binder7jun21

Senin Wage, 7 JUNI 2021

Pemkot Surabaya bersama jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, melakukan penyekatan dan tes antigen di pintu keluar Suramadu arah menuju Surabaya, Minggu (6/6). Hasilnya 70 pengendara positif Covid-19.

Menteri Desa PDTT Apresiasi Rintisan WTG di Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan apresiasi untuk Wisata Tebing Gupit (WTG) di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno yang memiliki pesona alam yang indah di Gunung Pegat tersebut yang mampu menggerakkan perekonomian lokal.

"Saya mengapresiasi rintisan Wisata Tebing Gupit di Desa Sumuragung ini, karena, satu-satunya desa saya kunjungi dengan kondisi alami ada di Desa Sumuragung," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam kunjungan ke Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kemarin Sabtu (5/6).

Namun, kunci adanya desa wisata untuk menggerakkan perekonomian lokal adalah peran dari badan usaha milik desa (BUMDes). Peran ini penting untuk desa wisata agar terjadinya perputaran ekonomi. "Karena pertumbuhan ekonomi lokal tepatnya di desa ditopang oleh Bumdes," ujarnya. Dia mengatakan, saat ini pemerintah benar-benar fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Yakni dengan pemanfaatan dana desa (DD) sesuai kebutuhan desa dan untuk mempermudah pembangunan. " Maka dengan adanya desa wisata akan ke halaman 11

Tes Antigen dan Penyekatan di Suramadu

70 Pengendara Positif Covid-19 Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya bersama jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, melakukan penyekatan dan tes antigen di Jembatan Suramadu, tepatnya di pintu keluar Suramadu arah menuju Surabaya, Minggu (6/6).

Mulai pagi sekitar pukul 10.00 WIB, para pengendara roda dua dan roda empat dicegat dan langsung diminta melakukan tes antigen.

Wali Kota Eri mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama, pihaknya menggelar rapid antigen di Suramadu ini. Awalnya, dilakukan secara acak dan

Pemprov, Bhirawa Peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan memantik perhatian serius pemerintah. Tidak hanya melakukan screening bagi warga yang melintas di Suramadu, Pemprov Jatim secara khusus juga

MITRA

Merajut Silaturrahim

langsung menyiapkan RS Lapangan di Kantor Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

RS Lapangan ini berfungsi melakukan screening sekaligus menampung sementara masyarakat yang diketahui reaktif saat melaku-

kan swab antigen.

Plh Sekdaorov Jatim Heru Tjahjono menjelaskan, inisiatif mendirikan RS Lapangan BPWS ini merupakan instruksi langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Se ke halaman 11

Bondowoso-Banyuwangi Sepakati Batas Wilayah

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Kabupaten Situbondo, sebagai salah satu pilar keagamaan di Kota Santri Situbondo sudah cukup lama bermitra dengan berbagai kalangan. Termasuk dengan kalangan birokrasi, Pemkab Situbondo dan jajaran TP-PKK. Banyak hal yang di sinergikan antara LDII dengan Pemkab Situbondo. Satu diantaranya memajukan silaturrahmi serta menyebarluaskan syiar Islam bagi kalangan pemuda dan kaum ibu yang ada di Kota Santri Situbondo.

Ketua LDII Kabupaten Situbondo Agus Triono mengatakan, sebagai pilar penting dalam bidang keAgus Triono

Bondowoso, Bhirawa Setelah 14 tahun lamanya, Pemkab Bondowoso dan Pemkab Banyuwangi akhirnya mendapatkan titik terang menyepakati batas wilayah.

Pembahasan terkait batas wilayah itu, melalui pertemuan yang dihadiri dua kepala daerah dan dipimpin langsung oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim dengan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu di Surabaya.

Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, menerangkan, untuk batasbatas yang telah disepakati seperti di sekitar Gunung Raung, sekitar Gunung Rante, sekitar Kawah Ijen, serta sekitar Gunung Ringgit. "Sisi tepi bibir Kawah Ijen sebelah barat ke halaman 11

Usai pertemuan terkait pembahasan batas wilayah, Bupati Salwa Arifin didampingi Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat foto bersama dengan beberapa pejabat Pemkab Bondowoso.

Saat Wali Kota Surabaya Nyekar ke Makam Bung Karno

70 Pengendara Positif Covid-19 - Penyekatan semakin rapat Vaksinasi untuk Lansia Masih 23,27 Persen - Padahal akhir Juni harus 100 persen Akibat Refocusing, Pemasangan ETLE Tertunda - Tanpa ETLE harusnya pengendara patuh Lalin

dara yang akan masuk ke Surabaya dan begitu pula sebaliknya pengendara yang akan meninggalkan Surabaya dan akan masuk ke Madura, harus menunjukkan tes Covid-19 dulu. "Kalau diketahui positif setelah dites antigen, mereka akan langsung dibawa ke rumah sakit lapangan, atau akan dilarikan ke RSUD Dr. Soetomo atau ke Rumah Sakit Haji," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga ke halaman 11

Dirikan RS Lapangan BPWS, Enam RS di Surabaya Jadi Rujukan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam kunjungan ke Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

ke halaman 11

hanya dilakukan bagi warga Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Arosbaya. Ternyata ditemukan pengendara yang positif dan bera-

sal dari luar tiga kecamatan tersebut.

"Akhirnya, saya berkoordinasi dengan Bu Gubernur, Pak Pangdam dan Pak Kapolda serta Kapolres, kita sepakat untuk dilakukan tes antigen semuanya.

Jadi, semua pengendara yang akan masuk ke Surabaya dari Madura harus tes antigen dulu di sini. Saya sudah kontak Bupati Bangkalan dan insyallah nanti Pemprov akan membuat rumah sakit lapangan di sini," tegasnya.

Ia memastikan bahwa para pengen-

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Khofifah Dorong Percepatan

Vaksinasi untuk Lansia Masih 23,27 Persen Pemprov, Bhirawa Capaian angka vaksinasi untuk lansia di Jatim masih harus terus digenjot. Hal ini membuat Pemprov Jatim terus mencari langkah percepatan untuk mencapai target vaksin lansia seratus persen di akhir Juni 2021.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jatim, hingga 3 Juni, vaksinasi untuk lansia di Jatim masih 23,27 % dari total target sasaran sebanyak 2.551.433 orang. Jumlah vaksinasi dosis pertama untuk lansia di Jatim sendiri masih 600.930 dosis dengan prosentase 23,55 %. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua tercatat 271.331 dosis dengan prosentase 10,63 %.

Melihat hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memerintahkan kepada jajarannya untuk jemput bola dan memperluas ke halaman 11

Ingat Selalu Ajaran Bung Karno, Panjatkan Doa untuk Kesejahteraan Warga Memperingati hari kelahiran presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno, yang jatuh pada 6 Juni, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan doa bersama dan tabur bunga di makam sang proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut di Kota Blitar. Di pusara Bung Karno tersebut, Wali Kota Eri dengan khusyuk memanjatkan doa untuk Bangsa Indonesia khususnya Kota Pahlawan.

Oleh: Zainal Ibad, Kota Surabaya

Mengenakan baju seragam PDI Perjuangan warna merah lengan panjang dan songkok hitam, Mas Eri, sapaan akrab Wali Kota Eri, tiba di makam sang proklamator sekitar pukul

20.00 WIB, pada Sabtu (5/6) malam. Turut mendampingi dalam ziarah tersebut Ketua DPRD Kota Surabaya yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Taruna Merah Putih (TMP) Kota Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro.

Sesampai di komplek makam Bung Karno, Mas Eri langsung menuju makam. Di tengah temaram lampu makam, Eri khusyuk mendoakan arwah Bung Karno. Bacaan tahlil dan kalimat-kalimat thayyibah terdengar dari mulut Mas Eri dan rombongan. Mas Eri juga mimpin doa dengan khusyuk yang diamini ke halaman 11 Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono saat menabur bunga ke makam Bung Karno, di Kota Blitar.

EKSEKUTIF

Senin Wage, 7 Juni 2021

Halaman 2

Pemkab Terima Pengelolaan Anggaran DBHCHT 2021 Rp80 Miliar Pemkab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang pada tahun 2021 telah mendapatkan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp80 miliar.

Sedangkan anggaran tersebut guna untuk mensosialisasikan keberadaan rokok ilegal. Dan anggaran sebesar itu juga untuk membangun fasilitas umum, yang mana daerah itu sebagai penyumbang pajak cukai rokok.

“Besaran dari penerimaan DBHCHT tersebut memang rutin dikucurkan pada setiap akhir tahun.

Sedangkan pembagiannya untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil akan dilakukan diawal tahun berikutnya,” terang Pejabat Fungsional Pemeriksa Kantor Bea dan Cukai Malang Bambang Triyanto, Minggu (6/6), kepada wartawan.

Menurutnya, masalah keberadaan rokok legal sebenarnya belum terselesaikan secara menyeluruh.

Sehingga hal ini perlu adanya sosialiasi kepada masyarakat, agar masyarakat tahu mana rokok legal dan mana rokok illegal.

Oleh karena itu, dia katakan, sosialisasi pentingnya mengkonsumsi rokok legal terus digencarkan, seperti yang kita lakukan selama ini. Dan saat ini memang sebagian masyarakat pedesaan masih banyak yang membeli rokok illegal.

Tapi lain halnya dengan masyarakat perkotaan yang memiliki gengsi tinggi, sehingga merek rokok memilih rokok yang harganya mahal dan itu sudah jelas legal.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan Kantor Bea dan Cukai Malang ditiga wilayah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

“Khusus di Kabupaten Malang banyak warga pedesaan yang masih membeli rokok illegal, yang

cahyono/bhirawa

Kantor Bea dan Cukai Malang Jalan Surabaya, Kota Malang.

pastinya lebih murah. Dan di kabupaten setempat telah banyak berdiri pabrik rokok jika dibandingkan Kota Malang dan Kota Batu,” tutur Bambang.

Sehingga dengan masihnya banyaknya rokok illegal di wilayah

Kabupaten Malang, masih dia katakan, hal ini menjadi keprihatiannya. Sehingga Kabupaten Malang dapat menerima DBHCHT sebesar Rp80 miliar atau lebih banyak dari kedua daerah yang ada di wilayah Malang Raya. Namun,

masih ada kendala dengan pembayaran DBHCHT oleh para pengusaha rokok yang masih minim, serta masyarakat pembeli rokok illegal juga masih tinggi.

“Jika peredaran rokok illegal tinggi, bagaimana bisa rokok legal dapat dijadikan kebiasaan baru. Untuk itu, harus rutin mengadakan sosialisasi agar lama kelamaan keberadaan rokok illegal semakin terkikis dan rokok legal semakin eksis,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menuturkan, semakin tinggi pajak cukai rokok yang diterima, maka semakin besar pembagian DBHCHT untuk Kabupaten/Kota.

Sebab, menurut Undang-Undang (UU) pajak yang diterima dari cukai rokok, 2 persen digunakan untuk pembagunan daerah penghasil.

Oleh sebab itu, pentingnya sosialisasi tiap daerah mengenai hal ini harus rutin dilakukan.

Dan perlu diketahui, pajak uukai ini sendiri adalah pungutan negara

yang dikenakan terhadap barang barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU. Dan jika, lanjut dia, ada pihak yang terlibat dalam aktifitas rokok illegal, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

“Jadi sanksi bagi orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengketi pita cukai akan dikenakan sanksi,” pungkas Bambang. [cyn]

Akibat Refocusing, Pemasangan ETLE Tertunda Pemkab Malang, Bhirawa Pengurangan anggaran atau refocusing disebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, hal ini berdampak pada pengurangan sejumlah pemiliharaan dan prasarana.

Suasana pelantikan 107 pejabat Pemkot Batu yang dilaksanakan di Graha Pancasila Balaikota Among Tani Batu, Jumat (4/6).

anas bachtiar/bhirawa

Wali Kota Minta 107 Pejabat yang Dilantik Harus Patuh Pada Atasan Pemkot Batu, Bhirawa Sebanyak 107 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Batu mendapatkan jabatan baru. Mereka dilantik Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko di Graha Pancasila, Balaikota Among Tani Batu, Jumat (4/6). Dewanti mengingatkan agar PNS yang baru dilantik ini patuh terhadap atasannya.

“Saya berpesan agar pejabat yang baru dilantik ini bisa menjadi PNS yang baik dan patuh. Selalu menjalani perintah atasan sejauh tidak melanggar peraturan yang ada,”pesan Dewanti dalam sambutannya.

Dewanti meminta para PNS langsung melaksanakan perintah begitu ada instruksi dari pimpinan. Namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Selain itu, Dewanti juga berpesan bahwa segala tugas yang dikerjakan PNS harus bermanfaat untuk masyarakat.

“Karena hasil dari tugas yang dilaksanakan PNS juga akan dinilai oleh masyarakat,” tambah Wali Kota.

Dewanti mengaku sebagai pejabat outsourcing hanya memiliki kontrak kerja hanya lima tahun. Sedangkan para PNS memiliki masa kerja lebih dari itu. Karena itu dia yakin bahwa PNS memiliki pengalaman lebih banyak dalam hal birokrasi.

Para PNS sejak awal kariernya bergelut di dunia birokrasi serta pelayanan publik.

Dan menerima mutasi jabatan sudah merupakan komitmen menjadi PNS. “Semoga dengan jabatan yang baru kinerja Pemkot Batu semakin baik dan lancar,” tambah Wali Kota.

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga bayi laki – laki di Pos kamling Ds. Tapelan, Balerejo Kab. Madiun pada tanggal 29 Nopember 2020 Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga seorang bayi perempuan yang ditempatkan di dalam kardus di kebun tebu Ds. Wonorejo, Kec. Kenceng Kab. Jember pada tanggal 21 Pebruari 2021 Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga bayi perempuan di Ds. Banjaragung Kec. Rengel Kab. Tuban pada tanggal 18 Maret 2021 Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan bayi laki – laki di dalam masjid Ds. Kutukkulon, Kec. Jetis Ponorogo Pada tanggal 19 Pebruari 2021 Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga bayi laki – laki diteras rumah warga Ds tambakrigadung Tukung Kab Lamongan, Pada tanggal 6 Desember 2020 Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

Diketahui, dari 107 pejabat yang dilantik didominasi oleh pejabat struktural.

Tercatat ada 96 pejabat struktural dan hanya 11 orang tenaga fungsional. Selain itu, salah satu di antara pejabat yang dilantik adalah hasil dari lelang jabatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Mengawali pekan ini, sejumlah pejabat melaksanakan tugas baru setelah mendapatkan jabatan baru dalam pelantikan di akhir pekan kemarin. Di antara pejabat yang mendapatkan jabatan baru yaitu, Onny Ardianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Santi Restuningsasi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).

Kemudian Dyah Lies Tina Purwaty sekarang menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD), Bangun Yulianto

sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Rr Maria Inge Sandrasanti Susanti menjabat Kepala Bagian Hukum.

Emilyati menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Esty Dwiastuti menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Batu, Sri Muchsidayati menjabat Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Batu.

Adiek Imam Santoso menjabat Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub), Akhmad Dahlan menjabat Kepala Bagian Umum, Mochamad Tavip menjadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Aditya Prasaja kini menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu. [nas]

Sebab, refocusing tersebut guna untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid19, serta untuk pembangunan rumah warga yang terdampak bencana gempa bumi.

Hal ini dibenarkan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang Hafi Lutfi, Minggu (6/6), kepada wartawan, jika anggaran di diansnya mengalami pemgurangan. Karena adanya refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga dengan refocusing itu, maka pihaknya juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak begitu urgent atau penting. “Anggaran kita prioritaskan pada kegiatan yang sangat urgent,” kata dia.

Sebelum refocusing, masih dia katakan, Dishub Kabupaten Malang telah mengajukan anggaran untuk pemasangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sebagai implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran, yang akan kita tempatkan diempat titik yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Meski ada pemotongan anggaran, pemasangan ETLE tetap kita lakukan, tapi akan kita pasang satu ETLE saja. Namun, pemasangan alat electronic traffic itu jika pengajuannya disetujui.

Dan jika nanti disetujui, maka pemasangan ETLE akan kita pasang pada jalan perempatan yang paling strategis.

“Sebab ETLE tersebut kita nilai sebagai salah satu untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Artinya, pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas,” ujar Lutfi.

Menurutnya, jika memang disetujui adanya pemasangan satu unit ETLE tersebut, maka dirinya akan memilih daerah mana yang dinilai strategis, contohnya di jalan raya perempatan Kota Kepanjen. Karena di jalan raya perempatan Kota Kepanjen sangat berpotensi terjadi pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh pengendara, baik itu pengendara roda dua mapupun pengendara roda empat. Bahkan juga berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga ETLE itu untuk menekan angka kecelakaan di wilayah setempat. [cyn]

Anggota DPR RI Yahya Zaini Beri Pengarahan Perangi Covid-19 Kota Madiun, Bhirawa Anggota Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini mengajak masyarakat untuk tetap aktif memerangi Covid19. Hal itu disampaikannya, saat mengadakan kunjungan kerja di Kota Madiun berlangsung di aula Wisma Haji Kota Madiun, Minggu (6/6).

Kesempatan itu, Yahya Zaini bersama Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Bambang Hadi Sugito juga tampak hadir untuk memberikan pengarahan dengan tema yang sama. Yakni, upaya mencegah penularan Covid-19.

Kehadiran dua narasumber itu disambut oleh Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dr. Denik Wuryani. Serta, undangan sebanyak 75 orang yang

terdiri atas unsur tokoh masyarakat dan mitra Pemkot Madiun.

Surabaya, Bhirawa Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya menggelar Program Ngasin (Ngajak Vaksin) yakni Program yang diluncurkan Kecamatan Asemrowo bersama Tiga Pilar (Kecamatan Asemrowo, Polsek Asemrowo dan Koramil Tandes) dan Puskesmas Asemrowo.

Menurut Camat Asemrowo, Drs Bambang Udi Ukoro MSi, Program Ngasin ini merupakan Program Kecamatan Asemrowo dalam rangka membantu Pemkot Surabaya dalam rangka pencegahan penularan Virus Corona, khususnya pada warga masyarakat di wilayah Kecamatan Asemrowo dan sekitarnya.

‘’Program Ngasin yang diluncurkan Kecamatan Asemrowo bersama Tiga Pilar Plus Puskesmas Asemrowo, merupakan kegiatan lomba bagi aparat di lingkungan Kelurahan (Lurah, Babinkamtibmas, Babinsa, Bidan Kelurahan dan Ketua LPMK, serta Kader Pendekar Biru),’’ jelas Bambang— sapaan akrab Camat Asemrowo.

Bambang menjelaskan, Lomba Asemrowo Ngasin yakni NGAjak vakSIN) ini ditujukan kepada para Lansia maupun pelayan Masyarakat.

Perlombaan Ngasin digelar mulai tanggal 2 Juni hingga 19 Juni. Dengan kreteria penilaian atau pemenang

sudarno/bhirawa

Anggota Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini di dampingi Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya AMS saat mengadakan kunjungan kerja di Kota Madiun berlangsung di aula Wisma Haji Kota Madiun, Minggu (6/6).

Kecamatan Asemrowo Gelar Lomba Ngasin

“Upaya memerangi Covid-19 bukan tugas pemerintah saja. Tapi juga perlu

dukungan masyarakat. Dengan kehadiran Pak Yahya Zaini dan Pak Bambang selaku Direktur Poltekkes Surabaya ini diharapkan masyarakat semakin memahami upaya pencegahan Covid-19,” tutur Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS saat memberikan sambutan mewakili Wali Kota Madiun Maidi.

Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini kebijakan yang diambil pemerintah menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Namun, hal tersebut semata-mata untuk kebaikan bersama. Terutama, mencegah penularan virus yang semakin luas.

“Disini ada 75 tamu undangan, saya harap apa yang didapat di acara ini bisa ditularkan kepada masyarakat sekitar supaya bisa sama-sama memahami upaya pencegahan Covid-19.

Ingat, Covid-19 itu bukan hoax,” tegas Wakil Wali Kota. [dar]

trie diana/bhirawa

Tiga Kelurahan di wilayah Kecamatan Asemrowo, yakni Kelurahan Tambak Sarioso, Kelurahan Genting Kalianak, Kelurahan Asemrowo dan Puskesmas Asemrowo mengikuti Lomba Ngasin (Ngajak Vaksin) yang diluncurkan Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Minggu (6/6).

adalah Tim Kelurahan atau Puskesmas yang berhasil mengajak warganya

untuk ikut vaksin, dibuktikan dengan telah mengikuti vaksin pertama. [fen]

LEGISLATIF Konfercab NU Diminta Hindari Permainan Uang Senin Wage, 7 Juni 2021

Halaman 3

Situbondo, Bhirawa PCNU Kabupaten Situbondo mengadakan Konferensi Cabang (Konfercab) untuk agenda pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU periode lima tahun mendatang.

Konfercab kali ini digelar di pondok pesantren Wali Songo Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Konfercab yang agendanya untuk memilih kepengurusan 2021-2026 itu di buka oleh Katib Suriah PWNU Jawa Timur Drs KH Syafrudin Syarif, Minggu (6/6).

Informasi dari lokasi menyebutkan, konfercab NU dengan agenda pemilihan Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Situbondo

masa bakti 2021-2026 di ikuti 4 kandidat.

Keempat calon tersebut diantaranya DR KH Muhyiddin Khatif, Drs KH Moh Zaini Sonhaji MH; Danial Maulana SH MH dan KH Ahmad Syamrowi, SAg. Sementara itu kiai kharismatik Situbonso, KHR Muhammad Kholil As’ad Syamsul Arifin yang juga sebagai pengasuh pondok pesantren Wali Songo, Mimbaan, Panji berpesan kepada kontestan

agar tidak bermain-main dengan uang. KHR Kholil juga meminta pemilihan Ketua Tanfidziyah NU Situbondo berjalan dengan sebagaimana mestinya.

“Kalau ada yang main main dengan uang akan menemui kehancuran,” tandas KHR Kholil.

Ketua panitia penyelenggara konfercab Akhmad Basori Sanhaji mengatakan, kegiatan konfercab NU dihadiri 50 pengasuh ponpes se Kabupaten Situbondo, 163 ranting NU dengan masing-masing dua utusan. Selain itu badan otonom PCNU juga berkesempatan hadir dalam konfercab tahun 2021 ini.

“Kami berharap pelaksanaan konferensi cabang pemilihan Ketua

Tanfidiziyah NU cabang Situbondo ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses,” harap pria yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Bashori Shanhaji, dari konfercab Nu ini dapat menghasilkan keputusan yang representatif serta dapat mewakili aspirasi seluruh warga nahdliyin yang ada di Kabupaten Situbondo.

“Ya itu harapan kami semua.

Semoga hasil dari konfercab NU tahun 2021 ini bermuara pada penguatan aqidah ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu juga dapat memperkokoh persatuan dan kemandirian jami’iyah menuju annahdlan ats-tsaniyah,” beber man-

tan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur, Drs KH Syafrudin Syarif banyak memberikan saran dengan beberapa poin penting dihadapan peserta Konfercab NU Situbondo.

Diantaranya, sebut dia, PCNU kedepan harus bersinergi dengan semua komponen kekuatan yang ada di Situbondo sehingga cepat maju.

Lalu harus menerapkan panca harokah atau panca dengan gerakan kaderisasi dan pendataan serta meningkatkan pendidikan yang berkualitas.

“Terakhir kami meminta agar ada faskes di Cabang NU dan ada tliteralisi atau dakwah digital.

Wakil Ketua MPR-RI: Santri Harus Diberi Kesempatan Jadi Developer Perumahan

KILAS DEWAN

Wakili Milenial Ra Latif Layak Pimpin Ketua PPP Jatim Sidoarjo, Bhirawa Potensi suara generasi Z dan milenial menjadi sasaran empuk sejumlah partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam gelaran Pemilu 2024.

Suara Gen Z dan Generasi Milenial pada Pemilu 2024 jumlahnya diperkirakan sekitar 60 persen dari total suara pemilih. PPP seharusnya secara sadar dan menyiapkan strategi khusus untuk mencapai target tersebut, termasuk dalam memilih pemimpinnya agar diterima mereka.

Demikian dikatakan Muhammad Baidhowi SAg warga Sidoarjo yang menjadi anggota Dewan Pakar PPP Jatim saat di hubungi (5 /6) lalu.

Dijelaskan Gus Dhowi biasa dia dipanggil, Pemilih di Pemilu 2024 sekitar 60 persen adalah generasi muda yang terdiri dari Gen Z sebanyak 24 persen, dan sisanya Generasi Milenial.

Gen Z itu baru pertama kali ikut dalam Pemilu dan generasi milenial yang kedua kali ikut pemilu.

“R Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif sangat layak memimpin PPP JawaTimur mewakili generasi muda tersebut,” katanya.

Dijelaskan Gus Dhowi, Ra Latif usia belum genap 40 tahun, maka jika Dia mempimpin PPP Jatim kesan PPP sebagai partai orang tua lambat laun akan hilang di pemilu 2024.

Soal jam terbang pengalaman Ra Latif sudah tidak bisa diragukan lagi, karena dia sudah menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan hampir 2 Periode, Wakil Pimpinan DPRD, dan sekarang menjabat Bupati Bangkalan.

“Di JawaTimur merupakan basisnya Nahdlatul Ulama (NU), maka Dia bisa dijadikan pemersatu dalam membesarkan PPP Jatim untuk kembali ke NU sebagai salah satu Fusi pendiri PPP. Selain pengurus PWNU Jatim, Ra Latif juga cicit Syaichona M Kholil Bangkalan Gurunya Ulama di Indonesia Khususnya di JawaTimur,” ungkapnya. [ach]

Wakil Ketua MPR-RI, Arsul Sani saat membuka acara BTN Santri Developer Kebangsaan di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Sabtu (05/06).

Jombang, Bhirawa Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Arsul Sani menegaskan, pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memberikan kesempatan kepada para santri profesional untuk menjadi developer properti (perumahan).

Para santri saat ini tumbuh menjadi para profesional dan memiliki kemampuan enterpreneur yang bisa diandalkan di berbagai sektor, terutama di bidang properti.

Hal itu disampaikan Arsul Sani saat membuka kegiatan yang diselenggarakan NU Circle dan BTN

yang bertajuk ‘BTN Santri Developer Kebangsaan’ di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng, Jombang, Sabtu (05/06). Kegiatan dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan yang ketat, termasuk wajib lolos tes Genose.

Hadir pada kegiatan ini, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Ketua Dewan Kehormatan Lily C Wahid, Ketua Umum NU Circle, R. Gatot Prio Utomo, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Ketua Yayasan Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Hj Muflihah Shohib, Dirut BTN, Haru

istimewa

Koesmahargyo, Direktur Finance, Planning, and Treasury, Nofry Rony Poetra, Direktur Wholesale Risk and Asset Management Elizabeth Novie Riswanti. Acra ini diikuti oleh kepala divisi dan kepala wilayah BTN seIndonesia secara virtual dan didukung oleh Tim nucareer.id.

Arsul Sani sangat mendukung upay NU Circle dan BTN yang terus menerus memberikan baktinya kepada Nahdliyin. “Kebangkitan dan kemandirian masyarakat Nahdliyin sangat membutuhkan bakti para profesional santri, ini sebuah keniscayaan. Untuk itu saya sangat mengapresiasi peran penting NUC

Komisi C Desak Revisi Perda Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jatim Komisi C yang membidangi urusan keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab berdasarkan hasil tinjau lapangan ke beberapa instansi yang mengelola langsung aset tersebut hingga saat ini pemanfaatannya belum maksimal bahkan terkesan amburadul.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang mendasar, yakni dengan merevisi Perda No.7/2017 tentang Pengelolaan Aset Daerah. Terlebih, Perda yang sudah berusia 4 tahun itu masih mengacu peraturan yang lama yaitu PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“PP No.27/2014 itu sudah diubah menjadi PP No.28/2020. Perbedaannya jauh sekali. Dalam PP yang baru itu fokusnya adalah pemanfaatan aset untuk bisa menopang PAD dan membuat nilai aset menjadi lebih tinggi dari tahun ke tahun,” kata Agung Supriyanto anggota Komisi C DPRD Jatim usai mengunjungi UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (PTKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Malang, Kamis (3/6) lalu.

Politikus asal F-PAN DPRD Jatim itu mencontohkan dalam aturan baru, sewa lahan aset daerah bisa dicicil sehingga akan menarik minat masyarakat atau pengusaha yang mau menyewa. “Dampaknya, sumbangsih PAD dari pemanfaatan aset juga

akan meningkat dan lebih menjanjikan untuk kedepannya,” terang pria asli Tuban ini.

Selain merevisi Perda, Komisi C juga mendorong Pemprov Jatim membentuk badan yang khusus menangani aset daerah. Mengingat, persoalan aset cukup pelik sehingga menjadi atensi dan direkomendasikan oleh BPK maupun KPK setiap tahunnya.

“Masalah aset itu bukan hanya soal sertifikasi lantas selesai. Namun yang lebih penting adalah inventarisasi dan pemanfaatannya. Dari dulu hingga sekarang kami minta data inventarisasi aset belum ada jawaban. Padahal itu sangat menentukan pemanfaatannya,” tegas jubir Komisi C DPRD Jatim ini.

Agung juga berharap Pemprov Jatim bisa meniru DKI Jakarta dalam pengelolaan aset daerah. “Masuk semester kedua 2021, dari laporan dan sidak lapangan yang dilakukan Komisi C, target PAD dari pemanfaatan aset Pemprov Jatim maksimal baru 10-20 persen. bahkan rata-rata nol persen karena ter-

dampak pandemi covid-19. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kadinsos Jatim Dr Moh Alwi mengatakan bahwa aset yang dikelola UPT PTKS Malang sekitar 4890 meter persegi, meliputi tiga gedung dengan 86 kamar. Biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan diklat relawan sosial dari kementerian, balai, pemprov maupun masyarakat.

“Target PAD tahun ini sebesar Rp.25 juta namun baru terealisasi sekitar Rp.4,2 juta atau 17 persen. Tapi kami optimis terealisasi karena sudah buat MoU dengan Bank Jatim untuk ATM dengan sewa setahun Rp.24 juta. Selain itu kami juga akan kerjasama bikin videotron karena lokasi UPT PTKS memang strategis,” jelas Alwi.

Secara keseluruhan dari UPT-UPT dibawah Dinsos Jatim yang bisa menyumbang PAD dari pemanfaatan asetnya pada tahun 2021 ditargetkan mampu menyumbang Rp.118 juta. Namun baru terealisasi Rp.42,7 juta atau 36,2 persen.

“Kalau di PAK nanti disuruh genjot rasanya berat. Sebab kami pesimis bisa memenuhi target yang ada saat ini karena selama pandemi Covid-19 kegiatan-kegiatan diklat kena refocusing anggaran dan kegiatan masyarakat juga dibatasi harus sesuai prokes

istimewa

sehingga nyaris tak ada pemasukan,” dalih pejabat asli Madura ini.

Agus Dono Wibawanto anggota Komisi C lainnya menilai cara pandang Pemprov Jatim harus diubah karena selama ini aset daerah cenderung bukan dipandang sebagai modal utama. Sehingga pemanfaatan aset daerah juga kurang greget. Padahal setiap tahun nilai aset itu stabil bahkan naik.

“Kami sudah sering memberi masukan supaya Pemprov Jatim berani mengusulkan dan membuat badan khusus yang menangani aset agar PAD yang dihasilkan lebih signifikan. Namun tentunya perlu diinventarisir lebih dulu mana aset yang prospek dan tidak. Jadi harus ada goodwill dari eksekutif,” tegas politisi asli Malang.

Komisi B DPRD Jatim melakukan monitoring di Citra Alam Mulia Probolinggo atau Pekalen Rafting, Sabtu (5/6). dalam ikut mempromosikan tempat-tempat wisata di Jatim yang sudah buka kepada masyarakat.

“Provinsi, Kabupaten/Kota, pegiat wisata harus bersama sama untuk mensosialisasikan pembukaan tempat tempat wisata kepada masyarakat agar mereka

dan BTN dalam melakukan transformasi kebangkitan para santri dan kaum Nahdliyin ini,” kata Arsul Sani.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Tebu Ireng, Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengaku, pelatihan untuk para santri dan pemuda lintas agama di bidang properti ini sangat ditunggu-tunggu.

“Kebutuhan perumahan di level menengah ke bawah sangatlah besar, terutama perumahan untuk warga Nahdliyin. Saya berharap alumni Sandev Kebangsaan akan bisa langsung terjun menjadi pengembang untuk melayani masyarakat dan didukung penuh BTN,” ujar Gus Kikin.

Gus Kikin mengapresiasi upaya NUC yang terus bergerak melahirkan para profesional santri dan kompetensinya masing-masing. Ke depan, dengan bibit-bibit profesional ini, para santri akan bisa lebih berkompetisi di berbagai sektor kehidupan.

Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh bagi para pengembang profesional alumni Sandev Kebangsaan ini dalam membangun perumahan.

“Pada umumnya kami sangat mendukung berbagai inisiatif, terutama NUC yang dengan inisiatifnya membangun skill dan kompetensi para santri di bidang perumahan. Ini terobosan baru yang sangat penting bagi pertumbuhan perumahan di Indonesia. Kami dari BTN akan memfasilitasi kebutuhan pendanaan bagi perumahan warga Nahdliyin,” bebernya. [rif]

mengunjungi UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (PTKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Malang.

Menurut politikus asal Partai Demokrat pemerintah harus berpikir 25-30 tahun kedepan, dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tak dapat diandalkan lagi untuk PAD jika seluruh kendaraan bermotor beralih ke tenaga listrik. Sehingga perlu d i s i a p k a n a l t e r n a t i f PA D y a n g b i s a diandalkan dan tidak membebani masyarakat, seperti pemanfaatan aset menjadi pendapatan lain-lain yang sah.

“Greget Pemprov Jatim kurang terlihat dari anggaran untuk sertifikasi aset yang dialokasikan Rp.1,5 miliar untuk ratusan aset yang belum bersertifikat. Bahkan untuk proses pengalihan aset SMA/SMK yang masih bermasalah asetnya juga belum dianggarkan.

Padahal Gubernur Khofifah manargetkan 3

Komisi B Minta Disbudpar Jatim Aktif Promosikan Wisata Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mahdi meminta Dinas Priwisata Jatim untuk melalukan inventarisasi tempat-tempat wisata yang ada di Jatim yang sudah buka kembali untuk segera diumumkan ke masyarakat.

Hal ini menyusul kebijakan pemerintah memberikan kelonggaran tempat wisata kembali beroperasi di masa pendemi Covid-19 saat ini.

“Mana saja tempat tempat wisata yang sudah buka.

Publikasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu tempat-tempat wisata kembali bergeliat setelah vakum saat awal pandemi Covid-19 kemarin,” ujarnya disela monitoring komisi B DPRD Jatim di Citra Alam Mulia Probolinggo (Pekalen Rafting), yang juga diikuti seluruh anggota Komisi B diantaranya Wakil Ketua Komisi B, Amar Saifudin (PAN), Dwi Hari Cahyono (PKS), Karimullah (Golkar), Ufik Zuroida (PKB) dan Agung Mulyono (Demokrat), Sabtu (5/6) kemarin.

Kata Mahdi, selain itu dinas pariwisata diminta untuk melakukan pembinaan dan pantauan juga kepada tempat wisata yang buka untuk menerapkan prokes ketat.

“Ini perlu dilakukan agar dalam pembukaan tempat wisata tidak muncul klaster klaster baru Covid-19.

Tempat wisata buka tapi prokes harus tetap dilakukan untuk kepentingan bersama,” jelas politisi PPP yang juga anggota DPRD Jatim yang berangkat dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo.

Sementara itu anggota Komisi B lainnya Rohani Siswanto menambahkan, saat ini semua harus berperan

Sehingga kedepan pesan yang disampaikan tokoh NU bisa diaplud di medsos,” kupas Syafrudin Syarif.

Masih kata Syafrudin, pihaknya juga meminta kepengurusan yang baru terpilih nanti harus berupaya melakukan peningkatan ekonomi.

Dengan demikian, upaya pencanangan 100 BMT dan 100 RS-NU cepat terealisasi. Terkait pilihan kandidiat, Syafrudin menegaskan bahwa PWNU tidak punya sosok tertentu.

“Kami meminta agar calon terpilih dapat merangkul semua pihak sehingga Situbondo bisa tambah maju. Yang jelas apa yang telah ditentukan oleh panitia Konfercab NU Situbondo, sepenuhnya kami mendukung,” pungkas KH Syarifudin Syarif. [awi]

istimewa

mengatahui, setelah sekian lama tempat-tempat wisata banyak yang tutup akibat pandemi covid-19,” ujarnya.

Kalaupun saat ini masuh banyak tempat wisata yang sepi meski sudah dibuka, kata politisi Partai Gerindra ini, dikarenakan masih minimnya informasi

kemasyarakat sudah bukanya tempat wisata yang ada di Jatim.

Sehingga saat ini Dinas Priwisata Jatim juga harus aktif dalam menyampaikan kemasyarakat tempat-tempat wisata di Jatim yang sudah buka dan beroperasi.

“Dinas Pariwisata harus lakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan pelaku usaha wisata untuk sama sama mempublikasikan tempat-tempat wisata yang sudah buka dan beroperasi lagi,” ungkapnya.

“Dengan begitu masyarakat bisa megetahui dan merencanakan lakukan perjalanan wisata. Ingat wisata butuh perencanaan. Sehingga dengan mengetahui, masyarakat bisa merencanakan mau wisata kemana,” lanjutnya.

Politisi asli Pasuruan ini juga meminta Dinas Pariwisata dalam setahun ini harus lakukan langkah langkah promosi dalam menyampaikan info tempat wisata yang sudah buka untuk menggairahkan kembali tempat wisata di Jatim.

“Dinas Pariwisata jangan hanya duduk duduk di Kantor. Lakukan aksi-aksi nyata dilapangan dalam mempromosikan dibukannya kembali tempat wisata di Jatim. Gandeng pegiat wisata online yang banyak saat ini untuk promosi. Kalau hanya diam saja tampa lakukan aksi nyata, jangan harap tempat wisata segera kergeliat pasca di tutup dalam jangka waktu yang lama kemarin akibat pandemi Covid- 19,” pungkasnya. [geh*]

tahun tuntas,” ungkap Agus Dono Wibawanto.

Masih di tempat yang sama, Pranaya Yudha Mahardika anggota Komisi C lainnya berharap proses inventarisir dan sertifikasi aset Pemprov dilakukan secepatnya.

Sedangkan untuk memaksimalkan pemanfaatannya kalau perlu dibuat pameran atau lelang terbuka bukan seperti saat ini.

“Optimalisasi aset memang perlu minta rekomendasi dari KPK atau BPK sehingga biaya pengurusan ke BPN bisa lebih efisien.

Idealnya, untuk menyelesaikan sertifikasi aset BPKAD juga punya estimasi berapa anggaran yang dibutuhkan sehingga DPRD bisa mensupport saat pembahasan di APBD,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Jatim Hidayat menegaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan aset dan nilai aset di UPT PTKS Malang yang bisa diketahui.

Mengingat dalam kondisi pandemi hampir seluruh target pendapatan daerah mengalami penurunan.

“Makanya perlu ada evaluasi yang menyeluruh terutama dalam fungsi pelayanan dan pemanfaatan aset yang bisa menopang PAD. Rencana alih fungsi UPT PTKS untuk pusat rehabilitasi anak-anak perempuan yang bermasalah dengan hukum juga perlu dikaji secara mendalam,” harap politisi Partai Gerindra.

Diakui Hidayat, aset Pemprov Jatim yang ada di wilayah Malang Raya sangat diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mengingat, Malang Raya adalah daerah destinasi wisata sehingga diperlukan kajian mendalam apa yang menyebabkan guest house milik pemprov Jatim tidak diminati padahal dari sisi harga sewa lebih murah dibanding penginapan seperti losmen, villa maupun hotel.

Sejumlah anggota Komisi C DPRD Jatim yang ikut dalam pertemuan diantaranya, Y Ristu Nugroho, Makmulah Harun, Agus Dono Wibawanto, Moh Khulaim, Agung Suprianto, Agustin Paulina, Kusnadi, Akik Zaman, Mahud, dan Pranaya Yudha.

Selain dari dari Dinsos Jatim dan beberapa UPT Dinsos Jatim, turut pula mendampingi perwakilan dari BPKAD Jatim. [geh*]

Senin Wage, 7 Juni 2021

TAJUK

Lebih Peduli Lingkungan Seluruh kawasan se-dunia masih meningkatkan kewaspadaan pengrusakan lingkungan yang berpotensi bencana alam. Walau keadaan kosmos udara saat ini lebih berkualitas, karena berkurangnya kegiatan mobilitas manusia akibat pandemi CoViD-19. Namun di darat, terutama perbukitan, dan pegunungan masih banyak area gundul. Serta alih fungsi lahan kawaan lindung menjadi hutan tanaman industri. Di Indonesia, Seluruh daerah terancam banjir dan longsor, bersamaan cuaca ekstrem semakin kerap terjadi.

Saat ini (pekan pertama Juni) seharusnya telah memasuki musim kemarau. Terutama hujan dersa masih mengguyur di berbagai daerah. Hulu sungai luruh membawa material longsoran, menerjang perkampungan, dan ladang. Longsor yang makin meluas menjadi tanda penyusutan daya dukung lingkungan makin meluas secara masif dan sistemik. Makin terasa pedih karena banyak warga masyarakat menjadi korban jiwa yang tertimbun longsor. Perbaikan lingkungan hidup menjadi isu utama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (diperingati setiap 5 Juni). Pertama kali diselenggarakan (tahun 1974) bertema “Hanya Satu Bumi.” Berdasar laman resmi United Nations Environment Progamme (UNEP), Hari Lingkungan Hidup ke-47 tahun 2021 mengusung tema “Restorasi Ekosistem.” Dengan penetapan aksi pengaturan ulang hubungan manusia dengan alam. Sekaligus menandai peluncuran program “Dekade Restorasi Ekosistem PBB 2021-2030.”

Dekade PBB bervisi memulihkan ekosistem yang makin susut, dan rusak sebagai benteng keamanan krisis iklim ekstrem.

Direkomendasikan aksi nyata berupa padat karya mencegah kepunahan sejuta spesies. Serta meningkatkan ketahanan pangan, dan pasokan air. Di ujungnya diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan sektor tanaman pangan. Pemerintah anggota PBB di seluruh dunia perlu menata ulang konsep proyek padat karya penguatan ekosistem esensial.

Semakin banyak hutan gundul, karena ditebang dan dibakar.

Terjadi alih-fungsi secara masif, dan ilegal Sebagian alih fungsi dimaklumi sebagai mata-nafkah masyarakat, dan tempat tinggal. Namun sebagian besar dilakukan oleh sindikat “ke-banditan” bermotif ekonomi. Juga bermotif huru-hara politik nasional.

Alih fungsi lahan dan hutan, setidaknya telah rutin terjadi sejak 15 tahun terakhir. Selama itu pula masyarakat menderita, menerima dampak berupa banjir, dan longsor.

Alih fungsi ekosistem esensial paling brutal dilakukan melalui pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) mencatat kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan dalam keadaan berbahaya. Maka banjir di seantero Kalimantan, dan Sumatera patut diduga disebabkan kerusakan ekosistem esensial. Walau Indonesia yang berada persis di garis edar matahari, memiliki (karunia Ilahi) hutan tropis paling subur di dunia. Tetapi selalu terancam bencana. Musim kemarau kesulitan air.

Sedangkan pada musim hujan diterjang banjir bandang dan longsor. Ironis, karena Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin lingkungan hidup yang baik. Diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Secara tekstual, Konstitusi (UUD) pasal 28H ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.” Karena sebagai hak asasi, maka pemerintah berkewajiban (mandatory) mengaudit kondisi lingkungan hidup.

Secara lex specialist, telah terdapat undang-undang (UU) tentang Lingkungan Hidup. Yakni, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dalam pasal 1 angka ke-28, definisi audit lingkungan, dinyatakan, “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi … menilai ketaatan penanggung jawab usaha ... terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.” Audit lingkungan seharusnya menjadi kearifan lokal setiap warga negara. Seperti dahulu nenek moyang memiliki cara sistemik melindungi lingkungan, dengan aksi fisik, dan gerakan spiritual. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Penerapan Pembelajaran Hybrid Percepatan transformasi digital dalam dunia pendidikan merupakan salah satu hal krusial di tengah perkembangan situasi saat ini.

Terlebih, situasi pandemi hingga kini terus menutut berbagai inovasi, solusi dan transisi dari berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Transisi dunia pendidikan kini harus bersiap memasuki era pembelajaran hybrid yang mengintegrasikan pembelajaran daring dengan tatap muka, sehingga tidak khayal jika keterampilan dan penguasaan teknologi memainkan peranan yang semakin penting.

Untuk itu, sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan keterampilan digital para pelaku pendidikan menjadi sangat penting. Teknologi telah melahirkan inklusivitas dan inovasi dalam dunia pendidikan. Sebab, adanya metode belajar daring memungkinkan lebih banyak pihak bergabung di ruang kelas digital. Itu artinya, mengintegrasikan berbagai variasi teknologi pembelajaran menjadi keniscayaan, kita tidak bisa lagi mengandalkan tatap muka, sekaligus tidak bisa mengandalkan online murni.

Selain itu, di era baru seseorang dituntut memiliki pola pikir, perilaku, dan cara kerja yang baru. Pola pembelajaran yang lama tidak akan relevan jika diterapkan untuk menghadapi era baru. Di era baru yang paling penting adalah memiliki sifat pembelajar yang lincah atau agile learner. Era baru saat ini menuntut seseorang menjadi lebih tangkas dan lincah dalam menghadapi sesuatu. Pola pikir yang perlu dibangun adalah cara berpikir yang tumbuh berkembang, bukan pola pikir tetap. Untuk bisa menghasilkan lulusan dengan karakteristik ini, tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita menghasilkan itu dengan metode-metode baru.

Nah, melalui pembelajaran hybrid-lah, variasi teknologi menjadi penting dihadirkan guna mendorong kemampuan belajar seseorang yang sekiranya mampu memberikan fleksibilitas dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa dapat mengulang kembali materi pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka, dan belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Bagi siswa yang terkendala sinyal, mereka juga dapat menyaksikan ulang rekaman pembelajaran yang langsung tersedia ketika kelas berakhir. Jadi setelah pandemi ini berakhir, pembelajaran hybrid menjadi kelebihan kita dalam proses pembelajaran di masa depan.

Rahmawati Khadijah Maro Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Urgensi Pembelajaran Tatap Muka Harapan untuk segera menyaksikan Pembelajaran Tatap Muka digelar nampaknya belum bisa segera terpenuhi. Realitas ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama.

Bukan an sich karena mengabaikan ancaman Covid-19, namun ada kecemasan yang begitu menyesak di dada ketika pembelajaran tatap muka tidak segera bisa dilaksanakan.

Sungguh, sejak pemberlakukan pembelajaran online (daring) setahun lebih di banyak wilayah Indonesia, patut menjadi perhatian orang dewasa.

Terlebih, pembelajaran online dikaitkan dengan penggunaan gadget atau gawai oleh anak-anak yang tentunya belum sebijak kaum dewasa. Realita saat ini memang cenderung mengabaikan budaya pembatasan gadget untuk anak-anak yang pernah menjadi perhatian masyarakat internasional.

Seperti diketahui, pada 2017 lalu, Akademi Pediatri Amerika bahkan memberikan rekomendasi waktu maksimal bagi anak usia 2 hingga 5 tahun untuk bersentuhan dengan gawai hanya satu jam per hari. Itu pun orang tua harus memastikan anak menonton program berkualitas tinggi. Namun, pembelajaran yang dilakukan secara online, seakan ‘mematahkan’ budaya tersebut. Alih-alih mereduksi potensi kecanduan gadget, pembelajaran online justru menjadikan gadget sebagai basis utama proses belajar.

Bagi kaum dewasa yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan generasi penerus bangsa, tentunya hal tersebut menjadi perhatian. Mengingat, pemberlakuan pembelajaran online bukan sarana efektif penguatan pendidikan literasi, yaitu budaya membaca dan menulis anak-anak.

Padahal sejatinya pendidikan bagi anak-anak yang mengenyam pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP, lit-

lama menunjukkan erasi adalah tonggak tergairah perdagangan capainya pertumbuhan dengan potret-potret kognitif mereka. nyata ramainya mall Bagaimana anak-anak serta beragam destinamemiliki kemampuan si perbelanjaan. Kuandalam proses berpikir, titas kendaraan di jalanyaitu kemampuan untuk an pun tidak bisa lagi menghubungkan, medielakkan dengan ponilai dan mempertimtret kemacetan yang bangkan suatu kejadian menjadi warna sehariatau peristiwa, tak lepas OLEH : hari perkotaan. dari literasi yang mereka Dr Lia Istifhama, MEI Namun, pembelajadapatkan. Termasuk di ran berbasis ilmu tidak dalamnya, kemampuan berpikir secara matematis dan menga- dijalankan di dalam sebuah mall maunalogikan peristiwa apapun yang pun destinasi perbelanjaan bahkan hiburan lainnya, melainkan hanya mereka ketahui.

Kecerdasan otak adalah hal akan didapat secara holistic dan tepat di diikuti seiring dengan pengetahuan dalam lingkungan sekolah. Di dalam literasi yang didapatkan anak-anak. sekolah-lah, anak-anak akan terjamin Oleh sebab itu, rasa khawatir akan kuantitas waktu yang murni dikelangsungan potensi ‘emas’ genera- gunakan belajar tanpa sentuhan gamsi penerus bangsa akan sirna jika pen- ing (game online) melalui gadget.

Urgensi lain yang menjadi alasan didikan bagi mereka didapatkan secara efektif seperti halnya yang tertu- tak terbantahkan mengapa pembelalis dalam UUD 1945 pasal 31, jaran tatap muka sangat penting, adbahwa pendidikan merupakan hak alah penguatan character building bagi setiap warga negara (Pendidikan Karakter ). Seperti diketetapi pendidikan dasar merupakan tahui, Nilai-Nilai Pendidikan Karakkewajiban yang harus diikuti oleh se- ter, adalah mencakup beberapa intiap warga negara dan pemerintah dikator: · 1. Religius · 2. Nasionalis · 3. Integritas · 4. Mandiri · 5. Gotong wajib membiayai kegiatan tersebut.

Urgensi pembelajaran tatap muka royong. Kelima indikator tersebut bahkan diakui oleh Mendikbud akan sangat mudah dicapai dengan Nadiem Makarim yang mengkiritisi pembelajaran yang secara nyata dibahwa Mal dan Sinema Sudah Buka, lakukan dalam lingkungan sekolah.

Sekolah pula, yang merupakan maka Sekolah Harus Tatap Muka (31/ 5/2021). Di Surabaya sebagai contoh, lingkungan sosial sebagai pondasi Bioskop telah dibuka sejak April 2021 contextual learning, yaitu pembelajalalu melalui keputusan pemerintah ran berbasis kehidupan nyata. Dalam kota (melalui walikota Eri Cahyadi) Sekolah, seorang pendidik sangat merelaksasi Rekreasi Hiburan Umum memungkinkan mengajari logika berpikir anak, tentang aktivitas agama (RHU) di Surabaya.

Fakta memang telah menunjukkan anak, aktivitas afeksi dalam keluarga, bahwa cukup lama kondisi berangsur dan aktivitas peduli dengan lingkunnormal sejak pandemi Covid 19, yaitu gan sekitar, baik sesama teman sebaya dalam hal aktivitas konsumsi maupun dengan makhluk sosial lainmasyarakat. Pusat perbelanjaan telah nya, yaitu binatang dan tumbuhan.

Selain itu, pembelajaran yang tetap dilangsungkan secara online, tidak akan mampu menghindari terbentuknya generasi bangsa yang asosial. Asosial dalam hal ini, adalah tidak adanya motivasi untuk melakukan interaksi sosial, atau lebih suka melakukan aktivitas sendiri. Sikap individu yang berlebihan, sangat berpotensi dimiliki generasi penerus bangsa jika di usia kanak-kanak, interaksi sosial tidak terbentuk sempurna oleh mereka.

Beragam dampak negatif gadget bagi siapapun yang tidak bijak menggunakannya, sudah jelas ditampakkan secara nyata saat ini. Framing negative, provokasi, hate speech (ujaran kebencian), penyebaran berita hoax, bullying, dan beragam potensi pelemahan karakter terhadap individu lainnya, telah nyata mudah dilakukan melalui media sosial. Kejahatan siber bukanlah hal yang dapat dipandang sebelah mata, jika kita melihat potensi dampaknya secara luas, yaitu terhadap karakter moral generasi penerus bangsa.

Pada akhirnya, tatkala kita berbicara pentingnya penyelamatan generasi dari istilah ‘lost generation’, maka disinilah peran kita untuk dapat ‘berbuat lebih’, yaitu dengan menguatkan pendidikan anak-anak.

Semua lapisan masyarakat tetap memiliki hak agar anak-anaknya menjadi ‘generasi emas’ bangsa ini, yaitu dengan menjadikan keluarga sebagai institusi terkecil, sebagai ‘lingkungan belajar’ dan ‘lingkungan sosial’ anak-anak, karena pembelajaran selama pandemi, bertumpu pada peran penting keluarga. Meski tentunya, kita semua pun berharap agar realisasi pembelajaran tatap muka segera terwujud dalam waktu dekat mengingat tenaga pendidikan telah menempuh vaksinasi. [*] Ketua III STAI Taruna Surabaya

Quo Vadis Badan Riset dan Inovasi Daerah?

Janganlah sebuah kebijakan yang diambil pemerintah itu dilandasi sindrom ad hoc-ism: impulsif, serba tergesa-gesa, bahkah cenderung intuitif, yang menyebabkan lembaga riset kebijakan yang seharusnya punya peran penting untuk melahirkan rekomendasi kebijakan berlandaskan budaya fikir ilmiah, sistematis, dan preskriptif terkesan terabaikan. Lembaga riset kebijakan yang dimiliki pemerintah seakan terus tersandera dalam tempurung pragmatisme para pengambil kebijakan. Idealnya, segala bentuk program pemerintah dilandasi oleh riset yang mendahuluinya. begitulah kira-kira seharusnya kebijakan pemerintah itu diambil.

Kebijakan desain ulang lembaga riset pemerintah yang dilaksanakan pasca keluarnya Peraturan Presiden No 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres 33 Tahun 2021) seakan membawa angin segar bagi dunia riset tanah air.

Walaupun eksistensinya diliputi polemik di kalangan para penggiat riset, namun setidaknya ada harapan penuh optimism yang digaungkan pemerintah bagi kemajuan riset negeri ini.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi semacam lembaran baru kebijakan penguatan iklim riset dan inovasi di Indonesia. Tujuannya cukup mulia, mendekatkan riset pada masyarakat serta menjadikan riset sebagai wadah menjawab tantangan kebutuhan masyarakat melalui berbagai inovasi yang dihasilkan. BRIN dituntut untuk mampu menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dengan tata kelola riset yang baik. Harapannya, benang hubung antara riset pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang selama ini sering kali kusut, kini diupayakan untuk dapat direvitalisasi.

Berdasarkan Perpres 33 Tahun 2021, BRIN merupakan lembaga pemerintah yang tanggungjawabnya langsung berada di bawah Presiden. Perannya cukup strategis, yaitu memastikan perbaikan tata kelola kelembagaan riset negara agar lebih mandiri, terfokus, kolab-

casila. Rencana induk oratif, dengan kinerja dan peta jalan pemajuan riset dan inovasi yang ilmu pengetahuan dan lebih terintegrasi dan terteknologi yang dihasilukur dampaknya. Tentukan BRIDa ini harus nya optimism ini penuh menjadi landasan dalam prasyarat. Tugas berat perencanaan pembanyang diemban BRIN ini gunan daerah. dapat berjalan optimal Kontruksi perencanaan jika didukung oleh iklim pembangunan daerah dan tata kelola riset yang yang selama ini masih baik. Atmosfernya harus OLEH : relatif abai terhadap hasil benar-benar bisa memasPermadi Setyonagoro kerja riset harus segera tikan pembangunan nadirubah dengan menemsional berjalan di atas landasan hasil riset yang memadai. Mema- patkan rencana pembangunan daerah bedai secara tata kelola kelembagaan riset, raraskan hasil-hasi riset sebelumnya. memadai secara pengaggaran riset, Tidak elok jika pembangunan yang dihingga pada tataran tata kelola sumber lakukan pemerintah daerah justru kontraproduktif dengan tujuan yang diusung daya manusia riset yang optimal.

Semangat revitalisasi lembaga riset hanya gara-gara tidak membangun argutidak saja berada di tingkat nasional. mentasi perencanana pembangunan Di tingkat pemerintah daerah, Perpres daerah berdasarkan hasil kerja ilmiah.

33 Tahun 2021 juga mengamanatkan pembentukan Bdan Riset dan Inovasi Konsekuensi dan Tantangan Membangun budaya riset yang baik Daerah (BRIDa) sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerin- dengan outcome inovasi bukanlah tahan daerah baik tingkat provinsi mau- perkara mudah. Pemerintah daerah pun tingkat kabupaten/kota. Pasal 63 harus dapat memastikan tata kelola riset, Ayat (2) mengamanatkan bahwa pem- iptek, dan inovasi yang ada terbangun bentukan BRIDa dapat diintegrasikan dan berjalan dengan baik. kapasitas dan dengan perangkat daerah yang menye- kapabilitas Sumberdaya Manusia Riset lenggarakan urusan pemerintah daer- juga harus terus dibangun.

Rangkaian sistem tata kelola lembaah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah ga riset ini juga sudah saatnya dinakhoyang menyelenggarakan urusan pe- dai oleh para profesional riset, yang merintah daerah di bidang penelitian bisa saja tersuksesi dengan sistem lelang jabatan. Narasi yang berkembang dan pengembangan daerah.

Tugasnya relatif sama-sama berat selama ini bahwa badan litbang daerdengan tugas yang dimiliki BRIN. ah hanya sebagai tempat bagi ASN BRIDa harus mampu memastikan bah- kurang produktif harus segera dihilangwa pelaksanaan koordinasi, sinkronisa- kan. Tentu saja harus dimulai dengan si, dan pengendalian penelitian, pe- pembenahan hal-hal mendasar yang ngembangan, pengkajian, dan penera- ada di lembaga riset pemerintah daerpan, serta invensi dan inovasi di daer- ah. Tata kelola sumber daya manusia ah bisa berjalan dengan baik secara riset harus bertumpu pada nilai-nilai menyeluruh dan berkelanjutan. Terkait yang mengedepankan kualifikasi, kopeta jalan riset dan inovasi di daerah, mpetensi, dan kinerja yang baik. BRIBRIDa juga diletakkan tanggungjawab Da harus diisi oleh insan-insan yang untuk menyusun rencana induk dan berkualitas yang memiliki kapabilitas peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan serta keahlian secara spesifik. Jangan dan teknologi di daerah sebagai lan- jadikan BRIDa yang dibentuk hanya dasan dalam perencanaan pemban- sebagai perangkat daerah untuk megunan daerah di segala bidang kehidu- menuhi kewajiban hukum yang diapan yang berpedoman pada nilai pan- manatkan peraturan perundang-undan-

gan, jauh dari kesan profesional dan justru kembali pada iklim lembaga riset pemerintah daerah masa lalu.

Tugas mahaberat yang diemban Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu menata kebijakan untuk mengorkestrasi riset dan inovasi sebagai tulang punggung pembangunan di daerah. untuk itu butuh perhatian lebih dari segenap kepala daerah untuk bisa memastikan bahwa BRIDa dengan segala tantangan yang ada agar bisa mengemban tugas tersebut dengan baik. Berbagai kebijakan “pro” BRIDa menjadi kata kunci yang patut direalisasikan. Mulai dari pro penempatan SDM BRIDa yang profesional, pro pengembangan kapasitas SDM BRIDa, hingga pro anggaran yang secara proporsional dengan menjadikan BRIDa sebagai dapur penelur rekomendasi utama kebijakan daerah.

Pemerintah daerah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk segera merealisasikan pembentukan BRIDa sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah. Paling lambat dua tahun sejak Peraturan Presiden tentang BRIDa diundangkan, kita akan melihat satu organisasi perangkat daerah yang lahir untuk memastikan segala managemen riset dan inovasi di daerah berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Harapan akan lembaga riset pemerintah daerah yang mampu melahirkan rekomendasi kebijakan dan dipandang sebagai bagian dari kesuksesan pembangunan daerah harus benar-benar terealisasi. Harapan lama yang mungkin kini terbaharui dengan semangat baru yang diusung oleh BRIDa. Satu hal prinsip yang perlu menjadi catatan, bahwa membangun riset dan inovasi tidak mudah layaknya membalikkan telapak tangan. Riset dan inovasi butuh dukungan multipihak dan iklim kebijakan yang kondusif. Menyelaraskan riset dan inovasi dengn tujuan pembangunan daerah perlu dukungan semua pihak khususnya pengambil kebijakan. [*] Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

PELAYANAN PUBLIK

Senin Wage, 7 Juni 2021

Halaman 5

Pimpin Rakor Penilaian Smart City

Wali Kota Ingin Persiapan Matang Sebelum Tinjau Lapang Kota Madiun, Bhirawa Menjelang penilaian lapang program smart city Kota Madiun pertengahan bulan ini, persiapan terus dimatangkan. Rapat Koordinasi (rakor) persiapan kembali digelar tim smart city Kota Madiun, Sabtu (5/6). Rakor kian serius dengan dipimpin Wali Kota Madiun Maidi dari GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun.

Dalam rakor itu, anggota tim mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing. Rakor kali ini juga menghadirkan Prof Marsudi Wahyu Kusworo selaku pendamping smart city Kota Madiun.

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi didampingi Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto memimpin rakor penilaian smart city Kota Madiun di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Sabtu (5/6).

Wali Kota Maidi berharap tim smart city Kota Madiun serius dalam mempersiapkan penilaian lapang yang dijadwalkan 9-10 Juni mendatang.

Apalagi, penilaian rencananya secara virtual. Wali kota tak

ingin penilaian secara virtual itu menjadi kendala tersendiri.

Artinya, data dan materi yang disajikan harus lengkap dan detail. Sebab, tim penilai hanya melihat dari layar monitor. ‘’Tidak ada tawar-menawar

lagi. Saya minta semuanya saja untuk serius dalam mempersiapkan ini,’’ kata Wali Kota.

Kota Madiun sejatinya sudah memilih sejumlah program unggulan dari masing-masing aspek smart city. Yakni, klikwa.net untuk smart government, Pahlawan Street Center (PSC) untuk smart branding, web galeri produk unggulan UMKM untuk smart economy, kampung tematik Kelurahan Madiun Lor untuk smart living, pengadaan laptop dan outdoor learning untuk smart society, dan kampung iklim Kelurahan Rejomulyo untuk smart environtment.

Di luar itu lanjut Wali Kota,

masih banyak program lain yang sejalan dengan sejumlah aspek smart city tersebut. ‘’Ini merupakan bukti keseriusan Kota Madiun menjadi 100 pilot project program smart city pemerintah pusat. Semua OPD terkait harus maksimal dan sungguh-sungguh,’’ jelasnya.

Untuk diketahui bersama, Kota Madiun merupakan satu dari 100 daerah pilot project smart city di tanah air. Evaluasi terus dilakukan pemerintah pusat terkait konsep smart city yang diusung masingmasing daerah. Termasuk penilaian lapang yang rencananya dilaksanakan Juni ini.[dar]

LINTAS PELAYANAN

Diskan Beri Fasilitas Akses Permodalan Bagi Nelayan Kecil Probolinggo, Bhirawa Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo memberikan fasilitasi akses permodalan kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil di UPT Perikanan Air Tawar/Payau Diskan Kabupaten Probolinggo, Mingggu (6/6).

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari KUB Putra Sedong Desa Dringu Kecamatan Dringu, KUB Samudera Emas Desa Tamansari Kecamatan Dringu, KUB Jaring Sutra Desa Tamansari Kecamatan Dringu, KUB Layar Bahari Desa Klaseman Kecamatan Gending, KUB Sumber Raya Bahari Desa Klaseman Kecamatan Gending dan KUB Nelayan Jaya Desa Klaseman Kecamatan Gending.

Selama kegiatan ini mereka mendapatkan materi terkait kebijakan perikanan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dari Diskan Kabupaten Probolinggo, akses modal KUR Bank BRI dari BRI Cabang Probolinggo serta akses modal melalui BLU LPMU KP dari Fasilitator Kemitraan BLU LPMU KP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan).

Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap Hari Pur Sulistiono mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada nelayan dalam mengakses permodalan dengan melibatkan perbankan dan lembaga penyedia modal usaha. “Tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan permodalan bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan nelayan,” katanya.[wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Para nelayan dapat akses permodalan.

Wali Kota Madiun, Maidi saat meninjau pemberian vaksinasi pertama kepada lansia di Kota Madaiun pekan lalu.

sudarno/bhirawa

3.029 Lansia di Kota Madiun Telah Vaksinasi Dosis Pertama 2.515 ODGJ Jadi Sasaran Vaksinasi Covid-19 di Minggu Ketiga Bulan Ini Pemkot Madiun, Bhirawa Sekarang ini, kepedulian Pemerintah Kota Madiun kepada warga lanjut usia memang tidak perlu diragukan. Berbagai program diberikan untuk kesehatan lansia termasuk vaksinasi Covid-19. Setidaknya, 3.029 lansia di Kota Pendekar telah diberikan vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Sedang, 1.291 di antaranya telah diberikan vaksin dosis kedua. Itu merupakan data dari Pemprov Jawa Timur dan proses vaksinasi terus berlanjut hingga menuntaskan semua sasaran sebanyak 16.164 lansia berdasar data

Pemprov Jawa Timur tersebut. ‘’Lansia ini menjadi salah satu prioritas karena termasuk golongan rentan. Makanya kita berikan perhatian lebih,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi saat Peringatan Hari Lanjut Usia di Bumi Perkemahan Ngrowo Bening Kota Madiun, Jumat (4/6).

Seperti diketahui, Pemkot Madiun setidaknya memiliki agenda rutin senam lansia saban sebulan sekali. Kegiatan senam juga berlanjut dengan pemeriksaan kesehatan dan pemberian gizi tambahan. Namun, kegiatan tersebut terpaksa harus ditunda semen-

tara waktu karena pandemi Covid-19.

Sebagai gantinya, Wali Kota Maidi menyebut kegiatan pemeriksaan kesehatan lebih difokuskan di Posyandu Lansia. ‘’Biasanya kita kumpulkan untuk senam. Tetapi karena masih Covid19, kegiatan di Posyandu Lansia masing-masing kelurahan. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah,’’ ujarnya.

2.515 ODGJ Jadi Sasaran Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung merencanakan melakukan vaksinasi Covid19 terhadap 2.515 orang dengan gang-

guan jiwa (ODGJ) pada minggu ketiga bulan Juni 2021 ini. Mereka saat ini sedang didata dan diverifikasi untuk mendapat vaksin corona tersebut.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Tulungagung, Didik Eka, Minggu (6/6), mengungkapkan saat ini Dinkes Kabupaten Tulungagung sedang mendata 2.515 ODGJ yang akan segera divaksinasi. “Pendataan bersama dengan provinsi. Mendata ODGJ yang punya NIK (nomer induk kependudukan) dan yang belum punya NIK,” ujarnya. [dar,wed]

Dispendukcapil Batasi Pemohon Hindari Kerumunan Tulungagung, Bhirawa Membeludaknya pemohon dokumen kependudukan paska lebaran membuat Dinas Kependudikan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Tulungagung membuat kebijakan pembatasan. Kini Dispendukcapil Tulungagung setiap hari kerja hanya melayani 150 pemohon saja. “Pembatasan jumlah pemohon ini karena sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19. Tidak boleh ada kerumunan,” ujar Plt Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, Joko Martono.

Namun demikian, lanjut dia, meski sudah dibatasi dan juga sudah dibuatkan banner pengumuman di gerbang pintu masuk Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, tetap saja jumlah pemohon dokumen melebihi dari 150 orang. Bahkan sampai dua kali lipat.

“Dengan pembatasan diharapkan semua lancar. Tidak sampai membeludak dan tetap bisa menjaga jarak sesuai protokol kesehatan (prokes). Tetapi kami juga tidak bisa menolak pemohon yang sudah datang ke Kantor Dispendukcapil, apalagi bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kota,” paparnya.

Karena tidak ingin menolak dan mengecewakan pemohon tersebut, menurut Joko Martono, Dispendukcapil kemudian lebih bekerja keras lagi dalam memberi layanan. Selain terus mengingatan pemohon agar tetap menerapkan prokes dengan ketat, mereka juga harus kerja lembur untuk menyelesaikan permohonan do-

Banner pengumuman pembatasan pemohon yang ditempel di gerbang masuk Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung untuk menghindari kerumunan di masa Pandemi Covid-19.

kumen pendudukan. “Jadi hari Sabtu sekarang ini yang biasanya libur digunakan untuk lembur,” tuturnya.

Diakui dia, sudah ada alternatif lain untuk mengurai membeludaknya pemohon dokumen kependudukan, yakni dengan pemberlakukan antrean secara online. “Tetapi, cara ini masih belum efektif. Sebabnya aplikasi masih belum sempurna ketika dipraktikkan. Sekarang masih dalam perbaikan,” ucapnya.

Ketika ditanya pembukaan layanan Dispendukcapil di tiga kecamatan apa tidak efektif juga dalam mengurangi antrean, Joko Martono menyebut layanan di tiga kecamatan itu hanya untuk pencetakan KTP elektronik saja. “Se-

mentara dokumen kependudukan lainnya seperti pengurusan kartu keluarga masih harus dilayani di Kantor Dispendukcapil. Pengurusan kartu keluarga ini yang mendominasi permohonan di Dispendukcapil,” terangnya.

Lebih lanjut Joko Martono menyatakan Dispendukcapil terus berupaya agar layanan Dispendukcapil tetap prima di tengah pandemi Covid-19. “Kerumunan pemohon akan terus diurai. Sekarang kami juga terus mengaktifkan layanan keliling desa sehingga warga desa tidak perku lagi ke Kantir Dspendukcapil. Dan dalam waktu dekat kami juga akan memasang mesin anjungan dokumen mandiri kependudukan di depan Kantor Dispendukcapil,” pungkasnya.[wed]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Wage,

Gandeng iSTTS, Untag Surabaya Kupas Teknologi Deep Learning Surabaya, Bhirawa Teknologi deep learning banyak digunakan dalam berbagai industri.

Karena manfaatnya, teknologi ini pun menawarkan berbagai peluang besar bagi penggunanya. Sayangnya, tak semua paham tentang teknologi ini.

Maka Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggandeng Institute Sains Terapan dan Teknologi Surabaya (iSTTS) dan Direktorat Sistem Informasi, bekerjasama menggelar webinar Deep Learning Inovasi dan Bisnis. Kegiatan diikuti mahasiswa lintas program studi digelar secara Daring, Sabtu (5/6) lalu.

Penanggung Jawab Mata Kuliah, Supangat MKom ITIL COBIT menuturkan, kegiatan ini merupakan wujud dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diikuti beberapa Program Studi. ‘’Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi MBKM yang membahas satu bidang Ilmu dengan melakukan kolaborasi lintas pro-

gram studi, lintas perguruan tinggi dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan dalam regulasi Kementerian

Pendidikan,’’ ujar Dosen Teknik Informatika Untag Surabaya ini.

Webinar juga menghadirkan pemateri Dr Yosi Kristian. Ia membahas sejauh mana perkembangan teknologi deep dan machine learning saat ini. Teknik yang dipakai seperti apa, kemudian bagaimana deep learning dalam iovasi dan peluang bisnisnya. ‘’Agenda hari ini saya bagi memba-

diana/bhirawa

Dr Yosi Kristian pemateri webinar membahas terkait perkembangan teknologi deep learning.

BANGKU POJOK

Fouly, Mahasiswa Internasional UMM yang Sukses Jadi Youtuber Malang, Bhirawa Saat mahasiswa lain masih beradaptasi dengan keberadaan Virus Corona di Indonesia, mahasiswa internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Mohamed Elfouly ini mulai merintis kanal Youtube pribadinya bernama Fouly. Hingga kini, kanal Youtube terus berkembang. Terhitung sudah setahun lamanya Youtube Fouly tayang dan beberapa waktu lalu berhasil meraih silver play button.

Menurut Fouly, dirinya sangat senang bercerita tentang negara asalnya Mesir kepada teman - teman Indonesia. Namun aktivitas masyarakat di kala pandemi sangat dibatasi. Sehingga, Fouly memiliki lebih banyak waktu luang karena pembelajaran berjalan secara Daring. ‘’Dari situ saya berpikir kenapa saya tidak membuat kanal Youtube saja. Dengan membuat channel youtube, tidak hanya teman - teman saya yang memperoleh pengetahuan tentang kebudayaan Negara - negara di timur tengah, tetapi juga masyarakat luas,’’ ujar mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia ini.

Karena target penonton Fouly adalah masyarakat Indonesia, maka bahasa yang digunakan juga Bahasa Indonesia. Dia menyampaikan BIPA UMM sangat membantunya dalam memperlancar ejaan Bahasa Indonesia.

Fouly bercerita, awal mula merintis kanal Youtube ini, dirinya hanya bermodal smartphone saja. Masalah editing dan pengambilan gambar juga ia lakukan secara mandiri. ‘’Jujur tidak ada yang sulit dalam memproduksi konten Youtube karena hobi saya memang bercerita. Fasilitas di UMM juga sangat menunjang konten youtube saya. Kadang beberapa teman juga membatu dalam mengambil video. Mungkin yang masih saya pelajari sampai sekarang adalah bagaimana menyampaikan cerita dengan menyenangkan kepada para penonton,’’ kata Fouly.

Mahasiswa asal Giza ini menjelaskan, dirinya sangat senang kalau ilmu dan cerita yang dibagikannya lewat Youtube disukai banyak orang. Fouly berpesan pada orang yang mau memulai youtube untuk jangan takut mencoba. Dalam membuat konten youtube juga tidak harus pakai alat profesional. ‘’Selain itu, tujuan dan target juga harus ditetapkan secara jelas. Kalau dari awal tujuannya uang atau ketenaran ya jelas tidak akan bertahan lama. Tapi kalau tujuannya berbagi ilmu dan pengetahuan pasti akan dapat berkembang,’’ pungkasnya. [mut]

Mahasiswa internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Mohamed Elfouly ini meraih silver play button.

gi menjadi tiga bagian, sejauh mana perkembangan teknologi deep learning dan machine learning saat ini?

Teknisnya seperti apa? kemudian bagaimana deep learning dalam Inovasi dan peluang bisnisnya,’’ ungkap Kaprodi Informatika iSTTS tersebut.

Yosi menambahkan, pada era dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, teknologi deep learning memiliki banyak peran dan menawarkan peluang yang besar. Menurutnya hal ini harus dipahami secara mendalam. ‘’Perkembangan teknologi deep learning saat ini memang luar biasa, akan tetapi tidak akan ada artinya jika kita tidak dapat memahami seperti apa cara kerja dan fungsi dari deep learning itu sendiri,’’ imbuh Yosi.

Tidak hanya pemaparan materi saja, dalam kesempatan itu peserta diajak untuk berlomba - lomba menjadi yang terbaik dalam sesi penyelesaian Quiz.

Menariknya, peserta yang layak menempati posisi tiga besar terbaik akan mendapatkan reward. [ina]

Pembelajaran luar ruang atau out door learning yang dicetuskan Wali Kota Madiun Maidi tak hanya se halaman Balaikota Madiun, S

Wali Kota Ajak Siswa PAUD Belaja

Persiapan PTM, Dinkes Maksimalkan Vaksin Tenaga Pendidik Nganjuk, Bhirawa Pemberian vaksin Covid 19 kepada Tenaga Pendidik (Tendik) dan anak didik usia diatas 18 tahun terus dimaksimalkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hal ini sebagai upaya menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang direncanakan digelar Bulan Juli mendatang.

Menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Hendriyanto, target bulan Juli 2021 semua tenaga pendidik di Sekolah Tingkat Atas dan peserta didik yang berusia diatas 18 tahun sudah mendapatkan vaksin, sehingga PTM bisa dilaksanakan pada tahun ajaran baru mendatang.

Hendriyanto mengatakan, Dinas Kesehatan Pemkab Nganjuk merujuk pada instruksi Gubernur Jawa Timur, tentang pemenuhan syarat PTM di lembaga pendidikan, khususnya SMA/MA/ SMK. Maka sejumlah Tendik dan siswa diatas 18 tahun harus menerima suntikan vaksin terlebih dahulu.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Mokhamad Imron menambahkan, vaksinasi kepada Tendik dan siswa berusia 18 tahun

LIPUTAN

ke atas untuk tidak dijadikan satu- satunya acuan pelaksanaan PTM. Karena untuk melaksanakan PTM, Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus bisa memastikan semuanya telah memenuhi Prokes dan telah disosialisasikan ke warga sekolah, termasuk orang tua siswa. ‘’Untuk diperhatikan, Vaksinasi itu hanya sebagai faktor pendukung saja, sedangkan faktor utamanya adalah insfrastruktur dan Protokol Kesehatan (Prokes) atau SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah,’’ ujar Imron yang juga politisi PPP. Sebab kalau sampai Prokes AKB diabaikan, maka potensi PTM akan menjadi klaster baru penyebaran Covid 19 semakin terbuka lebar. Apalagi, hanya Tendik dan peserta didik usia 18 tahun keatas yang divaksin, jadi kekebalan tubuh dalam kelompok belajar belum terbentuk sepenuhnya. ‘’Kelompok belajar di sekolah, kekebalannya akan terbentuk, apabila jumlah yang divaksin lebih dari 70% dari jumlah warga sekolah keseluruhan.

Jadi, kami berharap Dinkes dapat memaksimalkan vaksinasi untuk pemenuhan sistem PTM,’’ tandas Imron. [ris]

Kota Madiun, Bhirawa Untuk menekan penyebaran Virus Corona atau Covid 19 di Kota Madiun terus ditingkatkan. Misalnya pembelajaran luar ruang atau out door learning yang dicetuskan Wali Kota Madiun, Maidi tak hanya sekadar wacana. Inovasi ini diterapkan Wali Kota pada para siswa Pendidikan Anan Usia Dini (PAUD) Cendekia Kids School, di halaman Balaikota Madiun, Sabtu (5/6). Maidi mengajak siswa PAUD untuk bernyanyi dan mengenalkan kesenian khas daerah, seperti pencak silat.

Menurut Wali Kota Madiun, Maidi, konsep out door learning merupakan sebuah inovasi agar para siswa tidak bosan dalam belajar. ‘’Anak - anak senang bisa ketemu temannya, tetapi tidak bergerombol. Bulan depan kalau tidak bulan ini saya akan mengajar bapak ibu yang mempunyai anak kecil,’’ kata Wali Kota.

Maidi menjelaskan, dengan cara itu para bapak dan ibu di rumah bisa jadi guru sementa-

ra bagi anak - anaknya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran secara Daring. Sehingga, meski tidak diajari langsung oleh para guru di sekolah, siswa tetap mampu menyerap materi. ‘’Jadi meskipun pembelajaran masih dilakukan secara Daring, harapannya tetap bisa maksimal dan anak - anak memahami materi yang sedang dipelajari,’’ tegas Wali Kota.

Wali Kota pandemi Covid terjadi hingga haruskan bebe maupun pekerj di rumah. Sep Belajar Mengaj dialihkan menj ing. Kondisi sem terus menerus menimbulkan k kan kesulitan. sedikit pula o

Usai memberikan arahan atau pembelajaran out door learning siswa-siswi PAUD Cendekia Kids School, di halama

Sebelum PTM Digelar, Guru di Bondowoso Wajib Vaksin Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Hal itu sebagai persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang ditargetkan bisa digelar pada Bulan Juli 2021 sesuai instruksi Kemendikbud.

Adapun penegasan dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi guru yang enggan divaksin maka tak akan diizinkan mengajar. Senada dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenag Bondowoso yang turut memberlakukan hal itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), dr Mohammad Imron MMKes mengatakan, bagi seluruh guru di Kabupaten Bondowoso yang akan mengajar atau yang akan menggelar PTM di sekolah wajib divaksin. ‘’Yang tidak vaksin, oleh Dikbud akan diberikan pernyataan atau pun penjelasan tak diperkenankan untuk mengajar dulu,’’ katanya saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Imron menegaskan, vaksinasi ter-

GALERI

ihsan kholil/bhirawa

Sejumlah guru TK dan PAUD di Bondowoso saat mengikuti vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Koesnadi.

hadap guru sendiri telah berjalan. Bahkan ditargetkan selesai sekitar akhir Juni atau paling lambat awal bulan Juli 2021. Vaksinasi sendiri dilaksanakan dengan model rayonisasi. Yakni, dibagi per wilayah melalui Puskesmas, untuk mempermudah layanan. ‘’Paling lama awal Juli sudah selesai,’’ ungkapnya pria yang juga Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten

Bondowoso.

Imron mengaku, tak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan guru yang akan divaksinasi. Karena, jumlahnya masih terus diperbarui sebagaimana jumlah guru -guru yang divaksin sesuai jadwal. Tetapi untuk guru SMK/SMA angkanya sudah mencapai sekitar 1.090 yang telah divaksin, dari total sekitar 1.800 - an. ‘’Sisanya

akan terus berjalan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bondowoso, Haeriyah Yuliati SSos MM menuturkan, Mendikbud mengharapkan di tahun ajaran baru nanti sekolah sudah bisa melaksanakan PTM. Yakni sekitar awal bulan Juli 2021.

Kendati demikian, pihaknya tengah melakukan uji coba PTM dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun Dikbud dan telah diasesmen Tim Satgas Covid 19 Kabupaten Bondowoso. Tujuannya agar nanti saat sudah pasti dilaksanakan PTM, di Bondowoso telah siap dan bisa melakukan evaluasi sebelumnya. ‘’Pelaksanaan resminya direncanakan masih awal tahun ajaran baru.

Kenapa kita melakukan dari awal.

Karena paling tidak sebelum diterapkan kita sudah memiliki hadil evaluasi,’’ tandasnya.

Untuk informasi, di Bondowoso Pelajar SD dan SMP di Bondowoso mulai mengikuti pembelajaran tatap muka sejak 20 Mei 2021 lalu. Ini disebut masih tahap uji coba.n [san]

PRESTASI

Guru dan Siswa SDN 3 Olean Sulap Kertas Bekas jadi Barang Antik Di SDN 3 Olean Kecamatan Kota, Situbondo ada guru dan siswa mempunyai keahlian mengubah kertas bekas, kain bekas dan stick bekas menjadi barang antik. Dari barang bekas itulah, guru dan siswa bisa mengubah wajah sekolah menjadi asri dan bersih.

Para guru inovatif ini diantaranya Muhammad Jundam, Eka Hidayati dan Yuliantini.

Menurut Kepala SDN 3 Olean, Sawiyati MPd, pihaknya bersyukur hasil pembinaannya bisa memberikan hasil sangat membanggakan. Selain dapat memperindah ruangan sekolah, keahlian para guru dan siswa itu bisa membantu perolehan nilai dalam seleksi Kota Adiwiyata hingga tingkat Provinsi Jatim baru - baru ini. ‘’Hasil kreasi guru itu dapat menambah ilmu keterampilan pada siswa di SDN 3 Olean Situbondo. Kami ikut bangga dengan hasil kreasi ini. Para guru dan siswa bisa menerjemahkan keinginan saya sebagai Kasek SDN 3 Olean,’’ papar Sawiyati.

Sementara itu Muhammad Jundam men-

jelaskan, awal mula ia tertarik menata kertas bekas hingga merubah menjadi barang pajangan yang cantik dan indah dipandang mata. Saat itu tidak ada dalam pikirannya untuk membuat barang pajangan dari kertas bekas yang biasanya selalu dibuang ke tempat sampah menjadi barang berharga. ‘’Pertama saya diberitahu Bu Sawiyati agar kertas bekas itu dikumpulkan saja.

Artinya tidak boleh dibuang ke tempat sampah,’’ urai Jundam.

Setelah beberapa lama, jelas Jundam, kertas - kertas bekas print out itu diminta untuk ditata sedemikian rupa. Setelah dinilai bersih dan rapi, kertas - kertas itu di-

poles dengan desain tertentu lalu diberi lem perekat. Kertas yang sudah diolesi perekat ini diberi lukisan pemandangan alam atau pemandangan gunung dengan tinta. Kemudian ditempelkan di sebuah tempat yang terbuat dari kayu. Ada yang dirupakan sebuah guci yang diletakkan diatas bufet (lemari pojok) milik sekolah.

Tak hanya kertas saja yang bisa diubah Jundam, ternyata Jundam juga bisa mengubah kain bekas (planel) menjadi barang berharga. Kain - kain dengan aneka aksesoris warna itu diubah dan dipotong potong menjadi desain pot bunga. Ada yang berwarna merah, ungu, putih dan kuning. Semua oleh jundam dirangkai dengan lem perekat lalu diditempatkan dalam sebuah pot mini. ‘’Ini buatan saya bagus untuk dipajang di meja kerja. Diletakkan di atas lemari kecil juga bagus kalau dipandang,’’ pungkas Jundam. [awi]

Kasek SDN 3 Olean Kecamatan, Kota Situbondo, Sawiyati MPd saat menunjukkan hasil karya guru dan peserta didik yang bisa menyulap kertas bekas, stick bekas dan kain bekas menjadi barang antik.n sawawi/bhirawa

AYAAN 7 Juni 2021

&

OLAHRAGA

KHUSUS

Menyambut Kejurprov Atlet Panjat Tebing Jalani Puslatcab Probolinggo, Bhirawa Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Probolinggo terus mempersiapkan diri menyambut Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) 2021. Sebagai tuan rumah, FPTI tak mau membuat kecewa. Delapan atlet setelah divaksin menjalani Pemusatan Latihan Cabang (Puslatcab).

Menurut Head Coach FPTI Kota Probolinggo, Iwan Rosyidi, kini pihaknya sedang fokus untuk menghadapi Kejurprov 2021. Puslatcab digelar di GOR A Yani, Kota Probolinggo pada awal Bulan November mendatang.

Sebanyak delapan atlet inti yang disiapkan untuk bertanding dalam ajang bergengsi ini. Ada Virdo Gibran, Bomantara Bintang, Sefril A, Galang Adri P, Renata Sekar M, Cinta Dwi M, M. Fikri, dan Umar Faruk. ‘’Keputusan Kota Probolinggo sebagai tuan rumah berdasarkan hasil Raker Prov FPTI Jatim Februari lalu, via zoom meeting. Dengan cadangan sebagai tuan rumah Kabupaten Sampang, Madura,’’ ujar Iwan, Kamis (3/6).

Menyambut persiapan Kejurprov di daerah sendiri, Iwan mengatakan,

kadar wacana. Inovasi tersebut diterapkan Wali Kota pada siswa-siswi PAUD Cendekia Kids School, di Sabtu (5/6) seperti foto diatas.

ar Out Door Terapkan KBM Era Baru kebingungan dalam hal pengawasan terhadap anak-anak. ‘’Belajar out door inilah yang dibutuhkan anak - anak saat ini. Dimana mereka bisa berinteraksi langsung dengan para guru dan temannya. Artinya, anak - anak sekaligus bisa melepas kebosanan. Dan belajar di luar seperti ini tidak berpotensi bergerombol,’’ ungkap Wali Kota.

Wali Kota berpesan kepada

g, Wali Kota Madiun, Maidi foto bersama bapak ibu guru dan an Balaikota Madiun, Sabtu (5/6) seperti foto diatas.

para guru dan orang tua murid, untuk ikut terjun langsung berperan aktif dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak - anak selama pembelajaran Daring. Tidak dipungkiri, selama proses belajar mengajar dengan sistem daring, minat belajar anak anak menjadi sedikit menurun. ‘’Minggu ini atau minggu depan, saya akan memberikan pembekalan kepada bapak ibu yang mempunyai anak kecil.

Bagaimana caranya mendampingi belajar anak - anak selama belajar di rumah,’’ jelas Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, selama masih belum diberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, maka orang tua di rumah harus bisa menjadi guru sementara bagi anak - anaknya. Dengan harapan, materi dari sekolah bisa terserap dengan baik oleh anak - anak. ‘’Ini tugas bapak ibu di rumah, sebagai orang tua juga sebagai guru. Jadi, materi daring dari sekolah tetap bisa di pahami oleh anak-anak,’’ ungkap Wali Kota.[dar]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Atlet FPTI Kota Probolinggo berlatih di GOR A Yani Kota Probolinggo.

delapan atlet tengah menjalani Puslatcab. ‘’Atlet inti masuk program Puslatcab mulai April 2021. Mereka berlatih pada Senin dan Selasa, mulai pukul 14.30 - 18.00. Rabu, Jumat, serta Sabtu, mulai pukul 14.30-20.30.

Iwan berharap, Kejurprov, berjalan dengan lancar. Iwan memastikan, pelaksanaannya akan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat. Dengan kegiatan ini diharapkan sektor perekonomian juga turut terkerek.

‘’Untuk atlet, semoga diberikan hasil yang memuaskan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan bekerja atau berlatih dengan keras,’’ tuturnya.

Sedangkan gelaran Pekan Olah Raga Kabupaten Probolinggo (Porkab) kurang dua bulan lagi. Dengan waktu yang cukup lama, rencana vaksinasi bagi para atlet oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, kian dimatangkan. Vaksinasi akan dilakukan di tiap kontingen. Hal ini

Kota Batu, Bhirawa Sejak adanya hotline Pengaduan Korban Kekerasan di Polres Batu dan juga Polda Jatim, jumlah dugaan korban kekerasan seksual, fisik dan eksploitasi ekonomi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu terus merangkak naik. Saat ini tercatat sudah ada 40 korban yang mengadu melalui hotline yang disediakan kepolisian.

Menurut Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, terus bertambahnya dugaan korban yang melapor, membuatnya

berinisiatif untuk memberikan perlindungan pada korban. Untuk itu Komnas PA menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan. ‘’Kasus ini sudah menjadi isu nasional, karena itu kasus harus dituntaskan. Karena itu untuk mempercepat penyelesaian dugaan kasus kekerasan seksual hingga eksploitasi ekonomi pada anak-anak ini kita menggandeng Lembaga Pelindung Saksi dan Korban atau LPSK,’’ ujar Arist saat dikonfirma-

si, Sabtu (5/6).

Arist menjelaskan, banyaknya dugaan korban ini sangat berdampak dan mengancam keselamatan saksi korban ataupun mereka yang menjadi saksi. Karena itu negara harus hadir dalam perkara ini untuk melindungi para korban.

Ditambahkan Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo, terkait dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di SPI ini pihaknya telah membuka Posko pengaduan. Harapannya dengan adanya Posko pengaduan agar dapat mempercepat pembuktian

sehingga dapat membantu upaya penyelesaian proses hukum. ‘’Kami membuka Posko pengaduan melalui hotline pengaduan kekerasan seksual ke nomor 08121666092, 085234108323 dan 081234756549,’’ujar Catur.

Hingga berita ini ditulis, Komnas PA mencatat sudah ada 11 dari 15 terduga korban yang selesai dilakukan BAP. Pada Jumat kemarin, ada penambahan dua saksi kunci dari Blitar Jawa Timur akan melapor untuk memperkuat kesaksian terduga korban sebelumnya.[nas]

HP Indonesia dan PJI Tumbuhkan Minat pada STEM Sejak Dini Surabaya, Bhirawa HP Inc Indonesia bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan STEM (Science, Technology, Endineering and Mathematics) Education for Children untuk 50 pelajar dan 10 guru, dari SDN Lenteng Agung 01 Jakarta dan SDN Pepelegi 2 Sidoarjo sebagai bagian dari kampanye tahunan HP 40 Days of Doing Good.

Menurut Managing Director, HP Indonesia, Fiona Lee, Program Edukasi ini diharapkan dapat mendukung para pelajar dalam menumbuhkan minat pada bidang STEM dan mengasah keterampilan abad 21

sejak dini. ‘’Program ini merupakan yang terbaru dari serangkaian inisiatif pendidikan yang diluncurkan HP, yang difokuskan di Indonesia. Hal ini termasuk HP LIFE dan Tech Hubs, yang menunjukkan komitmen terhadap pendidikan di Indonesia dan membawa pengalaman teknologi, serta pembelajaran ke daerah terpencil untuk mendorong kesetaraan digital yang lebih baik. Melalui STEM Education for Children, kami ingin membangkitkan antusiasme para pelajar terhadap STEM dan mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan un-

tuk pekerjaan di masa depan,’’ terangnya, Minggu (6/6).

Fiona menjelaskan, keterlibatan mereka dalam eksperimen di program ini diharapkan dapat menginspirasi untuk menikmati pembuatan karya melalui teknologi. Upaya ini juga dilakukan untuk mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menggalakkan Gerakan Literasi Nasional yang menyertakan literasi sains sebagai satu dari enam literasi dasar yang harus dikuasai pelajar Indonesia. ‘’Selama dua hari, peserta terlibat dalam serangkaian pembelajaran in-

Wamendag Jerry Sambuaga Beri Motivasi Wisudawan Periode IV Unej Jember, Bhirawa Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, memberikan motivasi kepada 899 lulusan Universitas Jember (Unej) untuk terus berkarya dan berprestasi. Jerry berharap para wisudawan Unej membangun jiwa kompetisi. Karena kompetisi diyakini membuat seseorang tetap awas terhadap lingkungan sekitarnya, dan mau tidak mau dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri secara terus menerus. Baik belajar sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti maupun menambah ketrampilan yang dibutuhkan sesuai tantangan jaman. ‘’Kompetisi tidak perlu ditakuti, sebab sudah hukum alam. Kompetisi juga menjadi faktor yang membuat orang atau organisasi berubah menjadi lebih baik.

Kedua, selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki dan gunakan sebagai modal berjuang. Ketiga, membuka wa-

diungkapkan Dewi Vironica selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Probolinggo.

Dewi menuturkan, rencana vaksinasi bagi para atlet yang akan berlaga pada Porkab 2021, memang akan dilakukan. ‘’Bisa dilakukan di masing - masing kontingen (kecamatan, Red). Jadi, dilakukan di Puskesmas masing-masing. Tentunya dengan pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan,’’ ujarnya.

Sementara itu, untuk jumlah atlet yang divaksin masih belum dipastikan. Sebab, hingga kini proses pendaftaran atlet dari para kontingen masih terus berjalan.

Hingga kini, sudah ada 1.336 atlet dari seluruh Cabang Olah Raga (Cabor) yang mendaftar ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). ‘’Kami sendiri masih belum memberikan jumlah atlet yang akan divaksinasi,’’ ujar Cholid Abubakar, Sekretaris Umum KONI Kabupaten Probolinggo.

Jumlah atlet yang akan divaksin tidak jauh dari angka yang melakukan pendaftaran. Namun, hingga kini masih ada beberapa kecamatan yang belum maksimal mendaftarkan atletnya.[wap]

Korban Kasus Hukum SMA SPI Terus Merangkak Naik

sudarno/bhirawa

menjelaskan, d 19 yang masih a kini, mengerapa kegiatan jaan dilakukan perti Kegiatan jar (KBM) yang adi sistem Darmacam ini yang s, tidak jarang kejenuhan bahBahkan tidak orang tua yang

Halaman 7

effendi/bhirawa

Rektor Unej Iwan Taruna (kanan) bersama Wamendag Jerry Sambuaga saat menghadiri Wisuda Lulusan Unej 2020-2021 baik secara Daring maupun Luring, Sabtu (5/6) lalu.

wasan pemikiran seluas-luasnya sebab kompetitor kita di era globalisasi saat ini bukan saja dari Indonesia namun juga dari luar negeri,’’ ujar Jerry saat hadir dalam upacara wisuda secara daring dan

luring periode IV tahun akademik 2020/ 2021 Unej, Sabtu (5/6).

Alumnus University of San Fransisco dan Columbia University, Amerika Serikat ini menghimbau keluarga besar

Unej, khususnya para mahasiswa untuk bangga dan cinta produk dalam negeri. ‘’Tidak hanya bangga dan cinta saja, tapi beli dan pakai produk Indonesia.

Contohnya sepatu yang saya pakai ini buatan Jawa Barat, keren dan nyaman.

Jika Anda memakai buatan Indonesia maka ini artinya membuka lapangan kerja, roda perekonomian kita berjalan dan secara tidak langsung mendorong makin banyak anak muda untuk membuka usaha rintisan,’’ imbuhnya pula.

Sementara, Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna mengatakan, kehadiran orang nomor dua di Kementerian Perdagangan ini diharapkan melecut semangat lulusan Unej dalam berkarya, serta memberi motivasi untuk meraih prestasi. ‘’Jerry Sambuaga dapat menjadi role model mengingat usianya yang masih muda namun sudah mendapatkan kepercayaan memangku posisi penting di pemerintahan,’’ ungkap Iwan. [efi]

teraktif seputar teknologi dan energi yang digelar secara Daring. Melalui kurikulum HP LIFE, para pelajar memahami pentingnya menghemat penggunaan energi dan memanfaatkan berbagai energi terbarukan yang ada di sekitar mereka,’’ jelas Fiona.

Pada sesi eksperimen, mereka membuat prototipe lampu lalu lintas untuk memahami aplikasi konversi energi dan juga cara kerja teknologi. Selain meningkatkan pengetahuan siswa, program ini juga menginspirasi para guru untuk mengembangkan pembelajaran STEM dengan konsep serupa di sekolah.[riq]

BANGKU POJOK

Koleksi Museum Etnografi FISIP Dukung Program SDGs UNAIR Surabaya, Bhirawa Hadirnya Museum Etnografi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) yang mengusung tema Kematian, telah mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Universitas Airlangga (Unair) dalam sektor sustainable cities and communities, indicator public access to museums. ‘’Beberapa program yang kami selenggarakan direspons oleh sekolah, misalnya dalam bentuk short course pengetahuan tentang forensic anthropology,’’ ujar pendiri Museum Etnografi FISIP Unair, Dr Phil Toetik Koesbardiati.

Tak hanya itu, beberapa penelitian kerjasama internasional juga telah dilaksanakan sebagai bukti bahwa ilmuwan luar negeri juga memberi perhatian kepada koleksi museum. Beberapa artikel jurnal bereputasi internasional dihasilkan.

Selain itu, kata Toetik, melalui museum pihaknya juga dapat memetik kebutuhan akan sumber ilmu alternatif. Oleh karena itu, dengan kehadiran Museum Etnografi FISIP Unair yang berada dalam lingkup universitas, maka Museum Etnografi termasuk kedalam kategori museum universitas yang tetap mengemban misi tridharma perguruan tinggi.[ina]

Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019

Jika Tak Bisa Maju, Manajemennya Harus Ditinjau Kembali Surabaya, Bhirawa Sepak bola menjadi olah raga yang spesial karena mendapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional.

Jika dengan Inpres ini masih tidak meraih prestasi maka manajemennya harus ditinjau ulang.

Pesan ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, saat membuka kegiatan sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019 di Surabaya, Jatim, Jumat (4/6). ‘’Sekarang program kami mulai dari sini. Jadi kalau sampai tidak maju sepak bolanya, bukan karena tidak punya talenta, bukan karena tidak punya atlet atau bakat. Tapi, manajemennya yang harus ditinjau kembali,’’ tegas Menpora.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat Kemenpora, kemudian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua PSSI Iwan Budianto, Pengurus KONI dan Ke-

pala Daerah se-Jatim. Dalam sambutannya, Menpora menegaskan keseriusan Pemerintah, dalam hal ini dimulai dari Presiden Joko Widodo, dalam memberikan perhatian terhadap sepak bola di Tanah Air. ‘’Satu - satunya Cabang Olah Raga (Cabor) yang ada Inpres itu hanya sepak bola, yang artinya disampaikan Presiden ketika itu, perhatian Presiden Joko Widodo terhadap pembinaan sepak bola. Kalau dilihat dari semua negara yang ada di dunia, Indonesia itu ada di peringkat ketiga yang rakyatnya menyukai sepak bola,’’ ujar Menpora Amali.

Selain itu, dari hasil survei lembaga internasional yang terpercaya

dan kredibel, ada sekitar 77% rakyat Indonesia yang merupakan penggemar sepak bola. Itu yang menjadi alasan Menpora Zainudin Amali memberanikan diri memulai kompetisi sepak bola, meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, yang diawali dengan kesuksesan Piala Menpora 2021.

Saat disinggung dipilihnya Surabaya, Jatim, sebagai awal mula sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019, Menpora menegaskan, Jatim memiliki gairah sepak bola yang besar, yang bisa terlihat dari begitu banyak klub sepak bola yang bersaing di papan atas kompetisi Indonesia. ‘’Sekarang program kami mulai dari sini. Jadi kalau sampai tidak maju sepak bolanya, bukan karena tidak punya talenta, bukan karena tidak punya atlet atau bakat. Tapi, manajemennya yang harus ditinjau kembali,’’ tegas Menpora.

Wakil Ketua PSSI, Iwan Budianto berharap, adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap sepak

bola. Mantan manajer Persik Kediri dan CEO Arema itu menyebut sulitnya pembinaan sepak bola Indonesia selama ini karena kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. ‘’Singkat kata, sepak bola ini tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus dilakukan dengan kebersamaan. Negara harus hadir. Pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan sebagainya,’’ ujar Iwan Budianto.

Saat konferensi pers, Hari Sabtu (5/ 6), Menpora menyampaikan, pemerintah tak hanya memperhatikan sepak bola saja. Tepi juga semua Cabor yang dipertandingkan dalam olimpiade. Pemerintah melalui Kemenpora dan stakeholder olah raga tengah menyusun Grand Design Olah Raga Nasional dan tengah menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukumnya.

Sementara itu, pemilik Klub Bola RANS Cilegon FC, Raffi Ahmad, yang hadir di acara itu juga berbagi

pengalaman pengalaman mengenai mengelola klub bola yang dipadukan dengan entertainment.

Menurut Raffi, dunia sepakbola Indonesia harus lebih memberi ruang pada anak usia dini sebagai calon pemain masa depan sepakbola Indonesia. ‘’Saya sangat mendukung apa yang dilakukan PSSI dan Pak Menpora juga. Apalagi ini ada sosialisasi

Inpres Nomor 3 tahun 2019, ini adalah langkah yang baik sekali untuk bangkitnya sepak bola,’’ ujarnya.

Sosialisasi percepatan pembangunan sepakbola nasional sesuai Inpres Nomor 3 tahun 2019 akan digelar di sejumlah kota di Indonesia.

Diharapkan dari sosialisasi ini sepakbola nasional bisa makin berpretasi di tingkat internasional. [wwn ]

istimewa

Menpora Zainudin Amali bersama Raffi Ahmad pada penutupan sosialisasi Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019, Sabtu (5/6).

JATIM MEMBANGUN

Senin Wage, 7 Juni 2021

Halaman 8

Pemkab Dirikan Posko Antisipasi Meluasnya Penyakit Antraks Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menyatakan telah mengambil langkah dalam mengantisipasi meluasnya penyakit antraks yang menyerang ternak sapi di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo. Salah satunya dengan mendirikan posko di desa tersebut.

“Posko didirikan untuk proteksi.

Apabila ada warga yang mengeluh terkait ternaknya, bisa dengan cepat melaporkan ke posko agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Jumat (4/6) siang.

Selain itu, lanjut dia, Pemkab Tulungagung juga telah memutuskan untuk melakukan karantina semua hewan ternak yang ada di Desa Sidomulyo. Ternak warga Desa Sidomulyo untuk sementara waktu tidak diperkenankan keluar dari desanya,

apalagi sampai diperjualbelikan.

“Kami karantina dulu atau istilahnya lock down bagi hewan ternak sapi dan kambing di sana (Desa Sidomulyo). Melakukan penyaringan pada peternak, sampai dinyatakan aman tidak ada penularan,” paparnya.

Mantan Wabup Tulungagung ini juga menandaskan telah melakukan penyemprotan disinfektan dan pemberian formalin di lokasi sapi mati yang terindikasi karena penyakit antraks itu.

“Di Desa Sidomulyo utamanya di

tempat kuburan ternak yang terindikasi antraks sudah dilakukan penyemprotan disinfektan dan pemberian formalin. Ini diharapkan agar bakteri penyebab antraks tidak berkembang dan kuman tidak membentuk kelompok molekul bakteri,” ucapnya.

Ia pun menyebut sejauh ini belum ada laporan penyakit antraks yang menyerang hewan ternak sapi di Desa Sidomulyo itu menular pada manusia. “Kami berharap hal itu tidak sampai terjadi,” tuturnya.

Diakui Bupati Maryoto Birowo, beberapa waktu lalu ada 26 ekor ternak sapi dan sekitar tiga ekor kambing yang mati. Banyaknya hewan ternak yang mati tersebut membuat Pemkab Tulungagung melaporkan pada Pemprov Jatim serta Kemente-

rian Pertanian.

“Kemudian setelah itu mereka (Pemprov Jatim dan Kementerian Pertanian) turun ke Tulungagung dan melakukan sampling uji laboratorium terhadap ternak yang mati belakangan. Hasilnya, ada yang mati terindikasi karena antraks,” bebernya.

Lebih lanjut Bupati Maryoto mengatakan Pemkab Tulungagung juga telah melakukan uji laboratorium terhadap 44 sampel ternak yang masih sehat. Dan hasilnya dari 44 sampel semuanya tidak terindikasi berpenyakit antraks.

“Karena itu, kami minta pada warga Desa Sidomulyo yang mempunyai hewan ternak sapi dan kambing agar berhati-hati untuk menjaga hewan piarannya. Mereka bisa

sewaktu-waktu berkonsultasi dengan para penyuluh peternakan di posko,” paparnya.

Saat ini, menurutnya, di posko yang telah didirikan di Desa Sidomulyo bersiaga beberapa petugas. Yakni petugas dari Kementerian Pertanian, Balai Besar Veteriner Yogyakarta, Dinas Peternakan Provinsi Jatim serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.

Soal apakah akan dilakukan penutupan pasar hewan paska kematian sapi akibat antraks di Desa Sidomulyo, Bupati Maryoto Birowo memastikan tidak akan menutup pasar hewan. Apalagi saat ini hewan ternak dari Desa Sidomulyo sudah tidak bisa keluar dari desa setempat.

“Di pasar hewan kan juga selalu ada

Maryoto Birowo

dokter hewan dan mantri hewan yang selalu memeriksa kesehatan hewan di pasar hewan,” tandasnya. [wed]

KELANA JATIM

Bupati Canangkan Desa Claket Jadi Sentra Pembibitan Bambu Kab.Mojokerto, Bhirawa Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, akhirnya dipilih Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati sebagai Desa Centra pembibitan bambu.

Pencanangan ini dilakukan bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia.digelar di Air Terjun Surodadu, Claket, Sabtu (5/6).

Dalam keterangannya bupati memaparkan, Desa Claket adalah tergolong Desa yang subur, ditunjang sumber mata airnya yang melimpah, sehingga tanaman apapun bisa tumbuh subur, bila dibibit dan ditanam di desa ini.

Untuk itu dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 bertema “Ecosystem Restoration” dengan kampanye “Reimagine, Recreate, Restore”, Pemkab Mojokerto mencanangkan Desa Claket Kecamatan Pacet, sebagai sentra pembibitan dan edukasi tanaman bambu.

“Mengingat”Claket punya sumber air yang bagus. Cocok untuk budi daya tanaman bambu yang punya banyak manfaat.

Saya berharap Pemerintah bisa kerja sama dengan Yayasan Bambu Lestari, untuk mengembangkan program ini lebih luas lagi. Semoga tidak hanya di Claket, tapi bisa menular ke desadesa lain,” kata Bupati dalam arahannya.

Bersamaan dengan pencanangan ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memberikan penghargaan Desa Berseri dan Peka Kelola kepada beberapa desa, pelaku usaha, serta berbagai inovasi kegiatan yang dinilai berperan dalam upaya membantu Pemerintah dalam melestarikan lingkungan.

Untuk Juara pertama diraih Desa Sooko Kecamatan Sooko, disusul urut oleh Desa Sumbergirang Kecamatan Puri dan Desa Pohjejer Kecamatan Gondang. Dilanjutkan juara harapan pertama yang diraih Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo, Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, dan terakhir Desa Mojolebak Kecamatan Jetis.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, Didik chusnul Yakin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ikfina Fahmawati yang telah mencanangkan Desa Claket sebagai sentra pembibitan dan edukasi tanaman bambu.

Terima kasih kepada Ibu Bupati yang sudah mengapresiasi Desa Claket dan mencanangkannya sebagai sentra pembibitan tanaman bambu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, bisa membangun kesadaran bersama agar lebih peduli keselamatan lingkungan,” ujar Didik. [min]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3891 RCB, Honda, Th. 2018, a/n. Mujiati, Ds. Wonorejo, Sumbergempol – T.Agung No. 8088/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK S-1695-HB. An.Subroto, Ds, Cendoro RT 003/003, Kec palang, Kab Tuban No. 8089/IMB/BI-IV/2021

Alimun Hakim/Bhirawa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, saat berkunjung ke Lamongan disampingi Bupati Yuhronur Efendi melihat produk - produk UMKM Desa yang dikelola BUMDes.

Mendes Abdul Halim Iskandar : BumDes Tak Boleh Jadi Kompetitor Warga 170 Desa di Lamongan Tuntaskan Pendataan Desa

Lamongan,Bhirawa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, saat ke Lamongan kemarin menegaskan jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak diperbolehkan menjadi kompetitor warga.

Justru BUMDes harusnya mampu mengkonsolidasikan UMKM, mencarikan pemasaran yang lebih maksimal, memfasilitasi pelatihan packaging, juga produksi.

“Ya,Peran BumDes tidak boleh menjadi kompetiror warga.Kehadiran BumDes harus mamou menjadi mediator untuk memaksimalkan perekonomian yang ada di desa,” tegasnya.

Dengan begitu, ia berharap nantin-

ya semua pemulihan ekonomi nasional di level desa dapat dikelola oleh BUMDes. Mendes PDTT ketika di Kab.lamongan juga memberikan apresiasi kepada 170 desa yang sudah menyelesaikan pendataan desa sebelum tanggal 1 Juni ini. Ia yakin data yang lengkap dan detail dari desa akan mampu membantu pemerintah kedepannya.

Bahkan Gus Menteri juga mengaku bahagia melihat inovasi atau terobosan Bupati Yuhronur Efendi soal taman tematik di kawasan bahagia taman mahoni Kendal yang ada di Kecamatam Sekaran.

“Alhamdulillah saya bersyukur, hari ini rasanya bahagia banget. Ma-

MoU JKN UHC di Kabupaten Sidoarjo Telah Ditanda tangani Mulai Juni 2021

Sebanyak 398.089 Jiwa Warga Kabupaten Sidoarjo Dapat Layanan BPJS Kesehatan Kelas 3 Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo Mulai Juni 2021, sudah mulai menanggung semua pembiayaan iuran jaminan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan kelas 3 masyarakat Kab Sidoarjo, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Universal Healt Coverage (UHC). Dalam program ini ada sebanyak 398.089 jiwa .

Program ini merupakan kerja sama antara Pemkab Sidoarjo dengan BPJS Kesehatan dan merupakan salah satu dari 17 program prioritas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati, Subandi pada bidang kesehatan.

Penandatanganan MoU kerjasama antara Pemkab Sidoarjo ini diwakili Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dengan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, di disaksikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor dan Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur BPJS Kesehatan, I Made Puja Yasa. Senin, (31/5) lalu, di Pendopo Delta Wibawa.

Bupati Ahmad Muhdlor mengatakan bahwa urusan Kesehatan merupakan pelayanan kebutuhan dasar dan Pemerintah harus memenuhi kebutuhan itu. Maka itu, Pemkab Sidoarjo harus berkomitmen bahwa proses pelayanan Kesehatan di seluruh fasilitas mulai dari RSUD sampai dengan Puskesmas, masyarakat harus dimudahkan. “ Tidak ada lagi proses yang sulit karena syaratnya hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sidoarjo untuk mendapatkan layanan Kesehatan,” katanya.

Diharapkan Gus Muhdlor bahwa di masa ekonomi yang sulit sekarang akibat pandemi Covid-19, program jaminan Kesehatan kepada masyarakat seperti ini akan sangat meringankan beban hidup warga Sidoarjo.

Selama ini, kata Bupati Ahmad Mudhlor, mereka setiap bulan harus membayar iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp. 35.000,- per orang. Bila dalam satu keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) jumlahnya 4 orang maka harus mengeluarkan biaya Rp.140.000,- per bulannya.

Jumlah itu cukup besar dan sangat membebani karena situasi ekonomi sekarang lagi terpuruk.

“Warga Sidoarjo tidak perlu khawatir, Kami, Pemkab Sidoarjo hadir membantu bapak/ibu semua. Mulai bulan Juni bagi warga Sidoarjo yang terdaftar di BPJS Kesehatan kelas III sudah tidak perlu lagi membayar iuran bulanan karena sudah ditanggung oleh Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, mulai bulan juni 2021 ini, warga yang ber KTP Sidoarjo bisa menikmati BPJS gratis. Dan yang belum masuk kepesertaan BPJS secara otomatis masuk ke kelas 3.

“Peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 tetap membayar iuran sendiri, kecuali yang bersangkutan turun di kelas 3 maka akan masuk ditanggung pemkab Sidoarjo. Bagi peserta BPJS yang masih ada tunggakan tetap mendapatkan pelayanan di kelas 3 dan tunggakannya tetap menjadi tanggung jawab peserta dengan BPJS Kesehatan,” terangnya lebih lanjut.

“Peserta baru yang mendaftar di program UHC syaratnya adalah ber - KTP Sidoarjo sudah lebih dari 6 bulan,” tambahnya.

Masyarakat bisa mengajukan atau mendaftar program UHC melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Dari data BPJS Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 total penduduk Sidoarjo yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan sebanyak 1.863.747 jiwa atau 97,06 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo.

Dari 1.863.747 jiwa peserta JKN-KIS Sidoarjo, sejumlah 398.089 jiwa adalah kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemkab Sidoarjo. Masih ada 3 persen penduduk Sidoarjo atau sekitar 76 ribu jiwa yang datanya masih

Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, menyaksikan penandatanganan MoU program JKN UHC untuk warga masyarakat Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa.

dalam proses verifikasi oleh dinas terkait untuk kemudian bisa diajukan dalam program UHC. Deputi Direksi BPJS ksehatan perwakilan Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berkomitmen dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN – KIS) melalui perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak antara pemkab Sidoarjo dengan BPJS Kesehatan. Sehingga ada jaminan kepastian pelayanan Kesehatan bagi warga Sidoarjo.

Untuk mendukung dan mensukseskan program UHC di Sidoarjo, I Made Puja menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan saat ini sedang dalam proses melakukan penambahan Kerjasama dengan beberapa fasilitas layanan Kesehatan dan juga pengembangan layanan canggih seperti kateterisasi jantung.

Sedangkan untuk peningkatan layanan administrasi dan informasi bagi peserta, BPJS Kesehatan telah menyediakan layanan aplikasi dan kanal – kanal layanan online yang berbasis teknologi seperti Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Chat Assistant JKN dan melalui Whatsapp.

“Kami mengapresiasi Pemkab Sidoarjo dalam hal ini Bupati Sidoarjo yang menunjukkan komitmennya mewujudkan program JKNKIS bagi warga Sidoarjo untuk mendapatkan kepastian jaminan Kesehatan,” ujar I Made.

Saat ini BPJS Kesehatan cabang Sidoarjo sudah bermitra dengan 159 fasilitas Kesehatan tingkat pratama yang terdiri dari dokter praktek perorangan, klinik dan puskesmas. Sedangkan di tingkat fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sudah bermitra dengan 18 rumah sakit dan 25 fasilitas Kesehatan penunjang.

Untuk jumlah ruang perawatan peserta JKN sudah tersedia 1.682 tempat tidur pasien, yang mana jumlah tersebut terdiri dari 745 ruang perawatan kelas 3, 513 untuk kelas 2 dan 424 untuk perawatan kelas 1. [kus.adv)]

Penyerahan secara simbolis kartu BPJS Kesehatan dari Bupati Ahmad Mudhlor kepada warga masyarakat Sidoarjo untuk dipakai melakukan program JKN UHC.

suk desa kemudian ada inovasi. Melihat masa depan bangsa ini begitu cerah. Apalagi di situ ada tempat baca dan literasi”, ujar Halim kemarin.

Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat dua hal yang membuatnya tertarik dalam mengunjungi Lamongan kali ini. “Yang menarik tadi ada satu hal, no wifi full interaksi.

Sebenarnya tidak begitu mengagetkan tapi itu penting karena 24 jam kehidupan kita sekarang dikendalikan oleh jaringan internet, ada sesuatu yang hilang, yakni interaksi, dan ini ditemukan di Desa Kendal ini. Ini menurut saya akan menjadi barang langka,” ungkap Abdul Halim Iskandar.

Hal menarik yang kedua menurut

Mendes PDTT adalah jawaban Bupati Yuhronur Efendi ketika ditanya perihal prioritas pembangunan. Bupati YES menyatakan bahwa prioritas infrastruktur jalan utama poros desa merupakan prioritas yang utama.

“Dengan bupati memberikan prioritas infrastruktur jalan utama poros desa ini juga menjadi bagian penting untuk menjadi ruang kepercayaan yang besar. Kepala Desa punya bupati yang sangat perhatian, tinggal bagaimana kepala desa memanfaatkan semua ini untuk kepentingan kesejahteraan warganya. Kalau warga seluruh desa sejahtera, otomatis Kabupaten Lamongan yang sudah kadung terkenal itu sudah pasti sejahtera,” terangnya. [Aha/Yit]

Ribuan Calon Jamaah Haji Dipastikan Tak Berangkat Tahun Ini

sawawi/bhirawa

Kegiatan manasik haji masal yang diadakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo sebelum datangnya masa pandemi Covid-19.

Situbondo,Bhirawa Ribuan Calon Jamaah Haji asal Jawa Timur dipastikan tidak bisa berangkat haji pada tahun 2021 ini.

Hal ini berdasarkan pengumuman menteri Agama RI beberapa waktu lalu.

Sedikitnya ada 648 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Situbondo dipastikan gagal berangkat ke tanah cuci Mekkah pada tahun 2021.

Kepastian ini merunut kepada pengumuman Menteri Agama RI yang di infokan beberapa hari yang lalu.

Dengan demikian, sudah dua tahun berturur-turut sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 Kabupaten Situbondo gagal memberangkatkan CJH ke tanah suci Mekkah.

Menurut Adi Ariyanto, Kasi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, kepastian tidak berangkatnya semua CJH asal Kabupaten Situbondo ke

Mekkah setelah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo menerima surat Keputusan dari Menteri Agama RI Nomor 660 tahun 2021. “Isi surat Menteri Agama itu tentang pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021,” jelas mantan Kasubag TU Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo itu.

Tahun 2021 ini, sambung Adi Ariyanto, ada 648 CJH asal Kabupaten Situbondo yang batal berangkat ke tanah suci Mekkah, karena salah satu sebabnya masa pandemi belum berakhir. Masih kata Adi Ariyanto, pada 2 Juni 2021, Menteri Agama RI bersama Komisi VIII DPR RI sudah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memastikan keputusan pembatalan haji tersebut.

“Ya ini sudah menjadi keputusan yang final,” urai mantan Kasi Pendma Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo itu,” ulas Adi Ariyanto.

Dia kembali menerangkan, keputusan itu tidak terburu buru dibuat tetapi Menteri Agama sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi serta disampaikan kepada kalangan DPR RI. “Kepastian final bahwa tahun ini semua CJH se Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo gagal berangkat untuk menunaikan ibadah haji,” kata Adi. Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Malang sebanyak 1.619 orang yang masuk wait list atau daftar tunggu, yang tahun ini berangkat ke tanah suci Makkah harus sabar untuk menunda keberangkatannya. Hal ini karena adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi, sehingga Pemerintah Indonesia pada tahun ini melakukan penundaan pemberangkatan CJH asal Indonesia. Sedangkan Pemerintah Arab Saudi belum memberikan alasan terkait penolakan haji Indonesia.

Dan berdasarkan dari berita yang dirilis oleh beberapa media, jika satu kriteria CJH Indonesia yang diperbolehkan beribadah ke tanah suci diwajibkan melakukan vaksinasi Covid-19. Padahal, Indonesia telah menjalankan vaksinasi, namun hingga saat ini belum masuk ke dalam daftar hijau Pemerintah Arab Saudi. “CJH asal Kabupaten Malang pada tahun 2021 ditunda keberangkatannya, dan akan diberangkatkan pada tahun 2022 mendatang,” kata Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang Sonhaji, Minggu (6/6), kepada wartawan. [Awi.cyn]

JATIM MEMBANGUN

Senin Wage, 7 Juni 2021

KELANA JATIM

Pembangunan kembali Pasar Besar Batu diharapkan bisa mendorong percepatan pembangunan ekonomi di kawasan ini

Kementrian PUPR Minta Pemkot Batu Perbaiki DED Pembangunan Pasar Besar Kota Batu,Bhirawa Pemkot Batu melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) melakukan penyesuaian Detail Engineering Design (DED) pembangunan Pasar Besar Kota Batu. Hal ini menyusul permintaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) agar Pemkot Batu melakukan revisi DED pembangunan Pasar Besar Kota Batu.

Selain DPKPP, revisi ini juga melibatkan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag), Badan Keuangan Daerah (BKD), dan juga Konsultan. Revisi DED ini dilakukan agar pembangunan pasar yang dibiayai APBN dan diperkirakan menghabiskan anggara sekitar Rp200 miliar ini bisa menjadi salah satu proyek nasional yang mampu memberikan kemaslahatan atau manfaat bagi banyak orang.

“Pembangunan Pasar Besar Batu ini terus berproses menyesuaikan dana dan standar teknisnya. Mudah-mudahan tidak lama lagi ada ketetapan DIPA dari kementerian,” ujar Kepala DPKPP, Bangun Yulianto ST MT, Sabtu (5/6).

Pemkot Batu terus fokus untuk mematangkan teknis pelaksanaan pembangunan Pasar Besar Batu. Hal ini dimulai dari proses pembangunan hingga pelaksanaan relokasi pedagang pasar sebelum pembangunan benar- benar dilaksanakan. Apalagi proyek ini sudah tertuang dalam Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Sejumlah Kawasan.

Untuk itu, pembangunan Pasar Besar Batu harus bisa segera dilaksanakan dan segera bisa dipergunakan masyarakat.

Karena keberadaan pasar ini diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.

Dalam koreksi Kemen PUPR, pihak kementrian meminta agar DED juga memperhatikan pada aspek keamanan dan keselamatan gedung. Seperti, adanya tambahan tangga keselamatan, jalur evakuasi hingga berbagai sarana prasarana yang menjadi persyaratan standar keamanan gedung. [nas]

Halaman 9

KPPU Periksa Tender Pengembangan SPAM di Kabupaten Gresik Surabaya,Bhirawa Usai periksa dugaan persekongkolan tender Pelabuhan Penyeberangan Paciran Lamongan, kali ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar sidang pemeriksaan lanjutan pada Perkara Nomor 15/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Proyek Kerja Sama Pengusahaan Badan Usaha (KPBU) Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Jawa Timur Tahun 2018.

Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, dalam pemeriksaan terhadap proyek senilai kurang kebih Rp 790.021.560.000,00 yang digelar pada tanggal 3 sd 4 Juni 2021 ini didahului dengan Pemeriksaan Setempat pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemerik-

saan berupa sidang di Kanwil IV KPPU. Pemeriksaan setempat dan Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi oleh Ukay Karyadi dengan Anggota Majelis adalah Guntur Syahputra Saragih dan M. Afif Hasbullah.

Pada pemeriksaan setempat ini Majelis Komisi mendengarkan keterangan dari pekerja proyek, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Tampak suasana sidang

Kabupaten Gresik, dan perwakilan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik.

Sedangkan pada hari kedua dilakukan persidangan dengan mendengarkan keterangan dari Ahli Terlapor III, Ahli BPN Gresik dan PDAM Giri Tir-

ta Kabupaten Gresik (Terlapor I) Fokus pemeriksaan setempat dan persidangan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian luas lahan dan lokasi dari IPA pada tender a quo serta keterangan dari Ahli dan Terlapor. [ma]

Pemeliharaan MPN, Anggarkan Rp 25 Juta per MPN Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Provinsi Jatim akan melakukan proses pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang ada di Jatim.

Setidaknya di Jatim terdapat 13 MPN yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Jatim, Sufi Agustini mengatakan, Ke-13 pahlawan nasional tersebut yakni, KH Mas Mansyur, Bung Tomo, Dr Soetomo, dan WR Soepratman yang dimakamkan di Surabaya. KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, dan KH Wahab Hasbullah yang dimakamkan di Jombang.

Selanjutnya, Bung Karno di Kota Blitar, Raden Panji Soeroso di Kota Mojokerto, Untung Soeropati di Kota Pasuruan, Gubernur Soeryo di Magetan, KH R As’ad Syamsul Arifin di Situbondo, dan KH Masjkur di Kota Malang.

“Pengelolaan empat MPN yang ada di Surabaya dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Jadi, Pemprov Jatim dalam hal ini Dinsos Jatim bertanggung jawab pada pengelolaan sembilan MPN,” kata Sufi.

Dia melanjutkan, proses perencanaan telah selesai dilakukan. Sementara pelaksanaan akan dimulai dalam waktu dekat.

“Targetnya, ketika Hari Pahlawan 10 November, sudah selesai semua,” tandasnya.

Di tempat yang sama Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Dinsos Jatim Muchamad Arif Ardiansyah menambahkan, anggaran pemeliharaan MPN berasal dari APBN. Sebelumnya, setiap MPN di Jatim dianggarkan sebesar Rp 14,6 juta.

Namun, karena empat MPN diambil alih Pemkot Surabaya, pihaknya mengajukan agar sembilan MPN yang dikelola Dinsos Jatim dapat memperoleh anggaran sebesar Rp 25 juta.

“Alhamdulillah disetujui. Rencana kami akan mulai survei dalam waktu dekat ini, menunggu disposisi pimpinan,” katanya. [rac]

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menanggapi segala pemberitaan terkait kebencanaan

Gencarkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

BPBD Jatim Imbau Masyarakat Tak Panik Tanggapi Potensi Gempa dan Tsunami BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menanggapi segala pemberitaan terkait kebencanaan. Terutama terkait pernyataan BMKG tentang potensi gempa dan tsunami di Pantai Selatan Jawa Timur.

“Gempa dan tsunami di wilayah Selatan Jawa Timur adalah potensi, bukan prediksi. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak usah panik,” kata Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja, Minggu (6/6).

Kepada Bhirawa Erwin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Selain itu pihaknya juga berharap agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan. Diantaranya dengan berkolabo-

rasi dengan pengampu kebencanaan dalam hal mitigasi bencana.

BPBD Jatim, sambung Erwin, terus menggalakkan upaya mitigasi bencana. Mulai dari Destana (Desa/Kecamatan Tangguh Bencana) Tsunami yang menjadi bagian dari penguatan maupun peningkatan masyarakat terkait bencana di wilayahnya.

“Dengan adanya Destana Tsunami ini masyarakat diharapkan dapat turut dalam upaya mengurangi risiko bencana. Khususnya dalam hal penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana,” harapnya.

Selain itu, Erwin mengaku BPBD Jatim mendukung pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di beberapa wilayah Jatim.

Dalam minggu-minggu ini BPBD Ja-

tim bertandang di Tulungagung dan Trenggalek dalam kaitan pembahasan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di wilayah setempat.

Ditambahkan Erwin, pembentukan Forum PRB ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) utamanya di Kabupaten Tulungagung. “Sambil mempersiapkan masyarakat agar tangguh dan paham mengenai bencana. seperti halnya persiapan penanganan saat terjadi tsunami, dan bagaimana pengurangan risiko bencananya. Sehingga dapat meminimalisir korban,” tambahnya.

Tulungagung, lanjut Erwin, mempunyai 7 ancaman bencana. Bertambah 1 saat corona datang, sehingga

menjadi 8 ancaman bencana, karena virus Covid-19 termasuk dalam kategori bencana non alam. Sementara di Kabupaten Trenggalek terdapat 8 ancaman, ditambah saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19 menjadi 9 ancaman bencana.

Masih kata Erwin, ketika berbicara mengenai pengurangan risiko bencana ada 3 tahap yang harus dilaksanakan. Yaitu pra, tanggap dan paska.

Mitigasi bencana yang kuat akan memperkuat penanganan pra bencana.

“BPBD dan FPRB merupakan jawaban pengurangan risiko bencana yang saling berkesinambungan. Sehingga peran FPRB sangat penting dalam hal penanganan bencana, karena unsur pentahelix diperlukan,” pungkasnya. [bed]

FGD DPRD Gresik di Pulau Bawean Disambati Kepala Sekolah Gresik, Bhirawa Kegiatan forum group discusion ( FGD ), yang di selengarakan di ruang madrasah ibtidaiah ( MI ) Umar Mas’ud kecamatan Sangkapura Bawean.

DPRD Gresik, di sambati para kepala sekolah terkait pendidikan, dana hibah hingga tunjangan hari raya yang belum keluar.

Menurut Anggota DPRD Gresik Lilik Hidayati memgatakan, bahwa kegiatan dihadiri oleh seluruh kepala sekolah se kecamatan Sangkapura. Dan dari Dinas pendidikan setempat, banyak saran dan masukan dan uneg-uneg dari para kepala sekokah terkait pendidikan di Bawean.

“Terkait pencairan dana hibah untuk sekolah, di pertengahan tahun tidak di akhir tahun.

Semua guru belum menerimah tunjangan hari raya, banyak guru guru yang gaji nya sangat rendah hanya menerima 100 ribu atau 200 per bulan.”ujarnya.

Mereka berharap, pemerintah seg-

erah memberikan inseftif pada guru guru di Bawean. Dan berharap agar di Gresik, bisa mencontoh kabupaten Lumajang yang mampu memberikan tunjangan pada guru TPQ dengan menggunakan kartu mengaji.

Ditambahkan Lilik Hidayati, bahwa ada data falid secara keseluruhan. Seluruh guru pengajar, agar kedepan semakin jelas dan bantuan insentif pun akan bisa terwujud.

Senada Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mega Bagus Saputra memgatakan, bahwa dari keluhan dan uneg-uneg yang telah di sampaikan oleh kepala sekolah. Nanti,

Anggota DPRD Gresik Hj Lilik Hidayati

komisi akan menindak lanjuti untuk hering memanggil yang terkait pemkab. [kim.adv]

Kegiatan FGD Anggota DPRD Gresik

EKONOMI Menparekraf Sandi Optimis Ekonomi Lamongan Bangkit Senin Wage, 7 Juni 2021

Halaman 10

Lamongan, Bhirawa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno optimis perekonomian Lamongan mampu bangkit. Keoptimisan itu disampaikannya saat Zoom Meeting Bersama Bupati Yuhronur Efendi dan para pelaku ekonomi kreatif Lamongan dalam agenda Cangkruk Bareng Yak Menteri di Ruang Command Center Pemkab Lamongan.

“Saya terkesan dengan wisata Lamongan, paket lengkap adawisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Ditambahdengan pelaku-pelaku ekonomi kreatif Lamongan yang mampu bertahan dan berinovasi dikala pandemi seperti ini. Saya yakin ekonomi Lamongan akan bangkit kembali,” ungkap Sandiaga Uno,Minggu (6/6).

Sementara itu dalam pemaparanya,Bupati Yuhronur

mengungkapkan telah melakukan beberapa terobosan guna memulihkankembali ekonomi Lamongan yang selama pandemi inipertumbuhan ekonomi Lamongan telah terkontraksi menjadi-2,65% dari sebelumnya 5,44% di tahun 2019.

“Lamongan memiliki lebih dari 300.000 UMKM dan telahmelakukan ekspor beberapa komoditi berupa kain tenun ikat, lobster, kerapu dan pro-

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi saat virtual bersama Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno.

duk olahan ikan lainnya.Melalui Gerakan #AyobeluProdukLamongan kita memfasilitasi para pelaku beserta produk UMKMnya masuk ke gerai ritel modern dan sudah ada 16 produk yang lolos kur-

Bojonegoro, Bhirawa Dalam rangka mencari wirausahawan muda Jatim yang inspiratif, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mempromosikan Pemuda Wirausaha (Perwira) di East Java Super Corridor (EJSC) Bakorwil Bojonegoro, kemarin (4/6) lusa. Sebelumnya, Emil juga mempromosikan hal yang sama di Kota Surabaya dan Kota Malang.

Menurut Emil Dardak, panggilan akrab Wagub Jatim, Perwira adalah salah satu ajang membuka peluang seluas-luasnya bagi pemuda Jatim untuk berwirausaha. Dimana, mereka bisa menjadi teladan dan inspirasi di Jatim dalam kewirausahaan.

Selain itu, Jatim tetep potensial membuat anak muda membangun usahanya.

“Saya ingin mendukung inisiatif yang dilakukan Perwira.

Makanya saya keliling nih untuk mempromosikan Perwira termasuk ke Bojonegoro ini. Kesempatan ini jangan sampai menumpuk di Surabaya dan Malang saja, karena Jatim itu luas cakupannya seperti Bojonegoro, Pamekasan, Jember,” kata Emil.

Dijelaskan, ada tiga hal penting yang dicari dalam Perwira.

Diantaranya right person atau orang yang tepat, right idea atau idenya tepat, serta right journey atau perjalanannya menarik dan menginspirasi. “Perwira ini mencari orangnya tepat, idenya asyik, journeynya itu yang mengantarkan sesuai passionnya masing-masing. Kita akan menghasilkan pemuda yang menginspiratif ratusan ribu pemuda lainnya di Jatim,” jelasnya.

Karena itu, mantan Bupati Trenggalek itu berharap, Perwira menjadi role model untuk pemerintah provinsi lainnya. Sebab, melalui Perwira bisa mencetak pengusaha muda atau pemuda berwirausaha. “Pemprov lain bisa menduplikasi program ini untuk mencetak pengusaha muda,” pungkasnya.

Founder RealFood Erwin Pranata mengatakan, menciptakan sesuatu itu bukan berdasarkan kompetisi. Tetapi menciptakan sesuatu produk yang dibuat memiliki nilai tambah yang lebih baik dibandingkan yang ada di pasar. “Salah satu saran bagaimana menciptakan creative monopoly. Mindset menciptakan sebuah produk dan service yang berbasis jangan ikut-ikutan,” pungkasnya.

Sementara itu, kompetisi Perwira sendiri akan dibuka secara online untuk 8 kabupaten/kota di Jatim. Diantaranya, Surabaya, Malang, Gresik, Pamekasan, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, dan Jember. Dari semua pendaftar nantinya akan diseleksi menjadi 20 orang mengikuti inkubasi. Untuk melaju ke Grand Final, mereka akan diseleksi lagi hingga menjadi 12 orang.[bas]

gan sumberdaya untuk co working space dan fasilitasi rencana pengembangan nautical, sport dan heritage tourism.

Usai mendengar pemaparan Bupati Lamongan , Sandiaga Uno pun langsung merespon.

Menteri menilai bahwa produk lokal harus diangkat dan bersanding dengan pariwisata.

“Saya mengajak kepada Bupati Lamongan dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan sumberdaya dengan upscaling dan recycling. Fokus wisata nusantara, lokasitenggelamnya Van Der WIjk bisa menarik wisata dalam negeri bahkan luar negeri,” terangnya.

Ditambahkanya jika para pelaku UMKM Lamongan akan diberikan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) yang bisa dimanfaatkan. Jadi nanti bisa tepat sasaran, tepat manfaat

dan tepat waktu,” tutur Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga menekankan agar segera ditindaklanjuti, gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber) dan gerak sampai total (gaspol), berkualitas dan berkelanjutan dan semoga kebangkitan ekonomi Lamongan bisa menjadi lokomotor kebangkitan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Dalam Cangkruk Bareng Yak Menteri ini selain dihadiri oleh Bupati YES juga dihadiri oleh Ketua Umum OK OCE Ina Makmur Jawa Timur Joko Dwi Tanto, Ketua PKPRI Lamongan Siswo dan pelaku ekonomi keratif lainnya.Beberapa diantaranya yakni Bumdes Mandiri Kendalifornia, Komunitas kreatif kopi dari biji juwet dan Handicraft R&D.[aha,yit]

Wamendag Tinjau Sistem Resi Gudang Situbondo

BURSA EKONOMI

Cari Wirausahawan Muda, Wagub Emil Promosikan Perwira di Bakorwil Bojonegoro

asi. Kita juga melakukan misi dagang dengan membuka akses pemasaran dan membuat marketplace yang sudah diakui oleh Bank Indonesia berupa Pasar Online Lmaongan (POL) dan LapakLamongan

(Lala),” jelas Bupati Yuhronur.

Selain itu,Lanjutnya, terobosan juga dilakukan di bidang pariwisata yakni melalui pariwisata tematik sepertiTaman Mahoni Kendalifornia (Kendal For Indonesia) di tepi sungai Bengawan Solo, Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Nautical Tourism berupa Pantai Kutang, WisataBahari Lamongan (WBL), Maharani Zoo dan Goa, lokasitenggelambnya Van Der Wijk, serta Tanjung Kodok Beach Resort, dan Sport Tourism di Desa Tlemang KecamatanNgimbang dan Heritage Tourism di Desa SendangrejoKecamatan Ngimbang.

Oleh karena itu Bupati YES meminta dukungan dari Sandiaga Uno untuk memfasilitasi kebangkitan produktif ekonomi kreatif UMKM, dukun-

Berharap Kopi Bondowoso Jadi Produk Ekspor Potensial Situbondo, Bhirawa Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga bersama rombongan berkunjung ke Kabupaten Situbondo, Sabtu (5/6) kemarin.

Orang kedua di jajaran Kemendag RI itu datang di Kota Santri Situbondo dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Situbondo. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Bupati Situbondo Karna Suswandi serta Kepala Disperdagin Kabupaten Situbondo Abdul Kadir Jaelani.

Sejumlah elemen penting dalam peningkatan perdagangan di Kabupaten Situbondo juga hadir. Seperti para pengusaha serta para pelaku UMKM setempat. Termasuk diantaranya calon pengelola SRG Kabupaten Situbondo yang telah mendapatkan amanah operasional ikut hadir dalam kegiatan pertama kali yang dihadiri Wamendag RI. “Nanti SRG ini diharapkan dapat beroperasi sebagaimana mestinya,” ujar Jerry Sambuanga, di sela-sela meninjau SRG Kabupaten Situbondo.

Ditambahkan oleh Jerry bahwa SRG Kabupaten Situbondo selain dapat digunakan sebagai instrumen tunda jual, juga bisa berfungsi sebagai pemberi modal pinjaman kepada kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Para petani, lanjut dia, disaat berada pada harga panen yang jatuh, dengan adanya SRG dapat menyimpan hasil panennya di gudang SRG Kabupaten Situbondo.

“Nanti bisa dijual pada saat yang tepat serta harganya dapat menguntungkan petani. Mungkin menunggu 3 hingga 6 bulan, dikala harga komoditas pertanian mulai naik,” kupas Jerry Sambuaga.

Sementara itu Bupati Situbondo Karna Suswandi menimpali, pada kunjungan pertama kalinya tersebut, Wakil

sawawi/bhirawa

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga saat mengunjungi Sistem Resi Gudang Kabupaen Situbondo dengan di dampingi Bupati dan jajaran serta Kadisperindag Jatim Sabtu (5/6).

Menteri Perdagangan RI memberikan apresiasi atas kesiapan operasional SRG di Kabupaten Situbondo ke depan.

Bupati Karna juga memberikan apresiasi atas kesempatan Wamendag Jerry Sambuaga berkunjung ke Kota Santri Situbondo. “Kami patut mengucapkan terima kasih kepada bapak Wamendag RI. Semoga dengan kunjungan ini semua visi misi terealisasi dengan baik,” pungkasnya.

Jadi Produk Ekspor Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dr. Jerry Sambuaga menyebut bahwa kopi Bondowoso memiliki kualitas yang cuk-

up baik. Sehingga dia berharap kopi Bondowoso menjadi produk ekspor potensial. Hal demikian itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bondowoso.

“Saya tangkap juga dari aspirasi teman-teman bahwa kopi ini bagus.

Kualitasnya luar biasa,” paparnya usai bertemu dengan Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dan Wakil Bupati Bondowoso H. Irwan Bachtiar Rahmat, di Pendopo Bupati, Sabtu (5/6).

Menurutnya, komoditas kopi bisa disimpan di Sistem Resi Gudang (SRG). Tujuannya untuk menjual kopi saat harga mulai naik untuk memberikan keuntungan bagi petani. Selain

kopi, terdapat 20 komoditas yang dapat di simpan dalam SRG. Seperti beras, kopi, kakao, jagung, ikan, lada, gambir, bawang merah, gula pasir dan beberapa komoditas lainnya. “Konsep SRG ini baik untuk bantu petani. Kita simpan barang komoditas petani di dalam gudang yang bisa disimpan 3 sampai 6 bulan,” katanya.

Menurutnya, penyimpanan hasil komoditas di SRG merupakan instrumem tunda jual. Karena jika menjual komoditas pasca panen, maka harga turun dan petani merugi. Makanya, perlu disimpan dulu beberapa bulan untuk kemudian dijual ketika harga naik.[awi,san]

Gebrakan 100 Hari Eri-Armuji Mengubah Surabaya Seusai dilantik pada 26 Februari 2021, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung tancap gas mengubah Surabaya. Berbagai gebrakan dan inovasinya telah dilakukan untuk mensejahterakan warga Kota Pahlawan. Gebrakan 100 hari kerjanya pun langsung menyentuh warga.

Wali Kota Eri mengatakan sebenarnya dalam program kerja, tidak bisa dikatakan hanya berhenti selama 100 hari, karena itu semua berkelanjutan.

Namun begitu, ia memastikan bahwa selama 100 hari kerjanya ini, sasarannya adalah kesehatan, kesejahteraan warga dan pendidikan. “Tujuan akhir dari semua itu adalah kebahagiaan warga Surabaya. Kebahagiaan dan senyum warga Surabaya itulah yang menjadi tujuan saya ketika ditugaskan menjadi Wali Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri di ruang kerjanya.

Ia juga menjelaskan alasannya memilih fokus pada bidang kesehatan.

Sebab, saat ini masih masa pandemi Covid-19, sehingga dia tidak ingin ketika ada warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), kesehatannya juga tidak terfasilitasi. Makanya, pemkot bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hingga lahirlah program UHC (Universal Health Coverage) atau jaminan kesehatan semesta, dan berlaku mulai April 2021. “Alhamdulillah sekarang warga Kota Surabaya yang ingin berobat, kini sudah gratis, cukup menunjukkan KTP-nya,” kata dia.

Di samping itu, Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya juga fokus penanganan menekan Covid-19. Mereka terus mempercepat vaksinasi hingga saat ini sudah mencapai 1,1 juta warga Surabaya yang tervaksin.

Pemkot juga terus memasifkan operasi protokol kesehatan di semua penjuru di Surabaya. Bahkan, Wali Kota Eri juga detail membuat peraturan-peraturan demi menekan pandemi Covid-19 ini.

Selanjutnya dalam bidang kesejahteraan warga, dia memastikan terus menggerakkan perekonomian Surabaya dengan cara menggerakkan kembali UMKM Surabaya. Hal itu dimulai dari para pejabat dan pegawai Pemkot Surabaya yang harus menggunakan produk UMKM. Bahkan, ia memastikan sudah beberapa kali memasarkan produk UMKM itu melalui pameran UMKM virtual dan juga lomba promosi produk UMKM yang dilakukan oleh Kepala OPD hingga para Camat se Surabaya.

“Kita juga sudah menyiapkan semua kebutuhan pokok untuk keluarga ASN dan pegawai pemkot. Semuanya dari UMKM Surabaya, mulai dari pakaiannya dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, ketika produk UMKM itu kurang pas dan misalnya kuenya kurang enak, di sinilah pemerintah hadir. Pemkot memberikan pelatihan, sehingga pemerintah itu harus menjadi guru, bisa menjadi orang tua untuk terus menyempurnakan produk UMKM itu supaya berkelas dunia,” tegasnya.

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 ini, perekonomian dan penyeba-

ran Covid-19 harus terus berjalan beriringan dan tidak boleh berhenti, karena keduanya merupakan dua mata pedang yang tidak boleh berhenti salah satunya. Perekonomian harus menggeliat, dan konsekuensinya pasti ada pergerakan orang dan berbagai kegiatan, sehingga protokol kesehatan ketat harus diterapkan dalam setiap kegiatan itu. “Saya yakin ekonomi di Surabaya bisa berjalan dan Covid-19 bisa diturunkan,” ujarnya.

Sedangkan dalam bidang pendidikan, Wali Kota Eri memastikan sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk pembelajaran tatap muka maupun daring. Yang terbaru, Wali Kota Eri mengembangkan program anak asuh. Jika sebelumnya program anak asuh itu hanya berasal dari CSR perusahaan, kini anak asuh itu juga diwajibkan kepada seluruh ASN Pemkot Surabaya, karena pandemi Covid-19 banyak mempengaruhi perekonomian warga, sehingga dia tidak ingin ada anak Surabaya yang putus sekolah di masa pandemi ini.

“Setiap bulannya, anak asuh ini membutuhkan Rp 125 ribu. Jika dikalikan 12 bulan, hanya sekitar Rp 1,5 juta

dalam setahun. Makanya, seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya secara bertahap mengikuti program anak asuh ini. Sampai saat ini sudah sekitar 2 ribuan yang memiliki anak asuh, sehingga rasa gotong-royong dan cinta kasih ini kita munculkan di lingkungan ASN pemkot,” imbuhnya.

Selain tiga program itu, pelayanan publik di Kota Surabaya terus disempurnakan. Salah satunya dengan memberikan penghormatan dan apresiasi kepada RT, RW dan LPMK, karena mereka inilah pemimpin sejati. Dengan menaikkan apresiasi (insentif) mereka, maka diharapkan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa semakin benar dan tepat sasaran. “Nah, semakin tepat sasaran, itu berarti pengurus RT, RW dan LPMK-nya yang hebat, bukan pemerintahannya,” kata dia.

Bahkan, demi mendekatkan diri dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, Wali Kota Eri juga membuat aplikasi “wargaKu”. Melalui aplikasi ini, warga bisa melaporkan apapun tentang pelayan publik di Surabaya, dan harus segera dijawab oleh dinas ter-

kait. Aplikasi ini juga terhubung langsung dengan Wali Kota Eri. “Saya juga langsung berkantor di kelurahan-kelurahan. Tujuannya supaya saya bisa langsung mendengar berbagai keluhan warga dan segera diselesaikan, karena buat saya ketika ada warga yang menyampaikan keluhan, maka harus segera ditindaklanjuti. Ini juga untuk menguatkan program semua pelayanan harus berhenti di kelurahan. Jadi, mulai hari ini dan ke depannya, semua pelayanan harus berhenti di kelurahan,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Eri, itulah sebagian kecil dari berbagai rencana yang akan dilakukannya sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2024. Namun, sebelum tahun itu, ia harus membuat warga Surabaya tersenyum dengan sumberdaya manusianya dan pendapatan per keluarganya yang meningkat, sehingga ini bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga-keluarga yang ada di Kota Surabaya.

“Nah, setelah 100 hari ini, masih banyak yang harus kita kerjakan sampai di akhir masa jabatan saya. Harapannya adalah kebahagiaan warga Surabaya, tidak ada lagi warga Surabaya yang tidak bisa bekerja, tidak ada lagi pendapatannya perkeluarga di bawah Rp 7 juta. Inilah kebahagiaan saya,” ujarnya.

Bagi dia, menjadi Wali Kota Surabaya adalah mencari amal jariyah supaya bisa menerangi alam kubur orang tuanya nanti. “Saya selalu sampaikan bahwa saya menjadi wali kota sesuai dengan pesan orang tua saya, beliau

meminta kepada saya jadilah wali kota agar bisa menciptakan amal jariyah yang nantinya akan menerangi makam Abah dan Umi,” imbuhnya.

Karenanya, ke depan ia memastikan akan menciptakan tempat-tempat baru dan pemerataan pembangunan di Surabaya. Bahkan, dalam waktu dekat ia mengaku akan membuat kota herritage dan wisata air akan segera terwujud. Tujuan akhirnya adalah supaya bisa menarik tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian Surabaya. “Pada akhirnya, semua pembangunan ini adalah kebahagiaan dan senyum warga terpuaskan, sehingga semuanya akan kembali kepada warga Surabaya,” katanya.

Kerja keras Wali Kota Eri dan Wawali Armuji dalam kurun waktu 100 hari pemerintahannya, terbukti telah dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Pahlawan.

Berdasarkan survei persepsi publik yang dilakukan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga (Unair), 80 persen warga Surabaya mengaku puas dengan kinerja Eri-Armuji.

Koordinator Peneliti dari Unair Irviene Maretha menjelaskan bahwa kerja keras Wali Kota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji dalam menangani pandemi Covid-19 juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Berbagai peraturan konkret yang dibuat oleh pemkot dinilai mampu mengendalikan penyebaran Covid-19. “Sebanyak 81 persen warga merasa puas terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (ADV)

Senin Wage, 7 Juni 2021

Dirikan RS Lapangan BPWS, Enam RS di Surabaya Jadi Rujukan G Sambungan hal 1 lanjutnya, Pemprov melakukan kordinsi dengan Kementerian PUPR untuk mendapatkan izin pendirian RS Lapangan.

"Kami sudah kordinasi dengan Kementerian PUPR melalui Sekjen Kementerian Mohammad Zainal Fattah dan sudah diperbolehkan. Kementerian sendiri akan membantu yang terkait dengan fasilitasnya, seperti mobil toilet. Sekarang sedang dipersiapkan RS Lapangan BPWS bekerjasama dengan Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya," jelasnya, Minggu (6/6).

Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut mengungkapkan, pendirian RS Lapangan ini diharapkan dapat menjadi tempat menampung sementara masyarakat yang diketahui reaktif. Sebab, jika mereka dikembalikan ke rumah, hal ini dikhawatirkan justru dapat memicu penularan di lingkungannya. Terlebih kondisi saat ini di Bangkalan cukup mengkhawatirkan, karena daya tampung rumah sakit penuh.

"Jika dikembalikan tanpa ada penanganan khusus kemudian kembali ke rumah masing-masing dikhawatirkan tidak melakukan isolasi dan kemudian menularkan ke keluarga.

Di samping itu, RS Lapangan ini agar pelaksanaan swab antigen tidak di jalan yabg menyebabkan arus jalan sampai macet karena dari laporannya banyak yang positif," ujar Heru.

Lebih lanjut Heru menegaskan, RS Lapangan di BPWS ini berbeda dengan fungsi seperti RS Lapangan Indrapura. Karena RS ini hanya bersifat screening jika ada yang positif tidak lagi dikembalikan ke Bangkalan, melainkan untuk sementara ditampung. Kemudian akan ditentukan intervensinya oleh Pemprov maupun Pemkot Surabaya.

Apakah akan dilarikan ke RS Lapangan Indrapura, RS Menur, RS Dr Soetomo dan sebagainya.

Jadi semua kendaraan atau pergerakan manusia ke Surabaya dari Bangkalan akan melewati RS BPWS. "Otomatis seluruh dari Madura akan melewati screening. Termasuk warga Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pokoknya lewat Suramadu mau ke Surabaya akan discreening.

Sekarang yang dari Surabaya masuk Bangkalan juga di screening," jelas Heru.

Terkait persiapan RS Lapangan tersebut, Heru mengaku Danrem sedang rapat dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan tracing, treatmen dan lainnya untuk menekan penularan Civid-19. Seiring dengan itu, pengoperasian awal RS Lapangan BPWS sudah mulai jalan untuk screening.

Disinggung terkait kapsitas RS Lapangan, Heru belum dapat memastika. Karena RS ini sifatnya hanya sementara untuk berikutnya dirujuk kembali ke RS layanan Covid19. "Pengendara sudah dibelokkan sejak tadi (kemarin). Selanjutnya jika diperlukan untuk memasang tenda akan dilakukan. Tetapi kami akan pastikan gedung BPWS jika mencukupi tidak lagi perlu tenda," tutur Heru.

Seperti diketahui, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, di Kabupaten Bangkalan, Madura telah menutup layanannya hingga 8 Juni 2021 seperti tertulis di dalam surat bernomor: 445/3340/433.102. 1/2021. Hal ini dikarenakan terus meningkatnya kasus Covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Jatim, dr Makhyan Jibril Al Faraby mengatakan penutupan tersebut dilakukan karena pihak rumah sakit kini tidak bisa menampung pasien. "Ya kemarin kan ada tenaga kesehatan yang meninggal jadi akhirnya ditutup sama direktur untuk mencegah penularan," ujar Makhyan Jibril.

Sementara itu Dinas Kesehatan Jatim juga telah mengeluarkan surat kepada Dinkes Kabupaten Bangkalan, Dinkes Surabaya serta enam Direktur RS di Surabya. Dalam surat bernomor 005/8737/102.4/2021 tersebut menjelaskan terkait kondisi RS di Bangkalan yang kapasitas bed isolasi dan ICU telah penuh.

Untuk itu Dinkes Jatim meminta agar enam rumah sakit di Surabaya tersebut dapat menerima rujukan pasien Covid-19 dari Bangkalan. Ke enam RS tersebut antara lain RSUD dr Soetomo, RSU Universitas Airlangga, RSU Haji Surabaya, RSU PHC, RSU Al Irsyad dan RSU Adi Husada Undaan. [tam]

Menteri Desa PDTT, Apresiasi Rintisan WTG di Bojonegoro G Sambungan hal 1

menciptakan perputaran ekonomi. Misalnya penyerapan tenaga kerja terutama warga lokal," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto mengatakan, rintisan desa wisata ini tentu memiliki potensi keindahan alam dan adanya perputaran ekonomi masyarakat lokal. Karena, Bojonegoro merupakan kabupaten luas yakni 231.125 hektare, dengan kondisi itu bisa menjadi harapan besar bagi masyarakat.

"Dan pemerintah bisa hadir dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat demi pembangunan," kata Wabub Bojonegoro.

Lanjut Budi Irawanto, pihaknya juga menyampaikan bahwa desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro sedang memulai atau melakukan rintisan wisata desa sebagai wujud mmenuju kemandirian desa. Sehingga, pihaknya memohon agar Menteri Desa PDDT RI memberikan perhatian kepada desa-desa di wilayah Bojonegoro itu.

"Atas nama Pemkab Bojonegoro, kami mohon agar Bapak Menteri Desa PDDT Abdul Halim Iskandar untuk memberikan perhatian penuh, dengan mengucurkan anggaran dari pemerintah pusat untuk Pemdes yang sedang melakukan rintisan untuk wisata desa tersebut, seperti halnya dengan Pemdes Sumuragung, Baureno," ujar Mas Wawan.

Ditambahkan, bagi desa-desa yang ingin memperoleh bantuan juga harus melalui parameter-parameter dan indikator-indikator yang jelas sehingga ke depan tidak terjadi permasalahan pihak pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan tersebut. "Kami berharap ada sebuah kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Pemerintah pusat yang makin meningkat dan berkelanjutan," katanya. [bas]

Merajut Silaturrahim G Sambungan hal 1

agamaan, lembaganya acap kali di undang oleh pemerintah dalam berbagai hal kegiatan positif di Situbondo.

Agar sinergitas dan kemitraan dengan pemerintah itu kian rekat, aku Agus Triono, dalam waktu dekat ini LDII akan mengundang Bupati Situbondo Karna Suswandi untuk hadir dalam kegiatan pertemuan rutin. "Ya kami akan terus menjalin tali silaturrahmi. Termasuk dengan bapak Bupati Situbondo," aku Agus baru baru ini.

Jalinan silaturrahmi dalam pandangan Agus Triono banyak memiliki sisi manfaat bagi kesinambungan kebersamaan di Situbondo. Baik dalam memajukan syiar agama Islam maupun peran serta memajukan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Situbondo.

Oleh karena itu, tutur Agus Triono, rencana pertemuan dengan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo sedang divalidkan. "Ya kami berharap dalam pertemuan itu akan muncul masukan yang representatif demi kemajuan Situbondo kedepan," pungkas pria yang kini juga menjabat Kepala SMPN 4 Situbondo itu. [awi]

SAMBUNGAN

Halaman 11

Dekadensi Moral Generasi Muda Jakarta, Bhirawa.

Dari laporan Komnas Perempuan pada 2020 ditemukan, 62,7 persen tindak kekerasan seksual, dilakukan oleh generasi muda. Sedang dari survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang ditulis bulan Juni 2019. Mencatat, ada 2,3 juta pelajar dan mahasiswa pernah mengkonsumsi Narkotika.

"Identitas dan karakteristik bangsa sudah semakin memutar. Hal tersebut bisa dirasakan ketika peradaban dan nilai nilai kearifan lokal semakin tergeser oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois dan pragmatis. Hal tersebut menyebabkan tradisi dan nilai luhur budaya bangsa, diangap kuno dan membosankan. Disaat yang sama, nilai nilai budaya asing, di agungkan," ucap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam acara syukuran HUT ke-39 Volkswagen Beete Club Indonesia (VBCI), di halaman gedung ParlemenSenayan, Minggu (6/6). Dalam acara itu sekaligus disosialisasikan 4 Pilar MPR RI. Bambang Soesatyo (Bamso-

et) lebih jauh mengatakan, tumbuhnya paham radikalisme adalah sebagai konsekuensi dari pemakaian sempit dan tidak kontekstual terhadap ajaran agama. Hal buruk yang mulai merasuk pada generasi milenial. Dalam perspektif yang lebah luas, tindakan radikal dan teror kepada rakyat.

Juga kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang menteror masyarakat sipil.

Bamsoet menyinggung masalah sikap intoleransi dalam kehidupan beragama.

Dari catatan SETARA institut, pada 2014 hingga 2019, rata rata setiap 1 bulan terjadi 14 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Dilandasi hal ini, dia mengajak semua

pencinta otomotif untuk mengedepankan nilai nilai persaudaraan.

"Puncak semua agama itu adalah mencintai sesama. Gak ada yang mengajarkan kebencian. Jadi seharusnyalah kita saling memberi kasih sayang.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat kebersamaan adala manifestasi dari nilai kebangsaan. Yang telah, sedang dan akan terus dibangun dan diperjuang kan," tandas Bamsoet.

Kedepan, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akan mengubah paradigma, dinamika dan kompleksitas berbagai tantangan kebangsaan. Antara lain dalam bentuk memudarnya identias dan karakteristik bangsa, tumbuhnya paham radikalisme, dekadensi moral generasi muda bangsa. Berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama serta berbagai bentuk ancaman kebangsaan lainnya yang akan menggerus sendi sendi persatuan dan kesatuan bangsa. [ira]

70 Pengendara Positif Covid-19 G Sambungan hal 1

pukul 17.09 WIB, sudah ditemukan sebanyak 70 pengendara yang positif setelah dilakukan tes antigen di Suramadu itu. Bahkan, ia juga menegaskan bahwa pada saat penyekatan itu ditemukan satu pasien RS Husada Utama yang diantar oleh empat orang.

"Ternyata, empat orang yang mengantarkan ini juga positif.

Nah, ini kan bahaya kalau begini, bisa menyebar kemanamana," tegasnya.

Wali Kota Eri dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak bergeser menuju Pelabuhan Ujung-Kamal. Tepat di pintu pemberangkatan dan penurunan Kapal Ferry itu, Wali Kota Eri dan Kapolres bertemu dengan salah satu perwakilan dari PT Angkutan

Sungai Danau dan Penyeberangan (PT ASDP).

"Jadi, yang mau masuk Surabaya harus menunjukkan tes Covid-19 dulu, begitu juga sebaliknya supaya adil.

Tolong itu diberlakukan mulai sekarang," tegas Wali Kota Eri kepada salah satu perwakilan dari ASDP itu.

Sementara itu Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Ganis Setyaningrum mengatakan, penyekatan pada Minggu (6/6) pagi sekitar pukul 10.00 WIB ini dilakukan setelah ada peningkatan kasus Covid-19 di Pulau Madura.

Pihaknya pun melakukan antisipasi untuk menghentikan angka penyebaran, salah satunya dengan menyekat perbatasan dan melakukan tes

swab antigen.

"Penyekatan kami lakukan pada jalur kendaraan dari arah Madura menuju Kota Surabaya, yakni di sepanjang jalur Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Langkah ini kami lakukan setelah ada peningkatan kasus positif Covid19 di Madura," kata AKBP Ganis Setyaningrum.

Penyekatan ini, sambung Ganis, dilakukan personel gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama jajaran terkait. Yaitu dari TNI, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya dan Provinsi. Dan melakukan pengecekkan kelengkapan berkendara, mulai KTP, surat bebas Covid-19, dan lain sebagainya. [iib.bed]

Bondowoso-Banyuwangi Sepakati Batas Wilayah G Sambungan hal 1

itu wilayah Bondowoso. Kemudian, sisi bibir sebelah timur Kawah Ijen itu wilayah Banyuwangi," kata Bupati Salwa saat di konfirmasi, akhir pekan lalu.

Orang nomor satu di Bondowoso itu menambahkan, bahwa sebagai pelaksanaan atas ketentuan PP 43 tahun 2021 dengan difasilitasi oleh Kementerian dalam Negeri dan Gubernur Jatim serta menghadirkan ke dua kepala daerah.

Maka, penegasan batas daerah antara dua kabupaten khususnya sub segmen di atas perairan kawah Ijen telah disepakati. "Alhamdulillah, ini telah disepakati," ungkap Pengasuh Ponpes Manbaul Ulum Tangsil Wetan itu.

Diakuinya bahwa sebenarnya, sebelumnya telah diadakan beberapa kali pertemuan sejak tahun 2007. Namun, baru

tiga kali pertemuan di antaranya yang kemudian menghasilkan berita acara yang berisi 11 sub segmen kesepakatan batas antara dua kabupaten.

Dijelaskannya, pertemuan pertama dilaksanakan pada 26-28 November 2018 dan menghasilkan berita acara berisi lima sub segmen batas kesepakatan. Dan selanjutnya, pada 20 Juni 2019. Pertemuan ini menghasilkan berita acara dengan lima sub segmen batas kesepakatan.

"Pertemuan ke tiga itu tahun lalu, 16 Juli 2019. Ini terkait sub segmen batas di atas perairan kawah Ijen. Finalnya baru hari ini untuk sub segmen di perairan Kawah Ijen. Jadi ada empat berita acara," jelasnya.

Selama pembahasan ini kata dia, pihaknya telah konsisten menjadikan Permendagri nomor 141 tahun 2017 sebagai

peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian penegasan batas wilayah ke dua kabupaten.

Namun, karena telah dilakukan kesepakatan maka dengan begitu akan ada dokumen perbatasan baru yang selanjutnya tinggal ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Dokumen perbatasan ini ya hasil kesepakatan yang tiga kali pertemuan itu. Artinya dokumen perbatasan yang sudah final disepakati Bondowoso dan Banyuwangi. Tinggal menunggu," terangnya.

Kata, Bupati Salwa dengan hasil ini maka Bondowoso pun dipastikan akan turut mengelola wisata Kawah Ijen.

Karena itulah, pihaknya siap untuk bekerjasama dengan Banyuwangi memajukan pariwisata di Kawah Ijen. [san]

Hilmi Husain/bhirawa

Pelantikan dan pengambilan sumpah ASN Pemkot Pasuruan sebelum Covid19 di halaman kantor BKD, area perkantoran Pemkot Pasuruan.

Rekruitmen CPNS-PPPK 2021

Kuota Pemkot Pasuruan Sebanyak 506 Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan dapat kuota 506 CPNS-PPPK dari pemerintah pusat di tahun 2021. Dari jumlah 506 tersebut, rinciannya adalah 388 untuk PPPK dan 118 sisanya CPNS. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menjelaskan bahwa di Kota Pasuruan didominasi dari tenaga guru kemudian disusul oleh tenaga kesehatan. Yakni, jumlah tenaga guru 281 orang, tenaga kesehatan 101 orang serta tenaga teknis 6 orang.

"Jika di total semua, kuota CPNS-PPPK Pemkot Pasuruan sebanyak 506 orang. Tahun ini didominasi tenaga guru, lalu disusul tenaga kesehatan," ujar Kokoh Arie Hidayat, Minggu (6/6).

Tekait kapan dibuka pendaftaran, Kokoh menjelaskan pendaftaran masih menunggu dari pusat. Pasalnya, untuk semuanya langsung dari pusat. "Hingga saat ini untuk jadwalnya, kita masih menunggu dari pusat," jelas Kokoh Arie Hidayat. [hil]

Vaksinasi untuk Lansia Masih 23,27 Persen G Sambungan hal 1

sosialisasi kepada masyarakat serta turun langsung ke daerah. Khusus kategori lansia, Gubernur Khofifah minta adanya pendekatan dan pendampingan untuk meyakinkan agar tidak ada kehawatiran.

"Kalau bisa berbagi tugas dengan ASN, toga dan tomas untuk jemput bola diikuti sosialisasi lebih masif secara langsung melalui berbagai media dengan mendatangi titik-titik tertentu atau diselenggarakan terpusat di satu tempat," kata Gubernur Khofifah saat memimpin rapat terbatas yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Minggu (6/6).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jatim ini mencontohkan, pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan rasa yakin dan aman terhadap vaksin dan kehawatiran efek yang ditimbulkan setelah vaksin.

Selain itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga mengingatkan bahwa masih banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang belum mendapatkan vaksin Covid-19. Oleh karena itu, dirinya mengimbau seluruh pihak bekerjasama dan memastikan kesiapan vaksinator serta stock vaksin aman di setiap daerah. "Tenaga kesehatan, TNI, Polri harus bekerja sama untuk percepatan vaksinasi lansia. Dinkes Jatim juga harus memastikan Dinkes Kab/Kota siap," katanya.

Sementara itu, percepatan vaksinasi di sektor pelayanan publik utamanya guru juga tak luput menjadi penekanan Gubernur Khofifah. Jelang diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM), Juli mendatang, tercatat 82.995 guru SMA/SMK/SLB di Jatim telah divaksin. Dari total sasarannya sebanyak 121.924, tercatat 40.572 guru masih belum menerima vaksin Covid-19.

Hampir sama dengan vaksi-

nasi untuk lansia, vaksinasi untuk guru SMA/SMK/SLB di bawah naungan Pemprov Jatim juga menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Walaupun demikian, Gubernur Khofifah tetap mengaku optimis bahwa angka tersebut akan terus naik dan bisa mencapai target. "Tinggal 30 % yang belum, dan akan kami masifkan vaksinasinya," sebutnya.

Selain guru, capaian vaksinasi petugas publik di Jatim hingga Kamis (3/6), untuk dosis pertama mencapai 102,94 % dengan total vaksinasi sebanyak 2.131.589 dosis. Sedangkan pada dosis kedua, capaian vaksinasi mencapai 47,79 % dengan total vaksinasi 989.650 dosis.

Sedangkan, untuk total stok vaksin di kab/kota se-Jatim hingga saat ini penerimaan dan pemakaiannya mencapai 2.590.546 dosis. Total stok setelah dikurangi pemenuhan dosis kedua adalah 1.115.126 dosis. Sehingga, untuk mencapai target 9 Juta vaksinasi, Jatim harus melakukan 188.291 suntikan per-harinya terhitung mulai 3 Juni-30 Juni 2021 mendatang.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Herlin Ferliana menyebutkan bahwa data yang terkonfirmasi positif sampai 3 Juni di jatim jumlahnya 155.505 orang.

Dari jumlah itu, lansia yang terkena 16,8 persen atau angkanya 26.162 orang. Tetapi, kematiannya 44,7 persen dari total yang meninggal di Jatim.

"Inilah yang menyedihkan kita semuanya. Jadi, dari kasus 155.505 ini lansia yang kena 26.162. Orang. Tapi, dari yang meninggal di Jatim itu 44,7 persen itu adalah lansia," katanya.

Menurut Herlin, mendatangkan lansia agar mau divaksin bukan pekerjaan yang ringan. Perlu strategi, inovasi, keikhlasan serta kerja keras dan cerdas untuk bisa menghadirkan Lasia supaya bisa tervaksinasi. [tam.geh]

Ingat Selalu Ajaran Bung Karno, Panjatkan Doa untuk Kesejahteraan Warga G Sambungan hal 1

para rombongan.

Usai berdoa, Mas Eri menabur bunga kenanga, melati, dan mawar ke makam Bung Karno. Dia juga menaburkan bunga ke makam Ida Ayu Nyoman Rai dan Raden Soekemi Sosrodihardjo yang merupakan ayah dan ibu kandung Bung Karno. Makam itu berada di sebelah kiri dan kanan makam Bung Karno.

"Seperti yang kita ketahui, tanggal 6 Juni merupakan hari lahir Bung Karno. Pada malam hari ini, kita datang untuk doa bersama atau nyekar ke makam Bung Karno. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Bangsa Indonesia bisa bebas dari pandemi Covid-19 dan Bangsa Indonesia dijadikan bangsa yang baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Khususnya Kota Surabaya juga dijadikan kota yang bahagia, ramah dan juga baldatun thoyibatun warobbun ghofur," ujar Mas Eri, ditemui usai ziarah.

Setiap datang ke makam Bung Karno, lanjutnya, dirinya selalu diingatkan akan sejarah bagaimana perjuan-

gan Bung Karno, bagaimana gotong royong, bagaimana trisakti yang selalu diucapkan Bung Karno dan jiwajiwa Pancasilanya. Oleh karena itu, sebagai kepala daerah harus selalu mengingat pesan apa yang disampaikan Bung Karno tersebut.

"Ketika datang kesini (makam Bung Karno, red), otomatis kita diingatkan apa saja yang diajarkan Bung Karno.

Yakni kepentingan wong cilik di atas kepentinga pribadi atau golongan.

Selain itu, kebahagiaan wong cilik itu menjadi tujuan seluruh pemimpin yang dicita-citakan Bung Karno. Sebagai pemimpin Kota Surabaya, saya akan memperjuangkan kepentingan wong cilik dengan cara bergotong royong," ungkapnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memberikan contoh konkrit perjuangan untuk kepentingan wong cilik tersebut. Diantaranya memberikan kesejahteraan warga melalui kesehatan gratis dengan BPJS, kemudian pendidikan

gratis dan menjalankan pergerakan ekonomi dimassa pandemi.

"Dimassa pandemi ini, menggerakkan ekonomi melalui koperasi dan pengembangan UMKM sangatlah penting. Karena pergerakan ekonomi dari bawah yang melibatkan seluruh UMKM, maka pergerakan ekonomi akan bisa berjalan dan ekonomi bangsa akan bisa bergerak. Di Surabaya saya ingin mewujudkan itu dulu, untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Surabaya," tegasnya.

Sebelum melakukan ziarah ke makam Bung Karno, Wali Kota Eri sempat bertemu dengan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro yang terletak di utara alun-alun Kota Blitar.

Dalam pertemuan itu, antara Wali Kota Eri can Wakil Bupati Blitar membahas rencana kerjasama dua daerah.

Seperti tentang reformasi birokrasi dan pemberdayaan ekonomi.

Sementara itu, kedatangannya ke Kota Blitar juga di manfaatkan Mas Eri untuk melihat tempat bersejarah

yang berhubungan dengan Bung Karno. Salah satunya melihat-lihat kamar yang dulu pernah ditempati Bung Karno di Hotel Tugu Sri Lestari.

Dalam kamar tersebut ada banyak benda-benda yang identik dengan Bung Karno dapat ditemukan di sini.

Misalnya tongkat dan topi sang proklamator, yang disumbang khusus oleh keluarga presiden. Juga aneka buku, surat, foto, lukisan dan tembikar pecah belah yang berkaitan erat atau pernah menjadi koleksi pribadi sang proklamator.

"Di kamar Bung Karno tersebut, banyak buku-buku karya beliau. Disana banyak sejarah yang ditulis. Dari bukubuku karya Bung Karno semangat saya sebagai wali kota Surabaya semakin menggelora, apa yang harus saya lakukan untuk warga Surabaya, seperti apa yang dicontohkan Bung Karno. Insya Allah apa yang dituliskan dalam buku karya beliau itu akan menjadi pembelajaran bagi saya, menjadi acuan untuk membahagiakan masyarakat Kota Surabaya," tandasnya. [*]

Senin Wage, 7 Juni 2021

Halaman 12

Gus Ipul Beri Layanan Wifi Gratis Masyarakat Kota Pasuruan Konsep Pasuruan Kota Madinah, Wujudkan Harmoni Warga Konsep Pasuruan Kota Madinah yang digagas oleh Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi) perlahan mulai terealisasi. Salah satunya ditunjukkan dengan diberikannya fasilitas wifi gratis bagi warga Kota Pasuruan agar lebih cakap digital yang ditandai dengan peresmian layanan wifi gratis untuk masyarakat Kota Pasuruan oleh Gus Ipul di halaman radio Ramapati, Jumat (4/6).

Dalam kesempatan tersebut Gus Ipul menyampaikan layanan wifi gratis tersebut merupakan salah satu rumusan bersama Mas Adi, Wakil Wali Kota Pasuruan dalam membawa Kota Pasuruan menuju Kota Madinah.

Wujud keberpihakan itu adalah untuk mewujudkan harmoni warganya. Agar kebutuhan masyarakat dalam mengakses internet lebih terjangkau dan lebih cakap digital.

“Harapan kami, semoga wifi gratis ini memberikan manfaat untuk masyarakat,” ujar Gus Ipul saat meresmikan wifi gratis.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga berharap internet gratis bisa mendukung pembelajaran daring serta membantu orang tua dan siswa. Layanan wifi gratis bisa diakses di empat kantor kecamatan, 34 kantor kelurahan dan lima taman yang ada di Kota Pasuruan.

“Silahkan diakses disana. Anak-anak bisa belajar di kelurahan, kecamatan dan tamantaman. Semoga ini bisa membantu siswa dan orang tua yang selama ini kesulitan mendapatkan jaringan internet baik dan gratis alias tanpa biaya,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul kembali mengingatkan bagi yang memanfaatkan wifi gratis, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf.

Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si bersama Kepala Dinas Statistik Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat saat meresmikan wifi gratis.

“Tetap memakai masker, jangan lupa jaga jarak menyapa sekaligus bertanya bagaimana dan selalu rajin cuci tangan. Taat dan patuh sekarang dengan adanya Wifi gratis. prokes, tetap harus diutamakan,” papar Gus Ipul.

“Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan wifi Peresmian tersebut juga disaksikan langsung oleh gratis ini Pak Wali. Anak-anak juga bisa meBupati Magetan Suprawoto dan Wali Kota Sawahlunto manfaatkannya untuk sekolah daring. Termasuk Deri Asta yang kebetulan ada acara di Kota Pasuruan. juga layanan ini nantinya saya gunakan untuk FasilitasbaruitulangsungdiujicobaWaliKotaPasuruan, UMKM yaitu menggencarkan promosi secara Gus Ipul. Ia menyapa beberapa warga yang tergabung online,” kata Khofifah. dalam zoom meeting menggunakan wifi gratis. Mereka Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota mengikuti dari kantor kelurahan dan beberapa taman.

Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menambahkan, wifi gratis Salah warga adalah Kholifah, pegiat karang yang disediakan oleh pemerintah cukup besar. Yakni, bisa taruna di Kelurahan Tambaan. Gus Ipul diakses oleh banyak pengguna di saat yang bersamaan.

Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf saat menyapa warga via zoom meeting menggunakan wifi gratis.

Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta dan Bupati Magetan, Suprawoto memberikan apresiasi kepada Wali Kota Pasuruan, Drs H Saifullah Yusuf yang baru meresmikan layanan wifi gratis.

Komunikasi Informatika dan “Saat ini masih dalam tahap ujicoba. Dan jelas akan kami sempurnakan. Seluruh kantor kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Pasuruan sudah terakses wifi gratis. Termasuk pula di 9 taman di Kota Pasuruan.

Tentunya, masyarakat yang mengakses internet ini harus mematuhi protokol kesehatan,” urai Kokoh Arie Hidayat. [*]

Wali Kota Pasuruan Drs H Saifullah Yusuf (tengah), Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo S.TP, M.Si, Ketua TP PKK Kota Pasuruan, Hj Fatma Saifullah Yusuf (kanan dua), Wakil Ketua TP PKK, Suryani Fairdaus di acara peresmian layanan wifi gratis untuk masyarakat Kota Pasuruan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Semangat Restorasi Ekosistem untuk Masa Depan Lingkungan Jatim Berkelanjutan Sekilas Program DLH Jatim dalam Restorasi Ekosistem Program Proklim Program Kampung Iklim (ProKlim) dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau Dusun dan paling tinggi setingkat Kelurahan atau Desa. Di Jatim, tahun 2020 lalu, penghargaan ProKlim Lestari diraih satu daerah, ProKlim Utama diraih empat daerah. Sedangkan 66 lokasi lain di Jatim menerima penghargaan berupa Sertifikat Proklim Utama Program Pengelolaan Limbah B3 Selama tahun 2020, selama 5 tahun terakhir, sekitar 79 perusahaan swasta di Jatim telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan terlibat secara aktif dalam mengelola limbah B3. Sedangkan data limbah B3 yang telah diterima sekitar 8.026.316 ton dimana 5.808.098 ton telah dikelola lebih lanjut dan sisanya sekitar 2.218.218 ton masih disimpan di TPS menunggu proses pengelolaan lebih lanjut.

Program Desa/Kelurahan Berseri Program Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) merupakan salah satu program unggulan Provinsi Jatim. Melalui program ini, DLH Jatim menjadikan hal ini sebagai media pembinaan kepada masyarakat dan kader lingkungan. Pada periode 2021 ini, program Berseri sudah berjalan sampai pada tahap pengumuman Desa/Kelurahan yang akan menerima penghargaan. Sebelumnya, Desa/ Kelurahan diusulkan DLH Kabupaten/Kota. Setidaknya dalam eevaluasi, pada 2 Maret - 13 April 2021 dan telah didapatkan 100 Desa/ Kelurahan yang lolos untuk menuju tingkat selanjutnya.

Program Pemantauan Kualitas Air Program Pemantauan Kualitas Air dilakukan di 85 titik pantau bekerjasama dengan UPT Laboratoirum Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur, dimana kegiatan ini menjadi dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) di Wilayah Jawa Timur.

Selain itu, dilakukan pula Pemantauan kualitas air laut bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di 17 titik pantau yang nantinya hasil pemantauan ini menjadi dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang datanya dikelola oleh KLHK. Program Kajian Baku Mutu Air dan Udara Dalam Program Kajian Baku Mutu dan Udara, terdapat Pemantauan Kualitas Udara Ambien dilakukan di 4 kabupaten/kota yang masingmasingnya diwakilkan 4 titik dan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun untuk mewakili 2 musim yang ada (musim hujan dan musim panas).

Berdasarkan data dari dokumen Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2020, didapatkan data sebagai berikut untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH) 2020 capaian 67.70 termasuk kategori cukup, data Indeks Kualitas Udara (IKU) 2020 capaiannya 84.59, data indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 2020 capaiannya 63.72, dan data Indeks kualitas Air (IKA) tahun 2020 capaiannya 56.13 termasuk tercemar ringan.

Proper Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) merupakan program kegiatan nasional yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh 191 perusahaan di Jawa Timur pada tahun 2020.

Hasil penilaiannya, ada 5 perusahaan mendapatkan Peringkat Emas, 10 Perusahaan mendapatkan Peringkat Hijau, 167 perusahaan mendapatkan Peringkat Biru, 10 perusahaan mendapatkan Peringkat Merah. Penilaian Proper oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dilakukan setiap tahunnya mulai dari awal Juni hingga November baik secara online melalui “Simpel” (Sistem Pelaporan Elektronik) maupun penilaian langsung di lapangan.

Program Penanggulangan Pencemaran Dalam menjalankan program penanggulangan pencemaran, selama tahun 2020 Pemprov Jatim telah melakukan Program Patroli Air setiap bulannya yang menghasilkan informasi kondisi pencemaran dari hasil patroli tersebut sebanyak 12 kali setahun.

Informasi kondisi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ini dipublikasikan melalui platform informasi publik milik DLH Jatim.Selain itu, dilakukan juga kegiatan Pembinaan Relawan Jatim Jogo Kali dengan melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas Relawan serta Penduduk di bantaran sungai.

Program Simbaling Program Sedot Air Limbah Keliling (Simbaling) yang sedang dilakukan di Wilayah Sungai Welang – Rejoso sebagai upaya pengendalian pencemaran limbah pada sektor UMKM dan Usaha/Kegiatan skala Kecil Menengah dan Workshop Pengelolaan Air Limbah Usaha/Kegiatan di Wilayah Sungai Welang – Rejoso yang menjadi wadah pembelajaran bagi Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Air Limbah yang dihasilkan.

Program Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Program Pengendalian Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan yang meliputi Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, Pengkayaan Vegetasi Dan Pemantauan Kualitas Lingkungan, hingga Action Learning Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan (Lahan/Pesisir) yang rutin dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan di Jawa Timur.

Program Kehati Program Kehati atau keanekaragaman hayati ini merupakan Program Kementerian Lingkungan Hidup bersinergi dengan provinsi dan kabupaten/ kota untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahan. Di Jatim, sebelumnya sudah diaplikasikan di PDB Wonosalam Jombang untuk konservasi plasma nutfah untuk flora yang langka. Selanjutnya, direncanakan juga Program Kehati akan dikembangkan di wilayah Cerme Gresik.

Setiap 5 Juni diperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLH) atau World Environment Day (WED). Di Provinsi Jawa Timur, untuk peringatan HLH 2021, bertemakan “Dengan Semangat Restorasi Ekosistem untuk Masa Depan Lingkungan Jawa Timur (Jatim) yang Berkelanjutan”.

Adanya tema tersebut, Plt Kepala DLH Jatim, Sinarto SKar MM menyampaikan agar semua lapisan masyarakat harus tetap menjaga dan melestarikan ekosistem. “Mari kita lakukan restorasi ekosistem untuk masa depan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Sinarto.

Untuk restorasi ekosistem ini juga didukung dengan adanya Pergub Nomor 69 tahun 2011 tentang Program Jatim menuju Provinsi Hijau (Go Green Province), dimana DLH Jatim telah mengadakan begitu banyak program dan kegiatan.

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan DLH Jatim yaitu, seperti program Pro Iklim (Program Kampung Iklim), program Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Program Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari), Program Kajian Baku Mutu Air dan Udara, dan Proper.

Selanjutnya, juga ada Pemantauan Kualitas Air, Kajian Baku Mutu Air dan Udara, Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Proper atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan, Sedot Air Limbah Keliling (Simbaling), hingga pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Disisi lain, dalam tahun ini DLH Jatim melangsungkan kegiatan visualisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas agar kedepan bisa tuntas. Visualisasi DAS Brantas mulai segmen hulu, dimana realitasnya ada perubahan fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi lahan

akses terbuka, sehingga menyebabkan daerah tangkapan air dan kemampuan penjernihan alam sungai menurun.

Salah satu sumber mata air yang masih mengalir di kaasa Arboretum Kota Batu.

Kemudian DAS Brantas segmen tengah, dijumpai banyak sumber pencemaran dari bantaran sungai yang ditemukan pada saat patroli air. Meskipun sebagian masyarakat masih membutuhkan sungai dalam aktivitas kesehariannya. Banyaknya bangunan baru menetap dibantaran sungai, turut menjadi salah satu faktor utama pencemaran sungai.

Sedangkan DAS Brantas segmen hilir, nampak bantaran dipadati penduduk yang berpotensi menjadikan kondisi sungai menjadi kotor, apalagi mendekati muara pantai timur Surabaya. Disisi lain, bantaran sungai dipenuhi ruang terbuka hijau mampu menjaga fungsi ekologi dan kelestarian sungai.

Pada tahun ini, Pemprov Jatim juga akan melaksanakan pengkayaan jenis vegetasi di lokasi pemulihan bekas tambangdi Njulung Agroedu Tourism, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Sebelumnya, tahun 2019 lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemprov Jatim dan Pemkab Malang bersinergi melakukan kegiatan pemulihan di daerah tersebut.

“Dari begitu banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemprov Jatim, kunci paling penting dalam usaha Restorasi Ekosistem dan ketahanan Iklim yang berkelanjutan adalah kesadaran dan kepedulian

Plt Kepala DLH Jatim, Sinarto SKar MM bersama dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang masif dan sistematis menjadi keniscayaan untuk dijalankan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, akademisi/ahli, dunia usaha, komunitas, LSM, dan komponen masyarakat lainnya.

Disampaikan Sinarto, peringatan HLH Tahun 2021 menjadi momen penting bagi semuanya untuk terus menggugah, menumbuhkan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik tentang ekosistem dan pengelolaannya secara optimal.

“Selamat HLH Tahun 2021, dengan semangat restorasi ekosistem untuk masa depan lingkungan yang berkelanjutan, kita jaga dan lestarikan ekosistem indonesia, terutama di Jawa Timur tercinta ini,” katanya. [rac*] Tim dari UPT Laboratorium Lingkungan DLH ProTim dari UPT Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur melakukan pengambilan sampel air dalam pemantauan Kualitas Air di Kali Surabaya vinsi Jawa Timur melakukan pengambilan sampel air dalam pemantauan Kualitas Air di Kali Surabaya.