuliner itu karena terganjal aturan.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab Mojokerto, Musta’in, sejak pembangunannya selesai akhir tahun 2014 lalu, gedung food court memang belum digunakan sebagaimana fungsinya. Ini lantaran pihaknya masih mencari formulasi yang tepat untuk penataan PKL yang menempati gedung di kawasan Wana Wisata Pacet itu. ‘’Sampai sekarang bangunan itu masih belum ditempati, karena kita masih melakukan penataan PKL yang nantinya menempati gedung itu. Dan juga aturanya masih dibuat supaya nanti tak menimbulkan masalah dikemudian hari,’’ terangnya, Selasa (10/3) kemarin.

Masih, kata Mustain, kini pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) soal retribusi yang diterapkan bagi para pedagang. ‘’Kalau semua aturan sudah siap maka secepatnya gedung food court itu bisa langsung ditempati,’’ tukasnya.

Mustain menjelaskan, pembangunan food court yang menghabiskan anggaran hingga Rp2 miliar ini memang diperuntukkan bagi pedagang lokal. Tujuannya untuk meningkatakan perekonomian masyarakat Kab Mojokerto. ‘’Jadi nantinya akan ditempati pedagang yang menawarkan aneka makanan dan jajanan khas Mojokerto, serta aneka kerajinan,’’ jelas Mustain.Q kar

Rival Saiful Ilah Muncul dari PKB Sendiri Sidoarjo, Bhirawa Manuver gerakan bawah tanah untuk merebut tiket DPC PKB Sidoarjo, mulai menampakkan ujudnya. Padahal hingga rekomendasi PKB merupakan harga mati yang diberikan kepada incumbent Bupati Saiful Ilah SH MHum. Informasi diperoleh Bhirawa menjelaskan, ada mantan tokoh Partai Demokrat Surabaya yang mencoba masuk ke Sidoarjo dengan target untuk mencari restu kiai NU. Dengan iming-iming tokoh itu sanggup memodali sampai Rp20 miliar untuk memenangkan Pilbup Sidoarjo. Tokoh ini diduga mencoba menggandeng Saikhul Islam, anak Gus Ali Mashuri, pengasuh Ponpes Bumi Sholawat. Saikhul Islam adalah tokoh muda NU asal Kec Tu-

langan yang kini tercatat sebagai anggota FKB DPR RI. PKB kini pantas dijadikan incaran karena memiliki kursi yang mencukupi untuk mengusung Cabup sendiri, dengan 13 kursi. Sementara partai lain tak mampu memenuhi syarat 10 kursi untuk dapat mengusung sendiri. PDIP mempunyai delapan kursi, PAN tujuh kursi dan Gerindra tujuh kursi. Ketiga partai besar di DPRD Sidoarjo harus mencari partner fraksi lain untuk dapat me-

ngusung calon sendiri.

Abdul Somad, tokoh NU Kec Tulangan, yang dikonfirmasi isu ini menyatakan, tak mendengar kabar adanya calon di luar Saiful yang akan merebut tiket PKB. ‘’Saya tak mendengar nama lain di luar Saiful,’’ ujarnya.

Meski demikian, Somad menyatakan, untuk lima tahun ke depan nanti Sidoarjo butuh kepemimpinan yang kuat untuk menjadikan Sidoarjo sebagai Kota Metropolis. ‘’Sidoarjo jangan hanya dijadikan pendamping Surabaya saja.

Tetapi Sidoarjo harus bisa ke luar dari bayang-bayang sebagai penyanggahnya Kota Surabaya,’’ ujarnya.

Sementara anggota FKB DPRD Sidoarjo, Damrony

Hearing PPDI dan AKD Berlangsung Panas Gresik, Bhirawa Hearing Komisi A DPRD Gresik dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) serta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berlangsung panas. Pasalnya AKD merasa tersinggung karena diduga melakukan pungutan. Pada saat mengeluarkan SK penyesuaian perpanjangan sehingga minta PPDI menunjukan bukti.

Dari pantauan yang dihimpun, awalnya hearing berlangsung lancar. Namun, setelah perwakilan PPDI membeberkan adanya laporan tarikan hingga Rp500 ribu per tahun untuk mendapatkan SK. Anggota AKD tersentak kaget, wajah meraka yang mulanya biasa menjadi memerah karena amarah. Hearing sontak saja menjadi tegang dan masing-masing pihak saling mempertahankan argumenya. Untuk meredakan itu akhirnya rapat dihentikan.

Menurut Ketua PPDI Gresik, Siswadi, laporan dari Korcam PPDI Benjeng, Duduk dan Cerme adanya tarikan itu. Hingga kini masih ada 50% perangkat desa, yang belum mendapatkan SK penyesuaian sesuai dengan Perbup Nomor 9 tahun 2015.

Ini lantaran ada beberapa kepala desa, yang sedikit lamban dalam mengeluarkan SK. Namun, ada beberapa yang cepat dalam mengeluarkan SK itu.

Penjelasan PPDI Gresik itu langsung dibantah Ketua AKD Gresik, Kristono.

Bahkan AKD menuding PPDI menyebarkan fitnah dan meminta untuk menunjukkan buktinya. ‘’Jangan ngomong sembarang dong, tunjukan data adanya tarikan itu. Kalau memang ada kepala desa yang melakukan penarikan silahkan dilaporkan, kami juga siap untuk mengambil tindakan terhadap para pelaku,’’ katanya dengan nada tinggi. Q kim

Chudlori, juga menanggapi dingin isu itu. ‘’Biasalah kalau sudah mendekati Pilkada selalu ada isu-isu seperti itu,’’ tegasnya. Sejauh ini posisi Saiful Ilah masih kuat di PKB. Justru rival Saiful Ilah muncul dari dalam partainya sendiri. Abdul Kolik, anggota FKB, dalam pekan depan akan melaunching pencalonannya sebagai Bacabup Sidoarjo. Walaupun sebagai kader PKB, Kolik tak memaksakan diri untuk mencari tiket PKB. ‘’Saya akan mendapatkan tiket dari partai, alternatifnya kalau gagal akan masuk lewat jalur independen,’’ terangnya. Untuk sementara ia tidak membuka strategi, ia membeberkan strategi setelah launching.

Sementara DPD PAN Si-

doarjo, memberi sinyal akan mencalonkan jagonya, yakni Imam Sugiri (Ketua DPD PAN) atau Wakil Ketua DPD, Khulaim Junaedi. Khulaim akan berupaya memanfaatkan kedekatannya dengan Ketua Dewan Majelis Pertimbangan DPP PAN, Sutrisno Bachir untuk merebut tiket PAN. Sementara Imam Sugiri mencoba beradaptasi dengan PKB, mengharapkan digandengn Saiful untuk menjadi wakilnya.

PAN Sidoarjo sudah membentuk tim delapan untuk menjaring Bacabup. Namun tim delapan ini tampaknya hanya memberi ruang yang lebar kepada kader partainya sendiri. Terlalu sulit bagi orang di luar PAN yang bisa menembus tiket PAN.Q hds

Gaji Nunggak Tiga Bulan, Kades dan Perangkat Demo Bupati

Rakor DWP Bakorwil Jadi Ajang Promosi Sidoarjo, Bhirawa Rapat Koordinasi (Rakor) Tim PenggerakPKK, Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) se Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan diselenggarakan di Kab Sidoarjo, menjadi ajang Promosi produk unggulan UKM. Kegiatan yang diselenggarakan, Selasa (10/3) di Pendopo Kabupaten Sidoarjo juga dimanfaatkan sebagai ajang silatuhrahmi. Karena diikuti tujuh kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

Diantaranya Kab Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Kab Gresik dan Kota Surabaya serta Kab Sidoarjo.

Ketua TP-PKK Kab Sidoarjo, Ny Hj Anik Saiful Ilah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada ibu koordinator TP-PKK Wilayah Kerja Bakorwil Pamekasan yang hadir serta Ketua TP-PKK, Perwosi, dan DWP se Wilayah Kerja Bakorwil Pamekasan.

Hj Anik menyampaikan, Rakor kali ini merupakan kebanggaan tersendiri, juga merupakan suatu kehormatan yang tak ternilai. Diharapkan kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut untuk mempererat tali silaturrahmi dan koordinasi kabupaten/ kota se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

Namun yang lebih penting lagi, Rakor kali ini dapat dimanfaatkan Kab Sidoarjo sebagai media promosi untuk memperkenalkan produk unggulannya. Beberapa Produk UKM khas KabSidoarjo yang ditampilkan di Pendopo dapat dilihat dan dibeli. Sehingga TP-PKK, Perwosi, dan DWP yang tergabung dalam Wilayah Kerja Bakorwil Pamekasan dapat mengetahui dan merasakan produk Sidoarjo.

Selain itu, pelaksanaannya pun telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program kerja Tingkat Provinsi Jatim. Begitu pula dalam pelaksanaan program kerjanya, telah disesuaikan dengan program Pemkab Sidoarjo. Pasalnya, peran TP-PKK, Perwosi, dan Dharma Wanita Persatuan Kab Sidoarjo adalah mitra Pemkab Sidoarjo dalam rangka turut serta mewujudkan program pemerintah daerah.Q ach

5

kerin/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama Forpimda berziarah di Makam Maulana Malik Ibrahim.

Bupati dan Wabup Ajak Forpimda Ziarah Wali Gresik, Bhirawa Selain menghadirkan Band Kotak dari Jakarta dan OM Monata pada resepsi Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Gresik ke 528 pada Selasa (10/3) tadi malam, Pemkab Gresik juga menggelar sederetan acara ritual keagamaan yang juga dilakukan pada Selasa (10/3) pagi kemarin.

Bupati dan Wakil Bupati Gresik Sambari Halim Radianto - Moh Qosim melakukan ziarah ke makam para auliyah yang ada di Gresik. Diawali dari Makam Sunan Giri, bersama anggota Forpimda Gresik, mereka berdua tampak khusuk berdoa yang diikuti rombongan yaitu Pejabat Pemkab Gresik.

Selepas dari Makam Sunan Giri, rombongan bergeser ke Makam Sunan Prapen yang letaknya masih berada di Komplek Makam Sunan Giri.

Makam cucu Sunan Giri itu letaknya tak jauh dari makam Sunan Giri yaitu sekitar 50

meter kearah barat. Di makam itu rombongan yang dipimpin bupati dan wakil bupati melantunkan doa bersama.

Selanjutnya rombongan keluar komplek Makam Sunan Giri dan bergeser menuju ke Gresik Kota yaitu ke Komplek Makam Maulana Malik Ibrahim di Gapurosukolilo. Di komplek pemakaman ini setidaknya ada dua tempat yang selalu didatangi saat memperingati Hari jadi Kota Gresik, yaitu Makam Maulana Malik Ibrahim dan makam KRT Poesponegoro.

Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim adalah bagian dari para penyebar Agama Islam di Pulau Jawa atau disebut Walisongo. Sedangkan KRT Poesponegoro adalah bupati gresik yang pertama.

Beliau menjabat Bupati Gresik pada 1669 – 1732. Pada kesempatan itu, bupati menyatakan, agar selalu ingat kepada para leluhur. ‘’Makanya setiap tahun saat mem-

peringati hari jadi Kota Gresik, kami selalu bersamasama berziarah kesini,’’ kata bupati.

Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim menambahkan, kegiatan ini mulai dari Syukuran di Giri Kedaton pada Minggu Malam, penobatan Sunan Giri, kirab budaya, serta syukuran yang dilaksanakan pada Selasa sore di WEP, ini bagian dari syiar Islam. ‘’Melalui kegiatan ini kami mengajak masyarakat untuk menghormati leluhur kita,’’ katanya.

Dikatakan Wabup, beberapa pendahulu bersejarah yaitu Kanjeng Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Prapen dan Kanjeng KRT Poesponegoro sebagai Bupati pertama. ‘’Dengan penghormatan ini kami berharap berkah Allah. Selain itu kami ingin mengajari masyarakat untuk bersyukur kepada Allah dan membangun kebersamaan,’’ ujar Wabub.Q eri

Sidoarjo, Bhirawa Merasa gajinya belum diterima dari Pemkab Sidoarjo hingga tiga bulan, yakni mulai Januari sampai Maret 2015, ratusan Kades dan perangkat desa di Kab Sidoarjo menggelar demo di kantor Bupati Sidoarjo.

Para Kades yang tergabung dalam Paguyuban Kades Sidoarjo dan Paguyupan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sidoarjo, berorasi di Pendopo Delta Wibawa Jl Cokronegoro 1, Sidoarjo kemudian menuju ke kantor Pemkab Sidoarjo jl Gubernur Suryo 1, Sidoarjo.

Mereka yang menyebut diri menyebut sebagai abdi desa itu, juga menuntut diantaranya perbaikan infrastukur desa seperti jalan rusak, penanganan banjir, minta pengembalian pengelolaan TKD ke desa lagi, serta minta diberikan penghasilan tetap yang layak.

Supriyadi, Ketua Paguyuban Kades Sidoarjo, berseloroh dalam tiga bulan ini, kades dan perangkat desa belum menerima gaji yang biasanya diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tapi menyebut keterlambatan memberikan gaji itu karena Perbup nya belum disahkan Pemkab Sidoarjo. ‘’Kami tiap tahun seperti ini,’’ ujarnya berorasi diatas truk.

Seiring dengan Pilbup di Kab Sidoarjo tahun 2015 ini, kata Supriyadi, Kades dan perangkat desa di Sidoarjo akan memilih siapapun calon pemimpin Sidoarjo kedepan yang terbaik. Dalam kondisi yang kini sedang dialami Kades dan perangkat desa Sidoarjo kini mereka merasa kesannya hanya dijadikan obyek politik saja. ‘’Kalau tak dibutuhkan, kami dibuang begitu saja,’’ ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, disampaikan Kabag Administrasi Pemerintahan Kab Sidoarjo, Sugeng Daryarnto SH MM, Peraturan Bupati (Perbup ) yang mengatur tunjangan untuk Kades dan perangkat desa di Sidoarjo ini sebenarnya sudah disahkan pada Maret ini.

Hanya saja pihak desa tak bisa mencairkannya dananya di Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo, bila belum membuat pertanggung jawaban APBDES nya. Bila pihak desa sudah membuat laporan pertanggung jawaban APBDES maka, mereka bisa mencairkan tunjangan dengan merapel mulai bulan Januari sampai Maret 2015 ini.Q ali

alikusyanto/bhirawa

Kades dan perangkat desa se Sidoarjo demo karena tiga bulan belum menerima gaji dari Pemkab Sidoarjo.

Febriana Pimpin PDIP Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Febriana Meldyawati terpilih sebagai Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto dalam Konferensi Cabang (Konfercab) partai yang digelar di Hotel Utami, Sidoarjo, Senin (9/3) malam.

Dalam Konfercab yang digelar bareng 10 DPC PDIP itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Mojokerto ini terpilih menjadi pimpinan baru partai berlambang banteng moncong putih di wilayah Kota Mojokerto menyisihkan dua kandidat lainnya,

yakni Purnomo dan posisi Yunus SupraSunarto. yitno, Ketua DPC Kendali PDIP Kota PDIP Kota Mojokerto Mojokerto periode, hasil Konfercab se2015 – 2020 ini dibelumnya. Febriana pegang Febriana Meldyawati mengiMeldyawati sebagai kuti jejak politik ayahKetua, Sekretaris dinya Gatot Supriyadi percayakan kepada di kandang partai beSunarto dan Benda- Febriana Meldyawati sutan Megawati Sohara dipegang H ekarno Putri. Ia meSantoso. Sementara Purnomo ngawali debut sebagai sekmemegang jabatan wakil retaris anak ranting PDIP Kel ketua.

Kranggan, Kec Prajurit Kulon, Meldyawati menggantikan Kota Mojokerto. Pada pemi-

lihan legislatif (Pileg) April 2014 silam, Meldyawati running di Dapil 1 Prajurit Kulon hingga melaju menjadi anggota legislatif.

Karir politik wanita muda ini terus merangkak naik. Ia maju sebagai kandidat ketua partai bersama sejumlah fungsionaris partai lainnya. Ia menjalani sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum namanya akhirnya diajukan bersama empat nama lainnya sebagai kandidat ketua partai.

‘’Selain Febriana Meldyawati, ada empat nama lain yang diajukan partai (PDIP Kota Mojokerto), yakni Sunarto, Purnomo, H Santoso, Novi Dian Lesmono. DPP kemudian mengerucutkan menjadi tiga nama kandidat, yakni Febriana Meldyawati, Sunarto dan Purnomo. Dan dalam Konfercab dengan pola musyawarah mufakat, akhirnya yang terpilih (ketua) Febriana Meldyawati,’’ ujar salah satu fungsionaris PDIP Kota Mojokerto.Q kar

Antisipasi Korupsi, Pejabat Sidoarjo Laporkan Harta Kekayaan Mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, pejabat di Pemkab Sidoarjo diwajibkan untuk mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disediakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Tahun 2015 ini ada 64 pejabat yang diundang untuk mengisi formulir LHKPN A maupun formulir LHKPN B itu. Mulai dari Camat, Kabag, Kepala Kantor, Kepala Badan dan Kepala Dinas. Dalam pengisian formulir oleh pejabat ini harus diisi dan dalam sehari selesai. Bagi pejabat baru mengisi formulir KPK A, sedangkan pejabat yang sudah pernah mengisi fomulir LHKPN A, akan mengisi fomulir LHKPN B. Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo yang memfasilitasi asistensi tiap dua tahun sekali itu, mengundang petugas KPK untuk membimbing pejabat Sidoarjo dalam mengisi for-

mulir agar benar.

Sekda Kab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan, saat memberikan pengarahannya dalam asistensi pengisian formulir LHKPN di Balai Diklat Sidoarjo, meminta dalam pengisian formulir ini pejabat Sidoarjo agar jujur dan tak menutup apapun. ‘’Saya minta dalam pengisian formulir LHKPN ini supaya dilakukan secara terbuka,’’ ujar Vino, yang mengaku sudah dua kali ini mengisi formulir LHKPN dari KPK itu, Selasa ( 10/3) kemarin.

Vino memberikan pengalamannya dalam mengisi formulir LHKPN ini, yakni harus diperhatikan pejabat Sidoarjo dalam pelaporan ini semua dokumen terkait harta keka-

alikusyanto/bhirawa

Khawatir dianggap korupsi, pejabat di Kab Sidoarjo berbondong-bondong dengan kesadaran mengisi formulir harta kekayaannya yang disediakan oleh KPK. yaannya harus dikumpulkan.

Biasanya dalam mengumpulkan dan mengisi formulir ini cukup lama. Agar benar, lengkap dan sesuai dengan petunjuk.

Disampaikan Vino, pejabat

wajib untuk melaporkan harta kekayaannya karena sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaran negara yang bebas korpusi, kolusi dan noepotisme (KKN).

Untuk menjaga amanat dalam pemberantasan korupsi, Kab Sidoarjo mendukung denga adanya Perbub Nomor 8 tahun 2013 dan Keputusan Bupati dalam pemberantasan korupsi.

Fungsional Direktoral PPLHKN KPK, Andika Widiarto, yang membimbing pejabat Sidoarjo mengisi formulir LHKPN ini mengatakan, pihak KPK datang ke Sidoarjo untuk membantu pejabat di Pemkab Sidoarjo mengisi formulir LHKPN ini.

Menurutnya, pejabat Sidoarjo termasuk aktif dalam pengisian formulirLHKPN ini. Dari sekitar 288 pejabat di Pemkab Sidoarjo yang wajib mengisi formulir ini hingga kini hanya kurang sekitar 41saja yang belum mengisi. Ini dikarenakan merekabaru men jabat. ‘’Kamis berharap mudahmudahan, pengisian formulir LHKPN di Kab Sidoajo ini sehari bisa selesai. Jangan sampai kami pulang tak sesuai dengan target kami,’’ ujarnya.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

PMI Musnahkan Stok Kantong Darah Lumajang, Bhirawa Meski sudah melalui berbagai langkah antisipasi, tidak seluruh stok kebutuhan darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lumajang yang dihimpun dari sumbangan pendonor dipergunakan setiap bulannya benar-benar telah memenuhi persyaratan.

Beberapa di antaranya terpaksa harus dimusnahkan karena terkontaminasi penyakit dan tidak layak dipergunakan. ‘’Setiap bulan darah hasil donasi para pendonor tidak pernah ada yang exspayed karena rutin dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,’’ kata Kartika Indah Susanti Kepala TU UDD PMI Kabupaten Lumajang.

Hanya saja, lanjut Kartika, ada puluhan kantong darah yang terdeteksi telah terkontaminasi penyakit membahayakan, sehingga tidak layak lagi didonasikan. Kantong darah ini dinyatakan terkontaminasi, setelah dilakukan pemeriksaan kelayakannya oleh petugas UDD. ‘’Begitu diketahui terkontaminasi penyakit, kantong darah ini langsung masuk karantinam’’ imbuhnya.

Dia menambahkan, penyakit yang banyak ditemukan, diantaranya hepatitis B dan Hepatitis C. Namun, sejauh ini belum pernah ditemukan adanya kantong darah yang terkontaminasi HIV-AIDS. "Alhamdulillah, kalau penyakit HIVAIDS sejauh ini belum ditemukan," ujarnya.Q yat

Jatim Bangun Pusat Rehabilitasi Narkoba di Malang Malang, Bhirawa Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang di kawasan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bakal dijadikan pusat rehabilitasi narkoba khusus pecandu dari wilayah Jawa Timur.

Wali Kota Malang, Muhammad Anton kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/3) kemarin mengatakan, Pemkot Malang mendapatkan dana sebesar Rp 12 Miliar dari pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial untuk pembangunan gedung rehabilitasi narkoba di Jawa Timur.

Muhammad Anton mengemukakan, selama ini Jawa Timur memang belum punya tempat, untuk rehabilitasi narkoba, karena itu pemerintah pusat akan segera membangun di Kota Malang. "Kita punya lahan di kantor BNN, di Kedungkandang, lahanya masih luas, saya kira sangat

tepat jika Pemerintah memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat rehabilitasi narkoba," tutur Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu.

Menurutnya, dipilihnya Kota Malang, sebagai lokasi pembangunan rehabilitasi narkoba ada beberapa alasan. Salah satunya karena Kota Ma-

lang dinilai sebagai lokasi yang tepat di Jawa Timur untuk memulihkan para pecandu narkoba. "Malang ini kan lokasinya tenang, apalagi kantor BNN berada di pinggiran kota, udaranya sejuk, dekat Gunung Buring, sangat tepat jika pemulihan narkoba dilakukan di sana," imbuh Abah Anton.

Hanya saja, lanjut Wali Kota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang itu Pembangunannnya,dilakukan jika dana dari pemerintah pusat telah cair. Sedangkan Pemkot Malang hanya bertugas menyiapkan lahan. Saat ini, Pemkot Malang sedang mengurus administrasi lahan yang akan dibangun untuk pusat rehabilitasi, itu sehingga tidak menyalahi prosedur.

Pelaksanaan Permen KP RI Perlu Ditunda Sumenep, Bhirawa Pelaksanaan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan RI nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara RI dinilai terlalu cepat. Pasalnya tidak ada waktu untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan didaerah sehingga manuai penolakan dari nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep, Mohammad Jakfar menilai, sejak ditandatanganinya peraturan tersebut harusnya ada jeda untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, tidak kemudian langsung direalisasikan atau dilaksanakan. Dengan terlalu cepatnya realisasi aturan tersebut, menimbulkan penolakan dari para nelayan di daerah-daerah.

"Masak Permen KP itu ditandatangani tanggal 8 Januari, ditrapkan tanggal 9 Januari 2015. Ini kan terlalu cepat dan sangan disayangkan. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat didaerah ya kami, makanya beri kami kesempatan untuk melakukan sosialisasi sehingga bisa meminimalisir terjadinya gejolak dibawah," kata Moh Jakfar, di kantornya, Selasa (10/3).Q sul

Sementara itu Kepala BNN Kota Malang Hendry Budiman menyambut gembira rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba Jawa Timur di Kota Malang. Menurutnya, pembangunan tempat rehabilitasi ini sangat tepat, karena selama ini, jika ada pecandu narkoba di Kota Malang, selalu dikirim ke tempat rehabilitasi di Bogor dan Makasar.

"Kalau ada di Kota Malang ini sangat bagus, apalagi di Jawa Timur hanya ada di Menur Surabaya. Karena rehabilitasi narkoba itu harus dilakukan sampai tuntas agar, mereka benar-benar sembuh dari ketergantungan, obat terlarang tersebut," tutur Hendry Budiman.

Secara teknis, pembangunan tempat rehabilitasi Narko-

ba di Kota Malang, akan dihitung secara matang. Lahan yang disediakan sebesar 3000 meter. "Masih dihitung secara detail, ruangan apa saja yang dibutuhkan, sementara untuk dana sudah disiapkan Pemerintah Pusat," tuturnya.

Ditambahkan dia, rehabilitasi pecandu narkoba ada beberapa tahapan, mulai dari detoksi penyakitnya secara medis, sosial dan lingkungan hidupnya. Karena itu gedung rehabilitasi akan disesuaikan kebutuhan penanganan kasus narkoba. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Malang Muhammad Anton yang telah memberikan perhatiannya, sehingga gedung rehabilitasi itu bisa direalisasikan.Q mut

Lamongan Perhatikan Sekolah Diniyah

Pemkab Canangkan Gemesnya DBD Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pencanangan Gerakan Memberantas Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (Gemesnya DBD), di Pendopo Kecamatan Paiton. Pencanangan yang ditandai dengan gerakan 3M (menguras, menutup dan mengubur) plus. Hal ini diungkapkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Asy’ari, Selasa (1/3).

Menurut Asy’ari vaksinasi untuk mencegah dan obat pembasmi virus DBD sampai saat ini belum ada. Cara terbaik adalah dengan memberantas nyamuk Aedes Aegypti beserta jentik-jentiknya.

Upaya penanggulangan penyakit DBD yang dinilai paling efektif adalah dengan menggerakkan peran serta masyarakat dalam gerakan pemberantasan sarang nyamuk DBD melalui gerakan 3M plus.

Gerakan 3M plus ini didahului dengan pemeriksaan jentik berkala untuk mengetahui tempat perindukan jentik nyamuk secara dini. Pemeriksaan jentik berkala hendaknya dapat dilakukan dengan peran serta masyarakat secara aktif di desa dengan membentuk satgas pemantau jentik atau yang lebih dikenal dengan nama Jumantik (Juru Pemantau Jentik),” tegasnya.Q wap

Rabu Wage 11 MARET 2015

nurkholis/bhirawa

Pejabat eselon II dan III ikuti tes urine di pendopo Bupati Sampang.

163 Pejabat Pemkab Tes Urine Sampang, Bhirawa Sedikitnya 163 pejabat eleson II, dan III di lingkungan Pemkab Sampang, mengikuti tes urine di Pendopo Bupati Sampang. Hal ini guna memastikan para pejabat di lingkungan pemkab Sampang berbas dari barang terlarang narkotika. Tes urine dilakukan langsung tim badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/3).

Para pejabat di lingkungan pemkab Sampang terlihat satu per satu datang mengikuti tes urine di pendopo Bupati. Sementara tim BNN Provinsi sudah siap menguji urin para pejabat yang datang tersebut. Walaupun sebenarnya hasilnya sudah bisa diketahui di hari yang sama, namun tim BNN enggan akan mempublikasikan. “Hal itu nanti kewenangan pemkab Sampang,” terang Puguh Raharjo, Kasi pemberdayaan alternatif BNN provinsi Jatim, Selasa (10/3) saat dikonfirmasi di lokasi.

Menurut Puguh Raharjo, permintaan Pem-

kab Sampang melakukan tes urine para pejabat eselon II dan III ini perlu diapresiasi dan bisa diikuti oleh kabupaten yang lain di Jawa Timur. Hal ini guna mencegah sedini mungkin penggunaan barang terlarang narkotika. Sebab beradasarkan data prevalensi BNN Provinsi Jatim, dari jumlah penduduk di Jawa Timur kurang lebih 38 juta, ada sekitar 338.000 jiwa di Jawa Timur termasuk katagori pecandu narkotika.

“Oleh sebab itu, kami berkoornadi dengan BNN se Jawa Timur terus melakukan sosialisasi dan antisipasi terhadap bahaya narkotika tersebut, bahkan kami juga mulai turun melakukan sosialisasi di tingkat para pelajar. Terakait hasil tes urin di Kabupaten Sampang ini, kami tidak bisa melakukan ekspos ke publik, sebab nanti hasilnya akan kami serahkan langsung pada pihak pemkab Sampang, kami hanya memberikan saran jika nanti ada yang positif tercandu maka segera dilakukan rehabilitasi,” tegasnya.Q lis

Lamongan, Bhirawa Lembaga pendidikan non formal, seperti madrasah diniyah di Lamongan sudah begitu mengakar. Agar tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lain, harus ada peningkatan dalam penatakelolaan administrasinya.

Hal itu kemarin disampaikan Bupati Fadeli di hadapan pengurus Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) Kabupaten Lamongan di Guest House Pemkab Lamongan.

Kepada jajarannya, dia meminta agar ada pembinaan pengelolaan administrasi modern bagi lembaga diniyah.

“Pendidikan madrasah diniyah tidak bisa dipisahkan dari sejarah Lamongan yang sudah begitu mengakar. Oleh karena itu saya minta, meski madrasah diniyah adalah lembaga non formal, jangan sampai kita tidak memberikan perhatian,“ pesan Fadeli. “Dinas Pendidikan saya minta memberikan pembinaan peningkatan administrasi maupun manajemen modern lainnya. Agar madrasah diniyah semakin berkualitas, “ lanjut dia.

Terkait perhatian kepada lembaga madrasah diniyah ini, Fadeli menyebut dia sudah menyiapkan anggaran sharing sebesar hampir

Rp 2 miliar. Sementara itu, imbuhnya, dana plafon dari Pemprov jatim juga sudah tersedia.

Ketua KKMD Lamongan Zamroni dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan lembaga penerima Bantuan operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madin. Yakni untuk sebanyak 930 lembaga Madin Ula (setingkat SD) yang memiliki 70.639 santri dan 7.658 guru. Kemudian untuk 217 lembaga Madin Wusto (setingkat SMP) yang memiliki 20.322 santri dan 2.228 guru.

“Image Pak Bupati (Fadeli) selama ini adalah pemimpin yang peduli dengan madrasah diniyah. Apalagi memiliki program mewajibkan hafalan surat-surat pendek Alquran dengan maknanya bagi siswa sekolah negeri. Kami berharap agar kebijakan ini tetap dilanjutkan demi menjaga kualitas akhlak generasi muda Lamongan,“ ucap dia.

Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, total anggaran Bosda untuk Madin tahun ini sebesar Rp 11.954.490.000. Sebesar Rp 1.926.000.000 di antaranya merupakan dana dari Pemkab Lamongan.Q yit

suprayitno/bhirawa

Sejumlah Pengurus KKMD Lamongan saat beraudiensi dengan Bupati Fadeli di Guest House setempat.

Pemkab Ajukan Dua Raperda Sektor Ekonomi Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan dua rancangan peraturan daerah perihal pemberian Insentif Penanaman Modal dan Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan telah menyerahkan nota pengantar pengajuan dua raperda

kepada DPRD Banyuwangi, Senin (9/3).

Menurut Bupati Anas, kedua raperda itu penting karena diperlukan untuk mendukung iklim investasi di Banyuwangi yang terus tumbuh positif. Beberapa poin di raperda terditi atas inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi para investor. Ia mengaku sejak lama ingin

mengajukan insentif kepada investor, tapi masih terbentur aturan.

"Misalnya ada investor datang ke Banyuwangi ingin bangun industri harus mengalihkan HGU/ HGP. Kalau saklek ijin usahanya bisa sampek satu tahun, padahal saya ingin beri insentif kepada mereka.

Karena itu kita ingin mempercepat adanya investasi yang

lebih terukur dan lebih besar baik di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan maupun sektor yang lain, karena itu kita ajukan rapeda ini," kata Bupati Anas saat dikofirmasi, Selasa (10/3).

Insentif tidak selalu berupa uang, tetapi payung kebijakan bisa dijadikan salah satu pemberian kemudahan ijin usaha. Dengan begitu investor

akan semakin percaya menanamkan modalnya di Banyuwangi.

Sementara raperda Pendirian Bank Pembiyaan Rakyat Syariah penting untuk membantu masyarakat yang ingin menitipkan uang di bank. "Raperda ini adalah bentuk intervensi Daerah untuk mendorong kredit mikro agar menjadi lebih jalan," ujar Bupati Anas.Q nan

Warga Tionghoa dan Pemkab Gelar Festival Huang Ying Ni Rangkaian peringatan hari raya imlek di Kota Santri Situbondo, masih terngiang gaungnya kemarin. Seluruh warga Tionghoa bersama Pemkab Situbondo menggelar Festival Huang Ying Ni dan berlangsung sangat meriah, malam kemarin. Kemeriahan festival warga Tionghoa ini sekaligus menjadi ajang pemersatu umat beragama di Kabupaten Situbondo.

sawawi/bhirawa

Salah satu atraksi barongsai yang dimainkan oleh peserta Festival Huang Ying Ni, dalam rangkaian Hari Raya Imlek warga Tonghoa Kabupaten Situbondo.

Sikap toleransi ini ditunjukkan ribuan umat Islam Situbondo saat festival Huang Ying Ni sedang berlangsung di jalan protokol Situbondo, mulai Jalan Pemuda hingga Jalan Irian Jaya hingga kompleks Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo. Mereka menyambut antusias sepanjang jalan yang menjadi rute peserta festival Huang Ying Ni yang serba warna merah.

Tidak hanya itu, Festival Hua-

ng Ying Ni juga menjadi momentum bagi Pemkab Situbondo membentuk Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK. Hal itu sesuai amanah Permendagri Nomor 34 tahun 2006, tentang Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Festival Huang Ying Ni dimeriahkan berbagai aneka kesenian dan kebudayaan. Mulai pawai tarian khas warga Tionghoa, pertunjukan antraksi Barongsai serta penampilan finalis Best

Situbondo Carnival. Tak kalah menariknya, acara puncak festival Huang Ying Ni juga dimeriahkan group hadrah Pondok Pesantren Walisongo, asuhan KHR Kholil Asad Samsul Arifin.

Sayangnya, acara festival Huang Ying Ni berlangsung malam hari. Selain kondisi jalan agak gelap, tidak adanya pagar pembatas di setiap rute yang dilalui peserta festival, sempat merepotkan aparat keamanan menertibkan pengunjung yang meluber ke tengah jalan.

Di sisi lain, Bupati Dadang Wigiarto, menandaskan Pemerintah Kabupaten Situbondo ikut memfasilitasi festival Huang Ying Ni karena sebagai ajang menyampaikan pesan moral akan pentingnya kerukunan antar

umat beragama.

Kata Bupati Dadang, melalui festival Huang Ying Ni, pihaknya ingin menunjukan kepada seluruh dunia usaha, bahwa Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang terbuka. “Setiap warga Situbondo dapat hidup rukun tanpa harus memandang etnik dan agamanya,” ungkap Bupati Dadang dalam sambutannya kemarin malam.

Oleh karena itu, sambung orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu, dirinya mengaku akan melakukan evaluasi kegiatan tersebut, agar dimasa mendatang dapat terselenggara lebih baik lagi. “Kita lihat nanti pada tahun mendatang. Termasuk lokasinya akan kita baha lebih baik lagi,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

Rabu Wage 11 MARET 2015

KILAS JATIM

Ratusan Hektare Sawah Terserang Hama Tikus Bojonegoro, Bhirawa Dari sekitar 500 hektare (ha) lahan padi atau sawah yang tersebar di sejumlah kecamatan di Bojonegoro, 174 ha di antaranya terancam gagal panen diakibatkan serangan hama tikus. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Djupari, Selasa (10/3).

Menurutnya, luasan lahan terserang hama tikus ini antara lain diwilayah Kecmatan Kanor 22 ha, Kapas 42 ha, Balen 75 ha, Sumberrejo 2 ha, Kepohbaru 20 ha, Bojonegoro 9 ha dan Kecamatan Kalitidu seluas 5 ha. “Hama tikus menyerang tanaman padi di Kapas, Balen, Kepohbaru dan Kota Bojonegoro, berdasarkan data yang masuk sementara ini terdapat tujuh kecamatan,” jelasnya.

Dikatakan, dari sejumlah desa yang terkena serangan hewan pengerat, Kecamatan Balen yang terparah, yakni mencapai 75 hektare. Dimana petani yang menjadi korban, mereka kewalahan mengatasi hama tersebut. “Serangan tikus kali ini tak seperti biasanya. Selain memakan buah padi yang masih berupa batang padi, tikus juga menyerang sawah secara sporadis,” tegasnya.

Para petani juga mengaku pasrah menghadapi kenyataan ini. Untuk membeli racun tikus dan obat-obatan lainnya, mereka harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Diperkirakan, hasil panen tahun ini hanya sekitar 15 persen dari panen tahun silam. Q bas

JAWA TIMUR

Narwiyoto Terpilih Jadi Ketua PDIP Situbondo, Bhirawa Peta politik internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Situbondo berubah, sejak kemarin lusa. Itu setelah Konfercab PDIP yang digelar di Hotel Bandung Permai Jember, berhasil memilih Narwiyoto secara aklamasi menjadi Ketua DPC PDIP Situbondo.

Kondisi ini tanpa diduga sebelumnya karena pria yang lama menjadi Sekretaris DPC PDIP itu berhasil menggeser posisi Didit Subagyo yang dua kali periode menjadi Ketua partai dengan logo kerbau moncong putih tersebut.

Narwiyoto yang asli Situbondo itu akan memimpin PDI Perjuangan hingga 2020 mendatang. Dalam Konfercab kemarin, Narwiyoto juga berhasil menyingkirkan dua kandidat calon ketua lainnya yaitu Rudi

Afiyanto dan Ningsih. Proses penjaringan calon Ketua DPC PDIP berlangsung Bulan Desember 2014 silam. Penjaringan yang dilakukan mulai tingkat pengurus ranting dan PAC itu kemudian memunculkan 11 calon kandidat ketua.

Namun setelah melalui berbagai proses, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, mengerucutkan 11 nama tersebut menjadi lima orang. “Kelima orang ini kemudian mengikuti fit and propertes di Kantor DPP

Narwiyoto

awi/bhirawa

PDIP Januari lalu,” ujar salah satu kader PDIP kemarin.

Dari kelima nama calon Ketua dua diantaranya tergusur yaitu Didit Subayo

Tekan Pengangguran Lewat Karang Taruna Batu, Bhirawa Di tahun 2014 lalu, Dinas Sosial dan tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu mencatat adanya 2.260 pengangguran di Kota Wisata ini. Untuk mengatasi hal ini, Dinsosnaker berupaya untuk menghidupkan kembali karang taruna di pedesaan yang sempat mengalami mati suri. Hal ini dilakukan dengan pembinaan dan pemberdayaan karang taruna yang dilaksanakan sejak kemarin (10/3), selama tiga hari.

“Setidaknya sudah tercatat ada 7 karang taruna yang sudah tidak aktif. Dan mulai bulan ini kita akan aktifkan kegiatan mereka, agar karang taruna yang mati atau tidak aktif tidak bertambah banyak,” ujar Kabid Swadaya Sosial di Dinsosnaker, Susilo Tri Mulyo, Selasa (10/3).

Data di Dinsosnaker, di tahun 2010 terdapat 5.418 orang belum bekerja.

Sementara, data pencari kerja di Dinsosnaker sebanyak 739 orang. Dan di tahun 2014 kamarin, jumlah ini sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 642 orang.Q nas

dan Eko Budi Santoso. DPP PDIP hanya merekomendasikan tiga nama ke acara Konfercab IV PDIP, masing-masing Narwiyoto, Wakil Ketua DPRD Situbondo dari FPDIP Rudi Afiyanto serta Ketua Ketua Komisi III dari FPDIP Ningsih. Setelah melalui musyawarah mufakat, Narwiyoto terpilih menjadi Ketua DPC PDI P periode 2015-2020.

Sedangkan Ningsih diploting menjadi Sekretaris, serta Rudi Afiyanto menjadi Bendahara.

Menurut Narwiyoto, seluruh nama yang direkomendasikan DPP PDIP tersebut merupakan kader terbaik PDIP Situbondo. Oleh karena itu, ujar Totok-panggilan akrab Narwiyoto, kedua kader tersebut langsung ditunjuk menjadi Sekretaris dan Bendahara.

Narwiyoto menambahkan,

dalam waktu dekat dirinya akan melakukan konsolidasi internal Partai. “ Selain untuk menjalankan sejumlah agenda partai, PDIP juga akan melakukan kalkulasi politik menjelang Pilkada di Situbondo,” jlentreh Totok.

Meski tak menyebut secara langsung, Narwiyoto mulai memberi sinyal kemungkinan PDIP akan berkoaliasi untuk mengusung calon Bupati Situbondo mendatang. “Ini mengingat perolehan suara PDIP di Situbondo hanya sekitar 10 persen,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Situbondo itu.

Meski demikian, Narwiyoto mengaku Partainya hanya akan mengusung maupun mendukung calon Bupati yang memiliki garis perjuangan sama dengan plat form PDI Perjuangan.Q awi

Bappeda Dituntut Miliki Database

Dewan Minta Efisiensi Dana Pilbup Rp 26 M Kabupaten Blitar, Bhirawa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau dikenal dengan Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2015, DPRD Kabupaten Blitar menilai masih perlu dilakukan efisiensi anggaran yang capai Rp 36 miliar. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo, mengatakan untuk anggaran Pilbup Rp 26 miliar yang diajukan KPU Kabupaten Blitar seharusnya masih bisa dikurangi.

Sehingga totalnya tidak sampai Rp 26 miliar. “Dengan cara efisiensi anggaran, seperti pengurangan jumlah TPS maka dapat mengurangi pengunaan APBD dalam pelaksanaan Pilbub tahun ini,” kata Wasis Kunto Atmojo.

Lebih janjut Wasis Kunto Atmojo, mengatakan pihaknya belum bisa merinci secara pasti berapa biaya Pilbub Blitar tahun ini yang ideal, dimana kebutuhan yang tidak urgen untuk lebih bias dilakukan efisiensi lagi. “Untuk rinciannya saya belum melakukan hal itu, namun saya yakin masih bisa dilakukan efisiensi lagi untuk mengurangi pembiayaan dari APBD Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Secara terpisah Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah, mengatakan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati Blitar, KPU Kabupaten Blitar membutuhkan total anggaran mencapai Rp 26 milliar. Q htn

7

van/bhirawa

Wali Kota Kediri Abdulah Abubakar saat melihat angkutan gratis untuk pelajar di Terminal Tamanan Kota Kediri.

Senin (10/3).

Pelajar Dapat Angkutan Gratis Kota Kediri, Bhirawa Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Kediri yang semakin tinggi membuat pemerintah setempat gerah. Saat ini pemerintah ikut berupaya membantu jajaran satlantas Polres Kediri Kota dengan memberikan program angkutan gratis kepada para pelajar dan mahasiswa.

Diungkapkan Kapolres Kota Kediri AKBP Widjanarko mengatakan, pada tahun 2014 korban kecelakaan di Kota Kediri didominasi oleh pelajar. "Data 2014 angka kecelakaan mencapai 381 kejadian, 67 meninggal dunia, rata-rata korban kecelakaan dari pelajar, dengan adanya program dari pemerintah ini diharapkan bisa menekan angka kecelakaan," kata AKBP Bambang Widjanarko.

Wali kota Kediri Abdulah Abubakar saat peluncuran angkutan gratis pelajar mengatakan, program ini adalah salah satu upaya memberikan kemudahan transportasi

terhadap masyarakat, sehingga bisa meringankan biaya hidup. "Saat ini banyak masyarakat yang enggan menabung untuk pendidikan anaknya, mereka lebih memilih hutang kendaraan untuk anaknya. Dengan program ini dirapkan bisa membantu mereka," kata Wali kota.

Dia menjelaskan melihat semakin minimnya angkutan ini, program angkutan gratis bagi Pelajar ini bisa mengembalikan budaya angkutan umum sebagai alat transportasi masyarakat. "Meski program ini baru diluncurkan diharapkan, bagi bisa menarik minat pengusaha angkut, untuk kembali ikut berperan, Saya ingin angkutan di kota bertamabah, namun harus di barengi peningkatan kualitas dan pelayanan," terangnya.

Dia menambahkan bagi yang saat ini ada sekolah yang belum dilalui angkutan gratis ini, pihaknya akan melakukan evaluasi setelah program ini berjalan" saya rasa itu bukan suatu kendala," tandasnya.Q van

Kota Batu, Bhirawa Untuk mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota digelarlah Musrenbang tingkat SKPD di Balai Desa Punten, Selasa kemarin (10/3). Musrenbang yang dipimpin Sekda Kota Batu tersebut bertujuan untuk memfinalisasi program-program yang diusulkan oleh masing-masing SKPD. "Program ini nanti akan disandingkan dengan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan dalam Musrenbang tingkat kota. Sehingga nantinya SKPD lebih siap saat penyampaian di forum Musrenbang Kota," ungkap Sekda Kota Batu, Widodo.

Dalam Musrenbang ini, SKPD membuat rancangan program untuk mewujudkan visi misi Walikota Batu.

Serta kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Sementara itu menurunnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) membuat Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso resah.

Pasalnya Musrenbang merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk usulanusulan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Sebagai forum tahunan, Musrenbang diharapkan sebagai sarana untuk merancang program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat.

Menghadapi kenyataan tersebut, Punjul meminta agar Bappeda benar-benar bisa menyajikan data riil tentang usulan-usulan masyarakat, baik di Musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan untuk

dituangkan dalam bentuk program.

"Bappeda harus memiliki data base, banyak usulan yang tidak tertampung. Bahkan ada desa yang mengusulkan satu program dalam setiap Musrenbang, tetapi tidak pernah dimasukkan. Dampaknya ya seperti saat ini, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menurun," kata Punjul kepada bhirawa usai Coffee Morning di Balai Desa Pandanrejo kec Bumiaji, Senin kemarin (9/3).

Sayangnya Punjul tidak menyampaikan usulan dari desa mana dan apa program yang diusulkan.

Dijelaskan dengan adanya data base, maka usulan program dari Musrenbang sebelumnya dapat dibuka kembali, apakah termasuk program prioritas atau tidak.

Sehingga masyarakat juga memahami bahwa usulannya memang sudah terdata, kalau memang belum dilaksanakan berarti belum masuk dalam skala prioritas.

Tak hanya Bappeda, seluruh kepala SKPD diharapkan juga membawa data riil, seperti database kependudukan, sarana prasarana yang rusak dan lainnya.

"Musrenbang tingkat kota merupakan forum untuk memadukan antara usulan dari bawah dengan program yang dirancang SKPD, sehingga nanti ada titik temu," tutur Punjul.

Agar efektif, maka seluruh kepala SKPD harus mengikuti Musrenbang secara tuntas. Sebab dalam prakteknya banyak kepala SKPD yang meninggalkan kegiatan setelah acara seremonial.

Saat pembahasan kepala SKPD seringkali menyerahkan kepada pejabat dibawahnya, sehingga seringkali tidak bisa mengambil keputusan saat penyusunan program.Q sup

Polres Bentuk Tim Khusus Anti Begal Bondowoso, Bhirawa Antsipasi marak begal yang saat ini dikhawatirkan terjadi di wilayah hokum Bondowoso, Jajaran Polres Bondowoso membentuk tim khusus anti begal motor. Sehingga tim tersebut dapat mencegah timbulnya niat pelaku untuk melakukan tidak kejahatan di jalan. Pembentukan tim khusus itu dimaksudkan untuk

mengantisipasi dan menekan kerawanan tindak kejahatan curanmor dan pembegalan yang belakangan memang menjadi sorotan karena banyak terjadi di kota-kota besar.

Waka Polres Bondowoso, Komisaris Polisi Imam Pauji mengatakan, Tim itu berkekuatan 30 personel yang terdiri dari anggota Reskrim, Intel dan Sabhara yang nan-

tinya akan diterjunkan secara bergiliran selama 24 jam nonstop untuk melakukan patroli di titik-titik rawan di wilayah Bondowoso. “Tim itu akan melakukan patroli untuk memantau jalur-jalur rawan bahkan sampai di desa-desa,” kata Waka Polres, kemarin.

Selain itu, Wakapolres juga menegaskan, bahwa para personel Babinkamtibmas dan

Kapolsek juga sudah diarahkan untuk lebih banyak turun ke lapangan berpatroli sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat. “Untuk menghindari timbulnya kejahatan, saya menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dan waspada.” tegas Imam Pauji.

Diharapkan, kepada masyarakat untuk menghindari me-

ngendarai sepeda motor sendirian, menghindari jalursepi, dan segera menghubungi aparat jika mengetahui keberadaan orang mencurigakan. “Jika mendapat ancaman saat berkendara, warga juga diminta segera bereaksi dengan memberikan isyarat membunyikan klakson keras-keras atau mengontak Polsek terdekat,” imbaunya.Q mb7

Puluhan Banser Hadiri Sidang Kasus Pembubaran Pengajian Sidang kasus pembubaran pengajian dengan terdakwa Basuki Muhtarom (45), warga Dusun Gaplok Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Selasa (10/3).

sudarno/bhirawa

Puluhan banser menghadiri sidang kasus pembubaran pengajian dengan terdakwa Basuki Muhtarom (45), warga Dusun Gaplok Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Selasa (10/3).

Sidang yang baru dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB ini, mendapat perhatian serius dari Banser Kabupaten Madiun.

Pasalnya, puluhan Banser yang berada di pihak korban, sudah menjejali ruang sidang sebelum sidang dimulai. Meski begitu, secara umum situasi jalannya sidang relatif kondusif. Meski kadang terdengar nada ancaman kepada terdakwa dari oknum Banser.

Saksi korban, Agus Syakur, di hadapan majelis hakim yang diketuai Endang Sri GL, menerangkan, pada saat kejadian, terdakwa mendatangi Mushola tempat pengajian dilaksanakan dengan membawa senjata tajam berupa

sabit. Terdakwa juga mengancam saksi akan membabatnya jika tidak menghentikan pengajian.

"Dia datang dengan marahmarah sambil mengacungkan arit (sabit). Katanya pengajian yang kami selenggarakan berisik. Dia mengancam akan membacok saya kalau tidak menghentikan pengajian," terang saksi Agus Syakur, kepada majelis hakim.

Mendapat ancaman seperti itu, lanjut saksi, kemudian ia memerintahkan istrinya yang memimpin pengajian, Ninik Nurhayati, untuk menghentikan pengajian.

Sedangkan anak-anak yang berjumlah sekitar 15 orang, langsung semburat lari karena takut.

Selain Agus Syakur, saksi lain yakni Ninik Nurhayati serta putrinya, Alfatul, juga menerangkan hal yang sama di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nuramin. Menurutnya, selain mengancam akan membacok, terdakwa juga berkata kotor. "Dia (terdakwa) juga misuh-misuh (berkata kotor). Karena ulah terdakwa, sampai sekarang anak-anak banyak yang masih trauma tidak mau mengaji. Terutama yang usia SD," terang Ninik Nuryati.

Namun terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya, Prijono, SH. MHum, membantah keterangan semua saksi. Terutama keterangan saksi Agus Syakur.

Menurut terdakwa, ia tidak mengacungkan sabit, meski saat kejadian memang membawa sabit.

"Saya tidak pernah mengacungkan senjata tajam. Tapi arit (sabit) itu hanya saya kempit (diselipkan di

ketiak)," bantah terdakwa saat diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi.

Untuk diketahui, perkara ini bermula saat Basuki Muhtarom yang juga menjabat sebagai Kaur Umum Desa Tulung, membubarkan pengajian yang menjadi tradisi warga NU, yakni berjanjen atau berjani, Kamis 11 Desember 2014 lalu sekitar pukul 20.30 WIB, di Mushola milik Agus Syakur, yang juga menjabat sebagai ketua BPD Desa Tulung.

Tak terima atas tindakan Basuki Muhtarom, kemudian Agus melapor ke polisi. Atas perbuatannya, Basuki Muhtarom dijerat dengan Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Membawa serta Mengancam Dengan Senjata Tajam dan pasal 335 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tentang Memaksa Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Sesuatu secara melawan hukum.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (2 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Rupiah Terpuruk, Pertumbuhan Deposito Jatim Membaik Surabaya, Bhirawa Di tengah tengah keterpurukan rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar, ternyata tidak berpengaruh pada pertumbuhan deposito di Jatim, bahkan saat ini menunjukkan grafik naik selama Bulan Januri. Ka BI Jatim Benny Siswanto menjelaskan, pertumbuhan deposito di Jatim menunjukkan perbaikan, pada bulan Januari 2015, tumbuh sebesar 23,40% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Pada tahun 2014 lanjutnya, deposito hanya mampu tumbuh sampai level 22,15% didorong oleh pertumbuhan deposito pemerintah yang tumbuh sebesar 57,91% (yoy).

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada posisi Januari 2015 mencapai Rp 387,18 triliun atau meningkat sebesar 14,25%. Suku bunga simpanan meningkat dari rata-rata tertimbang 4,42% (Desember 2014) menjadi 4,49% di Januari 2015. Sementara itu, pertumbuhan kredit di Jatim mencapai 12,00% dengan nilai nominal Rp 343,53 triliun. “Kedua indikator ini mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK dan kredit nasional, yang masing-masing sebesar 14,22% dan 11,63%,” kata Benny saat dijumpai di ruang kerjanya Selasa (10/3).

Total aset perbankan di Jatim pada Januari 2015 mencapai Rp 478,94 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,81% (yoy), masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan aset di tingkat nasional yaitu sebesar 14,04% (yoy).

Penyaluran kredit di Jatim masih didominasi oleh kredit yang bersifat produktif dengan pertumbuhan sebesar 12,62% untuk kredit modal kerja dan 8,43% untuk kredit investasi. Kedua kredit tersebut memiliki proporsi 73,47% dari total kredit. Sedangkan untuk kredit konsumsi mengalami pertumbuhan sebesar 12,56% dan memiliki proporsi 26,53% dari total kredit. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor-sektor utama dalam struktur PDRB Jatim. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG6354OA, a/n.

Anis Nurul Laili, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 505/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG3901RAL, a/n. Karsini, Ds. Siyotobagus, Besuki-T.Agung No. 506/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Chevrolet, th. 1980, Coklat, AG9575RF, a/n. Suwito, Ds. Sukorejo, Karangrejo-T.Agung No. 507/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG4856RAF, a/n.

Suprianto, Ds. Tanggung RT 03 RW 02, Campurdarat-T.Agung No. 508/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, AG4818RAE, a/n. Aris Tri Wahyudi, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 509/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hijau Putih, AG3324RAC, a/n. Miko Andriadi Hermawan, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 510/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, Biru Hitam, AG4174S, a/n.

George Malonda, Jln. Kapten Kasihin 39 RT 01/07-T.Agung No. 511/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda Vario, th. 2010, Merah Hitam, AG6451TY, a/n. Agus Subroto, Ds. Ariyojeding, Rejotangan-T.Agung No. 512/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2862 ER, a/n Moh. Jumari, Ds. Mlandingan Wetan, rw 02/05, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 513/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6826 EN, a/n Amik Agustin, Kel. Mimbaan rw 15/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 514/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1890 J, a/n Robby Irawan SH, Kel. Dawuhan rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 515/IMB/BI-II/2015

Rabu Wage, 11 MARET 2015

Aktiva Koperasi Milik BKOW Jatim Capai Rp 775 Juta Pemprov, Bhirawa Total aktiva Koperasi Cipta Padma Wanita (CPW) milik Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jatim 2014, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data saat rapat anggota tahunan (RAT) aktiva Koperasi CPW tembus Rp775 juta dari angka pada 2013 yang hanya mencapai Rp604 juta.

“Kenaikan aktiva sebesar 28,8 persen ini juga ditunjang kenaikan modal ekuitas dari Rp335,1 juta menjadi Rp460,2 juta. Karenanya pada RAT tahun ini SHU yang dibagikan juga mengalami kenaikan sebanyak 17,13 persen,” kata Ketua Umum BKOW Jatim, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, dalam acara RAT III Koperasi Jatim di Ruang Bhinaloka, Kantor Gubernur Jatim, Selasa (10/3).

Menurut dia, berdasarkan penambahan jumlah anggota dalam waktu tiga tahun juga terjadi peningkatan dari 33 orang menjadi 227 orang atau 587,88 persen. Ini menjadi motivasi untuk terus menambah jumlah anggota koperasi setiap tahunnya, mengingat masih ada potensi besar dari 41 Organisasi Wanita BKOW Prov. Jatim. “Saya memahami bahwa anggota merupakan salaha satu pihak yang menentukan keberhasilan koperasi, tanpa adanya partisipasi aktif dari anggota koperasi tidak akan berkembang,” jelasnya.

Sebagian SHU Koperasi CPW Jatim telah dialokasikan untuk kepentingan pen-

didikan koperasi melalui kegiatan studi banding. Selain itu berbagai pelatihan dan pameran juga digelar untuk membuat kompetensi anggota semakin maju dan berkembang.

Demikian pula SHU juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. “Meskipu SHU yang diterima masih relatif kecil namun multi fungsi koperasi sudah bisa diimplementasikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan pernyataan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keungan, Sardjito, pada acara focus group discussion (FGD) di Surabaya tanggal 3 Maret lalu, berdasarkan hasil evaluasi rata-rata kecakapan pengurus koperasi masih kurang.

Jika kecakapan tersebut kurang, layanan keuangan, khususnya yang sifatnya mikro di Indonesia, sangat mungkin kalah bersaing dengan asing.

“Oleh karenanya kami mengharapkan bantuan pendidikan perkoperasian dari Dinas Koperasi dan UMKM Prov.

Jatim bagi Koperasi CPW Jatim,” ungkapnya.

Ke depan kiprah Koperasi

Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf sebagai Pengawas Pengurus Koperasi Citra Padma Wanita Jatim bersama pengurus lainnya dikukuhkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Mudjib Affan.

CPW Jatim yang dipimpin, dikelola dan beranggotakan perempuan mampu berhasil seperti Kopwan yang lebih dulu berkiprah misalnya Kopwan Setia Bhakti Wanita Jatim. Kopwan Setia Bhakti Jatim memiliki banyak penghargaan baik tingkat regional maupun nasional, melalui keberhasilannya memberdayakan perempuan. “Jika keberhasilan itu diraih melalui per-

juangan panjang selama 30 tahun, kondisi ini membuat kami optimis karena Koperasi CPW Jatim saat ini masih berusia balita,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Mudjib Affan menyampaikan, memberikan apresiasi atas pelaksanaan RAT III Koperasi CPW Jatim.

RAT ini nantinya harus menghasilkan program-program

unggulan, didukung oleh kesolidan antara Pengurus Pengawas dan Anggota koperasi, sehingga lebih berdaya saing dan bermanfaat untuk masyarakat Jatim. “Kami siap membantu masalah dana baik melalui Bank UMKM maupun dana bergulir Pemprov Jatim, selama ketentuan koperasinya sesuai dengan Undang-Undang dan berjalan baik,” jelasnya. Q iib

Jawa Timur Masih Sentra Palawija Terbesar di Indonesia

william/bhirawa

Biro perjalanan siapkan diskon khusus saat penutupan penjualan tiket di bandara.

Penutupan Loket Penjualan Tiket di Bandara

Biro Perjalanan Andalkan Diskon Surabaya , Bhirawa Penutupan loket penjualan tiket di Bandara Juanda mulai 15 Maret, tidak berpengaruh bagi agen penjualan tiket. Bahkan beberapa sudah mulai menawarkan diskon untuk menarik pembeli. Sulistyani, Sales Representatif Biro perjalanan Bismar Trans mengatakan, penutupan loket di Bandara Juanda tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha yang mereka jalani. Karena sebelumnya usaha yang mereka geluti selama berapa tahun terakhir ini tidak terkait dengan penjualan tiket di Bandara Juanda, “Pada dasarnya, usaha yang kita jalankan langsung bekerjasama dengan maskapai terkait. Jadi dengan dibuka atau ditutupnya tempat penjualan tiket pesawat di Bandara tidak ada dampaknya. Menurut saya yang ada, akan ada persaingan antar pemilik biro perjalanan dalam menarik hati konsumen dengan menawarkan diskon yang menarik serta perbaikan pelayanan,” jelasnya di Surabaya , Selasa (10/3) kemarin.

Sulis meyakini, diskon yang ditawarkan tetap akan ada acuan yang harus ditaati oleh masing-masing biro perjalanan. Yakni adanya batas maksimum pemberian diskon yang diberikan kepada konsumen, karena jika hal tersebut tidak ada

aturan maka setiap biro perjalanan akan masuk dalam persaingan yang tidak sehat.

Sementara itu, Zainal salah satu calon penumpang yang mencari informasi penerbangan murah untuk Bulan April, di Cakra Tour n Travel di Villa Bukit Mas Surabaya, mengungkapkan, penutupan penjualan tiket di Bandara ada sisi positifnya mengurangi kepadatan bandara dari calo-calo.

“Kalau sudah ada calo yang sliweran membuat bandara semakin kelihatan semerawut. Pada hal pengantar dan calon penumpang juga tidak terlalu banyak.

Selebihnya adalah orang yang mencari makan di Bandara secara resmi,” tuturnya.

Tambah Zainal, lebih baik tempat penjualan tiket ditutup aja. Karena menghindarkan permainan orang dalam dengan calo-calo. Sehingga antara data calon penumpang dan tiket ada yang tidak sesuai. Misalnya di kemudian hari terjadi musibah, keluara ahli waris tidak dapat melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi. Kalau saya melihat sangat berbahaya apabila data penumpang tidak sesuai dengan nama tiket yang tertera. Jika dikemudian hari setiap biro perjalanan di Surabaya terjadi perang harga dengan memberikan potongan lebih banyak, itu urusan masing-masing calon penumpang. Q wil

Pemprov, Bhirawa Provinsi Jatim selain sebagai lumbung pangan padi dan jagung, juga merupakan salah satu sentra produksi palawija terbesar di Indonesia.

Palawija yang dihasilkan antara lain ubi jalar, ketela pohon/ ubi kayu, kacang tanah dan kacang hijau. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan, dengan banyaknya tanaman palawija menjadikan Jatim kaya akan keanekaragaman makanan tambahan dan memperkuat ketahanan pangan.

Untuk produksi palawija ubi jalar basah berdasarkan Angka Sementara (ASEM), lanjut Sairi, pada 2014 produksi sebesar 312,45 ribu ton. “Jumlah itu artinya turun sebesar 80,75 ribu ton atau -20,54 persen dibandingkan tahun 2013. Penurunan produksi ASEM ubi jalar pada 2014 karena adanya penurunan luas panen sebesar 5,66 ribu hektare atau -29,55 persen, sedangkan produktivitas naik 26,28 kuintal per hektare atau 12,79 persen,” katanya Kemudian produksi ubi kayu

basah ASEM 2014 sebesar 3,64 juta ton. Ini naik sebesar 34,10 ribu ton atau 0,95 persen dibandingkan tahun 2013.

Kenaikan produksi ubi kayu karena naiknya produktivitas 17,31 kuintal/hektare atau 8,09 persen, sedangkan luas panen menurun 11,10 ribu hektare atau -6,60 persen.

Disamping itu produksi palawija kacang tanah pada ASEM 2014 sebesar 188,49 ribu ton biji kering. “Jumlah itu artinya alami penurunan 19,48 ribu ton atau -9,37 persen dibandingkan produksi Angka Tetap (ATAP) tahun 2013. Penurunan produksi kacang tanah karena terjadi penurunan pada luas panen 10,13 hektare atau -6,75 persen, dan produktivitas sebesar 0,39 kuintal/hektare atau -2,81 persen,” katanya. Sedangkan produksi kacang hijau ASEM 2014 sebesar 60,31 ribu ton biji kering naik 2,62 ribu ton atau 4,55 persen dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi kacang hijau terjadi karena naiknya luas panen sebesar 1,26 ribu hektare atau 2,58 persen dan tingkat produktivitas naik sebesar 0,23

kuintal/hektare 1,95 persen.

Dijelaskan Sairi, penyajian data produksi padi dan palawija dilakukan oleh BPS sebanyak lima kali dalam setahun dengan status angka yang berbeda. Yang pertama adalah pronoksa, angka prognosa ini diperoleh dari angka ramalan/ perkiraan Januari-Desember berdasarkan keadaan luas tanaman akhir Desember tahun sebelumnya. Angka prognosa digunakan secara internal di pemerintahan dan tidak diumumkan kepada publik.

Kemudian Angka Ramalan I (ARAM I) merupakan angka ramalan/perkiraan produksi tahun berjalan berdasarkan keadaan luas tanaman akhir bulan April. ARAM I terdiri dari angka realisasi panen Januari-April dan angka ramalan/ perkiraan Mei-Desember berdasarkan keadaan luas tanaman akhir bulan April. ARAM II terdiri dari angka realisasi panen Januari-Agustus dan angka ramalan/perkiraan September-Desember berdasarkan keadaan luas tanaman akhir bulan Agustus. Q rac

Harga Tembakau Anjlok, Tebu Stabil Bojonegoro, Bhirawa Anjloknya harga tembakau saat panen lantaran luasan tanam yang terlalu banyak, Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro mulai mengarahkan petani tembakau untuk menanam komoditi lain yakni tebu.

Kabid Usaha Perkebunan, Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro, Choirul Insan, Selasa (10/3).

Menurutnya harga tebu yang cenderung stabil dengan pasaran yang cukup luas. “Telah kita lakukan Bimtek ke petani.

Selain tembakau ada komoditi lainnya yang bisa ditanam di musim kemarau dan bisa lebih menguntungkan, salah satunya tebu,” jelasnya.

Data dari Dishutbun, di tahun 2014 lalu luasan tanam tembakau tergolong sempit yakni hanya seluas 6.999 Ha.

Hal ini disebabkan cuaca dan kondisi iklim tahun lalu tak mendukung untuk menanam tembakau. “Di tahun 2012 lalu tercatat luasan tembakau yang mencapai 12.863 Ha dan mem-

Panen raya tebu diwilayah Bojonegoro.

buat harga tembakau berada di harga terendah. Untuk harga tembakau rajangan tertinggi berada di angka Rp 32.000/kg sementara terendah yakni Rp 14.000/kg,” ungkapnya. Q bas

achmad basir/bhirawa

Penjualan Naik hingga 9 Persen, Laba Bersih Capai Rp 669 Miliar LABA PT HOLCIM INDONESIA TBK TAHUN 2014 Rp milyar (kecuali dinyatakan lain)

2014

2013

Pendapatan Penjualan Laba Kotor Marjin Laba Kotor EBITDA Operasional Pendapatan Operasional Laba Bersih

10.529 3.026 28,7% 2.002 1.292 669

9.686 3.355 34,6% 2.453 1.849 952

Salah satu pabrik PT Semen Indonesia Tbk di Kabupaten Tuban Jawa Timur.

PT Holcim Indonesia Tbk hari ini mengumumkan laporan keuangan tahun kinerja 2014 dengan mencatat peningkatan pendapatan sebesar 9% menjadi Rp 10,5 triliun. Laba tahun 2014 tercatat sebesar Rp 669 milyar, atau Rp 87 per lembar saham. (lihat Tabel) Penigkatan pendapatan ini setelah Holcim Indonesia memulai operasional Tuban 1 di Tuban, dengan berkapasitas 1.7 juta ton, pada saat penjualan semen nasional mengalami pertumbuhan sebesar 3.3% menjadi 59.9 juta ton, serta akan merampungkan pembangunan pabrik kedua di lokasi yang sama dengan kapasitas yang sama pula pada tahun ini.

“Kami akan meningkatakan fasilitas penggilingan semen di kedua pabrik , juga akan memaksimalkan penggunaan sistem palletizeruntuk mengurangi waktu pemuatan dan memaksimalkan

penggunaan jalur kereta api,” Kata Diah Sasanawati Corporate Communications Manager PT Holcim Indonesia Tbk (10/3).

Pada transisi pemerintahan baru Indonesia memberikan harapan akan masa depan yang lebih optimis, berdasarkan perubahan struktural dan rencana ekonomi jangka menengah baru, dalam konteks perubahan substansial pada harga energi. Pengurangan subsidi bahan bakar pada bulan November lalu dan rencana jangka menengah nasional baru mulai direalisasikan untuk menstimulasi pertumbuhan. “Persetujuan DPR atas re-

visi kenaikan APBN telah membuka jalan untuk pembangunan infrastruktur menjadi Rp 290 triliun (USD 22.6 milyar) pada tahun yang akan datang, hampir dua kali lipat dibandingkan komitmen yang dibuat pada tahun 2014, dengan asumsi pengeluaran tersebut akan terealisasi,” Terang Anna pangilan dari Diah Sasanawati.

Perkembangan diluar rencana perusahaan adalah pengumuman Pemerintah mengenai penurunan harga jual semen milik negara sebesar Rp 3.000 per kantong ukuran 50Kg. Menanggapi hal ini, produsen semen terkemuka lainnya turut melakukan penyesuaian harga.

Dengan penurunan harga ini, Pemerintah diharapkan dapat merealisasikan program pembangunan infrastruktur, sehingga peningkatan volume akan dapat mem-

bantu mengurangi dampak negatif dari penurunan harga tersebut.

“Kami memastikan pembangunan pabrik kedua di Tuban akan selesai sesuai rencana. Penurunan tingkat inflasi dan suku bunga dari Bank Indonesia turut mempengaruhi suku bunga pinjaman. Penurunan harga bahan bakar dapat berkontribusi menurunkan biaya transportasi untuk lebih menjangkau pasar, Terang,” Corporate Communications Manager PT Holcim Indonesia Tbk. Pada pengelolaan dibidang sosial dan lingkungan terus ditingktakan utamanaya pada sekitar area operasional – dari pabrik.

Hal ini membuat holcim pada tahun 2014 kembali menerima penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kelima kali secara berturut-turut. Q hud

Rabu Wage 11 MARET 2015

LINTASAN

Juarai Bali Island Cup Adalah Bonus Malang, Bhirawa Pelatih Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Suharno menyatakan jika tim asuhannya mampu menjuarai turnamen Bali Island Cup yang berlangsung 12-16 Maret 2015 di Bali, itu adalah bonus.

"Keikutsertaan Singo Edan dalam turnamen pramusim di markas Bali United Pusam ini tanpa target apapun, tapi kalau Arema bisa meraih gelar juara keempatnya selama kompetisi pramusim, itu meripakan bonus bagi kami," tegas Suharno di Malang, Selasa.

Suharno menegaskan dirinya sama sekali tidak mengincar juara di ajang tersebut, sebab tim pelatih akan fokus untuk melihat kekuatan lawan yang bakal dihadapi dalam kompetisi resmi Liga Super Indonesia (LSI), baik Bali United, Pelita Bandung Raya (PBR) maupun Persiram Raja Ampat. Sebab, turnamen yang sesungguhnya adalah perhelatan kompetisi LSI yang akan "kick off" awal April nanti.

Oleh karena itu, tegasnya, keikutsertaan Arema di ajang Bali Island Cup tersebut hanya untuk melihat kekuatan timtim lawan, mulai dari pola permainan hingga karakter pemain, sehingga nanti Arema bisa efektif memilih strategi ketika melawan mereka di kompetisi resmi, ILSI. Bahkan, lanjutnya, turnamen Bali Island Cup bagi dirinya dianggap seperti laga-laga uji coba sebelumnya, yakni sebagai ajang evaluasi aserta mengukur kekuatan pemain maupun mencari kerangka tim yang pas. "Selama di Bali, kami akan meningkatkan dan menilai dari segi pemain, yang kurang kami perbaiki, yang bagus ditingkatkan, bahkan kami sebagai pemusatan latihan (TC)," tandasnya.

Namun demikian, kata Suharno, meski tanpa target juara di ajang tersebut, pihaknya tetap akan mempersiapkan timnya dengan maksimal alias "full team", bahkan seluruh pemain bakal diboyong ke Bali, kecuali Ahmad Nufiandani yang bergabung dengan Timnas U-23 untuk menyongsong kualifikasi Piala Asia.

Ia mengakui diboyongnya seluruh pemain ke Bali itu juga sebagai antisipasi jadwal turnamen yang sangat padat, sehingga tim pelatih bisa melakukan rotasi dengan leluasa, apalagi kemampuan dan kualitas pemain cukup merata.

Q ant

OLAHRAGA

9

SIWO Jatim Award

Jember Terpilih Kota Peduli Olahraga Surabaya, Bhirawa Geliat Pemkab Jember membina olahraga membuahkan hasil.

Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati MZA Djalal ini mendapat penghargaan dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jatim untuk kategori 'Kota Peduli Olahraga'.

Menurut Ketua SIWO Jatim, Arief Sosiawan alasan pemilihan Jember sebagai kota/ kabupaten peduli olahraga.

Menurut pria yang akrab disapa Wawan ini, ada segudang alasan mengapa kota yang dipimpin MZA. Djalal ini layak untuk menerima penghargaan bergengsi tersebut. "Pertama tentu saja tak lepas kesuksesan

tim Jember United menjadi juara Piala Soeratin tahun 2014 lalu," sebut Wawan.

Piala Soeratin adalah simbol kesuksesan pembinaan sepakbola di Indonesia. Dengan demikian, kesuksesan tim Jember United secara tak langsung menancapkan nama Jember sebagai barometer pembinaan sepakbola dewasa ini.

Selain di bidang sepakbola, Jember juga berhasil memasukkan cabang olahraga (cabor) pencak silat sebagai kurikulum di sekolah. Jember, lanjut pria berambut perak ini, juga dipercaya untuk menggelar berbagai event olahraga.

Mulai dari kualifikasi Porprov hingga kejuaraan nasional (kejurnas).

"Yang teranyar, Jember juga memiliki stadion baru. Ini menjadi bukti betapa perhatiannya Jember terhadap olahraga," jelas salah satu redaktur senior di sebuah harian ternama ini.

Sementara itu, tim khusus

yang dibentuk oleh SIWO Jatim juga berhasil menjaring 10 atlet yang berprestasi selama tahun 2014. Adapun 10 atlet itu terbagi dalam dua kategori, yakni putra dan putri.

Pada sektor putra, lima atlet yang masuk nominator adalah Aan Aviansyah (panjat tebing), Riau Ega Salsabila (panahan), Aaron San Wibowo (renang), Izza Sahrur Rouf (senam), dan Burhan Wardani (atletik).

Selanjutnya di kategori putri, lima nominator atlet terbaik diisi Ika Yuliana Rochmawati (panahan), Adinda Larasati (renang), Sisilia (karate), Ita Triana Purnamasari (pan-

jat tebing), dan Linar Betiliana (loncat indah).

Siwo Jatim pun akan memberikan penghargaan kepada pelatih Jawa Timur terbaik 2014. Saat ini, sudah ada 5 pelatih yang masuk dalam nominator. Yakni, Ronald Mamarimbing (panjat tebing), Muhammad Chusaini (renang), Gunaryo (sepak takraw), Henny Maspaitella (atletik), dan Suparto (dayung). "Penetapan atlet putra-putri terbaik, serta pelatih terbaik akan diumumkan pada 23 Maret nanti," jelas Fonda August, Ketua Panitia Anugerah Olahraga 2014. Q wwn

Persebaya Ikuti Turnamen Segitiga Ciamis

wed/bhirawa

GOR Lembu Peteng yang berada di Jl Soekarno Hatta Kota Marmer kini menjadi gedung paling representatif untuk kegiatan olahraga basket.

GOR Lembu Peteng Bakal Difasilitasi Arena Trek BMX Tulungagung, Bhirawa Penggemar sepeda BMX di Tulungagung boleh tersenyum senang. Sebentar lagi mereka akan dimanjakan dan difasilitasi arena trek sepeda BMX yang bakal di bangun di Gedung Olah Raga (GOR) Lembu Peteng.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Tulungagung, Drs Ahmad Pitoyo, pada Bhirawa, Selasa (10/3), mengungkapkan sudah ada rencana untuk membangun arena trek sepeda BMX di areal GOR Lembu Peteng. “Tahun ini

Rio Haryanto Ikuti Tes Gp2 di Abu Dhabi Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto yang tergabung dalam tim Campos Racing mengikuti tes pramusim di Sirkuit Yas Marin Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 9-11 Maret 2015.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati ketika dihubungi dari Semarang, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan tes ini wajib diikuti oleh semua pebalap yang akan berlaga pada lomba balap GP2 Series yang dijadwalkan mulai diputar pada 17 April.

Tes pramusim GP2 Series di Yas Marin ini setiap harinya dilakukan dua sesi yaitu pada pagi dan sore hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu setempat.

Pada hari pertama atau Senin (9/3) sesi pagi hari, pebalap asal Solo, Jateng, tersebut menempati posisi ke-14 dengan catatan waktu 1:52.273 dari 15 putaran sedangkan peringkat pertama ditempati pebalap tim Racing Engineering Alexander Rossi dengan catatan waktu 1:50.845.

Posisi kedua ditempati pebalap tim DAMS Pierre Gasly dengan catatan waktu 1:51.298 sedangkan ketiga adalah Alex Lynn juga dari tim DAMS dengan catatan waktu 1:51.544.

Sementara itu pada sesi sore hari, Rio Haryanto menempati posisi kedelapan dengan catatan waktu 1:49.456 dari 24 kali putaran sedangkan peringkat pertama direbut pebalap tim DAMS Pierre Gasly dengan catatan waktu 1:48.897, posisi kedua ditempati rekan satu tim Rio Haryanto di Campos Racing Arthur Pic dengan catatan waktu 1:48.955 sedangkan ketiga adalah pebalap Trident Raffaele Marciello dengan catatan waktu 1:49.252.

Indah Pennywati mengatakan, pada sesi pagi hari Rio Haryanto masih mencoba settingan mobil balapnya dan yang bersangkutan mengaku mobilnya masih 'understeer' hingga siang hari hari.

Setelah itu Rio Haryanto kembali lagi ke perlombaan dan sudah tidak ada persoalan dengan mobilnya karena teknisi timnya membuat setelan yang bagus. Tetapi sayangnya ban mobil Rio Haryanto bocor 45 menit sebelum perlombaan selesai sehingga harus keluar dari lintasan untuk mengganti bannya.

Setelah ganti ban baru tersebut, Rio langsung menyodok ke posisi kedua tetapi ternyata Rio terlalu cepat mengganti ban mobilnya mengingat pebalap yang lain justru mengganti ban menjelang putaran atau laplap akhir supaya bisa maksimal dengan kondisi lintasan yang grip.

Akhirnya pada sesi sore hari ini, Rio Haryanto menemapti posisi kedelapan dari 26 pebalap yang tampil pada tes pramusim ini.

"Secara umum Rio Haryanto merasa puas dengan tes yang dilaksanakan hari itu," kata Indah Pennywati.

Setelah tes pramusim di Abu Dhabi ini, Rio Haryanto masih akan menjalani tes pramusim kedua di Bahrain (1-3 April) sebelum tampil pada lomba seri pertama yang juga dimainkan di Sirkuit Sakhir, Bahrain (17-19 April).Q ant

dibangun. Dananya berasal dari APBD Kabupaten,” ujarnya.

Penambahan fasilitas arena trek sepeda BMX tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan untuk berkegiatan positif, selain olah raga lainnya yang difasilitasi di GOR Lembu Peteng.

GOR yang berada di samping Kantor Disbudpora Kabupaten Tulungagung tersebut saat ini menjadi tempat yang paling representatif untuk kegiatan indoor olahraga basket. Begitu pun dengan olahraga bulutangkis serta kegiatan lain seperti di antaranya olahraga beladiri karate.

Ketika ditanya soal sirkuit balap yang rencananya juga akan dibangun mengelilingi GOR Lembu Peteng, Ahmad Pitoyo yang mantan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung ini menyatakan rencana tersebut masih belum dibatalkan. “Rencana sirkuit balap tetap ada. Yang dibangun lebih dulu arena untuk BMX itu dulu. Termasuk pagar pembatas antara areal GOR dan perumahan,” paparnya.

Pembangunan sirkuit balap di GOR Lembu Peteng selama ini menjadi impian Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. Ia berharap pembangunan sirkuit balap di GOR kebanggaan masyarakat Tulungagung itu dapat memindahkan kegiatan tahunan roadrace yang selalu diadakan di seputaran Jl A Yani Timur dan Alun-Alun Kota Tulungagung. Q wed

Surabaya, Bhirawa Usai melakukan serangkaian uji coba, Persebaya akan kembali mengukur kemampuan pemainnya di Turnamen Ciamis 20-24 Maret di Stadion Galuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Selain Persebaya, dua tim yang akan ikut ambil bagian yakni, Persib Bandung dan tuan rumah PSGC Ciamis.

Ciamis, Jawa Barat pada 20-24 Maret 2015. "Kami memastikan untuk iku dan memeriahkan. Turnamen ini juga cukup bagus untuk perkembangan tim sebelum kompetisi resmi dimulai," kata Media Officer Persebaya Surabaya Eko Yudiono Selasa, (10/3).

Turnamen tersebut, juga dijadikan ajang uji coba tim karena tertundanya pelaksanaan Liga Super Indonesia (LSI) musim 2015, dari yang semula Maret menjadi April mendatang.

Sesuai rilis jadwal terbaru LSI, Otavio Dutra dkk pada pertandingan perdana bertindak sebagai tuan rumah melawan Mitra Kukar pada

5 April 2015. Di sisi lain, Persebaya baru saja selesai melaksanakan dua pertandingan uji coba di Jawa Tengah, masing-masing menang 5-1 atas tuan rumah Persip Pekalongan dan ditahan imbang tanpa gol oleh PSCS Cilacap.

Kini baru saja datang di Surabaya, namun penggawa Persebaya sudah harus disibukkan dengan undanganundangan uji coba dari sejumlah tim divisi utama, antara lain Persinga Ngawi, PSBI Blitar, Persipur Purwodadi hingga Persepar Kalteng Putra. "Namun, tidak semuanya diambil karena sekarang tim butuh tiga kali uji coba lagi," ucap Eko. Sementara itu, Pelatih Persebaya Ibnu Grahan menyerahkan sepenuhnya rencana uji coba ke manajemen dan saat ini dirinya konsentrasi meramu tim, khususnya tanpa kehadiran sejumlah pilar muda seperti Evan Dhimas, Putu Gede Juni Antara, Ilham Udin Armayn dan lainnya yang dipanggil Timnas U-23. Q wwn

Atlet Bojonegoro Lakukan TC untuk Hadapi Porprov 2015 Bojonegoro, Bhirawa Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2015, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk mengadakan Training Center (TC) di masing-masing cabang olahraga (Cabor) yang akan dikirim.

Hal itu di ungkapkan oleh Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Bojonegoro, Sahari,Selasa (10/3).

Menurutnya, Kejuaraan tingkat provinsi itu akan diadakan di Banyuwangi pada Juni mendatang. Namun tidak semua Cabor langsung bertanding di event tersebut.

Pasalnya ada beberapa Cabor yang harus mengikuti Pra Porprov, seperti sepakbola. “ Sekarang semua Cabor melakukan persiapan Porprov, mengadakan TC. Dalam ajang ini Bojonegoro tidak mengirimkan atlet sepakbola dalam Porprov nanti karena tidak lolos di Pra Porprov,” ujarnya Disampaikan, selain itu ada juga bola voli, basket, catur, pencak silat, karate, futsal, bulu tangkis dan hoki yang akan di ikuti. Dikatakanya, hanya atlet-atlet terbaik yang akan dikirim ke Banyuwangi nanti. Selain itu Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai Cabor unggulan yang diproyeksikan meraih medali. “ Atletik, panahan dan kempo andalan Bojonegoro peraih medali emas,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua harian renang Bojonegoro, Anas Fatoni sudah melakukan persiapan dengan rutin mengadakan latihan. Termasuk dalam waktu dekat ini, akan mengadakan uji coba dengan Kabupaten Gresik. Q bas

BNNK Trenggalek Lakukan Sosialisasi di Kalangan Siswa SDN 1 Watulimo DEMI mengantisipasi maraknya peredaran narkoba yang meyasar anak-anak sekolah, berbagai cara dilakukan BNN melalui BNN Kabupaten maupun Kota. Begitu juga dengan BNN Kabupaten Trenggalek pada Senin (9/3/ 2015) dengan berbagai cara dan tema, melakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan siswa sekolah dasar.

Seksie Pencegahan BNNK Trenggalek yang Dipimpin langsung oleh Kasie Pencegahan Trikoranto, SE, kali ini melakukan sosialisasi Bahaya Narkoba di SDN 1 Prigi Watulimo, sebanyak 20 orang siswa SDN 1 Prigi Watulimo menjadi sasaran dari kegiatan pencegahan ini.

Mengingat wilayah Prigi, Kecamatan Watulimo yang berada di wilayah pesisir, disinyalir merupakan wilayah yang rawan narkoba. Untuk itu, tak hentinya kegiatan pencegahan dilakukan demi melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan mengusung tema Sosialisasi dan Diskusi tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah anak-anak dari pengaruh peredaran gelap narkoba, para siswa diberikan informasi tentang apa itu narkoba, bagaimana bahayanya bila disalahgunakan, dan upaya apa saja untuk menghindarinya.

Trikoranto, SE, Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek mengatakan, “Kita takkan bosan

dan tak kan berhenti untuk selalu mengkampanyekan bahaya narkoba, Apalagi di Prigi, Watulimo ini masuk dalam wilayah Pesisir yang disinyalir sangat rawan terhadap Peredaran Gelap Narkoba, Makanya kali ini kita mengadakan sosialisasi di Tingkat Sekolah Dasar agar anak anak bisa memahami bahaya Narkoba Sejak dini.” Ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan semacam ini setidaknya siswa diberikan kesempatan untuk mengetahui informasi yang benar tentang narkoba. Guna mendukung kegiatan tersebut, BNN menghadirkan beberapa narasumber yang pertama dr. Moro Prasetyo dari Puskesmas Watulimo dan AIPDA. Sardono (KBO Res Q wek. adv Narkoba) Polres Trenggalek.Q

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Pon 10 MARET 2015

Menkumham Akui Golkar Versi Ancol Jakarta, Bhirawa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Setelah kita mendapat keputusan yang diajukan tentang Mahkamah Partai. Setelah mempelajari, mendalami, putusan Mahkamah Partai kami memutuskan seperti amar Mahkamah Partai untuk mengabulkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Laksono jadi selektif, tidak secara total,” kata Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut Yasonna, putusan tersebut sudah berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Partai Politik pasal 32 ayat 5 UU No 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Parpol.

“Kami mengambil keputusan berdasarkan Undang-undang Partai Politik pasal 32 ayat 5 UU No 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Parpol yaitu mengenai keputusan Mahkamah

antara foto

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri depan) didampingi Direktur Tata Negara Kemenkumham Tenan Sitepu (kanan depan) memberi keterangan pers mengenai keputusan kepengurusan partai Golkar di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selasa (10/3) kemarin.

Partai bersifat final dan mengikat,” tambah Yasonna.

Keputusan tersebut menurut Yasonna memperkuat surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.AH.11.03-113 tertanggal 15 Desember 2014 mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali dan Jakarta yang juga mengutip pasal 32 UU Parpol yang menyatakan bahwa perselisihan hasil Munas Bali dan Munas Ancol harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai.

“Ini bagi saya ini bukan masalah mudah karena keduanya sahabat-sahabat baik saya.

Saya sungguh tidak menikmati keputusan ini, tapi saya sebagai

Menkumham harus mengambil keputusan,” tambah Yasonna.

Ia juga tidak mempersoalkan mengenai proses gugatan kasasi yang diajukan oleh Aburizal Bakrie ke Mahkamah Agung atas putusan sela PN Jakarta Barat.

“Soal gugatan Pak Aburizal ke pengadilan biarkan berproses, sah-sah saja setiap warga negara, badan hukum yang merasa tercederai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kami harus mengambil keptuusan sesuai surat kami pada 15 Desember 2014, diikuti keputusan Mahkamah Partai,” ungkap Yasonna.

Ia juga mempersilakan bila kubu Aburizal Bakrie akan membawa pengakuan Kemen-

kumham atas hasil Munas Ancol itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berharap agar Agung Laksono dapat melakukan pendekatan kepada Aburizal Bakrie.

“Saya berharap kiranya Pak Agung dapat mengadakan pendekatan ke Pak Aburizal untuk mengadakan kepengurusan yang baik,” jelas Yasonna.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyerukan kepada seluruh kadernya untuk menyambut dan mematuhi keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan kepengurusan partai beringin di bawah kepemimpinnnya.

“Kepada segenap kader, simpatisan dan keluarga besar Partai Golkar di seluruh Tanah Air, kami menyerukan untuk menyambut dan mematuhi keputusan ini sebagai kabar gembira bagi kita semua,” kata Agung Laksono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/ 3) kemarin siang.

Agung mengatakan keputusan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH.AH.11.03-26 Tanggal 10 Maret 2015 tersebut, sangat melegakan, mengingat perselisihan Partai Golkar yang berlangsung hampir satu tahun telah menguras emosi, pikiran, waktu serta tenaga. Q ant

Gunakan Pendekatan Kekuasaan Kuasa Hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra menilai pengesahan Menkumham atas kepengurusan partai beringin di bawah kepemimpinan Agung Laksono sebagai tindakan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan bukan hukum.

“Tindakan Menkumham yang akan mengakui susunan pengurus DPP Golkar versi Agung adalah tindakan kekuasaan bukan hukum,” nilai Yusril melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, yang dikutip dari Jakarta, Selasa (10/3) kemarin.

Yusril mengatakan bahwa Mahkamah Partai Golkar sudah jelas tidak mengambil keputusan apa-apa dalam menyelesaikan konflik internal Golkar karena beda pendapat antara para hakimnya.

Selain itu, kata dia, kubu Aburizal Bakrie juga telah mendaftarkan gugatan baru di PN Jakarta Barat yang menandakan belum ada penyelesaian final konflik internal tersebut.

“Dalam situasi seperti itu seharusnya Menkumham menunggu putusan final dari pengadilan,” kata dia.

Yusril Ihza Mahendra Dia mengatakan Menkumkam telah secara sepihak menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar dengan mengikuti tafsiran sepihak kubu Agung Laksono.

Oleh karena itu menurut Yusril, cara yang ditempuh Menkumham adalah cara dengan pendekatan kekuasaan, bukan dengan pendekatan hukum dalam penyelesaian persoalan.

“Padahal Menkumham harus legalistik,” sesal dia.

Dia mengulas, sejak pengesahan kubu Romahurmuziy di PPP, kesan pemerintah dalam hal ini Menkumham Yasonna Laoly yang juga merupakan politisi PDIP, seolah mendukung salah satu kubu.

“Kini terulang dengan dukungan terhadap kubu Aburizal Bakrie yang terus ingin merapat kepada pemerintah yang sedang berkuasa sekarang,” ujar dia.

Yusril membeberkan, kubu Aburizal Bakrie akan meneruskan gugatannya di PN Jakarta Barat untuk menunjukkan keputusan Menkumham merupakan kekeliruan.

“Tadi Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Bambang Soesatyo dan lainlain sudah berkomunikasi dengan saya dalam rangka menentukan sikap mereka,” jelas Yusril. Q ant

Dana Parpol Tunggu Kecukupan Anggaran

KILAS NASIONAL

DPD Dukung Berantas Korupsi di Daerah Jakarta, Bhirawa Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan lembaganya mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya yang terjadi di daerah.

“Korupsi bergeser ke daerah. Di daerah korupsinya primitif. Ini pekerjaan tidak mudah perlu revolusi kalau korupsi sudah menjadi budaya,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/3) kemarin.

Hal itu dikatakan Irman saat menerim kunjungan peneliti Indonesia Corruption Watch di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara III, Jakarta.

Dia mengatakan posisi DPD RI jelas yaitu mendukung KPK tetap eksis dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu menurut dia tercantum dalam 10 usulan amandemen UUD 1945 yang salah satunya memperkuat institusi KPK. “Konteks keberadaan KPK yaitu untuk pencegahan dan penindakan, karena itu kami mendukung keberadaan KPK,” ujarnya. Irman menegaskan DPD RI mendukung keberadaan KPK tidak hanya di pusat namun juga ada di daerah.

Peneliti ICW bidang Investigasi dan Publikasi dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2014, ada 43 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Kepala daerah itu menurut dia terafiliasi dengan partai politik, baik sebagai kader partai tertentu dan juga diusung koalisi parpol.

“Sebanyak 17 kepala daerah tersangka korupsi terafiliasi kepada Golkar dan 13 kepala daerah terafiliasi ke Partai Demokrat,” ujarnya.

Selain itu menurut dia sepanjang 2014, penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum didominasi kasus korupsi yang terjadi di daerah.Q ant

SDA Kembali Daftarkan Gugatan Praperadilan

Jakarta, Bhirawa Mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji Suryadharma Ali kembali mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan setelah sempat mencabutnya.

“Suryadharma sudah mengajukan permohonan gugatan praperadilan lagi kemarin tanggal 9 Maret,” kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna di kantornya Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, pihak PN Jakarta Selatan belum menentukan siapa hakim yang akan menangani sidang praperadilan tersebut karena berkas baru didaftarkan satu hari yang lalu.

“Tapi belum ditunjuk siapa hakimnya, kami perlu mempelajari dulu,” katanya.

Made yang juga hakim di PN Jakarta Selatan tersebut mengatakan penunjukan hakim sidang praperadilan Suryadharma atau SDA akan ditentukan maksimal tiga hari setelah pendaftaran.

Ia mengatakan, tanggal sidang perdana akan ditentukan setelah hakim praperadilan ditunjuk oleh ketua PN. “Hakim ditunjuk dulu, baru setelah itu tanggal sidang ditentukan oleh hakim,” kata Made.

Suryadharma sebelumnya pernah mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 23 Februari lalu dan kemudian dicabut kembali pada 3 Maret.

Made mengatakan, alasan pencabutan gugatan Suryadharma yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonan gugatan praperadilan.

Pada Senin (23/2) Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Q ant

antara foto

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri menunjukan keris pemberian yang akan dilaporkan kepada KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/3). Taufiq melaporkan keris, selendang dan topi yang didapat saat pemberian gelar adat itu karena dianggap sebagai gratifikasi.

Komisioner KY Laporkan Gratifikasi ke KPK Jakarta, Bhirawa Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri melaporkan gratifikasi berupa keris dan sejumlah barang adat ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Melaporkan gratifikasi, saya kan kemarin diberi gelar adat Malin Palito Undang, jadi orang cerdik pandai yang sederhana yang menerangi hukum oleh Nagari Luak 50 Pagaruyung Padang,” kata Taufiqurrahman Syahuri di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Syahuri mengaku diberikan topi, keris, selendang dan sandal.

“Nilainya saya tidak tahu, kerisnya itu ada tulisan bahasa Arab,” tambah Syahuri. Ia diberi gelar karena pada tahun lalu Syahuri pergi ke Sumatera Barat untuk berdialog.

“Nampaknya di sana itu kasihan masyarakat adat.

Mereka katakan ada 200 rumah gadang, pusaka tinggi,

itu dieksekusi, roboh, atas putusan pengadilan. Menurut mereka hakimnya tidak menguasai hukum adat, jadi mereka menitipkan ke saya supaya hakim-hakim yang dikirim ke Minang itu mengetahui adat Minang karena kalau lama-lama dibiarkan rumah gadang itu bisa habis,” ungkap Syahuri.

Ia pun menegaskan bahwa pemberian gratifikasi itu tidak ada hubungan dengan tindak lanjut laporan tersebut.

“Ini kan gelar kehormatan adat, harus pake keris masa ditolak?” tambah Syahuri.

Syahuri mengaku sudah tujuh kali melaporkan gratifikasi ke KPK. “Ini laporang yang ke-7 untuk gratifikasi, pertama itu laptop lalu disita. Laporan kedua ipad juga disita. Ketiga souvenir terus mendapat lukisan dari Jepang dari teman dosen saya tapi dikembalikan kepada saya.

Keempat kado pernikahan juga

saya lapor tapi yang disita negara cuma Rp3 juta. Laporan berikutnya tentang makanan ringan itu juga dikembalikan,” tambah Syahuri.

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Hari ini Ignatius Jonan pun datang ke KPK untuk mengadakan diskusi. Q ant

Dari Titik 0 Kilometer di Kota Sabang

Jokowi Canangkan Gerakan Nasional ‘Ayo Kerja’ Aceh, Bhirawa Dalam rangkaian kunjungannya ke Provinsi Aceh, sejak Minggu (8/3) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri mengunjungi daerah paling barat di Indonesia, yaitu Kota Sabang, Selasa (10/2) pagi.

Di atas titik nol kilometer, di Sabang, Pulau Weh, Presiden Jokowi, Selasa (10/2) pagi, mencanangkan Gerakan Nasional “Ayo Kerja” di Kota Sabang, Pulau Weh. “Hari ini saya berdiri di titik nol kilometer Indonesia, titik ujung barat Indonesia. Gerakan Nasional 70 Tahun Kemerdekaan RI, saya canangkan tepat di nol kilometer Indonesia, di Kota Sabang dan rencananya akan berakhir di Merauke ujung timur Indonesia waktu berikutnya,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Menurut rencana gerakan

“Ayo Kerja” ini akan disebarkan ke 33 provinsi, dan titik terakhir akan dilakukan di Merauke, Papua. Gerakan ini menjadi representasi dari semangat “Kerja, kerja, kerja” yang digelorakan oleh Presiden Jokowi dalam pemerintahannya. Presiden menilai, tujuhpuluh tahun Indonesia merdeka adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang tak ternilai.

Hanya melalui kerja, lanjut Presiden Jokowi, sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja Bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan sekaligus raganya untuk kejayaan Indonesia Raya.

Presiden Jokowi menjelaskan, kerja yang dimaksudkannya bukanlah kerja biasa, tapi kerja dengan keinsyafan akan kekuatan persatuan Indonesia.Kerja yang dilakukan dengan

gotong royong dari seluruh anak bangsa tanpa kecuali.

“Gotong royong bukan hanya urusan rakyat, para pemimpinlah yang pertama dan terutama harus mampu memberikan contoh bergotong royong dalam kerja. Karena kita yakin tantangan besar yang dihadapi Bangsa Indonedia hari ini baik nasional, regional maupun global memerlukan upaya bersama yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” tutur Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, gotong royong dalam kerja seharusnya menjadi jiwa Gerakan Perayaan 70 Tahun Kemerdekaan RI, sehingga perayaan kemerdekaan itu benar-benar menjadi perayaan rakyat untuk bangkit dalam kehidupannya sehari-hari.Q ist

Jakarta, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, anggaran sebesar Rp1 triliun untuk partai politik akan diimplementasikan setelah pemerintah mencukupi kebutuhan anggaran kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

“Ke depan nanti, kalau anggaran pemerintah sudah memadai dan maksimal untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan revolusi mental, saya kira pembiayaan partai politik dari negara juga perlu menjadi pertimbangan termasuk bantuan dana kepada ormas yang sah,” kata Mendagri di Jakarta, Selasa (10/3) kemarin.

Dia menjelaskan, dana untuk partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dimaksudkan agar partai dapat benar-benar menjalankan fungsi kaderisasi, selain juga agar terhindar dari mencari pemasukan ilegal bagi partai.

“Sebagian masyarakat sekarang menuding negatif bahwa partai politik dan anggota partai di lembaga legislatif bermain dengan anggaran rakyat, yakni APBN dan APBD,” tambahnya.

Sehingga, lanjut Mendagri, niat politik untuk memasukkan anggaran par-

tai dalam APBN menjadi penting karena partai politik merupakan sumber rekrutmen calon pemimpin nasional.

Menurut Tjahjo, anggaran negara yang diperuntukkan bagi partai politik saat ini tidak seberapa karena adanya keterbatasan anggaran.

Sehingga, dia mengusulkan ada pos khusus untuk partai politik sebesar Rp1 triliun setiap tahunnya.

Terkait wacana tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar nominal tersebut dihitung lebih rinci lagi supaya jumlah yang diterima sesuai dengan perolehan suara parpol terkait.

“Saya kira itu harus dihitung, nanti kalau dipukul rata dapat Rp1 triliun semua, ya semuanya mau bikin partai saja jadinya,” kata Wapres di Jakarta, Selasa.

Penghitungan tersebut bisa saja didasarkan pada jumlah pemilih atau perolehan kursi seperti yang diatur saat ini dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni Rp108 per suara.

“Kalau Rp1 triliun itu mungkin saja (penghitungannya) seperti dulu (UU Nomor 2 Tahun 2008), berdasarkan pemilihnya jadi bukan dipukul rata. Memang ada aturannya sejak dulu,” ujarnya. Q ant

Pancasila Diabaikan, Karakter Bangsa Merosot Jakarta, Bhirawa Maraknya sengketa antar warga dan kisruh antar lembaga negara dewasa ini, dilihat Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono sebagai akibat merosotnya karakter bangsa.

Karena dikesampingkannya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 45 memiliki posisi sangat kuat secara yuridis maupun politis. Pancasila merupakan cita hukum (rechtside) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Seperti yang diinginkan para founding fathers kita,” kata Bambang Sadono dalam diskusi Pancasila Sebagai Dasar Negara di gedung MPR RI Senayan, kemarin.

Disebutkan, dalam UUD 45 yang asli dan belum di amandemen, setiap hukum yang lahir harus berdasarkan pada Pancasila. Hukum di Indonesia harus digunakan untuk mencapai tujuan negara, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 45. Tetapi dalam perjalanannya, banyak UU baru hasil amandemen yang tidak mencantumkan Pancasila didalamnya. Bahkan dalam UU Pers, tidak sepatah katapun yang menyebut Pancasila didalamnya.

Dikatakan MPR sebagai pembentuk UUD 45 yang pembukaannya terdapat Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber segala hukum negara. Kini MPR perlu memastikan ni-

lai nilai Pancasila jadi sumber pembentukan perundang-Undangan Indonesia.

Peraturan perundang-Undangan yang pembentukannya harus senantiasa brsumber dari nilai-nilai Pancasila ialah UUD 45 dan peraturan perUndang- Undangan dibawah UU. Bambang Sadono mengemukakan berbagai pandangan yng berkembang terkait kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Pertama, aspirasi yang menganggap bahwa UUD 45 perlu disempurnakan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat.

Sehingga perlu dilakukan perubahan (amandemen).

Kedua aspirasi yang berpendapat UUD 45 baru dilakukan perubahan dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Maka kurang tepat apabila dilakukan perubahan kembali. Ketiga aspirasi yang kurang setuju terhadap usulan perubahan UUD 45 termasuk perubahan sebelumnya.

Dia mengapresiasi usul Forum Lektor Indonesia untuk memberlakukan kembali Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan GBHN akan ada kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesi nambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. GBHN bisa merumuskn sistem perencanaan pembangunan yang tepat dan berorientasi pada demokrasi dan kesejahteraan rakyat.Q ira

SAMBUNGAN

Rabu Wage 11 MARET 2015

Usai Dicek Kesehatan, Dua Pengurus Jatim Resmi Ditahan l Sambungan hal 1

ditakutkan menghilang­kan barang bukti.

“Sesuai usulan tim penyidik, kedua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim ke Kadin Jatim resmi kami tahan per hari ini (kemarin, red),” tegas Kasidik Kejati Jatim Mohammad Rohmadi, Selasa (10/3).

Selain tiga alasan tersebut, Rohmadi menjelaskan, kuat dugaan kedua tersangka menyalahgunakan dana hibah yang berasal dari Pemprov Jatim. Peranan kedua tersangka selain sebagai pengurus Kadin Jatim, keduanya juga meng­a tur pengelolaan dan penggunaan anggaran sebesar Rp 20 miliar yang diserahkan ke Kadin Jatim.

Terkait kemungkinan Ketua Kadin Jatim turut ditetapkan sebagai tersangka, Rohmadi meng­aku masih perlu mengumpulkan data dan alat bukti, baik dari saksi maupun dokumendokumen. Bila dari pendalaman tersebut ditemukan keterlibatan pihak lain, tidak menutup kemungkin­ an pihak itu akan diperiksa

dan dimintai pertanggungjawaban.

“Kita lihat dari pengumpulan data dan alat bukti.

Jika, ditemukan keterlibatan pihak lain, kami akan lakukan pemeriksaan. Apabila bukti merujuk pada pihak lain, maka kami akan tetapkan jadi tersangka juga,” kata Rohmadi.

Disinggung terkait kerugian pasti dari kasus ini, Rohmadi masih belum dapat merinci. Menurutnya, pe­nyidik Pidsus Kejaksaan akan berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit jumlah pasti kerugian negara dari kasus dana hibah ke Kadin. “Kerugian pastinya belum dapat diketahui. Tim penyidik sudah berkoordinasi dengan BPKP terkait audit kasus ini,” ungkapnya.

Mengenai penyitaan aset milik tersangka, mantan Kasi Intel Kejari Penajam Kaltim ini menambahkan, penyidik belum melakukan penyitaan terhadap aset kedua tersangka. Sebab, pihaknya masih perlu melakukan pengumpulan data dan dokumen yang ada.

Dari situ akan digunakan untuk penyitaan aset milik tersangka.

Dipastikan di Grahadi, Pelantikan Bupati Lumajang Tunggu SK Mendagri l Sambungan hal 1

Menurut dia, pelantikan Bupati Lumajang akan digelar Gedung Negara Grahadi Surabaya, sehingga pihak Pemkab Lumajang hanya sebagai tamu yang akan diundang oleh pihak Pemprov Jatim.

“Kami sudah melakukan koordinasi terkait dengan pelantikan tersebut, se­hingga kapanpun pelantikan digelar, kami siap datang untuk menghadiri pelantikan Bupati As’at,” tuturnya.

Acara yang akan dihadiri sekitar 100 undangan tersebut akan diselenggarakan secara sederhana di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Sebelumnya, pelantikan Wakil Bupati Lumajang As’at Malik menjadi Bupati Lumajang dijadwalkan digelar di Gedung Negara Grahadi pada pertengahan Maret 2015. “Sesuai peraturan yang berlaku bupati/wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi,” kata Gubernur Jatim Dr H Soe­karwo di Surabaya beberapa waktu lalu.

Peraturan tersebut berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang menyebutkan Bupati dan Wali Kota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.

Wakil Bupati As’at Malik dilantik menjadi Bupati Lumajang karena Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar meninggal dunia pada Januari 2015. n yat

Lapter Bawean Ditarget Selesai Juni 2015

l Sambungan hal 1

Andy mengatakan proses percepatan pembangunan Bandara Bawean berada di tangan pemenang tender yang sudah ditunjuk Kementerian Perhubungan. “Oleh karena itu, kami minta beberapa pihak terkait penyelesaian akhir bandara di Pulau Bawean untuk duduk bersama, sebab kami ingin ada kesamaan visi menyelesaikan bandara perintis,” katanya.

Ia mengatakan, tugas Pemkab Gresik yang meliputi pembebasan lahan sekitar bandara serta pembangunan Jalan Lingkar Bawean sudah selesai dikerjakan. “Untuk penyelesaian akhir, kewenangannya bukan berada di tangan Pemkab Gresik melainkan di pemenang tender yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan,” katanya.

Meski demikian, Pemkab Gresik siap membantu proses penyelesaian akhir, sebab hingga kini pengerjaan akhir bandara masih molor dan belum dilakukan oleh pemenang tender dengan alasan cuaca. n kim

Kepincut Blue Sapphire l Sambungan hal 1

“Di Pacitan akiknya memang luar biasa, terakhir ditemukan blue sapphire, tapi saking dalamnya memang belum banyak bisa diambil,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kesepakatan pengembangan Gunungsewu di Jogjakarta belum lama ini.

Pakde Karwo mengaku lebih sering mengenakan jenis blue sapphire yang menurutnya merupakan asli dari Pacitan. Menurutnya blue sapphire Pacitan sangat langka dan bahkan mengalahkan keindah­an akik jenis Bacan yang melegenda dari Pulau Bacan, Maluku Utara. “Bacan pasti kalah jika dibandingkan blue sapphire dari Pacitan,” katanya.

Batu akik yang memiliki bahasa ilmiah gemstone (batu mulia) atau precious stone (batu setengah mulia) akhir-akhir ini memang sedang booming. Harga satu butir batu akik bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Harga sebuah batu tergantung dari nilai estetika dan kandungan mistisnya dan tidak ada standar harganya. Biasanya bagi penggila batu mereka sudah tahu batu yang bagus dan mengandung daya magis.

Tetapi yang jelas, pemakaian batu akik tidak hanya dipakai oleh orang kebanyakan, bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Obama juga penggemar batu akik. Konon SBY memakai cincin yang bernama Lumuik Sungai Dareh. Lumuik Sungai Dareh adalah jenis batu akik yang terdapat di Dharmasraya Sumatera Barat, jenis ini banyak diminati karena tekstur batunya yang khas dan berwarna bening. n iib

Hal senada diungkapkan Asintel Kejati Jatim Abdul Azis. Ia mengaku akan siap melakukan penyitaan terhadap aset tersangka korupsi. Bidang Pidsus Kejati Jatim telah berkoordinasi dengan dirinya terkait penyitaan aset-aset tersangka korupsi.

“Kami (Tim Intelijen) akan melacak aset milik tersangka korupsi yang ditangani Kejati Jatim. Ter­ utama seperti kasus dugaan penyalagunaan dana hibah di Kadin Jatim,” tambah Abdul Azis.

Usai penahanan yang dilakukan Kejaksaan, peng­ acara Nelson, John Fredirik Hengstz mengatakan, sebelum ditahan, kliennya sempat diperiksa oleh penyidik Pidsus. Sebanyak 69 pertanyaan dilontarkan kepada kliennya. “Perihal materi pertanyaannya, tanya langsung ke penyidik,” ucapnya.

John juga menjelaskan secepat mungkin akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap Nelson. “Secepatnya kami akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap klien saya,” tandasnya. n bed

siswa SMK Jatim pada UN 2014 lalu hanya mencapai 0,033 persen atau 61 siswa dari total peserta 185.628. Sementara dari uji kompetensi yang dilaksanakan UPT Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), pada 2014 lalu terdapat 96 siswa SMK dinyatakan gagal dari total 820 peserta.

Buruknya kondisi ini juga diperparah dengan tingginya jumlah guru yang gagal uji kompetensi.

Dari 500 guru, sebanyak 59 orang dinyatakan gagal uji kompetensi.

“Tahun lalu, sasaran uji kompetensi hanya 1.320 peserta. Itu terdiri dari 500 guru dan 820 siswa. Ternyata banyak yang gagal,” tutur Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Sumardijono saat dihubungi, Selasa (10/3).

Pada awal 2015 ini, dari 60 guru SMK yang sudah diketahui hasil uji kompetensinya terdapat 10 guru yang gagal. Sedangkan 100 siswa yang menjadi sasaran seluruhnya dinyatakan lulus.

“Jadi total ada 165 peserta yang gagal uji kompetensi,” tutur Sumardijono.

Kondisi ini tampaknya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebab, uji kompetensi bisa menjadi ukuran keberhasilan siswa SMK tidak hanya dari segi teori, tetapi juga keterampilan. Apalagi sertifikat kompetensi dari ujian ini diperlukan untuk bukti kemampuan

abed nego/bhirawa

Sebelum ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, kedua tersangka korupsi dana hibah Kadin Jatim yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring menjalani pemeriksaan maraton Pidsus Kejati Jatim, Selasa (10/3).

siswa saat memasuki ke dunia industri.

Sumardijono mengatakan, uji kompetensi yang digelar di institusinya dilakukan secara profesional dan independen. Instrumen yang digunakan pun mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Asesor yang ditunjuk pun langsung dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). “Kita tidak bisa mempengaruhi penguji agar lulus semua. Apapun hasilnya, itu sudah menjadi kenyataannya,” kata dia.

Kegagalan ini diakuinya cukup memprihatinkan. Sebab, selain jumlah yang tinggi para peserta sebenarnya sudah dilatih selama lima hari dan bermukim di asrama sebelum diuji.

Instruktur pelatih pun diambil dari pihak yang profesional dari industri. “Misalnya untuk tata boga, kita datangkan chef dari hotel-hotel ternama di Surabaya ini,” tutur dia.

Sumardijono pun tak ingin menutup-nutupi buruknya hasil uji kompetensi selama ini. Karena semua data peserta, baik yang kompeten (lulus) maupun belum kompeten (tidak lulus) bisa diakses oleh siapapun melalui website. “Semua kita umumkan secara rinci, nama dan asal sekolahnya.

Guru maupun siswa,” kata dia.

Pria yang hobi merawat burung ini mengaku, gencar menggelar uji kompetensi karena penting untuk siswa SMK sebelum masuk ke dunia industri. Apalagi dalam

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ini, lulusan SMK di Jatim harus memiliki standardisasi kompetensi. Sebab, kompetensi yang diakui dan disertifikasi akan lebih dipercaya oleh dunia industri. Terlebih untuk perusahaan asing pada tahun ini yang akan bebas berdatangan ke Jatim.

“Ini juga menjadi program prioritas Gubernur Jatim untuk pengembangan mutu lulusan SMK. Karena itu, tahun ini jumlah sasarannya pun ditambah menjadi 2.800 peserta. Sebanyak 2.000 untuk siswa SMK, 800 untuk guru SMK,” kata dia.

Beratnya uji kompetensi ini diakui Hastiyono. Instruktur pelatihan program kompetensi tata boga dari Java Paragon Hotel ini mengaku harus bekerja keras untuk melatih 20 peserta yang dia tangani mulai awal pekan ini sebelum menghadapi ujian pada Sabtu (21/3) mendatang. Sebab, dari segi keterampilan peserta sangat minim. “Mungkin di sekolah tidak banyak dilakukan praktikum. Jadi sekarang kita harus benar-benar kerja keras melatih mereka,” kata dia.

Saat ini, dia hanya ingin fokus melatih siswa membuat menu pastry. Masing-masing siswa harus memiliki kemampuan mulai mengolah adonan yang benar, mencetak dan menunjukkan rasa yang pas. “Saat ujian, satu anak membuat satu menu. Saya tidak bisa membantu karena pengujinya bukan saya,” pungkas dia. n tam

Kemlu: 16 WNI Hilang di Turki Belum Tentu Gabung ISIS l Sambungan hal 1

Pria yang akrab disapa Iqbal itu mengatakan, Kemlu menemukan sejumlah fakta menarik mengenai kejadian ini. “Mereka memang memilih untuk tidak pulang ke Indonesia. Ini bukan kasus kehilangan, buktinya adalah ketika mereka dihubungi, pemimpin tur mereka mengatakan, ‘Jika ingin pulang, silakan. Kami baik-baik saja di sini,” ungkapnya.

Selain itu fakta sampai kemarin Kemlu belum menerima pengaduan dari keluarga. “Sampai saat ini tidak ada pengaduan mengenai hal ini. Jadi, kami belum bisa menindaklanjuti permasalahan ini,” sambungnya.

Pihak Kemlu memanggil Smiling Tour menanyakan apakah ada komplain dari pihak keluarga. “Kalau saya punya keluarga terus hi­ lang, saya pasti komplain ke pihak tour-nya. Nyatanya sampai saat ini tak ada komplain,” kata Iqbal.

Hingga kini Kemlu masih menunggu pemberitahuan Peme­ rintah Turki, apakah ke-16 warga WNI tersebut terlibat dengan ISIS atau tidak.

Sementara itu dari 10 warga Surabaya yang hilang saat berlibur

YLKI dan Toko Ritel Nilai Aturan Akan Bebani Konsumen l Sambungan hal 1

Uji Kompetensi SMK Lebih Sulit Dibanding UN l Sambungan hal 1

11

ke Turki, tiga di antaranya diketahui memiliki alamat tempat tinggal berbeda. Hal ini diketahui Pemkot Surabaya ketika melakukan pengecekan data dan alamat masing-masing dari me­reka. Alhasil, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya menemukan tiga Kepala Keluarga yang memiliki alamat berbeda.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil ) Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, dari ke-10 warga Surabaya itu, tiga di antaranya memiliki alamat tempat tinggal berbeda, tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). “ Pertama, keluarga yang terdiri dari enam orang beralamat di Jalan Kanser 35, Karang Empat yaitu Jusman Ary Sandy (suami), Ulin Isnuri (istri) beserta keempat anaknya Urayna Afra (17), Dayyan Akhtar (7), Aura Kordova (9) dan Humaira Hafshah (1),” ungkap Suharto Wardoyo.

Tetapi, lanjut Anang sapaan akrabnya, alamat tersebut tidak sesuai data yang dimiliki Kecamatan Tambaksari. Keluarga Jusman ternyata sudah pindah ke Jalan Kedungsroko VIII sejak 23 Februari

2015.

Kemudian yang kedua, ada keluarga atas nama Salim Muhamad Attami (28), yang tercatat bertempat tinggal di Jalan Kalimas Hilir III, Surabaya. Ketiga, kelua­rga Soraiyah Cholid yang tercatat tinggal di Jalan Ampel Melati I. “ Alamat sesuai dengan KK berbeda dengan tempat tinggalnya.

Banyak yang pindah tempat tinggal,” terangnya.

Sekadar diketahui, 16 WNI hilang di Turki dalam rangka tur ke negara tersebut. Mereka berangkat dari Jakarta ke Turki menggunakan jasa travel Smailing Tour dengan jumlah 25 orang.

Sebanyak 16 orang tersebut menyatakan berpisah dari rombongan dan akan bergabung kembali 26 Februari 2015 saat rombongan berada di Kota Pamukale. Namun, hingga rombongan kembali ke Jakarta pada 4 Maret 2015 mereka belum kembali. Berhembus rumor bahwa 16 WNI yang hilang tersebut bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah. Namun beberapa keluarga korban hilang itu menolak jika kerabatnya disebut bergabung dengan ISIS. Tetapi mereka memang ada urusan bisnis di Turki. n ira, geh

pembelian itu sudah kena tax, ada retribusi dan PPN. Menurut kami materai dokumen itu untuk legalitas, tapi kalau cuma transaksi jual beli di ritel kurang pas diterapkan,” imbuhnya.

Selain itu, penerapan wacana materai juga masih belum jelas regulasinya.

“Ini nggak benar, siapa yang menjamin bea materai masuknya ke mana.

Pertanyaannya ini tujuannya untuk apa, terus dibebanin ke siapa,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menyertakan bea materai untuk nominal belanja sebesar Rp 250 ribu hingga Rp1 juta sebesar Rp 3.000. Sementara untuk belanja yang lebih dari Rp 1 juta maka terutang bea materai Rp 6.000. Padahal dalam waktu dekat pemerintah juga akan menaikkan tarif bea materai Rp 3.000 menjadi Rp 10.000 dan Rp 6.000 menjadi Rp18.000. Namun, tarif baru tersebut harus menunggu keputusan DPR terlebih dahulu. Hanya saja targetnya tahun ini akan diterapkan.

Sementara itu Corporate Affair Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) Solihin mengatakan jika memang pengenaan bea materai tersebut akan menjadi aturan, pihaknya akan menerapkannya. “Sebagai pengusaha, kalau itu memang aturan kita ikut saja,” ungkapnya.

Meskipun begitu, pihaknya menilai penerapan bea materai tersebut akan membebani konsumen.

“Intinya konsumen lagi, sebenarnya kalau soal pajak, harga barang itu kan sudah dikenakan pajak,” ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mempertanyakan kela­yakan aturan materai yang diterapkan pemerintah pada bukti

pembayaran. “Ini perdebatan lama, pertanyaannya aturan ini layak tidak?

Apakah tepat atau tidak, kalau mau dipaksakan konsumen terbebankan, sebatas mana? Jangan hanya selalu ritel yang kena, bisa nggak berlaku untuk semua?” papar Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta.

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito menegaskan bahwa peritel seharusnya menyiapkan bea materai untuk transaksi di atas Rp 250 ribu. Pasalnya, peraturan ini luput pada pihak peritel.

Menurutnya transaksi di atas Rp250 ribu terkena tarif bea materai. Namun, bukan dibebankan kepada pembeli. “Iya kena dong, tapi dibebankan ke peritel,” kata dia.

Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan, Rono Bako menilai penerapan tarif bea ma­terai yang akan dibeban­kan pada struk belanja perusahaanperusahaan ritel dianggap telah sudah cukup jelas untuk segera diaplikasikan perusahaan ritel kepada masyarakat. “Kita sebagai masyarakat seharusnya sudah tahu tentang regulasi ini,” ujarnya.

Ia menuturkan, pemerintah tidak ada kewajiban untuk menyosialisasikan regulasi tersebut. “Ini tinggal soal aplikasinya,” tutur dia. Menurutnya, pelaksanaan pilihan teknis juga tidak sulit dikarenakan bea materai mempunyai beberapa bentuk, mulai tempel seperti prangko, cap hingga elektronik.

Pembebanan bea materai pada struk belanja juga dinilai sebagai suatu beban bagi konsumen yang ingin berbelanja. “Restoran kan sudah ada pajaknya.

Orang-orang tidak masalah, karena sudah terbiasa dengan pembebanan pajak di restoran,” tandasnya. n ira, cty, geh

Jatim Pilot Project Nasional Inovasi Pelayanan Publik l Sambungan hal 1

tersebut sudah baik dan harus menjadi contoh bagi layanan lainnya. Hanya 16,7 persen yang kuning.

Untuk yang merah sudah tidak ada lagi,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM dikonfirmasi, Selasa (10/3).

Tingginya kinerja layanan publik di Jatim ini membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempercayakan provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini sebagai provinsi percontohan inovasi layanan publik. Bahkan, pameran layanan publik yang akan digelar tingkat Jatim di Sidoarjo pada 11-13 Juni mendatang akhirnya diubah menjadi pameran layanan publik dalam skala nasional.

“Ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan buat kita semua. Pameran yang awalnya kita mau buat skala provinsi diminta pusat menjadi skala nasional. Ini kan luar biasa.

Apalagi nanti dijadwalkan Pak Presiden juga akan datang membuka langsung dan menyaksikan pameran ini,” kata Setiadjit.

Dalam pameran itu, lanjutnya, Kementerian PAN dan RB setidaknya juga akan mengumumkan pemilihan top 99 layanan publik di Indonesia. Dari seluruh wilayah di Indonesia sendiri, saat ini terdapat 1.188 layanan publik yang menjadi peserta inovasi layanan publik terbaik tingkat nasional.

“Jadi nanti akan diseleksi jadi Top 99, selanjutnya diseleksi lagi menjadi Top 33 yang akan mewakili

Indonesia untuk berlaga di pentas layanan publik terbaik dunia yang tahun ini digelar di Bahrain,” ujarnya.

Untuk Jatim, kata mantan Kepala Bakorwil Bojonegoro ini, mengirimkan inovasi pelayanan publik terbanyak dibanding provinsi lain yaitu mencapai 18 jenis inovasi. Padahal dari provinsi lain banyak yang hanya mengirimkan tidak sampai 10 jenis inovasi, bahkan ada yang hanya mengirimkan 1 inovasi saja.

“Kita mengirimkan perwakilan dari semua kategori. Dan hingga proses sekarang, baru satu yang gugur yaitu pelayanan bidang perpustakaan. Jadi ada 17 yang masih bertengger di inovasi pelayanan.

Kami optimistis Jatim akan menjadi yang terbaik di Indonesia dengan hasil inovasi pelayanan publiknya,” ungkapnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2014, penilaian untuk layanan publik setidaknya mencakup empat kriteria yaitu perbaikan layanan bagi masyarakat, adanya partisipasi masyarakat, mendorong layanan berbasis kolaboratif, serta responsif pada gender.

Sementara itu, guna meningkatkan layanan publik di Jatim sendiri, Gubernur Soekarwo juga telah mewajibkan bagi seluruh SKPD memiliki layanan publik andalan.

“Bagi yang sudah memiliki, maka layanan publik itu harus ditambah dan ditingkatkan lagi,” katanya. n iib

Berkali-kali Mesin Mati, Akhirnya Sampai Finish Juga l Sambungan hal 1

“Tidak terhitung. Pokoknya sering,” tutur mahasiswa Fakultas Teknik Elektro semester 8 ini.

Meski begitu, Vendik tidak merasa panik. Karena begitu baterai mati, mesin bisa kembali dinyalakan secepatnya. Hingga akhirnya dia mencapai finish pada menit ke 28. Padahal dalam aturanya, peserta harus mencapai finish maksimal 29 menit. “Jadi sampai finish di menit-menit terakhir. Ini masih untung, karena banyak peserta lain yang tidak sampai finish,” kata dia.

Dari 35 peserta kategori prototype listrik, hanya ada 15 yang berhasil mencapai finish. Satu di antaranya ialah mobil yang dikemudikan Vendik.

“Sejak awal memang tidak ada target juara. Jadi nomor urut ketujuh itu sudah bagus. Nanti kita kembangkan lagi,” kata dia.

Di bagian engineering, Ardian Samsul menjelaskan detil kemampuan mobil yang diusung timnya. Kapasitas yang dihasilkan baterai mampu mencapai 119 km per Kilowatt hour (Kwh).

Sedangkan jarak yang harus ditempuh ialah 10 lap dengan total jarak menca-

pai 12 km. Namun pada saat lomba, timnya hanya menggunakan kecepatan 25 – 30 km per Jam. Ini dilakukan agar baterai lebih hemat sampai finish.

Menurut Ardian, ada keuntungan sendiri ketika mesin sering mati. Ka­rena baterai juga lebih awet. Sedangkan beberapa mobil yang gagal mencapai fi­nish salah satunya juga karena kehabisan energi. “Memang salah satu yang dinilai adalah kecepatan. Tapi penilaian utama adalah hemat energinya,” tutur dia.

Ardian mengaku agak keteteran mengikuti lomba pertamanya ini.

Salah satu yang cukup fatal ialah tidak

membawa baterai cadangan. Selain itu, baterai yang digunakan ialah baterai baru yang belum pernah diuji coba.

“Saat uji coba kita pakai baterai lain.

Terus waktu lomba baterainya baru.

Sehingga tidak tahu kalau ternyata sering mati,” kata dia.

Ardian yakin, pengalaman pertamanya ini akan sangat berguna untuk ajang selanjutnya. Pengembangan akan dilakukan khususnya pada fungsi rem dan amper. “Amper ini kaitannya dengan baterai. Tahun depan, kita berharap bisa ikut lagi dan membawa pulang tropi,” yakin Ardian.*

UTAMA

12

Rabu Wage, 11 MARET 2015

Sengketa Gunung Kelud Diserahkan ke Mendagri Kemendagri Dorong Profesionalisme Polisi Pamong Praja Melalui Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri mendorong profesionalisme Satpol PP melalui jabatan fungsional berdasarkan peraturan Men PAN dan reformasi birokrasi nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional polisi pamong praja dan angka kreditnya.

M

elalui jabatan fungsional diharap kan polisi pamong praja akan diisi oleh orang-orang profesional yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya, sehingga tidak hanya mengandalkan otot semata, namun juga pikiran dan perasaannya, atau dalam istilah yang sedang tren saat ini adalah body, mind and soul.

Hal ini berarti Satpol PP dan Satlinmas harus menggunakan tubuhnya secara terampil sesuai prosedur yang ada, menggunakan pikirannya untuk memahami pengetahuan dan peraturan yang menjadi pijakan tindakannya serta menggunakan perasaannya untuk menyentuh nilai-nilai humanisme yang ada dimasyarakat.

Dalam upacara peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas di Taman Blambangan, Banyuwangi, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum mengatakan,kalau Kemendagri selaku instansi Pembina Satpol PP tahun 2015 melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum telah memberikan dana alokasi khusus (DAK).

Dana tersebut diserahkan pada 54 (lima puluh empat) daerah yang terdiri atas 3 (tiga) provinsi, 9 (sembilan) kota dan 42 (empat puluh dua) kabupaten dengan total anggaran sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) untuk pembangunan gedung kantor dan pembelian sarana mobilitas dan prasarana lainnya.

“Mudah-mudahan pada tahun 2016 alokasi khusus bagi satuan polisi pamong praja dapat ditingkatkan lagi. Harapan saya melalui dukungan dana alokasi khusus tersebut dapat menjadi pendorong pemerin-

tah daerah untuk semakin memperhatikan eksistensi satuan polisi pamong praja sehingga tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara optimal,” kata Gubernur Jatim.

Dikatakannya, pada 28 nopember 2014 yang lalu Mendagri telah menandatangani peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat. melalui peraturan menteri dalam negeri tersebut diharapkan semakin memperjelas posisi, tugas dan peran satuan perlindungan masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat terkait pertolongan pertama dalam situasi bencana dapat dilakukan secara maksimal.

“Mengingat sampai dengan saat ini masih terdapat daerah yang belum mengimplementasikan peraturan menteri dalam negeri nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja.

Saya berharap segera lakukan percepatan implementasi Permendagri dalam negeri untuk memudahkan koordinasi baik antar daerah maupun antara daerah dengan pemerintah pusat, sehingga efektifitas pemberian komando dalam pelaksanaan tugas pertolongan pertama dalam situasi bencana dapat berjalan dengan lancar dan baik,” paparnya.

Ia juga menekankan kalau polisi pamong praja adalah pegawai negeri sipil dengan kemampuan dan kewenangan lebih yang tidak dimiliki

pegawai negeri sipil lain, bangga dan junjung tinggi kehormatan ini dengan disiplin dan kinerja yang baik.

“Bukan senjata wibawa kalian, tapi wibawa adalah senjata kalian. Maka dari itu kerahkan seluruh kemampuan, daya dan upaya dalam melaksanakan tugas membantu kepala daerah mewujudkan amanat undang-undang dalam menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,” katanya. Selain itu Satpol PP harus tingkatkan profesionalisme dan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan terus senantiasa mendekatkan diri kepada masyarakat, membangun jejaring dan komunikasi dengan anggota polisi pamong praja di seluruh Indonesia.

“Jaga selalu kewaspadaan dini kalian agar senantiasa siap untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam situasi bencana apapun,” tandasnya. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim menyerahkan bantuan sosial kegiatan bedah rumah di Kab. Banyuwangi secara simbolis kepada 3 orang penerima, bantuan sembako untuk kurang mampu dan anak yatim secara simbolis kepada 5 orang kurang mampu dan 5 orang anak yatim, dan menyerahkan piala pemenang lomba ketertiban dan kerapian barisan pasukan upacara (dalam mengikuti upacara dan devile) : Juara I, II, dan III. Q rac*

Pemprov, Bhirawa Polemik sengketa kawasan Gunung Kelud yang diperebutkan dua kabupaten di Jatim tampaknya mulai menemukan titik terang. Sebab berdasarkan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di kawasan Gunung Kelud yang digelar, Selasa (10/3), menyepakati permasalahan ini diselesaikan di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto SH MH, ada empat poin kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani masing-masing Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Dalam kesepakatan itu juga ditandatangani Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi dan Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah II Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agus Binartedja SH MSi yang turut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Brawijaya Kantor Gubernur Jatim.

Empat poin itu yakni, sepakat menyelesaikan perselisihan kepada Mendagri sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman PBD. Kemudian, selama

proses penyelesaian berlangsung di Kemendagri masing-masing pihak dilarang membuat pernyataan/statemen seakan-akan kawah/Gunung Kelud adalah milik salah satu pihak (Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar).

“Poin ketiga yang sangat penting adalah, setelah ada keputusan Mendagri, kedua belah pihak sepakat untuk mentaati dan tidak mempermasalahkan keputusan Mendagri. Jika ini nanti diaati saya kira polemik tidak akan muncul lagi,” kata mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini. Sedangkan kesepakatan keempat, Gubernur melaporkan kepada Mendagri, bahwa Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/828/ KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 dijadikan objek gugatan oleh Kabupaten Kediri di PTUN Surabaya dengan daftar register

perkara Nomor 29/G/2015/PTUN. Sby tanggal 12 Februari 2015.

“Sekarang tinggal menunggu keputusan Mendagri seperti apa.

Dulu pemprov turut andil dalam sengketa ini karena Gubernur hadir sebagai fungsi pemerintahan dan bukan sebagai pihak yang memutuskan batas wilayah. Dan ini sudah menjadi salah paham kedua belah pihak. Makanya nanti yang memutuskan batas wilayah berdasarkan Permendagri,” ungkapnya. Sementara itu, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi berharap, kedua belah pihak baik Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar mau menyepakati hasil yang tetah ditetapkan dalam rapat. Pemprov dalam masalah ini tidak bisa mengadili, tapi hanya memfasilitasi saja.

Dalam kesempatan tersebut, Sukardi juga sempat memberikan ancaman kepada para peserta rapat yang mayoritas PNS, dengan menyatakan Sekdaprov Jatim mempunyai hak untuk memutasi semua PNS di Jatim. “Saya berharap dalam rapat ini dapat mempersempit perberdaan, bukan untuk memperlebar perbedaan. Makanya jangan sampai ada yang walk out,” tegasnya. Q iib,rac

KPU Jatim Minta PKPU Segera Tuntas

Bawaslu Mulai Maping Daerah Rawan KPU Jatim, Bhirawa KPU Jatim berharap revisi atas peraturan KPU (PKPU) segera tuntas, sebab waktu pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak tinggal sebentar lagi. Pihaknya tidak ingin PKPU molor dan menganggu tahapan pilkada. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mejelaskan sosialisasi Pilkada serentak membutuhkan waktu panjang, karena ada banyak perubahan.

“Sampai saat ini kami masih menunggu dan belum bisa memulai tahapan. Hitungan kami April nanti paling cepat PKPU selesai. Sebab saat ini DPR RI masih reses. Sehingga pada bulan Mei atau Juni kami baru bisa memulai tahapannya, ”tegasnya, Selasa (10/3).

Eko menegaskan, PKPU menja-

di penting karena memuat petunjuk teknis (Juknis) tentang tahapan Pilkada. Mulai dari tahapan program, jadwal, proses pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara. “Sebagian memang sama.

Tetapi tetap ada yang berubah. Sehingga ini harus dipersiapkan matang,”imbuh mantan Ketua KPU Kota Surabaya, Selasa (10/3).

Beberapa hal yang berubah lanjut Eko, di antaranya adalah tidaknya adanya proses uji publik untuk calon kepala daerah, rekomendasi DPP bagi calon, serta proses rekapitulasi di tingkat desa maupun kelurahan. “Jadi, begitu dihitung di TPS, langsung direkap di kecamatan (PPK),”tukasnya.

Disinggung mengenai kesiapan anggaran, Eko juga mengaku tidak masalah. Seluruh daerah

(19 kabupaten/kota) sudah mengalokasikan di dalam APBD. “Kalkulasi awalnya, total untuk 19 Pilkada ada Rp600 miliar.

Tetapi karena ada tahapan yang hilang (Uji publik), maka kemungkinan ada pengurangan hingga 30%,”imbuhnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur telah melakukan pemetaan mengenai potensi kerawanan pada pilkada serentak Desember mendatang. Terutama mengenai praktik politik uang yang selalu terjadi. “Kami sudah siapkan strategi khusus untuk mengantisipasi pelanggaran itu. Semua sudah kami sampaikan kepada Bawaslu RI, termasuk daerah mana saja yang berpotensi, ”kata Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto kemarin. Q cty

Terkait UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tujuh Rekomendasi DPRD Provinsi se-Indonesia ke Mendagri Carut marut peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang status DPRD provinsi dan kabupaten/kota, nampaknya menjadi sebuah persoalan yang sangat serius. Bahkan pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia mendesak kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) supaya segera melakukan perbaikan karena persoalan itu bisa memicu disintegrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“

Ada tujuh rekomendasi pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia yang dis ampaikan kepada Mendagri supaya segera ditindaklanjuti, paling lama tiga bulan setelah rekomendasi ini disampaikan,” tegas Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo yang juga inisiator pertemuan Forum Komunikasi Sinergitas Nasional (FKSN) Pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia di Gedung DPRD Jatim.

Lebih jauh pria yang juga menjadi moderator dalam pertemuan FKSN itu menuturkan bahwa status DPRD dalam sistem pemerintahan daerah sekarang ini semakin terdegradasi kewenangannya.

Sebaliknya, kewenangan Gubernur justru semakin besar, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu sistem otonomi daerah yang sudah berjalan cukup baik selama ini karena tak ada balancing antara legislatif dan eksekutif.

Bahkan dua narasumber ahli hukum tata negara yang dihadirkan yakni Prof.

Tatik Sri Djamuasih dari Universita Brawijaya Malang dan Prof Hartono dari Universitas Airlangga Surabaya, serta Dirjen Otoda Kemendagri, Alselmus Tan. Mereka juga mengamini adanya carut marut peraturan perundangan-undangan yang mengatur masalah pemerintahan daerah maupun kejelasan status DPRD sebagai mitra kepala daerah tapi faktanya justru

mengarah pada sistem resentralisasi bukan desentralisasi.

Ditambahkan Freddy, ada tujuh rekomendasi yang disepakati pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia. Antara lain; Pertama, mendesak kepada pemerintah pusat melalui Mendagri dalam menerbitkan PP sebagai turunan dari UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tidak membatasi hak-hak dan kewenangan daerah. Kedua, mendesak pemerintah pusat melalui menteri keuangan untuk segera merevisi Permenkeu 53/PMK.02/2014 terkait dengan klarifikasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan kedudukan yang diatur dalam UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Apabila dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan belum ada action dari pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan, DPRD Provinsi se Indonesia akan mengajukan Yudicial Review Permenkeu 53/ PMK.02/2014,” beber Freddy Poernomo.

Ketiga, meminta kepada Mendagri untuk memberi kemudahan perijinan ke Luar Negeri bagi anggota DPRD sepanjang sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Inpres No.11 tahun 2005 tentang perjalanan dinas ke luar negeri dan Pemendagri No.11 tahun 2011 tentang pedoman perjalanan dinas ke luar negeri.

Mendagri Janji Revisi Peraturan yang Membelenggu DPRD

Kemudian keempat, kata Freddy untuk menjaga kelangsungan NKRI dan sinergitas antara Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif di daerah, mendesak kepada pemerintah pusat segera menerbitkan PP sebagai aturan pelaksanaan dibentuknya Forkompimda di daerah-daerah.

Kelima, mendesak kepada DPR RI untuk memperjuangkan hak-hak DPRD dan merevisi UU yang memperlakukan diskriminasi terhadap status DPRD. Keenam, mendesak kepada pemerintah pusat melalui Mendagri agar kegiatan reses DPRD diperlakukan sama dengan reses DPR RI, untuk itu agar segera dibuat regulasi baru dengan tidak membatasi kewenangan daerah.

Terakhir, ketujuh lanjut Freddy, kami juga mendesak Mendagri segera menerbitkan regulasi mengenai susunan dan kedudukan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. “ Apakah kedudukan DPRD

Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 94-207 UU No.23 tahun 2014 itu sebagai lembaga legislatif daerah atau sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah,” dalihnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar mengaku bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar DPRD Provinsi se Indonesia untuk mengkritisi UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dinilai belum proporsional antara tugas dan kewenangan bagi anggota DPRD. “Kami khawatir akumulasi persoalan ini jika tak segera dicarikan solusi bisa menjadi persoalan besar bagi pemerintahan daerah. Apalagi hingga sekarang PP yang mengatur UU No.23 tahun 2014 belum ada, padahal batas waktu pelaksanaan UU Pemda secara maksimal ditarget 2 tahun,” pungkas politisi asal PKB. Q cty*

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo menjanjikan akan merevisi beberapa peraturan perundangundangan yang saat ini dinilai menggangu kinerja anggota DPRD dan rawan menjerat tindak pidana korupsi bagi para pejabat di daerah. “Sebagai Menteri saya kan punya kewenangan. Mungkin nanti akan dibuat PP atau peraturan Menteri, prinsipnya agar teman-teman di daerah bisa lebih luwes,” ujar Tjahyo, dihadapan ratusan pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia dalam acara Forum Komunikasi Sinergitas Nasional di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

Lebih jauh mantan Sekjen DPP PDIP ini mencontohkan, pemberian anggaran untuk reses DPRD provinsi antara Rp.25 juta - Rp.50 juta, itupun harus dilakukan di lima titik dengan pertanggung jawaban yang sangat terinci.

“Menurut saya nanti tidak usah seperti itu, prinsipnya resesnya jelas ya ndak masalah, ndak perlu biaya sound sistem berapa yang rinci. Kalau perlu monitoring ya tinggal dicek benar tidaknya reses, kan bisa ditanyakan ke masyarakat langsung,” dalih Tjahyo Kumolo.

Aturan yang memudahkan laporan keuangan ini, kata dia, nantinya akan disusun dalam sebuah Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Prinsipnya, acara seperti yang diadakan di DPRD Jawa Timur ini, tujuannya untuk menyerap aspirasi DPRD Provinsi se Indonesia sehingga sebagai Menteri dirinya tinggal membakukannya dalam sebuah aturan. “Saya berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kepada Kementrian Dalam Negeri, sehingga bisa menjadi masukan dalam penyusunan PP nanti,” pinta Tjahyo Kumolo.

Diakui Tjahyo, sebelumnya pemerintah pusat juga telah mengumpulkan Gubernur se-Indonesia untuk memberi masukan tentang UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang baru. Mengingat, dalam UU tersebut tugas dan kewenangan gubernur ditambah karena menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Pemerintahan Jokowi-JK kan baru dilantik tapi langsung melaksanakan roda pemerintahan dengan peraturan perundangan-undangan yang serba baru. Jadi wajar jika dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan dengan baik karena memang butuh penyesuaian dan koreksi untuk penyempurnaannya,” dalih Mendagri. Q cty*