Harian Bhirawa Edisi 10 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya masih menunggu terakhir hingga 14 November.

Kalau tidak mereka akan ditinggal,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 12

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Disnakertransduk Jatim Edi Purwinarto

Senin Pon, 10 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

10 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Tugu Pahlawan Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00

Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Tugu Pahlawan Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 09.00

Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Tugu Pahlawan Surabaya Sidang Paripurna DPRD Jatim

Pengobatan Gratis Peringati Hari Diabetes Dunia Batu, Bhirawa Ratusan warga dari tiga kecamatan di Kota Batu berduyun-duyun mendatangi Gedung Kesenian Batu untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Acara ini digelar oleh Lions Club Internasional Distrik 307 B2 Indonesia dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia. Pengobatan gratis ini tetap menjadi pilihan bagi keluarga kurang mampu untuk berobat. ”Ini pertama kali diadakan di Kota Batu, pengobatan ditargetkan untuk warga miskin sebagai peringatan haria diabetes sedunia,” ujar Gubernur Lions

 ke halaman 11

Parade Surabaya Juang

Warga Surabaya Disuguhi Drama Kolosal Surabaya, Bhirawa Ribuan warga Surabaya antusias menyaksikan Parade Surabaya Juang, Minggu (9/11). Terik matahari yang tak begitu menyengat

dikarenakan cuaca mendung membuat semangat warga menyaksikan parade yang digelar untuk memperingati Hari Pahlawan tahun ini.

Wali Kota Surabaya Tri

Rismaharini dan wakilnya Wisnu Sakti Buana beserta seluruh jajaran SKPD Pemkot Surabaya

 ke halaman 11 trie diana/gegeh/bhirawa

Warga antusias menyaksikan Parade Surabaya Juang yang digelar untuk memperingati Hari Pahlawan, Minggu (9/11). Wali Kota Tri Rismaharini dan Wakilnya Wisnu Sakti Buana mengenakan pakaian pejuang ikut memeriahkan acara ini.

antara

Pesilat Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo bersitegang dengan polisi saat melakukan konvoi pulang dari acara Suran Agung di Madiun, Minggu (9/11). Dalam konvoi pesilat tersebut, terjadi kericuhan di sejumlah lokasi, ada beberapa pesilat mengalami luka dan polisi menyita senjata tajam milik peserta konvoi.

Suran Agung, Aparat Bubarkan Paksa Konvoi Pesilat Madiun, Bhirawa Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan paksa konvoi pesilat anggota Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo yang memaksa masuk wilayah Kota Madiun di Jalan Raya Madiun-Surabaya, Desa Garon, Kabupaten Madiun, Minggu (9/11).

Pembubaran paksa tersebut dilakukan menyusul tindakan persuasif aparat yang gagal, sehingga massa pesilat memaksa berkonvoi masuk wilayah Kota Madiun guna mengikuti acara Suran Agung.

Aparat telah dua kali bernegosiasi, namun gagal. Ribuan pesilat tetap memaksa untuk masuk wilayah Kota Madiun sambil membunyikan

 ke halaman 11

Terpilih Kembali KETUA Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto S Soerjosemarno terpilih kembali secara aklamasi untuk menahkodai organisasi masyarakat Pemuda Pancasila selama lima tahun ke depan (2014-2019).

Terpilihnya Yapto melalui Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pancasila IX di Kota Batu yang dihadiri peserta dari seluruh perwakilan di Tanah Air dan di luar negeri itu ditetap-

 ke halaman 11

BBM Naik, Gubernur Persilakan UMK Direvisi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mempersilakan kabupaten/kota untuk merevisi usulan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), jika pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan sebelum 21 November. Langkah itu diambil agar penetapan UMK sesuai dengan kondisi yang ada.

“Kemungkinan revisi upah buruh dilakukan bila kenaikan harga BBM dilakukan sebelum minggu ketiga bulan ini, karena batas terakhir penetapan upah buruh 21 November. Kami tentu akan memberi kesempatan revisi agar mencerminkan kondisi riil di masyarakat,” kata Gubernur Soekarwo dikonfirmasi, Minggu (9/11).

Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo mengatakan, dirinya tidak bisa memprediksi seberapa besar dampak kenaikan BBM terhadap UMK. Namun, komponen kebutuhan hidup layak seperti transportasi pasti akan terkena dampaknya. Saat ini, komponen biaya transportasi yang semula dihitung sekali jalan direvisi men-

jadi pulang-pergi menjadi naik sekitar 15 persen.

Mantan Sekdaprov Jatim ini juga memastikan, UMK Jatim juga tidak akan berpatokan pada UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta. Sebab Jatim sudah memiliki rumus tersendiri untuk penetapan UMK. Oleh karena itu, Pakde Karwo meminta penetapan UMK kabupaten/kota tidak berpatokan dengan UMP DKI Jakarta.

“Tidak ada patokan menyesuaikan Jakarta. Prinsipnya saya sudah bikin rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan ini sudah disetujui kabupaten/kota.

 ke halaman 11

Warga Tretes Berebut Sumber Air dengan Pengusaha Wisata Pasuruan, Bhirawa Warga puncak Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan kekurangan air bersih. Demi mendapatkan air bersih, wargapun terpaksa memanfaatkan air yang mengalir dari sumber secara bergiliran.

“Kondisi sumber air di puncak Tretes saat ini sangatlah minim.

Sehingga kami harus bergiliran untuk memanfaatkan air. Sumber-sumber air di sini rata-rata mengering semua,” ujar Junaedi, warga Tretes Kelurahan Prigen

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Minggu (9/11) sore.

Memang, kawasan Pegunungan Arjuno-Welirang terdapat sejumlah sumber besar yang dimanfaat-

 ke halaman 11

Tol Malang Pandaan Masuk Tahap Pembebasan Lahan Malang, Bhirawa Pembangunan tol Malang Pandaan mengalami kemajuan. Saat ini telah memasuki proses pembebasan lahan yang ada wilayah Kota Malang. Tahun ini pembebasan lahan itu sudah bisa dimulai, karena kesepakatan harga untuk pembebasan lahan milik warga sudah tercapai. Saat ini hanya menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat saja.

Sekretaris Kota Malang Cipto Wiyono didampingi Asisten II Pemkot Malang Hadi

 ke halaman 11

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov

Dibidik Polda, Bawaslu Juga Diburu Inspektorat Jatim Polda, Bhirawa Polda Jatim tengah membidik dugaan korupsi dana hibah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim. Hal itu terkait dalam penggunaan dana hibah Pilgub Jatim dari APBD Jatim 2013 yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp 3,5 miliar dari total anggaran mencapai lebih dari Rp 142 miliar.

hilmi husain/bhirawa

Sebuah pipa aliran air menuju ke rumah-rumah warga di Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Minggu (9/11) sore. Pipa air yang terlihat di kawasan wisata air terjun Kakek Bodho ini kondisinya mengering.

 ke halaman 11

Pertunjukan Seni Tradisional Khas Bangkalan

200 Pelajar Beraksi dalam Satu Panggung ‘Padang Rembulan’ Pagelaran seni pertunjukan ‘Padang Rembulan’ selalu memberi kesan memukau bagi para penontonnya. Tak heran, jika rombongan pelestari seni dan budaya di bawah naungan UPT Pendidikan Pengembangan Kesenian Sekolah (Dikbangkes) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini saat menggelar pertunjukan di daerah selalu mendapat sambutan meriah dari pelajar dan masyarakat.

Yapto S Soerjosemarno

Sentil..  Mendagri bukan hanya ngurusi kolom agama  Buah revolusi mental?  Harga cabai dan beras merangkak naik  Padahal kenaikan harga BBM bersubsidi belum diumumkan  PDAM gagal penuhi target tingkatkan jumlah pelanggan  Makin gagal jika ada PDAM tandingan

Adit Hananta Utama, Kabupaten Bangkalan Malam minggu di Kabupaten Bangkalan akhir pekan ini terasa begitu berbeda dari biasa. Ribuan mata menjadi saksi pemberontakan Ke’Lasep terhadap Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (8/11) malam. Bukan pemberontakan sebenar-benarnya pemberontakan.

Hanya sebuah drama tari yang menceritakan sepak terjang Ke’ Lasep, putera dari Pangeran Tjokro Diningrat III oleh ratusan pelajar Jatim.

Ada lebih dari 200 pelajar be-

raksi di atas satu panggung ‘Padang Rembulan’ itu. Di antaranya ialah kesenian Tari Karapan Sapi, Tari Oncor Tambayu, Tari Bedhoyo dan musikalisasi puisi Tari Praban Pekas.

Sebagai pamungkas pertunjukan malam itu, sebuah drama tari dengan lakon Ke’ Lesap menjadi pilihan.

Berbagai kesenian yang diangkat sengaja disesuaikan dengan lokalitas budaya setempat. Seperti halnya drama

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Drama tari dengan lakon pemberontakan Ke’ Lesap di Bangkalan menjadi salah satu sajian kesenian ‘Padang Rembulan’ di Bangkalan, Sabtu (8/11) malam.

SURABAYA

2

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Sambut Hari Pahlawan

Ribuan masyarakat dari berbagai daerah Jawa Timur memadati Kebun Binatang Surabaya untuk menikmati penampilan atraksi hewan salahsatunya adalah gajah serta tempat bermain baru bagi anak-anak. Moment ini sekaligus untuk menyambut hari Pahlawan yang sudah dipersiapkan oleh pihak KBS, Minggu (9/11).

PANGGUNG BIROKRASI

Tipping Fee TPA Benowo Dianggap Pantas DPRD Surabaya, Bhirawa Besarnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 yang diusulkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Surabaya sebesar Rp64 Milyar untuk pengelolahan sampah di wilayah Benowo, mendapat tanggapan baik dari ketua komisi C DPRD kota Surabaya, Saifudin Zuhri.

Politisi asal fraksi PDI-P ini, menganggap dana tersebut sudah cukup pantas jika dianggarkan untuk PT. Sumber Organik (SO). Pasalnya sampah yang dikelola untuk dijadikan gas sangat banyak, yakni 1400 ton setiap harinya, itu pun dikali satu tahun. Sehingga memunculkan angka sebesar itu. Maka dari itu dirinya tidak mempermasalahkan anggaran itu.

“Sepanjang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) itu mampu menerangkan secara rinci, ya dana segitu kami anggap wajar. Yang penting dinas tersebut mampu memaksimalkan anggaran itu dan dapat difungsikan untuk kepentingan rakyat Surabaya,” ungkapnya Jumat (7/11/2014).

Saifudin membantah jika ada anggota komisi C yang tidak setuju dengan jumlah RAPBD yang diusulkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Surabaya tahun 2015. Dia menganggap sebuah perbedaan pendapat itu menjadi hal yang lumrah di dalam sebuah Q gat pembahasan seperti ini.Q

Kota Surabaya Menuju Green City 2020 Pemkot, Bhirawa Bersamaan akan dilaksanakannya Hari Bangunan Indonesia (HBI) tanggal 11 Nopember 2014. Komunitas pecinta gedung tinggi atau pencakar langit yang disebut skyscrapercity, menggelar gathering nasional ke IV, Sabtu (8/11), di pusat perkantoran Spazio.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sekaligus membeberkan konsep dan realisasi pembangunan green city Surabaya. Sebagai dasar menuju Surabaya 2020.

Sebagai negara yang berkembang, kebutuhan rakyat terhadap bangunan masih sangat tinggi, baik perumahan, fasilitas publik ataupun infrastruktur, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan pembangunan dengan kualitas yang baik, sehat dan berkelanjutan, biaya yang relatif terjangkau serta sesuai dengan kondisi Indonesia.

Wali Kota Risma mengatakan kedepan di Surabaya sudah tidak memungkinkan pembangunan dilakukan secara horizontal. Dikarenakan lahan di Surabaya semakin hari semakin sempit, mau tidak mau pembangunan gedung perkantoran dan perumahan (apartemen) di bangun vertikal (menjulang tinggi).Q dre

Surabaya Berpotensi Tak Dapat DAK/DAU DPRD Surabaya, Bhirawa Akibat serapan anggaran yang terus rendah beberapa tahun terakhir, Pemkot Surabaya hampir dipastikan tidak mendapat Dana Alokasi Khusus(DAK dan Dana Alokasi Umum(DAU). Informasi ini diperoleh DPRD Surabaya dalam konsultasi dengan Kementerian Keuangan.

Mazlan Mansur ketua Komisi B DPRD hasil kunjungan kerjanya dari Kemenkeu mendapatkan penjelasan jika nilai selisih penggunaan anggaran (Silpa) Pemkot Surabaya yang masih tergolong tinggi. Hal ini pulalah, kata Mazlan, yang menyebabkan Kemenkeu

berencana tidak menggelontorkan DAK dan DAU untuk kota Surabaya tahun depan.

“Setelah kami berkonsultasi ke Menkeu, ternyata Kota Surabaya dinyatakan sebagai daerah yang sisa anggaran (SILPA)-nya besar dalam laporan realisasi anggaran (LRA), tentu karena besaran anggaran belanja tidak diimbangi dengan penyerapan yang baik alias rendah, dampaknya Surabaya bisa tidak mendapatkan dana perimbangan dari pusat, baik itu DAK maupun DAU,” ujar Mazlan Ketua Komisi B DPRD Surabaya.

Sayangnya niat ini tidak mendapatkan respon baik dari pemkot Surabaya, karena terbukti bahwa pembahasan ulang , pekan lalu, dalam

rangka revisi anggaran terkait upaya penurunan besaran Silpa di Komisi B gagal total, akibat tidak hadirnya sejumlah SKPD terkait.

“Kami semua (anggota Komisi Bred) telah beberapa jam menunggu kehadiran sejumlah SKPD di ruangan, namun tetap nihil. Padahal, hari Sabtu merupakan waktu pembahasan terakhir agar hasilnya segera bisa dibawa ke banmus untuk diagendakan rapat pengesahan di paripurna yang di targetkan tepat saat peringatan hari Pahlawan tanggal 10 November 2014,” tandas politisi FPKB yang telah terpilih 2 kali ini.

Keprihatinan soal nilai Silpa dan angka deficit di Pemkot Surabaya juga datang dari Syaifudin Zuhri Ketua Komisi C DPRD Surabaya, yang de-

Pemprov Jatim Siapkan Anggaran Pilgub Jatim 2018 DPRD Jatim, Bhirawa Meski pelaksanaan Pilkada belum diketahui pasati, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana sebesar Rp600 milar untuk pelaksanaan Pilgub Jatim tahun 2018. Dana itu sendiri akan disimpan dengan plot sendiri dalam bentuk deposito di Bank Jatim.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan dana Pilgub tersebut tidak langsung dialokasikan dalam anggaran APBD tahun 2015, namun dianggarkan secara bertahap. Dimana, tahun 2015 dianggarkan Rp100 juta, tahun 2016 anggarannya Rp 200 juta dan tahun 2017 anggarannya Rp 200 juta. Sedang sisanya pada tahun 2018.

“Anggaran tersebut nantinya disimpan dalam bentuk deposito tersendiri di Bank Jatim.

Dengan begitu rekening itupun termasuk bunga-bunganya tidak dapat disentuh oleh siapapun termasuk gubernur, sehingga semua orang tahu dengan penggunaan dana tersebut,”sambung Sahat, Minggu (9/11).

Ditambahkan oleh Sahat jika nantinya pemerintah memutuskan pilkada tidak langsung, maka secara otomatis deposito tersebut masuk ke kas daerah dan dibuatkan perda baru untuk pilkada tidak langsung. “Kalau pilkada tidak langsung dipastikan anggarannya tidak sampai Rp.600 miliar,”pungkasnya.

Sementara Gubernur Jatim, Soekarwo mengakui untuk me-

ringankan beban APBD, dana Pilgub Jatim sudah mulai dianggarkan pada tahun 2015, namun alokasinya dibagi-bagi sampai pada 2018. Hal itu merujuk pada dana Pilgub Jatim yang sebelumnya yang juga dialokasikan secara bertahap.

Begitupula dengan dimasukannya ke dalam dana deposito, menurut orang nomor satu di Jatim ini jika hal itu merujuk pada Pilgub sebelumnya.

“Yang pasti dengan dimasukan ke deposito, semua orang bisa memantau berapa bunganya termasuk apakah dana tersebut digunakan atau tidak.

Karena dengan seperti akan mempermudah pemantauannya oleh dewan,”tegas mantan SekQ cty daprov Jatim ini.Q

Setuju Anggaran Pendidikan Naik DPRD Surabaya, Bhirawa Kenaikan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2015 disepakti Dewan. Tahun ini, Pemkot dan dewan sepakat mengalokasikan dana total Rp 1,73 Triliun. Angka ini naik dari tahun lalu yang hanya Rp 1,59 Triliun.

Dari kenaikan itu, sejumlah perubahan alokasi pendanaan dilakukan. Mulai dari fasilitas bagi para guru pendidikan anak usia dini (PAUD) penetapan alokasi dana Bopda.

Hal itu merupakan hasil finalisasi pembahasan RAPBD yang dilakukan Dispendik dan Komisi D kemarin. Meski demikian, sejumlah rencana perubahan anggaran masih tengah dikaji.

Salah satu perubahan yang disepakati adalah kenaikan jatah insentif bagi para guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dari awalnya Rp 150 ribu menjadi Rp 250 ribu per bulan.

“Kenaikan itu efektif dimulai tahun depan,” kata Anggota Komisi D, Baktiono kemarin.

Selain itu, kesepakatan lain yang dibuat adalah alokasi gaji bagi guru tidak tetap (GTT) yang mengajar di sekolah negeri untuk mendapat gaji sebesar 10 persen dari UMK Surabaya.

Selain itu, dalam pembahasan tersebut juga disepakati soal anggaran Bopda. Hanya saja, meski diusulkan agar segera dinaikkan, tahun depan dipastikan belum ada perubahan untuk alokasi anggaran ini.

Untuk jenjang SD, per siswa dialokasikan Rp 62.500 per bulan. Sedangkan, level SMP Rp 118 ribu per bulan, dan jenjang SMA Rp 152 ribu tiap bulannya.

Dalam draf rincian penyesuaian RAPBD 2015, dana Bopda untuk level SMA dan SMA terbuka ditetapkan Rp 41,58 miliar. Untuk jenjang pendidikan dasar ditetapkan sebesar Rp 141,59 miliar untuk 395 SD dan 64 SMP di kota ini.

“Sebenarnya, untuk Bopda sudah waktunya naik, terutama untuk swasta,” katanya.

Sebab, sejak dua tahun terakhir, cukup banyak sekolah di Surabaya (terutama yang berstatus swasta, Red) yang kesulitan anggaran. Akhirnya, tak hanya membuat sekolah swasta makin kembangkempis, komisi D banjir laporan siswa soal konflik sekolah-siswa karena masalah biaya Q gat sekolah.Q

ngan tegas meminta agar Pemkot Surabaya bersikap realisitis, bukan mencoba untuk membuat strategi dalam menurunkan nilai defisit dari Silpa dengan cara-cara yang salah.

“Kami sudah mencoba bertanya, apakah anggaran yang tercantum bisa benar-benar diserap dengan baik, karena jika tidak maka akan timbul nilai Silpa yang besar dan ini adalah merupakan nilai defisit, sementara aturannya, nilai defisit itu diperbolehkan asal tidak melebih ambang batas, yakni 5 % untuk nasional, dan 2,5 % untuk daerah, dan untuk menekan angka deficit hanya dengan jalan menaikan angka PAD, bukan malah memangkas, yang menurut saya hanya merupakan akal-akalan saja,” Q gat tegasnya.Q

Gubernur Tegur Dirut PT PWU Jatim Untuk Perbaiki Komunikasi dengan Dewan

DPRD Jatim, Bhirawa Perseteruan antara komisi C DPRD Jatim dengan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim salah satu BUMD milik Pemprov Jatim, memaksa Gubernur Jatim, Soekarwo, angkat bicara. Bahkan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu mengingatkan agar Dirut PT PWU Jatim, Arif Affandi memperbaiki komunikasi dengan DPRD Jatim.

“Sebenarnya tidak ada masalah yang serius dengan PT PWU Jatim. Ini hanya masalah komunikasi saja yang perlu diperbaiki,” dalih Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, Minggu (9/11).

Diakui Pakde Karwo, PT PWU Jatim merupakan BUMD yang baru hidup dari sekarat sehingga kondisinya adalah proses recovery sehingga tak mudah tapi sekarang mulai berkembang dan mampu memberikan PAD walau tidak terlalu besar. “ Aset-aset yang dikelola PT PWU Jatim itu banyak yang tidak iddle, seperti diJalan Ngagel Surabaya sehingga tidak gampang mengelolanya,” dalihnya.

Di singgung soal adanya desakan DPRD Jatim terkait transparansi pengelolaan aset PT PWU Jatim? Pakde Karwo mengaku setuju saja sehingga tidak memerlukan lagi adanya pembentukan Pansus PT PWU Jatim yang digagas oleh Komisi C DPRD Jatim. “Begitu juga soal audit performance, saya setuju karena tak menyangkut audit cash,” tambah mantan Sekdaprov Jatim ini.

Lantas apakah perlu dilakukan restrukturisasi PT PWU Jatim? Kembali Pakde Karwo menegaskan tidak ada pergantian direktur karena masalah ini hanya miskomunikasi saja yang perlu diperbaiki. “ Ini hanya masalah komunikasi saja jadi tak perlu ada pergantian drektur,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Suhandoyo justru menuding managemen PT PWU Jatim terkesan mainmain dan tidak transparan untuk membeber kemampuan target PAD yang diberikan pada Pemprov Jatim. Terbukti, sampai saat ini, Dirut PT PWU tidak berani membeber kemampuan dari belasan anak perusahaan yang dimiliki PT PWU Jatim. “Sampai saat ini, kami melihat belum transparan managemen PT PWU,” tegas Suhandoyo.

Bahkan, politisi asal Lamongan itu menilai Arif Affandi selaku Dirut PT PWU Jatim tidak mampu menghargai akan fungsi DPRD Jatim sebagai peran pengontrol BUMD milik Provinsi Jatim. “Silahkan ke swasta, jika tidak mampu mengikuti target PAD. Karena PT PWU Jatim merupakan Q cty perusahaan milik Pemprov Jatim,” jelasnya.Q

Karya Siswa SMK di Pameran Pendidikan Surabaya

Motor Dinilai Lebih Aman dengan GPS dan CCTV Motor menjadi salah satu yang paling banyak diincar oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Modus operandinya beragam, mulai merusak lubang kunci menggunakan kunci T, menggunakan gendam, hingga diangkut menggunakan mobil boks atau pick up.

Kenyataan ini memantik keprihatinan empat siswa asal SMKN 7 Surabaya.

Dalam pameran pendidikan di Surabaya yang dibuka mulai, Minggu (9/11) kemarin, mereka menunjukkan alat pengaman sepeda motor ekstra ketat. Keempat siswa itu ialah Miftakul Huda, Dicky Dwi As’ary, Imam Husaini, dan Faisal Adam. Semuanya siswa kelas XII jurusan teknik kendaraan ringan (TKR).

Huda menjelaskan, alat pengaman yang dipasang itu merupakan anti pencuri sekaligus pelacak posisi jika

lolos oleh pencuri. Di dalam sepeda motor yang diberi pengaman dipasangi alarm, Global Positioning System (GPS), dan kamera Closed Circuit Television (CCTV) berukuran kecil.

“Kalau dipasangi alarm sudah biasa. Tapi, kalau menggunakan pengaman berupa GPS dan CCTV ini yang belum biasa,” katanya saat ditemui di acara pameran pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya di Gedung Balai Pemuda..

Dia menyatakan, alat pengaman dapat diatur hidup

dan mati dengan memanfaatkan listrik di aki. Jika dihidupkan, alarm berfungsi saat kunci sepeda motor di buka. Saat alarm berbunyi, otomatis akan memutus arus pengapian pada sepeda motor. “Jadi, mesinnya tidak bisa dinyalakan sampai alarm dimatikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, saat posisi pengaman aktif dan sepeda motor dijagang tengah, ketika diturunkan juga bisa mengaktifkan alarm.

Sistem kerja lebih kompleks terdapat di pemasangan GPS dan CCTV. Sepeda motor ini dilengkapi dengan Wifi dan modem.

CCTV dipasang di dek bodi bagian depan sebelah kanan bawah. Posisinya diatur sedemikian rupa hingga bisa melihat wajah pengendara sepeda motor tersebut.

Untuk bisa memantau

kamera CCTV, pemilik sepeda motor tinggal men-download aplikasi di playstore Android. “Nama apilkasinya vmeyecloud. Dengan aplikasi ini, melihatnya pakai sistem online,” katanya. Hal sama berlaku saat memanfaatkan GPS. Posisi sepeda motor dapat terpantau 24 jam secara online dengan membuka website www.palapatrack.com.

Dicky menambahkan, biaya yang dihabiskan untuk membuat alat anti dan pelacak pencuri ini sebesar Rp 3,5 juta. Meskipun demikian, diakuinya, masih ada kelemahan yang harus disempurnakan dari alat itu.

“Karena pakai modem dan Wifi, semuanya jadi bergantung dengan sinyal. Kadang-kadang, kalau masuk daerah tertentu, sinyal bisa Q tam hilang,” tandasnya.Q

tam/bhirawa

Dua siswa SMKN 7 Surabaya menunjukkan karyanya berupa pengaman sepeda motor yang dapat diakses menggunakan GPS

SURABAYA

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Awas, Layanan Vaksin Rumah Sakit Swasta Buruk Surabaya, Bhirawa Layanan vaksinasi di rumah sakit swasta ternayat masih buruk. Menurut data Dinkes jatim, kualitas vaksin maupun layanan vaksinasi pada pasien di rumah sakit swasta masih lebih baik di Puskesmas.

Atas buruknya vaskin di rumah sakit swasta ini Dinkes Jatim mengambil sikap dengan memberikan teguran kepada rumah sakit yang memiliki vaksin tidak berkualitas.‘’Kita akan memberikan teguran baik tertulis ataupun lisan kepada rumah sakit yang memiliki vaskin tidak berkualitas,’’ tegas Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, mengacu pada hasil penelitian Dinkes Jatim dengan sampel 100 rumah sakit swasta dan 100 Puskesmas di Jatim, menyebut vaksin rumah sakit swasta kualitasnya lebih buruk daripada vaksin milik Puskemas.

Dari hasil evaluasi, aspek pengelolaan vaksin Puskemas jauh lebih baik dari rumah sakit swasta. Aspek tersebut meliputi: pengetahuan petugas tentang pengelolaan vaksin, teknik pe-

nyimpanan vaksin, perilaku petugas dalam pelayanan, pencatan dan pelaporan program, ketersedian lemari es sesuai stradart. ‘’Rata-rata dari hasil evaluasi Dinkes, pengelolaan dan lemari es yang dimiliki Puskesmas jauh lebih baik dari rumah sakit sawsta,’’ ucapnya.

Menurutnya, ada beberapa aturan yang harus dilakukan agar kualitas vaksin tetap berkulitas, diantaranya adalah mengatur suhu di setiap ruang atau blok dalam lemari es agar tetap stabil dan sesuai dengan suhu temperatur yang diharapkan.

Tidak semua jenis vaksin yang disimpan di lemari es suhu dan temperaturnya harus sama. Ada vaksin yang membutuhkan suhu atau tempertur dingin dan beku serta ada vaksin yang membutuhkan suhu dan temperatur

data Dinkes Jatim

data Dinkes Jatim

normal. Setiap vaksin memiliki kebutuhan suhu dan temperatur yang berbeda, tergantung dari jenis vaksin. ‘’Sebagian besar rumah sakit swasta tidak memiliki lemari es yang layak untuk meyimpan vaksin. Padahal lemari es yang terstandart,’’ terangnya.

Lebih lanjut Harsono menyatakan, sebagai pelayanan masyarakat, rumah sakit swasta dan negeri harus mengedepankan kualitas kepada pasien. Dengan tanggung jawab besar yang diemban rumah sakit diharapkan kualitas dan mutu layanan terus ditingkatkan.

‘’Tahun depan kita akan menghadapi MEA, jika kulaitas dan mutu pelayanan tidak ditingkatkan maka rumah sakit lokal akan tertinggal,’’ ucapnya.

Menanggapi pernyataan di atas, salah satu warga Surabaya, Anjasari mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang

lamban mengatasi buruknya vaksin swasta. Vaksin yang seharsusnya berguna bagi anak tidak memberikan manfaat lantara vaskin tersebut sudah mati. ‘’Saya kira vaksin di rumah sakit swasta lebih baik karena harga vaksinnya lebih mahal dari PusQ dna kesmas,’’ geramnya.Q

RAGAM INFO

Bakohumas Jatim Tingkatkan Sinergitas dengan Media Massa Pemprov, Bhirawa Puluhan anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur mengikuti Workshop Kehumasan di Aula Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat lalu.

Pelatihan tersebut menghadirkan Kahumas Pelindo III Edi Priyanto yang berbagi tentang Strategi Humas Pemerintah dalam Menjalin Kemitraan dengan Media. Selain itu juga hadir jurnalis kontributor Vivanews Group Ramon Pareno yang memberikan pelatihan penulisan press release.

Pada kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, Kabid. Pemberdayaan TIK Mardiono mengatakan bahwa humas merupakan garda terdepan dari sumber informasi.

Fungsi ini sangat penting bagi instansi pemerintah karena tidak hanya melayani masyarakat tetapi juga institusi lain, seperti media massa. “(Dalam melihat) media massa bukan lagi perongrong pemerintah, tetapi mitra strategis yang potensial untuk membangun opini publik. Sehingga (instansi pemerintah) bisa mendapatkan porsi pemberitaan yang strategis, wajar, dan seimbang,” kata Q ma Mardiono saat membuka acara.Q

Minim Tempat Bermain Minimnya tempat sarana untuk bermain, membuat sejumlah anak-anak menfaatkan sungai Kalimas jalan Raya Ngagel Surabaya, Minggu (9/11) sebagai tempat bermain yakni dengan berenang meskipun sangat membahayakan keselamatan jiwa mereka.

trie diana/bhirawa

RSUD dr Soetomo Buka Lima Unit Baru Dispendukcapil Terjunkan Mobil Layanan Keliling

Jadi Pahlawan dengan Donor Darah Surabaya, Bhirawa Untuk mengenang jasa para Pahlawan yang berjuang membela tanah air maka Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawiran dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Surabaya menggelar aksi donor darah di Makodam V/Brawijaya, Sabtu (8/11).

“Tujuan digelarnya acara ini berkaitan dengan jasa para pahlawan, dimana para pahlawan yang mendahului kita kalau berjuang menggunakan senjata, tapi pahlawan kali ini tidak perlu menggunkan senjata melainkan beramal dengan mendonorkan darah,” ungkap Ketua FKPPI Surabaya Ashari Mardiono.

Ia menambahkan, intinya orang beramal itukan macam-macam dengan apa yang kita miliki, kalau punya uang ya uang tapi kalau hanya punya darah ya darah dan kalau hanya memiliki tenaga maupun pikiran juga bisa digunakan, jadi apapun yang ingin kita amalkan ya apa yang kita punya.

“Nah, kebetulan FKPPI ini menggelar acara donor darah sehingga bagi keluarga besar FKPPI maupun masyarakat Surabaya yang ingin menjadi pahlawan bisa menyalurkan darahnya karena akan sangat bermanfaat Q riq bagi yang membutuhkan,” ujarnya.Q

Gubernur Jatim meresmikan lima unit pelayanan di RSUD dr Soetomo.

Pemprov, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan RSUD dr Soetomo membuka lima unit pelayanan yaitu ruang radiomedik, sistem diagnostik terintegrasi, gedung IRJ II ,poli pre eklamsia dan gedung parkir A. pembukaan lima unit layanan baru ini diresmikan Gubernu Jatim, Soekarwo, Jum’at(7/11).

Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo mengatakan, lima unit ini dibuka untuk mendukung akreditasi paripurna yang telah disandang Soetomo.

dna/bhirawa

Perpindahan akreditasi dari utama ke paripurna membuat rumah sakit terus meningkatkan palayanan. ‘’Kita tidak boleh sama pelayanannya harus berbeda, jika tidak akreditasi rumah sakit akan turun,’’ ujarnya saat ditemui usai acara HUT RSUD dr Soetomo ke-76.

Sementara itu Gubernur Jatim Dr Soekarwo mengatakan cukup bangga dengan peningkatan pelayanan di RSUD dr Soetomo. “RSUD dr Soetomo

menjadi rujukan tidak hanya orang Jawa Timur, tapi hampir sebagian masyarakat Indonesia, baik dari Indonesia bagian barat dan timur ke sini. Makanya, karena sebagai corong, kita harus terus meningkatkan kualitas baik sarana, prasarana daan SDM-nya,” ungkap Pakde disela-sela acara.

Terkait peningkatan layanan terutama JKN, Dodo menambahkan , dalam pemberian pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), RSUD dr Soetomo wajib menjalankan program pemerintah tersebut. Namun, tak dipungkiri jika salam implementasi seharihari banyak kendala yang dihadapi, misalnya prsoalan overload pasien, prasarana, sarana dan lain-lainnya.

Sejak diberlakukan JKN, memang jumlah kunjungan pasien rawat jalan 4000 dalam sehari.

Sedangkan, untuk rawat Inap sebebsar 1505 buah.

Kendati mengalami overload, Dodo yakin jika selama ini RSUD dr Soetomo tidak pernah menolak pasien. Sebab, RSUD dr Soetomo adalah pusat rujaukan utama di wilayah InQ dna donesia Timur.Q

Pemkot, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya memberikan kemudahan pelayanan kepada warga yang ingin mengurus akta kelahiran. Dispendukcapil menerjunkan mobil pelayanan keliling di Taman Bungkul, mobil ini beroperasi setiap hari Sabtu.

Namun, memperingati hari Pahlawan mobil keliling layanan akta kelahiran melayani masyarakat pada hari minggu (9/11), di taman bungkul. Bagi, masyarakat yang belum mengurus akte kelahiran, akte kematian dan verifikasi data kependudukan bisa mengurusnya di taman bungkul, atau di kantor smart office royal plaza dan ITC. Mobil layanan keliling ini setiap Sabtu berada di Taman Bungkul mulai pukul 10.00 sampai 15.00 wib.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Muhamad Suharto Wardoyo sebenarnya mobil keliling ini untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor Dispendukcapil mengurus akte kelahiran. ‘’Kita memberikan kemudahan bagi masyarakat yang libur bekerja di hari Sabtu, biasanya mereka ini tidak sempat mengurus akte kelahiran di hari Senin - Jumat.

Kita terus berupaya mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan,’’ katanya Minggu (9/11).

Disamping mengurus akte kelahiran, masyarakat bisa melakukan verifikasi data kependudukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya identitas kependudukan ganda. Misalnya, terang Suharto, ada warga tidak terdaftar di Kartu Keluarga bisa segera melaporkan ke Q dre Dispendukcapil atau di mobil layanan keliling.Q

Sabhara Unjuk Kemampuan Amankan Tindak Kejahatan Sebagai satuan pengaman terdepan, Satuan Sabhara Polrestabes Surabaya tidak mau dipandang sebelah mata.

Satuan yang dipimpin AKBP Gatot Repli Handoko ini unjuk kebolehan dengan memamerkan kemampuan di halaman Mapolrestabes Surabaya, Jumat (7/11).

Sabhara unjuk kebolehan dalam sembilan kemampuan dalam mengamankan tindak kejahatan di tengah masyarakat, mulai kemampuan dalam komunikasi, negosiasi, koordinasi lintas instansi, pengamanan status quo TPTKP, melakukan TPTKP, perkara tipiring, tindakan kepolisian represif terbatas, pengamanan terbuka terhadap satuan fungsi lain, dan pelacakan satwa K-9.

Simulasi dibuka dengan polisi yang berpatoli menemukan tawuran warga yang bermula dari pesta minuman keras (Miras).

Selanjutnya, Sabhara dari Unit K-9 mengamankan pelaku narkoba yang berusaha kabur saat ada razia.

Uji kemampuan Sabhara

kian seru dan menarik, ketika pasukan Sabhara berkolaborasi dengan Satreskrim dan tim Brimob Polda Jatim dalam menjinakan bom. Kemudian penangkapan pelaku disertai kekerasan.

Dalam menjinakan bom, salah satu anggota memakai Explosive Ordonance Disposal (EOD) suit langsung melakukan evakuasi benda yang diduga bom. Setelah diamankan, benda dimasukan di disposal mobil Brimob. Saat mobil berjalan, benda yang diduga bom meledak dan menimbulkan getaran besar.

Peragaan lainnya, yakni penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan.

Saat pelaku hendak ditangkap, ternyata memberi per-

lawanan menggunakan senjata api. Baku tembak pun terjadi dan polisi akhirnya bisa melumpukhan pelaku.

Pamer kemampuan ditunjukan saat anggota Sabhara melakukan sirmulasi tembak jitu dan tepat sasaran. Para penembak tidak hanya menembak dengan cara-cara biasa. Tapi, anggota melakukan tembakan dengan tingkat kesulitan tinggi. Mulai menembak dengan posisi salto, badan terbalik atau hanya melihat lewat kaca.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Setija Junianta mengatakan, sangat berterima kasih terhadap Dir Sabhara Polda Jatim dan Kasat Sabhara yang telah melatih sehingga dapat terbentuk pasukan elit yang mana kedepannya dapat melakukan tugas dengan baik “Anggota Sabhara Polrestabes Surabaya ini, merupakan pasukan elit, yang mana dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan

bed/bhirawa

Satuan Sabhara Polrestabes melakukan unjuk kemampuan menangani perusuh, Jumat (7/11). kemampuan ini, mereka bisa memback up satuan Polda Jatim Kombes Pol akan dapat menjalankan lainnya,” kata Setija.

Imam Sayuti sangat bangga tugas dengan baik, sehingga Sementara Dir Sabhara dengan peragaan yang di-

tunjukan anak buahnya, sehingga dirinya akan memberikan 10 unit motor Raimas, sebagai penunjang operasional “Sat Sabhara Polrestabes Surabaya ini, merupakan pasukan elit seluruh jajaran Polda Jatim, dengan ini, saya akan memberikan Hadiah dalam bentuk 10 unit Motor Raimas yang untuk dapat menunjang tugas,” terang Imam Kasat Sabhara Polrestabes. Surabaya AKBP Gatot Repli handoko menjelaskan, untuk menunjang kegiatan satuan lain, pihaknya mempersilahkan anggotanya bila diminta untuk perbantuan.

Sementara dirinya juga berharap, agar dapat penambahan anggota “Bila kami melihat luas wilayah dan tingkat keamanan, Polrestabes Surabaya idealnya diperkuat 1000 personel Sabhara, sementara saat ini jumlah anggotanya baru 600 angQ bed gota,” katanya.Q

OPINI

4

Senin Pon, 10 NOVEMBER 2014

Revitalisasi Spirit Kepahlawanan

Tajuk

Pahlawan, Jihad Lawan Korupsi MASIH ingat kisah film “Sang Kiai,” yang box office dua tahun silam? Menurut (mantan presiden) SBY, ada air mata “nasionalisme” yang menetes pada saat menonton film ini. Karena kemerdekaan harus direbut dengan airmata, darah dan banyak jiwa. Banyak pelajaran yang harus diteladani pada masa kini. Yakni ke-bersatu-an masyarakat tanpa membedakan altar politik, kesukuan maupun keagamaan.

Film berjudul ”Sang Kiai ” disutradarai oleh Rako Prijanto, itu mengalir secara historiografis mengikuti perjuangan perjuangan kakek mendiang presiden RI Abdulrahman Wahid. Sebagai pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang, KH Hasyim Asyari dihadirkan sebagai sosok manusia dari berbagai dimensi. Termasuk dari pandangan istrinya Nyai Kapu (diperankan oleh aktris senior, Christine Hakim).

Diantara pelajaran yang bisa dipetik adalah tatacara melawan penjajahan (Belanda dan Jepang). Sebagai seorang ulama nomor satu kala itu, “Sang Kiai” memberi fatwa wajib jihad fi-sabilillah melawan penjajah. Inilah yang mengobarkan perlawanan arek-arek Suroboyo (dan masyarakat se-Jawa) untuk perang fisik melawan penjajah.

Fatwa wajib berjihad diberikan untuk mendukung ketetapan Gubernur Jawa Timur (saat itu) RMT Soerjo, yang menolak berunding dengan Sekutu (NATO).

Sekutu, baru saja memenangi perang dunia kedua. NICA Belanda berada dalam kelompok ini walau sekadar ”anak bawang” dan ingin mengambil kembali wilayah jajahannya (Indonesia). Itu yang menjadi alasan Gubernur Jawa Timur memilih mempertahankan kemerdekaan yang telah di-proklamirkan.

Walau harus berperang sampai mati. Kebulatan tekad gubernur ini disambut oleh hadratus syekh mbah kiai Hasyim.

Diberikan fatwa, bahwa perang mempertahankan kemerdekaan merupakan fardu ’ain (wajib utama). Dan untuk jargon perjuangan, diberikan yel Allahu Akbar!, merdeka atau mati. Menurut kitab (kuning) fiqih, fardu ’ain perang kemerdekaan lebih tinggi dibanding shalat lima waktu.

Artinya, jika harus dipilih: perang dulu atau shalat dulu?

Jawabnya, harus perang dulu.

Perang kemerdekaan bangsa diwajibkan untuk setiap orang orang: tua, muda (anak-anak sekalipun), laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit. Seluruh komponen bangsa Indonesia, pada radius 92 kilometer dari posisi musuh, wajib berperang dengan segala cara.

Itulah perang revolusi. Walau sudah merdeka (17 Agustus tahun 1945), kata Bung Karno, revolusi belum selesai.

Pernyataan Bung Karno itu pastilah menirukan hadits sahih yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Bahwa setelah perang kecil (perang Badar yang dahsyat disebut sebagai kecil), harus dilanjut dengan perang besar. Yakni melawan hawa nafsu (keserakahan menumpuk kapita).

Begitu pula tamsil Bung Karno, bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945, itu masih sampai pada “depan pintu gerbang” kemerdekaan.

Sebagaimana diakui dalam pembukaan UUD 1945 alenia kedua: ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Menilik kata-kata pembukaan UUD itu, pada tahun 1945, rakyat Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang.

Merdeka berpemerintahan sendiri, memang sudah. Tetapi adil dan makmur, masih harus terus diperjuangkan. Itulah alasan, yang membuat Bung Karno berkali-kali menyatakan revolusi ini belum selesai. Artinya, seluruh rakyat masih mengemban wajib-nya perjuangan.

Perang Surabaya 10 November 1945, sudah berlalu 69 tahun lalu. Model perang revolusi (bersenjata untuk membunuh musuh) sudah tiada. Tetapi perang belum selesai, karenanya harus siap-siap dengan senjata yang lain pula. Yakni modus perang baru, jihad melawan korupsi. Banyak anggaran negara digunakan secara tidak tepat dan salah sasaran.

Penegak hukum dan elit politik yang disuap harus dihukum berat. Ternyata, “bambu runcing” hukum harus tetap dihunus. 

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” (Bung Karno, 1966)

S

etiap tanggal 10 November sering dikenal dan kita peringati sebagai hari Pahlawan. Tanggal itu merupakan tonggak yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama arek-arekSuroboyo dalam mengusir kolonialisme penjajah dari bumi pertiwi. Dengan semangat takbir “Allahu Akbar”, para pahlawan kita mampu mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Pekik Allahu Akbar tersebut mampu menggelorakan semangat kepahlawanan; patriatisme dan nasionalisme rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan menggusir penjajah.

Saat ini merdeka dari kolonialisme penjajah asing sudah terlewati dan selesai. Namun benarkah kita sudah merdeka dalam arti yang sesungguhnya? Merdeka dari penjajahan fisik perang memang ya, tapi kita belum merdeka dari yang lainya, terutama merdeka dari korupsi dan dominasi asing di negeri sendiri. Di zaman modern sekarang ini sebagaimana dinyatakan The Founding Fahter kita, Soekarno, perjuangan saat ini lebih sulit karena melawan “penjajah” dari bangsa kita sendiri.

Karena itu, pahlawan yang kita butuhkan bukan pahlawan yang angkat senjata karena memang musuh besar kita bukanlah orangorang yang bersenjata, melainkan pahlawan-pahlawan bangsa yang bernurani dan berpikiran besar yang mampu berjuang secara konsisten dan tanpa pamrih untuk membebaskan negeri ini dari berbagai problem mutltidimensional, khususnya masalah korupsi dan dominasi asing terhadap aset-aset Negara..

Penjajahan konvensional saat yang membahayakan negeri ini adalah ancaman penguasaan aset-aset ekonomi strategis Indonesia oleh pihak asing, dan perampokan uang Negara yang berlangsung secara sistematis, struktural, dan masif.

Di bidang ekonomi, misalnya, saat ini Asing kini menguasai

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www. harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

dari pihak luar.

Kedaulatan politik dan ekonomi kita di obok-obok sesuai dengan kepentingan asing. Menurut sekitar 70%-80% asdata Bank Indoneset Negara, mulai dari sia, sampai Agustus perbankan, telekomu2014 posisi utang nikasi, hingga pertampemerintah Indonebangan. Sebut saja misia sudah mencapai salnya; asset di industri Oleh : Rp2.531,81 triliun. perbankan, asing menSetiap tahun, seguasai lebih dari 50%.

Umar Sholahudin tengah dari APBN Sementara di sektor kita nyaris digunamigas dan batu bara kan untuk bayar 70%-75%, telekomuutang dan cicilan. Bahkan cicilin nikasi sekitar 70%. Lebih parah lagi dan bunga sudah lebih besar dari adalah pertambangan hasil emas utangnya. Dalam konteks ini, dapat dan tembaga yang dikuasai asing dikatakan bahwa kita telah masuk mencapai 80%-85%. Aset Negara dalam situasi yang dalam teori yang masih kurang dari 50% yang diekonomi internasional di sebut sekusai asing hanya sector perkebunan bagai Fisher Paradox. Di mana sedan pertanian. Namun demikian, makin banyak cicilan yang dibayar bukan tidak mungkin, dua sector berarti semakin besar akumulasi “hajat hidup orang banyak” tersebut utang sebuah negara. Bangsa asing pun –pelan tapi pasti- juga akan sangat begitu mudah memberikan jatuh ke tangan asing. Pendek kata, utang kepada pemerintah kita. kita yang memiliki sumber daya Utang tersebut bukannya menyealam yang begitu berlimpah, tapi lesaikan kemelut ekonomi dalam semua itu hingga kini didaulat oleh

perumahan dan fasilitas umum.

Kondisi ini sungguh sangat ironis, negeri yang sangat kaya raya dengan sumber daya alam yang berlimpah, tapi negara dijerat utang dan rakyatnya jatuh miskin. Penjajahan ekonomi pihak asing terhadap bangsa Indonesia ini lebih kejam dari pada penjajahan fisik dan konvensional pada jaman penjajahan dan kemerdekaan.

Pihak asing melalui berbagai para cukong dalam negeri mampu mempengaruhi dan bahkan memaksa pemerintah Indonesia tunduk dan patuh pada kemaun asing melalui berbagai kesepakatan yang dibuat seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau juta Letter of Inten (LoI) dari IFM dan negara atau lembaga donor asing lainnya.

Berbagai kesepakatan yang dibuat pemerintah Indonesia dengan pihak asing, selalu merugikan kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia. Bahkan yang paling ironis lagi adalah munculnya para komprador (baca: cukong asing) dalam negeri yang menjadi kepanjangan tangan kepentingan pihak asing. Praktik ini yang kemudian kita kenal sebagai neo-kolonialisme di bidang ekonomi.

Inilah bentuk penjajahan gaya baru yang coba dipraktikkan oleh pihak asing dan tentunya kondisi ini akan menjadi ancaman serius bagi semangat nasionalisme Indonesia dan pembangunan bangsa yang mandiri dan berdaulat. Bila ketergantungan ini terus berlanjut dan “dipelihara”.

Maka indonesia akan kehilangan kewibawaan dan harga diri.

Kedaulatan nasional mudah dipengaruhi bahkan diintervensi oleh pihak asing melalui imigiming uang. Dengan melihat realitas, kita bagaikan hidup di bawah pengaruh dan tekanan asing dan bangsa sendiri karena itu negeri ini membutuhkan pahlawanpahlawanan otentik yang berjuang dan berkorban untuk negeri tanpa pamrih. Negeriini membutuhkan pahlawan-pahlawan bangsa yang berani melawan dominasi asing atas aset negara.

Pihak asing melalui berbagai para cukong dalam negeri mampu mempengaruhi dan bahkan memaksa pemerintah Indonesia tunduk dan patuh pada kemaun asing melalui berbagai kesepakatan yang dibuat seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau juta Letter of Inten (LoI) dari IFM dan negara atau lembaga donor asing lainnya. perusahaan Asing. Hal ini memicu kekhawatiran nasional, dan jika tidak ada dukungan dan kebijakan nasional yang pro rakyat, maka lambat laun seluruh asset negara akan jatuh ke tangan asing.

Kemandirian Ekonomi?

Kemandirian ekonomi Indonesia semakin diperparah dengan semakin menumpuknya utang luar negeri yang semakin tidak terkontrol. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kemandiran sama sekali dalam masalah utang luar negeri dan tekanan ekonomi

Dukung Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM PRESIDEN Joko Widodo‎ mengatakan anggaran subsidi energi, khususnya untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah terlalu mengkhawatirkan. Untuk itulah, pemerintah bakal mengurangi alokasi subsidi BBM tersebut dengan cara menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Nantinya, dana subsidi BBM akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Seperti subsidi bagi para petani.

S ‎ ubsidi BBM nanti akan diarahkan ke subsidi pupuk untuk petani. Subsidi benih untuk petani,

negeri, tapi justru memperparah perekonomian kita.

Saat ini, kita sudah terjerat oleh beban utang luar negeri yang begitu parah. Jika di rata-rata per kepala dan calon bayi yang lahir, penduduk Indonesia menanggung beban utang negara seberasar Rp 7 juta lebih. Bahkan menurut Yuyun Harmono, Program Officer Sekretariat Nasional Koalisi Anti Utang (KAU); besarnya pembayaran utang tiap tahun hampir sama dengan 3 kali anggaran pendidikan, 11 kali anggaran kesehatan dan 33 kali dari anggaran

kemudian pembangunan infastuktur diarahkan ke petani, karena targetnya tiga tahun sudah swasembada. Pembangunan infrastruktur yang berpihak ke petani di antaranya adalah pembangunan waduk-waduk dan bendungan, serta memperbaiki sarana irigasi.

Ditinjau dari segi keuangan dan anggaran negara, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan sebuah kewajiban untuk penyehatan fiskal Indonesia. Kebijakan tersebut harus dilakukan meskipun terjadi penghematan anggaran subsidi BBM karena penurunan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM subsidi sudah kewajiban, bukan opsi. Tanpa menyesuaikan harga atau mengu-

Dosen Sosiologi Hukum FH unmuh Surabaya rangi anggaran subsidi BBM, kas negara akan tersedot lebih besar pada pos belanja tersebut.

Akhirnya mengorbankan anggaran pembangunan. Kenaikan harga BBM merupakan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif.

Salah satu pengalihannya yaitu kepada kesejahteraan sosial masyarakat. Dana KIP, KIS, dan KKS bersumber dari pengalihan subsidi.

Jika sebelumnya subsidi diberikan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat, sekarang subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Dini Kinanthi Putri dinikina@gmail.com

Surabaya Menuju Kota Green City

Menggugah Pengelola Gedung Terapkan Manajemen Ramah Lingkungan Kota yang hijau, bersih, dan minimnya polusi merupakan idaman setiap warga kota. Untuk mewujudkan kota seperti itu tak semudah membalikkan tangan. Dibutuhkan upaya dan kerja keras dari pemerintah dan dukungan langsung warga kota.

Andre Endrayana Sasmita Sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali rupanya terus diupayakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar kota Surabaya bisa menuju green city Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya telah menggelar Green Building Awareness Award (GBAA).

Menurut Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeko Surabaya, AA Gede Dwijayawardana, Pemkot telah menyelenggarakan Green Building Awareness Award yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan kota Surabaya ramah lingkungan. ‘’Dengan adanya award ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan lingkungan,’’ katanya.

Menurutnya untuk mengawali GBAA ini Pemkot telah mendata sekitar 200 bangunan di kota Surabaya sudah termasuk HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

dalam katagori green building atau tidak. ‘’Ditahap awal dari 275 bangunan menjadi 135 bangunan.

Terakhir pada acara workshop setelah diseleksi lagi maka sekitar 59 bangunan termasuk dalam green building,’’ kata Dwija.

Sementara itu Dosen ITS Tim Pendamping GBAA, Maria Anityasari menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbangan emisi CO2 terbesar di Asia.

Untuk mereduksi salah satunya dengan bangunan yang hijau.

Tahun ini awarding hanya untuk meningkatkan kesadaran bukan untuk audit yang detail.

Maria menambahkan, peserta akan melakukan self asessment enam kriteria. Yakni, tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi air, sumber & siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, dan manajemen lingkungan dalam bangunan.

Menurut Maria kota Surabaya telah menjadi pioneer dalam

Unit Recycled water treatment digunakan Garden Palace untuk mengolah kembali air limbah.

mewujudkan green city dan eco city. Bangunan gedung bakal berumur panjang, 20-30 tahun.

Jika bangunan tidak didesain dengan konsep green building, akan menyumbang pemanasan global.

Apalagi, berdasarkan data dari Leadership in Enviromental Design (LEED), bangunan gedung menyumbang sampai 50 persen karbon. ‘’Untuk bisa seperti itu, yang harus dilakukan yakni memberikan pengetahuan, acuan dan pedoman, memberikan pendampingan teknis, serta memberikan reward dan punishment. Dan yang tidak kalah penting, kegiatan ini bukan upaya sporadis, tetapi masyarakat diberi kesa-

daran,” ujar Maria.

Garden Palace Andalkan Hutan Buatan Dari 59 bangunan yang sudah termasuk green building tersebut, salah satunya adalah hotel Garden Palace yang berada di Jl. Yos Sudarso 11 Surabaya.

Garden Palace adalah hotel yang dibangun sekitar tahun 1983 yang terletak di Surabaya pusat, sekitar 500 meter dari stasiun kereta api Gubeng, museum kapal selam, Surabaya Plaza dan Kedutaan Jerman.

Sekilas kalau dilihat Garden Palace hanya sebuah hotel saja.

Namun kalau dilihat secara lebih

teliti ternyata hotel berbintang 4 dan mempunyai 356 room ini ternyata sudah menerapkan konsep green building.

Menurut Chief Enginering Garden Palace Hotel, Sakir sebenarnya konsep green building ini sudah jauh-jauh hari diterapkan di Garden Palace. ‘’Jauh hari kita sudah melakukan konsep seperti green building, namun pada tahun 2012 lalu kita all out melakukan konsep green building,’’ kata Sakir.

Menurutnya pula konsep green bulding ini sangat bermanfaat sekali terhadap Garden Palace.

Kebanyakan tamu yang menginap dihotel ini merasa betah dan nyaman karena adanya hutan buatan dan penghijauan di outdoor maupun indoor. ‘’Kalau di outdoor kita buat hutan buatan, sedangkan kalau indoor kita hijaukan ruangan dengan tanaman hias banik yang asl maupun dari plastik,’’ katanya.

Selain dengan penghijauan disekitar hotel Garden Palace, menurut Sakir, pihak managemen juga menerapkan konsep

Tabel Penghematan Listrik Listrik 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – Sept. 2014 Sumber: Garden Palace Hotel

4,95 % 4,69 % 8,47 %

hemat energi.

Dengan hemat energi, banyak sekali penghematan yang bisa dilakukan seperti listrik dan air.

Untuk menghemat listrik Garden Palace telah dipasang lampu berjenis light emitting diode (LED) sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi listrik.

Untuk penghematan air Garden Palace juga menggunakan recycled water treatment yang mengolah air baik dari air PDAM maupun air limbah yang dihasilkan oleh hotel Garden Palace. ‘’Air kita kelola lagi hingga menjadi air bersih. Dengan air bersih tersebut kita gunakan untuk menyiram tanaman maupun untuk operasional hotel. Kalau untuk minum kita tidak menggunakan air tersebut karena kita menjaga image,’’ kata Sakir.

Demikian juga dengan pemanas air mandi untuk para tamu, Garden Palace telah menggunakan refrigerant gas heat recovery yang berguna untuk mengolah air yang dihasilkan menjadi air panas yang siap digunakan langsung. ‘’Dengan konsep green building kita banyak sekali dan Air menghemat pengeluaran untuk listrik dan air.

Air Selain itu beberapa ru30 % angan seperti loby hotel 13 % kita gunakan konsep 5.09 % hijau dengan tanaman hias,’’ tambahnya. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Instansi di Sidoarjo Remehkan Pencegahan Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Meski sudah ada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/647/404.3.2/2013, tentang Program Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sidoarjo tahun 2011-2015, namun dievaluasi kepedulian satuan kerja peali kusyanto/bhirawa rangkat daerah (SKPD) di Kota AKBP Supriyanto Delta terhadap masalah ini kurang.

Banyak instansi di kabupaten ini dianggap oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, masih memandang sebelah mata soal masalah P4GN ini. ‘’Masih banyak instansi yang belum maksimal dalam menjalankan Keputusan Bupati Sidoarjo soal P4GN ini,’’ sebut Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto, yang dihubungi, Minggu (9/11) kemarin.

Kepedulian instansi di Sidoarjo soal P4GN ini, pada tahun 2014 ini, menurut Supriyanto, malah lebih parah bila dibanding dengan tahun sebelumnya.

Padahal kegiatan P4GN ini,bisa menjadi antisipasi dan pencegahan bila ada PNS atau keluarga PNS terlibat dan terjerumus sebagai pemakai Narkoba.

Apa yang bisa dilakukan SKPD terhadap masalah P4GN ? Menurut Supriyanto, mereka bisa melaksanakannya sesuai dengan Tupoksi kedinasan masing-masing. SKPD yang tahun ini sudah melaksanakan Keputusan Bupati Sidoarjo itu, diantaranya seperti Pol PP, BPMPKB, Dinas Pendidikan, PKK Kabupaten dan Bagian Kesra. ‘’Kalau tak bisa melakukan sendiri, bisa mengundang BNNK Sidoarjo,’’ tegasnya.Q ali

PDAM Gagal Penuhi Target Tingkatkan Jumlah Pelanggan Manajemen Dituding Minim Inovasi dan Perbaikan Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto gagal meningkatkan jumlah pelanggan. Sejak digelontor APBD 2013 Kota Mojokerto Rp1,5 miliar yang sudah cair pertengahan tahun, tak terjadi peningkatan jumlah pelanggan secara signifikan.

Bahkan, ada kecenderungan terjadi penyusutan jumlah pelanggan.

Bahkan kebijakan kucuran air PDAM yang stabil selama 18 jam per hari dan baku mutu baik,ternyata masyarakat Kota Mojokerto tak juga tertarik dengan layanan PDAM. Kondisi belum bertambahnya pelanggan ini diduga menjadi salah satu penyebab Pemkot Mojokerto menahan pencairan penyertaan modal yang sudah disiapkan dalam APBD 2014 Rp5 miliar.

Jajaran dewan pengawas perusahaan plat merah milik Pemkot Mojokerto itu me-

ngaku prihatin dan mendesak manajemen membuat terobosan, agar masyarakat menjadikan air bersih produk perusahaan yang berdiri tahun 1992 itu benar-benar menjadi kebutuhan utama rumah tangga dan industri. ‘’Kami melakukan analisa, masih alotnya menarik pelanggan baru karena kemudahan memanfaatkan ABT (air bawah tanah),’’ kritik anggota Dewan Pengawas PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto, Irfan Sugiarto, Minggu (9/11)

kemarin.

Irfan menjelaskan, manajemen PDAM harus terus melakukan upaya pemasaran yang lebih progresif, selain mensosialisasikan bahwa kan dungan Fe (zat besi) tanah di wilayah Kota Mojokerto relatif tinggi dan sangat rentan bagi kesehatan. ‘’Bagaimana upaya mengajak secara positif hingga masyarakat beralih menggunakan air PDAM karena baku mutunya baik. Ini yang perlu digenjot,’’ tandas pensiunan PNS Pemkot Mojokerto itu.

Diingatkan Irfan, kunci penyehatan PDAM terkait pada jumlah pelanggan. Kalau posisi pelanggan jumlahnya masih 4.553, sementara kapasitas produksi berlipat tiga dari yang dipasokkan, kan terjadi pemborosan bahkan

Kasus Narkoba di Gresik Meningkat Gresik, Bhirawa Sadar terhadap bahaya Narkoba, ibu-ibu yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK Desa Kedanyang, Kec Kebomas, Gresik mendeklarasikan Kampung Bebas Narkoba. Deklarasi ini merupakan gerakan spontanitas para ibu setelah mendapat pengarahan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Gresik pada suatu pertemuan yang berlangsung di Balai RW 7, Desa Kedanyang, Kec Kebomas.

Bahkan para ibu yang merupakan isteri Ketua RW, Ketua RT, pengurus RW serta tokoh masyarakat di desa itu bersedia menjadi agen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang akhir-akhir ini semakin marak.

Sesuai data yang dirilis BNN Kab Gresik, rata-rata ada 50 kasus per tahun selama tiga tahun terakhir. ‘’Trend nya cenderung meningkat,’’ ujar Kepala BNN Kab Gresik, AKBP Sudiyono melalui pembicara BNN Gresik, Toha Machsun.

Toha yang juga seorang pendidik ini menyatakan, program BNN Gresik dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama kepada para penggunanya lebih mengedepankan rehabilitasi. ‘’Jadi kami tak mempidanakan pengguna yang kami sebut sebagai korban, tapi kami arahkan kepada rehabilitasi,’’ katanya dihadapan ibu-ibu yang mengikuti acara itu.

Tentang pengguna yang dimaksud Toha Machsun dari BNN, yaitu pengguna yang dilaporkan pihak orang tua maupun keluarga. ‘’segera hubungi kami atau BNN Kab Gresik untuk segera kami lakukan tindak lanjut,’’ ujar Toha sambil menyebutkan alamat BNN dan memberikan nomor telepone.

Apabila sejak dini para orang tua pengguna melapor, maka BNN akan pro aktif untuk melakukan pendekatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan si korban langsung diamankan untuk mendapatkan rehabilitasi. “Kami sudah melakukan pada salah seorang korban pengguna dan mereka sudah kami kirim ke panti rehabilitasi Narkoba di Lido, Bogor seminggu yang lalu,’’ katanya.Q eri

kebocoran.

Bisa jadi, lanjut Irfan, belum terkucurnya dana penyertaan modal Rp5 miliar yang sudah diploting di APBD 2014 karena belum terjadi penambahan pelanggan yang signifikan. ‘’Penambahan jam operasi dari 14 jam menjadi 18 jam sejak setengah tahun lalu baru pada taraf peningkatan layanan, tapi belum mampu mendongkrak angka pelanggan. Bisa jadi persoalan ini yang menjadi salah satu pertimbangan wali kota untuk melepas penyertaan modal tahap II (Rp5 miliar) itu,’’ singgung dia.

Memang, lanjut Irfan, tak ada kewajiban PDAM untuk mengembalikan penyertaan modal, karena yang disuntik itu BUMD. Tidak ada kewajiban pengembalian karena

penyertaan modal otomatis jadi aset.

Nanti bila sudah untung baru mengembalikan. Tapi kalau kinerja manajemen masih dipertanyakan, memang lebih baik penyertaan modal itu ditunda dulu pencairannya Disinggung soal target 8 ribu pelanggan di awal tahun 2016, seperti diutarakan wali kota dalam rangkaian penandatanganan MoU Pemkot Mojokerto dengan IUWASH serta paparan Bussiness Plan PDAM lima tahun kedepan, di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, Kamis (18/9) lalu, Irfan menyatakan dewan pengawas dalam rangka mendorong perwujudan itu. ‘’Tentunya kita dukung, tapi tentunya kita terus memberikan kritik dan masukan yang konstruktif,’’ pungkas Irfan.Q kar

Pembangunan Fisik Bisa Macet Imbas Larangan Jokowi Terkait Moratorium Pembangunan Kantor Kota Mojokerto, Bhirawa Realisasi pembangunan sejumlah gedung baru di Pemkot Mojokerto terancam mandeg. Hal ini menyusul keluarnya kebijakan pemerintahan Jokowi-JK terkait moratorium pembangunan kantor dan penambahan ruangan baru, meski untuk efisiensi bisa mengganjal program Kota Mojokerto dibawa kendali Wali Kota Mas’ud Yunus.

Komisi D Kawal Penetapan UMK Gresik, Bhirawa Komisi D DPRD bakal mengawal Penetapan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Gresik senilai Rp2,7 juta, sedang Komisi C fokus segera memanggil pengusaha galian c. Tujuannya mempertanyakan izin usahanya sebab di tengarai banyak yang tak mengantonggi surat izin pertambangan.

Ketua Komisi D DPRD Gresik, Ruspandi Sunaryo mengatakan,bakal melakukan hearing dengan memanggil Disnaker, Apindo dan buruh untuk mencarikan solusi kenaikan upah setiap tahun. Sebab, kalau ini terus-terusan terjadi sangat mungkin pengusaha bakal kabur dari Gresik. Karena tidak ingin warga Gresik kehilangan pekerjaan maka perlu dicarikan solusi terbaik.

Hal senada dijelaskan Sekretaris Komisi D DPRD Gresik, Mujid Ridwan, kenaikan UMK Gresik dari Rp2,195 juta menjadi Rp2,7 juta dinilai cukup wajar.

Apalagi, sebentar lagi Presiden Jokowi bakal menaikan harga BBM. Dan kenaikan yang mencapai Rp500 ribu, ini bisa menambal kebutuhan BBM buruh saat terjadi kenaikan nanti. ‘’Penetapan kesepakatan UMK sebesar Rp2,7 juta, buruh sudah tak menuntut terlalu tinggi untuk UMK. Supaya membuat para pengusah gulung tikar, yang berujung pada pengurangan jumlah pekerja. Dengan kenaikan sesuai standart saya yakin pengusaha akan terima, sebaliknya kalau lebih tinggi lagi maka mengakibatkan pengusah bangkrut buruh juga yang repot,’’ terangnya.Q kim

5

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah di tengah-tengah para penggiat kesehatan saat mengikuti HUT Kesehatan ke 50.

Kematian Bayi Bisa Ditekan 42 Persen Sidoarjo, Bhirawa Dalam menindaklanjuti program pemerintah tentang MDGs (Millennium Development Goals) 2015, khususnya dalam program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angkat Kematian Bayi (AKB). Kab Sidoarjo telah berhasil menurunkan secara signifikan.

Dalam dua tahun terakhir, untuk AKB tahun 2013 mencapai 313 bayi atau sebesar 8,77 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan sampai Bulan September 2014 tercatat sebesar 180 bayi atau 25,316 per 100 ribu kelahiran hidup. Sekitar 42% lebih Kab Sidoarjo berhasil menurunkan AKB. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, dr Ika Harnasti bersama Direktur RSUD, dr Atok Irawan usai mendampingi Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH M.Hum melepas acara jalan sehat HUT Kesehatan ke 50, di Alun-alun Sidoarjo, Minggu (9/11) kemarin.

Menurut Ika, dalam

menjalankan program pemerintah kabupaten tak hanya dilakukan Dinas Kesehatan saja. Tetapi juga didukung SKPD yang lain, termasuk pada penanganan AKI dan AKB. ‘’Selain SKPD juga didukung pula penguatannya oleh seluruh Puskesmas yang ada di Sidoarjo ini,’’ katanya.

Kebijakan penguatan Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu) yang juga dilakukan penekanan AKI dan AKB. Pada 2013 AKI Sidoarjo adalah sebanyak 26 ibu atau 72,82 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan tahun 2014 (data sampai dengan September 2014) menurun sebanyak 21 ibu atau 25,316 per 1000 kelahiran hidup.

Selanjutnya, untuk AKB tahun 2013 mencapai 313 bayi atau sebesar 8,77 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan sampai Bulan September 2014 tercatat sebesar 180 bayi atau 25,316 per 100 ribu kelahiran hidup. ‘’Kelahiran hidup Kab Sidoarjo tahun 2013 seluruhnya

berjumlah 25.316 bayi. Jadi angka AKI dan AKB di Sidoarjo sudah diatas rata-rata nasional,’’ jelas dr Ika. Hingga kini, pihak program Dinkes Sidoarjo masih difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana terhadap 26 Puskesmas dan 57 Pustu. Sementara, untuk Puskesmas Medaeng dan Tulangan juga telah diadakan peningkatan pelayanan dari layanan rawat jalan menjadi rawat inap.

Jadi kalau pemerintah sudah melakukan persiapan sarana dan prasarana, diharapkan masyarakat harus lebih tahu mengenai kebutuhan kesehatan. Selain itu juga harus mengenal bagaimana atau cara-cara penyelesaian permasalahan keseahtan.

Utamanya kesehatan lingkungan. Karena masih banyak ditemui, terutama di desadesa penggiran masih ada cara buang air besar sembarangan. ‘’Sehingga untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan mandiri bisa tercapai,’’ pungkas dr Ika.Q ach

Dalam APBD 2015, Kota Pemkot pun akan melanggar Mojokerto memutuskan mem dokumen yang telah disebangun perkantoran baru. pakati dalam rapat paKantor baru yaripurna. Meski ng bakal dibasejauh ini tetap ngun tahun dalam menga2015 nanti adabaikan, namun lah Kantor Didalam realinas Pemuda sasinya nanti, Olahraga, KePemkot Mojobudayaan dan kerto bakal mePariwisata lakukan kon(Disporabudsultasi dengan par). Intansi pemerintah yang bakal berpusat. Apakah diri di awal taprogram itu hun nanti, dikariyadi/bhirawa harus mandeg pastikan mematau diteruskan.

Abdullah Fanani butuhkan sa‘’Kalau memang rana baru untuk tembusan atas mendukung programnya. moratoirum turun, kita akan Untuk sementara, dinas baru melakukan konsultasi ini akan singgah di Gedung dalam setiap rencana pemEks Kantor Dinas Pendidikan bangunan. Bukan berarti, dan Kebudayaan di Panglima sikap ini melawan atas Sudirman. moratorium,’’ pungkasnya.

Tak hanya Diporabudpar Sementara itu, Wakil Kesaja. Di tahun 2015 nanti, tua DPRD Kota Mojokerto Wali Kota Mojokerto Mas’ud Abdullah Fanani mengataYunus yang sudah beran- kan, moratorium pemerintah cang-ancang membangun pusat tak berlaku surut.

Graha Mojokerto Service Artinya, berbagai program City (GMSC) di lahan eks RS pembangunan di Kota MojoDr Wahidin Sudiro Husodo kerto yang sudah dicanangdi J Gajahmada. kan cukup lama, bisa tetap Padahal, gedung pusat dilanjutkan. ‘’Saya rasa tak pelayanan terpadu yang menyalahi. Karena pembaterdiri atas Dinas Pendapa- ngunan perkantoran seperti tan, Pengelolaan, Keuangan GMSC sudah melalui perdan Aset (DPPKA), Dispen- jalanan panjang. Dan sudah dukcapil, Bank Jatim serta ada MoU antara PemkotKantor Pelayanan Perizinan DPRD. Sehingga tetap bisa Terpadu (KPPT) ini akan dijalankan,’’ ungkapnya. berdampak langsung dengYang tersendat, ujar Faan pelayanan masyarakat. nani, hanya program yang Dengan munculnya lara- masih berada di anganngan pembangunan perkan- angan saja dan belum ditoran dan penambahan ruang- bukukan melalui dokumen. an itu, dipastikan membuat ‘’Yang sudah masuk dalam Pemkot Mojokerto kebingung- RKA, tentu bisa dilanjutan. Karena kini tengah dila- kan,’’ pungkas politisi asal kukan pembahasan Rencana PKB ini.

Kerja Anggaran (RKA).

Seperti diketahui, Jusuf Terkait hal ini, Wali Kota Kalla meminta agar dalam Mojokerto Mas’ud Yunus 5 tahun ke depan, tak ada dihubungi melalui Kabag lagi pembangunan kantor Humas dan Protokol menu- pemerintah, baik di pusat turkan, pembahasan sistem maupun di daerah. Itu terpenganggaran keuangan masuk tidak ada penammuncul setelah ada rencana bahan ruangan. kerja (Renja) dan rencana Keinginan wapres itu lanstrategis (Renstra). ‘’Ren- taran perolehan pendapatan stra memuat visi, misi, tu- Indonesia masih banyak juan, strategi, kebijakan, yang hilang, karena pengprogram dan kegiatan pem- elolaan sumber daya alam bangunan. Dan sudah ber- yang kurang bagus, terbentuk dokomen negara,’’ masuk setoran pajak yang ujar Kabag Humas dan Pro- belum optimal pengelolatokol Pemkot Mojokerto, annya. Negara yang sehat Heryana Dodik Murtono. kalau anggaran pembanguJika harus menuruti mora- nannya seimbang dengan torium, ujar Dodik, maka anggaran rutinnya.Q kar

305 Pegawai Pemkab Gresik Terima SK CPNS Setelah lama ditunggu, sebanyak 305 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dijajaran Pemkab Gresik menerima SK CPNS. Sebelum SK diserahkan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, para CPNS itu disemprot dengan water canon dari mobil PMK milik Pemkab Gresik di halaman kantor Pemkab pada saat apel pagi, Jum’at (7/11).

Meski basah kuyub disemprot air, tapi tak membuat para CPNS itu beranjak dari tempat barisnya. Bahkan, yang tak kena semprotanpun malah mendekat ingin menikmati dinginnya air yang disemprotkan dengan kecepatan tinggi dari mobil milik PMK itu.

Perasaan berbinar tercermin dari wajah-wajah mereka setelah Bupati Sambari memastikan mereka menerima Surat Keputusan CPNS. ‘’Hari ini

juga SK CPNS anda sudah bisa diambil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik,’’ ujar Bupati didampingi Wakil Bupati (Wabup), Mohammad Qosim.

Setelah mendapat kepastian dari Bupati, seketika mereka bersorak, berteriak menjerit-jerit dan meloncat sambil melemparkan topinya.

Bupati dan wakil Bupati hanya tersenyum bangga dan memaklumi melihat keadaan

itu. Seakan tak ingin melepaskan keadaan itu berlalu, kedua pejabat teras Pemkab Gresik itu meminta water canon yang semula dipegang petugas PMK Gresik untuk ikut menyemprotkan air kepada barisan para CPNS. Tak satupun peserta yang mengelak dari derasnya semprotan air. Bahkan beberapa orang yang semula ada di barisan belakang ikut maju ingin merasakan sejuknya semprotan. ‘’Seperti halnya SK CPNS yang anda tunggu-tunggu. Air ini ibarat sebagai penyejuk yang anda nantikan dari terik panasnya sinar matahari yang anda rasakan saat ini,’’ ujar Wabup sembari menyemprotkan air kebarisan CPNS. Tak berhenti di situ, meski

telah 30 semprotan air berlangsung,mereka tak ingin segera beranjak dari halaman Pemkab Gresik. 305 CPNS K2 ini masih ingin tetap bersama dengan Bupati dan Wabup di lapangan. Ingin mengabadikan moment-moment indah penuh kegembiraan itu mereka meminta untuk foto bersama.

Tak hanya sekali jepret, tampak beberapa orang berganti tempat dan berganti pose.

Sampai akhirnya dari pihak BKD mengumumkan agar mereka segera berganti pakaian yang basah karena segera berkumpul dan menerima SK. Pada kesempatan itu, Kepala BKD Saputro melalui Kabag Humas Suyono mengatakan, 305 CPNS ini adalah mereka yang lulus tes honorer

K2 pada 3 Nopember 2013. ‘’Tepat setahun sejak tes berlangsung, mereka sudah menerima SK CPNS,’’ katanya.

Setelah menerima SK CPNS ini, selanjutnya mereka akan menjalani Latihan Pra Jabatan (LPJ) yang kali ini akan dilaksanakan di Watukosek, Mojokerto. Ketika ditanya kesannya disemprot air pakai water canon, Ningsih salah seorang CPNS mengaku senang. Pengajar Bahasa Jawa di SMPN 3 Gresik ini mengaku baru pertama merasakan semprotan air water canon. ‘’Mulanya kaget tapi lamalama enak juga, agak dingin,’’ ujarnya. Pengakuan senada juga disampaikan Ummu, guru SDN dari Bungah. ‘’Sebelumnya takut, tapi sekarang pingin lagi,’’ ujarnya.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Loloskan APBD, SKPD Wajib Bayar 1 Persen Malang, Bhirawa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang, harus kobol-kobol. Pasalnya untuk meloloskan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015, setiap SKPD dikabarkan harus menyetor biaya 1 persen dari jumlah APBD yang akan mereka terima.

Informasi di lingkungan Pemkot Malang menyebutkan, pungutan liar satu persen dari APBD 2015 di tiap SKPD dilakukan, Selasa (4/11) lalu. Bahkan para kepala SKPD kabarnya harus menyerahkan uang tersebut paling lambat pada pukul 10.00 WIB, pada harui Rabu (5/11).

Tak palak kondisi ini membuat para kepala SKPD pontang-panting untuk mencari pinjaman. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku terpaksa harus mengambil uang koperasi agar program kerja di SKPD-nya, tetap bisa berjalan.

Tidak sedikit SKPD yang keberatan dan ingin minta keringanan ke Wali Kota Malang Muhammad Anton.

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, kepada wartawan akhir pekan kemarin menyatakan, pihaknya tidak tahu menahu soal pungutan satu persen tersebut.

Karena dia memang baru saja pulang dari ibadah haji. “Saya tidak tahu jika ada pungutan itu, jadi saya tidak bisa komentar apa-apa. Meskipun sebenarnya kalau benar-benar terjadi itu sangat kami sayangkan. Tapi sekali lagi saya tidak tahu soal itu,’’ terang Sutiaji.Q mut

Bupati Belum Laksanakan Perda OTKPD Tulungagung, Bhirawa Kendati Perda (Peraturan Daerah) Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (OTKPD) sudah dievaluasi oleh Gubernur Jatim dan diterima kembali oleh Pemkab Tulungagung, namun Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi belum melaksanakan Perda tersebut.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung, Puji Astuti SH, pada Bhirawa akhir pekan kemarin mengungkapkan sudah melaporkan terkait Perda OTKPD yang telah dievaluasi oleh gubernur.

“Kini tinggal menunggu bupati,” ujarnya.

Menurut perempuan berjilbab ini, pelaksanaan Perda OTKPD merupakan kewena-

ngan bupati. Artinya, bupati dapat sewaktu-waktu melaksanakan Perda OTKPD yang didalamnya termuat di antaranya beberapa perubahan nomenklatur nama sebagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung dan penambahan satu SKPD yakni Bagian Pertanahan.

Diakui Puji Astuti, dalam

evaluasi Gubernur Jatim atas Perda OTKPD, ada beberapa nomenklatur yang disarankan untuk diubah. “Tapi nomenklatur yang disarankan untuk diubah itu bukan nama dinasnya atau bidangnya tetapi di nomenklatur tingkat seksi,” terangnya.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan pelaksanaan Perda OTKPD masih dipertimbangkan secara matang oleh Bupati Syahri Mulyo. Ini karena menyangkut pejabat yang akan ditempatkan di jabatan sesuai Perda OTKPD tersebut.

Seperti diketahui selain penambahan SKPD Bagian Pertanahan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah juga ditingkatkan statusnya menjadi

badan. Peningkatan status ini otomatis membuat pejabatnya merupakan pejabat eselon II. Begitupun dengan penambahan dua pejabat Staf Ahli Bupati. Penambahan ini akan membuat pejabat yang akan ditempatkan di jabatan tersebut tidak lagi tiga orang tetapi menjadi lima orang.

Bupati Syahri Mulyo pada Bhirawa beberapa waktu lalu mengatakan pelaksanaan Perda OTKPD akan membuat pejabat yang terlantik tidak hanya pada kepala SKPD yang nomenklaturnya berubah atau SKPD baru, tetapi juga sampai pada kepala seksi. Menurut pejabat nomer satu di Kabupaten Tulungagung ini, realisasi dari

Perda OTKPD akan membuat pelantikan pejabat nantinya bakal berlangsung massal.

“Ini aturan yang baru. Jadi yang sebelumnya sudah dilantik seperti pejabat kasi harus dilantik kembali karena nomenklatur SKPD-nya berubah,” tuturnya.

Dia mencontohkan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemkab Tulungagung yang Bidang Budayanya digabung ke Dinas Penidikan. “Nanti di Dinas Pariwisata itu tidak hanya kepala SKPD-nya yang harus dilakukan pelantikan tetapi juga sampai pejabat eselon dibawahnya. Jadi banyak yang harus dilantik,” terangnya.Q wed

van/bhirawa

Ketua PWI Jatim Akhmad Munir saat memberikan materi di dalam pelatihan Jurnalistik di Hotel Insumo Kediri. Sabtu (8/11)

Idealisme Wartawan Terdegradasi Kepentingan Industri Media

Wujudkan Masyarakat Sejahtera, Siapkan 12 Ribu Pelatihan Bojonegoro, Bhirawa Guna untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang sejahtera dan produktif pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 ini akan menyiapkan kubas/bhirawa rang lebih 12 Bupati Bojonegoro ribu pelatihan Suyoto berbagai jenis yang bisa diikuti oleh masyarakat Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, melalui Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan Gas bumi di Kabupaten Bojonegoro lambat laun mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 dana penyertaan modal melalui Participating Interest (PI) sudah bisa dinikmati.

Hanya saja, pemkab Bojonegoro memiliki kebijakan agar keuntungan dari PI tidak akan diambil 100 persen, yang kemudian akan dibelanjakan untuk sektor peningkatan sumber daya manusia (SDM) Bojonegoro. “Dari dana tersebut yang mencapai Rp 1,9 triliun nantinya Rp 300 miliar akan dialokasikan untuk peningkatan SDM melalui pelatihanpelatihan di berbagai jenis. Sehingga masyarakat Bojonegoro yang produktif tidak sekedar mimpi semata namun segera direalisasikan melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan,” ungkap Suyoto, Minggu (9/11).

Menurutnya, pelatihan 12 ribu ketrampilan nantinya akan diberikan kepada seluruh generasi Bojonegoro baik putra maupun putri. “Dengan adanya ketrampilan yang mereka miliki maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan makin terbuka,” jelasnya.Q bas

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

nurkholis/bhirawa

Kantor PDAM Trunojoyo Sampang

Kinerja PDAM Trunojoyo Dipertanyakan Sampang, Bhirawa Kinerja pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang di bawah kepemimpinan Dirut Robet Balbut, menjadi sorotan sejumlah LSM di Kabupaten Sampang yang dinilai gagal secara kinerja maupun untuk meningkatkan PAD. Pasalnya modal investasi pemerintah daerah terhadap PDAM Sampang berjumlah miliaran, namun tidak sebanding dengan prestasi kinerja PDAM terkait pelayanan pada masyarakat.kata Tamsul ketua LSM MDW, Minggu (9/11).

Menurut Tamsul, kalau berbicara pelayanan di Sampang kota saja tidak semua pelanggan bisa menerima layanan air lancar setiap hari, apalagi yang jauh dari Kota Sampang, khususnya daerah yang kesulitan air di saat musim kemarau.

“Kami berharap Bupati Sampang sebagai kepala daerah segera mengevaluasi kinerja PDAM Sampang di bawah kepemimpinan Robet Balbut sebagai dirut PDAM Trunojoyo Sampang, agar PDAM di samping sebagai jasa pelayan terhadap masyarakat juga bisa meningkatkan PAD Sampang,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Heru Susanto, setidaknya sudah dua kali perioode Robet Balbut menjadi Dirut PDAM Trunojoyo Sampang, namun hingga saat ini pelayanan air

minum di Sampang kota saja banyak yang tidak terlayani, belum lagi masih tingginya investasi penyertaan modal pemerintah daerah mulai 2008 berdasarkan perda nomor 26 tahun 2008 terhadap PDAM Sampang, hingga tahun 2014 totalnya mencapai 1,4 miliar.

“Jika tingginya investasi penyertaan modal pemerintah daerah yang cukup tinggi tersebut, tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat di bawah kepemimpinan Robet Balbut, maka pemerintah daerah melalui Bupati, harus segera melakukan evaluasi terhadap managaman PDAM agar pelayanan masyarakat benarbenar sesuai yang diharapkan, tidak seperti saat ini darurat kekeringan di Kabupaten Sampang masih tinggi, malah PDAM sebagai penyedian jasa air minum tidak meningkatkan pelayanan,” tegas dia.

Masih dikatakan Heru Susanto, karena PDAM ini merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, maka sudah semestinya secara periodik pemerintah daerah harus mengevaluasi terkait kinerja PDAM tersebut, sebab yang mengangkat dan yang memberhentikan dirut PDAM adalah kewenangan Bupati sebagai kepala daerah.

Saat ini tinggal sejauh mana keseriusan Bupati merespon persoalan yang berada di tubuh PDAM Trunojoyo Sampang.Q lis

Kota Kediri, Bhirawa Idealisme dan profesianalisme wartawan saat ini terdegredasi oleh kepentingan politik dan intervensi pemilik media serta kepentingan pemodal. Sehingga tak jarang profesi sosial menyimpang dari etika dan kaidah jurnalistik.

Untuk mencari solusi agar idelisme wartawan tidak terdegredasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kediri mengadakan pelatihan jurnalistik pada puluhan wartawan se Kediri Raya dari PWI maupun Alansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Dalam pelatihan bertemakan ‘Profesionalisme Wartawan dalam dinamika Politik dan Kepentingan Industri Media’ menghadirkan nara sumber Ketua PWI Jatim Ahkmad Munir dan Komisioner Bidang Struktur Penyiaran dan Perizinan KPID Jatim dr Apriliani.

Ketua PWI Jatim Akhmad Munir mengingatkan agar pers tidak terdegredasi kepentingan politik atau internsi pemodal, wartwan harus ingat jika pers adalah institusi sosial yang kerjanya mengikuti kaedah jurnalistik untuk kepentingan publik. "Sehingga jati diri Pers tetap harus dipertahankan dari kepentingan yang saat ini membelenggu. Ingat dalam pasal satu, Pers Indonesia harus Independent dan tidak berniat buruk," terangnya.

Akhmad Munir juga menyinggung soal keberpihakan media massa pada saat pemilihan legislative dan pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Dunia pers sangat memprihatinkan kondisi tersebut, karena telah di anggap sudah tidak

sesuai dengan kaedah jurnalistik dalam pemberitaan.

"Boleh berpihak tapi memihak kebenaran dan keadilan demi kepentingan Publik, memang diakui saat ini pemilik modal dalam industri media intervensinya tanpa terasa nmasuk dalam pikiran kita," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal itu, Jurnalis harus mampu mensterilkan pikiran perlakuan pemilik modal sehingga bisa memberikan ruang sebagai profesi seorang jurnalis. "Solusinya tetap menjaga idealisme serta tidak mengesampingkan nilai bisnis," tandasnya.

Hal senada dikatakan dr Aprilani menurutnya untuk menajadikan media penyiaran yang sehat diperlukan tiga hal pokok. Yakni, menciptakan management yang mampu memisahkan antara redaksi pemberitaan dengan unsur bisnis.

"Media harus memiliki kesadaran tangungjawab sosial, sehingga media memiliki sikap independent. Dan, sebagai penyedia informasi publik, pemberitaan media harus memiliki akurasi, pemahaman publik, jujur dan berimbang," ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Kediri A Abubakar SE berharap dengan peltian tersebut, bisa mempertegas indepedensi. Obyektivitas dan netralitas dalam pemberitaan politik serta memposisikan diri tetap dalam sistem managemen media tanpa mengabaikan prinsip jurnalistik. "Saya juga berharap, ini mampu memberikan masukan pada jurnalis jika terjadi benturan kepentingan antar visi jurnalisme yang ideal dengan kepentingan pragmatis pekerjaan," tandasnya.Q van

Kenalkan Potensi Seni Budaya, Pemkab Gelar Best Situbondo Carnival Puluhan ribu pasang mata warga Kota Santri tumpah ruah di sepanjang jalan Ahmad Yani hingga Jalan PB Sudirman, Kabupaten Situbondo, sejak siang kemarin (9/11). Antusias warga tersebut terkonsentrasi guna untuk menyaksikan kegiatan BSC (Best Situbondo Carnival) yang digagas Pemerintah Kabupaten Situbondo, melalui Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora).

Agar berjalan sukses Pemkab menggandeng EO dan melibatkan peserta dari kalangan Dinas Pendidikan, seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) serta sejumlah perwakilan masyarakat umum. Dalam kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kota Bumi Sholawat ini, Pemkab Situbondo mengambil tema ‘BSC Festival Desain Baju Kejayaan Islam dan Fashion On The Street’.

Pengambilan tema ini tampak berbeda dengan daerah lain seperti Banyuwangi dan Jember yang lebih dulu tampil, dalam satu dua tahun terakhir ini.

Menurut Kepala Disparbudpora Kabupaten Situbondo, Tulus Prijatmaji, melalui Kabid (Kepala Bidang) Pariwisata Budaya, Jupri Setyo Utomo, tiap peserta

memakai bahan kain yang dipadukan denga accesoris kerajinan asli Situbondo. Seperti, ujar mantan Lurah Ardirejo itu, batok kelapa, kerang kayu yang disesuaikan dengan kreatifitas peserta. “Para peserta juga memaki properti seperti pedang, tombak, perisai dan perlengkapan perang lainnya yang tentunya tidak berbahaya. Misalnya, kardus, gabus dan kayu,” urai Jupri.

Masih kata Jupri, khusus untuk katagori warna BSC tahun 2014, meliputi kejayaan Islam Eropa (silver), kejayaan Islam masa nabi Sulaiman (hijau muda), Islam masa Nabi Musa (gold), Islam masa perang badar (putih).

Sisanya, kata Jupri, kejayaan Islam di India (orange), Islam di Indonesia (biru) Islam di China

(merah) dan Islam di Turki dengan warna ungu. “Untuk juri terdiri dari 4 orang yang ada di garis start kanan-kiri, route peserta dan digaris finish. Sedangkan kriteria penilaian meliputi baju, make-up, koreografi dan camera face,” beber Jupri.

Sementara itu, salah satu peserta tim SMPN I Panji, tampak tampil memukau dan apik saat memperagakan desain baju kejayaan Islam di India. Menurut Kepala Sekolah (Kasek) SMPN I Panji, Drs Herry Sojan Msi, tim yang bidani sengaja mengambil desain tema Islam di India, karena memiliki keunggulan dibidang corak lainnya. “Keikutsertaan kami ini untuk memeriahkan event pengangkatan potensi seni budaya dan wisata yang dimiliki Situbondo dimasa yang akan datang,” terang Herry Sofjan.

Menurut Herry, dalam event BSC kali ini, SMPN I Panji mengikutsertakan dua tim dengan nomor peserta 132 yang mengangkat tema kejayaan Islam Eropa yang meniikberatkan pada desain silver dan kejayaan Islam

di India. “Kami optimis bakal meraih juara, karena disamping sebelumnya pernah meraih juara pada acara puncak Hari Jadi Situbondo ke-196, tim kami juga rutin melakukan latihan bersama pendamping dan pembina.

Mudah-mudahan harapan kami nanti benar-benar terwujud dengan sempurna,” pungkas Herry yang diamini salah satu official SMPN I Panji, Zsasa Meichan, kemarin.

Di sisi lain, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, menandaskan, pihaknya sengaja mengambil tema desain baju pada masa kejayaan Islam, tak lain untuk membedakan acara serupa dengan daerah lain yang lebih mendominasi pada pengangkatan ciri khas daerah yang bersangkutan.

“Ide ini agak radikal karena waktu dan persiapan yang lebih pendek yakni sekitar tiga bulan.

Berbeda dengan daerah lain yang memiliki persiapan hingga satu tahun. Yang pasti, event ini memperebutkan hadiah total 26 juta.

Ini teralisasi juga berkat kekom-

sawawi/bhirawa

Salah satu atraksi peserta SMPN I Panji tampak memukau puluhan ribu penonton pada acara pentas BSC siang kemarin. pakan teman teman,” papar Bupati Dadang.

Dadang menambahkan acara ini bukan untuk mengkultuskan pencitraan pribadi, melainkan untuk memfasilitasi semua pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo. “Even ini sudah berjal-

an dengan baik karena ada kerjasama yang kompak antar berbagai elemen. Ini juga didasari oleh kebersamaan dalam membangun Situbondo, sehigga yang nampak bukan hanya hasil pekerjaan satu orang saja,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

JAWA TIMUR

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

Banyuwangi Bangun Gedung TIC Ijen Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi membangun gedng Tourism Information Center (TIC) di Paltuding, kaki Gunung Ijen. Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, gedung TIC menjadi daya dukung bagi tamu yang berwisata ke Gunung Ijen.

“Gedung ini sengaja kami bangun bukan untuk disewakan, tapi sebagai pojok informasi bagi pengunjung yang datang kemari,” ujar Bupati Anas, Sabtu (8/11).

Bahkan keberadaan gedung TIC akan menjadi wahana pertemuan semua masyarakat. Sekaligus dimanfaatkan pula sebagai tempat pertolongan pertama jika ada pengunjung Ijen yang mengalami sakit seperti sesak nafas atau pun terkilir.

Bupati Anas juga meresmikan jaringan air bersih di sekitaran gedung TIC. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Mujiono, mengatakan masyarakat luas boleh mengakses bangunan unik berukuran 9 x 23 meter tersebut. “Semua pengunjung Ijen bisa memanfaatkan bangunan TIC dan jaringan air bersih.

Begitu pula para penambang belerangnya,” kata Mujiono.

Gedung dirancang oleh arsitek Budi Kardono dengan memiliki sebuah kamar berukuran besar dan dua tempat tidur.

Kamar ini bisa menampung 3-4 orang.

Selain itu, ada ruang pertemuan, ruang pamer untuk UMKM, pojok informasi, dan dapur. Dua toilet, musholla, teras dan sebuah taman kecil yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) turut hadir di gedung tersebut.Q nan

7

Bupati dan Wabup Madiun Lantik 89 Pejabat Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos menegaskan, agar para pejabat yang telah dilantik segera melakukan kerja keras dengan cerdas dan iklas seperti moto Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Kerja, Kerja, Kerja. "Saya minta kepada para pejabat yang telah dilantik, agar melakukan kerja keras dengan cerdas dan iklas. Mulai hari Senin, harus sudah menempati tempat kerjanya masing-masing," kata Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya saat melantik 89 pejabat eselen II.B dan III.A dalam upacara pelantikan Pejabat Struktural Eselon II.B, III dan Eselon IV di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, pekan lalu.

Sebelum mengakhiri sambutannya Bupati Muhtarom mengingatkan, tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah saat ini adalah agar aparatur pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka dan tepat waktu , serta harus selalu merespon secara positip dengan memperlihatkan secara nyata dalam praktik pelaksanaan tugas.

“Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, maka kita sebagai aparat pemerintah hendaknya mampu bekerja keras, kerja cerdas,

dan kerja iklas sehingga apa yang kita kerjakan dapat sesuai kehendak masyarakat,” tegas Muhtarom.

Seusai pelantikan, ketika dikonfirmasi wartawan mengenai rumor pengkaderan terhadap Kepala Bappeda, Ir. Tontro Pahlawanto menjadi calon Sekda menggantikan Soekardi yang tak lama lagi memasuki massa pensiun, Muhtarom menampik isu tersebut.

Alasannya, tidak selamanya yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda, akan otomatis naik menjadi Sekda.

"Tidak benar isu seperti itu.

Dasar hukumnya itu apa. Kita

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos melantik 11 pejabat eselon II di Pemkab Madiun. menempatkan orang dengan pertimbangannya loyalitas, kapabilitas, dedikasi, kapasitas dan moralitas. Jadi bukan kok dari Bappeda otomatis pasti menjadi Sekda. Tidak seperti itu. Lha ini pak Sekda (Soekardi) masih meger-meger (menjabat) kok," terang Muhtarom, S.Sos dengan didampingi Wabup Madiun, Drs. Iswanto, M.Si dan Sekda Kab. Madiun, Drs. Soekardi, M.Si. Pejabat yang dilantik dan

diambil sumpahnya sebanyak 89 orang terdiri atas Pejabat Stuktural eselon II B sebanyak 11 orang, eselon III A sebanyak 15 orang dan Eselon III B sebanyak 10 orang .

Untuk Pejabat Eselon II dan III Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan dilakukan oleh Bupati Madiun.

Sedangkan untuk Pejabat Eselon IV sebanyak 46 orang, Pelantikan dan pengambilan Supah Jabatan dilakukan

oleh Wakil Bupati Madiun.

Mereka yang dilantik sebagai Pejabat Eselon II B, antra lain Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Kepala Bappeda, Drs. Budi Tjahyono, M.Si sebagai Kepala Dinkoperindagpar, Endang Setyowati, SH, MM sebagai Kepala BKD dan Diklat, Drs. Suyadi sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ir. Wijanto Djoko Poernomo, MM sebagai Kepala Dinsosnakertrans.

Kurnia Aminulloh, SH sebagai Kepala Dishubinfokom, Drs. Agus Budi Wahyono, MSi sebagai Kepala Bakesbangpoldagri, Drs. Wahyuono Widoyo Eddy, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan, Joko Lelono sebagai Kepala Bapemas dan Pemdes, Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si sebagai Kepala DKP, dan Drs. Komari sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.

Sedangkan yang dilantik sebagai Perjabat Eselon III antara lain Cahyo Nugroho, SH sebagai Ka. Satpol PP, Moch.

Arifin sebagai Ka. KPPT, Drs. Hadi Widodo sebagai Kabag.

Kesra, Yudi Hartono, S.Sos MM sebagai Kabag. Ekonomi, Edy Harianto, SH M.Si sebagai Kepala Pelaksana BPBD.Q dar

Dindik Lambat Kirim Buku K-13 Kab Malang, Bhirawa Sebagian guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kabupaten Malang kini mengeluhkan terlambatnya pengiriman buku Kurikulum 2013 (K-13). Padahal, K-13 sudah berjalan tiga bulan, namun realisasinya tidak maksimal. Sehingga hal itu telah berdampak pada siswa, karena siswa kesulitan untuk mendapatkan materi.

“Seharusnya pemerintah jangan tergesagesa dalam merealisasikan K-13, yang akhirnya telah membawa masalah baru, yakni terjadi amburadulnya pembelajaran siswa di sekolah. Sehingga siswa kesulitan untuk mendapatkan materi dengan baik,” tegas salah satu guru honorer SDN di wilayah Kecamatan Ngantang Ngadino, Minggu (9/11), kepada Bhirawa.

Menurut dia, semestinya siswa SD saat ini masuk pada tema ketiga, tapi sekarang ini materi pelajaran baru mulai membahas kesatu. Dengan keterlambatan pengiriman buku K-13 dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, maka pihaknya menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS), yang dikeluarkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).Q cyn

Lama Tidak Hujan Debit Sumber Air PDAM Turun Malang, Bhirawa Sulitnya turun hujan pada musim kemarau panjang di wilayah Malang dan sekitarnya membuat debit sumber air Karangan di Desa Donowarih meyusut, dan dikawatirkan berdampak pada pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang.

Direktur Utama PDAM Kota Malang, Jemianto, mengutarakan jika pada musim hujan debit air bisa mencapai 38 liter per detik, di musim kemarau yang panjang dan hujan tidak turun debit air bisa menurun hingga 29 liter per detik.

“Pada tiap musim kemarau, sumber air Karangan selalu mengalami penurunan debit air, ini sebenarnya juga terjadi ditempat lain, teapi yang bisa dilihat dari kasat mata memang hanya di sumber Karangan" ujar Jemianto, Sabtu (8/11) kemarin.

Pihaknya memperkirakan, penurunan debit air itu akan kembali normal pada Bulan Desember 2014 mendatang, atau pada saat musim penghujan. Pihaknya berharap pada Januari 2015, debit air bisa kembali normal seiring dengan datanganya musim hujan. Q mut

nas/bhirawa

Para narasumber tengah memberi motivasi kepada para praktisi radio dalam acara FDR Summit 7 yang digelar di Kota Batu, 7-9/Nov.

FDR Tuntut Pemerintah Kaji Keadilan Pajak Media awi/bhirawa

Salah satu aktivitas penambangan pasir ilegal di Situbondo. Selama aktivitas penambangan dilakukan secara ilegal, pemkab setempat belum bisa mengeluarkan izin.

Pro Kontra Tambang Sirtu, Pemkab Konsultasi ke Gubernur Situbondo, Bhirawa Pro kontra dan kisruh penambangan pasir dan batu ilegal di Situbondo, mulai mendapat respon positif dari Pemkab Situbondo.

Terbukti, kemarin, Pemkab Situbondo mengaku akan berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur. Dalam surat tersebut, Pemkab akan berkonsultasi secara hukum, terkait rencana memberikan payung hukum aktivitas penambangan di Situbondo. Selama aktifitas penambangan dilakukan secara ilegal, karena Pemkab belum bisa mengeluarkan ijin, mengingat adanya dua aturan yang saling berseberangan.

Menurut Asisten II Pemkab Situbondo, Achmad Sugiarto, Pemkab masih dibingungkan dua aturan yang berbeda. Dalam undang undang Minerba jelas diatur tentang pertambangan, termasuk di wilayah Kabupaten/Kota. “Namun dalam undang undang Pemerintah Daerah, disebutkan Kabupaten/Kota tidak boleh mengeluarkan ijin tambang, kecuali tambang panas bumi,” terang pria yang

akrab dipanggil Modot itu.

Pria yang kini menjabat sebagai asisten dibidang Ekonomi dan Pembangunan itu menambahkan, pihaknya berkonsultasi ke Gubernur, agar ditindaklanjuti ke Kementerian. “Dengan demikian, Pemkab tidak disalahkan jika menerbitkan Perda tentang tambang,” tegas Modot.

Mantan Kabag Hukum itu menegaskan, hingga kini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tambang sedang digodok di DPRD, termasuk draf Raperda sudah dalam penyempurnaan. “Kami menjamin pembahasan Raperda tambang akan rampung akhir tahun 2014,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Modot, Pemkab akan tetap menunggu petunjuk Gubernur terkait penambangan di Situbondo. Oleh karena itu, agar pembangunan di Situbondo tidak terhenti, pihaknya meminta pengusaha jasa konstruksi, untuk sementara membeli pasir dan batu hasil tambang legal di luar kota. “Solusi sementara ya seperti itu dulu,” pungkas Modot.Q awi

Batu, Bhirawa Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan kajian dalam memberikan rasa keadilan pajak terhadap media elektronik.

Tuntutan ini dikeluarkan Forum Diskusi Radio (FDR) yang kemarin (9/11) telah menyelesaikan pertemuan bertajuk FDR Summit 7, bertempat di Pondok Jatim Park, Kota Batu.

Presiden FDR Indonesia, Harley Prayudha mengatakan, selama ini penerapan pajak media elektronik disamakan antara media televisi dan radio. Padahal, seharusnya ada perbedaan atas komersialisasi yang dilakukan dua jenis media elektronik ini. Akibatnya, para praktisi radio di tanah air sangat terbeban dengan tingginya pajak yang harus mereka tanggung.

“Bahkan ada beberapa kelompok yang menilai/ menganggap bahwa bisnis radio swasta ini sudah tidak bisa lagi menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Akibatnya menjadi tugas kita untuk bisa mengembalikan optimisme dari rekan-rekan praktisi radio,” ujar Prayudha, Minggu (9/11).

Tak hanya itu, katanya, campur tangan pemerintah daerah juga sangat diharapkan oleh praktisi 120 radio

yang tergabung dalam FDR ini. Dukungan pemerintah daerah lebih mengarah pada pemberian kepercayaan terhadap insane radio. Artinya, media radio masih bisa menjadi sarana untuk menyampaikan program pembangunan ke masyarakat.

Sebenarnya sinergitas antara pemerintah dengan media sudah berjalan. Namun hal ini tetap harus dioptimalkan.

Disampaikan pula pada forum tersebut, semua kegelisahan dari para praktisi radio di tanah air. Dalam kegelisahan yang terwadahi oleh FDR, memunculkan sebuah pertanyaan, “memang masih ada yang mendengarkan radio?”. Dan tak jarang dalam kompetisi yang semakin tajam, terjadi ‘saling sikut’ antar sesame media radio.

Untuk itu, dalam pertemuan kali ini, FDR menyampaikan dan menawarkan era konvergensi media sebagai sebuah paradigma baru. Hal ini untuk mengatasi adanya kompetensi tidak sehat antar media radio sehingga satu sama lain bisa saling bersinergi. ”Jangan khawatir, selama kita masih memiliki telinga, maka keberadaan radio akan tetap didengar oleh masyarakat,” tambah Prayudha.Q nas

Sehatkan Lingkungan Lewat Septic Tank Komunal dari USAID IPAL Komunal Bisa Digunakan untuk Menyiram Tanaman Wilayah perkotaan seperti di Kota Pasuruan ternyata tidak menjamin standar kesehatan lingkungan. Itu terbukti di Dusun Ngegot Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, tepatnya di tujuh Rukun Tetangga (RT) yang sebagian besar warganya menjadikan selokan sebagai lokasi pembuangan limbah rumah tangga. Yang lebih ironi, dijumpai di RT 5 dan RT 7 sekitar 170 KK tidak mempunyai WC (septic tank). Tentu saja, buang air besar sembarangan memicu munculnya penyakit karena pencemaran lingkungan.

Melihat kondisi itu, Initiatives for Watsan Inprovement Throught Networking Support (IWINS) yang didanai United States Agency Internasional Development (USAID) menganggap kondisi ini rentan untuk penyebaran penyakit sehingga perlu adanya septic tank komunal atau bisa dimanfaatkan orang banyak.

“Dipilihnya Dusun Ngegot Kelurahan Kebonagung lantaran kawasan ini pemicu pencemaran lingkungan karena tidak mempunyai WC,” ujar Arief Lukman Hakim, Manager Proyek IWINS disela-sela acara Field Day Sekolah Lapangan IWINS di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Pur-

worejo, Kota Pasuruan, Sabtu (8/ 11).

Menurutnya, sesuai target MDGs, semua masyarakat harus memiliki sanitasi yang baik antara lain tidak membuang tidak langsung ke tanah atau sungai, tapi dalam satu wadah yang memiliki seperti septic tank komunal. “Hasil dari sekolah lapangan program IWINS kami, ternyata banyak rumah yang memiliki WC tapi tidak memiliki septic tank, melainkan pembuangannya ke sungai. Selanjutnya, kami mencoba untuk memfasilitasinya dengan identifikasi kebutuhan dan mencari solusi dengan melibatkan masyarakat,” kata

Arief Lukman Hakim.

Keunikan dari septic tank komunal itu adalah septic tank tersebut akan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan menggunakan teknologi Anaerobic Baffled Reactor. Teknologi itu menyaring kotoran hingga beberapa kali sehingga setelah diolah, limbah akhir cukup aman untuk dialirkan ke lingkungan.

“Banyak manfaatnya, di antaranya bisa digunakan untuk menyiram tanaman sehingga tanaman yang tersiram air yang menggunakan teknologi Anaerobic Baffled Reactor menjadi subur. Begitu pula manfaat lainnya,” kata Yuli Setyorini, water spesialis IWINS. Rencananya, septic tank komunal berukuran 5x10 meter berkedalaman 2,5 meter berangkap 5 dengan 2 filter nantinya akan digunakan untuk 100 KK. Sedangkan proses pembuangannya, dari rumah warga disalurkan ke septic tank komunal yang sudah disiapkan IWINS. “Kami hanya menyiapkan jari-

ngan pipa air limbah, manhole dan bak control di setiap rumah.

Untuk pemilik rumah hanya menyiapkan tempatnya saja.

Jarak terpanjang dari tempat septic tank komunal ke rumah warga sekitar 70 meter,” kata Pudji Astuti, saitasi spesialis IWINS. Pelaksana USAID yang datang langsung dari Wangsinton Amerika, Dan Grandt mengatakan tujuan dari bantuan untuk pembangunan septic tank komunal ini tak lain agar masyarakat hidupnya menjadi sehat. Dengan berperilaku secara higienis, akan tercipta perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.

“Saya sangat kagum sekali dengan banyaknya masyarakat sekitar diwilayah Kota Pasuruan ternyata respek dalam hal kesehatan. Begitupula dengan sekolah lapangan air bersih dan sanitasi sangat terampil dalam hal analisis dan penelusuran wilayah ini,” kata Dan Grandt berbahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Nur Endang Shufrani, USAID

hilmi husain/bhirawa

Warga antusias saat acara Field Day Sekolah Lapangan IWINS di pendopo Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Sabtu (8/11). dari Indonesia.

Salah satu warga yang akan menerima manfaat dari septic tank komunal, M Rifai mengaku senang dan bergembira. Menurutnya sudah beberapa tahun, ia tak mempunyai WC. “Memang

saya tidak mempunyai WC sudah lama. Saya rasa ini juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan, utamanya resiko penyakit seperti diare. Saya sangat senang sekali,” kata M Rifai warga sekitar.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,205.00

12,083.00

SGD

9,592.86

9,490.26

EUR

15,447.87

15,291.04

JPY

11,210.62

11,096.52

GBP

19,685.44

19,483.84

Sumber: Bank Indonesia (20 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

Dispenda Malang Buka Layanan Delivery Order Malang, Bhirawa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Jawa Timur, membuka layanan “delivery order” setiap Sabtu untuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto, Sabtu, layanan jemput bola BPHTB khusus pada hari Sabtu tersebut dilakukan dengan berkeliling kampung. “Sebenarnya, layanan ini sudah dilakukan pada pekan lalu.

Namun, karena kurangnya sosialisasi, tidak ada warga yang datang ke Kantor Dispenda untuk membayar BPHTB,” katanya, Minggu (9/11).

Ade Herawanto mengatakan bahwa warga yang belum memiliki SSPD BPHTB pun bisa langsung datang ke Kantor Dispenda dan diberikan secara gratis.

Warga yang memiliki kesibukan luar biasa serta tidak bisa datang ke Kantor Dispenda, kata dia, cukup menelepon ke nomor 0341-751532 yang aktif selama 24 jam, petugas akan datang ke rumah warga yang menelepon dan membutuhkan layanan tersebut.

Bahkan, lanjutnya, Dispenda juga memberikan kemudahan lainnya, yakni berkaitan dengan informasi tentang pelayanan BPHTB dan PBB. Untuk PBB, warga bisa menghubungi ke nomor 0341-7007010 dan akan dilayani pada hari Minggu.

Layanan khusus tersebut dilakukan pada hari Sabtu (BPHTB) dan Minggu (PBB). Layanan khusus BPHTB dan PBB itu diupayakan juga selesai pada hari itu juga (one day service).

Ade mengakui program layanan jemput bola untuk pembayaran BPHTB dan PBB itu merupakan program baru yang akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya jika hasil evaluasinya bagus.

“Kami ingin memberi kemudahan kepada warga. Setelah akhir tahun ini, kami akan melakukan evaluasi, jika hasilnya bagus, akan kami lanjutkan pada tahun berikutnya,” ucapnya.

Ia membantah jika program layanan jemput bola dan layanan satu hari selesai untuk pembayaran BPHTB dan PBB itu hanya bertujuan memenuhi dan menggenjot target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak BPHTB dan PBB. Pada tahun ini, Dispenda dipatok mengumpulkan PAD sebesar Rp100 miliar dari BPHTB dan dua bulan menjelang tutup tahun 2014, Dispenda baru mengumpulkan sekitar Rp60 miliar atau sekitar 60 persen. Q mut,ant

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4038 EY, a/n Romly Y, ds. Ketoan, rw 04/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1732/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2080 FA, a/n Suryani, Ds. Besuki, rw 01/04, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1733/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3133 EH, a/n Endang Sri Widayati, ds. Wringin Anom, rw 03/05, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1734/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN BPKB, Honda, th. 2010, Hitam, AG4395RX, a/n. Mohamad Romeli, Dsn. Gempoldsari RT/RW : 002/ 002, Ds. Loderesan, Kedungwaru-T.Agung No. 1735/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG3532SH, a/n. Kamipah, Ds. Tanjungsari, Karangrejo-T.Agung No. 1736/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2881SA, a/n. Sunarti, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 1737/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2009, Hijau, AG5684TW, a/n. Suparmi, Ds. Pucunglor, Ngantru-T.Agung No. 1738/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2004, Hitam Silver, AG3365TX, a/n. Rudy Susanto, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1739/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG2665OM, a/n. Umiatin, Ds. Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No. 1740/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG6283SS, a/n. Tri Mastutik, Ds. Karangtalun, Kalidawir-T.Agung No. 1741/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Merah Hitam, AG5112OL, a/n. Henery Gustikha Putra, Kel. Bago RT 1/2T.Agung No. 1742/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2012, Merah Marun, AG6291OH, a/n. Moh Sodik, Ds. Sawo, CampurdaratT.Agung No. 1743/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2005, Merah, AG3961SA, a/n. Sumiati, Jl. P Sudirman 108, RT/RW: 003/ 005, Kel. Kampungdalem-T.Agung No. 1744/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Putih, AG5944TT, a/n. Maksum, Ds/Kec. Gondang-T.Agung No. 1745/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2005, Hitam, AG4796TH, a/n. Sri Agustami, Dsn. Sanden, Ds. Sepatan, Gondang-T.Agung No. 1746/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2008, Merah Hitam, AG3742SZ, a/n. Wanto, Dsn. Tumpakpring, Ds. Geger, Sendang-T.Agung No. 1747/IMB/BI-II/2014

Senin Pon, 10 NOVEMBER 2014

Harga Cabai dan Beras Merangkak Naik Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah belum resmi mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, namun harga barang kebutuhan pokok di Bojonegoro dan Kabupaten Malang sudah mulai merangkak naik, terutama harga beras dan cabai.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro, Basuki mengatakan mengakui telah terjadi kenaikan sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional. “ Pantauan harga pekan lalu sudah berangsur naik, pekan ini juga bertambah naik, harga beras medium yang kemarin dibawah Rp 8.000 per kilogramnya seperti beras sekarang sudah naik menjadi Rp 8.200 per kilogram,” kata Basuki kepada Bhirawa,Minggu (9/11).

Selain itu, Basuki menambahkan, kalau harga cabai juga mengalami kenaikan sekitar 40% yaitu harga cabai merah besar yang sebelumnya Rp 25.000 perkilogram, sekarang menjadi Rp 30.000 per kilogram.

Kenaikan disebabkan beberapa faktor diantaranya jelang kenaikan BBM dan juga cuaca yang selama ini terjadi kekeringan sehingga menyebabkan panen cabai maupun padi gagal. “Tahun inikan kita mengalami cuaca kemarau sehingga menyebabkan kekeringan, jadi produksi beras berkurang. Begitu juga dengan cabai, karena gagal panen,”katanya.

Sementara pedagang warteg di jalan patimura Dasimah, mengeluhkan kenaikan harga yang membuatnya harus merogoh kocek lebih dalam. Biasanya untuk membeli cabai, bawang dan tomat untuk membuat sambal hanya perlu Rp 25.000 dengan berat 1/4, kini ia harus menambahkan modal menjadi Rp 45.000 untuk mendapatkan 1/4 bumbu sambal

komplit. “Ya beratlah, dapat untung malah tipis. Meski demikian harga masih tetap,kalau dinaikan pelangga akan lari,” terang Dasimah.

Sedangkan pemilik warung makan di wilayah Desa Ngadilangkungm Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Suliatin mengatakan, sudah dua kali dalam seminggu terjadi kenaikan harga cabe rawit maupun

cabe merah besar. Padahal biasanya, harga cabe rawit maupun cabe besar hanya sebesar Rp 15 ribu-Rp18 ribu per kilogram.

“Pertama kenaikannya sebesar Rp 25 ribu per kilogram, tapi dalam hitungan hari, harga cabe sudah mencapai angka Rp 50 ribu per kilogram,” jelasnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupat-

Produksi Padi Aram II Alami Kenaikan 12 Juta Ton Pemprov, Bhirawa Produksi padi di Jatim berdasarkan angka ramalan (Aram) II pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Berdasarkan Aram II, produksi pada pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 12,04 juta ton gabah kering giling (GKG).

Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2013 (angka tetap/ATAP), diperkirakan terjadi kenaikan produksi sebanyak 253,36 ribu ton (2,14 persen). Kenaikan produksi padi diperkirakan terjadi karena naiknya luas panen padi 19,17 ribu hektar (0,98 persen), sementara produksinya juga mengalami kenaikan sebesar 0,71 kuintal/hektar (1,20 persen) dari 59,15 kuintal/hektar menjadi 59,86 kuintal/hektar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, perkiraan kenaikan produksi pada di Jatim tahun 2014 terjadi karena

peningkatan produksi padi yang cukup signifikan pada periode Januari-Agustus.

Ia menjelaskan pada subround Januari-April, produksi padi mengalami kenaikan sebesar 142,35 ribu ton (2,33 persen). Selanjutnya pada subround Mei-Agustus kembali naik sebesar 236,27 ribu ton (6,08 persen). Sedangkan pada subround September-Desember produksi padi diperkirakan mengalami penurunan sebesar 120,25 ribu ton ( 15,88 persen). “Bila masing-masing subround dibandingkan dengan produksi padi pada subround yang sama tahun 2013 (y on y), maka

peningkatan produksi pada sebesar 253,36 ribu ton,” katanya.

Realisasi produksi pada subround I 2014 dibeberapa kabupaten/kota di Jatim ada yang mengalami kenaikan dan penurunan bila dibandingkan dengan subround yang sama di tahun sebelumnya. Kabupaten yang mengalami kenaikan produksi padi yang besar diantaranya Kabupaten Lamongan naik 87, 99 ribu ton GKG, sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan adalah Probolinggo turun 20,07 ribu ton GKG (-10,06 persen).

Selanjutnya beberapa kabupaten/kotab di Jatim yang mengalami kenaikan pada subround II 2014 bila dibandingkan dengan subround yang sama di tahun sebelumnya. Kabupaten yang mengalami kenaikan produksi padi yang besar diantaranya Kabupaten

Banyuwangi naik 53, 64ribu ton GKG, sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan adalah Kediri turun 5,22 ribu ton GKG (-5,20 persen).

Dari pertemuan singkronisasi data BPS dengan Dinas Pertanian se Jatim diketahui kalau kenaikan produksi padi pada subround I dan subround II 2014 dibandingkan dengan subround I dan subround II 2013, karena adanya surah hujan yang tinggi pada akhir tahun 2013 dan awal 2014. Sehingga petani cenderung tanam padi.

“Artinya adanya pergeseran tanam dari palawija pindah ke tanaman padi,” katanya. Bahkan, menurutnya, Dinas Pertanian juga sudah menganditipasi adanya serangan hama serta ada kegiatan pendukung lainnya dalam upaya peningkatan produksi pada. “Hal ini cukup bagus di Jatim,” ujarnya. Q rac

Biaya Parkir Titip di Stasiun Gubeng

Mahal, Fasilitas Tidak Standar Surabaya, Bhirawa Mahalnya tarif parkir inap di Stasiun Gubeng dikeluhkan oleh para calon penumpang kereta api.

Mereka mengeluhkan tariff parker lebih mahal dari Bandara Juanda. Selain itu area parker juga dinilai kurang layak karena paving bergelombang dan penerangan kurang terang.

Salah satu calon penumpang, Roni (38), yang menitipkan mobil di Stasiun Gubeng pada hari Minggu (9/11) kemarin mengutarakan biaya untuk menitipkan mobil miliknya jauh lebih mahal dibandingkan

achmad basir/bhirawa

Salah seorang pedagang sedang menjajakan dagangannya dipasar kota Bojonegoro.

saat dirinya berada di tempat lain seperti Juanda. “ Saya kebetulan sore ini bersama anak dan istri hendak ke Jogjakarta sekitar 2 hari, tapi saya sangat terkejut bahwa tarif parkir mobil di Stasiun Gubeng lebih mahal dari Bandara Juanda. Yakni Rp.6000 per 6 jam, kalau di hitung Rp.6000 X 2 hari maka biayanya bisa Rp.48.000 di tambah dengan ongkos parkir yang biasa sebesar Rp.4000,” keluhnya.

Menurut ia, biaya tersebut terlampau mahal karena untuk parkir di Stasiun Gubeng Baru

masih kurangnya penerangan. Selain itu, kondisi paving juga masih bergelombang sehingga masih belum memenuhi standar tempat parkir yang layak. “Dari pada bayar di tempat parkir yang belum memenuhi syarat, saya ini telepon adik ipar saya untuk mengambil mobil di Stasiun Gubeng. Jumlah penerangan di tempat parkir masih kurang, pavingnya apa lagi bikin orang terkantuk pun bisa karena pavingnya naik turun,” terang bapak satu putra ini. Q wil

William/bhirawa

Biaya parkir di Stasiun Gubeng Baru relatif lebih mahal dari tempat lain.

en Malang Herlijanti Koentari mengatakan, kenaikan harga komoditi khusus cabe, kerena terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Hal itu telah membuat area penanaman cabe mengering dan produksi berkurang. “Terutama pada daerah-daerah yang selama ini jadi sentra produksi cabe di wilayah Kabupaten Malang,” paparnya. Q bas,cyn

Pertamina EP Cepu Janji Amankan Limbah Minyak Bojonegoro, Bhirawa Pertamina EP Asset 4 “Field” Cepu, Jawa Tengah, menjanjikan akan mengamankan limbah buangan minyak mentah di lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, agar tidak mencemari lingkungan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Bojonegoro Tedjo Sukmono di Bojonegoro, Minggu, mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Pertamina EP Asset 4 Cepu untuk membahas limbah minyak mentah di kawasan lapangan sumur minyak tua beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, menurut dia, Pertamina Asset 4 Cepu segera melakukan penataan lingkungan bendungan-bendungan di kawasan lapangan sumur minyak tua di daerahnya. “Fungsi bendungan untuk menahan agar limbah minyak mentah yang ada di parit-parit dan sungai di sekitar lapangan sumur minyak tidak turun masuk Bengawan Solo,” jelasnya.

Menurut dia, kalau limbah minyak mentah yang berada di sekitar kawasan lapangan sumur minyak tua tersebut masuk ke sungai terpanjang di Jawa di daerahnya, akan menimbulkan permasalahan lingkungan. “Kemarau ini saja ada limbah minyak yang masuk ke Bengawan Solo, apalagi kalau datang musim hujan,” tuturnya, Minggu (9/11).

Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan penataan lingkungan kawasan lapangan sumur minyak tua di Desa Mbeji, Hargomulyo dan Wonocolo, Kecamatan Kedewan, yang masuk wilayah kuasa pertambangan Pertamina EP Asset 4 Cepu.

“Kami juga melaporkan ke kepolisian resor (polres) soal terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan sumur minyak itu,” ujarnya.

Ia menambahkan keberadaan penambangan sumur minyak tua di daerahnya tersebut tidak hanya mengakibatkan pencemaran limbah minyak mentah, tetapi juga menimbulkan ancaman bahaya longsor. “Ancaman bahaya longsor terjadi karena banyak investor yang membuka tapak sumur minyak baru dengan menggusur bukit,” jelasnya.

Data yang diperoleh, di Desa Mbeji, Hargomulyo, dan Wonocolo, Kecamatan Kedewan, terdapat 110 sumur minyak yang dibawah pengelolaan KUD Sumber Pangan dan 114 sumur minyak KUD Usaha Jaya Bersama. Sesuai laporan KUD, produksi sumur minyak di daerah setempat rata-rata sekitar 240 ribu barel/hari, yang kemudian disetorkan ke Pertamina Asset 4 Cepu, dan sebagian kecil disuling secara tradisional oleh penambang untuk dijadikan bahan bakar minyak (BBM). Q bas,ant

Upaya Pemkab Kediri Jelang MEA 2015

Mendorong UMKM Ciptakan Produk Berkualitas Pemkab Kediri terus membuat terobosan untuk menghadapai Mayarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, saat ini pemkab tengah fokus untuk memperkuat pelaku usaha Koperasi dan pelaku UMKM agar mampu bersaing dipasar bebas.

van/bhirawa

Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno saat mengunjungi salah satu Stand Pameran UMKM di lapangan Desa Ringinrejo.

Salah satu cara yang jitu dengan menggelar pameran keliling produk-produk unggulan yang tercipta dari tangan pelaku UMKM se Kabupaten Kediri di lapangan Desa Ringinrejo. Hal ini mampu mendorong kemandirian para pelaku Kopersi dan Pelaku UMKM untuk bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan produk berkwalitas.

Bupati kediri Haryanti Sutrisno mengatakan, Untuk tahun 2015, para pelaku UMKM harus benar-benar harus siap untuk mengadapi persangan di pasar bebas. Sehingga sangat perlu kemandirian pel-

aku Koperasi dan UMKM terus ditingkatkan “Selain dapat mendorong kemandirian pameran ini dapat memberikan motivasi dengan melakukan dialog dengan para pelaku Koperasi dan UMKM sebagai persiapan menghadapi MEA 2015” kata Bupati.

Menurutnya para pelaku UMKM harus terus berinovasi, meningkatkan kualitas produknya agar tumbuh menjadi sektor yang mempunyai daya saing tinggi dalam pasar bebas dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga mampu bersaing nantinya “ Ya jalannya ad-

alah meningkatkan kualitas produksinya, sehingga nantinya mampu bersaing, apalagi pemanfaatn teknologi saat ini sudajh bisa di rasakan.” Ungkapnya.

Dia menambahkan peningkatan produksi berdaya saing tinggi yang didukung dengan pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempercepat peningkatan perkembangan jaringan usaha dan pangsa pasar produk pelaku UMKM di Kabupaten Kediri “Pemerintah terus mendukung para pelaku Koperasi dan UMKM dalam bidang peningkatan SDM, pemasaran dan promosi yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.” tandas Bupati Haryanti. Q van

OLAHRAGA

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

9

Usai Juara di Sirnas X

LINTASAN

Sony Makin PD Berlaga di Even Internasional

Timnas Tunggu Kehadiran Pemain Persib dan Persipura Jakarta,Bhirawa Timnas nasional (Timnas) senior yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2014 di Hanoi, Vietnam, 22 November, tinggal menunggu kehadiran pemain Persib Bandung dan Persipura Jayapura usai pemain kedua klub tersebut bertanding di final Indonesia Super League (ISL).

"Saat ini sudah ada 22 pemain yang mengikuti pemusatan latihan. Kami tinggal menunggu pemain dari Persib dan Persipura," kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Widodo Cahyono Putro di sela "Tour AFF Suzuki Cup 2014" di FX Senayan, Jakarta, Minggu.

Menurut dia, kehadiran pemain dari dua klub tersebut sangat diharapkan demi membentuk tim inti yang selanjutnya mewakili Indonesia pada kejuaraan dua tahunan itu. Hanya saja, pemain kedua klub masih mendapatkan jatah libur.

Sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Badan Tim Nasional (BTN), pemain dari klub yang bertanding di final kompetisi di Tanah Air baru bergabung dengan pemain yang lain pada pemusatan latihan, Selasa (11/11).

"Pemain Persib dan Persipura juga belum bisa diturunkan pada pertandingan uji coba internasional melawan Timor Leste, Selasa (11/11)," kata mantan pemain Timnas Indonesia itu.Q ant

Surabaya, Bhirawa Keberhasilan Sony Dwi Kuncoro merebut juara Sirkuit Nasional (Sirnas) X, membuatnya semakin percaya diri (PD) untuk bermain di level internasional. Peraih medali perunggu olimpiade 2004 mengaku kondisinya semakin membaik.

Selama ini cedera seakan menjadi musuh bebuyutan pemain yang saat ini bergabung dengan PB Tjakrindo Masters. Setelah cedera di kaki, beberapa waktu lalu ia juga mengalami cedera punggung yang membuatnya harus keluar dari Pelatnas.

Namun saat berlaga di final Sirnas X melawan Alamsyah Yunus di GOR Sudirman, Sabtu (8/11), para penonton seolah melihat sosok Sony yang sudah kembali seperti dulu. Smash keras dan kecepatannya membuat lawan harus kerja keras untuk mengembalikan shut-

tlecock.

Sony tampil dominan di awal game pertama. Ia sempat menciptakan gap cukup lebar, yakni 11-3. Dominasi Sony terus berlanjut. Alamsyah yang nampak tak tampil dalam performa terbaik, menjadi bulan-bulanan pebulutangkis asal PB Tjakrindo Master ini.

Sony menang besar 21-6.

Alamsyah coba bangkit di game kedua. Kali ini ia memberikan perlawanan, dan berhasil memanfaatkan kesalahan antisipasi yang kerap dilakukan Sony. Selain itu, stamina Sony sudah turun dras-

tis. Setelah tertinggal 8-11, Sony coba mengejar di pertengahan babak. Peraih medali perunggu Olimpiade Athena 2004 ini akhirnya menang tipis 21-19.

Kemenangan ini sekaligus menjadi pembalasan bagi Sony yang pernah ditaklukkan Alamsyah pada partai final sirnas seri Bali beberapa waktu lalu. "Saya akui, kondisi Sony sangat bagus, ia bermain sangat cepat, saya berupaya mengembangkan permainan relly, namun Sony tetap mengajak main cepat dengan smash tajam," kata Alamsyah usai pertandingan.

Usai mendapat pengalungan medali, Sony semakin yakin untuk terus kembali bangkit dengan merebut gelar juara di level nasional maupun internasional. "Kondisi saya sudah oke dan siap main. Sekarang hanya

jaga kondisi saja agar cedera tidak kambuh," katanya.

Sementara itu, Pada nomor tunggal dewasa putri, pebulutangkis asal PB Pertamina Fastron, Ganis Nurrdahmandani berhasil merebut gelar juara usai menjungkalkan pemain Jaya Raya Suryanaga, Tike Arieda Ningrum. Ganis tak mendapat perlawanan berarti dan menang dua game sekaligus 21-12 dan 21-17.

"Senang rasanya bisa menutup akhir tahun dengan juara," ucap Ganis usai pertandingan. "Saya sempat bermain tidak lepas. Tapi saya tetap yakin bisa mengalahkan Tike," lanjut Ganis.

Sementara itu, atlet Pelatnas akhirnya bisa membawa pulang gelar juara dari nomor ganda dewasa putra. Pasangan Hardianto/Kenas Adi Heryanto berhasil menundukkan

Ardiansyah Putra/Didit Juang Indrianto (Berkat Abadi/Djarum Kudus) dengan kedudukan 21-18 dan 21-19.

Atlet Pelatnas juga menggondol gelar juara di nomor ganda dewasa campuran. Pasangan Pelatnas, Hafiz Faisal/ Shela Devi Aulia sukses menjadi yang terbaik setelah di partai final Tri Kushardjanto/ Kehsya Hanadia Nurvita (Tjakrindo Masters/PB SGS PLN) dalam drama tiga game.

Hafiz/Shela menang 21-17, 1121 dan 21-11.

Sedangkan dari nomor ganda dewasa putri, pasangan Dian Fitriano/Nadrya Melati (Pertamina Fastron/Jaya Raya Suryanaga) mengunci gelar juara setelah menang atas pasangan Devi Tika Permatasari/Kesya Nurvita dari SGS PLN Bandung, dengan skor 2113 dan 21-17. Q wwn

Bersama Istri, Bupati MKP Senam Bareng Warga Puteri Banyuwangi Tantang Vita Solo di Final Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menggelar kegiatan senam bersama masyarakat. Dengan didampingi isterinya, orang nomer satu di Pemkab Mojokerto itu memulai kegiatan dengan senam, dan diakhiri dengan jalan sehat menempuh jarak sekitar sepuluh kilometer.

"Kegiatan olah raga ini kita gelar masih dalam rangkaian peringatan HUT Pemprov Jatim," terang Hj Alfiah Ernawati, kabag humas dan protokol pemkab Mojokerto diselasela kegiatan yang digelar di lapangan SMAN Sooko.

Ditambahkan Ernawati, aktifitas olah raga bertajuk “Mlaku Bareng Bupati MKP” itu diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari siswa-siswi SD, SMP, SMA se Kecamatan Sooko, karyawan dinas kesehatan serta masyarakat sekitar. "Pak Bupati ingin dekat dengan masyarakat melalui berbagai aktifitas masyarakat.

Selain membangun kebersamaan, juga untuk menyerap aspirasi warga secara langsung," tandas pejabat wanita berjilbab ini.

Sebelum jalan santai diberangkatkan, seluruh peserta mengikuti senam aerobic yang dipimpin instruktur terlatih. Isteri Bupati ikfinah MKP ikut berbaur bersama masyarakat mengikuti seluruh gerakan senam. Tepat pukul 07.00 WIB peserta diberangkatkan Bupati MKP dengan menggunting balon. Peserta tampak bersemangat mengikuti jalan santai apalagi dengan iming-iming hadiah

Banyuwangi, Bhirawa Tuan rumah Putri Banyuwangi akan menantang tim kuat Vita Solo pada pertandingan final Kejurnas Bola Voli Antarklub PGN Livoli 2014 Divisi Satu di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (9/11).

Tiket final diraih tim asuhan pelatih Takdir Ali setelah membekuk JWS Minahasa Sulawesi Utara dengan skor telak 3-0 (2513, 25-23, 25-11) pada laga penyisihan terakhir.

Selain lolos ke partai puncak, tim tuan rumah juga mendapat tiket promosi ke Livoli Divisi Utama musim 2015 bersama Vita Solo, karena dua tim teratas di klasemen akhir yang berhak promosi.

"Target awal promosi ke divisi

utama sudah tercapai, tinggal berupaya mengejar peluang merebut gelar juara. Yang jelas, kami siap menghadapi Vita Solo di laga final besok," kata Takdir Ali usai pertandingan.

Mendapat dukungan langsung dari Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow yang hadir di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, ternyata belum mampu mendongkrak motivasi anak-anak JWS Minahasa.

Bahkan, JWS kesulitan keluar dari tekanan Putri Banyuwangi, kendati sempat memberi perlawanan ketat pada set kedua.

"Kekalahan dari Borneo Kaltim pada laga sebelumnya agaknya belum bisa dilupakan anak-anak, sehingga berpengaruh pada permainan hari ini," kata pelatih

JWS Minahasa Anis Rengkung.

Pada laga sebelumnya, JWS yang sebenarnya diunggulkan bisa menang atas Borneo untuk memperbesar peluang lolos ke final, justru kalah tipis 2-3. Padahal, mereka sudah sempat memimpin pada dua set awal.

Hasil yang tidak diduga itu membuat langkah JWS menembus final menjadi lebih berat karena harus bisa mengalahkan Putri Banyuwangi dengan skor telak 3-0.

Sementara pada bagian putra, laga final akan mempertemukan Indomaret Sidoarjo dengan Mabes TNI setelah kedua tim meraih kemenangn atas lawan-lawannya di semifinal. Indomaret dan Mabes TNI juga mengantongi tiket promosi ke divisi utama musim depan.Q ant

BPPT Tulungagung Beri Pelayanan Perizinan Paket kariyadi/bhirawa

Hj Ikfinah MKP isteri bupati Mojokerto berbau bersama massyarakat melakukan senam sebelum jalan sehat. dorprize yang sangat menggiurkan.

Diantaranya setrika, kipas angin, magic com, TV LCD, kompor gas dan hadiah utama berupa mesin cuci, lemari es, sepeda gunung dan sepeda motor mio.

Disela pemberangkatan Bupati MKP mengatakan harapan-

nya SMAN Sooko nanti bisa menjadi ikon sekolah favorit di Kabupaten Mojokerto. Dia juga menjanjikan pengurukan lapangan SMA I Sooko sehingga lebih representativ bagi siswa siswi SMA I Sooko dalam berolahraga maupun aktifitas lainnya.Q kar

SMK se-Lumajang Pameran Unjuk Karya calon pengguna tenaga kerja. ‘’Selain itu, untuk mendorong kualitas tamatan SMK agar memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia usaha dan dunia kerja,’’jelasnya. Termasuk memberikan dorongan dan memacu siswa agar mampu bersaing secara positif dan konstruktif.

Pameran Unjuk Karya ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tumbuh kembangnya bakat dan minat siswa di bidang seni. Dengan harapan, siswa SMK dapat meningkatkan kerjasama dengan institusi pasangan. Hal ini sesuai dengan tema besarnya, yakni sebagai wahana untuk menyiapkan lulusan yang kompetitif dalam rangka menghadapi MEA Tahun 2015. ‘’Keseluruhan peserta ini, terdiri dari siswa di 21 SMK Negeri dan 21 SMK Swasta di seluruh Kabupaten Lumajang,’’terang Asep Bambang.

Sementara itu, Drs H. Asat Malik, M.Ag. Wakil Bupati selaku Pelaksana Tugas Harian Bupati dalam kesempatan membuka kegiatan ini menyampaikan, potensi anak didik SMK saat ini Diantaranya mesin, perkayuan, teknik komdinilai sudah cukup maju. ‘’Pasalnya, kompetensi puter dan multimedia, sampai juruan teknologi bidang pendidikan yang digeluti, menyesuaikan pangan serta berbagai bidang lainnya. Berbagai dengan potensi yang ada di daerah,’’katanya macam keterampilan juga diperlihatkan dalam bangga. Menurutnya, hasil karya siswa SMK kegiatan ini. Mulai dari tata boga perhotelan, harus dihargai dan didorong agar lebih baik. pariwisata, tata busana dan kecantikan.

Persoalannya yang muncul biasanya terletak Drs. Asep Bambang WS Kepala Bidang pada hasil karya siswa. “Setelah karya itu selesai Pendidikan dasar Menengah dan Kejuruan dibuat dan diperagakan mau dikemanakan hasil Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lumajang karya tersebut? Bagaimana hasil karya itu nantinya, bisa ada manfaatnya dan berhasil mengatakan, tujuan Pameran ini untuk memguna. Itu yang terpenting,” pungkasnya. Mengpromosikan kepada masyarakat tentang komhadapi MEA 2015, kata Gus As’at, siswa SMK petensi siswa SMK kepada dunia industri sebagai wajib menguasai keterampilan yang dimiliki.

Pasalnya, produk-produk luar Indonesia akan membanjiri dan bersaing dengan produk dalam negeri. Para guru, kepala sekolah dan SKPD terkait harus bergandengan tangan menghadapi MEA 2015. “Dengan cara memotivasi, mengembangkan potensi anak yang berkarakter, membimbing, menghargai dan memanfaatkan hasil karyanya,” ungkapnya. Usai memberikan sambutan, mantan guru ini, memotong pita tanda dimulainya acara Unjuk Karya Dan Pagelaran Seni Siswa SMK SeKabupaten Lumajang. Kemudian acara dilanjutkan dengan mendatangi stand karya satu persatu-persatu. Hadir mendampingi Gus As’at pihak kepoWakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik (keempat dari kanan) menggunting pita lisian, perwakilan anggota detanda pembukaan Pameran Unjuk Karya siswa SMK Se-Kabupaten Lumajang wan, kejaksaan, pengadilan, dandim dan seluruh SKPD. Q yang digelar di Stadion Semeru. yat, adv

Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tenaga trampil dan produktif dari siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kabupaten Lumajang diminta kompetitif menonjolkan keterampilannya.

Melalui Pameran Unjuk Karya siswa SMK SeKabupaten Lumajang yang digelar di Stadion Semeru, Kamis (6/11/2014) para siswa dan siswi SMK dapat menampilkan berbagai macam inovasi dan temuan hasil penelitiannya dari berbagai bidang kejuruan.

Upaya Memberi Kemudahan Investor dan Penanam Modal Berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, terus dilakukan. Langkah serta terobosan yang dilakukan BPPT ini tak lain adalah upaya memberi pemahaman soal pentingnya periizinan bagi warga masyarakat yang ingin membuka usaha. Untuk itu, pihak BPPT pun rajin melakukan sosialisasi berbagai media, melakukan layanan lewat telepon dan internet hingga program jemput bola.

Ramah dan santun serta profesional saat memberi pelayanan menjadi prioritas utama BPPT.

Alhasil, upaya yang dilakukan lembaga yang tergolong baru ini tidak sia-sia dan berbuah hasil yang cukup signifikan. Dengan mengedepankan pelayanan yang penuh ramah, santun dan professional itu kini kantor BPPT tidak pernah sepi dari orang yang ingin melakukan kepengurusan perizinan maupun sekedar mencari informasi. Seperti diberitakan Bhirawa pekan lalu, BPPT Tulungagung Layani 28 Perizinan dan 4 Non Perizinan serta 29 Jenis Perizinan Tidak Dipungut Biaya.

Untuk itu, bagi warga masyarakatTulungagung yang mempunyai usaha namun belum mengantongi izin, hendaknya segera melakukan pengurusan perizinannya. Pasalnya, dengan mengantongi surat izin usaha maka usaha yang didirikannya itu akan benar-benar legal dan pastinya dapat dijadikan sarana untuk mengmbangkan usahanya. Apalagi, BPPT yang beralamat di Jalan Jayeng Kusuma ini telah menerapkan kebijakan soal kepengurusan izin tidak semua perizinan dikenai biaya. Apalagi proses kepengurusan izin yang diminta pemohon pun akan segera terealisasi.

Kini, sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Terpadu Satu Pintu (PPTST) Tulungagung serta tindak lanjut dari

Peraturan Bupati (Perda) Tulungagung Nomor 185.45/271/013/2013 tentang Pendegelasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dari bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Tulungagung, telah dilaksanakan koordinasi pelayanan perizinan system paket/paralelisasi izin.

Sistem perizinan paket merupakan suatu bentuk inovasi dimana telah dilakukan penyatuan beberapa permohonan izin dalam satu paket dengan disertai pemangkasan waktu. Dengan adanya system yang nantinya akan ditetapkan melalui regulasi dalam bentuk Perda, maka semakin menguat visi pelayanan prima, pengurangan biaya, percepatan proses perizinan pada BPPT Tulungagung.

Rancangan izin peket ini sendiri yakni sebagai pioner yang tercantum dalam Perda Nomor. 12 tahun 2013 tentang system paket yang digagas BPPT, pertama system perizinan paket 1 penggabungan izin lokasi, izin gangguan/HO, IMB, IUTM, IUPP serta IUP2T. Kedua, system perizinan paket 2 yakni penggabungaqn izin gangguan/HO, IMB, SIUP, TDP, IUI, SIPG dan TDG. Pelaksanaan system paket ini sendiri tentunya harus jelas persyaratan, jelas waktu dan jelas biaya.

Dan, sebagai pioner system perizinan paket dipilih berdasarkan jenis izin yang sering dimohon oleh masyararakat.

Dengan begitu, pelayanan pada klien akan lebih baik serta lebih memberi kemudahan bagi investor atau penanam modal sehingga akan membawa iklim usaha yang semakin baik, khususnya di wilayah Kota Marmer ini. ‘’Izin paket ini pada umumnya yang sering dimohon oleh masyarakat. Semua ini tentunya akan lebih memberi kemudahan bagi investor maupun penanam modal yang berada di Tulungagung. Yang terpenting semua harus jelas persyaratan, jelas waktu dan jelas biaya,’’kata Kepala BPPT Tulungagung Drs Santoso Msi melalui Kabid Pendataan, Wakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik (keempat dari kanan) menggunting pita Informasi dan Pengauduan— tanda pembukaan Pameran Unjuk Karya siswa SMK Se-Kabupaten Lumajang Galih Nusantoro SSTP pada Bhirawa, kemarin.Qadv, adi yang digelar di Stadion Semeru.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Mendagri Bukan Hanya Ngurusi Kolom Agama Jakarta, Bhirawa Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan masih banyak tugas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selain mengurusi pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP).

“Masalah pengosongan kolom agama di KTP itu wacana lama dan sangat sensitif.

Sebaiknya Mendagri berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Minggu (9/11).

Menurut mantan rektor UIN Bandung itu, Mendagri sebaiknya fokus kepada hal-hal lain terlebih dahulu yang masuk ke dalam tugas-tugasnya dan harus diselesaikan.

“Otonomi daerah banyak menimbulkan masalah seperti munculnya raja-raja kecil di daerah yang seringkali membuat kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Itu persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan,” tuturnya.

Karena itu, Nanat menyarankan Mendagri untuk berhati-hati terhadap kebijakan pengosongan kolom agama selain enam agama yang sudah diatur undang-undang, yaitu Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Apalagi, persoalan pengisian kolom agama dalam KTP sudah diatur dalam undang-undang. Karena itu, Nanat menilai pemerintah harus mendapat persetujuan DPR apabila ingin mengeluarkan kebijakan kolom agama boleh dikosongkan.

“Wacana seperti ini sudah pernah muncul beberapa kali, baik saat Orde Baru, Orde Reformasi dan sekarang,” ujarnya.Q ant

Komnas HAM Lakukan Investigasi

Penembakan Mobil Amien Teror Serius Sleman, Bhirawa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai penembakan di rumah mantan Ketua MPR Amien Rais yang mengenai mobil pribadinya merupakan bentuk teror serius dan harus disikapi secepatnya.

“Kasus penembakan tersebut merupakan teror serius dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia,” kata komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Manager Nasution di Sleman, Minggu (9/ 11) kemarin.

Menurut dia, penembakan tersebut masuk dalam kategori teror serius karena didasarkan atas nuansa dan syiar ketakutan dari pelaku

terhadap diri politisi senior tersebut.

“Apalagi sebelumnya rumah Amien Rais juga pernah mendapatkan teror dalam bentuk lain, seperti pelemparan batu hingga acara ruwatan,” katanya.

Ia mengatakan, Komnas HAM juga membentuk tim investigasi atas kejadian penembakan pada Kamis (6/11) dini hari.

Tim Komnas HAM juga lang-

sung mendatangi lokasi kejadian dan melihat kondisi mobil Amien Rais yang tertembus proyektil.

“Sebelumnya kami telah mendengar keterangan dari Amien Rais, termasuk sejumlah saksi lainnya yang dianggap mengetahui kejadian tersebut,” katanya.

Manager mengatakan, Komnas HAM juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan aparat kepolisian.

“Kami juga mendorong kepolisian agar kasus penembakan ini dapat segera terungkap,” katanya.

Ia mengatakan, Komnas HAM akan mempelajari dan menganalisa mengenai duga-

an aksi penembakan dilakukan secara terencana dan sistematis.

“Kami siap bekerja sama dengan kepolisian agar tetap profesional dan mandiri, apapun motifnya, siapapun pelakunya sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan,” katanya.

Seperti diberitakan, rumah mantan Ketua MPR Amien Rais di Pandeansari Blok 2 No. 3 Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis dini hari ditembak orang tidak dikenal, dan tembakan mengenai mobil yang diparkir di depan rumah.

“Aksi penembakan miste-

rius ini tidak sampai mengenai penghuni rumah, dan hanya mengenai mobil,” kata petugas keamanan di rumah Amien Rais, Hefi Ismail.

Menurut dia, peristiwa penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. “Saat itu terdengar suara letusan senjata yang berasal dari jalan depan rumah,” katanya.

Ia mengatakan, saat itu dirinya melihat ada orang mengendarai sepeda motor jenis matic yang kabur ke arah utara.

“Ketika pagi dicek, ternyata ada lubang bekas tembakan di bagian belakang mobil Toyota Harrier nopol AB 264 AR milik Amien Rais,” katanya. Q ant

Putusan PTUN Tak Hentikan Agenda Partai

Parade Kebangsaan Tingkatkan Patriotisme Jakarta, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Mengatakan Parade Kebangsaan Akan Meningkatkan Jiwa Patriotisme Dan Mengenang Jasa Para Pahlawan.

“Parade Kebangsaan Akan Dilakukan Terus Pada Tahun-Tahun Mendatang Guna Meningkatkan Patriotisme Dan Mengenang Jasa Para Pahlawan,” Ucap Khofifah Pada Acara Pelepasan Parade Kebangsaan Di Jakarta, Minggu (9/11) kemarin.

Ia Mengatakan Seluruh Pelaksana Kegiatan Parade Kebangsaan Ini Ialah Masyarakat Umum Maupun Masyarakat Komunitas Sementara Pemerintah Hanya Sebagai Fasilitator.

“Ini Seluruhnya Inisisasi Masyarakat Dan Komunitas, Kementerian Sosial Hanya Mengintegrasikan Saja,” Tegas Khofifah.

Parade Kebangsaan Pertama Kali Dilaksanakan Yang Merupakan Rangkaian Peringatan Hari Pahlawan. Rute Parade Dimulai Dari Kemayoran Dan Berakhir Di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.

Acara Ini Diikuti Sekitar 1.000 Orang, Yang Terdiri Atas Ratusan Mobil Dan Motor Yang Berasal Dari Berbagai Elemen Di Antaranya Komunitas Vw Combi, Komunitas Motor Antik, Mobil Antik Basarnas, Bela Negara, Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), Anggota Tni Dan Lainnya.

Sebelum Menteri Sosial Melepas Konvoi, Paguyuban Artis Film Indonesia Juga Membacakan Deklarasi Perkumpulan Kerukunan Kebangsaan Indonesia.Q ant

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

antara foto

Presiden Joko Widodo (tengah) memperkenalkan Duta besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo (kiri) kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Balai Agung Rakyat di Beijing, Minggu (9/11) kemarin.

Kendari, Bhirawa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan kubu Djan Faridz tidak dapat menghentikan agenda kerja Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuzy.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskura di Kendari, Minggu, mengatakan putusan PTUN tidak serta merta berlaku seketika karena baru merupakan putusan sela.

“Putusan PTUN belum berkekuatan hukum tetap sehingga jajaran pengurus partai di berbagai tingkatan tidak dapat dilarang untuk menjalankan agenda kerja partai,” kata Amir saat menghadiri rapat konsolidasi pengurus PPP Sultra.

PPP memandang putusan PTUN tidak dapat melampaui kewenangan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah melegitimasi PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya.

“Bukan tidak tunduk pada proses hukum tetapi kepengurusan hasil Muktamar VIII di Surabaya sebagai organisasi yang telah mendapat pengakuan dari negara,” katanya. Karena itu, dia mengimbau jajaran pengurus dan kader PPP untuk memegang teguh komitmen mengabdi kepada negara kesatuan dan rakyat.

Muktamar PPP yang digelar di Surabaya 15 Oktober 2014 sah berdasarkan AD/ART partai sehingga jangan terprovokasi dengan berbagai upaya yang bermaksud memecah belah keutuhan organisasi.

“Terhadap muhtamar yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu tidak perlu dirisaukan karena tidak penting bagi kemajuan partai,” katanya.Q ant

Jokowi Konkretkan Mitra Strategis Tiongkok Beijing, Bhirawa Presiden RI Joko Widodo mengharapkan hubungan kedua negara yang telah menjadi mitra strategis komprehensif dapat lebih nyata diwujudkan, sehingga akan bermanfaat bagi rakyat kedua negara.

“Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah berjalan sejak ratusan tahun silam, ini menjadi modal bagi kedua negara untuk menjadi mitra strategis komprehensif. Ke depan, saya ingin kemitraan strategis yang komprehensif ini dapat semakin konkret,” kata Presiden Jokowi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, di Beijing, Minggu (9/11) kemarin.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Agung Rakyat itu, Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas.

Presiden Jokowi menambahkan, kemitraan stretegis komprehensif jika diwujudkan makin nyata, akan memberikan keuntungan bagi kedua negara, terutama rakyatnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan pula terima kasih atas undangan yang diberikan Presiden Xi Jinping untuk hadir dalam pertemuan ke-22 pimpinan ekonomi APEC yang akan berlangsung mulai Senin

(10/11) selama dua hari.

Presiden Jokowi juga mengundang Presiden Xi Jinping untuk hadir pada peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Indonesia mendatang.

Indonesia dan Tiongkok menjadi mitra strategis yang dikukuhkan melalui kesepakatan bersama ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Hu Jintao pada 25 April 2005. Kedua negara kemudian sepakat meningkatkan sebagai mitra strategis komprehensif pada Oktober 2013, saat Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.Q ant

antara foto

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta Djan Faridz (tengah) bersama politisi PPP Dimyati Natakusumah (kedua kiri), Syukri Fadholi (kanan), Djafar Alkitiri (kiri) dan kuasa hukum PPP Humphrey R. Djemat (kedua kanan) menunjukan salinan keputusan PTUN saat jumpa pers usai acara silaturahmi pengurus partai tersebut di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (9/11).

Ahok Jamin Jakarta Tidak Tergenang Berminggu-minggu Jakarta, Bhirawa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menjamin Ibu Kota tidak akan tergenang selama berminggu-minggu selama musim hujan kali ini.

“Saya menjamin banjir tidak akan berminggu-minggu lagi di Jakarta,” ujarnya usai memimpin penanaman 55.000 batang pohon mangrove di kawasan hutan mangrove Tol Sedyatmo, Jakarta, Minggu (9/11) kemarin.

Pihaknya mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi banjir yang setiap musimnya selalu menggenangi

sejumlah kawasan di Ibu Kota, seperti normalisasi sungai, waduk dan perbaikan pompa-pompa.

“Semoga musim hujan mendatang tidak membuat Jakarta mengalami musibah banjir seperti sebelum-sebelumnya,” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Kendati demikian, pihaknya mengakui mengalami kendala dalam upayanya mencegah banjir, terutama saat menormalisasi sejumlah waduk.

Menurut dia, warga sekitar waduk sudah menempati lahan sebagai tempat tinggal sejak 30-40 tahun lalu sehingga Pemprov wajib memberikan solusi, di antaranya membangun rumah susun.

“Tapi kendala tidak berhenti sampai di sana. Sudah membangun rumah susun, masih ada saja oknum yang bermain dan korbannya warga.

Saya sudah meminta aparat menertibkannya dan tidak segan menangkap oknum nakal itu,” katannya.

Ahok juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Utara yang dinilai melakukan langkah antisipatif menghadapi musim hujan sehingga air dari kawasan pesisir bisa diminalisasi.

Pemkota Jakarta Utara mengklaim pihaknya lebih siap menghadapi banjir kali ini dibandingkan musim penghujan sebelumnya karena telah mengambil langkah antisipatif sebagai

bentuk upaya pencegahan menggenangnya air di wilayah setempat.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi mengatakan pihaknya secara rutin menangani, salah satunya mendirikan posko banjir di kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok.

Berdasarkan data di posko siaga banjir, pada musim penghujan lalu terdapat beberapa titik rawan banjir, antara lain kawasan Perumahan Taman Nyiur Sunter, pintu masuk KBN Cakung, depan mal Kelapa Gadung, kawasan industri Astra Sunter, dan kawasan suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara.Q ant

SAMBUNGAN

Senin Pon 10 NOVEMBER 2014

BBM Naik, Gubernur Persilakan UMK Direvisi

anas/bhirawa

Suasana pengobatan gratis yang digelar di Gedung Kesenian Batu dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia, Minggu (9/11).

Pengobatan Gratis Peringati Hari Diabetes Dunia l Sambungan hal 1

Club Internasional distrik 307 B2 Indonesia Sjarifuddin Mallarangang, Minggu (9/11).

Ia menjelaskan bahwa Lions Club Internasional ini merupakan organisasi nirlaba. Untuk itu untuk mengadakan kegiatan ini, para anggota membayar iuran kegiatan sosial agar bisa membantu secara kemanusiaan. ”Anggota yang membantu tak dibayar, atas dasar kemanusiaan melakukan even ini,” tambahnya.

Dan dalam kegiatan kali ini, ditargetkan seribu warga tidak mampu bisa ikut berobat.

Hal ini untuk membantu dan memberikan solusi bagi mereka yang telah sakit sakit namun selama ini tak mampu berobat.

Sementara, Camat Batu Aries Setiawan mengatakan, pengobatan gratis sebagai bukti nyata kegiatan yang mengena ke masyarakat. ”Organisasi lain atau LSM bisa meniru agar mengadakan acara yang sama, serta lebih mendekat ke desa-desa,” kata Aries.

Salah satu warga yang berobat, Rokhim, warga Desa Oro-Oro Ombo mengaku sangat terbantu dengan adanya pengobatan ini. ”Saya mempunyai tensi darah sampai 450 sehingga harus mendapat penanganan khsusus,” kata Rokhim.

Ia mengaku jika berobat ke dokter, biayanya sangat mahal. Padahal dirinya harus segera mendapatkan penanganan atas sakit diabetes yang dideritanya.”Pengobatan ini menjadikan saya untuk lebih semangat lagi, karena selain mendapat obat gratis, juga mendapat bantuan sembako,” pungkasnya. n nas

Suran Agung, Aparat Bubarkan Paksa Konvoi Pesilat

l Sambungan hal 1

knalpot brongnya. Guna mengamankan situasi, aparat terpaksa menindak keras para pesilat tersebut.

Para pesilat yang membandel dipukul dengan menggunakan tongkat kayu untuk memaksa massa mundur. Sejumlah aparat keamanan juga terpaksa menendang motor para pesilat yang terus merangsek.

Akibat ulah dari para pesilat tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Madiun-Surabaya sempat macet hingga beberapa kilometer.

Masyarakat yang melintas juga merasa takut, hingga akhirnya menepi di pinggir jalan.

Seperti diketahui, aparat gabungan Polres Madiun Kota, TNI, dan Polres Madiun menjaga ketat tujuh titik perbatasan wilayah menuju Kota Madiun untuk mengamankan perayaan Suroan atau Suran Agung pesilat anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Wionongo, Minggu (9/11).

“Pengamanan akan kami fokuskan di setiap pintu masuk ke kota, baik itu dari arah Magetan, Ponorogo, dan Ngawi. Dari kabupaten sendiri itu ada yang dari arah Dungus (Kabupaten Madiun) ke Manisrejo (Kota Madiun), Nglames (Kabupaten Madiun), Jiwan (Kabupaten Madiun), dan Maospati (Magetan) juga kita amankan, termasuk jembatan kecil di Taman dan Manguharjo,” ujar Kapolres Madiun AKBP Farman, kepada wartawan. n dar

Terpilih Kembali l Sambungan hal 1

kan melalui Sidang Majelis Pleno yang dipimpin oleh Ketua MPN PP Gunung Hutapea melalui Keputusan Nomor 10/ KPTS/MUBES-IX PP/XI/2014 tentang Masa Bhakti 2014-2019.

“Saya hormati keputusan demokratis ini meski saya sebenarnya menjunjung adanya kaderisasi di tubuh Pemuda Pancasila,” kata Yapto akhir pekan kemarin.

Yapto mengaku dirinya sudah meminta adanya pergantian kepemimpinan di tubuh Pemuda Pancasila (PP) sejak 1990. Namun, gagasan itu tidak direspon secara positif oleh kader PP, bahkan hingga Mubes IX di Kota Batu ini, anggota tetap meminta dirinya kembali memimpin PP untuk lima tahun ke depan.

Sebenarnya, lanjut Yapto, dirinya merasa sedih sekaligus senang memimpin kembali PP. Sedihnya, karena orang luar akan menilai PP belum jalan dengan baik sistem kaderisasinya, apalagi ketua umumnya sudah tidak muda lagi dan usianya sudah di atas 40 tahun, padahal organisasai yang dipimpin adalah organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis kepemudaan.

Sementara senangnya, kata Yapto, selalu berada dengan keluarga besar PP. Di hadapan ribuan kader dan Mubes PP, Yapto meminta syarat untuk memimpin, yakni kepemimpinannya ini merupakan yang terakhir kalinya dan sepanjang kepemimpinannya harus dinilai. “Pemimpin organisasi merupakan guru, murid, pengawas, dan keberhasilannya bukan hasil dari kepentingan politik karena seringnya bertemu dengan pejabat.

Kader PP juga harus bersikap tegas kepada pemerintah, para pengganggu keamanan bangsa, para kapitalis yang merusak, aliran yang menganggu ketentraman, dan ilmu yang menjerumuskan,” tegasnya.

Yapto juga meminta agar ke depan, PP harus bisa menonjolkan kader-kader yang memiliki reputasi di bidang ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh pengusaha, dan bukan menampilkan kader PP yang jadi bupati, wali kota atau anggota legislatif. “Saya menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan saya akan menyusun kepengurusan Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP dalam tempo satu bulan ke depan agar seluruh elemen PP bisa segera bekerja,” ujarnya. n cyn, ntr

l Sambungan hal 1 Jadi tidak ada kaitannya dengan Jakarta maupun tuntutan buruh yang meminta 30 persen,” tegasnya.

Dijelaskannya, dalam penetapan UMK ini juga tidak ada pembicaraan mengenai tuntutan kenaikan UMK sebesar 30 persen yang disampaikan buruh. “Nggak ada pembicaraan 30 persen. Pembicaraannya adalah inflasi sama UMK kemarin sama dengan tidak naik, naiknya di daya beli di pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Mengenai tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK di atas Rp 3 juta, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menilai hal itu sulit direalisasikan. Sebab, kenaikan UMK yang terlampau tinggi juga akan memberatkan pengusaha. “Itu haknya buruh, tapi iklim investasi tetap harus dijaga,” katanya.

Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, berharap, kenaikan UMK kali ini berpatokan pada surat edaran gubernur yang menyatakan UMK adalah KHL (Standar Hidup Layak) ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, kenaikan UMK harusnya di kisaran 12 persen dari UMK lama.

Hingga saat ini, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim juga belum bisa memutuskan nilai UMK karena masih ada dua daerah yang belum mampu menyelesaikan pembahasan UMK yaitu Kota Surabaya dan Jombang.

Gus Ipul mengaku pusing melihat gejolak tuntutan buruh soal UMK yang terus terjadi setiap tahunnya. “Dari tahun ke tahun tetap saja seperti ini, kenapa tidak pernah dicarikan solusi atau formula yang tepat agar semua senang baik itu buruh maupun Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) ?,” katanya.

Dia juga mengeluhkan peran kabupaten/kota yang menurutnya tidak bisa menentukan sendiri secara final UMK-nya masing-masing. “Seharusnya kabupaten/kota yang lebih tahu kondisi daerahnya masing-masing dan bisa dengan segera menentukan besaran UMK yang pasti, dan bisa memutuskan UMK sendiri tanpa harus di bawa ke provinsi,” ungkapnya.

trie diana/bhirawa

Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya menggelar aksi damai menolak rencana pemerintah menaikkan harga BMM bersubsidi di depan Gedung Negara Grahadi, Minggu (11/9).

Menurut dia, kondisi ini mau tidak mau memang harus dijalani karena Undang-Undang mengatur demikian. Namun yang dia keluhkan jika ini tidak diubah, maka setiap tahun hal ini akan selalu berulang-ulang “Di satu sisi Apindo mengusulkan upah serendah-rendahnya, di lain pihak buruh menuntut yang setinggitingginya, sampai kapan kita akan terus begini ?,” katanya.

Ke depan, Gus Ipul berharap agar ada formula yang cukup jitu untuk mengatasi masalah ini agar semua pihak dapat menerima keputusan yang tidak terlalu memihak ke sisi manapun. “Semoga ada cara yang cukup bijaksana biar semua tidak ada yang meras dirugikan,” pungkasnya.

Tolak Kenaikan BBM Menjelang pengumuman kenaikan BBM bersubsidi, ratusan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/11).

Mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi. Kebijakan itu dinilai tindakan zolim dan khainat pemerintah terhadap rakyat kecil.

Massa aksi juga membawa spanduk dan poster – poster yang berisi penolakan kenaikan BBM,

di antaranya bertuliskan ‘Tolak Kenaikan BBM’ dan ‘Tolak Liberalisasi Migas’, ‘Kenaikan Harga BBM adalah Bukti Jokowi adalah Neolib’, Stop Liberalisasi Migas Tolak Campur Tangan Asing’ dan ‘BBM Murah dengan Tegaknya Khilafah Rasidhah’.

Ketua I DPD HTI Jawa Timur Ustadz Harun Mussa menyampaikan bahwa HTI menolak dengan tegas terkait rencana pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan harga BBM subsidi. Hasilnya justru tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami rakyat kecil.

“Partai pengusung Jokowi yang kemarin itu berpihak kepada wong cilik yang pada periode pemerintahan SBY menolak kenaikan BBM, tetapi sekarang ketika berkuasa apa yang terjadi sama saja, kita mempertanyakan konsistensi Jokowi berpihak kepada rakyat” katanya saat orasi di depan Gedung Negara Grahadi.

Dalam hasil sensus yang didapat HTI menunjukkan, pengguna BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen kelas menengah, 6 persen ke atas, dan 2 persen merupakan orang kaya. Dari data tersebut, jumlah pengguna kendaraan roda dua untuk kelas menengah bawah pada 2010 mencapai 82 persen atau sekitar 53 juta. n iib, geh

gigi menampilkan keahliannya di hadapan warga Surabaya.

Selanjutnya dari Hotel Majapahit, wali kota bersama Muspida berjalan kaki mendorong para veteran di atas kursi roda menuju Balai Kota. Sesampai di pelataran Balai Kota, satu persatu dari berbagai komunitas menunjukkan aksinya di hadapan wali kota yang didampingi pejuang veteran ini.

Salah satu pejuang veteran yang ditemui Bhirawa, Soe­warto (74) mengatakan, semangat Arekarek Suroboyo dari zaman dulu hingga sekarang terlihat sama.

Yang membuat beda adalah, dulu pejuang masih dikekang oleh penjajah yang mengorbankan nyawa demi merebut dan menjaga bangsa Indonesia dari para penjajah.

“Kalau sekarang ini kan negara sudah merdeka, kami mengharapkan para generasi muda bisa mengikuti jejak para pejuang.

Semisal dengan era orde sekarang ini, generasi muda bisa memajukan negara kita sendiri dan tak tergan-

tung asing. Para penerus bangsa ini jangan sampai mengecewakan para pejuang yang telah gugur di medan perang. Apapun kondisinya harus menjaga keutuhan NKRI,” tegas Soewarto.

Ketua DPRD Surabaya Armuji juga mengatakan generasi bangsa harus tetap menjaga keutuhan NKRI. Dengan Parade Surabaya Juang kali ini, menurutnya mengingatkan bahwa momen 10 November adalah tombak yang mematahkan para penjajah. “ Momen ini sangat penting bagi warga Surabaya, dengan gelaran Parade Surabaya Juang bisa menggambarkan pejuang-pejuang zaman dulu kepada para generasi muda betapa susahnya merebut kemerdekaan,” terang Armuji.

Armuji juga mengatakan bahwa drama kolosal yang digelar dalam rangkaian parade ini sangat penting karena bisa mengingatkan kembali perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan kepada anak cucu. n geh

Warga Tretes Berebut Sumber Air dengan Pengusaha Wisata l Sambungan hal 1

kan masyarakat di kawasan wisata Puncak Tretes. Antara lain sumber Alap-alap, Gubisan, Kali Getih, Kokopan, Pondokan, Lembah Kidang, Gondang, Gumandar, Lawang dan lainnya.

Namun, dari sumber-sumber tersebut kondisi debit air makin mengecil. Ironisnya, beberapa mata air seperti sumber Pondokan dan Lawang telah mati. Tak hanya itu, di saat sumber yang mengecil warga harus berebut air dengan sejumlah perusahaan, seperti hotel dan tempat-tempat wisata di sekitar kawasan pegunungan. “Imbasnya ke warga Tretes. Hotel-hotel besar itu memasang sendiri pipa-pipa airnya dari sumber secara langsung.

Bahkan, pipa yang mereka pasang

Tol Malang Pandaan Masuk Tahap Pembebasan Lahan l Sambungan hal 1

Warga Surabaya Disuguhi Drama Kolosal l Sambungan hal 1 menyapa warga yang menyaksikan parade yang dimulai dari Tugu Pahlawan tepat pukul 14.00 hingga finish di Balai Kota Surabaya.

Sesekali, warga mendekati wali kotanya ingin foto bersama. Tak heran wali kota sampai beberapa kali berhenti langkah untuk menyapa dan melambaikan tangan kepada warganya.

Terlihat juga, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta turut hadir dalam Parade Surabaya Juang dengan menggunakan pakaian pejuang. Saat tiba di depan Hotel Yamato yang sekarang bernama Hotel Majapahit, wali kota beserta Muspida dan pejuang veteran menggelar upacara yang di mana dulunya Arek-arek Suroboyo melakukan aksi penyobekan bendera Belanda menjadi merah putih.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Parade Surabaya Juang kental dengan ornamen perjuangan dan militer. Oleh karena itu, sejumlah alutsista militer berunjuk

11

justru lebih besar dari pada pipa yang dipasang warga maupun instansi PDAM,” jelasnya.

Kepala Cabang PDAM Prigen H Ahmad menyampaikan saat musim kemarau berkepanjangan memang warga tidak dapat menikmati air sebagai mana biasa. Penyebabnya yakni karena sumber yang mengecil dan direbut oleh hotel-hotel besar dan pengusaha wisata.

“Kondisi ini berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lalu.

Dulunya, kemarau panjang warga bisa dapat menggunakan air setiap saat. Sekarang sudah tidak lagi, penampungan air milik warga justru kosong. Kondisi ini sudah berjalan enam tahun lamanya. Dalam sehari terjadi pergiliran hingga tiga kali,” tandas H Ahmad.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan Pemkab Pasuruan akan segera menetapkan Dewan Sumber Daya Air (DSDA) yang bertugas untuk mengawal kebijakan pemanfaatan sumbersumber air. Ia juga akan mencari formula yang tepat untuk mengatur pendistribusian air dari mata air di kawasan Pegunungan Arjuno-Welirang.

“Secepatnya kami akan formula pemanfaatan sumber-sumber air itu. Sumber air yang mengecil juga dipengaruhi rusaknya kawasan hutan di Kabupaten Pasuruan.

Kami juga akan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi masalah itu. Seperti pada gerakan reboisasi santri bersama Dewan Air,” ungkap Irsyad Yusuf. n hil

Santoso menjelaskan di Kota Malang kebutuhan lahan untuk proyek jalan tol Malang Pandaaan seluas 157.400 m2 atau sebanyak 234 bidang tanah yang akan dibebaskan.

Tanah tersebut tersebar di dua kelurahan antara lain 86 bidang tanah di Kelurahan Cemorokandang.

Serta 148 bidang tanah di Kelurahan Madyopuro.

Pemkot Malang sendiri memiliki empat bidang tanah seluas lebih dari 9 ribu m2 di Cemorokandang yang akan turut dibebaskan.

Pembebasan tanah di Kelurahan Cemorokandang sudah tidak ada masalah karena sudah terjalin kesepakatan harga pembelian dengan warga pemilik tanah. ”Harga sudah terjadi, tinggal pembayaran saja.

Nanti ada pembayaran langsung dari APBN. Kami berharap dalam waktu dekat pemerintah pusat mencairkannya,”terangnya dikonfirmasi, Minggu (9/11).

Cipto mengaku tidak tahu persis berapa harga pembelian tanah tersebut.

Lantaran mulai dari tim appraisal untuk menaksir harga tanah hingga panitia pengadaan lahan langsung dari pemerintah pusat. Pemkot Malang hanya memfasilitasi antara panitia pengadaan dengan warga pemilik tanah.

Warga yang tinggal menunggu pencairan uang pembelian tanah itu akan dibuatkan rekening

tersendiri. Sehingga uang tersebut langsung ditransfer ke rekening masing – masing pemilik tanah.

“Warga tinggal sebut ingin buka rekening apa, nanti akan dibuatkan. Tujuannya agar bisa mengawasi bahwa dana itu benar – benar utuh saat dicairkan ke warga,” tandas Cipto.

Sementara untuk 148 bidang tanah di wilayah Madyopuro, masih dilakukan sosialisasi mengenai harga. Diharapkan pada tahun ini juga ada kesepakatan harga sehingga pembebasan lahannya diperkirakan mulai direalisasikan pada 2015 mendatang.

Jalan tol MalangPandaan direncanakan dibangun sejak 2002 lalu.

Proyek tersebut melintasi tiga wilayah administratif yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Diperlukan lahan seluas 363,86 hektare yang tersebar di tiga wilayah itu.

Jalan tol tersebut memiliki panjang 38,4 kilometer dengan lebar sekitar 60 meter. Ada lima interchange atau pintu keluar di jalan tol tersebut. Kota Malang kebagian jalan tol sepanjang 1,8 kilometer sekaligus berfungsi sebagai salah satu interchange atau pintu keluar tol Malang – Pandaan. Kawasan Sawojajar termasuk salah satu daerah yang paling dekat dengan pintu keluar tol Malang-Pandaan. n mut

Dibidik Polda, Bawaslu Juga Diburu Inspektorat Jatim l Sambungan hal 1

Selain dibidik Polda Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim sebagai SKPD yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran dana hibah pemprov juga telah melakukan pemeriksaan di Bawaslu Jatim. Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Bawaslu Jatim dan hasilnya telah dilaporkan ke Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH,MHum. Selain memeriksa Bawaslu, Inspektorat juga telah memeriksa instansi lain penerima dana hibah pilgub dari pemprov, yakni KPU Jatim, Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim. Hasil pemeriksaan khusus rutin yang dilakukan Inspektorat Jatim menunjukkan Bawaslu Jatim memang menerima dana hibah pemprov sebesar dari Rp 142 miliar. Dana itu dibagi dua, sebanyak Rp 11,6 miliar untuk kebutuhan Bawaslu Provinsi Jatim dan Rp 130,6 miliar untuk kebutuhan 38 Panwaslu daerah.

Dari angka itu, untuk Bawaslu Jatim terealisasi Rp 10,7 miliar dan Rp 127,3 miliar untuk Panwaslu daerah.

Ada sisa dana hibah sebesar Rp 829 juta dan ditambah Rp 3,2 miliar, totalnya Rp 4 miliar lebih yang harus dikembalikan ke kas daerah (Kasda) pemprov. “Dari Rp 4 miliar lebih itu, Bawaslu Jatim saat pemeriksaan terakhir September 2014 diketahui baru menyetor Rp 2,4 miliar dan yang belum setor Kasda Rp 1,6 miliar. Tapi saat ini kami belum tahu, apakah Rp 1,6 miliar itu sudah disetor belum. Ini karena kami belum melakukan pemeriksaan lanjutan,” tuturnya dikonfirmasi, Minggu (9/11).

Nurwiyatno yang mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Jatim ini menjelaskan, bahwa gubernur telah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Bawaslu Jatim.

Tapi sampai saat ini belum dilakukan, karena Bawaslu masih diperiksa Polda Jatim. “Kalau mereka Bawaslu sudah diperiksa Polda, baru Inspektorat memanggil lagi untuk pemeriksaan lanjutan,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo ketika dikonfirmasi mengaku telah mendengar terkait pemeriksaan anggota Bawaslu Jatim di Polda.

“Saya sudah mendengarnya belum lama ini. Saya mendapat laporan dari Inspektorat Jatim terkait hal itu. Menggunakan dana hibah tanpa pertanggungjawaban itu juga tidak boleh,” tegasnya.

Pakde Karwo menegaskan, kalau sesuai hasil pemeriksaan BPK RI memang TGR (Tuntutan Ganti Rugi), Bawaslu Jatim harus mengembalikan anggaran tersebut. Apakah pemprov akan memanggil Bawaslu Jatim? “Itu nanti Inspektorat Jatim yang akan koordinasi dengan Bawaslu. Ini karena uangnya kan dana hibah yang dibantu pemprov, jadi harus dipertanggungjawabkan, Inspektorat yang mengawasi itu,” tukasnya.

Kasus penggunaan dana hibah Pilgub Jatim dari APBD Jatim 2013 yang tidak wajar oleh Bawaslu Jatim ternyata pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Juni 2014 lalu.

Dari informasi yang dihimpun, surat pengaduan ke KPK itu dilaporkan oleh seorang staf Bawaslu Jatim yang mengaku bernama Sekar Melati SH, MH. Alamat pelapor adalah Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya. Alamat itu adalah persis alamat kantor Bawaslu Jatim. Anehnya, nama Sekar Melati tidak ada di Bawaslu Jatim. n geh, bed, bjt

200 Pelajar Beraksi dalam Satu Panggung ‘Padang Rembulan’ l Sambungan hal 1

Tari Ke’ Lesap ini. Kepala UPT Dikbangkes Dindik Jatim Efie Widjajanti menjelaskan, drama ini mengangkat cerita rakyat awal mula dinamakannya Kabupaten Bangkalan. Pemberontakan Ke’ Lesap, putera Pangeran Tjokro Di­ ningrat III terhadap Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I alias Panembahan Tjokro Diningrat V. Pemberontakan sejatinya telah direncanakan oleh Ke’ Lesap sejak dia masih muda. Saat itu ibunya menceritakan bahwa ayahnya yang sebenarnya adalah seorang raja, yakni Pangeran Tjokro Diningrat III. Dia pun kesal dan melakukan berbagai pertapaan hingga membuatnya sakti.

Kesaktian itu dia gunakan untuk mencari simpati masyarakat. Sehingga Pangeran Tjokro Diningrat IV pun memanggil dan memberinya rumah di

wilayah Bangkalan saat itu.

Merasa telah mendapat banyak simpati dari rakyat dan kerajaan, Ke’ Lesap pun mulai yakin untuk mengobarkan api perlawanan. Pemberontakan pun dimulai dari Sumenep, Pamekasan hingga Ke’ Lesap kembali ke wilayah Bangkalan yang telah dikuasai Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I alias Panembahan Tjokro Diningrat V. Di wilayah itu dia juga mengobarkan perlawanan dengan ambisi merebut tahta Panembahan Tjokro Diningrat V sebagaimana ayahnya dulu. Sayang, ambisi itu tak dapat dicapainya dan berakhir dengan kematian Ke’ Lesap.

Saat Ke’ Lesap mati itulah, rakyat pengikut Raden Adipati berseru ‘Bengkah La’an’ yang artinya sudah matilah. Seruan itu kini dipercaya sebagai asal muasal nama Bangkalan sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura itu. “Kebetulan kita memang

melibatkan banyak sekali pelajar untuk pertunjukan. Kita memang sengaja memaksimalkan potensi pelajar dan guru kesenian, karena ini memang ruang untuk mereka,” kata dia.

Bukan sebatas cerita rakyat, Efie mengatakan, banyak pelajaran yang dapat diambil oleh siswa dan masyarakat yang menyaksikannya. Di antaranya ialah ketamakan Ke’ Lasep akan kekuasaan yang berujung pada kematian dan kekalahan. Ke’ Lasep merasa paling pantas menguasai Bangkalan lantaran dia adalah putera dari Pangeran Tjokro Diningrat III, meski hanya lahir dari selir.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menjadi salah satu saksi kepiawaian para pelajar di Jatim ini memainkan kesenian tradisional. Menurutnya, pagelaran seni padang rembulan menjadi salah satu cara pemerintah membentengi

budaya dan tradisi lokal di Jatim.

Apalagi satu tahun ke depan, momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan hadir sekaligus dengan membawa berbagai budaya asing masuk ke Indonesia, termasuk Jatim.

“Ini harus dipersiapkan. Khususnya tentang karakter anak didik. Jangan sampai terbawa arus budaya asing, sementara budaya dan tradisi lokal ditinggalkan,” tutur dia.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menambahkan, kesenian akan menjadi pengungkit karakter siswa dalam menjaga tradisi lokal dan memahami budi pekerti. Goal-nya, siswa di Jatim terbentuk sebagai individu yang cerdas, bertanggung jawab, berani, santun, dan bermoral. “Ruang-ruang kesenian untuk pelajar harus terus dibuka. Agar kesenian tradisional terjaga dan siswa tetap cinta dengan kesenian,” kata dia.*

12

Senin Pon, 10 NOVEMBER 2014

Jombang dan Surabaya Belum Serahkan Usulan UMK

Disnakertransduk Bakal Gunakan UMK Lama Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim memberikan warning keras kepada Kabupaten Jombang dan Surabaya karena belum menyerahkan daftar usulan (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Jika tidak segera menyerahkan Disnakertransduk akan menggunakan UMK lama. “Kalau tidak segera menyerahkan mereka bisa gunakan UMK tahun sebelumnya.

Saya masih menunggu terakhir hingga 14 November. Kalau tidak mereka akan ditinggal,” tegas Kepala Disnakertransduk Jatim, Edi Purwinarto, Minggu (9/11).

Mengenai proses revisi usulan UMK ketika ada rencana kenaikan BBM pada bulan November ini, Edi mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Kami masih menunggu hasil keputusan dari pusat mengenai hal itu,” ujarnya.

Sebelumnya Edi juga menjelaskan telah memberikan suatu

panduan bagi Dewan Pengupahan yang saat ini masih melakukan pembahasan terkait besaran UMK masing-masing daerah.

Adanya rumusan-rumusan tersebut maka akan memudahkan untuk melakukan penghitungan besaran UMK karena dilihat dari indikator yang ada.

“Rumusnya adalah KHL ditambah Inflasi, plus pertumbuhan ekonomi, tapi ini dengan satu catatan bahwa KHL nya itu harus sempurna, artinya penetapan KHL ditandatangani tiga unsur, yakni dari pengusaha, serikat pekerja, dan disaksikan pemerintah,” tandas Edi. Q rac

PASAL 50

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

PASAL 54

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penyertaan Modal dan Dana Cadangan Menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Dewan Jatim Akhirnya Sahkan Perda Penyertaan Modal dan Perda Dana Cadangan Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akhirnya mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan penyertaan Modal dan Dana Cadangan menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di DPRD Jatim.

J

uru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sam wil menyampaikan sejalan dengan otonomi daerah dan pembagian urusan kewenangan pemerintah maka daerah dituntut untuk bisa membiayai kebutuhannya secara mandiri. Terhadap kebutuhan pembiayaan yang cukup besar maka telah diberikan ruang bagi daerah untuk membentuk dana cadangan yang penganggarannya dapat dilakukan melalui beberapa tahap dalam setiap tahun anggaran.

"Dari sisi regulasi pembentukan dana cadangan sudah dinaungi oleh ketentuan pasal 122 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 63 ayat (2) permendagri nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah," ujar Samwil.

Politisi yang duduk di komisi D DPRD Jatim ini menambahkan dengan mempertimbangkan pembiayaan untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode

Tahun 2019 - 2024 dibutuhkan pendanaan cukup besar, sehingga akan dapat menganggu kesinambungan fiskal daerah kalau dibebankan dalam satu anggaran. "karena itu sudah tepat kalau penganggarannya dilakukan secara bertahap dalam setiap APBD melalui pembentukan dana cadangan," tuturnya Lebih lanjut dengan mempertimbangkan bahwa pendanaan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2019 - 2024 diperkirakan membutuhkan dukungan anggaran cukup besar maka pihaknya menyatakan sebagai jubir fraksi partai demokrat, dapat memahami atas diajukannya raperda tentang dana cadangan yang penggunaannya dipersiapkan untuk menddukung proses demokrasi. "dengan pola penganggaran dilakukan secara bertahap melalui APBD Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 dengan akumulasi besaran Rp600 Miliar," ucapnya Hanya saja Samwil menuturkan karena sumber keuangan dana cadangan tersebut diambilkan dari sebagian dana APBD, maka ia mengharapkan agar dalam penganggarannya tidak mengurangi kebutuhan anggaran yang langsung bersentuhan dengan rakyat maupun terhadap program - program priori-

tas pembangunan Jatim.

Sedangkan mengenai raperda tentang perubahan atas perda nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal, fraksinya memahami dengan keterbatasan dana pemerintah memang diperlukan alternatif pembiayaan modal usaha bagi petani melalui akses perbankan dengan bunga ringan.

"Sesuai dengan filosofi pendiriannya, pendirian BUMD ini diharapkan bisa jadi pendukung bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu PT BPR sebagai lembaga keuangan yang secara bidang usaha lebih fokus pada sektor UMKM dan petani sudah selayaknya mengoptimalkan perannya untuk mendukung program - program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, salah satunya melalui peningkatan modal usaha petani mulalui kredit bank," ujarnya Sedangkan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Giyanto menyampaikan untuk raperda tentang perubahan perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyertaan Modal Daerah dan raperda tentang dana cadangan menyetujui dengan beberapa catatan. Fraksi PDI Perjuangan mendukung tambahan penyertaan modal sebanyak Rp200 miliar. Hanya saja nantinya

dalam implementasi kredit tersebut melalui bank BPR harus benar - benar tepat sasaran terhadap para petani. "PT BPR Jatim harus menghindari fasilitas kredit ini dimanfaatkan oleh para tuan tanah, pejabat, pengusaha dan peng-ijon. Karena itu, sasarannya haruslah riil petani, termasuk petani penggarap," ujarnya Oleh karena itu, perlu ada pelaporan menyangkut profil penerima kredit bank tani tersebut. Tidak hanya sekedar laporan aspek kinerja keuangan saja. "Ini harus menjadi bagian penting yang dievaluasi dari BPR," ungkap politisi yang duduk di komisi C DPRD Jatim ini.

Selain itu pula ketetapan waktu pencairan kredit harus disesuaikan dengan periode musim tanam. Agar dapat digunakan secara tepat waktu sebagai modal untuk pembelian benih, pupuk dan obat - obatan. Karena apabila telah lewat dari musim tanam, maka pencairan kredit akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Juru bicara Fraksi Golkar, H. Moch. Alimin mengatakan pada prinsipnya menyetujui dua raperda tersebut dijadikan perda. Namun selanjutnya fraksi golkar meminta agar satu tahapan harus dilalui adalah penyelarasan yang dilakukan Balegda, sehingga formasi legal drafnya dapat dipertanggungjawabankan.

Lebih lanjut, fraksi Golkar memiliki beberapa catatan terhadap dua perda tersebut, untuk perda Penyertaan modal yang perlu diperhatikan yaitu agar diwaspadai distribusi kredit benar - benar ditunjukan untuk petani yang semestinya dan tidak salah sasaran.

Yang kedua agar melakukan proses pelayanan kredit secara mudah dan teliti, pelaksanaannya dipantau secara berkala agar tidak terjadi kemungkinan gagal bayar. Selanjutnya tetap berpangkal pada capaian maksimal NPL sebesar 1 persen dari total kredit.

Ketiga agar diupayakan melayani kredit bagi petani agro yang berbasis kerakyatan sehingga dapat mendorong pengembangan dan pemberdayaan agro industri.

Keempat perlu ada perlindungan skim kredit bagi petani dengan sistem penjaminan melalui PT Jamkrida. Maka itu PT Jamkrida harus mendapat dukungan modal Rp25 miliar.

Sementara itu untuk dana cadangan untuk pemilihan Gubenur (Pilgub)dan wakil gubernur Jatim pihaknya meminta agar dana cadangan harus digunakan untuk proses pilgub Jatim saja, tidak dikurangi dan tidak digunakan kepentingan lain, serta apabila dana tersebut tidak digunakan sebaiknya dikembalikan ke kas daerah berikut dengan bunganya yang

diperoleh dari hasil simpanan.

"Apabila dalam waktu UU menetapkan dengan sistem pilihan tidak langsung (melalui DPRDy, maka sebaiknya berlakunyya perda dana cadangan yang mencantumkan dukungan Rp 600 miliar, perlu segera dirubah untuk tidak dilanjutkan,"ujarnya.

Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, Makin Abas mengatakan Fraksi PKB Jatim menyetujui dua raperda tersebut menjadi Perda. Karena perda perubahan penyertaan modal ini dapat memberikan akses kemudahan bagi peningkatan petani di Jatim.

Namun demikian, fraksi PKB memiliki beberapa catatan dan perhatian khusus buat pemerintahan provinsi yaitu pertama penetapan syarat tertentu bagi petani calon penerima kredit harus dimudahkan, jangan sampai syarat yang ditetapkan justru secara sengaja diarahkan untuk menutup kesempatan petani penggarap mendapatkan fasilitas kredit dan membuka peluang sebesar - besarnya bagi petani - petani yang sebetulnya adalah "tuan" sektor pertanian. "Untuk persyaratan hendaknya dapat dikonsoltasi dengan DPRD melalui komisi terkait,"ujarnya.

Yang kedua Fraksi PKB meminta Pemprov Jatim untuk memberikan perhatia khusus pada pendampingan kepada petani, berupa penyediaan sarana produksi pertanian misalnya pupuk, benih, obat - obat pertanian dan alat mesin pertanian. Untuk dana cadangan PKB meminta dalam realisasinya, pengalokasian dana cadangan pada masing APBD tetaplah harus mempertimbangkan kondisi APBD tahun anggaran tersebut. Dengan demikian penganggaran dana cadangan tidak akan mengganggu siklus APBD serta pencapaian indikatornya kinerja utama pembangunan Jawa Timur. Q cty.adv