Binder7mar16

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Tangkap saja mafia pupuk subsidi siapa pun itu,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Senin Legi, 7 MARET 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

7 MARET 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 06.00 Meninjau Banjir di Babat Lamongan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Permendagri Perjelas Bengkok Bukan Hak Petinggi Desa Tulungagung, Bhirawa Keinginan para kepala desa dan perangkat desa untuk tetap mengelola tanah bengkok desa bakal menemui jalan buntu. Permendagri No1 Tahun 2016 memperjelas keterbatasan hak para petinggi desa tersebut dalam mengelola tanah bengkok secara pribadi.

“Terbitnya Permendagri No 1 Tahun 2016 memperjelas jika tanah bengkok atas dengan sebutan lain merupakan tanah aset desa. Karena itu, tidak bisa menjadi hak pribadi kepala desa atau perangkat desa,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung Drs Wiwik Triasmoro, Minggu (6/3).

Menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, dengan terbitnya Permendagri No 1/2016 juga membenarkan langkah sosialisasi yang telah dilakukan Komisi Wiwik Triasmoro A DPRD Tulungagung terkait pengelolaan aset desa beberapa waktu lalu. Kendati saat itu sempat menjadi kontroversi dan membuat para kepala desa se-Tulungagung mengadu pada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi. “Dari PP No 47 Tahun 2015 poin 27 perubahan pasal 100 sebenarnya sudah jelas. Sekarang diperjelas lagi dengan terbitnya Permendagri No1 Tahun 2016,” katanya.

 ke halaman 11

Korban Terakhir Ravelia Ditemukan di Belakang Kemudi Banyuwangi, Bhirawa Korban tenggelamnya KMP Ravelia II yang ditemukan terakhir pada Minggu (6/3) berada di bekalang kemudi kapal, sehingga diduga kuat jenazah itu adalah Bambang Surya Adi, nakhoda kapal.

“Di anjungan, sesuai prediksi semula, sehingga kemungkinan adalah nakhoda. Posisi dia berada di belakang kemudi, hingga akhir hayatnya masih memegang kendali,” kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut (DanLanal) Banyuwangi Letkol Laut (P) Wahyu Endriawan usai proses evakuasi di Banyuwangi.

Meskipun demikian ia belum bisa memastikan jenazah korban itu adalah Kapten Bambang Surya Adi, karena harus menunggu kerja dari tim identifikasi.

Hari ketiga pencarian korban tenggelamnya KMP Ravelia II, tim SAR menemukan satu jenazah korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke tepi pantai Ketapang dengan menggunakan boat milik Pangkalan TNI AL Banyuwangi. Dengan ditemukannya satu jenazah itu maka secara keseluruhan, korban hilang akibat tenggelamnya KMP Ravelia pada Jumat (4/3) siang yang sudah ditemukan sebanyak lima orang.

gegeh bagus/bhirawa

Ribuan umat Hindu menghadiri upacara Melasti di Laut Arafuru, Bumimoro Perak Surabaya, Minggu (6/3) kemarin.

Jelang Nyepi Ribuan Umat Hindu Upacara Melasti di Laut Arafuru

Surabaya, Bhirawa Ribuan umat Hindu dari 17 pura di Jawa Timur melaksanakan upacara Melasti menjelang perayaan Nyepi di Laut Arafuru, Bumimoro Perak Surabaya, Minggu (6/3) kemarin.

Upacara Melasti adalah persem-

Ongkos Jahit Seragam Tidak Diberikan Nganjuk, Bhirawa Indikasi adanya korupsi sangat kental pada lelang umum pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa kain batik tradisional dengan nilai Rp 6.283.080.000 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten Nganjuk. Selain rendahnya kualitas kain yang dibagikan kepada sekitar 15 ribu PNS Pemkab Nganjuk, ongkos jahit untuk pembuatan seragam juga tidak dibagikan.

Untuk menutupi dugaan korupsi belanja pakaian batik tradisional tersebut, sejumlah pejabat yang terkait langsung dengan proses lelang memilih bungkam.

Bahkan, Asisten Administrasi Umum Dra Widarwati Dhalillah yang berperan sebagai pejabat pengguna anggaran dalam pengadaan kain batik memilih tidak

menjawab saat dikonfirmasi Harian Bhirawa. Demikian juga dengan pejabat lain yang terlibat dalam panitia lelang.

Sementara itu, Kabaghumas Ghozali Afandi SH mengaku tidak tahu dan masih akan berkoordinasi dengan asisten umum.

“Ya saya tak koordinasi dengan asisten umum dulu, karena beliau atasan saya langsung,” kata Ghozali dikonfirmasi, Minggu (6/3).

 ke halaman 11

Deklarasi Rek Ayo Rek

Jalan-jalan di Tunjungan dengan Mengais Sampah gegeh bagus/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim Drs Saifullah Yusuf dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana ikut memainkan musik patrol di Jalan Tunjungan, Minggu (6/3). Kegiatan ini menjadi satu rangkaian deklarasi Komunitas Peduli Surabaya Rek Ayo Rek yang diisi dengan kerja bakti sosial membersihkan kawasan Tunjungan dari sampah.

Dukung Pembentukan BNN Kabupaten/Kota di kabupaten/kota. Banyak kabupaten yang mengajukan, namun baru di Blitar yang direstui,” kata Sukirman saat bertemu dengan Bupati Jember Faida bersama Forpimda di ruang lobi Bupati Jember belum l a m a ini.

Menu-

 ke halaman 11

Brigjen Pol Sukirman

Sentil..  Mentan Instruksikan Lawan Mafia Pupuk  Kalau hanya main instruksi semuanya bisa  Pemkab Gandeng Perhutani Antisipasi Bencana Banjir  Makanya jangan suka tebang pohon  Wisata Pantai Terhambat Akses Jalan  Diberlakukan bebas visa jadi tak banyak berpengaruh

han Yang Maha Kuasa. Setelah itu, pembersihan Pratima atau miniatur pura yang dibawa oleh setiap pura yang ikut dalam Melasti.

Pratima ini dibersihkan untuk

 ke halaman 11

Pengadaan Batik Berpotensi Rugikan Negara Rp 2 M

 ke halaman 11

K E PA L A B a d a n Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim Brigjen Pol Sukirman mendukung pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di kabupaten/ kota untuk menekan peredaran barang haram tersebut di daerah.

“Saat ini memang perlu didirikan BNN

bahyangan yang mengawali rangkaian persembahyangan jelang Nyepi. Umat akan membersihkan diri dan menyucikan diri saat Melasti. Rangkaian Melasti ini diawali dengan doa penghantaran sesaji untuk Sang Hyang Widi Tu-

Surabaya, Bhirawa Ratusan anggota Komunitas Rek Ayo Rek Surabaya meramaikan Jalan Tunjungan dengan berbagai kegiatan saat Car Free Day, Minggu (6/3) kemarin.

Selain melakukan deklarasi, mereka juga melakukan kegiatan bakti sosial membersihkan kawasan Tunjungan dari sampah, serta menghibur warga yang melakukan kegiatan Car Free

day dengan menampilkan musik patrol dan grup band.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Syaifullah Yusuf

 ke halaman 11

Dewan Anggap Tax Amnesty Pilih Kasih DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang akan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pengemplang pajak yang banyak didominasi oleh pengusaha besar banyak dipertanyakan oleh sejumlah anggota dewan. Mengingat kebijakan tersebut dianggap tak adil, karena pembayar pajak yang patuh seperti UMKM tidak mendapatkan dispensasi, padahal UMKM sebagai penggerak ekonomi terbesar di Indonesia.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi menegaskan kalau memang pemerin-

 ke halaman 11

ITS Gandeng Dindik Jatim Dirikan SMK Ekonomi Kreatif Dindik Jatim, Bhirawa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di bidang pendidikan kejuruan terus tumbuh di Jatim. Salah satunya ialah yang akan dilakukan ITS dengan mendirikan SMK ekonomi kreatif sekaligus pusat pelatihan industri kreatif.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan ITS untuk memulai pendirian SMK tersebut tahun ini. Anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp 2,9 miliar. “Dana tersebut kita ajukan ke Kemendikbud dan telah disetujui,” tutur Saiful, Minggu (6/3).

Saiful menuturkan, penambahan jumlah lembaga SMK telah menjadi prioritas di Jatim. Targetnya adalah memenuhi

 ke halaman 11

Pantai Cemara, Destinasi Baru Kabupaten Banyuwangi

Tak Hanya Jadi Tempat Rekreasi, Juga untuk Konservasi Penyu Pemkab Banyuwangi terus mengembangkan destinasi wisata baru, yakni Pantai Cemara. Berlokasi di Kelurahan Pakis, pantai ini dipenuhi dengan lebatnya hutan cemara dan diplot menjadi tempat konservasi penyu.

Rachmat Caesar, Kabupaten Banyuwangi Keberadaan destinasi baru ini diakui oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Dia mengatakan Pantai Cemara merupakan model model wisata pantai berbasis konservasi dan tahun ini pihaknya mulai mencicil pembangunan infrastruktur penunjangnya, seperti akses jalan masuk, penataan lansekapnya, promosi, dan sebagainya.

“Saya sudah cek kemarin apa saja keperluannya. Secara bertahap kami kerjakan sampai tahun depan,” katanya kepada Kantor Berita Antara belum lama ini.

Pantai Cemara berada di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyu-

wangi, atau hanya tiga kilometer dari pusat kota. Sesuai namanya, pantai ini ditumbuhi ribuan pohon cemara udang di sepanjang bibir pantainya. Pantai ini dikelola oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pantairejo yang didampingi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi.

Ketua KUB Pantairejo M. Muhyi mengatakan terdapat 16 ribu pohon cemara udang yang tumbuh di lahan seluas 9 hektare itu. Dulu pihaknya menanam 18 ribu pohon, namun yang hidup

 ke halaman 11

Pantai Cemara diplot oleh Pemkab Banyuwangi menjadi model wisata pantai berbasis konservasi penyu. Tahun ini Pemkab Banyuwangi mulai mencicil pembangunan infrastruktur penunjangnya, seperti akses jalan masuk, penataan lansekapnya, promosi, dan sebagainya.

SURABAYA

2

Senin Legi 7 MARET 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Ratusan Siswa SD Lukis Tong Sampah Bantuan Wali Kota Pemkot, Bhirawa Suasana di lapangan tengah kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya terlihat asyik, Jumat (4/3). Ratusan siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) duduk rapi berjajar. Masing-masing memegang tong sampah bantuan dari Wali Kota Surabaya dan siap untuk berekspresi.

Setiap anak bebas mengekspresikan diri dengan mewarnai dan menggambar deretan tong sampah itu. Sebagian ada yang melukis bunga, pepohonan, burung, dan beraneka macam lainnya. Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menuturkan, tong sampah bantuan dari wali kota ini akan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Namun sebelum itu, Dindik ingin mengajak siswa lebih sadar terhadap lingkungan. Salah satunya dengan mengajak mereka akrab dengan tong sampah ini.

“Kalau mereka akrab dengan tong sampah, siswa akan lebih

sadar ke mana akan membuang sampah,” tutur Eko. Di samping itu, kegiatan ini juga merupakan upaya dalam mengembangkan potensi anak terutama dalam mengasah kreatifitas mereka dalam gambar-gambar di tong sampah itu. Selain mempercantik lingkungan sekolah, Eko berharap kebersihan sekolah juga akan menambah semangat belajar siswa.

“Tidak kurang dari 300 siswa turut serta dalam pengecatan tong sampah tersebut. Ada lima puluh set tong sampah yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah”.

Mantan Kepala SDN Wonokusumo itu juga mengatakan, kegiatan ini merupakan wadah untuk memberikan kesempatan terhadap kemampuan para siswa di bidang non akademik.

Karena potensi non akademik itu memang seharusnya dapat teraktualisasi secara positif.

Sementara itu, Erika Margareta salah seorang siswi asal SDN

tam/bhirawa

Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih ikut terlibat dengan ratusan siswa melukis tong sampah di lapangan tengah kantor Dindik Surabaya.

Sawunggaling 4 menuturkan, dia bersama teman-teman sebayanya sangat menikmati kesempatan itu. Dia mencoba mulai melukis tong sampah tersebut menggunakan cat air yang sengaja sudah dibawanya dari rumah. Dia pun berusaha sebaik mungkin menunjukkan karyanya yang berisi gambar pepohonan.

“Ini nanti saya ingin taruh di sekolahan. Supaya sekolah saya bersih dan semakin rapi. Makanya saya gambar sebaik mungkin juga biar terlihat lebih indah,” tuturnya polos.

Berbeda dengan Erika, Ganesa Bintang Langit siswa asal SDN Pakis 3 itu saking sema ngatnya langsung melukis tiga tong sampah sekaligus. Dia pun memilih alat lukisnya dengan menggunakan spidol dan mengambil tema aliran sungai. “Sungai harus dijaga dengan baik. Jangan sampai malah jadi tempat pembuangan Q tam sampah,” kata dia.Q

Bersama Dunia Perbankan, Jatim Bertekad Menekan Angka Kemiskinan Perlu Dibersihkan Upaya pelayanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sedang digencarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya, karena ada puluhan taman kota yang dimiliki Kota Surabaya serta berbagai fasilitas yang dimiliki seperti air mancur. Namun sayangnya fasilitas tersebut perlu pembersihan sebab banyak tumbuhan lumut yang menempel sehingga terlihat licin,Minggu (6/3). trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Jatim dukung Pembentukan Relawan Kesehatan Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf menyatakan Jatim mendukung pembentukanrelawan kesehatan, khususnya yang mengawal pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“JKN ini tujuannya sangat mulia, yakni untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyatIndonesia, namun dalam pelaksanaannya, ada yang sudah baik dan ada yang belum, karena itu saya mendukung dibentuknya relawan kesehatan ini,” kata Gus Ipul saat Sosialisasi JKN dan Pelantikan Relawan Kesehatan Rieke DiahPitaloka di Dinas Kesehatan Gresik, Jumat (4/3).

Gus Ipul mengatakan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dan membutuhkan peran serta seluruh pihak, takterkecuali para relawan untuk menyukseskan pelaksanaan JKN. Tujuannya agar seluruh rakyat Indonesia, utamanyamasyarakat yang miskin dan sangat miskin.

“Jadi para relawan ini memiliki tugas yang sangat mulia, memperjuangkan kaum kecil dan masyarakat luas. Inilah kesempatan kita untuk membantu orang lain, semoga dengan pelantikan relawan kesehatan ini bisa membuatmasyarakat lebih sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik,” katanya melalui siaran pers HumasSetdaprov.

Menurut Gus Ipul, peserta JKN di Jatim berjumlah 21.735.039 jiwa atau mencakup 55,95% dari penduduk Jatim.

PesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat melalui APBN sejumlah 14.993.781 jiwa tahun 2016 adapenambahan peserta PBI sejumlah 991.911 jiwa dari peserta PBI tahun 2014 Q inf sejumlah 14.001.870 jiwa.Q

Lindungi Tenaga Kerja, Dua Komisi Saling Berebut Usulkan Raperda DPRD Jatim, Bhirawa Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) nampaknya dijadikan landasan oleh DPRD Jawa Timur untuk membuat Perda. Bahkan untuk menunjukkan eksistensi kepada masyarakat, dua Komisi di DPRD Jawa Timur yakni Komisi E membidangi kesra, dan Komisi A membidangi hukum dan pemerintahan saling berebut untuk membahas Raperda tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga Asing di Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan, lahirnya perda perlindungan tenaga kerja tersebut berawal kontrak politik Gubernur Jatim, Soekarwo dengan serikat buruh pada peringatan Hari Buruh tahun 2014. Bahkan buruh sempat menyodorkan naskah akademis ke eksekutif.

“Setelah disepakati kontrak dengan membuat regulasi perlindungan tenaga kerja, terrutama menghadapi MEA, buruh menagih janji gubernur agar segera dibahas,” kata Suli, di

Surabaya, Minggu (6/3).

Selanjutnya dewan difasilitasi pemprov untuk melakukan koordinasi dengan Disnakertransduk Jatim. Pada 26 Februari Biro Hukum setdaprov dan Disnakertransduk Jatim menyerahkan naskah akademis ke DPRD. Namun, ketika rapat Badan Musyawarah (Banmus), tiba- tiba sudah ada usulan raperda tersebut dari Komisi A. “Tentunya Komisi E kaget. Kita clearkan agar jangan dibahas dulu, dan pimpinan sepakati ditunda untuk mempertemukan Komisi E dan A. Tetapi tidak ada tindaklanjut untuk menclearkan raperda itu,” ungkapnya.

Politisi asal PAN Jatim itu menegaskan, sesuai Tata tertib (Tatib) DPRD Jatim No 1/2014 pasal 128, pembahasan raperda harus sesuai tupoksi komisi. Jika diusulkan dari lintas komisi, tidak perlu disebutkan komisi pengusul. “Kalau lintas komisi ya dibuatkan pansus saja. Di Banmus sudah jelas itu dari Komisi A,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan, menjadi anggota dewan harus rajin

membaca. Freddy tidak ingin anggota dewan komentar saja, tetapi tidak memahami aturan. “Jangan komentar saja, kalau keliru malah malumaluin. DPRD harus rajin membaca terutama regulasi,” pungkas Freddy dengan nada tinggi.

Dalam tatib dewan pasal 121 dan 128 sudah jelas raperda boleh usulan anggota komisi atau gabungan komisi . Hal itu juga dipertegas oleh PP 10/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD pasal 84 dan 86, Permendagri 1/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Di aturan sudah jelas, bukan kita mau merebut perda. Kalau Komisi E mau bahas tidak masalah, yang penting jangan matikan aspirasi anggota lainnya,” katanya.

Menurut Freddy, sesuai tahapan usulan, raperda diterima atau ditolak tergantung dari pimpinan dewan. Apakah akan dibahas oleh komisi pengusul, komisi terkait, Q cty atau pansus.Q

Pemprov, Bhirawa Bersama dunia perbankan, Pemprov Jatim bertekad terus menekan angka kemiskinan. Hal inidilakukan pemprov denganmenyalurkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja) tahun 2016 ke Bank Jatim untuk kreditpermodalan dengan bunga lunak.

“Di anggaran tahun 2016,pak Gubernur telah memprogramkan anggaran APBD digunakan sebagai pinjaman lunakbagi usaha kecil melalui Bank Jatim dan kerjasama dengan bank lainnya. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan danmenekan angka kemiskinan,” kata Wagub Jatim, H Saifullah Yusufpada Acara Peran Pemprov Jatim DalamMewujudkan Masyarakat Nir Kemiskinn Dan Nir Ketertindasandi Universitas Muhamadiyah Surabaya, Jumat(4/3).

Gus Ipul mengungkapkan, sesuai data BPS tahun 2015 jumlah kemiskinan di Jatim mencapai 4,77 juta orang atau12,28%. Oleh karena itu Pemprov Jatim selalu berupaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan beberapa cara.

Menurutnya,ada tiga tantangan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan,yakni penangananan pendudukmiskin, penduduk rentan miskin yang didefinisikan hidup rentan di garis kemiskinan seta kesenjangan ketimpanganjumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan antar kabupten/kota, kelurahan desa dan antar gender.

Lanjutnya, pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan dengan membuat regulasi, mendistribusikan uang,mengalokasikan anggaran sumber daya yang ada, melakukan stabilisasi termasuk intervensi fiskal. “Pemberian kreditlunak dengan bunga 7,5% kepada masyarakat termasuk dalam salah satu tugas membuat regulasi tersebut,”ujarnya melalui siaran pers Humas Setdaprov.

Gus Ipul mengungkapkan, Pemprov Jatim telah mempunyai program Jalin Kesra (Jalan lain Menuju kesejahteraan)pada tahun 2009-2014 yang telah berhasil memberantas rumah tangga miskin (RTSM) sejumlah 309.807 orang.Sementara sisanya 163.039 RTSM. Pemprov telah mampu menyelesaikan sebesar 66% RTSM dari sejumlah 493.004.jadi selama kepemimpinan Pakde Karwo sejak tahun 2009-2014 angka kemiskinan yang sejumlah 6.022.592 telahturun menjadi 4.786.790 jiwa atau Q tam dari angka 16,68% menjadi 12,42%.Q

Diklat Prajabatan Titik Awal Yang Ideal Jadi PNS Pemprov, Bhirawa Diklat prajabatan dilaksanakan sebagai titik awal yang paling idelal dalam melangkah untukmenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 100 persen. Oleh karena itu dengan prajabatan tersebut seorang birokrasi bisamelangkah yang benar dalam beroraentasi melayani masyarakat.

Kepala Bidang Diklat Ke-

pemimpinan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Bagus Pudjiono saat Menutup DiklatPrajabatan Golongan III angkatan XIX dan XX Pemprov Jawa Timur 2016 di Badan Diklat Jawa Timur, Surabaya, Jumat(4/3) mengatakan; Badan Diklat ikut bangga karena semua peserta diklat telah melaksanakan tugas prajabatande-

ngan baik sehingga semuanya telah lulus.

Agar langkah-langkah berikutnya para peserta diklat tetap melangkah hal-hal yang benar maka, Badan Diklatakan memantau dan menjaga perkembangan para peserta sehingga alumni diklat prajabatan tetap bekerja dikoridor benar sebagai PNS yang produktif, efektif, bersih, kreatif

dan enovatif.

Diharapkan para peserta diklat prajabatan setelah kembali kepermanen sistem/asal peserta bisamengimplementasikan hasil-hasil yang diperoleh dari diklat ini.

Ada beberapa hal pesan dari Badan Diklat untuk peserta diklat prajabatan agar setelah kembali tetap melaksanakan tugas masing-masing secara

profesional memiliki kopetensi, gunakan waktu sebaikbaiknya. Dalammelaksanakan tugas selalu memberikan pelayanan publik yang unggul sesuai dengan keterampilan teknis yangdimilikinya. Kemudian bekerja dengan bebas dari KKN serta dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih bisadimulai dari apaQ wwn ratur yang besih pula.Q

Musim Hujan, Raya Mastrip Karangpilang Rusak Parah Jalan Karang Pilang atau sebenarnya bernama jalan Mastrip sebenarnya sudah terkenal sebagai jalur tengkorak allias banyak terjadi kecelakaan. Bagaimana tidak kondisi i jalan raya li bergelombang, bahkan tidak sedikit aspal jalan terkelupas, akibat tidak mampu menahan beban kendaraan karena jalur penghubung antar wilayah tersebut sering tergenang air hujan.

Sayangnya, kondisi jalan yang semakin buruk kualitasnya, masih kurang mendapat perhatian. Perbaikan hanya tambal sulam, membuat kualitas jalan semakin buruk dan membahayakan penguna jalan.

Penuturan Wawan, warga Karangpilang kerusakan jalan terjadi di beberapa titik lokasi. Termasuk di depan akses pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto (Su-

mo). Meski, jalan Raya Karangpilang menjadi salah satu akses ekonomi dan penghubung antar Kota Surabaya dengan wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik serta Kabupaten Mojokerto, namun selama ini tidak ada upaya perbaikan.

“Jalan dibiarkan begitu saja, padahal didepannya jelas-jelas ada kegiatan pembangunan jembatan penghubung Tol Surabaya-Mojo-

kerto (Sumo) di titik akses Karangpilang,” terang Wawan.

Sampai saat ini, kondisi sebagaian jalan raya Mastip Karangpilang sangat memprihatinkan. Ditengah jalur padat kendaraan dan transportasi angkutan barang, jalan raya yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim tersebut seakan tidak tersentuh perbaikan. Bahkan, upaya perbaikan jalan yang dilakukan, hanya sekedar tambal sulam. Sehingga umur jalan tidak terlalu lama.

Pantauan di lapangan, kondisi jalan berlubang dan bergelombang kondisinya terlihat parah mulai jembatan Karangpilang baru sampai pintu keluar bumi marinir. “Jalan bergelombang tersebut sudah lama,

namun perbaikan yang dilakukan hanya tambal sulam. Akibatnya, tidak lama jalan kembali rusak,” terang Wawan.

Meski kerusakan jalan tidak terlalu panjang. Namun, kondisi tersebut menganggu aktifitas ekonomi. Apalagi, jalan raya mastrib juga dikenal sebagai jalur tengkorak. “Padatnya kendaraan, membuat jalur ini disebut jalur tengkorak,” urai dia.

Apalagi, kondisi jalan yang bergelombang dan berlobang, diakui mulai banyak menelan korban. Tidak jarang pengendara roda dua, khususnya sepeda motor mengelami kecelakaan, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan dengan melibatkan kendaraan Q gat besar.Q

gat/bhirawa

Musim hujan jalan raya Mastrip Karangpilang sering tergenang banjir sayangnya perbaikan tak kunjung dilakukan.

SURABAYA

Senin Legi 7 MARET 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Penghujan Waspadai Penularan Leptospirosis Surabaya, Bhirawa Tingginya curah hujan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam penularan penyakit leptospirosis. Kuman Leptospira sp yang ada pada kecil tikus akan cepat menular kepada manusia akibat banyak tikus yang keluar dari sarangnya. ‘’Jika hujan tinggi dan debit airnya naik, maka tikus-tikus yang ada dalam lubang akan keluar dan lubang ini berbahaya jika tikus tersebut meninggalkan kuman Leptospira sp,’’ kata Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Menurutnya, dalam keadaan banjir menyebabkan adanya perubahan lingkungan seperti banyaknya genangan air, lingkungan menjadi becek, berlumpur, serta banyak timbunan sampah yang menyebabkan mudahnya bakteri leptospira berkembang biak. ‘’Jadi sebelum musin hujan datang lagi diharapkan masyarakat segera membersihkan lingkungan di sekitar rumah,’’ ucapnya.

Dikatakanya, leptospirosis merupakan penyakit akibat bakteri Leptospira sp yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis).Leptospirosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air (water borne disease).

Urine (air kencing) dan individu yang terserang penyakit ini dapat menjadi sumber utama penularan, baik pada manusia maupun pada hewan. Kemampuan leptospira untuk bergerak dengan cepat dalam air menjadi salah satu faktor penentu utama dapat menginfeksi induk semang (host) yang baru.

Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu penyebab seseorang tertular leptospirosis disebabkan karena kekrurang bersihan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Banyak masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan sehingga membuat perkembangan tikus semakin banyak. ‘’Jika tikus banyak maka penularan penyakit leptospirosis akan semakin meningkat,’’ ucapnya.

Harsono mengaku, kasus leptospirosis dari tahun ketahun mengalami penurunan. Tahun 2013 jumlah kasus leptospirosis di Jatim mencapai 135 kasus, tahun 2014 sebanyak 32

Leptospirosis Penyebar:: Tikus (selokan, rumah,lading,cecurut) Pencegahan: Kebersihan lingkungan dari sampah dan sarang tikus Mencuci tangan, kaki dengan sabun dan memaki sepati/alas kaki ketika di area becek dan tergenang air.

Luka terbuak segera ditutup dengan pembalut kedap air.

Membersihkan lingkungan akan meminimalisir penularan penyakit Leptospirosis. kasus, sedangkan tahun 2015 layanan dan pendidikan kepada masyarakat. Diataranya adalah hanya 24 kasus. ‘’Untuk kasus leptospirosis Dinkes akan memberikan asispada awal tahun 2016 baru dua tansi teknis kepada petugas kasus, hal ini harus menjadi PR kesehatan, menyediakan rapid test diagnosis dan melakukan bagi semua pihak,’’ ucapnya.

Sebagai pengambil kebijakan, penyelidikan epidemologi dengan Dinkes Jatim akan berusaha melibatkan BBTKL dan BBLK kerasa dalam memberikan pe- untuk dukungan laboratorium.

dna/bhirawa

‘’Upaya ini yang nantinya akan kita berikan kepada masyarakat, tujuannya agar kasus leptospirosis dapat turun,’’ ucapnya.

Ke depan, Harsono berpesan menyarankan agar menyimpan makanan minuman dari jangkauan tikus, mencuci tangan dengan sabun setelah berada dari

tempat tercemar, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatan penangkapan tikus. Jika ada luka dan lecet harus ditutup pembalut kedap air agar sebelum bersentuhan dengan tanah, lumpur atau air yang mungkin tercemar air kencing tikus. ‘’Untuk itu, pemakaian sepatu diwajibkan terutama ketika berada di tanah basah atau berlumpur. Bakteri tikus berbentuk spiral. Tikus yang bisa menularkan penyakit ini yaitu tikus di selokan, rumah, ladang dan ceQ dna curut,’’ ucapnya.Q

RAGAM INFO

Polrestabes Mulai Tangani Dugaan Penyelewengan Dana Pensiun PT KAI Surabaya, Bhirawa Dengan alasan bahwa posisi terlapor di wilayah Kota Surabaya, maka Polda Jatim melimpahkan proses kasus dugaan penyelewengan dana pensiun dan Jamsostek karyawan PT KAI ke Polrestabes Surabaya yang dalam hal ini ditangani oleh Unit Tipiter.

Dan perkembangan terakhir, Polrestabes Surabaya juga telah melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait yakni pelapor dan terlapor untuk kepentingan penyidikan.

Kini, pengacara kondang Abdul Salam SH.MH juga telah resmi menjadi kuasa hukum ratusan mantan karyawan PT KAI, sementara SBSI Surabaya dan GRIB juga tetap menjadi pendampingnya.

“Kami hanya memperjuangan mereka yang menjadi korban kesewenang-wenangan manajemen PT KAI, ini soal kemanusiaan, jadi saya juga tidak mengambil keuntungan di kasus ini, karena tidak dibayar meskipun telah ditunjuk sebagai kuasa hukumnya,” ucap Abd Salam kepada Suarapubliknews.net via ponselnya. Kamis (3/3) Lebih lanjut Abd Salam mengatakan, mereka ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang telah mengabdikan dirinya kepada negara ini melalui PT KAI, jangan lantas dianggap rendah layaknya manusia yang tidak berguna.

Ditanya tanggapannya terkait beredarnya surat klarifikasi yang mengatasnamakam PT KAI, Abd Salam mengaku jika pihaknya tidak terpengaruh, karena misinya melakukan pembelaan tetap akan dilakukan sampai tuntas.

“Silahkan saja membuat klarifikasi, itu kan vesi mereka, tetapi pada kenyataannya kan lain, buktinya sampai saat ini masih menjadi persoalan di intern karyawan PT KAI, jangan tunggu kasus ini meledak baru bersikap, karena sebenarnya kasus ini remeh, hanya soal pemenuhan pembayaran yang menjadi hak eks karyawannya sendiri,” tegasnya.

Tidak hanya itu, sebagai kuasa hukum Abd Salam juga akan segera menerbitkan surat somasi kepada PT KAI, agar persoalannya bisa terselesaikan secara kekeluargaan Q gat dengan cara duduk bersama.Q

Rekreasi Gratis Liburan sekolah banyak sekali dimanfaatkan anakanak Kenjeran Surabaya dengan berenang disekitar kawasan Suramadu sisi Surabaya.

Walaupun cukup membahayakan namun anak-anak masih saja tetap nekat berenang, Minggu (6/3).

trie diana/bhirawa

Simpang Siur Persidangan Indra Iskandar

Hari Ini Kasus Narkoba Anggota Dewan Pasuruan Disidangkan PN Surabaya, Bhirawa Pasca pelimpahan berkas perkara kasus narkoba atas nama tersangka Indra Iskandar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (25/2) lalu.

Senin (7/3) besok (hari ini,red), sidang kasus narkoba oknum DPRD Kota Pasuruan itu bakal digelar perdana di PN Surabaya.

Penetapan jadwal sidang ini didapati Bhirawa dari website resmi PN Surabaya yang beralamatkan http://www.pn-surabayakota.go.id/. Sayangnya, meskipun telah ditetapkan jadwal persidangannya pada Senin (7/3), namun pada website resmi PN Surabaya tidak menampilkan data nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam sidang

kasus narkoba oknum anggota dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Perihal simpang siurnya jadwal sidang dan penetapan Majelis Hakim kasus ini, Humas PN Surabaya Efran Basuning dikonfirmasi Bhirawa via seluler, Minggu (6/3) mengaku belum mengetahui pasti tentang hal itu. Bahkan, Humas yang juga menjabat sebagai Hakim di PN Surabaya ini menjanjikan akan memberitahu informasi ini pada Senin besok (hari ini).

“Belum tahu mas kapan sidangnya dan siapa saja Majelis Hakimnya. Besok (hari in, red) coba saya cek dulu di kantor,” kata Humas PN Surabaya Efran Basuning, Minggu (6/3).

Dikonfirmasi terpisah, senada

dengan Efran Basuning, Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengaku tidak mengetahui jadwal persidangan Indra Iskandar. Namun, pihaknya memastikan bahwa berkas perkara narkoba oknum anggota dewan Kota Pasuruan itu sudah dilimpahkan pada Kamis (25/2) lalu.

“Yang pasti berkas sudah kami limpah ke Pengadilan pada Kamis dua pecan lalu. Sampai sekarang saya belum mengetahui jadwal persidangan kasus ini,” ungkap Didik saat dikonfirmasi Bhirawa.

Sebagaimana diketahui, perkara narkoba dengan nomor register 588/Pid.Sus/2016/PN SBY, sudah didaftarkan di PN Surabaya Q bed pada Kamis (25/2) lalu.Q

Dinkes Surabaya Targetkan 220.904 Anak Terimunisasi Polio Surabaya, Bhirawa Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 8-15 Maret 2016 mendatang, Dinkes Surabaya mentargetkan 220.904 anak balita terimunisasi polio.

Untuk mencapai trget tersebut Dinkes akan memaksimakan 2922 lokasi PIN dengan rincian 2294 di

Posyandu, 63 di Puskemas, 36 di Puskemas pembantu (Pustu), 46 rumah sakit, 35 mall, 59 pasar, empat stasiun kereta api, 10 terminal, dua pelabuhan, serta 405 sekolah TK/PAUD. “Kami telah menyiapkan tenaga medis mulai dokter, perawat dan tenaga kese-

hatan lainnya agar pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio berjalan maksimal,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, drg Febria Rachmanita.

Febi sapaan akrab Kepala Dinas Surabaya mengungkapkan dari 154 kelurahan, pada tahun 2015 lalu ter-

catat ada 22 kelurahan yang belum mencapai target.

Setiap kelurahan memenuhi target bila mencapai 91 persen lebih. Ke 22 kelurahan yang tidak mencapai target adalah Babat Jerawat, Tembok Dukuh, Perak Utara, Pegirikan, Ujung, Sidotopo, Ampel, Wono-

kusumo, Sukolilo Baru, Rangkah, Tambaksari, Ploso, Kapas Madya Baru, Kalirungkut, Rungkut Kidul, Rungkut Tengah, Semolowaru, Sawahan, Petemon, Darmo, Ngagel Rejo dan Margorejo. Kelurahan ini hanya mencapai 80 persen Q dna.dre saja.Q

Pemanggilan Dua Tersangka Korupsi Senilai Rp 5,7 Miliar

Satu Tersangka Dugaan Korupsi KPU Jatim Bakal Mangkir Kejati Jatim, Bhirawa Setelah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana Pilpres dan Pileg 2014 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menjadwalkan pemanggilan dua tersangka lainnya, yakni Fahrudi (perantara proyek) dan Ahmad Sumariyono (konsultan) pada Senin (7/3) ini.

Sayangnya dari pemanggilan kedua tersangka yang belum ditahan, diketahui informasi yang menyatakan bahwa salah satu tersangka bakal absen dari panggilan penyidik Kejaksaan karena sakit. Dikonfirmasi Bhirawa tentang kebenaran hal itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto enggan berspekulasi tentang hal itu.

“Senin besok (hari ini) dijadwalkan pemanggilan dua tersangka yang belum ditahan. Menurut informasi yang saya dapat dari Dandeni (Kasidik, red), salah satau tersangka bakal absen dari panggilan penyidik, karena alasan sakit,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (6/3).

Ditanya terkait adakah penahanan tersangka pada Senin besok, mantan Kasi Pidum Kejari Malinau, Kaltim ini memilih bungkam. Menurut Romy, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan saat ini masih focus kepada pemanggilan kedua tersangka yang belum ditahan.“Tersangkanya saja belum diperiksa mas. Kita tunggu besok (hari in) lah,” ungkap Romy.

Selain focus pada pemeriksaan dua tersangka, Romy mengakui bahwa penyidik tengah fokus pada pemberkasan terhadap kelima tersangka yang terlebih dulu ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Karena dua tersangka lainnya belum ditahan, maka penyidik melakukan pemberkasan kepada tiga tersangka Q bed yang sudah ditahan.Q

Tahun Ini PDAM Surabaya Targetkan Rehabilitasi Pipa Sepanjang 8,5 Km Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun ini menargetkan untuk penggantian pipa sepanjang 8,5 kilometer untuk meminimalisir kebocoran air. ‘’Pipa yang diremajakan sepanjang 8,5 kilometer.

Proyek penggantian pipa secara keseluruhan ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Manager Senior Pemeliharaan PDAM kota Surabaya, Nanang Widiatmoko ST menyatakan peremajaan pipa tersebar di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Panglima Sudirman.

“Peremajaan ini bisa dikatakan sebagai program kerja abadi. Karena tiap tahun pasti ada titik-titik pipa yang akan kami per-

baiki. Tahun depan, juga akan ada lagi peremajaan pipa, kira-kira panjang pipanya hampir sama seperti tahun ini,” katanya , Minggu(6/3).

Menurutnya sistem pemeliharaan pipa PDAM ada yang bersifat prefentif dan korektif. ‘’Kalau system korektif apabila ada laporan kebocoran kita langsung melakukan penanganan untuk kebocorannya. Sedangkan untuk prefentifnya adalah kita lakukan rehabilitasi pipa,’’ jelasnya.

Khusus untuk rehabilitasi pipa PDAM, menurut Nanang masih terdapat kendala utama yang dihadapi oleh PDAM. ‘’Peruntukan jalan saat ini sudah beda dengan yang dahulu, kalau dahulu kita lakukan pemasangan pipa letaknya di pinggir jalan. namun dengan adanya pelebaran jalan maka posisinya berubah di tengah jalan,’’ kata Nanang.

Nanang mencontohkan seperti pipa PDAM di daerah jalan A Yani saat ini berada ditengah jalan tepat ditaman tengah jalan. Selain itu dengan banyaknya kendaraan berat yang lewat maka pipa PDAM juga rawan bocor. ‘’Kalau dulu kelas jalan

Dirut Operasional PDAM Surabaya ketika melihat kondisi bahan baku air PDAM di kali Surabaya.

hanya untukkendaraan kecil-kecil. Saat ini sudah dilewati truk besar dan kendaraan besar lainnya. Hal itu juga membuat beban pipa menjadi berat dan rawan pecah,’’ tambahnya.

Melihat kondisi tersebut PDAM setiap tahunnya akan merehabitasi pipa sepanjang 8,5 Km di kota Surabaya. Rencananya tahun ini pipa yang berada di jalan Panglima Sudirman akan direhab.

Pasalnya untuk ukuran pipa dirasakan kurang. ‘’Pipanya harus diganti dengan ukuran yang lebih besar, kalau sebelumnya ukuran 100 mm maka harus diganti dengan ukuran yang lebih dre/bhirawa besar,’’ tambahnya.Q dre

4

OPINI

Senin Legi, 7 MARET 2016

Memorabilia Komisi Pelayanan Publik

Tajuk

Tambahan Kuota Haji MUSIBAH (jika diterima ikhlas) bisa berbuah berkah. Paradigma itu diyakini umat Islam, termasuk ketika menghadapi insiden robohnya crane di area (dalam) masjidal-Haram, di Mekah, musim haji (tahun 2015) lalu. Banyak korban dari jamaah haji Indonesia.

Juga kepedihan lebih mendalam dari tragedi Jamarot di Mina yang membawa syahid 100 jamaah haji Indonesia.Padahal jamaah Indonesia, terkenal penurut dan gampang diatur.

Indonesia tergolong penyelenggara haji terbaik. Itu berdasar penilaian oleh WHUC (World Hajj and Umrah Convention). Pada tahun 2013, Indonesia memperoleh predikat “The Best Pilgrim.”

Penilaian berdasar 15 kriteria. Survei online melibatkan 5000 organisasi penyelenggaraan haji dan umroh seluruh dunia. Diantara kriteria adalah, keramahan, kepatuhan terhadap peraturan, serta manajemen haji oleh pemerintah.

Dua kali musibah (insiden robohnya crane, dan tragedi Jamarot) itu seolah-olah ber-iringan. Hanya berselang 13 hari, sehingga menyebabkan kepedihan mendalam pemerintah dan rakyat Indonesia. Kekecewaan juga tergambar pada otoritas kerajaan Arab Saudi, khusus untuk jamaah Indonesia. Kekecewaan (dijanjikan) akan ditebus dengan kebahagiaan.

Setelah musibah, (dalam jamuan makan malam sehari setelah musibah) Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, menerima kunjungan presiden Jokowi. Saat itu disampaikan tambahan kuota untuk Indonesia. Ada tambahan 10 ribu jamaah. Sehingga kuota haji Indonesia tahun 2016 menjadi 178.800 visa jamaah.

Sebenarnya, tambahan kuota telah diberitahukan menjelang pemberangkatan haji kloter pertama musim haji 2015 lalu .

Namun pemerintah Indonesia tidak siap, karena diberitahu terlalu dekat pemberangkatan haji. Hanya beberapa daerah yang telah menerima tambahan kuota. Diantaranya Jawa Tengah, tahun ini bisa memberangkatkan 29 ribu jamaah (kuota semula 24 ribu jamaah). Dengan tambahan kuota, antrean haji nasional akan lebih pendek, tidak perlu menunggu sampai 20 tahun (seperti di Sulawesi Selatan).

Walau sebenarnya, dengan tambahan kuota (sebanyak 11 ribu visa) itu masih lebih kecil dibanding kuota asal (sebanyak 211 ribu visa). Tambahan kuota sangat penting, mengingat animo ber-haji menunjukkan tren peningkatan sekitar 12% per-tahun. Pada tahun 2003, mendaftar haji bisa langsung berangkat pada tahun yang sama (saat mendaftar). Tetapi yang mendaftar tahun (2016) ini, rata-rata nasional harus menunggu sampai 17 tahun.

Peningkatan animo berhaji, bukan disebabkan peningkatan kesejahteraan semata. Melainkan juga karena pencerahan spiritual, serta mudahnya ber-haji. Selain itu, peningkatan jumlah jamaah haji secara pasti meningkatkan pendapatan negara. Proses administrasi ke-haji-an diikuti dengan pembayaran berbagai pajak dan penghasilan negara bukan pajak.

Total nilai pajak setiap jamah haji mencapai Rp 2 juta, ditebar mulai pengurusan paspor, biaya obat meningitis, pajak penumpang pesawat udara hingga airport tax. Jika jumlah jamaah sebanyak 178.800 orang, maka pemasukan untuk negara mencapai Rp 357 milyar lebih. Itu belum termasuk keuntungan bank BUMN dari proses tukar uang rupiah dengan riyal (Arab Saudi) untuk livingcost. Setiap jamaah haji akan menerima living cost sebesar 1.500,- riyal.

Walau, penukaran uang riyal, tidak menguntungkan jamaah haji. Sebenarnya, jamaah haji Indonesia tidak perlu uang riyal.

Karena seluruh toko di Arab Saudi, bisa menerima uang rupiah untuk seluruh mata dagangan. Membeli apa saja (makanan, minuman, baju, buah, cinderamata sampai ongkos taksi), bisa dengan rupiah. Bahkan jika masih sisa akan diberi susuk (uang kembali) dalam bentuk riyal. Ancar-ancarnya, Rp 50 ribu setara 15 riyal.

Tambahan kuota haji, sangat strategis untuk (pemerintah dan rakyat) Indonesia. Seyogianya, bukan hanya 10 ribu-an visa tambahan, melainkan mengembalikan pada kuota asal, lebih dari 220 ribu! Pemerintah akan semakin didukung alumni jamaah haji. 

lembaga-lembaga ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang telah ada dan dipercayai oleh masyarakat”.

KPP meskipun tidak menggunakan nama “ombudsman”, sebenarnya memiliki Oleh : fungsi yang sama beritaan, dapat Hardly Stefano, SE., dengan ombudsdiidentifikasikan man, oleh sebab itu M.KP tiga alasan yang jika merujuk pada dikemukakan baik pertimbangan MK oleh Pimpinan maupun anggota tersebut, maka KPP layak Komisi A tentang pembubaran untuk dipertahankan, tetap KPP, yaitu: 1). Sudah ada Kandiakui keberadaannya, bahkan tor Perwakilan Ombudsman didorong untuk dapat berkoRepublik Indonesia (ORI), selaborasi dengan ORI. Terkait hingga keberadaan KPP mengmasalah inefisiensi anggaran, akibatkan tumpang-tindah maka diharapkan para pembuat tugas dan inefisiensi anggaran kebijakan dapat menggunakan ; 2). Kurangnya profesionalisme indikator yang jelas untuk KPP dalam menjalankan tugas mengukur dan menyampaikan dan kewajiban yang diamanatstatement. Perlu juga disamkan perda ; 3). Adanya anggota paikan, bahwa berdasarkan KPP yang melakukan pelangLaporan Kinerja yang disamgaran yang fatal. paikan kepada publik, selama Terhadap sinyalemen tersetahun 2012 KPP menerima dan but, diperlukan adanya penjelasmenyelesaikan 207 pengaduan, an yang sistematis dan kompretahun 2013: 802 pengaduan, tahensif. Keberadaan Kantor hun 2014: 684 pengaduan, dan Perwakilan ORI sudah pernah tahun 2015: 423 pengaduan. menjadi pembahasan pada saat Dalam melaksanakan tugas pembentukan Perda 08/2011, dan kewajibannya, KPP telah sehingga menjadikan hal ini memiliki Standar Operasional sebagai alasan sebenarnya tidak Prosedur (SOP), namun tidak lagi relevan. Ada baiknya para menutup kemungkinan bahwa pembuat kebijakan, khususnya dalam pelaksanaannya ada Komisi A, juga mencermati Puanggota dan staf KPP yang tusan Mahakamah Konstitusi tidak menjalankan SOP dengan (MK) no.62/PUU-VIII/2010. Pubenar. Dalam hal ini, evaluasi tusan tersebut pada pokoknya terhadap kinerja KPP adalah mengadili tentang diperbolekewenangan DPRD, sebagaimahkannya lembaga selain ORI na diatur dalam pasal 52 Perda menggunakan nama ombudsno.08/2011. DPRD juga dapat man. Akan tetapi dalam pertimmengusulkan penggantian sebangan MK disebutkan dalam cara perorangan ataupun kepoint. 3.18, bahwa “Menimbang seluruhan kepada Gubernur. bahwa apabila dilihat dari segi Dengan demikian, sinyalemen pelaksanaan fungsinya, yaitu terkait profesionalitas sebedalam memeriksa laporan atas narnya tidak cukup menjadi dugaan maladministrasi dalam dasar pembubaran lembaga. penyelenggaraan pelayanan Cukup dilakukan evaluasi, depublik, maka keberadaan omngan indikator yang jelas untuk budsman di daerah adalah diputuskan siapa yang dianggap penting untuk melakukan pentidak profesional, dan kemudian gawasan terhadap unsur-unsur disampaikan usulan pengganpenyelenggaraan pemerintah tian kepada Gubernur. Adapun daerah, walaupun bukan betentang pelanggaran fatal yang rarti lembaga tersebut adalah dilakukan oleh anggota KPP, perwakilan dari Ombudsman juga diperlakukan hal yang Republik Indonesia. Oleh kasama. Dilakukan verifikasi dan rena itu, dalam melaksanakan klarifikasi oleh DPRD, untuk kewenangannya, Ombudsman kemudian diputuskan apakah Republik Indonesia seharusnya perlu atau tidak disampaikan tetap mengakui keberadaan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan pemerintah daerah yang pertama kali membentuk, menerbitkan dan melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik, yaitu melalui Perda no.11/2005. Ini merupakan wujud komitmen Gubernur bersama dengan DPRD untuk melaksanakan pelayanan publik yang mudah, murah dan berkualitas kepada seluruh masyarakat Jawa Timur.

A

gar Perda tersebut tidak hanya menjadi dokumen, namun dapat terlaksana pada seluruh jenis pelayanan, maka Perda no.11/2005 mengatur tentang Pembentukan Komisi Pelayanan Publik sebagai lembaga yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas.

Tahun 2009 barulah diterbitkan Undang-Undang (UU) nomor 25 tentang Pelayanan Publik, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur lebih terdepan dibandingkan pemerintah pada level nasional untuk menunjukkan komitmen pelayanan publik dalam bentuk regulasi. Pasca diterbitkannya UU no.25/2009, maka sebagai bentuk kepatuhan pada hirarki peraturan perundangundangan, maka dilakukan revisi atas Perda Provinsi Jawa Timur no.11/2005.

Dalam pembahasan revisi perda pada saat itu, telah berkembang pro-kontra tentang keberadaan KPP. Pada akhirnya hasil revisi berupa Perda 08/2011 tetap mengamanatkan keberadaan KPP sebagai pengawas Eksternal Pelayanan Publik. Hal ini tentu tidak terlepas dari pemahaman para pembuat kebijakan yang melihat KPP sebagai tonggak, bahkan monumen dari komitmen Jawa Timur sebagai pionir mewujudkan pelayanan publik prima.

Kini, menjelang berakhirnya masa jabatan KPP periode kedua, muncul kabar bahwa Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan rekomendasi untuk membubarkan KPP, meskipun hingga saat ini belum ada publikasi utuh dokumen rekomendasi tersebut kepada publik maupun disampaikan kepada KPP. Meskipun demikian dari berbagai pem-

usulan penggantian. Kesalahan pelaksana seharusnya ditanggung oleh pelaksana yang bersangkutan, bukan malah menjadi alasan pembubaran lembaga.

Mempertahankan atau membubarkan KPP adalah wilayah kebijakan DPRD bersama dengan Gubernur, karena keberadaan KPP yang didasarkan pada peraturan daerah. Apakah KPP dipertahankan sebagai monumen fungsional dan manifestasi komitmen Pelayanan Publik, atau dibubarkan dan cukup menjadi sebuah memorabilia, sepenuhnya menjadi kewenangan para pembuat kebijakan. Akan tetapi, sangat disayangkan dan menjadi ironis, di saat pemerintah sedang mendorong munculnya inovasi Pelayanan Publik di semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, KPP sebagai pionir inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, malah akan dibubarkan. Padahal KPP juga telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam konteks akuntabilitas kebijakan publik, apapun keputusan para pembuat kebijakan perlu ada kejelasan perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Apakah berdasarkan aspirasi publik, kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, dan/atau pertimbangan subyektif para pembuat kebijakan. Apapun perspektif yang digunakan, harus menjadi sebuah potret atau gambaran obyektif melalui kajian akademis dan dilaksanakan melalui suatu tahapan proses administratif yang baik. Kalau pun keputusan akhir dari para pembuat kebijakan adalah pembubaran KPP, maka sebaiknya diawali dengan perubahan Perda no.08/2011. Membubarkan KPP tanpa melalui perubahan Perda, apalagi hanya disampaikan melalui media massa, bisa jadi menunjukkan kurangnya etika, profesionalitas, dan pemahaman regulasi serta proses administratif.

Anggota KPP masa jabatan 2012 – 2016 ; Penulis bisa dihubungi melalui email : hardly.stefano@yahoo.

LABORATORIUM MANAJEMEN SDM

Pentingnya Performance Appraisal Pertanyaan: Bapak/Ibu pengasuh, saya Yuli dari Surabaya.

Saya telah bekerja hampir 12 tahun pada sebuah perusahaan industri sebagai staf HRD. Pekerjaan saya relatif kompleks. Di samping mengurusi karyawan bagian produksi, mengurusi rekrutmen dan seleksi, mewakili bos untuk rapat membahas masalah UMR, mengurusi kegiatan perusahaan di luar kota, sampai pada pengurusan passport dan visa anak dari big boss karena ada yang sekolah ke luar negeri.

Namun, tampaknya pekerjaan saya yang ekstra tersebut tidak mendapatkan penghargaan. Buktinya, gaji saya lebih kecil dibanding teman saya yang pekerjaannya bisa dibilang lambat, bahkan bebannya lebih ringan. Padahal mulai bekerjanya sama dengan saya, karena kami masuk ke perusahaan pada tahun yang sama. Bagaimana Bapak/Ibu pengasuh, apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Ibu Yuli, setiap pegawai, siapapun orangnya, tentu menginginkan keadilan perlakuan dari perusahaan.

Perlakuan yang kurang adil biasanya akan memberikan dampak negatif pada pegawai seperti menurunnya motivasi kerja. Dasar untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap pegawai adalah dengan melihat hasil dari performance appraisal (penilaian kinerja) yang paling lama dilakukan setahun sekali.

Penilaian kinerja yang dilakukan secara benar akan menjadi acuan yang tepat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pemberian gaji dan paket kompensasi lainnya. Sayangnya, tidak semua perusahaan melakukannya secara benar, atau penilaian kinerja hanya dijadikan formalitas belaka. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan kebijakan perusahaan, yang sebenarnya kurang bijak. Pemberian gaji dan paket kompensasi lainnya lebih merupakan rahasia perusahaan dan seringkali didasarkan pada faktor “X” , bukan hasil dari performance appraisal.

Pada perusahaan yang memberikan perhatian pada manajemen SDM, mereka akan menerapkan performance management (manajemen kinerja) dalam mengelola pegawainya. Performance management merupakan sebuah proses yang terakit terdiri dari identifikasi, pemberdayaan, pengukuran, penilaian, perbaikan dan pemberian penghargaan

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

SETIAP Senin, Harian Bhirawa bekerjasama dengan Laboratorium Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Diklat Keagamaan Surabaya menerima konsultasi tentang manajemen SDM, mulai dari perencanaan, penempatan, pengembangan sampai dengan pemberhentian karyawan. Laboratorium ini juga mengupas tentang masalah-masalah lain yang berkaitan dengan isu Manajemen SDM, seperti motivasi, kepuasan kerja, konflik, stress kerja dan masalah lain yang dihadapi karyawan. Kirimkan surat anda melalui email ke bdk_surabaya@kemenag.go.id. Surat juga bisa dikirim ke email : harian_bhirawa@yahoo.com dengan subjek surat “Laboratorium Manajemen SDM” . Kami akan dengan senang hati menjawab surat yang anda kirimkan dan memecahkan masalah yang Anda hadapi.

Diasuh Tim Balai Diklat Keagamaan Surabaya atas kinerja pegawai. Maka performance appraisal menjadi bagian dari performance management. Perusahaan yang telah menerapkan manajemen kinerja biasanya akan memberikan perlakuan yang relatif adil terhadap pegawainya.

Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu penilaian dari atasan, penilaian dari anggota tim (rekan kerja), penilaian terhadap diri sendiri dan penilaian dari customer. Biasanya perusahaan akan melakukan beberapa teknik dalam menilai pegawainya, tergantung dari jenis jabatan yang dinilai Setelah dilakukan penilaian kinerja, idealnya perusahaan melakukan proses lanjutan yaitu pemberian umpan balik atas kinerja pegawai.

Tanpa adanya umpan balik, pegawai akan merasa bahwa kinerjanya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Fungsi dari umpan balik adalah memberikan apresiasi jika kinerja pegawai di atas standar dan memberikan koreksi sekaligus saran dan bimbingan jika kinerja pegawai berada di bawah standar yang ada. Umpan balik tersebut tidak harus dilakukan melalui wawancara formal namun juga dapat diberikan pada situasi informal pada saat kondisi santai. Selain berkaitan dengan kinerja, umpan balik akan memberikan dampak positif, ka rena pegawai akan merasa bahwa perannya dinilai dan dianggap penting bagi perusahaan.

Dalam permasalahan yang dihadapi Ibu Yuli, kemungkinan perusahaan tempat anda bekerja belum menerapkan performance appraisal dengan benar.

Sebenarnya ada dua pilihan bagi anda: tetap bertahan pada perusahaan saat ini dengan segala konsekuensinya atau anda bisa berencana untuk pindah kerja.

Jika pilihan pertama yang anda ambil, maka

anda bisa berdialog dengan atasan anda. Uraikan secara rinci posisi anda, beban kerja anda dan gaji yang anda terima saat ini. Jika atasan anda adalah orang yang bijak, kemungkinan besar anda akan memperoleh kompensasi yang anda rasa lebih adil.

Ketika ternyata usaha anda belum berhasil, maka anda perlu berdamai dengan kondisi. Terimalah apa yang ada dan niatkan kerja anda sebagai ibadah. Jika melihat bahwa anda telah bekerja selama 12 tahun; hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya anda telah betah bekerja di tempat tersebut dan enggan untuk pindah kerja karena kemungkinan anda berpikir bahwa di tempat kerja yang baru kondisi lingkungannya belum tentu senyaman dengan kondisi kerja anda saat ini. Atau anda berpikir bahwa di tempat yang baru, anda harus menyesuaikan diri lagi.

Namun jika anda berniat untuk pindah kerja, maka persiapkan diri anda. Hubungi kolega anda pada saat ini, kemungkinan mereka mempunyai posisi yang layak untuk anda dan carilah lowongan yang sesuai dengan kualifikasi yang anda miliki.

Semoga usaha anda berhasil. Demikian jawaban dari kami.

Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Guru Pertanyaan: Pengasuh Yth., saya Imam dari Kediri. Saya adalah seorang Guru negeri di sebuah Sekolah Dasar di Kabupaten Kediri. Saya mau menanyakan, apa sebab pembebasan sementara guru dan bagaimana pengangkatannya kembali?

Jawaban: Bapak Imam, menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor: 03/V/PB/2010 dan Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, seorang guru dapat dibebaskan sementara dari jabatan fungsional guru jika: a) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; b) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c) ditugaskan secara penuh di luar jabatan guru; d) menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; e) melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih (lihat pasal 27). Pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru bukan berarti pemberhentian sebagai PNS. Sedangkan pengangkatan kembali pada jabatan fungsional guru dapat dilakukan jika: a) guru yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam jabatan guru jika masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir; b) guru yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan guru apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan; c) guru yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan guru, dapat diangkat kembali dalam jabatan guru apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan guru dengan ketentuan usia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun; d) guru yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan guru; e) guru yang telah selesai menjalani tugas belajar, dapat diangkat kembali dalam jabatan guru jika telah selesai menjalani tugas belajar.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan guru, maka jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional guru.

Untuk lebih jelasnya silakan membaca peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN tersebut pada pasal 27 s.d. 29. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Legi 7 MARET 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

BPR Delta Artha Pajang Hadiah Mobil Sidoarjo, Bhirawa Nasabah tabungan masyarakat Sidoarjo (Tammasda) BPR Delta Artha Kab Sidoarjo, hatinya akan semakin berdebar-debar. Karena hadiah utama dari bank milik Pemkab Sidoarjo itu, berupa mobil Suzuki New Ertiga, sudah mulai dipajang, di depan kantor BPR delta artah di Jl A Yani 16, Sidoarjo.

Menurut Dirut BPT Delta Artha Kab Sidoarjo, Ratna Wahyuningsih SE, hadiah utama dari tabungan Tammasda itu, bakal diundi pada Bulan Oktober 2016 nanti. Dalam pengundian nanti, semua nasabah Tammasda akan diundang untuk hadir. Namun untuk tempat pengundian dan teknik pengundian hadiah utama ini masih akan dikoordinasikan.

Selain hadiah utama, kata Ratna, nasabah Tammasda tiap bulannya juga mempunyai kesempatan dapat hadiah uang tunai Rp750 ribu dan hadiah doorprise. Sedangkan tiap tahunnya hadiah sebuah sepeda motor.

Ratna juga menjelaskan, animo masyarakat Sidoarjo sangat tinggi untuk jadi nasabah tabungan Tammasda ini. Karena itu, setelah periode pertama Tammasda selama tiga tahun ini akan selesai, maka akan dilanjutkan lagi dengan Tammasda periode kedua pada April 2016 mendatang. ‘’Ini menunjukkan animo masyarakat pada salah satu produk unggulan kita itu sangat tinggi,’’ jelas Ratna, saat dihubungi Minggu (6/3) kemarin.

Berapa nilai yang harus ditabung nasabah dalam Tammasda periode kedua nanti, Ratna belum bisa memberikan keterangan.

Sebab masih akan dikoordinasikan. Tetapi menurutnya yang jelas nilainya lebih tinggi dari tabungan Tammasda periode kesatu.

Selama ini, dalam tabungan Tammasda, tiap bulannya, nasabah harus menabung sebesar Rp100 ribu tiap bulannya. ‘’Tentu saja untuk Tammasda periode kedua akan lebih besar nilainya dan lebih menarik lagi hadiahnya, untuk itu kita masih akan melakukan survei,’’ kata Ratna.Q kus

Peringati HPN, Wali Kota Bangun Keakraban dengan Wartawan Kota Mojokerto, Bhirawa Meski Hari Pers Nasional (HPN) jatuh pada 9 Februari lalu, namun suasana keakraban dan kebersamaan tetap terjalin antara Wali Kota Mas’ud Yunus dengan pers pada peringatan HPN akhir pekan lalu.

Awak media dari berbagai media cetak, elektronik dan online se-Kota Mojokerto menggelar acara kebersamaa yang dipusatkandi Hotel Ayanna, Trawas, Puncak keakraban terlihat saat puluhan awak media makan bersama dan berbincang gayeng dalam satu meja bersama orang nomer satu di Pemkot Mojokerto itu.

Berbagai kegiatan mulai dari seminar jurnalistik, workshop foto jurnalistik dan outbound menyertai peringatan HPN yang digagas Bagian Humas dan Protokol Sekdakot Mojokerto.

Wali Kota Mas’ud Yunus dihadapan para awak media menyatakan jika Sinergitas Pemerintah dan Media untuk Mendukung Pers yang Profesional dan Berkualitas dalam Mewujudkan Mojokerto Service City memang sangat penting.

Menurut wali kota, kedudukan seorang wartawan sama dengan seorang dai. Yang bisa membuat ajakan kepada masyarakat menuju kebaikan. ‘’Kalau kita lihat dari aspek agama, profesi wartawan ini merupakan suatu ibadah yang besar pahalanya dan sangat strategis. Nabi pernah bersabda yang artinya barang siapa yang mau mengajak, memberitakan dan memotivasi seseorang menuju kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang membaca dan mengikuti,’’ terangnya.

Karena itu, lanjut wali kota, tugas kita memberikan pemberitaan yang benar, yang faktual dan yang dapat merubah mindset masyarakat ke arah yang lebih baik.

Meskipun berupa kritik ataupun pujian, sepanjang itu faktual dan sebuah kebenaran harus disampaikan. ‘’Seperti dalam hadist disebutkan, sampaikan sesuatu kebenaran itu walaupun terasa pahit. Jadi kebenaran itu kalau disampaikan pahitnya itu seperti pahit jamu, bikin orang bertambah sehat,’’ tutur wali kota.Q kar

5

Air Bawah Tanah Tercemar Bakteri Ecoli dan Zink Kota Mojokerto, Bhirawa Warga Kota Mojokerto harus lebih selektif menggunakan atau mengkonsumsi Air Bawah Tanah (ABT). Hal ini menyusul data dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang menyebutkan kalau ABT telah tercemar Bakteri Ecoli dan Zink. Warga dihimbau untuk mengkonsumsi air PDAM.

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo melakukan tandatangan sebagai bentuk komitmen peduli sampah.

Pemkab Komitmen Peduli Sampah Sidoarjo, Bhirawa Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap sampah, membuat Pemkab Sidoarjo mengajak kepada warganya untuk berkomitmen jangan membuang sampah sembarangan. Sebagai bentuk realisasi nyata dengan dilakukan penandatanganan komitmen peduli sampah yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Kegiatan yang dilakukan di Alun-alun Sidoarjo, pada Minggu (6/3) pagi, merupakan rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional 2016. Cinta Sidoarjo Bersih yakni berkomitmen terhadap empat permasalahan sampah, diantaranya Tidak Buang Sampah Di Kali, Tidak Buang Sampah Di Jalan, Tidak Buang Sampah Liar Dan Kurangi Sampah Plastik. Dilanjutkan dengan pemberangkatan defile Zero Waste.

Usai tandatangan, Bupati Saiful Ilah yang diampingi

Wakilnya Nur Ahmad Syaifuddin menyampaikan perkembangan dan pertumbuhan kawasan di Sidoarjo perlu diimbangi daya dukung lingkungannya. ‘’Salah satu upaya meningkatkan daya dukung lingkungan adalah menjaga kebersihan, melakukan pengolahan sampah dengan 3 R ( Re use , Re Duce, Re Cycle),’’ katanya.

Menurut Bupati, sampah sangat mempengaruhi dalam segala hal, tak hanya berpengaruh tehadap penilaian soal Adipura, tapi bila mampu menjaga kebersihan dan pengolahan sampah, akan terhindar dari banjir. ‘’Insya Allah, Sidoarjo akan bebas dari banjir,’’ tandasnya.

Dari hasil pantauan di lokasi, peringati Hari Sampah Nasional telah dihardiri ratusan pelajar dan anggota berbagai komunitas peduli lingkungan, melakukan defile Zero Waste. Rencananya, defile akan keliling Alun-alun Si-

doarjo mengkampanyekan Zero Waste melalui aktivitas 3R dengan berbagai aksesoris, yang bertemakan Peduli Lingkungan seperti busana dari berbagai barang sisa tak terpakai.

Acara yang digagas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo rencananya juga akan tebar bibit tanaman ke berbagai kalangan mastarakat, yang kebetulan hadir juga akan dilakukan pungut sampah sisa kegiatan.

Komunitas Peduli Sidoarjo (Kompas) sudah berulang kali melakukan aksi peduli lingkungan dengan berbagai bentuknya. Kali ini rame-rame memunguti sampah yang ditinggalkan masyarakat usai Car Free Day. ‘’Kita kampanye peduli sampah dengan aksi nyata punguti sampah di alun-alun, diharapkan warga buang sampah pada tempat semestinya,’’ harap John Herdian salah satu aktifis Kompas.Q ach

Inspektorat Sidoarjo Temukan Penyimpangan Keuangan Desa Sidoarjo, Bhirawa Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kab Sidoarjo diingatkan agar tak main-main dalam mengelolah keuangan desa. Kalau Pemdes nasih mempermainkan maka bisa terjerat dalam masalah hukum.

Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Pemerintahan Kab Sidoarjo, Sugeng Daryanto SH MM. Menurut Sugeng, karena dalam pemeriksaan Inspektorat Kab Sidoarjo, disinyalir masih ada Pemdes yang tak mempertanggungjawabkan keuangan desa sesuai APBDES. ‘’Kami ingatkan agar jangan mainmain dengan anggaran keuangan desa, karena akan berhadapan dengan hukum,’’ kata Sugeng Daryanto, saat dihubungi Minggu (6/3) kemarin.

Dalam pemeriksaan Inspektorat kab Sidoarjo, lanjut Sugeng, disinyalir dalam pemeriksaan sudah ada keuangan desa yang sudah keluar, tapi masih tidak ada pertanggung jawabannya. Kini Pemdes banyak menerima dana. Baik berasal dari APBN maupun dari

kariyadi/bhirawa

Sugeng Daryanto SIP MM APBD. Tentu saja keuangan desa itu harus dikelolah dengan baik dan benar supaya tidak bermasalah hukum. ‘’Karena sudah menerima anggaran besar, maka jangan main-main, karena bisa terjerat kasus hukum, ini banyak terjadi, banyak Kades yang terjerat kasus, sebab memakai anggaran tak sesuai APBDes,’’ ungkap Sugeng.

Sugeng juga menjelaskan, para Kades selalu diberikan pembinaan, tapi bila masih

melakukan penyimpangan anggaran, maka menurutnya itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pengelolah anggaran. Kini Pemerintah Pusat telah memberikan dana pada desa sampai Rp300 juta. Tiap tahun kemungkinan bertambah.Sehingga pada tahun depan bisa sampai Rp600 juta, tahun selanjutnya bisa Rp800 juta, bahkan sampai Rp1 miliar.

Dengan berbagai bantuan keuangan ini, kini keuangan di desa yang ada di Kab sidoarjo ada yang mencapai Rp ,2 M. Mereka selalu diingatkan agar tak terjadi masalah, karena pihak Kejaksaan sudah mewanti-wanti.

Disampaikan Sugeng, barubaru ini telah digelar Rakor Pengelolahan Keuangan Desa yang diikuti 18 kecamatan di kab Sidoarjo, Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA), Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Inspektorat Kab Sidoarjo dan Narasumber dari BPKB Prov Jatim.Q kar

‘’Data yang pernah saya tahu dari Dinas Kesehatan menjelaskan 75% air tanah di Kota Mojokerto mengandung Bakteri Ecoli dan Zink yang mencapai 422 dari batas ideal dibawah 60 sehingga menyebabkan diare dan potensi gagal ginjal. Warga sebaiknya beralih ke PDAM,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik dihubungi, Minggu (6/3 kemarin.

Anggota DPRD asal PKB ini mengingatkan agar Pemkot bisa mendorong agar produksi air PDAM mampu mengcover kebutuhan masyarakat. ‘’Apalagi tahun ini Wali Kota mencanangkan pasang baru PDAM gratis, pasti masyarakat akan banyak yang beralih ke PDAM. Makanya kualitas pelayanan PDAM harus ditingkatkan,’’ tambah anggota DPRD Kota Mojokerto dua periode ini. Data dari Dinkes Kota Mojokerto memperlihatkan fakta mencengangkan. Bakteri Ecoli telah menyebar di sebagian besar kota ini. Tingginya kandungan Bakteri Ecoli itu sangat mengkhawatirkan. ‘’Kandungan Ecoli dalam air tanah kita memang sangat mengkawatirkan. Demikian dengan kandungan Zink atau zat besi yang berbahaya bagi tubuh dengan kadar diatas ratarata,’’ kata Kadinkes Kota Mojokerto, Christina Indah Wahyu.

Menurut Christina, tingginya kadar Bakteri Ecoli ini sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan diare. Demikian juga dengan Zink bisa menyebabkan gagal ginjal karena kadarnya berlebihan.

Terkait hasil penelitian ini, Chritina mengimbau masyarakat, terutama pelanggan PDAM untuk merebus dulu hingga mendidih air yang akan diminum. Sebab, Bakteri Ecoli sangat rentan menimbulkan penyakit diare.’’

Direbus hingga mendidih selama minimal tiga menit, sehingga Bakteri Ecoli akan mati,’’ tambahnya.

Sedangkan Zink di dalam tanah pun sangat buruk untuk keindahan. Jika ditampung dalam bak mandi akan segera berubah warna menjadi kuning dalam waktu tidak terlalu lama. ‘’Ini tentu sangat mengganggu pemandangan,’’ pungkasnya.Q kar

Dinkes Sediakan 1.818 Pos PIN Sidoarjo, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo memiliki langkah baru untuk merangsang minat orangtua mengikutkan anaknya, dalam Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio.

PIN Polio yang diadakan mulai tanggal 8 Maret hingga 15 Maret 2016 itu, ditargetkan akan diikuti 90% dari jumlah total data 140 ribu peserta PIN Polio di Sidoarjo.

Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Sidoarjo, dr Eddy Tamat mengatakan, PIN Polio yang serentak dilakukan di Indonesia itu diharapkan dimanfaatkan masyarakat.

Bayi berusia satu bulan hingga 59 bulan diwajibkan mengikuti PIN Polio yang diberikan secara gratis. ‘’Kami ingin PIN Polio bisa dirasakan semua bayi yang ada di seluruh wilayah Sidoarjo,’’ terangnya.

Menurutnya, Dinkes memiliki langkah jemput bola, agar target peserta PIN Polio bisa terealisasi. Pos PIN Polio tak hanya berpusat di fasilitas kesehatan, seperti di Puskesmas dan Posyandu, tetapi juga di fasilitas umum. Diantaranya, pasar, Bandara dan terminal. ‘’Kami menyediakan 1.818 Pos PIN di seluruh wilayah Sidoarjo,’’ tegasnya.

Selain itu, petugas di Pos PIN juga akan jemput bola kepada anak sesuai dengan data yang dimiliki Dinkes Sidoarjo. Jemput bola itu dilakukan dengan mendatangi alamat rumah sesuai dengan data. Jadi jemput bola itu nantinya diharapkan bisa memfasilitasi para peserta PIN Polio yang berhalangan datang ke Pos PIN. Hal itu tetap dilaksanakan meski sosialisasi secara maksimal juga telah dilakukan Dinkes. ‘’Kita akan jemput bola sesuai by name by address yang ada,’’ tegas Eddy Tamat.Q ach

Protes Jalan Berlubang

trie diana/bhirawa

Kondisi jalan yang rusak hingga berlubang di Jl Pereng, Bebekan, Taman Sidoarjo membuat warga melakukan protes dengan nekat menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak berat itu.

Karena sudah hampir sebulan masih belum ada perbaikan dari Dinas PU Bina Bina Marga lingkungan Pemkab Sidoarjo. Warga khawatir jalan rusak akan menelan korban jiwa.

Bupati MKP Monitoring Spot-spot Penilaian Adipura 2016 Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) melakukan monitoring sejumlah titik pantau yang masih perlu mendapat sentuhan perbaikan dan tindak lanjut tim koordinator Adipura 2016. Terkait, Bupati MKP langsung memberikan arahan usai monitoring persiapan penilaian Adipura 2016 yang dipusatkan di wilayah Kec Mojosari.

Monitoring dilakukan di beberapa spot penting yang ada di Kota Mojosari, diantaranya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Multifungsi di Desa Belahan Tengah dan Kauman. TPA Belahan Tengah yang memiliki luas lima hektar, mengolah kiriman sampah rata-rata lebih dari 100 meter kubik setiap hari.

Sejak beroperasi Agustus 2008 lalu, TPA multifungsi difungsikan untuk memproses sampah dan limbah tinja secara ramah lingkungan, serta memiliki nilai sosial dan ekonomis. Bupati dalam monitoringnya mengingatkan, agar TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada di daerah lebih bisa di maksimalkan, agar sampah yang masuk ke TPA tidak kelebihan. ‘’TPA sebenarnya difungsikan untuk menampung sampah yang sudah jelas tak bisa diolah lagi.

Saya berharap TPS-TPS di daerah bisa lebih fungsional, agar TPA multifungsi seperti di Be-

lahan Tengah ini tidak overload.

Terlebih kita mau tempur untuk Adipura 2016. Kedatangan sampah harus bisa teratasi di TPA, jangan sampai menggunung karena tak terolah,’’ terang Bupati MKP. Bupati yang didampingi jajaran SKPD Kab Mojokerto selaku para koordinator Adipura 2016, memang menekankan betul masalah pengolahan sampah. Kota Mojosari bakal segera menjadi Ibukota Kab Mojokerto, hal itu menjadi pecutan dan evaluasi bagi pemerintahan untuk terus berbenah. Penekanan terkait pengolahan sampah, juga berlaku untuk TPA lain seperti di kawasan Kauman. ‘’Arah kebijakan dan indikator yang jadi penilaian Adipura tahun 2016, bersandar pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Meliputi RTH (Ruang Terbuka Hijau), masalah sampah, pengendalian pencemaran air, adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim,

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP memimpin Rakor persiapan penilaian Adipura 2016. pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan serta pencegahan dan pengelolaan pertambangan. Saya harap koordinasi SKPD terkait, terutama para koordinator tim,’’ pesan MKP. Selain dua TPA, Bupati MKP juga menginstruksikan agar trotoar dan bahu jalan bisa digunakan sebagai semestinya.

Bupati menghendaki ketegasan pihak terkait, seperti misalnya jika ada pihak yang dengan sengaja membuang sampah ke sungai.

Kebiasaan buruk seperti yang demikian, Ia harap bisa segera diputus mata rantainya. Jika diperlukan, dirinya tak akan se-

gan menegur bahkan memberi sanksi tegas. ‘’Trotoar menjadi hak para pedestrian (pejalan kaki), begitupun dengan bahu jalan yang harus dikembalikan ke fungsi normalnya. Bangunan tidak berizin dan bersifat permanent, saya harap bisa segera dicarikan solusi penanganannya. 14 cluster yang jadi titik penilaian Adipura 2016 di Mojosari (permukiman, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, RS/Puskesmas, sarana transportasi, hutan kota, taman kota, saluran terbuka, TPA, Bank Sampah, dan fasilitas pengolahan sampah), harus baik,’’

tegasBupati.

Pasar Legi Mojosari dan RSUD Prof Dr Soekandar, menjadi dua lokasi monitoring Bupati selanjutnya. Tata kelola pasar tradisional Legi terpantau cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan. Sekali lagi, kebersihan merupakan hal yang terus ditekankan secara kontinyu oleh orang nomor satu di pemerinahan Kab Mojokerto itu.

Sementara di RSUD Prof Dr Soekandar, Bupati yang juga ditemani Dirut RS, Sujatmiko, berkesempatan untuk melihat fasilitas gedung baru yang sudah selesai. Gedung berlantai empat hasil masterplan kerjasama de-

ngan UGM (Universitas Gajah Mada) itu, diharapkan mampu melayani pelayanan kesehatan masyarakat lebih banyak lagi.

Bupati memberi support penuh, namun dirinya berharap agar fasilitas gedung baru bisa lebih lengkap dan terkoneksi. ‘’Gedung baru sangat bagus, pengerjaannya juga baik. Perlu ditambah fasilitas pendukung seperti parkir yang lebih teratur.

Mudah-mudahan dengan lengkapnya fasilitas pendukung, RSUD Prof Dr Soekandar bisa memberi pelayanan lebih baik dan menjadi rujukan bagi masyarakat Kab Mojokerto,’’ tukasnya.Q adv.kar

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto MKP melihat TPA yang merupakan salah satu lokasi penilaian Adipura 2016.

JAWA TIMUR

6

Senin Legi 7 MARET 2016

Mentan Instruksikan Lawan Mafia Pupuk Di Jombang, Janjikan Tambahan Anggaran Pertanian bagi Daerah Surplus Tuban, Bhirawa Dalam kunjungan ke Kabupaten Tuban kemarin lusa (5/6), Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menginstruksikan kepada seluruh lapisan masyarakat serta jajaran keamanan di Bumi Wali Tuban agar tidak segan melawan mafia pupuk bersubsidi. "Tangkap saja mafia pupuk subsidi siapa pun itu," kata Mentan Amran Sulaiman, dalam kunjungannya di Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Tuban (5/3).

Lebih lanjut diterangkan, praktik mafia pupuk tidak dapat diampuni, terbukti tahun 2015 saja Mentan telah memenjarakan 40 orang mafia pupuk. Jumlah tersebut bakal terus bertambah, sejalan dengan keterlibatan publik. "Indonesia harus bebas dari semua Mafia secara bertahap, termasuk mafia pupuk," tegasnya.

Penyatan Mentan tersebut disampain saat ada pertanyan dari petani dalam dialong bersama Bupati Tuban, Wakil Bupati, Kapolres dan Dandim Tuban yang mengeluhkan kerapnya kelangkaan pupuk saat mereka tanam setiap tahunya. "Kami sulit mendapatkan pupuk ketika musim tanam," kata seorang petani Banyubang, Muhammad Maliki

(37).

Sebelumnya tidak pernah ada fenomena pupuk langka. Tetapi akhir-akhir tahun ini hampir setiap kali tanam sulit memperoleh pupuk subsidi. Rata-rata hanya tuan tanah yang mendapatkan pasokan lebih. Sedangkan petani yang memiliki lahan 1 hektar harus membeli diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah. "Kadang mencapai Rp 150 ribu per zak untuk semua jenis pupuk," terang Muhammad Maliki.

Sementara HET pupuk ratarata Rp 95 sampai Rp 100 ribu per zak. Kondisi demikian kerap merugikan petani jagung, cabe, maupun kacang di wilayah setempat.

Tambahan Anggaran Sementara itu, produksi pertanian utamanya padi di Kabupaten Jombang setiap tahun meningkat cukup tajam. Pada tahun 2014, kota santri ini mampu menghasilkan 430.561 Ton Padi, sedangkan Tahun 2015 meningkat menjadi 450.000 Ton. “Dan tahun 2016 ini produksi pagi kita harus meningkat lebih tinggi lagi, target kami 465.000 Ton padi,” ujar Bupati Nyono saat mendampingi Menteri Pertanian, (Mentan) RI, Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya ke Jombang Jawa Timur, beberpa waktu lalu.

Mentan Amran, menjanjikan bakal menggerojok bantuan untuk pertanian di Jombang karena keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya padi ini,. “Kalau produktivitas pertanian disini meningkat maka jangan kwatir anggaran untuk pertanian di Kabupaten Jombang akan saya tingkatkan,”ujar Mentan dihadapan petani padi di Jombang.

Mentan Amran juga berharap kerjasama antara Pemda dan jajaran Forpimda terus dilaku-

kan agar permasalahan terkait dengan pertanian dapat diatasi.

Semisal masalah pupuk, Mentan meminta jangan sampai ada masalah, apalagi sampai ada mafia pupuk. “Terima kasih Pak Dandim dan Pak kapolres, yang terus menjaga pupuk petani ini dari tangan mafia pupuk di Jombang,” tandasnya.

Di hadapan para petani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan dirinya akan ‘menghabisi’ sejumlah pihak mafia yang selama ini selalu membuat kekisruhan distribusi beras sehingga menyusahkan masyarakat.

"Saya akan buat mata rantai distribusi beras menjadi sependek mungkin, tanpa harus melalui apa yang selama kita sebut middle men atau pedagang perantara, jadi tolong Bulog dapat menyerap gabah petani sebanyak mungkin," kata Mentan Amran.

Dalam kunjungannya itu Mentan, Amran juga memuji para petani di Kabupaten Jombang. Yang tidak banyak menuntut pemerintah. Bahkan petani terlihat banyak bersyukurnya dari pada mengeluh. “Beda dengan di daerah lain, di sini petaninya banyak

ramadlan/bhirawa

Mentan, Amran Sulaiman didampingi Bupati Jombang Nyono Suharli W, Kapolres dan juga Dandim 0814 Jombang. bersyukurnya, kalau disuruh minta satu ya satu, kalau didaerah lain mintanya satu,tapi satu sampai sepuluh, mungkin petani model seperti ini satu satunya di Indonesia,hanya di Jombang,” kata Mentan Amran Sulaiman yang langsung disambut tepuk tangan.

Hadir dalam kunjungan Mentan yang dilakukan dengan dialog bersama petani diserambi rumah warga Ketua DPRD Jombang, Kapolres Jombang, Dandim 0814/Jombang, perwakilan Bulog dan Sejumlah Pejabat Pemkab Jombang.Q hud,rur

Patung Kuda Kencak Sarana Rekreasi Murah dan Aman

KILAS JATIM

BKPP Pastikan Tahun Ini Nihil Rekrutmen CPNS Sumenep, Bhirawa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumenep, Madura memastikan tidak ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk kuota tahun 2016. Yang ada hanya rekrutmen pegawai tidak tetap (PTT) dilingkungan Dinas Kesehatan.

Kepala BKPP Kabupaten Sumenep, Titik Suryati mengatakan, untuk pegawai tidak tetap di dinas kesehatan memang sudah dikoordinasikan ditingkat Propinsi Jawa Timur, sedangkan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya belum ada, baik CPNS maupun PTT. "Rekrutmen PTT di Dinas Kesehatan itu memang ada tahun ini. Saat ini sedang dilakukan rapat koordinasi di Propinsi Jatim dan Menteri kesehatan sudah melakukan sosialisasi," kata Titik Suryati, Minggu (06/03).

Menurut Titik, meski sudah pasti ada rekrutmen PTT di Dinas Kesehatan, tapi hingga sekarang belum diketahui jumlah dan formasi yang akan diambil. Karena masih dalam proses rapat koordinasi dan sosialisasi dari departemen kesehatan.

"Kalau formasinya masih belum, bentuk rekrutmennya juga belum karena masih taraf rakor," ujarnya.Q sul

Ratusan Buta Akasara Didominasi Perempuan Bojonegoro, Bhirawa Meski Bojonegoro menyandang sebagai kabupaten Pendidikan, namun bukan berarti seluruh warganya bebas buta aksara. Hingga kini masih ada ribuan masyarakat di kota ledre ini yang belum melek aksara. Data dari Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro hingga kini tercatat sekitar 1.160 warga Bojonegoro, masih buta aksara. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah perempuan sebanyak 901 orang.

“Tingginya angka buta aksara karena banyak masyarakat masih belum sadar terhadap pendidikan. Mereka kebanyakan tinggal di pedesaan, dan didominasi orang perempuan,” kata Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Bidang PNFI Dinas Pendidikan Bojonegoro, Wahyu Hidayat, Minggu (6/3).Q bas

sawawi/bhirawa

Sejumlah siswa SMP sedang menggarap soal-soal OSN di ruang kelas SMPN I Situbondo, Sabtu kemarin.

Dipendik Gelar OSN SMP Situbondo, Bhirawa Guna menjaring siswa berprestasi, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, melalui Seksi SMP-Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) menggelar Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sabtu kemarin (5/2). Dalam penjaringan siswa yang diikuti siswa SMP Negeri dan swasta serta SMP Satu Atap/SMP Terbuka, yang tersebar di Kabupaten Situbondo itu sedikitnya melibatkan 180 peserta dari 3 mata pelajaran yang dilombakan. Olimpiade yang rutin dilaksanakan setahun sekali ini dilaksanakan di gedung SMPN I Situbondo, mulai pukul 08.00 pagi kemarin.

Menurut Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Supiyo, OSN ini merupakan salah satu program pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menuntaskan wajib belajar yang bermutu.

Selain itu, kata Supiyo, OSN merupakan wahana siswa berprestasi untuk menumbuhkembangkan rasa berkompetisi antar siswa.

“Ini program yang digagas oleh Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbud RI yang dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang. Mulai

tingkat sekolah, Kabupaten, kemudian Provinsi dan nasional,” terang Supiyo.

Untuk pemenang juara 1 dan juara 2 OSN di tingkat Kabupaten, secara otomatis akan diikutkan dalam program kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi hingga berlanjut ke tingkat nasional. Di Kab Situbondo, uar Supiyo, ada tiga mata pelajaran yang dilombakan dalam OSN tahun 2016. Diantaranya, sebut dia, Matematika, IPA dan IPS. “Tim evaluasi OSNS, semua berasal dari Provinsi Jatim. Nanti satu bulan kemudian, baru hasilnya akan di sampaikan ke Kabupaten Situbondo. Karena ada keterbatasan peserta tingkat Provinsi, maka yang akan diikutkan hanya juara 1 dan juara 2 saja.

Khusus para juara 1, 2 dan 3 akan mendapatkan satu buah lap top, piagam dan piala,” beber Supiyo.

Masih kata Supiyo, OSN SMP ini sasarannya untuk mengukur kualitas peserta didik dalam menyerap pelajaran yang di dilombakan.

Selain itu, lanjut Supiyo, tiap sekolah berhak untuk mengikutkan siswa terbaiknya untuk mengasah kecerdasan yang dimiliki.Q awi

Lumajang, Bhirawa Keberadaan Patung Kuda kencak yang saat ini terpampang di sudut alun-alun Lumajang ternyata dapat memberikan nuansa baru bagi warga lumajang dan sekitarnya untuk mendapatkan sarana tempat rekreasi yang murah dan aman. Betapa tidak patung kuda kencak yang terletak persis di depan Mapolres Lumajang tersebut dalam setiap harinya menjadi ajang selfie bagi para pemuda dan pemudi yang datang ke alun alun Lumajang.

Sehingga tidak jarang bagi mereka untuk bergantian berpose dengan background Kuda Kencak yang saat ini akan menjadi ikon lumajang setelah lama lumajang mendapatkan julukan sebagai kota pisang.

Bahkan di dalam acara rutinitas Pemkab Lumajang di car free day yang digelar setiap hari minggu benar benar terlihat bahwa Patung Kuda kencak menjadi idola para pelajar dan orang tua untuk berselfie-ria setelah mereka berolah raga di acara car free day tersebut.

Seperti yang dituturkan oleh Nurul Qomariyah salah seorang pelajar sekolah Pertama dari Kecamatan Rowokangkung, yang mengaku terhibur dengan keberadaan patung kuda kencak tersebut. Menurutnya Patung Kuda Kencak tetap harus dipertahankan karena bisa menjadi arena rekreasi yang murah dan menyenangkan.

Namun keberadaan Patung Kuda Kencak tersebut sempat menjadi polemik dan kontroversi ketika ada beberapa elemen masyarakat yang tidak setuju dengan penempatan patung tersebut yang berdekatan dengan Masjid Agung Lumajang. Selain itu mereka tidak setuju juga bahwa lumajang yang ber ikon pisang hingga terkenal

bahwa Lumajang Sebagai Kota pisang dan akan di ganti dengan kuda kencak.

Menurut Bupati Lumajang Drs. As at Malik ketika memberikan sambutan dalam sekolah kader yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa pihaknya mengajak kepada elemen masyarakat termasuk Partai politik untuk bersama sama menggarap potensi Lumajang.

Sedangkan Pisang Agung yang sebelumnya menjadi Ikon Lumajang dikhawatirkan masih kalah dengan pisang pisang yang lain sebab Pisang Agung Lumajang menurutnya hanya tumbuh subur di daerah pegunungan seperti di Kecamatan Senduro, Kecamatan Gucialit, Pasru jambe, dan Candipuro bagian utara.

"Pisang Agung kita ini kayaknya sudah mulai sedikit kalah dengan Pisang Mas Kirana,dan tidak bisa ditanam dan tumbuh dengan baik kecuali di Kecamatan Senduro, Gucilalit bagian barat,Pasru jambe dan di Kecamatan Candipuro bagian utara ,yang lain itu tidak bisa tumbuh tidak bisa bagus," ujarnya.

Lebih lanjut As at Malik menjelaskan bahwa Kuda Kencak merupakan sebuah budaya Kabupaten Lumajang yang patut untuk di kembangkan dan dilestarikan. "Tetangga kita seperti Jember, Probolinggo ,Pasuruan itu Kuda Kencaknya sedikit,untuk Lumajang yang siap untuk ditanggap itu sudah ada 176," terangnya.

As’at juga menambahkan bahwa keberadaan patung Kuda Kencak yang bertengger di Alun-Alun Lumajang itu menurutnya tidak bisa di kaitkan dengan syariat agama, tetapi harus dipandang dari sudut Budaya.Q dwi

Bupati Pasuruan Resmikan Sentra Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan Pesta Durian Diserbu Warga Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE juga berkesempatan menikmati durian Kakap bersama Wabub Pasuruan, Riang Kulup Prayuda dan Forkopimda Kabupaten Pasuruan. Sedangkan peresmian beberapa bangunan sentral produk unggulan Kabupaten Pasuruan diharapkan bisa memasarkan produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan. Termasuk juga nantinya

Bursa durian khas Kabupaten Pasuruan (Kakap) yang digelar Pemkab Pasuruan berlangsung meriah. Kemeriahan itu terlihat dari puluhan ribu masyarakat Kabupaten Pasuruan hingga luar daerah berbondongbondong mendatangi halaman sentral produk unggulan Kabupaten Pasuruan yang terletak di Bangil.

Bursa durian juga lebih bermakna dengan adanya peresmian beberapa bangunan di sentral

produk unggulan yang diresmikan langsung Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf SE, MMA. Beberapa

memberikan fasilitas bagi warga Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkan produk khasnya.

“Untuk menjadi suatu tempat pengembangan UMK dan rest area bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pasuruan Nantinya juga akan ada fasilitas bagi warga untuk mengembangkan produk UKM nya,” kata HM Irsyad Yusuf SE.*

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan menandatangi prasasti beberapa bangunan di sentral produk unggulan Kabupaten Pasuruan.

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf SE (kanan pertama) bersama Wabub Pasuruan serta Forkopimda memperkenalkan durian Kakap di sentral produk unggulan Kabupaten Pasuruan.

bangunan itu adalah sentra UKM, sentra kuliner, musollah Baytul Maslahat, kantor kerajinan nasional daerah Kabupaten Pasuruan dan balai penyuluhan pertanian Kecamatan Gempol.

Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE, MMA menyampaikan bursa durian khas Kakap tak lain untuk mempromosikan potensi durian di wilayahnya. “Atas nama pemerintah daerah, kami berteri-

ma kasih kepada para pengunjung karena antusiasnya datang ke acara ini. Durian-durian yang dijual disini kami pastikan duriandurian terbaik dari Kabupaten Pasuruan. Kami juga ucapkan selamat kepada masyarakat penikmat durian selama dua hari ini,” ujar HM Irsyad Yusuf SE, MMA di sela-sela pembukaan bursa durian Kakap, Sabtu (5/3) siang.

Dalam kesempatan ini, Bupati

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan mencoba makanan khas Kabupaten Pasuruan di sentra kuliner produk unggulan.

JAWA TIMUR

Senin Legi 7 MARET 2016

KILAS JATIM

Nasdem Gelar Diklat Penyusunan RAPBdes Banyuwangi, Bhirawa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kabupaten Banyuwangi minggu siang menggelar acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) di ruang Ijen 2 Hotel Santika Banyuwangi.

Menurut H Supriyadi, ketua DPD Nasdem Banyuwangi, agenda yang digelar merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi partainya dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah desa yang mendapatkan alokasi dana yang cukuo besar dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, Supriyadi menambahkan, acara Diklat tersebut diikuti oleh 41 peserta yang terdiri dari kepala desa, bendahara dan satu perangkat desa. Ada pun nara sumber yang menyampaikan materi Diklat, Ignatia Martha Hendrati, Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya.

"Kami ingin merubah mindset para kades dalam melaksanakan program pembangunan di desa. Dimana bukan pembangunan fisik yang menjadi tujuan, tetapi pola pikir aparat desa dalam memberikan layanan bagi warga masyarakat," jelas Supriyadi.

Lebih lanjut Supriyadi mengungkapkan dalam acara tersebut, pihaknya berupaya mencari masukan dari peserta untuk dirumuskan dan ditindak lanjuti dalam Penyusunan program kerja partai Nasdem di masa mendatang.Q mb12

Direktur PD Pasar Bantah Tudingan PMII Lamongan, Bhirawa Direktur PD Pasar Djoko Purwanto membantah apa yang ditudingkan massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tiga komisariat Stitaf, Staira dan Insud Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan di Kejari, pada Jumat (4/3) lalu. “Itu tidak benar,” kata Djoko Purwanto.

Tudingan para aktivis tiga komisariat tersebut sangat menyudutkan Direktur PD Pasar Djoko Purwanto. Menurut para aktivis, Direktur PD Pasar Djoko Purwanto ini memainkan stand untuk para pedagang. Sehingga, ada pedagang yang bisa mendapatkan stand di Pasar Blimbing dan ada yang tidak mendapatkan.

Djoko Purwanto, kepada Bhirawa Minggu (6/3) menegaskan, hal itu tidak benar. “Jadi pembagian stan pasar pasar blimbing itu sudah sesuai dengan kepemilikan stand yang saat ini jumlahnya sudah ada 607 Pedagang, " tegas dia.

Djoko juga menjelaskan, tidak ada permainan dalam hal stan pasar.bahkan sosialisasi dari stand tersebut juga telah dilaksanakan melalui ketua paguyuban, Mufid dan kepala UPT. "Terkait stand juga sudah disosialisasikan dengan Mufid, Ketua Paguyuban beserta kepala UPT-nya. Sekarang sudah dibagi dan dikerjakan hingga pembuatan los-los dengan sistim swadaya msyarakat," jelas Djoko Purwanto.Q mb9

Pemkab Gandeng Perhutani Antisipasi Bencana Banjir Bondowoso, Bhirawa Maraknya tanaman musiman di atas lahan milik perhutani yang ada di wilayah Sempol Kabupaten Bondowoso, menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana banjir bandang yang kerapkali menerjang beberapa desa di Kecamatan Sempol saat memasuki musim penghujan.

Untuk mengantisipasi banjir bandang datang kembali, perhutani mulai memberikan peringatan keras kepada masyarakat sekitar hutan yang menanami tanaman musiman di atas lahan miliki perhutani untuk menggantinya dengan tanaman jenis konservasi atau yang berusia tahunan.

Menanggapi hal ini, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Adi Winarno menjelaskan, pihaknya sudah mulai melakukan langkah antisipasi banjir bandang dengan memasang papan nama yang bertuliskan larangan menanam tanaman musiman di kawasan perhutani.

Selain itu, perhutani juga bekerja sama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat

setempat untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan. “Kita bekerj sama dengan Pemerintah daerah untuk melakukan antisispasi terjadinya bencana. Selain itu kita juga rajin melakukan sosialisasi ke tokoh masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan,” katanya.

Tanaman musiman yang memicu terjadinya banjir bandang di kawasan Sempol, diantaranya tanaman kentang, Kubis, wortel dan jagung. Menurut Adi penanaman tanaman tersebut Bhirawatong bentang alam, sehingga menyebabkan air mengalir deras, dan berpotensi terjadi banjir bandang. Tanaman musiman ini juga tidak mampu menyerap

air dengan baik dan tidak mampu mengikat tanah dengan kuat sehingga rentan terjadi longsor.

Oleh karenanya, perhutani mengarahkan masyarakat sekitar hutan untuk menanam kopi yang bersimbiosis dengan tanaman kehutanan. Sebab tanaman kopi selain bersahabat dengan alam, juga memiliki nilai jual tinggi. Mengingat, kopi Bondowoso jenis arabika dan robusta sangat diminati oleh pasar dunia dan telah diekspor ke beberapa negara di Eropa.

Perhutani juga berencana menanami lahannya dengan tanaman kopi yang akan mempekerjakan masyarakat sekitar hutan. Bahkan, perhutani juga akan membuat lab untuk menguji kualitas kopi yang tumbuh di bawah tanaman kehutanan.

Adi Winarno menambahkan, ada sekitar 17 hektar lahan perhutani yang ditanami tanaman musiman oleh masyarakat sekitar hutan. Lahan tersebut berada di kemiringan

samsul tahar/bhirawa

Sekda Hidayat bersama adm perhutani saat memantau lokasi perhutani di Bondowoso.

40 derajat lebih, letak yang sangat berbahaya dan menjadi pemicu terjadinya banjir bandang.

Awal tahun 2015 lalu, banjir bandang menerjang empat desa yang ada di Kecamatan Sempol dan mengakibatkan

puluhan rumah, sejumlah fasilitas umum, dan infrastruktur rusak parah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian yang menimpa desa pintu masuk kawasan Gunung Ijen ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.Q har

Bakesbangpol Jember Lakukan Tes Urine dan Bentuk Kader Pemberantasan Narkoba Jember, Bhirawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab Jember lakukan test urine dan bentuk kader atau duta pemberantasan narkoba di Kab. Jember. "Ini merupakan salah satu cara untuk mendukung komitmen Bupati dr.Hj. Faida, MMR dalam memerangi narkoba di Kabupaten Jember," ujar Kepala Bakesbangpol Jember Drs. Widi Prasetyo, MPd kemarin.

Menurut Widi, sebelum terbentuk kader atau duta pemberantasan narkoba, terlebih dahulu Bakesbangpol melakukan test urine seluruh karyawan dan perwakilan Kader Bela Negara, dihalaman Kantor Bakesbangpol Jember, Jumat (4/4).

"Sebelum terbentuk kader atau duta pemberantasan narkoba di Jember, kami ingin seluruh karyawan dan perwakilan Kades Bela Negara benar-benar bebas dari narkoba," ujar Kepala Bakesbangpol Kab. Jember Drs. Widi Prasetyo MPd, kemarin.

Test urine ini dilakukan oleh Tim Reskoba Polres Jember. Test urine pertama dilakukan Kepala Bakesbangpol Widi Prasetyo dan dinyatakan negatif.

Kemudian dilanjutkan pemeriksaan Sekretaris Bakesbang dan diikuti oleh seluruh karyawan dan Karyawati secara bergilir." Dan Alhamdulillah, dari test urine , dinyatakan negatif semua," ujar Widi Prasetyo.

Selain itu, Widi berharap untuk mendukung komitmen Bupati dr. Faida, MMR dalam memerangi narkoba hendaknya ditindak lanjuti oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Jember. Sebagai langkah awal, tandas Widi, lembaganya melakukan test urine.

"Saya berharap apa yang telah dilakukan oleh instansi saya (Bakesbangpol) diikuti oleh instansi lainnya.

Sehingga komitmen Bupati dalam pemberantasan narkoba bisa terwujud. Paling tidak pemberantasan narkoba ini diawali dari lingkungan kita sendiri (PNS)," tandasnya pula.

Sementara, Kapolres Jember melalui Kasat Narkoba AKP Sukari mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol Jember. Sukari berharap, kegiatan ini diikuti oleh instansi lainnya." Kami melakukan test urine sesuai dengan permintaan lembaganya. Dan kebetulan yang pertama kali diawali oleh Bakesbangpol," ujar Sukari.Q efi

31 KK Kawasan Rawan Bencana Masih Ngotot Tolak Relokasi Kab Kediri, Bhirawa Target Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk merelokasi Para korban bencana alam tanah longsor lereng Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Juron, Desa Blimbing, Kecamatan Mojo masih menghadapi kendala. Dari 63 Kepala Keluarga (KK) hanya 32 KK yang mau direlokasi.

Diungkapkan Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan, Pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan dengan para Penduduk yang kini masih tinggal di kawasan rawan bencana. "Kita terus melakukan

7

sosialisasi pada mereka, baru 50 persen yang mau direlokasi. Sebenarnya targetnya selesai tahun ini," ungkap Haris pada Bhirawa.

Haris mengatakan ada beberapa alasan mereka enggan direlokasi, di antaranya mereka tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya dengan alasan peninggalan nenek moyangnya.

Padahal meski mereka ikut direlokasi lahan mereka juga masih menjadi miliknya. "Pemerintah juga menyediakan anggaran untuk pembangunan rumah mereka, per KK 20 juta, sedangnya untuk membantu mencukupi

irvan/bhirawa

Salah satu rumah warga yang tertimpa tanah longsor pada 2015 lalu.

kebutuhan mereka ada di Dinsos," terangnya.

Sebelumnya Daniel Arisandi salah satu koordinator LSM mengaku jika warga tidak mau direlokasi karena mereka minta pemerintah daerah (pemda) tidak merelokasi ke daerah yang jauh dari kebun dan ladang. “Warga bersedia direlokasi, tetapi tidak jauh dari permukiman mereka.

Sebab, disana mereka mempunyai kebun. Kecuali memang direlokasi rumah dan kebun mereka sekaligus,” ungkap Daniel ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Dia menerangkan Kebun merupakan satu-satunya lahan mencari makan bagi para korban.

Mereka tidak bersedia direlokasi ke tempat yang jauh dari ladang yang dimiliki. Warga juga sadar bahwa selama ini tinggal di kawasan yang rawan bencana.

Tetapi, mereka terpaksa kembali ke rumahnya masing-masing, karena belum ada tempat yang aman bisa ditempati.

Pemkab Kediri telah menyediakan lahan seluas 1,250 Hektar untuk merelokasi warga yang tinggal dikawasan rawan bencana, rencananya pemkab juga akan memberikan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk pembangunan rumah baru mereka, dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri juga telah menyiapkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka ditempat yang baru nanti.Q van

effendi/bhirawa

Kepala Bakesbangpol Jember Drs. Widi Prasetyo, MPd (tengah) saat melihat Tim Reskoba Polres Jember melakukan test urine, di halaman Bakesbangpol Jember, Jumat (4/3)

Tradisi Petik Laut di Kota Pasuruan Harus Tetap Dipertahankan Rangkaian Hari Jadi Kota Pasuruan ke 330 dan Promosi Wisata Pesisir Pantai Tradisi petik laut harus tetap dipertahankan dalam upaya pelestarian warisan budaya leluhur serta kearifan lokal. Begitu pula, tradisi petik laut ini sebagai sarana mempromosikan wisata untuk membantu perekonomian masyarakat pesisir Kota Pasuruan.

Hal itu disampaikan Drs H Bahrul Ulum, MM, Sekda Kota Pasuruan dalam sambutan acara petik laut di Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Minggu (6/3).

“Tradisi dan warisan leluhur ini harus tetap dipertahankan agar tetap tumbuh dan berkembang ditengah modernisasi. Tradisi petik laut ini juga bisa menjadi daya tarik dan tujuan wisata bagi masyarakat,” ujar Drs H Bahrul Ulum, MM. Menurutnya, berkembangnya wisata pesisir pantai tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Ia berharap agar masyarakat pesisir juga menjaga kebersihan lingkungan.

“Di masa mendatang wisata pesisir pantai akan terus dikembangkan menjadi lebih baik. Sarana

Sekda Kota Pasuruan, Drs H Bahrul Ulum, MM (kiri dua), Ketua DPRD H Ismail M Hasani SE (kiri tiga) beserta para undangan menghadiri acara petik laut.

Sekda Kota Pasuruan sambutan acara petik laut.

dan prasarana dikawasan pesisir akan diperbaiki sebagai menunjang wisata,” kata Drs H Bahrul Ulum, MM. Petik laut yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Pasuruan ke 330 juga sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam bentuk hasil penangkapan ikan.

Sebelum dilarung ketengah laut, ratusan nelayan pesisir utara menggelar doa bersamasama di kampung nelayan yang berdekatan dengan pantai. Acara petik laut sebenarnya dihadiri Wali Kota Pasuruan, Drs H Setiyono M.Si dan Wawali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo.

Namun karena ada kegiatan yang tak bisa di tinggalkan sehingga di wakilkan oleh Sekda Kota Pasuruan, Drs H Bahrul Ulum, MM. Hadir pula dalam kesempatan ini yakni Ketua DPRD H Ismail M Hasani SE, Kepala Disporabud, Mahbub Efendi.

Puluhan kapal nelayan berukuran besar dan kecil berduyun-duyun menuju tengah laut dari bibir pantai untuk melarung sesaji berupa kepala kerbau dan bunga tujuh rupa. *

Sekda Kota Pasuruan bersama tamu undangan menuju tengah laut.

Kepala kerbau dan bunga tujuh rupa dilarung di tengah laut.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,721.00

13,585.00

SGD

9,797.91

9,698.72

EUR

15,367.52

15,213.84

JPY

11,740.40

11,621.04

GBP

19,994.24

19,789.27

Sumber: Bank Indonesia (5 FEBRUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Pelindo III mentransformasikan seluruh proses bisnis di pelabuhan-pelabuhan yang dikelolanya.

Teknologi Pelindo lll Menuju Pelabuhan Berstandar Global Surabaya, Bhirawa Semangat kebangkitan maritim Indonesia terus digaungkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III. BUMN kepelabuhanan tersebut mentransformasikan seluruh proses bisnis di pelabuhan-pelabuhan yang dikelolanya, baik administrasi maupun operasional, untuk berbasis teknologi infromasi pada tahun 2018 nanti.

“Pelindo III bertekad untuk menjadikan pelabuhannya sebagai full handling terminal. Dengan salah satu strategi utamanya yaitu transformasi teknologi ataufull information and communication technology based system,” kata Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto usai Rapat Kerja Tahunan Pelindo III , Jumat (4/3). Untuk itu Pelindo III yang sudah memiliki master plan pengembangan teknologi informasi sejak 2015, pada tahun ini penerapannya telah mencapai tahap dua bagian utama, yakni front end dan back end. Aplikasi pada bagian front end, di antaranya berupa Aplikasi Peti Kemas, Aplikasi Non Peti Kemas, dan Aplikasi Jasa Pelayanan Kapal.

Aplikasi untuk kegiatan bongkar muat peti kemas yang bernama Spiner akan diterapkan di berbagai pelabuhan untuk meningkatkan bongkar muat dengan peti kemas yang lebih efisien. Pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu Tanjung Perak, Lembar, Benoa, Kumai, Sampit, Bima, Maumere, Batulicin, Waingapu, Ende, Kalabahi, Bumiharjo, dan Badas yang tersebar di tujuh provinsi. Selanjutnya juga tersedia Aplikasi Bongkar Muat Non Peti Kemas yang dinamai Gen-C dan Aplikasi Pelayanan Jasa Kapal (PMIS) yang akan diterapkan hampir di seluruh pelabuhan yang dikelola Pelindo III pada Juni tahun ini. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG3136QA, a/n.

Harjani, Ds. Ngebong, Pakel-TAgung No. 490/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2015, Hitam, AG4711RAS, a/n.

Sri Purwantini, Perum Bangao Putih Blok G no.6 RT 02/03 Bangoan Kedungwaru-T.Agung No. 491/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2013, Merah, AG4641RAE, a/n. Siti Solekah SpdI, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No. 492/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam Silver, AG3537SE, a/n. Sri Winarsih, Ds. Kalidawir-T.Agung No. 493/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Merah Marun, AG5234OA, a/n. Trisna Astuti, Ds. Pakisrejo, Rejotangan-T.Agung No. 494/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5300 EU, a/n Haris Mustafa, Kel. Mimbaan, rw 14/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 495/IMB/BI-II/2016

SURABAYA HILANG STNK, Nopol : L 4809 CJ, a/n Sriatun, Jl. Rungkut Tengah 6 A / 3 Surabaya, Noka : MH31KP001CK073256, Nosin : IKP073607 No. 496/IMB/BI-II/2016

Senin Legi, 7 MARET 2016

Bupati Irsyad Bantu Petani Tawarkan Durian Kakap ke Pengunjung Pasuruan, Bhirawa Puluhan ribuan masyarakat Kabupaten Pasuruan hingga luar luar daerah berbondong-bondong mendatangi halaman sentral produk unggulan Kabupaten Pasuruan yang terletak di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kedatangan mereka tak lain untuk membeli durian khas Kabupaten Pasuruan (Kakap) pada bursa durian itu.

Dalam kesempatan ini, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf juga berkesempatan menawarkan langsung durian Kakap ke masyarakat. “Monggo dicoba durian khas Kabupaten Pasuruan ini. Dagingnya tebal, aroma yang tajam dan sedikit rasa pahit.

Ini jenis Gabuk, durian lokal dari Ngembal, Tutur Nongkojajar,” ujar Irsyad Yusuf disela-sela menawarkan ke masyarakat durian khas Kabupaten Pasuruan di bursa durian, Sabtu (5/3) siang.

Tentusaja, tawaran pejabat nomer satu di Kabupaten Pasuruan disambut warga saat akan membeli durian tersebut.

“Rasanya sungguh menggigit lidah. Durian Kabupaten Pasuruan memang ada khasnya, yakni dagingnya tebal serta bijinya kecil. Rasanya pun manis dan ada yang sedikit pahit enak. Luar biasa, makanya kami langsung membeli durian ini sebanyak-banyaknya. Ada pula yang saya bawa pulang untuk oleh-oleh di rumah,” ujar Cholidi salah satu pengunjung.

Berbagai jenis durian Kakap yang berada pada bursa durian tersebut. Jenisnya mulai dari Bajul, Kasmin, Darel, Gabuk,

hilmi husein/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat menawarkan durian Kakap ke pengunjung di acara bursa durian di halaman sentral produk unggulan Kabupaten Pasuruan yang terletak di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (5/3) siang.

Songket, Banteng, Si Kunir, Sima, Bodor, Bulus, Mirico, Si Karim, Denok dan Dandang. Sejumlah jenis itu berasal dari Lumbang, Puspo, Tutur, Pasrepan, Purwodadi, Purwosari, Prigen dan Sukorejo.

Dalam gelaran bursa durian selama dua hari itu, Pemkab Pasuruan menyediakan

16 ribu durian dari Kabupaten Pasuruan.

Harga durian pada bursa tersebut cukup murah lantaran durian Kakap itu kami datangkan langsung dari petani Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, jumlah pohon durian mencapai 738.935 pohon. Pohon se-

banyak itu, bisa menghasilkan 857.345 kuintal durian dalam pertahun. “Dalam setahun Kabupaten Pasuruan bisa menghasilkan 857.345 kuintal durian. Besaran itu dengan jumlah pohon durian sebanyak 738.935 buah,” kata M Ihwan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan. Q hil

Kekurangan Stok Ikan, Diskanla Lakukan Restocking Pemprov, Bhirawa Produksi hasil perikanan di Jatim cukup tinggi namun disisi lain ternyata masih kekurangan stok ikan tangkap sekitar 650 ribu ton per tahunnya. Untuk produksi perikanan tangkap di Jatim pada tahun 2014 sebesar 355 ribu ton per tahun.

Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 390 ribu ton. Sedangkan target tahun 2016, sebesar 400 ribu ton. “Bagaimana pun kami akan mengupayakan agar bisa mengisi kekurangan stok produksi perikanan tangkap,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Ir Heru Tjahyono MM, Minggu (6/3).

Heru menjelaskan, pihaknya sudah melangsungkan beberapa program kegiatan restocking dengan cara membuat terumbu karang buatan serta menebar bening-bening ikan di beberapa lokasi di wilayah Jatim untuk meningkatkan jumlah populasi perikanan di Jatim.

Daerah potensi ikan yang ada diantaranya Banyuwangi, Probolinggo, dan Situbondo. Di lokasi kini tengah berlangsung program kegiatan underwater restocking. Kegiatan underwater restocking ini mempunyai banyak manfaat seperti menjaga dan menstabilkan ekosistem laut, pada jangka panjang akan memberikan manfaat bagi nelayan.

Tak hanya itu, kawasan underwater restocking juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu potensi kepariwisataan maritim. Wisatawan yang berkunjung bisa turut serta melestarikan ikan dengan menebarkan ikan dibawah kedalaman air.

Selain perikanan tangkap, Diskanla Jatim juga melang-

sungkan pengembangan dan peningkatan perikanan budidaya masih sekitar 600 ribu ton pertahun. “Perikanan budidaya seperti lele, mujair, gurami masih terus berjalan sampai saat ini. Misalkan lele masih menjadi konsumsi favorit dikalangan masyarakat,” ujarnya.

Disisi lain, program gemarikan juga terus dilakukan Diskanla Jatim dalam mengubah pola konsumsi masyarakat Jatim. Tahun lalu konsumsi ikan di Jatim hanya 28 kg perkapita pertahun, tapi Desember 2015 lalu meningkat menjadi 31 kg perkapita pertahun.

Heru optimis pada akhir tahun 2016 ini, konsumsi ikan masyarakat Jatim akan meningkat hingga 35 kg perkapita pertahun. Untuk mendukung perubahan pola makan ikan, pemerintah juga terus melakukan beberapa langkah sehingga stok ikan di Jatim juga mampu memenuhinya. Q rac

PT DLU Minta Penyeberangan Ujung-Kamal di Subsidi Surabaya, Bhirawa Langkah pemerintah menurunkan tarif jembatan Surabaya Madura (Suramadu) sebesar 50 % , dianggap owner PT Dharma Lautan Utama ( DLU) kurang tepat, masalahnya dengan adanya subsisi tersebut bisa menimbulkan kecemburuan bagi penyeberangan lainnya. Apalagi penurunan tarif penyeberangan Suramadu itu dianggap merugikan pemilik kapal feri penyeberangan Ujung-Kamal.

“Kalau ngomong subsidi, mereka (pemilik kapal) juga kan perlu subsidi, bukan hanya jembatan Suramadu saja,” kata Ir.H Bambang Harjo owner PT DLU yang ditemui di sela sela memperingati HUT PT DLU yang ke 40 di Grand City Jumat malam (4,/3) lalu.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Jatim Khoiri Soetomo menyatakan penurunan tarif Suramdu itu akan menambah penderitaan penyeberangan Ujung-Kamal. Beban kerugian yang sudah ditanggung sejak Suramadu dibuka semakin memberatkan perusahaan penyedia jasa penyeberangan yang menghubungkan Surabaya-Madura itu.

“Kami sudah merugi sejak Suramadu dibuka,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Jatim Khoiri Soetomo kepada wartawan. Sejak Suramadu dibuka, kata Khoiri, 12 dari 18 kapal feri yang melayani penyeberan-

gan Ujung-Kamal langsung hengkang. Mereka lebih memilih mencari lintasan lain yang memberikan keuntungan. Akhir tahun lalu, dua kapal juga turut hengkang.

“Sekarang ada empat kapal yang beroperasi, namun praktis hanya tiga kapal yang jalan karena satu kapal sedang rusak,” lanjut Khoiri.

Empat kapal feri itu adalah dua kapal milik Angkutan Sungai Danau, dan Penyeberangan (ASDP), satu kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan satu kapal milik PT Jembatan Nusantara.

Kerugian, kata Khoiri, adalah penyebab utama hengkangnya sebagian besar kapal. Perusahaan pemilik kapal feri sudah tidak kuat menahan beban operasional setiap harinya. Q ma

achmad basir/bhirawa

pedagang sayuran dipasar kota Bojonegoro sedang menjajakan dagangannya.

Produksi Menurun, Harga Bawang Merah Kian Mahal Bojonegoro, Bhirawa Cuaca yang kurang mendukung, membuat produksi bawang merah menurun.

Kondisi ini berdampak pada langkanya bawang merah di tingkat petani. Kondisi itu membuat harga bawang merah di pasaran mahal. Harga bawang merah dari yang biasanya dijual dengan harga Rp 20.000 per kilogram (Kg), mulai merangkak naik menjadi Rp 30.000 per kilogram. “ Harga bawang merah terpantau mahal lagi, sebelumnya dijual dengan harga Rp 20.000 naik menjadi Rp 30.000 per kilogram,” kata salah satu pedagang di Pasar Kota Bojonegoro, Sulastri, Minggu (6/3). Ia mengatakan, naiknya harga di pasar disebabkan, karena ada kenaikan harga dari kalangan petani. Beberapa pekan lalu harga bawang merah memang sempat mrosot akibat dari panen raya yang terjadi, namun di panenan terakhir ini harga kembali naik. “ Cuaca buruk yang membuat harga naik,” ujar Sulastri, menegaskan.

Selain itu mahalnya harga bawang merah terjadi karena suplai dari petani turun akibat musim hujan.

Saat seperti ini memang bawang merah susah untuk tumbuh subur dan banyak yang membusuk. “ Harga bawang merah memang fluktuaktif, terkadang anjlok namun juga bisa meroket secara tiba-tiba,” imbuhnya.

Meskipun begitu, masih

kata Sulastri harga bawang merah akan kembali normal pada pertengahan bulan ini.

Hal itu menurut prediksi dari sejumlah petani. “ Sebentar lagi harga pasti sudah mulai berangsur turun,” tukasnya.

Pedagang lain Solikin, mengatakan harga bawang merah naik secara bertahap. Dari mulai harga Rp15.000 per kilogram, naik menjadi Rp 25.000 per kilogram, kemudian naik lagi mencapai Rp 30.000 per kilogram. “ Sejak sepekan ini harga berangsur naik,” ujarnya Sementara itu, salah satu petani bawang merah asal Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Sunandar, membenarkan naiknya harga bawang sejak beberapa pekan terakhir ini.

Naiknya harga dikarenakan suplai dari petani turun akibat musim hujan.

Dia menjual bawang sekitar Rp 20.000 hingga Rp 25.000 ribu per kilogram ke pengepul, tergantung ukuran besar kecil bawang merah. “ Saat seperti ini memang bawang merah susah untuk tumbuh subur dan banyak yang membusuk, hingga membuat harga di pasaran kembali meroket,” kata Sunandar.

Biasanya dari lima kuintal bibit, dia dapat memanen hingga lima ton bawang merah. Namun saat ini ketika dia menanam lima kuintal bibit bawang hanya bisa memanen 4 ton bawang merah. Q bas

Komisi D Sidak Persiapan UNBK Dalam inspeksi mendadak ( sidak ), yang dilakukan oleh komisi D DPRD Gresik di dua sekolah menengah pertama ( SMP ) terkait persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP. Merasa cukup puas, dengan persiapan sudah maksimal.

Pada sidak, Komisi D mendatangi SMPN I Gresik yang didaulat menjadi peserta UNBK. Hampir satu jam komisi disekolah tersebut melihat atau mengecek peralatan yang di gunakan. Juga bertanya, tentang kesiapan seluruh alat saat digunakan nanti.

Kemudian sidak komisi D dilanjutkan dengan mendatangi SMPN 2 Gresik yang masih melakukan Ujian Nasional secara manual, juga merasa cukup puas atas kesiapan

sekolah, guru-guru dan muridnya.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan, bahwa dalam sidak di dua sekolah ini adalah untuk membandingkan persiapan UNBK dan UN manual, kedua pihak sekolah penyelengara ujian tersebut sama-sama sudah siap.

“Kita mengucapkan terimakasih atas kesipan, dan kesunguhan sekolah telah menyediapkan prasarana dan sarana dengan cukup baik. Kalau bisa kedepan, seluruh sekolah di

Gresik. Bila sanggup pelaksanaan ujian dilakukan dengan UNBK, akan lebih baik. Dalam pelaksanaan nanti, kita akan lihat progresnya. Kalau lebih baik.” ya dilakukan, kalau harus dipersiapkan sehingga tidak ada rasa waswas dalam pelaksanaanya.”Ujarnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Gresik Muntarifi mengatakan, bahwa sidak kali ini meninjau persiapan sekolah. Ini maksudkan, agar saat pelaksanaan UNBK jangan sampai ada trouble. Karena pelaksanaan UNBK, merupakan ujian nasional akhir bagi siswa. Sehingga sekolah harus mempersiapakan dengan baik, demi kelancaran dalam kelangsungan ujian nanti. “Hanya melakukan pengecekan, mulai sistem hingga perangkat

Suasana sidak komisi D di sekolah.

Khoirul Huda yang akan digunakan untuk UNBK di SMPN I Gresik.

Dari hasil sidak, seluruh persiapan sudah diselesaikan masing-masing

sekolah. Dan berharap, tidak ada persoalan saat UNBK berlangsung pada Mei mendatang. “Komputer sudah datang, server juga sudah konek dengan pusat. “Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN I Gresik Jamali mengatakan, bahwa seluruh persiapan sudah dilakukan. Mulai dari perangkat maupun mental siswa, untuk mengikuti ujian.

“Kami siapkan 53 komputer, untuk 300-an siswa peserta UNBK tahun 2016 ini.” katanya.

Kasek SMPN 2 Gresik Monasir mengatakan, bahwa saat ini mulai mempersiapkan UN manual. Sekolah berharap, tahun depan bisa ikut menjadi peserta UNBK. “Tahun ini masih manual, mungkin tahun depan bisa UNBK.”Pungkasnya. Q kim.adv

Senin Legi 7 MARET 2016

KILAS AREMANIA

Dinsos Kabupaten Malang Digerojok Dana PKH Rp 50 M Kab Malang, Bhirawa Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2016 ini telah menurunkan anggaran sebesar Rp 50 miliar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinsos Kabupaten Malang Sri Wahyu Puji Astutik, Minggu (6/3), kepada wartawan membenarkan jika Kemensos telah menurunkan anggaran untuk 32.122 orang penerima PKH warga Kabupaten Malang. Sebelum PKH diluncurkan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

“Rincian penerima PKH yakni ibu hamil dan bayi dibawah lima tahun (balita) masing-masing akan menerima Rp 1 juta.

Siswa SD Rp 450 ribu, siswa SMP Rp 750 ribu, dan siswa SMA akan mendapatkan Rp 1 juta. Bantuan PKH untuk siswa sekolah dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana seperti untuk membeli sepatu dan seragam sekolah,” terangnya.

Sementara, lanjut Yayuk, karena biaya pendidikan sudah ada bantuan dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), maka syarat untuk siswa sekolah yang mendapatkan bantuan PKH, mereka maksimal harus mencapai 85 persen tingkat kehadiran di sekolah.

Sedangkan untuk ibu hamil, bantuan diberikan untuk digunakan melakukan pemeriksaan rutin selama mengandung hingga anaknya lahir, yang juga untuk biaya pemeriksaan. Hal itu untuk memenuhi kesehatan bayi dan asupan gizi.

Di kesempatan itu, ia juga menjelaskan, program pemerintah berupa PKH merupakan program bantuan serta perlindungan sosial dengan bentuk bantuan tunai bersyarat, yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Sementara, PKH ini sudah berjalan sejak 2013, dengan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Jaminan Sosial Kemensos. Dan untuk Kabupaten Malang sendiri akan menerima PKH sebesar Rp 50 miliar. Q cyn

MALANG RAYA

Wisata Pantai Terhambat Akses Jalan Kab Malang, Bhirawa Pesisir pantai yang berada di wilayah bagian Malang Selatan, Kabupaten Malang, saat ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan. Karena wilayah pantai Malang Selatan memiliki banyak potensi obyek wisata pantai.

Kepala Seksi (Kasi) Ekonomi Pembangunan Kecamatan Gedangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Ikbal, Minggu (6/3), kepada wartawan mengatakan, akses jalan yang menuju beberapa obyek pantai di wilayah Malang Selatan sangat sempit dan tidak memadai. Sedangkan standar jalan normalnya memiliki lebar minimal 4 meter. Namun, jalur yang menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah Malang Selatan hanya memiliki jalan raya dengan lebar lebih kurang 2,5 meter.

“Jika akses jalannya lebar dan bagus, perjalanan menuju obyek wisata pantai akan mudah dan bisa dipersingkat.

Dengan sempitnya jalan menuju obyek wisata pantai tersebut, maka sering terjadi kemacetan kendaraan bermotor menuju lokasi wisata pantai jika di hari libur,”

ungkapnya. Obyek wisata pantai di Malang Selatan, jelas Ikbal, diantaranya Pantai Balekambang di wilayah Kecamatan Bantur, Pantai Bajulmati, di Kecamatan Gedangan, Pantai Legoksono, Kecamatan Tirtoyudo, dan Pantai Sendangbiru, di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Dari beberapa pantai tersebut merupakan pantai yang paling banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, atau sebagai ikon obyek wisata pantai di Kabupaten Malang.

“Obyek wisata pantai yang dimiliki Kabupaten Malang dapat diandalkan untuk menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun yang menjadi persoalan sekarang adalah masalah akses jalan menuju obyek wisata pantai. Sehingga

diperlukan pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas,” tegasnya. Sebab selama ini, kata ikbal, akses menuju obyek wisata melalui jalur utara terkesan sangat jauh dan membutuhkan waktu 3-4 jam.

Sementara, jika jalan di Jalur Lintas Selatan (JLS) selesai pembangunannya, maka untuk menuju obyek wisata di wilayah Malang Selatan hanya membutuhkan waktu 12 jam saja.

Ia mengaku, terkait usulan pembangunan dan peningkatan jalan, pihak kecamatan sudah mengusulkannyaa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrembangcam), pada beberapa waktu lalu. “Usulan dari pihak kecamatan, karena atas usulan warga agar jalan raya diperlebar menjadi 4 meter. Dan untuk sisa jalan yang masih jalan tanah, segera dilakukan pengaspalan,” ujarnya.

Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang Suwandi mengatakan, wilayah Kecamatan Gedangan tidak hanya memiliki obyek wisata pantai saja, namun juga penghasil

cahyono/bhirawa

Pantai Bajulmati di wilayah Kec Gedangan, Kabupaten Malang sebagai obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan pisang dan kepala. Dan jika jalan sepanjang lebih kurang 8 kilometer (km) diaspal menuju pantai, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Pantai Bajulmati.

“Untuk itu, warga juga mengusulkan ke Pemkab Malang agar memperhatikan infrastruktur jalan, terutama yang menghubungkan jalur menuju obyek wisata,” jelasnya.

Menurutnya, penduduk Desa Sidodadi memiliki jumlah

Gerindra Usung Kader Muda Lawan Incumbent Malang, Bhirawa Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang, Bambang Taufik DHT, di selasela Peringatan HUT ke VIII Partai Gerindra di depan Balaikota Malang, Minggu (6/3) kemarin, mengatakan partainya akan mengusung kader muda untuk melawan incumbent pada Pilkada Kota Malang tahun 2018 mendatang.

Menurut Bambang Taufik, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan survei, untuk menentukan gerak langkah Gerindra di Pilkada Kota Malang. Menurut dia waktu dua tahun untuk memilih kader terbaik yang akan dijagokan di Pilkada Kota Malang, merupakan waktu yang ideal, agar hasilnya bisa maksimal.

“Mekanisme survei itu akan kita lakukan, ada beberapa tokoh termasuk Moreno Soeprapto, yang merupakan kader muda Partai Gerindra, untuk disurvei,”ujar Bambang Taufik. Jika dalam surveinya nanti ternyata Moreno popularitasnya tinggi, dan mengalahkan yang lain tidak mustahil yang bersangkutan akan dipasang oleh Gerindra untuk melawan incumbent.

Berdasarkan pengalaman di Pilkada Kota Malang tahun 2014 lalu, Gerindra merupakan partai kecil, ketika itu hanya mendapatkan dua kursi, sudah berhasil mengantarkan HM. Anton sebagai Wali Kota Malang, berpasangan dengan Sutiaji.

“Kita saat ini punya 4 kursi, meskipun harus berkoalisi dengan partai lain, kita ingin Gerindra tidak sekedar memenangkan Pilkada Kota Malang, tetapi juga menguasai Balaikota,”ucapnya.

Keinginan Gerindra Kota Malang untuk mencalonkan kader muda ini, terinspirasi dari beberapa daerah yang calonnya muda mampu memenangi Pilkada.Q mut

penduduk sekitar 8 ribu jiwa.

Warga di desa kami ini, ratarata mata pencariannya sebagai petani dan nelayan.

Bahkan, Desa Sidodadi sebagai sentra penghasil pisang dengan lahan seluas 10 hektar.

Sementara, warga pun saat ini juga mengandalkan pohon sengon sebagai penghasil jangka panjang. Sehingga warga saat ini hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan agar bisa mempercepat pengiriman hasil usahanya. Q cyn

Relawan ‘Malang Anyar’ Bentuk Koperasi

Polres Ajak Tokoh Agama Cegah Radikalisme Batu, Bhirawa Terungkapnya keberadaan dan kegiatan radikalisme di Malang Raya, menuntut kepolisian di Kota Batu meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi.

Salah satunya dengan merangkul para tokoh agama untuk diajak bekerja sama.

Jumat (4/3), bertempat di Mapolres Batu, Polisi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Batu bersepakat untuk memberantas segala bentuk kegiatan radikalisme.

Kapolres Batu, AKBP Leo Simarmata, mengatakan saat ini dimanapun bisa disusupi oleh paham aliran radikalisme.

Kalau masyarakat tidak waspada, maka mereka tidak akan menyadari jika telah masuk aliran radikal bahkan menjadi seorang teroris.

“Karena itu saya meminta para pemimpin umat dari semua agama untuk membentengi umat atau jamaahnya agar tidak terpengaruh aliran radikal,”ujar Leo Simarmata, Jumat (4/3). Hal ini pula yang menjadi tema pertemuan antara para Petinggi Polres Batu dengan perwakilan semua agama yang ada di FKUB. Leo Simarmata tak menyangkal jika beberapa waktu lalu di estate atau pemukiman di Batu pernah terungkap adanya kegiatan radikalisme. Tak hanya itu, beberapa lokasi hutan seperti Coban Rais dan Coban Rondo juga memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan tempat pelatihan bagi kelompok terorisme.

“Bahkan dr.Azhari yang menjadi salah satu pemimpin teroris juga tertangkap di sebuah villa yang ada di Kota Batu,”jelas Leo Simarmata. Dengan fakta ini, Kapolres mengajak semua tokoh agama untuk berpartisipasi dalam melindungi dan membentengi masingmasing jamaahnya. Kapolres mengaku upaya melindungi masyarakat dari susupan paham radikal tidak akan bisa optimal tanpa adanya kerja sama dengan tokoh agama.Q nas

9

supriyanto/bhirawa

Sejumlah titik di jalan raya Tawangargo kecamatan Karangploso kabupaten Malang yang rusak akibat gerusan air hujan ditanami pohon pisang.

Berlubang, Warga Tanami Jalan Dengan Pohon Pisang Kab Malang, Bhirawa Tingginya intensitas hujan menyebabkan kerusakan jalan di sejumlah jalur vital. Salah satunya adalah jalan raya Tawangargo yang menghubungkan kec Karangploso kabupaten Malang dengan kota Batu.

Di sejumlah titik, jalan raya yang menjadi pemecah kemacetan arus lalu lintas keluar masuk kota Batu tersebut berlubang dan ambles akibat gerusan aliran air hujan.

Salah satu lubang yang terlihat sangat lebar dan dalam ditanami oleh warga Tawangargo dengan pohon pisang dan

diberi keranjang. Hal ini karena sejak musim hujan ini, pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tidak pernah melakukan perbaikan atas kerusakan jalan di jalur tersebut.

“Daripada banyak yang jatuh, maka kami tanami pohon pisang dan ditaruh keranjang.

Kondisi jalan raya ini kan gelap, sehingga lubang ini sangat membahayakan pengendara sepeda motor,” ungkap Hari, salah satu warga Tawangargo saat ditemui Bhirawa, Minggu (5/3).

Dikatakan, saat hujan datang air mengalir ke badan jalan

karena sejumlah titik tidak ada saluran drainasenya. Hal inilah yang menyebabkan di sejumlah titik jalannya rusak.

Berdasarkan pengamatan bhirawa, sepanjang jalan raya Lingkar Utara yang menghubungkan kota kecamatan Karangploso dengan Kota Batu terjadi kerusakan di sejumlah titik akibat air hujan yang tidak tertampung saluran drainase.

Bahkan ada diantaranya yang belum dilengkapi saluran drainase, sehingga ketika hujan datang badan jalan berubah menjadi sungai kecil.Q sup

Kota Batu, bhirawa Kekalahan Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi saat Pilkada Kabupaten Malang 2015 lalu tak menyurutkan pendukungnya yang tergabung dalam Sahabat Malang Anyar untuk terus berkiprah dalam pembangunan kabupaten Malang. Selain membentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), para relawan juga membentuk koperasi dengan nama Artha Malang Anyar.

Pembentukan dan pengukuhan pengurus koperasi dilakukan di gedung Block Office Perkantoran Pemkot Batu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Minggu (5/3).

Untuk mensupport para relawan, Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi ikut hadir secara langsung dan masuk menjadi anggota koperasi. Keduanya dikukuhkan menjadi Ketua dan anggota Dewan Pembina Koperasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Dewanti Rumpoko meminta agar relawan tak patah arang dengan hasil Pilkada.

“Perjuangan harus tetap berlanjut, masyarakat masih menanti kehadiran bapak/ibu sekalian untuk bersama-sama memajukan daerah,” pesan Dewanti.

Lebih lanjut dikatakan, dengan menghimpun diri melalui wadah koperasi, maka relawan Malang Anyar akan bisa lebih berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian daerah Malang Raya umumnya dan kabupaten Malang pada khususnya.

Ketua Koperasi Artha Malang Anyar, Titing, mengaku koperasi yang dibentuk relawan Malang Anyar akan fokus pada usaha membantu mengangkat nasib pelaku usaha mikro, baik dalam permodalan maupun pemasaran. Q sup

supriyanto/bhirawa

Dewanti Rumpoko memberikan support pembentukan koperasi Artha Malang Anyar yang dibentuk oleh relawan pendukungnya saat Pilkada Kabupaten Malang 2015 lalu.

Jelang Diserahkan, Gedung Block Office Dibersihkan Kota Batu, Bhirawa Gedung Block Office Perkantoran Pemkot Batu yang dibangun secara multiyears akan segera diserahkan ke Pemkot Batu bulan April mendatang. Menjelang penyerahan gedung, pihak pelaksana pembangunan melakukan perawatan, antara lain membersih-

kan kaca jendela, melakukan pengecatan ulang, dan perawatan dinding yang retak.

Sesuai masa kontrak pembangunan, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan mulai Nopember 2014 hingga Desember 2015. Dan saat ini masih dalam masa perawatan yang menjadi tanggung jawab

pelaksana pembangunan.

“Sekarang masih masa perawatan, yaitu 3 bulan setelah masa kontrak berakhir. Setelah itu baru diserahkan ke pemkot Batu,” tutur Kepala UPT Block Office pada Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Inol Adhyasana kepada bhirawa, Minggu (5/3).

Dijelaskan, walaupun belum diserahkan, saat ini Pemkot Batu telah memanfaatkan perkantoran BO karena banyak perkantoran SKPD yang habis masa kontraknya. Sehingga proses perawatan gedung perkantoran tersebut baru diambil alih oleh UPT Block Office setelah diserahkan ke Pemkot Batu.

Untuk menyambut penyerahan gedung tersebut, Ino mengaku saat ini sedang mem persiapkan diri untuk melakukan pengelolaan dan perawatan gedung secara penuh.

Seperti menyiapkan petugas pengamanan gedung, kebersihan dan maintanance perawatan gedung dan jaringan.Q sup

Pemkab Blitar Gelar Sosialisasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengadakan sosialisasi dana desa (DD). Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten Blitar ini dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, DR Budiarso Teguh Widodo serta anggota DPR RI Amin Santono. Sementara itu dari Pemkab Blitar dihadiri bupati Blitar, Rijanto MM dan Sekretaris Daerah Pemkab Blitar, Palal Ali Santoso.

Bupati Blitar Drs Rijanto MM dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kehadiran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Ia berharap melalui sosialisasi ini penggunaan dana desa bisa lebih maksimal demi pemerataan pembangunan di Kabupaten Blitar.

“Sosialisasi ini sangat penting agar penggunaan dana desa bisa lebih maksimal,” ujar Rijanto dihadapan para kepala desa se-Kabupaten Blitar yang hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, DR Budiarso Teguh Widodo berharap kepala desa agar memahami betul mekanisme pe-

ngelolaan dana desa. Jangan sampai ada kepala desa yang terjerat masalah hukum karena ketidaktahuan pengelolaan dana tersebut. Kepala desa harus berhati-hati dan amanah mengelola dana desa. Meski demikian, ia mengingatkan kepala desa jangan lebih pusing memikirkan pelaporan dibanding pemanfa atan dana desa.

Boediarso mengungkapkan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2016. Dibandingkan tahun 2015 lalu, tahun ini anggaran ke daerah dan dana desa ditambah sementara anggaran kementerian dan lembaga dipotong, kata Bo-

hartono/bhirawa

Kegiatan sosialisasi dana desa yang digelar di Pendopo Kabupaten Blitar ediarso.

Dipaparkannya, tahun 2015 anggaran kementerian adalah Rp 795,4 triliun sementara anggaran daerah Rp 664,6 triliun. Di tahun 2016, anggaran kementerian turun menjadi Rp 784,1 T adapun anggaran ke daerah melonjak menjadi Rp 770,2 T. Besaran dana desa tahun 2016 juga meningkat dua kali lipat lebih dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun 2015 sebanyak Rp 20,7 T, maka tahun ini menjadi Rp 46,9 T. Peningkatan alokasi dana de-

sa dari dan di luar transfer ke daerah sesuai road map dana desa 2015-2019 untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, ujar Boediarso.

Budiarso juga menyampaikan, masih banyak pengendapan dana desa di rekening kas daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya serapan anggaran tersebut. Untuk itu ia berharap serapan dana desa bisa lebih efektif dan efisien.

Untuk persyaratan utama penyaluran dana desa dari daerah ke masing-masing desa diantaranya adanya pe-

raturan desa tentang APBDes, serta laporan penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya. Untuk itu Pemerintahan Desa harus dapat mempersiapkan prasyarat agar dapat dilakukan pencairan Dana Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APBD desa harus sesuai peruntukannya. Jangan sampai alokasi berbeda dengan pelaksanaan karena akan berakibat pada pelanggaran hukum.

SKPD terkait agar selalu melakukan pendampingan, jangan biarkan Pemerintah Desa bekerja sendiri dan berjalan sendiri tanpa pengawasan. Siapkan sumberdaya pendamping Desa yang berkompeten dan kapabel, katanya. Dana Desa ini sangat besar, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus transparan dan jelas.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa akan pentingnya disiplin serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Q htn. adv

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Dispora Sidoarjo Cari Bibit Atlet Berprestasi Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 1700 an atlet di Kab Sidoarjo, mulai dari siswa SD, SMP dan SMA, mulai 1 Maret sampai 29 April nanti, akan terus bertarung dalam ajang kompetisi Pekan Olah Raga Kabupaten (Popkab) Sidoarjo.

Dalam kegiatan yang digelar oleh Disporabudpar Kab Sidoarjo untuk mencari bibit atlit berprestasi sebagai persiapan Popda Jatim tahun 2016 di Kab Jember ini, ada sebanyak 14 cabang olah raga yang dikompetisikan. ‘’ Khusus cabor bola voli indoor pertandingannya sudah selesai, juara pertama putri dari SMAN Wonoayu dan juara pertama putra dari SMANOR Jatim,’’ kata Umi Samami SPD, kasi keolahragaan Disporabudpar Kab Sidoarjo, saat dihubungi Minggu ( 6/3) kemarin.

Karena kegiatan yang pertama kali ini digelar Disporabudpar Kab Sidoarjo ini juga diikuti atlit dari siswa SD, maka jenis cabor yang dipertandingkan dibedakan. Untuk atlit SD, hanya mengikuti cabor senam, panahan dan karate saja. ‘’Alhamdulilah animo atlit dari sekolahan yang ikut kegiatan ini sangat tinggi, ini bisa kita lihat dari peserta yang berasal dari 18 kecamatan,’’ kata Umi. Menurutnya, atlit di Sidoarjo harus banyak ikut dalam ajang kompetisi. Karena dengan itu akan kelihatan prestasi atlit.

Karena itu, pada Popda 2016 nanti, ia berharap prestasi atlit Sidoarjo harus lebih baik dari Popda 2014 di Gresik. Saat itu dapat 7 emas, 9 perak dan 14 perunggu.

Sementara disampaikan Drs Iskandar Dirgayusa msi, Kabid Pemuda Olah Raga Disporabudpar Kab Sidoarjo, dalam kegiatan Popda 2016 nanti, atlit –atlit hasil kegiatan Popkab Sidoarjo ini, akan diberangkatkan oleh Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo. Sedangkan Disporabudpar Kab Sidoarjo yang melakukan seleksi atlitnya. Q kus

alikusyanto/bhirawa

Di gedung serba guna GOR Sidoarjo, kemarin, digelar pertandingan bola basket ajang kompetisi Popkab Sidoarjo, antar siswi SMA.

Sirkuit MotoGP Palembang Disiapkan 120 Hektar Palembang, Bhirawa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 120 hektare untuk pembangunan sirkuit MotoGP yang lokasinya berada dipinggiran danau SKI Air Jakabaring Palembang.

"Kami telah menyiapkan lahan seluas 120 Ha untuk lokasi MotoGP dipinggiran danau SKI Air Jakabaring Palembang," kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Palembang, Sabtu.

Danau tersebut juga akan diperluas untuk lomba dayung Asian Games ke 18 pada tahun 2018. Sumatera Selatan juga menjadi tuan rumah penyelenggara MotoGP tersebut pada 2018.

"Yang jelas, Sumsel sudah mempersiapkan lokasi untuk pembangunan MotoGP mendatang, dan siap menyelenggarakan lomba balap internasional bergengsi itu,"ujarnya.

Sementara Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Dinas PU Cipta Karya Sumsel KM Aminudin membenarkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan untuk membangun sirkuit MotoGP. Pihaknya telah memiliki peta rencana pembangunan sirkuit MotoGP itu yang berada disekitar danau SKI Air, meski phaknya belum dapat memastikan kapan pelaksanaan pembangunan sirkuit tersebut dimulai.

MotoGP dilaksanakan hampir setiap tahun dan bila sirkuitnya dibangun di Palembang maka sangat menguntungkan bagi daerah ini dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, kata dia.Q ant

Kensi Bali Ikuti 13 Nomor Ajang PON Denpasar,Bhirawa Sebanyak 16 kensi andalan Bali siap dikirim mengikuti 13 nomor pertandingan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada September 2016.

"Bali hanya mengikuti 13 nomor pertandingkan dalam ajang PON nanti, dan kami meyakini 16 kensi yang dikirim mampu mendulang emas karena sudah rutin dilakukan latihan dan uji coba," kata Ketua Harian Pengprov Perkemi Bali Fredrik Billy di Denpasar, Sabtu.

Ia menerangkan, 13 nomor yang diikuti 16 kensi Bali itu terbagi atas dinomor embu berpasangan putri yudansyah I Dan sebanyak dua orang, embu berpasangan putri kyu kensi I Kyu sebanyak dua orang.

Kemudian, embu berpasangan campuran yudansyah putra dan putri sebanyak dua orang, embu berpasangan putra kyu kensi I Kyu (dua orang), embu berpasangan putra yudansyah II/III Dan (dua orang), embu berpasangan putra yudansyah I Dan (dua orang).

Selanjutnya, embu berpasangan campuran kyu kensi I kyu putra dan putri sebanyak dua orang, embu beregu putri (empat orang), embu beregu campuran putra dan putri (empat orang).

"Untuk dinomor randori putra kelas 65 kilogram (kg), kelas 60 kg, kami mengirim masing-masing satu orang. Sedangkan, dinomor randori putri kelas 50 kg dan 60 kg masing-masing satu orang," ujar Billy.Q ant

Senin Legi 7 MARET 2016

Pemanjat Jatim Ingin Latihan di Batu Surabaya, Bhirawa Cabang olahraga (cabor) panjat tebing Jatim akan mengajukan rencana latihan di Kota Batu. Alasanya untuk menyesuai kondisi tempat lomba PON XIX Bandung Jabar yang suhu udaranya cukup dingin.

Menurut Pelatih Panjat Tebing Jatim, Ronald Mamarimbing, cuaca sangat berpengaruh pada kondisi atlet. Karena selama ini para atlet berlatih di Surabaya yang cenderung panas, sedangkan arena lomba panjat tebing PON akan digelar di Lembang Jabar yang daerahnya berbukit dan suhu udaranya cukup dingin.

"Kita terbiasa dengan medan yang datar dan cuaca panas. Begitu kena contur pegunungan dengan cuaca dingin, hal tersebut akan menjadi gangguan," ujar Ronald, kemarin (6/3).

Ia mencotohkan, ketika di gelaran pra PON, beberapa atletnya ada yang mengalami kram pada kaki. Itu terjadi karena mereka harus berjalan kaki dengan naik turun bukit.

Ditambah lagi dengan suhu udara di daerah Universitas Pajajaran yang dingin. Itu sangat berdampak bagi atlet. Padahal jarak antara venue de-

ngan rumah yang disewa para pemanjat Jatim tidak jauh.

Hanya berjarak 100 hingga 200 meter saja.

"Sebenarnya itu bukan dikarenakan masalah fisik, saya yakin fisik atlet saya berada dilevel yang lebih baik. Bahkan ketika tes kesehatan di KONI Jatim, Greg Wilson yang saat itu melakukan tes, memuji level yang telah dicapai atlet panjat tebing Jatim," paparnya saat ditemui di lapangan KONI. Lebih lanjut Ronald menjelaskan, gangguan tersebut memang sangat berpengaruh pada mental bertanding atletnya. Baginya, beban besar jelang pertandingan, membuat perbedaan iklim dan medan antara Surabaya dan Bandung jadi begitu terasa bagi atlet Jatim. "Perbedaan sekecil apapun, tentunya akan berpengaruh saat berlangsunganya pertandingan," ungkapnya.

wawan triyanto/bhirawa

Atlet Jatim berharap bisa berlatih di Kota Batu untuk menyesuaikan cuaca dingin Kota Lembang Bandung yang akan jadi arena lomba PON. Rencananya, latihan di dataran tinggi ini akan dilakukan setiap bulannya hingga gelaran PON XIX/2016 Jabar,

September mendatang dilaksnakan. "Kita sudah ajukan ke KONI Jatim mengenai rencana tersebut. Nantinya, lima hi-

ngga satu minggu dalam satu bulannya, atlet akan menggenjot fisik dan mental di Kota Batu," katanya. Q wwn

Moreno Rekomendasikan Menpora Diganti Persatu Akan Perpanjang Malang, Bhirawa Anggota Komisi X DPR RI Moreno Soeparpto, merekomendasikan Menpora Imam Nahrawi, untuk diganti, lantaran yang bersangkutan dinilai menjadi biangnya persoalan persepakbolaan di Indonesia.

Moreno menyatakan, dibawah Imam Nahrawi, Indonesia, mengalami kemunduran dalam olahraga. Karena itu, untuk membenahi olahraga diperlukan orang yang memiliki visi dan faham olahraga.

"Bagaimana olahraga bisa maju jika menterinya seperti itu. Saya dengan tegas meminta kepada Pemerintah agar masalah olahraga ini ditangani dengan serius. Sebab akan berdampak sangat luas, bagi kehidupan masyarakat,"tutur Moreno disela-sela jalan sehat HUT ke VIII

Partai Gerindra, didepan Balaikota Malang.

Menurut dia, seharusnya, Menpora faham, dampak yang ditimbulkan dari dibekukanya Sepakbola oleh FIFA, selain Ekonomi juga berdampak sosial. "Saya sudah menghitung, kalau sepakbola berhenti, maka dampak ekonominya dan sosialnya sangat tinggi, dan itu yang rugi adalah Pemerintah juga,"tutur peria yang juga pembalap itu.

Dikemukakan Moreno, Indonesia memiliki potensi besar, didunia olahraga, jika pembekuan PSSI ini, tidak segera dicabut, maka akan semakin tertinggal dengan nagara Malaysia maupun Thailan.

Pihaknya juga mengkritik, sarat pemerintah yang salah satunya adalah sarat juara bagi

m taufiq/bhirawa

Moreno Soeprapto sebelum memberangkatkan Jalan Sehat HUT VIII Partai Gerindra Kota Malang Minggu 6-3 kemarin.

sepakbola jika nanti PSSI tidak dibekukan. Menurut dia itu sangat tidak masuk akal."Ini makin menunjukan jika menteri olahraga tidak faham bola,"tambahnya.

Dia menambahkan potensi sepakbola di Indonesia sangat bagus, karena ada tim-tim yang potensial, selain itu juga ada suporter terbaik, seharusnya ini dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

"Bisa dibayangkan kalau tidak ada sepakbola, bagaimana generasi muda kita, sudah pasti mereka bisa terjerumus pada prilaku yang menyimpang, termasuk narkoba,"imbuh Moreno.

Selain itu di sepakbola juga ada potensi ekonomi kreatif yang ditimbulkan, yakni para pedagang makanan, dan pedagang atribut sepakbola. Mereka itu merupakan masyarakat kecil, yang menggantungkan hidup dari digelarnya pertandingan sepakbola.

Dia lantas mengilustrasikan jika Pemerintah ingin melakukan perbaikan di tubuh PSSI, tidak harus PSSInya di bubarkan."Ini sama halnya dengan ingin membenahi rumah, tapi rumahnya dirobohkan bagaimana caranya, apanya yang mau dibetulkan rumahnya sudah tidak ada,"timpalnya.

Pergantian menteri olahraga saja, tambah Moreno juga tidak bisa menyelesaikan masalah, jika yang bersangkutan tidak faham olahraga, karena itu pihaknya berharap Presiden mengganti Menpora dengan orang yang memiliki kapabelitas dan faham dengan olahraga.Q mut

Kontrak Mursyid Efendy

khoirul huda/bhirawa

Manajer Persatu Tuban Fahmi Fikroni Tuban, Bhirawa Fahmi Fikroni, manager klub Persatuan Sepakbola Tuban (Persatu) Kabupaten Tuban, dikabarkan bakal memperpanjang kontrak pelatih Mursyid Efendy. Perpanjangan kontrak dilakukan bersamaan dengan bergulirnya kompetisi laga, dari PT Gelora Trisula Semesta (GTS) bulan April mendatang.

"Kami akan rangkul coach Mursyid, saat ini masih penawaran kontrak," kata Manajer Persatu Tuban, Fahmi Fikroni saat dikonfirmasi via phonesel-nya (6/ 3).

Pihak manajemen optimis pelatih kelahiran Surabaya, itu mampu mengasuh

klub berjuluk laskar Ronggolawe karena sepak terjang coach Mursyid, tidak diragukan lagi. manajemen menjatuhkan pilihan kepada Mursyid karena pengalamannya sebagai mantan bintang Persebaya, dan Timnas Indonesia era 1990an juga memiliki pengalaman menjadi asisten pelatih.

Walaupun Mursyid belum berpengalaman menangani tim sekelas Divisi Utama.

Tetapi pihak manajemen Persatu optimis akan kemampuannya. "Soal adaptasi di lapangan sambil berjalan," terang Manager yang juga anggota DPRD Tuban dari PKB ini.

Keyakinan Mursyid Efendy bisa membawa nama baik Persatu Tuban ini terbukti dalam seminggu merumput di Tuban, Mursyid mampu membawa Persatu mengungguli Tim Pra Pon Jatim hari Minggu (21/02/ 2016) lalu. Ketika itu Persatu menang dengan skor 2-1.

Pihak manajemen mengapresiasi hasil tersebut, dan bakal merangkul coach Mursyid ketika laga Indonesia Soccer Championship (ISC) B bergulir tanggal 23 April mendatang. "Mursyid juga berpengalaman menangani klub sepakbola Jawa Timur," tambahnya.Q hud

Balap Motor Jatim

Latihan Nunut, Suporter: Jangan Terperosok Dua Incar 1 Emas PON Kali Pada Lubang yang Sama Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas Pendapatan dan Polres Banyuwangi diharapkan lebih jeli teliti dan hati-hati dalam memberikan ijin keramaian bagi tim sepak bola profesional seperti Persewangi Banyuwangi. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Mustain, penasehat Paguyuban Supporter Laros Jenggirat yang juga mantan pemain Persewangi Banyuwangi.

Sumber permasalahan yang terjadi dalam dunia sepak bola Banyuwangi, Jawa Timur sampai tingkat nasional, menurut Mustain karena PSSI dan operator Liga Sepak bola profesional di Indonesia kurang memperhatikan lima syarat yang ditetapkan organisasi sepak bola dunia Fifa, yaitu (1 ) legalitas anggota pssi, (2 ) infrastruktur (3) Administrasi (4 ) sumber dana dan (5 )supporting "Mengutip nasehat orang bijak, jangan sampai kita terperosok dua kali dalam lubang sama, kami mengharapkan agar Dinas Pendapatan dan Polres Banyuwangi tidak mengeluarkan ijin sebelum memastikan panitia pelaksana dan managemen Persewangi mampu memenuhi lima persyaratan yang ditetapkan Fifa,"ujar Tain Laros.

Selanjutnya Mustain menyatakan dalam beberapa even Sepak bola yang digelar orang-

orang yang mengaku sebagai pengurus Persewangi dinilai justru merusak citra dan nama baik Banyuwangi. Seperti dalam pelaksanaan Sunrise Of Java Cup, disamping memberikan kesan negatif bagi beberapa mantan/pemain nasional yang datang ke Banyuwangi, panitia pelaksana harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena tidak mampu menuntaskan kewajiban mereka.

Lebih lanjut bapak dengan 5 anak itu menyatakan, sebelum memberikan ijin, Dispenda dan Polres diharapkan agar meminta panitia dan Managemen menyerahkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk kebutuhan tim dan pelaksanaan pertandingan agar tidak terulang lagi kasus pemain/pelatih, sewa kendaraan, pajak dan lainlain tidak dibayar karena tidak ada dana.

"Demikian pula apabila akan mengikuti Kompetisi resmi seharusnya aturan main yang ditetapkan wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Apabila tidak konsisten tidak menutup peluang indikasi pengaturan skore, mogok di tengah Kompetisi karena tidak ada dana dan kasus klasik di sepak bola yang lain,"ujar Tain.

Sebagai mantan pemain, imbuh Mustain, upaya Gubernur, Kapolda dan Pangdam V Brawijaya untuk memajukan mutu dan kualitas sepak bola dengan menggelar even layak diapre-

siasi dan didukung asal semua peserta mampu memenuhi 5 syarat yang disampaikan di atas. Apabila tidak bisa niat baik tersebut justru mengulang kejadian sebelumnya.

Selanjutnya terkait gaduh sepak bola nasional, menurut Kang Tain sebenarnya masalahnya sederhana saja dan bisa tuntas kalau pihak terkait lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Mustain menambahkan upaya pemerintah Indonesia untuk menemui Fifa dinilai sia-sia, karena langkah yang diambil salah sejak awal."Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui La Nyala sebagai ketua PSSI, karena secara legal proses pelaksanaan kongres PSSI waktu itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, antara lain; disaksikan langsung oleh Perwakilan FIFA, peserta juga sah dan pelaksanaan demokratis,"ujar Kang Tain.

Lebih lanjut Kang Tain menambahkan dalam kasus PSSI yang berlangsung hingga saat ini, presiden Jokowi pun tidak bisa membubarkan kepengurusan PSSI yang dipimpin oleh La Nyala. Yang bisa membubarkan adalah apabila lebih dari dua pertiga klub atau voter mencabut mandatnya kepada La Nyala dan meminta untuk menggelar Konggres Nasional Luar Biasa PSSI secepatnya.Q mb12

Surabaya, Bhirawa Semenjak Park Sikuit di Kenjeran Surabaya ditutup, cabang olahraga (cabor) balap motor kini tidak punya tempat untuk berlatih. Meski demikian pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim tetap optimis bisa merebut satu emas PON XIX Jabar 2016.

Agar para atlet tetap bisa berlatih, Pengprov IMI Jatim terpaksa nunut latihan di beberapa daerah di Jatim, seperti di Blitar, Malang, Trenggalek dan Pagoda Kenjeran Surabaya.

"Kami memang terkendala tempat latihan, tapi bukan berarti kita pesimis di PON, malahan pengurus optimistis bisa menyumbang satu emas untuk Kontingen Jatim," kata Ketua Umum IMI Jatim, Bambang Haribowo, Minggu (6/ 3).

Ia mengakui masalah tempat latihan menjadi kendala utama, karena jika berlatih berpindah-pindah maka diperlukan biaya yang sangat besar karena menyewa truk untuk mengangkut motor dan semua perangkat latihan.

"Biaya tentunya besar, tapi karena Saya ingin Jatim mendapat emas. Di PON VIII/Riau, kita hanya dapat perunggu. Sayang sekali sirkuit di Gelora Bung Tomo (GBT) baru jadi September mendatang, jadi belum bisa dipakai latihan," katanya.

Selain menggembleng atlet di arena latihan, pelatih dan pengurus juga terus memantau perkembangan pebalanya melalui kejuaraan nasional yang cukup padat. "Kejuaraan ini kita manfaatkan untuk melihat perkembangan atlet," katanya.

Agar target satu emas di PON teresalisasi Ia sengaja memilih melakukan pembinaan khusus dari pada pemusatan latihan daerah (puslatda). Itu dipilihnya supaya bisa mengelola sistem latihan yang telah diagendakan.

Alasanya, jika diterapkan sistem puslatda, maka kru tim balap tidak akan terurus. Dia mencotohkan, seperti di pra PON November 2015 silam, ada sekitar 30 orang yang diberangkatkan. Belum lagi angkutan ekstra untuk membawa motor para pembalap ke arena. Jelas hal itu membutuhkan dana tambahan. "Kita tak seperti cabor lain, untuk itu saya memilih pembinaan khusus," tandasnya.

Di pra PON sendiri, Jatim berhasil meloloskan empat pembalapnya. Mereka, yaitu Aldila Eka Darma dan Tomy Salim yang turun di kelas 150 cc. Serta Gary Salim dan Faisal Si Dole di kelas 125 cc. Mereka akan bertarung melawan DKI Jakarta dan Jabar, musuh terberat Jatim di PON XIX Jabar. Q wwn

Senin Legi, 7 MARET 2016

Permendagri Perjelas Bengkok Bukan Hak Petinggi Desa l Sambungan hal 1

Wiwik menjelaskan dalam Permendagri No1 Tahun 2016 disebutkan pemanfaatan aset desa dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. “Kalau pun kemudian para kepala desa atau perangkat desa mau meng­elola tanah bengkok dengan pinjam pakai, itu mustahil dilakukan. Karena aturannya pinjam pakai paling lama hanya tujuh hari saja,” tandasnya.

Guna memperjelas lagi pengelolaan aset desa, Wiwik berharap Bupati Tulungagung dapat segera membuat Perbup sebagaimana yang diamanahkan undangundang. Sehingga para petinggi desa dapat memahami dan melaksanakan perintah perundangan tersebut.

“Permendagri No 1 Tahun 2016 harus sudah dilaksanakan setahun setelah ditetapkan. Kalau ditetapkan pada 2016 maka pada 2017 sudah harus dilaksanakan,” tandasnya lagi.

Sebelumnya, Wiwik menerjemahkan PP No 47 Tahun 2015 poin 27 perubahan pasal 100 sebagai pasal yang memperjelas kedudukan tanah bengkok tidak secara otomatis lagi dapat dikuasai oleh kepala desa atau perangkat desa. Apalagi, lanjut dia, dalam ayat 3 disebutkan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

“Jelas di ayat itu, ada kata-kata dapat.

Kan artinya bisa juga tidak dapat atau dapat. Bukan harus. Jadi kalau kepala desa atau perangkat desa mau mendapat tambahan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok harus baik-baik dengan BPD. Ka­ rena merekalah (BPD, red) yang berperan dapat tidaknya pengelolaan tanah bengkok menjadi tambahan penghasilan kepala desa atau perangkat desa,” paparnya. n wed

Hari ketiga pencarian korban tenggelamnya KMP Ravelia II, tim SAR menemukan satu jenazah korban, Minggu (6/3). Dengan ditemukannya satu jenazah itu, maka secara keseluruhan korban hilang akibat tenggelamnya KMP Ravelia pada Jumat (4/3) siang yang sudah ditemukan sebanyak lima orang.

Korban Terakhir Ravelia Ditemukan di Belakang Kemudi l Sambungan hal 1

Sebelumnya Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Umar Aris datang ke Banyuwangi untuk ikut memantau perkembangan evakuasi korban tenggelamnya KMP Ravelia II di perairan Selat Bali.

“Kami dari Kemenhub menyampaikan rasa prihatin. Kami terus memantau, pusat akan terus memberi perhatian proses evakuasi korban dan kapal. Dari pantauan tadi, sejauh ini menurut saya proses evakuasi telah berlangsung baik,” kata Umar Aris.

Umar juga menyatakan bahwa dari hasil laporan yang diterimanya, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMP Ravelia II sudah lengkap. “Tadi kami cek, SPB ada. Dan seperti biasanya, keluarnya SPB itu menunjukkan bahwa semua dokumendokumen prosedur pemberangkatan sudah lengkap,” ujarnya.

Terkait dengan penyebab tenggelamnya kapal, Umar Aris masih belum bisa memastikan. Ia hanya menegaskan bahwa hal itu merupakan wewenang dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan semua menunggu hasil kerja komite tersebut.

Menurut dia, hasil penyelidikan KNKT akan menjadi bahan evaluasi terkait prosedur keselamatan transportasi laut. “Dari hasil KNKT itu, tetap akan kita evaluasi tentang jumlah penumpang, muatan, maupun tidak menutup kemungkinan kondisi kapal tertentu yang boleh berlayar di Selat Bali,” katanya. n mb12

Dukung Pembentukan BNN Kabupaten/Kota l Sambungan hal 1

rut dia, perkembangan narkoba di Jatim masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun jika melihat pemakai narkotika, maka jumlah pemakai narkoba di Jatim menduduki peringkat kedua seIndonesia.

“Oleh karena itu, perlu diantisipasi peredaran narkoba masuk ke kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember,” tuturnya.

Ia mengatakan Kabupaten Jember sudah saatnya memiliki BNN karena pada 2015 tercatat penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang di kabupaten berjuluk Kota Tembakau tersebut semakin banyak. “Jember ini juga cukup rawan.

Salah satunya karena tingginya jumlah penduduk, sehingga perlu ada badan yang benar-benar serius mengawasi masalah narkoba itu,” katanya. n efi

11

SAMBUNGAN Pengadaan Batik Berpotensi Rugikan Negara Rp 2 M l Sambungan hal 1

LSM Djawa Dwipa, melalui Wakil Ketua A Wijaya SSos, mengatakan dugaan korupsi peng­adaan kain batik tradisional bukan karena pejabat pelaksana lelang atau pejabat terkait lainnya lalai. Tetapi sudah direncanakan secara sistematis dan terstruktur secara rapi dengan kesepakatan-ke­ sepakatan jahat antara pihak internal pelaksana lelang dengan rekanan calon pemenang lelang. “Modus operandi yang dilakukan pejabat dalam melakukan tindak pidana korupsi masih menggunakan pola lama,” ujar LSM Djawa Dwipa.

Menurut Wijaya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan batik ada rekayasa untuk mengunci spesifikasi barang antara panitia lelang dengan calon pemenang lelang. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak.

Sehingga meski perubahan dari manual ke elektronik tidak sertamerta mampu menjadikan pen-

gadaan barang dan jasa terbebas dari penyakit akut bernama KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Bahkan LSM Djawa Dwipa merilis kasus-kasus korupsi di kabupaten selama 2014 hingga 2015, peng­ adaan barang dan jasa menempati kasus terbanyak korupsi di Kabupaten Nganjuk. “Se­perti pengadaan barang mebeler di Dinas Pendidikan, pengadaan alat kesehatan di RSUD Nganjuk, pembangunan Jembatan Karangsemi. Meski ada yang dihentikan penanganan kasusnya tetapi tidak sedikit pelaku korupsi divonis bersalah,” tegas Wijaya.

LSM Djawa Dwipa, melalui wakil ketuanya menegaskan kegiatan peng­ adaan pakaian khusus hari-hari tertentu diumumkan 5 Februari 2015. Kemudian proses pengadaan dilakukan 17 hingga 30 Maret 2015. Sedangkan tahap realisasi pekerjaan mulai 1 April 2015 hingga 30 Juni 2015 ternyata molor hingga menjelang akhir 2015. Namun demikian, pejabat di Sekretariat Daerah tidak memberikan sanksi kepada PT FDK sebagai rekanan pengadaan kain batik. “Kami menduga kerugian negara dari kegiatan pengadaan kain batik

ini mencapai 35 persen dari nilai pengadaan Rp 6.283.080.000 atau sekitar Rp 2 miliar,” papar Wijaya.

Terkait pembagian kain batik berikut setelannya berupa kain warna hitam untuk rok atau celana, seluruh PNS di sebagian besar SKPD mengaku tidak diberi ongkos jahit.

Sehingga untuk membuat seragam batik yang dikenakan pada Kamis dan Jumat tersebut, para PNS harus merogoh kantong sendiri untuk menjahit bahan kain menjadi baju seragam.

Di sisi lain, pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Kepolisian Resor Nganjuk sepertinya masih enggan untuk langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan kain batik di SKPD Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk. Karena dipastikan akan menyeret sejumlah pejabat penting yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini nampak sekali dari pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk yang belum berani secara terbuka menyebutkan nama-nama pejabat yang telah dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan kain batik. n ris

Jalan-jalan di Tunjungan dengan Mengais Sampah l Sambungan hal 1

yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi kegiatan Komunitas Rek Ayo Rek. Pria yang akrab disapa Gus ipul ini mengakui saat ini kegiatan yang digagas dan digelar oleh komunitas sedang ngetren.

Untuk itu, ia mendukung kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan komunitas pengguna gadget yang tergabung dalam grup.

“Komunitas Peduli Surabaya Rek Ayo Rek merupakan salah satu bentuk gotong-royong di tengah masyarakat yang berasaskan kekeluargaan. Semoga terus berjaya ikut memberi warna Kota Surabaya,” kata Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf saat menghadiri Deklarasi Komunitas Peduli Surabaya Rek Ayo Rek sekaligus bakti sosial bersihbersih Jalan Tunjungan Surabaya, Minggu (6/3).

Pada kesempatan itu pula, Gus Ipul menyampaikan selamat atas terpilihnya pasangan Wali Kota - Wakil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini - Whisnu Sakti Buana yang dua periode terpilih memimpin Kota Surabaya. “Mudah-mudah Surabaya bertambah maju, makin hebat, menjadi kebanggaan Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat berada di tengah komunitas mengharapkan kegiatan yang diselenggarakan komunitas Rek Ayo Rek tak berhenti di Jalan Tunjungan.

Sebab, Wakil Wali Kota Surabaya dua periode ini mengatakan kegiatan Car Free Day digelar di tiga lokasi berbeda, yakni di Taman Bungkul, Tunjungan dan Kertajaya.

“Paling tidak ayo melakukan

kegiatan bersama-sama di tiga tempat itu, baru kita bergerak untuk kegiatan yang lebih besar lagi,” ungkapnya.

Whisnu menegaskan, Pemkot Surabaya mendukung kegiatan komunitas apapun. Ia bersama de­ ngan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Surabaya.

Komunitas Rek Ayo Rek sen­ diri terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Selain kalangan politisi, anggota dewan, para aktivis berbagai organisasi masyarakat, para jurnalis, serta beberapa elemen lainnya yang berbeda latar belakang profesi.

WS sapaan akrabnya mengaku bangga Kota Surabaya menjadi tempat Konferensi UN Habitat. Menurutnya, kegiatan Konferensi UN Habitat di Surabaya merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di luar kantor sejak didirikan 1976.“Ini merupakan penghargaan yang sangat besar bagi Kota Surabaya,” terangnya.

Ia menambahkan, dipilihnya Kota Pahlawan sebagai tempat kegiatan organisasi di bawah naungan PBB itu merupakan peluang untuk menunjukkan kepada ratusan delegasi dari 193 negara yang hadir nanti, bahwa Surabaya adalah kota yang berwawasan lingkungan.“Kita akan tunjukkan kepada negara – negara di Asia Pasifik dan benua lainnya, khususnya negara berkembang bagaimana membangun pemukiman yang lebih hijau,” terangnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Surabaya akan menunjukkan, bahwa kaum urban bukan menjadi beban kota. Sebaliknya, justru akan

menjadi modal besar guna pembangunan Kota Surabaya.

Untuk menjadi tuan rumah Konferensi UN Habitat, menurut WS tidaklah mudah. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini harus mempresentasikan dahulu kesiapannya di hadapan perwakilan negara-negara yang tergabung dalam UN Habitat.“Bu Risma beberapa tahun lalu sampai bela-belain ke Argentina untuk mempresentasikan kesiapan itu,” ungkapnya.

Dijelaskannya kegiatan Konferensi UN Habitat di Surabaya akan berlangsung, 25 – 27 Juli mendatang. Sebelum pelaksanaan Konferensi, Minggu (24/7), Pemkot Surabaya akan menunjukkan kepada para delegasi dari berbagai negara di dunia itu kegiatan Car Free Day di Jalan tunjungan. “Kita akan tunjukkan ikon Kota Surabaya, dengan nuansa mlaku-mlaku nang Tunjungan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Rek Ayo Rek Herman Rivai mengatakan, melalui kegiatan ini berharap semangat kepedulian dan kegotongroyongan mampu menggugah warga untuk terlibat dalam pembangunan kota. “Kami sengaja menggelarnya di Jalan Tunjungan karena di jalan ini menjadi bagian dari sejarah Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” katanya di sela acara berlangsung.

Wakil Ketua DPRD Surabaya 2004-2009 ini menjelaskan kesadaran warga kota sangat penting untuk menciptakan suasana Surabaya kondusif. “Bersih-bersih di jalan menjadi sangat berguna dan bermanfaat yang harapannya menular ke semua warga,” tuturnya. n geh, iib, dre

Dewan Anggap Tax Amnesty Pilih Kasih l Sambungan hal 1

tah mengambil kebijakan pengampunan pajak seharusnya berlaku untuk semuanya dan tidak pilih kasih seperti yang terjadi saat ini.

Pasalnya, pelaku UMKM saat ini kondisinya juga kembang kempis melihat perekonomian belum stabil.

Sementara itu, mereka pengemplang pajak hingga triliunan rupiah dibiarkan melenggang kangkung hingga ke luar negeri dan kini mereka diampuni pajaknya dengan alasan agar uang yang disimpan di luar negeri dapat kembali ke Indonesia.

“Saya kira mereka tetap diberi hukuman yang setimpal, meski di satu sisi ada upaya pemerintah melakukan tax amnesty karena mereka inilah negara menjadi melarat.

Sedang di satu sisi keberadaan UMKM yang banyak menyumbang perekonomian bangsa malah tidak mendapat pengampunan. Padahal mereka ini sangat taat membayar pajak,”tegas politisi asal PAN ini, Minggu (6/3).

Seraya dicontohkan, temannya yang menjadi UMKM dan memiliki omzet puluhan miliar, kini dikejarkejar petugas pajak dengan alasan menunggak puluhan miliar selama beberapa tahun. Padahal temannya tersebut mengambil barang seperti kulit sapi atau kambing secara door to door, tentunya uang yang dia dapat tidak langsung cair. “Nah,

mereka ini juga harus menerima ampunan pajak. Mengingat dia juga memiliki tenaga kerja dan penyetor kulit yang cukup banyak,”papar Ilut, panggilan akrab Zainul Lutfi asal dapil Surabaya-Sidoarjo.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo. Menurutnya, jika negara ingin perekonomian negara bisa stabil seharusnya pengampunan pajak tidak hanya diberlakukan bagi pengemplang pajak besar, namun juga pada para pelaku usaha seperti UMKM. Ini artinya kebijakan tersebut memenuhi unsur keadilan.

Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini, tentunya banyak usaha yang nafasnya kembang kempis.

Untuk itu, pihaknya berharap ada pengampunan atau bahkan penghapusan pajak bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet yang kecil.

“Seharusnya pemerintah tetap melindungi UMKM di antaranya dengan cara penghapusan pajak dan bunga yang diberikan oleh bank harus minim. Dengan begitu UMKM sebagai faktor terbesar penggerak ekonomi bangsa dapat membantu kondisi ekonomi yang saat ini berada dalam ambang kehancuran,”tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Pendanaan Infrastruktur Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemban-

gunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah sekarang ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 5.000 triliun. Dana tersebut, tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan APBN yang menurut perhitungannya hanya mampu membiayai sekitar Rp1.500 triliun dalam lima tahun.

“Baik itu pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, airport, semuanya itu butuh uang, butuh anggaran, sehingga butuh kecepatan untuk membangun itu. Kalau hanya mengharapkan APBN tidak cukup,” kata Jokowi .

Menurutnya, pengampunan pajak atau tax amnesty dibutuhkan untuk mendukung pendanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek maupun panjang.

“Kita ingin agar ada aliran dana, aliran uang kembali, uang-uang kita yang di luar itu masuk ke negara kita karena kita membutuhkan dana, membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan baik jangka pendek maupun panjang, terutama yang membutuhkan uang gede untuk pembangunan infrastruktur,” jelas dia. Dengan adanya tax amnesty ini, Jokowi berharap akan adanya aliran dana yang masuk ke Indonesia, sehingga ke depan akan memperkuat pemasukan negara dari sektor pajak. n cty

Jelang Nyepi Ribuan Umat Hindu Upacara Melasti di Laut Arafuru l Sambungan hal 1

persiapan upacara Tawur Agung Kasanga pada 8 Maret nanti. Upacara pensucian diri yang dipimpin Ratu Peranda Gede Anom Jalakarana Manuaba berlangsung khidmat. Sebelum dimulai pembersihan, terlebih dahulu dilakukan berbagai tarian budaya seperti Tari Bali dan Reog Ponorogo.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Surabaya I Wayan Suraba mengatakan, Perayaan Nyepi tahun Baru Saka 1938 ini tidak berbeda dari tahun sebelumnya. Perarakan persembahyangan Melasti diikuti oleh ribuan umat Hindu dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.

“Tema perayaan Nyepi kali ini bertemakan Kesatuan dalam Keragaman. Untuk tahun ini lebih ditekankan persatuan dan kesatuan antara umat beragama, etnis dan suku. Ada sekitar 7.500 umat Hindu yang merayakan di laut Arafuru,” kata I Wayan Suraba di sela prosesi upacara Melasti kepada Bhirawa kemarin.

Melasti ini, menurut I Wayan Suraba merupakan upacara pensucian diri umat Hindu dharma yang dilakukan dua hari sebelum upacara Tawur Agung Kasanga (pensucian alam semesta), sebelum Nyepi.

I Wayan Suraba mengatakan pelaksanaan Melasti di Surabaya diawali prosesi ritual dari Pura Agung Jagad Karana menuju laut Arafuru dengan berjalan kaki.

Puncak Melasti adalah pemercikan air laut (thirta) yang sudah disertai doa. Dalam Melasti, umat diharapkan mendapatkan anugerah dari Sang Hyang Widi berupa Tirta Amarta dan Tirta Sanjiwani Kamandalu. mengambil Tirta Wasupada dari samudera yang dipercikkan kepada seluruh umat Hindu yang hadir dengan harapan suci lahir dan batin kita dapatkan dari laut ini.

“Tirta Amarta adalah sebagai anugerah dari Dewa Wisnu kepada Garuda sebagai simbol ke­ sejahteraan dan kesehatan. Tirtha Sanjiwani untuk menganugerahi kekuatan kesucian skala dan niskala,” terangnya.

I Wayan Suraba juga mengajak semua umat Hindu untuk menebarkan kedamaian dan kemajuan bangsa. “Sebagai anak bangsa kita harus kembangkan kedamaian dan kemajuan bangsa, kendati kita berbeda tetapi tujuannya sama,” pungkasnya.

Dijelaskannya setelah selesai Melasti ini, kemudian akan dilanjutkan penyucian alam semesta yang digelar di Tugu Pahlawan yang disebut Tawur Agung Kesanga pada Selasa (8 /3).

Sementara itu, Guru Besar ITS Surabaya I Nyoman Sutantra yang turut hadir pada upacara Melasti mengatakan manusia saat ini semakin kritis dan egois. Semuanya dikritik dan disalahkan.

Namun, kalau sudah diberi tanggung jawab justru membuat gaduh dan konflik.

“Akibatnya semakin lama semakin sulit mencapai kerukunan, keberagaman justru menjadi sumber perpecahan,” katanya di hadapan ribuan umat Hindu.

Oleh sebab itu, di Perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1938 ini menurutnya menjadi momen agar semua adalah bersaudara dan tidak boleh saling menyakiti. Termasuk menyakiti lingkungan.

Sebab akan mendatangkan musibah.

Seperti banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, itu karena keserakahan umat manusia. Kayu ditebang sebanyak-banyaknya yang menyebabkan alam tidak seimbang dan akhirnya terjadi bencana alam. “Hidup kita ini memberi bukan mengambil. Kita hidup demi yang lain,” katanya. n geh

ITS Gandeng Dindik Jatim Dirikan SMK Ekonomi Kreatif l Sambungan hal 1

rasio SMK : SMA sebesar 70 : 30. Kemendikbud bahkan tahun ini telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk setiap pendirian USB SMK. Sayang, tak satu pun kabupaten/kota di Jatim yang mau merespon hal ini.

Hingga saat ini, menurut data statistik pendidikan pada 2014 yang dikelola Dindik Jatim, perbandingan lembaga SMK-SMA dikatakan Saiful telah melebihi 60 : 40. Jumlah SMK di Jatim dalam data tersebut mencapai 1.808 dan SMA hanya 1.347 lembaga. Pihak swasta, memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan pendidikan kejuruan. “Di Jatim, yang mau menerima bantuan pendirian USB SMK ini hanya ITS. Dari kabupaten/kota justru tidak ada,” tutur Saiful.

Keengganan daerah untuk mendirikan SMK bisa jadi karena akan terjadi peralihan pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Sehingga, lanjut Saiful, tidak ada daerah yang mau menyediakan lahan untuk mendirikan SMK baru. “Syarat untuk mendapat bantuan ini harus siap menyediakan lahan,” kata mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Sementara itu, Rektor ITS Joni Hermana menjelaskan, pemilihan industri kreatif untuk dikembangkan merujuk pada data Pemprov Jatim. Bahwa paling banyak komoditas yang ada di pasaran yaitu perhiasan dan furnitur dengan konsumen wanita. Selain itu, Joni menjelaskan pemilihan industri kreatif mengadaptasi perkembangan industri kreatif yang berkembang di Korea. “Rintisan sekolah ini akan menjadi penguatan kemaritiman, bisa memanfaatkan produk laut juga,” terangnya ketika dikonfirmasi.

SMK dan pusat pelatihan industri kreatif ini akan didirikan dengan lahan seluas 9,5 hektare. Pengerjaan sekolah yang akan beraada di daerah Sidoarjo ini sudah dalam tahap infrastruktur pondasi. “Program ini untuk pembangunan dibantu gubernur, rencana pertengahan bulan ini akan relokasi lagi,” pungkasnya. n tam

Tak Hanya Jadi Tempat Rekreasi, Juga untuk Konservasi Penyu l Sambungan hal 1

sekitar 16 ribu yang membentang sepanjang 2,5 kilometer.

Bukan sekadar menjadi jujukan tempat rekreasi, pantai ini menjadi pusat konservasi penyu. Di bawah pohon-pohon cemara, penyu mendarat untuk bertelur. Puncak intensitas masa bertelurnya penyu di pantai itu berkisar antara Maret hingga April.

“Saat ditemukan, telur-telur penyu itu nantinya akan dipindah ke tempat penangkaran,” Muhyi. KUB Pantairejo telah melepas ribuan ekor anak pe-

nyu sepanjang 2015.

Tahun lalu pihaknya telah melepas 2.350 ekor anak penyu.

Usaha pelestarian penyu tersebut menarik minat beberapa universitas untuk melakukan penelitian. Tidak hanya kampus setempat seperti Politeknik Banyuwangi, Unair Kampus Banyuwangi, maupun Universitas 17 Agustus, tapi juga beberapa kampus luar daerah, seperti Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Jember.

Selama dua tahun terakhir, Pantai Cemara juga mulai menjadi lokasi alter-

natif rekreasi. Suasananya yang rindang dan nyaman untuk bersantai menjadi daya tarik tersendiri wisatawan.

Melihat potensi yang ada, KUB Pantairejo berinisiatif mengelolanya dengan baik.

Kelompok masyarakat tersebut mulai membuka warungwarung makanan.

“Hasilnya selain kepentingan pengelolaan pantai, juga untuk para relawan pengelola yang berjumlah sekitar 21 orang. Cukup banyak petugasnya, karena memang pengunjungnya mulai meningkat kian hari,” ujar Muhyi.

Dengan intensitas pengunjung yang makin tinggi tiap pekannya, KUB mulai membagi area hutan tersebut menjadi dua zona. Selain zona umum yang bisa dimasuki pengunjung secara bebas, juga ada zona inti untuk memproteksi area tempat penyu bertelur. “Hanya orang yang mendapat izin yang bisa masuk zona inti,” kata Muhyi.

Melihat perkembangan vegetasi di Pantai Cemara tersebut, Bupati Anas mengatakan akan mengembangkan pantai tersebut menjadi salah satu hutan kota Banyuwangi.

“Memungkinkan sekali akan kita bentuk daerah pantai ini sebagai hutan kota. Ini akan menjadi wisata bahari yang hijau,” ujar Anas.

Anas sangat mengapresiasi konsep wisata yang berbasis lingkungan dan berawal dari inisiatif warga ini. “Ini menarik. Karena kita tidak perlu membuat dari awal.

Masyarakat telah bergerak terlebih dahulu dari awal.

Tinggal meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pengunjung. Soal menjaga kebersihan, misalnya,” katanya. (*)

UTAMA

12

Senin Legi, 7 MARET 2016

Pemprov Segera Bangun Polsek KP3 di Bandara Juanda Pemprov, Bhirawa Pendirian markas polisi di Bandara Internasional Juanda Surabaya yang sempat menjadi polemik, akhirnya bisa tuntas. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan pendirian Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) di Bandara Juanda, setelah marak penyelundupan narkoba. Bahkan, persoalan itu sudah dibahas Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan dan Gubernur Jatim.

Pemprov Jatim memastikan pendirian Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) di Bandara Juanda, setelah marak penyelundupan narkoba.

“Nanti bentuknya Polsek KP3.

Ini sudah sepakat tinggal detail teknisnya seperti apa. Bandara internasional itu hukumnya wajib ada polisi karena merupakan bandara sipil. Angkatan Laut mengamankan wilayahnya, tapi kalau sudah ada narkoba maka kewajibannya polisi,” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (6/3).

Menurut dia, pertemuan antara Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Jatim, harusnya digelar Kamis (3/3) kemarin. Namun ditunda karena Menteri Perhubungan tiba-tiba dipanggil DPR. “Yang penting semua sudah sepakat,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde

Karwo ini.

Pakde Karwo juga memastikan saat ini sudah tidak ada lagi polemik. Semua pihak juga telah memahami pentingnya pendirian markas polisi di Bandara.

Jika tidak ada perubahan, rencana pembangunan Polsek Bandara Juanda akan didirikan di dekat Terminal 1.

Sebelumnya, sebanyak delapan pengacara mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) kepada Presiden RI, Kapolri, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, untuk memohon pembukaan kantor polisi di Bandara Juanda.

Menurut penggugat, TNI dan

NU Jatim Kampanyekan Ajakan Salat Gerhana Matahari

LINTAS PERISTIWA

ASEM Produksi 2015 Padi Alami Kenaikan Pemprov, Bhirawa Produksi Padi Jatim Angka Sementara (ASEM) tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 (ATAP). Produksi Padi tahun 2015 sebesar 13,15 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan tahun 2014 sebesar 12,40 juta ton GKG. “Ini berarti terdapat kenaikan sebesar 757,92 ribu ton (6,11 persen). Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Luas Panen sebesar 79,44 ribu Ha (3,83 persen) dan juga produktivitas sebesar 1,32 kuintal/hektar (2,21 persen),” kata Kepala Badan Pusat Statik (BPS) Jatim, Teguh Pramono, Minggu (6/3).

Dijelaskannya, realisasi produksi padi Jatim subround I (Januari-April 2015) sebesar 6,37 juta ton GKG. Bila dibandingkan dengan SR I 2014 (6,26 juta ton GKG) terjadi kenaikan sebesar 110,94 ribu ton GKG atau naik 1,77 persen.

Kenaikan produksi pada SR I 2015 terhadap SR I 2014 tersebut karena adanya kenaikan produktivitas sebesar 2,61 kuintal/hektar (4,35 persen) dari 59,96 kuintal/hektar menjadi 62,57 kuintal/ hektar, sedangkan luas panen mengalami penurunan sebesar 25,76 ribu hektar (-2,47 persen) dari 1,04 juta hektar menjadi 1,02 juta hektar.

Realisasi produksi padi Jatim subround II (Mei-Agustus 2015) sebesar 4,58 juta ton GKG. Bila dibandingkan dengan SR II 2014 (4,12 juta ton GKG) terjadi kenaikan sebesar 460,44 ribu ton GKG atau naik 11,17 persen. Q rac

polisi memiliki tugas yang berbeda. TNI bertanggungjawab terhadap pertahanan nasional. Sedangkan polisi bertanggung jawab menjamin keamanan dan ketertiban. Tapi dalam prakteknya, peranan polisi tidak terlaksana di Bandara Juanda.

Selama ini sudah sering terjadi tindakan kriminalitas di Bandara Juanda. Padahal konsumen penerbangan atau penumpang juga berhak mendapat jaminan keamanan dari kepolisian. Selain itu, Kapolri sempat mengusulkan agar ada kantor polisi di Bandara Juanda beberapa tahun silam.

Tapi niat ini tidak bisa terealisasi karena tidak mendapat persetujuan dari Kasal. Q iib

Para TKI deportasi dan bermasalah yang datang pada Minggu (6/3) dihalaman Disnakertransduk Jatim menggunakan tiga bus dari Jakarta. Mereka didata dan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Disnakertransduk Jatim Terima 128 TKI Ilegal Pemprov, Bhirawa Gelombang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang dideportasi dan bermasalah dari Malaysia terus berlangsung. Minggu (6/3), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim kembali menerima 128 TKI tersebut dengan menggunakan jalur darat tepatnya tiga bus dari Jakarta pada pukul 14.30 Wib. Kadisnakertransduk Drs Sukardo MSi mengatakan, para TKI itu dideportasi disebabkan tidak memiliki ijin bekerja alias ilegal dan bermasalah

selama bekerja di Malaysia.

“Masih ada TKI ilegal yang datang di kantor ini. Selanjutnya kami pulangkan mereka ke daerahnya masing-masing,” katanya.

Setelah tiba di Kantor Disnakertransduk Jatim, Jalan Menanggal Surabaya, para TKI ilegal itu terlebih dahulu beristirahat dan diberi konsumsi, serta dilakukan pendataan oleh petugas. Usai pendataan, TKI dari sejumlah wilayah di Jatim ini selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman masing-masing menggunakan bus Damri.

Sebelumnya Kadisnakertransduk Jatim mengatakan, pihaknya berupaya mengingatkan dan mensosialisasikan pada seluruh masyarakat di Jatim yang ingin bekerja menjadi TKI agar lebih dulu mengurus administrasi dan perizinan yang jelas ketika ingin bekerja menjadi TKI legal di negara asing.

Untuk pencegahan, Sukardo menjelaskan, dalam hal ini pemerintah sulit melakukan pencegahan keberangkatan TKI ilegal dari Jawa Timur. Akan tetapi, pihaknya mulai membatasi pengiriman TKI dari sektor informal. Q rac

Surabaya, Bhirawa Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jatim bersama takmir Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS) mengampanyekan ajakan salat gerhana matahari pada 9 Maret 2016. “Ajakan kami lakukan di kawasan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya pada Jumat (4/3) dan Minggu (6/3) saat ‘car free day’,” kata Sekretaris LFNU Jatim Afif Amrullah di Surabaya, Minggu (6/3).

Di sela sosialisasi salat gerhana matahari total (GMT) di kawasan MAS itu, pihaknya menyuguhkan simulasi salat sunnah kusuf tersebut kepada jamaah Masjid Al Akbar Surabaya.

“Di Indonesia akan terjadi gerhana matahari total yang sangatlah langka.

Jarang sekali akan terjadi gerhana matahari total di Indonesia,” katanya kepada warga masyarakat kota yang mengikuti CFD. Selain simulasi salat gerhana, pihaknya juga mengumumkan rencana LFNU bersama pihak MAS untuk menyelenggarakan salat gerhana matahari di MAS pada 9 Maret 2016 pukul 06.21 WIB. “Insya-Allah, Salat Gerhana Matahari di MAS akan diimami Ketua MUI Jatim KH Abdussha-

mad Bukhari,” katanya.

Di sela sosialisasi GMT itu, Afif juga mengenalkan kacamata matahari dan menjualnya. Tidak sedikit masyarakat membelinya, karena ingin melihat secara langsung proses gerhana matahari dengan menggunakan kacamata matahari itu.

Senada dengan itu, Humas MAS Helmy M Noor menegaskan bahwa pihaknya memang berencana menyelenggarakan Salat Gerhana Matahari, sekaligus “nobar” (nonton bareng/bersama) GMT. “Salat dan nobar akan dilaksanakan pada Rabu (9/ 3) pukul 06.00-08.00 WIB, karena itu kami melakukan uji coba alat nobar GMT itu pada Senin (7/3) bakdal Salat Dhuhur,” katanya.

Sementara itu, Kanwil Kemenag Hatim berencana untuk bergabung dengan petugas LAPAN untuk melakukan pengamatan GMT dan Salat Gerhana Matahari di Pasuruan. “Kita tidak melaksanakan secara khusus, namun kita akan memenuhi undangan LAPAN di Pasuruan dan Kemenag Jatim akan diwakili Pak Fauzi, sedangkan Kepala Kanwil Kemenag Jatim akan melaksanakan bersama jajaran Forpimda Jatim,” kata Kabag Humas Kemenag Jatim Mahsun Zain. Q geh

Dewan Desak Dinsos Surabaya Lelangkan Pengadaan Permakanan Bantuan makanan bagi Lnasia, yatim piatu dan penyandang cacat sudah bertahun diberikan Pemkot Surabaya. Dengan besarnya anggaran APBD 2016 Kota Surabaya, untuk program dengan nomenklatur permakanan ini mencapai Rp105 milyar , Dewan meminta agar dilakukan lelang .

A

lokasi anggaran APBD dengan nomenklatur “permakanan” di Di nas Sosial ini ternyata menjadi sorotan Badan Pemeriksa keuangan (BPK), karena dilaksanakan dengan system swakelola. Kini BPK minta untuk di lelangkan karena nilainya di atas Rp200 juta. Disampaikan Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya, bahwa Dinsos Kota Surabaya berkewajiban untuk melelangkan pengadaan permakanan untuk warga miskin dengan kategori Lansia, Yatim,Piatu, Yatim Piatu dan Cacat.

“Alokasi anggaran permakanan ini sejak tahun 2012, dan nilainya sangat besar, yang pasti diatas 200 juta, dan sesuai ketentuan harus dilelang, maka kami minta agar Dinsos mengikuti aturan ini, jangan sampai akibat pengadaan dengan sisitem swakelola yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat ini justru berakhir dengan persoalan hukum, tentu masyarakat akan menjadi kor-

Agustin Poliana

ban,” ucapnya. Jumat (4/3) Agustin mengatakan, jangan beralasan jika system lelang akan menghapus peran masyarakat yang selama ini terlibat di usaha pengadaan permakanan ini, karena mereka tetap bisa, dengan cara menjadi sub ke pemenang lelang. “Untuk permakanan dengan nilai 11 ribu rupiah itu tidak perlu harus ada ISO, sertifikat halal dan beberapa syarat lelang lainnya, yang menurut saya hanya akan mempersulit bahkan cenderung untuk mensiasati agar tidak ada peserta lelang yang mengikuti, hanya karena ingin di swakelola-kan,” curiganya.

Tidak hanya itu, politisi perempuan PDIP ini juga meminta kepada Dinsos Kota Surabaya untuk kembali melakukan pendataan ulang jumlah Lansia, anak yatim, anak piatu dan yatim piatu serta warga cacat secara perodik di seluruh wilayah dalam setiap tahunnya. “Berdasarkan laporan masyarakat, penerima permakanan ini jumlah dan orangnya tetap, jika ada warga lansia terbaru katanya harus menunggu jika sudah ada yang meninggal, dengan alasan pagu (kuota), ini tidak boleh terjadi lagi, lakukan pendataan secara terus menerus, karena setiap tahunnya pasti berubah, dan komisi kami siap untuk memback-up anggarannya, berapapun jumlahnya,” tegasnya.

Sementara menurut Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya, ada beberapa hal teknis yang juga harus menjadi perhatian yakni dalam proses pengadaan dan pengiriman permakanan, agar tepat waktu dalam kondisi dan cuaca apapun. “Dalam pelelangan nanti, hendaknya Dinsos juga memasukkan pengadaan alat safety pengantar permakanan ke dalam dokumen lelang dan kontrak, agar dalam proses pengirimannya tidak ada lagi kendala, utamanya saat hujan, jangan orang lapar harus menunggu sampai beberapa jam,” kata politisi asal partai Hanura ini. Q gat*