Harian Bhirawa Edisi 11 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kalau ini program mobil nasional, kan tidak kena pajak,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454

Pelaku Bisnis di Denpasar Khamis Faisal Sanad

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Legi, 11 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

11

AGENDA HARI INI

FEBRUARI 2015

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Penambahan Frekuensi Penerbangan Jember-Surabaya Belum Dapat Lampu Hijau

Cuaca Ekstrim, Komisi E Minta Dinas Terkait Siaga Bencana

DPRD Jatim, Bhirawa Badan Meteorologi Klimitologi dan Geofisiaka (BMKG) memprediksi cuaca ekstrim akan melanda 13 provinsi termasuk Jatim. Hal itu ditandai dengan kelembaban udara cukup tinggi di sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awanawan hujan hampir di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga curah hujan tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi itu, di Jatim sejumlah wilayah di Tapal Kuda dan Pantura mengalami banjir bandang.

Melihat kondisi itu, Komisi E DPRD Jatim yang membidangi

kesejahteraan rakyat tak mau berpangku tangan. Bahkan Ketua Komisi E dr Agung Mulyono menginstruksikan status siaga bencana dan meminta pihak terkait untuk saling berkoordinasi melakukan tanggap bencana di sejumlah daerah yang masuk peta daerah rawan bencana terutama banjir bandang yang sudah memakan 3 korban jiwa di Gresik.

“Saya instruksikan kepada pihak terkait seperti Badan penanggulangan Bencana daerah (BPBD), Dinsos, Dinkes agar berkoordinasi dengan pemda terkait. Apalagi cuaca ekstrim bisa berlangsung sampai Maret.

 ke halaman 11

Jember, Bhirawa Permintaan penambahan jadwal penerbangan Jember- Surabaya hingga kini belum mendapat persetujuan dari pusat . Sebelumnya penerbangan rute Jember-Surabaya 7 kali dalam sepekan, mau ditambah menjadi 10 kali dalam sepekan.

“Hingga kini belum ada konfirmasi dari kantor pusat tentang penambahan jadwal penerbangan dari tujuh kali menjadi 10 kali dalam seminggu, namun kami tetap menunggu jawaban terkait dengan penambahan frekuensi rute Jember-Surabaya PP,” kata General Manager PT Garuda Indonesia Tbk Area Jember Syamsul Adnan, Selasa (10/2).

Maskapai berpelat merah itu berencana menambah frekuensi penerbangan sebanyak 10 kali dalam sepekan sesuai dengan permintaan Pemkab Jember.

Menurut dia, pengajuan untuk menambah jadwal penerbangan sudah disampaikan kepada PT Garuda Indonesia di pusat, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni crew pesawat

 ke halaman 11

Pesawat Garuda Indonesia jenis ATR 72-600 berkapasitas 70 penumpang di Bandara Notohadinegoro Jember yang melayani penerbangan rute Surabaya-Jember.

BPKP Jatim Dampingi Daerah Optimalisasi PAD Malang, Bhirawa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim kini memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pendampingan pada pemerintah kota dan kabupaten di provinsi ini untuk melakukan pengawasan internal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk memudahkan dan melaksanakan tugas itu, kami minta wali kota dan bupati di wilayah Jatim ini juga membuka akses selebar-lebarnya untuk BPKP sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kepala BPKP Jatim Hotman Napitupulu di Malang, Selasa (10/2).

Selain memiliki kewenangan pendampingan, katanya, BPKP juga telah memiliki klinik konsultasi bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan dari BPKP dengan harapan pelayanan tata pemerintahan di seluruh wilayah Jatim lebih transparan.

trie diana/bhirawa

Cuaca ekstrim akan melanda 13 provinsi termasuk Jatim hingga Maret nanti. Imbasnya curah hujan tinggi dan banjir bandang bisa terjadi sewaktu-waktu, khususnya di daerah Tapal Kuda dan Pantura Jatim.

Pejabat Balitbang Jatim Dikabarkan Diciduk Kejati Pemprov, Bhirawa Kasubbag Program Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim Ir Heru Susanto MM dikabarkan diciduk aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di kantornya, Jalan Gayung Kebonsari 56 Surabaya, Selasa (10/2) siang. Dia disebut-sebut terlibat kasus korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim yang dikelola Kadin Jatim.

Dari penuturan beberapa staf yang ada di perkantoran tersebut, sekitar pukul 13.00 , dua orang

aparat Kejati Jatim mendatangi ruangan Kepala Balitbang Jatim Dr Ir Priyo Darmawan MSc. Kedatan-

gan aparat Kejati untuk pemanggilan salah satu staf Balitbang Jatim.

“Mereka (aparat Kejati Jatim, red) kirim surat panggilan terhadap anak buah saya dan staf saya juga diwawancarai. Dan, mereka minta izin saya untuk membawa staf itu ke Kejati Jatim,” kata Priyo yang saat itu sedang berada di kantor Badiklat Jatim.

Menurut Priyo, penangkapan Ir

 ke halaman 11

MASIH banyaknya masyarakat Jatim yang kurang kesadarannya untuk menjalani pola hidup sehat, mengundang keprihatinan tersendiri bagi Ketua PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo.

Untuk itu, istri Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ini selalu menggelorakan pentingnya pola hidup sehat.

Menurut dia, pola hidup yang tidak sehat memunculkan banyak penyakit mematikan pada diri seseorang.

Salah satunya adalah penyakit kanker yang selama ini

 ke halaman 11

Nina Soekarwo

Sentil..  Kerjasama Proton di Indonesia disinyalir untuk hindari pajak  Pengusahanya untung, rakyat buntung  Koordinasi dan sinkronisasi SKPD masih lemah  Karakternya memang suka jalan sendiri-sendiri  Minimnya anggaran hambat penanganan pasca bencana  Uang selalu dijadikan alasan paling mudah

Surabaya, Bhirawa Belum juga dipinang, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof M Nuh sudah langsung menolak ketika namanya masuk dalam bursa calon Wali Kota Surabaya periode 2015-2020 dari Partai Gerindra. Mantan Rektor ITS itu menegaskan M Nuh tidak akan maju sebagai cawali dan lebih memilih untuk menekuni profesi lama, yakni sebagai dosen di Teknik Mesin ITS. “Saya terimakasih kalau dicalonkan. Tetapi Alhamdulillah saya cukup jadi dosen saja,”tegas Nuh ditemui usai mendampingi mantan Presiden SBY memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (10/2).

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya memasukkan nama M Nuh sebagai

 ke halaman 11

Pelaksanaan UN Online Terancam Tak Dapat Digelar

 ke halaman 11

Gelorakan Pentingnya Pola Hidup Sehat

M Nuh Pastikan Tak Maju Pilwali Kota Surabaya

Akibat Permendikbud Berbenturan dengan PP 19 Tahun 2005 Banjir bandang di Kecamatan Benjeng Gresik akibat meluapnya Kali Lamong.

Tak hanya di Gresik, luapan Kali Lamong juga merendam sebagian wilayah di Surabaya Barat yang berbatasan dengan Gresik seperti Pakal, Benowo.

BBWS Siapkan Rp 10 Miliar untuk Normalisasi KEPALA Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Yudi Pratondo mengatakan BBWS menganggarkan Rp 10 miliar yang digunakan

 ke halaman 11

Surabaya dan Gresik Lamban Bebaskan Lahan Kali Lamong Pemprov, Bhirawa Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik dinilai lamban dan kurang sigap dalam mengatasi pembebasan lahan di sekitar Kali Lamong yang diperuntuk-

kan tanggul. Imbasnya banjir terus terjadi tiap tahun karena sungai yang jadi pembatas wilayah Surabaya dan Gresik tersebut selalu meluap.

DPRD Jatim, Bhirawa Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) online yang rencananya digelar pertengahan April ini terancam tak dapat digelar.

Menyusul adanya perbedaan antara Permendikbud No 144 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 yang mengakibatkan tidak keluarnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengakui jika selama ini Jatim menunggu SOP dari pemerintah

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kuliah Umum Prof SBY untuk Mahasiswa Baru Pasca Sarjana Unair

Sindir Pemerintahan Jokowi, Disambut Tepuk Tangan Meriah Penampilan Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan pidato masih begitu memukau. Gaya bicara yang khas dan tempo yang teratur, mengundang kesan seakan-akan dia masihlah seorang presiden di negeri ini. Kehadirannya pun masih tetap disambut begitu antusias oleh masyarakat dan para menteri yang dulu membantunya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Meski jabatan sebagai presiden telah berakhir, pemikiran dan gagasan SBY untuk Indonesia seperti terus mengalir. Selasa (10/2) kemarin, SBY kembali harus tampil dan mengungkapkan gagasan-gagasannya untuk negara yang pernah dipimpinnya selama sepuluh tahun sejak 2004 hingga 2014 lalu. Namun, kali ini dia hadir sebagai seorang guru besar yang bertugas memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru pasca sarjana Universitas

Airlangga (Unair) Surabaya.

Dalam materinya, Presiden RI ke-6 ini mengupas tentang visi dan pekerjaan besar Bangsa Indonesia ke depan, menuju Indonesia yang modern dan kuat pada 2045 dan menjadi negara maju di abad 21. Ia berpandangan, Indonesia harus memiliki tiga kekuatan utama, di antaranya ekonomi yang kuat, demokrasi yang kuat, stabil dan berkualitas, serta per-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Pakde Karwo ikut menyimak kuliah umum Prof SBY pada pengukuhan mahasiswa baru program pasca sarjana Unair, Selasa (10/2).

SURABAYA

2

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Dewan Incar Kunker Luar Negeri DPRD Surabaya, Bhirawa Mepetnya anggaran kunjungan kerja dalam negeri membuat legislative melirik kunjungan kerja ke luar negeri. Sejumlah undangan yang memungkinkan para anggota Dewan bisa menggelar perjalanan ke luar negeri dibahas Komisi A secara tertutup dengan Bagian Kerja Sama Pemkot, Selasa(10/2).

Rapat internal ini digelar untuk memantapkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri yang digelar antara akhir Februari-pertengahan Maret, dan dibagi dalam sejumlah kloter.

Dalam rapat kemarin sejumlah undangan perjalanan dinas dari beberapa lembaga luar negeri yang masuk ke meja Pemkot dibahas. Undangan itu diperuntukkan untuk pejabat di lingkungan pemkot maupun legislator di DPRD. “Undangan itu dipilah, mana yang bisa diperuntukkan bagi anggota dewan, mana yang untuk pemkot,” kata sumber di internal DPRD Surabaya kemarin.

Dari daftar agenda yang disetorkan pemkot, ada tujuh negara yang sudah mengirimkan undangan dinas.Namun, belum disebutkan kunjungan itu dalam rangka agenda apa.

Selain itu, yang juga dibahas dalam rapat tertutup itu adalah surat Menteri Sekretaris Negara bernomor B-24/M.Sesneg/Setmen/LN.00.00/02/2015 tentang perjalanan dinas luar negeri. Dalam surat edaran itu, seluruh agenda Kunker harus memenuhi dua unsur, yakni harus benar-benar urgen, serta harus sesuai dengan fungsi.

Jika kriteria itu tidak terpenuhi, maka pengajuan usulan kunker LN bisa ditolak.

“Makanya, disepakati, nanti ada pemilahan dulu agar nanti bisa memenuhi kriteria,” kata sumber itu.

Usai pertemuan, sejumlah anggota dewan memilih untuk bungkam. Hanya beberapa yang bersedia memberikan komentar. Itupun hanya normatif. Seperti yang dibeber Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto. “Belum ada keput u s a n kok. Masih dalam pembahasan Q gat awal,” katanya.Q

Dinkes Jatim Garap Raperda Pelayanan Kesehatan Pemprov, Bhirawa Setelah sukses merumuskan Raperda Tenaga Kesehatan, rencana bulan juli 2015 Dinkes Jatim merumuskan Raperda Pelayanan Kesehatan. Dalam waktu dekat Dinkes akan merumuskan Raperda Pelayanan Kesehatan dengan beberapa tim ahli dari sektor pemerintahan, pakar hukum dan ahli kesehatan. ‘’Kita akan membuat Raperda Pelayanan Kesehatan karena akhir tahun Jatim akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asia (MEA),’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menilai Raperda Pelayanan Kesehatan akan melindungi pasien dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan rumah sakit harus mendapatkan pelayanan yang maksimal. ‘’Jika MEA nanti diberlakukan ma-

ka rumah sakit diharuskan memberikan pelayanan prima kepada semua pasiennya,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Harsono mengungkapkan, dalam penyusunan Raperda Pelayanan Kesehatan mekanisme sama seperti pembuatan Raperda Tenaga Kesehatan. Jika dilihat dari awal penyusunan Raperda Raperda Pelayanan Kesehatan dimulai dengan membentuk tim penyusunan Raperda Pelayanan Kesehatan.

Setelah itu dilanjutkan dengan

penyusunan instrument penelitian, penelitian, penyampaian hasil penelitian, semiloka I, penyusunan materi drafting, pelatihan drafting, drafting, semiloka II baru mengirimakan draf Raperda Tenaga Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

“Jika dilihat urut-urutanya sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup dalam penyusunan Draft Raperda Pelayanan Kesehatan,” terangnya.

Sementara itu Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim, dr Dodo Anondo MPH mengatakan, pihaknya menyambut gembira dibentukanya Raperda Pelayanan Kesehatan . Banyak keuntungan yang diperoleh jika Raperda Pelayanan Kesehatan ini dibuat.

“Minimal aturan yang diterapkan kepada pelayanan kesehatan ada payung hukumnya, sehingga jika suatu saat ada masalah bisa ditempuh lewat jalur hukum,” tambahnya.

Dijelaskannya dengan adanya Raperda Pelayanan Kesehatan nantinya akan menjadikan seluruh rumah sakit akan berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan maksimal akan ditinggalkan. Menurutnya pemberlakuan MEA nanti akan menjadi bukti bahwa rumah sakit-rumah sakit yang bersaing dengan rumah sakit dari luar Jatim dan Indonesia. ‘’Pasien lokal atau luar negeri berhak memilih pelayanan rumah sakit se-

hingga keberadaan pasien nantinya akan menjadi penentu maju atau mundurnya rumah sakit,’’ jelasnya.

Mananggapi pernyataan di atas, salah satu pasien RSUD dr Soetomo Dini mengaku, Raperda Pelayanan Kesehatan perlu dibentuk untuk melindungi pasien dalam mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Selama ini ada beberapa kasus pasien tidak diberikan pelayanan yang baik sehingga pasien tersebut tidak dapat menuntut rumah sakit tersebut. ‘’Saya berharap Raperda Pelayanan Kesehatan ini segera disahkan menjadi Perda dan Pergub karena keberadaannya akan memberikan manfaat pada semua pihak baik dari pasien maupun dari rumah sakit,’’ Q dna ucapnya.Q

Melukis Rolak Jagir Mahasiswi Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta jalan Klampis Anom Surabaya, mengerjakan tugas Ujian Akhir Semester (UAS), Selasa (10/2) dengan melukis pintu air Jagir (rolak pintu air Jagir Wonokromo) yang dibangun tahun 1917 pada jaman Belanda.

Tagih Janji Pemerintah Soal Pembangunan Fly Over Surabaya, Bhirawa Manajemen Pasar Induk Puspa Agro menagih janji pemerintah untuk membangun fly over yang menjadi jalan penghubung dengan akses jalan nasional.

Sampai saat ini jalan akses masuk ke pasar Induk Puspa Agro masih macet dan susah masuk. , dalam hal ini Dirut Puspa Agro Abdullah Muchibuddin mengatakan sudah lama pihaknya mengajukan permohonan pembangunan fly over baik pada Pemprov Jatim maupun pusat.

Menurutnya tanpa adanya flay over kondisi lalu lintas akses masuk ke Puspa Agro akan tetap macet total. dengan pembangunan jalan layang (flyover) sehingga nantinya para pelaku bisnis akan dengan nyaman menjalankan bisnisnya.

Menurut Muchibuddin, , sebagai pasar induk yang ada di Indonesia, Puspa Agro kini sudah mampu menggeliat dan bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani.

Bahkan puspa Agro kini telah sukses merangkul seluruh provinsi. Langkah lebih jauh menjelaskan, bahwa ada berbagai langkah yang dilakukan kini sudah go internasional. Puspa Agro seperti penyediaan coolstorage mulai dari kapasitas yang memadai,. Puspa Agro kini menjadi sentra ikan di Indonesia bagian Timuf (Intim) bahkan internasional.

Untuk kepentingan internasional Puspa Agro selain kerja sama soal perikanan seperti pengiriman baby Tuna ke Jepang, juga soal holtikultura yang juga ke Jepang, Australia, Tailand dan Singapura. Untuk keperluan ini juga berbagai hal sudah disiapkan mulai dari pembangunan pergudangan juga dilakukan dalam bentuk kerja sama berbagai Q ma pihak.Q

trie diana/bhirawa

Dukungan Dhimam Abror Mulai Mengalir Anggota Dewan Termuda Siap Maju Pilkada Jember

gat/bhirawa

Dhimam Abror sebagai calon Wali Kota Surabaya yang mendapat dukungan dari Ibu-ibu dari Kelurahan Bulak, Selasa (10/2).

Surabaya, Bhirawa pemimpin yang amanah. tanDukungan atas pencalonan dasnya ketus.

Drs. H. Dhimam Abror DjuSebagaimana diketahui bahraid,Msi, sebagai Wali kota wa pemilihan wali kota SuraSurabaya terus mengalir. Kali baya, harusnya digelar sekitar ini dukungan diberikan i warga Juni nanti. Namun perubahan Bulak pada Ketua harian KONI undang undang pemilihan keJatim ini. . Mengaku tanpa pala daerah dilaksanakan secara disuruh oleh siapapun, 50 orang serentak, baru akan dilaksaibu-ibu asal Bulak menyerahkan nakan sekitar Desember atau dukungan pada pria tiga putra awal tahun 2016. Perubahan ini, Selasa(10/2). lainya yaitu bakal calon kepala “Asal amanah saja Pak Abror daerah harus mengikuti tes uji InsyaAllah didukung oleh rak- publik leh KPU baik yang maju yat,” ungkap Ibu Hermin. Me- lewat indipenden atau diusung wakili teman temannya Hermin oleh partai politikpemilik kursi megatakan, setiap pilkada atau di DPRD. pileg, semua calon mengubar Seorang ketua RT bernama janji. Namun setelah jadi, mulai Eko Putranto yang ikut dalam tidak ramah dan tidak peduli rombongan ibu ibu itu megaku, dengan nasib rakyat. Sekarang siapapun walikotanya tak memini mulai sulit mencari figur permsalahan. Yang penting pe-

mimpin Surabaya bisa mensejahtrakan rakyatnya. Membangun Surabaya itu uangnya berasal dari rakyat dengan membayar pajak. Karena itu, yang diutamakan adalah kepentingan rakyatnya dulu.Kalau rakyat terlayani dengan baik, dan sejahtra maka rakyat jadi senang.

Tapi kalau pemimpinnya korupsi, ya rakyat jadi sengsara.

Sementara itu Dhimam Abror menyatakan sangat berterimkasih atas dukungan ibu ibu ini.

Kalau ibu ibu itu memberikan dukungan dengan ichlas, yang didukungpun juga harus amanah. “Kami wakafkan pemikiran dan karya nyata itu untuk warga Surabaya,” . ucapnya dengan bersemangat.

Dia mengatakan sangat setuju dengan slogan wong Surobyo yaitu yok opo enake mbangun Suroboyo. Tapi kalimat itu tidak putus melainkan ada kalimat dibelakngnya yaitu yo ojo sak enake. Ini penting agar pemimpin selalu ingat dengan keputusannya bahwa setiap keputusan dan kebijakan selalu beresiko. Kalau melanggar aturan ada sanksinya. Kalau tidak mau berurusan dengan KPK ya jangan melanggar.

Kedua masyarakat juga haus diberi ruang untuk membuka akses informasi seluas luasnya.

Pembangunan Surabaya maju, ekoniminya juga harus maju.

Jangan sampai fisik maju tapi Q gat ekonomi ketinggalan.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra Jatim, M Fawaid resmi maju dalam Pilkada Kab. Jember. Buktinya, anggota dewan termuda ini hari ini (Rabu 11/2) mendaftarkan diri ke partai untuk diusung dalam Pilkada pada Februari 2016 ini.

Alasan dirinya maju berkeinginan memajukan Jember yang notabene pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Jember. ‘’Jujur sebagai masyarakat asli Jember merasa trenyuh melihat kondisi daerah kami yang kurang mendapat perhatian. Mulai soal pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Terkadang hati kami bergejolak ketika melihat wilayah tetangga yaitu Banyuwangi sangat baik dalam penataan kota hingga layanan di masyarakat,’’papar pria yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim, Selasa (10/2).

Padahal, lanjut pria yang baru melepaskan masa lajangnya ini APBD Kab.Jember mencapai Rp2 triliun, namun penataan kota hingga layanan di masyarakat sangat amburadul. Kondisi inilah yang mendorong Fawaid untuk maju dalam Pilkada mendatang.

Apalagi Partai Gerindra di DPRD Kab.Jember meraih 9 kursi. Artinya Gerindra sangat berpeluang untuk mengusung calon sebagai Cabup, dengan hanya butuh satu kursi untuk mengusung calon dengan berkoalisi. ‘’Memang dalam mengusung calon, Gerindra tidak terlalu berat, karena sudah memiliki 9 kursi di legilatif.

Untuk itu mulai hari ini partai membuka pendaftaran kepada kader yang ingin maju dalam Pilkada mendatang. Selanjutnya akan dilakukan fit and propertest untuk menentukan siapa yang lolos dan diajukan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi,’’tambah pria yang selalu dipanggil Gus ini.

Selain Fawaid, Ketua Fraksi PKS Jatim, Yusuf Rohana mengaku diminta partainya untuk ikut dalam Pilkada di Kab. Mojokerto. Mengingat di wilayah tersebut suara PKS Q cty cukup signifikan.Q

Peralatan SAR Dikerahkan

Polda Jatim Siagakan 1 SST Sabhara di Daerah Rawan Banjir Tak mau kejadian banjir menimpa wilayah Jawa Timur, seperti yang terjadi di Ibu Kota Jakarta, Polda Jatim menyiagakan 1 STT (satuan Setingkat Pleton) atau 30 personil di setiap daerah di Jatim. Personil juga dilengkapi dengan peralatan SAR (Save and Rescue).

Untuk banjir di darat, Sabhara Polda Jatim dipercaya sebagai ujung tombak guna memberikan bantuan maupun menyelematkan korban banjir. Sementara di kawasan berair seperti sungai dan laut, Brimob Polda Jatim dan Dit Polair Polda Jatim diarahkan sebagai tameng utama dalam pemantauan intesitas volume air dan memberikan bantuan bagi para korban banjir.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf menegaskan, ketiga personil SAR yang dimiliki Polda Jatim, akan ditempatkan di daerah rawan banjir di seluruh wilayah Jatim. Adapun daerah itu diantaranya adalah Pasuruan, Gresik, Lamongan,

Bojonegoro, Mojokerto, Probolinggo, dan Jember.

Personil SAR Polda Jatim akan dilengkapi dengan peralatan yang diantaranya adalah perahu karet, rompi SAR, perahu rakit, dan mobil SAR. “Bantuan SAR yang kami kerahkan ini hanya sebatas siaga bagi daerah maupun wilayah Jatim yang rawan banjir. Peralatan pendukung SAR seperti perahu karet dan rompi SAR, turut kami sertakan bagi anggota,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai apel kesiap siagaan penanganan bencana banjir,” Selasa (10/2).

Disingung terkait status siaga, Anas mengaku bahwa setiap hari Kapolres jajaran selalu melaporkan adanya vol-

ume banjir di daerahnya masing-masing. Begitu malam hari, volume air banjir itu sudah surut sehingga tidak sampai meluap di rumah warga.

“Setiap hari Kapolres jajaran memberikan laporan terkait intensitas volume air banjir. Sejauh ini masih aman,” ungkapnya.

Mengenai kasus banjir di Kali Lamong perbatasan Gresik Surabaya, mantan Wakabareskrim Polri ini mengatakan, peristiwa banjir merupakan peristiwa alam dan kapan pun bisa terjadi. Sementara untuk menangani kroban, Tim SAR Polda Jatim siap memberikan pertolongan dan siap mencari korban yang terkena banjir.

“Kemampuan Tim SAR Polda Jatim, meliputi SAR air yakni menyelam dan SAR darat meliputi pertolongan pertama terhadap korban bencana banji,” urai Kapolda Jatim.

Apabila Tim SAR Polda

bed/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf saat memantau kesiapan peralatan SAR personil Sabhara Polda Jatim yang disiagakan untuk mengatasi bencana banjir di wilayah Jatim, Selasa (10/2).

Jatim dibutuhkan untuk Bantuan Kendali Operasi

(BKO) di Jakarta, Anas merasa siap mengerahkan

seluruh personil yang akan diperbantukan. Dicontohkan

Kapolda, semisal Polda Metro Jaya membutuhkan BKO kepada Tim SAR Polda Jatim, pihaknya akan siap kapan pun akan hal itu.

“Jika ada yang membutuhkan BKO kepada kami (Polda Jatim), dengan senang hati kami akan mepersiapkan bantuan ini,” ucap Anas.

Sebagaimana diberitakan, siaga banjir yang dilakukan Tim SAR Polda Jatim meliputi 1 SST Sabhara dengan peralatan 1 unit mobil SAR, 6 unit mobil pendukung, 9 perahu kayak, dan 9 perahu kano. Sementara untuk 2 SST Brimob, peralatannya meliputi 2 unit rompi SAR, po perahu karet, dan 90 perahu rakitan.

Terakhir, 2 SST Dit Polair akan dilengkapi dengan peralatan seperti 1 unit zet sky, 1 unit mobil SAR. 2 unit truk pendukung dan 4 unit perahu karet. “Semua peralatan ini, nantinya akan menunjang kinerja Tim SAR kami,” tandas Kapolda Jatim.Q bed

SURABAYA

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

trie diana/bhirawa

Bongkar Sendiri

Penghuni Pedagang Kaki Lima (PKL) dijalan Setail Surabaya yang menempati bangunan di atas saluran air di dekat tembok Kebun Binatang Surabaya (KBS) mulai membongkar sendiri warungnya, Selasa (10/2) sore. Tampak salah satu penghuni saat membongkar warungnya yang telah dihuni selama 27 tahun.

RAGAM INFO

Pasien BPJS Rumah Sakit Swasta Meningkat Surabaya, Bhirawa Program JKN dari BPJS ternyata menguntungkan rumah sakit , khusunya swasta. Dilaporkan sejumlah RS swasta mitra program JKN mendapatkan kenaikan pengunjung secara signifikan.

Saat ini dari 38 ribu penduduk di Jatim sudah 18 ribu menjadi peserta BPJS .

Salah satu contohnya pasien yang berobat ke rumah sakit yang ada dibawah Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis) seperti Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari dan Rumah Sakit Islam Ahmad Yani.

Pada awal kepesertaanya pada Januari 2014 jumlah pasien BPJS Kesehatan di dua rumah sakit tersebut hanya di bawah 30 persen dari keseluruhan pasien. Sedangkan jumlah pasien umum mendominasi. Tapi kini jumlah pasien BPJS Kesehatan meningkat dua klai lipat dan mendominasi jumlah pasien yang berobat.

“Salah satu contohnya yaitu pasien rawat inap di RSI Jemursari, yang pada awal Januari hanya sekitra 41 persen, namun data pada Desember 2014 meningkat menjadi 74 persen. Ini membuktikan bahwa adanya program BPJS membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik dan sesuai dengan yang mereka harapkan,” papar Ketua Yarsis Q dna Prof Muhammad Nuh.Q

Tanpa Nomor UN, Tak Bisa Ikuti SNMPTN Surabaya, Bhirawa Ujian nasional masih menjadi penentu utama keikutsertaan dalam mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Ini lantaran salah satu syarat untuk dapat mendaftar SNMPTN ialah dengan memasukkan nomor UN, jika tidak, maka kartu peserta tidak bisa dicetak.

Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga Prof Achmad Syahrani mengungkapkan, kewajiban memasukkan nomor UN ini diberlakuakn untuk mengetahui siswa tersebut telah mengikuti ujian tahap akhir.

Dia menegaskan, hanya nomor UN yang dipakai. Sementara untuk hasil (nilai) UN sampai saat ini belum pasti digunakan sebagai parameter nilai SNMPTN. “Untuk sementara kami memang tidak akan menggunakan nilai UN. Tetapi, keputusan akhirnya masih menunggu keputusan dari pusat,”tegas guru besar Farmasi ini sebelum memberikan sosialisasi SNMPTN untuk guru BK se Jatim, Selasa (10/2).

tam/bhirawa

Wakil Rektor I Prof Achmad Syahrani saat memberikan sosialisasi SNMPTN untuk guru BK se Jatim.

Diakui Syahrani, untuk bisa mememinta tidak panik karena mereka masukkan nomor UN harus menunggu tetap terdaftar sebagai peserta daftar nominasi tetap dari pusat.

SNMPTN. Pendaftaran SNMPTN Sedangkan nomor UN itu baru turun di baru dibuka Jumat (13/2) mendatang. tengah-tengah proses pendaftaran Saat ini pihak sekolah masih berSNMPTN. Karena itu dia meminta kesempatan mengisi dan memvekepada penadftar untuk menunggu nomor rifikasi data di Pangkalan Data UN sebelum mencetak kartu peserta.

Sekolah dan Siswa (PDSS).

Bagaimana jika siswa tidak sempat Pengisian PDSS ini diperpanjang mencetak kartu peserta? Syahrani dari sebelumnya terakhir 22 Januri

Antisipasi Bencana, Akta Catatan Sipil Didigitalisasi

Dorong Pemuda Berorganisasi, Dispora Gelar Konsolidasi OKP Pemprov, Bhirawa Semangat pemuda untuk aktif berorganisasi harus terus dijaga agar tumbuh jiwa kepemimpinan. Itulah mengapa Dinas Kepemudaan dan Keolahrgaan menggelar kegiatan Konsolidasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Asrama Haji, Selasa (10/2).

Pada kegiatan yang diikuti oleh 100 pemuda dari 50 organisasi pemuda di Jatim itu dihadiri langsung oleh Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono didampingi Kabid Organisasi Pemuda Dispora Drs Dudi Harjantoro MM. Maksud dan tujuan kegiatan konsoldasi ini yang di selenggarakan oleh Dispora bersama KNPI yaitu untuk menumbuhkan kembali semangat soliditas antar organisasi kemasyarakatan pemuda di Jatim. “Banyak masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian serius, seperti pengangguran atau narkoba. Ini juga butuh perhatian dari para pemuda,” kata Sugeng Riyono saat membuka acara.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemuda sebagai tulang punggung negara harus siap menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Apalagi dalam waktu dekat akan diterapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga menuntut pemuda agar memiliki wawasan baik dibidang orgaQ wwn nisasi maupun usaha.Q

geh/bhirawa

Kadispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo saat memantau proses scanning akta menggunakan alat E-Lampid, Selasa (10/2).

Pemkot, Bhirawa menajdi korban.

Dispendukcapil berencana Hal itu membuat pengurusan mendigitalisasi semua doku- dokumen catatan sipil cukup men catatan sipil yang diter- ribet. Misalnya ada korban bitkannya. Upaya ini sebagai yang membutuhkan akte bentuk mempercepat layanan kelahiran, namun, karena satu catatan sipil terutama terkait keluarga yang menjadi korban, kebencanaan. maka pencarian dokumen itu Memang peristiwa jatuhnya kesulitan. pesawat Air Asia QZ8501 tam“ Kita mencari satu persatu paknya membuat Pemkot Su- dokumennya yang kita arrabaya kerja ekstra. Sebagai- sipkan. Nah mencarinya itu mana saat tragedi Air Asia butuh waktu lama, karena lalu, banyak warga Surabaya harus membuka satu per sayang satu keluarga sekaligus tu,” tutur Suharto Wardoyo

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya saat dikonfirmasi Bhirawa, (10/2).

Pencarian itu dilakukan manual dan dicari berdasarkan tahun terbitnya akta tersebut.

Akan tetapi ternyata pencarian itu memakan waktu yang lama.

Untuk itu, Anang sapaan akrabnya dan tim melakukan inovasi agar mulai tahun ini semua berkas akta catatan sipil didigitalisasikan. Miulai dari akta kelahiran, akta pernikahan, akta perceraian dan akta kematian.

Anang menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 11.793 pengurusan akte yang discan untuk digitalisasikan di Dispendukcapil. Meski digitalisasi, tapi hard kopi dokumen tetap akan diarsipkan oleh Dispendukcapil.

Sejauh ini, pihaknya menyampaikan, semua dokumen akta catatan sipil tersimpan di ruang khusus kantor Dispendukcapil.

Dalam ruang itu, masih tersimpan dokumen catatan sipil mulai dari yang pertama kali diterbitkan yaitu tahun 1837.

“Semua masih tersimpan di sini, bahkan masih berbahasa Belanda, masih ada arsipnya,” imbuhnya sambil membacakan arsip dengan Q geh bahasa Belanda.Q

2015 menjadi 12 Maret 2015. Humas SNMPTN dari ITS Ismaini Zain mengatakan, perpanjangan pengisian PDSS ini karena jumlah peserta tahun ini melonjak dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 ada 18. 001 sekolah yang mendaftar. Sedangkan, data terakhir 6 Februari lalu sekolah pengisi PPDS telah mencapai 19.112 sekolah. “Data ini bisa terus bertambah,” ungkapnya.

Ismaini berharap penambahanan waktu pengisian PDSS bisa membantu sekolah-sekolah yang belum memiliki infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan. Seperti komputer, laptop dan internet. Atau sekolah-sekolah yang masih kacau dalam merekap nilai siswanya. “Masing-masing sekolah punya problem sendiri, kami berusaha memahami. Tapi, jangan sampai curang,” tegasnya.

Jika ketahuan curang, maka ada sanksi tegas bagi sekolah tersebut.

Salah satunya sekolah tidak akan dimasukkan lagi (diblacklist) dalam seleksi SMPTN di tahun selanjutnya.

“Sekarang panitia pusat belum merilis nama-nama sekolah yang diblacklist karena melakukan kecurangan di SNMPTN tahun lalu,” Q tam pungkasnya.Q

UINSA Bentuk UKK Anti Narkoba

Perguruan Tinggi Harus Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba Pemprov, Bhirawa Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Jatim meminta lembaga perguruan tinggi meningkatkan pencegahan terhadapa penyalahgunaan narkoba dan membentuk wadah-wadah kader anti narkoba.

“Kami mendorong setiap kampus bisa meneruskan kaderisasi untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan membentuk unit kegiatan khusus yang selanjutnya nama unit tersebut diserahkan pada rektor. Jika benar-benar direalisasikan, kampus UINSA ini menjadi kampus pertama di Indonesia dengan terbentuknya unit kegiatan khusus tersebut,’ kata Kasi Advokasi bidang Pencegahan BNNP Jatim, Ir Danang Sumiharta MM MSi, Selasa (10/2) Ia mengatakan, kegiatan P4GN tersebut tidak hanya membentuk unit khusus namun juga menyusun program rencana aksi untuk kegiatan bersama baik mahasiswa hingga ke seluruh jajaran karyawan UINSA. “Kalau berhasil, maka UINSA menjadi kampus percontohan bagi kampus lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan anti narkoba sebenarnya bisa dilakukan melalui proses akademik berkaitan dengan kurikulum P4GN pada mahasiswa melalui mata kuliah. “Dalam proses akademik ini, bisa jadi mahasiswa baru yang mau masuk harus melalui proses kesehatan diantaranya tes urine. Begitupula mahasiswa mengajukan tugas akhir juga harus ada keterangan bebas narkoba. Sehingga output ada jaminan mahasiswa yang Q rac lulus bebas narkoba,” katanya.Q

Karaoke Sediakan Prostitusi, Setiap Hari Beromzet Rp 6 Juta Aparat kepolisian mengungkap praktek protitusi yang dilakukan rumah karaoke plus-plus DCRB di Jl Panglima Sudirman.Pengungkapan yang dilakukan Subdit IV Renakta (Remaja Anak-anak dan Wanita) Ditreskrimum Polda Jatim, berhasil mengamankan tiga tersangka yakni SA (54), NR (29(, dan SW (45).

Semua tersangka yang berasal dari Surabaya ini mempunyai peran tersendiri dalam dugaan praktik prostitusi yang ada ditempat karaoke tersebut.

Dikomando SW selaku manajer karaoke DCRB, tersangka SA dan NR berperan sebagai mucikari yang menyediakan jasa wanita penghibur. Dari bisnis haram ini, tersangka SW mengaku meraup keuntungan Rp 6 juta setiap harinya.

“Sekali kencan, tarif wanita penghibur ini lumayan besar, berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, saat rilis di Mapolda Jatim,

Selasa (10/2) kemarin.

Dijelaskan Awi, penangkapan oleh Subdit IV Renakta berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi di tempat karaoke DCRB. Setelah diyakini benar, Polisi lalu melakukan penggerebekan di sebuah hotel di Surabaya, tempat salah satu PSK yang dibooking lelaki hidung belang.

Setelah dilakukan penggrebekan, petugas langsung melakukan penggeledahan di Resto Club dan Karaoke DCRB. Berdasarkan pemeriksaan, lanjut Awi, DCRB memang menyediakan gadis yang bisa dibooking. Tempat karaoke ter-

sebut bekerjasama dengan mami atau mucikari.

Setelah memesan room, tamu meminta mami SA dan NR untuk menyediakan perempuan yang bisa di booking. Untuk mami nya, tamu tersebut memberikan imbalan Rp 100 ribu,” jelas Awi. Sebelum dibawa keluar (booking out), lanjut mantan Kapolres Magetan itu, tamu harus membayar uang kencan sebesar Rp 500 ribu ke kasir DCRB. Setelah diajak karaoke dulu, perempuan yang dibooking ini lalu diajak tamu ke hotel dan berhubungan badan. “Si perempuan kemudian diberi uang Rp 1 juta. Itu juga masuk ke catatan DCRB,” terangnya.

Batas waktu kencan untuk booking out sepuluh jam.

Jika melebihi waktu itu, si tamu diminta bayar lagi ke mami Rp 100 ribu. Untuk booking out Rp 500 ribu, si PSK menerima bagian Rp 235 ribu. Sementara DCRB

lani bisnis lendir terselubung ini selama empat tahun terakhir. Hingga kini, dari mami SA dan NR, dirinya memiliki stok PSK sebanyak 30 orang. Ratarata perempuan binaannya di atas umur 18 tahun. “Wanita penghibur yang disediakan tidak ada yang alumni eks dolly,” ucap tersangka.

Adapunbarang bukti yang diamankan petugas, yakni daftar tamu di tempat karaoke DCRB, bil booking hotel, dan sejumlah uang kurang lebih Rp 1 juta lebih.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka luput dari jeratan UU Trafficking yang ancaman penjaranya cukup berat. Polisi hanya menjerat mereka dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tentang memudahkan dan mebed/bhirawa ngambil keuntungan dari Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono saat memamerkan barang bukti uang jutaan rupiah dan daftar perbuatan cabul. “Ancaman tamu milik karaoke tersebut, Selasa (10/2). penjaranya paling lama satu mendapatkan bagian Rp minya mendapatkan bagian Saat diperiksa petugas, tahun empat bulan,” pung250 ribu. “Sedangkan ma- Rp 15 ribu,” ungkap Awi. SW mengaku telah menja- kas Awi.Q bed

OPINI

4 Tajuk

Urgensi Try Out UN Online SEBANYAK 7,2 juta peserta didik akan mengikuti ujian nasional (UN) tahun 2015 berbasis komputer, secara online.

Tidak ada lagi kertas soal ujian maupun lembar jawaban, melainkan tampilan monitor. Ini (mestinya) memudahkan dan meringankan peserta UN maupun pemerintah. Karena itu diperlukan try-out masif, juga persiapan komputer yang menjamin kelancaran UN online.

Sebanyak 7,2 juta peserta didik akan mengikuti UN tahun 2015. Di Jawa Timur sebanyak 1 juta lebih peserta didik setingkat SMP/MTs dan SMU/MA serta SMK akan menempuh ujian akhir oleh pemerintah itu.Pelaksanaan UN tahun ini menandai perubahan paradigma pemerintah tentang evaluasi belajar tahap akhir. Yakni, pemerintah memberlakukan UN sebagai bahan evaluasi standarisasi kependidikan. Bukan sebagai eksekusi kelulusan peserta didik.

Lebih lagi, berdasarUU Sisdiknastahun 2003, bahwa UN merupakan domain (hak) sekolah. Kini kelulusan 50% ditentukan satuan pendidikan (sekolah), dan 50% hasil UN.Namun tetap saja, UN yang diselenggarakan pemerintah pusat (Kementerian) memiliki porsi besar. Padahal terdapat pasal 58 ayat (1), yang lebih jelas mengatur evaluasi belajar tahap akhir. Secara tekstual dinyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untukmemantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.”

Maka UN ataupun evaluasi belajar menjadi domain (hak) sekolah, bukan domainpemerintah. Seyogianya, porsi pemerintah dikurangi sampai sekecil-kecilnya. Sebagaimana kelulusan untuk tingkat SD, seluruhnya ditentukan oleh ujian sekolah.

Bahkan seluruh urusan sekolah (kecuali patokan kurikulum danseragam sekolah) tetap ditentukan secara nasional.

Eksekusi kelulusan memang lazim menjadi domain sekolah.

Tiada yang lebih tahu situasi dan kondisi murid (sampai secara personal)kecuali guru di sekolah. Namun harus diakui, tak jarang kompetensi guru masih menjadi kendala. Guru yang in-kompeten atau under-kompeten, pasti tidak mencerminkan kondisi kependidikan seperti diamanatkan konstitusi.

UUD pasal 31 ayat (5), mengamanatkan,“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”Terdapat frasa kata “menjunjung tinggi nilai-nilai agama.”Artinya, proses belajarf mengajar di sekolah bukan sekedar menggenjot kemampuan kognitif (IQ, intelectual quotient).

Begitu pula UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, memiliki amanat terhadap guru. Pada pasal 40 ayat (2) huruf a, mengamanatkan:“Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.”

Guruwajib menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis!

Kenyataannya, banyak guru belum memenuhi amanat UU. Kewajibannya digantikan oleh tutor pada lembaga bimbingan belajar. Ini problem keguruan, dimulai dari awal rekrutmen.Terutama rekrutmen guru CPNS (dekade 1980-an), bukan hanya berdasar kompetensi akademik.

Melainkan masih kental disusupi KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme). Maka wajar manakala pemerintah pusat kurang percaya terhadap penilaian kompetensi peserta didik oleh guru.

Kompetensi keguruan niscaya mempengaruhi kompetensi peserta didik. Pemerintah memiliki kepentingan mengetahui kompetensi, melalui penyelenggaraan UN yang lebih fair. Diantaranya melalui UN berbasis kompeter.

Tatacara UN, niscaya, memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan UN secara online, adalah meringankan beban pemerintah. Diantaranya, biaya pelaksanaan UN bisa dihemat sampai 50% (sebesar Rp 290 milyar). Yakni dari ongkos cetak lembar soal dan lembar jawaban, beserta biaya distribusinya.

Juga tidak perlu ongkos pengawalan soal, sejak di percetakan sampai tiba di sekolah-sekolah. Penyelenggaraan UN setiap tahun masih selalu di-iringi kasus-kasus kebocoran soal, serta kebocoran jawaban. Menghilangkan kebocoran, tentu hanya dengan memperbanyak variasi sampai ratusan varian. Sehingga sukses UN hanya bisa dilalui melalui belajar lebih intensif, dan berdoa. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

CSR Harus Bermanfaat bagi Rakyat PROGRAM tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) harus memberikan manfaat yang sistematis bagi masyarakat dan pembangunan sosial.

Ada potensi besar untuk anggaran CSR dari perusahaan swasta dan negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Program CSR telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan sosial di Indonesia. Sejumlah industri, telah menyalurkan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat di pedesaan.

Ada banyak kegiatan CSR yang bisa dikembangkan pada masa mendatang di daerah sumber daya alam. Sebagai contoh, program pemberdayaan bagi masyarakat setempat dalam bentuk keuangan mikro, peningkatan fasilitas kesehatan, perumahan, air dan sanitasi, serta pertanian dan kehutanan.

Program CSR secara tidak langsung membantu, bahkan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 255 juta jiwa dan tinggal di sekitar 17 ribu pulau di seluruh Nusantara yang kebanyakan masih sulit untuk diakses.

Konsep kemitraan CSR di Indonesia tidak hanya melibatkan secara aktif pemerintah, tapi juga masyarakat.

Kolaborasi dan sinergi antar elemen tersebut merupakan bentuk nyata gotong royong membangun bangsa. Perusahaan yang melaksanakan program CSR, tambah dia, akan mendapat pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Tidak hanya masyarakat, namun pemerintah turut mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berbisnis di Indonesia memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat lewat program CSR. Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Legi, 11 FEBRUARI 2015

Ombudsman dan Layanan Publik Daerah han termasuk ayang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber Oleh : dari anggaran penNovi Puji Lestari dapatan dan belanja negar dan/atau anggamenunjukkan hasil ran pendapatan dan yang sangat tidak belanja daerah. memuaskan untuk penyelenggara Sesuai dengan Pasal 37 UU negara dalam memberikan nilai No. 37 Tahun 2008 tentang Omkeadilan dalam melayani rakyat budsman dinyatakan bahwa Indonesia. Pemerintah yang seOmbudsman menerima laporan harusnya melayani masyarakat dan memberikan rekomendasi. dengan sepenuh hati, ternyata Rekomendasi adalah kesimpulan, memelihara mental untuk dipendapat, dan atau saran yang layani sehingga menimbulkan disusun berdasarkan hasil investiterjadinya mal-administrasi dalam gasi Ombudsman, kepada atasan kewenangannya sebagai bagian terlapor untuk dilaksanakan dan/ dari pemerintah. Oleh karena itu, atau ditindaklanjuti dalam rangka untuk mengatasi permasalahan peningkatan mutu penyelenggapenyelenggaraan pelayanan puraan administrasi pemerintahan blik, lembaga negara yang dahulu yang baik. Di mana rekomendsi bernama Komisi Ombudsman sekurang-kurangnya memuat Nasional berdasarkan Keputusan uraian tentang laporan yang diPresiden Nomor 44 Tahun 2000 sampaikan kepada Ombudsman, dan diganti dengan UU No. 37 uraian tentang hasil pemeriksaan, Tahun 2008 tentang Ombudsman bentuk Maladministrasi yang telah Republik Indonesia. telah terjadi dan kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai Peran Ombudsman di daerah hal-hal yang perlu dialaksanakan Ombudsman Republik IndoTerlapor dan atsan Terlapor. Rekonesia merupakan lembaga yang mendasi diberikan kepada Pelapor, bersifat mandiri dan tidak meTerlapor dan atasan Terlapor damiliki hubungan organik dengan lam waktu paling lambat 14 (empat lembaga negara dan instansi pebelas) hari terhitung sejak tanggal merintah lain. Dalam melaksanaRekomendsi ditandatangani oleh kan tugasnya, Ombudsman bebas Ketua Ombudsman. dari campur tangan kekuasaan.

Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman senantiasa menegasmenyatakan bahwa terlapor dan kan pelaksanaan tugasnya pada atasan terlapor wajib melaksanadelapan asas kepatuhan, keadilan, kan Rekomendasi Ombudsman. nondiskriminasi, tidak memihak, Atasan terlapor wajib menyampaiakuntabilitas, keseimbangan, kekan laporan kepada Ombudsman terbukaan, dan kerahasiaan. tentang pelaksanaan rekomenHadirnya Ombudsman bertudasi yang telah dilakukannya juan untuk mewujudkan negara disertai hasil pemeriksaannya hukum yang demokratis, adil dan dalam waktu paling lambat 60 sejahtera. Selain itu pula hadir(enam puluh) hari terhitung sejak nya Ombudsman juga memiliki tanggal diterimanya rekomendasi. tujuan untuk meningkatkan mutu Ombudsman dapat meminta ketepelayanan negara di segala bidang rangan Terlapor dan atau atasanagar setiap warga negara dan pennya dan melakukan pemeriksaan duduk memperoleh keadilan, rasa lapangan untuk memastikan peaman dan kesejahteraan yang selaksanaan rekomendasi. Dalam makin baik. Ombudsman sebagai hal terlapor dan atasan terlapor lembaga negara yang mempunyai tidak melaksanakan rekomenkewenangan mengawasi penyedasai atau hanya melaksanakan lenggaraan pelayanan publik baik sebagian rekomendasi dengan yang diselenggarakan oleh penyealasan yang tidak dapat diterima lenggara negara dan pemerinta-

Terwujudnya pelayanan publik yang prima, mampu memberdayakan, menyejahterakan dan meningkatkan kecerdasan bangsa adalah cita-cita bangsa Indonesia.

Hal tersebut juga merupakan tujuan negara Indonesia yang tertera jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea ke empat yang dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtetaan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

R

ealita di lapangan, pelayanan publik masih jauh dari katagori baik.

Penyelenggara belum memiliki kesadaran moral dengan memosisikan diri sebagai pelayan dan publik sebagai pihak yang harus dilayani. Hal itu bisa diartikan upaya menyejahterakan rakyat masih jauh untuk dicapai, khususnya dalam kesejahteraan dan perlindungan. Saat ini penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah mulai menghilangkan dan melupakan keadilan dalam bekerja untuk rakyat. Namun, meski demikian di sisi lain patut disyukuri pula, Indonesia mulai membangun bangsa demi mencapai tujuan negara sebagaimana terlihat bahwa adanya perbaikan terhadap Peraturan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membuat perubahan dan pembaharuan khususnya memuat kewenangan Ombudsman diperkuat.

Persoalan pelayanan publik Berdasarkan jumlah laporan yang masuk ke Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, mencapai 6.180 aduan. Jumlah aduan tersebut meningkat 1.007 aduan dari tahun 2013. Pemerintah Daerah tersebar pada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebanyak 77,7 persen dan pemerintah Provinsi 12,1 persen. Sedangkan di kepolisian yakni kepolisian resort sebanyak 36,5 persen dan Polda 25,2 persen. Lima substansi pengaduan terbanyak adalah kepegawaian sebanyak 16 persen, pertanahan 12,9 persen, kepolisian sebanyak 11,8 persen, pendidikan 11,1 persen dan perhubungan/ infra struktur 4,4 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik

K

oleh Ombudsman.

Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendsi dan menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden dan apabila kekuatan rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan maka ditindaklanjuti ke DPR dan Presiden. Namun saat ini dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Ombudsman diberikan atau didukung suatu kekuatan dalam bagian kedua mengenai Manajemen Pelayanan Publik dalam Pasal 351 UU No. 23/2014 dinyatakan bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan publik kepada pemerintah daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD. Pada Pasal 351 ayat(4) dinyatakan bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 351 ayat (5) dinyatakan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Hal ini harus menjadi perhatian bersama bagi Pemerintah Daerah untuk memperhatikan akan kewenangan Ombudsman yang diperkuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sungguh patut disyukuri hadirnya UU No. 23/2014 memberikan semagat dan kekuatan baru bagi Ombudsman Republik Indonesia dalam mengantarkan Negara Indonesia pada tujuan negara Indonesia dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Semakin rendah implementasi standar pelayanan publik, semakin rendah kualitas pelayanan publik, maka akan semakin tinggi pula potensi terjadinya pungutan liar dan korupsi. Semua itu perlu diupayakan supaya rakyat Indonesia bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan yang sebenarnya.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Membangun Remaja Bermental Aswaja

risis akhlaq para remaja masa kini nampak menjadi pemandangan yang biasa di negeri ini.

Meningkatnya problematika remaja, tidak hanya mencuat dalam tayangan televisi, media massa atau dunia cyber, melainkan juga banyak terjadi di sekitar lingkungan kita sendiri. Hal ini membuktikan bahwa krisis akhlaq dan prilaku amoral remaja seaolaholah telah menjadi penyakit kronis yang mendarah daging.

Menurut Wills (2005) dalam Yulista (2011) menyatakan bahwa kenakalan remaja di masa sekarang ini sudah membahayakan, seperti pemerkosaan, perampasan, penggunaan obat-obat terlarang kerap terjadi di mana-mana. Sehingga masalah ini tentunya sangat meresahkan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sekaligus menjadi tanggung jawab bersama dalam menanggulangi dan melakukan upaya preventif kenakalan remaja dewasa ini.

Aswaja atau yang dikenal dengan Ahlussunnah Wal Jamaah memiliki tujuh prinsip dasar nilai yang jika dibudayakan kepada para remaja akan menciptakan remaja yang berkualitas, berimtaq (iman dan taqwa) dan beriptek (ilmu pengetahuan dan tekhnologi). Tentunya prinsip-prinsip ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa usaha keras baik dari pihak keluarga, sekolah dan masyarakat.

Aswaja atau Ahlussunnah Wal Jamaah didefinisikan sebagai kelompok yang yang mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rosulullah dan para sahabatnya (Abdussomad, 2012).

Dengan kata lain aswaja bertujuan untuk menuntun manusia agar tetap berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rosulullah SAW serta sahabatnya.

Dalam hal ini Aswaja memiliki tujuh prinsip dasar yang penting untuk diikuti (Thamrin, 2014) khususnya dalam konteks pembelajaran di kelas. Pertama, Jalb al-mashalih wa dar’u al – mafasid (mewujukan kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Prinsip ini bisa

kita terapkan ke dalam sip ini mereka lebih bisa penggunaan medsos memanfaatkan perbe(media-sosial), misalnya daan dengan baik. dalam konteks pembelaKeempat, Al-Adalah jaran di kelas. Guru bisa (Keadilan). Prinsip ini menyuruh siswa untuk bisa diterapkan oleh memposting kreativiguru dengan memberikan keadilan dalam pertas mereka ke dalam media-sosial, kreativimasalahan yang ada di tas yang berupa puisi, dalam kelas. Misalnya cerpen, poster, kaligrafi ada remaja/siswa yang Oleh : atau karya hand-made suka mencuri atau Muzayyinatul Hamidia berkelahi dengan temereka. Dengan begitu siswa akan berfikir dan mannya, maka guru dibertindak lebih kreatif tuntut untuk mengusut dalam penggunaan media sosial. tuntas dan memberikan keadilan Sehingga akan tercipta sebuah yang seadil-adilnya. Karena tak jakebermanfaatan dan mengurangi rang kita temui di sekolah, masih ada kemudharatan dalam penggunaan guru yang cuek untuk menyelesaikan medsos oleh remaja. masalah siswa karena dipandang Kedua, Al-Ukhuwah (Persausepele. Padahal permasalahan yang daraan). Prinsip ini bisa diterapkan nampak sepele inilah yang akan oleh guru dengan membuat tugas berpengaruh pada perkembangan kelompok, membuat group di media psikologis dan karakternya. sosial mereka, sehingga tercipta keKelima, Al-Hurriyah (Kebebasan). bersamaan dan persaudaraan yang Menurut teori psikologi perkemsemakin erat. Mengajak mereka bangan, remaja memiliki sense of sholat jamaah bersama di musholla knowing yang tinggi serta emosi yang sekolah atau kegiatan mengaji Allabil. Dalam menerapkan prinsip kequr’an sebelum jam tujuh mengbebasan ini, misalnya guru menyilahgunakan speaker sekolah yang kan siswa untuk mengungkapkan diparalel ke kelas-kelas. Kegiatan pendapat dan idenya serta mengekini bisa dilakukan setiap hari dengan presikan segala kreativitasnya sesuai pembagian jadwal. Sehingga selain dengan bakat dan minatnya. Tetapi tercipta kebersamaan, juga tecipta tetap dengan batasan-batasan etika, sisi religiusitas antar siswa/remaja. moral dan agama.

Ketiga, Al-Musawwa (Persamaan).

Seperti yang sering terjadi pada Prinsip ini bisa diterapkan oleh guru dewasa ini, siswa salah kaprah dengan cara tidak membeda-bedakan dalam menggunakan kebebasanmereka dalam hal kemampuan nya. Seperti berpakaian minim, intelegensi dan strata sosialnya. mencorat-coret gedung-gedung Sehingga, bagi anak yang kurang sekolah dan berbicara dengan nada mampu atau memiliki kebutuhan yang tidak sopan, sehingga dalam khusus tidak merasa minder (kurang hal ini guru perlu mengalihkannya percaya diri) terhadap teman-teman kepada hal-hal yang positif. Misalsebayanya. Hal ini juga berpengaruh nya, mengadakan lomba melukis pada perkembangan karakter atau tembok sekolah dengan motif batik, psikologisnya. Prinsip persamaan maka para remaja akan menggunaini juga bisa memupuk kebersamaan kan kebebasan berfikirnya untuk para remaja tanpa harus memperhal yang bermanfaat. masalahkan perbedaan diantara Keenam, Al-Shulh (Perdamaian). mereka, karena remaja cenderung Tawuran yang kerap kali tejadi dalam pilah-pilih dalam membentuk sebuah dunia remaja merupakan bentuk perkomunitas dalam pertemananya. Natentangan terhadap nilai dan prinsip mun, dengan dibudayakannya prinperdamaian. Untuk menanamkan

prinsip ini, guru bisa mengajak siswa dalam kegitan-kegiatan sosial. seperti aksi solidaritas dalam pertikaian Palestina dan Israel. Mengadakan acara kegiatan bedah film atau buku yang bertema perdamaian. Sehingga para remaja semakin memahami makna dan pentingnya perdamaian antar sesama.

Ketujuh, Al-Rahmah (Kasih sayang). Setiap siswa/remaja tentunya sangat butuh kasih sayang orang tua dan guru. Guru yang mengajar dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap siswanya tentunya akan menciptakan siswa/ remaja yang penuh kasih pula.

Karena pada dasarnya prinsip kasih sayang inilah yang menjadi ibu dari prinsip-prinsip sebelumnya. Dengan kata lain, kita selaku pendidik harus mampu mengalihkan prilaku-prilaku negatif para remaja menjadi prilaku positif yang penuh makna.

Perlu digaris bawahi bahwa untuk membangun remaja yang bermental aswaja sesuai prinsip-prinsip yang telah penulis paparkan, tidak bisa serta-merta tercipta hanya dengan mengandalkan usaha pihak sekolah.

Prinsip ini juga harus diterapkan oleh orang tua dan masyarakat. Hal ini senada dengan konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menyebutkan bahwa wilayah pendidikan guna membangun konstruksi fisik, mental dan spiritual yang handal dan tangguh dimulai dari; (i) lingkungan keluarga (ii) lingkungan sekolah dan (iii) lingkungan masayarakat (Kristi, 2010).

Dalam hal ini perlu adanya sinergi antara pihak orang tua (keluarga), sekolah dan masyarakat dalam membangun karakter atau mental remaja penerus bangsa ke arah yang lebih baik. Tanpa adanya kompromi antara ketiganya, maka usaha untuk mengatasi keterpurukaan mental remaja masa kini bak air yang jatuh di daun talas.

Mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

PN Sidang Terdakwa Setubuhi Gadis di Bawah Umur Gresik, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) mengelar sidang perdana kasus perkosaan dengan terdakwa Muhamad Saifurrijal (21), warga Jl Sindujoyo 10 B Gang 06 Nomor 07. Terdakwa yang juga preman itu diadili karena diduga telah memperkosa Bunga (nama samara, red) 16 tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Adhyanti Purwantari SH menjerat terdakwa Saifurrijal dengan pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam dakwaan Jaksa Adhyanti, terdakwa yang berprofesi sebagai pengamen jalanan. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak dibawah umur. ‘’Sebut saja bunga yang masih berumur 16 tahun, untuk melakukan persetubuhan. Layaknya suami istri, sehingga membuat korban tidak berdaya,’’ jelas Jaksa Adhyanti.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa pada Hari Ahad, tanggal 5 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WIB. Bertempat di lapangan, tepatnya di belakang Gedung GNI di Jl Pahlawan, Gresik. Korban dibujuk terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri. Mulanya korban tak mau menuruti kemauan terdakwa.

Terdakwa tidak putus asa, rayuan terdakwa kepada korban kian menjadi dan terus membujuk korban. Akhirnya luluh juga kekuatan korban, dengan rayuan yang manjur bahwa akan bertanggung jawab bila nanti Bunga hamil.

Korbanpun mau menurutinya dan keduanya melakukan hubungan intim seperti suami istri. Q kim

Warga Tiga Kelurahan Protes Berdirinya Rumah Karaoke Kab Mojokerto, Bhirawa Sejumlah warga yang berasal dari tiga kelurahan di Kec Mojosari memprotes berdirinya rumah karaoke di pertokoan Ruko Royal Mojosari. Mereka berasal dari Kel Wonokusumo, Kel Seduri, dan Kel Kauman mendatangi CB Karaoke pukul 12.00 WIB. Selasa (10/02) kemarin.

Dalam tuntutannya, warga menuntut tempat karaoke yang bakal dilauching 12 Februari mendatang itu dibatalkan. Pasalnya kebaradaan tempat karaoke yang terdiri atas dua lantai itu dinilai meresahkan masyarakat itu untuk tidak beroprasi.

Nanang salah satu perwakilan warga mengatakan, warga khawatir berdirinya tempat hiburan di lokasi itu dapat memunculkan dampak negatif, seperti lokasi perbuatan maksiat. ‘’Warga menolak dibukanya rumah karaoke itu.

Karena dampak negatifnya cukup banyak,’’ katanya saat mendatangi CB Karaoke.

Nanang menambahkanan, pembangunan tempat ini ditengarai belum ada izin karena warga sekitar Ruko belum merasa tanda tangan. ‘’Kan ada beberapa izin yang harus mengetahui dan ditandatangani warga sekitar, karena warga desa merasa belum tanda tangan,’’ tambahnya.

Sementara Suro Santoso pemilik CB Karaoke mangatakan, ketakutan warga akan tempat karaoke yang dijadikan tempat maksiat tak akan menjadi kenyataan. ‘’Konsep pendirian tempat ini adalah Karaoke Family, jadi masyarakat tak perlu kawatir,’’ jelasnya.

Masih, menurut Suro, pernyataan itu muncul karena beberapa sponsor minuman berakohol sudah ada menawarkan untuk branding namun ditolak. ‘’Buktinya kami sudah menolak beberapa sponsor minuman berakohol, dan semua izin kami sudah lengkap,’’ tambahnya.Q kar

Cemari Lingkungan, RPH Taman Akan Distop Sidoarjo, Bhirawa Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemkab Sidoarjo yang ada di Desa Ngelom Kec Taman, suatu saat nanti akan distop, karena dinilai mencemari lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, keberadaan RPH yang cukup ramai itu akan dijadikan Pusat Kesehatan Hewan (PKH).

Menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Kab Sidoarjo, Drh Bambang Erwanto, penuali kusyanto/bhirawa tupan akan Bambang Erwanto direalisasikan sesegera mungkin. ‘’Tapi kita harus menunggu dulu penyerahan RPH yang ada di Puspa Agro oleh Pemprov Jatim kepada Kab Sidoarjo, setelah itu baru pusat kesehatan hewan di Ngelom itu, juga akan kita realisasikan,’’ terang Bambang Erwanto, Selasa (10/2) kemarin.

Pusat Kesehatan Hewan (PKH) yang akan direalisasikan di Ngelom, Kec Taman itu, menurut Bambang bisa berguna untuk memeriksa kesehatan hewan yang dimiliki masyarakat di sekitar wilayah itu. Baik itu untuk hewan yang termasuk hewan besar ataupun kecil. Misalnya bisa sapi perah, sapi potong, kambing, anjing, kucing, bebek dan lain-lain. ‘’Fokusnya untuk pelayanan kesehatan hewan,’’ ujar Bambang.

Animo masyarakat Sidoarjo untuk memeriksa kesehatan dari hewannya, kata Bambang, memang cukup besar. Ini menjadi salah satu pertimbangan pihaknya yang juga akan mewujudkan adanya rumah sakit hewan di pusat kota Sidoarjo.

Pada tahun 2015 ini, ruangan kerjanya juga ruangan kerja bidang perkebunan, akan dibongkar untuk dijadikan sarana pelayanan kesehatan untuk hewan di Kab Sidoarjo itu. ‘’Kini kami sedang mencari tempat untuk pindah sementara, dan sedang sibuk mengepak dokumen – dokumen kantor,’’ ujarnya.Q ali

5

Wartawan dan Polwan Membagikan Bunga Kab Mojoketo, Bhirawa Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-69 di Mojokerto kembali digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kali ini, dengan membagikan bunga bersama anggota Satlantas Polres Mojokerto, kepada para pengendara di jalan protokol di Mojokerto Selasa (10/2) kemarin.

Aksi simpatik yang dilakukan PWI bersama para Polwan ini dilaksanakan persis di depan Pos Lantas 903, tepatnya di Simpang Tiga Klenteng Mojosari.

Dalam pembagian bunga itu, tampak hadir, Kapolres Mojokerto, AKBP Budi Herdy Susanto, Kasat Lantas Polres Mojokerto AKP Asep Kurnia serta belasan anggota. Mereka secara langsung ikut terlibat membagi-bagikan bunga semua pengguna jalan dan memberikan sosialisasi taat lalu lintas. ‘’Kegiatan bagi-bagi bunga ini bentuk hubungan sinergi antara polisi dengan wartawan dalam rangka memperingari Hari Pers Nasional ke-69. Pemberian bunga sebagai lambang kedamaian yang ditunjukkan kepada mas yarakat dengan harapan masyarakat merasa tenang dan

kariyadi/bhirawa

Seorang Polwan Anggota Satlantas Polres Mojokerto membagikan bunga kepada pengguna jalan dalam rangka HPN, Selasa (10/2) kemarin. damai,’’ ungkap Budi kepada sejumlah wartawan, usai pembagian bunga.

Menurut Kapolres, pihaknya berharap PWI Mojokerto kedepan lebih profesional dan lebih

maju. Sebagai pilar demokrasi ke empat, Budi sangat antusias terkait pemberitaan yang selama ini digeluti jurnalis. ‘’Ternyata wartawan Mojokerto sangat kritis dan

Dishub Gulirkan Terobosan Urai Kemacetan Kota Mojokerto, Bhirawa Tidak hanya menempatan Closed-Circuit Television (CCTV), Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishub Kominfo) Kota Mojokerto akan memasang sejumlah Area Traffic Control Sistem (ATCS) di titik-titik rawan macet dan tindakan kriminalitas. Peran multimedia pengendali lalu lintas secara terintegrasi ini untuk rekayasa kemacetan sedikitnya di dua perempatan dalam kota.

Keduanya dipasang di Jl Mojopahit yang menjadi nadi perekonomian warga kota ini.

Terminal Kertajaya juga menjadi perhatian dinas itu. Di lokasi dalam Terminal Dishub menempatkan perangkat keras multimedia berupa tiga CCTV. ‘’Kita berusaha memaksimalkan peran multimedia untuk pemantauan arus Lalin.

kariyadi/bhirawa

Ruby Hartoyo Tahun ini kita menambahkan pemasangan ATCS dan CCTV di titik rawan,’’ kata Kadishub Kominfo Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, Selasa (10/2) kemarin.

Untuk pengadaan proyek ini, pihak Dishub mengalokasikan Rp198 juta. Anggarannya tak sampai Rp200 juta. Itu sudah termasuk pengadaan traffic light yang include didalamnya,’’ katanya.

Ruby berharap, pemasangan alat kendali lalu lintas ini bermanfaat untuk mengatur lalu lintas terutama saat lebaran. Sebenarnya ini teknologi lama dan Kota Mojokerto ketinggalan dengan daerah lain. Tapi setidaknya akan bisa manfaatkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

Penempatan ATCS secara terkoordinasi diklaim bisa mengurai kemacetan Lalin. ‘’Kalau Lalin terpantau macet, kita bisa mempercepat tempo traffic light sehingga kendaraan tak harus menumpuk terlalu lama di pertemuan jalan,’’ tukasnya.

Tahun lalu, Dishub sudah menempatkan alat yang sama di perempatan Jl Sekarsari, Jl Empunala dan perempatan Jl Kenanten. Monitor CCTV itu dipantau dari Kantor Dishub di Jl Raya By Pass Kota setempat.Q kar

RSUD Sidoarjo Siap Dievaluasi Sidoarjo, Bhirawa Setelah berhasil mendapatkan predikat bintang lima atas kelulusannya secara ‘Paripurna’ dari seluruh 15 akreditasi pelayanan masyarakat pada tahun 2014, yang diuji KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) Kementerian Kesehatan. RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kab Sidoarjo siap untuk dievaluasi.

Hal ini ditegaskan Direktur RSUD Kab Sidoarjo, dr Atok Irawan Sp P saat prosesi acara penyerahan sertifikat dan pameran akreditasi, Selasa (10/2) di Aula Hipocrates RSUD Kab Sidoarjo. Penyerahan sertifikat Paripurna dilakukan Dewan Pembina KARS, Dr Sri Rachmani MKes MH.Kes kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum, selanjutnya bupati menyerahkan kepada Direktur

RSUD dr Atok Irawan.

Menurut Atok, dengan menyandang gelar predikat Bintang Lima pihak RS terus berusaha mempertahankan 15 standar pelayanan yang sudah terakreditasi. ‘’Semua standar pelayanan terus kami pertahankan, mulai sarana dan prasarana hingga SDMnya. Sejak mendapatkan predikat itu kami siap untuk dievaluasi setiap saat,’’ katanya.

Bupati Saiful Ilah sangat mengapresiasi kepada RS atas prestasi yang dicapai. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran RS agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai ada berita pasien yang meninggal karena ditolak RS gara-gara orang tak mampu atau terbentur oleh kepengurusan administsrasi.

dr Atok Irawan Apapun alasannya, orang yang sakit kritis waktu berobat ke RS harus diprioritaskan.

Sekali lagi, saya tak mau ada berita pasien meninggal garagara ditolak RS. ‘’Semetara untuk penanganan administrasi atau surat menyurat bisa dilakukan kemudian,’’ tegas Saiful Ilah.Q ach

kritiknya sangat membangun,’’ tambahnya.

Aksi bagi-bagi bunga itu disambut baik oleh para pengendara. ‘’Selamat Hari Pers Nasional untuk wartawan

Mojokerto, selama ini sudah cukup baik dalam menyajikan Berita namun semoga kedepan semakin maju,’’ kata Zainal, salah satu pengendara asal Seduri Mojosari.Q kar

41 Warga Sidoarjo Ikuti Nikah Massal Sidoarjo, Bhirawa Nikah Massal tahun 2015 ini di Pendopo Delta Wibawa Kab Sidoarjo, akan digelar Kamis (12/2) besok. Sebanyak 41 pasang pengantin akan meramaikan kegiatan HUT Kab Sidoarjo ke 156 itu. Sebelum diarak menuju ke pendopo kabupaten, para peserta akan dirias dulu di Kantor Disporabudpar Sidoarjo di Jl Sultan Agung. Selanjutnya mereka diarak dengan berjalan kaki ke pendopo kabupaten.

Wakil Ketua 3 BAZ Kab Sidoarjo, Drs Ilhamudiin MM, mengaku sempat khawatir juga nikah massal ini tak bisa digelar seperti tiap tahunnya. Karena awalnya yang mendaftar sangat sedikit. Misalnya, ketika sampai ali kusyanto/bhirawa tanggal 20 Januari 2015 Drs Ilhamudiin MM lalu, warga Sidoarjo yang berminat jadi peserta nikah massal, masih tercatat sebanyak 10 pasang saja.

Padahal pihak panitia sudah memutuskan, kalau sampai tanggal 30 Januari nanti peserta ternyata masih kurang dari 30 pasang pengantin, maka nikah massal yang tiap tahun digelar untuk meramaikan HUT Kab Sidoarjo itu, tidak akan digelar di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo. ‘’Sebab gebyarnya dianggap kurang, tapi sebetulnya kegiatan nikah massal tetap berjalan, hanya saja dilaksanakan di KUA masing-masing calon pengantin,’’ jelas Ilhamudin, yang juga Kabag Kesra Kab Sidoarjo itu, Selasa ( 10/2) kemarin.

Menurut Ilham, untuk kegiatan nikah massal tahun 2015 ini, pihak panitia dari Baznas Sidoarjo sudah memberikan pengumuman atau woro-woro di 18 kecamatan, sekaligus sudah memasang spanduk pengumumannya mulai Oktober 2014 lalu.

Menurut catatan panitia, sejumlah kecamatan ada yang tidak menjadi peserta nikah massal ini. Seperti dari Kec Tarik, Prambon, Jabon, Waru dan Sedati. Pelaksanaan nikah massal pada tahun 2015 ini, pesertanya lebih banyak sedikit dibanding tahun 2014 kemarin, yakni ada 40 pasang.

Dalam kegiatan nikah massal ini, kata Ilham, panitia akan membantu peserta diantaranya memberikan mahar perkawinan, uang transport dan ada bantuan modal usaha untuk menunjnag kelangsungan kehidupan mereka. ‘’Mereka dapat bantuan itu, sebab mereka termasuk orang yang dianggap kurang mampu,’’ kata Ilham.Q ali

Hari Ini MUI Tentukan Pemusnahan Mushaf Sidoarjo, Bhirawa Rencana pemusnahan mushaf atau Alquran raksasa yang menggegerkan warga Sidoarjo dan sekitarnya akan ditentukan dalam rapat di Kantor MUI Sidoarjo Rabu (11/2) hari ini di Jl Pahlawan, Sidoarjo.

Karena sudah banyaknya masukan-masukan dari masyarakat serta Ormas-ormas yang ada, termasuk banyaknya saran dari para kiai dan Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah. ‘’Intinya dalam pemusnahan mushaf jangan sampai demonstratif dan transparan.

Pokoknya lenyap begitu saja,’’ tutur Ketua MUI Sidoarjo, KH Usman Bahri, Selasa (10/2).

Bagaimana dengan media massa yang akan meliput acara pemusnahan? “Nanti, media massa akan kami undang dalam pemusnahan ini,’’ jelasnya.

Lokasi pemusnahan mushaf yang ditemukan, apakah di

rumah Anang Asriyanto warga Glagahrum yang menemukan itu atau dilakukan di depan Masjid Agung Sidoarjo atau di depan Pendopo Kabupaten.

Tergantung rapat besok.

Menurut Ketua MUI Sidoarjo, KH Usman Bahri, mushaf yang ada itu memang harus dimusnahkan dan itu sudah ada petunjuk dari Ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Bukhori yang juga menyarankan untuk dimusnahkan. ‘’Mengingat mushaf itu banyak yang salah, baik itu harokat juga ada tulisan dobel,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Kesra Pemkab Sidoarjo, H Ilhamudin, menjelaskan Berita Acara Pemusnahan (BAP) sudah dibuat dan SK dari bupati, serta surat pernyataan dari yang bersangkutan sudah jadi. Masih menunggu keputusan kapan pemusnahannya. ‘’Semua ini

menunggu keputusan rapat dari MUI,’’ katanya.

Adapun mushaf yang ditemukan di rumah Anang Asriyanto di Desa Glagaharum, Kec Porong sempat menggegerkan warga Sidoarjo dan sekitarnya. Saat itu menurutnya jatuh di kamar depan dengan suara glodhak, bertepatan dengan acara istghotsah di rumahnya, awal Desember 2014. Namun penemuan mushaf itu baru tersebar setelah 40 hari atau pada 12 Januari 2014.

Begitu muncul ke media massa dan banyak dibicarakan orang, Ketua MUI KH Usman Bahri langsung ke rumah Anang dan mushaf itu dibawa ke Kantor MUI untuk diperiksa kebenarannya. Bersamaan dengan itu, banyak masyarakat yang datang untuk menyaksikan mushaf yang lebarnya 120 cm dengan panjang 200 cm. Setelah diperiksa

lima penghapal Alquran, mushaf tersebut banyak yang salah seperti kalimat dobel dan banyak harokat yang salah.

Akhirnya, Anang Asriyanto sendiri mengaku jika mushaf

itu dibeli dari seseorang senilai Rp42 juta. Namun persoalan itu tak sampai dibawa ke ranah hukum dan diselesaikan di lintas MUI dan Forpimka Porong.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Para penghafal Alquran saat meneliti kebenaran mushaf raksasa.

JAWA TIMUR

6

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

Masyarakat Hilir Diimbau Waspada Banjir UPT Bina Marga Juga Imbau Warga Waspada Tiga Titik Jalur Bojonegoro, Bhirawa Tingginya air sungai Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik, membuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, meminta meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman banjir luapan Bengawan Solo, di daerahnya masing-masing.

Hal itu di katakan oleh Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Selasa (10/2). Empat Kabupaten yang ada di wilayah kerja yang masuk dalam daerah hilir. “Kita imbau masyarakat di wilayah hilir untuk siap waspada banjir, sebab di ketahui sekarang ini di daerah Ngawi, ketinggian air Bengawan Solo terus merangkak naik," tegasnya.

Disampaikan, kabar terakhir yang di terimannya ketinggian air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, yang semula 3,70 meter, pukul 06.00 WIB, meningkat 5,75 meter, pukul 09.00 WIB dan naik lagi menjadi 5,95 WIB, pukul 12.00 WIB. “Faktor pasokan air dari kali madiun mengakibatkan meningkatnya air di wilayah Sungai Bengawan Solo di wilayah Ngawi.

Sementara ketinggian air Bengawan Solo di Jurug, Solo, Jawa Tengah, tidak terjadi banjir,” terangnya.

Dikatakan, sekarang ini untuk Waduk Gajahmungkur, di Wonogiri, karena daya tampungnya

sudah penuh, akan berpotensi menambah debit banjir di hilir.

Dengan kata lain Waduk Gajahmungkur penuh berarti airnya harus dibuang ke Bengawan Solo jika di daerah atasnya terjadi hujan.

Sementara itu sesuai prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi, Karangploso, Malang, curah hujan yang terjadi selama Februari di Jawa Timur, berkisar 155-575 mm. Sedangkan curah hujan di Bojonegoro berkisar 201-300 mm, dan di Ngawi curah hujannya sangat tinggi berkisar 401-500 mm.

“Selama Februari, hujan di Ngawi sangat berpotensi menimbulkan banjir di daerah Bengawan Solo hilir Jawa Timur, sehingga kita harus waspada,” jelasnya.

Sedangkan berdasarkan pantauan harian Bhirawa di lapangan menyebutkan, Selasa siang pukul 13.00 Wib ketinggian air di papan duga di wilayah Kota yang berada di Taman Bengawan Solo (TBS) ketinggian air terus mengalami kenaikan. Yakni sekarang

KILAS JATIM

PN Banyuwangi Dinilai Banyak Tanggungan Banyuwangi, Bhirawa Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, Selasa (10/2), menjadi ajang instropeksi kinerja para aparat penegak keadilan dan hukum di lingkungan PN Banyuwangi. Ketua PN Banyuwangi, Bakrie SH.MH, mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang wajib dirampungkan oleh PN Banyuwangi. Ia berharap rotasi pejabat di PN Banyuwangi bisa membawa penyegaran kinerja untuk menyelesaikan kasus pidana dan perdata.

Sebelum menggantikan Kurnia Yani di PN Banyuwangi, Bakrie menjabat sebagai Wakil Ketua PN Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Wakil Ketua PN Banyuwangi, Syaifudin Zuhri SH.MH, sebelumnya sebagai Ketua PN Sampang.

Bakrie mendorong PN Banyuwangi mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi. "Jadi perkara dan putusan perkara di PN Banyuwangi bisa diakses oleh masyarakat. Supaya masyarakat tahu sampai dimana proses suatu kasus yang disidangkan," kata Bakrie, Selasa (10/2).

Juru bicara PN Banyuwangi, Jamuji, mengatakan penyelesaian perkara pidana, perdata, dan eksekusi putusan di PN Banyuwangi masih menjadi persoalan.

Selama Januari 2015, kata dia, berkas masuk perkara pidana menyentuh 100 kasus.

Jumlah perkara masuk tak sebanding dengan putusan hakim. Tanggungan perkara di PN Banyuwangi bersifat fluktuatif menyesuaikan berkas masuk dan putusan hakim. Meski memiliki 11 hakim, Jamuji optimistis tak mempengaruhi kinerja aparat penegak keadilan.Q nan

ini mencapai level 12.79 peischall dari yang sebelumnya 11.15 peischall.

Tiga Titik Jalur Sementara itu, musim penghujan yang jatuh di bulan ini perlu di waspadai oleh masyarakat terutama pengguna jalan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yang masuk dalam wilayah kerja UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro.

Sebab diketahui di dua kabupaten tersebut terdapat beberapa titik rawan banjir bandang akibat hujan yang melanda. Dimana titik-titik tersebut terdapat di Kabupaten Bojonegoro seperti di daerah Pajeng Kecamatan Temayang atau terdapat di Km 36 700 dan Km 37-100.

Hal itu diungkapkan oleh Kasi Jalan UPT Bina Marga Jawa Timur di Bojonegoro, Mukiyi kepada harian Bhirawa, Selasa (10/2). Menurutnya daerah rawan banjir bandang yang ada di di Bojonegoro terdapat satu titik yakni di wilayah selatan atau tepatnya jalan menuju ke Nganjuk. “Untuk di wilayah Kabupaten Tuban terdapat dua titik rawan yakni di jalan Pakah - Ponco sepanjang 15 meter dan 25 meter.

Dimana berada di titik 29 -300 km dan 29-700 km,” ujarnya.

Menurutnya, titik-titik rawan yang di sebutkan itu merupakan

bas/bhirawa

Kondisi air bengawan solo dan aktivitas sejumlah penumpang saat naik perahu kayu sebagai transportasi penyebarangan perahu di tambangan TBS - Trucuk Bojonegoro. jalan yang berada di bawahnya dataran tinggi. Sehingga hujan yang terjadi meluber hingga ke jalan, bahkan dengan arus yang kuat. Untuk di Bojonegoro akibat luapan kali pacal, sedangkan di Tuban karena daerah lereng pegunungan. “Untuk kita harapkan

deras yang keluar dari gang yang berdataran tinggi dari pegunungan. “Jalan yang terkelupas ada dua titik yakni dengan sepanjang 25 - 30 meter dan di titik kedua sepanjang 15m kanan kiri. Dimana kini jalan tersebut sudah di tangani,” imbuhnya.Q bas

Minimnya Anggaran Hambat Penanganan Pasca Bencana Bondowoso, Bhirawa Minimnya anggaran yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Bondowoso, Jawa Timur membuat penanganan pasca bencana menjadi terhambat, sehingga penanganan yang dilakukan tidak maksimal dan masyarakat menjadi korban.

Sehingga dengan kondisi ini, diharapkan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, bahkan diharapkan seluruh organisasi masyarakat dan LSM diharapkan ikut andil dalam penanganan pasca benca banjir bandang tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan, untuk 2015 ini BPBD Bondowoso hanya diberi anggaran Rp 1 miliar melalui APBD yang

sudah ditetapkan. “Anggarannya yang kita peroleh dari APBD 2015 cuma Rp. 1 Miliar, sementara untuk normalisasi bencana banjir di Sempol kemarin itu sekitar Rp 750 juta. Kalau kita pakai semua sementara sekarang masih Februari kan habis”, kata Hendri Pada Bhirawa, Selasa (10/2) kemarin.

Anggaran sebanyak Rp 1 Miliar ini menurut Hendri adalah anggaran yang disedikan pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk satu tahun kedepan. Sehingga untuk penanganan tersebut pihaknya juga melakukan sharing dengan BPBD Provinsi dan BNPB Pusat.

Walaupun dalam pelaksanaannya saat ini banyak elemen masyarakat yang terlibat untuk membantu

RALAT Iklan Advetorial “BNNK Trenggalek Lakukan Tes Urine Di SMKN 2 Trenggalek “ yang dimuat di Harian Bhirawa pada hari Selasa, 10 Februari 2015 terdapat kesalahan penulisan pada alenia ketiga disebutkan “untuk wilayah Denpasar target kami ada tujuh sekolah” yang benar adalah untuk seluruh siswa sekolah di wilayah Trenggalek”. Demikian Kesalahan telah dibetulkan, dan harap maklum.

Bag. Iklan.

masyarakat bisa mewaspadainya di saat musim penghujan sekarang ini,” tandasnya.

Sementara itu, akibat hujan lebat mengakibatkan jalan rusak di wilayah Pakah-Ponco Kabupaten Tuban. Dimana jalan aspal mengelupas akibat tekanan arus

mb7/bhirawa

Penanganan pasca bencana banjir bandang di Sempol Bondowoso.

penanganan pasca bencana tersebut. “Penangan pasca bencana saat ini selain BPBD dan BNPB Juga banyak elemen masyarakat seperti NU dan Ansor yang ikut bahu membahu dilapangan,” ungkapnya.

Menurut Hendri, saat ini BPBD sedang fokus melakukan penanganan bencana di Kecamatan Sempol pasca diterjang banjir beberapa waktu lalu. BPBD terbantu dengan adanya bantuan dari BPBD berupa perlengkapan keluarga, kelambu, tikar dan sembako 100 paket.

Penanganan pasca bencana, kata Hendri sebenarnya juga tidak kalah penting karena menyangkut normalisasi kondisi masyarakat setelah musibah terjadi. Namun selama ini mayoritas penanganan bencana jarang mendapatkan perhatian lebih karena minimnya anggaran yang dimiliki Pemda.

Penanganan pasca bencana biasanya meliputi pemulihan psikologi korban utamanya anak-anak yang berada di lokasi bencana terjadi. Selain itu, pemulihan sarana prasarana dan normalisasi fasilitas umum juga harus segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula. “Tentu dalam penanganan itu semua kita tidak bisa bergantung pada anggaran yang kita miliki dan terbatas, sehingga partisipasi dari seluruh elemen masyarakat sangat kita harapkan,” pungkasnya.Q mb7

nurkholis/bhirawa

Sesaat perwakilan 24 desa mempertanyakan kepastian pelaksanaan Pilkades di aula Pemkab Sampang.

24 Desa Pertanyakan Kepastian Pelaksanaan Pilkades Sampang, Bhirawa Belum adanya kepastian jadwal pelaksanaan pemilihan kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang, membuat 24 perwakilan Desa di delapan Kecamatan se-Kabupaten Sampang mendatangi kantor Bupati Sampang.

“Mereka ingin memastikan jawaban kongkrit dari Bupati atau yang mewakili terkait kapan pelaksanaan Pilkades di Sampang,” tegas Tamsul ketua Madura Developman Wacth (MDW) yang mendampingi perwakilan 24 Desa, Selasa (10/2).

Menurut Tamsul, kedatangan perwakilan 24 Desa se-kabupaten Sampang menuntut kepastian pelaksanaan Pilkades, padahal beberapa waktu lalu, perda tentang pemilihan kepala Desa sudah di syahkan melalui siding paripurna di DPRD Sampang, namun hingga saat ini pemerintah Sampang belum ada jadwal yang pasti kapan Pilkades digelar di Kabupaten Sampang.

“Berdasarkan data yang kami miliki, sejak januari 2015 ada 108 kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya, selain itu ada 16 Desa di Kabupates Sampang sudah melakukan tahapan pemilihan kepala Desa melalui panitia pemilihan kepala Desa (P2KD) masing-masing Desa, tetapi hing-

ga saat ini Bupati Sampang belum memberikan jadwa jelas kapan Pilkades akan digelar,” tegas Tamsul.

Masih dikatakan Tamsul, kedatangan warga ini sebagai salah satu bukti bahwa warga di tingkat Desa sudah mulai bingung terkait kapan kepastian pemilihan kepala desa digelar, sebab ada beberapa desa yang sudah terlanjur melakukan tahapan hingga pada proses pencalonan kepala Desa, dan jangan salah ada beberapa calon sudah membayar uang pengikat untuk operasional pelaksanaan Pilkades, sementara hingga saat ini tidak ada kepastian dari pemerintah, lalu siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengembalian uang tersebut.

Sementara Didik A. Pribadi Kabag Pemdes Pemkab Sampang yang menemui perwakilan warga di aula Pemkab Sampang, pihaknya masih belum bias memastikan kapan pelaksanaan Pilkades di kabupaten Sampang akan digelar, mengingat hingga saat ini pasca pengesahan Perda tentang pemilihan kepala Desa oleh DPRD beberapa waktu lalu, masih ada tahapan bahwa perda tersebut harus di konsultasikan pada Gubernur Jawa Timur, apa masih ada revisi atau tidak.Q lis

Gazebo Pantai Serang Ambruk, Dewan Panggil Kepala Disporbudpar Dua Korban Meninggal, Tiga Orang Dirawat di Rumah Sakit Rapuhnya Gazebo di Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabuaten Blitar yang ambruk menelan 2 korban jiwa meninggal dan 3 orang dirawat di Rumah Sakit, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan segera memanggil Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Blitar.

Diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Luthfi Aziz, terkait dengan tindak lanjut atas peristiwa robohnya gazebo di Pantai Serang pada Minggu (8/2) kemarin, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan memanggil Dinas terkait yakni Disporbudpar Kabupaten Blitar untuk dimintai keterangan. “Karena wisata tersebut memiliki tiket masuk atau retribusi, maka kami meminta Pemerintah Kabupaten Blitar bertanggung jawab dalam menangani peristiwa ini,” kata Luthfi Aziz.

Lanjut Lutfi Aziz, di wilayah Pantai Serang tersebut merupakan tanah milik Perhutani, bah-

kan sampai saat ini Pemda belum mengadakan penandatanaganan nota kesepahaman atau MoU dengan pihak Perhutani terkait sistem pengelolaan pariwisatanya.

Namun pihaknya menegaskan harus ada tindak lanjut termasuk pengelolaan yang lebih serius, jika dari segi keamanan buruk lebih baik tidak dikenakan retribusi dan diberikan papan peringatan pada kawasan-kawasan tertentu.

“Jadi jika menarik retribusi harus ada konsekuensi yang harus dipenuhi seperti ada perawatan lokasi wisata, perbaikan fasilitas hingga asuransi bagi

pengunjung. Apalagi sampai ada korban meninggal harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Kepala Disporbudpar Kabupaten Blitar, Luhur Sejati mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak bekerjasama dengan pihak asuransi terkait penanganan lokasi wisata Pantai Serang.

Pasalnya hingga saat ini belum ada dari pihak asuransi yang mau bekerjasama. Padahal pihaknya sangat menginginkan kerja sama tersebut.

“Pernmah kami mengajukan penawaran ke perusahaan asuransi, namun tidak ada yang bersedia,” kata Luhur Sejati.

Lanjut Luhur, pihaknya mengetahui kelima korban tersebut tidak membeli tiket masuk sebesar Rp. 3.000,- per orang, namun pihaknya tetap tidak bisa memberikan asuransi dan hanya bisa mengucapkan bela sungkawa serta mendatangi keluarga korban. “Semua keluarga korban

telah kami datangi untuk memberikan santunan sebagai bentuk rasa empati,” ujarnya.

Di sisi lain, atas kejadian tersebut pihak Polres Blitar juga akan segera mengusut untuk mengetahui apakah adanya unsur kelalaian oleh pihak pengelola atau tidak, dimana hal ini seperti diungkapkan Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Lahuri.

“Pasti akan kami panggil. Hanya saja masih menunggu waktu waktunya saja, karena keterangan mereka (pengelola red) dibutuhkan untuk mencari tahu apakah memang ada unsur kelalain atau tidak sehingga menyebabkan kejadian tersebut,” kata AKP Lahuri.

Sementara perlu diketahui Kawasan Wisata Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Minggu siang (8/2) kemarin mendadak gempar karena sebuah bangunan berupa Gazebo yang berfungsi untuk tempat

hartono/bhirawa

Kondisi Gazebo di Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabuaten Blitar yang roboh menelan dua korban meningal dunia. istirahat wisatawan roboh hingga merenggut dua korban jiwa dan tiga lainya luka serius warga Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.45 WIB, yang menelan 2 korban meninggal yakni Rahel Junaidi (18) dan Susilo (17)

yang meninggal dunia di TKP akibat tertimpa beton Gazebo dan tiga orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar yakni Noven (19), Santo (17) dan Bina (19) karena mengalami luka lecet akibat ambruknya Gazebo yang baru dibangun 3 tahun lalu.Q htn

JAWA TIMUR

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Mega Proyek Sumberpitu Diduga Sarat Manipulasi Kab Malang, Bhirawa Pembangunan mega proyek Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang yakni pembangunan saluran air bersih Sumberpitu di wilayah Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang senilai Rp 95 miliar, saat ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat kabupaten setempat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun juga sebagai atensi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, Forum Penyelamat Mata Air Sumberpitu (FPMASp) Kabupaten Malang sudah bertemu Staf Presiden Jokowi.

“Kami sudah bertemu langsung dengan Staf Presiden, yakni untuk menyerahkan data terkait pembangunan mega proyek saluran air bersih Sumberpitu yang nantinya akan dikelola PDAM Kabupaten Malang, yang kita duga sarat manipulasi anggaran. Karena anggaran pembangunan tersebut sebesar Rp 95 miliar,” ungkap Koordiantor Advokasi FPMASp Kabupaten Malang Zulham Mubarok, Selasa (10/ 2), kepada Bhirawa.

Dari hasil pertemuannya dengan Staf Presiden yang membidangi Ketahanan Pangan, kata dia, intinya pembangunan mega proyek saluran air bersih Sumberpitu akan dimasukkan sebagai atensi Presiden. Karena pembangunan saluran air bersih tersebut nilainya cukup prestisius. Q cyn

7

Gerbong Mutasi Kembali Bergulir Kota Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri Abdulah Abubakar Kembali merombak sejumlah pejabat di jajaran pemkot setempat. Pelantikan dan pengambilan sumpahnya pejabat eselon II, III, dan IV dilangsungkan di ruang Joyo Boyo, Selasa (10/2).

van/bhirawa

Suasana pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II, III, dan IV yang dilangsungkan di ruang Joyo Boyo, Selasa (10/2).

Pejabat eselon II yang dilantik sebanyak lima orang, yakni Haris Candra yang sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri menjadi staf ahli bidang Pemrintahan digantikan , Kutut Tri Cahyono yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi Menjadi Kepala Badan Penanaman Modal menggantikan Hero Nusanto yang di pindah menjadi staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM. Sedangkan Kadin pertanian di gantikan oleh Semeru Singgih dan Dinas Kepla dinas

Koperasi diisi Kristianto yang sebelumnya menjabat Staf Ahli.

Tak hanya itu Walikota juga merombak Sedangkan pejabat eselon III yang dilantik sebanyak 24 orang IV 107 orang.

Dalam arahannya, walikota mengatakan, tugas dan jabatan adalah kepercayaan dan kehormatan yang diberikan masyarakat harus dijaga dengan baik, dengan Jabatan baru tersebut para pejabat dihimbau agar mampu bekerja dengan Tim agar Kota Kediri menjadi semakin baik.

"Mari bekerja sama secara Tim agar menjadi baik, kita diberi keprcayaan oleh Masyarakat untuk kita kerjakan bersama-sama karena masyrakat sudah menunggu kita untuk apa yang dapat kita lakukan kedepan untuk masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut untuk pejabat baru jika ada program dalam dinas tersebut yang sudah bagus harus dilanjutkan, dan bisa mementingkan masyarakat kota Kediri, sebab Keberhasilan yang diraih pemerintah bukan hanya karya dari pemerintah, namun juga peran serta masyarakat. "Saya ingatkan sebagai pejabat baru disana sudah jelas Tugas Poko dan Fungsi, dan taurannya pun sudah jelas harus dikerjakan dengan baik," tandasnya.Q van

Koordinasi dan Sinkronisasi SKPD Masih Lemah Kota Batu, Bhirawa Jalur Lintas Barat (Jalibar) yang dibangun tahun 2013 lalu hingga kini masih belum berfungsi optimal. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menengarai penyebabnya karena koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD masih lemah.

Menurut Punjul, masalah lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD dan lembaga pemerintah ini juga menjadi sorotan saat Menteri PAN danRB Yuddy Crisnandi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Batu hari Minggu lalu. "Pak Menteri berpesan, untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dan memaksimalkan pembangunan, koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD mutlak diperlukan," kata Punjul kepada bhirawa, Selasa kemarin (10/2).

Penilaian Punjul tersebut bukan tanpa alasan, sebab setelah Jalibar dibangun, ternyata tidak segera dilengkapi ramburambu lalu lintas yang memadai, sehingga pengguna jalan yang akan menggunakan jalur alternatif tersebut sering tersesat.

"Tidak usah wisatawan, saya sendiri pernah puter-puter nggak jalan untuk menembus antara ujung Jalibar dari Agrokusuma ke arah keluar di jalan raya Tlekung. Apalagi wisatawan, jelas bingung ketika melewati jalur tersebut," aku Punjul.Q sup

Libatkan TP PKK untuk Bebaskan Batu dari RTLH

wed/bhirawa

Petugas Dishub Kominfo Kabupaten Tulungagung awal 2014 lalu memasang rambu larangan melintas.

Rambu Larangan Kelilingi Alun-alun Dicopot

khoirul huda/bhirawa

Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban saat melakukan aksi dan mengepung area pintu masuk perusahaan.

Warga Beri Waktu Tiga Hari pada JOBB PPEJ Kesepakatan Belum Capai 100 Persen

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu ingin wilayahnya terbebas dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Karena itu, pihaknya ingin perbaikan RTLH di Kota Wisata ini bisa tuntas dan tak ada RTLH yang terlewat. Dinas Perumahan Kota Batu menggandeng para kader Tim Penggerak (TP) PKK untuk melakukan validasi data RTLH. Diharapkan, dengan data yang diperoleh dari para kader TP PKK, maka validasi data RTLH akan lebih tepat dan akurat.

Data sementara di Dinas Perumahan, saat ini ada sebanyak 1.332 RTLH yang akan diverifikasi dalam waktu dekat ini.

Kepala Bidang Pengawasan Bangunan dan Perumahan, Dinas Perumahan Kota Batu, Bangun Yulianto menjelaskan bahwa pihaknya sengaja memilih TP PKK sebagai mitra kerja dalam validasi kali ini. Karena TP PKK dianggap paling dekat dan mengetahui kondisi di lapangan secara detail.

"Anggota tim pengerak PKK tersebar mulai tingkat RT. Kami yakin saat memvalidasi tidak ada kesalahan. Karena mereka tahu dan mengerti serta paham kondisi semua tetangganya. Jadi datanya pasti akan lebih akurat," ujar Bangun, Selasa (10/2).Q nas

Tuban, Bhirawa Setelah dikepung warga seharian penuh dan dilakukan pertemuan dengan pihak Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOBB PPEJ), dengan perwakilan warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akhirnya ada kata sepakat antar mereka meski belum sepenuhnya.

Kesepakatan yang diambil di antaranya, operator meminta waktu sampai tiga hari ke depan untuk menindak lanjuti tuntutan dari warga. “Hasilnya memang belum selesai 100 persen, kita berharap dalam waktu tiga hari kedepan dapat menyelesaikan ini,” kata Field Manager JOB PPEJ, Yunizar H Dipodiwirdjo, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan (10/2).

Lebih lanjut diterangkan, dalam waktu tiga hari ini berharap sudah ada keputusan final.

Supaya dikemudian hari tidak ada lagi permasalahan. “Kita berharap dalam tiga hari ini sudah final, supaya masalah ini tidak muncul lagi dikemudian hari,” tandasnya.

Sementara pada opsi pemberian kompensasi dalam bentuk sembako, karena operator migas tidak diperbolehkan memberikan kompensasi dalam bentuk uang pada warga.

“Tidak (boleh), dalam peraturan memang kompensasi tidak diperbolehkan dalam bentuk uang. Sehingga kami berharap semua mengerti dan mau kalau kompensasi berupa sembako,” lanjut Yunizar H Dipodiwirdjo.

Sdementara itu, Kepala Desa (Kades) Rahayu, Sukisno, yang juga ikut dalam pertemuan membenarkan kalau warga akan menunggu sampai tiga hari kedepan. Ia bersama warganya juga berharap perusahaan bisa memberikan kompensasi dan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan warga. “Iya kita menunggu sampai tiga hari kedepan,” kata Sukisno.

Seperti yang diberitakan asebelumnya, Warga Desa Rahayu Kecamatan Soko Tuban menagih janji yang telah disepakati serta hak serta kompensasi mulai akhir tahun 2014 hingga saat ini (5 Bulan) yang belum terbayar. Warga melakukan aksi di lapangan minyak Mudi yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).

Dalam tuntutan warga menuntut kompensasi ajkibat dampak dari operasional perusahaan, dengan besaran Rp500 ribu/warga untuk warga ring 1, Rp400 ribu ring 2 dan ring 3 sejumlah Rp300, serta kompensasi lain.Q hud

Tulungagung, Bhirawa Setelah setahun diberlakukan larangan bagi kendaraan mengelilingi Alun-alun Kota Tulungagung pada pukul 18.00-06.00 WIB, kini aturan tersebut tidak berlaku lagi. Rambu larangan yang terpasang di depan Masjid Agung Al-Munawwar sudah dicopot oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemkab setempat.

Dengan dicopotnya rambu larangan melintas di depan Masjid Agung Al Munawwar sampai Gedung Kesenian tersebut membuat pengendara kendaraan bermotor dan pengendara kendaraan nonmotor dapat kembali melintas di jalan depan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada malam hari.

Pemberlakukan larangan mengelilingi Alun-alun Kota Tulungagung merupakan inisiatif Bupati Syahri Mulyo SE MSi. Dia geram karena Alun-alun acap kali digunakan sebagai arena balap liar. Karena itu kemudian Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung memasang rambu larangan melintas di Alunalin tersebut.

Bahkan sebelum diberlakukan larangan hanya berlaku pada pukul 18.00-16.00 WIB, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung memberlakukan ketentuan larangan mengelilingi Alun-alun sehari penuh setiap harinya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung, Drs Maryani, ketika dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (10/2), mengungkapkan akan menata ulang pemberlakuan

larangan mengelilingi Alunalun. “Nanti ditata ulang,” katanya singkat.

Ia tidak menjelaskan konsep tata ulang yang dimaksud. Apakah akan memperbarui kebijakan atau membuat rambu baru lagi.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung kini sedang berencana membuat garis kejut di jalan sekitaran Alun-alun.

Pembuatan garis kejut ini dinilai lebih efektif dari keberadaan rambu larangan melintas.

Kaur Binops Satlantas Polres Tulungagung, Ipda Sumaji, mengakui jika rambu larangan mengelilingi Alun-alun yang selama ini diberlakukan tidaklah efektif dalam mencegah terkadinya balapan liar yang dapat membuat celaka pengendara dan warga tersebut. Para pembalap liar masih saja melakukan aktifitasnya ketika Alun-alun tidak dijaga oleh aparat atau petugas. “Karena itu kemudian dilepas rambunya. Kami dari Kepolisian selalu berkoordinasi dengan Dishub,” katanya.

Soal garis kejut yang rencananya akan dibuat oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung, Sumaji menyatakan diharapkan dapat lebih membuat efektif untuk mencegah praktik balap liar.

“Dengan adanya garis kejut kendaraan tentu akan memperlambat lajunya. Jika tetap dipaksakan dengan kecepatan tinggi seperti saat balapan bisa terjatuh,” paparnya.Q wed

Hujan Semalam, Ratusan Rumah Terendam Banjir Ratusan rumah di Dusun Pekunden dan Kebondalem, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang terendam banjir selama lebih dari delapan jam, Senin (9/2) malam. Banjir bahkan mencapai pusar orang dewasa berasal dari luapan air sungai tempel yang melintas di Desa Kademangan tersebut.

Air luapan sungai mulai menyentuh pemukiman warga sekitar pukul 7 malam seukuran mata kaki. Tak berselang lama, ketinggian air terus meningkat dan pada puncaknya, sekitar pukul 10 malam pada sebagian titik ketinggian air sudah diatas perut orang dewasa.

Bersyukur banjir tersebut tidak berlangsung lama. Pagi ini air sudah berangsur surut sehingga warga bisa melakukan aktivitas kembali. "Alhamdulillah pagi ini sudah surut. Semalam air terus meninggi hingga memasuki rumah warga. Banjir di desa kami ini merupakan bencana tahunan.

Setiap hujan deras, air sungai meluap dan memasuki perkam-

pungan," ujar Irwan, perangkat desa Kebondalem Mojoagung mangatakan, Selasa (10/2).

Diakatakan Irwan, rumah warga yang sempat terendam banjir sekitar seratusan rumah. Bahkan beberapa warga sempat mengungsi ke Balai Desa setempat. ”Mereka karena takut terjadi sesuatu. Sedangkan sejumlah warga lainnya, bersiaga di rumah masing-masing,” imbuhnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, Nur Huda, mengungkapkan, banjir di Desa Kademangan disebabkan oleh posisi pemukiman yang dikelilingi oleh sungai.

Sudah begitu, lokasi perkampungan tersebut juga lebih rendah

dari kawasan sekitarnya. Akibatnya, air bah selalu datang tanpa diundang jika air sungai meluap.

"Memang, kawasan ini setiap tahun selalu disambangi banjir.

Karena kampung ini dikelilingi sungai. Sebelah barat dan timur ada sungai. Sedangkan sebelah utara desa ada jalan raya. Dan di sebelah selatan tanahnya lebih tinggi. Jadi perkampungan ini seperti menjadi daerah tumpuan air," ujar Nur Huda saat meninjau lokasi.

Nur Huda menambahkan, untuk mencegah banjir akibat luapan air sungai di Desa Kademangan diperlukan langkah normalisasi sungi sebagai solusi permanen. Namun, langkah tersebut belum bisa dijalankan karena menunggu kebijakan dari Pemprov Jatim. "Alhamdulillah. Hingga saat ini, tidak ada korban jiwa serta kerusakan rumah serta fasilitas umum. Pagi ini sebagian warga sudah menjalankan akti-

fitas seperti biasanya," tandasnya.

Sementara itu, terkait kesiapan penanggulanan bencana yang kemungkinan terjadi di kota santri ini. Huda mengatakan, bahwa BPBD Jombang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk menghadapai bencana.

“Anggaran bencana yang kita siapkan sebesar Rp 600 juta bersumber dari APBD 2015 diperuntukkan mulai bencana banjir, puting beliung, hingga tanah longsor.

Namun demikian, BPBD masih menyiapkan anggaran untuk cadangan sebesar Rp 1 miliar,” bebernya.

Masih menurut Huda menambahkan, ada tiga bencana yang selama ini kerap mampir di Jombang. Yakni, angin puting beliung, banjir, serta tanah longsor. Ironisnya, dari 21 kecamatan yang ada hampir seluruhnya berpotensi bencana. Untuk tanah longsor, kata Huda, terdapat dua keca-

Banjir di Mojoagung, Jombang. matan yang diminta selalu waspada. Masing-masing Kecamatan Wonosalam dan Bareng.

Sedangkan bencana banjir, dari 21 kecamatan itu terdapat enam yang kondisinya paling rawan.

Diantaranya, Mojowarno, Mo-

rur/bhirawa

joagung, Sumobito, Kesamben, Perak, serta Kecamatan Ploso.

"Kalau puting beliung tidak bisa kita prediksi. Artinya, seluruh kecamatan rawan diterjang angin puting beliung tersebut," kata Huda menjelaskan.Q rur

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Legi, 11 FEBRUARI 2015

2015, RPH Berencana Ternak Sapi Surabaya, Bhirawa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian berencana melakukan ternak sapi sendiri di tahun ini. Selama ini stok yang disediakan sangat minim sehingga tukang jagal terpaksa memotong sapi betina. Selain itu, menambah unit bisnis baru seiring dengan target pendapatan pemasok utama daging Surabaya itu yang mencapai Rp60 miliar.

Direktur Jasa Niaga RPH Surabaya, Lutfi Rachmad mengatakan, saat ini pihaknya hanya mendapatkan kiriman hewan ternak dari Jember, Probolinggo, Tuban, Bojonegoro.

Kalau sapi Madura sudah lama tidak mau mengirim ke RPH Pegirian lantaran memilih dikirim ke luar pulau.

“Memang sapi Madura sekarang larinya ke luar pulau karena harga jualnya lebih tinggi ketimbang di Surabaya,” terang Lutfi saat ditemui Bhira-

wa di Dinas Pertanian (Distan) Kota Surabaya, Selasa (10/2).

Idealnya, tambah Lutfi, di Surabaya stok sapi perharinya minimal 600 ekor sapi dengan bobot 400 kilogram. Selain itu, banyak permintaan dari masyarakat yang tidak mendapatkan. “ Jadi memang sangat jauh dari harapan. RPH sendiri jasa tempatnya saja,” tambahnya.

Ia menambahkan, dibandingkan pendapatan tahun 2014 lalu, target tahun 2015 ini jauh lebih tinggi. Tahun lalu, pemasok utama daging Surabaya itu memperoleh pendapatan Rp15 miliar dengan laba Rp300 juta.

“Dengan memperluas bisnis baru, tahun ini kami mengincar laba Rp450 juta,” yakinnya.

Dirinya mengatakan penambahan unit bisnis baru pemasok utama daging Surabaya tersebut adalah dengan melakukan pengadaan daging sapi, termasuk menjualnya

Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

PLN Distribusi Jatim Turunkan Tarif TDL

Surabaya, Bhirawa PT. PLN Distribusi Jawa Timur resmi menurunkan tarif dasar listrik golongan R2/TR 3.500 VA- 5.500 VA, R-3 / TR 6.600 VA keatas, B-2/ TR 6.600 VA-200KVA, B-3 / TM diatas 200 KVA, B-3/TM diatas 200 KVA, B-4/TT 30.000 KVA keatas, P-1/TR 6.600 VA-200 kVA dan P-2/ TM diatas 200 kVa. “Penurunan tarif dasar listrik ini sudah sesuai surat ederan direksi PT. PLN Distribusi Jatim nomer 1100.K/DIR/2014. Dimana masalah tata cara penyesuaian Tarif Tenaga Listrik ( Tarif Adjustment ) sesuai pasal 5.Dimana penurunan tarif diberlakukan mulai februari ini,” tegas Deputy Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT, PLN Distribusi Jatim, Pinto Raharjo saat ditemui di Surabaya, Senin (9/2).

Tahun ini, lanjut Pinto, ada pengecualian dari beberapa golongan diantara golongan R-1/TR 1.300 VA dan R-1 / TR 2.200 Va belum ada penurunan. Dua golongan tersebut, bukan berarti turun tarif akan tetapi masih penundaan saja. “Keputusan kedua golongan ini belum ada penetepan penurunan tarif masih ditunda dulu saja,” ujarnya. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG2193OG, a/n.

Jupriyono, Ds/Kec. Bandung-T.Agung No. 298/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG5509OD, a/n. Muhammad Daroini, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 299/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Putih, AG2183RAI, a/n.

Yuliati, Ds. Kepuhrejo, Ngantru-T.Agung No. 300/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG4803TZ, a/n.

Witanto, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 301/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3220 ET, a/n Sri Suwarti, Kel. Patokan rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 302/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4237 EU, a/n Mustolih, Ds. Sumberkolak rw 02/03,Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 303/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6862 EZ, a/n Sumyodo, Ds. Gelung, rw 02/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 304/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2451 EM, a/n K. Yusuf/SUP, Ds. Kesambirampak, rw 12/04, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 305/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3008 EO, a/n Rohandi,Yusuf, Ds. Lamongan, rw 05/13, Kec. Arjasa, Situbondo No. 306/IMB/BI-II/2015

ke pasar secara langsung. “ Wali Kota Surabaya meminta kami untuk mendistribusikan daging ke pasaran. Nantinya kami harus kulakan sapi di beberapa kabupaten di Jawa Timur seperti Jember, Probolinggo, Tuban dan Bojonegoro, di sana kualitas sapinya bagus,” ujarnya. Selama ini, lanjutnya, RPH Pegirikan hanya melayani jasa memotong hewan kambing, sapi dan babi. Rata-rata RPH itu melayani pemotongan hewan hingga 120 ekor sapi, 35 ekor kambing, dan 150 ekor babi. Q geh

Selain menjual daging di pasar tradisional maupun pasar modern, rencananya RPH Pegirian juga akan menyasar restoran-restoran di Surabaya sebagai pasar baru yang memiliki potensi besar.

gegeh/bhirawa

Pemprov Optimistis Pertanian Jatim Mampu Bersaing di MEA Surabaya, Bhirawa Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov Jawa Timur Hadi Prasetyo menilai produk hasil pertanian di wilayah setempat akan mampu bersaing dengan produksi luar negeri dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“Produk pertanian, terutama di provinsi ini bisa dikatakan ekslusif karena negara lain belum tentu memilikinya,” ujar Hadi Prasetyo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (10/2). Menurut dia, sejumlah produk pertanian yang negara lain, khususnya Asia Tenggara, yang tidak memilik , antara lain buah rukem, buah srikaya, buah duku dan sejumlah buah lainnya.

“Srikaya di Sumenep, Madura, itu salah satu bukti nyata bahwa ada peluang bisnis besar di Indonesia. Kalau ini bisa dimanfaatkan, tentu sangat

membanggakan,” katanya.

Sedangkan, lanjut dia, produk pertanian, seperti kelapa sawit saat ini tersaingi oleh Malaysia yang telah melakukan berbagai inovasi untuk membuat hasil produksinya lebih baik.

“Di Malaysia tidak kelapa sawit yang dibesarkan bisnisnya, tapi bibit-bibitnya yang diperdagangkan setelah melalui inovasi menggunakan teknologi di Amerika Serikat,” tutur dia. Selain produk pertanian, Indonesia juga siap bersaing dengan negara lainnya di bidang perikanan yang dinilainya lebih unggul diband-

ingkan negara ASEAN lain.

Secara umum, mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah itu menyebut Indonesia berada di peringkat ke-6 di bidang perdagangan tingkat negara-negara se-Asia Tenggara di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina. “Tapi ada dalam beberapa hal kita unggul dibandingkan lima negara tersebut,” tukasnya.

Sedangkan, kata dia, khusus untuk sektor otomotif dan pendidikan, Indonesia masih dirasa kesulitan bersaing meski memiliki universitas ternama.

Pihaknya menyarankan pemerintah pusat, khususnya yang menanangani usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk fokus pada produk yang bisa berkembang pesat dan menjadi kebutuhan masyarakat. Q iib

Tingkat Konsumsi Susu Jatim Masih Rendah Pemprov, Bhirawa Tingkat konsumsi susu masyarakat Jawa Timur masih cukup rendah, yaitu 9 liter per kapita per hari. Jika dirata-rata maka perorang per hari hanya mengkonsumsi susu sekitar satu hingga dua sendok makan per hari.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, konsumsi susu yang masih rendah disebabkan meminum susu masih belum menjadi sebuah kebiasaan. “Selain itu, daya beli masyarakat kita juga belum bagus. Padahal, kalau minum susu sapi murni harganya lebih terjangkau,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur, Selasa (10/2).

Menurutnya, rendahnya konsumsi susu masyarakat itu jauh berbeda dengan banyak negara lain. Misalkan saja di Malaysia, dimana per orang per tahun kebutuhan susunya 30 liter.

Sedangkan di Vietnam 12 liter per orang per tahun.

Bahkan, lanjutnya, jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, tingkat konsumsi susunya kini sudah sangat tinggi mencapai 150 liter per kapita per hari. “Jadi Indonesia, khususnya di Jatim masih tergolong rendah asupan gizi dari susu sapi dan ini harus ditingkatkan,” tuturnya.

Ia memaparkan, kalau minum susu mempunyai gizi yang cukup banyak dan dapat mencerdaskan anak. Karena itu, sejak dini anak-anak harus dibiasakan mengkonsumsi susu.

“Minum susu ini harus menjadi gerakan hidup sehat dan cerdas untuk membangun generasi berkualitas sejak dini. Supaya badan kita sehat, karena gizi susu yang tinggi dapat membantu adik-adik lebih cerdas dan pandai,” ujarnya.

Kebiasaan minum susu yang belum terbiasa di kalangan masyarakat ini diharapkannya dapat dimulai dulu dari tingkat keluarga. Q rac

HET Elpiji 3 Kg Naik Capai Rp 16 Ribu Disperindag Belum Berani Menetapkan Kota Kediri, Bhirawa Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kilo gram bakal naik menjadi Rp 16 ribu ditingkat pengecer dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jatim pada 2015 ini. Kendati demikian Pemkot Kediri belum berani memberlakukan kenaikan HET Elpiji ini Kepala Bidang Energi Air Bawah Tanah Disperindag Kota Kediri Dian Ariani, mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jatim Nomor 5 tahun 2015, nantinya HET dari Agen ke Pangkalan menjadi Rp 14.500, dari harga sebelumnya yang hanya Rp 12.750. “Selanjutnya dari pangkalan ke pengecer menjadi Rp 16 ribu, dari HET sebelumnya yang hanya Rp 14 500.” kata Dian Ariani, Selasa (12/2).

Kendati Peraturan Gubernur sudah turun terkait HET elpiji 3 kg ini, namun pihak Disperindag meminta agar pihak Agen, Hiswana Migas untuk jangan memberlakukan Pergub ini “Jangan diberlakukan dulu lah, tunggu disposisi dari Walikota, agar tidak terjadi gejolak, kita tunggu disposisinya dulu” terangnya Disisi lain, kondidi berbeda dalam pasaran hal ini diungkapkan salah satu warga dari kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren, Mak Sut, menurutnya harga elpiji sudah

relatif tinggi yakni Rp 17 ribu “Sebelumnya harga Rp 16 ribu, kok mundak lagi, sekarang harganya Rp 17 ribu,” keluhnya.

Keresahan serupa diungkapkan warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebelumnya harga elpiji hanya Rp 15 ribu, sekarang kembali naik mencapai Rp 16 ribu. “ Padahal BBM sudah turun, namun harga Elpiji kok terus naik” ungkapnya Dikonfirmasi terpisah, Pemilik pangkalan Elpiji di Wilayah Kelurahan Burengan, Sugih Trisno mengaku, jika kenaikan ini karena pihak Hiswana Migas menaikan Harga Eceran

Tertinggi (HET) mencapai Rp 14500 alasannya sudah ada peraturan Gubernur Jatim, meskipun oleh Disperindag belum boleh diberlakukan “Saya sendiri juga tidak tahu, padahal di Haji Nasrun yang ada dipangkalan Kabupaten Kediri , harganya masih Rp 12.750 . Alasannya dia ini sudah di dok oleh gubernur” ungkap Sugondo sapaan akrab Sugih Trisno. Tak hanya di Kediri, warga Kota Malang juga mengeluhkan naiknya harga elpiji 3kg. “Katanya pemerintah tidak menaikan harga gas elpiji ukuran 3 kg, tapi nyatanya sekarang dinaikan. Q van,cyn

cahyono/bhirawa

Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Pakisaji, Kec Pakisaji, Kab Malang.

Bisnis garmen lokal telah lama meredup, kini saatnya produk pakaian lokal dari daerah dapat bangkit. Seiring telah dilarangnya penjualan pakaian impor bekas.

Pakaian Lokal Berpeluang Kuasai Pasar Surabaya, Bhirawa Keputusan Menperindag melarang impor pakaian bekas menjadi keuntungan bagi pebisnis garmen lokal.

Karena mereka bisa mengembangkan usahanya dan kembali menguasai pasar dalam negeri. Lydia Halim Maruto, yang telah menekuni bisnis garmen selama 30 tahun sangat mendukung 100% kebijakan yang dibuat pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut di buat untuk melindungi industri garmen dalam negeri. Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang keberadaannya dapat dilihat, namun hasil produksinya jarang terpampang di pasaran.

“Saya sangat setuju atas larangan impor pakaian bekas. karena sudah melahap pasar UMKM. Mereka ini adalah pengusaha dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi terseok-seok dengan

masuknya impor pakaian bekas. Tempat usaha dapat ditemukan disekitar kita, baik itu di perumahan maupun di kampung, tapi sayang hasil jerih payah mereka tidak terakomodasi dengan baik oleh pasar pakaian di tanah air,” terang wanita berusia 68 tahun tersebut, di Kendangsari, Surabaya Selasa (10/2) kemarin.

Masyarakat telah termanjakan dengan label produk dari luar negeri, lanjut dia, sehingga pasar produk domestik hanya kalah oleh pamor produk asing. Itu pun hanya pakaian bekas, dari beberapa negara di Asia.

Pada hal, dari segi kualitas kain yang di produksi asli Indonesia merupakan produk dengan kualitas yang bisa diandalkan untuk bersaing di luar negeri. Saat ini hanya perlu duta bangsa untuk memasarkan produk asli Indonesia. Q wil

Program Pertanian Organik Lamban, Wali Kota Batu Bentuk Tim Khusus Berdasarkan evaluasi Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko program pengembangan pertanian organik yang dilaunching sejak 2 tahun lalu ternyata hasilnya masih belum menggembirakan. Untuk mendorong percepatan pengembangan pertanian organik, Pemkot Batu membentuk tim yang diketua Staf Ahli Bidang Perekonomian dr Endang Triningsih.

supriyanto/bhirawa

Program pengembangan pertanian organik yang dilaunching sejak 2 tahun lalu ternyata hasilnya masih belum menggembirakan.

Tim ini dibentuk diluar Dinas Kehutanan dan Pertanian (Dishutan), tujuannya untuk mendukung kinerja dinas tersebut dalam menjalankan program pertanian organik. Tim beranggotakan pejabat-pejabat SKPD, seperti Kabag Humas, BPMKB, Dinas Pariwisata, Diskoperindag dan SKPD terkait lainnya.

Tugas tim selain untuk mengevaluasi program pengembangan pertanian organik, diharapkan juga membantu mensosialisasi produk pertanian organik.

“Sesuai hasil evaluasi atas kinerja Dishutan dalam pengem-

bangan pertanian organik, maka perlu dukungan lintas sektoral.

Sehingga dengan terbentuknya tim ini diharapkan pemasaran produk pertanian organik bisa menembus skala nasional,” kata Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin, kepada bhirawa, Selasa kemarin (10/2).

Sinal yangditunjuk sebagai Sekretaris Tim ini juga mengatakan bahwa dengan terbentuknya tim ini diharapkan 5 tahun mendatang pertanian organik sudah berkembang dengan baik di Kota Batu. “Untuk pengembangan pertanian organik, Dishutan kebagi-

an tugas sesuai tupoksinya yaitu pembinaan kepada petani. Sedangkan tim ini bertugas mengevaluasi program dan membantu membuka pasarnya. Sebab kendala pemasaran menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian khusus,” terang Sinal.

Sesuai pesan Walikota Batu, tim diharapkan mensosialisasikan produk pertanian organik hingga skala nasional. Dengan begitu diharapkan produk hortikultura organik kota Batu bisa menembus pasar nasional dan bahkan ekspor. Sementara itu Kepala Dishutan Sugeng Pramono mengaku keberadaan tim akan sangat membantu untuk mendorong kinerja dinasnya. Walaupun dia mengaku selama ini sudah menjalankan program tersebut secara optimal.

Untuk mewujudkan pertanian organik memang butuh waktu,

seperti untuk mengkonversi tanah pertanian saja dibutuhkan waktu 2 tahun. Saat ini yang dilakukan dinasnya adalah melakukan edukasi kelompokkelompok kecil, setelah kelompok ini action, maka baru edukasi dengan kelompok besar.

Sedangkan untuk pasar komoditas pertanian organik, dia mengaku sudah menjalin kerja sama dengan salah satu hotel. “Produksi pertanian organik kan masih kecil, jadi belum bisa dipasarkan secara luas,” tukas Sugeng.

Lebih lanjut dikatakan, tahun ini disediakan anggaran Rp5 milyar untuk pengembangan pertanian organik, diantaranya untuk penyediaan pupuk organik, intensifikasi pekarangan organik, fasilitasi outlet (pasar wisata Mojorejo dan pasar Benih Ikan Sidomulyo) dan demplot untuk pelajar dan mahasiswa. Q sup

OLAHRAGA

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

9

Porprov V Banyuwangi 2015

LINTASAN

Janji April Venue Selesai

Jangan Jadikan PS Bengkulu Kendaraan Politik Bengkulu, Bhirawa Pelatih Kepala PS Bengkulu M Nasir berharap tim yang dipimpinnya tidak menjadi "kendaraan" politik calon gubernur yang ikut persaingan Pemilihan Kepala Daerah 2015 Provinsi Bengkulu.

"Kami profesional, tidak ingin dimanfaatkan secara politik, karena kita tahu sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang menarik banyak perhatian masyarakat, sehingga bisa saja dipolitisasi," kata dia, di Bengkulu, Selasa.

Hal itu diungkapkannya karena kompetisi Divisi Utama Liga Super Indonesia (Indonesia Super League atau ISL), musim 2015 segera digelar.

"Pada tanggal 23 Februari ini kita ikut 'managerial meeting' di Jakarta, setelah itu kompetisi mulai bergulir, sedangkan pilkada di Bengkulu pada waktu berdekatan juga akan memulai tahapan," katanya pula.

Nasir tidak bisa memungkiri kondisi keuangan klub tersebut tidak lebih baik dari musim-musim lalu, dan berpotensi dimanfaatkan calon gubernur untuk mengangkat popularitas jelang hari pemilihan.

"Kami memang kekurangan dana, tapi kami tidak mau menerima dana dari ranah politik dan menjadi kendaraannya, jika calon gubernur memang ingin membantu, bantulah secara independen, bukan karena politik," ujarnya lagi.

Menurut dia, sampai Senin (9/2), pihaknya telah menggelar dua kali tahapan seleksi pemain yang akan direkrut untuk menempati berbagai posisi yang dibutuhkan dalam tim.Q ant

Surabaya, Bhirawa Keraguan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Banyuwangi Juni 2015, mendapat tanggapan dari pihak tuan rumah. Bahkan KONI Banyuwangi berani menjamin jika renovasi semua venue selesai pada Bulan April.

Ketua Umum KONI Banyuwangi, Bambang Wahyudi, saat ini ada beberapa venue yang harus segera direnovasi, seperti sepak bola yang saat ini sudah dibangun tribune, lampu stadion dan perbaikan rumput.

Lintasan dan sarana lomba atletik, perbaikan lantai bola basket, memperpanjang jarak kolam renang menjadi 53 meter. "Saat ini masih dalam proses lelang, tapi kami optimis semua selesai pada Bulan April," kata Bambang Wahyudi saat dihubungi, Selasa (10/2).

Ia mengaku optimis semua renovasi venue itu bisa selesai pada Bulan April, karena Bupati Banyuwangi Azwar Anas sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas agar bekerja agar multieven dua tahunan itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Bahkan dengan tegas Azwar Anas menolak rencana KONI Jatim untuk menggelar Porprov di Banyuwangi dan Jember. "Bupati pernah mengatakan, lebih baik Porprov tidak usah digelar di Banyuwangi

kalau melibatkan daerah lain," kata Bambang.

Sebelumya dari hasil resume yang disampaikan oleh teknikal delegat beberapa venue di Banyuwangi tidak layak untuk dijadikan tempat lomba maupun pertandingan.

Didapati fakta bahwa beberapa venue belum siap. Seperti pada cabang olahraga (cabor) renang, sepakbola dan atletik.

"Di beberapa cabor krusial harus dikawal ekstra," kata Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror.

Setidaknya terdapat tiga venue cabang olahraga (cabor) yang belum siap 100 persen.

Ketiga venue yang dimaksud oleh Abror adalah sepakbola, renang dan atletik.

Untuk cabor sepakbola, menurut Abror Banyuwangi baru memiliki satu venue, yakni Stadion Diponegoro. "Ini yang harus jadi penekanan. Dengan 12 tim, tidak bisa kalau harus pakai satu stadion,"ungkap Abror.

Saat disinggung mengenai sarana transportasi dan akomo-

wawan triyanto/bhirawa

Atlet dan pelatih akan menempati penginapan di Badan Pendidikan dan Pelatihan PNS di Desa Tamasari Kecamatan Licin. dasi, ia mengatakan nantinya sebagain peserta akan diinapkan di hotel, sisanya akan ditempatkan di fasilitas pemkab yang memiliki penginanapn, seperti Badan Pendidikan dan

Pelatihan PNS di Desa Tamasari Kecamatan Licin untuk atlet tarung derajat.

Data sementara dari pihak panitia, nantinya ada 8.111 atlet dan oficial dari 35 cabang

olahraga, 1.200 panitia dan tamu VVIP 200 orang. "Kami juga sudah menyiapkan tempat kos-kosan berstandar hotel untuk tempat penginapan," katanya. Q wwn

Persita Cari Gelandang Bertahan Atlet Jabar Mantapkan Penguasaan Senjata Tangerang, Bhirawa Pelatih Persita Tangerang, Banten, Bambang Nurdiansyah mencari gelandang bertahan setelah "si Kancil" Maman tidak memperkuat tim menghadapi kompetisi Divisi Utama PSSI 2015.

"Pemain muda masih butuh pendamping dan kami berupaya pemain senior untuk posisi tengah dan belakang menjalani seleksi," kata Bambang Nurdiansyah di Tangerang, Selasa.

Dia mengatakan pihaknya sedang mengincar Cucu Hidayat yang merupakan mantan pemain Persijap Jepara, Jawa Tengah

karena memiliki pengalaman bertanding.

Meski banyak pemain senior yang sudah melamar, tapi mereka tidak dapat menunjukan kinerja terbaik dalam membina pemain muda.

Menghadapi kompetisi Divisi Utama yang rencananya digelar akhir Februari 2015, pelatih membentuk tim mayoritas pemain muda hasil pembinaan Persita U-23.

Setelah menghadapi laga latih tanding dengan Barito Putra dan Pengcap PSSI Jakarta Barat, bahwa kinerja pemain muda

mulai tumbuh.

Padahal sebelum latih tanding tersebut, para pemain muda itu masih demam panggung dan kinerja secara tim belum terbiasa.

Saat ini tim berjuluk Pendekar Cisadane itu memiliki Maman Abdurahman yang merupakan mantan pemain PSIS Semarang dan Persib Bandung.

Sedangkan "si kancil" Maman dicoret karena negosiasi menyangkut nominal kontrak dengan manajemen dianggap lambat sehingga terpaksa tidak dapat bergabung.Q ant

Bandung, Bhirawa Para petembak Pelatda PON XIX/2016 Jawa Barat melakukan pemantapan penguasaan senjata yang akan mereka gunakan pada ajang pesta olahraga nasional itu.

"Atlet saat ini ditangani pelatih asal Korea, baik senapan maupun pistol.

Tahapan penguasaan senjata dilakukan sejak saat ini," kata Sekretaris Umum Pengda Perbakin Jabar Cucu Sutara di Bandung, Selasa.

Ia menyebutkan sebagai tuan rumah, Jabar akan turun di semua nomor yang akan dipertandingkan. Semua atlet disiapkan sejak jauh-jauh hari.

Salah satunya dengan memantapkan penguasaan karakter senjata sehingga bisa mencapai puncak penampilannya pada ajang PON XIX/2016 yang rencananya digelar September 2016.

"Hasilnya sementara sudah cukup menggembirakan, namun perlu ditingkatkan lagi dan menjaga peak performance pada saatnya nanti," kata Cucu.

Terakhir, Jabar menjadi juara umum pada Kejuaraan Nasional Menembak Awang Faroek Cup di Kalimantan Timur. Sebelumnya juga meraih juara umum pada kejuaraan menembak di Sumatera.

Sedangkan pada ajang PON XIX/2016, Jabar sebagai tuan rumah membidik tujuh medali emas di semua nomor, terutama pada nomor-nomor unggulan Jabar selama ini. Namun ia optimistis pada atletnya bisa memberikan kejutan pada nomor-nomor tertentu.

"Hawa kompetisi di kejuaraan dengan di PON XIX/2016 berbeda, dan diharapkan bisa mendorong motivasi atlet Jabar pada ajang PON XIX/2016, termasuk memunculkan kejutan-kejutan dari atlet muda," kata Cucu.

Sementara dari sisi persiapan, kata Cucu sejauh ini tidak ada kendala. Selain didukung oleh pelatih asal Korea juga fasilitas latihan cukup memadai.

"Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, fasilitas latihan kali ini lebih lengkap. Dari sisi penguasaan lapangan sangat memungkinkan lebih unggul karena atlet kita berlatih di lapangan tembak Ci-

Mercedestrophy 2015 Undang 400 Pegolf Amatir Jakarta, Bhirawa Turnamen MercedesTrophy 2015 mengundang sebanyak 400 pegolf amatir Indonesia untuk mengikuti turnamen berhadiah mobil Mercedes-Benz kepada pemain yang berhasil mendapatkan "hole in one".

"Tujuh pegolf terbaik Indonesia akan mengikuti turnamen babak final Asian di Australia pada 11-14 Agustus 2015 dan satu pegolf terbaik dari tujuh peserta di Australia akan mengikuti turnamen final Dunia pada 1-6 Oktober 2015 di Stuttgart Jerman," kata Manajer Pemasaran Pameran dan Olahraga PT Mercedes-Benz Indonesia Hari Arifianto di Jakarta, Selasa.

Babak penyisihan MercedesTrophy 2015 akan diselenggarakan secara bertahap mulai 26 Maret dan 9 April 2015 di Royal Jakarta Golf Club dengan sistem stableford dan 36 agar tidak terdapat kekhawatiran para pemain tentang poin handicap.

"Turnamen ini masih tingkat amatir dan belum mengarah ke profesional karena memerlukan persiapan dan tahapantahapan lain untuk profesional," kata Hari.

Turnamen yang mematok biaya pendaftaran sebesar Rp2 juta mulai 16-28 Februari dan Rp2,5 juta pada 1 Maret- 6 April 2015, lanjut Hari, lebih berorientasi untuk menjalin jejaring bisnis dibanding olahraga.

"Kami juga mengundang pemain tamu yang merupakan jalinan relasi bisnis dari Mercedes dengan komposisi 25 persen dari total peserta turnamen golf," kata Hari.

Namun, Mercedes membatasi para peserta turnamen golf untuk para pemilik kendaraan asal Jerman itu dengan usia surat tanda nomor kendaraan tidak lebih dari empat tahun.Q ant

sangkan yang akan digunakan untuk PON," kata Cucu.

Terkait kemungkinan penggunaan senjata dan senapan baru untuk PON XIX/2016, menurut Cucu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Namun dari sisi penguasaan senjata, idealnya menggunakan senjata yang selama ini biasa digunakan dalam latihan dan kejuaraan.

"Penguasaan senjata tidak mudah dan butuh waktu sehingga lebih ideal menggunakan senjata yang saat ini digunakan untuk berlatih dan melahirkan prestasi di ajang kejuaraan, kecuali bisa terpaksa harus diganti kita ganti baru bila memang sudah tidak mendukung," kata Cucu Sutara menambahkan.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

Dikepung Banjir, Jakarta Rugi Rp 1,5 Triliun per Hari Jakarta, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan bahwa banjir yang melanda DKI Jakarta sejak kemarin diprediksi telah menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Pasalnya, banjir ini melumpuhkan beberapa pusat perbelanjaan dan toko.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjoran mengatakan ada sekitar 75.000 kios dan toko yang tutup akibat banjir yang melanda ibukota ini. “Jika omzet mereka per hari kita rataratakan Rp 20 juta per hari, maka kerugian yang dialami mencapai Rp 1,5 triliun per hari,” kata Sarman, Selasa (10/2).

Ia menyebutkan, kerugian yang terjadi saat ini hanya pada sektor perdagangan di pusat bisnis, belum termasuk kerugian yang diakibatkan jalur distribusi yang stagnan, omzet perhotelan, pendapatan restoran yang juga dipastikan menurun, transaksi keuangan yang terganggu, dan perkantoran yang tidak beraktivitas akibat banyaknya karyawan yang tidak masuk kerja.

Dia melanjutkan, banjir yang terjadi saat ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengatasi permasalahan banjir di DKI.

“Sebagai kota jasa, Pemprov DKI Jakarta harus dapat segera mengatasi dampak banjir ini karena sudah sangat mengancam kelangsungan bisnis,” ungkapnya.

Menurutnya, banjir dan macet yang terjadi di ibukota merupakan momok yang selama ini menjadi ancaman pada aktivitas bisnis. Sebagai pelaku usaha, Sarman meminta Pemprov DKI mengambil langkah-langkah strategis dengan mempercepat fungsi Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat.

“Revitatalisasi sungai yang berkesinambungan dan tereintegrasi, perbaikan drainase secara keseluruhan, khususnya pusat-pusat bisnis, sehingga dampak banjir ini dari tahun ke tahun semakin berkurang dan tidak menjadi ancaman bagi aktivitas ekonomi,” jelas dia.

Beberapa wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir hingga saat ini. Ribuan penduduk

pun terpaksa mengungsi untuk menghindari banjir. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan berdasarkan data sementara pada Selasa (10/2), pukul 09.00 dari Pusdalops BPBD DKI Jakarta, total daerah yang terendam banjir sebanyak 307 RW, 97 kelurahan, dan 33 kecamatan.

“Sebanyak 4.830 KK atau 15.517 jiwa terdampak banjir akibat rumah mereka terendam.

Sebanyak 5.986 jiwa mengungsi di 14 lokasi. Jumlah ini dapat bertambah karena belum semua data dilaporkan oleh petugas lapangan,” ungkap Sutopo.

Menurutnya, warga yang tinggal di Jakarta Barat paling banyak mengungsi. Total ada 2.738 KK atau 8.237 jiwa di 108 RW, 23 kelurahan, dan delapan kecamatan di Jakarta Barat. “Pengungsi ada 1.668 jiwa di dua titik pengungsian.

Di Jakarta Pusat, wilayah yang terendam banjir 11 RW, 8 kelurahan, dan 6 kecamatan. Tidak ada pengungsi,” paparnya.

Kemudian di Jakarta Selatan, wilayah yang terdampak banjir ada 38 RW, 21 kelurahan, dan tujuh kecamatan dengan penduduk terdampak sebanyak 2.092 KK atau 7.280 jiwa. Sedangkan

di Jakarta Timur ada 60 RW, 27 kelurahan, dan tujuh kecamatan dengan pengungsi 1.800 jiwa yang mengungsi di enam titik pengungsian. Lalu di Jakarta Utara, wilayah yang terendam banjir ada 89 RW, 18 kelurahan, lima kecamatan dengan pengungsi 2.518 jiwa di enam titik.

“BNPB telah mendirikan 28 posko taktis di Jakarta dan sekitarnya sejak 10 Januari 2015 dengan personel dari BNPB, SRC PB, Senkom Mitra Polri, dan menwa. Posko diperkuat dengan logistik dan sejak kemarin telah melakukan evakuasi, distribusi bantuan dan lainnya,” terang Sutopo.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan sementara Kali Karet dan Angke Hulu masih Siaga I. Sedangkan Sungai Ciliwung di Pintu Air Manggarai, Pesanggrahan, Pulo Gadung, dan Pasar Ikan masih status Siaga III. Sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Tak hanya di kawasan padat penduduk, beberapa wilayah elite seperti Kemang pun kebanjiran.

Ciganjur Longsor Sementara itu sebanyak 200 lebih warga Jalan Damai RT 04 RW 02, Kelurahan Ciganjur,

Karyawan toko di sebuah pusat perbelanjaan sibuk membersihkan genangan air, Selasa (10/2). Banjir yang terjadi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir melumpuhkan perekonomian warga.

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terpaksa mengungsi akibat longsor yang melanda rumah mereka, Selasa (10/2).

Camat Jagakarsa Fidiyah Rokhim, mengatakan, peristiwa tanah longsor itu terjadi pada Senin (9/2) sore. Posisi tanah yang miring dan intensitas hujan lebat membuat bangunan di bantaran Kali Setu ambruk dan menimpa satu rumah kontrakan milik Nasan. “Ada tanah di atas sungai Kali Setu, karena diguyur hujan

Kompolnas: Tak Ada Pencoretan Nama Cakapolri

KILAS NASIONAL

2015, KKP Targetkan Penyelesaian Tata Ruang Laut Jakarta, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyelesaian tata ruang kelautan dari jarak nol mil sampai 200 mil pada 2015.

Dirjen Kelautan Pesisir dan PulauPulau Kecil Sudirman Said mengatakan, penyelesaian tata ruang tersebut juga akan mengatur zona ruang nol mil sampai empat mil yang lebih ditujukan sebagai zona tidak ada kegiatan tangkap ikan.

“Pada prinsipnya kalau kita lihat di negara maju, kawasan 4 mil itu kawasan yang sangat dikontrol pemanfaatanya, karena 4 mil itu sebetulnya pusat keberlangsungan ekosistem laut,” kata Sudirman di Gedung DPR Jakarta, Selasa (10/2).

Sudirman menjelaskan, jarak 0-4 mil tersebut lebih ditujukan kepada kawasan mangrove yang mana merupakan sumber berkembangnya biota laut. Pada jarak tersebut, kata Sudirman, pemerintah juga akan lebih memfokuskan wilayah tersebut sebagai pemulihan lingkungan laut dan kawasan wisata bahari.

“Tetapi aktivitas nelayan di 50-60 kota itu adanya di pesisir, di depan kota-kota ini banyak aktivitas jasa dan industri yang tentu saja tidak boleh serta merta kita terapkan,” tambahnya.

Oleh karena itu, sambung Sudirman, penerapan wilayah konservasi di jarak nol mil sampai empat mil akan dilakukan secara bertahap. Bahkan, pemerintah akan memprioritaskan daerah pesisir yang pemanfaatannya tunggal, seperti daerah nelayan, pembudidayaan ikan, sampai daerah multiguna.

“Misalnya di situ ada potensi minyak, maka kita akan bicara kepada Kementerian ESDM mungkin sebetulnya soal eksplorasi dan eksploitasi secara teknologi sudah berkembang, kegiatan eksplorasi yang ada di 4 mil kan bisa saja anjungannya di bangun di luar itu, atau bahkan di darat,” pungkasnya.Q okz

Menaker Harap Vonis Kasus TKI Erwiana Jadi Pelajaran Jakarta. Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri berharap vonis hukuman yang dijatuhkan hakim pengadilan Hongkong terhadap pelaku penyiksaan terhadap TKI Erwiana Sulistyaningsih dapat menjadi pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi majikan TKI yang lain.

“Kita terus pantau proses persidangan di HongM Hanif Dhakiri kong yang rencananya hari ini akan menjatuhkan vonis bagi terdakwa.

Kita ingin hukuman yang setimpal bagi setiap majikan yang menganiaya TKI,” kata Menaker di Jakarta, Selasa (10/2).

Selasa (10/2) pukul 11.00 waktu setempat Pengadilan Hongkong dijadwalkan akan menjatuhkan vonis pada Law wan-Tung yang didakwa 10 tuntutan kriminal seperti penganiayaan, tak memberi hari libur, mengancam akan membunuh dan tak memberi upah.

Pemerintah Indonesia berharap pengadilan Hongkong memberikan hukuman yang setimpal terhadap kejahatan Law wan-Tung dan diharapkan juga pengadilan menjatuhkan vonis untuk mengabulkan tuntutan bagi hak-hak normatif bagi Erwiana selama bekerja di Hongkong.

Menaker Hanif mengatakan vonis hukuman yang berat dan setimpal terhadap pelaku penyiksaan harus dilakukan agar menjadi pelajaran bagi setiap pengguna TKI di Hongkong dan kejadian semacam itu tidak terulang kembali.

“Kita berharap keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Kita terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan KJRI dan pemerintah Hongkong dalam menangani kasus ini. Kita ingin pastikan setiap pelaku kekerasan terhadap TKI akan mendapat hukuman yang berat,” kata Hanif.Q ant

terus menerus jadi ambruk, ini saluran Kali Setu jadi air meluap semua,” kata Fidiyah.

Fidiyah memaparkan, sebanyak 200 warga RT 04/RW 02 diungsikan ke posko banjir di RT 09/RW 02 yang berada di atas lokasi kejadian. “Kali Setu jadi tertutup. Airnya melebar ke mana-mana, banjir di bawah sekira 40 centimeter sampai satu meter, 200 kepala keluarga, kita ungsikan ke posko banjir,” tambahnya.Q geh, okz

detikfoto

Mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya ditahan KPK, Selasa (10/2). Dia diduga terlibat korupsi dalam kasus tukar guling tanah antara Pemkot Tegal dengan pihak swasta pada tahun anggaran 2014.

Syaeful Jamil dan Eks Wali Kota Tegal Resmi Ditahan KPK Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka dugaan korupsi dalam kasus tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta pada tahun anggaran 2012, Selasa (10/2).

Kedua tersangka tersebut yakni mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya (IJ) dan Direktur PT Tridaya Pratama Mandiri Syaeful Jamil (SJ) yang diperiksa kemarin. Mantan Wali Kota Tegal itu pun langsung mengenakan seragam tahanan berwarna oranye dan keluar lebih awal sekitar pukul 16.45. Namun, dia enggan berkomentar banyak atas penahanan dirinya dan men-

yerahkan semua kepada proses hukum.

“Saya akan mengikuti proses hukum ini. Di mana pun berakhir proses hukum ini, itulah ketetapan Tuhan untuk saya,” tuturnya sambil masuk mobil tahanan di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selang lima menit kemudian, baru tersangka lainnya, Syaeful Jamil keluar dan langsung menuju mobil tahanan. Setelah mengenakan seragam tahanan KPK, Syaeful sama sekali tidak mau berbicara kepada awak media.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tersangka mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, bersama Syaeful

Jamil selaku Direktur PT Tridaya Pratama Mandiri, sejak 14 April 2014. Dalam kasus tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta pada 2012 itu, diduga telah merugikan negara hingga Rp 8 miliar.

Akibat perbuatan tersebut, KPK menjerat mereka dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.Syaeful Jamil & Eks Wali Kota Tegal Resmi Ditahan KPK. Q ant

Kerjasama Proton di Indonesia Disinyalir untuk Hindari Pajak Denpasar, Bhirawa Kerjasama PT Adiperkasa Citra Lestari dengan produsen mobil Malaysia Proton, dinilai sebagai akal-akalan. Disinyalir kerjasama itu untuk menghindari pajak jika berlabel mobil nasional.

Pelaku bisnis di Denpasar, Bali, Khamis Faisal Sanad, mengatakan kerjasama itu terjalin karena ada yang ingin berdagang mobil tanpa kena bea masuk. “Kalau ini program mobil nasional, kan tidak kena pajak,” kata Khamis, Selasa (10/2).

Khamis mengatakan, masyarakat khususnya pelaku bisnis sudah semakin kritis. Dulu di era Presiden Soeharto, ada Timor yang menggandeng KIA, dan juga ada Bimantara yang menggandeng Hyundai.

Kalau pemerintah serius menggarap mobil nasional katanya, banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan. Jadi dalam hal ini tidak perlu menggandeng produsen luar. “Tinggal pemerintahan Jokowi serius atau tidak,” kata Khamis.

Namun sebutnya, ada yang lebih penting digarap pemerintah, bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi mikro yang terus terpuruk. Saat blusukan, seharusnya diserap apa problema yang dihadapi oleh masyarakat. “Kondisi pasar sepi sekali, daya beli masyarakat

menurun drastis,” katanya.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan hingga kini belum ada arahan Presiden Joko Widodo terkait penandatanganan nota kesepahaman PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhad.

“Belum ada arahan Pak Jokowi dan beliau juga tidak pernah mengarahkan satu perusahaan pun. Kalau yang saya ketahui, kerjasama kemarin dengan Malaysia itu murni business to business dan bukan terkait mobil nasional,” katanya di Jakarta Selasa kemarin.

Ia mengatakan, industri otomotif dalam negeri tidak perlu khawatir berlebihan dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, apalagi Proton secara investasi untuk membangun pemanufakturan memang belum terdata. “Jadi, Proton lebih kepada distribusi, memasukkan, dan memasarkan produknya. Dalam koridor itu saja,” kata Franky.

Menurut dia, pemahaman tentang mobnas juga harus diluruskan terlebih dahulu karena bagi BKPM proyek mobnas jangan hanya dilihat dari mereknya, namun juga harus ada kandungan lokalnya yang digunakan. “Pengalaman terakhir, pemerintah juga sudah menghasilkan bersama industri otomotif beberapa

jenis kendaraan yang komponen lokalnya sudah di atas 90 persen dan desainnya juga sudah dilakukan oleh anak bangsa sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi hanya memberikan arahan kepada BKPM terkait dengan masalah investasi antara lain meningkatkan investasi, mengatasi hambatan-hambatan investasi, dan masalah perizinan.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia Proton Holding Berhard murni merupakan kerjasama pihak swasta untuk membuat studi kelayakan atau feasibility study bisnis.

“Mengenai penandatanganan MoU yang dilakukan di Malaysia pada Minggu itu adalah murni untuk membuat feasibility study enam bulan ke depan dan itu dilakukan murni private to private atau bisnis to bisnis,” ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Menperin mengatakan, dalam penandatanganan tersebut tidak ada unsur pemerintah yang terlibat sama sekali, apalagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau membangun program mobil nasional.Q ira, rol

Jakarta, Bhirawa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan tidak ada pencoretan nama-nama kandidat calon Kapolri yang diusulkannya berjumlah enam orang.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol Suhardi Alius.

Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengatakan pemberitaan yang menyebutkan Kompolnas hanya mengajukan empat nama adalah tidak benar.

Menurut dia, keempat nama tersebut adalah kandidat yang telah diwawancarai oleh Kompolnas terkait visi dan misi mereka sebagai kandidat calon kapolri. Sementara pihaknya belum menemui Suhardi dan Anang karena keduanya saat ini merupakan pejabat di luar institusi Polri.

“Yang empat itu nama-nama yang sudah diwawancara Kompolnas. Dua lainnya karena berada di luar institusi Polri jadi untuk bertemu dengan mereka tentu ada mekanismenya sendiri sehingga hingga saat ini belum ada pencoretan nama,” katanya.

Saat ini Kompolnas masih menggodok nama-nama kandidat calon kapolri itu. Presiden sendiri belum meminta nama-nama kandidat tersebut meski tengah beredar isu bahwa pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri akan dibatalkan.

Sebelumnya diberitakan nama-nama kandidat calon kapolri yang diajukan Komisi Kompolnas telah mengerucut menjadi empat nama. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Pol Putut Bayuseno dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso.

Nama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar yang sebelumnya masuk dalam bursa kandidat calon kapolri dihapus karena dinilai tidak lama lagi memasuki masa pensiun.

Sementara Komjen Pol Suhardi Alius dicoret dari bursa nama kandidat calon kapolri yang diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena masih memiliki masa tugas yang panjang.

Sementara itu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 20142019. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, mengatakan bahwa revisi itu juga dilandasi konflik KPK dan Polri yang terjadi sekarang.

“Sekarang, kan, kita lihat kondisi karut marut KPKPolisi. Ini sangat luar biasa, ini merugikan semua, termasuk publik dirugikan. Karena kita punya semangat pemberantasan korupsi, itu nggak bisa ditawar-tawar,” kata Firman di gedung DPR Jakarta kemarin.

Firman menjelaskan dimasukkannya UndangUndang KPK di Prolegnas untuk direvisi karena ada keinginan DPR menata hukum. Selain UndangUndang KPK, Undang-Undang Kejaksaan, dan Kepolisian juga akan direvisi. “Coba kita evaluasi kembali, bagaimana menata kembali masalah penegak hukum ini, jangan satu sama lain saling membunuh seperti ini,” katanya.Q rol

Rabu Legi 11 FEBRUARI 2015

SAMBUNGAN

Penambahan Frekuensi Penerbangan Jember-Surabaya Belum Dapat Lampu Hijau

Pejabat Balitbang Jatim Dikabarkan Diciduk Kejati

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

dan prasarana lainnya. “Kami belum tahu kapan realisasi penambahan jadwal penerbangan Jember-Surabaya PP, namun hingga hari ini belum ada kepastian disetujui atau tidak,” tuturnya.

Dalam catatan Bhirawa, pihak Garuda mencatat kerugian sebesar Rp 4,3 miliar untuk penerbangan dengan rute JemberSurabaya sejak penerbangan perdana pada 17 Juli hingga 31 Desember 2014 di Bandara Notohadinegoro Jember.

Namun Syamsul enggan berkomentar terkait dengan kerugian penerbangan rute Jember-Surabaya tersebut menjadi salah satu penyebab belum disetujuinya penambahan jadwal penerbangan di Bandara Notohadinegoro.

Sebelumnya, Pemkab Jember meresmikan penambahan jadwal penerbangan Garuda Indonesia sebanyak 10 kali dalam sepekan dari sebelumnya sebanyak tujuh kali dalam sepekan. Penambahan frekuensi penerbangan itu rencananya direalisasikan pada akhir Februari atau paling lambat 31 Maret 2015.

Penerbangan perdana Garuda Indonesia di Bandara Notohadinegoro Jember dimulai sejak 16 Juli 2014 dengan rute penerbangan komersial Jember - Surabaya dan menggunakan pesawat jenis ATR-72 600 berkapasitas 70 orang. n efi

Ir Heru yang dibawa ke Kejati Jatim terkait permasalah dana hibah dari Pemprov Jatim yang dikelola oleh Kadin Jatim.

“Anak buah saya (Ir Heru) selaku pembuat SPj. Dia bekerja atas permintaan Dr Nelson, peneliti Balitbang Jatim yang nyambi kerja di Kadin Jatim,” katanya.

Terkait dana hibah Kadin tersebut, menurut Priyo, peneliti dan stafnya melaksanakan kegiatan itu atas nama pribadi. Bukan tupoksi Balitbang Jatim. “Mereka bekerja atas inisiatif sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Balitbang Jatim,” katanya.

Priyo menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada stafnya yang terbelit kasus hukum. “Nggak lah (memberi bantuan hukum, red). Yang bersangkutan bisa minta bantuan hukum ke Sekretariat Korpri Jatim,” tandasnya.

Namun dia mengaku cukup prihatin dengan kasus hukum yang menimpa anak buahnya, meskipun tidak berkaitan de­ngan tupoksi Balitbang Jatim. “Ya jelas prihatin dong, tapi semua saya serahkan ke Kejati Jatim untuk keputusannya,” katanya.

Di sisi lain, Priyo juga siap jika sewaktu-waktu terdapat pemanggilan dari Kejati berkaitan dengan masalah tersebut. “Ya siap, demi lancarnya pemeriksaan terhadap anak buah saya,” katanya.

Berkaitan dengan salah satu peneliti yang juga bekerja di Kadin Jatim, Dr Ir Nelson Sembiring M Eng, Priyo mengaku kalau dirinya tidak mengetahui pasti posisi peneliti tersebut. “Belum tahu, karena Nelson tidak di kantor Balit-

BPKP Jatim Dampingi Daerah Optimalisasi PAD l Sambungan hal 1

Salah satu bentuk pendampingan dari BPKP adalah melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Melalui bimbingan teknis tersebut, akan di berikan trik-trik khusus untuk melakukan pemungutan pajak agar lebih optimal.

Sementara itu, Wali Kota Malang Moch Anton berpesan agar Dipenda daerah dapat melakukan inovasi dan terobosan lain untuk menggali potensi pendapatan yang ada di kota tersebut. “Ke depan, program penggalian potensi pajak daerah ini terus ditingkatkan, sehingga target PAD dari sektor ini dari tahun ke tahun realisasi lebih besar, bahkan melebihi target,” tegasnya.

Untuk memaksimalkan PAD dari sektor pajak tersebut, Dipenda Kota Malang merekrut 30 petugas penagih pajak. Petugas penagih tersebut juga melayani pembayar pajak dengan sistem jemput bola, termasuk tetap melayani masyarakat wajib pajak pada Sabtu dan Minggu.

Pada tahun ini, target PAD Kota Malang dari sektor pajak dipatok sebesar Rp 280 miliar dan tahun lalu dipatok sebesar Rp 270 miliar, namun teralisasi sebesar Rp 279 miliar.

“Harapan kami, dengan adanya bimbingan teknis ini, PAD dari sektor pajak bisa digali lebih optimal dan petugas penagih juga bekerja optimal agar target sebesar Rp 280 miliar pada tahun ini bisa dicapai,” ujar Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto. n mut

BBWS Siapkan Rp 10 Miliar untuk Normalisasi l Sambungan hal 1

untuk normalisasi sedimentasi Kali Lamong. Menurutnya, total dana yang dibutuhkan sejatinya mencapai Rp 900 miliar. ‘’Ini paling hanya untuk normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke Ibu Wali Kota Surabaya, pekerjaan kami (dari anggaran 10 miliar),’’ tegas Yudi Pratondo, Selasa (10/2).

Ditegaskan Yudi, untuk meminimalisir terjadinya luapan Kali Lamong, BBWS akan melakukan pelebaran sungai. Sungai yang sekarang lebarnya sekitar 10 meter, akan dilebarkan menjadi 30 meter sehingga bila kapasitas sungai lebih besar maka akan bisa menampung debit air dalam jumlah lebih besar.

Namun pelebaran itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama. ‘’Tentu nggak bisa sim salabim. Makanya kita akan prioritaskan titik-titik urgen. Tapi yang jelas, nggak semua titik sama karena makin ke hilir makin kecil. Jadi nggak sama,’’ sambung Yudi. n dre

Gelorakan Pentingnya Pola Hidup Sehat l Sambungan hal 1

menjadi momok masyarakat. Sebab jika tidak sejak dini penyakit ini terdeteksi dan diobati, kematian sudah pasti menanti.

“Salah satu penyebab utama penyakit kanker adalah gaya hidup yang kurang sehat. Oleh karena itu, memperbaiki pola hidup sehat yang bebas dari radiasi, makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya sangat penting. Langkah paling sederhana adalah mengawali hidup sehat dari rumah,” kata Bude Karwo, sapaan lekat Nina Soekarwo.

Saat ini, lanjutnya, jumlah penderita kanker paling banyak adalah kanker payudara dengan jumlah mencapai 5.127 orang. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 967 orang. Sedangkan jumlah kanker leher rahim penderitanya sebanyak 3.814 dari sebelumnya 871 orang.

Menurunnya jumlah penderita kanker yang diderita kaum hawa ini tidak lepas dari upaya kerja keras yang dilakukan Bude Karwo, sebagai Ketua Yayasan Kenker Indonesia (YKI) Cabang Jatim. Berbagai cara dilakukan agar jumlah penderita kanker terus turun tiap tahunnya di Jatim.

“Hingga akhir Maret nanti kita akan terus melakukan sosialisasi kepada komunitas perempuan, instansi, organisasi wanita dan LSM. Kita juga akan melakukan jemput bola mengobati kanker sejak dini melalui mobil yang kita miliki,” ungkapnya.

Bagi penderita yang sudah terlanjur terkena kanker, jelas Bude Karwo, YKI menyediakan rumah singgah di Mulyorejo Surabaya. Di tempat ini penderita kanker akan mendapatkan perhatian ekstra dari petugas. Bahkan, bagi penderita yang kurang mampu tidak dipungut biaya sama sekali. n iib

bang, mungkin panggilannya langsung ke Kadin Jatim,” katanya.

Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Kasubbag Penyusunan Program Balitbang Jatim Ir Heru Susanto MM mengakui kalau dirinya sempat dipertemukan dengan dua aparat Kejati di ruangan Kabalitbang Jatim. “Di ruangan tersebut, saya juga memaparkan apa adanya mengenai kasus dana hibah Kadin. Tidak lama hanya 15 menit saja,” katanya.

Menurutnya, sebenarnya permasalahan tersebut tidak hanya pada dirinya, namun ditengarai kebetulan ada pihak yang menyebutkan namanya. “Akhirnya saya ditemui Kejati untuk dimintai keterangan lebih lanjut lagi. Kalau saya dikabarkan dibawa ke Kejati, itu tidak benar,” elaknya.

Sedangkan peneliti Balitbang Jatim Dr Ir Nelson Sembiring M Eng mengatakan, dirinya tidak mengetahui kabar yang beredar di Balitbang Jatim terkait pemeriksaan Heru oleh Kejati. Menurutnya, permasalahan mengenai dana hibah Kadin tersebut sudah usai.

“Saya tidak tahu lagi kalau Kejati.

Yang saya tahu semuanya sudah tidak ada masalah, sebab sudah dilakukan pemeriksaan berbagai pihak termasuk BPK (Badan Pengawas Keuangan),” katanya yang saat dikonfirmasi sedang tugas keluar kota.

Kejati Jatim Bantah Desas-desus penangkapan pejabat eselon IV di lingkungan Balitbang Provinsi Jatim dibantah keras oleh Kejati Jatim. Kejaksaan mengaku tak ada penggeledahan maupun penangkapan atas pejabat Balitbang Jatim Selasa kemarin.

M Nuh Pastikan Tak Maju Pilwali Kota Surabaya l Sambungan hal 1

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim Muhammad Rohmadi mengaku tidak ada penggeledahan yang dilakukan Tim Pidsus. Ia juga menepis adanya dugaan penangkapan pejabat di kantor Balitbang Jatim.

“Kami tidak melakukan penggeledahan maupun penangkapan pejabat dari Balitbang Jatim,” terang Rohmadi.

Menurut mantan Kasi Intel Kejari Penajam Kaltim ini, dirinya tidak menangani kasus yang berhubungan dengan Balitbang Jatim. Apalagi sampai melakukan penggeledahan di kantor Balitbang Jatim dan menangkap pejabat setempat.

“Pidsus tidak menangani kasus Balitbang. Kami juga tidak pernah mengusut kasus yang ada hubungannya dengan Balitbang Provinsi Jatim,” tegas Rohmadi.

Sementara Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Abdul Azis mengaku, dirinya tidak pernah berurusan dengan kasus yang melibatkan Balitbang Jatim. Terkait adanya dugaan penggeledahan dan penangkapan pejabat Balitbang Jatim, ia meng­aku tidak tahu menahu mengenai penggeledahan tersebut.

“Saya tidak mengetahui kalau ada penggeledahan di kantor Balitbang Jatim. Coba tanya ke bagian Pidana Khusus Kejati Jatim,” kata Abdul Azis.

Pria asal Sampang Madura ini menambahkan, apabila ada penggeledahan dari Kejati Jatim, semestinya bagian Pidsus Kejaksaan berkoordinasi dengan bagian intelijen. Tapi, ia mengaku bahwa tidak ada koordinasi dari bagian Pidsus Kejaksaan terkait hal ini. n rac,bed

Surabaya dan Gresik Lamban Bebaskan Lahan Kali Lamong l Sambungan hal 1

“Pemkab Gresik dan Pemkot Surabaya kurang sigap dalam pembebasan lahan di sekitar Kali Lamong, padahal teknis dua daerah itu yang berwenang melakukan pembebasan. Kalau tak segera dilakukan pembangunan tanggul, akan selalu begitu (banjir tahunan),” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Selasa (10/2).

Seperti diberitakan kemarin, akibat luapan air Kali Lamong wilayah Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dan wilayah Kabupaten Gresik seperti di Kecamatan Kedamean, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti, Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng terendam banjir. Saat ini, kapasitas Kali Lamong hanya mampu menampung debit air 600 kubik perdetik. Padahal jika hujan turun jumlahnya meningkat menjadi 700 – 800 kubik per detik.

Untuk mengatasinya, menurut Soekarwo, perlu dibuat tanggul, pengerukan endapan serta pelebaran sisi sungai. Namun, di sekitar Kali Lamong banyak pemukiman dan perusahaan berdiri. Karena itu, diperlukan pembebasan lahan yang secara teknis diserahkan sepenuhnya ke Pemkab Gresik dan Pemkot Surabaya.

Pemprov Jatim sudah mengarahkan teknisnya, namun belum ada tindakan dari dua daerah itu.

Bahkan, Pemprov Jatim sudah mengucurkan dana dari APBD Jatim sebesar Rp 20 miliar, tapi tidak terserap termasuk dana APBN juga mengalami hal yang sama.

“Kita pernah anggarkan pada

Cuaca Ekstrim, Komisi E Minta Dinas Terkait Siaga Bencana

2010 dan 2011. Namun tetap juga tidak terserap, padahal dana itu ada. Karena memang belum ada action pembebasan tanah dari Pemkab Gresik dan Pemkot Surabaya.

Seharusnya sudah bisa dilakukan dan mungkin tanggul sekarang sudah terbangun,” katanya.

Ditegaskannya Pemprov hanya bisa memberikan anggaran sedangkan teknis pembebasan lahan diserahkan ke Gresik dan Surabaya. “Bila kita ikut juga dalam pembebasan lahan salah nanti.

Karena itu urusan daerah,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menyempatkan diri melihat kondisi banjir di Kecamatan Cerme. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf mengatakan, pembebasan lahan di Kali Lamong memang sulit dilakukan.

Ia mengakui, pemerintah kabupaten setempat sudah selama tiga tahun lebih meyakinkan warga untuk melepasnya. Namun masyarakat meminta harga cukup tinggi yakni mencapai Rp 100 ribu per meter dari harga appraisalnya sebesar Rp 35.000.

Langsung Rapat Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik, Selasa (10/2) kemarin duduk bersama membahas tentang banjir akibat luapan Kali Lamong.

Bencana banjir akibat luapan kali Lamong ini mendapat atensi serius dari dua pemerintah daerah, pasalnya kedua wilayah tersebut samasama terdampak cukup parah.

Guna menemukan solusi terhadap problem klasik ini, rapat koordinasi digelar di Balai Kota Surabaya.

l Sambungan hal 1

Harus melakukan antisipasi dan perencanaan untuk meminimalisir korban jiwa,”tegas Agung, Selasa (10/2).

Dia juga menginstruksikan kepada para anggota Komisi E untuk memantau daerah pemilihan masing-masing. Bahkan Agung juga minta para anggota Komisi E langsung turun ke lapangan begitu terjadi bencana di Dapil.

Menurutnya dengan pengawasan dengan sistem Dapil lebih efektif, karena para anggota dewan pasti lebih mengenal Dapilnya.

Dokter lulusan Unair ini tak

11

Rapat dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Turut hadir, sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya, Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, serta jajaran samping dari kejaksaan dan kepolisian.

Wali Kota Tri Rismaharini ketika mengawali pertemuan memberikan penjelasan upaya-upaya yang telah ditempuh Pemkot Surabaya. Sejauh ini, pemkot telah melakukan penguatan tanggul. Namun, tanggul yang dibangun hanya pada lokasi yang secara administratif berada di wilayah Kota Pahlawan.

Repotnya, problem luapan Kali Lamong ini bukan merupakan masalah satu kota/kabupaten saja. Melainkan, mencakup lintas wilayah mulai dari hulu hingga muara sungai. ‘’Kami bangun sendiri tanggul itu tapi kalau pada dasarnya Kali Lamong itu dangkal, itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Makanya kami berharap bantuan dari BBWS mengurus masalah sungainya,’’ kata Risma.

Hal senada juga disampaikan Bupati Sambari. Menurut dia, tanggul bukan satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Pengerukan Kali Lamong mutlak diperlukan. ‘’Pada intinya dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem ini,’’ tuturnya.

Tensi pertemuan sempat meninggi saat Wali Kota Risma memaparkan kondisi warga yang terdampak banjir. Dia mengatakan, banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi tahun demi tahun telah mempengaruhi kondisi psikologis warga. n iib, dre

sekadar bicara, sebab ia turun langsung ke lapangan saat terjadi banjir bandang di kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso.

Agung langsung turun ke lokasi yang notabene adalah daerah pemilihannya. Banjir bandang yang mengakibatkan 420 rumah warga rusak dan 65 rumah hanyut itu bisa cepat ditangani karena koordinasi yang baik antara BPBD dengan pemkab serta instansi terkait.

“Sejauh ini saya menilai kinerja BPBD dalam tanggap bencana sudah cukup baik. Namun hal itu harus ditingkatkan mengingat masih tingginya curah hujan dan

pesaing Risma di Pilwali Surabaya mendatang.

Ada juga nama mantan staf presiden Daniel Sparingga, musisi Ahmad Dhani dan Dhimam Abror yang saat ini masih digodok timnya. Nuh dinilai bisa menyaingi Risma di kalangan masyarakat Surabaya.

Nuh menolak bukan lantaran jabatan sebagai wali kota itu terlalu kecil untuk dia yang sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Komunikasi Dan Informasi (menkominfo) lalu menjabat Mendikbud. ”Ini bukan terlalu kecil atau terlalu besar. Saya punya hubungan sangat baik dengan Bu Risma. Kami doakan siapapun orang yang terbaik bisa memimpin Surabaya,”kata Guru Besar Teknik Mesin ini.

Menurutnya, keingin­ an untuk kembali mengajar sudah lama di ren-

canakan pasca sibuk di pemerintahan selama 10 tahun. Dia juga masih berkeinginan untuk mengurus yayasan sosial yang sudah ditanganinya sejak lama. Seperti Yayasan Al Falah atau Yayasan Rumah Sakit Islam. “Itu bagian dari kebahagiaan saya sekarang,”katanya.

Apakah sudah sempat didekati atau ditawari kalangan partai lain? Nuh pun enggan mengakui itu. Dia hanya memastikan seandainya ditawari sepuluh atau bahkan 100 kali lagi, keputusannya tetap sama, menolak.

“Matur sembah nuwun atas tawarannya. Tapi sudah cukup waktunya untuk pulang lagi. Sudah lama saya tidak pulang.

Saya harus membantu yayasan-yayasan yang lama saya tidak aktif di sana. Saya cukup jadi dosen saja,”pungkasnya sambil tersenyum.n tam

Pelaksanaan UN Online Terancam Tak Dapat Digelar l Sambungan hal 1 pusat terkait pelaksanaan UN online. Sebab da­lam pelaksanaannya tidak hanya menyiapkan perangkat komputer saja, tapi juga sejumlah infrastruktur lain juga dibutuhkan.

Kalau ini tidak disiapkan sejak dini maka yang akan dirugikan anak didik. Apalagi merujuk pengalaman sebelumnya, biasanya SOP sudah keluar sejak Desember atau paling lambat Januari 2015.

“Hingga kini para guru merasa kebingungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan UN online yang rencananya digelar pada April ini. Untuk Jatim rencananya digelar di 198 sekolah yang bertaraf internasional.

Namun di sisi lain, SOP yang menjadi dasar pijakan oleh para pendidik hingga kini belum turun.

Selain itu, antara PP dan Permendikbud terjadi pertentangan yang akan membingungkan guru dan anak didik,”tegas politisi asal PAN Jatim ini, Selasa (10/2).

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim M siraj mengatakan pelaksanaan UN online dapat mengurangi konsentrasi para murid. Sebab tidak semua siswa memahami teknologi, terutama dari daerah terpencil. “Kasihan murid, karena UN online tidak bisa fokus dalam menyelesaikan soal ujian. Selain itu sebagian murid masih tidak melek teknologi,” katanya.

Menurut praktisi pendidikan ini, pihaknya mendukung kebijakan Mendiknas Anies Bawesdan yang menjadikan UN tidak menjadi tolak ukur kelulusan. Jika UN seba-

membuat bencana bisa datang kapan saja. Saya juga minta semua potensi yang dimiliki BPBD disiagakan. Bahkan perlu disiapkan dana on call yang sewaktuwaktu bisa dimanfaatkan,”tegas anggota parlemen asal Dapil Jatim III itu.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Kartika Hidayati mengungkapkan wilayah pantura menjadi salah satu wilayah yang perlu dapat perhatian khusus. Pasalnya, di sana banyak sungai besar seperti Kali Lamong dan juga dilewati aliran Sungai Bengawan Solo. Dengan kondisi tersebut wilayah pantura

gai tolak ukur kelulusan maka dapat membuat siswa berbuat tidak jujur.

Siswa akan mencari berbagai cara untuk dapat menjawab soal,meskipun dengan cara tidak jujur.

Siraj menegaskan, seharusnya kelulusan murid dinilai dengan tingkah laku dan hasil ujian tiap semester. Hasil ujian tiap semester merupakan indikator belajar atau tidaknya para murid selama bersekolah. “Kalau UN dijadikan tolak ukur kelulusan, maka sia-sia murid tersebut belajar. Hasil ujian tiap semesternya baik,namun ketika UN jeblok ini akan merugikan mereka,” terangnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Kartika Hidayati menilai penerapan UN online tidak bisa langsung dilaksanakan, karena masih banyak murid yang tidak melek teknologi. Pelaksanaan ujian online harus dilaksanakan secara bertahap.

Diknas Jatim dapat melihat realita di kabupaten-kota, apakah semua murid sudah siap untuk mengerjakan soal ujian dengan sistem komputerisasi.

“Ujian online harus dilaksanakan secara bertahap. Karena di kabupaten/kota terutama daerah pelosok masih ada yang gaptek. Pemerintah harus lihat kondisi saat ini. Selain itu perlu pendampingan dan sosialisasi hingga benar-benar memahaminya,” katanya.

Di sisi lain, penerapan komputerisasi ujian dapat mengurangi ketidakkejujuran para siswa.Sebab hasil ujian langsung dapat dilihat karena terkoneksi di pusat. n cty

dengan mudah mengalami banjir bila terjadi hujan. Apalagi kalau curah hujannya tinggi seperti saat ini, bisa dipastikan akan terjadi banjir bandang seperti yang terjadi di Gresik dan Lamongan baru-baru ini.

Wakil rakyat asal Dapil Gresik dan Lamongan ini membeberkan, wilayah pantura sangat rentan mengalami banjir bandang karena infrastruktur yang tidak memadai. Politisi perempuan asal Fraksi PKB itu mencontohkan kualitas pintu air yang ada tidak sesuai dengan volume debit air yang tinggi. Akibatnya air selalu meluap ke permukaan. n cty

Sindir Pemerintahan Jokowi, Disambut Tepuk Tangan Meriah l Sambungan hal 1

adaban bangsa yang unggul dan maju.

“Masa emas itu tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak juga datang dari langit,” ucapnya.

Di tengah-tengah pidatonya, SBY mengajak para audiens untuk berefleksi melihat kembali transformasi sistem pemerintahan di Indonesia. Dari otoritarian ke demokrasi, dari sentralistik menuju desentralisasi. Meski telah terjadi transformasi, SBY melihat Indonesia justru masuk dalam sistem yang semi presidensial sekaligus semi parlementer.

Hal ini, lanjutnya, menjadikan posisi parlementer menjadi lebih besar dan memangkas sebagaian besar kewenangan presiden. Presiden tidak memiliki kewenangan seperti dulu.

Seluruh kebijakan harus atas pengesahan DPR. “Seorang presiden, meski visioner dan kaya gagasan, harus tetap taat terhadap aturan,” tegas SBY. Di sisi lain, SBY menyadari, pemimpin

dan penyelenggara negara sering kali mendapat godaan. Godaan untuk me­ nyalahgunakan kekuasaan itu tidak hanya tertuju pada presiden, tapi siapapun yang memegang kekuasaan. Misalnya kekuasaan lembaga penegak hukum yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Seharusnya kekuasaan itu dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

Sedangkan godaan di era transisi demokrasi ini adalah niat dan tindakan untuk kembali ke era otoritarian yang sudah ditinggalkan 17 tahun lalu. Misalnya, larangan TNI – Polri agar tidak masuk ke wilayah politik praktis atau politik kekuasaan. “Para jendral, laksamana dan marsekal aktif serta para petinggi polri tidak boleh tergoda untuk kembali masuk ke wilaya politik kekuasaan,” tutur dia.

Sebaliknya pihak sipil, baik politisi, presiden, partai politik atau siapapun jangan menarik TNI dan petinggi Polri ke wilayah politik praktis. Atau diseret untuk memenuhi kepentingan politiknya masing-masing. “Kalau terjadi, ini

sebuah pengkhianatan terhadap reformasi, TNI dan Polri. Ini harus dijunjung tinggi, oleh para politisi dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas dia lalu disambut tepuk tangan meriah hadirin seakan tahu makna ucapan itu untuk siapa.

Di akhir pidatonya, SBY berharap dari kampus Unair ini akan lahir pemikiranpemikiran besar yang diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia juga bangga atas prestasi-prestasi yang selama ini sudah dicapai oleh kampus berkelas internasional kebanggaan bangsa itu. “”Teruslah berprestasi,” ucapnya singkat menutup pidato.

Rektor Unair Prof Fasich dalam sambutannya atas nama civitas akademika Universitas Airlangga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SBY atas dukungannya sehingga menjadi universitas ternama di Indonesia dan dunia. “Terima kasih tak terhingga kepada Bapak SBY atas kesempatan yang diberikan pada kami sehingga bisa berkembang pesat seperti saat ini. Se­

perti Fakultas Kedokteran sudah diakui kompetensinya secara Internasional oleh AUN,” kata Fasich.

Ia menjelaskan, semua prestasi Unair saat ini merupakan buah dari rangkaian panjang perjuangan memajukan Unair dan menjadikan Unair sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

PTN BH memungkinkan otonomi kampus untuk menetapkan kebijakan baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Otonomi bermakna kemandirian dan bukan bebas lepas dari ikatan kenegaraan, otonomi memberikan akses lebih luas dan terbuka untuk membawa Unair menjadi Univesitas kelas dunia.

Hadir dalam forum ini beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tandjung, Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo, Ketua Majelis Wali Amanat Unair Sudi Silalahi, Guru Besar Unair dan ratusan mahasiswa baru. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Susetya Herawan

Empat Pejabat Paparkan Anggaran ke BPK Batu,Bhirawa Empat pejabat tinggi di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu membuat pemaparan penggunaan anggaran di Kantor Balaikota Batu, Selasa (10/2), tujuannya untuk memberikan penjelasan anggaran kepada petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemaparan itu, dijelaskan ada sebanyak 40 kegiatan dari SKPD yang tidak dapat atau gagal dilaksanakan.

Diketahui empat pejabat yang mengadakan pemaparan adalah Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Kepala Inspektorat Susetya Herawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Widodo, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Edi Murtono. Diketahui, adanya sebanyak 40 kegiatan yang gagal dilaksanakan itu diketahui dari pemeriksaan awal yang telah dilakukan Inspektorat Kota Batu. Catatan di Inspektorat, 40 kegiatan itu berasal dari 21 SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Batu.

Kepala Inspektorat Kota Batu, Susetya Herawan mengatakan bahwa sebenarnya SPj admisnitratif pada SKPD telah tersedia dan lengkap. Selain itu SKPD juga telah melakukan rekonsiliasi SPj fungsional dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-red) secara tepat waktu. “Namun demikian masih ada juga kekurangan dan ketidaktertiban dalam penyusunan dan penyelesaiannya. Beberapa SKPD belum mampu menyajikan laporan keuangannya secara lengkap,”ujar Susetya.

Dan dalam hasil monev program kegiatan, terdapat SILPA anggaran yang mencapai Rp 184,5 miliar. Dari pantauan Inspektorat, banyak kendala yang dihadapi oleh beberapa SKPD. Di antaranya, lemahnya dalam pembuatan perencanaan program kegiatan, akibat sedikitnya waktu yang tersedia. Selain itu, kesalahan juga banyak dilakukan dalam kode rekening belanja. Q nas

Rabu Legi, 11 FEBRUARI 2015

Wagub Dorong Kades Gali Potensi Desa

Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf mendorong kepala desa untuk mampu menggali potensi yang ada di wilayahnya. Karena sudah banyak contoh desa yang bisa maju karen memiliki produk atau icon unggulan. Hal tersebut diungkapkan Saifullah Yusuf saat memberi arahan kepada para peserta Diklat Penguatan SDM Kepala Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bandiklat Prov Jatim, Selasa (10/ 2). “Agar bisa maju, kepala desa harus jeli melihat potensi desanya untuk dijadikan icon,” kata pejabat yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Lebih lanjut ia menjelaskan suatu desa bisa dikatakan maju, apabila mempunyai strategi manajemen yang baik. Dengan mengelola potensi desa dengan baik maka akan mencapai tujuan strategisnya. Potensi desa bisa berupa potensi fisik meliputi tanah, air, iklim dan cuaca, serta flora dan fauna. Sedangkan potensi non-fisik meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, dan aparatur desa. “Jika potensi

wawan/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf saat berfoto bersama peserta Diklat Penguatan SDM Kepala Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bandiklat Prov Jatim, Selasa (10/2).

dimanfaatkan dengan baik, maka suatu desa akan berkembang menjadi desa idaman yang mampu mencapai tujuan strategisnya sesuai yang diharapkan,” katanya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kepala desa mampu menerapkan beberapa prisip pelayanan publik. Antara lain kepercayaan dan kolaborasi, berorientasi kepent-

Mahasiswi Akbid Buang Almamater Kota Madiun, Bhirawa Aksi unjuk rasa hari kedua ratusan mahasiswa Akademi Kebidanan (Akbid) Muhammadiyah Madiun, Selasa (10/ 2) siang, diwarnai aksi buang jas almamater. Penyebabnya, selain tuntutan mereka tidak digubris, pihak kampus menantang jika mahasiswi mau keluar, dipersilahkan.

Aksi unjukrasa ini, menuntut

pihak kampus agar mencopot Rumpiati selaku Direktur dan Baruatun selaku Pembantu Direktur. Alasan mahasiswa, karena kedua orang tersebut, menetapkan biaya terlalu tinggi dibanding kampus lain sejenis yang ada di Madiun. Selain itu, alasan lain yakni, jadwal perkuliahan tidak seperti yang telah ditetapkan.

Dalam aksi ini, yang memanc-

sudarno/bhirawa

Sejumlah mahasiswi langsung bereaksi dan meminta rekan-rekannya untuk mencopot serta melempar jas almamater warna merah tua untuk dibuang tepat depan pintu gerbang.

ing emosi para mahasiswa yakni kalimat yang dilontarkan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun, Edi Sanyoto yang mengatakan kepada mahasiswi jika ingin keluar dari Akbid, dipersilahkan. Kalimat Edi ini dipicu karena pintu gerbang kampus yang berada di Jalan Ringroad Kota Madiun, ditutup oleh mahasiswa dan diikat dengan spanduk bekas pendaftaran.

"Kami tidak akan buka pintu gerbang, sebelum ada kepastian tuntutan kami dikabulkan.

Jika tuntutan tidak dikabulkan, kami mahasiswa Akbid semester I, III dan V siap keluar atau pindah. Kami hanya menuntut dua orang itu dipecat," kata mahasiswi. Tantangan itu langsung ditanggapi Edi Sanyoto dalam nada emosi.

"Baik, jika kamu mau keluar dari Akbid, keluar saja. Kami tidak ambil pusing dan tidak Q dar rugi," jawab Edy.Q

ingan publik, saling menghormati, berpikir strategis, bertindak demokratis, akuntabilitas, kepemimpinan berbasis nilai, dan memberikan penghargaan. Q wwn

Gubernur Jatim Tolak Perda Tes Keperawanan Surabaya, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo menolak wacana peraturan daerah (perda) tes keperawanan yang mencuat di DPRD Jember saat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan setempat. “Dari segi aturan, masalah privat itu tidak bisa dijadikan regulasi, karena syarat regulasi nggak masuk, soal itu masuk untuk agama, jadi kalau masuk (usulan) ke Pemprov Jatim, tentu akan saya pelajari,” katanya di Surabaya, Selasa (10/2). Di sela menghadiri kuliah umum Presiden ke-6 RI Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono MA (SBY) di Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menyatakan regulasi juga harus bersifat umum, bukan diskriminatif.

Senada dengan itu, mantan Mendikbud Mohammad Nuh menilai wacana tes keperawanan itu bias gender, karena pihak laki-laki juga harus ditanya. “Cuma, saya paham, semangat dari wacana itu ingin mengedepankan moralitas, tapi caranya jangan begitu, karena kerjaan ke depan masih banyak,” katanya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember, juga menolak wacana tes keperawanan pelajar sebagai syarat kelulusan ujian nasional (UN) di kabupaten setempat. Menurut Ketua MUI Jember Halim Subahar, tes keperawanan dapat dilakukan dalam kondisi darurat seperti pelaku yang tertangkap tangan melakukan perbuatan zina, namun yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya dan tes tersebut bisa dilakukan. Q iib,ant

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Butuh Tata Kelola Informasi Akurat

Komisi E Usul Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Guna mewujudkan kebutuhan tata kelola informasi yang modern dan akurat dengan adanya pembuktian yang baik, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur siap mengawal dan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kearsipan menjadi peraturan daerah (Perda).

J

uru Bicara anggota Komisi E DPRD Jatim, Dra. Hj. Ma’mulah Harun, M.Pd.I di sidang paripurna di DPRD Jatim mengatakan dalam perda ini nanti diharapkan mampu memberikan pelayanan terpadu secara holistic dan komprehensif.

“Selain itu Raperda ini juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas dalam penyelenggaraan kearsipan di Jatim sendiri,” ujar politisi asal Fraksi PKB Jatim ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan digagasnya Raperda kearsipan ini saat ini penyelanggaraan kearsipan sebagai akibat dari adanya kevakuman hukum dalam tata pengelolahan arsip. “Saat ini keberadaan arsip bukan semata – mata sebagai alat bukti autentik, akan tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh berbagai

Freddy Poernomo

Komisi A Revisi Perda Bankum Masyarakat Miskin

kalangan,”ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hery Sugiono, SH. MH mengatakan pengelolahan arsip dalam era otonomi saat ini

bukan milik pemerintah pusat melainkan menjadi perangkat daerah atau milik daerah sendiri.

“Dengan adanya raperda kerasipan diharapkan mewujudkan tata kelola pemerintah yang modern, dan permerintah provinsi Jatim dapat memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelolah kearsipan di Jatim,” ujarnya.

Ia menambahkan perlunya raperda penyelenggaraan kerasipan ini dari segi sosiologisnya yaitu pertama dalam prakteknya nanti setiap lembaga pemerintah dalam menjalankan peran dan akitifitasnya selalu menciptakan dan membutuhkan arsip dinamis dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan maupun pertangunggjawaban “Dengan adanya agenda rapeda kearsipan ini nanti yang penting yaitu proses penyelamatan arsip untuk masa depan anak cucu kita apabila membutuhkan informasi baik dalam sejarah maupun peraturan daerah (perda) yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi Jatim,” ujarnya.

Sedang Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan seiring dengan perkembangan ilmu teknologi, maka keberadaan arsip bukan semata-mata sebagai alat bukti autentik, akan tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan melalui media on

line. “Selama ini, arsip hanya dijadikan kebutuhan data sejarah. Padahal peranan arsip sangat penting untuk mengawal kepentingan bangsa,” terang Agung.

Lanjut Agung, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah mendeklarasikan sebagai Provinsi senantiasa memberikan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat. “Maka SKPD dijajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur seharusnya dapat mengelola kearsipan secara terpadu dan terintergrasi antara dengan Kabupaten/ Kota serta bekerjasama dengan institusi non pemerintah lainnya,” ujar dia.

Lebih lanjut, selama ini belum adanya Ketentuan Sanksi Administrasi Penyimpanan Penyelenggaraan Kearsipan yang terkandung dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah nantinya. “Bahwa kita sering kali kehilangan sumber data yang akurat terkait dengan pembuktian dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang modern dan baik (good governance), maka dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelayanan publik,” urai dia. Q cty.adv

Komisi A DPRD Jatim mengusulkan revisi Perda No.9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Karena, berdasarkan surat Mendagri No.188.34/1839/SJ tertanggal 11 April 2014, Perda tersebut dinilai bertentangan dengan PP No.42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan perubahan Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak terlalu drastis, karena hanya mengubah satu pasal yakni Pasal 19 ayat (3) yang bertentangan dengan Pasal 18 - Pasal 20 PP No.42 tahun 2013.

“Pasal yang direvisi itu menyangkut dana penyelenggaraan bantuan hukum.

Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN atau APBD, serta hibah atau sumbangan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat,” jelas politisi asal FPG DPRD Jatim. Dalam waktu dekat, lanjut Freddy pihaknya juga akan mengundang LBH, Peradi maupun Biro Hukum Pemprov Jatim untuk dimintai masukan. “Setelah ada masukan dari berbagai pihak, barulah komisi A mulai melakukan pembahasan serius dan secepatnya menyelesaikan revisi Perda ini supaya disahkan menjadi Perda,” pungkasnya. Q cty.adv