Harian Bhirawa Edisi 10 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami menyadari, bahwa tanpa investasi baik dari luar daerah dan luar negeri, Kabupaten Sidoarjo tidak akan berkembang dan maju seperti sekarang ini,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Bupati Sidoarjo H MG Hadi Sutjipto

Rabu Pon, 10 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

10 DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Peringatan Hari Anti Korupsi di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 18.00 20.00

Peringatan Hari Anti Korupsi di Gedung Negara Grahadi Menghadiri HUT Kekaisaran Jepang di Hotel JW Marriot Surabaya Menghadiri Temu Kader BPJS se-Indonesia di Hotel Bumi Surabaya

Angin Kencang, 4 Mobil Tertimpa Tenda di Grahadi Pemprov, Bhirawa Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Surabaya pada Selasa (9/12) sore, merobohkan tenda yang sedianya akan digunakan untuk pelaksanaan upacara peringatan Hari Anti Ko-

rupsi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/12) hari ini.

Imbasnya, empat mobil tertimpa tenda yang roboh. Dua mobil ringsek tertimpa tenda, yakni mobil Suzuki Ertiga dan Toyota Avanza. Sementara dua mobil

lainnya, yakni mobil dinas Kijang LGX nopol L 1057 DP dan L 1083 SP tidak mengalami kerusakan yang cukup berarti.

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Peringatan Hari Anti Korupsi di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Pemangkasan RAPBD 2015 Rp 2,3 Miliar Berpotensi Bertambah Batu, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu terus melakukan kerja maraton untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2015. Hingga Selasa (9/12), Banggar telah melakukan penghematan terhadap belanja anggaran hingga Rp 2,3 miliar. Pemangkasan itu dilakukan karena banyak program dari SKPD yang kurang berkenan di masyarakat, atau masih ada program lain yang masuk skala prioritas dibanding program yang dipangkas.

“Jadi program atau anggaran yang ada di dalam program itu tidak serta merta dipangkas. Melainkan anggaran yang ada di Cahyo Edi Purnomo program itu dialihkan untuk membiayai pelaksanaan program yang lebih diprioritaskan. Yaitu, program yang lebih bersentuhan dengan masyarakat,”ujar salah satu

 ke halaman 11

Mahasiswa Boikot Contreng Bacarek ITS Surabaya, Bhirawa Tahap pencontrengan Bakal Calon Rektor (Bacarek) ITS mulai menuai persoalan. Ini lantaran sejumlah mahasiswa yang memiliki hak pilih menolak untuk menyalurkan suaranya, alias boikot mencontreng karena alasan ragu terhadap peraturan yang diterapkan panitia pemilih.

“Kami butuh kepastian, apakah selain peraturan senat juga ada peraturan rektor,”kata Imran Ibnu Fajri, Presiden BEM ITS saat dikonfirmasi, Selasa (9/12).

Fajri khawatir jika peraturan rektor ini tidak ada akan timbul masalah di kemudian hari. Karena sesuai ketentuan, proses penentuan calon rektor ini harus mengacu pada peraturan rektor sementara aturan yang digunakan hanya mengacu peraturan senat.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sejumlah mobil tertimpa tenda yang roboh diterjang hujan deras disertai angin kencang di Gedung Negara Grahadi, Selasa (9/12) sore.

Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini.

Kemenag Instruksikan Madrasah Tetap Gunakan K-13 Tunggu Jawaban dari Menbuddikdasmen Kemenag Jatim, Bhirawa Keputusan pemerintah pusat melalui Menbuddikdasmen terkait pemberhentian implementasi Kurikulum 2013 (K-13) belum berlaku untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Meski baru melaksanakan satu semester, atau mulai tahun ajaran 2014-2015, penggunaan K-13 tetap akan dilanjutkan di seluruh madrasah.

Hal ini ditegaskan melalui pesan singkat yang dikirim Direktorat Madrasah Kemenag kepada seluruh jajaran Kabid Pendidikan Islam/ Pendidikan Madrasah

se- Indonesia agar tetap menggunakan K-13. Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jatim Supandi mengakui hal tersebut. Menurut informasi

yang dia terima, Direktorat telah melayangkan surat klarifikasi terkait Surat Edaran Nomor 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember yang dikirim kepada kepala sekolah se-Indonesia terkait penghentian kurikulum.

Namun, hingga Selasa (9/12), pihak Kemenag belum menerima jawaban terkait keputusan penghentian K-13. Padahal jawaban dari Kemenbuddikdasmen itu akan dijadikan sebagai acuan Dirjen Pen-

 ke halaman 11

Dewan Anggap Pencabutan K-13 Bernuansa Politis KEBIJAKAN pemerintah pusat lewat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah, Anies Baswedan yang mencabut Kurikulum 2013 (K-13) dan memberlakukan kembali Kurikulum 2006 disesalkan oleh Komisi

E DPRD Jawa Timur. Pasalnya, kebijakan itu dianggap gegabah dan penuh nuansa politis, karena Kurikulum 2013 sudah berjalan selama tiga semester. Sehingga

 ke halaman 11

Pemprov dan DPD RI Gagas Program untuk Pemberdayaan Kaum Difabel Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jatim sepakat akan menggagas program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan kaum difabel.

Program tersebut dinamakan ‘Jalin Manusia Seutuhnya’ yang juga diproyeksikan menjadi ikonnya program sosial Jatim.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, usai menerima kunjungan kerja anggota DPD RI Dapil Jatim di ruang kerja Wagub Jatim, Selasa (9/12). Menurut dia, program yang khusus diperuntukkan bagi kaum difabel ini mirip dengan program padat karya. Artinya, pemerintah akan menjadikan program tersebut sebagai program rutin dan merekrut tenaga manusia (dalam hal ini kaum difabel) dengan jumlah yang besar.

Terhambat Pelemahan Rupiah BIASANYA akhir tahun menjadi momen panen bagi industri pariwisata di Tanah Air, termasuk di Jatim. Tapi tahun ini sedikit beda. Bisnis pariwisata di Jatim terhambat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada 2014. Imbasnya kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata turun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tidak seperti tahun lalu, bisnis pariwisata Jatim pada akhir tahun lesu, hanya berkisar antara 20-30 persen.

Sementara tahun sebelumnya bisa mencapai 50 persen,” kata Sekretaris Jenderal Asita Jatim Nanik Sutaningtyas, Selasa (9/12).

Selain itu, diterapkannya kebijakan kenaikan harga

 ke halaman 11

Nanik Sutaningtyas

Sentil..  Baru seminggu dibangun, jembatan senilai Rp 3 miliar ambles  Kebanyakan cari untung  Indonesia dijajah bangsa sendiri  Dan pemerintahnya jangan ikut memberi andil  Setahun, Kejaksaan amankan uang rakyat Rp 8 M  Semoga yang merembes kemana-mana tak lebih besar

 ke halaman 11

Dana PSKS Munculkan Konflik Sosial Nganjuk, Bhirawa Kompensasi kenaikan BBM bersubsidi bagi warga miskin di Kabupaten Nganjuk akhirakhir ini justru memunculkan ristika/bhirawa

Samidi lapor polisi karena dana PSKS dirampas perangkat desa.

masalah sosial baru. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menimbulkan konflik horizontal dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat bawah. Karena tidak seluruh warga miskin mendapat kucuran dana PSKS atau dananya jatuh ke tangan orang mampu secara ekonomi.

Istianah, perempuan berusia 33 tahun asal Desa Sonobekel Kecamatan

Tanjunganom yang tergolong miskin ini tidak mendapat dana PSKS. Lebih ironis lagi, Istianah yang menderita penyakit tumor pada wajahnya ini juga tidak mendapat kartu Jaminan Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Orangtua saya sudah tua dan hanya sebagai buruh tani,” ujar Istianah saat

 ke halaman 11

Catatan Perjalanan ke Tiongkok (3 - Bersambung)

Setiap Kecamatan di Kota Jianmen Memiliki TV Lokal Bhirawa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti press tour ke Tiongkok yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya mulai Senin (1/12) hingga Kamis (4/12). Kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok. Bhirawa termasuk dalam kelompok pertama. Kota yang dikunjungi adalah Guangzhou.

Khoirul Anam Jabar, Kota Surabaya Hari kedua Kloter pertama dan kedua berkumpul di Kota Jiangmen. Kota ini memiliki keunikan tersendiri. Seperti Guangzhou, kota ini berada di Provinsi Guangdong, di Tiongkok Selatan.

Kota dengan populasi penduduk sekitar 3,8 juta ini, penduduknya paling banyak merantau ke negara-negara di dunia, khususnya

Amerika Serikat. Tapi tidak seperti di Guangzhou, di Jiangmen motor masih diperbolehkan melintas di jalanan.

Meski Jiangmen termasuk kota kecil, posisinya seperti Sidoarjo, namun perkembangannya sangat pesat. Bahkan Sura-

 ke halaman 11

khoirul anam/bhirawa

Pertemuan rombongan press tour yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya dengan pimpinan Jiangmen TV.

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

Kejaksaan Fokus Atensi Pengelolaan Migas di Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Tak mau kecolongan seperti kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron,, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyoroti kegiatan pengelolaan serta eksplorasi minyak dan gas (Migas) di Jatim.

trie diana/bhirawa

Menari Lilin

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI H Imam Nahrowi ketika menari lilin bersama para mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya usai memberikan materi kuliah umum ‘peran pemuda dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan Bonus Demografi 2025 di gedung utama UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (9/12).

Jelang Natal dan Tahun Baru 2015, Pemkot Akan Lakukan Razia Mamin Liliana Sutanto pemilik toko parcel di Jalan Walikota Mustajab, Selasa (9/12).

geh/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Jelang Natal dan Tahun Baru 2015, Pemkot Surabaya mulai menggiatkan razia makanan dan minuman (mamin) kadaluwarsa. Razia yang biasa dilakukan seminggu dua kali, saat ini ditambah menjadi lima kali dalam seminggu.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, razia kali ini ditambah jadwalnya lantaran menjelang Natal dan Tahun Baru 2015. Dan terus menghimbau agar penjual parcel tidak menjual mamin yang sudah kadaluarsa.

“Tim razia akan melakukan pemeriksaan produk mamin di pasar dan toko-toko yang menjual bingkisan parcel yang nantinya akan dikonsumsi warga,” terangnya pada Bhirawa, Selasa (9/12).

Pihaknya tidak ingin ada produkproduk mamin yang kadaluarsa beredar di pasaran serta toko-toko.

Apalagi, momen Natal dan Tahun Baru 2015 banyak yang menjual parcel. “ nantinya produk mamin yang kadaluarsa akan dimusnahkan. Kita tetap terus koordinasi sama pihak penjual parcel. Kami juga melakukan pembinaan agar tidak lagi menjual

PANGGUNG BIROKRASI

RPH Pegirikan Harusnya Sudah Pindah Lokasi DPRD Surabaya, Bhirawa Keberadaan rumah potong hewan (RPH) Pegirikan Surabaya yang keberadaannya sejak zaman Belanda kini dipersoalkan DPRD Surabaya karena dianggap tidak layak untuk dipertahankan dan harus dipindahkan lokasinya.

Disamping limbah dan baunya mengganggu pemukiman warga, posisinya bersebelahan dengan lokasi wisata ritual Sunan Ampel dan kini sudah masuk wilayah tengah kota.

Menanggapi laporan masyarakat sekitar RPH Pegirikan Surabaya, Komisi C DPRD Surabaya meminta kepada Pemkot Surabaya untuk segera memindahkan lokasi rumah pemotongan hewan (RPH) Pegirikan ke daerah pinggiran Kota Surabaya.

Menurut Drs H Buchori Imron wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya, lokasi RPH Pegirikan kini posisinya sudah masuk kawasan tengah kota. “Lokasi RPH seharusnya berada dipinggiran kota, karena disamping persoalan limbah dan bau yang menyengat, ternyata limbahnya juga mengotori sungai didekatnya,” ucap Q gat Buchori (9/12).Q

produk-produk kadaluarsa dengan memanfaatkan momen ini,” imbuhnya.

Selain itu, penjual parcel di Jalan Walikota Mustajab, Liliana Sutanto mengatakan, tokonya terus melakukan koordinasi dengan Disperindag Kota Surabaya. Dan pihaknya tidak keberatan jika sewaktu-waktu ada razia mendadak.

“Sesuai peraturan Depkes memang minimal enam bulan sebelum masa kadaluarsanya. Kami juga bersedia kalau semisal bingkisan parcel yang sudah jadi dibongkar, karena kami terbuka. Toh juga nantinya biar samasama enak,” terangnya yang memiliki toko bernama Elson Parcel saat ditemui Bhirawa.

Liliana yang sudah menjual parcel selama 20 tahun ini tetap mengedepankan kepercayaan pada pelanggannya. Pihaknya juga mencantumkan label tokonya di setiap bingkisan parcel, “ agar pembeli bisa tahu dimana parcel itu dibeli. Kan biasanya parcel dibeli dan dikirim ke tujuannya,” tambahnya.

Ditanya terakhir dirazia, Liliana mengatakan, terakhir dirazia terkait produk mamin dalam parcelnya yaitu menjelang lebaran Idul Fitri 2014. “ Kapanpun kami siap dirazia,” imbuh Q geh perempuan berkulit putih ini.Q

Komisi A Tutup Kegiatan Reklamasi Liar di Kenjeran DPRD Surabaya, Bhirawa Setelah kasus perusakan mangrove di wilayah Wonorejo Rungkut (pamurbaya) terendus dan ditutup Pemkot Surabaya, kini Komisi A kembali menemukan kegiatan reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT GSM di wilayah Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran.Meski sempat terkesan mendapatkan pembelaan dari sejumlah staf Dinas terkait, namun Komisi A berhasil meyakinkan kepada semua pihak bahwa hal itu merupakan tindakan reklamasi dan harus ditutup.

Kesan pembelaan terhadap PT GSM Nampak dari utusan BLH kota Surabaya,Novi Dharmasyah yang sebelumnya berlagak tidak mengetahui bahkan mengaku tidak paham isi Perpres 2 tahun 2012 karena tidak menyebutkan tindakan penanggulan.“Menurut saya tidak masuk dalam kategori reklamasi karena jika mengacu kepada isi Prepres tidak menyebutkan kata-kata penanggulan,” jawabnya berlagak polos.

Demikian juga dengan Musdar Lurah Tambak Wedi dan Drs. I Gede Yudhi Kartika Camat Kenjeran yang terus bertahan dengan pendapatnya bahwa pihaknya telah melakukan teguran secara lisan soal perizinan, tetapi tidak mengetahui jika masuk kawasan RTH (konservasi).Namun Herlina Harsono Nyoto ketua Komisi A DPRD Surabaya sebagai pimpinan rapat tidak percaya begitu saja dengan keterangan wakil dari Pemkot Surabaya ini dan spontan membuka Ipad miliknya untuk browsing soal isi Perpres 2 tahun 2012.

Alhasil ditemukan, dan Herlina spontan meminta Novi untuk membacakan salah satu pasal dalam Perpres yang menyebutkan tindakan penanggulan merupakan langkah awal untuk reklamasi.Setelah membacakan pasal yang menjelaskan bahwa tindakan penggulan terhadap lahan di pinggir panti merupakan tindakan awal untuk reklamasi dan merupakan larangan, Novi pun tunduk dan terdiam. Sikap ini membuat anggota Komisi A lainnya turut geram dan mencurigai bahwa mereka terlibat didalamnya.

“Karena semua pihak sudah mengerti dan sepakat jika lahan yang kini di kuasai PT GSM masuk wilayah konservasi, terutama pak Lurah, pak Camat, pak Novi dari LH dan perwakilan dari dinas cipta karya, maka kami merekomendasikan untuk menghentikan kegiatannya atau menutup sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan sekaligus Q gat mengembalikan kondisi lahan seperti semula,” ucap Herlina.Q

Atensi yang diberikan Kejati Jatim difokuskan di Jawa Timur, terlebih didaerah yang rawan penyalagunaan pengelolaan Migas. Adapun kawasan yang menjadi sorotan Kejaksaan, yakni di kawasan Madura. Seperti daerah Bangkalan, Sampang, dan yang paling besar potensi pengelolahan Migas terletak di wilayah Sumenap.

“Kami tetap akan menyoroti pengelolahan dan eksplorasi migas di daerah Jatim. Terlebih lagi di Sumenep yang terkenal dengan potensi migasnya,” terang Asisten Intelijen (Asintel) Abdul Azis, usai upacara peringatan Hari Antikorupsi di kantor Kejati Jatim, Selasa (9/12).

Menurut Azis, guna menghindari adanya dugaan penyalagunaan pengelolahan dan eksplorasi migas, pihaknya akan terus menyoroti eksplorasi migas di Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura (Sumenep) itu. Tak hanya menyoroti pengolahannya, Asintel pengganti Andi Herman ini menghimbau agar masyarakat melaporkan segala dugaan adanya penyalagunaan migas.

“Apabila masyarakat mempunyai data terkait adanya penyalagunaan pengelolahan migas di Jatim, kami sebagai Korps Adhyaksa siap untuk menindaklanjuti data itu,” tegas Azis.

Pria asal Sampang Madura ini menjelaskan, apapun data yang diperoleh masyarakat, nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Tentunya data yang diberikan harus merujuk pada dugaan penyalagunaan yang dimaksudkan. “Dari data itu, tim Jaksa akan melakukan penyelidikan lanjutan atas laporan tersebut,” ungkapnya.

Sementara Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Febry Adriansyah menam-

bahkan, pengusutan penyalahgunaan migas bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan cara singkat atau melalui proses panjang.

Untuk cara singkatnya, diterangkan Febry, yakni dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti KPK. “Seperti halnya OTT yang dilakukan KPK, antara penyidik diinstitusi ini harus mempunyai persamaan pandang dalam melakukannya,” terang Febry.

Selama ini, lanjut Febry, Kejaksaan bukan tidak membidik pengelolaan migas di Jatim. Berbeda dengan KPK, Kejaksaan perlu waktu lama dalam melakukanpengusutan. Misalnya, penyelidik pidana khusus (pidsus) harus mengumpulkan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Contoh pengusutan oleh kejati yang sampai saat ini masih jalan adalah kasus migas di PT PAMI di Pasuruan,” urainya.

Diakui Febry, dalam pengusutan kasus migas ada beberapa kendala yang ditemui tim pidsus Kejaksaan. Selain minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibagian pidana khusus, Kejaksaan juga minim akan fasilitas informasi teknologi (IT) seperti yang dimiliki KPK. “Proses OTT harus disertai dan membutuhkan fasilitas IT yang memadai,” tegasnya.

Dalam rilis yang disampaikan Kejati Jatim, satu di antara beberapa kasus menonjol yang saat ini ditangani Kejati adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan suplai migas di Kabupaten Sampang.

Kasus ini menjerat mantan Bupati Sampang Noer Tjahja dan dua bekas Direktur PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) Hari Oetomo dan Muhaimin.

“Sebentar lagi kasus ini segera disidangkan di Pengadilan Tipikor,” tandas Wakil Kepala Kejati Jatim Martono.Q bed

Seluruh Anggota Diminta Segera Serahkan LHKPN DPRD Jatim, Bhirawa Dalam memperingati hari anti korupsi dan menindaklanjuti himbauan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) agar pejabat negera segera melaporkan harta kekayaannnya, langsung ditanggapi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Dimana pimpinan mulai membagikan surat laporan hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada seluruh anggota DPRD Jatim. Dimana dalam surat yang ditandantangani oleh pimpinan DPRD Jatim, A. Halim Iskandar langsung dibagikan ke seluruh anggota di DPRD Jatim. Dan surat yang dikirim ini kepada para anggota DPRD Jatim wajib untuk melakukan pengisian LHKPN. Wakil ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar saat di DPRD Jatim, mengatakan pengiriman surat LHKPN kepada para anggota untuk menindaklanjuti undang - undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta keputusan KPK Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara penyelenggara negara harus melaporkan LHKPN kepada KPK. “Pembuatan surat edaran LHKPN ini juga ditindaklanjuti setelah DPRD Jatim melakukan pertemuan dengan KPK pada beberapa waktu yang lalu,”ujar Ahmad Iskandar yang juga politisi asal Fraksi Demokrat Jatim, Selasa (9/12).

Ia menjelaskan pengisian LHKPN bagi anggota DPRD adalah wajib karena mereka adalah pejabat publik yang strategis. Karena itu, mereka punya kewajiban untuk menyerahkan LHKPN tersebut. “Ini upaya pencegahan dan menjaga integritas penyelenggaran negara. DPRD khan termasuk pejabat publik strategis,”ujarnya.

Semantara itu, Ketua Fraksi Gerindra Jatim,, Halim Iskandar membenarkan telah mendapat surat edaran dari pimpinan DPRD Jatim yang berisi tentang kewajiban anggota DPRD Jatim untuk mengisi dan melaporkan LHKPN tersebut kepada KPK. “Ini langkah yang baik dari pimpinan DPRD Jatim yang harus disambut positif karena ini merupakan langkah dalam mencegah dan menjaga intergritas sebagai penyelenggara negara yang baik,”ujar Halim.

Mohammad Eksan Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem – Hanura menyampaikan prinsipnya, pihaknya secara pribadi memang mendorong terwujudnya good governance (pemerintahan yang baik). Yakni Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena itu, pihaknya pun siap untuk menyerahkan LHKPN. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya memberikan apresiasi adanya kewajiban sebagai anggota DPRD Jatim untuk menyerahkan laporan LHKPN. Namun, kata Sahat laporan LHKPN tersebut tak hanya untuk anggota DPRD Jatim saja juga harus diberlakukan untuk semua eksekutif mulai eselon II hingga eselon I. “Biar ada sinergi untuk menampilkan performance yang baik antara eksekutif dan legislatif,”terangnya.

Soal status anggota DPRD bukan termasuk kategori penyelenggara negara, Sahat mengatakan terlepas dari keraguan tersebut, sebagai anggota DPRD saat pelantikan tentunya mengucapkan sumpah akan tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku” Kalau aturannya diwajibkan untuk melaporkan kekayaannya di LHKPN, maka wajib anggota dewan untuk mentaatinya,”terangnya.

Sahat menambahkan untuk membantu para anggota dewan bisa mengisi LHKPN, dirinya berharap KPK memberikan bimtek (bimbingan teknik) untuk proses pengisian Q cty LHKPN tersebut. “Bimtek satu jam tentunya cukup untuk mengisinya,”jelasnya.Q

Peringatan Hari Anti Korupsi

Berantas Korupsi Mulai dari Diri Sendiri Peringatan Hari Korupsi Se Dunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, merupakan momen bagi masyarakat untuk lebih sadar akan dampak negatif dari tindak pidana korupsi. Bertempat di Jl Jend A Yani Surabaya, seluruh jajaran pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim membagikan ribuan stiker himbauan anti korupsi kepada masyarakat pengguna jalan, Selasa (9/12).

Adapun himbauan dalam bentuk stiker yang dibagikan kepada masyarakat, bertuliskan tentang “Berantas Korupsi Mulai Dari Diri Sendiri,”. Menurut Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, imbauan ini merupakan perwujudan dari langkah awal pemberantasan korupsi. Tak hanya langkah tegas dari aparatur penegak hukum saja, tapi pemberantasan korupsi dapat diawali dari melihat apakah diri kita sudah bersih dari tindakan korupsi.

“Sesuai tema di seluruh Kejaksaan RI, pemberan-

tasan tindak pidana korupsi dapat diawali dari diri sendiri. Kita dapat melihat, apakah diri kita sudah bersih dari yang namanya korupsi?” ucap Romy kepada Bhirawa.

Dibantu puluhan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), sebanyak 6000 stiker anti korupsi berhasil disebar ke masyarakat luas. Adapun himbauan yang tertuang dalam stiker, diantaranya “Stop Korupsi dan No Corruption” dan “Stop Gratifikasi, Stop Korupsi”.

“Menyadari begitu besarnya

harapan masyarakat terkait pemberantasan korupsi.

Maka kita harus menjadi bagian dari penegakkan tindak pidana korupsi,” terang Romy kepada wartawan.

Selain itu, sambung Romy, masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam upaya pemberantasan maupun penanganan korupsi. Melalui peran aktif masyarakat, Korps Adhyaksa dapat terbantu akan informasi terkait adanya gratifikasi maupun tindak pidana korupsi. Tentunya dengan tidak mengurangi tugas bidang intelijen dan pidana khusus disetiap Kejaksaan. “Mulai sekarang, kerjasama masyarakat dan Korps Adhyaksa dalam pemberantasan korupsi harus lebih giat. Terlebih untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” imbuhnya.

Adapun amanat Jaksa Agung RI HM Prasetyo dalam peringatan hari anti

korupsi, yakni menjadikan Indonesia Berintegritas dan bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dijelaskan Romy, perwujudan dari Kajagung RI dibuktikan dengan melakukan penindakan maupun pencegahan terhadap korupsi. Jaksa asal Jambi ini menyebutkan, penindakan dilakukan dengan cara melakukan penyidikan dan dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Langkah tegas dan keras pun, patut digunakan demi pemberantasan korupsi.

Lanjut Romy, korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh kesiapan dan perhitungan.

Tak hanya dilatarbelakangi oleh nafsu atau keinginan, tetapi para pelaku korupsi menganggap apa yang dilakukannya sangatlah mudah dan resikonya kecil.

“Para koruptor cenderung

bed/bhirawa

Peringati Hari Anti Korupsi 2014, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arisyanto membagikan stiker pemberantasan korupsi kepada pengguna jalan, Selasa (9/12). melakukan korupsi bila re- lain lebih ditingkatkan. sendiri, keluarga, kerabat, sikonya kecil dan hukumannya Sejatinya kita adalah satu, dan institusi, dari godaan ringan. Sedangkan hasil yang sehingga harus disadari korupsi. Sekecil apapun didapatkannya sangat besar,” bahwa keberhasilan yang kebohongan yang kita buungkapnya pada Bhirawa. dicapai merupakan keber- at, kelak akan menjadi Menyadari banyaknya ka- hasilan bersama. Sedang- kebohongan yang besar sus korupsi dan tuntutan kan kesalahan satu orang dan merugikan se m u apenuntasannya, Romy meng- saja dapat berimbas pada nya,” pungkas Romy dihumbai agar sinergi dan yang lainnya. akhir perbincangan dekerjasama antar satu sama “Kita harus jaga diri ngan Bhirawa.Q bed

SURABAYA

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Standardisasi, Kunci Memasuki MEA Pemprov, Bhirawa Dalam menghadapi era masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kuncinya terletak pada standarisasi. Sebab, di era globalisasi tersebut segala macam barang/urusan nantinya dituntut harus memenuhi standar nasional maupun standar internasional.

Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, standarisasi menjadi penting karena standar merupakan syarat bagi keluar masuknya arus barang atau jasa yang akan beredar atau diperdagangkan pada MEA tahun 2015 nanti.

Sebagai contoh, saat ini seminar dapat dilaksanakan atau diadakan di dalam di Masjid, berarti cara pandang masyarakat sekarang sudah berbeda dengan cara pandang masyarakat tempo dulu. Seminar bisa dilaksanakan di dalam masjid, karena masjid

itu sendiri sudah memenuhi standar nasional tetapi belum memenuhi standar internasional.

“Kalau dulu, Masjid hanya digunakan sholat atau berzikir, tetapi saat ini sudah bertambah fungsi yakni bisa untuk membahas masalah sosial budaya maupun digunakan sebagai tempat musyawarah tentang kesejahteraan ummat,” katanya dalam pengarahan seminar sehari “ Mengantisipasi Dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bagi Umat Islam Indonesia di Ruang AlMarwah Masjid Nasional Al-

Akbar Surabaya, Selasa (9/12).

Dikatakannya, standarisasi menjadi penting untuk ditingkatkan. Misalkan saja jika saat ini masjid Al-Akbar Surabaya berstandar nasional, maka untuk ke depan ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. “Yaitu di masjid ini harus ada atau disediakan kursi roda, harus ruang untuk bisa untuk mengakses keluar baik itu akses informasi maupun jumlah kegiatan yang ada di masjid selama berdiri sampai sekarang,” katanya Begitu juga dengan barangbarang yang akan diperdagangkan pada MEA nanti, karena MEA adalah masa kompetisi atau persaingan yang ketat dan canggih serta harus pandai-pandai dalam mensiasati serta mencari celah, satdarisasi harus diutamakan dalam setiap jasa

atau barang yang akan dijual.

“Jawa Timur merupakan provinsi memiliki pasar yang besar, untuk itu harus bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan mutu produksi dan SDM kita. Semua itu kita lakukan untuk dapat merebut pasar dan memenangkan dalam persaingan ekonomi Asean nanti,” jelasnya.

Selain standarisasi, tambahnya, masalah serius yang harus ditangkap dan ditingkatkan adalah masalah koneksitas, daya saing suplai, kompetinsi SDM serta masalah persaingan dalam merebut pasar dan meningkatkan cara strategi dalam menarik investor agar mau menanamkan modalnya di jatim.

Sedangkan Direktur Utama MAS Endro Siswantoro mengatakan, penduduk jawa Timur 95 persen adalah muslim. Lambat

laun mereka pasti akan terkena dampak pemberlakuan MEA. Karena itulah, salah satu tujuan dari seminar ini membedah dampak negatif maupun positif pemberlakuan MEA. Dengan demikian, untuk menghadapi MEA ini umat Islam Jawa Timur sudah melakukan persiapan sekaligus mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan.

Menurut Endro, MEA akan menjadi babak baru bagi perkembangan perekonomian negaranegara khususnya di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memberikan harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih menakjubkan lagi.

“Dibutuhkan persiapan serta pertimbangan strategis atas berbagai fakta kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di

RAGAM INFO

Pemkot Peduli HIV/AIDS Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan kota Surabaya terus berupaya meningkatkan kepedulian akan bahayanya HIV/AIDS. Salah satu upaya adalah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yaitu Gathering ODHA (orang dengan HIV/ AIDS) dan ADHA (anak dengan HIV/ AIDS) yang diikuti oleh Dinkes, Puskesmas, LSM dan KPA (Komisi Pemberantas AIDS) di Puskesmas Jagir Senin lalu.

Selain itu Dinas Kesehatan beserta KPA juga mengadakan penyuluhan HIV dan narkoba serta pemeriksaan urine di universitas Petra dan Sosialisasi VCT di tempat kerja yaitu pertamina Jagir, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA NUN).

Hari berikutnya diteruskan dengan acara kampanye bulan ABAT (aku bangga aku tau) untuk Mahasiswa, Pelajar, Tenaga Kerja formal dan informal serta seminar HIV dan AIDS untuk masyarakat.Q dre

Awas Jamu Cilacap Sering Dicampur Kimia Surabaya, Bhirawa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya dan Poliklinik Pengobatan Komplementer RSUD dr Soetomo-FK Universitas Airlangga mengingatkan supaya masyarakat tetap berhati-hati bila konsumsi jamu. Terutama, jamu kemasan yang diproduksi dari Cilacap.

Kepala Poliklinik Pengobatan Komplementer RSUD dr Soetomo, dr Arijanto Jonosewojo, Sp PD Finasim mengatakan jika hampir seluruh jamu kemasan produksi Cilacap seringkali dicampuri bahan-bahan di luar jamu tradisional.

Salah satunya yakni campuran bahan kimia. “Jamu itu ya jamu, tidak boleh dicampur oleh bahan kimia,” kata Arijanto.Karena jika ada campuran kimia dalam jamu menurutnya, akan ada efek samping. Baik efek langsung jangka Q dna pendek maupun jangka panjang.Q

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama Senior Manager Technical Service & Training Departement PT AHM Handi Hariko meninjau peralatan praktik untuk pelatihan siswa dan guru SMK. tam/bhirawa

48 SMK Jatim Terapkan Kurikulum dari Honda Pemprov, Bhirawa Kerjasama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus meluas menyasar Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam mengembangkan pendidikan kejuruan alias SMK. Kali ini, sebanyak 48 SMK di Jatim mendapat kesempatan untuk menerapkan Kurikulum Teknik Sepeda Motor (KTSM) yang dibuat khusus oleh PT Astra Honda Motor (AHM).

Kurikulum ini dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran siswa SMK agar lulusannya dapat memiliki kompetensi sekaligus memahami teknologi yang tengah berkembang di dunia otomotif.

Senior Manager Technical Service & Training Departement PT AHM Handi Hariko mengungkapkan, 48 sekolah yang ditunjuk melaksanakan KTSM Honda ini akan mendapat berbagai keuntungan.

Selain kurikulum yang sudah match dengan industri, pihak sekolah juga mendapat

dukungan alat praktikum dan laboratorium.

“Kami juga akan melatih guru-gurunya,” kata Handi usai melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara SMK sasaran, Dindik Jatim dan PT AHM di kantor PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Jatim, Selasa (9/12). Kerjasama ini, lanjut Handi, akan terus dikembangkan tidak hanya untuk 48 SMK saja.

Tahun depan, dia mengaku akan menambah lagi jumlah SMK di Jatim yang akan menerapkan KTSM. Lulusan SMK yang telah menerapkan KTSM ini, pada akhirnya akan diuji kompetensinya oleh tim dari Honda bersama AHAS dan PT MPM. Bagi siswa yang lolos dalam uji kompetensi, siswa akan mendapat sertifikat kompetensi berlabel Honda dan PT MPM. “Kalau sudah mendapat sertifikat ini, lulusan akan

menjadi prioritas untuk diterima di perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan juga di luar negeri,” kata dia. Dengan catatan, lanjut Handi, siswa yang ingin bekerja ke luar negeri selain memiliki kompetensi juga harus menguasai skill berbahasa Inggris.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi dalam kesempatan itu mengungkapkan apresiasinya atas kerjasama yang dilakukannya bersama PT AHM. Hal ini menurutnya akan memperkuat upaya link and match antara SMK dengan DUDI. Terlebih di bidang otomotif, jurusan ini termasuk lima bidang kompetensi yang paling diminati diantara Sembilan kompetensi SMK di Jatim.

“Jatim memiliki 1.664 SMK, jurusan otomotif ini merupakan yang paling diminati.

Sehingga dukungan dari industri juga harus tinggi,” tutur Q tam dia.Q

beberapa negara anggota ASEAN yang sangat beragam,” katanya.

Ditambahkannya, selain itu perlunya strategi khusus bagi negara anggota ASEAN untuk terus memacu keaktifan perekonomian domestiknya agar maju sejajar, minimal mereka dapat menyeimbangkan posisi kesiapan ekonominya dalam proses integrasi ekonomi 2015 nanti.

Kondisi tersebut diperlukan mengingat kondisi ekonomi di masing masing negara relative tidak sama dengan negara anggota lain yang terlihat mapan secara ekonomi. Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi, baik di bidang produksi, jasa maupun Q rac tenaga kerja.Q

Bagikan 400 Helm, Dishub Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Buruh Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, terus berusaha meningkatkan kesadaran berlalu lintas para pengguna jalan khususnya pengendara roda dua. Sebab selama ini, 79 persen kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan kendaraan roda dua.

Salah satunya dengan mengadakan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, di Kantor Dishub dan LLAJ Jatim, Selasa (9/12). Tak hanya sosialisasi, Dishub juga membagikan sebanyak 400 helm ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) kepada peserta sosialisasi yang diikuti para karyawan swasta atau buruh pabrik di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

“Dengan adanya kampaye keselamatan lalu lintas serta bantuan helm ini, diharapkan mampu menguangi jumlah kecelakaan di jalan khususnya pengguna kendaraan bermotor roda dua,” kata Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Kabid Dalops), Arifin Imanadji, ditemui usai membuka Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pada Karyawan Perusahaan Tahun 2014, di Kantor Dishub dan LLAJ Jatim, Jalan A Yani Surabaya, Selasa (9/12).

Dijelaskan, bantuan alat keselamatan berupa helm ini diberikan kepada 400 orang karyawan perusahaan di Jatim. “Karena tempatnya di sini tidak luas, maka pemberian helm dilakukan secara bertahap, mudah-mudahan ada-

nya alat keselamatan ini dapat membantu mengurangi korban kecelakaan di jalan,” terangnya.

Arifin mengatakan, Dishub dan LLAJ Jatim sebagai institusi Pemprov Jatim memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Jatim. Sehingga dipandang perlu mengadakan sosialisasi dan kampaye keselamatan lalu lintas kepada masyarakat.

“Mereka (karyawan perusahaan swasta) yang hadir saat ini bisa melanjutkan sosialisasi lagi kepada teman-temannya, keluarganya maupun pada lingkungannya,” katanya.

Alasan memilih pada karyawan swasta, Arifin menilai, selama ini di pihak buruh ini merupakan tataran paling tinggi penyebab kecelakaan lalu lintas, sekitar 80 persen kecelakaan di jalan melibatkan sektor swasta. Sementara itu, rata-rata memiliki sepeda motor sekitar 79 persen karyawan buruh.

“Buruh kecenderungan memiliki sepeda motor sehingga sangat tepat sasaran diberikannya sosialisasi maupun mengkampayekan alat keselamatan kendaraan bermotor,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tahun 2015 mendatang, pihaknya berupaya akan mengoptimalkan kampaye keselamatan tertib berlalulintas serta terus membantu memberikan alat bantu keselamatan berkendara seperti bantuan helm. “Kita upayakan mampu menekan kecelakaan,” Q iib janjinya.Q

Antisipasi Banjir dan Longsor di Musim Penghujan

PMI Siagakan 1.900 Relawan Bencana Surabaya, Bhirawa Musim penghujan selalu rawan dengan bencana seperti banjir maupun longsor . Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur mensiagakan 1900 relawan untuk menangani bencana di Kabupaten maupun Kota selurtuh wilayah Jatim.

“Sebelumnya kami sudah menerima surat edaran dari

PMI Pusat untuk mengimbau kepada PMI Provinsi di seluruh Indonesia untuk siaga dalam rangka pengerahan relawan dan bantuan korban bencana banjir dan longsor,” ungkap Sekretaris PMI Jawa Timur Drs Djoni Irianto MMT, Selasa (9/ 12) kemarin.

Ia menambahkan, untuk menindaklanjuti surat eda-

ran tersebut PMI Jatim meneruskan ke PMI Kab/Kota untuk mempersiapkan diri dan berkoordinasi dengan Pemkab atau Pemkot masing-masing daerahnya.

Sedangkan setiap daerah dari 38 Kab/Kota telah menyiapkan 50 tenaga relawan hingga total menjadi 1900 tenaga relawan yang tanggap bencana.

Sementara itu PMI Jatim akan memback up bantuanbantuan yang diperlukan baik berupa kemanusian atau peralatan. “Seperti saat ada pengungsi pasti akan membangun dapur umum dan membutuhkan sembako, sedangkan untuk untuk mempercepat bantuan tersebut pihak PMI daerah supaya terlebih dahulu me-

nalangi dana yang dbutuhkan selanjutnya akan diganti oleh PMI Jatim,” ujarnya.

Selain menyiapkan tenaga relawan PMI Jatim juga menerima bantuan dari Zurich Insurance berupa edukasi bagi masyarakat di Bojonegoro supaya tanggap bencana banjir terhadap sungai Q riq Bengawan Solo.Q

iib/bhirawa

Kabid Pengendalian Operasional Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Arifin Imanadji, memakaikan helm kepada perwakilan buruh yang mengikuti Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, di Kantor Dishub dan LLAJ Jatim, Selasa (9/12).

Anak Sakit Orangtua Harus Bijak Pengobatan Sebagai orang tua diharpkan bijak dalam menanggulangi gejala gangguan kesehatan pada anak. Sebagian besar gangguan kesehatan anak tidak berbahaya dan hanya menyebabkan ketidaknyamanan sementara, misalnya perut kembung dan pilek.

Penanganan perut kembung dan pilek umumnya cukup dengan mengelola gejala-gejalanya. Dengan mengenal gejala tersebut, orang tua lebih siap dan tenang menghadapi kondisi kesehatan buah hatinya sehingga lebih mudah dalam mengatasinya.

Konsultan Tumbuh Kembang Anak RSUD Dr.Soetomo Dr. Mira Irmawati, SpA (K), saat ditemui Seminar Bijaksana Tanggulangi Gejala Gangguan Kesehatan Anak PURE Medicated Series’ di Hotel Bumi Surabaya, kemarin (9/12) mengatakan, anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh mereka belum ter-

bangun sempurna.

Penyebab perut kembung antara lain karena menelan udara terlalu banyak, sering terkena angin dan pemilihan botol susu yang salah, proses peragian (intoleransi laktosa), dan faktor lainnya.

Menurutnya, pilek merupakan gejala yang timbul karena influenza atau bisa juga karena reaksi alergi seperti debu, bulu hewan, di samping karena Infeksi Saluran Pernafasan Bagian Atas (ISPA) yang menyebabkan peradangan pada rongga hidung dan produksi mucus berlebih.

“Perut kembung dan pilek mengganggu kenyamanan dan anak menjadi rewel, tidak dapat tidur nyenyak.

Bila keadaan ini sering ter-

jadi berulang kali, maka akan berpengaruh pada proses kualitas tumbuh kembang anak,” lanjutnya.

Sebagian orang tua seringkali menggosok balsam atau bawang merah untuk mengatasi perut kembung dengan pengertian bahwa kedua benda tersebut dapat mengeluarkan panas sehingga kembung berkurang, padahal benda tersebut terlalu keras untuk kulit anak dan seringkali menyebabkan kulit anak mengalami iritasi. Sebaiknya orang tua menerapkan metode baru yang lebih sesuai untuk tubuh anak.

Kepala Poliklinik Pengobatan Komplementer RSU. Dr. Soetomo/FK UNAIR Dr. Arijanto Jonosewojo, SpPD, FINASIM mengatakan, pengobatan secara alami dapat menjadi alternatif untuk meredakan gejala gangguan kesehatan dan saat ini cukup menjadi bahan perhatian karena manfaatnya.

Pengobatan yang berbahan alami atau herbal adalah pe-

Ketua Program Studi Pengobat Tradisional (Battra) Dr Soetomo ini melanjutkan, banyak herbal yang diteliti untuk kembung dan gangguan flu baik yang empiris, uji praklinik maupun uji klinik. Bahan herbal seperti terpenneles seed oil memiliki fungsi relaksasi pada lambung dan mengeluarkan gas dari rongga perut.

Eucalyptus oil mampu mengencerkan dan mengurangi produksi mucus berlebih, mempunyai efek antiinflamasi dalam mengurangi peradangan rongga hidung serta memiliki efek antiseptik dan antimikroba.

Selain itu perhatikan perbedaan komposisi obat herbal untuk anak dan dewasa serta berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter jika orang tua ingin memberi herbal kepada anaknya agar dna/bhirawa sesuai dengan standar WHO Dr. Mira Irmawati, SpA (K) (nomer dua dari kiri) usai memberikan materi pada Seminar PURE Medicated Series. dan BPOM yaitu, Aman, makaian obat yang berbahan campur zat kimia. Obat herbal ada uji toksisitas, praklinik dan Bermanfaat dan BerkuaQ dna litas.” jelasnya.Q alam dari tanaman tanpa di yang aman untuk anak sudah uji klinik.

OPINI

4 Tajuk

Audit BUMN dan BUMD PEMERINTAH mulai ekstra waspada terhadap BUMN. Hal itu disebabkan banyak BUMN gagal mengemban misi sebagaimana diamanatkan UUD maupun UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Banyak BUMN yang seolaholah megah, ternyata tidak sehat secara ke-usaha-an, dan menimbun hutang. Hal yang sama juga terjadi pada BUMD di Jawa Timur. Sehingga BUMN dan BUMD bagai “zombie” yang terus menyedot keuangan negara.

Bisik-bisik di tataran LSM transparansi menyebut beberapa BMUN dan BUMD menjadi “sapi perah” elit politik. Setidaknya, indikasi KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) cukup kental. Berbagai kasus yang melibatkan BUMN sudah banyak terungkap dalam persidangan Tipikor.

Semuanya menyebabkan BUMN dan BUMD tidak efektif dan tidak efisien. Dengan prinsip dagang, benarkah BUMN dinilai elok manakala tidak menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk rakyat (negara)?

Pada paradigma perseroan, dituntut menghasilkan laba sebesar-besarnya. Begitu pula perseroan milik negara (dan daerah, BUMD) wajib melaksanakan UUD pasal 33 ayat (3).

Secara tekstual konstitusi mengatur ke-usaha-an negara meng-amanatkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penyelenggara BUMN dan BUMD harus bisa menjamin bahwa usaha-nya tidak “memeras” negara (dan daerah) dalam bentuk kerugian. Karena setiap kerugian BUMN (dan BUMD) merupakan kerugian negara. Konsekuensinya, kerugian BUMN dan BUMD akan menyedot habis fasilitasi negara. Hal itu disebabkan modal usahanya diberikan oleh negara yang bersumber dari APBN. Sedangkan BUMD menerima kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 14 ayat (1) dinyatakan, bahwa Menteri bertindak selaku RUPS. Sedangkan pada pasal 15 ayat (1) secara tekstual dinyatakan, bahwa “pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.” Pemerintah sebagai penguasa tunggal juga berlaku pada BUMD milik Pemerintah Daerah.

Bahkan dalam Perda Jawa Timur Nomor 14 tahun 2012 tentang BUMD, kewenangan besar juga diberikan kepada DPRD, khususnya Komisi yang membidangi urusan BUMD. Maka, setiap BUMD mestilah menjalin koordinasi dengan Komisi C DPRD Jawa Timur. Terutama menyangkut kinerja strategis (penambahan penyertaan modal dan rencana kerja anggaran) wajib koordinasi dengan DPRD. Perda Jatim Nomor 14 tahun 2012 pada pasal 8 ayat (1) menyatakan, “RJP dan /atau RKAP BUMD disusun oleh direksi BUMD dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPD pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD terkait rencana kerja strategis perusahaan sebelum ditetapkan RUPS.” Tetapi beberapa BUMD masih bersikap mbalelo terhadap DPRD. Banyak BUMD tidak menyerahkan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dengan alasan ke-rahasiaan, berdalih UU Perseroan. Tetapi DPRD tak tinggal diam.

Mbalelo-nya BUMD itu dibalas dengan sikap yang tak kalah antagonis pula. Akibatnya, beberapa BUMD “diusir” dari forum rapat dengar pendapat dengan (Komisi C) DPRD. BUMN maupun BUMD yang mbalelo wajib menjadi perhatian pemerintah. Jika diabaikan, direksi BUMN dan BUMD akan semakin merasa “merdeka.” Semakin jauh dari misi pembentukan BUMN dan BUMD. Tujuan pembentukan BUMD tercantum pada Perda tentang BUMD. Yakni pada pasal 3 dinyatakan, “... BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah.”

Audit ke-usaha-an, kini sedang dilakukan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang akan memeriksa Petral, anak perusahaan PT Pertamina. BMUN yang lain juga perlu diaudit. Begitu pula BUMD di Jawa Timur perlu diaudit keusaha-an. Banyak BUMD telah dikucuri modal besar dari APBD, namun setoran untuk pendapatan asli daerah hanya sebatas “ala-kadar-nya.” 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perberat Hukuman Koruptor HUKUMAN penjara mantan Deputi Bank Indonesia (BI), Budi Mulya diperberat menjadi 12 tahun. Hal itu menyusul putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas banding yang diajukan Budi Mulya selaku terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Putusan banding Budi Mulya sudah diucapkan tanggal 3 Desember 2014 dengan Hakim Ketua Widodo. Inti putusan banding adalah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Jakarta sekadar mengenai lamanya hukuman pidana menjadi 12 tahun pidana penjara (dahulu 10 tahun).

Alasan PT DKI memperberat hukuman penjara Budi Mulya. Hal itu berkaitan dengan perbuatan Budi Mulya menyangkut kasus dugaan korupsi Bank Century dianggap tidak hanya mengakibatkan negara mengalami kerugian cukup besar, tapi juga menimbulkan gangguan kepada laju pertumbuhan perekonomian negara.

Sebagaimana diketahui, dalam persidangan 16 Juli 2014 lalu, Budi Mulya selaku terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp500 juta subsider kurungan 5 bulan.

Dalam hal ini, Budi Mulya dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Hal itu sebagaimana tertuang dalam dakwaan primer. Pasalnya, Budi Mulya yang diketahui mantan Deputi Gubernur Bidang IV Bank Indonesia itu dinilai terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu menyangkut penyalahgunaan wewenang pemberian FPJP dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon, 10 DESEMBER 2014

Menunggu Nasib Perppu Pilkada otomatis berlaku kembali? Mengenai hal ini, UndangUndang nomor 12 tahun 2011 tidak memberikan pengaturan yang tegas, namun demikian, penulis berpandangan bahwa penolakan Perppu tidak otomatis mengesahOleh : kan kembali UU noAthoillah mor 22 tahun 2004. berjalan. Kedua, DPR Alasan pertama, RI menolak Perppu.

UU nomor 22 tahun Jika ini terjadi maka Presiden 2004 telah dicabut dan dinyaatau DPR mengajukan Rancantakan tidak berlaku oleh Perppu gan Undang-Undang mengenai nomor 1 tahun 2014. Dengan pencabutan Perppu yang harus demikian, menurut hukum, maka ditetapkan pada paripurna yang UU nomor 22 tahun 2004 sudah sama dengan paripurna DPR tidak lagi digunakan sebagai

Tanggal 2 Oktober 2014, Presiden (saat itu) SBY menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi UU nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menkumham Amir Syamsudin pada hari yang sama memasukkan Perppu ini ke Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian maka Perppu ini sah dan berlaku.

M

elalui Perppu ini, pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dikembalikan lagi pada mekanisme pemilihan oleh rakyat, tidak lagi oleh DPRD seperti diatur dalam UU nomor 22 tahun 2014. Di Indonesia, penerbitan Perppu adalah kewenangan Presiden yang dapat digunakan dalam keadaan memaksa. Dalam penerbitan Perppu, Presiden tidak perlu konsultasi atau membahas bersama DPR seperti dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang.

Namun demikian, hukum mengatur bahwa Perppu ini wajib untuk disampaikan dan dibahas oleh DPR dalam masa persidangan berikutnya. Demikian pula dengan Perppu nomor 1/2014 ini.

Dalam beberapa waktu mendatang, Presiden wajib mengajukannya ke DPR untuk dibahas dan diberikan keputusan apakah DPR menerima atau tidak menerima Perppu tersebut dalam suatu rapat paripurna DPR RI. Terhadap Perppu yang disampaikan oleh Presiden, DPR RI hanya memiliki 2 opsi, yakni menerima atau menolak. DPR RI tidak memiliki opsi untuk menerima atau menolak sebagian isi Perppu tersebut.

Dengan demikian, maka setidaknya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, paripurna DPR RI menerima Perppu tersebut. Jika keputusan ini yang diambil, maka Perppu tersebut akan ditetapkan menjadi UndangUndang dan proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat akan terus

K

Setidaknya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, paripurna DPR RI menerima Perppu tersebut. Jika keputusan ini yang diambil, maka Perppu tersebut akan ditetapkan menjadi Undang-Undang dan proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat akan terus berjalan. Kedua, DPR RI menolak Perppu.Jika ini terjadi maka Presiden atau DPR mengajukan Rancangan UndangUndang mengenai pencabutan Perppu yang harus ditetapkan pada paripurna yang sama dengan paripurna DPR yang menolak pengesahan Perppu sebagai Undang-Undang.

yang menolak pengesahan Perppu sebagai Undang-Undang. Selain berisi pencabutan Perppu, RUU pencabutan juga harus mengatur akibat hukum dari pencabutan Perppu.

Otomatis Pilkada Oleh DPRD? Pertanyaannya selanjutnya adalah : jika Perppu ditolak, apakah UU nomor 22 tahun 2014

dasar hukum. Sederhanya, UU nomor 22 tahun 2004 telah almarhum.

Kedua, dalam hukum, suatu peraturan perundang-undangan baru berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta dimasukkan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tidak pengesahan yang bersifat “otomatis”.

Demikian pula “nasib” UU nomor

22 tahun 2014, tidak dapat otomatis berlaku kembali jika tidak diundangkan dan dimasukkan dalam Lembaran Negara.

Ketiga, mengenai syarat “akibat hukum” sebagai akibat dari pencabutan Perppu yang harus dimasukkan dalam RUU Pencabutan Perppu, senyatanya dimaksudkan untuk memberi kepastian mengenai kebijakan dan tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat/pejabat yang menggunakan Perppu. Misalnya tahapan yang saat ini telah dijalankan oleh KPU atau anggaran yang telah disiapkan dalam APBD. Dengan demikian, maka pintu untuk “menghidupkan” kembali almarhum UU nomor 22 tahun 2014 dalam RUU pembatalan Perppu melalui jalan “akibat hukum” penolakan Perppu oleh DPR RI, senyatanya tidak dapat dilakukan.

Jika perppu nomor 1/2014 ditolak, maka yang terjadi adalah kekosongan hukum. Presiden dan DPR harus membuat dan membahas kembali mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam proses legislasi yang bisa jadi membutuhkan waktu panjang.

Prosesnya akan kembali dari nol, sementara kebutuhan untuk segera menentukan “nasib” kepala daerah yang jabatannya akan berakhir tahun 2015 serta apa dan bagaimana cara yang akan digunakan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus segera diputuskan karena di tahun 2015 saja, puluhan atau mungkin ratusan Gubernur, Bupati dan Walikota akan mengakhiri masa jabatannya.

Jika akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pun, Presiden membutuhkan dasar hukum yang memadai dan tepat. Nah, kekosongan hukum inilah yang kembali memberi alasan yang cukup bagi Presiden untuk kembali menerbitkan Perppu baru.

Bagaimana menurut Anda?

Komisioner KPU Jombang, alumni FH Unibraw

Ikhtiar Melawan Penyalahgunaan Narkoba

ian hari kehidupan terasa semakin kompleks. Banyak hal silih berganti menerpa diri dan masyarakat. Banyak kemaksiatan merebak di sekeliling kita, di antaranya, penyalahgunaan narkoba. Kejahatan jenis ini bahkan telah menjangkiti hampir setiap lapisan masyarakat. Sudah banyak korban berjatuhan tanpa pandang bulu, mulai dari kalangan anak-anak di bawah umur hingga yang bergelar profesor sekalipun.

Narkoba memang tak kenal usia, jabatan, pendidikan dan latar belakang. Ketika narkoba sudah merasuki otak penggunanya, niscaya ia akan memburu mangsa dan menambah daftar pengguna narkoba di negeri ini. Sayangnya, penangkapanpenangkapan yang dilakukan oleh aparat masih terfokus pada pemberantasan narkoba dan belum secara maksimal menyentuh aspek pencegahan.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ada sekitar 4,2 juta orang lebih pengguna narkoba di Indonesia.

Sekitar 70% pengguna narkotika itu adalah pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, serta 8% adalah pengangguran. Pengguna terbesar berdasarkan wilayah adalah Jakarta, yang jumlahnya sekitar 10% dari total pemakai atau sekitar 491.000 orang atau 7% dari total penduduk Jakarta. Ini adalah jumlah yang terdeteksi.

Jamak dimaklumi, penyalahgunaan narkoba baik berupa ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo, kini tidak saja terjadi pada masyarakat perkotaan, juga telah merangsek ke pelosok desa. Lebih memprihatinkan lagi, sering kali satu keluarga tertangkap sebagai pengedar narkoba, bapak, anak dan ibunya sekaligus adalah pengedar narkoba. Seakan-akan mereka telah kompak secara berjamaah untuk berbuat nista. Ada pula masyarakat yang terjerat narkoba pada awalnya adalah pemakai, lalu pengedar, sampai menjadi pemasok.

Secara historis, mengakrabi barang-barang “najis” itu sebenarnya sudah ada sejak zaman

Arab jahiliyah. Dulu, suatu, pasti terdamasyarakat Arab pat manfaat di dalamnya. Dus, penyjahiliyah senang melakukan perjualahgunaan narkoba dian, minum khamr, nyata-nyata hanya mengakibatkan keruperzinahan, perampokan dan lain sebasakan, kesengsaragainya. Lalu dalam an, dan kehancuran bagi pribadi pemakai rangka memberantas khususnya dan bagi perilaku kemaksiatmasyarakat sekitar an itu, Allah memOleh: berikan larangan pada umumnya.

Ahmad Fatoni yang sa ngat tegas Banyak sekali kepada manusia undampak negatif yang tuk segera menjauhi disebabkan oleh peperbuatan-perbuatan tak terpuji nyalahgunaan narkoba, seperti itu (QS. Al-Maidah: 90). Namun, timbulnya gejala-gejala psikosoapa lacur, kejahatan dan kesmatik, paranoid, halusinasi dan esatan telah menjadi salah satu agresvitas. Pemakainya akan watak manusia. Kita sebagai mudah tersinggung dan berani hamba Allah hanya dapat memiberbuat sesuatu yang mengambil lih, jalan mana yang semestinya risiko. Menurut teori kedokteran, kita tempuh. Jalan kebaikan orang yang mabuk karena narkoataukah jalan kemungkaran. ba akan terputus ribuan syaraf

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ada sekitar 4,2 juta orang lebih pengguna narkoba di Indonesia. Sekitar 70% pengguna narkotika itu adalah pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, serta 8% adalah pengangguran. Pengguna terbesar berdasarkan wilayah adalah Jakarta, yang jumlahnya sekitar 10% dari total pemakai atau sekitar 491.000 orang atau 7% dari total penduduk Jakarta. Ini adalah jumlah yang terdeteksi.

Sebagai hamba yang bertakwa, senyatanya kita memilih jalan kesalehan, bukan jalan kemungkaran dan kenistaan.

Kitab suci Al-Qur’an dengan jelas menegaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Saat Allah melarang sesuatu, tentu terdapat keburukan di dalamnya. Sebagaimana ketika Allah menganjurkan se-

otaknya sehingga mengurangi daya ingat. Si pemakai biasanya cenderung tidak memerhatikan lagi moralitas. Ambil contoh, seorang profesor sekaligus pembantu rektor di sebuah perguruan tinggi di Makassar rela melacurkan kehormatannya demi nyabu bareng seorang dosen ditemani mahasiswi.

Bahkan, pemakaian narkoba

dalam jumlah berlebih (overdosis) dapat menyebabkan kematian.

Pemakaian narkoba juga menyebabkan kerusakan beberapa organ tubuh (hati, jantung, paruparu, dan sebagainya) dan dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan, seperti kanker paru, penyakit HIV/AIDS, hepatitis (radang hati), bahkan gangguan jiwa.

Rasanya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengambil sikap waspada terhadap penyalahgunaan narkoba. Sikap mencegah lebih baik daripada mengobati.

Sebelum keluarga kita digerogoti narkoba, kita lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai orangtua. Dalam sebuah keluarga, penjelasan tentang bahaya narkoba senyatanya diberikan.

Selama ini, kurangnya kesadaran masyarakat ditengarai menjadi salah satu faktor maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

Terbukti banyak masyarakat atau korban narkoba belum memahami betul peredaran narkoba, dampak dan pengaruhnya. Masyarakat juga tidak mengetahui apa perbedaan, pemakai, pencandu, pengendar dan pemasok narkoba. Dengan gencarnya sosialisasi tentang bahaya narkoba diharapkan ke depan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di negeri ini.

Pemerintah sebetulnya telah mengambil kebijakan yang tepat terkait penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di negeri ini senyatanya memang dilakukan secara berkesinambungan dan menyentuh semua kalangan Itu sebabnya, kita pun menerima dengan satu kata: sami’na wa atha’na (kami mendengar dan kami mematuhinya). Dengan demikian, berarti kita telah mematuhi perintah Allah sekaligus berikhtiar menjadi warga negara yang baik.

Pengajar FAI Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pemkab Terancam Tak Dapat DAK Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik terancam tak mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat pada 2015 mendatang.

Ini karena DAK 2014 banyak yang tak terserap, sehingga dana itu terpaksa harus dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat.

Agar tetap mendapat kucuran DAK lagi pada 2015, maka Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto minta kepada masingmasing Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang mendapat DAK membuat surat alasan ke Kementerian terkait apa yang menjadi alasan dana itu sampai tak terserap. ‘’Kalau tak membuat surat alasan,nanti Pemkab yang disalahkan,’’ kata Bupati Sambari melalui Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono, Senin (9/12) kemarin.

Dikatakan Suyono, setidaknya terdapat sekitar Rp34 miliar dana DAK yang tak terserap, sehingga dana itu terpaksa harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat. Sangat disayangkan jika dana itu tak terserap karena tak bisa langsung dinikmati masyarakat. ‘’Padahal, sebelumnya untuk mendapatkan DAK itu perlu perjuangan lama,’’ tambah mantan Camat Gresik ini.

Dari 16 SKPD, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang paling besar mendapatkan dana DKA itu. Maka di PU misalnya, dari sekitar Rp11 miliar subsidi untuk perumahan hanya sekitar Rp3 miliar yang terserap. Karena tak ada pengembang perumahan yang mau. Sebab harga rumah itu oleh pemerintah dipatok hanya Rp85 juta per unit. ‘’Mana ada di Gresik rumah seharga Rp85 juta. Untuk beli tanahnya saja tak boleh. Karena itu pengembang tak ada yang mau,’’ terang Suyono.Q eri

Setahun, Kejaksaan Amankan Uang Rakyat Rp 8 M Tujuan penegak hukum dalam penanganan korupsi tak hanya menyeret koruptor ke Pengadilan TIndak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lebih dari itu, penyelamatan uang rakyat yang diamankan dari pelaku korupsi juga penting. Upaya penyelamatan uang rakyat itulah yang selama kurun waktu tahun 2014 menjadi prioritas Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto. ‘’Selama setahun di tahun 2014 ini, Kejari Mojokerto sudah berhasil mengamankan uang rakyat senilai Rp8 miliar,’’ ujar Mursito, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mojokerto ditemui disela-sela pembagian brosur peringatan Hari Anti Korupsi, Selasa (8/12) kemarin.

Tim kejaksaan membagibagikan brosur kepada masyarakat di sejumlah jalan, diantaranya Jl RA Basoeni, Jl Raya Puri, Kab Mojokerto serta Jl Bhayangkara, Kota Mojokerto.

Tim Kejari Mojokerto juga mengunjungi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota

Mojokerto dan menyematkan pin anti korupsi kepada Gaguk prasetyo, Kepala KPPT. Mursito menambahkan, uang sebesar Rp8 milar yang berhasil diamankan kejaksaan, berasal dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Rp2 miliar dan seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) sebesar Rp6 miliar. ‘’Kita tak hanya menyeret pelaku ke persidangan, tapi juga menyelamatkan uang negara,’’ tambah Mursito.

Sedangkan untuk penanganan kasus korupsi, kejaksaan sudah menangani tujuh per-

kara yang sudah masuk tahap penuntutan, dan dua kasus masih dalam tahap penyidikan. ‘’Untuk penuntutan perkaranya berasal dari Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota maupun Polda Jatim,’’ imbuhnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mojokerto, Andi Ardhani menjelaskan, pengamanan uang negara melalui Pidsus diperoleh melalui penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi. ‘’Uang yang kita selamatkan itu sudah kita serahkan ke kas negara,’’ urai Andi Ardhani.

Sedangkan untuk uang rakyat yang berhasil diselamatkan Seksi Datun berasal dari upaya penagihan terhadap instansi yang ditemukan atas audit BPK. ‘’Kita lakukan upaya penagihan terlebih dahulu. Kalau tak berhasil baru kita limpahkan ke Pidsus untuk proses hukum,’’ timpal Slamet Hariyadi, Kasi

kariyadi/bhirawa

Kejari Mojokerto Mursito (kanan) memasangkan pin di baju Gaguk Prasetyo Kepala KPPT Kota Mojokerto, selasa (8/12) kemarin.

Datun Kejari Mojokerto.

Slamet menambahkan, upaya penagihan yang dilakukan ternyata terbukti efektif. Sejumlah SKPD aktif mengembalikan uang yang disebutkan dalam temuan BPK. ‘’Bahkan

Fasilitas DPRD Mulai Dikurangi Sidoarjo, Bhirawa Wacana yang dilemparkan Mendagri, terkait pelarangan ketua dewan tak boleh menggunakan ajudan membuat ketua dewan keteteran mengatur jadwal kegiatan. Karena wacana ini mendekati kepastian pemerintah akan mengeluarkan peraturannya.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Selasa (9/12) kemarin membenarkan, adanya kemungkinan ketua dewan tak didampingi ajudan lagi. Untuk bupati, ajudannya juga dibatasi jumlahnya.

Dari empat pimpinan DPRD Sidoarjo, hanya ketua dewan yang didapingi ajudan.

Tiga wakil ketua sesuai protokol dilayani sopir saja. Tetapi tak semuanya menggunakan sopir pribadi. Tergantung pejabatnya, butuh sopir atau tidak. Untuk snack rapat kini dewan sudah menyesuaikan dengan aturan pengetatan anggaran. Dalam paripurna, sudah disuguhkan pisang godok dan kacang godok.

Menurut anggota dewan, fasilitas kegiatan anggota dewan mulai Januari 2015 mengalami penurunan tajam, seperti larangan rapat di hotel. Mamin, uang saku dan sebagainya. Bahkan tunjangan sewa rumah yang biasanya per bulan diterima Rp9 juta, kali ini diturunkan menjadi Rp3 juta saja. Tunjangan yang diterima hampir separuh dari yang sebelumnya. Sementara anggaran dewan sangat melimpah.

Anggota dewan kini bekerja keras untuk menyelesaikan RAPBD 2015 yang batas akhirnya tinggal beberapa hari saja. Pemerintah pusat menjanjikan dana insentif daerah Rp25 miliar, bila pemerintah daerah dapat menyelesaikan APBD sebelum akhir tahun.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Sulamul Hadi Nurmawan, mengungkapkan DPRD Sidoarjo baru efektif bekerja sebulan. Di waktu sisa 2014, DPRD harus lebih mengoptimalkan waktu untuk membahas APDB. Diharapkan 10 Desember sudah selesai untuk diserahkan ke Pemprov Jatim. Ia optimis Pemkab Sidoarjo tetap memperoleh DID sebesar Rp25 miliar. Karena sesuai aturan lama, APBD harus selesai pada Desember. ‘’Selama 20 hari di sisa waktu akan diperbaiki secepatnya,’’ paparnya.Q hds

Kejari Mojokerto mendapat predikat terbaik untuk penyelamatan uang negara di tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim,’’ pungkas mantan Kasi Intel Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ini.Q kar

Pengusaha Kafe Ponti Remehkan Bupati Sidorjo Sidoarjo, Bhirawa Meski sudah ditutup Satpol PP Kab Sidoarjo, tapi sejumlah tenan yang menempati area Kafe Ponti tetap nekat menjalankan usahanya.

Bahkan mereka tetap bertahan, meski pengajuannya untuk menempati ulang di area Kafe Ponti itu, juga ditolak Bupati Sidoarjo.

Demo Anti Korupsi, PMII Gelar Salat Jenazah Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto menggelar aksi demo memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, Selasa (9/12) kemarin. Dalam aksi yang digelar di depan Pemkot dan Pemkab Mojokerto itu, mereka berorasi mengecam praktek korupsi yang masih marak di Mojokerto. Aksi diakhiri dengan menggelar salat jenazah di depan pintu pagar Pemkot Mojokerto sebagai simbol matinya nurani para koruptor.

Meski jumlah pendemo hanya puluhan, namun aksi para mahasiswa itu mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polres Mojokerto Kota. Aksi yang dilakukan dipinggir Jalan utama itu mengundang perhatian pengguna jalan.

Tak pelak arus lalu lintas di depan kantor Wali Kota Mojokerto itu sempat terganggu.

Dengan mengenakan atribut PMII dan pengeras suara, puluhan aktifis ini menyeruhkan tuntutannya. Tak hanya berorasi, mereka juga menggelar aksi teaterikal , salah satu aktivis dengan dicat warna putih seluruh tubuhnya tidur terlentang. Dengan ditaburi bunga, para aktifis lainnya menggelar salat jenazah.

Juru bicara PMII Mojokerto, M Asrofudin mengatakan, tujuan aksi demo untuk memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia. ‘’Kita juga ingin memperingatkan pemerintahan agar tak korupsi lagi, tak lagi makan uang rakyat dan tak lagi makan uang negara,’’ teriaknya.Q kar

5

Bupati bersama Forpimda ketika mengamati ratusan lembar Upal yang akan dimusnakan.

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati dan Kajari Musnahkan Ribuan Lembar Upal Sidoarjo, Bhirawa Ribuan Barang-Bukti (BB) hasil penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo telah dimusnakah. BB dari berbagai macam jenis, termasuk Uang Palsu (Upal) itu merupakan dari hasil kejahatan selama tahun 2014, dari tangan terdakwa yang kasusnya sudah tuntas pada tahap persidangan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Proses pemusnahannya dilakukan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Drs Undang Mugopal SH, serta jajaran Forpimda lainnya, yakni

Waka Polres Sidoarjo, Kompol Dolly A Primanto, Dandim 0816/ SDA Letkol (Arh) Bambang Utomo, BNN Sidoarjo Supriyanto dan perwakilan dari Bea dan Cua Juanda, pada Selasa (9/12) di halaman belakang kantor Kejari Sidoarjo.

Menurut Kajari Sidoarjo, Undang Mugopal SH, kalau BB itu dikumpulkan selama tahun 2014, diantaranya berupa sabu-sabu seberat 7,5 Gram, Ganja 809,5 Gram, Pil Koplo 19.535 butir, Pil ekstasi 108 butir, VCD bajakan 330 keping. Ada juga ratusan lembar Upal pecahan mulai Rp5 ribu hingga Rp100 ribu, serta

ribuan pack rokok yang cukainya palsu dan tak ada pita cukainya.

Di tengah-tengah pembakaran itu, api yang membesar sempat membuat staf kejaksaan kalang kabut. Karena lokasi pemusnahan kurang luas sehingga api yang membara diatas tumpukan ratusan pak rokok ilegal itu membumbung tinggi, hingga mendekati gedung bagian belakang Kejaksaan. Beberapa staf akhirnya mengguyurkan air dengan timba untuk memadamkan api yang membesar. Setelah bergeser cukup jauh dari tembok gedung, para staf kemudian melanjutkan pemusnahan barang bukti itu.Q ach

Forkot Segera Laporkan SMPN 4 ke Kejari Gresik, Bhirawa Kabar dugaan Pungutan Liar (Pungli) dilakukan SMPN 4 Gresik tetap berjalan normal. Meski pernah digelar hearing oleh Komisi D DPRD secara tertutup, ternyata tak membuat ciut nyalinya pihak sekolah. Kini giliran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kota (Forkot), berencana melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Karena penarikan itu dinilai telah menabrak aturan yang ada.

Menurut Koordinator Hukum LSM Forkot Kab Gresik, Al Ushudi, ini suatu bukti kalau dewan lemah. Hearing yang dilakukan Komisi D tak maksimal, karena dilakukan tertutup apalagi hasil hearing tak dipublikasikan di media. Maka dalam waktu dekat akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, atas dugaan pungli yang dilakukan SMPN 4 yang memberatkan wali murid. ‘’Penarikan ini, jelas-jelas melanggar aturan yang sudah di-

gembar-gemborkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Apa lagi sudah pernah digelar hearing Komisi D yang diketua Ruspadi Sunaryo, ini kan lucu. Padahal Ketua Komisi D sebelumnya, kalau ada dugaan pungli sekolah di hearing Komisi D. Ada kesepakatan rekomendasi tegas, sehingga pungli itu bisa tak terjadi. Namun sekarang malah berbalik, pihak sekolah bahkan tetap meneruskanya,’’ ujarnya.Q kim

Aksi mereka termasuk meremehkan Bupati Sidoarjo. Kasat Pol PP Sidoarjo, Mulyawan SH, tak menjawab dan menyerahkan media untuk menginterprestasikan sendiri ulah dari sejumlah tenan yang tak mau pindah dari area kafe di Ponti GOR Sidoarjo. ‘’Sikap mereka bisa diterjemahkan sendiri,’’ ujar Mulyawan, didampingi Kabid Penyidikan dan Penindakan, Hari Sucahyono SH, Selasa ( 9/12) kemarin.

Menurut Mulyawan, dari sejumlah ali kusyanto/bhirawa tenan yang ditutup petugas masih berMulyawan tahan dua tenan.

Yakni Meriah dan Kafe Ponti. Ditegaskan Mulyawan, eksekusi ulang terhadap mereka akan dilakukan kembali pada Minggu-Minggu ini. Pertimbangannya, untuk mengamankan aset milik Pemkab itu. Proses eksekusi akan tetap mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur). Yakni akan tetap memberikan pemberitahuan secara tertulis.

Dalam ekesusi ulang ini, kata Mulyawan, akan dilakukan repetisi. Yakni selain mengeksekusi, juga akan dilakukan pengawasan oleh Satpol PP dan TNI-Polri terhadap para tenan, agar tak memanfaatkan lagi aset milik Pemkab Sidoarjo itu. ‘’Saat ini kita masih koordinasi dengan bidang Aset dari DPPKA, karena area Kafe Ponti jadi urusan mereka,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kabag Kerja Sama Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono, dalam suatu kesempatan telah menjelaskan, bahwa eksekusi pertama kali di area kafe Ponti itu sudah dipertimbangkan.

Dijelaskan Ari, selama kerja sama dengan PT Entertaiment, yakni pengelolah area Kafe Ponti sejak tahun 2007 hingga 2014 ini, pendapatan yang diterima Pemkab Sidoarjo hanya Rp200 juta saja. Mereka juga dianggap tak membayar PBB selama itu. ‘’Tapi kita kok malah dianggap mendzolimi mereka,’’ terang Ari. Mereka dianggap Ari sudah diuntungkan Pemkab Sidoarjo. Padahal kalau seandainya mereka menyewa pada Pemkab, maka per tahun mereka harus membayar sewa sebesar Rp600 juta per tahun. Tentang PT Entertaiment yang akan melaporkan Pemkab Sidoarjo ke Mabes Polri, menurut Ari silakan saja. Sebab itu hak mereka, untuk menyalurkan demokrasi. ‘’Silakan mereka lapor, kita juga punya alat bukti kok,’’ kata Ari.Q ali

120 Perusahaan Dapat Penghargaan Investasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan penghargaan kepada 120 perusahaan yang ada di wilayahnya. Penghargaan tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih karena telah memilih Kabupaten Sidoarjo untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Penghargaan secara simbolis diberikan kepada 10 perusahaan oleh Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH.MM dalam acara malam Kebersamaan Pelaku Usaha dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa.

Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto mengatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Pertahunnya, rata-rata diatas 7%. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak. Pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator dan pengusaha serta masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan ekonomi.

Kabupaten Sidoarjo bisa dikatakan sebagai daerah industri. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 45,85%. Kontribusi yang hampir mencapai 50% menunjukkan bahwa sektor industri merupakan economic base dan merupakan sektor yang dominan.

Dari data yang ada, jumlah industri di Kabupaten Sidoarjo terus bertambah tiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2013 jumlah industri besar ada sebanyak 363 perusahaan.

Untuk industri menengah ada sebanyak 2.037 sedangkan industri kecil sebanyak 14.145.

Industri tersebut tersebar di seluruh wilayah Sidoarjo. Te-

achmad suprayogi\bhirawa

Wakil Bupati saat memberikan penghargaan kepada Direktur PT Tjiwi Kimia Erwin Suryalaksana. rutama di wilayah yang sudah ditetapkan peruntukannya sebagai daerah industri dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Bertumbuhnya ekonomi dan bertambahnya jumlah industri atau usaha dari tahun ketahun ini, mengin-

dikasikan bahwa Kabu paten Sidoarjo sangat menjanjikan untuk berinvestasi,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat berdampak pada kehidupan penduduk Sidoarjo.

Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, menunjang kese-

jahteraan masyarakat Sidoarjo.

Untuk itu, Ia berharap kepada para pengusaha yang ada untuk berinvestasi yang lebih besar lagi di Kabupaten Sidoarjo ini.

“Kami menyadari, bahwa tanpa investasi, baik luar daerah dan luar negeri, Kabupaten Sidoarjo tidak akan berkembang dan maju seperti sekarang ini,” ucapnya.

Untuk menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun depan, Wabup Hadi Sutjipto meminta para pengusaha untuk saling bersinergi. Baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil. Diharapkan bisa bekerjasama dan saling membantu, yang besar membantu yang kecil baik dibidang pemasaran, teknologi maupun permodalan. “Sedangkan yang kecil mendukung yang besar agar semakin maju sehingga yang kecil dapat terus tumbuh dan berkembang,” harap Hadi Sutjipto.Q ach

JAWA TIMUR

6

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

Mahasiswa Tuding Kejari Lindungi Koruptor Kejaksaan Kota Kediri Nyatakan Kasus Gambiran II Tak Ada Kerugian Negara Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Fron Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM'S) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Mereka menuntut kometmen lembaga yudikatif itu untuk menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang masuk di meja Kejari. Selain berorasi secara bergantian, mereka membawa poster dengan tulisan ‘Berani Jujur Hebat’, ‘Koruptor Sumenep = Dewa’, dan keranda mayat dengan tulisan ‘Bunuh Para Koruptor dan Penegak Hukum Sudah Mati’.

"Dalam rangka hari anti korupsi internasional ini, kami minta pada Kejari agar penegakan hukum di Sumenep ditingkatkan, sehingga Sumenep bersih dari tindak pidana korupsi. Kejari jangan setengah hati dalam penegakan hukum," teriak Hazmi, korlap aksi, Selasa (9/12).

Dia juga menyampaikan, sejumlah kasus yang masuk ke Kejari masih banyak yang tidak tuntas bahkan terkesan dibiarkan saja tanpa menindaklanjuti seperti kasus dugaan korupsi di Disdik yakni pengadaan alat peraga SD DAK 2010, kasus PI, Raskin dan Pugar.

Sementara itu, kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Roch. Adi Wibowo mengatakan, pihaknya tetap berkometmen untuk dalam penegakan hukum, menuntaskan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumenep. Tidak ada tebang pilih siapa pelakunya, termasuk pejabat. Se-

bab, tindak pidana korupsi itu sudah melawan hukum dan merugikan rakyat. "Kami tetap konsisten dalam penegakan hukum.

Tidak ada yang diistimewakan dalam kasus tindak pidana khusus ini, semuanya sama didepan hukum," tegasnya.

Kajari menegaskan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus pengadaan alat peraga SD DAK 2010 dan sudah memeriksan sejumlah saksi, bahkan sudah kroscek ke 25 tempat dari 78 titik yang dilaporkan. "Namun kami belum bisa mengambil kesimpulan. Yang jelas kami sudah mendatangi 25 tempat penerima program itu disaat jam libur.

Keinginan kami memang cepat, tapi tidak bisa karena kan membutuhkan waktu dalam penyelesaian kasus ini," urainya.

Tak Ada Kerugian Sementara itu, Hari Anti Ko-

rupsi (HAK) sedunia Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri menyatakan kasus dugaan korupsi RSUD Gambiran II tidak ada kerugian negara. Sehingga ketiga tersangka yang sebelumnya ditetapkan oleh Kejaksaan berpotensi bebas.

Dari keterangan Kajari Kota Kediri Amiek Mulandari, setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan perhitungan kontruksi dari Tim penghitung dari ITS tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam pembanguan RS Gambiran II itu. "Namun ini belum putus, kami masih mencari alat bukti yang mendukung, dan nanti kita ekspose pada atasan kita" kata Amiek dalam keterangan persnya.

Dia menjelaskan, penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan krupsi RS Gambiran II ini dilakaukan oleh Kajari sebelum masa kepemimpinannya, dan ketika itu belum ada audit yang masuk dalam perkara ini. "Kami hanya meneruskan pekerjaan, pada saat saya baru dilakukan perhitungan kerugian oleh ahli kontruksi yakni dari ITS, dan dari dua lembaga ini mengatakan jika tidak ada kerugian negara karena hasil pekerjaan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan," terangnya.

Lantas, kenapa jika dalam Audit atau perhitungan kontruksi tidak ada kerugian negara, kejaksaan terburu-buru mentapkan 3

tersangka dalam kasus tersebut, Amiek menjawab, jika itu adalah kebijakan dari Pimpinan Kajari sebelumnya.

"Ketika itu ketiga tersangka diduga melakukan tindakan yang melawan hukum dan disangkakan pekerjaan tidak sesuai volume bangunan, dan saya hanya meneruskan pekerjaan, anggaran penyidikan pun telah habis pada penyidikan sebelumnya, dan kenapa mereka ditetapkan ? tanya mereka, sekali lagi saya hanya meneruskan pekerjaan," terangnya.

Bupati dan Kajari Sementara itu, peringatan hari anti korupsi se-dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, terlihat berbeda yang dilakukan kejaksaan negeri Sampang bersama semua unsur forpimda di Kabupaten Sampang. Peringatan hari anti korupsi tersebut dilakukan jalan di monumen Sampang kota, Selasa (9/12).

Kajari Sampang Abdullah dalam sambutannya mengajak semua jajaran pemerintah di kabupaten Sampang untuk mengatakan perang terhadap korupsi, oleh sebab itu momentum peringatan hari anti korupsi ini harus dilakukan gerakan bersama antara pejabat pemerintah dan masyarakat untuk tolak dan tidak melakukan korupsi.

“Sebagai kometman kami selaku penegak hukum di kejaksaan negeri Sampang, selama saya menjabat sebagai Kajari sudah

sul/bhirawa

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Roch. Adi Wibowo (baju putih) saat menemui mahasiswa.

1,3 tahun, kami sudah melakukan proses beberapa SKPD yakni di dinas pertanian, badan penanggulangan pencana daerah (BPBD), Dishutbun, dan dana pesangun dewan, di Kabupaten Sampang terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat Negara,” jelasnya.

Masih dikatakan Kajari Sampang, pada dasarnya pihaknya akan membantu pengawal program-program Bupati Sampang dan jajarannya selama tidak korupsi, tetapi jika ada pejabat

Ra Momon Didatangi Politisi PDIP

KILAS JATIM

Satpol PP Gelar Razia Hotel Probolinggo, Bhirawa Untuk menertibkan dan mentaati peraturan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo, meggelar razia sejumlah hotel, yang bertujuan untuk membersihkan nilai negativ dari masyarakat, adanya sebuah hotel yang merima tamu yag bukan suami istri, serta menjalankan aturan yang ditentukan. Sedangkan Polresta Probolinggo sisir tempat hiburan dan berhasil amankan 3000 pil koplo.

Menurut Ach. Aruman Kasatpo PP Kabupaten Probolinggo, Selasa (9/12). dari razia yang digelar itu, petugas menemukan pasangan bukan suami istri yang syah. Razia itu sendiri menyisir dari arah barat hingga kea rah timur, yakni dari Gending hingga ke kota Kraksaan.

Setelah dilakukan razia di beberapa hotel, petugas mendapati pasangan yang tidak berstatus bukan suami istri di sejumlah hotel. Dari hasil temuan petugas itu, yang bersangkutan langsung dibawa ke kantor Satpol PP setempat untuk diberikan pembinaan, dan memanggil keluarga mereka masing-masing.Q wap

Pengawasan Diperketat, Proyek BO Dilanjutkan Batu, Bhirawa Setelah sempat mengkrak sekitar 3 tahun, akhirnya proyek pembangunan perkantoran terpadu atau block office (BO) dilanjutkan kembali. Dimulainya pengerjaan proyek ini ditandai dengan melakukan tasyakuran antara pemerintah kota (pemkot) dengan rekanan pelaksana proyek bertempat di lokasi proyek BO, Selasa (9/12). Agar proyek tak mangkrak lagi, pemkot menerapkan metode kontrak Mounthly Certificate.

Dengan metode mounthly certificate ini akan ada evaluasi yang dilakukan setiap satu bulan. Termasuk laporan dan pengawasan terhadap perkembangan fisik yang telah dibangun di lokasi proyek. Kemudian sistem pembayarannya disesuaikan dengan perkembangan fisik yang telah dicapai.

“Jadi pembayaran yang kita lakukan tidak mungkin nilainya melebihi dari kemajuan fisik yang telah dicapai dari pengerjaan proyek. Jadi kali ini pengawasan sekaligus laporannya dibuat setiap bulan sehingga semua perkembangan yang ada di lokasi proyek bisa terus terpantau,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Arif Setiawan, Selasa (9/12).Q nas

yang terindikasi korupsi maka tidak akan segan-segan untuk memproses secara hukum.

Sementara Bupati Sampang KH Fannan Hasib, dalam orasi pengingatan hari anti korupsi di monument Sampang kota di hadapan Forpimda dan jajarannya, mengajak pada semua lapisan masyarakat mulai dari pejabat Negara dan masyarakat Sampang, untuk bersama-sama intrupeksi diri, minimal anti korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri.Q sul,van,lis

hilmi husain/bhirawa

Warga Dusun Susukan, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan mendekati sumber titik gelembung air di lahan milik warga yang mirip seperti semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo, Selasa (9/12).

Gelembung Air di Nguling Mirip Semburan Lumpur Lapindo Pasuruan, Bhirawa Fenomena alam terjadi kembali di Pasuruan. Setelah hawa panas yang berasal dari lubang berpasir di tengah pepohonan jati bekas pabrik karton Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kali ini terjadi fenomena itu terjadi di Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Bedanya, di Dusun Susukan RT 3, RW 2 itu muncul belasan gelembung air di lahan milik warga yang tergenangi air hujan. Gelembung air seluas 1.500 meter itu mirip seperti semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Kondisi itulah kemudian membuat sejumlah warga sekitar, hingga anak-anak sekolah berdatangan ke lokasi untuk melihat fenomena gelembung tersebut.

Mulanya, gelembung air itu mirip seperti semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo diketahui oleh Moch Suyoto (55), warga Dusun Susukan. Merasa penasaran iapun langsung mencari sumber gelembung dengan cara merogohnya dengan tangan.

“Saat mengantarkan anak saya ke sekolah, tibatiba melihat ada semburan air. Rasa penasaran itu

kemudian saya mencoba menghampirinya. Ketika saya dekati ternyata ada tiga titik yang telah menyemburkan air,” kata Moch Suyoto, kepada sejumlah wartawan di lokasi, Selasa (9/12).

Pemilik lahan, Hasan menyatakan sudah sekitar dua tahun tanak miliknya dibiarkan kosong. Munculnya gelembung air tersebut kemungkinan berasal air genangan yang merembes dari pekarangan yang tergenang air, sekitar 15 meter dari lokasi.

“Peristiwa ini fenomena sekali, lantaran sudah bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah keluar gelembung. Kemungkinan besar gelembung air ini merupakan genangan air yang merembes dari bawah. Karena, di dekat sini juga ada pekarangan kosong yang tergenang air,” kata Hasan.

Kapolsek Nguling AKP Jaenuri belum bisa memastikan asal mula gelembung tersebut.

Ia hanya meminta warga sekitar agar tidak panik. Ia juga akan meminta agar pihak muspika membuka saluran untuk membuang genangan air. “Kami sudah berkoordinasi dengan Camat Nguling agar genangan air itu dibuang ke sungai kecil terdekat. Yakni dengan cara membuat sudetan,” kata Jaenuri. Q hil

Bangkalan, Bhirawa Seminggu setelah penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin, anggota DPR RI dapil Madura, Said Abdullah berkunjung ke kediaman Bupati Bangkalan, Muhammad Makmun Ibnu Fuad. Kedatangan pilitisi PDI-Perjuangan itu untuk memberikan dukungan moral kepada Bupati Bangkalan, atas musibah yang menimpa ayahandanya Fuad Amin yang tersandung masalah hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fuad Amin terjerat kasus korupsi suplai migas untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur yang juga melibatkan direktur PT. Media Karya Sentosa. Kasus korupsi suplai migas telah menjadi incaran KPK sejak tahun 2007 silam. Namun, baru terungkap seminggu yang lalu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat orang termasuk Fuad Amin.

“Saya ke sini hanya sebatas bersilaturrahmi dengan Ra Momon (sapaan akrab Bupati Bangkalan red.). Tidak mempunyai tujuan yang lain, lebih-lebih yang berkaitan dengan dengan politik. Sama sekali tidak ada,”

ujar Said Abdullah saat ditemui di Pendapa Agung Bangkalan, Selasa (9/12).

Said menuturkan, secara pribadi dirinya ingin memberikan dukungan moral Bupati Momon yang sedang mengalami musibah. Said Abdullah berharap agar Ra Momon dan keluarganya bisa tabah menghadapi cobaan ini. Selain itu, Said juga berharap Kabupaten Bangkalan tetap sejuk dan kondusif, “Saya berharap Bangkalan tetap teduh, tidak terjadi gejolak politik maupun gejolak yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal”, harap politisi PDIP didampingi Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, Muhammad Makmun Ibnu Fuad meminta kepada masyarakat Bangkalan agar suasana di Kabupaten Bangkalan tetap dingin. Bupati Bangkalan juga berharap agar semua elemen masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK serta tidak terpancing maraknya rumor yang beredar di masyarakat.

“Saya berharap kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga suasana Kabupaten Bangkalan tetap dingin dan tidak terprovokasi,” kata dia.Q mb6

mb6/bhirawa

Politisi PDIP yang juga anggota DPR RI dapil Madura, Said Abdullah, didampingi Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, saat berkunjung ke kediaman Bupati Bangkalan, Muhammad Makmun Ibnu Fuad.

Angkat Tema Joko Buduk yang Sembuhkan Penyakit Puteri Raja Siswa SMPN I Panji Juara I Lomba Teater Provinsi Jatim Satu lagi prestasi mengharumkan berhasil diraih siswa SMPN I Panji, Kabupaten Situbondo, baru-baru ini. Lembaga pendidikan menengah pertama yang dipimpin Herry Sofjan itu berhasil menyisihkan ratusan peserta lomba pertunjukan teater se Provinsi Jatim, dengan meraih juara I untuk katagori SMP. Pelaksanaan lomba pertunjukan teater yang rutin diadakan tiap tahun itu, dihelat di auditorium kampus Universitas Negeri Malang (UNM), dengan melibatkan peserta siswa SMP se-Jatim.

sawawi/bhirawa

Siswa SMPN I Panji, Kabupaten Situbondo, saat tampil dalam lomba pertunjukan teater di kampus Universitas Negeri Malang. Anak didik Herry Sofjan itu mampu menyabet juara 1 tingkat Provinsi Jatim.

Kepala SMPN I Panji, Drs Herry Sofjan MPd, melalui Jenny Farukiyah mengatakan, tidak mudah untuk bisa meraih juara I dalam lomba pertunjukan teater tingkat Jatim, yang diadakan pada puncak Hari Bahasa Nasional tersebut. Selama sebulan penuh, kata Jenny Farukiyah, ia bersama siswa dan pelatih Deny Ardirejo, melakukan latihan. “Persiapannya sekitar dua bulan dan latihan selama satu bulan penuh setiap hari,” aku Jenny Farukiyah, guru

pembina teater.

Agar siswa benar-benar siap, tutur Jenny Farukiyah, ia intens melatih mental anak anak, sehingga pada saat pementasan tampil berani dan sempurna. Selain itu, aku dia, para pesaing juga tampil hebat yang berasal dari Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. “Karena sainganya juga berat, maka kami tampil all out sehingga juri memberi nilai terbaik kepada tim teater SMPN I Panji,” tegas Jenny.

Jenny menuturkan, anak didik-

nya sengaja mengangkat sebuah tema Joko Buduk. Disana diceritakan, kata Jenny, Joko Buduk dituntut harus bisa membantu mengobati puteri seorang raja, bernama Puteri Kemuning. Puteri tersebut, aku Jenny, dikisahkan sedang mengidap penyakit kulit akkut.

“Dia harus mengobati seorang puteri raja bernama Puteri Kemuning. Dengan berperan sebagai naga sakti ia lalu mengambil daun, untuk pengobatan penyakit kulit sang puteri. Karena sembuh, maka Joko Buduk lalu dijadikan menantu oleh sang raja,” demikian kisah teater tersebut.

Tak hanya itu saja yang diraih “Teater Antar Peran” yang disuguhkan siswa SMPN I Panji. Pada saat HUT SMAN I Situbondo tahun ini, anak didiknya juga ikut lomba pertunjukan teater dengan mengangkat tema ‘Hal Hel Hol’. Didalam narasi cerita ini, mengangkat cerita banyak

anak-anak yang mempunyai masalah yang notabene sulit diselesaikan masalahnya dengan cepat, sehingga menjadi stres dan gila. “Proses untuk bisa terpilih menjadi peserta teater, saya harus menyeleksi sekitar 40 anak. Setelah dievaluasi, terpilih menjadi 24 anak yang memiliki nilai terbaik dari sisi vokal maupun geraknya,” papar Jenny.

Sementara itu untuk musik pengiringnya, Jenny sengaja memaki alata-alat dan bahan sederhana yakni kentongan bambu, bahan plastik serta dari bahan bijibijian seperti kacang hijau berikut batu kerikil. “Dengan torehan prestasi ini, kami berharap siswa SMPN I Panji, bisa tampil dieven berikutnya yang lebih besar.

Tentunya harus dibarengi dengan upaya dan latihan yang serius, sehingga meraih hasil yang lebih menggembiakan,” pungkas Jenny Farukiyah.Q awi

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

GP Ansor Ajak Ormas Lain untuk Razia Miras Tuban, Bhirawa Lagi-lagi operasi pengrebekan pabrik minuman keras (Miras) jenis arak yang dilakukan oleh petugas gabungan dari petugas kepolisian dari Polres Tuban, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban kemarin Selasa (9/ 12) tak mendapatkan hasil apa-apa.

Menanggapi upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban yang dengan gencar membersihkan bumi wali dari produksi miras, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban, H. Syafiq Syauqi prihatin dengan upaya yang tidak maksimal dan kerap gagal atau bocor.

“Ini pasti ada mafia di internal para penagak hukum, sangat tidak mungkin mereka mengetahui akan dilakukan pengerebekan, jika rencana tersebut tidak dibocorkan terlebih dahulu,” kata H. Syafiq Syauqi saat dikonfirmasi Bhirawa (9/12).

Lebih lanjut, GP Ansor menawarkan pada Pemkab agar organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di kabupaten Tuban bisa diikut sertakan dan diberikan kewenangan untuk ikut memberantas para produsen dan bandar pembuatan miras jenis arak tersebut. “Kalau seperti ini terus, saya (GP Ansor.red) bersama Ormas Islam lain, baik itu dari Pemuda Muamadiyah dana atau kalau diperbolehkan bersama FPI juga melakukan razia sendiri,” Pungkas menantu Bupati Tuban ini dengan geram.Q hud

Warga Minta Ganti Tanaman Tebu Jadi Tanaman Keras

JAWA TIMUR

Warga Tolak Lokalisasi Guyangan Ditutup Nganjuk, Bhirawa Pemkab Nganjuk hingga saat belum memikirkan solusi bagi warga terdampak penutupan lokalisasi Guyangan di Kecamatan Bagor. Terbukti pelatihan ketrampilan hanya diberikan kepada pekerja seks komersial (PSK) yang sebagian besar bukan warga Nganjuk. Karena itu, puluhan warga Guyangan Selasa (9/12) kemarin mendatangi Kantor DPRD Nganjuk dan menyerahkan surat penolakan penutupan lokalisasi PSK. Ditemui Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus dan Ketua DPRD Drs Puji Santoso, 12 perwakilan warga terdampak Guyangan menyampaikan keluhannya. Pujo Prasetyo Ketua RT.02/02 Kelurahan Guyangan mengatakan jika lokalisasi Guyangan benar-benar ditutup, yang paling sengsara adalah warga yang mata pencaharianya tergantung dari keberadaan lokalisasi PSK. Sementara para PSK bisa berpindah tempat mencari lokalisasi yang tidak ditutup.

Tetapi, karena warga Guyangan adalah penduduk asli dan mengais nafkah dari lokalisasi PSK maka warga dipastikan kehilangan sumber mata pencaharian. Karena itu mestinya yang mendapat prio-

ritas penanganan adalah warga yang berdomisili di lingkungan lokalisasi dan warga terdampak lainnya.

Selain diadakan pembinaaan dan pelatihan kerja, Pemkab Nganjuk harus mecarikan pekerjaan baru bagi warga terdampak. "Kami para pemilik toko, tukang becak, buruh cuci tidak mengharapkan kompensasi uang dari penutupan lokalisasi. Hal yang amat penting adalah solusi pasca penutupan untuk warga dalam mendapat pekerjaan baru," kata Pujo yang juga memiliki toko di lokalisasi PSK Guyangan.

Sementara itu, Sukarno, ketua RW.02 wilayah setempat Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor, mengatakan bahwa hingga saat ini pemkab

Jember, Bhirawa Sudah mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jember, masih dapat fasilitias Asuransi Kesehatan (Askes). Hal ini dialami oleh Warsono Mulyadi warga Bangsalsari mantan guru di salah satu SMP Negeri di Jember.

Warsono Mulyadi (53) mengundurkan diri menjadi PNS karena mencalonkan diri menjadi anggota legeslatif DPRD Jember tahun 1999 silam melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Warsono Mulyadi terpilih menjadi anggota DPRD Jember 1999-2004 dan menjadi sebagai Wakil Ketua.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, persoalan ini mencul ketika Warsono hendak mendaftarkan diri BPJS Kesehatan.

Namun upaya itu ditolak oleh petugas BPJS karena hingga saat ini Warsono masih tercatat sebagai peserta aktif Askes.

“Saya kaget Mas, ketika petugas BPJS mengatakan jika mertua saya itu masih aktif terdaftar di Asuransi Kesehatan (Askes), yang biayanya dipotong dari gaji semasa menjadi PNS dulu. Padahal bapak mertua saya sudah berhenti jadi PNS sejak tahun 1999,” ujar Sulton.Q efi

Nganjuk, tidak memikirkan dampak dari penutupan lokalisasi bagi warga.

Bahkan pihak pemkab juga tidak peduli dan memikirkan akan nasib warga terdampak pasca penutupan lokalisasi.

Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pelatihan hanya untuk PSK di lokalisasi guyangan. "Kita tidak pernah dipikirkan solusi terbaik pasca penutupan," ujar Sukarno.

Menanggapi keluhan warga terdampak penutupan lokalisasi Guyangan, Wabup Abdul Wachid Badrus mengaku bahwa hingga saat ini pemerintah belum menemukan soludsi yang tepat untuk warga terdampak. Sehingga diperlukan dialog intensif antara warga terdampak, DPRD dan Pemkab Nganjuk. "Kami sudah melakukan konsultasi untuk mencarikan solusi bagi warga terdampak dengan kementrian sosial dan Dinas Sosial provinsi Jatim," papar Wabup Abdul Wachid Badrus.

Pemkab Nganjuk menurut Wabup, tidak menginginkan dampak penutupan lokalisasi PSK Guyangan akan merugikan warga. Karena itu saat ini

ristika/bhirawa

Warga Guyangan ditemui Ketua DPRD dan Wabup Nganjuk menyampaikan penolakan penutupan lokalisasi PSK Guyangan.

Pemkab Nganjuk butuh masukan untuk mencari solusi bagi warga terdampak. "Kita cari solusi bersama agar penutupan lokalisasi PSK Guyangan tidak mematikan mata pencaharian warga sekitar. Kami sebagai penyelenggara pemerintahan ingin terus melakukan dialog dengan warga," jelas Wabup Abdul Wachid Badrus.

Di sisi lain Pemkab Nganjuk belum menemukan solusi bagi

warga terdampak, sementara deadline penutupan lokalisasi Guyangan semakin dekat, karena akhir tahun 2014 ini transaksi seks di lokalisasi Guyangan sudah tidak ada lagi.

Padahal dana anggaran untuk sosialisasi dan kompensasi telah menyerap dana ratusan juta rupiah. Sehingga muncul prediksi bahwa upaya penutupan lokalisasi PSK Guyangan yang dilakukan Pemkab Nganjuk akan sia-sia.Q ris

Dwi Yuwono Kristanto Diberi Beasiswa Pemkot ke Philipina

Kabupaten Blitar, Bhirawa Warga Dusun Bintang Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari memiinta PT. Jurang Banteng untuk mengambalikan tanaman tebu menjadi tanaman keras.

Hal ini diungkapkan salah satu warga Dusun Bintang Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari, Supriono yang berharap kepada PT. Jurang Banteng yang mengelola perkebunan untuk mengembalikan jenis tanaman tebu yang saat ini ditanam menjadi tanaman keras. “PT. Jurang Banteng harus mengembalikan jenis tanaman tebu menjadi tanaman keras di perkebunan,” kata Supriono.

Bahkan atas tuntutan warga tersebut warga juga diajak hearing bersaman Komisi I DPRD Kabupaten Blitar bersama lintas sektoral terkait dengan pengaduan yang disampaikan Warga Dusun Bintang Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari, Selasa (9/12) kemarin.

Supriono mengatakan, menghapus tanaman tebu dan menggantinya menjadi tanaman keras adalah seperti yang tertera dalam HGU. Selama ditanami tanaman tebu sumber mata air warga Dusun Bintang kering, dan berpotensi terjadinya bencan banjir dan tanah longsor.

Bahkan warga juga minta ditunjukkan bukti fisik HGU karena informasinaya HGU PT. Jurang Banteng sudah keluar pada 2014 dan berlaku sampai 2049. Selain itu warga minta plasma 20 % dari luas lahan perkebunan, karena selama ini tidak ada pemberdayaan dari perkebunan terhadap masyarakat sekitar.Q htn

Mundur dari PNS 15 Tahun Potongan Askes Jalan Terus

7

sul/bhirawa

Sebanyak 1.891 pelanggar terjaring operasi zebra selama 14 hari sejak tanggal 26 November hingga 9 Desember 2014 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumenep. Selama operasi zebra, pihaknya dua kali melakukan sidang di tempat dengan mendatangkan jaksa dan hakim.

1.891 Pelanggar Terjaring Operasi Zebra Sumenep, Bhirawa Sebanyak 1.891 pelanggar terjaring operasi zebra selama 14 hari sejak tanggal 26 November hingga 9 Desember 2014 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumenep. Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bahtiar mengatakan, selama operasi zebra tahun 2014 ini, pelanggaran didominasi oleh pengendara tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan dan menerobos lampu merah.

"Saat operasi zebra ini kami lakukan operasi tidak hanya di kota, melainkan di kecamatan-kecamatan yang dinilai banyak pengendara yang kurang tertib berlalu lintas.

Total secara keseluruhan pelanggar yang terjaring operasi zebra sebanyak 1891 pelanggar," kata Musa Bahtiar, diruangan kerjanya, Selasa (9/12).

Selama operasi zebra, pihaknya dua kali melakukan sidang di tempat dengan mendatangkan jaksa dan hakim. Sidang ditempat itu bertujuan untuk memberikan pemaham-

an kepada masyarakat terkait mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

"Sidang ditempat itu dilakukan diminggu pertama dan hari terahir operasi zebra. Untuk hari terahir, terdapat 80 pelanggar yang terjaring," ujarnya.

Menurutnya, hasil evaluasi sejak hari pertama operasi zebra hingga berahir, pelanggaran terus menurun. Buktinya, untuk hari terahir saja, sebanyak 80 pelanggar terjaring. Sementara, di hri-hari sebelumnya antara 100150 pelanggar terjaring. "Artinya kesadaran masyarakat atas kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sudah mulai meningkat," terangnya.

Untuk operasi zebra kali ini, pelanggaran didominasi oleh karyawan swasta, disusul oleh siswa, PNS dan warga biasa. Sementara lokasi pelanggaran mayoritas terjadi dikecamatan-kecamatan, sedangkan di kota sudah mulai berkurang. "Sedangkan kejadian laka lantas juga bergeser ke kecamatan-kecamatan. Banyak terjadi laka di kecamatan," tuturnya.Q sul

Kota Batu, Bhirawa Ketekunan dari Dwi Yuwono Kristanto, Alumnus Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Unibraw mendapat perhatian Pemkot Batu. Penerima beasiswa riset dari Indofood saat menggarap skripsinya tersebut adalah finalis Nutrition Nastional Olympic di Kalimantan tahun lalu.

Dwi Yuwono Kristanto yang ingin memperdalam ilmu Gizi di Univercity of the Philipina Los Balos, akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemkot Batu melalui Bagian Kesra.

Dwi merupakan warga Kota Batu kedua yang diberi beasiswa oleh Pemkot Batu untuk studi ke luar negeri.

Sebelumnya salah satu guru Burhanudin juga dikirim ke Malaysia hingga menyelesaikan program Doktoral.

Walikota Batu, Eddy Rumpoko mengatakan bahwa pemberian beasiswa semacam ini untuk memotivasi siswa lainnya agar berprestasi. "Ini bukan masalah anggaran, tapi ba-

gaimana memotivasi siswa untuk lebih berprestasi," tegasnya.

Mereka yang diberi beasiswa diikat dengan perjanjian harus kembali ke daerah. "Kita ingin meningkatkan kualitas SDM warga Kota Batu. Salah satunya adalah dengan memberikan beasiswa, baik tingkat SD hingga SMA, termasuk beasiswa ke PT, baik dalam maupun luar negeri," tuturnya.

Selain Dwi, tahun ini Pemkot Batu juga memberikan beasiswa kepada 6 mahasiswa yang sedang kuliah di Unibraw, yaitu di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Jurusan Pariwisata (Vokasi).

Dwi mengaku senang dengan support dari Pemkot Batu tersebut. Dia berjanji akan mengabdikan diri setelah menyelesaikan studi selama 2 tahun di Philipina.

Dwi mengaku selama kuliah dia telah membuat desa binaan di dusun Brau, salah satu dusun miskin di Kota Batu.Q sup

supriyanto/bhirawa

Dwi Yuwono Kristanto (kedua dari kiri) saat bertemu dengan Wali Kota dan Dewan Pendidikan Kota Batu.

Baru Seminggu Dibangun, Jembatan Senilai Rp 3 Miliar Ambles Pembangunan proyek APBD yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sebagian kini sudah mulai terlihat rusak. Seperti pembangunan proyek jembatan Jomblang yang berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur sudah terlihat alami kerusakan. Padahal, jembatan Jomblang tersebut baru selesai dibangun beberapa Minggu lalu, dan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 3 miliar.

cyn/bhirawa

Jembatan Jomblang, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang terlihat retak dan ambles, yang diberi tanda potongan pohon oleh masyarakat setempat.

Saat ini, kondisi jembatan itu telah mengalami keretakan dan ambles, sehingga masyarakat setempat memberi tanda potongan pohon agar tidak membahayakan pengguna jalan. Sementara, keretakan jembatan itu sepanjang 4 meter, yang persis berada di tengahtengah jembatan, serta ambles sekitar 20 centimeter. Sehingga dengan kerusakan jembatan Jomlang tersebut, maka banyak masyarakat menduga hal itu akibat pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi proyek atau bestek.

Hal ini juga dibenarkan, pelaksana proyek PT Sriwijaya Perkasa

H Choirul Amin, Selasa (9/12), kepada sejumlah wartawan, bahwa amblesnya sebagian jalan pada jembatan, karena urukan tanahnya kurang padat. Sedangkan amblesnya jembatan itu akibat diguyur hujan terus menerus pada beberapa Minggu terakhir ini.

“Hujan yang setiap hari mengguyur wilayah Kecamatan Bantur, telah mempengaruhi bangunan. Dengan adanya kerusakan pada jembatan dan jalan, maka akan segera kita perbaiki. Karena proyek jembatan Jomblang itu masih dalam tanggung jawab PT Sriwijaya Perkasa,” kata dia.

Di sisi lain, Choirul membantah, jika bangunan proyek yang dikerjakan itu, tidak sesuai dengan bestek. “Karena proyek yang kita kerjakan ini, sudah sesuai dengan bestek, dan teman-teman wartawan bisa mengecek sendiri dilapangan. Dan saya sendiri sebagai pelaksana proyek tidak berani menyimpang dari bestek. Sebab, jika menyimpang dari bestek resikonya sangat berat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Mochamad Anwar menyatakan, amblesnya di atas jembatan Jomblang di Dewa Wonokerto itu, akibat urukannya kurang padat, sehingga menyebabkan amblesnya jalan di atas jembatan tersebut.

“Kini kami sudah memerintahkan kepada pelaksana proyek untuk segera melakukan perbaikan.

Karena dalam perjanjian kontrak kerja PT Sriwijaya Perkasa harus melakukan pemiliharaan selama 3 bulan,” paparnya.

Ia mengaku, jika bangunan jembatan Jomblang tersebut dibangun dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Dan untuk bangunan jalan nilainya mencapai Rp 2 miliar. Sehingga total pembangunan jembatan dan jalan mencapai Rp 5 miliar. Namun, dalam pelaksanaan pembangunannya itu tidak satu paket. Sedangkan volume jembatan sendiri memiliki ukuran 6 meter x 840 meter, dan dana pembangunan bersunber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat disinggung Bhirawa, terkait soal kemungkinan salah perencanaan dalam proses pembangunan jembatan itu. Hal itu langsung dibantah oleh Anwar, dan dia juga beralasan amblesnya jembatan itu akibat kurang padatnya pengurukan, yang ditambah dengan intensitas hujan yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Malang dalam beberapa Minggu terakhir ini.Q cyn

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pon, 10 DESEMBER 2014

DPRD Jatim Tolak Kebijakan

Kurs USD

JUAL

BELI

12,254.00

12,132.00

SGD

9,466.20

9,368.34

EUR

15,388.57

15,232.94

JPY

10,593.02

10,483.02

GBP

19,247.36

19,053.31

Sumber: Bank Indonesia (17 NOVEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Tiket KA Terjual Habis hingga Akhir Tahun Jember, Bhirawa Tiket kereta api kelas ekonomi jarak jauh di wilayah Daerah Operasi IX Kabupaten Jember, Jawa Timur, terjual habis hingga akhir 2014. "Tiket kereta api (KA) Logawa jurusan Jember-Purwokerto dan KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Lempuyangan Yogyakarta terjual habis untuk keberangkatan 20-31 Desember 2014," kata Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) IX Jember, Sugeng Turnianto, Selasa. Menurut dia, tiket kereta selama libur Natal dan Tahun Baru tersebut sudah dipesan penumpang sejak November 2014, sehingga awal pekan ini tiket kereta jarak jauh dengan tujuan Purwokerto dan Lempuyangan Yogyakarta ludes terjual.

"Habisnya tiket kereta untuk keberangkatan 20-31 Desember bertepatan dengan libur sekolah, sehingga banyak warga yang memanfaatkan momentum tersebut untuk berkunjung ke sanak saudaranya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, libur tersebut juga bertepatan dengan libur mahasiswa setelah ujian, sehingga banyak mahasiswa pendatang yang pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan jasa angkutan kereta api. Ia menjelaskan tiket kereta yang terjual habis adalah tujuan Purwokerto dan Lempuyangan Yogyakarta, namun untuk tiket KA Logawa dan KA Sritanjung dengan tujuan Surabaya masih tersedia.

"Hingga hari ini tiket kereta kelas ekonomi tujuan Surabaya masih tersedia sekitar 40 persen, namun diprediksi tiket tersebut akan habis dalam beberapa hari ke depan," paparnya. Q efi.ant

JK Dirikan 10 Pabrik Gula Baru DPRD Jatim, Bhirawa Rencana pemerintah untuk menekan gula impor rafinasi dengan mendirikan 10 pabrik gula di Indonesia mendapat tentangan dari Komisi B DPRD Jatim. Para wakil rakyat ini menuding ada upaya pemerintah untuk menghamburkan-hamburkan uang negara dan tidak bermanfaat bagi petani tebu.

Anggota komisi B DPRD Jatim, H. Rofik secara terang-terangan menolak untuk pendirian pabrik gula baru tersebut.

Alasannya hal itu justru tidak membantu para petani tebu yang kini kondisinya sangat memprihatinkan akibat gempuran gula impor rafinasi. Sebaliknya, pemerintah menekan gula impor rafinasi yang sekarang ini sudah merembes ke masyarakat yang otomatis mempengaruhi gula lokal.

“Buat apa membuka 10 pabrik gula baru kalau gula lokal tidak bisa bersaing dengan gula impor atau gula rafinasi. Daripada mengamburhambukan anggaran yang tidak jelas lebih baik diselesaikan dulu permasalahan yang ada di nasional berupa

tidak terserapnya gula lokal, ”ungkap pria yang juga petani tebu ini, Selasa(9/12).

Sebaliknya, pemerintah memperluas kapasitas dari pabrik gula yang ada” Revitalisasi total seluruh pabrik gula di Indonesia termasuk Jatim.

Tambah kapasitas dan kemampuannya sehingga pabrik gula yang ada bisa menciptakan gula rafinasi sendiri, ”lanjut pria asal Lumajang ini.

Rofik memberi contoh pabrik gula Gempolkerep dan semboro mampu untuk memproduksi gula rafinasi sendiri dengan kapasitas besar.”Ini harus ditiru dan pemerintah tak perlu untuk membuat yang baru.

Dan yang pasti pemerintah sebelum mendatangkan gula rafinasi seharusnya di data dulu

berapa jumlah pabrik mamin termasuk untuk kebutuhannya. Dengan begitu gula rafinasi yang ada tidak merembes untuk konsumsi masyarakat, ”terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Jatim, M Fawaid.

Menurutnya pemerintah pusat agar melakukan pengawasan dan memperketat peredaran gula rafinasi atau gula impor yang saat ini mulai beredar ditengah masyarakat.

Bahkan gula rafinasi tersebut saat ini mengancam peredaran gula lokal sehingga sebanyak 900 ribu ton gula lokal di Jatim menumpuk di gudang.

“Mulai hari ini Pemerintah harus segera melakukan pengawasan dan memperketat peredaran gula rafinasi, sehingga peredaran gula lokal bisa kembali terjual dan tidak lagi mengalami penumpukan di gudang,”ujar Fawaid.

Dikatakannya politisi asal Fraksi Gerindra ini, akan terus mengawal masalah tebu di Jatim karena nasib

petani tebu semakin hari semakin terpuruk. “Kami kawal terus ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak,”katanya Fawaid yang juga Anggota Komisi B. Menurutnya, selama ini petani tebu di Jatim sedang terpuruk sehingga perlu perhatian khusus oleh pemerintah. “Kami sudah datang ke pusat dan mendesak agar stop gula import. Kemudian kami juga minta agar pemerintah menghentikan juga pemberian ijin untuk eksportir gula import agar gula milik petani bisa beredar di pasaran,”paparnya Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Mohammad Samsul Arifien mengatakan untuk di Jatim, pemerintah hanya mendirikan dua pabrik gula baru yaitu di Lamongan yang didirikan oleh swasta murni yaitu PT Tebu Mas dan di Glenmore Banyuwangi. “Glenmore itu kerjasama antara PTPN II, PTPN X dan PTPN XI. Rencananya akan mulai beroperasi awal

Lebih Dahsyat dengan Prosesor Quad Core 64-bit

KEHILANGAN SURABAYA KEHILANGAN STNK, a/n Moch Slamet jl Banyu Urip Wetan 4-A/22 sby. Nopol L 6965 VS, spd motor, noka: MH1JB01139K086227, nosin : JB01E1084687 No. 1901/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 466 EP, a/n Pemkab Situbondo, Kel. Patokan, rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 1902/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3989 EP, a/n Pemkab Situbondo,Kel. Patokan, rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 1903/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki Satria, th. 2010, Abu-abu, AG3012RX, a/n. Sri Wahyuni Dyah Purwati, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 1904/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Mobil Toyota Kijang, th. 1992, AG776RG, a/n. Ismail, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No. 1905/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih Hijau, AG6033ON, a/ n. Dwi Rofiatus S, Ds. Sambirobyong, Sumbergempol-T.Agung No. 1906/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG3350RY, a/n. Barlah Winarsih, Ds. Aryojeding, Rejotangan-T.Agung No. 1907/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG5811OK, a/n.

Buirin, Ds. Besole, Besuki-T.Agung No. 1908/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2005, Silver Biru, AG6884SX, a/n. Drs. H. Muhamad, Ds. Sukiwoyono, Karangrejo-T.Agung No. 1909/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Hitam, AG4608TL, a/n. Parmini, Ds. Bukur, Sumbergempol-T.Agung No. 1910/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2002, Merah, AG5119ST, a/n.

Sijat, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No. 1911/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha RX 100, th. 1977, Merah, AG5997RB, a/n. Muh Yahya Mukti, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No. 1912/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG3797RAG, a/n.

Joko Wahyudiono, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No. 1913/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Orange, AG2827OO, a/n.

Siti Fatimah, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 1914/IMB/BI-II/2014

tahun 2015,”jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat kunker (kunjungan kerja) di Pabrik Gula GempolKerep,(6/12) lalu, Wapres Jusuf Kalla melontarkan pernyataan bahwa pemerintah akan mendirikan 10 pabrik gula baru di Indonesia. Pendirian tersebut dilakukan untuk mengurangi impor gula. JK saat di GempolKerep mengungkapkan pemerintah akan membangun 10 pabrik baru, terutama untuk mengganti pabrikpabrik gula yang sudah tua.

Selain itu program revitalisasi pabrik gula, yang pernah dijalankan pada beberapa tahun lalu oleh beberapa pabrik gula tetap berjalan seperti biasa, termasuk PG Gempolkrep ”Pabrik gula yang punya rendemen gula sampai 8 persen dan revitalisasinya sudah dijalankan, terus dilanjutkan saja.

Namun yang rendemennya di bawah 6-7 persen, sebaiknya membangun pabrik gula yang baru,” pungkas pria kelahiran Makassar ini. Q cty

irvan/bhirawa

Disperindagtamben Kota Kediri dan Pertamina ketika melakukan sidak ke beberapa pengecer dan pengepul Elpiji 3kilogram.

Harga Elpiji Capai Rp 17 Ribu, Pemkot Warning Hiswana Migas Kota Kediri, Bhirawa Pemkot Kediri memberikan warning keras kepada Hiswana Migas, karena HET elpiji saat ini mencapai Rp17 ribu, padahal harusnya Rp12.700. Kondisi ini juga dikeluhkan masyarakat karena mahalnya harga elpiji.

Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri dan Pertamina melakukan sidak ke beberapa pengecer dan pengepul Elpiji 3kilogram Dan hasilnya dalam sidak itu harga Elpiji Dipasaran mencapai Rp 16 ribu hingga Rp17 ribu rupi-

ah, Padahal meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak mempengaruhi harga elpiji Sebab pemerintah dalam hal ini peraturan Gubernur harga Elpji 3 kilo gram masih sama yakni Rp 12.700, sehingga tidak bisa pihak Hiswana Migas menaikan harga seenaknya sendiri Kepala Bidang Energi Air Bawah Tanah Disperindagtamben Kota Kediri Dian Ariyani mengatakan pihaknya akan menegur Hiswana migas agar Hiswana migas menegur para agen agar tidak menaikkan harga “Kita akan tegur Hiswana Migas untuk

mengingatakan para agen dan pangkalan agar tidak menaikankan harga Elpiji “ kata Dian saat Sidak harga Elpiji.

Masih kata Dian dari hasil pantauan dilapangan kenaikan harga elpiji 3 kilo ini sejak naikknya harga BBM, para agen maupun pangkalan menaikkan harga karena ongkos angkut mengalami kenaikan. Diketahui, kenaikan harga elpiji yang dianggap sepihak ini alasanya untuk menambah ongkos transportasi, padahal tranportasi untuk elpiji sudah disubsidi oleh Pemerintah melalui pertamina. Q van

Hasil Tangkapan Tak Seimbang dengan Pengeluaran Nelayan Pemprov, Bhirawa Turunnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jatim dikarenakan hasil tangkapan tidak seimbang dengan pengeluaran nelayan.

Pengeluaran nelayan tersebut diantaranya berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dari rilis BPS Jatim, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim pada November 2014 mengalami penurunan hingga 4,15 persen, yaitu dari 109,44 pada Oktober 2014 menjadi 104,90 pada November 2014.

“Penurunan NTN ini disebabkan karena indeks har-

ga yang diterima nelayan mengalami penurunan sebesar 0,72 persen dan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami peningkatan sebesar 3,58 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah, di kantornya di Jl Kendangsari Industri, Surabaya, Selasa (9/12).

Perkembangan NTN pada November 2014 terhadap Desember 2013 (kumulatif November 2014) mengalami peningkatan 2,33 persen. Sementara perkembangan NTN November 2014 terhadap November 2013 (year-on-ye-

ar) mengalami peningkatan sebesar 3,16 persen.

Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan 12,24 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan meningkat 8,81 persen. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim November 2014 turun sebesar 4,15 persen Sepuluh komoditas utama yang mengalami peningkatan indeks harga yang diterima nelayan adalah udang, ikan bawal, ikan kerapu, ikan layur, rajungan, teripang, kepiting laut, ikan teri, ikan pe-

perek, dan remis.

Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan tongkol, ikan lemuru, ikan kuniran, ikan layang, ikan swanggi, ikan kuwe/bebara, ikan belanak, ikan manyung, ikan cakalang, dan ikan tembang. Sepuluh komoditas utama yang mengalami peningkatan indeks harga yang dibayar nelayan adalah solar, bensin, cabai rawit, tomat sayur, cabai merah, beras, es batu, upah angkut ke TPI, jeruk, dan mie instant. Q rac

Surabaya, Bhirawa ASUS Indonesia kembali menghadirkan update terhadap lini produk tablet Fonepad 7 andalannya dengan versi Fonepad 7 FE375CXG. Sama seperti versi terdahulu, tablet ini memiliki layar ukuran 7 inci, mendukung fitur telepon, menggunakan sistem operasi Android KitKat, namun diperkuat prosesor Intel Atom terbaru.

Untuk mendukung kinerja, ASUS memilih prosesor Intel Atom Z3530 Quad-Core, up to 1.33 GHz yang sudah mendukung teknologi pemrosesan 64-bit. Jika sebelumnya prosesor hanya mampu mengelola data 32bit, dengan dukungan instruksi 64-bit, semakin banyak data bisa diolah dalam satu waktu, sehingga kinerja keseluruhan akan menjadi lebih gesit.

“Proses komputasi masa kini membutuhkan teknologi yang mampu bekerja lebih. Tak hanya pada notebook ataupun PC desktop, ini juga berlaku pada smartphone dan tablet,” sebut Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia. “Pada tablet PC, ASUS menghadirkannya dalam wujud Fonepad 7 FE375CXG,” ucapnya.

Juliana menambahkan, peningkatan teknologi pada tablet PC sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna masa kini yang terus meningkat. “Terbukti, keputusan yang diambil ASUS mendapat respons positif dari pengguna, hingga kini ASUS berhasil meraih posisi ketiga sebagai produsen tablet Android terbesar di Indonesia, berdasarkan data IDC Q3 2014,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan ASUS Hadirkan Produk-Produk Terbaru di Jawa Timur.

Lini produk yang ditawarkan mulai dari notebook, tablet, smartphone, PC desktop dan All-in-One ASUS, pemimpin global di era digital menghadirkan update terbaru lini produknya ke pasaran Indonesia, khususnya di Jawa Timur dengan menggelar media briefing, sales training, serta dealers gathering. Pada kesempatan kali ini, sejumlah produk-produk terbaru andalan ASUS diresmikan kehadirannya. Dan sebagai bukti keseriusan ASUS, seluruh lini produk tersebut sudah langsung bisa didapatkan di pasaran.

Jawa Timur, khususnya Surabaya sendiri merupakan kawasan yang sangat potensial. Sebagai gambaran, pertumbuhan pada kuartal ketiga 2014 dibandingkan kuartal ketiga 2013 mencapai 5,91 persen. Pertumbuhan ini sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, yakni sekitar 5,01 persen.

“Melihat data-data BPS di atas, seluruh industri tentu akan sangat fokus berekspansi di Surabaya pada khususnya, dan kawasan Jawa Timur pada umumnya. ASUS sebagai produsen notebook consumer terbesar di Indonesia tentu tidak boleh ketinggalan,” sebut Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia. Q ma

Galakkan Produktivitas Bawang Merah

Petani Situbondo Datangkan Praktisi Nganjuk Potensi bawang merah di Kabupaten Nganjuk ternyata membuat Pemkab Situbondo tertarik untuk mengembangkan tanam tersebut.

Bahkan pihak Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKPPP) Situbondo mengundang praktisi bawang merah asal Nganjuk.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH dan Ketua DPRD Bashori Sanhaji saat menjadi pembicara pada acara temu penguatan kapasitas agribisnis BKPPP Kabupaten Situbondo.

Acara temu penguatan kapasitas agribisnis digelar sejak pukul 09.00 wib, dengan diikuti ratusan petani bawang se-Situbondo, di rumah makan Kaliurang, Kapongan, Situbondo, Selasa (9/12).

Ikut hadir diantaranya, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto, Ketua DPRD Bashori Sanhaji, Kepala BKPPP H Budi Priono, Kepala Dinas Pertanian Agus Fauzi serta Camat Kapongan Zainal Arifin. “Kami sengaja mendatangkan praktisi

bawang merah asal Nganjuk, agar petani disini memiliki pola tanam yang unggul serta mendapatkan penghasilan yang melimpah. Kami optimis potensi tanaman bawang akan bergairah,” terang Kepala BKPPP Situbondo, Budi Priono, kemarin.

Sementara itu Ketua DPRD Situbondo, Bashori Sanhaji memaparkan, agar petani bawang yang tergabung dalam asosiasi petani bawang merah Situbondo memiliki upaya yang

baik sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Situbondo.

Ini karena, kata politisi PKB itu, Situbondo memiliki prospek pasar yang besar dan menonjol dibanding daerah lainnya. “Bisa juga melakukan inovasi, agar hasil tanaman bawang bisa menghasilkan pendapatan yang besar.

Diantaranya, dibuat untuk konsumsi bahan bakso, konsumsi restoran dan kalangan rumah tangga,” terangnya.

Disisi lain, Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto, SH, meminta petani bawang merah untuk selalu semangat dalam melakukan cocok tanam dan tidak kenal menyerah sehingga menghasilkan produk yang besar.

Sebaliknya, Bupati Dadang berharap petani Situbondo tidak berpikir sempit dalam meningkatan upaya penguatan agrisbisnis tanaman bawang merah. “ Mulai sekarang, saya minta petani Situbondo untuk menghindari pola pikir bertani yang hanya megutamakan atau mengumpulkan uang semata. Namun juga menggunakan fungsi sosial,” harap Bupati Dadang. Seyogianya, hasil bawang merah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

Sebaliknya, bisa dikemas dengan baik dan dijadikan komoditas ekspor, sehingga penghasilan petani Situbondo kian meningkat,” pungkas orang nomor satu di Pemkab Situbondo itu. Q awi

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

LINTASAN

PGI Target Loloskan Atlet ke Olimpiade 2016 Surabaya, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia menargetkan bisa meloloskan minimal satu atlet ke babak kualifikasi ajang Olimpiade 2016 di Brazil.

Ketua Umum PB PGI Murdaya Widyawimarta (Po) di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PGI di Surabaya, Selasa, mengatakan pada Olimpiade 2016, untuk pertama kali cabang olahraga golf akan ikut dipertandingkan.

"Hanya pegolf amatir yang masuk peringkat 300 dunia yang berhak ikut kualifikasi Olimpiade dan PGI menargetkan bisa meloloskan paling tidak salah satu atlet," katanya didampingi Sekretaris Jenderal PB PGI Christine Wiradinata.

Saat ini, lanjut Murdaya, ada beberapa pegolf amatir Indonesia yang menempati peringkat 400-an dunia sehingga peluang menembus Olimpiade 2016 cukup terbuka.

"Kami akan optimalkan kemampuan para pegolf tersebut melalui beberapa turnamen berskala internasional, agar peringkatnya terus naik," tambahnya.

Sebelum melangkah ke Olimpiade, tambah Murdaya, sasaran terdekat yang dibidik PB PGI adalah medali emas SEA Games 2015 di Singapura.

Sekjen PB PGI Christine Wiradinata menambahkan pihaknya berencana menjaring sebanyak 12 atlet terdiri atas tujuh putra dan lima putri untuk mengikuti program pemusatan latihan nasional.

"Rencananya, pelatnas digelar mulai Februari 2015. Para atlet yang terjaring merupakan penghuni peringkat terbaik nasional sepanjang 2014, ditambah hasil turnamen terakhir Nick Faldo International Series pada Januari 2015," ujarnya.

Murdaya juga menambahkan pihaknya kini lebih fokus membina para pegolf junior dan mengajak pengurus provinsi maupun klub untuk secara rutin menggelar turnamen bagi atlet-atlet muda.Q ant

KONI: Percasi Lhokseumawe Agar Masuk Sekolah Banda Aceh, Bhirawa Pihak KONI Kota Lhokseumawe, Aceh, mengharapkan Pengcab Percasi agar bangkit untuk mengembalikan kejayaan daerah ini sebagai lumbung pecatur berprestasi dengan cara masuk sekolahsekolah memberi pelajaran tentang olahraga asah otak tersebut.

"Olahraga catur harus bangkit di Kota Lhokseumawe ini. Caranya, ajarkan olahraga catur sejak dini kepada murid sekolah dasar sampai menengah pertama, sehingga dari sekolah akan lahir pecatur junior," kata Ketua KONI Kota Lhokseumawe T Anwar ketika membuka Muscablub Percasi daerah itu di Lhokseumawe, Selasa.

Ia menyatakan, kepengurusan Percasi Lhokseumawe "mati suri", sehingga pembinaan dan kegiatan olahraga catur tidak sama sekali.

"Kami sangat menyayangkan mengapa Pengcab Percasi Lhokseumawe tidak berjalan, sehingga pada saat Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2014 di Kabupaten Aceh Timur, cabang catur tidak bisa ikut," katanya.

Oleh karenanya, melalui Muscablub ini diharapkan akan muncul ketua yang peduli dan mau berkorban untuk kemajuan olahraga catur ini.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Pengprov Aceh Muhammad Hamzah. Ia menyesalkan tidak aktifnya pengurus Pengcab Percasi Lhokseumawe, sehingga terhambatnya pembinaan olahraga catur.

Oleh karenanya, perlu dilakukan musyawarah luar biasa untuk memilih kembali pengurus baru, sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik.

Muscablub ini dilakukan berdasarkan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Percasi, demi kemajuan olahraga catur.

Untuk itu, lanjut Hamzah, adanya upaya untuk menggelar Muscablub sangatlah tepat untuk memajukan catur di daerah ini.Q ant

OLAHRAGA

PON Remaja Lahirkan Atlet Dunia Surabaya, Bhirawa Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I tidak hanya sekadar memberikan kesempatan kepada atlet muda untuk bisa meraih prestasi. Sebab tujuannya utamanya adalah untuk mencetak atlet kaliber dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jatim, Drs H Siafullah Yusuf pada acara jamuan makan malam kontingen di Grahadi, Senin malam (8/12). Ia berharap di multieven khusus remaja yang baru pertama kali digelar ini bisa menelurkan atlet yang bisa meraih prestasi di tingkat internasional.

“Mudah-mudah dari Jawa Timur lahir atlet- atlet yang luar biasa. Saya sampaikan apresiasi kepada Ketua KONI Pusat yang memberikan kepercayaan kepada Pemprov. Jatim untuk menjadi tuan rumah PON Remaja I tahun2014. PON Remaja pertama sejak Indonesia merdeka,” Kata Saifullah Yusuf dihadapan tamu undangan.

Lebih lanjut pejabat yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan kalau seluruh masyarakat Jatim menyambut hangat event ini, apalagi selama ini Jatim juga dikenal sebagai provinsi yang selalu melahirkan atlet nasional. "“Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen di provinsi yang sedang berupaya

untuk menjadi provinsi nomor satu di Indonesia,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB (Pengurus Besar) PON Remaja I/2014 itu.

Sedangkan Ketua KONI Pusat, Toni Suratman mengatakan, prestasi atlet Indonesia akan berkembang dengan baik jika dilakukan pembinaan dari usia muda. Karena mereka juga harus diberikan lahan untuk mengembangkan prestasi.

"Tujuan utama PON Remaja ini untuk pembinaan atletatlet muda," katanya.

Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan penyelenggaraan PON) Remaja merupakan langkah awal rekrutmen atlet. Bibit-bibit unggul pada berbagai cabang olahraga yang diperlombakan akan masuk pertimbangan untuk dibina lebih lanjut.

“Malam ini (kemarin) saya akan buka acara PON Remaja, ini adalah langkah awal untuk rekrutmen atlet-atlet kita disemua cabang olahraga yang dilaksanakan. Kami sedang melihat dan menilai standar rekrutmen atlet dan penyelenggaraannya

Luismalvin

Melawan Perintah Dokter PERJUANGAN pebulu tangkis Jatim, Luismalvin Cristian Andrianto di PON Remaja I sangat berat, selain berhadapan dengan lawan, ia harus melawan penyakit cacar air yang dideriLuismalvin Cristian tanya.

Andrianto Lima hari sebelum turun di multieven khusus remaja yang baru pertama kali digelar itu, atlet kelahiran Jember 16 Maret 1998 menderita penyakit cacar air, atas saran dokter ia diharuskan istirahat total dan tidak boleh melakukan aktifitas termasuk latihan.

Untuk perintah yang satu itu, pemain yang saat ini bergabung di Klub Jayaraya Jakarta itu masih bisa patuh karena demi menjaga kondisi. Namun menjelang pertandingan dokter juga menyarankan ia tetap istirahat karena kondisinya masih tidak memungkinkan untuk bertanding.

Nah, untuk perintah yang kedua ini, putra pasangan Yoga Andrianto-Lilik Yuli itu terpaksa tidak menggubris. Ia tetap nekad bertanding dengan kondisi dikulitnya masih ada bekas cacar air yang mengering, Sayangnya di nomor spesialisnya di tunggal putra harus kalah di babak awal saat melawan Agung Wiryapaksi dari Sulawesi Barat dua set langsung 15-19, 19-21. "Kondisi saya masih lemas, tapi itu bukan alasan, karena lawan juga bermain sangat bagus," kata siswa kelas 11 di SMA Kanisius Kudus Jateng itu.

Tapi kekalahan itu tidak menyurutkan nyalinya untuk berjuang demi Jatim, saat bermain di ganda campuran berpasangan dengan Sri Fatmawati, ia bermain dengan baik dan berhasil lolos ke babak perempat final. "Saya memiliki tanggung jawab yaitu meraih medali buat Jatim," katanya. Q wwn

trie diana/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf disaksikan Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung saat melepas api PON Remaja di Grahadi untuk diarak menuju tempat pembukaan di DBL Arena Jalan A Yani Surabaya. seperti apa, baru nanti akan diputuskan,” Kata Menpora Imam Nahrawi usai memberikan Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Selasa (9/12).

ngatakan, ada tetapi tidak terlalu banyak.

Menurut dia, kalau petinju Thailand memiliki karakter bertarung yang 'bandel' dan tahan pukul, serta seorang 'fighter' tetapi kalau petinju Filipina hampir sama tetapi calon lawannya ini memiliki karakter yang menunggu diserang dulu.

"Saya bersama dengan pelatih Damianus Yordan sudah mempelajari rekaman pertarungan petinju Filipina tersebut. Kami melihat petinju Ronald Ponttilas ini lebih banyak menunggu diserang dulu," katanya.

Menghadapi petinju dengan karakter yang demikian tersebut, Daud Yordan yang hingga kini masih memegang sabuk gelar juara dunia kelas ringan IBO tersebut mengatakan, dirinya tetap akan menyerang lawan sejak ronde-ronde awal.

"Saya kira strategi saya tidak banyak berubah meskipun lawannya yang akan saya hadapi berubah. Saya tetap akan menyerang sejak ronde-ronde awal dan tidak memberi kesempatan kepada lawan saya untuk menyerang terlebih dulu," katanya menegaskan.

Sejak mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan IBO dengan mengalahkan petinju Afrika Selatan Sipho Taliwe di Australia, 6 Desember 2013, Daud Yordan belum pernah naik ring atau bertarung kembali hingga sekarang.Q ant

Ia percaya Jawa Timur dapat melaksanakan gelaran olahraga nasional ini dengan baik. “Ini sejarah bagi Jatim untuk penyelenggaraan PON Remaja Pertama. Semoga

berjalan dengan baik dan menghasilkan atlet profesional.

Terima kasih pada Pemprov Jatim,” Ungkap menteri yang biasa disapa Cak Imam ini. Q wwn

DKI Jakarta Dominasi Renang Surabaya, Bhirawa Perenang DKI Jakarta berhasil mendominasi perolehan medali emas di cabang olahraga renang. Atlet asal ibu kota itu merebut 6 emas, 7 perak dan 2 perunggu.

Sedangkan Jatim baru mengoleksi 3 emas, 5 perak dan 2 perunggu.

Kontingen Kalimantan timur mengumpulkan sebanyak 2 emas, Jawa Barat meraih sebanyak 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu, Sulawesi Selatan mengumpulkan 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu. 1 emas dan 2 perunggu direbut kontingen Jawa Tengah. Bali dan Sumatera Utara masing-masing memperoleh 2 perunggu sedangkan Riau mengumpulkan 1 perunggu.

Wakil Ketua Umum Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia

(PRSI) Jatim, Herlambang Wijaya Ilham Ahmad, demkikan juga di 100 mengatakan cuaca pada hari kedua Meter Gaya Dada Putri emas direbut cukup mendukung, setidaknya lebih oleh Wemona Obelia. Kemudian di baik dari hari pertama yang diguyur 200 Meter Gaya Punggung Putra hujan. Secara keseluruhan pertannama Dwiki Anugrah, Aaron San dingan berjalan dengan lancar dan Wibowo. Q wwn akan dilanjutkan Rabu (10/12) untuk nomor pertandingan 301, 302, 303, 304, 305, Perolehan Medali PON I 2014 Remaja 306 dan 307. “Cuaca mendukung jadi Ranking Provinsi EMAS PERAK PERUNGGU TOTAL pertandingan lancar 1 DKI Jakarta 9 7 2 18 dan persaingan sema2 Jawa Timur 4 7 3 14 kin ketat,” ujarnya.

3 Kalimantan Timur 2 0 0 2 Emas DKI Jakarta 4 Jawa Barat 1 1 2 4 diperoleh dari 200 Me5 Sulawesi Selatan 1 1 1 3 ter Gaya Bebas Putra 6 Jawa Tengah 1 0 2 3 atas nama Joshi Jun7 Sumatra Selatan 0 2 1 3 di, kemudian 100 Me8 Sumatra Utara 0 0 2 2 ter Gaya Dada Putra,

Akbar/Nabila Tantang Pasangan DKI Jakarta Surabaya, Bhirawa Perjuangan berat harus dilakoni oleh pasangan bulutangkis Jatim, Akbar Gusti Ramadhan/Miftahul Nabila untuk bisa menembus babak semifinal. Sebab keduanya harus menghadapi unggulan DKI Jakarta, Chico Aura Dwi Wardoyo/Jauza Fadhila Sugianto di babak perempat final yang digelar di GOR Sudirman, Rabu (10/12).

Demikian juga dengan pasangan Jatim lainnya, Luismalvin Cristian Andrianto/Sri Fatmawati akan berjibaku melawan pasangan asal Sulawesi

Lawan Daud Yordan Berubah Semarang, Bhirawa Lawan petinju Indonesia Daud Yordan pada pertarungan perebutan gelar juara kelas ringan (61,2 kilogram) WBO Asia di Pontianak, Kalimantan Barat, akhirnya berubah karena ada masalah nonteknis.

Semula petinju yang bakal menjadi lawan Daud Yordan berasal dari Thailand Eakkhunphol Mor Krungthepthonburi tetapi sekarang menjadi petinju asal Filipina Ronald Ponttilas.

"Perubahan lawan yang akan saya hadapi adalah hal yang sangat biasa dan itu karena faktor nonteknis saja," kata Daud Yordan ketika dihubungi dari Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut petinju Sasana Kayong Utara, Kalimantan Barat tersebut, selain perubahan calon lawannya, waktunya juga mengalami perubahan. Yang semula dilangsungkan 13 Desember mundur menjadi 20 Desember 2014.

"Pengunduran jadwal pertarungan tersebut juga hal yang biasa. Tetapi yang jelas pertarungan mendatang adalah pertarungan perebutan gelar juara WBO Asia," kata petinju dengan rekor bertarung 32 kali menang (23 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah.

Ketika ditanya apakah ada perubahan strategi menyusul perubahan lawan yang akan dihadapi pada pertarungan mendatang, petinju kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 tersebut, me-

9

Utara untuk berebut tiket ke semifinal.

Pada pertandingan pertama, di GOR Sudirman, Selasa (9/12) pasangan Jatim, Akbar Gusti Ramadhan/ Miftahul Nabila pada pertandingan pertama berhasil menaklukkan Dwi Zulpadhi/Riska Widyanti Rahman (Sulsel) 2-0 (21-14,21-6). Kemudian di pertandingan ke dua mengandaskan perlawanan unggulan asal Yogjakarta, Hengky Nur Oktavian/Rosita Poppy Damayanti 2-0 (21-7,21-13).

Sedangkan pasangan Luismalvin Cristian Andrianto/Sri Fatmawati di laga pertama menang atas, M Syarif

ist

Pasangan Jatim, Akbar/Nabila akan berhadapan dengan pasangan DKI Jakarta Chico/Jauza untuk berebut tiket ke semifinal.

Albaar/Sefina Amanda Kharie (Maluku Utara) 2-0 (21-18,21-11). Di pertandingan kedua juga mengalahkan pasangan asal Lampung, Aji Irfano/ Herni Andani 2-0 (21-12,21-7). Di babak perempat final Luismalvin/Sri Fatmawati akan melawan Ikhsan L.I Rumbay/Marisa Vania Liske Teneh (Sulawesi Utara).

Pelatih Jatim, M Nadip optimis pemainnya bisa menembus babak semifinal, walau lawan yang dihadapi sangat berat, karena Jauza Fadhila memiliki skil yang sangat bagus.

Namun ia tetap optmis Akbar/Nabila bisa lolos, karena pasangan Jauza Fadhila yakni Chico Aura Dwi Wardoyo bukan spesialis pemain ganda. "Chico itu pemain tunggal dan ini kelemahan yang harus dimanfaatkan oleh atlet kami," kata Nadip saat ditemui dilokasi pertandingan.

Untuk pasangan Luismalvin/Sri Fatmawati, Nadip tetap yakin keduanya bisa menembus babak semi final, walau keduanya bukan pemain ganda. "Keduanya pemain tunggal, tapi melihat permainan sejak babak penyisihan saya yakin mereka lolos.

Harapan saya bisa Jatim all final," kata nadip yang juga pelatih PB Suryabaja itu.

Sementara itu, Akbar Gusti Ramadhan juga optimis bisa merebut tiket ke semi final, sebab ia sudah mulai faham dengan gaya permainan Nabila. "Kami sudah berlatih bersama dan sudah mulai kompak," kata peraih emas di Asia Yout di Thailand itu. Q wwn

Tchoyi Diplot Gantikan Beto Malang, Bhirawa Gerak cepat dilakukan oleh manajemen Arema, setelah tim ini resmi ditinggalkan salah satu pemain bintangnya Beto Gonzalves, kini Arema langsung mengaet Somen Alfred Tchoyi. Pemain tim nasional Kamerun itu, diplot untuk menggantikan posisi Beto, pada kompetisi Liga Super Indonesia musim 2015 mendatang.

Rudi Widodo, General Manager Arema, kepada wartawan Selasa 9/12 kemarin, mengutarakan, jika musim ini Arema memang membutuhkan pemain di posisi striker yang punya kemampuan mengacaukan pertahanan lawan.

Pihaknya langsung menjatuhkan pilihan kepada Somen Alfred Tchoyi, setelah melihat rekam jejaknya. Bahkan dari beberapa rekaman penampilan dia, pemain ini, sebenarnya

multi talenta. Sebagai pemain gelandang, tetapi dia punya kemampuan mengacaukan pertahanan lawan.

“Kita masih punya striker on target, karena Arema sudah punya Christian Gonzales, karakter Tchoyi, sangat tepat. Untuk mengantikan posisi Beto yang telah resmi hengkang dari Arema,”tukas Rudi Widodo.

Pihaknya berharap Tchoyi bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Arema. Karena berdasarkan informasi yang dia terima, Tchoyi merupakan pemain terkenal di Kamerun. Karena itu keputusan untuk merekrut dia, merupakan keputusan yang tepat.

Data yang diperoleh dari manajemen, Somen Alfred Tchoyi merupakan mantan pemain Liga Inggris West Bromwich Albion. Berdasarkan rekomendasi asisten pelatih Arema, Joko

Susilo dan agen pemain Onana Jules Denis, manajemen langsung menghubungi yang bersangkutan.

Diakui dia, sebelumnya sejak ditinggal Beto, Onana menyodorkan 17 nama pemain asing dan kemudian dia merekomendasikan Tchoyi. Ternyata Joko Susilo juga merekomendasikan nama yang sama.

Bahkan pihaknya juga secara khusus pernah bertanya pada Herman Dzumafo soal kemampuan Tchoyi di sepak bola. Ketika itu, dia menjawab jika Tchoyi pemain yang terkenal di Kamerun.

Pemain berusia 31 tahun tersebut telah sampai di Indonesia pada 5 Desember lalu. Kemudia menuju Malang pada Senin 8/12 kemarin.

Selanjutnya dia, akan menjalani medical check up. Jika semua proses telah tuntas, Tchoyi siap merumput bersama Arema musim depan.Q mut

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

Indonesia Dijajah Bangsa Sendiri Jogjakarta, Bhirawa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Indonesia sedang dijajah oleh kerakusan bangsa sendiri yang lebih mementingkan diri sendiri dan golongannya dibandingkan rakyat secara keseluruhan.

“Singkatnya, kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri,” katanya pada Festival Antikorupsi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Selasa (9/12) kemarin.

Abraham Samad mengatakan bila dahulu, Indonesia dijarah oleh penjajah, maka saat ini sumber daya RI dijarah dan dijadikan bancakan oleh pihak-pihak yang rakus. Meski demikian, ujar dia, Indonesia harus tetap optimistis agar dapat mendapatkan jalan keluar dari belitan kejahatan korupsi.

Ia mengingatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia naik dari 32 menjadi ke 34 dan di urutan 107 atau naik tujuh peringkat dibanding tahun lalu.

“Perjuangan kita telah membuahkan hasil,” katanya dan menambahkan, KPK selain penindakan juga melakukan pencegahan antara lain dengan. mendorong perbaikan di sektor anggaran serta perbaikan pelayanan publik di 34 provinsi.

Jokowi Bangun Sistem Usai menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia SeDunia Tahun 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Pre-

siden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2014 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Selasa (9/12).

Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pegiat anti korupsi itu, Presiden Jokowi mengatakan, dari pengalamannya menjadi Walikota Solo delapan dan Gubernur DKI Jakarta dua tahun, maka ia melihat bahwa membangun sistem yang baik akan sangat mengurangi korupsi.

“Artinya, sistem yang baik yang kita bangun akan sangat membantu, tentu saja kalau sistem sudah dibangun birokrasi kita harus mengikuti sistem yang ada,” papar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, sistem seperti one stop service, cash management, pajak, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system akan banyak mengurangi tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi.

Presiden lantas mempertanyakan, ijin yang seharusnya bisa dikerjakan dua hari bisa sampai 6 bulan, yang satu bulan diberikan 4 tahun.

Oleh sebab itu, lanjut Pre-

KILAS NASIONAL

2.500 Perahu Nelayan NTT Dimusnahkan Australia Kupang, Bhirawa Selama sembilan tahun terakhir (20052014), sekitar 2.500 perahu nelayan tradisional asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah dimusnahkan oleh Pemerintah Australia tanpa tuduhan yang jelas.

“Selain perahu, tidak sedikit nelayan tradisional asal provinsi kepulauan itu juga telah diadili dan menjalani hukuman dengan tuduhan memasuki wilayah perairan negara itu secara ilegal,” kata mantan Agen Imigrasi Australia Ferdi Tanoni di Kupang, Selasa (9/12) kemarin.

“Memang banyak juga nelayan yang tidak diadili dan di deportasi kembali ke Indonesia, tetapi tidak sedikit yang menjalani proses hukum, sebelum di deportasi” katanya.

Ferdi Tanoni yang juga Pembela Nelayan Tradisional Laut Timor itu mengatakan, tuduhan Pemerintah Australia terhadap para nelayan tradisional itu sama sekali tidak mendasar.

Sebagai bukti, kata dia, pada bulan Juni 2014 lalu, Pengadilan Federal Australia di Darwin memenangkan perkara dari seorang nelayan asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dituduh Pemerintah Australia melanggar perairan namun tidak terbukti.

Pengadilan kemudian memerintahkan Pemerintah Australia untuk membayar ganti rugi kepada nelayan asal Kupang itu sebesar 60 ribu Dolar Australia atau sekitar Rp660 juta. Artinya, apa yang dituduhkan oleh Pemerintah Australia terhadap para nelayan tradisional selama sembilan tahun terakhir tidak mendasar.

Hanya saja, para nelayan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Federal Australia di Darwin, katanya.Q ant

Menhan Jadi Warga Kehormatan Marinir Jakarta, Bhirawa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, yang ditandai dengan pemasangan baret Marinir dan penyematan Brevet Kehormatan Trimedia.

Pemasangan baret dan penyematan brevet kehormatan itu dilakukan langsung oleh Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen TNI (Mar) A Faridz Wasingthon, di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (9/12) kemarin.

Kedatangan Menhan Ryamizard Ryacudu disambut oleh Dankormar TNI AL di Yonif-6 Mar setelah melalui jajar kehormatan. Prosesi pembaretan diawali dengan masuknya empat Tank BMP-3F membentuk formasi di depan mimbar yang membawa personel Denjaka dan Taifib. Selanjutnya tiga orang penerjun free fall pembawa baret dan brevet mendarat di lapangan upacara. Dankormar TNI AL menyerahkan serta memasangkan baret marinir dan menyematkan brevet kehormatan serta brevet Antiteror Aspek Laut.

Menhan Ryamizar Ryacudu diangkat sebagai warga kehormatan Ke-34 Korps Marinir TNI AL. Kepala Dinas Penerangan Marinir Letkol (Mar) Suwandi, mengatakan, pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI AL tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa Menhan Ryamizard Ryacudu untuk kemajuan Korps Marinir TNI AL.Q ant

antara foto

Presiden Jokowi dan Ketua KPK Abraham Samad memperhatikan gitar dari hasil gratifikasi, Yogyakarta, Selasa (8/12) kemarin. siden, dua minggu yang lalu ia telah menyampaikan kepada seluruh Gubernur supaya disampaikan kepada Bupati dan Walikota, semua kota, kabupaten, provinsi harus punya one stop service office. “Supaya perijinan bagi masyarakat itu bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Itu bukan persoalan yang sulit, pekerjaan yang mu-

dah. Semua orang bisa melakukan itu, ini masalah ijin,” tutur Presiden Jokowi.

Mengenai masalah anggaran, menurut Presiden, kalau ada ebudgeting nya, mudah sekali mengontrolnya. Oleh sebab itu, kata Jokowi, ini juga akan dilakukan sehingga nanti Presiden juga bisa ngecek, uang masuk berapa di setiap ka-

bupaten, pajak masuk, retribusi masuk berapa di setiap kabupaten akan kelihatan gampang dicek, gampang dikontrol dan dikoneksikan nanti ke BPK atau BPKP. “Ngeceknya mudah sekali. ini preventif, memang yang betul itu preventif. Kalau memang sudah sulit masuknya ke penegakan hukum, KPK, Kejaksaan, Kepo-

Zulkifli Ingin Penguatan Peran MPR Jakarta, Bhirawa Ketua MPR Zulkifli Hasan menginginkan adanya penguatan peran MPR pasca dibuatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu mengawal kokohnya nilai-nilai kebangsaan.

“Pasca-UU Nomor 17 Tahun 2014, MPR memberikan kontribusi yang maksimal tidak hanya sebagai organ tata negara tetapi harus mampu melaksanakan peran politik mengawal tetap kokohnya nilai-nilai kebangsaan,” kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (9/12) kemarin.

Pernyataan Zulkifli itu diungkapkan dalam pembukaan Expert Meeting bertajuk “Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan” di Hotel Sultan, Jakarta kemarin.

Zulkifli mengatakan expert meeting itu menjadi penting secara bersama memikirkan upaya terbaik agar penguatan peran MPR yang diamanatkan UU nomor 17 tahun 2014 dilaksanakan dengan baik.

Dia menjelaskan MPR sesuai dengan wewenang dan tugasnya merespon aspirasi masyarakat melalui pembentukan alat ke-

Zulkifli Hasan lengkapan MPR seperti yang diatur dalam Peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. “Alat kelengkapan itu seperti Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran serta lembaga keahlian yang berfungsi sekaligus sebagai laboratorium konstitusi,” ujarnya.

Dia menilai alat kelengkapan itu memiliki peran yang penting dan strategis untuk kelancaran pelaksanaan wewenang MPR yang tertuang dalam Tatib MPR. Wewenang dan tugas itu menurut dia antara lain penambahan tugas pimpinan MPR memberikan penjelasan atas kaidah konstitusional dalam

perkara pengujian UU terhadap UUD 1945; pemasyarakatan ketetapan MPR, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Selain itu wewenang kami mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 dan pelaksanaannya; menyerap aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga negara,” katanya. Selain itu menurut dia dalam kerangka mendukung tugas-tugas konstitusional itu, saat ini sedang dibahas pembentukan lembaga pengkajian. Lembaga itu menurut dia berfungsi sebagai laboratorium konstitusi seperti diatur dalam Peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 tentang Tatib MPR. “Kami nilai tugas pengkajian sangat penting karena banyak hal yang masih perlu dikaji secara mendalam terkait implementasi nilai-nilai Pancasila, konstitusi dan sistem ketatanegaraan,” ujarnya.

Zulkifli juga menegaskan MPR diberi mandat yang strategis terkait dengan pemasyarakatan ideologi dan dasar negara, pengkajian sistem ketatanegaraan, UUD 1945 dan implementasinya serta penyerapan aspirasi masyarakat. Q ant

Mensos: Pemberantasan Korupsi PR Besar Jakarta, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi bangsa Indonesia di seluruh lini.

“Saya berharap Hari Anti Korupsi menjadi gerakan masyarakat untuk pemberantasan korupsi, jadi harus bersifat

gerakan masyarakat,” kata Mensos di Jakarta, Selasa (9/ 12) kemarin.

Hal itu disampaikan Mensos usai membuka Workshop Anti Korupsi dengan tema “Memperkuat Integritas dan Kinerja Aparatur Kementerian Sosial Dalam Mencegah Perilaku Korupsi” digelar dalam rangka peringatan

antara foto

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi kantin kejujuran saat membuka workshop memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (9/12) kemarin.

Hari Anti Korupsi Internasional.

Menurut Mensos, untuk memberantas korupsi di segala lini maka inisiatif bisa dari pemerintah tapi masyarakat harus bergerak bersama. Selain itu, untuk mendukung pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi juga harus diperkuat di Kementerian Sosilal, ujar Khofifah.

“Ada beberapa hal yang harus dilakukan pembenahan seperti sistem rekruitmen pejabat, tata laksana sdm dan tata laksana strukturnya. Ini akan bertahap dilakukan,” tambah dia.

Dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency International, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 175 negara.

Indeks korupsi Indonesia jauh tertinggal dibanding Malaysia yang menduduki peringkat 50 dengan skor 52.

Sementara Filipina dan Sri Lanka menduduki peringkat 82 dengan skor 38. Selanjutnya, Singapura, berada di level 7 dengan 84 poin. Q ant

lisian,” papar Jokowi.

Adapun yang ketiga, lanjut Jokowi, adalah membangun trust.

Presiden mengingatkan, membagun trus itu perlu waktu. Namun, kalau ini bisa dikerjakan, Presiden meyakini ekonomi negara ini, kemakmuran negara ini, kesejahteraan negara ini akan betul-betul bisa kita raih, bisa kita capai. Q ant,hms

DPR Galang Petisi Online Adili Koruptor Besar Jakarta, Bhirawa DPR RI mendukung gerakan South East Asian Parliamenta rians against Corruption (SEAPAC) menggalang petisi online, membawa kasus-kasus korupsi besar(grand corruption) agar diadili melalui mekanisme internasional. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat kampanye GOPAC (Global Parlementarians for Against Corruption) untuk menggolongkan kejahatan korupsi besar sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Bila komunitas internasional setuju, maka grand corruption dapat masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan, maka yurisdiksi pengadilan internasional bisa bergerak. Kejahatan kemanusiaan bisa diadili melalui statuta Roma,” ujar wakil ketua DPR RI Fadli Zon di pressroom dalam hari anti korupsi dunia, Selasa (9/12), kemarin. Nara sumber lainnya, Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Nurhayati Ali Asegaf dan Waka BKSAP Teguh Juwarno.

Menurut Fadli Zon, dibutuhkan kampanye terus menerus dari komunitas internasional. Saat ini GOPAC telah mendesain micro-site untuk itu. Situs mikro tersebut diluncurkan 9 Desember, bertepatan dengan peringatan hari anti-korupsi internasional. Dengan kampanye yang resmi diberi tag #PreventProsecuteParalyze ini, SEAPAC berharap masyarakat luas tergerak mengirim petisi, memberi pesan ke dunia internasional, bahwa korupsi mutlak untuk dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.

Nurhayati Assegaf memotivasi BKSAP untuk mendorong gerakan preventif, seperti gerakan moral antara sesama anggota DPR agar ber komitmen menciptakan DPR sebagai institusi yang bersih dan berwibawa. Dia juga memberi dukungan Komisi 3 untuk menguatkan peran badan penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.Serta mendukung Mahkamah Kehormatan sebagai alat kelengkapan baru DPR RI, untuk memaksimalkan kewenangannya.

“GOPAC adalah aliansi yang terdiri dari anggota parlemen seluruh dunia yang bekerjasama untuk memerangi korupsi. Juga memperkuat pemerintah an yang baik dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

GOPAC memiliki 51 gugus nasional di 5 benua dan berbasis di Ottawa-Kanada. GOPAC mendukung upaya anggotanya melalui penelitian, capacity building dan international peer support,” ujar Nurhayati.

Teguh Juwarno melihat, masifnya dampak kejahatan grand corruption pada kemanusiaan.

Sampai merenggut hak azazi manusia (HAM), sehingga perlu digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Berdasarkan riset GOPAC pada zaman Moammar Khadafi (2002/2011), aliran dana illegal dalam rezimnya diperkirakan mencapai 212 milliar dollar AS. “Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami sedikit perkem bangan, meskipun lambat.

Pada 2014 skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, meningkat 2 digit dari skor 32 pada 2013.

CPI Indonesia pada 2012 skor 32 dan pada 2011 skor 30. Dengan kenaikan skor tersebut, posisi Indone sia naik 7 peringkat dari 114 setahun lalu, ke posisi 107 dari 175 negara. Posisi tersebut masih dibawah Singapura yang menduduki posisi 7, Malaysia posisi 51 dan Philipina posisi 91,” ungkap Teguh Juwarno.

Q ira

Inspektorat Bukan Tempat Buangan Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan inspektorat di lembaga pemerintah bukan merupakan tempat karyawan “buangan” tapi seharusnya justru menjadi posisi yang strategis mengingat memiliki tugas sebagai pengawas.

“Memang kadang-kadang di beberapa tempat, kalau ada karyawan yang tidak disukai dipindah ke inspektorat. Di banyak organisasi, inspektorat merupakan tempat pembuangan seperti halnya litbang,”

kata Jusuf Kalla saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakornasdanas) 2014 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (9/12) kemarin.

Dikatakan Jusuf Kalla menjadi pengawas sebenarnya bukan hal yang mudah walaupun harus disadari juga bahwa pengawas bukanlah malaikat, meskipun harus lebih sempurna dibanding yang diawasi.

Di sistem pemerintahan Indonesia, katanya, sebenarnya

pengawas sudah cukup tersedia. Dikatakan untuk kementerian tersedia inspektorat, ada juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada juga Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu ada juga kepolisian, kejaksaan, serta Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita tidak kekurangan pengawas, bahkan kadang berlebihan. Tinggal bagaimana kerjasama yang baik untuk melaksanakan,” kata wapres.

Seorang inspektur atau pengawas, kata Jusuf Kalla, seharusnya memiliki syarat yang tidak mudah mengingat dirinya harus megetahui apa yang diawasi dan lebih baik dari yang diawasi.

“Kalau tidak mengetahui bagaimana pengawas mengetahui benar atau salah. Oleh sebab itu peran pengawas sebenarnya penting,” kata Wapres.

Jusuf Kalla mengatakan khusus di daerah peran pengawas seringkali tidak terlalu

efektif, karena jumlahnya yang terlalu banyak.

“Makin banyak pengawas makin melenceng dari tugasnya,” katanya.

Pemerintah saat ini tengah melakukan penghematan anggaran untuk menambah biaya pembangunan sehingga membutuhkan sistem pengawasan lebih ketat agar anggaran dapat digunakan secara efektif.

“Namun demikian jangan sampai pengawasan membuat sistem tidak berjalan,” kata Wapres. Q ant

Rabu Pon 10 DESEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

Kemenag Instruksikan Madrasah Tetap Gunakan K-13 l Sambungan hal 1

didikan Islam untuk membuat surat edaran kepada seluruh madrasah. “Jadi kita tetap menggunakan K-13 seperti semula sampai ada jawaban dari Kemenbuddikdasmen dan instruksi dari Kemenag,” tutur Su­ pandi saat ditemui di Kanwil Kemenag Jatim Jl Juanda, Selasa (9/12).

Seperti diberitakan keputusan mendadak Menbuddikdasmen Anies Baswedan mengh­ entikan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13), membuat gaduh suasana di bawah.

Dinas Pendidikan (Dindik) di provinsi mau­ pun daerah kelimpungan lantaran tidak ada informasi resmi dan koordinasi dari pe­ merintah pusat. Penghentian implementasi K-13 untuk sekolah yang baru menerapkan satu semester tidak berimbas di Surabaya.

Sebab, seluruh sekolah negeri mulai SD sampai SMA/SMK di Kota Pahlawan sudah menerapkan K-13 selama tiga semester baik didanai APBN maupun APBD Surabaya.

Artinya, mereka akan tetap menggunakan K-13 pada semester genap mendatang.

Supandi berharap dalam minggu ini keputusan resmi sudah keluar. Sambil menunggu surat Menag dijawab Mendik­ bud, pihaknya menyarankan kepada

Pemangkasan RAPBD 2015 Rp 2,3 Miliar Berpotensi Bertambah l Sambungan hal 1

anggota Banggar, Cahyo Eddi Purnomo, Selasa (9/12).

Pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Batu ini memprediksikan, seperti beberapa hari sebelumnya maka hearing atau rapat ber­ sama SKPD kemarin akan berlangsung ten­ gah malam. Hal ini menandakan bahwa masih ada kemungkinan adanya penghematan atau pemangkasan lagi terhadap anggaran SKPD yang masuk dalam RAPBD. Namun, kata Cahyo, pemeriksaan yang di­ lakukan Banggar tidak hanya untuk melakukan pemangkasan terhadap anggaran program.

Pihaknya juga melakukan penambahan ang­ garan terhadap program yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. “Seperti program pengadaan bahan pangan di Kantor Ketahanan Pangan. Program ini perlu ditambah anggaran­ nya sekaligus sebagai bentuk antisipasi terhadap munculnya musibah bencana,”jelas Cahyo.

Ditambahkan anggota Banggar yang lain, Didik Mahmud, selain mengevaluasi anggaran, pihaknya juga melakukan evalu­ asi terhadap kinerja SKPD. Dari pantauan mereka, banyak dari SKPD yang kurang mampu menerjemahkan kebijakan dari kepala daerah/wali kota.

Ia mencontohkan kebijakan wali kota ten­ tang membangun pertanian organik yang ber­ basis pada pariwisata internasional. Ternyata belum ada sinergitas yang memadai antar SKPD yang bersangkutan. Termasuk kinerja dari PNS yang masih kurang optimal.

“Maka dari itu Banggar akan mengajak Ins­ pektorat untuk melakukan fungsi pengawasan.

Dan diharapkan pada 2015 sudah ada sinergi­ tas antar SKPD dengan ditunjang kinerja PNS yang memadai,”ujar Didik Mahmud. n nas

Mahasiswa Boikot Contreng Bacarek ITS

l Sambungan hal 1

Hal ini bisa menjadi celah yang dapat di­ manfaatkan oleh Bacarek yang tidak terpilih.

“Kalau nanti peraturan senat tidak berlaku, kan bisa saja hasil pencontrengan ini digu­ gurkan. Daripada nanti mubazir lebih baik kami minta kejelasan dahulu. Sebelum ada kejelasan kami meminta mahasiswa tidak mencontreng,”terang mahasiswa Teknik Perkapalan angkatan 2011 ini.

Fajri juga mempertanyakan pencantu­ man nama BEM dalam Peraturan Senat tertanggal 29 Oktober 2014. Karena BEM yang diketuai saat ini baru dilantik pada 31 Oktober 2014. “Kami sudah konfirmasi BEM sebelumnya katanya juga tidak ada koordinasi terkait hal ini,”katanya.

Selain mempermasalahkan aturan, sejum­ lah mahasiswa memilih tidak mencotreng karena ada ketentuan pencantuman nama di amplop suara. Taufik, salah seorang mahasiswa mengaku belum mencontreng Bacarek karena meragukan aturan untuk pencantuman identitas dalam amplop suara.

Hal itu dinilai melanggar asas kerahasiaan.

Sehingga dia masih menunggu arahan dari BEM Institut untuk mulai mencontreng.

Dikonfirmasi, Sekretaris Panitia Pemilih­ an Calon Rektor (PPRC) ITS Surya Supeno mengaku telah menggelar pembicaraan den­ gan BEM dan mahasiswa pada Selasa (9/12) sore. “Tadi sudah kita bicarakan semua dan mereka (BEM) berjanji akan meneruskan in­ formasi ke mahasiswa sehingga bisa dimulai proses pencontrengan,”kata Surya.

Surya mengakui, memang ada perbe­ daan antara peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan peraturan rektor terkait penentuan calon rektor. n tam

Terhambat Pelemahan Rupiah l Sambungan hal 1

BBM bersubsidi cukup berpengaruh terh­ adap minat masyarakat untuk berlibur ke berbagai tempat wisata, baik dalam negeri ataupun ke luar negeri pada akhir 2014.

“Dengan tingginya nilai tukar dollar terh­ adap rupiah, biaya berwisata keluar negeri meningkat hingga 30 persen lebih. Ini yang membuat masyarakat berpikir ulang untuk berlibur keluar negeri,” ujarnya.

Akibatnya, jelas dia, kondisi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap animo masyarakat Jatim yang ingin berlibur keluar negeri. Apalagi seluruh biaya, mulai dari biaya transportasi pesawat, hotel, dan kebu­ tuhan makan dihitung dengan dollar AS. “Apabila tahun lalu acuan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hanya Rp 10.000 hingga Rp 11.000 per dollar, kini menjadi Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per dollar. Dampak lainnya biaya perjalanan wisata meningkat,” ungkapnya.

Di sisi lain, tambah dia, jumlah masyarakat Jatim yang berlibur keluar negeri mengalami penurunan dibanding­ kan tahun lalu. Pada 2013 kenaikan jumlah wisatawan Jatim keluar negeri pada akhir tahun mencapai 30 persen lebih. n riq

seluruh madrasah di Jatim tetap melaku­ kan proses pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013 seperti biasanya, jangan langsung menggunakan Kurikulum Ting­ kat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kuri­ kulum 2006. Meskipun dia tahu, bahwa se­ luruh madrasah baru melaksanakan K-13 selama satu semester. Sementara sesuai edaran Menbuddikdasmen, hanya sekolah yang sudah melaksanakan K-13 selama tiga semester yang boleh melanjutkan.

“Kita memang baru satu semester un­ tuk siswa kelas 1 dan 4 MI, kelas 7 MTs, dan kelas X MA. Itu pun masih diterapkan secara gradual,” tutur dia.

Pejabat asal Lamongan ini menyebut­ kan, jumlah madrasah negeri di Jatim terdiri atas 146 MI, 183 MTs, dan 90 MA. Sementara, untuk madrasah swasta sebanyak 6.880 MI, 3.183 MTs, dan 1.356 MA. “Kami juga akan lakukan koordinasi dengan seluruh madrasah se-Jatim. Kalau ada yang merasa sanggup melanjutkan, silakan lanjut. Karena yang bisa mengu­ kur itu adalah lembaganya sendiri,” un­ gkapnya. Kesiapan itu dapat diukur dari nilai akreditasi madrasah tersebut. Selain itu bisa dilihat dari kesiapan masingmasing guru di tiap madrasah.

Bagaimana dengan buku K-13 semester genap? Supandi mengaku, distribusi buku di Kanwil Kemenag Jatim sedikit berbeda dengan yang dilakukan Dinas Pendidikan.

Terutama untuk mata pelajaran Pen­ didikan Agama Islam (PAI) yang terdiri Quran-hadis, akidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Distribusi buku PAI dan Bahasa Arab langsung dari penyedia dikirim ke Kanwil Kemenag Jatim. Selanjutnya, buku itu diambil sendiri oleh masing-masing Ke­ menag kabupaten/kota. Baru kemudian Kemenag kabupaten/kota menyalurkan ke madrasah. “Kalau buku PAI bisa dipakai selama dua semester, jadi tidak perlu beli lagi,” ujarnya.

Sementara untuk ketersediaan buku mata pelajaran umum di semester pertama lalu sampai saat ini masih belum maksimal. Dis­ tribusinya baru sekitar 25-30 persen. Bahkan, untuk jenjang MTs dan MA, belum satupun buku pegangan guru yang diterima sekolah.

Hal ini bukan tanpa sebab. Dari sembilan pe­ nyedia yang ada, hanya empat yang mengaku siap. Sisanya mengundurkan diri. “Distribusi semester satu saja belum tuntas, bagaimana mau pesan buku semester kedua,” katanya.

Sebagaimana Dinas Pendidikan, Kanwil

Kemenag Jatim juga telah mempersiapkan K-13 dengan melatih guru. Tak kurang dari 1.800 guru yang tahun ini dilatih dengan menggunakan anggaran Rp 5,1 miliar un­ tuk melaksanakan K-13. “Kami tidak mau menyebut anggaran itu terbuang sia-sia.

Karena bagaimanapun pelatihan ini akan tetap bermanfaat bagi guru,” tandasnya.

Malang-Batu Bertahan Kebijakan penghentian K-13, tampak­ nya belum bisa diterima oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton. Kepada war­ tawan di Balaikota Malang, Selasa (9/12) kemarin Abah Anton, panggilan karibnya, mengemukakan pihaknya ingin tetap mempertahankan K-13. Namun dia tidak punya kekuatan untuk menolak keputu­ san pemerintah pusat tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap pen­ cabutan K-13 ini terlebih dahulu dikaji oleh pemerintah pusat. Sebab jika serta merta dicabut akan membingungkan masyarakat kecil. “Pencabutan Kurikulum 2013 ini merupakan regulasi yang membingungkan bagi masyarakat, karena itu kami berharap dilakukan kajian terlebih dahulu. Sebab di Kota Malang ini sudah terlanjur menyiap­ kan Kurikulum 2013 untuk bisa diterapkan

secara paten,”ujarnya.

Keputusan untuk kembali ke Kurikulum 2006, lanjut Abah Anton, merupakan kemun­ duran. Selain itu, akan merepotkan orangtua murid untuk mencari buku lagi. Padahal mereka saat ini telah menyiapkan buku Kurikulum 2013. Bahkan tenaga kependidi­ kan di Kota Malang ini juga sudah disiapkan untuk menggunakan Kurikulum 2013.

Anton menyatakan, jika keberatan pencabu­ tan Kurikulum 2013, sebenarnya tidak hanya dialami oleh Kota Malang saja, beberapa dae­ arah lain juga mengalami persoalan yang sama.

Untuk itu pihaknya, benar-benar berharap ada peninjauan ulang atas kebijakan tersebut.

Sama dengan di Kota Malang, seluruh seko­ lah di Kota Batu mulai jenjang SD hingga SMA masih akan menggunakan Kurikulum 2013 hingga tahun ajaran baru 2014/2015 selesai.

Kepala Dinas Pendidikan Dra Mis­ tin MPd mengatakan langkah ini diambil karena Pemkot Batu telah melakukan pembelian buku panduan Kurikulum 2013 untuk seluruh siswa. “Kita sudah terlanjur membelanjakan miliaran rupiah untuk pembelian buku panduan Kurikulum 2013.

Apalagi seluruh sekolah juga sudah mener­ apkan kurikulum terbaru tersebut,” ungkap Mistin. n tam, mut, sup

Dewan Anggap Pencabutan K-13 Bernuansa Politis l Sambungan hal 1

harusnya bila ada kekurangan, mesti­ nya pemerintah melakukan perbaikan untuk penyempurnaan, bukannya malah membatalkan di tengah jalan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im menegaskan pembatalan Kuri­ kulum 2013 itu memboroskan anggaran karena sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pemban­ gunan infrastruktur selama Kurukulum 2013 dipersiapkan sampai diberlakukan selama tiga semester. Sebaliknya bila diketahui ada kekurangan, seharusnya dilakukan penyempurnaan. ‘’Pemerintah jangan menjadikan kuri­ kulum sebagai basis rezim. Soal adanya nuansa politis, wallahu a’lam. Tapi faktanya Kurikulum 2013 adalah produk pemerintah SBY. Sementara pembatalannya terjadi di

rezim Jokowi,”tuturnya, Selasa (9/12).

Pimpinan Komisi Kesra yang juga membidangi pendidikan itu mengung­ kapkan pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim untuk segera melakukan pengkajian terkait baik buruknya Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. Kalau seandainya Kurikulum 2013 tenyata dianggap lebih baik, maka Komisi E akan mendukung penggunaan Kurikulum 2013 sebagai metode pengajaran siswa didik di Jawa Timur.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Badrut Tamam menganggap langkah Anies Baswedan membatal­ kan Kurikulum 2013 terlalu gegabah.

Menurutnya, justru Kurikulum 2013 yang digagas oleh Muhammad Nuh lebih baik dari Kurikulum 2006. Sebab, dalam Kurikulum 2013 faktor Ujian Nasional

(UN) tidak menjadi faktor penentu kelu­ lusan siswa. Faktor prestasi dan perilaku keseharian juga dinilai, sehingga sekolah tak hanya sekadar mengejar nilai atau prestasi akademik. Namun juga sarana pembentukan karakter siswa didik.

Politisi muda PKB Jatim ini justru berharap pendidikan nasionalisme sudah waktunya diajarkan dan ditana­ mkan kepada siswa didik sejak dini.

Komisi E menilai pencabutan Kuriku­ lum 2013 bernuansa politis. ‘’Kalau semua persoalan bangsa ini dipolitisasi maka bangsa ini bisa kacau.

Kalau tiap ganti menteri juga ganti ke­ bijakan maka republik ini tak akan bisa maju karena tidak pernah ada program yang kesinambungan,”kritik sarjana psikologi UMM Malang tersebut.

Terpisah Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten

Angin Kencang, 4 Mobil Tertimpa Tenda di Grahadi l Sambungan hal 1

Menariknya, peristiwa itu ter­ jadi, ketika sedang berlangsung persiapan prosesi pengambilan api PON Remaja I yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Akibatnya, acara nyaris berantakan dan panitia harus menunda upacara pengambilan api PON selama sekitar 20 menit.

Salah seorang staf Biro Umum Setdaprov Jatim, Kamal A meng­ atakan, hujan deras yang disertai dengan angin kencang tersebut berlangsung sekitar lima belas me­ nit. “Hujan deras yang terjadi cukup cepat dan merobohkan tenda yang akan digunakan untuk pelaksanaan upacara Hari Anti Korupsi pada Rabu besok (hari ini),” ucapnya.

Tenda yang roboh ini sebenarnya sudah dipasang sejak Senin (8/12) malam kemarin dan akan dipakai untuk upacara peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia Rabu hari ini.

“Jadi, tenda dan panggung paduan suara yang roboh itu bukan untuk upacara pengambilan api PON Remaja,” tegasnya.

Ia mengatakan, posisi tenda yang roboh itu berada di sebelah timur dan barat gedung utama Gedung Negara Grahadi. Tak hanya tenda, kata dia, hujan dan angin kencang itu juga meroboh tenda atas panggung paduan suara yang berada di sebelah timur ge­ dung utama Grahadi. Beruntung,

ketika tenda roboh tidak ada orang yang berteduh sehingga tidak ada korban luka. Meski demikian, robohnya tenda tersebut mem­ buat ringsek mobil yang berada di bawah dan samping tenda.

Sementara itu, setelah hujan reda, upacara pengambilan api PON Remaja baru dilaksanakan.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mendapat kesempatan mengambil api PON Remaja di Kuadron. Selanjutnya, Gus Ipul menyerahkan obor api PON Rem­ aja kepada Aditya, atlet atletik dari Sekolah Menengah Olahraga Negeri (SMANOR) Sidoarjo.

Didampingi 10 atlet atletik, Aditya membawa obor api PON Remaja ke Taman Bungkul Surabaya.

Di Taman Bungkul telah siap 11 atlet lainnya menyambut kedatan­ gan obor api PON Remaja. Dari Ta­ man Bungkul, obor api dilarikan ke DBL Arena, tempat berlangsungnya acara pembukaan PON Remaja.

Satu Korban Tewas Hujan angin yang terjadi di Surabaya juga merobohkan sejum­ lah pohon seperti di Jalan Pemuda dan juga di Jalan Kacapiring.

Kondisi ini membuat sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Pahlawan ini mengalami kemac­ etan parah karena pengendara harus menepi untuk menghindari petugas yang sedang melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang.

Selain Jalan Pemuda, Jl Ka­ capiring, tercatat di daerah Kertajaya ada pohon berukuran besar tumbang dan di depan BRI Tower Jalan Basuki Rahmat juga terjadi hal serupa. “ Ada sekitar 20 titik di wilayah Surabaya kena imbas hujan dan an­ gin kencang, mulai pohon tumbang, tiang listrik roboh,” papar M Aswan selaku Kabid Pertamanan DKP Kota Surabaya saat dihubungi terpisah.

Meski setiap harinya dilaku­ kan perampingan ranting-ranting pohon, masih kata Aswan, tak membuat kasus pohon tumbang yang ada di Kota Surabaya jadi berkurang di musim penghujan.

Karena itu pihaknya akan menam­ bah personel untuk melakukan perampingan ranting pohon. “ Setiap hari action aja masih seperti ini (banyak pohon tumbang).

Kami akan tambah personel di tiap rayon, setiap wilayah ada tiga sam­ pai lima orang,” tambahnya.

Angin kencang kemarin juga membuat reklame roboh di parkiran Plaza Surabaya dan memakan 1 korban tewas. Korban atas nama Ika Arianti Putri, siswi SMAN 6 Sura­ baya yang beralamatkan Kalijudan 8C RT 3 RW 3. “ Iya benar ada korban meninggal yakni pelajar SMAN 6. Dia mening­ gal karena tertimpa pos parkir Delta (Surabaya Plaza) yang ambruk,” terang anggota Bakesbang Linmas saat memonitoring melalui Handy Talky (HT). n geh

Pemprov dan DPD RI Gagas Program untuk Pemberdayaan Kaum Difabel l Sambungan hal 1

“Kami ingin agar kaum difabel dapat terangkat kesejahteraannya, salah satunya dengan memberi mer­ eka pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya. Sebab selama ini banyak dari mereka yang masih menganggur karena kurang percaya diri dengan kondisi tubuh­ nya, padahal sebenarnya mereka bisa bekerja sesuai dengan kemam­ puan masing-masing,” katanya.

Terkait dengan penamaan ‘Ja­ lin Manusia Seutuhnya’, Gus Ipul menuturkan, salah satu tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada kaum difabel. Bahwa mereka juga ma­ nusia yang ‘seutuhnya’, yakni ma­ nusia yang bisa bermanfaat bagi

dirinya sendiri dan orang lain.

“Kami ingin menjadikan pro­ gram ‘Jalin Manusia Seutuhnya’ ini menjadi ikonbnya Jawa Timur.

Kami juga optimis program yang pertama di Indonesia dan akan diawali di Jatim ini bisa sukses dan dapat mengangkat derajat kaum di­ fabel. Dan harapan kami, program ini juga bisa diteruskan hingga ke tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, pimpinan rom­ bongan DPD RI Dapil Jatim, Ahmad Nawardi mengatakan pihaknya juga menyambut positif program ‘Jalin Manusia Seutuhnya’. “Tujuan program ini sangat mulia, yakni agar kaum difabel bisa bekerja dan menghidupi diri sendiri dan keluarga.

Jadi kami akan mengawal program ini hingga ke pusat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan,

pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh kaum difabel akan disesuaikan dengan jenis disabili­ tas yang disandang. “Misalnya yang memiliki satu tangan, akan diberi pekerjaan mengantarkan surat, atau menata keindahan taman, memotong rumput, dan masih banyak pekerjaan lainya,” ujarnya memberi contoh.

Sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan program ini, pihaknya akan segera menggodoknya ber­ sama Pemprov Jatim. “Kami akan mengklasifikasikan pekerjaan apa saja yang bisa mereka lakukan berdasarkan kategori disabilitasnya.

Kami juga sepakat dengan Gus Ipul, program ini akan menjadi ikonnya Jatim. Setelah Jatim berhasil, baru akan dikembangkan ke provinsiprovinsi lain,” tandasnya. n iib

Malang Sayekti berharap siswa tidak sam­ pai dijadikan korban kurikulum, apapun nama pengganti Kurikulum 2013 nanti, apalagi kalau hanya untuk memenuhi ambisi dan kepentingan tertentu.

“Pemerintah harus mengaji terlebih dahulu secara detil dan matang terkait pengganti Kurikulum 2013 nanti agar tidak berhenti di tengah jalan seperti yang terjadi saat ini dan siswa juga tidak menjadi korban terus menerus, baik karena kurikulum maupun sistem pendidikan dan sistem ujian akhir,” katanya.

Dengan adanya kajian matang, lan­ jutnya, ketika dilaksanakan di semua sekolah, tidak akan terjadi lagi peng­ hentian di tengah jalan, padahal belum semua sekolah melaksanakan Kuriku­ lum 2013 karena baru berjalan sekitar tiga semester terakhir. n cty

Dana PSKS Munculkan Konflik Sosial

l Sambungan hal 1

didatangi Bhirawa di ru­ mahnya, Selasa (9/12).

Padahal sejak lama, Istianah dan keluarganya memiliki surat keteran­ gan miskin dari pihak pe­ merintah desa. Namun demikian tetap saja dia tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, mulai dari bantuan sem­ bako, PSKS dan lain-lain.

Bahkan program Presiden Joko Widodo soal jaminan sosial maupun jaminan kesehatan tidak pernah mampir ke tangan Istia­ nah. “Saat orang lain men­ gantri mendapatkan dana kompensasi BBM, saya hanya di rumah saja kar­ ena tidak mendapat dana PSKS,” tutur Istianah.

Istianah mengaku, dia bersama kedua orangtuanya sudah berulang kali menan­ yakan ke pihak desa soal bantuan untuk orang miskin namun hingga kini mereka tidak pernah mendapat­ kan bantuan. “Saya dan keluarga cuma bisa pasrah, meskipun bantuan pemer­ intah untuk orang miskin tidak pernah kami terima,” keluh Istianah.

Lain halnya dengan Samidi (55) warga RW 01/ RT 001 di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, dana PSKS yang telah di­ terimanya malah diminta paksa oleh perangkat desa setempat. “Bukan karena nilai uangnya, tapi malu sudah terlanjur diketahui banyak orang, uang yang sudah menjadi hak kelu­ arga saya, tiba-tiba diram­ pas,” keluh Samidi.

Tidak terima dengan perlakuan perangkat de­ sanya, pria yang bekerja sebagai buruh tani ini lapor ke polisi. Bahkan Samidi juga menyampai­ kan keluhannya ke Presi­ den Joko Widodo lewat layanan pengaduan pe­ san pendek dengan nomor 08122600960.

Menurut Samidi, sebe­

lum jadwal penyaluran dana PSKS dibagikan, dia didatangi Ketua RT Kasiran sambil membawa surat undangan untuk pengambilan bantuan kompensasi BBM di Balai Desa. Setelah tanda tan­ gan dan uang diterima penuh, Samidi langsung pulang dan melanjutkan pekerjaannya mencetak batu bata di tepi sungai.

Tidak lama setelah itu, Samidi diminta meny­ erahkan uang Rp 100 ribu kepada Ketua RT yang katanya untuk uang pemerataan bagi warga miskin yang tidak men­ erima. Setelah uang Rp 100 ribu diberikan, seki­ tar satu jam kemudian Samidi kembali didatangi oleh perangkat desa dan meminta seluruh uang dana pencairan PSKS. Meski akhirnya meny­ erahkan uang pencairan dana PSKS, adu mulut pun sempat terjadi antara Samidi dengan perangkat desa. Perangkat desa menyebut, dana PSKS yang terlanjur diterima Samidi salah sasaran.

Seharusnya dana PSKS yang diterima Samidi ada­ lah dana milik warga lain di RW 01/RT 002 Dusun Putren Desa Putren, bernama Samidin. Pada­ hal orang yang bernama Samidin tergolong mampu dan memiliki sawah se­ luas 1,5 hektare lebih.

“Dana bantuan yang saya terima itu adalah benarbenar sudah sesuai nama saya. Pasalnya, di Dusun Putren Desa Putren terse­ but hanya ada satu nama Samidi. Lebih-lebih, pada masa pemerintahan SBY, saya juga menikmati dana BLT,“ ujar Samidi.

Merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya Samidi bersama Suparti istrinya melapor ke Polsek Suko­ moro dan berkirim SMS ke­ pada Presiden Joko Widodo lewat layanan pengaduan khusus. n ris

Setiap Kecamatan di Kota Jianmen Memiliki TV Lokal l Sambungan hal 1

baya mengakui keunggulannya. Ge­ dung-gedung pencakar langit berdiri megah di mana-mana. Bahkan ketika berkunjung ke stasiun Jiangmen TV, rombongan diajak untuk naik lantai 30, tempat siaran TV tersebut.

Jiangmen TV telah menjalin ker­ jasama dengan beberapa televisi swasta di Surabaya, seperti JTV dan SBO. Ker­ jasama tersebut adalah dalam bidang tukar menukar pemberitaan. Jiangmen TV bisa meminta siaran-siaran dari Surabaya dan Jawa Timur.

“Sebaliknya, televisi di Surabaya juga bisa meminta siaran-siaran dari Tiongkok yang dianggap penting untuk disiarkan,” kata Chief Editor

Southern Radio Movie &TV Media Group Jiangmen Radio & TV Station, Xu Hong saat menemui perwaki­ lan media dari Surabaya di kantor redaksi setempat.

Status televisi tersebut adalah semacam BUMN. Dengan jumlah karyawan sekitar 300 karyawan, instansi ini dibagi menjadi 10 bagian, seperti bagian produksi, teknis, pem­ beritaan, administrasi, tata usaha, seni, budaya, dan sebagainya.

Di Jiangmen, kata Xu Hong, juga terdapat televisi dengan siaran khusus, misalnya iklan. Juga ada TV kabel. Tapi Jiangmen TV memiliki keunikan me­ nyiarkan semua berita tentang Jiang­ men. TV ini tahun 2013 mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Di Provinsi Guangdong, kata Xu Hong, televisi tersebut diakui sebagai televisi terbaik, karena siarannya paling bagus,serta berita-berita yang disiarkan akurat. TV ini juga diakui sebagai TV lokal yang paling mod­ ern dan paling banyak menyiarkan produk-produk daerah.

“TV ini juga pernah mengadakan syuting di Surabaya. Di antaranya di Tugu Pahlawan dan Pasar Atom ketika ada acara peringatan Hari Kemerdekaan RI,” kata Xu Hong sambil menunjukkan video ketika syuting di Surabaya.

Yang menarik lagi, ternyata setiap kecamatan di Kota Jianmen ini memi­ liki TV lokal yang digunakan sebagai pusat informasi masyarakat setempat.

“Di Jiangmen, tiap kecamatan ada satu

TV lokal. Tapi siarannya hanya terbatas di kecamatan itu saja,” kata Xu Hong.

Menurut dia, di Jianmen hanya punya satu TV lokal yang sifatnya nasional yakni Southern Radio Movie & TV Media Group, Jianmen Radio & TV Station. Ia mengatakan media massa di Tiongkok, termasuk media cetak dan elektronik ikut berperan dalam akses memberikan informasi ke masyarakat, baik itu pemberitaan maupun seni budaya.

Xu Hong menyatakan, media yang dia pimpin dan dibiayai pemerintah itu menayangkan informasi berita untuk masyarakat setempat. Namun begitu, pihaknya juga menayangkan seni dan budaya yang bisa ditonton masyarakat Jiangmen.*

UTAMA

12

Rabu Pon, 10 DESEMBER 2014

Pakde Karwo Pamerkan P2T dan P2BJ Pada Festival Anti Korupsi 2014 di UGM Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim dengan bangga menampilkan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ), dalam Festival Anti Korupsi Tahun 2014 Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia di Grha Sabha Pramana Kampus UGM Yogjakarta, Selasa (9/12).

“Kita sengaja menampilkan layanan unggulan kita berupa P2T dan P2BJ ini. Tujuannya agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui pelayanan kita sudah sangat baik dan terbuka,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi disela-sela festival.

Seperti yang diketahui, sesuai dengan visinya, P2T harus mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang prima. Dengan tujuan yang ingin dihasilkan adalah peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat secara profesional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, profesional dalam rangka good corporate governance.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, P2T melayani 17 sektor perizinan meliputi perencanaan pembangunan, penanaman modal, kesehatan, bina marga, pengairan, perhubungan dan llaj, sosial, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan perdagangan ser-

ta lingkungan hidup.

Pada 2013, lanjutnya, P2T bersama Jembatan Timbang telah menandatangani zona integritas wilayah bebas korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pakta integritas tersebut dijelaskan, bahwa semua izin harus bebas dari biaya dan tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun akibat diterbitkannya izin. “Keberadaan P2T dapat memutus mata rantai korupsi karena pemohon perizinan bertemu dengan sistem atau mesin, tidak lagi bertemu dengan manusia,” katanya bangga.

Selain P2T, pada festival ini, Jatim juga menampilkan P2BJ. Layanan ini berperan sebagai proses pengadaan lelang barang dan jasa sesuai tugas pokok dan fungsinya berperan menjadi unit pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemprov Jatim.

P2BJ memiliki visi melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,

LINTAS PERISTIWA Perangkat Desa Diduga Curi Hewan Ternak

Warga Segel Balai Desa Pasuruan, Bhirawa Balai Desa Balong Anyar, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan terpaksa disegel ratusan warga setempat lantaran perangkat desa mereka diduga terlibat mencuri hewan ternak, Senin (8/12) malam. Peristiwa itu dipicu lantaran kekecewaan warga yang mengetahui jika perangkat desanya menjadi tersangka dalam aksi pencurian hewan ternak sapi yang selama ini kerap terjadi dan meresahkan warga di Desa Balong Anyar itu.

Dalam aksinya, suasanya balai desa yang berada di Dusun Krajan Tengah tibatiba mencekam menyusul aksi penyegelan balai desa. Berbagai sisa-sisa ranting pepohonan dan batu terlihat masih terpasang yang menutup balai desa. Sedangkan paving jalan menuju balai desa pun terlihat berserakan seperti dibongkar paksa.

“Kami terpaksa menyegel balai desa ini.

Karena perangkat desanya kami duga mencuri hewan ternak. Makanya, warga akhirnya menyegel balai desa dan minta para pelaku menyerahkan diri,” kata Partono, warga setempat. Tentusaja, aksi pengrusakan fasilitas negara oleh warga ini disayangkan Kepala Desa Balong Anyar, M Sholeh. Pasalnya, terkait dugaan keterlibatan perangkat desa ini pihaknya sepenuhnya menyerahkan ke pihak kepolisian. “Kami tidak akan intervensi atau melindungi perangkat desa ini jika memang terbukti terlibat melakukan pencurian sapi. Atas pengerusakan ini saya sangat prihatin dan semuanya kami serahkan ke pihak kepolisian,” tutur M Sholeh.

Hingga saat ini, sejumlah petugas kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Asep Akbar Hikmana menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Sedangkan kantor kepala desa tersebut untuk sementara waktu ditutup dan tidak melakukan pelayanan. “Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Memang ada pencurian sapi di Desa Balong Anyar. Mengenai dugaan keterlibatan perangkat desa masih kami dalami,” tandas AKBP Asep Akbar Hikmana. Pihaknya mengaku, jika di Desa Balong Anyar tersebut sempat terjadi gejolak di kalangan masyarakat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secepatnya ia akan mengumpulkan tokoh masyarakat serta muspida untuk pengamanan di lokasi. Q hil

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dengan bangga memamerkan P2T kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dalam acara Festival Anti Korupsi 2014, di kampus UGM.

adil/tidak diskriminatif serta akuntabel. Tujuannya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Good Governance and clean governance serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyatakan, salah satu

cara untuk mencegah korupsi yakni dengan sistem dan merubah pola pikir masyarakat. “Dengan membangun sistemlah akan mengurangi dan mencegah segala kejahatan korupsi,” ungkap Jokowi sapaan akrab Presiden ketujuh RI ini.

Menurutnya, membangun sistem sepert One Stop Service, ecash managemen, pajak online, e-

budgetin dan e-purchasing dapat mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang marak terjadi. Ia mencontohkan, mengurus izin SIUP yang seharusnya bisa dikerjakan satu hari selesai saat ini yang terjadi yakni tertahan hingga enam bulan. “Jika ada niat, proses awal pembuatan SIUP bisa dikerjakan tidak lebih

PG Krebet Baru Malang Terbaik Nasional Malang, Bhirawa Pabrik Gula Krebet Baru II Malang, Jawa Timur, yang dikelola PT Rajawali 1 meraih prestasi terbaik nasional dalam perolehan rendemen tertinggi, yakni rata-rata mencapai 8,72 persen, mengungguli PG swasta maupun milik BUMN lainnya.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan di Malang, , mengatakan dengan diraihnya prestasi tersebut, PG Krebet Baru II telah tiga tahun berturut-turut mempertahankan prestasi rendemen tertinggi di antara 52 Pabrik Gula BUMN. “Pencapaian prestasi ini merupakan buah dari transformasi yang terus digenjot RNI di PG Krebet Baru Malang. Di antara pe-

rubahan itu adalah penerapan sistem pengadaan yang dilakukan melalui e-procurement, sehingga lebih efisien dan transparan,” katanya, Selasa (9/12).

Melalui transformasi tersebut, katanya, pegawai diajak hijrah dari nilai-nilai lama yang kurang baik pada nilai baru yang lebih baik. Nilai lama yang secara intensif diperangi antara lain adalah praktik “mark up” dan suap.

Menurut dia, hilangnya suap dan mark up tersebut berdampak pada manajemen dan cara pengelolaan tebu di kebun. Para petani tebu menjadi lebih nyaman bermitra dengan RNI, mereka merasa aman tanpa khawatir manipulasi dan pungli, sehingga mereka bisa total dan profesional merawat tebunya.

ist

PG Krebet Baru II telah tiga tahun berturut-turut mempertahankan prestasi rendemen tertinggi di antara 52 Pabrik Gula BUMN.

Ia menilai pencapaian PG Krebet memperoleh rendemen terbaik nasional tidak terlepas dari peran para petani tebu sebagai ujung tombak industri. Oleh karenanya, RNI perlu menyiapkan manajemen dan tata kelola yang bersih agar kemitraan berjalan ‘fair’.

Menurut Ismed, para petani tebu mitra RNI merupakan aset karena mereka adalah para petani terbaik yang harus dijaga dan ditingkatkan kesejahteraannya.

Untuk mencapai rendemen sebesar 8,72 persen tidaklah mudah.

Langkah-langkah yang dilakukan PG Krebet Baru adalah selektif dalam memilih umur tebu, minimal 11 sampai 12 bulan masa tanam sesuai varietas. Selain itu, dalam proses tebang awal tidak sembarang memilih tebu tebangan, perlu ada selektifitas dilihat dari usia dan varietasnya.

Selain itu, interval tebu dari kebun sampai dengan digiling tidak boleh lebih dari 36 jam, sebab kedisiplinan dan selektifitas memang menjadi kunci dalam proses penggilingan. Intinya memisahkan apa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk dalam penggilingan, sehingga gula yang dihasilkan benar-benar murni.

“Pada saat penggilingan tebu di pabrik, brix batang atas tidak boleh kurang dari 17 persen, sogolan (tebu muda) ditinggal di kebun tidak digiling ke pabrik, kotoran tidak boleh lebih dari 5 persen dan bahan lain selain tebu ditolak. Pada proses penggilingan RNI menerapkan prinsip BMS atau bersih, segar, dan manis,” tegasnya. Q mut,ant

Operasi Zebra Lebih Banyak Sasar Roda 2 Kota Batu, bhirawa Operasi Zebra yang digelar Polres Batu lebih banyak menyasar roda dua. Seperti yang dilakukan di jalan Bromo, Selasa kemarin (9/12). Petugas hanya menghentikan pengendara roda dua saja, sedangkan pengendara roda 4 atau lebih dibiarkan lewat.

Menurut Kasat Lantas Polres Batu, AKP Yudi Wahyu Indarto, pagi ini memang fokus pada pen-

gendara roda 2. Tetapi sasaran operasi untuk seluruh pengendara, baik roda 2, roda 4 maupun lebih.

Jumlah pelanggaran selama operasi Zebra lebih dari 1.000 pelanggaran. Namun trendnya dari hari ke hari, jumlah pelanggaran yang ditindak terus menurun.

“Umumnya pelanggaran terbanyak adalah tidak punya SIM, tidak bawa STNK dan tidak pakai helm pelindung. Sisanya karena kelen-

kapan kendaraannya kurang, utamanya spion,” ungkap Kasat Lantas. Lebih lanjut dikatakan, dihari terakhir operasi Selasa kemarin, pihaknya akan menggelar operasi hingga malam di beberapa titik.

“Nanti malampun kita akan gelar operasi untuk seluruh kendaraan,” tegasnya. Dalam operasi Zebra tersebut, Polres Batu juga menggelar sidang di tempat bagi para pelanggar. Q sup

zainal ibad/bhirawa

dari 1 Jam saja dan langsung diproses,” terangnya.

Jokowi berharap, pemerintah provinsi, kab/kota untuk terus membangun layanan One Stop Service. Tujuannya, agar segala kebijakan terkait ijin dan anggaran bisa dikontrol secara terpusat. Jika semua bisa dilaksanakan maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Q iib

Penanganan Korupsi Butuh Peran Masyarakat Malang, Bhirawa Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember diperingati secara khusus oleh jajaran Kejaksaan Negeri Kota Malang, dengan cara menggelar aksi simpatik membagikan stiker dan berbagi brosur anti korupsi, kepada masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Hendrizal Husein, memimpin langsung aksi simpatik tersebut, sesaat setelah melaksanakan upacara bersama stafnya didepan Gedung Kejaksaan Negeri Malang.

Henrizal Husain, mengutarakan, aksi simpatik ini merupakan bagian dari upaya memberantasan korupsi dengan melibatkan masyarakat. Pihaknya menyatakan, selama ini masyarakat memiliki peran yang amat vital dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu dalam penanganan kasus korupsi jika ada dukungan masyarakat maka akan semakin cepat dituntaskan.

“Masyarakat memiliki banyak informasi, karena itu perananya sangat penting. Melalui kegiatan pembagian brosur seperti ini, kita ingin mengajak masyarakat memahami betapa pentingnya pembrantasa korupsi, dan menyadarkan mereka untuk turut serta dalam upaya memberantas korupsi,”tuturnya saat ditemui disela-sela kegiatan, Selasa (9/12) kemarin.

Selain itu, sambung dia, upaya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, dirinya telah berusaha penguatan internal kelembagaan di tubuh Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Sementara itu, terkait kasus korupsi di Kota Malang, Hendrizal Husein menerangkan pihaknya sudah menangani beberapa kasus besar baik di dunia pendidikan maupun pemerintahan. ”Untuk kasus korupsi di Kota Malang sudah kami tangani beberapa, dan sisanya akan kami tuntaskan dalam waktu dekat ini,”tuturnya.

Dilain pihak, dalam rangka memperingati hari anti korupsi, beberapa elemen masyarakat, mulai dari aktivis Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menggelar kasi demo di kantor Kejaksaan Negeri Jalan Panji Suroso Kota Malang. Sejumlah tuntutan warga dalam momen Hari Anti Korupsi ini antara lain penyelesaian kasus korupsi pengadaan lahan Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang dan kasus korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang, serta Jembatan Kedungkandang.

Warga juga meminta Kejari membuka data kasus korupsi yang saat ini sedang diproses di Kejari. Karena peringatan hari anti korupsi merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan korupsi di Indonesia.

Para aktifis, anti korupsi, itu selain mendatangi Kejaksaan, mereka juga mendatangi Polresta Malang, untuk menyampaikan aspirasinya, agar pihak yang berwajib segera menuntaskan kasus korupsi di Kota Malang. Setelah dari, Polresta Malang, dan Kejaksaan mereka juga mendatangi Kantor Walikota Malang, untuk menanyakan kasus pungutan satu persen APBD Kota Malang. Selain itu para aktifis juga mengakhiri aksinya di gedung DPRD Kota Malang dengan melakukan teaterikal. Q mut

Monumen Pesawat MIG 17 Percantik Taman Sultan Agung Batu Taman Sultan Agung dan Hutan Kota Batu bakal semakin cantik, karena tidak lama lai akan dibangun monumen Pesawat MIG – 17 yang sudah tidak dipakai lagi oleh jajaran TNI - AD sejak 1970. Dulu monument ini ada di Waduk Selorejo, namun karena tidak terawat di pindahkan ke Kota Batu.

supriyanto/bhirawa

Proses perakitan pesawat MIG-17 di Taman Jalan Sultan Agung Kota Batu.

Prosesi pemindahan dilakukan pada Senin (8/12) dinihari sekitar pukul 04.00 wib. Dinginnya suasana malam dan hujan yang terus turun tidak menghalangi boyongan pesawat MIG-17 dari kolam Taman Rekreasi Selorejo, Kecamatan Ngantang ke Taman Jl Sultan Agung, Kota Batu. Proses pengangkutan tetap dilakukan karena diharapkan sudah selesai dipasang sebelum perayaan tahun baru mendatang.

Suasana lengang jalanan dari Ngantang menuju ke Kota Batu, saat dini hari sedikit memudahkan proses pengangkutan pesawat. Tepat pukul 04.00, bodi pesawat ini sudah tiba di Jl Sultan Agung setelah melalui perjalanan 4 jam.

Proses pemindahan molor 2 hari dari jadwal semula karena untuk melepas sayap sebelah kiri mengalami kesulitan. Teknisi butuh waktu 2 hari untuk melepas baut. Berbagai peralatan dan cairan dipakai, namun tak juga mau lepas. Demikian juga saat body pesawat akan diangkat dari landasan, ternyata tanpa disangkasangka ada ular ‘Weling’ yang melilit landasan tersebut.

“Alhamdulillah proses pengangkutan berhasil, selanjutnya akan kita rakit ulang disini (Taman Sultan Agung-red) sambil menunggu selesainya pembangunan pondasi,” ungkap Ka Bengkel Afionik Skatek (Skadron Teknik) 022 Lanud Abd Saleh, Kapten Riza Rakhmad, Selasa (9/12).

Ditempat ini sayap, cockpit serta beberapa bagian pesawat yang dilepas akan dirakit kembali. Selain itu pihaknya juga akan melakukan perawatan terhadap besi pesawat yang keropos karena karatan.

MIG-17 adalah pesawat tempur yang juga akrab disebut Fresco ini mulai digunakan untuk peperangan tahun 1952. TNI AU mengoperasikan pesawat ini sejak tahun 1961. Salah satunya dipergunakan untuk persiapan operasi Trikora pada tahun 1962 di Papua. Pesawat ini juga pernah dipergunakan untuk tim aerobatic TNI AU dan mulai tidak dipakai lagi pada tahun 1970.

Pesawat ini akan dijadikan monument pesawat yang diletakkan tepat disamping hutan kota, Jl Sultan Agung atau berada tepat di jalan masuk menuju Stadion Gelora Brantas. “Pesawat ini akan menghadap ke Timur, lebarnya kurang lebih 11 meter, panjang 13 meter,” ujar Riza. Ia menjelaskan karena lokasi tepat berada di

bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), maka tinggi monument ini maksimal hanya 5 meter. Tujuannya agar tidak menganggu SUTET dan membahayakan pengguna jalan.

Pemindahan monument pesawat ini dilakukan, karena kondisi monument di Bendungan Selorejo tidak terawat, ia berharap dengan dipindahkan ke tempat ini kondisi pesawat yang pernah dipergunakan untuk mempertahankan NKRI ini lebih terawat lagi.

Pembangunan Monumen Pesawat ini dilakukan untuk mendukung adanya hutan kota. “Kita harap monument pesawat ini bisa menambah daya tarik hutan kota.

Wali Kota mempunyai konsep hutan kota akan dijadikan AlunAlun kedua. Keberadaan monument pesawat ini tentunya menyatukan taman jalan kembar Sultan Agung dengan Hutan Kota yang berada di depan Stadion Gelora Brantas,” ujar Koordinator pembangunan monumen, Fafan Firmansyah. Q sup