binder9feb21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Legi, 9 FEBRUARI 2021

Pastikan Vaksinasi Dosis Kedua Berjalan Optimal Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus memantau perkembangan vaksinasi di berbagai kab/kota di Jatim. Hal ini untuk memastikan percepatan pelaksanaan vaksinasi baik untuk dosis pertama maupun kedua berjalan optimal. Terlebih saat ini 19 kabupaten /kota di Jatim telah merampungkan vaksinasi tahap pertama dosis pertama dan akan berlanjut proses vaksinsi dosis kedua.

Kali ini, Gubernur Khofifah kembali melakukan peninjauan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan Puskesmas Kota di Kabupaten Bangkalan, Senin (8/2). Pada hari itu, jumlah penerima vaksin di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan berjumlah 100 orang tenaga kesehatan.

Sedangkan di Puskesmas Kota di Kab. Bangkalan berjumlah 50 orang tenaga kesehatan.

Pelaksanaan vaksin dosis pertama di Kab. Bangkalan sendiri dimulai 28 Januari lalu untuk tenaga kesehatan dengan jumlah sasaran sebanyak 3.753 orang. Jumlah dosis vaksin yang diterima Kab. Bangkalan hingga saat ini ada 6.320 dosis.

Kemudian jumlah yang sudah menerima vaksin dosis pertama sampai Minggu (7/2) berjumlah 2.691 orang. Keseluruhan total penerima vaksin dosis  ke halaman 11

19 Daerah di Jatim Tuntas Vaksinasi Dosis Pertama  Kabupaten Tulungagung  Kabupaten Sidoarjo  Kota Mojokerto  Kabupaten Gresik  Kabupaten Ponorogo  Kabupaten Lamongan  Kota Pasuruan  Kabupaten Jember  Kota Batu  Kabupaten Nganjuk  Kabupaten Jombang  Kota Kediri

 Kabupaten Blitar  Kabupaten Mojokerto  Kabupaten Bondowoso  Kota Madiun  Kabupaten Lumajang  Kabupaten Bojonegoro  Kabupaten Probolinggo

Gubernur Jatim Khofifah kembali melakukan peninjauan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan Puskesmas Kota di Kabupaten Bangkalan, Senin (8/2).

Dianggap Bermasalah, FKPAK Usir Plt Dirut PDP Khayangan

Jember Bhirawa Puluhan Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) mengusir Pelaksana teknis (Plt) Dirut PDP Khayangan Jember Arief Wicaksono yang dilantik oleh Bupati Faida, Senin (8/2).

Selain mengusir Arif, FKPAK juga menutup pintu gerbang PDP Khayangan dengan poster “Tolak Plt Dirut PDP Bermasalah’, ‘Basuh Muka dan Gosok Gigimu’, dan ‘FKPAK Lawan Arogansi’.

Arief Wicaksono yang sebelumnya sebagai Dewan Pengawas (Dewas) PDP Khayangan, ditunjuk sebagai Plt Dirut PDP Khayangan menggantikan Dirut lama Hariyanto yang sudah habis periodesasinya per 1 Februari 2021 kemarin.  ke halaman 11

MITRA JIKA berkunjung ke ruang Seksi Usaha dan Hasil Perikanan (UHP) pada Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo, bisa dipastikan tak akan sepi dari aneka makanan dan minuman (mamin) segar. Selain untuk menghormati kehadiran tamu, kelengkapan ketersediaan mamin itu tak bisa dilepaskan dari sosok RBH Fathorrahman yang menjabat sebagai Kasi UHP tersebut.

Fathor-demikian biasa disapa, dikenal sejaw atnya memiliki sikap yang tegas namun memiRBH Fathorrahman liki hati  ke halaman 11

PPKM Mikro Harus Diterapkan di Seluruh Indonesia - Kompak putus penyebaran Covid-19 Dianggap Bermasalah, FKPAK Usir Plt Dirut PDP Khayangan - Apes, padahal masih Plt kok sudah diusir Korpri Tak Beri Bantuan Hukum ASN Terjerat Penipuan CPNS - Menodai korps kok dibela

Sidoarjo - Bhirawa PJ Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengirim surat ke Menkopolhukam, Prof Machfud MD untuk mendapatkan dana talangan bagi korban terdampak lumpur Lapindo.

Hudiyono membenarkan, sudah mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk meminta kejelasan korban terdampar yang sudah 14 tahun digantung ganti ruginya.

“Saya bukan sekali saja berkirim tetapi sudah berkali - kali. Sampai akhirnya dapat balasan Menkopolhukam,” kata Hudiyono, Senin (8/2).

Hudiyono melakukan rapat kordinasi dengan korban terdampak Senin kemarin untuk menyiapkan data faktual untuk diserahkan ke Menko. Untuk mengawal surat ini Hudiyono akan berangkat ke kantor Menko di Jakarta untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan.

Anggota Komisi V DPR RI, yang juga korban terdampak, H Sungkono, mengapresiasi PJ Bupati Hudiyono yang gigih memperjuangan pencairan dana talangan korban terdampak. Sudah 14 tahun korban ini terkatung - katung karena hanya di beri 20%. Dan dianggap sudah Selesai.

“Memang selesai yang 20% ganti

Antisipasi Longsor di Kota Batu

Suka Berbagi Sesama

Sentil

PJ Bupati Sidoarjo Perjuangkan Dana Talangan Korban Terdampak Lapindo

ruginya. Tapi yang 80% belum selesai alias belum dibayar, “ ujarnya. Anehnya sikap pusat dianggap sudah selesai semua. Sedangkan para menteri yang berkaitan dengan urusan ganti rugi seolah cuci tangan. Mereka tidak berani merekomendasi pencairan dana talangan sekitar Rp 1,5 triliun. Ahmad Basuni, seorang korban terdampak menyatakan sudah memperjuangan hak para korban ke presiden dan hampir semua menteri terkait. Mulai Menkeu, Menteri PUPR, Mendagri tapi hasilnya nihil.  ke halaman 11

BPBD Jatim Turunkan Tim Geologi BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim merespon cepat acaman longsor susulan di Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Hal itu menyusul adanya rekahan tanah sejak awal Februari lalu.

Mengantisipasi longsor susulan, BPBD Jatim menerjunkan Tim Geologi ke lokasi bencana. Tim yang berada di lokasi sejak Jumat (5/2) hingga Minggu (7/2) itu melakukan penelitihan terkait kondisi rekahan tanah dengan alat seismograf.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengatakan, upaya mitigasi yg di ke halaman 11

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono dengan anggota Komisi V DPR RI, H. Sungkono yang juga korban terdampak lumpur Lapindo.

PPKM Mikro Harus Diterapkan di Seluruh Indonesia Malang, Bhirawa Instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di sebagian Jawa dan Bali.

PPKM diperpanjang dengan berbasis Mikro dan dibuat posko penanganan Covid-19 di level desa dan kelurahan.

Wali Kota Malang, H.Sutiaji menganggap penerapan PPKM skala mikro tidak akan efektif jika hanya dilakukan di beberapa wilayah di Jawa dan Bali. Menurutnya, PPKM harus diberlakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi karena keputusan pusat, daerah tidak bisa menolak selain harus menjalankan instruksi ini.

“PPKM model RT/RW tidak akan efektif, kalau hanya seperti Malang Raya, Surabaya Raya, harus seluruh Indonesia. Sekarang tingkat kesembuhan kita tinggi. Dasarnya apa, PPKM di Malang Raya, karena  ke halaman 11

Ist

Tim Geologi melakukan penelitihan terkait kondisi rekahan tanah dengan alat seismograf.

Saat Wali Kota Hadi Sambangi Rosalina, Penderita Hydrocephalus

Ajak Tim Dokter untuk Memastikan Langkah Medis Apa yang Bisa Diambil

Masih ingat Rosalina?. Seorang anak perempuan penderita hydrocephalus yang tinggal di Jalan Masjid Al Karomah RT 9 RW 3, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Kini Rosalina sudah berusia 10 tahun, dan ia masih berjuang dengan kelainan dalam tubuhnya.

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo Ingin melihat langsung kondisi Rosalina, atau yang kerap disapa Rosa, Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin pun menemui Rosa. Wali Kota Hadi mendapat informasi dari warga yang melaporkan kondisi Rosa terkini. Rosa anak yang ceria, ia selalu merespon jika diajak berbicara. Bahkan ia sering tertawa jika ada orang berbicara di

sekitarnya.

Sebenarnya, tiga tahun silam Rosa sempat akan menjalani operasi dengan bantuan dari pemerintah setempat dan kepolisian.

Namun, karena kondisi Rosa yang tidak memungkinkan untuk operasi, maka anak pasangan Enti dan Sawi ini batal menjalani operasi tersebut.

Saat berada di rumah Rosa, Wali Kota Hadi didampingi Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Plt Dinkes dr

NH Hidayati, Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh dr Abraar HS Kuddah, Camat Kedopok Imam Cahyadi dan dokter spesialis saraf dr Intan Sudarmadi.

Wali Kota Hadi sengaja mengajak tim dokter dari RSUD dan puskesmas untuk mengecek kondisi Rosa. Setelah dicek dr Intan, pihak rumah sakit akan mengambil tindakan CT scan dan fisioterapi. Puskesmas segera membuat rujukan ke RSUD dr Mohamad Saleh.

“Apapun keputusan dokter harus diikuti ya. Kalau dikirim ke Surabaya atau Malang, ada rumah singgah untuk istirahat keluarga.  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat menyambangi Rosalina, salah seorang penderita hydrocephalus.

EKSEKUTIF

Selasa Legi, 9 Februari 2021

Halaman 2

Anggaran Belanja Disperkim Capai Rp42 Miliar Pinjaman Rp128 Miliar Tak Jelas, Pemkab Tunda Sejumlah Kegiatan Probolinggo, Bhirawa Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di tahun 2020 yang anggarannya terkena pengalihan untuk penanganan Covid-19. Alhasil, sebagian program yang disusun, harus tertunda.

Ada pula yang kembali menganggarkannya di tahun 2021 ini. Selain itu dengan pinjaman Rp 128 miliar tak jelas, pemkab tunda sejumlah kegiatan.

Seperti yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Probolinggo. Di tahun ini Disperkim memiliki anggaran belanja sekitar Rp42 miliar. Anggaran sebesar itu rencananya dialokasikan untuk melakukan pembangunan yang pernah disusun pada 2020 lalu.

Sejatinya nilai anggaran Rp42 miliar, jumlahnya separo dari pagu anggaran APBD 2020 sebelum refocusing Covid-19. Data yang dihimpun yang ada di di Disperkim tahun 2020 lalu sebelum pandemi

Covid-19, Disperkim mendapatkan alokasi sekitar Rp84 miliar.

Direncanakan, anggaran Rp84 miliar rencananya digunakan untuk merehab kantor-kantor kecamatan, menyiapkan lahan parkir puncak Seruni Point Sukapura, membangun kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo dan rehab 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH).

Namun, karena refocusing penanganan Covid-19, kegiatankegiatan yang sudah direncanakan terpaksa harus ditunda dan tidak terealisasi tahun kemarin.

“Iya, tahun kemarin (2020, Red) banyak kegiatan di dinas kami yang sudah direncanakan, terpaksa harus ditunda. Karena terkena refocusing Covid-19,” kata Prijono, Kepala Disperkim Kabupaten Probolinggo, Senin (8/2).

Prijono mengungkapkan, tahun ini pihaknya melalui APBD 2021 dialokasikan anggaran belanja sekitar Rp42 miliar. Dengan anggaran itu, pihaknya saat ini fokus

mengerjakan rencana kegiatan yang tertunda tahun 2020 kemarin.

Seperti rehab RTLH, rehab kantor-kantor kecamatan dan menyiapkan lahan parkir puncak Seruni Point. Pembangunan yang disebut terakhir menjadi perhatian, karena pemerintah pusat melalui APBN memastikan akan membangun lahan parkir puncak Seruni Point tahun ini.

“Dengan anggaran itu, karena masih pandemi Covid-19, kami fokus kegiatan tahun 2020 yang tertunda, meski tidak semuanya.

Seperti rehab RTLH sendiri tahun 2020 kemarin direncanakan 1.000 RTLH lebih, tapi tahun ini kami baru mampu 565 RTLH,” ungkapnya.

Pengajuan dana pinjaman Pemkab Probolinggo pada pihak ketiga, PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur), tak kunjung ada kejelasan. Pemkab pun terpaksa menunda sejumlah kegiatan yang rencananya bersumber dari dana pinjaman tersebut.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina, Senin (8/2). Ia mengatakan, tahun ini pihaknya mengajukan dana pinjaman ke PT. SMI. Besarnya sekitar Rp128 Miliar. Pengajuan p i n j a m a n i t u m e r u p a k a n k elanjutan dari pengajuan pinjaman tahun lalu sebesar Rp 9,3 miliar yang sudah terealisasi.

“Untuk proses dana pinjaman sudah kami ajukan ke PT. SMI. Hanya saja, sampai sekarang belum terealisasi,” katanya. Karena belum ada kejelasan itulah, sejumlah kegiatan yang rencananya bersumber dari dana pinjaman itu lantas ditunda. Sebab, dikhawatirkan pengajuan dana pinjaman tersebut tidak terealisasi tahun ini.

Dewi menjelaskan, dana pinjaman sekitar Rp128 miliar itu diperuntukkan beberapa kegiatan belanja tahun ini. Hampir semuanya dialokasikan untuk ke-

Lahan Parkir di Seruni Point Sukapura Segera Dibangun.

giatan perbaikan infrastruktur jalan. Di antaranya, untuk perbaikan jalan akses wisata di wilayah Tiris – Krucil sebesar Rp 114 Miliar. Lalu, rehab 565 RTLH senilai Rp 5 Miliar.

Pihaknya pun menunda kegiatan tersebut, sebelum ada kepastian dana pinjaman tersebut disetujui dan terealisasi. “Kami tidak ingin kegiatan yagn rencananya bersumber dari dana pinjaman itu mulai dikerjakan. Tapi, ternyata dalam perjalannya dana pinjaman tidak disetujui dan tidak terealisasi,” ungkapnya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Untuk memastikan realisasi dana pinjaman itu menurut Dewi, dalam waktu dekat pihaknya akan jemput bola.

Supaya, pihaknya bisa langsung mencari solusi tentang kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut.

Syukur bila ada kepastian dana pinjaman disetujui. Sehingga, kegiatan yang ada bisa langsung direalisasikan juga. “Kami juga berharap, ada kejelasan dan kepastian dari pihak PT. SMI terkait pengajuan dana pinjaman tesebut.

Supaya, kegiatan-kegiatan belanja di daerah bisa terealisasi sesuai rencana,” tambahnya. [wap]

Korpri Tak Beri Bantuan Hukum ASN Terjerat Penipuan CPNS Pemkab Tulungagung, Bhirawa Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemkab Tulungagung memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap EAW, ASN staf Kecamatan Kauman yang terjerat kasus penipuan CPNS dan kini mendekam di sel tahanan Polres Tulungagung.

trie diana/bhirawa

Perbaiki Kamera CCTV Korsleting

Petugas Dinas Perhubungan (Dishub ) Surabaya melakukan perbaikan Kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terjadi korsleting diperempatan Traffic Light kearah Jl. Stasiun Wonokromo Surabaya, Senin (8/2).

Ketua Korpri Kabupaten Tulungagung yang juga Sekda Kabupaten Tulungagung, Sukaji, Senin (8/2), menandaskan tidak ada bantuan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut.

“Ia (EAW) melakukan tindak pidana penipuan secara pribadi.

Tidak ada sangkut pautnya dengan kedinasan,” ujarnya. Karena itu, menurut dia, perempuan yang pernah berdinas di Sekretariat DPRD Tulungagung harus mempertanggugjawabkan perbuatannya di muka hukum tanpa ada bantuan hukum dari Korpri.

“Tidak ada bantuan hukum buatnya,” tegasnya. Sebelumnya, Bupati Tulungagung, Maryoto

Birowo, merasa prihatin dengan adanya ASN Pemkab Tulungagung melakukan dugaan tindak pidana penipuan CPNS. Menurut dia, saat ini Pemkab Tulungagung menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang dilakukan Polres Tulungagung.

Bupati Maryoto Birowo juga menyatakan status kepegawaian EAW kini terancam dipecat sebagai ASN. Apalagi yang bersangkutan tidak masuk dinas selama lebih dari 60 bulan.

“Praktis tidak masuk selama enam bulan dia harus dipecat. Sekarang sembari menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ia hanya menerima 50 persen dari gaji pokok,” paparnya.

Seperti diberitakan, Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Arief Boediono, Minggu (7/ 2), menyatakan jika ASN sudah menjadi tersangka maka yang bersangkutan akan diberhentikan sementara. “Aturannya kalau ASN sudah menjadi tersangka akan diberhentikan sementara dan gajinya hanya 50 persen sampai putusan pengadilan inkracht (berkekuatan hukum tetap),” ujarnya.

EAW ditetapkan tersangka dan kini ditahan oleh Polres Tulungagung karena diduga melakukan tindak pidana penipuan. Ia melakukan penipuan dengan cara meminta uang pada korban dan dijanjikan dapat memasukkan anaknya menjadi ASN di lembaga pemasyarakat (Lapas).

Kasatreskrim Tulungagung, AKP Ardyan Yudo Setyantoro, menduga ada banyak korban akibat aksi EAW ini. “Yang kami proses saat ini yang laporan dari dua orang korban,” bebernya. [wed]

Wali Kota Pesan Seluruh Usulan Masyarakat Harus Tersalurkan Pemkot Madiun, Bhirawa Setelah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kali ini Pemkot Madiun kembali menggelar musrenbang di tingkat kecamatan. Berbeda dari sebelumnya, musyawarah digelar secara virtual, Senin (8/2).

Dalam kesempatan tersebut beragam usulan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, mengemuka dalam Musrenbang 2022 di Kecamatan Taman.

Adapun usulan pembangunan non fisik di antaranya terkait pengadaan sarana prasarana di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT/RW, dan pelatihan keterampilan.

Selain itu, juga terdapat usulan proyek pembangunan fisik seperti pavingisasi, pengaspalan jalan, RTLH, dan jambanisasi. Seluruh usulan itupun ditampung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Kepada pejabat kecamatan, Wali Kota berpesan untuk dapat memeriksa usulan proyek satu per satu.

“Saya pesan dalam musyawarah kecamatan banyak pendekatan-pendekatan melalui partisipan, atas bawah semua kita jalankan mulai dari RT, Lurah, LPMK hingga Camat. Dari hasil ini, saya titip kita harus punya pola pikir yang makro. Warga Kota Madiun punya hak yang sama,” jelas Wali Kota.

Hak itu, lanjut Wali Kota, berupa hak untuk menyampaikan pendapat hingga hak untuk bisa menikmati hasil pembangunan yang merata di wilayahnya.

Tak hanya itu, wali kota juga berpesan kepada seluruh pejabat dan staf di lingkup kelurahan untuk bekerja secara optimal dan ikhlas. Serta, senantiasa menjalin komunikasi yang baik sehingga, proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

“Kegiatan di APBD 2021 saat ini yang kurang akan kita sempurnakan di tahun 2022. Tahun ini semua kecamatan kegiatan cukup banyak. Saya harap sinergitas seluruh pihak harus optimal,” pungkas Wali Kota. [dar]

Bupati Pamekasan Resmikan Fasilitas Air Bersih Dibangun PT. Auliance One Indonesia dan PT. Tri Saksi Purwosari Makmur.

Resmikan BPK ASN, Bupati Kediri Berharap Bisa Bermanfaat Bupati Kediri, Dr. Hj Haryanti Sutrisno meresmikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Desa Bulusari, Kecamatan Tarikan, Kabupaten Kediri, Jumat lalu. SKB Kabupaten Kediri kini terlihat jauh lebih baik. Namanya pun diubah menjadi Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPK ASN).

SKB adalah salah satu aset Pemkab Kediri yang terdampak pembangunan bandara dan direlokasi di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, berdampingan dengan SDN Bulusari 1 dan UPTD SMPN 3 Grogol. Aset lain yang juga terdampak adalah Pustu Bulusari.

Keempat bangunan tersebut beserta jalan pengganti, diresmikan oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekda Kabupaten Kediri,Dede Sujana,dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Kediri.

Bangunan-bangunan tersebut memiliki fasilitas baru yang memadai untuk menunjang kegiatan diklat ASN, belajar me-

nga jar dan pelayanan kese hatan. Akses jalannya pun sekarang sangat lebar dan nyaman bagi pengendara.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrino mengatakan, sebelum peresmian hari ini beliau sudah berkeliling melihat bangunanbangunan baru tersebut.

“Setelah diresmikan dan diserahkan oleh PT. SDHI, yang terpenting adalah masalah pemeliharaan. Fasilitas dan sarana prasarana harus tetap terjaga, jangan sampai ada coretan dan harus dibersihkan setiap hari,” pesan Bupati Haryanti.

Beliau menambahkan, penggantian nama SKB menjadi B a l a i P e n g e m b a n g a n K o mpetensi ASN adalah agar fungsinya bisa lebih luas. Bukan hanya untuk instansi tertentu,

namun kedepan bisa disewakan untuk kegiatan lain.

“Nanti untuk para pekerja, saya minta untuk diprioritaskan warga Kabupaten Kediri, karena dalam kondisi pandemi covid 19 ini mereka banyak mengalami PHK. Untuk pengumuman bisa dibantu oleh Dinas Kominfo dan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengumumkannya di media sosial agar bisa cepat sampai ke masyarakat,” pungkas Bupati Haryanti.

Sementara itu, Direksi PT. Surya Dhoho Investama, Maksin Arisandi mengatakan, jalan pengganti yang diresmikan hari ini sepanjang 6 km, termasuk jalan menuju SKB, SDN Bulusari 1 dan SMPN 3 Grogol yang panjangnya 2,1 Km. Jalan ini sebagai akses proyek bandara, nanti setelah proyek selesai bisa digunakan sepenuhnya untuk masyarakat.

“Lokasi yang kita resmikan ini cukup strategis karena sangat dekat dengan jalan raya. Kami sangat lega bisa memenuhi salah satu persyaratanwajib bagi PT. SDHI untuk membangun bandara,” katanya. [van.kominfo.adv]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam meresmikan fasilitas air bersih program Corporate social responsibility (CSR) dari PT. Auliance One Indonesia dan PT. Tri Sakti Purwosari Makmur, mendukung kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan pertanian di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Senin (8/2)

Bantuan CSR, berupa sumur bor dan fasilitas penunjang pengadaan air bersih, diawali peninjauan dan serah terima antara Presiden Direktur PT. AOI, Mr. Maxkel Wilsen dan PT. TSPM, Mr. Phong Wan Tang, dihadapan Ketua DPRD, Forkopimda Pamekasan, Kades Pamoroh.

Bupati Baddrut mengyambut selamat datang Mr. Michel Wellsen dan Mr. Phong Wan Tang, berkenan hadir sekaligus ikut menyaksikan bantuan CSR masyarakat kepada desa Pamoroh, Mudah-mudahan pengeboran air dan tandor air ini memiliki manfaat seluruh masyarakat di desa pamoroh dan tetangganya.

Dijelaskan, ada 87 Desa di kabupaten Pamekasan yang hampir tiap musim kemarau kekuerangan air.

Tahun ini berkurang tinggal 83 desa yang belum memiliki ketercukupan air dan belum tersaluri ke rumah-rumah.

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih setiggitingginya dan atas bantuan CSR agar kebutuhan air minum, air mandi dan air untuk pertanian bisa tercukupi.

CSR ini sebagian dari kewajiban diatur Pmerintah Indonesia disalurkan ke seluruh elemen masyarakat,” tuturnya Kalau perusahaan rokok, bantuan dipusatkan di bidang pertanian.

Perbankkan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang keseluruhan itu untuk

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, didampingi Presiden Direktur PT. Auliance One Indonesia dan PT. Tri Sakti Purwosari Makmur, resmikan fasilitas air bersih. kebutuhan masyarakat karenanya hilir (Penjualan) ikut semakin baik. Syukur, dari 83 desa. Di tahun depan akan saya hadir dipembelian tembakau di PT. terus berkurang ada progres positif Aulince, bekerjasama beberapa Mitra yang terus bisa maju. merasa diuntungkan. Alhamdulillah, Progres positif yang tidak bisa keutungan terus bertambah. disaluran air. Menurut Bupati mudahHulunya, semoga petani memiliki mudahan kemakmuran dan kese- semangat menanam Tembakau. Bisa jahteraan masyarakat sudah semakin semakin menguatkan produksi hasil baik. Di Pamekasan komoditas Tem- tembakau kita. Kalau petani kita bakau sebagian usaha utama di- mogok maka hilirnya rokok kita akan sektor pertanian, disamping Padi, kehilangan stok. jagung dan polowijo lainnya.

Bupati Baddrut menyatakan, pemeMenurutnya, beberapa PMA di Indo- rintah akan terus memperjuangkan nesia memberi CSR, namun juga bisa kesejahteraan petani dan memfasilitasi mengedukasi, membimbing, membina serta memperjuangan model kerdan bekerjasama dengan masyarakat. jasama yang lebih strategis dengan Kendala sektor pertanian ada 3 (tiga). pihak yang lain.

Yakni pupuk, bibit dan pengelolahan tanah.

“Insallah, pemerintah Pameksan “Biaya produksi ini sering menjadi di masa pandemi. Ekonomi kita beban utama bagi petani, ditambah secara nasional min 0,27 persen. lagi. Setelah itu harga tidak me- Diharapkan ada sektor lain yang nguntungan. Tembakau di Pame- bisa digarap. Dimikro, sektor pekasan bisa mendorong kemakmuran, tanian akan kita dorong secara agar tidak dibeli murah, dibeli pantas. maksimal. Pemerintah bersama Biar para petani diberi semangat yang semua pihak terwujud dengan baik, bagus,” ucapnya. mensejahterakan, menetramkan Maka itu, disektor hulunya kita s e r t a m e m b u a t s e l u r u h e l e m e n (Pemerintah) ikut mendorong. Disektor masyarakat bahagia. [din.adv]

LEGISLATIF Hearing Polemik RS Siloam Khusus Covid-19 Batal Selasa Legi, 9 Februari 2021

Halaman 3

DPRD Surabaya, Bhirawa Rapat hearing soal polemik Rumah Sakit Siloam yang ditolak penghuni apartemen dan tenant Mal Cito Surabaya, batal digelar karena suatu alasan.

Rencana awal, Komisi A DPRD Surabaya bakal menggelar rapat hearing dalam penyelesaian polemik RS Siloam pada Senin (8/2/ 2021) ini.

Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, imam Syafi’i mengatakan, Komisi A sudah membuat surat undangan hearing untuk pihak dan instansi terkait.

Namun, kata Politisi Nasdem ini, rapat hearing batal digelar karena Ketua DPRD Surabaya

meminta hearing dilaksanakan secara daring (online).

“Gak jadi mas. Teman-teman Komisi A ingin hearing dilakukan secara offline. Tapi ketua dewan minta online,” kata Imam, Senin (8/ 2/2021). Ia menambahkan, bahwa sejatinya Komisi A berharap agar rapat hearing dilakukan secara tatap muka karena biar bisa detil, mendalam dan tuntas.

“Toh di dewan banyak ruangan besar sehingga kita bisa pakai

ruangan yang besar dengan prokes (protokol kesehatan) yang ketat.

Tapi ketua dewan tetap tidak mau tanda tangan surat undangan hearing kalau tidak online, akhirnya kita putuskan dibatalkan saja. Kita tunda minggu depan,” jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Perkumpulan Penghuni Pemilik dan Pedagang (P4) Mal Cito, M Yazid mengatakan, terkait hearing di DPRD Surabaya masing menunggu informasi lanjutan.

“Sementara ditunda waktunya. menunggu info lanjutan dari DPRD. Respon pedagang tetap sama menolak mengenai kelanjutan pekerjaan tetep kita sampaikan ke DPRD,” ungkapnya.

Komisi C Sarankan Cari Lahan Lain Selain Komisi A yang akan melakukan hearing dengan RS Siloam, Komisi C DPRD kota Surabaya juga angkat suara soal rencana beroperasinya Rumah Sakit (RS) Khusus Covid-19 dibawah bendera Siloam, di City of Tomorrow (Cito) Mall-Surabaya.

Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, untuk saat ini baik pihak swasta maupun pemerintah yang akan membangun rumah sakit khusus penanganan Covid19 itu sangat bagus, karena turut berperan serta dalam penanggulangan Covid-19, apalagi anggaran Covid-19 sesuai Perpu

No.1 tahun 2020 ditanggung oleh pemerintah.

Terlebih, tambah Baktiono, rumah sakit swasta maupun pemerintah sudah penuh, dan kasus pandemi semakin meluas. ‘’Jika ada swasta yang ingin mengoperasikan RS Khusus Covid-19 yang kami apresiasi-lah. Permasalahannya, Siloam mengoperasikan rumah sakit khusus Covid-19, adalah bangunan yang sudah ada ditengah-tengah warga masyarakat apartemen Cito Mall yang sudah menghuni apartemen dan melakukan transaksi perdagangan di Cito Mall. Ini jelas tidak diperbolehkan,” ujarnya di Surabaya, Senin (08/02/21).

Baktiono juga menegaskan, RS Siloam yang merupakan anak perusahaan besar bukan hanya di Indonesia tapi juga diluar negeri yaitu, Lippo Group jika mau membangun rumah sakit khusus Covid-19 sebaiknya membangun ditempat yang baru, bukan di Cito Mall.

“Kan masih banyak lahan di Surabaya yang kosong, di sekitar Jl. Juanda misalnya. Atau Lippo Group bisa akuisisi rumah sakit yang tidak operasional lagi seperti Internasional Hospital di daerah PTC Surabaya Barat sana, bukan bangunan yang sudah ada penghuninya atau warga apartemen Cito Mall,” tegas politisi senior PDI Perjuangan Kota Surabaya ini. [dre]

KILAS DEWAN

hilmi husain/bhirawa

Kapoksi Komisi II DPR-RI, H Aminurokhman saat sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama mahasiswa (kaum milenial) ITSNU Pasuruan, di Warungdowo Pohjetrek, Kabupaten Pasuruan, Senin (8/2).

Anggota DPR RI Dapil Jatim II Ajak Kaum Milenial Sukseskan Vaksinasi Covid-19 Pasuruan, Bhirawa Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Komisi II DPR-RI, H Aminurokhman mengajak masyarakat untuk menyukseskan progam nasional vaksinasi Covid-19. Pasalnya, vaksinasi, selain mengurangi penularan, juga untuk melindungi masyarakat agar tetap produktif.

“Program mulia ini dilaksanakan dalam empat tahap, yakni pada Januari 2020 hingga Maret 2022. Ini untuk herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat, mengurangi penularan dan melindungi masyarakat supaya tetap produktif secara sosial dan ekonomi,” ujar H Aminurokhman disela-sela sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama puluhan mahasiswa (kaum milenial) ITSNU Pasuruan, di Warungdowo Pohjetrek, Kabupaten Pasuruan, Senin (8/2).

Menurutnya, sebagai bentuk dari pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan, tentu program vaksin Covid-19 harus disukseskan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Mensukseskan program nasional vaksinasi disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga-lembaga lainnya. Ini merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan,” ujar Aminurokhman, legislator Partai Nasdem dari Dapil Jatim-II, (Pasuruan-Probolinggo).

Wali Kota Pasuruan dua periode ini menjelaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme), kemanusiaan, gotong royong merupakan dasar dan alasan, program vaksin Covid19 ini harus disukseskan.

“Empat pilar kebangsaan ini menjadi dasar untuk menyukseskan program nasional vaksinasi Covid-19. Yaitu, nilai-nilai nasionalisme, kemanusiaan, persatuan dan gotong royong,” urai Aminurokhman. [hil]

effendy/bhirawa

Ketua DPC Partai Gerindra H.Satib (baju merah) bersama para anggota DPRD Jember dari Partai Gerindra, saat melakukan aksi sosial nutup jalan berlubang di Jalan Gajah Mada Jember, Senin (8/2).

Gerindra Jember Gelar Aksi Tutup Lubang Jalan Jember, Bhirawa DPC Gerindra Jember melakukan aksi sosial menutup seribu jalan berlubang, Senin (8/2). Aksi ini salah satu bentuk kepedulian Partai Ge=rindra terhadap kondisi jalan utama di Jember yang rusak parah dan banyak menimbulkan korban jiwa.

“Aksi sosial ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Jadi Partai Gerindra ke 13,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Jember H. Satib kepada sejumlah media kemarin.

Satib mengatakan, HUT Gerindra tahun 2021 yang ke 13 di fokuskan pada aksi nyata. Selain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, para pengurus,

anggota DPRD Jember, organisasi sayap dan kader partai menggelar aksi nutup jalan yang berlobang.

“Ini berawal dari keprihatinan, karena Jember selam ini dikenal sebagai Kabupaten dengan sejuta lubang jalan. Banyak di daerahdaerah yang jalannya terpaksa ditanami pohon pisang, karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Selain itu akibat banyaknya jalan berlubang, banyak kecelakaan yang menelan korban jiwa,” katanya.

Oleh karena itu, HUT Gerindra ke 13 ini, kita fokus untuk membenahi infra struktur (jalan) yang berlubang dan rusak. “Hal ini bertujuan untuk menekan

angka kecelakaan akibat kondisi jalan yang berlubang. Ini murni swadaya, dan semampu jalan berlubang yang bisa ditambal, khususnya diwilayah perkotaan,” terang H. Satib yang juga legislator DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Jember Lumajang.

Hal senada juga disampaikan oleh wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Menurutnya, selama ini banyak pengaduan dari masyarakat terkait infrastruktur jalan yang berlubang tanpa ada penanganan. Namun ia mengaku tidak bisa berbuat,karena APBD Jember tahun 2020 dan 2021 hingga saat ini belum ada (belum dibahas).

“Sehingga banyak organisasi masyarakat dan instansi swasta maupun pemerintah yang melakukan aksi nambal jalan yang berlubang. Seperti yang dilakukan oleh Partai Gerindra hari ini. Saya berharap kepada pemerintahan yang baru, untuk segera membahas APBD tahun 2021 agar persoalan infrastruktur, utamanya jalan dapat segera tertangani,” pungkas politisi Gerindra ini kemarin.

Route aksi sosial tambal jalan berlubang dilakukan diwilayah Jl. Gajah Mada (Depan Masjid Raodlatul Muchlisin, Jl. Sentot Prawitodirjo, Jalan KH.Ahmad Sidiq Telangsari, Jl Teuku Umar, Jalan Letjen Suprapto. [efi]

Gerindra Jatim Tepis Isu Gejolak Pasca Meninggalnya Soepriyatno Gerindra Jatim, Bhirawa Pasca meninggalnya Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno sempat muncul ketegangan di tubuh partai berlambang kepala burung garuda ini. Namun, pada momen Hari Lahir (Harlah) ke-13 Partai besutan Prabowo Subianto membuktikan bahwa DPD Gerindra Jatim tetap solid dan kompak.

Pasalnya, seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra se-Jatim dibawah kepemimpinan plt Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad tampak hadir di kantornya demi merayakan Harlah ke-13 tersebut. Disamping itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim tidak ada yang absen.

“Saya kira bisa dilihat kan fakta yang berbicara, kekompakan partai kita, anggota fraksi kita semuanya hadir. Ketua-ketua DPC yang seharusnya mereka mengadakan di kantor masing-masing, tapi kita minta hadir demi kekompakan. Hanya Jember dan Lumajang yang tidak hadir karena sudah terlanjur mengadakan,” ungkapnya, Sabtu (7/2) kemarin.

Menurut Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini, DPD Partai Gerindra Jatim tetap solid dan kompak. Hal ini menunjukkan kemarin itu (pasca Soepriyatno meninggal, red) hanya isapan jempol saja, mungkin ya rekayasa atau apa. Faktanya kan tidak apa-apa,” ulasnya. [geh]

Almarhum Ibnu Shobir Digantikan Cahyo Siswo Utomo di DPRD Surabaya Musrenbang RKPD di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

lukman/protokol pemkab sampang

Pembuka Musrenbang RKPD Sampang 2022 di Kecamatan Karang Penang Hari pertama Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2022 digelar di Kecamatan Karang Penang, dengan tema “Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat Bermartabat’’ Senin, (8/2/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Sekdakab Yuliadi Setiawan, Perwakilan DPRD Sampang Dapil V, para Kepala OPD, Forkopimcam Karang Penang, Kepala Desa dan Toga serta Tomas setempat.

Tema Sentral yang dibahas pada dalam Musrenbang di Karang Penang itu “Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat Bermartabat”.

Camat Karang Penang Mohammad Syahrir menyampaikan ada beberapa permasalahan yang dihadapi pihaknya di wilayahnya seperti misalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

Kemudian masalah lainnya yaitu pelayanan kesehatan yang belum optimal dan kekurangan guru untuk mengentaskan pendidikan dan infrastruktur yang belum merata.

“Masyarakat yang membludak membutuhkan satu puskesmas lagi, kemudian kita juga kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan di Karang Penang,” ungkapnya.

Potensi yang ada di daerahnya ada beberapa hal mulai dari industri genteng kemudian sektor pertanian ada buah durian dan jagung.

“Beberapa potensi seperti halnya durian bisa menjadi agrowisata yang diharapkan mampu mendatangkan income sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Pihaknya juga menyampaikan jika di Pasar Karang Penang sering terjadi kemacetan akibat masih adanya pedagang yang berjualan di bahu jalan.

“Tema yang diusung sangat bagus untuk pemerataan sarana dan prasarana demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Karang Penang,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa Musrenbangcam yang dilakukan tidak ingin hanya sekedar formalitas namun benar benar merupakan usulan dari pihak desa.

Dalam dua minggu kedepan pihaknya akan berkeliling ke 14 kecamatan untuk mengetahui secara langsung usulan prioritas dari desa yang disampaikan melalui Musrenbangcam.

“Musrenbangcam merupakan kelanjutan dari Musrenbang di Desa, kita ingin

mengetahui apa yang menjadi usulan dan keluhan masyarakat diketahui bersama dan di Karang Penang Industri Genteng dan Agrowisata Petik Durian akan kita kembangkan,” katanya.

Pihaknya mengakui bahwa anggaran untuk Kecamatan Karang Penang pada tahun 2020 banyak menerima anggaran namun harus direcoufusing karena adanya Pandemi Covid-19.

“Program yang terpending kita pastikan pada tahun ini akan dirampungkan, kami berharap dukungan anggota Dewan untuk bersama sama memberikan masukan dan kontroling program,” pesannya.

Mengenai tenaga pendidikan yang minim di Karang Penang, Haji Slamet Junaidi sudah berupaya untuk menekan angka perpindahan guru dari desa ke kota.

Pria yang akrab disapa Aba Idi itu berharap industri Genteng satu satunya yang berada di Sampang tepatnya di Kecamatan Karang Penang terus berkembang lebih maju.

“Kita dorong dinas terkait untuk mengajak para pengusaha genteng studi banding ke Jogja, disana ada industri yang sudah merambah ke keramik juga,” ujarnya.

Pihaknya juga telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melakukan jemput bola monitoring terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Untuk mensukseskan program itu butuh keterlibatan semua pihak mulai dari masyarakatnya, eksekutif dan legislatif agar terealisasi dengan baik,” tandasnya. [lis.adv]

Surabaya, Bhirawa Dua bulan setelah wafatnya almarhum Ibnu Shobir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melantik Cahyo Siswo Utomo sebagai pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Surabaya masa jabatan 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Kota Surabaya 5.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 171.436/106/ 011.2/2021 dan dilaksanakan di Ruang Paripurna Gedung DPRD pada Senin 8 Februari pukul 10 pagi.

Cahyo Siswo Utomo lahir di Surabaya pada 24 November 1982 dari pasangan Bagio Siswono dan Sri Winarti Apriastuti. Merupakan lulusan SDN Kertajaya XIII, SMPN 1 Surabaya, dan SMAN 5 Surabaya.

Pendidikan Tinggi ditempuhnya di Jurusan Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS).

Sejak masa sekolah telah aktif berorganisasi dan berkecimpung di dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda. Di sela kesibukannya mengelola usaha di bidang Teknologi Informasi dan Lembaga Pendidikan.

Menjadi Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Surabaya sejak tahun 2005 pada Divisi Tunas Bangsa. Lalu pengurus DPW PKS Jawa Timur pada

andre/bhirawa

Rapat paripurna DPRD Surabaya pengucapan sumpah/janji penggantian antar waktu anggota DPRD Surabaya masa jabatan 2019-2024.

2010-2015 sebagai Ketua Deputi Pembinaan Tunas Bangsa.

Pada kepengurusan DPD PKS Surabaya 2015-2020 dipercaya menjadi Sekretaris Umum, dan dipilih kembali sejak Desember 2020 lalu sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya Masa Bakti 2020-2025.

Ditanya tentang rencananya setelah menjadi Anggota DPRD, Cahyo menyampaikan akan melanjutkan yang telah dilakukan almarhum Ibnu Shobir.

“Sebagai wakil dari daerah pemilihan 5, tentu tugas saya menyampaikan aspirasi warga dari 9 kecamatan di sana, yang selama ini telah dilakukan oleh almarhum,” ujar Cahyo, panggilan akrabnya.

Selain itu, berkenaan dengan jabatan almarhum sebagai Anggota Komisi D dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Cahyo mengatakan akan menunggu arahan partai dan Fraksi PKS. “Saya akan lakukan tugas-tugas di Komisi dan Alat Kelengkapan lain sesuai arahan fraksi,” ujar pria yang tinggal di Pakis Tirtosari ini.

Ditanya tentang rencana prioritas, Cahyo menyinggung beberapa hal.

“Pertama tentu soal penanganan pandemi covid-19. Mulai sisi kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan.

Masalah ini kita alami sehari-hari.

Hingga saat ini. Dan seluruh program pemerintah kota terkait hal ini harus dikawal demi kebaikan bersama,” ungkapnya. [dre]

OPINI

Selasa Legi, 9 Februari 2021

TAJUK

PPKM Skala Mikro PEMERINTAH seolah tergagap-gagap menghadapi isu kenaikan kasus positif Covid-19, bersamaan dengan PPKM. Serta bagai terlilit isu keterbatasan ruang rawat inap. Padahal tidak ada yang salah, dan seluruh program telah berjalan baik.

Termasuk pelaksanaan vaksinasi. Hanya program bantuan sosial (Bansos) yang harus diperbaiki, di-inovasi, dan diperluas cakupannya. Pemerintah perlu strategi baru penanganan pandemic dengan menggalang partisipasi masyarakat.

Kekarantinaan merupakan kewenangan sekaligus tanggungjawab pemerintah, sesuai UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Secara spesifik kekarantinaan wilayah diatur diatur dalam Bab VII. Pada pasal 49 ayat (1), dinyatakan “Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.” Pada pasal 49 ayat (3), dinyatakan pelaksanaan karantina wilayah dan PSBB, ditetapkan oleh Menteri.

Berbagai istilah penanganan wabah mulai bermunculan di daerah. Perubahan program PSBB menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menjadi bukti ke-gagap-an. Sedangkan Satgas Penanganan Covid-19 selalu mengumumkan penambahan kasus positif makin tinggi. Perhari masih melebihi angka 12 ribu. Kasus baru terasa masih mencekam. Pada tataran pengamat kebijakan publik, kembali menyarakan gagasan “lockdown” yang tidak dikenal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

Di berbagai penjuru dunia, lockdown tidak terbukti menurunkan penyebaran Covid-19. Di negara-negara Eropa yang melaksanakan lockdown, tetap dilanda peningkatan pandemi.

Disertai varian virus baru pula (di Inggris). Serta memperoleh perlawanan publik (di Belanda). Lockdown makin menyegsarakan rakyat. Kini pemerintah menambah PPKM berskala mikro, berbasis wilayah lebih kecil, tingkat RT, RW, dan desa.

UU Kekarantinaan Kesehatan sesungguhnya memiliki konsep yang senafas dengan lockdown. Diatur dalam pasal 53, pasal 54, dan pasal 55. Rada mencekam, seperti diatur dalam pasal 54 ayat (2). Secara tekstual dinyatakan, “Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina .” Suasana akan mirip di rumah sakit khusus Covid-19 Wisma Atlet.

Namun terdapat prosedur penting Karantina Wilayah.

Pada pasal 55 ayat (1), dinyatakan, “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.” Beberapa daerah, termasuk Jakarta, pernah mencoba Karantina Wilayah skala mikro (tingkat Rukun Tetangga, dan Rukun Warga). Tetapi tidak sesuai prosedur.

Biasanya mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar.

Namun beberapa daerah juga melakukan “pembatasan” berupa pengendalian Covid-19 lingkup kecil yang lebih humanis. Antara lain dengan membentuk “kampung tangguh.”

Digagas dan dilaksanakan dengan pembinaan Kepolisian (Polres dan Polsek), bervisi ketahanan kesehatan tingkat RW. Juga berisi kegiatan ke-ekonomi-an kreatif, menyokong ketersediaan pangan. Sebagian malah sukses menjadi kampung wisata, kedatangan pelancong lokal.

Dengan branding sederhana “kampung tangguh” bisa dikreasi menjadi kawasan wisata. Seperti di desa Oro-oro Ombo Kulon, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi “Area Petik Mangga Alpukat Klonal 21.” Masyarakat berpartisipasi aktif menjaga ketahanan kesehatan kampung, menjaga disiplin Prokes, disertai patrol, dan mendata setiap tamu. “Kampung tangguh” tidak mencekam, karena dilaksanaan kerabat dan tetangga sendiri. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Sertifikat Tanah Elektronik SERTIFIKAT tanah merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan. Selebihnya, melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN) itulah sertifikat tanah secara tercetak dikeluarkan sebagai dokumen yang sangat vital sebagai bukti kepemilikan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pemerintah melalui melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/ BPN) akan memberlakukan sertifikat tanah elektronik ( sertifikatel) pada tahun ini.

Agenda pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan sertifikat tanah secara tercetak menjadi sertifikat digital tersebut, terlihat jelas dalam Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Terutama dalam Pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa pergantian sertifikat menjadi sertifikat-el, meliputi penggantian buku tanah, surat ukur bahkan gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Selebihnya, dalam pasal 16 ayat 3 beleid tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan mengkonversikan sertifikat tanah tercetak ke dalam bentuk digital.

Sontak, regulasi itupun kini menuai sorotan dan kritik publik. Terutama, mengenai keamanan penyimpanan data dalam sistem digital, dan penarikan sertifikat analog yang dimiliki pemilik tanah. Padahal, upaya Kementerian ATR/BPN mengeluarkan regulasi Sertifikat Elektronik tersebut, sejatinya bukan tanpa alasan, tetapi melalui sertifikat tanah elektronik setidaknya bisa mengefisiensikan pendaftaran tanah dan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Selain itu, agar dapat mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB). Intinya, dihadirkannya sertifikat tanah elektronik sekiranya dapat mendorong transformasi digital atau Digital Melayani (Dilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai bentuk pemaksimalan peran teknologi digital dalam pemberian layanan elektronik.

Terutama yang meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Berangkat dari pemaksimalan peran teknologi digital dalam pelayanan itulah, sekiranya dapat meminimalisasi sengketa tanah, mencegah praktik mafia tanah, tumpang tindih sertifikat tanah, serta memotong jalur birokrasi.

Harun Rasyid Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Program Sekolah Penggerak inya suatu program yang sangat bagus dan menginspirasi bagi para guru di Tanah Air. Pasalnya, peningkatan mutu pendidikan nasional tidak bisa terlepas dari peran aktif guru dalam pembelajaran. Sekolah penggerak ini harapan ke depannya akan menjadi klinik bagi sekolah di sekiakan hadir di masa yang Oleh : tarnya untuk datang dan akan datang, juga harus Asri Kusuma Dewanti melakukan mentoring dan mampu mempertahankan peer learning dengan gurunilai-nilai dasar yang beguru lainnya. nar dan diyakini untuk Berangkat dari agenda tersebut, maka terus dipelihara dan dikembangkan, apalagi dalam kehidupan modern dan menjadi urgen adanya bagi pemerintah dunia globalisasi yang serba digital daerah untuk bisa memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sekarang ini.

Logis adanya, jika berbagai terobosan implementasi atau pelaksanaan dari dan inovasi di sektor pendidikan demi program Sekolah Penggerak tersebut peningkatan mutunya hingga kinipun secara menyeluruh, untuk selanjutnya terus dikembangkan oleh pemerintah. membuat kebijakan daerah sebagai Termasuk halnya peran pemerintah tindak lanjut untuk mendukung program dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Sekolah Penggerak berpedoman pada Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem norma, standar, prosedur, dan kriteria Makarim yang tengah aktif mengusung (NSPK) yang ditetapkan Kemdikbud. peluncuran Merdeka Belajar yang meru- Memajukan dan meningkatkan mutu pakan episode ketujuh yang mengusung pendidikan di negeri ini bukanlah agenda mewujudkan Program Sekolah perkara yang mudah untuk diwujudkan, Penggerak. Melalui program tersebut untuk itu peran serta dan kerja sama diharapkan dapat mempercepat upaya semua pihak sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan di seluruh implementasinya. daerah. Selebihnya, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Program visi reformasi pendidikan Indonesia Sekolah Penggerak Implementasi program Merdeka melalui Profil Pelajar Pancasila.

Selebihnya, program tersebut, akan Belajar Episode Sekolah Penggerak mempercepat transformasi pendidik- membutuhkan koordinasi optimal pean di daerah sehingga posisinya sa- merintah pusat-daerah. Oleh sebab itu, ngat penting sebagai tempat untuk keragaman kondisi infrastruktur dan saling berkonsultasi merujuk pada permasalahan yang dihadapi sekolah kearifan lokal masing-masing daerah mesti jadi perhatian. Butuh usaha yang sehingga sekolah lebih terinspirasi lebih dalam menyukseskan program dalam melakukan perubahan. Sekolah ini, sebab Indonesia masih dilanda penggerak bisa mementor sekolah di kondisi darurat Covid-19.

Mengacu kepada Paulo Freire (Pedasekitarnya dan Sekolah Penggerak akan diberikan sumber daya pendukung. gogy of Opressed, 1985) dalam penAntar daerah akan saling belajar, karena didikan yang dialogis relasi guru-murid semangat program ini bukan kompetisi diposisikan sebagai hubungan subyeksubyek. Sementara obyeknya adalah melainkan kolaborasi.

Artinya, dalam program Sekolah realitas sebagai masalah. Berangkat dari Penggerak bisa dipastikan tidak ada kenyataan itulah, implementasi program istilah sekolah unggulan atau favorit Sekolah Penggerak butuh sinergisitas yang ada adalah kolaboratif, yang ada banyak pihak. Idealnya, berikut ini justu memajukan pendidikan Indonesia penulis gambarkan beberapa langkah dengan menciptakan pembelajaran yang agar implementasi atau pelaksanaan berpusat pada murid dan menggerakkan program Sekolah Penggerak ini berjalan ekosistem pendidikan yang lebih baik dengan baik dan sesuai tujuannya.

Pertama, keterlibatan makasimal melalui Program Guru Penggerak, sejat-

Upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan kualitas pendidikan rupanya hingga kini terus dilakukan. Salah satunya yang saat ini yang menjadi terobosan Mendikbud Nadiem Makarim adalah diluncurkannya program Sekolah Penggerak, pada Senin (1/2/2021), sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter.

S

ecara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.

Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, diharapkan dapat tercipta suatu perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan.

Namun, kendati demikian untuk merealisasikan program Sekolah Penggerak ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Persoalannya, adalah bagaimana program Sekolah Penggerak ini diimplementasikan, tentu masalah tersebut sangat urgen untuk disosialisasikan ke semua pihak.

Baik ke masyarakat, pendidik maupun pemerintah daerah, agar selebihnya bisa menekan miskomunikasi atau kesalahpahaman yang sekiranya bisa berpotensi menghambat program Sekolah Penggerak itu sendiri. Nah, melalui tulisan inilah, penulis mencoba untuk memberikan penjelasan sekaligus masukan tentang bagimana baiknya program Sekolah Penggerak ini diimplementasikan.

Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah Usaha untuk mencapai paradigma baru pendidikan memang tidak akan pernah berhenti sesuai dengan tantang an zaman yang terus berkembang. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan itu bersifat reaktif dan defensif.

Upaya untuk mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis yang proaktif dan antisipatif, mendahului masalah yang

dari pemerintah pusat-daerah. Artinya, program Sekolah Penggerak sangat membutuhkan otimalisasi keterlibatan dari pemerintah pusat-daerah agar direalisasikan dengan baik dan menekan kesalahpahaman persepsi yang sekiranya mengurangi tujuan awal dari program sekoah Penggerak ini.

Kedua, menghadirkan kolaborasi dalam ekosistem pendidikan sebagai sebuah jaringan sumber pengetahuan dan pendidikan yang saling berhubungan dalam sebuah sistem yang tidak bisa dikatakan sederhana, namun dapat bergerak dan bekerjasama dengan baik dan bersinergi. Termasuk menghadirkannya kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Untuk itu sangat diperlukan dari Kemendikbud agar segera menetapkan kriteria sehingga daerah bisa segera menyesuaikan kebijakannya dengan program yang dimaksud.

Ketiga, pemerintah daerah (Pemda) sebaiknya segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh, membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud Keempat, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia harus dilakukan. Untuk itu, Dinas terkait perlu segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak. Lalu, tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. Oleh sebab itu, semua celah yang sekiranya bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak.

Melalui empat langkah pelaksanaan program Sekolah Penggerak di atas, jika benar-benar diaplikasikan dengan penuh kesadaran semua pihak, maka besar kemungkinan target Sekolah Penggerak yang diagendakan oleh Kemendikbud akan terealisasi dengan baik dan akan membawa peningkatan kualitas mutu pendidikan di Tanah Air. Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Sensus Penduduk, Generasi Z, dan Pembangunan Jatim

B

adan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu yang lalu merilis hasil Sensus Penduduk 2020 (SP-2020).

Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada BPS di seluruh Indonesia. Di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi Covid-19, BPS berhasil menyelesaikan tugas besar sepuluh tahunan ini. Berbagai inovasi dan penyesuaian telah dilakukan BPS guna menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia.

Hasil SP-2020 tentu memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan. Terlebih bagi daerah yang beberapa waktu lalu menyelenggarakan Pilkada serentak. Di Jawa Timur, 16 kabupaten dan 3 kota telah menggelar pesta demokrasi di penghujung tahun 2020. Dalam hitungan hari pasangan kepala daerah terpilih akan segera dilantik untuk menjalankan amanah yang diembannya. Enam bulan setelah pelantikan, pemerintah daerah harus rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berbagai isu strategis akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen tersebut. Tentu saja salah satunya adalah isu kependudukan. Data hasil SP-2020 menjadi modal berharga bagi kepala daerah terpilih.

Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan hasil SP-2020 tercatat 40,67 juta jiwa. Selama periode 2010-2020 laju pertumbuhan penduduk tercatat 0,79% per tahun.

Meningkat jika dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 0,75%.

Sebanyak 71,65% penduduk Jawa Timur berada dalam usia produktif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur masih berada dalam masa bonus demografi. Dilihat dari kompososisinya, penduduk Jawa Timur didominasi Generasi Z dan

yang dapat memberiGenerasi Y (Milenial). kan banyak keuntungan.

Tercatat 24,80% dari Di samping sebagai pepopulasi penduduk Jawa nyangga pembangunan, Timur merupakan Gependuduk lansia juga bernerasi Z dan 24,32% adaperan sebagai pemelihara lah Generasi Milenial. sekaligus pewaris budaya Pada sisi lain, jumlah bangsa kepada generasi penduduk usia lanjut (di selanjutnya. Keuntungan atas 60 tahun) tercatat tersebut dapat dinikmati 13,10%. Meningkat jika Oleh : manakala penduduk landibandingkan tahun 2010 Munari Kustanto sia tangguh, sehat, dan sebesar 10,40%. produktif. Mereka memMenilik data yang butuhkan dukungan dari dirilis BPS di atas, setidaknya terdapat tiga isu utama keluarga, lingkungan dan masyarakat yang perlu diperhatikan. Pertama, sekitar untuk merasa aman dan nyaman meningkatnya laju pertumbuhan pen- dalam kehidupan sehari-hari. Kepala duduk. Kondisi ini bertolak belakang daerah terpilih perlu memastikan kedengan perkembangan nasional. Laju butuhan penduduk lansia terakomodir pertumbuhan penduduk Indonesia di dalam dokumen perencanaan daerah. tahun 2020 tercatat sebesar 1,25%. Pemenuhan kebutuhan penduduk lanMemang masih di atas Jawa Timur, sia perlu dikolaborasi dengan program namun laju pertumbuhan penduduk prioritas dan visi-misi kepala daerah di tingkat nasional tercatat menga- terpilih.

Ketiga dan paling menarik adalah lami perlambatan dibanding periode sebelumnya sebesar 1,49%. Kondisi dominasi Generasi Z. Kondisi nasioini perlu mendapat perhatian serius nal juga menunjukkan hal yang sama, dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. di mana 27,94% penduduk Indonesia Kajian komprehensif perlu dilakukan merupakan Generasi Z. Sebagaimana untuk mengidentifikasi penyebab diketahui bersama, terdapat perbedaan peningkatan laju pertumbuhan pen- karakteristik yang signifikan antara duduk sepuluh tahun terakhir. Bagi Generasi Z dengan generasi yang 19 Kabupaten/Kota yang akan me- lain. Menurut Bencsik dan Machova nyusun RPJMD juga perlu melakukan penguasaan informasi dan teknologi penelaahan lebih mendalam. Berbagai menjadi faktor pembeda utama. Inupaya harus tetap dilakukan untuk formasi dan teknologi menjadi bagian mengendalikan laju pertumbuhan dari kehidupan Generasi Z. Mereka penduduk. Melalui pengendalian per- lahir manakala internet telah menjadi tumbuhan penduduk, kepala daerah budaya global. Kondisi ini tentunya terpilih dapat melaksanakan pemba- berpengaruh terhadap nilai, pandangan dan tujuan hidup mereka. Menurut ngunan daerah dengan optimal.

Kedua, meningkatkan penduduk Elmore Generasi Z merupakan sosok usia lanjut (lansia). Kondisi ini relative yang sangat efektif di era digital. Mersama dengan perkembangan nasional. eka memiliki harapan yang berbeda di Penduduk lansia di Indonesia pada tempat kerja, berorientasi pada karir, tahun 2020 tercatat 9,78% meningkat merupakan generasi profesional yang dibandingkan dengan tahun 2010 sebe- ambisius, serta memiliki kemampuan sar 7,59%. Membesarnya penduduk teknis dan pengetahuan bahasa tingkat lansia sejatinya merupakan potensi tinggi. Generasi Z merupakan sosok

yang sangat efektif di era digital.

Saat ini baru sebagian Generasi Z yang masuk dalam kategori penduduk usia produktif. Dalam tujuh tahun ke depan, seluruh Generasi Z akan berada pada usia produktif. Kepala daerah terpilih harus memberikan perhatian serius terhadap fenomena tersebut.

Generasi Z akan menjadi aktor penting dalam pembangunan daerah. Masa depan suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan RPJMD yang akan disusun dalam menyiapkan dan mengelola Generasi Z. Tugas terpenting kepala daerah terpilih adalah memastikan kualitas Generasi Z memiliki kompetensi untuk memenangkan persaingan di era digital. Intervensi tentunya tidak hanya pada penyediaan sarana prasarana pendidikan yang menunjang kebutuhan mereka. Kepala daerah terpilih juga perlu memastikan bahwa setiap invetasi yang masuk mampu mengakomodir kepentingan Generasi Z. Bonus demografi yang sedang dirasakan Jawa Timur tidak serta merta dapat dinikmati hasilnya, tapi harus diupayakan. Salah satunya adalah melalui perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Patut kita tunggu kiprah 19 Kabupaten/Kota memanfaatkan data SP-2020 dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahnya. Manakala kepala daerah terpilih mampu mengakomodir ketiga isu tersebut dalam dokumen RPJMD. Sedikit banyak akan memberikan dampak bagi arah pembangunan Jawa Timur di masa mendatang.

Harapannya bonus demografi yang sedang dinikmati dapat bertransformasi menjadi bonus kesejahteraan.

Dengan demikian masyarakat dapat benar-benar merasakan bonus dalam demografi di Jawa Timur.

Peneliti Muda pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Gresik dan Situbondo Ramai-ramai Bagi-bagi Masker Halaman 5

Selasa Legi, 9 Februari 2021

Gresik, Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bagi - bagi masker, hand sanitizer dan rapid test yang dilakukan di depan kantor KWG Jl.Basuki Rahmat, Senin (8/2). Acara itu juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih, Fandi Ahmad Yani - Aminatun Habibah, Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto dan Kasdim 0817 Gresik, Mayor Inf. Sugeng Riyadi dan tim Gugus Covid -19 Kabupaten Gresik. Ada ratusan masker, ratusan hand sanitizer yang dibagikan untuk masyarakat sekitar KWG dan para pengguna jalan. Selain itu, juga dilakukan rapid antigen.

Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG), M. Syuhud Almanfaluty menyatakan, kegiatan bagi-bagi masker, hand sanitizer, dan rapid antigen dilakukan KWG dalam rangka HPN 2021.

“Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan KWG terhadap upaya pemerintah dalam mencegah sebaran dan memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Gresik pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” ujarnya.

Menurut Syuhud, begitu sapaan akrabnya bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan tema Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang mengusung tema ‘bangkit dari pandemi, Jakarta gerbang pemulihan ekonomi bersama pers sebagai akselerator perubahan’.

“Jadi, bagi-bagi masker, hand sanitizer, dan rapid antigen ini bagian dari ikhtiar kami untuk segera menghilangkan pandemi covid dari bumi Gresik, dan Indonesia. Sehingga, Gresik khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa bangkit dari pandemi. Ekonomi kembali pulih. Dan masyarakat kembali bisa hidup normal, “ terangnya.

Gus Yani, sapaan akarab Fandi Akhmad Yani mengaku merespon baik kegiatan bagi-bagi masker, hand sanitizer, dan rapid antigen yang dilakukan KWG dalam rang-

ka peringatan HPN 2021. “Ini kegiatan positif. Kami sangat mendukung. Kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memutus sebaran Covid-19,” katanya usai mengikuti pembagian masker.

Di Situbondo Sementara itu, untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan menekan peningkatan virus Corona, jajaran Polres Situbondo semakin gencar membagikan masker secara gratis kepada para pengguna jalan raya di Kota Situbondo Senin (8/2). Pembagian masker gratis tersebut tidak hanya terpusat di loaksi keramaian semata seperti di alun-alun, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan terminal tetapi juga dibagikan di tempat berkumpulnya orang dari berbagai daerah seperti pasar dan cafe.

Informasi Bhirawa menyebutkan, pembagian masker secara gratis sasaran utama untuk menjadikan gerakan sadar bermasker di Kota Santri Situbondo. Seperti yang dilakukan pada Senin (8/2), jajaran Satlantas Polres Situbondo membagikan masker kepada pengendara di Jalan PB Sudirman dan Alun-

LINTAS PELAYANAN

Bupati Gresik terpilih Gus Yani bersama Ketua KWG Syuhud Almanfaluty saat bagikan masker.

Alun Situbondo. “Kami selalu mengingatkan agar para pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang melintas di jalan raya Situbondo tetap menerapkan program 5-M,” jelas Kapolres Situbon-

do AKBP Ach. Imam Rifai.

Sementara itu, Paur Humas Iptu Nanang Priyambodo menimpali, Polres juga intens mengadakan kegiatan operasi yustisi dalam rangka untuk menjaga kamtibmas serta

Bupati Malang HM Sanusi saat menyampaikan SPT Tahunan melalui perangkat elektronik secara online dengan menggunakan aplikasi e-Filing, di Rumdin Bupati Malang Jalan Gede, Kec Klojen, Kota Malang cahyono/Bhirawa

masyarakat Kota Santri agar tidak hari ini saja giat menyadarkan masyarakat bermasker akan tetapi secara terus menerus dilakukan,” papar mantan Kanit Tipikor Polres Situbondo itu.[eri,awi]

Kendalikan Pandemi, IGD Ruang Airborne Desease Diresmikan

Bupati Malang Awali Penyampaian SPT Tahunan Melalui e-Filing Pemkab Malang, Bhirawa Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen, Kabupaten Malang.

Penyampaian SPT tersebut dilakukan melalui elektronik e-Filing atau suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) , atau pada Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Malang terpilih Didik Gatot Subroto bersama Kepala KPP Pratama Kepanjen Amir Makmut dan Kepala KPP Pratama Singosari, Kabupaten Malang Nandang Hidayat. “Kami berharap kepada masyarakat agar bergotong royong membangun Indonesia ini dengan tertib membayar pajak,” tutur Bupati Malang Sanusi, Senin (8/2), seusai penyampaian SPT secera elektronik di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Malang, di Jalan Gede, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Seusai menyampaikan SPT Tahunan pada KPP Kepanjen, dia mengharapkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan masyarakat mengikuti langkah yang telah ditempuhnya. [cyn]

peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai langkah untuk pencegahan pengendalian Covid-19 di Kota Bumi Sholawat Nariyah ini. ”Saya meminta kepada semua elemen

kerin ikanto/bhirawa

Instalasi gawat darurat (IGD), ruang Airborne Desease dan Laboratorium PCR di RSUD DR. R. Sosodoro Djatikoesoemo diresmikan oleh Bupati Bojonegoro,Anna Mu’awanah.

Bojonegoro, Bhirawa Guna mengendalikan wabah pandemi covid 19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, Bupati

Bojonegoro, Anna Mu’awanah meresmikan Instalasi gawat darurat (IGD), ruang Airborne Desease dan Laboratorium PCR di RSUD DR. R. Sosodoro

Djatikoesoemo, kemarin (8/2). Dalam peresmian itu Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD beserta jajarannya.

Direktur RSUD Sosodoro, Hernowo Wahyutomo mengatakan, penyediaan IGD, Ruang Airborne Desease, dan Laboratorium PCR ini adalah bentuk upaya dari Pemkab untuk mengendalikan wabah pandemi covid 19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. ”Harapannya dengan alat ini upaya 3T ( Testing, Tracing, Treatment) dapat dilakukan dengan optimal,” terang direktur.

Kini masyarakat tidak perlu takut dan khawatir untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Karena di RSUD DR. R. Sosodoro Djatikoesoemo sudah ada jalur dan ruangan tersendiri yang terpisah untuk pasien terindikasi kearah covid 19 maupun yang sudah terkonfirmasi dengan pasien umum.

Masyarakat juga sudah dapat melakukan pemeriksaan PCR, sehingga tidak perlu lagi keluar kota untuk melakukan Swab PCR. Dia menambahkan laboratorium saat ini mampu memeriksa hingga 70 sample test perhari yang sebelumnya hanya mampu memerika 18 sampe perharinya.

Menurut Bupati, upaya ini dilakukan untuk menciptakan rasa percaya dan nyaman bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit. ”Masyarakat tak perlu khawatir lagi, pelayanan untuk pengendalian covid di RSUD sudah terpisah dengan pelayanan pasien umum, sudah ada jalur dan ruangan tersendiri yang terpisah,” tutur Bupati.

Selain rumah sakit, seluruh Puskesmas yang ada juga dioptimalkan pelayanannya untuk memutus penyebaran covid 19 di Bojonegoro salah satunya dengan rapid antigen.[bas]

Pemkot Susun Kemudahan Pencairan Dana Hibah Kampung Tangguh Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya bersama jajaran Forpimda Surabaya menggelar dialog penanganan Covid-19 di Kota Surabaya, Senin (8/2). Acara yang digelar di halaman Balai Kota Surabaya itu dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, dan

Danrem Bhaskara Jaya.

Hadir pula dalam acara tersebut sejumlah Kepala OPD, Camat, Kapolsek dan Danramil. Bahkan, mereka juga menyampaikan berbagai keluhan dan problem yang terjadi di tingkat bawah dan dicarikan solusi bersama-sama, sehingga penanganan Covid-19 di Kota Surabaya bisa semakin baik lagi ke depannya.

Pada kesempatan itu, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan dialog kali ini untuk mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan problem yang terjadi di tingkat bawah. Melalui cara itu, diharapkan kebijakan yang diambil di tingkat kota, bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tingkat bawah dan tepat sasaran.

“Jadi, tujuan acara ini memang untuk evaluasi dan menguatan di tingkat muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil kita harapkan lebih semangat untuk menerapkan PPKM Mikro ke depannya, sehingga ini untuk penguatan ke bawah. Mereka juga akan menjadi ujung tombak dalam penerapan PPKM Mikro ini, sehingga harus disupport,” kata Whisnu.[iib]

Camat Menganti Sosialisasikan PPKM Mikro Gresik, Bhirawa Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang berlaku mulai hari ini, Selasa (9/2). Untuk itu Kecamatan Menganti mengundang para Lurah untuk diberikan sosialisasi agar bisa di sampaikan ke seluruh warganya.

Camat Sujarto mengungkapkan untuk persiapan PPKM mikro ini pihak Kecamatan akan berkoordinasi dengan muspida, kepala desa untuk menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian dalam negeri dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri.

“Kita akan aktifkan lagi desa tangguh yang dulu sudah ada sampai dengan tingkat RT. Nantinya satgas dari tingkat Kecamatan, desa juga RT ini nanti yang akan kami aktifkan dan fungsikan secara maksimal,” terangnya, Senin (8/2).

Sujarto menambahkan nantinya akan ditingkatkan di RT dan minimal di tingkat RW dan dusun. “Bahkan di beberapa Kelurahan yang ditempati oleh perumahan justru yang lebih banyak menggelar kampung tangguh saat PSBB, apalagi RWnya sudah respond dan didukung oleh kepala dusun bahkan lebih ketat di perumahan,” ujarnya.

Sementara itu penderita Covid-

19 di Kecamatan pada awal pandemi paling tertinggi, namun sejak beberapa bulan ini sudah mulai menurun drastis. “Kami berharap dengan adanya PPKM ini akan semakin menurunkan angka penderita Covid-19. Untuk itu PPKM mikro ini akan kami laksanakan benarbenar karena kami ingin wilayah Menganti bisa bebeas dari Covid19,” tegas Camat Sujarto.

Adapun yang membedakan PPKM berbasis mikro adalah dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga ke tingkat RT Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM untuk memperhatiokan kriteria zona hijau, kuning, oranye hingga merah disetiap wilayah masing-masing dengan pengetatan yang berbeda.

Kriteria zona hijau untuk RT apabila tidak ditemukan satu kasus, kriteria zona kuning apabila ditemukan 1-5 rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam kurun waktu 7 hari. Kriteria zona orangye apabila ditemukan 6-10 rumah dengan kasus terkonfirmasi positif selama 7 hari terakhir dan kriteria zona merah jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif Covid-19 di satu RT selama 7 hari terakhir.[riq]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Legi, 9

Jawab Kebutuhan Mahasiswa

Unusa Resmikan Dua Laboratorium Dindik Jatim, Bhirawa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi meniadakan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan untuk tahun 2021. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan, serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Surabaya, Bhirawa Terobosan baru dilakukan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa). Dua laboratorium ini Virtual Reality dan Microteaching telah diresmikan untuk melengkapi sarana prasarana selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Daring.

Kedua laboratorium ini nantinya akan digunakan untuk seluruh fakultas dan Prodi untuk praktikum.

Menurut Ketua Yayasan, Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA, laboratorium ini disiapkan untuk menjawab kegelisahan dosen dan mahasiswa, terkait dengan mata kuliah yang mensyaratkan dan mewajibkan adanya praktikum.

"Unusa menyiapkan semuanya (

kualitas pembelajaran, red) melalui dua laboratorium ini yang tidak hanya untuk praktikum melalui virtual reality, tapi juga menyiapkan bahan ajar pada laboratorium microteaching,'' katanya.

Selain dimanfaatkan secara bersama-sama, lanjut Prof Nuh, Lab ini sekaligus bisa disetup sebagai Production House (PH) untuk menyiapkan materi pembelajaran daring.

"Sepengetahuan saya dan informasi dari vendor, teknologi dan perangkat yang disediakan di lab microteaching ini baru Unusa yang menggunakannya di Indonesia.

Kami ingin mengenalkan sekaligus mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi terkini,'' ungkapnya.

Prof Nuh menjelaskan, keunggulan laboratorium microteaching di lingkungan lembaga pendidikan adalah karena memiliki interactive board sebagai pengganti white board. Yaitu sebuah perangkan layaknya TV berukuran 50 sampai 80 inch dengan kemampuan touch screen. Tak hanya itu, pengguna

juga bisa langsung berinteraksi dengan apa yang ditampilkan di papan ini seperti, presentasi, video, dan lain lain. Selain itu agar mempermudah tenaga pengajar dalam menjelaskan suatu materi, juga di lengkapi pula dengan teknologi bernama lightboard.

"Cara kerja teknologi ini cukup

sederhana, mirip dengan papan tulis pada umumnya, namun alih-alih menggunakan papan, light board menggunakan kaca, sehingga tembus pandang,'' jelas dia.

Sementara itu, Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie MEng menambahkan, pihaknya sangat berterima kasih atas upaya pihak

yayasan yang ikut memikirkan terhadap kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan proses pembelajaran daring terkait dengan pelaksanaan praktikum.

"Kini praktikum tidak lagi menjadi kendala. Melalui laboratorium virtual reality mahasiswa bisa melakukan praktikum secara virtual. Semen-

Beri kualitas pembelajaran jarak jauh, Unusa resmikan dua laboratorium praktikum yang bisa digunakan untuk semua fakultas dan prodi.

Hasan Aminuddin Sosialisasikan 4 Pilar MPR RI bagi Perempuan

BANGKU POJOK

Pengurus IPNU-IPPNU Kabupaten Probolinggo Dilantik

achmad basir/bhirawa

Bupati Bojonegoro, Anna Muawannah mengapresiasi karya Dinas Kominfo.

Bupati Bojonegoro Launching Buku Mendesain Bojonegoro Modern Bojonegoro, Bhirawa Buku Gebrakan Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah berjudul Mendesain Bojonegoro Modern yang diterbitkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro mendapat apresiasi dari berbagai kalangan saat dibedah, Sabtu (6/2) lalu. Buku setebal 117 halaman dikupas dalam sarasehan bedah buku di rumah inspirasi di Jl dr Soetomo, Bojonegoro.

Menurut Bupati Anna, Modern yang dimaksud di sini seperti adanya jaringan internet, akses jalan yang bagus serta birokrasi yang tidak ribet. Makna modern yang paling penting adalah modern secara pemikiran, karena jika masyarakat tidak bisa membuka pemikiranya maka akan makin sulit membangun Bojonegoro yang Modern.

"Untuk membangun Bojonegoro Modern, pertama harus mengubah mindset masyarakat dari hal yang terkecil, seperti sikap kedisipilinan, patuh dan teratur. jika ketiga sikap tersebut sudah termindset ke masyarakat, maka pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat bagi masyarakat,'' terangnya.

Selain itu, kata Bupati Anna, beberapa capaian yang dilakukan Pemkab Bojonegoro tidak hanya hasil kerja keras dari bupati saja, melainkan kerja bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kedepan Pemkab akan terus menyisir mana saja sektor yang harus diperkuat dan ditingkatkan lagi mulai dari sektor infrastruktur, sarana dan prasarana, sektor kesehatan, sektor pendidikan serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lebih baik.

Menurut salah satu narasumber bedah buku, Mundzar Fahman, penerbitan buku ini sangat bagus sebagai salah satu bentuk kreatifitas pemerintah sekarang ini. Upaya yang dilakukan pejabat pemerintah dalam membangun Bojonegoro, perlu didokumentasikan. "Kalau perlu disebarluasakan agar masyarakat tahu persis apa capaian - capaian yang dilakukan oleh Pemkab tentunya,'' ucapnya. Mundzar menjelaskan, dengan waktu tiga tahun masa jabatan mendatang, selain meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar OPD. "Masyarakat harus mengubah mindset agar lebih mengutamakan kedisiplinan, kepatuhan dan tertib serta teratur terhadap aturan - aturan,'' tandas Dosen Universitas Sunan Giri Bojonegoro ini. [bas]

Probolinggo, Bhirawa Pengurus Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2020 - 2022 secara resmi dilantik, Minggu (7/2) malam di Kantor PCNU Kabupaten Probolinggo Desa Warujinggo, Kecamatan Leces.

Usai melantik Hasan Aminuddin Sosialisasikan 4 Pilar MPR RI Bagi Tokoh Perempuan.

Pelantikan pengurus IPNU dan IPPNU Kabupaten Probolinggo yang mengambil tema Menuju Pelajar NU Sehat Solid di Era Baru ini tetap mematuhi protokol kesehatan di situasi masa pandemi Covid 19. Sosialisasi dihadiri Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo, Drs H Hasan Aminuddin Msi, selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI didampingi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H Muzammil Safi'I dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo, Kiai Abdul Hamid.

Pelantikan Pengurus IPNU dan IPPNU Kabupaten Probolinggo dibuka Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo, Kiai Abdul Hamid ini dengan prosesi pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada Ketua PC IPNU Kabupaten Probolinggo, Saiful Rizal.

Pengurus PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Probolinggo sebanyak 90 orang terdiri dari 50 orang Pengurus IPNU yang dilantik Ketua Pengurus Wilayah IPNU Jawa Timur, Choirul Mubtadiin dan 40 orang Pengurus IPPNU dilantik Wakil Ketua 1 PW IPPNU Jawa Timur, Siti Riskiatul Maulidina.

Untuk masa khidmat 2020-2022 ini, Saiful Rizal tidak percaya sebagai Ketua PC IPNU Kabupaten Probolinggo dan Siti Hanifah Indra Prawansah tidak dipercaya sebagai Ketua PC IPPNU Kabupaten Probolinggo.

Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo, Hasan Aminuddin menjelaskan, para generasi muda dalam organisasi IPNU dan IPPNU haruslah menjadi kader NU yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif. "Semoga kader-kader NU yang mendapatkan dukungan penuh ini nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bermanfaat dan memberikan sumbangsih khususnya bagi umat Islam NU di Kabupaten Probolinggo,'' katanya.

Menurut Hasan, dengan dilantiknya Pengurus IPNU dan IPPNU Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat memberikan proses pemahaman organisasi Islam ajaran Ahlusunnah wal jamaah An-Nahdliyah dengan memiliki pola pemikiran yang metodelogis.

Suami Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari SE memberikan sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada tokoh perempuan se-Kabupaten Probolinggo.

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI juga dihadiri Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, Hj Nurayati dan sejumlah tokoh perempuan termasuk Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi diikuti melalui jaringan virtual (online) yang dipusatkan di beberapa titik di 24 kecamatan se - Kabupaten Probolinggo. [wap]

Atas kepiawaian Fitra Adi Wibowo (18) pelajar kelas XII SMKN 1 Kota Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawa

Kapolresta Beri Penghargaan Pelajar

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kota Madiun, Bhirawa Fitra Adi Wibowo, pelajar kelas XII SMKN 1 Kota Madiun sudah lebih 60 kali terlibat memakamkan pasien Covid 19. Tepatnya sejak Agustus 2020 lalu. Bahkan ia juga pernah menjadi imam saat mensalatkan jenazah pasien Covid 19, ketika di lokasi pemakaman tak ada Modin yang bertugas. Atas kepiawaian Fitra Adi Wibowo itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Dar-

mawan memberikan penghargaan kepada nya, Senin (8/2).

Fitra Adi Wibowo mengaku meski sempat khawatir terpapar Covid 19, namun demi tugas kemanusiaan ia rela melakukannya.

Bahkan sebelum bergabung menjadi relawan, ia juga sudah mendapat izin dari kedua orangtuanya.

"Saya merasa bersyukur atas apresiasi yang diberikan pihak kepolisian. Bahkan saya tidak pernah menyangka sebelumnya akan

mendapat pengh gkap Fitra Adi usa hargaan dari Kapo Pemuda berus Kelurahan Oro camatan Kartoha ini menyatakan, melakukan pemu pasien Covid 19, melakukan peny disinfektan bersa lain. Kemudian patroli malam.

Pengurus IPNU-IPPNU kabupaten Probolinggo resmi dilantik.

GALERI

SISWA

Siswa SMP Alfalah Darussalam Dilatih Budidaya Ikan Lele Lahan kosong samping sekolah ukuran 1,5 kali 52 meter dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya oleh siswa SMP Alfalah Darussalam, Waru, Sidoarjo untuk membudidayakan ikan lele. Mereka dilatih ternak ikan ikan lele, untuk menstimulus tanggungjawab siswa dengan menggunakan media 10 drum bekas.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Para siswa sedang menunjukkan hasil panen ikan lele yang telah diperliharannya selama tiga bulan.

Menurut Kepala SMP Alfalah Darussalam, Fajar Rustanto, budi daya ikan lele dengan drum bekas ini sangat cocok diterapkan di lingkungan yang minim lahan. Seperti yang dilakukan di lingkungan sekolah ini. Jadi, satu drum atau paket itu meliputi bibit ikan lele dan pakannya yang sudah disediakan oleh pihak sekolah.

"Budidaya ini bertujuan menstimulus tanggung jawab

para siswa, agar dapat mewujudkan karakter dalam Pancasila yang merupakan salah satu goal SMP, yaitu karakter bertanggung jawab. Serta menumbuhkan jiwa entrepreneur siswa dalam hal membuat analisa BEP/Balik Modal dalam budidaya ikan lele. Walaupun di masa pandemi Covid 19 saat ini siswa harus disibukkan dengan kegiatan positif agar daya imun mereka terjaga den-

gan baik,'' ucap Fajar Rustanto, Senin (8/2) kemarin.

Program budidaya lele ini merupakan bagian dari program kegiatan entrepereneur di sekolah. Proses kegiatannya, para siswa didampingi salah satu guru sebagai penanggung jawab program entrepreneur. Para siswa diajari secara langsung hingga bagaimana cara menghitung analisa balik modal budidaya lele.

Sementara itu, Farid Fajar Handhika SPd sebagai penanggung jawab Entrepreneur, menambahkan, awal tebar bibit lele hingga panen membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Untuk penjualan hasil panen lele menjadi penanggungjawab di masing-masing kelas. Dibentuklah team pemasaran yang bertujuan untuk menjual hasil panennya.

"Tim pemasaran ini akan membuka Purchasing Order (PO) mendata semua guru, walimurid dan termasuk pengurus yayasan yang akan membeli ikan lele. Dari keuntungan hasil penjualannya akan masuk ke dalam kas kelas, yang dikelola oleh pengurus kelas untuk melatih manajemen keuangan,'' tambanya. Salah satu siswa yang ikut Program Budidaya Ikan Lele, Fadly, siswa kelas VIII mengaku sangat senang dengan kegiatan ini, karena dinilai sangat bermanfaat dalam kondisi pandemi, serta bisa belajar bagaimana cara menghitung analisa balik modal terkait budidaya lele. "Menariknya, kita bisa menerapkan budidaya ini di rumah dengan lahan yang sempit tapi dengan hasil yang maksimal,'' katanya. [*]

rawa

AYAAN Februari 2021

& OLAHRAGA

m Praktikum tara di laboratorium microteaching, mahasiswa bisa melakukan praktik mengajar yang sesungguhnya, sedang dosen bisa mensetup laboratoriumnya untuk PH menyiapkan materi perkuliahan untuk daring dengan lebih baik,'' katanya.

Dikatakannya, Unusa berusaha untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ke kinian, tapi juga dibarengi dengan tindakan kreatif. Menghadapi pandemi Covid 19, pengelola lembaga pendidikan tak hanya dituntut mampu beradaptasi tapi juga kreatif dan inovatif. Kehadiran laboratorium virtual reality adalah contoh kecil dalam memberikan jawaban terhadap model pembelajaran konvensional dalam hal praktikum, yang mewajibkan peserta didik hadir dalam satu laboratoroium untuk melakukan berbagai macam percobaan.

Diakui Prof Jazidie, Unusa mencoba menembus kebuntuan model pembelajaran konvensional, lewat ll praktikum di laboratorium dengan memanfaatkan teknologi virtual reality. "Sebagai perguruan

tinggi swasta yang memiliki program studi dominan di bidang kesehatan, dimana praktikum menjadi prasyarat mutlak, Unusa terpikir untuk membuat terobosan dalam pembelajaran terkait dengan praktika mahasiswa,'' urainya.

Jika ada cukup banyak pilihan yang hendak dilakukan, tapi pilihan terakhir jatuh pada pemanfaatan teknologi virtual reality. Beberapa pertimbangannya antara lain, melalui pemanfaatan virtual reality, mahasiswa sekaligus dituntut untuk melek terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi. sehingga mahasiswa memiliki digital literacy yang memadai.

"Kini di Laboratorium virtual relality sedikitnya sudah memiliki tujuh paket modul praktikum untuk mahasiswa kedokteran, keperawatan serta mahasiswa kebidanan. Ke depan paket modul praktikum ini akan terus ditambah, dan karena didesain sendiri oleh Unusa, maka modul - mudul ini sekaligus akan dipatenkan,'' pungkasnya. [ina]

Halaman 7

Selain Pengukuran Suhu Otomatis, Dilengkapi Riwayat Perjalanan

Suguhkan Presensi Pintar, untuk Atasi Covid-19 Kluster Pendidikan Surabaya, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah daerah belum bisa diterapkan. Di khawatirkan, ketika hal itu dipaksakan akan memunculkan kluster baru di lingkungan pendidikan.

Menangkap persolan itu, tiga mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggagas Alat Presensi Pintar (Presentar) untuk diterapkan di sekolah.

Presentar merupakan sebuah alat yang dirancang dapat melakukan presensi (kehadiran), mendeteksi suhu tubuh, pemberian hand sanitizer otomatis, dan dapat mengetahui riwayat perjalanan seseorang. Ketiga mahasiswa itu Mohammad Jailani, Egik Ardiatmajaya, dan Nanak Cito Tetuko yang tergabung dalam sebuah tim bernama Insforty Team.

"Inovasi ini diangkat dari adanya kasus penyebaran Covid 19 pada sektor pendidikan. Agar tidak terjadi klus-

ter di sekolah, maka diperlukan Protokol Kesehatan (Prokes) yang aman dan otomatis,'' ungkap Ketua Insforty Team, Mohammad Jailani.

Mahasiswa yang akrab disapa Jailani ini menjelaskan, alat ini juga dirancang untuk mencegah kontak fisik antara manusia. Tak hanya itu, Presentar juga dilengkapi berbagai keunggulan.

Pertama, sistem ini menggunakan masked face recognition, agar presensi tetap dapat dilakukan meskipun menggunakan masker dan tanpa menyentuh benda apapun.

"Sistem masked face recognition yang ada dapat melakukan pengenalan pada wajah bermasker. Ada lima tahapan proses pada sistem ini dengan menggunakan Multi-Task Cascaded Convolution Neural Network (MTCNN) yaitu Facial Image Acquisition, Masked Face Detection Using MTCNN, Image Post-processing, Feature Extraction using FaceNet, dan Face Verification Us-

Dilengkapi dengan pengecekan suhu otomatis, presensi, hand sanitizer otomatis dan riwayat perjalanan, Presentar berhasil raih juara dua Borneo Scientific Fair 4.

ing SVM. Dengan tahapan ini wajah seseorang akan dapat dikenali secara otomatis dan akurat,'' papar pemuda berusia 20 tahun ini.

Jailani menambahkan, alat ini dilengkapi dengan thermal detector yang berfungsi untuk mengetahui suhu tubuh seseorang. Terdapat juga hand sanitizer otomatis agar tangan tetap bersih dan higienis.

Sedangkan untuk mengetahui riwayat perjalanan seseorang, alat tersebut dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS) tracking yang akan memonitoring lewat sistem yang didesain berbasis IoT (Internet of Things).

"Harapannya sebelum masuk ke sekolah, sudah dijamin kesterilan seseorang lewat protokol kesehatan

otomatis ini,'' tutur mahasiswa asal Probolinggo ini.

Pembuatan Presensi selama dua bulan ini, berhasil meraih juara kedua pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Borneo Scientific Fair 4 yang diadakan UKM PP Lisma Universitas Tanjungpura, Januari lalu. Pada kompetisi ini, Insforty Team berhasil mengungguli 10 finalis lainnya yang terseleksi dari 56 paper nasional.

Ke depannya, pihaknya berharap presensi pintar ini bisa terealisasi dan bisa berjalan secara efektif di sekolahsekolah jika digunakan pada sistem presensi di era normal baru. ''Dengan begitu, sistem presensi ini mungkin bisa diterapkan di berbagai sektor seperti industri maupun perkantoran,'' pungkasnya penuh harap. [ina]

Wabup Terpilih Tambah Anggaran LP Maarif Hingga Rp 250 Juta Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bakal menambah anggaran dana hibah untuk Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama Sidoarjo hingga Rp 250 juta. Karena selama ini anggaran hibah yang diberikan dinilai tidak pantas, hanya Rp15 juta hingga Rp30 juta.

Sehingga tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Rencana penambahan anggaran hibah ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo terpilih, Subandi, saat menghadiri Konfrensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Waru Sidoarjo di Ponpes Mambaul Ulum Panjunan Waru Sidoarjo.

"Penambahan anggaran dana hibah akan diperuntukkan pembangunan infrastruktur sekolah, baik di tingkat MU/SD/MTs dan SMP yang di bawah naungan LP Maarif NU Sidoarjo. Namun tidak secara pemerataan, tapi secara prioritas,'' tegas Subandi. Subandi menjelaskan, kini LP Maarif NU Sidoarjo sudah tidak pantas menerima anggaran dana hibah pembangunan

senilai Rp15 hingga Rp30 juta, apalagi penerimaannya secara merata. Maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menambah kisaran Rp200 juga hingga Rp250 juta.

Sehingga kedepan akan merubah peraturan daerah yang selama ini dinilai anggaran itu kurang mufakat melihat kondisi real yang ada.

Menurut Subandi, anggaran itu tidak secara pemerataan dan harus

dilakukan, karena Bupati dan Wakil Bupatinya berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama, sehingga pantas jika anggaran pembangunan sekolah atau madrasah di bawah naungan LP Maarif Sidoarjo ditambah.

"Saya juga meminta semua pihak untuk berjuang bersama - sama untuk mengubah Perda itu, dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruksur sekolah atau madrasah

achmad suprayogi/bhirawa

Wabup Sidoarjo terpilih Subandi dalam sambutan untuk meningkatkan dana hibah LP Maarif NU Sidoarjo.

yang lebih baik dan berkualitas,'' pungkas Subandi.

Terpisah, Kepala PC LP Maarif NU Sidoarjo, Drs Misbahuddin MM, menyambut baik Program Wakil Bupati Sidoarjo terpilih untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang lebih berkualitas lagi. Selain untuk pembangunan infrastruktur, juga untuk peningkatan SDM nya juga lebih penting. "Diharapkan nantinya ada bentuk pelatihan - pelatihan sehingga bisa menghasilkan produk produk yang berkualitas. Setelah jadi produk perlu digelar pameran, jadi gongnya adalah Maarif Fair,'' jelas Misbahuddin, Senin (8/2) kemarin.

Kondisi infrastruktur di madrasah sudah cukup tertata dengan baik, namun masih ada kekuranganya. Sehingga kondisi saat ini tinggal dilakukan pengembangan SDM nya, yang harus diperkuat, agar bisa meningkatkan mutu sekolah di lingkungan LP Maarif Sidoarjo. Peningkatan mutu guru dan karyawan, efeknya adalah siswa dengan harapan outputnya akan lebih baik. [ach]

BPF Malang Ajak Mahasiswa Mengenal Financialpreanur

sudarno/bhirawa

a Madiun sudah lebih 60 kali terlibat memakamkan pasien Covid 19 itu, an memberikan penghargaan kepada nya, Senin (8/2).

r Ikut Memakamkan Pasein Covid-19

hargaan itu,'' unai menerima pengolres Madiun Kota. sia 18 tahun asal - Oro Ombo, Kearjo, Kota Madiun selain berjibaku ulasaraan jenazah dirinya juga rutin yemprotan cairan ama relawan yang juga melakukan Meski tugasnya

cukup padat, namun ia tidak lupa akan tugasnya sebagai seorang pelajar. Kegiatan yang selama ini dilakukan Fitra, sejalan dengan cita - citanya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengungkapkan, pemberian penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepolisian. Apa yang dilakukan Fitra sebagai seorang pelajar, menurutnya patut menjadi teladan kare-

na membantu sesama dalam hal penanganan wabah Corona.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan berharap, nantinya banyak masyarakat yang melakukan hal - hal positif untuk membantu sesama, mengemban tugas kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu pula ia menghimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran covid-19 dengan tetap disiplin protokol kesehatan. [dar]

Malang, Bhirawa Untuk mencapai Seribu tenaga bisnis konsultan di tahun 2021, PT Bestprofit Futures (BPF) Malang menggandeng mitra Futures Trading Learning Center, STIE Malangkucecwara untuk menggelar Webinar Financialprenur.

Webinar yang digelar Senin, (8/2) kemarin, menghadirkan Pimpinan Cabang PT Bestprofit Futures Malang (BPF Malang), Andri, dan Ketua STIE Malang Kucecwara, Bunyamin, Pembantu Ketua I, Tutik Arniati, mahasiswa STIE Malang Kucecwara, serta para Wakil Pialang Berjangka PT Bestprofit Futures Malang Debryan Adi Santoso, Aprilia Pratiwi dan Eva Ulina Siagian.

Pimpinan Cabang PT Bestprofit Futures Malang, Andri mengatakan, kegiatan edukasi ini untuk memperkenalkan profesi Wakil Pialang Berjangka kepada para mahasiswa sebagai pilihan karir yang menjanjikan di masa depan.

"Bila berbicara karir, hampir semua mahasiswa atau pelajar memilih bidang pekerjaan yang terkait dengan administrasi atau profesi umum seperti dokter, tentara, polisi, akuntan dan lain - lain. Padahal ada salah satu profesi yang belum banyak dilirik dan tenaganya masih sedikit sehingga kebutuhannya masih sangat luas yaitu profesi Wakil Pialang Berjangka di perusahaan pialang,'' jelas Andry.

Profesi ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan penghasilan melebihi dari gaji Upah Minimum Regional (UMR) yang rata - rata diterima para pekerja pemula. Besaran penghasilan yang diperoleh seorang Wakil Pialang Berjangka di atas Rp10 juta per bulan. Dan ini bisa dicapai dalam waktu tiga bulan jika serius mengikuti program yang ada.

Sementara itu, Ketua STIE Malang Kucecwara, Bunyamin, menyambut baik diselenggarakannya Webinar

Financialprenur bersama PT BPF, Malang. Sebagai salah satu civitas akademi yang bertanggung jawab menghasilkan lulusan terbaik, STIE Malang Kucecwara mempersiapkan

para lulusan untuk selalu siap berkarir di bidang apapun sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang diterima.

Termasuk sebagai Wakil Pialang Berjangka. [mut]

Webinar BPF dan STIE Malangkucecwara untuk menjaring pialang baru.

Pemkab Pamekasan Dukung Persiapan Pendirian Politeknik Pemkab Pamekasan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyambut baik persiapan pendirian Politehnik di Bumi Gerbang Salam ini. Proses melalui Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) bekerjasama Politehnik Negeri Malang.

Menurut Asisten Pemerintahan Setda Pamekasan, Agus Mulyadi, mewakili Bupati Pamekasan, menyambut baik atas dukungan Poltehnik Negeri Malang (Polinema, Red) sudah membuka program Diploma diawali PSDD (Program Studi Diluar Studi) menuju PSDKU (Program Studi Diluar Kampus Utama).

"Program ini sukses. Pihaknya akan memenuhi persyaratan, tentu sesuai kemampuan APBD Kabupaten Pamekasan. Semoga perguruan tinggi diawali PSDKU ini menjadi Politehnik Cabang Pamekasan,'' ucapnya. Pembantu Dekan II Politehnik Negeri Malang, Dr Halid Hasan MStrat mengatakan,

samsudin/bhirawa

Asisten Pemerintahan Setda Pamekasan, Agus Mulyadi bersama PD II Poltehnik Negeri Malang, Dr Halid Hasan, hadiri Pengelola Transisi PSDKU Polinema Pamekasan, Moh Tarsun, Kandikbud, Ketua Bappeda dan Kepala BKAD Pamekasan dan utusan Politehnik Negeri Malang.

persiapan Politehnik di Pamekasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi (PT) di Pamekasan dimulai sejak 2010, bersama Polinema sebagai pembina sudah mendirikan PDD (Program Di Luar Domisili).

"PDD itu, dulunya akan menjadi

akademi komunitas seperti universitas dan akademi. Berjalannya, ada perubahan aturan PDD bukan mejadi rintisan akademi atau universitas. Namun harus melalui PSDKU. Kata lain Polinema mempunyai kampus di Pamekasan. PSDKU ini kuat

dan dewasa baru bisa mendirikan PTN Pamekasan,'' jelasnya.

Halid menegaskan, kedatangannya dari Politehnik Negeri Malang untuk berdiskusi, melaporkan, sekaligus persiapan PSDKU yang sudah dilengkapi persyaratan. Dan

kini menunggu tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Cq Direktorat Jenderal Vokasi.

"Kendalanya hanya soal administratif. PSDKU tidak ada masalah, sudah melalui proses vestifikasi, baik kesiapan SDM, sumber daya,

baik dukungan Pemkab Pamekasan.

Walau ada revisi, sudah dikerjakan tim. Ini benar-benar menunggu tanda tangan Pak Menteri,'' jelasnya.

Target tahun ini 2021 PSDKU Polenime Cabang Pamekasan sudah menerima mahasiswa baru.

Tentu apabila SK sudah turun.

Kami menunggu dan berupaya proses SK dipercepat. Pengelola Transisi PSDKU Polenima Cabang Pamekasan, Moh Tarsun menjelaskan, PDD awal memenuhi tenaga kerja tingkat menengah. Oleh Dirjen Dikti disarankan bekerjasama Potehnik Negeri Malang dan sepakat membuka Politehnik D2 sudah berjalan 5 angkatan sejak 2014.

"Program D2 Teknik, melahirkan lulusan sejumlah mahasiswa. Karena PDD tidak berlanjut, berupa pada PDSKU untuk menuju Perguruan tinggi. Kami juga memenuhi sejumlah persyaratan, yakni lahan, bangunan dan lain. Seperti syarat untuk PDD,'' tandasnya. [din]

JATIM MEMBANGUN Pimpin Upacara Sederhana, Mas Teno Ucapkan Terima Kasih ke Semua Pihak Selasa Legi, 9 Februari 2021

Halaman 8

Pasuruan, Bhirawa Hari Jadi Kota Pasuruan tahun 2021 ini, kemasannya berbeda.

Pasalnya, Hari Jadi ke-335 masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo bertindak sebagai inspektur upacara Hari Jadi Kota Pasuruan ke-335 di halaman Kantor BKD Kota Pasuruan, Senin (8/2).

Sehingga, dikemas secara sederhana yakni, dengan melaksanakan ucapara Hari Jadi Kota Pasuruan di halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo bertindak sebagai inspektur upacara.

Dihadapan beberapa pejabat Forkopimda Kota Pasuruan, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Camat dan perwakilan Lurah di Kota Pasuruan, pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini mengajak semua

masyarakat Kota Pasuruan untuk mensyukuri usia yang sudah hampir 3,5 abad.

“Saat ini kondisinya berbeda, karena pandemi yang melanda semua belahan dunia. Karenanya, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menjaga pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan,” kata Mas Teno, panggilan akrabnya Raharto Teno Prasetyo, Senin (8/2).

Mas Teno meminta masyarakat

untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Pandemi sangat memukul semua lini kehidupan. Sehingga diperlukan semangat gotong royong dan peduli terhadap sesama.

Menurutnya, pandemi Covid-19 bisa diatasi apabila seluruh elemen masyarakat bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Masyarakat umum tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan apapun.

Tenaga kesehatan bekerja keras menangani kesehatan. Pemerintah berupaya memulihkan sektor perekonomian dan sosial. Pihak swasta sebagai penyeimbang ekonomi.

“Mari kita berkolaborasi, dengan

semangat gotong royong, menyatukan tekad melawan pandemi,” kata Mas Teno.

Mas Teno juga sempat berpamitan kepada peserta upacara. Ia menyatakan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang selama ini terjalin. Tetap jaga kondusifitas dan jangan pernah letih menjadi pelayan masyarakat.

“Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang selama ini terjalin. Perpisahan bukan berarti memutuskan tali silaturahmi,” imbuh Mas Teno, menjelang akhir masa jabatannya pada 17 Februari mendatang. [hil]

KELANA JATIM

Proyek Jembatan Kedungasem Siap Dikerjakan, Polisi Rekayasa Lalin Probolinggo, Bhirawa Proyek pembangunan Jembatan Kedungasem yang menghubungkan Probolinggo dengan Kabupaten Lumajang akan dilaksanakan pada mulai 20 Februari 2021 nanti. Terkait hal itu arus lalu lintas melalui jembatan tersebut ditutup total dan kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif. Hal ini diungkapkan Kanit aka Satlantas Polres Probolinggo, Iptu I Nyoman Harayasa, Senin (8/2).

“Berdasarkan hasil rapat dengan sejumlah instansi terkait, direncanakan penutupan akan dimulai hari ini Senin (8/2),” katanya.

Nantinya, jalur kendaran kecil dan sedang yang bertujuan ke Lumajang- Jember dari jalur utara akan dialihkan ke jalur Jalan Raya Ronggojalu atau pertigaan sinto ke selatan. Begitu juga dengan arus kendaraan dari selatan bisa melintasi jalur tersebut dengan tujuan Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi.

“Namun jika kendaraan berat yang melintas di Jalan Raya Dringu arah timur akan dialihkan ke Jalur Lingkar Utara Kota Probolinggo,” papar dia.

Ditegaskannya, selama masa pembangunan Jembatan Kedungadem maka dua jalur akan ditutup total hingga proyek tersebut selesai dibangun. “Pengguna jalan dalam masa pembangunan diharapkan bisa mencari jalur alternatif yang sudah diarahkan oleh petugas nantinya,” ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian PUPR Balai Besar Jalan Nasional Wilayah VII, Ida Bagus Putu Jaladi membenarkan jika proyek pembangunan jembatan tersebut akan segera dimulai. “Dalam proses pembangunan jalur kendaraan akan ditutup, termasuk soal proses pemindahan pipa PDAM yang ada di bawah jembatan sebesar 8 dim juga diupayakan. Kami sudah berkoordinasi dengan semua instansi yang ada,” tuturnya.

Kontraktor pengerjaan pembangunan jembatan, General Manajer PT Feva, Agus Heri Istanto mengatakan pengerjaan proyek itu terhitung sejak 26 November 2020 lalu.[wap]

Sumenep Siapkan Data Sasaran Vaksin Usia Lanjut Sumenep, Bhirawa Setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin CoronaVac untuk kelompok lanjut usia yang berumur 60 tahun ke atas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep langsung melakukan pendataan calon penerima vaksin.

Kepala Dinas Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono mengatakan, pihaknya telah mengikuti rapat virtual dengan pihak terkait soal penyampaian persetujuan penggunaan darurat vaksin CoronaVac untuk digunakan kepada kelompok lanjut usia yang berumur 60 tahun.

Menyikapi hal itu, pihaknya langsung memerintahkan bawahannya untuk melakukan pendataan calon penerima vaksin.

“Tadi malam saya mengikuti rapat virtual terkait penggunaan vaksin Covid-19 bagi kelompok lanjut usia. Kami tinggal menyiapkan datanya dan mulai hari ini (kemarin, red) kami melakukan pendataan,” kata Agus Mulyono, Senin (8/2).

Agus menyampaikan, untuk vaksinasi Covid-19 bagi kelompok lanjut usia, pihaknya tetap memperkirakan tenaga kesehatan yang umurnya di atas 60 tahun sebagaimana petunjuk dari Kementerian Kesehatan RI. Namun, untuk pelaksanaan vaksinasi, pihaknya mengaku tetap akan menunggu petunjuk teknis dari Kemenkes. Jadi, Dinkes Sumenep hanya menyiapkan data calon sasaran vaksin.

“Pelaksanaan vaksinasinya kami tetap menunggu petunjuk teknis dari Kemenkes RI. Nanti ada juknisnya sendiri,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, vaksin tersebut sama dengan vaksin yang telah di suntikkan bagi tenaga kesehatan di bawah umur 60 tahun. Pelaksanaannya pun diprediksi tidak akan jauh berbeda. Hanya saja tetap akan ada juknisnya sendiri.

“Ini bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus Corona. Di Sumenep kami akan terus berupaya dengan maksimal agar masyarakat aman dari virus,” tegasnya.[sul]

Dishub-Satlantas-Satpol PP Gelar Razia Parkir Liar

Situbondo, Bhirawa Sejumlah personil gabungan Satlantas Polres Situbondo, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP menggelar operasi penertiban parkir liar atau lokasi larangan parkir di beberapa ruas jalan raya protokol Kota Situbondo. Kegiatan razia dipimpin Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani dengan sasaran utama di Jalan Diponegoro, Jalan WR Supratman, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pemuda, Kota Situbondo.

Kasat Lantas Polres Situbondo

AKP Indah Cahya Fitriyani mengatakan, semua petugas gabungan melakukan penindakan berupa tilang kepada pengendara yang melanggar rambu larangan parkir. Kasat Lantas Indah menegaskan, operasi penertiban parkir liar bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Situbondo. “Ini (razia) sebagai tindakan tegas kepada para pelanggar parkir. Baik kendaraan roda dua atau roda empat serta kendaraan barang,” ujar Indah.

Masih kata Indah, dalam pelaksan-

aan razia jajaran Satlantas bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo juga menghimbau untuk tidak melakukan pelanggaran rambu lalu lintas sehingga ada rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan raya di Situbondo. “Jangan parkir kendaraan secara sembarangan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya Situbondo,” ungkap Indah.

Indah kembali menerangkan, para pelanggar juga diberi sanksi berupa

tilang kendaraan kemarin lusa. Langkah ini ditempuh, kata Indah, agar yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran dan sebaliknya mematuhi rambu-rambu lalu lintas termasuk rambu larangan parkir kendaraan. “Operasi berlangsung 2 jam.

Petugas gabungan akhirnya berhasil menindak 10 pelanggar baik pengendara roda dua maupun roda empat.

Sementara itu pelanggar angkutan barang dikenakan sanksi berupa tilang,” pungkas wanita dengan tiga balok dipundaknya tersebut. [awi]

Kurang Satu Bulan Pensiun, Staf Ahli jadi Kepala Dinas Malang, Bhirawa Gerbong mutasi di awal tahun 2021 digerakkan Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin (8/2) di Ruang Sidang Balaikota Malang.

Sayangnya ada yang terlihat ganjil pada Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemkot Malang, itu.

Pasalnya staf ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sapto Prapto Santoso, yang per 1 April memasuki masa purna tugas dimutasi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang.

Kepada wartawan, Sapto mengaku tidak mungkin bisa menjabat dalam waktu 1 bulan. Apalagi dirinya sudah memegang SK pensiun. “Ngak mas, saya sudah pegang SK Pensiun, gak mungkin itu saya kerjakan,”tukas Sapto.

Pihaknya tidak mau berdebat, biarlah semua berjalan ia mengaku akan purna tugas. Bahkan dia juga tidak datang pada prosesi pelantikan.

“Saya gak datang mas, SK Pensiun

saya jabatan terakhir adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, sudah keluar enam bulan yang lalu,”tandasnya.

Patut diketahui, sebanyak 31 orang dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk dapat segera menjalankan tugas di tempat yang baru.

“Mutasi kali ini bukan karena kinerjanya yang jelek namun kami memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan untuk Pemkot Malang, sehingga kinerjanya diperlukan untuk mengembangkan tempat yang lain” ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Sutiaji menambahkan bahwa untuk Perangkat Daerah yang masih kosong tidak bisa langsung diisi, namun membutuhkan proses yang panjang. “Kalau dulu hari ini kosong maka besok bisa segera di isi, namun sekarang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama prosesnya panjang, harus ada assesment internal” jelasnya.

Rencananya besok, lanjutnya, akan segera diumumkan jabatan-jabatan yang kosong tersebut di website. “Jabatan yang kosong apa, itu yang akan

Musim Paceklik, Nelayan di Malang Selatan Beralih Jadi Buruh Tani Kab Malang, Bhirawa Dalam sebulan terakhir ini, cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Malang Raya telah menyebabkan nelayan di Pantai Malang Selatan berhenti melakukan aktivitas melaut. Dan para nelayan tersebut berhenti melaut sejak awal bulan Januari 2021 hingga sekarang. Sehingga memaksa nelayan di Pantai Tamban dan Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, kini untuk menutupi kebutuhan hidupnya beralih pekerjaan menjadi buruh tani.

Koordinator Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, Senin (8/2), kepada wartawan mengaku, jika kondisi masyarakat nelayan saat ini mengalami krisis pendapatan, sebab sejak awal bulan Januari 2021 hingga sekarang mereka berhenti melaut, hal itu disebabkan dampak curah hujan tinggi, angin

sawawi/bhirawa

Jajaran Satlantas Polres Situbondo dan Dinas Perhubungan serta Satpol PP saat melakukan razia parkir liar di sejumlah jalan protokol Kota Situbondo.

Ikan tuna yang dijual di TPI Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab Malang, dalam musim paceklik dikeluarkan dari cool storage. cahyono/Bhirawa

kencang, dan gelombang laut tinggi. Sehingga kondisi nelayan ssaat ini mengalami paceklik atau tidak memiliki pendapatan .

“Para nelayan tidak bisa melaut sejak awal bulan lalu hingga sekarang, hanya bisa melaut di pinggir bibir pantai,takut ke tengah laut, karena curah hujan tinggi, angin besar dan gelombang laut tinggi mas,” ungkap dia.

Menurut Budi, nelayan tidak

berani melaut melebihi radius 2 mil dari bibir pantai, karena gelombang air laut mencapai 5-7 meter. Dan diperparah lagi dengan angin kencang dan curah hujan tinggi. Oleh sebab itu, nelayan di pantai Tamban dan Sendangbiru lebih memilih berhenti melaut dan beralih pekerjaan menjadi buruh tani. Sedangkan menjadi buruh tani, seperti menanam padi dan ada yang menanam jag-

ung. Meski, masih ada beberapa nelayan yang nekat mencari ikan di pinggir pantai, tapi dengan hasil yang tidak maksimal.

“Dalam musim paceklik seperti ini, mereka pilih menjadi buruh tani. Dan jika memaksa melaut hanya dapat ikan kembung, ikan tongkol kecil itu saja, tidak banyak. Sedangkan untuk mendapatkan ikan tidak ada yang berani ke tengah laut. Hal itu resikonya sangat besar, karena bisa terjadi kecelakaan laut (laka laut),” terangnya.

Budi menambahkan, jika masih ada ikan tuna yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru, hal itu merupakan ikan hasil tangkapan sebelumnya, yang disimpan di cool storage atau ruang pendingin ikan. Sehingga ikan tersebut dikeluarkan di saat hasil tangkapan ikan nelayan sepi, agar untuk bisa memenuhi kebutuhan ikan tuna pada masyarakat.[cyn]

Mutasi pejabat Kota Malang dilakukan Wali Kota Sutiaji.

dilelang dan diumumkan; hari ini panselnya mau rapat” tambah Sutiaji.

Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa Drs. Mulyono, M.Si, Sekretaris DPRD Kota Malang sekarang menempati jabatan baru yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang. Sementara itu, Sri Winarni, SH yang semula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat saat ini menjabat menjadi Asisten Administrasi Umum. Sedangkan Drs. Nuzul Nurcahyono saat

ini menempati jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang.

Zulkifli Amrizal, S.Sos, M.Si menempati jabatan baru sebagai Sekretaris DPRD Kota Malang dan Dra. Rinawati, MM menggantikan Zulkifli sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang; sedangkan Dinas Lingkungan Hidup yang semula diisi oleh Rinawati, saat ini digantikan oleh Drs. Wahyu Setianto, MM.[mut]

Selasa Legi, 9 Februari 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Potensi Bencana Tinggi, Kota Batu Segera Tambah Lima Destana Kota Batu,Bhirawa Tingginya potensi bencana alam di Kota Batu terutama tanah longsor dan angin kencang, mendesak untuk mengubah semua desa/kelurahan menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana). Dari 24 desa/ kelurahan yang ada, baru 15 di antaranya yang berbentuk Destana. Saat ini pemkot tengah mempersiapkan lima desa/ kelurahan lagi agar bisa menjadi Destana.

Dengan memiliki bekal manajemen kebencanaan yang memadai, warga pedesaan mampu menangani setiap bencana yang terjadi dengan cepat.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Noegroho mengatakan, dalam pembentukan lima Destana baru, satu di antaranya ditangani langsung BPBD Jatim. Adapun empat desa yang lain ditangani BPBD Kota Batu.

“Saat ini akan dilakukan penambahan empat desa/kelurahan sebagai Destana yang ditangani BPBD Kota Batu. Keempat desa itu meliputi, Desa Bumiaji, Desa Oro-oro

Ombo, Desa Tlekung dan Desa Beji,”ujar Gatot, Senin (8/2).

Sementara, pembentukan destana di Desa Pandanrejo Kota Batu berada di bawah kendali BPBD Jatim. Dalam pembentukan Destana ini, BPBD Jatim maupun BPBD Kota Batu berpedoman pada Perka BNPB nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana.

“Baik di provinsi maupun di daerah materinya sama terkait pemben-

tukan desa tangguh bencana karena berpedoman pada aturan yang sama,” jelas Gatot.

Diketahui, tingginya resiko bencana alam di Jawa Timur juga mendorong BPBD Jatim untuk membentuk Destana. Di tahun 2021 ini, akan dilakukan penambahan 40 destana di Jatim. Hingga saat ini total sudah ada 702 desa/kelurahan di Jatim yang berstatus Destana.

BPBD Jatim akan berkeliling ke tiap desa/kelurahan se-Jatim untuk penambahan 40 Destana ini. Dalam menjalankan program itu, BPDB akan membawa satu unit mobil yang berjuluk Mosipena (mobil edukasi penanggulangan bencana).

Menurut Gatot, Mosipena ini akan berkunjung ke Kota Batu, tepatnya di

Desa Pandanrejo pada 15 Februari nanti.

Kedatangan Mosipena ini dalam rangka menjadikan Desa Pandanrejo sebagai Destana.

Mosipena ini dilengkapi dengan peralatan penunjang untuk mentransformasikan pengetahuan manajemen kebencanaan.

“Dari gejala terjadinya bencana, penyelamatan diri saat bencana hingga penanganan pasca bencana,” tambah Gatot.

Dipilihnya Desa Pandanrejo sebagai lokus kunjungan Mosipena, karena di desa ini belum dibentuk Destana. Saat itu BPBD Jatim meminta rekomendasi kepada BPBD Kota Batu agar menunjuk satu desa untuk dijadikan Destana, dan Pandanrejo yang terpilih. [nas]

KELANA JATIM

Bahas LKPJ Bupati Blitar Tahun 2020, Dewan Bentuk Pansus Kabupaten Blitar, Bhirawa Bahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2020,DPRD Kabupaten Blitar segera bentuk Panitia Khusus (Pansus).

Pada Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Munib, SIP, Susi Narulita K.D, SIP, Mujib, SM dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan DPRD Kabupaten Blitar telah menggelar Rapat Paripurna secara vitual, dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Blitar atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2020, Senin (8/2).

“Setelah Bupati Blitar menyampaikan LKPJ, kemudian akan dilakukan pembahasan sebelum memperoleh kesepakatan,” kata Suwito. [htn]

Jaga Kamtibmas, Polrestabes Surabaya Tangkap Pelaku Curas Surabaya, Bhirawa Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Surabaya Selatan. Pelaku ini adalah Joshiko Lutfian Ramadhan (18) warga Jl Pakis Gunung Surabaya.

Kanit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Agung Kurnia menjelaskan, Joshiko dan rekannya berinisial A (DPO) saat itu mengikuti korban, Sri Wulandari (23) yang berkendara melintasi Jl Dukuh Kupang Barat. Setelah dirasa aman, Joshiko yang bertugas sebagai eksekutor ini merampas tas milik korban.

Tak ingin berpindah tangan, sambung Agung, korban berupaya mempertahankan tas berisi handphone. Namun, tas itu akhirnya lepas dan berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Saat korban berupaya mengejar, pelaku justru menendang korban dan membuat Sri terjatuh dan mengalami luka-luka. Atas kejadian itu, korban melapor ke Polrestabes Surabaya.

“Dari laporan korban, kami melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku (Joshua) di kediamannya. Sedangkan pelaku lain, yakni A melarikan diri,” kata Iptu Agung Kurnia, Senin (8/2). [bed]

Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Jombang bagi warga terdampak banjir yang berada di Kantor Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang, Senin (08/02).

arif yulianto/bhirawa

Banjir Berangsur Surut

Penyaluran Nasi Bungkus Berkurang Menjadi 2000 Bungkus Jombang, Bhirawa Banjir yang terjadi di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang berangsur surut. Penyaluran nasi bungkus untuk para pengungsi dari Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Jombang pun berkurang menjadi 2000 bungkus seiring banjir yang berangsur surut, Senin (08/02).

Kepala Seksi (Kasi) Kebencanaan, Dinas Sosial

Kabupaten Jombang, Gunadi menyampaikan, selain karena faktor mulai surutmya banjir, pengurangan jumlah nasi bungkus yang didistribusikan itu karena warga juga mendirikan dapur umum swadaya masyarakat.

“Artinya logistiknya dari sini, diperuntukkan swadaya masyarakat. Jadi kami ada keringanan, Insya Allah nanti sore tinggal 500 bungkus yang kami berikan ke masyarakat yang tidak ada dapur

umum swadayanya,” ujar Gunadi.

Menurut Gunadi, pendistribusian nasi bungkus mengalami puncaknya pada Sabtu (06/02) kemarin. Pada hari itu jelasnya, dapur umum memasak hingga 16 kali, dengan menggunakan sebanyak hampir 1 ton lebih beras.

“Menunya macam-macam, ada mie, tahu, telor, ayam, ada juga sayurnya. Kalau kebutuhan logistik semuanya bisa kami atasi, cukup,” ungkapnya. [rif]

Telah Disurvei Kemendagri, 13 Desa/Kelurahan Lumpur Lapindo akan Digabung Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 ini sudah membuat konsep untuk penggabungan desa-desa yang menjadi korban lumpur Lapindo. Saat ini konsep tersebut sudah berada di Kemendagri.

Sekretaris Daerah Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, menjelaskan pihak Kemendagri terakhir sudah melakukan surveinya terkait konsep penggabungan desa korban lumpur Lapindo tersebut. Tetapi hasil keputusan dari konsep tersebut masih belum dikeluarkan oleh Kemendagri.

“Mereka terakhir sudah datang langsung ke lokasi, untuk melihat sendiri konsep penggabungan desa tersebut,” komentar Ahmad Zaini, Senin (8/2) kemarin.

Desa-desa yang akan digabungkan tersebut, kata Zaini, diantaranya di Kec Jabon, Desa Besuki dengan Desa

Kebo Guyang dan Desa Pejarakan dengan Desa Kedungcangkring.

Di Kec Tanggulangin, Desa Kedungbendo dengan Desa Ketapang. Dan di Kec Porong, Desa Glagaharum dengan Desa Renokenongo, Kelurahan Mindi dengan Kelurahan Porong. Selanjutnya Kelurahan

Jatirejo, kelurahan Siring dengan Kelurahan Gedang.

Dikatakan Ahmad Zaini, salah satu tujuan konsep penggabungan desa itu adalah untuk menertibkan adminiatrasi kependudukan. Supaya jalannya roda Pemerintahan di tingkat desa maupun Kabupaten bisa menjadi efektif. [kus]

alikus/bhirawa

Rumah warga desa yang terendam lumpur panas Lapindo, hanya nampak atap saja.

Tagana Lakukan Pembibitan di Pantai Blado Munjungan Pemprov, Bhirawa Menyambut Harlah Tagana Pada tahun ini, banyak hal yang dilakukan Tagana Jatim termasuk didalamnya Tagana Kabupaten/Kota.

Diantaranta seperti Tagana Dinas Sosial PPPA dan KSB Sumbreng Munjungan melakukan giat pembibitan dalam rangka Tagana Menjaga Alam di Pantai Blado Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

Kegiatan yang bertajuk Penanaman Satu Juta Pohon, Tagana bersinergi dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) Sumbreng Kabupaten Trenggalek dengan tidak mengabaikan prokes covid 19, yakni mempersiapkan APD, jaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan.

Kemudian selanjutnya KSB dan Tagana

menyiapkan bahan dan alat pembibitan, seperti pollybek pasir serta bibit itu sendiri.

Koordinator Tagana Trenggalek Minggar mengatakan pihaknya bersama KSB bersinergi gelar pembibitan. “Bibit pohon yang tersemai hari ini yaitu 100 bibit mangrove, 65 bibit nyamplung dan 250 bibit geben dan masih ada 175 media kosong yang siap dilanjutkan besok” kata Minggar Ke depan dengan upaya menggandeng beberapa komunitas lokal yang ada di wilayah Kecamatan Munjungan, rencananya akan melakukan pembibitan pohon pelindung secara kontinyu, sebagai upaya Tagana Dinas Sosial serta KSB guna melestarikan lingkungan dan terjaganya ekosistem. [rac]

EKONOMI Bupati Tebar Benih dan Salurkan Bantuan Udang Vaname Selasa Legi, 9 Februari 2021

Halaman 10

Lamongan, Bhirawa Selama masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan, begitu juga Lamongan yang turun sebesar 1 persen. Perikanan merupakan salah satu bidang yang mampu terus bergerak dalam menyumbang surplus pada pertumbuhan ekonomi selain pertanian.

Bupati Lamongan Fadeli, Senin (8/ 2) melakukan penyebaran benih ikan (Restocking) di Waduk Prijetan dan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau di Desa Kalen Kecamatan Kedungpring. Sebanyak 90 ribu benih ikan tombro dan tawes disebar di Waduk Prijetan seluas 231 hektar.

Menurut Bupati Lamongan, penaburan benih di tengah pandemi ini merupakan salah satu rangkaian ketangguhan-ketangguhan yang dilakukan di Lamongan, yakni Perikanan Tangguh Lamongan 2021. Ia menyatakan bahwa pada masa pandemi, hanya sektor pertanianlah yang mampu menahan turunnya pertumbuhan ekonomi, menyumbang pertumbuhan positif 2,59 persen pada kwartal IV tahun 2020. Selain itu, petani/ petambak/nelayan masih mampu menikmati hasilnya. Hal tersebut ditandai dengan nilai tukar petani yang cukup baik yakni mencapai 104.

Fadeli mengungkapkan bahwa penebaran benih ikan ini dimaksud-

kan untuk membantu petambak Lamongan. “Dalam upaya peningkatan produksi ikan budidaya, hari ini kita menebar benih ikan yang berkualitas serta membantu petambak berupa benih tombro dan tawes sebanyak 95 ribu, serta 1.500 benih kakap putih,” terang Bupati Fadeli.

Selain itu, Bupati Fadeli juga menyalurkan bantuan 11.750.000 benih udang vaname serta 2000 Kg pakan ikan dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP). Bantuan ini disalurkan kepada Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) Tambak Makmur Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan, Pokdakan Kolowatu Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng, dan Pokdakan Budi Luhur Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo.

Bupati juga menyalurkan bantuan pakan mandiri kepada Pokdakan Sumber Makmur 1 Desa Morocalan Kecamatan Glagah, dan Pokdakan Mina Kawal Desa Wedoro Kecamatan Gla-

BURSA EKONOMI

SIG Ajak Masyarakat untuk Ikut Peduli Lingkungan dengan Berubah dari Rumah Gresik, Bhirawa Masalah lingkungan tak pernah berdiri sendiri, ada banyak aspek yang terkait. Sehingga, penyelesaiannya pun membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Sebagai bagian dari masyarakat, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengambil peran dengan membuat gerakan penyelamatan lingkungan bertajuk ‘mulai berubah dari rumah’.

Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso mengatakan, gerakan ini merupakan rangkaian perayaan 8 tahun transformasi perusahaan. Seperti namanya, gerakan ini dirancang untuk bisa dilakukan dari rumah mengingat pemerintah masih memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi.

“SIG ikut ambil peran dengan membuat gerakan tentang lingkungan, keberlanjutan dan pemberdayaan yang mungkin banyak tertunda karena pandemi. Kami ingin melibatkan komunitas dan masyarakat yang selama ini juga peduli dan cukup dimulai dari rumah,” ujar Hendi Prio Santoso.

Gerakan ini dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas. Caranya, buat foto atau video yang disertai cerita perubahan yang mereka lakukan untuk lingkungan. Foto atau video dan cerita tersebut, kemudian diunggah di Instagram sesuai dengan misi perubahan yang telah ditentukan.[kim]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, K-8789-AK. An.Muhammad Ali Ridlo, Grobog RT 004/003, Kel Klumpit, Kec Gebog, Kab Kudus No. 7861/IMB/BI-IV/2021

HILANG STNK, S-5466-GH. An.Siti Mahfudhoh, Ds Nguruan RT 004/002, Kec Soko,Kab Tuban No. 7862/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG HILANG BUKU KIR, Truck Mitsubishi, th 1982, S 8887 A , a/n. Munif, RT 3/8 Ds. Kedungdowo, Sugihwaras – Bojonegoro No. 7863/IMB/BI-IV/2021

BOJONEGORO HILANG STNK, nopol S 6773 BK, a/n Sutiah, RT/RW 02/01, Ds/Kec Trucuk Bjn No. 7864/IMB/BI-IV/2021

HILANG STNK, nopol S 2664 BR, a/n M. Choirul Anam, Jl Ais Nasution No 32, RT/RW 07/01 Kel Klangon, Kec Kota Bjn No. 7865/IMB/BI-IV/2021

Bupati Lamongan Fadeli bersama Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dan Dinas perikanan melakukan penyebaran benih ikan (Restocking) di Waduk Prijetan dan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau di Desa Kalen Kecamatan Kedungpring.

Alimun Hakim/ Bhirawa

gah. Serta menyalurkan benih Kakap Putih kepada Pokdakan Mina Surya Desa Bedingin Kecamatan Sugio. “Pertanian dan perikanan kita ini luar biasa. Perlu kita kombinasikan dan kita maksimalkan agar dapat benar-benar

bermanfaat bagi masyarakat Lamongan,” pungkas Fadeli.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Lamongan MS Heruwidi, penebaran ikan kakap putih ini merupakan inovasi bagi Dinas Perikanan Kabupat-

en Lamongan, karena merupakan variasi hasil produksi yang kedepannya diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi warga lamongan.

“Nilai jual kakap putih ini sangat tinggi, yakni 50-70 ribu per Kg-nya.

Ini inovasi yang bisa kita kembangkan di Lamongan, melihat nilai jualnya yang sangat tinggi, saya harap pembudidayaan secara khusus ini bisa efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.[aha,yit]

Petrokimia Fasilitasi 300 Penyitas Covid-19 Donorkan Plasma Gresik, Bhirawa Petrokimia Gresik (PG), perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menggelar ‘Donor Darah Plasma Konvalesen’ di Gresik, Senin (8/2). Sebanyak 300 penyitas Covid-19 mendaftar sebagai pendo-

nor yang terbagi dalam 5 (lima) sesi.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program ‘Plasma BUMN untuk Indonesia’, arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang dilaksanakan serentak

secara nasional bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memerangi Covid19 di tanah air. Untuk itu, Petrokimia Gresik mewakili BUMN di wilayah Jawa Timur (Jatim) berkolaborasi dengan PMI Provinsi Jatim turut ambil bagian dalam gerakan donor plasma ini,” ujar Dwi Satriyo.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi implementasi salah satu core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang dimiliki Petrokimia Gresik sebagai perusahaan BUMN. “Selain menjaga ketahanan pangan nasional, Petrokimia Gresik juga diberi amanah untuk membantu pemerintah dalam memerangi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa donor darah yang digelar Petrokimia Gresik mendapat dukun-

Jajaran Direksi Petrokimia Gresik serta pejabat terkait saat mengikuti acara Plasma BUMN Untuk Indonesia.

gan dan sambutan positif dari berbagai pihak. Terbukti dari banyaknya pendonor yang mendaftarkan diri.

“Kami mengapresiasi dukungan dan peran aktif para pendonor. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menyelematkan saudara kita yang masih berjuang untuk sembuh dari Covid-19,” ujarnya.

Dwi Satriyo berharap, apa yang dilakukan pendonor ini dapat menginspirasi penyintas Covid-19 lainnya untuk mendonorkan plasmanya, sehingga gerakan ini berkelanjutan dan menyebar kepada masyarakat lebih luas lagi. “Saya mengimbau penyintas lain yang sudah sembuh untuk mendonorkan plasma guna meningkatkan rasio kesembuhan penderita Covid-19. Permintaan plasma sangat tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah plasma yang dapat dikumpulkan dari sejumlah penyintas Covid-19, untuk itu ayo berdonor,” ajaknya.[kim]

Pemilik Saham Apresiasi Kinerja PT BPRS Situbondo, Bhirawa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Senin (8/2). Hadir di antaranya, perwakilan Pemkab Sekda Syaifullah, Direktur Utama PT BPR Syariah Situbondo Arifin Hidayat berikut Dewan Direksi, Dewan Pengawas, Direksi serta para pemegang saham. Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Situbondo bersama Kabag Perekonomian Imam Mahbub Ansyori juga ikut hadir dalam kegiatan yang rutin diadakan setahun sekali tersebut.

Menurut Dirut PT BPR Syariah Situbondo, Arifin Hidayat, khusus tahun 2020 BUMD milik Pemkab Situbondo ini mampu membukukan laba bersih Rp 336. 124.580, 14 dari laba kotor Rp 340.359.434,75. Padahal, imbuh Arifin Hidayat, untuk laba tahun sebelumnya hanya membukukan angka Rp 4.383.-

724,37. “Jadi total laba yang dibagikan sebesar Rp 344.743.159,12 dan untuk zakat sebesar Rp Rp 8.618.578,98,” beber Arifin Hidayat.

Masih kata Arifin Hidayat, awalnya BPRS masuk dalam pengawasan intensif OJK dan manajemen melakukan sejumlah perbaikan. Dengan upaya dan kerja keras, tuturnya, akhirnya mulai Januari 2020 BPRS bisa keluar dari status tersebut.

“Mengawali tahun 2020, meski dihantam pandemi Covid-19 yang tidak dudga sebelumnya memiliki dampak luar biasa bagi lembaga keuangan termasuk BPRS. “Kami juga memberlakukan relaksasi kredit dengan jumlah sekitar 60 nasabah,” jelas Arifin Hidayat.

Di sisi lain, Syaifullah sebagai perwakilan pemilik saham Pemkab Situbondo patut berbangga dengan kinerja BPRS dalam perjalanan 1 tahun 3 bulan dibawah kepemimpinan Dirut

Arifin Hidayat. Selain itu, jelas Syaifullah, BPRS mengalami perkembangan cukup bagus, karena ada keuntungan dari laba yang naik cukup signifikan.

“Saya melihat Dirut BPRS sebelumnya ada persoalan sehingga mengalami minus, namun sempat ada laba

diakhir tahun. Selama setahun di bawah Dirut Arifin Hidayat dan berkat dorongan pemegang saham serta ada pengawasan yang ketat, akhirnya kinerja BPRS tumbuh cukup bagus,” tandas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu.[awi]

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah bersama Direktur Utama PT BPR Syariah Situbondo Arifin Hidayat dan Dewan Pengawas dalam RUPS Senin (8/2).

Guna Tingkatkan Ekspor Ikan, Nahkoda dan ABK Diberi Bimbingan SKPI Bertempat di Aula PPP Mayangan Probolinggo, dilaksanakan kegiatan Bimtek (bimbingan teknik) dalam rangka sertifikasi keterampilan penanganan ikan (SKPI) bagi nahkoda dan ABK (Anak buah kapal.Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara UPT PPP Mayangan dengan HNPP (Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan) Samudra Bestari juga PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong Lamongan, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para nelayan dalam menangani ikan hasil tangkapan.

Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, Bimtek sertifikasi ketrampilan ini dibuka oleh Kepala Syahbandar PPP Mayangan, Arif Wahyudi dan dihadiri oleh 80 orang yang terdiri dari Nahkoda dan ABK dengan Narasumber dari PPN Brondong Lamongan.

Kepala Syahbandar PPP Mayangan, Arif Wahyudi, Senin (8/2) menyampaikan bahwa kualitas ikan yang diekspor harus sesuai dengan persyaratan dari negara tujuan terutama Negara Eropa. Kegiatan Bimtek diikuti sebanyak 80 orang yang terdiri dari nakhoda dan ABK. “Tujuan digelarnya kegiatan pelatihan SKPI adalah untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan terhadap awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB),” jelas Arif.

Melalui kegiatan pelatihan SKPI

diharapkan agar para peserta akan lebih memahami dan menerapkan ketrampilan diatas kapal tersebut sehingga hasil tangkapan akan bermutu tinggi dan mempunyai nilai jual yang bagus, utamanya saat export,” jelasnya.

Pengurus Harian HNPP Samudra Bestari Probolinggo, Wiwit, mengatakan bahwa HNPP Samudra Bestari Probolinggo bersama UPT PPP Mayangan dan PPN Brondong Kabupaten Lamongan memberikan bimtek untuk mendapatkan SPKI (Surat Ketrampilan Penangan Ikan) terkait penanganan ikan yang baik diatas kapal serta cara penyimpanan, pengangkutan, serta pemilihan kwalitas ikan. “Peserta Bimtek diikuti para Nahkoda ABK. Acara bermuara pada penyerahan surat keterangan Setifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SPKI),” ujar Wiwit.

Wiwit juga menekankan, bukan hanya ABK yang perlu mendapat pengetahuan penanganan ikan, para penjual juga harus memasarkan

Bimtek sertifikat ketrampilan penanganan ikan.

produk perikanan. Memilih ikan yang baik dari nelayan, menyimpan dalam es dengan suhu yang diatur, mendemonstrasikan cara memilih ikan segar yang dapat dilihat dari mata dan insang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada anak buah kapal dalam menangani ikan hasil tangkapan di laut,” lanjutnya.

Diakhir kegiatan dilaksanakan ujian tertulis. 80 peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan SPKI. Selain itu mengantisipasi cuaca ekstrem di perairan PPP Mayangan Probolinggo, UPT PPP Mayangan, menghimbau terkait pelayaran kepada semua pihak. Himbauan tersebut, tentang waspada bahaya cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke

wiwit agus pribadi/bhirawa

depan. Seluruh pihak baik para petugas dilapangan, operator kapal, maupun masyarakat nelayan untuk mewaspadai cuaca ekstrem diperairan Indonesia, utamanya di wilayah PPP Mayangan.

Arif Wahyudi, memperingatkan agar semua pihak mewaspadai adanya cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang masih terjadi disebagian wilayah perairan PPP Mayangan, khususnya dalam beberapa hari ke depan. “Apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan kapal, agar menunda keberangkatan berlayar sampai kondisi cuaca di sepanjang perairan yang akan dilayari benarbenar aman. Tak kalah penting kami juga menghimbau bagi warga yang suka berendam di wilayah PPP May-

angan agar lebih memperhatikan cuaca seperti ombak besar yang disertai angin kencang, lebih baik berhenti dulu jangan berendam,” pinta Arif Wahyudi.

Menurut Arif Wahyudi, beberapa hari ke depan diperkirakan terjadi cuaca ekstrem dibeberapa perairan laut jawa, dengan tinggi gelombang antara 1.5 meter hingga 3 meter.

Untuk tinggi gelombang antara 2,5 dan 4 meter akan terjadi di Samudera Hindia Barat Aceh, Laut Natuna Utara, Perairan Selatan Jawa Tengah hingga Pulau Lombok, Selatan Bali hingga Selat Lombok Bagian Selatan, perairan Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simeleu, Selat Sunda Bagian Utara, Perairan Selatan Kupang hingga Pulau Rote, Perairan Barat Lampung, Perairan Selatan Banten hingga Jawa Barat, Perairan Pulau Sawu, Laut Timor Selatan, NTT. Dan Pos TNI AL Mayangan, Lettu Laut ( P) Eko Mei, meminta agar seluruh pemilik kapal agar berhatihati serta terus melakukan pemantauan ulang kondisi cuaca setiap hari serta menyebarluaskan hasil pemantauan dengan cara membagikan kepada para pengguna jasa atau tempat kapal nelayan,” pintanya.

Memasuki puncak musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo, terus mengimbau warganya untuk

selalu waspada. Sebab, masih rawan bencana. Terutama, warga yang berkerja sebagai nelayan. Dalam dua hari terakhir gelombang laut diperkirakan bisa mencapai 3 meter.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetio mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, Surabaya, akan terjadi cuaca ekstrem pada dalam pekan ini. Tingginya gelombang diperkirakan mencapai 3 meter.

Karenanya warga, terutama nelayan diminta waspada.

Pihaknya berharap di daerah selatan atau Kabupaten Probolinggo, tidak terjadi hujan lebat. Sehingga, debit air sungai, termasuk di Kota Probolinggo, tidak terlalu tinggi.

“Kami terus melakukan pemantauan, baik visual di lapangan maupun melalui website BMKG,” paparnya.

Sementara itu, untuk suhu udara di lima kecamatan di Kota Probolinggo, berkisar antara 25 sampai 32 derajat selsius. Kecepatan angin 30 knot dengan kelembapan udara 6595. Dengan demikian, Sugito mengimbau warga tetap waspada.

Termasuk menjaga lingkungan.

Minimal tidak membuang sampah sembarangan. Serta, membantu membersihkan sampah di lingkungan sekitar. “Dengan demikian, dapat mengurangi terjadinya banjir,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Selasa Legi, 9 Februari 2021

PPKM Mikro Harus Diterapkan di Seluruh Indonesia l

Sambungan hal 1

yang memutuskan pusat, kita harus ikuti,” kata Sutiaji, Senin, 8/2 kemarin.

Instruksi Mendagri ditujukan kepada Gubernur dan kepala daerah yang berada di Jawa dan Bali untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

Menurut dia, ada beberapa hal yang diatur mulai dari ketentuan penentuan zonasi penularan Covid-19 dari hijau, kuning, oranye dan merah berbasis RT. Jika kasus Covid-19 lebih dari 10, maka satu RT masuk kategori zona merah sehingga tempat ibadah dan tempat umum ditutup kecuali sektor esensi. Kemudian aktivitas masyarakat di RT zona merah itu dibatasi hingga pukul 20.00 WIB dan tidak boleh berkegiatan melebihi tiga orang.

PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur y a n g t e r l i b a t , Wali Kota Malang, mulai dari Ketua H.Sutiaji RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keter­ tiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

“Saya minta ke pejabat tinggi yang punya otoritas PPKM 3. Jangan hanya daerah tertentu harus seluruh Indonesia. Karena mitigasinya dari bawah. Dan untuk di RT/RW sudah kami terapkan 6 bulan lalu. Saya kepingin di RT itu litetasi dan edukasinya terbangun dengan baik kita yang mengawali Kampung Tangguh,”terang Sutiaji.

Sutiaji mengatakan, untuk PPKM mikro dia mengklaim sejak awal pandemi mereka sudah menerapkannya. Bahkan, secara berkelanjutan dia sudah meminta RT/RW melaporkan ke lurah dan Puskesmas. Pelaporan inilah yang menjadi panduan proses tracing dan tracking.

“Sejak dulu sebenarnya kita sudah lakukan PPKM mikro. Saya sudah minta RT/RW hingga lurah untuk secara berkelanjutan melaporkan.

Keluar dan masuknya bagaimana pasien ini.

Dan keluarga itu melaporkan dan diteruskan ke Puskesmas jadi itu sudah terjadi di wilayah kita.

Jangan indikatornya terpapar banyak,” tutur Sutiaji.

Sutiaji mengatakan, di wilayahnya jumlah terpapar Covid-19 cukup tinggi karena angka sampling swab juga tinggi. Untuk itu, langkah yang paling penting negara menekan angka konfirmasi positif, mempercepat angka kesembuhan hingga menjamin protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin.

“Jumlah yang positif banyak itu juga harus dilihat kenapa. Kota Malang itu jumlah sampling swabnya seribu orang perhari mesti saja yang terpapar banyak. Tapi bagaimana negara, bisa menekan angka terkonfirmasi positif, mempercepat angka kesembuhan, transmisi penyebaran. Setelah itu harapanya masyarakat tetap tertib prokes,” kata Wali Kota yang juga ustadz. [mut]

Suka Berbagi Sesama l

Sambungan hal 1

yang lembut karena dikenal suka berbagi kepada sesama.

Ketika disapa, pria yang pernah menjadi pendidik di Kalimantan Selatan itu, menyambut dengan ramah. Kepada siapa pun yang hendak bertamu, Fathor selalu terbuka membuka pintu.

Baik dari kalangan nelayan dan pembudidaya tambak ikan yang dikenal sebagai mitra kerjanya, Fathor juga terbuka kepada sesama ASN yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo.

“Banyak kolega ASN, baik pejabat maupun staf yang menghubungi saya. Baik itu hanya dalam rangka untuk kunjungan atau sekadar konsultasi sesuatu. Saya welcome saja,” jelas Fathor.

Kenapa suka berbagi (beramal) ? Dalam pandangan Fathor, seseorang yang suka berbagi atau beramal tidak akan menjadi miskin atau melarat.

Justeru sebaliknya, ungkap Fathor, dengan suka tangan diatas akan memudahkan seseorang mendapatkan rejeki yang tak terduga.

Semua itu dialami sendiri oleh Fathor, tatkala mengeluarkan sejumlah uang untuk seseorang, tanpa butuh waktu lama, ada seseorang juga memberi uang. “Disitu kelebihan kita saling membantu atau beramal,” ungkap alumnus IKIP Malang itu.

Tak pelak, dalam kacamata teman terdekatnya, Fathor cukup lama dikenal sebagai seorang ASN yang ringan tangan, kepada kalangan tak mampu atau warga yang membutuhkan. Sikap mulia itu tidak hanya ia terapkan secara sendirian, melainkan juga diketuk tularkan kepada anak anaknya yang sudah dewasa.

“Termasuk kepada saudara, saya ajarkan untuk selalu beramal kepada orang lain. Selain dapat meringankan beban orang lain, dengan suka beramal kita sudah melaksanakan ibadah dan ajaran Islam,” pungkas pria yang mengaku berdomisili di perumahan Griya Panji Mulia (GPM) itu. [awi]

Halaman 11

BPBD Jatim Turunkan DPU-TR Rekomendasikan Tutup Permanen Jembatan Patihan Tim Geologi Teliti l

Kota Madiun, Bhirawa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kota Madiun merekomendasikan agar Jembatan Patihan ditutup secara permanen, karena kondisi jembatan semakin amblas. Sebab, jika jembatan tetap digunakan untuk aktifitas masyarakat, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Jika jembatan kondisinya seperti itu, kami rekomendasikan jembatan ditutup permanen. Faktor keselamatan pengendara yang utama. Masalahnya, jembatan yang menghubungkan Kelurahan Patihan dan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ini, kondisinya semakin parah,”kata Kepala DPU-TR Kota Madiun, Suwarno, Kabid Bina Marga DPU-TR Kota Madiun, Thariq Megah, Senin (8/2).

Dijelaskan, berulang kali pihak DPU-TR terjun kelapangan meninjau kondisi jembatan. Memang dari hasil pantauan sebelumnya, secara konstruksi terjadi pergeseran pondasi jembatan akibat arus deras sungai Bengawan Madiun. Ditambah banyaknya sampah yang menumpuk di pondasi jembatan.

Pun, usia jembatan juga sudah lama.

Sehingga perlu ada perbaikan.

Sementara itu, dari hasil pantauan dilapangan, warga bersama aparatur kelurahan secara mandiri menutup jembatan menggunakan bambu dan seng. Menurut Kepala Kelurahan Patihan, Joko Slamet Harjono penutupan itu dilakukan atas saran dari BPBD. Untuk sementara, pengendara dialihkan melalui Jembatan Prambanan.

sudarno/bhirawa

Jembatan Patihan ditutup secara permanen, karena kondisi jembatan sangat membahayakan jika dilalui kendaraan bermotor. Senin (8/2).

”Atas saran BPBD, koordinasi dengan Kelurahan Sogaten akhirnya ditutup bersama warga,” katanya Diberitakan Bhirawa diimbau agar masyarakat tidak lagi melewati jembatan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang menghubungkan ke wilayah Kota Madiun bagian barat dan seterusnya. Pasalnya, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Yakni dua pilarnya ambles sekitar 20 sentimeter Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Kota Madiun, Suwarno didampingi Kepala Bidang Bina Marga, DPU-TR Kota Madiun, Thariq Megah saat meninjau jembatan yang menghubungkan Kelurahan Patihan dan Kelurahan Sogaten itu mengatakan, dua dari enam pilar dalam kondisi ambles sekitar 20 sentimer. Sehingga dikhawatirkan

runtuh ketika terjadi hujan deras dan debit air bengawan Madiun meningkat.

“Kami laporkan ke Wali Kota agar jembatan ini ditutup selama musim penghujan. Kita juga memberitahu ke pihak kelurahan dan kecamatan untuk menghimbau warganya tidak menggunakan jembatan ini demi alasan keamanan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya, saat meninjau jembatan Patihan, Jumat (6/11).

Dikatakan oleh Thariq, jembatan Patihan masih menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Solo. Inilah yang menjadi persoalan Pemkot Madiun tidak dapat meremajakan bangunan tersebut. Namun, jika diberikan izin oleh BBWS dan PG Rejoagung, Pemkot Madiun siap melakukan pembangunan. [dar]

Pastikan Vaksinasi Dosis Kedua Berjalan Optimal

Sambungan hal 1 pertama di Bangkalan sebesar 85,16 persen. Sisa tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin dosis pertama berjumlah 469 orang.

Gubernur Khofifah mengatakan, kunjungan kali ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan vaksin dosis kedua dapat segera dilakukan. Dimana sampai dengan Minggu (7/2), sebanyak 19 kabupaten/kota di Jatim telah selesai melakukan vaksin dosis pertama.

19 kabupaten/kota tersebut yakni Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kota Batu, dan Kabupaten Nganjuk. Kemudian Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, Kota Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya, untuk daerah Surabaya Raya, proses pelaksanaan vaksin dosis pertama telah dimulai (28/1), sehingga, 14 hari setelah itu bisa dilakukan vaksin dosis kedua. “Bila hari ini yang divaksin di RS Syarifah Ambami Rato Ebu ada 100 orang dan di puskesmas kota ada 50 orang, maka masih butuh dua hari lagi l

untuk bisa menuntaskan di dosis pertama. Setelah itu memang sudah harus masuk pada tahapan pemberian vaksin dosis kedua,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan vaksin tahap berikutnya terutama bagi masyarakat umum, Khofifah meminta dinas terkait seperti Dispendukcapil sampai dengan lini bawah seperti Camat, Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk membantu proses pendataan dan identifikasi. Hal itu terutama terkait dengan identitas penerima vaksin dan waktu pelaksanaannya.

“Tolong tim yang akan menyiapkan data bisa melakukan identifikasi sesuai dengan peruntukan prioritas penerima tahap berikutnya seperti petugas pelayanan publik, TNI/Polri, dan saya juga mengusulkan jurnalis karena jurnalis yang bertugas liputan juga beresiko tinggi. Jadi masing-masing ini akan menjadi prioritas,” katanya.

Menurutnya, pendataan untuk penerima vaksin tahap berikutnya ini penting dilakukan agar ketika dosis vaksin tahap berikutnya datang dari pemerintah pusat, proses vaksinasi ini bisa segera dilakukan.

“Tentu kita berharap bahwa seluruh proses ini akan memberikan imunitas yang lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat.

Jangan ada lagi yang terpapar,

yang sudah sehat jaga kesehatannya, dan bagi yang terkonfirmasi segera mendapatkan kesembuhan,” terangnya.

Saat meninjau pelaksanaan vaksin di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan Puskesmas Kota, Khofifah turut menyapa petugas vaksin serta para tenaga kesehatan yang akan divaksin. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar.

Saat ini di Kabupaten Bangkalan sendiri terdapat 121 vaksinator, 99 tenaga screening dan 178 orang petugas lainnya sehingga total ada 398 tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi di Kab. Bangkalan.

Sementara itu Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, program vaksinasi Covid-19 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tahapan pertama pelaksanaan vaksin dilaksanakan pada petugas kesehatan sebagai Garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Sejauh ini beberapa fokus penanganan Covid-19 terus dilakukan diantaranya mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan serta melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya vaksin covid19 bagi masyarakat,” pungkasnya. [tam]

Sambungan hal 1

lakukan Tim BPBD ini untuk membantu Pemkot Batu dan Pemprov Jatim dalam mengambil kebijakan dan solusi penanganan bencana di wilayah Batu yg sering terjadi.

“Setidaknya ini untuk meminimalisir jumlah korban bencana alam sebagai upaya penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB),” kata Gatot, Senin (8/2).

Sementara itu Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Achmad Choirur Rochim menambahkan, ada 4 personil Tim BPBD Jatim bersama Tim BPBD Kota Batu. Tim gabungan ini melakukan kajian kerentanan gerak tanah di 23 titik lokasi, meliputi, 20 titik mitigasi dan 3 titik relokasi.

Kajian geologi, sambung Achmad, dilakukan hingga tengah malam. Tujuannya untuk menganalisis rencana relokasi rumah warg. Selain itu juga demi menghindari terjadinya longsor susulan.

“Ada 23 titik yang kami cek. Semuanya ada di Dusun Brau,” tegas Achmad Choirur Rochim seperti yang diiyakan Bramantya Ramadhany, Tim Geologi BPBD Jatim. [bed]

PJ Bupati Sidoarjo Perjuangkan Dana Talangan Korban Terdampak Lapindo

l

Sambungan hal 1

Ia khawatir upaya terakhir di Menko akan gagal juga karena sifatnya Menko hanya kordinasi adiministrasi saja.

Menko pasti melimpahkan ke Mendagri. Bila persoalan diserahkan ke Mendagri dikuatirkan akan gagal juga.

Sebenarnya menurut Basuni, dana talangan itu sudah tersedia di APBN. Tetapi tak ada satupun yang berani mencairkan alasannya data dan dokumen yang tidak lengkap.

Padahal saat korban mendapatkan pencairan 20% itu dengan dokumen lengkap. Kelengkapan dokumen sudah diserahkan ke Lapindo saat pencairan 20%. [hds]

Plt.Dirut Khayangan Jember Arief Wicaksono (baju putih) saat diusir FKPAK, Senin (8/2)

Dianggap Bermasalah, FKPAK Usir Plt Dirut PDP Khayangan

Sambungan hal 1 Koordinator FKPAK Dwi Agus mengatakan, Arif dinilai buruh adalah sosok yang tidak tepat karena rekam jejak Arief selama menjabat di Kebun Blawan milik PTPN XII.“Pernah ada kasus di Kebun Blawan, dugaan penyelewengan kopi rakyat sampai dia dinonjob-kan dari manager, tidak dapat pesangon setelah pensiun dini,” bebernya.

Sebelum menjadi Dewas PDP Kahyangan, Arif pernah menjabat Manager Kebun Blawan PTPN XII di Kabupaten Bondowoso. “Seharusnya, yang diangkat adalah sosok yang bersih, bukan yang pernah bermasalah,” tutur Agus.

Selain itu, para buruh juga mencurigai penunjukan Arif oleh Faida sarat kepentingan politik. Faida yang masa jabatannya hanya tinggal beberapa hari lagi diyakini sengaja membuat keputusan yang akan merepotkan Bupati Jember berikutnya, yakni Hendy Siswanto - H.Balya Firjaun Barlaman.

“Jadi, kami menduga nuansa politis sangat kental, karena seharusnya Dirut lama di Plt kan dulu sampai bupati definitif.

Secara aturan, Perda PDP masih pakai Banwas (Badan Pengawas) yang diketuai Sekda. Tapi, ini oleh Faida diganti Dewas yang ada Arif sebagai ketuanya di sana,” paparnya.

Sekretaris Dewas PDP Khayangan, Gautama Budi Arundati menanggapi apapun pernyataan buruh kendati dalam bentuk aksi protes harus didengar dan diperhatikan. “Karena buruh itu stakeholder terdekat yang bekerja full di lapangan. Apalagi selama ini belum digelar Laporan Pertanggung Jawaban Direksi yang sudah habis masa jabatannya,” ungkap Budi kemarin.

Apabila mekanisme tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan kemudian Faida selaku Bupati langsung mengambil keputusan, akan berdampak negatif dikalangan publik dan buruh. Dewas sendiri menahan diri untuk tidak mengeluarkan rekomendasi.”Apalagi, situasi Pemkab Jember yang sedang dalam masa transisi menuju peralihan kekuasaan juga jadi pertimbangan. Kalau sekarang masih transisi, idealnya seperti ini diserahkan ke Bupati yang baru,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Arief Wicaksono belum bisa dikonfirmasi media karena telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif. [efi] l

Ajak Tim Dokter untuk Memastikan Langkah Medis Apa yang Bisa Diambil l

Sambungan hal 1

Jadi tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana tinggalnya nanti,” ujar Wali Kota Hadi, yang memastikan keluarga Rosa sudah mendapat BPJS dari pemerintah.

“Nanti secepatnya, akan kami antar ke rumah sakit (RSUD dr Moh Saleh), cek CT scan lagi,” tutur dr Abraar kepada Wali Kota. Habib Hadi meminta ada penang­ anan cepat agar bisa diketahui tindakan medis lanjutannya.

“Kami memastikan kondisi Rosalina.

Dulu sejak bayi sudah ditangani di puskesmas, sempat mau operasi tapi keluarga tidak setuju. Pak Kapolres juga sudah membantu tapi karena sudah keras tidak bisa dioperasi.

Tentunya, pemerintah bertanggungjawab untuk melihat perkembangannya. Saya mengajak dari RSUD untuk melihat langkah medis yang bisa diambil untuk Rosalina, yang penting ada upaya dan usaha,” beber Habib Hadi yang juga memberi santunan kepada orangtua Rosalina.

Rosalina, penderita Hidrosefalus yang sempat didatangi rombongan dari Polres Probolinggo Kota. Hal ini dilakukan oleh Polresta untuk memberi dukungan kepada Rosalina yang langsung datang

di rumahnya.

Bentuk dukungan yang diberikan kepada gadis tersebut berupa pemberian kios kecil beserta isinya, tempat tidur, serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyembuahan perempuan mungil itu. Kegiatan yang dilakukan ini sesuai perintah bapak Kapolri.

“Kami melakukan semua ini untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial.

Salah satunya seperti yang dilakukan sekarang.” jelasnya. Ada kata bijak yang kita ambil dari acara tersebut, yaitu tidak ada masalah yang tak bisa diatasi dengan kepedulian kita kepada sesama.

“Kita ketahui bersama, Adik kita Rosalia, sedang menderita Hidrosefalus, maka bagi sesama kita harus saling membantu dan memberikan dukungan untuk kesembuhanya,” terangnya.

Menurutnya, bentuk dukungan yang diberikan salah satunya yaitu kios atau gerobak kelontong beserta isinya. “Mengingat kondisi Rosalina membutuhkan penyembuhan secara berkala, tapi ada sedikit kendala, yaitu masalah ekonomi. Sehingga diharapkan dengan adanya kios itu, dapat membantu untuk mengatasi kebutuhan hidup, serta kesehatan Rosalia.” tuturnya.

Ayahnya bekerja sebagai kuli bangun­ an, penghasilanya tak menentu. Semoga dengan bantuan ini dapat meringankan bebannya. Tak hanya kios atau gerobak kelontong. Polresta juga memberikan satu set tempat tidur (bantal dan guling).

Aktivitas yang dilakukan Rosalina hanya di tempat tidur saja. sehingga kita juga beri dia tempat tidur yang layak serta bantal dan gulingnya,”terang Enti ibu Rosalina.

“Polresta juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), terkait dengan pengobatan Rozalina. Untuk upaya medisnya, kita sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan,” jelasnya.

Enti, ibu Rozalian mengungkapkan kegembiraanya. Enti mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan. Semoga apa yang diberikan ini dibalas Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Saya berharap anak saya bisa cepat sembuh, ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca.

Suasana dirumah Rosalina begitu haru, selain senang, tapi yang didatangi seorang gadis belia yang merasakan sakit.

Rosalina putri pasangan suami istri Sawi dan Enti, pernah mendapatkan perawatan medis di RS Sukolilo Surabaya,

dari penyakit yang diderita Rosalina, pihak Polresta Probolinggo berinisiatif mendatangkan tim medis spesialis dari RS Haji Sukolilo Surabaya dan memberikan pengertian kepada orang tua Rosalina.

Dengan berbagai cara membujuk orang tua bocah mungil dan cantik ini, akirnya ibu dari Rosalina bersedia dibawa ke RS dan dilakukan pengobatan intensif di rumah sakit Haji Sukolilo Surabaya.

Sebenarnya Rosalina tidak mengalami kelainan fisik saat dilahirkan 10 tahun lalu. Kelahirannya pun berlangsung normal melalui bantuan bidan setempat.

Namun, masa-masa suram Rosalina mulai terlihat saat muncul benjolan berdiameter 60 sentimeter, di bagian kepala Rosalia saat umurnya menginjak 4 bulan.

Selama ini, Rosalina belum sempat dilakukan operasi, meski beberapa waktu lalu mendapat sumbangan dari Walikota Probolinggo, karena menurut keluarganya, untuk pembiayaan operasi dari dana bantuan itu, masih dipertimbangkan kebutuhan ekonomi sehari-harinya.

Akhirnya batal menjalani operasi. Pihak keluarga hanya memberikan pengobatan secara herbal saja, namun tak membuahkan hasil. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Legi, 9 Februari 2021

Halaman 12

Pemprov Dukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menyatakan mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2021, yang bakal dilaksanakan mulai April 2021 nanti. Dukungan itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim, kepada bupati/wali kota Nomor 1604 pada 1 Februari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Provinsi Jatim.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim, Dr Andriyanto SH MKes, SE gubernur tersebut turun sebagai amanah UndangUndang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pemberkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Khususnya pada Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan 'pemerintah dan pemerintah

daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga'.

"Data yang diperoleh dari pendataan keluarga tersebut dapat memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di masyarakat. Terutama dalam pembangunan keluarga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan program

kependudukan, keluarga berencana (KB) dan pembangunan baik di pemerintah daerah maupun pusat," ujar Andriyanto, saat dikonfirmasi, Senin (8/2).

Pelaksanaan pendataan keluarga 2021 ini, lanjutnya, akan dilaksanakan mulai 1 April sampai 31 Mei 2021. Program ini merupakan kelanjutan dari pendataan keluarga yang dicanangkan sejak 1994, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional. Adapun pelaksanaan pendataan keluarga 2021 ini akan menggunakan metode sensus yang pengumpulan datanya menggunakan smartphone dan formulir.

Andriyanto mengatakan, pelaksanaan pembangunan baik nasion-

al maupun daerah, penduduk dan dinamikanya memiliki peran penting. Karena penduduk sebagai subyek dan obyek, sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk.

"Segala aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Mengapa demikian ? Karena penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan," jelasnya.

Lebih jauh Andriyanto menjelaskan, jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan pen-

duduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara timbal balik juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Ini meyakinkan kita sekali lagi betapa pentingnya Pendataan Keluarga di tahun 2021 ini.

Untuk itu, kata Andriyanto, diharapkan bupati/wali kota memberikan instruksi kepada camat beserta jajarannya sampai dengan RT di wilayahnya, guna berperan

aktif mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2021 dengan menerima kedatangan kader/petugas pendata serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Disamping itu membantu memfasilitasi dengan memberikan izin kader/petugas pendata untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Semoga program ini berjalan lancar dan mendapat basis data keluarga yang valid, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan pembangunan lain," pungkasnya. [iib]

Sidak ke PT Bonindo Abadi

Komisi III Temukan Kandungan TTS dan COD Lebihi Ambang Batas Bondowoso, Bhirawa Komisi III DPRD Bondowoso melakukan kunjungan lapangan atau Sidak ke PT. Bonindo Abadi Kecamatan Grujugan. Hal ini menyusul setelah adanya keluhan warga sekitar yang merasa terganggu akibat limbah pabrik tersebut.

PT. Bonindo Abadi sendiri adalah sebuah perusahaan pengolah kayu yang berada di Jalan Raya Jember, KM.9 Kecamatan Grujugan. Sedangkan beberapa warga yang merasa dirugikan dengan keberadaan limbah pabrik tersebut ialah warga Dusun Daringan, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Dalam kunjungannya, Komisi III DPRD Bondowoso menyimpulkan dari hasil temuannya, bahwa terdapat kandungan TSS (Total Suspended Solids) yang terlarut dalam air dan kandungan COD (Chemical Oxygen Demand) melebihi ambang batas.

"Pihak kepolisian membawa tim penguji lab yang terakreditasi dari Banyuwangi. Jadi hasilnya masih belum keluar," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Kukuh Raharjo, Senin (8/2).

Kukuh menerangkan, berdasarkan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, setiap perusahaan yang

mengeluarkan limbah wajib mematuhi aturan tentang lingkungan hidup. "Di sana salah satu parameternya ada dua itu tadi, tidak boleh melebihi ambang batas. Kalau melebihi tentunya ada sanksi administratif maupun sanksi lain," urainya.

Ia pun mengaku, jika keluhan warga sebenarnya telah lama. Sehingga

dengan kondisi tersebut, pihaknya akan menyampaikan kepada Bupati berdasarkan hasil telaah untuk kemudian dibuat keputusan. "Sedangkan kita di DPRD yang mempunyai fungsi kontroling juga akan melaporkan kepada pimpinan kemudian membuahkan rekomendasi juga,"terang Ketua KNPI Bondowoso ini. [san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Kukuh Raharjo saat mengambil pembuangan limbah PT. Bonindo Abadi Kecamatan Grujugan.