Binder2des2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Bagi pengusaha hotel yang tidak mampu bayar UMK silakan mengajukan penangguhan karena setiap pengusaha memiliki hak integritas. Jangan sampai terjadi pengurangan karyawan karena adanya kenaikan UMK,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua PHRI Jawa Timur M Soleh

Rabu Kliwon, 2 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

2 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Membuka Rakerda PKK di Hotel Utami 13.00 Pelantikan Wakil Bupati Lumajang di Ruang Bhinaloka Adhikara

 Wagub H Saifullah Yusuf

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Ruang Kerja

Pemprov Diminta Turunkan 24 Ribu Warga Jatim Terjangkit HIV/AIDS DPRD Jatim, Bhirawa Penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Jatim menempati rangking dua besar di seluruh Indonesia, setelah DKI Jakarta.

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Rp 17 Miliar Jatah Dana Desa Terancam Tidak Cair Jombang, Bhirawa Alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 17 miliar terancam tidak cair. Pasalnya, hingga Selasa (1/12) alokasi anggaran tersebut untuk tahap III ini belum ditransfer ke rekening kas daerah Kabupaten Jombang. “ Hingga saat ini memang belum ada transfer dari pusat, kita juga masih menunggu kepastian alokasi untuk tahap III ini karena sudah ditagih desa,”terang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jombang Darmadji melalui Kabid Pemerintah Desa Rony saat dihubungi melalui telpon, Selasa (1/12).

BPMPD, lanjutnya sudah berkali-kali menagih pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana desa untuk tahap III yang bersumber dari APBN sebesar Rp 17 miliar. ”Pada 16 November lalu, kita dikumpulkan dan janjinya akhir November cair, tidak tahunya sampai sekarang sudah Desember belum juga ditransfer,”ujarnya.

 ke halaman 11

Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya menggelar refleksi hari AIDS sedunia, Selasa (1/12).

Ketua DWP Setdaprov Jatim Ny Hj Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi SSos bersama pengurus DWP Setdaprov Jatim lainnya saat melihat peserta donor darah di Kantor PMI di Jl Embong Ploso, Selasa (1/12).

DWP Setdaprov Jatim Ajak Anggota Donor Darah Pemprov, Bhirawa Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setdaprov Jatim yang diketuai Ny Hj Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi SSos menggerakkan pengurus dan anggotanya ramairamai melakukan bakti sosial donor darah.

Baksos donor darah yang dilaksanakan dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun DWP ke-16 dan diikuti 55 orang anggota DWP Setdaprov Jatim ini dilaksanakan di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Surabaya Jl Embong Ploso, Selasa (1/12).

Baksos donor darah ini dilaksanakan berjenjang, mulai dari DWP Pusat, Provinsi, Kab/Kota, sampai ke DWP Kelurahan. “Semua ini merupakan salah satu kewajiban para istri Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dituangkan dalam program kerja organisasi DWP,” ujarnya.

SEJAK pucuk pimpinan SMAN Asembagus dijabat Misyari A Ghani beberapa tahun lamanya, sudah banyak prestasi prestisius yang berhasil diraih, baik dari segi akademik maupun non akademik.

Itu tercapai selain memprioritaskan sejumlah program unggulan pembelajaran bagi para

siswa, civitas SMAN Asembagus juga menerapkan budaya pesantren kepada seluruh anak didiknya. Penerapan itu disambut baik para siswa karena banyak memberikan sisi positif b a g i perkembangan keilmuan, pasca kelulusan sekolah.

 ke halaman 11

 Penunggak PBB Diusulkan Bebas Sanksi Administrasi  Yang rajin bayar juga tak dapat penghargaan atau keringanan  Anggota Korpri Harus Profesional dan Melayani  Rakyat yang menggaji, rakyat harus dilayani  Dewan Minta Parkir Berlangganan Dihentikan  Di lapangan tetap ditarik parkir

di APBD Jatim 2016

Money Politics Tempati Peringkat Tertinggi

Surabaya, Bhirawa Bawaslu dan Panwaslu sebagai institusi pengawas penyelenggaraan Pemilukada memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Pasalnya, potensi kecurangan dalam Pilkada langsung itu masih sangat tinggi. Bahkan 46 persen masyarakat

pemilih tidak percaya Pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Hal itu tergambar dari hasil survei perilaku pemilih yang dilakukan The Initiative.

Kepala Peneliti The Initiative, Muhamad Dahlan mengungkapkan bahwa survei The Initiative digelar di

POTENSI KECURANGAN PEMILUKADA MERUJUK SURVEI THE INITIATIVE Perihal 

Prediksi Persentase

Money politics atau politik uang

 Penggunaan  Kolusi

uang pemda (APBD)

KPUD, Bawaslu dan Cabup

 Potensi

suara hilang

 Ancaman

baik verbal maupun fisik

70,90 persen 10,60 persen 9,50 persen 7 persen 2 persen

 ke halaman 11 Landasan pacu Bandara Trunojoyo Sumenep bakal diperpanjang pada tahun anggaran 2016. Program tersebut akan menjadi salah satu kegiatan Kemenhub dan sudah dialokasikan pada APBN 2016.

Aset Tak Diserahkan, Pengembangan Bandara Trunojoyo Bakal Terkendala Sumenep, Bhirawa Pengembangan Bandara Trunojoyo Sumenep dipastikan akan terkendala, pasalnya Pemkab Sumenep belum menyerahterimakan aset bandara kepada

pemerintah pusat. Sebab, salah satu syarat agar pemerintah pusat mengucurkan anggaran untuk pengembangan bandara itu aset yang ada harus diserahterimakan ke pemerintah pusat.

Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo Sumenep Wahyu Siswoyo mengatakan, ada beberapa poin yang

 ke halaman 11

Pusat Kucurkan Rp 750 Miliar

Pemprov, Bhirawa Setelah di APBD 2015 Pemprov Jatim mengucurkan anggaran hingga Rp 500 miliar untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), dipastikan pada ABPD 2016 hal itu tidak terulang lagi. Penyebabnya, kondisi perekonomian yang melambat memaksa Pemprov Jatim untuk lebih fokus menggunakan APBD-nya.

“Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) telah mengambil kebijakan untuk tahun depan tidak ada anggaran pembangunan dan penambahan jalan baru.

 ke halaman 11

Pengelolaan Sampah Benowo, Risma Dilaporkan KPK Surabaya, Bhirawa Calon incumbent Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kesandung kasus korupsi setelah Lembaga Pengawasan Anggaran Indonesia (LPAI) DPD Jatim melaporkan kasusnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Benowo, Surabaya.

“Kami melaporkan ke KPK dengan harapan ada tindaklanjut, sebab bila nanti dilaporkan ke tingkat wilayah seperti ke Polda Jatim atau kejaksaan tidak ditang-

 ke halaman 11

Menengok Pramuka SD LB Dan SMP LB

Membangun Kreativitas Meski Ada Keterbatasan Perkemahan Sabtu Malam Minggu bagi kalangan pelajar yang aktif dalam kegiatan Pramuka mungkin sudah biasa. Namun ada hal yang berbeda ketika kegiatan Pramuka diikuti pelajar sekolah Luar Biasa (SLB) seperti yang digelar Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Jombang 2015 belum lama ini.

Ramadlan, Kabupaten Jombang

Misyari A Ghani

Sentil..

 ke halaman 11

Pengamat Sebut Potensi Kecurangan Masih Tinggi di Pilkada Serentak Tak Ada Anggaran JLS

 ke halaman 11

Terapkan Budaya Pesantren

adit hananta utama/bhirawa

Tingginya angka penderita penyakit mematikan dan belum ada obatnya tersebut, menggugah Komisi E DPRD Jatim untuk mengingatkan masyarakat akan ancaman terhadap melemahnya kekebalan tubuh tersebut.

Untuk itu, antisipasi bahaya penyebaran HIV/AIDS harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Apalagi, pasca kebijakan Pemprov Jatim menutup seluruh lokalisasi di Jatim ternyata tidak diimbangi dengan pembinaan terhadap eks pekerja komersial, sehingga penyebaran penyakit satu ini belum bisa dideteksi secara ketat.

Anggota Komisi E DPRD Jatim M Eksan, mengatakan penyebaran HIV/AIDS biasanya linier dengan kasus penyalah

Hal ini seperti yang terlihat di halaman Pemkab Jombang, SabtuMinggu 21-22 November 2015 belum lama ini. Sekitar 170 siswa SD LB dan SMP LB terlihat bergembira mengikuti perkemahan Pramuka Luar Biasa yang dibuka langsung oleh Ketua Penggerak PKK Jombang Hj Tjaturina Nyono Suharli. ”Mereka berasal dari 11 Sekolah SDLB dan SMP LB yang ada di Jombang, “ujar Kholil, Panitia Pelaksana ditemui di lokasi.

Perkemahan bagi penyandang

cacat bawaan yakni penyandang tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, serta tuna daksa sudah digelar tahun ketiga. “Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan ruang dan sangat peduli dengan keberadaan siswa siswa kami, sehingga mereka bisa tetap berkreasi meski dengan keterbatasan,”imbuhnya.

Salah satu kegiatan yang dilombakan adalah lomba mengisi air

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Meski menyandang cacat bawaan, puluhan siswa SD LB dan SMP Luar Biasa terlihat bersemangat mengikuti kegiatan Pramuka yang digelar di Halaman Pemkab Jombang.

Salah satunya kekompakan mengisi air dalam tabung yang berlubang.

2

SURABAYA

Rabu Kliwon 2 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Polda Jatim Tetapkan Dua Tersangka Kasus Kerusuhan Tambang di Banyuwangi Surabaya, Bhirawa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim menetapkan dan mengamankan dua tersangka kerusuhan di kawasan tambang emas PT Bumi Sukses Indo (BSI), Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dua tersangka yakni GT, 19, dan SU, 45.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Jatim, Selasa (1/12) mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi. Keduanya diduga adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pembakaran dan perusakan kantor PT BSI saat unjuk rasa pada 25 November lalu.

“Dua alat bukti sudah dikantongi penyidik dan keduanya memenuhi untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono di Surabaya.

Ia menjelaskan, saat ini penyidik masih mendalami unsur pidana lainnya dalam kasus ini. Saat ini sejumlah petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Laboratorium Forensik masih berada di Banyuwangi. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menggali keterangan sejumlah saksi.

Sejumlah barang bukti yakni batu, pecahan kaca, dan benda lainnya disita penyidik. Polisi masih membidik pelaku lainnya dalam bentrokan polisi dan warga yang mengakibatkan empat orang terluka itu. “Dalam kasus ini selain Polda Jatim juga dibantu Polres Banyuwangi melaQ inf kukan penyidikan,” ujarnya.Q

Lokasi CFD Akan Ditambah Lagi Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menambah lokasi Car Free Day (CFD). Melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya di tahun 2016 telah menunjuk satu titik baru di jalanan protokol, sebagai kawasan Car Free Day (CFD).

Berikutnya, di Jl Ir Soekarno atau Middle East Ring Road (MERR) di antara perempatan Jl Semolowaru dengan perempatan Jl Klampis.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan BLH, Novi Dirmansyah mengatakan, titik tersebut masih berupa usulan dan kemudian baru akan diuji coba pada awal tahun 2016 mendatang.

“Memang rencananya seperti itu, tapi itu masih tahap uji coba di tahun 2016 mendatang. Koordinasi dengan kopolisian dan Dinas Perhubungan sudah kami lakukan,” jelas Novi, kemarin.

Lebih lanjut, Novi menyebutkan, kegiatan CFD di beberapa titik di kota Pahlawan ini, selain bertujuan untuk mengurangi dampak polusi asap kendaraan, juga untuk memberi tempat bagi warga dalam hal menyalurkan hobi sepeda dan kegiatan olahraga yang aman dan nyaman dari gangguang asap knalpot kendaraan bermotor.

Apalagi di CFD itu, warga bisa memanfaatkannya secara cuma-cuma. Terkait ada kegiatan bisnis di dalamnya, pihak BLH hanya menyatakan, kegiatan bisnisnya tidak boleh memanfaatkan jalan raya.

Kalau misalnya pedagang sudah punya depot atau usaha di jalan itu, kemudian memanfaatkan warga yang berjalan-jalan boleh saja. Tidak menggunakan badan jalan maupun trotoar, karena memang itu dilarang.

Selain rencana uji coba CFD di Jl. Ir Soekarno (MERR), akan akan diuji coba di Jl Kembang Jepun di kawasan Surabaya Utara. Sebelumnya di jalan itu, pada malam hari telah menjadi CFD dengan nama Kya Kya Kembang Jepun. Tapi untuk CFD, uji coba dilakukan pada pagi hari.Q dre

Babinsa Dampingi Muspika Bubutan Distribusikan Kartu Sehat Surabaya, Bhirawa Meski program peningkatan kesejahteraan yang diluncurkan Presiden Jokowi melalui tiga kartu sehat masih banyak menemui hambatan di tataran bawah.

Namun sebagian elemen masyarakat antusias untuk mensukseskan program tersebut. Agar program tersebut tepat sasaran, maka pemerintah kecamatan Bubutan bersama Koramil 0830/04 Bubutan lakukan verifikasi dan distribusi penerima program kartu sehat, Selasa (1 /12).

Hindari salah sasaran, Babinsa Koramil 0830/04 Bubutan dampingi Muspika bersama Bubutandistribusikan kartu sehat secara langsung kepada warga yang berhak menerima.Kegiatan tersebut berlangsung di pendopo kecamatan Bubutan Jl. Koblen Tengah 22 Surabaya, berlangsung pendistribusian kartu sehat kepada yang berhat merima kartu sehat, untuk menghindari salah sasaran.

Program kartu sehat yang diluncurkan presiden Jokowi, yaitu pemberian kartu bagi warga kurang mampu, berupa kartu sehat, kartu Indonesia sejahtera , dan kartu Indonesia pintar.

Menurut camat Bubutan Kota Surabaya, Nono Indriyatno, S.Sos mengatakan, untuk pemutakhiran data atau update data calon penerima bantuan kartu sehat, dilakukan dengan tiga langkah, diantaranya untuk keluarga yang sudah meningkat taraf hidupnya maka akan dicoret dari data penerima. Bagi yang sudah meninggal maka akan dicoret, dan bagi keluarga kurang mampu yang belum masuk daftar akan dimasukkan dalam Q dam daftar penerima.Q

Tertibkan Pedestrian Kurangnya kesadaran warga Surabaya yang memparkirkan kendaraan roda duanya diatas pedestrian serta dijadikannya tempat berjualan para pedagang di Jl Bubutan dan Jl Bunguran Surabaya kini mulai ditertibkan Tim Odong-odong Satpol PP Surabaya, Selasa (1/12) kemarin.

trie diana/bhirawa

Pansus Tambang Ancam Panggil 8 Perusahaan yang Salahi Aturan DPRD Jatim, Bhirawa Pasca insiden maut di selok Awar-Awar Lumajang hingga memakan korban meninggal Salim kancil, Pemprov Jatim melegalkan 8 perusahaan tambang untuk tetap beroperasi dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur. Ironisnya 8 perusahaan yang dilegalkan itu telah menyalahi aturan. Untuk itu Pansus pertambangan DPRD Jatim akan memanggil 8 perusahaan tersebut.

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin mene-

gaskan, masih ada 8 perusahaan yang saat ini dilegalkan Pemprov Jatim untuk tetap melakukan aktivitas penambangan. Padahal izin 8 perusahaan itu tidak memenuhi prosedur yang ada, untuk itu Pansus akan memanggil 8 perusahaan yang saat ini beroperasi.

“Delapan izin tambang yang saat ini tetap beroperasi yaitu CV Widya utama, KPP kopasdal Pasirian, CV Surya Jaya Sejahtera, CV Anugerah Semeru, KPP Kopasdal Candipuro, CV Duta Pasir Semeru, CV Semeru Jaya Abadi, KPP Kopasdal 2 Candipuro, dan Proses ijin 8 perusahaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Diantaranya tidak memiliki dokumen kewajiban peme-

gang ijin yaitu laporan studi kelayakan, laporan eksplorasi, laporan rencana kerja dan anggaran belanja, rencana investasi, rencana reklamasi, rencana pascatambang, tidak membayar biaya pencanangan wilayah dan jaminan reklamasi dan banyak lagi aturan yang tidak dipenuhi,” ungkap Politisi dari Fraksi Gerindra ini, Selasa (1/12).

Hadinuddin menambahkan, yang menarik Pemprov Jatim yang bertanggung jawab yakni dinas ESDM jatim yang sejak awal sudah tahu seluruh ijin yang dikeluarkan Pemkab lumajang menyalahi aturan.

Tapi oleh Dinas ESDM Jatim bukan diminta untuk dilakukan perbaikan malah dibiarkan dan kembali di-

legalkan oleh Pemprov. Ini akan menjadi salah satu bahan untuk evaluasi, agar Dinas ESDM tidak asal bekerja tapi benar-benar ijin yang dikeluarkan sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara itu, Anggota Pansus Tambang, Agus Dono Wibawanto menambahkan selain ijinnya menyalahi aturan lokasi, ternyata tambang yang diambil masuk dalam lahan Perhutani. Dan ini juga harus diperjelas agar tidak terus menjadi permasalahan.

“Yang pasti berbagai temuan Pansus akan menjadi bahan dalam menata seluruh ijin tambang,”papar politisi asal Partai Q cty Demokrat ini.Q

Terkait Keputusan UMK 2016

Tak Mampu Penuhi UMK, Pengusaha Hotel Supaya Lakukan Penangguhan Dispora Anggarkan Rp 10 M Dana Pemberdayaan Pemuda Surabaya, lahkan mengajukan Bhirawa penangguhan karena Perhimpunan Hosetiap pengusaha tel dan Restoran Inmemiliki hak intedonesia (PHRI) Jageritas. Sehingga jawa Timur mengimngan sampai terjadi bau kepada seluruh pengurangan karyaanggotanya yang tiwan karena adanya dak mampu untuk kenaikkan UMK,” melakukan penangujar Soleh. guhan terhadap keApalagi dengan putusan UMK 2016 kondisi persaingan bagi kabupaten/kohotel yang ketat dita yang naik sebesar tambah lagi ekono11,5 persen dari tami yang lesu bebehun sebelumnya. rapa bulan lalu suM Soleh Menurut Ketua dah banyak penguPHRI Jawa Timur, M Soleh saat saha hotel melakukan efisiensi dikonfirmasi Bhirawa melalui dengan merumahkan beberapa telepon selularnya, Selasa (1/12) karyawannya. “Ditambah lagi kemarin mengungkapkan apa- ada kenaikkan UMK, padahal pun keputusan dari pemerintah efisiensi yang dilakukan hotel tetap harus dilakukan termasuk sebelumnya itu untuk kelangterkait masalah UMK bagi yang sungan dan kesinambungan mampu. supaya hotel tetap beroperasi,” “Sedangkan bagi pengusaha terangnya. hotel yang tidak mampu siSedangkan efisiensi hotel

sendiri dilakukan juga supaya cost bisa tertutupi, namun adanya pengurangan karyawan sendiri sebenarnya juga adanya kemajuan teknologi. “Termasuk kemajuan teknologi itu yang bisa berdampak pengurangan karyawan, karena banyak pengusaha yang memilih efisiensi dengan memiliki teknologi canggih yang tidak perlu lagi dioperasionalkan oleh orang,” jelas Soleh.

Adapun kemajuan teknolgi yang paling mudah salahsatunya seperti tempat parkir yang sudah tidak lagi menggunakan sumber daya manusia lagi tapi cukup dengan mesin saja. “Untuk itu SDM yang ada harus mampu bersaing baik secara skill maupun perilaku, apalagi sebentar lagi menghadapi MEA, kompetisi antar SDMnya sangat besar. Jadi jangan sampai SDM dalam negeri kalah dengan SDM Q riq asing,” pungkasnya.Q

Dewan Yakinkan Surabaya Tak Banjir DPRD Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya ini telah memasuki musim penghujan. Namun genangan banjir hampir berada pada beberapa titik terlebih di pusat Kota Surabaya.Keluhan banjir yang kerap disampaikan oleh masyarakat Kota Surabaya sebagai penggunan jalan hingga kesulitan melakukan aktifitas dari beranngkat hingga pulang.

Rupanya tersendatnya aktifitas masyarakat Kota Surabaya menjadi perhatian secara khusus pada Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Untuk Kota Surabaya ini tidak ada banjir, hanya genangan,” kata Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi C yang membidang masalah Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Maka kalau pembuatan bozem itu adalah kerangka pembuatan teknis persiapan dengan

titik zona pada perkembangan kota surabaya pada 10 tahun ke depan,” tambahnya.

Masih kata Syaifuddin, untuk antisipasinya begitu.

“Dan diantaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga membenahi seluruh drainase maupun saluran yang belum terkoneksi dari hulu ke hilir,” paparnya.

Syaifuddin menambahkan, maka dihilir disiapkan dengan tambahan pompa. “Untuk tahun ini ada 1 titik lokasi, lokasinya ada di Gununganyar,” terangnya.

Dari semua mesin pompa yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya berjumlah 53 unit. 14 mesin pompa tersebut tidak memiliki kemampunan secara maksimal.

Dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 telah diperbaiki semua 100 persen, terlebih pada kemampuan daya sedot. “Justru dengan selesainya box culvert yang ada di wilayah Surabaya Barat diyakini masalah banjir akan Q gat segera terselesaikan,” jelasnya.Q

Pemkot, Bhirawa Anggaran sebesar Rp10 miliar telah disiapkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya untuk anggaran kepemudaan di tahun 2016.

Jika pada tahun 2015, anggaran kepemudaaan telah disiapkan sebanyak Rp.8 miliar, maka penambahan anggaran sebesar Rp2 milliar ini, nantinya terfokus untuk sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS, serta pembentukan satuan tugas (Satgas) anti Narkotika yang bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya. Harapannya, para pemuda ini nantinya bisa berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dispora Surabaya, Afghani Wardhana saat ditemui diruangannya Selasa (1/12). Menurutnya pada tahun ini sosialisasi ditekankan untuk pembinaan mental remaja, seperti pengembangan pemuda wirausahawan, pemuda pelopor, sosialisasi pemahaman bahaya narkotika dan kenakalan remaja, serta pembentukan pemuda relawan bencana. ‘’Dengan cara seperti itu diharapkan ada kenaikan yang positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun berikutnya,’’ jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Surabaya, Samsul Bahri Nusri menjelaskan, total jumlah pemuda yang ada di Kota Surabaya sekitar 800 ribu jiwa.

Hal tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak. Apabila pemuda tersebut nantinya tidak difasilitasi dan diarahkan, maka dikhawatirkan akan menjurus ke hal negatif.

Tugas Dispora adalah menfasilitasi para pemuda potensial, salah satunya dengan mengadakan berbagai event seperti sosialiasi dan mencari bibit unggul seperi pemuda wirausaha dan pemuda pelopor yang mampu menginspirasi.

“Melalui berbagai event kepemudaan, diharapkan mampu mencari pemuda pelopor yang mampu dijadikan inspirasi bagi segala pihak,” imbuh Samsul.

Samsul juga memberikan contoh, seorang pemuda pelopor yang masih berstatus mahasiswa Universitas Airlangga yang mampu menginspirasi dengan cara mengajar mengaji masyarakat miskin kota dan mereka yang terpinggirkan.

Mulai, pemulung, anak jalanan, pengamen, hingga mantan pekerja seks komersial (PSK) yang berlokasi di stren sungai jagir.Q dre

Leukimia Dominasi Kanker Anak Surabaya, Bhirawa Anak-anak berpotensi besar dalam terkena leukimia. Data yang dihimpun di rumah sakit menyebutkan jumlah leukimia pada anak menduduki peringkat pertama (70 persen), sedangkan kanker mata, ginjal, atau tulang menduduki peringkat dua, tiga dan empat.

Dokter Spesialis Anak

RSUD.Dr.Soetomo, Surabaya Prof.Dr.Bambang Permono mengatakan, leukemia terjadi ketika sumsum tulang memproduksi sel darah putih (leukosit) secara berlebihan.

Sebagian sel darah putih itu berubah sifat menjadi ganas.

Akibatnya, sel darah putih yang seharusnya menjadi tentara untuk melindungi

tubuh justru menekan trombosit (keping darah) dan eritrosit (sel darah merah).

Karena mengalir bersama darah, sel darah putih menyebar termasuk ke otak, gusi, kulit, tulang, hati, limpa, dan testis. Serangan sel darah putih yang mengganas itu bisa dilihat sebagai gejala.

Dokter Spesialis Anak

RSUD.Dr.Soetomo, Surabaya Prof.Dr.Bambang Permono mengatakan, orangtua mesti curiga dan waspada jika anak menunjukkan gejala yang mengarah pada leukimia. Ada tiga gejala utama, yakni anak tampak pucat, panas atau demam tanpa diketahui penyebabnya, serta ada perdarahan dengan pembesaran

organ atau benjolan di getah bening. ‘’Perdarahan yang dialami anak bisa terjadi di gusi, hidung, atau bintik-bintik kemerahan di bawah kulit mirip dengan gejala demam berdarah. “Jika ada gejala-gejala itu hampir 80 p e rs e n a d a l a h l e u k e m i a , ” Q dna katanya.Q

Peringati Hari HIV/AIDS, Lucy Bagi Bunga dan Pin Hari AIDS sedunia yang diperingati kemarin (1/12) dimanfaatkan calon wakil walikota Surabaya Lucy Kurniasari dengan turun ke jalan. Pasangan Rasiyo dalam Pilwali Surabaya ini membagi bunga mawar merah dan pin bertuliskan Satu Keluarga Satu Cinta kepada pengguna jalan di perempatan Jl Darmo.

Ning Lucy, sapaannya, mengatakan, pihaknya ingin memberi pesan ke masyarakat pentingnya satu cinta dalam keluarga. Dengan sikap itu, harmonisasi keluarga bisa terjalin. “Kami beri pesan agar

keluarga menjaga diri dengan satu keluarga satu cinta. Apalagi dampak penyakit HIV/ AIDS cukup berbahaya bila sudah terkena,” kata dia.

Calon wakil wali kota Surabaya nomor urut satu ini menegaskan,

pencegahan penularan HIV/AIDS harus diutamakan. Jangan sering ganti-ganti pasangan dan jarum suntik. Sebab, resiko tertular HIV/ AIDS cukup besar.

“Resiko tertular HIV/AIDS tidak melalui udara atau nyamuk, itu hanya mitos. Justru yang berisiko ialah ganti-ganti pasangan atau menggunakan jarum suntik secara bergantian,” ungkap alumni SMAN 5 Surabaya ini.

Ning Surabaya tahun 1986 ini menyatakan, selain bentuk pencegahan, penting juga me-

ngingatkan kepada masyarakat untuk tidak menjauhi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Masyarakat di sekelilingnya perlu memberi dukungan agar ODHA mau berobat atau terapi.

Saat ini, kata Lucy, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia sekitar 150.000 jiwa.

Tapi hanya sekitar 50 persen saja yang melakukan terapi atau pengobatan. Salah satu sebabnya karena malu. “Malu ini karena stigma dari masyarakat. Ketika dinyatakan

positif HIV/AIDS, ODHA menjadi tertutup dan dijauhi masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia, Kota Surabaya selama ini kurang melakukan sosialisasi terhadap bahaya HIV/AIDS. Untuk itu, bila dirinya bersama Rasiyo terpilih sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya, akan membuka program Aku Siap Sehat.

Program ini juga berisikan edukasi ke masyarakat agar menjauhi hal-hal yang dapat menuQ geh larkan HIV/AIDS.Q

Rabu Kliwon 2 DESEMBER 2015

SURABAYA

3

Tragedi Lamborghini VS STMJ

Mobil Sport Harusnya Tak Ngebut di Jalan Umum tam/bhirawa

Polda Jatim, Bhirawa Kecelakaan yang melibatkan Lamborghini Gallardo yang bernomor polisi B 2258 beradu kecepatan dengan mobil Ferrari di Jalan Manyar, Kertoarjo, Surabaya, Minggu(29/11) yang mengakibatkan satu korban jiwa meninggal menjadi tanda tanya besar.

Bagaimana mobil sekelas super car Lamborghini Gallardo dengan spesifikasi mesin V10 5,2 liter,yang dapat melesat dengan kecepatan 0-100 km/h dalam waktu 4.2 detik, ini dipakai adu balap dengan Ferari di tengah jalan umum.

Fery Setiawan, salah satu marketing importir mobil Completely Built Up (CBU) di sebuah perusahaan otomotif di Surabaya, mengungkapkan keheranannya terjadinya kecelakaan di Jalan Manyar Kertoarjo tersebut.

Pengemudi , lanjut Fery, seharusnya menyadari bahwa ia harus membatasi kecepatan kendaraannya, jangan terlalu terbawa emosi.

Semakin besar mesin yang digunakan, seharusnya pengemudi harus memahami kendaraannya.

“Kecelakaan mobil kemarin, memang pengemudi tidak bisa menguasai kendaraannya. Jika memang ingin beradu cepat menggunakan super car, ia dapat beradu cepat di lintasan. Jangan manfaatkan jalan umum, karena resikonya terlalu besar,” katanya, Selasa (1/12) kemarin.

Lanjut Fery, semua super car baik itu Ferari, Lamborgihini, atau Porcshe terutama yang memiliki ground clearance ( red jarak antara body bawah dan aspal) rendah harus berhati-hati. Karena terjadinya selip bisa menjadi kenyataan, karena body mobil menabrak aspal sehingga bisa mengganggu keseimbangan kendaran.

Sebanyak 178 proktor utama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016 mulai dipersiapkan Dinas Pendidikan Surabaya.

Penyelenggara UNBK Membeludak, Persiapan Makin Panjang

wil/bhirawa

Kecelakaan yang melibatkan Lamborghini Gallardo yang bernomor polisi B 2258 beradu kecepatan dengan mobil Ferrari di Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya, Minggu(29/11) “Kalau menilik kejadiannya, baya AKBP Andre Manuputty kemenuhi pajak masuk bea cukai. memang daerah tersebut sering di Selanjutnya, pemilik kendaraan pada Bhirawa mengatakan, saat pakai untuk kebut-kebutan teru- maupun pengguna jalan harus ini petugas masih melakukan tama mereka yang memiliki super memenuhi surat uji tipe dari Kepenyelidikan atas kasus laka lancar. Mereka tidak pernah menya- menterian Perhubungan (Kementas ini. Untuk pengemudi Ferrari, dari, bahwa kondisi aspal di temAndre mengaku bahwa yang berhub). Setelah itu barulah dikelupat tersebut bergelombang. Sesangkutan akan memberikan ketarkan BPKB dan STNK yang disdangkan ban yang digunakan adaerangan kepada Polisi perihal kaahkan setiap tahunnya. lah ban tipis yang memang dibuat sus laka lantas ini.

“Tidak ada perlakuan khusus untuk melaju kencang ditambah “Info terakhir menyatakan bahbagi pengguna jalan, apalagi pedengan kondisi jalan yang lebar, wa pengemudi Ferrari, Rabu (2/12) milik mobil mewah. Jika tidak membuat pengemudi tidak bersiang bakal memberikan keteransesuai peraturan Undang-undang, hati-hati,” ujarnya. gan kepada kami,” kata Kasatlanterpaksa kami tindak,” tegas Sementara itu pihak Ditlantas tas Polrestabes Surabaya AKBP Dirlantas Polda Jatim Kombes Polda Jatim menegaskan adanya Andre Manuputty saat dikonfirPol Verdianto Iskandar kepada peraturan mutlak yang harus masi Bhirawa, Selasa (1/12).

Bhirawa, Selasa (1/12). dipenuhi bagi penguna jalan, terDisinggung terkait pengemudi Sementara Unit Kecelakaan utama bagi pemilik mobil mewah.

Lamborghini yakni, Wiyang LautLalu Lintas Satlantas Polrestabes Syarat utamanya yakni, semua ner. Andre menegaskan, saat ini Surabaya terus menyelidiki pekendaraan yang ada di jalan Wiyang statusnya adalah tersangnyebab kecelakaan mobil Lamboumum diwajibkan memenuhi perka, dan dilakukan penahanan. rghini yang menabrak warung syaratan yang ditentukan unTapi, Wiyang terpaksa dilakukan STMJ di Jl Manyar Kertoarjo, Suradang-undang. pembantaran dikarenakan sakit. baya. Terbaru, Rabu (2/12) hari ini, Dirlantas Polda Jatim Kombes “Yang bersangkutan statusnya dipengemudi mobil merah yang diPol Verdianto Iskandar kepada tahan. Cuma dilakukan pembatduga jenis Ferrari, bakal memberiBhirawa mengatakan, persyaraaran, lantaran dirinya sakit,” tekan keterangan kepada Polisi.

Q wil.bed tan mutlaknya yakni sudah merang Andre.Q Kasatlantas Polrestabes Sura-

Dindik Surabaya, Bhirawa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016 mendatang bakal diikuti lebih banyak sekolah di banding tahun lalu. Di Surabaya, tak kurang dari 373 lembaga yang akan mengikuti ujian paperless ini. Hal ini membuat Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mempersiapkan diri jauh-jauh hari.

Setelah dilakukan verivikasi dan validasi tahap pertama di pertengahan bulan lalu, kini giliran proktor dan teknisi sekolah penyelenggara UNBK mendapat pembekalan. “Mereka mendapatkan pembekalan dari proktor dan teknisi yang sudah berpengalaman di UNBK tahun lalu,” ujar Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dindik Surabaya Sudarminto.

Pelatihan diadakan di tiga tempat. Antara lain SMPN 22, SMPN 39, dan SMKN 10, Selasa (1/12) kemarin. Sudarminto merinci, penyelenggara UNBK tahun depan sebanyak 373 sekolah yang terdiri dari 169 SMP, 116 SMA, dan 88 SMK. Masing-masing sekolah memiliki satu teknisi dan satu proktor.

Dindik Surabaya, lanjutnya, mengharapakan teknisi dan proktor dapat menyerap ilmu dalam pelatihan tersebut. “Ada perubahanperubahan yang berbeda dari tahun lalu,” kata Mantan Kepala SMAN 16 tersebut. Misalnya, satu server

memiliki satu ID, dan materi listening dalam mapel bahasa inggris dapat didengarkan di masing-masing unit komputer siswa. “Pengalaman yang lama sekaligus perubahan yang baru harus dipahami betul,” terang Sudarminto.

Proktor dan teknisi menjadi komponen penting dalam UNBK. Sebab, mereka yang bertanggungjawab penuh di lapangan saat UNBK berlangsung. Termasuk dalam unggah soal, keadaan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi.

Pelatihan ini juga bertujuan untuk menunjang persiapan sekolah. Sebab, Dindik Surabaya menjadwalkan verifikasi lapangan kedua kalinya mulai Kamis (3/12) sampai Rabu (9/12). Sudarminto melanjutkan verifikasi ini berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dalam membaca soal ujian. “Yang terpenting jaringannya sudah siap dan bisa berfungsi,” terang laki-laki 53 tahun itu.

Verifikasi itu akan diuji coba langsung oleh siswa kelas XII di masing-masing sekolah. Sudarminto mencontohkan ada 100 siswa kelas XII dan sekolah masih memiliki 60 unit komputer.

“Jadi unit yang sudah tersedia itu dimaksimalkan untuk 100 siswa. Bisa dipakai bergantian. Yang penting 60 unit itu sudah bisa digunakan mengerjakan soal Q tam ujian,” paparnya.Q

Pemerataan Tenaga Kesehatan Diiringi Insentif Pemprov, Bhirawa Pemerintah daerah harusnya lebih mengutamakan tenaga kesehatan yang berdomisi mendekati unit pelayanan kesehatan, sehingga tenaga kesehatan mempunyai poin plus dalam menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan.

Disisi lain, diperlukan insentif yang lebih besar merupakan salah satu alternatif untuk menarik minat tenaga kesehatan agar bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah daerah. Salah satu hasil rekomendasi litbang itu dikatakan salah satu peneliti Balitbang yang membahas hasil litbang ‘Kajian Evaluasi Pemerataan Jumlah Tenaga Kesehatan Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Provider Kesehatan di sejumlah pelayanan di Jatim’.

Dalam kesempatan ini, Kepala Balitbang Jatim melalui Kabid Pemberdayaan Balitbang Jatim, Drs Dwi Lando MSi tetap menekankan pada hasil litbang yang diseminarkan harus memberikan manfaat dan dapat diterapkan masyarakat.

“Ujung-ujungnya nanti bisa mensejahterakan masyarakat,” katanya, Selasa (1/12).

Sebelumnya, dijelaskannya, ada empat hasil litbang lainnya yang diseminarkan bidang pemerintahan Balitbang Jatim.

Dalam penelitian pertama membahas mengenai ‘Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Model Lembaga Keuangan Non Bank sebagai pendukung usaha ekonomi perempuan di pedesaan di Jatim yang dipaparkan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Penelitian itu menilik adanya pernyataan Gubernur Jatim yang pernah menjelaskan mengenai program unggulan yang dicanangkan dalam penanggulangan kemiskinan di Jatim, salah satunya melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan banyak di jumpai pada kaum perempuan.

Penelitian selanjutnya mengenai ‘Kajian Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Sistem Rehabilitasi Ekosistem Wilayah’ yang juga dipaparkan LPPM Universitas Brawijaya. Litbang itu berlatar belakang kondisi laut di pulau Jawa yang pada umumnya telah banyak mengalami kemunduran kesehatan ekosistemnya.

Dalam perbaikan ekosistem yang rusak memerlukan sistem rehabilitasi yang terarah dan terukur agar perbaikan dan pengendalian kerusakan ekosistem dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, pembedayaan masyarakat pesisir dan nelayan dapat dilakukan jika ekosistem perairan laut baik dan sehat sehingga dapat menyediakan stok ikan secara berkelanjutan.

Selain itu, juga penelitian mengenai ‘Kajian Konsistensi Kebijakan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Miskin’ dipaparkan peneliti Balitbang Jatim yang berkaitan dengan BPJS yang mendapatkan banyak keluhan yang terjadi di masyarakat, baik itu dari segi pelayanan obat, pelayanan Q rac ruang inap, dan lainnya.Q

4

OPINI Refleksi Hari AIDS Sedunia, 1 Desember

Tajuk

Menunggu KPK Jilid IV MASIH ada waktu 15 hari lagi untuk memilih komisioner (pimpinan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Meski sudah mepet waktu, seyogianya kelima komisioner dipilih secara cermat. Selain bebas dari ke-cacat-an hukum pada masa lalu, pimpinan KPK mestilah diketahui dedikasinya.

Terutama “emosional-nya” dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan tipikor lebih sistemik. Tanpa “emosi,” korupsi akan terus menggelinding bagai bola salju.

Komisioner KPK akan berakhir masa jabatannya pada pertengahan Desember 2015. Mempersiapkan KPK “jilid” keempat, pemerintah telah menyerahkan 10 nama calon komisioner. Seluruh calon merupakan hasil penjaringan oleh tim sembilan “srikandi.” Seluruhnya perempuan. Namun hampir seluruh masyarakat yakin, inilah pansel terbaik (paing netral) yang pernah dibentuk untuk merekrut calon komisioner KPK. Namun hampir seluruh masyarakat yakin, inilah pansel terbaik yang pernah dibentuk untuk merekrut calon komisioner KPK. Kelebihannya bukan sekedar altar gender, melainkan komposisi keahlian yang dimiliki anggota pansel sangat beragam. Sehingga tidak mudah lolos menjadi penegak hukum super body?! Termasuk tidak adanya unsur korps Kejaksaan yang lolos pada seleksi akhir (10 nama).

Konon, personel kejaksaan yang diajukan, memiliki peringkat dibawah 10 nama terpilih.

Ke-tiada-an unsur korps Kejaksaan, juga menjadi perbincangan pada Komisi III DPR-RI. Hal itu dikaitkan dengan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya pasal 21 ayat (4). Norma pasal tersebut menyatakan, bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Dengan frasa “penuntut umum,” diartikan sebagai korps ke-jaksa-an.

Maka, Komisi III DPR-RI harus mencermati risalah UU 30 taun 2002, pada awal pembentukannya.

Namun mencermati normat pasal 21 ayat (4), tidak serta-merta diartikan sebagai korps kejaksaan (maupun kepolisian). Pasal tersebut, seharusnya dipahami sebagai status tupoksi (tugas pokok dan fungsi) komisioner KPK. Yakni, sebagai penyidik dan penuntut umum. Norma ayat (4), berkait dengan ayat (3) yang menyatakan, bahwa status pimpinan KPK sebagai pejabat negara. Meski jabatannya bersifat ad-hock (hanya selama 4 tahunan), selama itu pula komisioner KPK adalah pejabat negara.

Rekrutmen KPK merupakan tahap awal kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Manakala rekrutmen-nya baik, maka terbuka kemungkinan menghasilkan komisioner yang baik. Namun manakala rekrutmen menanggung beban “titipan,” niscaya akan menjadikan kinerja KPK berdasarkan “order.” Pada periode terdahulu, sering dikeluhkan adanya indikasi tebang pilih. Bagai memilih pekerjaan berdasar “order.”

Siapa harus ditebang lebih awal? Bergantung pada order.

Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002, pasal 30 ayat (8) angka ke-2, presiden memilih 10 nama dari daftar bakal calon komisioner yang diserahkan oleh Pansel. Selambatlambatnya 14 hari. Selanjutnya ke-10 nama bakal calon komisioner diserahkan (oleh presiden) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR-RI (Komisi III).

Saat ini, giliran DPR untuk menentukan lima dari 10 nama yang diajukan pemerintah (hasil pansel). Pada pasal 30 ayat (10), dinyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan ... dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.”

Pembentukan KPK, merupakan amanat ketetapan MPR-RI Nomor Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lebih lagi, Indonesia sudah meratifikasi konvensi dunia untuk anti-korupsi, United Nations Convention Against Corruption, tahun 2003. Seluruh dunia men-dendam sengit terhadap korupsi.

Tetapi memberantas korupsi tak mungkin hanya dilakukan oleh KPK maupun oleh Kejaksaan. Dengan hukuman terberat (mati) sekalipun. Harus ada “gropyokan” memberantas korupsi, mulai dari keluarga wajib dibiasakan anti-korupsi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pendidikan Sosial, Pilar Indonesia Sejahtera PENDIDIKAN, merupakan salah satu cara untuk membangun bangsa. Sebagai sebuah kebutuhan hidup setiap manusia di atas bumi, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab, mengapa dasar Bangsa Indonesia, yakni dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV, berisikan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Menyoal mencerdaskan kehidupan bangsa, memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya, kapitalisme dan westernisasi (pengaruh barat) yang sudah menjamur, menjadi sebab sulitnya terealisasi tujuan tersebut. Dalam kapitalisme, pendidikan terperangkap sebagai barang dagangan.

Maka, biaya oprasional pendidikan melambung tinggi, sebab beriringan dengan kepentingan kapitalisme. Malah yang yang lebih signifikan akan terbentuk sistem strata sekolah.

Sistem strata sekolah dapat diidentifikasi dari bentuk pelabelan sekolah. yakni, dari mulai unggulan daerah, unggulan nasional, bahkan sekolah yang bertaraf internasional. Nah, untuk masuk kedalam sekolah tersebut, tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, akan tetapi juga mampu dalam segi finansial. Dari hal itulah, tidak semua anak Indonesia bisa mengenyam bangku sekolah, lebih lagi bagi golongan ekonomi menengah kebawah.

Berawal dari inilah, tujuan pendidikan kian jauh dari harapan.

Di lain sisi, kebijakan mentri pendidikan yang kurang memperhatikan aspek psikologi sosial anak didik, malah melahirkan masalah diluar aspek ekonomi. Salah satu contohnya, kebijakan pemerintah dalam hal ujian nasional (UN). Disetiap tahun tidak sedikit siswa yang mengalami frustasi, sebab hasil nilai UN yang ia dapat. Ironisnaya, dari frustasi tersebut malah mengakibatkan siswa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Dari hal tersebut, dapat dikatakan pendidikan akan melahirkan watak manusia yang mengalami ketakutan akan realitas. Hal ini, selaras dengan pendapat Joe Khincheloe.

Yakni, pendidikan tidak hanya berkaitan pada pertanyaan seputar sekolah, kurikulum, dan kebijakan pendidikan, tapi juga tentang keadialn sosial dan kesetaraan.

Ahmad Asrori Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas syari’ah UIN Walisongo Semarang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Kliwon, 2 DESEMBER 2015

Perilaku Sehat, Cegah HIV/AIDS kan kerjasama lintas sektor, terintegrasi dan holistik semua pihak. Sekali lagi kesehatan merupakan muara dari dampak penyakit HIV/AIDS. Oleh karena gerakan mencegahan HIV/ AIDS harus mengalik. Namun seiring rah pada upaya proOleh : dengan berjalannya motif dan preventif bukan terjebak dawaktu, pemahaman Oryz Setiawan masyarakat tentang lam upaya mencegah kehebohan HIV/AIDS penularan penyakit sudah mulai berubah, semata seperti kamberbeda dengan kondisi sekitar panye kondom atau kondomisasi 2-3 dasawarsa yang lalu, penyakit masih perlu dipertanyakan terHIV/AIDS kini sudah tidak menutama dalam upaya efektivitas jadi momok yang menakutkan bak penularan HIV-AIDS. Sesungguhmesin pembunuh bagi pengidap nya kondomisasi hanyalah untuk terutama di wilayah perkotaan menghindari kelompok berresiko (urban). Secara kumulatif sejak 1 dalam penularan, padahal kelJanuari 1987 sampai dengan 30 ompok yang tidak beresiko lebih September 2014 telah terjadi kasus mendominasi sehingga takpelak HIV sebanyak 150.296 dan kasus lagi bahwa upaya kondomisasi AIDS sebanyak 55.799. Persentase adalah justifikasi untuk melegalkan infeksi HIV tertinggi dilaporkan hubungan seksual tanpa ikatan pada kelompok umur 25-49 tahun pernikahan yang sah. sebesar 69,1%, diikuti kelompok Isu perempuan dan anak adaumur 20-24 tahun sebesar17,2%, lah strategis untuk memperoleh dan kelompok umur diatas 50 dukungan untuk menyelamatkan tahun sebesar 5,5%. Rasio HIV kaum perempuan dan anak seantara laki-laki dan perempuan bab kelompok tersebut amatlah adalah 1:1. Persentase faktor risiko berresiko tertular dari pasangan HIV tertinggi adalah hubungan yang berperilaku tidak sehat. seks berisiko pada heteroseksual Perempuan dan anak merupakan sebesar 57%, LSL (Lelaki Seks salah satu sub populasi yang berLelaki) sebesar 15%, dan pengresiko terjadinya penularan HIV gunaan jarum suntik tidak steril sehingga perlu orientasi dan fokus pada penasun (pengguna narkoba pencegahan dan penanganan pada suntik) sebesar 4% (Ditjen PP & PL kelompok ini, mengapa? Beberapa Kemenkes RI, 18 November 2014). argumentasi antara lain : perKondisi inilah yang melatartama, data WHO menerangkan belakangi peringatan Hari AIDS bahwa sepertiga penduduk dunia Sedunia, 1 Desember yang menguadalah penduduk miskin dimana sung tema “Perilaku Sehat” dengan 70 persen adalah kaum peremSub tema yaitu 1) Perilaku sehat puan. Untuk negara berkembang awal pencegahan HIV dan AIDS, separuh penduduk miskin adalah 2) saatnya semua bertindak untuk perempuan yang 40 persen masih berperilaku sehat, 3) Masyarakat berpendidikan rendah.Kondisi transportasi siap berperilaku sehat statistik tersebut menggambarkan untuk mendukung program pencebahwa resiko terjangkitnya HIV gahan dan penanggulangan HIV lebih besar jika dibandingkan dan AIDS. Oleh karena itu upaya dengan kaum adam. Kedua, ada penanganannya mutlak membutuhkecenderungan asumsi bahwa

Sebagaimana fenomena korupsi yang begitu menggurita di Indonesia, HIV/AIDS dan narkoba juga merupakan salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan seluruh bangsa - bangsa yang ada di dunia. Saat ini, sudah ada jutaan orang di dunia, terutama generasi muda telah menjadi korban HIV dan narkoba.

P

enyakit HIV/AIDS bukan semata-mata penyakit (an sich) yang disebabkan oleh virus melalui serangkaian penularan media darah, cairan reproduksi, hingga penggunaan jarum suntik (penasun) yang tidak steril. Namun sebenarnya ada konstribusi terbesar adalah faktor perilaku yang tidak sehat seperti gaya hidup hedonis seperti berganti-ganti pasangan, jeratan narkoba, kebiasaan yang negatif dan tidak sehat hingga keteledoran atau ketidaksengajaan seperti (pisau cukur yang bergantian atau resiko penularan bagi petugas kesehatan) misalnya. Ini berarti bahwa masalah HIV/AIDS bukan hanya domain wilayah kesehatan semata namun telah bermetafora dan berdifusi dengan sektor lain yang semakin kompleks. Isu HIVAIDS kini tak pelak menjadi isu yang strategis dan mendasar pada bangsa ini seperti halnya kelangkaan energi (BBM), krisis pangan, bahkan seekstrim terorisme.

HIV/AIDS adalah salah satu bentuk “terorisme kesehatan” dimana juga dapat memakan korban yang memiliki efek mematikan.

Oleh karena itu upaya penanganannya mutlak membutuhkan kerjasama lintas sektor, terintegrasi dan holistik semua pihak.

Hingga detik ini penyakit HIV/ AIDS masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat meski sosialisasi dan penyuluhan di berbagai media sangat gencar, bahkan kini sudah banyak ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) acapkali tampil sebagai narasumber dalam berbagai kesempatan acara seminar atau diskusi pub-

P

kelompok lain diluar kelompon berresiko tinggi dalam kondisi yang “relatif aman” atau “kurang berresiko”. Dalam kenyataannya kaum perempuan adalah salah satu kelompok yang rentan resiko penularan, bukan hanya karena karakteristik biologis perempuan yang lebih rentan daripada lakilaki namun juga secara konstruksi sosial dan kultural kurang berdaya untuk mengimplementasikan penggunaaan metode seks yang aman dan nyaman untuk dirinya.

Ketiga, adalah kerentanan kaum perempuan dimana diperkuat dengan berbagai alasan hasil penelitian bahwa remaja perempuan merupakan usia yang paling rentan yang nantinya akan menjadi ibu hamil yang berpotensi mengancam keselamatan kelangsungan hidup janin atau bayinya.

Kunci pencegahan penularan HIV/ AIDS yang peduli perempuan adalah pencegahan penularan HIV/ AIDS yang mengikutsertakan segala upaya untuk turut menanggulangi ketidaksetaraan gender yang memiliki potensi resiko untuk memicu meluasnya penyebaran infeksi HIV. Salah satu bentuk layanan terhadap penanganan HIV/AIDS terutama bagi ibu dan anak adalah PMTCT (Preventing Mother to Child Transmission) yakni layanan pencegahan infeksi penularan HIV dari ibu ke anak. Namun demikian di lapangan layanan ini banyak mengalami hambatan antara lain: standarisasi layanan belum memadai serta karakteristik layanan yang cenderung terfokus pada ibu dan belum banyak mengakomodir pasangan/ suami untuk aktif terlibat untuk mendukung hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dengan HIV, penyebarluasan informasi kepada suami dan pasangan termasuk potensi kekerasan pada perempuan dengan HIV. Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Pilkada Serentak, Bisakah Sukses dan Aman?

elaksanaan Pilkada serentak yang pertama kali di Indonesia bahkan pertama kali di dunia, bisakah sukses dan aman pelaksanaannya ? itulah yang menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh kalangan politisi dan masyarakat di Indonesia.

Melaksanakan pilkada sebanyak 269 secara serentak adalah pekerjaan yang luar biasa, dengan berbagai kesulitan mulai dari data daftar pemilik sementara sampai menetapkan daftar pemilih tetap, alat peraga, laporan pelanggaran di 269 daerah di seluruh Indonesia.

Bukanlah pekerjaan yang gampang dan ringan. Tetapi merupakan tugas paling berat bagi petugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pengalaman selama ini, masih banyak terjadi penggelembungan suara dari daftar pemilih tetap.

Formulir robek, dan alat peraga yang masih terjadi kekurangan.

Pelanggaran, utamanya pelanggaran politik uang, pelanggaran masa kampanye. Sampai pertengahan Nopember 2015 Ketua KPU Husni Kamil Malik menyatakan dari 269 peserta pilkada serentak baru ada 105 daerah yang dananya sudah cair dan sisanya belum cair.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Mochammad meminta agar aparat keamanan juga bisa melindungi panitia pengawasan pemilu di daerah-daerah. Ketua Bawaslu juga meminta agar masyarakat melaporkan bila terjadi pelaksanaan pilkada serentak yang melakukan pelanggaran.

Tampaknya sangat sulit dan tidak mungkin masyarakat mau melaporkan terjadinya pelanggaran saat pelaksanaan pemilu serentak, karena rakyat mempunyai kepentingan sendiri mereka datang untuk mengikuti coblosan saja sudah bagus.

Mestinya, Ketua Bawaslu Pusat maupun di daerah-daerah di 269 daerah tersebut melakukan rekrutmen petugas sebagai sukarelawan sebagai pengawas diberi honor dan pengetahuan masalah pelaksanaan pemilu serentak. Tugas Bawaslu tersebut sangat penting, dari 269 pelaksanaan pilkada serentak sudah pasti banyak terjadi pelanggaran dan terjadi konflik. Karena itu petugas Bawaslu Pusat maupun daerah harus kerja keras dan menggandeng aparat keamanan dan penegakkan hukum.

Presiden meminta semua pemangku kepentingan agar memastikan

untuk hidup sebulan pelaksanaan pilkada dan keperluan lainnya serentak sesuai denmasih pas-pasan. Bahgan jadwal yang telah kan masih banyak yang ditentukan, berjalan serba kekurangan. jujur, damai dan adil.

Karena itu masih Presiden menghimbanyak masyarakat bau agar calon kepala yang memerlukan bandaerah dan wakil calon tuan keuangan. Denkepala daerah serta gan demikian, dalam tim suksesnya agar pilkada serentak maubertan ding dengan pun pilkada langsung cara-cara yang sehat.

Oleh : sebelumnya sulit mengPelaksanaan pilkada Agus Samiadji hilangkan politik uang. serentak di Jawa timur Jangankan pemilihan dan di kota Surabaya kepala daerah, pemilihtampak biasa-biasa an kepala desa saja politik uang saja, suhu politik sampai akhir berjalan secara terbuka. Siapa yang Nopember 2015 masih tenang-tenbanyak uangnya dan siapa yang beang saja belum memanas. Pasangan rani memberi uang besar, maka terpipertama Tri Rismaharini dan Wisnu lihlah kepala desanya, walaupun dari Sakti Buana yang diusung PDI Persegi pengetahuan prestasi kerjanya juangan tampaknya santai dan perkurang. Karena itu pemerintah secaya diri menang. Pasangan Paklik baiknya melarang politik uang di Rasiyo dan calon wakil walikota Dra. pemilihan kepala desa di seluruh InLucy Kurniasari yang diusung oleh donesia. Karena itu himbauan tidak PAN dan Demokrat tampak agresif boleh politik uang masih sulit, belum melakukan pertemuan dengan bisa dihilangkan. Tidak boleh politik rakyat di setiap kecamatan dengan uang, maka pasangan calon kepala jargon SERASI atau Sejahtera Berdaerah memberikan sembako untuk sama Rasiyo dan Lucy. menarik masa dan konsituennya.

Sejak pemasangan baliho serta Namun, bagi masyarakat golongpemasangan iklan dibantu oleh an menengah ke atas serta para KPU, ternyata sangat bagus dan mahasiswa, tampaknya bisa tidak diatur dengan teratur tidak mengmelakukan politik uang. ganggu kepentingan masyarakat Para mahasiswa, masyarakat serta jalur lalu lintas. Pemasanmenengah ke atas tersebut memang gan ukuran baliho di jalan-jalan benar memilih siapa yang pantas besarnya sama dan diatur sangat dan visi misinya bagus untuk dipilih, serasi sehingga indah menghiasi mereka tidak memerlukan uang Rp jalan. Dengan alat peraga baliho 100.000,- dan Rp 150.000,- Mereka dan pemasangan iklan dibiayai oleh bisa memprediksi siapa yang pantas KPU maka diharapkan pengeludipilih untuk jabatan lima tahun aran dari pasangan calon (Paslon) mendatang. Bagi masyarakat bawaKepala daerah dan wakil kepala han atau masyarakat yang serba daerah tidak besar, biaya pelaksakekurangan, biasanya diberi uang naan bisa dihemat dan diharapkan seratus ribu saja sudah lumayan pelanggaran juga sedikit. untuk membantu keuangan sesaat.

Kalau sekeluarga ada 5 orang yang Politik Uang mempunyai hak pilih dan aparat Dalam pilkada serentak 9 Desemkeamanan harus siap dan waspada ber 2015 nanti yang dilangsungkan tentang politik uang. Biasanya yang di 269 daerah, untuk memilih calon menerobos serangan fajar adalah kepala daerah dan wakil kepala para tim suksesnya masing-masing daerah bisakah akan bebas politik calon kepala daerah dan calon wakil uang ? dalam pemilihan kepala kepala daerahnya. daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia bebas politik uang PNS Harus Netral tampaknya masih belum bisa. PerDalam pilkada secara langsung tama, masyarakat Indonesia sampai yang dilakukan oleh pemerintah saat ini keadaan kesejahteraan reformasi sampai dengan pilkada ekonominya belum mapan. Banyak serentak yang akan dilakukan pada yang masih belum bisa menikmati 9 Desember 2015 di 269 di daerah di hasil kemerdekaan. Gaji sebulan, seluruh Indonesia. Menteri Dalam untuk hidup sebulan dan keperNegeri Tjahyo Kumolo, Menteri Penluan lainnya masih pas-pasan,

dayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim No. 131/17957/011/2015 perihal netralitas pegawai aparatur pemerintah atau PNS dalam pilkada serentak 9 Desember 2015.

Karena itu, agar para PNS (Pegawai Negeri Sipil) dihimbau oleh pejabat bupati di kabupaten dan kota di Jawa Timur agar PNS netral. Para PNS tidak perlu ikutikutan jadi tim sukses salah satu pasangan calon (paslon) karena melanggar aturan Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan Birokrasi serta SE Gubernur Jawa Timur.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang tugasnya mengawasi netralitas PNS atau ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015.

Menurut Yudi Chrisnandi kalau PNS dibiarkan tidak netral maka dampak yang akan terjadi adalah diskriminasi pelayanan, pengkotakkotakan PNS, benturan konflik kepentingan dan PNS menjadi tidak profesional. Bila terjadi PNS tidak netral dan melanggar SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN dan RB serta melanggar SE Gubernur Jatim akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni PNS yang tidak netral akan dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat, dan tidak boleh mengajukan cuti PNS dalam waktu kampanye. Penundaan tunjangan kerja, penundaan kenaikan gaji sampai pemberhentian dengan tidak hormat dan hormat.

Larangan PNS netral dalam pilkada serentak bisakah dipatuhi dan dilakukan oleh para PNS atau ASN, tampaknya agak sulit. Karena para bupati atau walikota yang mencalonkan lagi sudah menanamkan budi baik kepada para karyawan atau PNS di daerahnya. Bahkan yang loyal dan orang rajin dan profesional ditempatkan di daerah yang basah. Hubungan baik selama 5 tahun antara bupati dan walikota yang mencalonkan lagi, tampaknya ada hubungan yang harmonis. Namun semua itu tergantung dari watak dan pendirian para PNS masing-masing. Kalau PNS mau dan mematuhi aturan pasti bisa.

Wartawan Senior, Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 2 DESEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dewan Minta Parkir Berlangganan Dihentikan Gresik, Bhirawa Kabar adanya penolakan kasasi dari Mahkamah Agung (MA), terkait masalah penarikan parkir berlangganan, membuat pihak DPRD meminta pemkab segera mencabut aturan tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Sholahuddin dari partai PKB, bila pemkab tetap memberlakukan sistem pungutan parkir berlangganan di Kabupaten Gresik, bisa menjadi bom waktu. “Hingga sampai 1 Januari 2016 perda Perda 16/2012 tentang retribusi, belum dicabut dan tetap memberlakukan retribusi parkir berlangganan adalah ilegal, apalagi kalau pemda sudah menerima salinan putusan dari MA,” tegas Sholahuddin.

Ditambahkan, pemda berkewajiban membatalkan Perda tentang retribusi parkir berlangganan, dan segera menindaklanjuti putusan terkait retribusi jasa umum dengan mekanisme parkir berlangganan. Yaitu, harus dilakukan penghapusan Perda 16/2012 tentang retribusi, dan menerbitkan perda baru sebelum 1 Januari 2016.

Sementara Plt Sekda Kabupaten Gresik, Bambang Isdianto mengaku sudah mengambil langkah dan akan mengirim surat ke Dishub (Dinas Perhubungan), Dispenda Provinsi dan Kepolisian untuk menghentikan pungutan parkir berlangganan. “Dan konsep suratnya sudah dibuat dan siap dikirim, tinggal menunggu ditandatangani sama Pj Bupati saja,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya pihak pemda akan mengirim surat ke DPRD Kabupaten Gresik, yang isinya. Pemda minta penghapusan Perda 16/2012 tentang retribusi, dan nanti akan segera dihentikan dan tidak ada penarikan lagi.

“Surat tersebut secepatnya dikirim dalam bulan Desember ini, dan penarikan parkir berlangganan akan segera di hentikan,” pungkasnya. Q kim

Arjuna Tetap Optimistis Menang Meski Golkar Dukung ke SQ Gresik, Bhirawa Menjelang pemilihan bupati (pilbup) tinggal menghitung hari, suhu politik di kota Gresik semakin panas. Strategi politik dari kedua paslon tidak bisa diprediksi lantaran selalu berubah-ubah.

Suara parpol Golkar sebelumnya mendukung pasangan Ajuna, kini secara resmi mendukung incumbent Sambari Halim RadiantoM.Qosim (SQ). Namun dukungan Golkar tersebut tidak membuat pasangan Ahmad Nurhamim-Junaidi ( Arjuna ), menjadi kendor, bahkan tetap optimis menang.

Dukungan resmi itu, tertuang dalam surat DPP Partai Golkar Provinsi Jawa Timur nomor: R-329/GOLKAR/X/2015. Perihal pengalihan dukungan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Gresik, tertanggal Jakarta 31 Oktober 2015. Pada poin pertama surat DPD partai Golkar propinsi Jawa Timur Nomer.09/B.3/ DPD I PG/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015, Perihal dukungan terhadap paslon Bupati Wakil Bupati Gresik.

Pada poin dua surat DPP Partai Golkar Nomor R-153/ GOLKAR/VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015, perihal pengesahan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Gresik, atas nama Ahmad Nurhamim, SPi berpasangan dengan saudara Junaidi, ST. Pada poin tiga berbunyi petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: JuklakI/DPP Golkar/B/2015 tanggal 28 Februari 2015 tentang penetapan pasangan calon

gubernur, bupati, dan wali kota dari Partai Golongan Karya yang ditandatangai Ketua Umum Aburizal Bakrie, dan Sekjen Idrus Marham.

Bunyinya, sehubungan dalam hal tersebut diatas bersama ini disampaiakan, bahwa saat penetapan pasangan calon saudara Ahmad Nurhamim-junaidi berdasarkan pertimbangan politis tertentu (dalam menghindari calon tunggal ).

Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya pasca keluarnya putusan MK, DPP partai Golkar menyampaikan bahwa calon yang ditetapkan untuk memberikan dukungan pemenangan pada kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambari-Qosim ( SQ ).

Menurut Ahmad Nurhamim, calon wakil bupati yang diberangkat dari partai Golkar ini mengatakan surat resmi tersebut dari DPP Golkar tidak berpengaruh terhadap pen-

calonan dirinya dan tetap sah.

Namun ia sangat menyayangkan surat rahasia tersebut bisa keluar, dan sekarang telah menjadi konsumsi publik. Yang ia takutkan, semoga kedepan Golkar di Gresik tidak hancur, tetap bisa sebagai pemenang dalam pileg di DPRD. “Kami masih tetap optimis pasangan Arjuna yang diberangkatkan dari Golkar, bisa tetap menang. Sebab konstituen Golkar sudah mengerti dalam hal ini, karena suara Golkar suara rakyat. Dan Arjuna hingga sekarang terus melakukan kampanye simpatik kepada masyarakat, dilakukan dengan cangkruan ngopi bersama, mendatangi tokoh dan ulama di desa dan di kota, juga kemarin mengelar jalan sehat bersama,” pungkasnya.

Sementara Ketua Plt DPD Golkar Kabupaten Gresik, Chriswanto Santoso mengatakan, calon yang ditetapkan

tetap sah. Tetapi, dalam proses pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2015, diputuskan mendukung pemenangan paslon Sambari Halim RadiantoM.Qosim (SQ), pertimbanganya berdasarkan survei yang telah dilakukan paslon SQ tinggi.

“Perlu diketahui bahwa cabup Sambari, tetap kader Golkar, meski sekarang ini sudah mundur dan menyeberang ke PKB untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati Gresik di pilkada nanti 9 Desember besok. Meskipun SQ tidak diberangkatkan dari Parpol Golkar. Namun, sesuai janji dan kontrak politiknya.

Kedua paslon itu, berjanji tetap membantu dan akan membesarkan Golkar. Dan Golkar telah menginstruksikan kepada kadernya untuk memenangkan paslon SQ, melalui keputusan rapat pleno,” pungkasnya. Q kim

BNN Kota Mojokerto Tes Urine 20 Jaksa

Salah Cetak, Partai Nasdem Lapor ke Panwas Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah kader Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo ramai-ramai mendatangi kantor Panwaslu Sidoarjo, Selasa (1/12). Mereka melaporkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam rangkaian proses Pilkada Sidoarjo. Diantaranya mengenai pamflet yang isinya untuk Paslon nomor urut 1, tapi dibelakangnya berisi visi Paslon nomor urut 3. Kondisi yang sama terjadi untuk pamflet Paslon nomor urut 2 dibelakangnya berisi visi misi Paslon nomor 3 lagi.

Selain itu, mereka juga melaporkan soal adanya sejumlah spanduk dukungan yang dianggap sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) siluman. Beberapa diantaranya di pasangan di Ponti, pojok Taman Pinang Indah, dan Jalan Mojopahit, Sidoarjo.

Karena pamflet itu, pengadaannya menggunakan uang negara. Seharusnya disortir dan dicek dulu oleh KPU sebelum diterima dari rekanan Kudus Jawa Tengah.

“Apalagi, pamflet itu sudah dibagikan ke seluruh Paslon. Kalau ada salah cetak itu kami menduga ada unsur kesengajaan,” tegas Ketua Bidang Politik dan Pemerintah, DPC Nasdem Kabupaten Sidoarjo, Sugeng Budi Santoso, usai dari kantor Panwas.

Melihat kondisi tersebut pihaknya meminta KPU melaksanakan cetak ulang dan menarik pamflet ke seluruh Paslon yang dianggap salah cetak itu.

Karena cetaknya itu pakai anggaran negara. “Kami juga mengkaji pelanggaran hukumnya apa, soal pamflet yang bolak balik isine beda itu,” tegas Sugeng.

Selain itu, kata Sugeng, spanduk dan baleho dukungan yang beberapa hari terakhir di pasang di lokasi-lokasi strategis yang berisi gambar incumbent nomor urut 3 harus segera ditertibkan Panwaslu dan Satpol PP Pemkab Sidoarjo.

“Kalau tak ditertibkan, maka kami akan menginstruksikan kader partai di seluruh kecamatan menginventarisir baleho dan spanduk dukungan itu.

Apalagi berisi gambar incumbent yang seharusnya memberi contoh kampanye yang baik,” paparnya.Q ach

5

kariyadi/bhirawa

Wali kota Mojokerto H Mas’ud Yunus membagi bunga kepada pengguna jalan dalam peringatan hari HIV/Aids, Senin (1/12) kemarin.

Setahun, Pengidap HIV/AIDS Bertambah 65 Orang Kota Mojokerto, Bhirawa Peningkatan angka penderita HIV/AIDS di Kota Mojokerto sangat mengkhawatirkan. Dalam waktu satu tahun, tahun 2015 ini terjadi penambahan jumlah pengidap , sebanyak 65 orang. Jika ditotal hingga akhir tahun 2015 ini, jumlah penderita HIV/Aids di kota yang hanya memiliki dua Kecamatan ini mencapai 533 orang.

Data yang diungkapkan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, setiap tahun jumlah penderita penyakit HIV/AIDS mengalami peningkatan. Tahun 2012 jumlah penderita hanya 47 orang, tahun 2013 terdapat 73 orang, tahun 2014 sebanyak 85 orang dan terbaru tahun 2015 ini terdapat 65 orang.

“Jumlah total, saat ini penderita HIV/AIDS di Kota Mojokerto mencapai 533 orang,” ujar Christian Indah Wahyu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, usai membagi bunga kepada pengguna jalan, Senin (1/12) kemarin. Pembagian bunga yang juga diikuti Wali Kota H Mas’ud Yunus itu memperingati hari HIV/Aids sedunia.

Dari data yang dimiliki Dinkes, jumlah penyandang terbesar berasal dari wanita tuna susila (WTS) dan pria tuna susila (PTS). “Terbanyak memang dari pelanggan WTS dan PTS. Ada 264 orang yang terjangkit karena doyan ‘jajan’ diluar. Sisanya baru dihuni ibu rumah tangga, WTS dan anak-anak,” tambah Indah.

Sementara itu Wali Kota

Mojokerto, Mas’ud Yunus prihatin dengan banyaknya warga Kota Mojokerto yang terjangkit HIV/AIDS. Untuk itu dimomen peringatan hari HIV/AIDS sedunia itu wali kota rela turun kejalan mem bagi bunga sebagai ungkapan prihatin sekaligus mengingatkan warga kota akan bahayanya penyakit tersebut.

“Peringatan Hari HIV/ AIDS agar dijadikan sebuah motivasi kepada masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS karena virus HIV/AIDS berbahaya bagi umat manusia.

Kota Mojokerto sudah punya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), diharapkan keberadaannya bisa mengurangi angka infeksi baru HIV/ AIDS yang trennya terus meningkat,” ungkapnya. Q kar

Kota Mojokerto, Bhirawa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto melakukan gebrakan dengan melakukan tes urine di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, Selasa (1/12) kemarin. Sebanyak 20 jaksa di lembaga adhyaksa ini menjalani tes urine untuk mengetahui yang bersangkutan positif menggunakan narkotika atau tidak.

Hasil tes urine dirilis lang sung Kajari Mojokerto, Ery Ariansyah seusai pemeriksaan urine.

“Dari 20 jaksa, termasuk juga saya yang menjalani tes urine narkoba, hasilnya negatif,” ujar Kajari kemarin.

Menurut Ery Ariansyah, tes narkoba yang digelar kali ini menggandeng BNN Kota Mojokerto yang notabene baru beberapa waktu terbentuk. “Ada instruksi dari Kejati, kami diminta menjalani tes urine. Kami sudah berencana bekerjasama dengan rumahsakit. Tapi bertempatan juga, di Kota Mojokerto sudah terbentuk BNN. Dan tawaran tes urine dari BNN pun tentunya kami sambut baik,” ujar mantan Kajari Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Ery Ariansyah, tes narkoba di lembaganya sebagai bentuk komitmen membrantas narkoba sebelum menjadi pejabat pe-

negak hukum. Terlebih bagi para jaksa. “Jaksa harus bersih dulu (narkoba). Karena jaksa sebagai ujung tombak. Makanya, tes urine ini pun kita prioritaskan bagi jaksa,” tambahnya.

Ketua BNN Kota Mojokerto, Kompol Suharsi mengatakan, tes urine di lingkup Kejari Mojokerto merupakan besutan pertama pihaknya. “Tes urine di Kejari Mojokerto ini merupakan tes urine yang pertama bagi BNN Kota Mojokerto. Kita harapkan instansi lain akan segera menyusul,” ujar Suharsi yang kemarin memimpin langsung kegiatan tes urine.

Suharsi menambahkan, hasil tes urine menggunakan piranti tes benama ‘urine kit’ langsung bisa diketahui hasilnya. “Dari urine yang ditempatkan di urine kit akan dalam kurun waktu tidak lebih dari sepuluh menit bisa diketahui hasilnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tes urine yang berlangsung ruang di poliklinik Kejari di lantai dua, satu persatu jaksa dan staf kantor Kejari mengambil sampel urine di kamar mandi menggunakan urine kit yang disediakan petugas BNN. Sampel urine kemudian diserahkan kepada petugas BNN lainnya yang melakukan pemeriksaan. Q kar

kariyadi/bhirawa

Kejari Mojokerto Ery Ariansyah menyerahkan hasil urine kepada petugas BNN, Senin (1/12) kemarin.

Pemkab Akan Bukukan Perusahaan Penyumbang CSR Gresik,Bhirawa Untuk memotivasi perusahaan, Pemkab Gresik berencana membukukan perusahahaan di Gresik yang pernah memberi CSR (Corporate Social Responcibilty) dalam bentuk buku dan Compak Disk). Buku dan CD itu akan dibagikan ke masyarakat dan perusahaan.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bupati Gresik, Indah Sofiana yang mendampingi Plt Sekda Gresik Bambang Isdianto saat menerima kunjungan kerja (kunker) dari Pemkab Jepara di Ruang Puteri Cempo Selasa (1/12). Kunker Pemkab Jepara kali ini dipimpin oleh Kabag Perekono-

mian Pemerintah Kabupaten Jepara, Erza Rudi Yulianto.

Menurut Indah Sofiana, buku dan CD yang akan dibuat oleh Bapeda Kabupaten Gresik itu akan memuat data perusahaan yang telah memberikan dana CSR kepada masyarakat Kabupaten Gresik.

“Buku dan compact disk itu

nantinya akan dibagikan kepada semua perusahaan di Gresik. Jadi agar semua perusahaan tahu siapa yang sudah menyumbang dan siapa yang belum,” ujarnya.

Dikatakan Indah Sofiana, dalam meminta sumbangan berupa dana CSR kepada perusahaan, pihaknya selama ini

mengadakan pendekatan tim dan kelompok. Mereka beberapa perusahaan di suatu wilayah membentuk kelompok sendiri, misalnya di wilayah Kecamatan Manyar ada Kelompok ‘Formula’. Diwilayah lain juga ada kelompok lain.” Dengan pendekatan kelompok itulah kami berhasil,” paparnya.Q eri

Wali Kota - DPRD Setujui R-APBD 2016 Jadi Perda Wali kota Mas’ud Yunus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menyetujui R-APBD 2016 dalam sidang Paripurna DPRD.Bertempat di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, Wakil Wali kota Suyitno, Forkompimda Mojokerto dan segenap pimpinan SKPD Kota Mojokerto.

Paripurna diawali dengan penyampaian laporan pimpinan gabungan komisi yang berisi tentang proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan raperda APBD tahun anggaran 2016.

Disampaikan juga pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda APBD tahun anggaran 2016 serta penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto.

Abdullah Fanani selaku juru bicara pimpinan gabungan komisi DPRD menyampaikan laporan gabungan komisi atas raperda

APBD tahun anggaran 2016.

Sementara Wali kota Mas’ud Yunus dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang telah bekerja keras bersamasama dengan tim anggaran pemerintah daerah guna membahas dan menetapkan raperda APBD tahun anggaran 2016.

“Hal ini merupakan perwujudan rasa tanggung jawab pemerintah kota dan DPRD Kota Mojokerto terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat,” tutur Wali Kota Mas’ud Yunus.

Dilanjutkan wali kota bahwa rapat-rapat yang telah dilaksanakan DPRD Kota Mojokerto untuk membahas raperda APBD tersebut berlangsung sangat dinamis.

“Yang ditandai dengan pengungkapan pendapat atau argumentasi

yang cukup ulet namun masih dalam suasana yang demokratis dan bertujuan untuk menghasilkan usulan-usulan yang paling prioritas yang harus dilaksanakan dalam APBD tahun anggaran 2016,” lanjut wali kota.

Bagi eksekutif hal tersebut dipandang sebagai hal yang

kariyadi/bhirawa

Wali kota menandatangani R-APBD disaksikan pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

kariyadi/bhirawa

Wali kota Mojokerto H Mas’ud Yunus menerima R-APBD 2016 dalam sidang paripurna.

positif karena menunjukkan suatu kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan di Kota Mojokerto.

Sekaligus merupakan ungkapan rasa tanggung jawab bersama guna menyusun dokumen perencanaan dan prioritas belanja yang dapat ditertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Saya optimis, apa yang telah dituangkan dalam dokumen ra-

perda APBD tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sehingga antara eksekutif dan legislatif telah ada kesamaan pandangan dalam penyusunannya,” sebut wali kota.

Namun demikian meskipun terdapat banyak usulan yang telah dibahas, belum semua usulan dan kebutuhan dapat terakomodir. Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Rabu Kliwon 2 DESEMBER 2015

Nasdem Situbondo Bantah Alihkan Dukungan ke HAFASS Di Tuban, Tim Hudanoor Siapkan Saksi Berlapis, Paslon Independen Siapkan Sebatas Kemampuan Situbondo, Bhirawa Gencarnya kabar perpindahan arus dukungan DPD Partai Nasdem (Nasional Demokrat) Situbondo kepada pasangan calon (paslon) nomor 2, Abdul Hamid dan Fadil Muzakki (HAFASS) mendapat tanggapan serius dari Ketua DPD Partai Demokrat Situbondo, Moshonif Fikri, kemarin. Pria asli kelahiran Situbondo itu membantah keras kabar dukungan partai yang dibidani Surya Paloh, yang semula mendukung pasangan calom nomor 3, Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi, kepada paslon Abdul Hamid-Fadil Muzakki.

Pria yang akrab dipanggil Fikri itu menjelaskan, bahwa kabar yang disampaikan oleh Hermanto, mantan Ketua DPD Situbondo tersebut tidak benar. "Saya sangat menyayangkan kabar yang beredar akhir-akhir dimana DPD Nasdem mengalihkan dukungannya ke paslon lain. Yang jelas, statement tersebut, yang disam-

paikan Hermanto, diluar keputusan pengurus DPD Partai Nasdem Situbondo," kata Fikri.

Selain itu, sambung lelaki yang kini menjadi anggota Komisi IV DPRD Situbondo itu juga menandaskan, saat ini Partai Nasdem Situbondo masih solid untuk mendukung kemenangan DADI (Dadang Wigiarto - Yoyok Mul-

yadi) dalam Pilkada 2015. "DPD Partai Situbondo masih solid untuk mendukung paslon DADI dalam Pilkada Situbondo pada 9 Desember 2015 ini. Ini sudah sesuai dengan surat yang telah kami kirim ke DPP Partai Nasdem," tegas Fikri.

Masih kata Fikri, dirinya bersama seluruh jajaran pengurus DPD Nasdem Situbondo meminta agar seluruh anggota Partai Nasdem DPD Situbondo untuk tetap solid dalam mendukung pelaksanaan pilkada tahun ini.

"Saya optimis DPD Partai Nasdem Situbondo sampai sekarang masih kompak dan solid. Untuk itu, saya meminta agar pengurus DPD Nasdem Situbondo tidak terpengaruh dengan kabar bohong tersebut," pungkas Fikri.

Saksi Berlapis

sebagai saksi dan pengawas di tiap-tiap TPS dengan kordinator dua orang masing-masing Desa, Kecamatan dan Kabupaten,” ujar Ketua Tim Pemenangan pasangan Hudanor HM. Miyadi.

Ketua Tim Pemenangan (Hudanor) yang juga ketua DPRD Tuban ini lebih lanjut menjelaskan, untuk memaksimalkan fungsi dan tugas para pengawas dan saksi, sebelum bertugas dilapangan, mereka akan mendapatkan pembekalan untuk melatih para saksi agar memiliki pengetahuan dan kecakapan berkaitan dengan proses pemilihan umum bupati dan wakil Bupati Tuban. “Kita juga sudah mensosialisasikan dan memberikan pembekalan, pada seluruh petugas yang akan menjadi saksi untuk mengawal jalanya pemilihan,” katanya.

Selanjutnya jelas Miyadi, selain

petugas formal yang dia bentuk, ada juga tim relawan yang siap mengawal jalanya pemilihan.

“Ada dua tim, satu tim formal lainya adalah tim relawan, mereka ini juga berperan dalam pengawsan dan mengawal suara 75 persen perolehan pilkada esok,” terag Politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini.

Sementara di tempat terpisah, ketua Tim sukses paslon nomor urut dua dari jalur independet Zakky Mahbub – Dwi Susiatin Budiarti (Zadit) mengaku hanya mempersiapkan saksi pada tingkat TPS dan koordinator Desa, Kecamatan serta Koordinator Kabupaten. “Itu pasti, tapi sebatas kemampuan kami, kalau rakyat sudah menentukan, jika kami yang menang mau apa lagi,” kata Mustain Ketua Tim Pemenagan paslon Zadit.Q awi,hud

Anggota Korpri Harus Profesional dan Melayani

KILAS JATIM

Pembinaan Dewan Hakim MTQ Kecamatan 2015 Dibuka Sekda Trenggalek Trenggalek, Bhirawa Untuk meningkatkan profesionalisme dan kredebilitas sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan bagi para dewan hakim yang nantinya akan bertugas dalam kegiatan MTQ di Kabupaten Trenggalek, Sabtu (28/ 11) bertempat di aula BKD Trenggalek telahdigelar Pembinaan Dewan Hakim MTQ Kecamatan Tahun 2015. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Drs. Ali Mustofa M.Si, SekdaTrenggalek, Kepala Kemenag Trenggalek, Kepala SKPD Terkait, dan Para PesertaJajaranPengurus LPTQ Kecamatan se Kabupaten Trenggalek.

Pada kesempatan ini, Drs. Abd. Shomad M.Si, Kepala Bagian Kesra Setda Trenggalek dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan hakim MTQ yang memiliki kemampuan pada Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, meningkatnya kemampuan para hakim MTQ kabupaten Tenggalek untuk bertugas pada MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten serta meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap kitab suci Alquran.

“Kami berharap kegiatan ini akan melahirkan dewan hakim yang dapat menjalankan tugas dengan baik, berprilaku jujur, serta mampu memberikan penilaian obyektif dalam pelaksanaan MTQ yang akan digelar di Kabupaten Trenggalek,“ ungkapnya.

Sementara itu, Drs. Ali Mustofa M.Si, Sekda Trenggalek dalam sambutannya mengatakan Pembinaan hakim Musabaqoh Tilawatil Quran adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi kita untuk dilaksanakan karena kegiatan ini sebagai salah satu upaya awal kita untuk menciptakan system pembinaan dan penyaringan calon kafilah yang lebih baik di masa yang akan datang. Q wek

Lamongan, Bhirawa Tiga hari besar sekaligus dilaksanakan bersamaan di Alunalun Kota Lamongan, Selasa (01/12). Yakni peringatan HUT Korpri ke-44, Hari Guru Nasional ke21 dan PGRI ke-70, dengan Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi sebagai Inspektur Upacara.

Sebelum upacara dimulai, ditampilkan Tari Muji Sesanti oleh 100 guru SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Lamongan. Tari Muji Sesanti merupakan pegembangan dari tari Bedhaya Amangkubimu dan Tari Kiprah Bahlun yang meruapakn tari tradisi Kabupaten Lamongan.

Tari ini menggambarkan ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu dan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang hadir. Sebagaimana Tari Boran, penata tari ini adalah Ninin Desinta Y dan Tri Kristiani sedangkan piñata musik oleh Purnomo.

Seusai upacara, Wahid Wahyudi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat memberikan penghargaan kepada SKPD dengan penilaian kinerja terbaik. Yakni Dinas Kesehatan , BKD dan Sekretariat DPRD untuk SKPD kategori eselon II. Bambang Suwahyo (61 th) salah satu pensiunan PNS yang diundang dalam upacara tersebut berharap dengan peringatan HUT Korpri, PNS bisa semakin disiplin dan memiliki visi ke depan.

“Menjadi PNS itu harus disiplin, taat aturan, dan harus punya visi ke depan. Tidak ada kata kurang disiplin yang ada hanya disiplin dan tidak disiplin jadi yang harus dilakukan yakni disiplin,” pesan Bambang Suwahyo yang sebelum pension bertugas di Inspektorat tersebut.

Sekkab Yuhronur Efendi yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota KORPRI dan Bupati Lamongan.

“Terima kasih kepada seluruh anggota Korpri, guru dan PGRI atas semua pengabdian dan karya-karyanya sehingga Kabupaten Lamongan tetap menjadi Kabupaten yang megilan. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pj. Bupati Lamongan Bapak Wahid Wahyudi yang selalu memberikan dukungannya sehingga sampai dengan akhir tahun ini Kabupaten Lamongan masih saja menerima beberapa penghargaan”, ucap Yuhronur Efendi.

“Saya berharap agar anggota Korpri terus menjaga dan mendorong kebersamaan dan kekompakan, selalu solid agar menjadi lebih profesional, modern dan melayani”, pesan Yuhronur Efendi.Q yit

SMPN 2 Srengat Wujudkan Siswa Berprestasi Terapkan Disiplin Waktu dan Melengkapi Fasilitas Belajar Untuk mengukir prestasi (akademis dan non akademis) menjadi prioritas utama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Srengat. Bahkan untuk mewujudkan hal itu, ada beberapa langkah yang dilakukan lembaga tersebut. Di antaranya melengkapi fasilitas yang dibutuhkan siswa, dan mengutamakan kedisiplinan siswa.

Hasil yang telah diraih diwujudkan dengan deretan piala yang telah tertata rapi di sebuah almari yang berada di ruang guru SMPN 2 Srengat. Puluhan piala tersebut, membuktikan bahwa telah banyak prestasi yang diukir siswa-siswi sekolah yang bertempat di Desa Dandong, Kecamatan Srengat.

Banyaknya piala yang diraih siswa-siswi, tidak terlepas dari peran sekolah yang bisa mencetak peserta didik lebih berprestasi. Beberapa kiat diantaranya, memberikan fasilitas penunjang untuk belajar siswa, di antaranya membangun fasili-

Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tinggal 8 hari hari lagi di kabupaten Tuban membuat sejumlah tim sukses dari masing-masing pasangan calon (Paslon) mempersiapkan antisipasi kecurangan dengan menyiapkan saksi dan pengawas berlapis mulai dari tingkat kabupaten, Kecamatan bahkan hingga tingkat desa.

Seperti mempersiapkan saksi berlapis seperti yang dilakukan oleh tim pemenangan dari paslon Fathul Huda dan Noor Nahar Hussein (Hudanor) yang menempatkan dua orang kordinator tingkat Kabupaten, Kecamatan Dua orang kordinator, dan masing-masing desa 1 orang kordinator dan satu orang per Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami sudah siapkan 1.863 pengawas yang akan bertugas

tas laboratorium dan ruang kelas yang nyaman untuk kegiatan akademik.

Selain itu, juga membangun lapangan basket, voleybal, ruang kesenian dan lapangan sepakbola untuk kegiatan di bidang non akademik atau ekstra kurikuler. “Kami selalu memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa,” ungkap Wakil Kepala (Waka) Kurikulum Hariadi.

Beberapa fasilitas yang ada diantaranya, ruang untuk kegiatan pramuka (indoor dan out door), ruang untuk palang merah remaja (PMR), lapangan bola voley, lapangan basket dan

hartono/bhirawa

Kegiatan Pramuka sebagai salah satu upaya mewujudkan prestasi siswa dalam bidang Ektrakurikuler.

ruang kesenian. Banyaknya fasilitas yang disediakan, membuat peserta didik menjadi semangat dan lebih termotivasi dalam belajar.

Sebab, banyak siswa-siswi yang memanfaatkan fasilitas penunjang. Misalnya, setelah selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM), banyak siswa yang tidak segera pulang, melainkan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. “Peserta didik, semangat untuk memanfaatkan fasilitas penunjang yang kami sediakan,” katanya.

Alhasil, banyak prestasi yang telah dicetak siswanya, diantaranya memenangi berbagai perlombaan, seperti lomba pencak silat, lomba karya ilmiah remaja (KIR), lomba BMX speed, dan lomba membaca alquran.

Ummu Khulsum, salah seorang siswi SMPN 2 Srengat yang meraih juara satu Lomba KIR tingkat Kabupaten Blitar.

Menurut dia, selain fasilitas lengkap, pengajar juga membekali ilmu kepada siswa-siswi.

Ilmu yang membuat peserta didik lebih semangat dan termotivasi untuk mengukir prestasi yakni, mengajarkan kedisiplinan waktu.

“Dengan terbiasanya kami menerapkan kedisiplinan, membuat kami bisa membagi waktu antara belajar dan mengadakan kegiatan ekstra kurikuler, sehingga kami bisa fokus,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, juga sangat mendukung semua sekolah yang ada di Kabupaten Blitar menjadi sekolah berpretasi. “Prestasi menunjukkan keberhasilan proses pendidikan. Sehingga kami berharap semua sekolah juga meningkatkan prestasinya,” kata Drs. Totok Subihandono.Q htn, adv

suprayitno/bhirawa

Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menyerahkan tumpeng kepada Ketua Korpri Lamongan Yuhronur Efendi.

Wali Kota Kirap Piala Adipura 2015 Kota Probolinggo tahun ini kembali meraih penghargaan Adipura yang ke-9. Jum’at 27/11 pukul 06.00 WIB, Pemerintah Kota Probolinggo mengadakan acara Kirab Penghargaan ke Sembilan Piala Adipura Bidang Lingkungan Hidup kota sedang. Kirap mengambil Star dari PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) kemudian keliling kota hingga finis di TPA Bestari (Tempat Pembuangan Akhir ) sampah.

Acara kirab yang tanpa diikuti oleh Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini Buchori, Wakil Wali Kota Suhadak dan Sekda Johny Haryanto.

Namun Pila Sadipura yang berada paling depan bersama Drs. Tutang Heru Aribowo, M. Si, Kepala Dinas BLH Kota Probolinggo, serta diikuti segenap Kepala Dinas, Camat dan Lurah seKota Probolinggo.

Kirab ini juga diikuti oleh puluhan roda empat yang membawa Plakat TPA terbaik nasional, Penghargaan kota sehat tingkat nasional, penghargaan gemar makan ikan tngkat nasional, penghargaan PPID inspirasional terbaik kedua tingkat nasional, penghargaan IMP (inovasi manajement perkotaan) sub bidang pemanfaatan ruang tingkat nasional, penghargaan bhakti koperasi dan UKM tingkat nasional, penghargaan penyelenggaraan kearsiapan pemerintah desa/kelurahan terbaik tingkat provensi Jawa Timur, penghargaan LPM berprestasi ke II tingkat provensi Jawa Timur dan penghargaan atlit berprestasi tingkat nasional dan provensi Jawa Timur.

Diikuti pula ratusan sepeda motor para petugas kebersihan serta masyarakat, yang juga puluhan truk sampah serta truk teangki air untuk penyiraman taman sepanjang hjalan di kota, serta rombongan Petugas Kebersihan dari kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo.

Meriahnya kirab piala Adipura, Kota Probolinggo merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat atas keberhasilan yang diperoleh.

Oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan

Piala Adipura di kirap keliling kota Probolinggo.

kirab, Pemerintah Kota berharap kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kebersihan lingkungan.

Kota Probolinggo berpesta! Demikianlah ungkapan yang pantas terlontar untuk Kota yang berjuluk Kota Seribu Taman ini. Bergelimang prestasi secara bertubi-tubi bikin pemerintah dibawah pimpinan Hj. Rukmini Buchori ini mengarak beberapa piala keberhasilan berkeliling kota.

Dengan ragam raihan prestasi ini, saya mewakili Pemerintah Kota Probolinggo, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap dukungan seluruh warga masyarakat Kota Probolinggo. Yang sudah dengan segenap hati, dengan keringanan tangan, mendukung penuh segala program-program dan kebijakan Pemerintah.” ujar Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini Buchori ketika memberi sambutan dalam apel pagi, yang dilaksanakan sesaat sebelum gelaran kirab dimulai.

Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Rukmini, hari itu Kota Probolinggo tidak hanya mengirap piala Adipura semata, melainkan juga 9 piala keberhasilan lainnya. Ada lebih dari 12 kendaraan dengan bak terbuka yang dipakai untuk membawa seluruh piala. tampak berada di mobil terdepan, Drs. Tutang Heru Aribowo, M. Si, Kepala Dinas BLH Kota Probolinggo, membawa dan memamerkan piala Adipura ke9 yang berhasil diraih sejak tahun 2007 silam.

Di sepanjang rute yang dilalui, piala Adipura ke 9 tersebu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari warga. Kirab yang dimulai di PPP ini melewati beberapa ruas jalan, hingga garis finis di TPA Bestari. Gelaran kirab dan apel yang digelar sebagai wujud ungkapan rasa syukur Pemkot Probolinggo atas prestasi yang telah dicapai di bidang lingkungan hidup, serta penghargaan lainnya.

Lokasi titik pantau program adipura meliputi, pemukiman/perumahan, jalan alteri, saluran terbuka, terminal, pasar, sekolah, perjantoran, RTH/taman kota, RSUD/puskesmas, stasiun, TPS 3 R (reuse, reduce dan recycle) dan TPA bestari.

Untuk mempertahankan adipura di tahun mendatang warga kota agar tidak tidak membakar sampah, jangan membuang sampah disungai, jangan membuang sampah sembarangan, jangan memotong pohon di jalan alteri dan konektor sembarangan, kelola sampah dari sumbernya, tanam dan rawat pohon, gunakan pupuk organik, bersih-bersih lingkungan, hemat energi, pilah dn olah sampah menuju kota Probolinggo bebas sampah 2020, ajaknya.

Prestasi ini adalah buah kerja kita bersama, seluruh masyarakat Kota.

Dan perstasi ini layak kita pertahankan di tahun-tahun mendatang. Kita jadikan momentum bersama untuk memotivasi dan memacu semangat seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder dan mewujutkan kota Probolinggo sebagai kota yang ramaj lingkungan, berketahanan dan berkelanjutan, wiwit/bhirawa pungkas orang nomor satu di Kota Probolinggo ini.Q wap,adv

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 2 DESEMBER 2015

7

Massa PMII Nganjuk dan Lamongan Demo Menolak Galian C dan Tolak Perpanjangan Kontrak Free Port Nganjuk, Bhirawa Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi kantor Kabupaten Nganjuk dan menuntut agar Bupati Nganjuk tidak memberikan rekomendasi izin lokasi galian C. Karena dalam prakteknya, para pengelola galian C lebih banyak merugikan masyarakat. Kerugian masyarakat akibat praktek galian C, berubahnya sawah produktif menjadi kubangan air karena tanahnya dikeruk. Kemudian, Banyak ruas jalan yang dilalui truk pengangkut tanah galian rusak berat.

Karena banyak menimbulkan kerusakan yang cukup luas, massa PMII menuntut kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada pemilik dan pegelola galian C di Nganjuk yang seluruhnya illegal. “Sawah-sawah kamai kini tidak produktif akibat tanahnya digali. Jalanan rusak akibat dilalui truk pengangkut tanah galian, mana tanggung jawabmu Bapak Bupati,” teriak Bastomi, coordinator aksi.

Dengan menggunakan megaphone, Bastomi meminta agar Bupati Nganjuk memihak kepada rakyat yang menderita akibat galian C. Bukan malah sebaliknya memihak, pengusaha galian C yang notabene pemilik modal

besar.

PMII, dikatakan Bastomi akan mendukung langkah pemerintah untuk memberikan ijin lokasi galian C jika memperhatikan dampak dan kelestarian lingkungan sekitar tambang. Namun sebaliknya, jika pemerintah memberikan ijin tanpa mempertimbangkan dampak negative bagi masyarakat, maka PMII akan melakukan aksi perlawanan. “Kami akan melawan jika pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan ijin lokasi galian C tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan,” tegas Bastomi.

Dalam aksinya, massa PMII memaksa ingin bertemu dengan Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman. Namun, tanpa alasan jelas TULUNGAGUNG Bupati Nganjuk engHILANG BPKB, Honda Supra X 125, th. 2010, Hitam, gan menemui massa AG4895RX, a/n. Mohamad Romeli, Ds. Loderesan, PMII. Bahkan saat Kedungwaru-T.Agung Sekretaris KabupaNo. 2468/IMB/BI-II/2015 ten Drs Masduqi berHILANG BPKB, Honda Vario, th. 2006, Hitam Putih, usaha membuka diaAG2611ZI, a/n. Lamisah, Ds. Nglongsor RT 1 RW 1, Tugulog, massa PMII jusTrenggalek tru menolaknya. KaNo. 2469/IMB/BI-II/2015 rena massa PMII haHILANG STNK, Suzuki, th. 2011, Merah Hitam, AG3909OD, nya ingin berdialog a/n. Slamet, Dsn. Tanjung RT/RW: 005/002, Ds. Sambijajar, dengan Bupati Ngan-

juk. “Dimana bupati pak, saya tidak punya urusan dengan anda.

Kami ingin bertemu dengan Bupati Nganjuk bukan anda,” teriak massa PMII. Mendapati respon yang tidak baik dari massa PMII, Masduqi langsung kembali masuk ke Pendopo Kabupaten Nganjuk tanpa sempat memberikan penjelasan.

Sementara itu, pasukan Dalmas Polres Nganjuk dan anggota Satpol PP menjaga ketat gerbang Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Aksi baru berakhir sekitar pukul 12.30, setelah massa PMII membaca doa dan tahlil di depan gerbang Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Tolak Perpanjangan Sementara itu, puluhan aktivis Pengurus Komisarit Universitas Islam Lamongan (Unisla) demo mengusulkan kepada legislatifnya untuk mendorong adanya perumusan perubahaan UndangUndang terkait Freeport ke pemerintah pusat.Para aktivis tersebut dengan lantang mengusulkanya lewat aksi turun jalan mendatangi Gedung DPRD Jalan Basuki Rahmad, Selasa (01/12).

Ketua Komisariat PMII Unisla Veteran , M. Rofi'an menegaskan, langkah perusahaan asing Amerika Serikat ‘Freepot’ menjegal setiap regulasi di Indonesia.

“Bahkan, ini sudah berulang kali," tegas M. Rofi'an, Namun ironisanya, lanjut dia, pemerintah seolah dibuat tidak berdaya di hadapan Freeport.

Bahkan, pemerintah Indonesia

Sumbergempol-T.Agung

No. 2470/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter, th. 2008, Merah, AG4629TH, a/n. Siti Imroatus Solikah, Dsn. Bocor, Pakisaji, Kalidawir-T.Agung No. 2471/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Abu-abu, AG4932SX, a/ n. Siti Romelah, Ds. Kalibatur, Kalidawir-T.Agung No. 2472/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Biru Putih, AG2984RAT, a/n. Darmawati, Ds. Tanjung, Kalidawir-T.Agung No. 2473/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Biru, AG2891RP, a/n.

Pemkab T.Agung-T.Agung No. 2474/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1998, Hitam, AG3794TD, a/n.

Mukayat, Ds. Suwaru, Bandung-T.Agung No. 2475/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG5038ST, a/n.

Yisdianto, Ds. Kalangan, Ngunut-T.Agung No. 2476/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Mtr Honda, th. 2014, Merah, AG2530RAL, a/n. Siswo Andono SE, DS. Samir, NgunutT.Agung No. 2477/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mitsubishi T120SS, Pick Up, th. 2000, Putih, AG9894RH, a/n. Gangsarini, Ds. Kalangan RW 04/2, Ngunut-T.Agung No. 2478/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3996 J, a/n Syamsul Arifin, Kel. Dawuhan, rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 2479/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5389 EV, a/n Dian Permana Putra, Ds. Tokelan, rw 03/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2480/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3261 J, a/n Dasar Giyanto S.Sos, Kel. Dawuhan, rw 01/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 2481/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2053 ER, a/n Rosida Hamid, Kel. Ardirejo, rw 01/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2482/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6285 ER, a/n Anang Subiakto S.Pd, Ds. Olean Tengah, rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 2483/IMB/BI-II/2015

SIDOARJO Nopol. W 2079 TU.R Moedjianto, Cendrawasih 18 kec waru sidoarjo. No rangka MH1JBF115BK001378.no mesin JBF1E1001462.

No. 2484/IMB/BI-II/2015

ristika/bhirawa

Aksi Massa PMII di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk menolak keras ijin lokasi galian C karena merusak lingkunan dan merugikan masyarakat. seakan bertekuk lutut di hadapan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu. “Sudah saatnya Undang-Undang menyangkut Freeport dirubah, sebab sudah hamper setengah abad Freeport mengeruk kekayaan alam Indonesia, terutama di Papua," beber Ketua Komisariat Unisla Veteran tersebut.

Dia juga menjelaskan,Secara bisniss jika dihitung dlam sebulan Freeport bisa mendapatkan

keuntungan Rp 3,534 triliun.

Keuntungan Freeport begitu besar,akan tetapi rakyat Indonesia tidak mendapat manfaat apapun.

"Realitanya pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas 1 persen dan tembaga 1,5 hinga 3,5 persen," tandasnya.

Karena itu, sebagai jalan memulihkan martabat dan kedaulatan bangsa Indonesia, harus rakyat sendiri yang notabanenya pemilik sah kekayaan alam ini

yang harus membangun gerakan massa untuk mengambil alih.

"Ambil alih Freeport untuk memulihkan kedaulatan bangsa," teriak massa.

Para aktivis PMII meminta dukungan para wakil rakyatnya (DPRD). Massa bertahan di depan pintu gerbang Gedung DPRD hingga akhirnya Ketua DPRD Kaharudin keluar menemui massa dan pihaknya mendukung gerakan PMII.Q ris,mb9

Lumajang Peringkat 20 Besar di Jatim PD BPR Tulungagung Belum Penderita HIV AIDS hingga November 2015 Bertambah Jadi 85 Orang, 6 Orang Meninggal Lumajang, Bhirawa Dalam rangka memperingati hari Aids sedunia, dinas kesehatan kabupaten Lumajang akan merangkul berbagai stake holder dalam upaya mensosialisasikan bahaya Aids kepada masyarakat. Hal tersebut di sampaikan oleh Askap selaku kasi Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Lumajang yang menjelaskan bahwa dalam rangka memperingati hari Aids sedunia tersebut akan diadakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan ke sejumlah areal Hotspots atau daerah yang rawan terjadi penularan Virus HIV. Dalam kegiatan yang berlangsung pada hari ini di sejumlah

perempatan lampu merah dinkes lumajang memberikan pita merah sebagai lambang peduli odha (orang dengan HIV/Aids).

Sedangkan untuk acara puncaknya rencananya di lakukan di acara Car Free Day di alun-alun Lumajang (13/12) mendatang.

Menurut Askap, jumlah penderita HIV Aids hingga bulan November 2015 tercatat ada penambahan jumlah sebanyak 5 orang lagi ,yang sebelumnya yaitu di bulan Oktober 2015 berjumlah 80 orang kini bertambah menjadi 85 orang.

Jumlah penderita pengidap virus HIV di kabupaten lumajang berdasarkan data temuan kasus dari Dinas kesehatan lumajang terus mengalami ke-

naikan sebesar 10 persen dari tahun ke tahun terhitung sejak 2011 hingga akhir 2015.

Jumlah penderita HIV Aids pada bulan oktober 80 orang dan pada bulan November ini ada penambahan 5 orang jadi hingga bulan November 2015 berjumlah 85 orang," katanya. Jumlah meninggal dunia akibat Aids hingga tahun 2015 ini berjumlah 6 orang," imbuhnya.

Masih menurut Askap bahwa dari jumlah tersebut kemungkinan masih ada penambahan penderita lagi tetapi menurutnya masih menunggu hasil uji sampel Sero Survey terhadap 100 orang terhadap kelompok resiko tinggi HIV Aids di daerah Hotspot yang dilaksanakan (2729 November ) lalu .dan hasilnya masih dalam proses menunggu.

Untuk mengantisipasi hal tersebut lumajang mengadakan gerakan sejuta asa (serentak wujudkan dengan cinta aksi stop aids ) dengan melibatkan berbagai stake holder dan berbagai elemen masyarakat dalam rangka mensosialisasikan bahaya aids .

Sedangkan berdasarkan data dari dinkes lumajang bahwa provinsi Jatim menduduki peringkat ke 2 nasional provinsi terbanyak dengan penderita HIV Aids, sedangkan kabupaten Lumajang masuk dalam 20 besar kabupaten di jawa timur terbanyak jumlah penderita dwi/bhirawa HIV Aids dari tahun ke tahun Dinkes Lumajang saat memberikan pita merah kepada para pengguna jalan dalam menunjukkan peningkatan rata rata 10% per tahun.Q dwi rangka memperingati hari Aids sedunia.

Punya Direktur Definitif Tulungagung, Bhirawa Setelah Dra Setyowati MM tidak bisa lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tulungagung, jabatan tersebut sampai saat ini belum terisi secara definitif.

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Bambang Ermawan MPd, mengakui jika belum ada pejabat direktur definitif di PD BPR Tulungagung. “Yang sekarang menjabat adalah plt (pelaksana tugas). Pltnya wakil direktur PD BPR yakni Pak Gatot,” ujarnya, Selasa (2/12).

Bambang Ermawan yang dalam kepanitiaan seleksi calon direktur PD BPR Tulungagung menjabat sebagai sekretaris ini mengungkapkan saat ini masih berlangsung proses uji kelayakan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memilih orang yang tepat dalam jabatan direktur. “Sudah ada dua orang yang mendaftar. Termasuk wakil direktur PD BPR Tulungagung yang kini menjadi plt,” bebernya.

Bambang Ermawan berharap proses seleksi calon direktur PD BPR Tulungagung dapat berjalan lancar.

Apalagi Setyowati sudah memasuki masa pensiun sejak sebulan lalu atau tepatnya tanggal 1 Novem-

ber 2015.

Sebelumnya, Setyowati sempat diperpanjang masa pengabdiannya sebagai direktur di PD BPR. Kendati sudah memasuki masa purna tugas, ia kembali dipercaya untuk menjadi pj (pejabat) direktur PD BPR Tulungagung pada Maret 2015. Sesuai aturan, jabatan Pj hanya berlangsung paling lama enam bulan dan sudah berakhir November lalu.

Setyowati tidak bisa mengikuti seleksi jabatan direktur PD BPR Tulungagung karena sudah berumur 58 tahun. Sementara salah satu syarat dalam seleksi calon direktur PD BPR Tulungagung, pendaftar maksimal berumur 56 tahun.

Seperti diketahui, seleksi calon direktur PD BPR Tulungagung kurang diminati.

Sampai batas akhir pendaftaran seleksi, Selasa (31/ 3), hanya satu orang pendaftar yang tercatat memenuhi persyaratan administrasi.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, mengatakan enggan berkomentar banyak terkait proses seleksi calon direktur PD BPR Tulungagung. “Kita tunggu saja hasil dari OJK. Yang kami tahu sudah ada dua orang yang mendaftar,” katanya.Q wed

Sambut MEA, Diskoperindag Siapkan Standardisasi Produk mutu desain dompet, peningkatan proses kualitas pembuatan dompet, reparasi telematika, serta pengecatan dan pengelasan otomotif. Seluruh peserta mendapat pembekalan, teori, dan praktek langsung oleh mentor dan para narasumber yang sudah ahli di bidang masing-masing.

“Dekranasda berkomitmen untuk terus memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto, menggelar acara Pembinaan Ketrampilan Kerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun Anggaran 2015, Pembinaan pelaku IKM ini digelar sebagai antisipasi gempuran pasar bebas dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), di Hotel Puncak Ayana, Trawas.

Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto, dalam laporannya memaparkan bahwa kegiatan tersebut sengaja dibuat untuk memetakan kemampuan dan kekuatan para pelaku industri kecil dan menengah sebagai salah satu penyumbang Pendapat Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mojokerto, terutama dalam menghadapi persaingan ketat MEA. “Di Kabupaten Mojokerto ada sekitar 43.000 pelaku usaha, kita masih butuh waktu untuk memberi pelatihan secara menyeluruh. Tahun 2015 kita telah melakukan pelatihan kepada kurang lebih 1.200 pelaku usaha lainnya, kita masih akan terus melakukan pelatihan secara merata. Disamping itu, kita juga akan mengukur perkembangan pelatihan dengan melakukan evaluasi,” jelas Bambang.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

Kabupaten Mojokerto, Setiyanti Ardi Prasetiawan, mewakili Pj Bupati Mojokerto yang juga Kepala Disperindag Provinsi Jawa Timur, M. Ardi Prasetiawan yang berhalangan hadir, turut menyampaikan bahwasannya MEA bukan satu-satunya momok ancaman yang harus dikhawatirkan secara berlebih. Setianti optimis bahwa perguliran dan kelangsungan dunia usaha industri kecil dan menengah mampu bertahan dari ancaman-ancaman eksternal. Menurutnya kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut, mampu memenuhi tuntutan dan selera pasar.

“Saya kira MEA bukan satusatunya ancaman yang bisa menghabisi kita, saya percaya bahwa kita punya karakter dan standarisasi produk yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Packaging atau kemasan produk-produk kerajinan juga harus terus diting-

perajin, dengan mendorong semangat kewirausahaan serta meningkatkan kwalitas poduk kerajinan. Kami juga akan mengakomodir para pengusaha dan pengrajin yang ingin menampilkan produksinya, semaksimal mungkin akan kita jembatani sebagai bentuk upaya pengembangan pasar regional, nasional, bahkan go internasional,” tambahnya.Q kar,adv

kariyadi/bhirawa

Setiyanti Ardi Prasetiawan, isteri Pj Bupati Mojokerto dalam kegiatan pelatihan pelaku IKM di Trawas. katkan sebab produk yang representatif dengan tempat asal-usulnya sangat diminati, dengan cara penerapan ekonomi berbasis Majapahit misalnya. Selain sebagai identitas dan ciri khas Kabupaten Mojokerto, ia mampu merepresentasikan kultur budaya dan wisata Kabupaten Mojokerto secara efektif,” ujar Setianti optimis.

Acara yang juga dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan

Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Kepala Bagian dan Perekonomian, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Mojokerto ini, memberi pelatihan kepada 5 kelompok usahawan yang berkecimpung di dunia usaha indistri kecil dan menengah.

Antara lain para pelaku usaha kerajinan desain perak yang baru saja tiba dari studi banding ke Kabupaten Pacitan, peningkatan

Para pelaku IKM menyimak materi pelatihan standarisasi produk.

kariyadi/bhirawa

MALANG RAYA

8

Rabu Kliwon 2 DESEMBER 2015

Banyak Program Copy Paste

APBD Batu Gagal Ditetapkan Batu, Bhirawa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batu tahun 2016 gagal ditetapkan dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Batu, Senin (30/11) malam.

Padahal tanggal 30 November merupakan batas akhir bagi Kepala Daerah dan DPRD untuk mengesahkan APBD 2016.

Akibat kegagalan ini, kemarin eksekutif mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Jatim untuk berkonsultasi dalam mencari solusi terbaik yang tidak merugikan rakyat.

Ketua Komisi C, Didik Mahmud, RAPBD 2016 batal ditetapkan karena dianggap masih banyak kekurangan. Dalam pendapatnya, Tim Anggaran (Timgar) Pemkot Batu menyampaikan sedikitnya ada 3 kekurangan vital yang memaksa

RAPBD harus dikaji ulang.

Pertama, kegiatan yang direncanakan beberapa SKPD tidak disertai dengan database. Kedua, tidak ada sinkronisasi antar SKPD dalam melaksanakan program kegiatannya.

“Yang ketiga, masih ba-

nyak program kegiatan yang dibuat hanya menjiplak atau copy paste dari program kegiatan sebelumnya. Karena alasan itulah maka eksekutif tadi malam (Senin malam) meminta waktu untuk memperbaiki RAPBD 2016,” ujar Didik Mahmud, Selasa (1/ 12). Dengan belum ditetapkannya APBD 2016, maka DPRD Kota Batu langsung mengirimkan surat ke Gubernur Jatim. Inti dari isi surat tersebut menyampaikan tentang kegagalan penetapan APBD 2016 dalam rapat Paripurna yang dilaksanakan Senin (30/11) malam.

Sementara, eksekutif juga mendatangi Kantor Gubernur Jatim. Mereka melaku-

kan konsultasi untuk mencari solusi tentang RAPBD yang gagal ditetapkan. Mereka juga meminta perpanjangan waktu untuk menetapkan APBD 2016.

Di lingkup SKPD Pemkot Batu, evaluasi dilakukan oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko. Kepala daerah yang biasa diapnggil ER ini marah terhadap kinerja SKPD karena APBD tahun 2016 belum berpihak pada rakyat. Kemarahan ER juga disulut adanya program copy paste dalam RAPBD yang digodok Tim Anggaran dan Badan Anggaran.

Di depan para kepala SKPD, ER juga menyatakan temuannya atas banyaknya

anas bachtiar/bhirawa

Didik Mahmud alokasi anggaran yang dipergunakan untuk kunjungan kerja. Bukan berarti wali kota tidak memperbolehkan kunjungan kerja dilakukan oleh SKPD, namun kunjungan kerja ter-

Elektabilitas Rendra-Sanusi Tertinggi

cahyono/bhirawa

Lapora UB Malang saat menggelar rilis Survey Popularitas Bakal Calon Kandidat Pemilukada 2015 Kabupaten Malang, di Gedung Fisip UB Malang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di pasal 312 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Artinya APBD 2016 harus sudah ditetapkan paling lambat pada 30 November 2015 kemarin.

Jika DPRD dan kepala daerah tidak menyetujui RAPBD pada tanggal tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif. Yakni, tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Q nas

Penunggak PBB Diusulkan Bebas Sanksi Administrasi

KILAS AREMANIA

Malang, Bhirawa Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora) Universitas Brawijaya (UB) Malang telah menyebutkan jika pasangan calon (paslon) Bupati Malang Nomor Urut 1 H Rendra KresnaHM Sanusi memiliki elektabilitas yang cukup tinggi, yakni mencapai 63,7 persen suara. Sedangkan paslon Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi hanya meraih angka 26,8 persen. Dan untuk paslon Nomor Urut 3 NurkholisMuhamad Mufidz hanya 1,5 persen.

Menurut, Peneliti Lapora UB Malang Fazadora, Selasa (1/12), saat Rilis Survey Popularitas Bakal Calon Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UB Malang, bahwa hasil survei yang dirilis ini masih bisa berubah.

“Mengingat responden yang diteliti Lapora masih ragu-ragu dengan pilihan sementaranya,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah memberikan pilihan politiknya, sebanyak 50 persen responden, ternyata belum tahu apakah mencoblos paslon Bupati Malang yang dipilihnya atau tidak.

Karena sebanyak 45 persen sudah pasti memilih, namun sisanya 5 persen menyatakan tidak pasti dan bisa berubah.

Sementara, ada beberapa faktor yang bisa mengubah pilihan, di antaranya money politics atau politik uang, ada tokoh menarik di balik paslon, program partai, dan juga ada beberapa faktor lainnya.Q mut.cyn.

sebut harus memberikan manfaat untuk masyarakat.

Wali Kota melihat dari beberapa SKPD masih banyak yang mengalokasikan anggaran untuk studi banding.

“Bertahun-tahun studi ban dingnya hanya Bali – Jogja, terus studi bandingnya dimana ? manfaatnya apa, itu jadi kajian kita selama ini,” kata ER. Walikota semakin marah ketika ia juga menemukan adanya bagi-bagi uang di beberapa SKPD. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman, menyesalkan penundaan ini. Karena hal ini bukan sekedar persoalan deadline waktu penetapan APBD saja. Dalam UU RI

muhammad taufiq/bhirawa

Kota Malang ditetapkan sebagai kota terbaik dalam penyusnan Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung terbaik oleh Kementaraian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tampak Walikota Malang Muhammad Anton, menerima penghargaan tersebut di Jakarta Selasa (1/12) kemarin.

Kota Malang Penyusun Perda Bangunan Terbaik Malang, Bhirawa Kota Malang ditetapkan sebagai kota terbaik dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung terbaik oleh Kementaraian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Walikota Malang Muhammad Anton, di Jakarta Selasa (1/12) kemarin.

Kota Malang telah mengeluarkan Sertifikasi Laik Fungsi bagi bangunan gedung.

Layak secara sosial termasuk perhatian untuk difabilitas maupun layak secara lingkungan, dan hanya dimiliki oleh kota tertentu saja.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah pusat dalam rangka Hari Bhakti Pekerjaan Umum 2015, di

Thamrin Nine Ballroom UOB Plaza Jakarta Pusat, bersama Kota Semarang, Kota Batam, Kota Bontang dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dirjen Cipta Karya Dr Ir Andreas Suhono, MSc, mengatakan jika kelima daerah dimaksud terpilih untuk meraih penghargaan karena mampu melembagakan Undang Undang Bangunan Gedung menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan, untuk semua masyarakatnya.

“Kota-kota dan Kabupetan ini, telah mampu melembagakan Undang-undang menjadi sebuah peraturan dalam membuat gedung guna menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan,” ujarnya. Usai menerima Penghargaan Walikota Malang Muhammad An-

ton, atau Abah Anton, menyatakan jika penghargaan yang diterima ini, merupakan sebuah apresiasi positif bagi atas upaya Pemkot Malang.

Tentunya lanjut Abah Anton, penghargaan ini diposisikan sebagai motivasi sekaligus memantapkan komitmen untuk menata Kota Malang dalam berbagai koridor sistem yang makin layak huni, ramah sosial, ramah lingkungan, bernilai ekonomi serta ada sinergitas antara satu ruang dengan ruang wilayah lainnya.

“Salah satunya adalah dengan menampilkan master plan Kota Malang 25 tahun ke depan, agar pembangunan ini menjadi berkelanjutan, bernilai tinggi bagi masyarakat dan generasi dimasa depan,”tutur Abah Anton.Q mut

Malang, Bhirawa Penghapusan sanksi administrasi bagi penungak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan diusulkan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang, pada Hari Jadi Kota Malang 1 April 2016 mendatang. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Wali kota Malang Muhammad Anton beberapa bulan lalu.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang Ade Herawanto, kepada wartawan Selasa (1/12) kemarin mengatakan penerapan bebas sanksi administrasi atau sunset policy nantinya hanya akan berlangsung beberapa bulan saja.

Jadi, wajib pajak bumi dan bangunan yang membayar selama bulan April hingga beberapa bulan setelahnya untuk pembayaran pajak sebelum 2013, dibebaskan dari sanksi administratif.

“Para wajib pajak hanya perlu membayar besaran pajak tanpa denda. Tapi sekali lagi ini masih menunggu pengesahan dari wali kota. Kalau izin dari Abah Anton turun. Bisa dipastikan, program itu akan terlaksana,” ujar Ade. Menurut Ade penerapan itu sengaja hanya untuk pembayaran pajak di bawah tahun 2013. Alasannya, Dispenda ingin menertibkan pembayaran PBB saat masih dikelola oleh Pemerintah Pusat dulu. Disampaikan

dia, dengan program itu, bagi wajib pajak yang menunggak lama akan memenuhi kewajibannya.

“Jika program sudah berjalan lancar, bukan tidak mungkin program ini pada tahun-tahun selanjutnya akan merembet ke penghapusan sanksi tahun 2013 ke atas, makanya kita lihat dulu tingkat efektifitasnya seperti apa,” imbuh Ade Herawanto. Kalau memang program itu nanti berdampak bagus timpalnya, Dispenda akan memikirkan program jangka panjangnya.

Apalagi jenis pajak yang dikelola sangat banyak, saat ini Dispenda sengaja hanya menerapkan pnghapusan sanksi administatif pada PBB saja.

Sunset Policy ini diberlakukan dengan tujuan agar target pajak tahun depan bisa kembali tercapai. Bahkan perolehannya tahun depan bisa melebih target Rp 282 miliar, atau naik Rp 10 miliar dari 2015. Karena hingga akhir November lalu, perolehan pajak 2015 sudah melebihi target, sebesar 105,2 persen.

Demikian halnya, dengan perolehan dari PBB, juga sudah melebihi target. Sehingga program itu bisa meningkatkan kembali penerimaan pada tahun depan. Dan perolehan pajak Dispenda semakin siginifikan.Q mut

Disabilitas Terancam Tak Gunakan Hak Pilih Kab Malang, Bhirawa Warga Kabupaten Malang penyandang disabilitas atau cacat fisik terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada 9 Desember mendatang. Penyebabnya, hingga saat ini belum ada petugas dari KPU setempat, mendatangi para disabilitas yang memiliki hak suara.

Kekhawatiran itu disampaikan Direktur Institut Sosial untuk Demokrasi (ISD) Malang Ruhadi Rarundra, Selasa (1/12) kemarin. Menurut Ruhadi, belum adanya sosialisasi atau pendataan pada para penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten Malang, dikhawatirkan penyandang disabilitas tidak bisa mencoblos paslon Bupati Malang.

Data itu diperolehnya setelah pihaknya melakukan kunjungan ke berbagai Yayasan Penyandang Cacat (YPC).

“Salah satunya di Yayasan Bhakti Nurani, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang,” terangnya. Selain kunjungan ke Yayasan Bhakti Nurani, dirinya juga mendatangi rumah Max, warga Desa Talok, Kecamatan Turen, yang tak jauh dari tempat Yayasan Bhakti Nurani. Dan dia mengaku belum ada petugas penyelenggara Pemilu mendatangi dirinya. Padahal, disabilitas memiliki hak politik dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nonor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Person With Disabilitas (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyangdang Disabilitas).

“Kami menilai dengan terlambatnya KPU memberikan sosialisasi kepada warga disabilitas, bisa saja hak politik yang seharusnya digunakan para penyandang disabilitas tersebut, akan hilang,” ungkap Rarundra. Q cyn

Enam SMK di Kabupaten Blitar Lolos ke LKS Tingkat Jatim Hasil Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Jawa Timur Juara (Jawara) ada enam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Blitar keluar sebagai pemenang dan berhak mengikuti LKS tingkat Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Malang.

Enam SMK yang melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur, adalah SMKN 1 Udanawu, SMKN 1 Nglegok, SMKN 1 Doko, SMKN 1 Kademangan, SMKN 1 Bakung, dan SMK PGRI Wlingi.

“Untuk pemenang LKS dan Jawara, lima diantaranya dari SMK negeri dan satu dari SMK swasta,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar Totok Subihandono, melalui Supriyono, Ketua Panitia LKS 2015.

Dia menjelaskan, enam SMK tersebut mampu memenangkan LKS pada beberapa bidang.

Antara lain, SMKN 1 Udanawu menang pada bidang Welding (pengelasan), Autocad Building, Bahasa Inggris; SMKN 1 Nglegok menang pada bidang, Automobile Technology, IT Networking Support, Restauran Service; SMKN 1 Doko menang pada bidang, Agronomy, Matematika Teknology, Matematika Non Teknology; SMKN 1 Kademangan menang pada bidang, Marketing, Bahasa Indonesia; SMKN 1 Bakung menang pada bidang, Post Harvest Technology; dan SMK PGRI Wlingi menang pada bi-

dang, Cadd Mechanical, Production Machine, Electrical Instalation, CNC Milling, Web Disegn, dan ladies and men’s Hardewssing. Sedangkan, untuk pemenang lomba Jawara, yakni bidang Teknologi diraih SMKN 1 Udanawu, bidang Bisnis Managemen diraih SMKN 1 Kademangan, dan SMK PGRI Wlingi meraih juara pada bidang Pariwisata.

“Untuk lomba LKS, juara terbanyak diraih SMK PGRI Wlingi, yakni menang pada enam bidang dan satu bidang diraih dalam lomba Jawara,” jelas Supriyono.

Pihaknya berharap, agar enam SMK tersebut terus meningkatkan prestasi dan terus mengasah kemampuan kompetensi, sebagai bekal persiapan menuju LKS tingkat provinsi pada awal November di Malang. Karena,

enam SMK tersebut nantinya mewakili Kabupaten Blitar.

“Kami berharap enam SMK tersebut, mampu mengukir prestasi di tingkat provinsi,” harapnya.

Berdasarkan pantauan saat perlombaan, sejumlah siswa SMK terlihat cekatan dan mampu menunjukkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bidang jurusan. Misalnya, jurusan Automobile Technology atau teknik kendaraan ringan, di dalam ruang bengkel SMKN 1 Udanawu, seluruh peserta tampak piawai mengutak-atik mesin mobil dan bisa mengetahui sumber permasalahan kerusakan mesin, serta kemampuan welding (pengelasan) siswa SMK juga tidak kalah dengan tukang las professional.

“Sesuai dengan tujuan LKS dan Jawara, yakni kegiatan ini

htn/bhirawa

Bupati Blitar, H Herry Noegroho didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs Totok Subihandono saat melihat secara langsung pelaksanaan LKS. bertujuan untuk mempromosikan kualitas siswa SMK, serta meningkatkan kualitas materi sesuai

tuntutan dunia kerja, agar lulusan SMK siap kerja,” imbuh Supriyono. Q htn,adv

OLAHRAGA

Rabu Kliwon 2 DESEMBER 2015

LINTASAN

Sulawesi Selatan Target Juara Umum Piala Wapres Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (MI) Sulawesi Selatan bertekad mempertahankan status juara umum pada Kejurnas Liga Muaythai Piala Wapres di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, 36 Desember 2015.

Ketua Harian MI Sulsel, Nurahmi di Makassar, Selasa, mengatakan target itu cukup realiastis jika melihat pencapaian sejumlah atlet baik di ajang nasional hingga internasional. Keberhasilan Sulsel sebagai juara umum di Liga Muaythai 2014 di tempat yang sama juga menjadi modal kembali meraih hasil maksimal.

"Kami rencana menurunkan sekitar 20 atlet di kejurnas Piala Wapres. Para atlet yang memiliki pengalaman dan prestasi ini akan kita turunkan pada setiap kelas yang dipertandingkan," katanya.

Selain mengandalkan atlet yang punya pengalaman dan prestasi, keuntungan lain yang membuat pihaknya optimistis yakni status Sulsel sebagai tuan rumah.

Dukungan penuh dari penonton seperti halnya pada pelaksanaan tahun lalu diharapkan kembali meningkatkan motivasi seluruh atlet saat turun bertanding.

Pihaknya juga mengaku akan tetap memberika kewaspadaan mengingat lawan yang tampil nanti tentu telah mempersiapkan diri dengan maksimal.

Untuk bisa meraih posisi pertama, dirinya berharap bisa merebut minimal lima medali emas. Peluang untuk itu tentu cukup terbuka karena akan melibatkan para petarung terbaik seperti Zul Bimantara dan Nuralamsyah. Seluruh atlet juga telah mempersiapkan diri dengan maksimal dengan rutin melakukan uji tanding diantara sesama atlet.Q ant

Menpora Minta SKO Ragunan Perbaiki Pelayanan Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta pengelola Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan memperbaiki pelayanan karena sekolah tersebut merupakan media untuk mendidik atlet muda potensial.

Desakan orang nomor satu di Kemenpora itu disampaikan setelah meninjau langsung SKO yang telah melahirkan atlet-atlet besar yang mampu mengharumkan negara dikancah internasional di Jakarta Selatan, Selasa.

Selama di SKO Ragunan, pria yang akrab dipanggil Cak Imam ini melakukan penge-

cekan hampir semua fasilitas yang ada. Pengecekan pertama dilakukan ke poliklinik dan memantau langsung pelayanan kesehatan terhadap atlet yang mengenyam pendidikan yang dikenal dengan kawah candradimuka itu.

"Tolong buatkan konsep untuk perbaikan dan percepatan pelayanan," kata Menpora

Imam Nahrawi dalam keterangan persnya.

Setelah meninjau poliklinik, Menpora juga meninjau ruang perawatan, asrama atlet, dapur hingga sekolah tingkat SMP dan SMA yang selama ini digunakan oleh atlet untuk mengenyam pendidikan formal. Saat meninjau dapur, pria asal Bangkalan ini bahkan mengecek stok bahan makanan yang ada.

Selain meninjau beberapa tempat, Menpora yang didampingi oleh Asdep Sentra Pendidikan, Adi Purnomo dan Kepala PP ITKON dr Fatimah juga melakukan dialog dengan

Penutupan Coke Kicks 2015 dengan Jaga Kelestarian Orangutan

Makassar,Bhirawa Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP Pertina) mengirimkan delapan atlet untuk beruji tanding ke Korea dalam rangka persiapan mengikuti babak kualifikasi Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil.

Ketua Umum PP Pertina, Reza Ali saat dihubungi dari Makassar, Selasa, mengatakan delapan atlet itu diantaranya Mario Kali (NTT/52kg putra), Julio Bria (Bali/56kg), Kornelis Kwangu (Bali/kelas 48kg), termasuk Angelina Nis dari NTT. "Seluruh petinju sudah berada di Korea Selatan. Para atlet pelatnas ini melakukan sejumlah uji tanding dengan petinju Korea Selatan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan teknik bertanding atlet," katanya.

Sejumlah petinju pelatnas itu, kata dia, rencananya akan berada di Korea selama 12 hari. Setelah itu, menurut dia, rombongan tim pelatnas akan melanjutkan pemusatan latihan di Kuba selama satu bulan kedepan.

Pihaknya berharap dengan keberangkatan atlet ke Korea dan Kuba semakin meningkatkan kualitas petinju pelatnas ini baik persoalan teknis maupun non teknis.

PP Pertina memutuskan memberangkatkan para petinju karena tidak lagi memiliki lawan sepadan di Indonesia. Sementara untuk pemilihan Korea Selatan dan Kuba karena melihat perkembangan petinju di negara itu.

"Thailand dan Filipina sebelumnya memang menjadi barometer. Namun kami sejak tiga tahun terakhir sudah mengimbangi sehingga kita tidak lagi menjadikan negara itu sebagai tujuan uji coba melainkan ke Korea Selatan dan Kuba," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Teknik dan Kepelatihan PP Pertina, John Amanupunyo, mengatakan pihaknya siap merombak komposisi atlet pelatnas SEA Games dan Asian Games pada Desember 2015.Q ant

pengelola poliklinik SKO Ragunan, dr Lukas terkait dengan keberadaan fasilitas poliklinik.

Dalam dialog tersebut dr Lukas mengatakan jika Indonesia banyak memiliki atlet bibit unggul namun belum dikelola dengan baik. Bahkan saat ini ada kelemahan terutama dalam surat perizinan. Bahkan edukasi dan perawatan cedera juga masih lemah.

"Saat ini juga akan problem baru yaitu DKI Jakarta selalu menambah atlet," kata Asdep Sentra Pendidikan, Adi Purnomo.

Di SKO Ragunan ada 14 ca-

bang olahraga yang dikembangkan. Adapun jumlah atlet muda yang mendapatkan gemblengan sebanyak 210 atlet.

Atlet ini di bawah binaan Kemenpora. Sedangkan yang dibina oleh DKI Jakarta sebanyak 350 atlet.

Melihat kondisi SKO Ragunan yang belum maksimal, Menpora meminta kepada PP ITKON bergerak cepat untuk menjadi kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam bidang pengembangan sumber daya manusia yang mengelola mobile sport science termasuk sport medicine.Q ant

Petinju Aceh Hadapi Sumbar Semifinal Piala Wapres

CCAI berama semua peserta Coke Kicks 2015, bersiap melakukan penanaman pohon di area reintroduksi orangutan yang sempat terbakar pada saat musim kemarau lalu, sebelum memulai latihannya.

Pertina Kirim Petinju Uji Tanding ke Korea

9

CCAI Kembangkan Karakter dan Teknik Sepak Bola Kutai Kartanegara, Bhirawa Coca-Cola Amatir Indonesia (CCAI) bekerjasama dengan Asian Soccer Academy (ASA) Foundation menggelar Coke Kicks terakhir tahun ini di Samboja Lestari, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 29 November 2015 lalu.

Di tahun kelima penyelenggaraannya, Coke Kicks menargetkan pelatihan sepak bola bagi 1.280 tunas bangsa dan 100 orang pelatih di 10 kota di Indonesia denganTenggarong sebagai kota ke-10.

Menurut Head of Corporate Communications CCAI, Kristy Nelwan, Selasa (1/12) kemarin mengungkapkan, perlahan tapi pasti, Coke Kicks terus kembangkan untuk memperkuat kontribusi bagi pembangunan bakat-bakat muda sepak bola Indonesia.

“Selain pengembangan kemampuan teknik, kami berharap agar melalui Coke Kicks kami juga dapat mempromosikan pentingnya kekuatan karakter dalam dunia sepak bola,” ujar Kristy Kristy percaya bahwa kekuatan karakter dan kemampuan teknik adalah dua

elemen yang paling penting untuk jadi juara, sehingga ia berharap supaya kedua elemen tersebut tertanam kuat dalam diri para bakat muda sepak bola Indonesia, salah satunya melalui partisipasi mereka dalam program Coke Kicks.

Sementara itu ada yang istimewa di penutupan Coke Kicks kali ini yang bertepatan dengan Hari Menanam Pohon, di mana para peserta Coke Kicks kali ini tidak hanya mengenai pelatihan dasar sepakbola tetapi juga dilengkapi edukasi mengenai lingkungan hidup dan pengenalan habitat kehidupan Orangutan.

Bekerjasama dengan Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation yang telah melakukan penyelamatan, rehabilitasi, sosialisasi dan pelepasan Orangutan secara liar. “Di kesempatan ini CCAI mengajak para peserta Coke Kicks melakukan penghijauan dengan menanam pohon buah di area Pusat Reintroduksi Orangutan yang akan menjadi pasokan keberlanjutan sumber makanan para Orangutan di Samboja Lestari,” terangnya.Q riq

Jambi, Bhirawa Muhammad Fahmi Ihsan, atlet tinju asal Kabupaten Aceh Besar akan menghadapi petinju Sumatera Barat, Rachmat Saleh, pada semifinal kejurnas Tinju Amatir Elite Piala Wapres IV di Kota Jambi.

"Pada babak semifinal nanti (Rabu, 2/12), Muhammad Fahmi Ihsan berhadapan dengan Rachmat Saleh yang merupakan atlet PON Sumbar. Mudah-mudahan kita bisa memenangkannya," kata pelatih tinju Aceh Besar Dien Jauhari di Jambi, Selasa.

Dijelaskan, Muhammad Fahmi Ihsan bertanding di kelas 46kg.

Muhammad Fahmi Ihsan sebelumnya menang angka mutlak saat melawan Fransiscus Fredi yang merupakan atlet PON Provinsi Kepulauan Riau.

"Anak-anak akan bermain optimal untuk membawa harum nama Aceh, khususnya Aceh Besar di kancah olahraga tingkat nasional," kata dia.

Sementara itu, pada pertandingan sebelumnya juga di kejurnas IV Wapres Cup 2015, atlet Aceh Besar yakni Farmiwati yang bermain di kelas 48 kg putri kalah angka melawan Angelina Niis dari NTT yang merupakan petinju pelatnas atau penyandang juara ketiga Presiden Cup 2014.

Dien Jauhari juga menjelaskan selain kejurnas piala Wapres, Aceh Besar juga menyertakan seorang petinju yakni Ferdi Nikmattullah untuk bertanding di kelas 46kg piala Wali Kota Jambi Cup 3 internasional. Piala Wali Kota Jambi diikuti petinju asal Malaysia dan Singapura.Q ant

SMPN 3 Srengat Sekolah Adiwiyata Berprestasi

Terapkan Pendidikan Aktif, Kreatif, Inovatif, dan Kompeten (AKIK) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Srengat yang terletak di Jl Ahmad Yani Desa Selokajang, Kecamatan Srengat ini telah banyak mengukir prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Beberapa prestasi yang telah diraih antara lain, prestasi olahraga dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Juara 1 tolak peluru putri juara 1 lempar lembing putri, juara 1 renang gaya dada 100 meter, juara 1 renang gaya bebas 500 meter tingkat Provinsi Jawa Timur,, dan Seni Baca Alquran (SBQ) juara 3 tingkat Provinsi Jatim.

Diungkapkan Kepala Sekolah SMPN 3 Srengat Kabupaten Blitar, Gatot Sutrisno, menjelaskan banyaknya prestasi yang diraih tidak terlepas metode pendidikan yang diterapkan sesuai dengan semboyan sekolah,

yakni Aktif, Kreatif, Inovatif, dan Kompeten (AKIK).

“Dengan metode itu, kamin ingin mengarahkan agar siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam belajar. Hal itu didukung dengan pengajar yang kompeten dibidangnya,” kata Gatot Sutrisno Kasek SMPN 3 Srengat.

Bahkan saat ini SMPN 3 Srengat merupakan salah satu sekolah mitra USAID Prioritas, betulbetul melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis contekstual teaching and learning (CTL), yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru.

“Kami pernah menyelenggara-

kan Workshop Pembelajaran berbasis CTL, Karakter dan Lingkungan yang dihadiri oleh Kadin Drs. Totok Subihandono, M.Si. dan Dr. Hadi Suwono, M.Si. Guru Besar UM Malang sebagai narasumber,” jelasnya.

Banyaknya prestasi yang telah diraih SMPN 3 Srengat, membuat sekolah yang dipimpin, kini menjadi sekolah rujukan studi banding bagi sekolah lain. menurut dia, saat ini SMPN 3 Srengat sering menerima tamu studi visit dari berbagai wilayah, diantaranya dari Salah satu sekolah dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatra Utara, dan dari Usaid Prioritas Pusat Jakarta.

“Sekolah kami juga pernah dikunjungi Mr. Frank Dall dan Miss. Link dari Amirika terkait keterlaksanaan program USAID di SMP Negeri 3 Srengat tentang implemnetasi CTL

di pembelajaran. Bahkan kami juga menerima telah Ketua USAID dari Amerika,” imbuhnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, berharap pretasi yang saat ini telah tercapai atau diraih oleh SMPN 3 Srengat bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan kembali. Karena selain menjadi suplemen bagi siswa berprestasi lainnya juga akan menjadikan daya saing tersendiri sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Blitar.

“Meskipun lokasinya berada di Desa, mutu dan kualitas pendidikan wajib ditingkatkan dan dipertahankan prestasi yang telah diraih. Karena prestasi juga salah satu indikator untuk menunjukkan keberhasilan proses pendidikan. Sehingga kami berharap semua sekolah juga meningkatkan prestasinya,” kata Drs. Totok Subihandono. Q htn, adv

hartono/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono (tengah) saat membuka Workshop Pembelajarn berbasis CTL Lingkungan dan Karakter di SMPN 3 Srengat.

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Kliwon, 2 DESEMBER 2015

Konkritkan Investasi, Perdagangan dan Wisata

Kurs JUAL

BELI

USD

13,755.00

13,619.00

SGD

9,675.72

9,578.70

EUR

14,786.63

14,634.98

JPY

11,150.29

11,035.57

GBP

20,730.16

20,517.02

Sumber: Bank Indonesia (9 NOVEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Disnav Kelas I Surabaya Sosialisasikan Kenavigasian Surabaya, Bhiirawa Dinas Navigasi Kelas I Surabaya segera mensosialisasikan kenavigasian ke agen-agen pelayaran. Upaya ini dilakukan untuk terciptanya keselamatan dalam pelayaran di wilayah alur pelayaran perairan, khususnya Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS).

Menurut Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Ir. I Nyoman Sukayadnya MM, banyak kapal keluar masuk alur APBS dan APTS yang tidak mengindahkan aturan yang sudah ada. Berita kapal yang diterima kantor navigasi sangat minim dari jumlah kapal yang bergerak. “Dari rata-rata sekitar 186 kapal per hari yang masuk Tanjung Perak hanya sebagian kapal saja yang melakukan pemberitaan,” ujarnya, Selasa (1/12).

Padahal, pemberitaan ke navigasi itu sangat penting bagi kapal itu sendiri.

“Berkaitan dengan asuransi, karena berita kapal adalah salah satu data yang dibutuhkan sebagai kelengkapannya,” kata Nyoman. “Selama saya menjabat di Tanjung Perak ini sudah ada lima kecelakaan kapal,” tambahnya.

Saat disinggung apakah kecelakaan kapal itu terkait dengan perambuhan, Nyoman menjelaskan, memang faktor keselamatan pelayaran itu dipengaruhi dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal.

Internal itu terkait dengan kondisi di kapal itu sendiri; diantaranya apa sudah memenuhi syarat kelaikan kapal (Solas) apa belum, dan crew kapal sudah memenuhi standar STCW (kesehatan Crew BKKP). Sedang faktor eksternal yaitu faktor diluar kapal seperti SBNP, STP, VTS, LIRT, MEH, SRS. “Secara umum saran bantu navigasi di tanjung perak cukup memadahi untuk kondisi saat ini, dan tidak menutup kemungkinan kedepan sesuai kebutuhan alat navigasi akan ditambah,” jelasnya. ma

Delegasi Pengusaha Amerika Akan Kunjungi Jatim Pemprov, Bhirawa Delegasi Pengusaha Los Angeles Amerika Serikat akan melakukan kunjungan ke Jatim untuk mengkonkritkan kegiatan investasi, perdagangan, dan pariwisata yang akan dilakukan di Jatim.

Kepastian kunjungan disampaikan Konsul Jenderal RI, Umar Hadi, usai business meeting antara 25 pengusaha Los Angeles dengan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf, Senin (30/1), di KJRI Los Angeles-AS, Jl. Wilshire 3457, Los Angeles, Amerika Serikat.

Kunjungan delegasi Los Angeles ini, lanjut Konjen Umar Hadi, merupakan respon atas ketertarikan para pengusaha terhadap promosi dan potensi trade, tourism, and investment (TTI) Jawa Timur yang dipaparkanGus Ipul sapaan akrab Wagub Saifullah Yusuf.

Beberapa usaha yang potensial untuk dikerjasamakan dengan mitra lokal, lanjutnya, diantaranya furniture, makanan prosesan, pariwisata, kerdigantaraan, dan energi pengolahan air dan sampah.

Wagub Saifullah Yusuf memberi empat garansi Pemprov Jatim kepada investor, yakni ketersediaan listrik, pelayanan perijinan 17 hari un-

tuk investasi asing, pengadaan lahan-khususnya di industrial estate, dan sumber daya manusia. “Setiap ada unjuk rasa buruh, Pemprov Jawa Timur memberikan fasilitasi untuk duduk bersama dalam menerima aspirasi para buruh,” ungkapnya Ia menjelaskan kondisi Jatim sangat kondusif. Islam berkembang dengan toleran, saling menghargai antar pemeluk agama dan keyakinan yang lain. “Yang tidak kalah penting adalah peran UKM. Apabila dioptimalkan potensi UKM Jatim yang besar,” ujarnya depan para pengusaha Los Angeles.

Promosi TTI Wagub Jawa Timur ke Los Angeles ini merupakan bagian dari kegiatan promosi di Amerika Serikatdan Inggris, yang dimulai pada tanggal 28 November 2015 sampai dengan 8 Desember 2015. Selain Los Angeles, promosi TTI dilakukan Wagub Saifullah Yusuf di Sacramento dan San Fransisco negara

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat business meeting antara 25 pengusaha Los Angeles dengan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf, di KJRI Los Angeles-AS, Jl. Wilshire 3457, Los Angeles, Amerika Serikat.

bagian California,Amerika Serikat, serta di London Inggris. Selain promosi TTI, kunjungan dilakukan untuk penjajagan kerjasama, termasuk kerjasama bidang pendidikan.

Dalam kunjungan promosi ini, Wagub Jawa Timur didampingi Kepala Dinas Koperasi

Daerah Lain Inflasi, Surabaya Deflasi Pemprov, Bhirawa Ada yang menarik dalam data Badan Pusat Statistik Jatim saat merilis inflasi di Jatim, ternyata Kota Surabaya menjadi satu-satunya ibukota provinsi di Pulau Jawa yang mengalami deflasi pada bulan November 2015 sebesar 0,02 persen.

“Hal ini menarik sekali, biasanya Surabaya biasanya alami inflasi, namun saat ini justru deflasi. Nampak kalau di Surabaya komoditas seperti beras, caberawit, dan emas perhiasan itu mengalami penurunan yang cukup berarti,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah, Selasa (1/12).

Dijelaskan Sairi, ada 5 ibukota provinsi di Pulau Jawa yang mengalami inflasi pada bulan November 2015. Yaitu Kota Serang sebesar 0,79 persen, Sema-

INFLASI DI JATIM Kab/Kota

Inflasi

Kabupaten Jember

0,26 persen

Kabupaten Madiun

0,21 persen

Kota Malang

0,16 persen

Kota Kediri

0,11 persen

Sumenep

0,30 persen (tertinggi)

rang sebesar 0,21 persen, Bandung sebesar 0,19 persen, Yogyakarta sebesar 0,13 persen, dan DKI Jakarta sebesar 0,12 persen. “Jatim sendiri pada bulan November 2015 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen. Jauh sekali di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,21 persen,” katanya.

“Ada gejala yang harus dipelajari kenapa di Sumenep itu terjadi inflasi yang paling tinggi yaitu 0,30 persen

di Jatim. Itu kelihatannya daging sapi, daging ayam ras, beras, dan bawang merah itu menjadi penyebab utama inflasi di Sumenep,” kata lanjutnya.

Kepala BPS Kota Kediri Firda mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan pencatatan BPS Kota Kediri Inflasi di Kota Kediri dipengaruhi oleh kenaikan maupun penurunan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran. rac.van

dan UMKM Prov. Jawa Timur, I Made Sukarta dan Kepala Biro Administrasi Kerjasama Pemprov. Jawa Timur, Benny Sampir Wanto.

Sementara itu, Kepala Biro Kerjasama Pemprov Jatim, Benny Sampir Wanto menuturkan neraca perdagangan Jawa

Timur dengan Amerika Serikattahun 2014 mengalami surplus, dengan ekspor tercatat sebesar US $ 2.005 juta dan impor sebesar US $ 1.478 juta, dengan komoditi utama impor Jawa Timur antara lain besi baja, mesin dan otomotif, kimia dasar, tekstil dan pulp. iib

Percairan DD Diharapkan Bisa Tumbuhkan Perekonomian Desa Tuban, Bhirawa Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban tergolong tinggi, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban masih bergantung dukungan Dana Desa (DD) atau dana dari Pemerintah Pusat.

Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa dan dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), dana yang rencananya akan didapat Pemerintah Kabupaten Tuban dari sumber tersebut senilai Rp1.348.283.048.000 atau Rp1,3 triliun. Dana tersebut akumulasi dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa (DD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Iya, sepeti di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 2 November 2015 lalu, dengan rincian DAU sebesar

Rp1.046.758.509.000, DD senilai Rp197.768.399.000, dan sejumlah Rp103.756.000 untuk DAK dan telah disetujui DPRD menjadi APBD,” kata Dr. Budi Wiyana, M.Si Sekda Tuban (1/12).

Sementara untuk total APBD Tuban 2016 yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif sebesar Rp2.274.391.740.800.

APBD Tuban mengalami defisit sekitar Rp79,76 miliar karena terjadi celah pendapatan lebih kecil dibandingkan rencana belanja daerah.

Terkait dengan DD yang danaya bersumber dari Kementerian Desa, Pemkab Tuban berkomitmen untuk memajukan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, agar pertumbuhan ekonomi desa bisa mengalami peningkatan dengan anggaran yang diberikan pemerintah bisa digunakan dengan efektif untuk perbaikan setiap desa. hud

Kanwil Pajak Jatim Baru Capai Rp 26,7 T Surabaya,Bhirawa Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim I hanya menargetkan realisasi pajak antara 87 persen sampai 89 persen hingga akhir tahun 2015. Target itu dirasa realistis mengingat kondisi enomoni yang lesu dan berimbas pada lambatnya penerimaan pajak tahun ini.

Kepala Kanwil DJP Jatim I, Hestu Yoga Saksama mengatakan, dari total target tahun ini sebesar Rp 38,6 triliun, realisasi hingga sekarang baru sekitar 69,36 persen atau senilai Rp 26,7 triliun. Kendati belum terlalu besar, nilai itu sudah di atas capaian nasional yang baru sekitar 65,52 persen atau senilai Rp 848 triliun dari total target nasional Rp 1.259 triliun.

“Seperti halnya nasional, kami juga harus realistis.

Tapi target kami tetap di atas nasional. Jika nasional diperkirakan bisa mencapai 85-87 persen hingga akhir tahun nanti, Jatim I sedikit lebih tinggi, 87-89 persen,” kata Hestu usai acara diskusi perpajakan dengan para wajib pajak (WP) di Hotel Mercure Surabaya, Senin (30/11) petang.

Sisa satu bulan, Hestu mengaku sangat yakin bisa mencapai target itu. Alasannya, dari sejumlah sosialisasi dan dan kegiatan lain, terlihat antusiasme WP yang cukup tinggi terhadap keringanan yang ditawarkan pemerintah.

Yakni keringanan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 29/PMK.03/ 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga

yang terbit, serta PMK nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak.

“Dua peraturan itu berlaku selama tahun 2015, tinggal satu bulan lagi. Kami yakin masih banyak WP bermasalah di Jatim, karena itu kami terus mengimbau kepada semua WP agar memanfaatkan keringanan ini.

Waktunya tinggal satu bulan, karena mulai 1 Januari 2016 nanti sudah tidak ada,” tandasnya. Kebiasaan masyarakat Indonesia, termasuk waga Jatim, katanya, gemar memanfaatkan peluang di masa-masa akhir atau injuritime. Karena itulah, pihaknya optimistis sisa waktu satu bulan ini akan benarbenar dimanfaatkan oleh WP yang bermasalah. ma

Rabu Kliwon, 2 DESEMBER 2015

11

SAMBUNGAN

Pengamat Sebut Potensi Kecurangan Masih Tinggi di Pilkada Serentak

Pemprov Diminta Turunkan 24 Ribu Warga Jatim Terjangkit HIV/AIDS

Tak Ada Anggaran JLS di APBD Jatim 2016

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

Untuk infrastruktur hanya untuk pemeliharaan saja. Makanya untuk JLS tahun depan tidak ada anggarannya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, Selasa (1/12).

Meski tidak ada anggaran dari Pemprov Jatim, Fattah memastikan pembangunan JLS tetap jalan. Sebab tahun depan melalui APBN 2016 pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp 750 miliar khusus untuk pembangunan JLS. Anggaran ini menjadi yang terbesar di banding tahun-tahun sebelumnya yang hanya di kisaran Rp 100 miliar saja.

Menurut dia, anggaran pemerintah pusat pada 2016 yang paling besar berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Makanya tak heran jika JLS mendapat jatah anggaran mencapai Rp 750 miliar, padahal pada APBN 2015 JLS hanya mendapat anggaran Rp 150 miliar.

“Kita memang sengaja tak anggarkan dana untuk JLS. Pemikiran kita, karena pembangunan JLS ini kewenangan pemerintah pusat dan kebetulan anggarannya sangat besar, untuk apalagi kita menganggarkannya lagi. Lebih baik kita arahkan ke program lain seperti bantuan untuk UMKM,” jelas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini.

Fattah menjelaskan, pembangunan JLS wilayah Jatim ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 6 triliun lebih. Untuk itu, jalan yang nantinya melintasi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan itu baru tersambung pada 2019. Ketika jalan dengan panjang 660 kilometer dan lebar 24 meter itu rampung dibangun, perekonomian di wilayah pesisir selatan Jatim otomatis akan ikut terdongkrak.

Selama ini, lanjutnya, anggaran untuk JLS diprioritaskan bagi ruas jalan yang pembebasan lahannya selesai. Sebab kendala pembangunan JLS ini ada pada pembebasan lahan yang sebagian besar adalah kawasan hutan, yang pembebasannya membutuhkan perjuangan dan waktu yang lama.

“Pembangunan JLS wilayah Pacitan-Trenggalek sudah di atas 50 persen. Lalu Trenggalek-Tulungagung, Tulungagung-Blitar juga sudah besar progresnya.

Yang jadi masalah adalah Malang-Lumajang yang masih sulit pembebasan lahannya karena sebagian besar adalah kawasan hutan. Untuk wilayah Malang saja panjangnya mencapai 100 kilometer,” jelasnya.

Dia berharap, pembangunan JLS bisa rampung sesuai target karena jika jalan ini bisa menyambung pasti akan mengungkit perekonomian di wilayah selatan Jatim. “Untuk urusan pembebasan tanah, kita berharap ada percepatan pembebasan tanahnya. Mudah-mudahan ada jalan keluar, sebab status jalan ini jalan pemerintah yang membangun juga pemerintah sehingga ada solusi,” tandanya.

Sebelumnya Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Supaad menjelaskan pembangunan Jalur Lintas Selatan yang menghubungkan wilayah Jawa Barat hingga Jatim hingga kini masih belum bisa dituntaskan. Jika di Jawa Barat pembangunan interkoineksi JLS bisa dikatakan sudah selesai 100 persen dan di Jateng hanya menyisakan 50 km di jalur Cilacap, di Jatim 55 persen dari total panjang JLS yang mencapai 670 km yang belum tergarap.

Supaad pun menghitung kekurangan dana pembangunan JLS wilayah Jatim. Untuk pembangunan jalan dengan sistem rijit (menggunakan beton cor) per km membutuhkan dana Rp 6,5 miliar. Sedangkan sisa jalan yang belum tergarap 340 km. Jadi untuk pembangunan jalannya saja butuh anggaran sekitar RP 2,2 triliun.

Sementara pembangunan jembatan di sepanjang JLS wilayah Jatim yakni sepanjang 3.000 meter.

Dengan kebutuhan anggaran per meter 150 juta, maka alokasi anggaran untuk bangun jembatan diperlukan dana Rp 450 miliar. Saat ini jembatan yang telah tergarap sekitar 240 meter dan telah menghabiskan dana sekitar Rp 22 miliar.

Ia menuturkan, estimasi anggaran yang dibutuhkan tersebut sesuai kondisi perekonomian terkini.

Pasalnya, jika semakin lama diselesaikan dan terdampak oleh inflasi, maka tak menutup kemungkinan kebutuhan anggaran bisa lebih tinggi dari perhitungannya tersebut.

Namun ia mengasakan, khusus untuk pembangunan jembatan hingga kini masih menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim. Dengan keterbatasan anggaran dari APBD Jatim yang dikelola instansinya, ia pun tak terlalu optimistis JLS di wilayah Jatim bisa diselesaikan dengan cepat. n iib

Kabupaten Gresik sejak 26-29 November 2015 dengan 245 responden menggunakan metode multistage random sampling lewat face to face interview. Kabupaten Gresik dipilih sebagai lokasi survei karena memiliki unsur sosiologis yang lengkap sebagai daerah industri sekaligus agraris.

“Potensi kecurangan dalam Pilkada serentak memang masih tinggi. Hal itu tergambar dari hasil survei kami di Gresik. Ini menjadi PR besar bagi lembaga pengawas Pemilukada untuk meminimalisir kecurangan sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Pilkada yang jujur dan adil,”ujar alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) itu, Selasa (1/12).

Dosen Universitas Bung Karno (UBK) ini menguraikan, dari sekian potensi kecurangan, money politics atau politik uang menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 70,90 persen. Menyusul penggunaan uang pemda (APBD) dalam Pemilukada dengan persentase 10,60 persen, kemudian kolusi KPUD, Bawaslu dan Cabup dengan persentase 9,50 persen. Berikutnya potensi suara hilang dengan persentase 7 persen dan terakhir ancaman baik verbal maupun fisik dengan persentase 2 persen.

Secara khusus The Initiative menyoroti tingginya potensi politik uang yang mencapai 70,90 persen. Pasalnya saat didalami ternyata 38,70 persen responden mengetahui jumlah nominal politik uang. Sementara 61,30 persen responden mengaku tidak tahu nominal politik uang yang beredar dalam Pilkada.

Dahlan membeberkan, pihaknya juga mendalami responden yang mengetahui nominal politik uang, hasilnya adalah 51,3 persen responden menjawab sebesar Rp 50.000. Sementara 42,3 persen menjawab Rp 20.000. Lalu ada 2,6 persen menjawab Rp 75.000. Serta 2,5 persen responden menjawab Rp 10.000, dan 1,3 persen responden menjawab Rp 100.000.

“Kalau dirata-rata nilai tengah politik uang adalah Rp 40.000,” ungkapnya.

Terpisah, Airlangga Pribadi pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membenarkan jika saat ini terjadi perluasan proses predatorisme politik di masyarakat. Bila sebelumnya elit melalui saluran patronase politik menyebarkan uang, maka sekarang warga dari tingkat jaringan terkecil juga menentukan tarif dari money politics.

“Pragmatisme masyarakat semakin tinggi dan hal ini dimanfaatkan oleh elit politik untuk melakukan transaksi politik.

Sehingga muncul istilah Nomor Piro Wani Piro atau NPWP,” tambah Doktor Ilmu Politik dari Murdoch University Australia ini.

Menanggapi hasil survei The Initiative, Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko juga membenarkan kalau money politics masih menempati peringkat pertama potensi kecurangan dalam Pilkada serentak.

Selain itu yang patut diwaspadai adalah keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari kepala dinas, biro dan badan, lalu camat hingga kepala desa atau lurah.

Upaya pengawas Pemilukada meminimalisir kecurangan, kata Sri Sugeng adalah dengan melakukan pencegahan melalui pengawas TPS di masing-masing desa/kelurahan dengan metode zona marking atau man to man marking, karena pengawas TPS yang ada di desa/kelurahan sebanyak jumlah TPS di desa/kelurahan. n cty

Rp 17 Miliar Jatah Dana Desa Terancam Tidak Cair,” l Sambungan hal 1

Dikatakannya, dari 302 desa di Jombang hingga akhir November ini semuanya telah melakukan penyerapan dana desa. Dan pihaknya juga sudah ditagih desa untuk segera mencairkan tahap III. ”Kemarin tinggal satu desa saja yang belum, tapi pengajuan sudah masuk. Dan sekarang kita ditagih terus oleh desa untuk yang tahap III ini,”tandasnya.

Sekadar diketahui, alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Pemkab Jombang sebesar Rp 85,4 miliar. Hingga saat ini dana yang sudah ditransfer ke rekening kas daerah mencapai Rp 68,4 miliar. Untuk sisanya, yang Rp 17 miliar hingga kini belum masuk ke rekening kas daerah. n rur

Terapkan Budaya Pesantren l Sambungan hal 1

Kepada Bhirawa, Misyari -demikian panggilan akrab pria yang berdomisili di Kec Panarukan itu- mengaku sangat penting penerapan budaya pesantren di lembaga yang ia pimpin. Sebab hal itu dapat meningkatkan nilai, karakter dan sikap siswa dalam manajemen SMAN Asembagus. “Dengan pola manajemen budaya pesantren, ada hubungan yang sangat baik dan harmonis antara siswa, sekolah dan orangtua wali murid,” ungkap Misyari belum lama ini.

Misyari mencontohkan sejumlah bentuk penerapan budaya pesantren, di antaranya adanya prosesi penyerahan peserta didik dari orangtua kepada Kepala Sekolah yang sudah berlangsung cukup lama.

Dengan demikian, lanjut Misyari, guru akan mempunyai tanggung jawab penuh dalam memberikan pembelajaran kepada siswa selama menimba ilmu di SMABA. “Prosesi ini sama persis ketika para siswa akan masuk ke pondok oleh orangtuanya.

Selain itu, ada budaya siswa harus bersalaman kepada para pendidik setiap bertemu di SMAN Asembagus,” beber Misyari.

Masih kata Misyari, para siswa selama menimbal ilmu juga dianjurkan melakukan kegiatan ibadah salat berikut salat sunnah serta program bersama membangunkan warga sekitar untuk salat tahajud. Misyari berharap, dengan model budaya penerapan pesantren itu tidak hanya bisa mencetak alumni yang menguasai ilmu-ilmu umum melainkan juga memiliki karakter yang kuat dalam penguasaan ilmu agama.

“Dengan sendirinya para siswa nanti akan memiliki kadar keimanan yang tinggi serta memiliki akhlak yang membanggakan,” pungkas Misyari. n awi

gunaan narkoba maupun dengan kebebasan seks. Apalagi, Jatim menduduki peringkat dua besar dengan jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak di seluruh Indonesia.

Karenanya, Pemprov Jatim diminta untuk segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Termasuk pemberian edukasi ke masyarakat terkait bahaya pemakaian narkoba dan seks bebas ternyata bisa berimbas pada penyakit HIV/AIDS. “Upaya mencegah HIV/AIDS juga harus diperketat seperti halnya penyebaran narkoba.

Untuk itu, peranan pemerintah harus ketat mengawasinya agar ancaman penyakit HIV/AIDS bisa diturunkan,” terangnya yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (1/12).

Ditambahkan Eksan, masih tingginya penyakit HIV/AIDS karena pendekatan yang dilakukan Dinas Kesehatan selama ini, belum efektif. Karena itu ia mengingatkan pendekatan menyeluruh harus dilakukan, sehingga pencegahan dan penanganan kasus penyakit satu ini bisa diselesaikan. Di Indonesia sendiri wilayah yang mempunyai kasus HIV/AIDS tertinggi setelah DKI Jakarta adalah Provinsi Jatim.

Menurut data Kemenkes, sejak 2005 sampai September 2015, terdapat kasus HIV sebanyak 184.929 yang didapat dari laporan layanan konseling dan tes HIV. Jumlah kasus HIV tertinggi yaitu di DKI Jakarta (38.464 kasus), diikuti Jatim (24.104 kasus), Papua (20.147 kasus), Jawa Barat (17.075 kasus) dan Jawa Tengah (12.267 kasus). Kasus HIV Juli-September 2015 sejumlah 6.779 kasus. Faktor risiko penularan HIV tertinggi adalah hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (46,2 persen) penggunaan jarum suntik tidak steril (3,4 persen), dan LSL (Lelaki Sesama Lelaki) (24,4 persen).

Data yang didapat menyebutkan, jumlah kasus HIV/Aids dalam sepuluh tahun terakhir secara umum meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan makin banyaknya masyarakat yang sadar dan melakukan tes HIV. Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono menegaskan sudah seharusnya aparat di instansi pemerintahan dilakukan pemeriksaan. Baik urine maupun darah. Dengan begitu pengguna narkoba hingga penderita HIV/ AIDS dapat terdeteksi secara dini sehingga dapat dilakukan pemeriksaan. “Mereka yang terjangkit ke­ dua penyakit ini hendaknya jangan dikucilkan. Tapi bagaimana mereka

didekati dan dirangkul serta memberikan penguatan terhadap me­ reka jika penyakitnya sebenarnya dapat dihadapi tentunya dengan hidup normal dan sesuai petunjuk agama,”papar Agung.

Direktur Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Sigit Priohutomo mengatakan meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia layaknya fenomena gunung es. Namun fenomena tersebut perlahan tapi pasti mulai terangkat. “Makin banyak yang terdeteksi, makin terangkat gunung esnya. Semakin banyak juga masyarakat yang mau melakukan tes dan mengetahui statusnya,” kata Sigit.

Menurutnya, hal tersebut juga tidak lepas dari pergeseran target program deteksi dini dan skrining.

Dulu, kata Sigit, yang dites hanya kelompok kunci yang diduga mengidap HIV. “Sekarang tes juga dilakukan ke populasi umum, terutama ke ibu rumah tangga.

Ibu rumah tangga menjadi salah satu kelompok pengidap HIV yang tinggi,” imbuhnya.

Surabaya Tertinggi Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, estimasi penduduk Jatim yang menderita HIV/AIDS sebanyak 57.321 orang.

Di mana Kota Surabaya menjadi daerah di Jatim yang jumlah penderitanya paling banyak, yaitu 7.045 orang, disusul Kabupaten Malang sebesar 2.693 orang, Kabupaten Jember sebanyak 2.489 orang. Total ODHA yang meninggal dunia sampai September 2015 mencapai 3.323 orang.

Sedangkan dari Januari hingga September 2015 sebanyak 69 orang meninggal dunia di Jatim akibat HIV/AIDS. Untuk bayi yang lahir dengan HIV pada tahun 2015 sebanyak 78 bayi, di mana 20 di antaranya meninggal dunia.

“Terus meningkatnya kasus HIV/AIDS memang sangat memprihatinkan dan menjadi kecemasan masyarakat. Tapi semakin banyak jumlah ODHA yang terdata dan mendapat pengobatan semakin bagus. Daripada jumlahnya sedikit namun sebenarnya yang belum terdata dan mendapat pengobatan masih banyak,” papar Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Kepala Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Prof Dr Boerhan Hidayat dr SpA(K) menambahkan yang harus menjadi perhatian pemerintah bukan hanya menemukan dan mendata ODHA tersebut, tapi juga mengajak mereka berobat dan memberikan dukungan moral. Karena kebanyakan penderita ODHA dikucilkan atau mengucilkan diri

l Sambungan hal 1

dari masyarakat, sehingga mereka menutup diri.

Apalagi bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, aktivitas mereka tidak terpantau dan dapat menularkan penyakit tersebut ke lebih banyak orang. “Ini yang menjadi keprihatinan para dokter, kami memiliki kemampuan untuk mengobati mereka, namun memiliki keterbatasan dalam menjangkau dan menemukan mereka,” tegas Burhan.

Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Yuanita Wulandari mengatakan sudah saatnya bagi masyarakat di Indonesia untuk lebih ramah terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Bukan sebaliknya, menjauhi atau bahkan mengucilkan mereka. Karena sikap ini justru akan menyulitkan usaha untuk mengintervensi ODHA. Sikap ramah dan toleran sekaligus menjadi cara yang tepat untuk meningkatkan angka harapan hidup ODHA. Menurut Yuanita, pemahaman mengenai angka harapan hidup orang dengan HIV perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat. Faktafakta tentang angka harapan hidup orang HIV yang mendapatkan medikasi yang baik mampu hidup lebih dari 15 tahun sejak didiagnosa. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kematian yang terbanyak disebabkan oleh penyakit non AIDS seperti diabetes mellitus, depresi, Hepatitis B dan C, hipertensi dan lainnya.

“Fakta ini memang masih sebatas hipotesis dari rencana penelitian. Tetapi pihak universitas ingin melakukan penelitian ini untuk menumbuhkan optimisme ODHA dalam menjalani hidup,” tutur Yuanita di sela pelaksanaan aksi simpatik hari AIDS sedunia di UM Surabaya, Selasa (1/12).

ODHA, lanjut dia, cenderung memiliki kesadaran tinggi untuk memeriksakan kesehatan. Terutama antisipasi risiko penyakit bawaan. Sedangkan mereka yang bukan Odha cenderung kurang peduli kesehatan.

Sementara itu, refleksi Hari AIDS 1 Desember di UM Surabaya juga menghadirkan tiga ODHA. Di antaranya, Yeni, Mr R serta Mrs L. Yeni merupakan waria yang terpapar AIDS dan kini menjadi relawan peduli AIDS. Sebagai relawan, dia pun sudah siap dikenali identitasnya ODHA. Sedangkan Mr R dan Mrs L merupakan suami istri.

Sebelum menikah keduanya samasama positif HIV. Dari perkawinan keduanya, kini lahir seorang anak yang justru negatif HIV. n cty, dna, tam

DWP Setdaprov Jatim Ajak Anggota Donor Darah l Sambungan hal 1

Dijelaskan Ny Chaerani kegiatan bakti sosial yang merupakan salah satu program DWP Setdaprov Jatim bidang sosial budaya ini menjadi rangkaian HUT DWP yang jatuh pada 9 Desember nanti dan selalu dilaksanakan rutin setiap tahun sejak dipimpin oleh para pendahulu. “Baksos donor darah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial anggota DWP terhadap sesama, dan tentunya bermanfaat pada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, istri Sekdaprov Jatim ini, didampingi

Wakil Ketua I Ny Sofwan dan Wakil Ketua II Ny Mujib Affan, Ny Hadi Prasetyo (istri Pj Walikota Malang), Ny Supratomo, dan Ketua DWP Biro-biro di lingkungan Setdaprov Jatim memberikan perhatian yang besar terhadap anggota DWP yang mendonorkan darahnya.

Dengan senyumnya yang ramah, Ny Chaerani bertanya kepada salah seorang pendonor Ny Lies Umiarsih, anggota DWP Biro Kesra Setdaprov Jatim.

“Bagamana perasaannya menjadi pendonor ?” katanya.

Sang pendonor menjawab,” Merasa lebih sehat, badan ringan dan enak.

Saya donor rutin setiap tiga bulan sekali,” ujarnya di depan ibu-ibu pengurus DWP yang mendampinginya.

Kegiatan baksos donor darah yang dimotori oleh DWP Setdaprov Jatim ini tidak hanya diikuti pengurus dan anggota DWP saja, tapi juga diikuti karyawan/ karyawati yang badannya sehat, berat badan cukup. Bahkan kalau sudah selesai mendonorkan darahnya, mereka diberi tali asih sebagai ungkapan terima kasih karena sudah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga dengan tulus ikhlas, karena satu tetes darah sangat berarti untuk kehidupan manusia. n riq

Aset Tak Diserahkan, Pengembangan Bandara Trunojoyo Bakal Terkendala l Sambungan hal 1

akan menjadi kendala, bahkan akan mengancam pembangunan Bandara Trunojoyo jika tidak segera diselesaikan oleh peme­ rintah daerah. Salah satunya penyerahan sepenuhnya aset bandara pada pemerintah pusat.

“Kementerian Perhubungan bisa menghentikan kucuran dana untuk pengembangan Bandara Trunojoyo, Sumenep, kalau pemerintah daerah belum menyerahterimakan aset bandara ke pemerintah pusat tersebut,” kata Wahyu Siswoyo, Selasa (1/12).

Selain itu, lanjutnya, banyak bangunan yang dekat dengan runway bandara. Hal itu dipastikan akan mengancam keselamatan pesawat sehingga secepatnya harus dibersihkan. “Hambatan berupa bangunan itu kami sudah menyampaikan ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah menyatakan siap memenuhi hal itu,” ungkapnya.

Ia menerangkan, ketersediaan lahan untuk fasilitas pendukung di Bandara Trunojoyo yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan juga menjadi kendala ketiga yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. “Lahan fasilitas pendukung seperti tempat parkir pesawat juga harus disediakan,” ucapnya.

Dia menegaskan, sesuai rencana, landasan pacu Bandara Trunojoyo itu bakal diperpanjang pada tahun anggaran 2016.

Perpanjangan landasan pacu pesawat tersebut merupakan bentuk komitmen Kemenhub untuk mengembangkan Bandara Trunojoyo. Program tersebut akan menjadi salah satu kegiatan Kemenhub dan sudah dialokasikan pada APBN 2016.

“Targetnya pada posisi udara, yaitu perpanjangan runway sampai 1.600 meter dan lebar 30 meter serta pembangunan tempat parkir pesawat. Ini akan dilakukan pada 2016, itu pun kalau

tiga poin itu bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah karena dana dari pusat juga bergantung pada tiga poin itu,” bebernya.

Kalau sudah ada perpanjangan landasan pacu, bandara pelat merah ini dapat dilalui pesawat jenis ATR 72. “Pada 2017 sudah melayani rute penerbangan Sumenep-Kalimantan,” tegasnya.

Saat ini, Bandara Trunojoyo memiliki landasan pacu pesawat sepanjang 1.160 meter dengan lebar 23 meter dan sudah ditunjang dengan beberapa fasilitas lainnya, seperti lampu landasan.

Sejak 2 Mei 2015, Bandara Trunojoyo menjadi bagian dari jalur penerbangan perintis dengan rute Sumenep-Surabaya dan Sumenep-Jember. Operator penerbangan perintis yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo, Susi Air, mengoperasikan pesawat berkapasitas angkut 12 penumpang dan melayani dua rute tersebut sebanyak dua kali dalam sepekan. n Sul

Pengelolaan Sampah Benowo, Risma Dilaporkan KPK l Sambungan hal 1

gapi dan terkesan politik,” kata Ketua LPAI DPD Jawa Timur Ismet Rama dikonfirmasi, Selasa (1/12).

Laporan kasus korupsi pengelolaan TPA Benowo itu dilakukan oleh Ketua LPAI DPD Jawa Timur Ismet Rama di Jakarta, Senin (30/11).

Ismet menduga telah terjadinya kongkalikong antara Pemkot Surabaya yang dipimpin Risma dengan PT Sumber Organik (SO) dan DPRD Surabaya dalam proyek kerjasama pengelolaan TPA Benowo, Surabaya.

Proyek kerjasama dengan sistem model Build Operate Transfer (BOT) ini melibatkan elit pejabat balai kota dan anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014.

Dari prosedur dan tata cara pembayaran tipping fee dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo diduga mengarah pada korupsi dan gratifikasi kepada pihak yang turut serta di balik proses itu. Pasalnya, sejak perjanjian pengelolaan TPA Benowo ditandatangani Risma pada 2012 lalu, arutan pembayaran tipping fee sama sekali tidak diatur dalam peraturan daerah.

“Peraturan sangat jelas harus mengunakan perda, namun kenyataanya tidak ada perda yag mengatur pengelolaan itu,” ujarnya.

Padahal hingga kini, sebanyak Rp 78 miliar telah dikeluarkan dari APBD Surabaya untuk membayar tipping fee pengelolaan TPA Benowo. “Proyek pengelolaan sampah yang dimenangkan PT SO diduga kuat berpotensi merugikan negara, sudah dua kali terjadi pembayaran tipping fee oleh Pemkot Surabaya yang diduga memberikan modal kepada PT SO,” katanya.

Ismet menyerahkan sejumlah dokumen kepada bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Salah satunya terkait kontrak kerjasama TPA tersebut.

“Respon KPK positif. Laporan kami diterima dan akan ditindaklanjuti,” katanya. n geh

Membangun Kreativitas Meski Ada Keterbatasan l Sambungan hal 1

dalam tabung yang terbuat dari pipa setinggi 1 meter dan dimainkan sebanyak 5 orang.”

Itu untuk membangun kebersamaan, karena tabung satu meter itu berlubang mereka harus saling bantu agar saat diisi air tidak bocor. Termasuk membangun semangat,”imbuh Kholil yang juga guru SDLB Megaluh.

Kholil berharap Kegiatan tersebut mampu memberikan ruang berekpresi bagi penyandang cacat. Oleh karena itu, dalam perkemahan tersebut para peserta juga dituntut menampilkan hasil kreasi. Semisal panggung hiburan dan seni, serta pameran hasil kerajinan dari masing-masing SLB. “ Di samping lomba tali temali, membuat tandu juga ada kreativitas dengan me-

manfaatkan limbah plastik untuk pot bunga serta hiasan, semuanya dikerjakan siswa SD LB dan SMP LB,” tandasnya.

Edi Sungkono, guru SD LB Cendikia Kabuh menambahkan bahwa anak didiknya yang mengikuti perkemahan benar-benar menikmati acara.

Bahkan saat acara out bond, mereka mengikuti aneka permainan dengan riang gembira.

Namun demikian, Edi mengakui ada beberapa hal yang membedakan perkemahan luar biasa dengan perkemahan pada umumnya.

Semisal saat dirinya meminta peserta melakukan tepuk Pramuka, Edi tidak lantas berteriak-teriak memberi komando. Namun hanya memberikan isyarat tangan dan mulut. Maka dengan serentak para penyandang tuna

rungu/waicara tersebut sontak bertepuk Pramuka secara bersama-sama.

“Dengan kegiatan ini, akan muncul keberanian berekspresi bagi mereka. Masingmasing tenda peserta juga kita lombakan. Mulai kebersihan, penataan, hingga kreativitas.

Para juaranya kita berikan piala,” pungkas guru SDLB Kecamatan Kabuh Jombang ini. *

12

Rabu Kliwon, 2 DESEMBER 2015

Kota Madiun Raih Adipura ke-11 Kalinya dan Penghargaan Ksatria Bakti Husada

Anggaran Besar, Komisi D Ingatkan Kualitas Pendidikan Harus Ditingkatkan Komisi D DPRD Surabaya i minta kualitas pendidikan di Kota Pahlawan lebih ditingkatkan.

Sebab, dewan bersama pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran pendidikan yang persentasenya jauh melebihi ketentuan UU No 20/2003.

U

U tentang Sistem Pendidikan Na sional itu mengamanahkan sedikitnya 20 persen dari APBN/APBD, untuk anggaran pendidikan. Sementara, anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2016 alokasinya mencapai 31 persen, atau Rp 2,35 triliun dari total APBD sebesar Rp 7,8 trilliun. Menurut anggota Komisi D Reni Astuti, ada kenaikan dalam anggaran untuk pendidikan yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Rabu lalu. “Memang ada peningkatan, meski tidak terlalu banyak. Perbandingannya dilihat dari tahun kemarin,” kata Reni, kemarin.

Anggaran pendidikan tersebut, urai Reni, Rp 1,10 triliun untuk belanja langsung, dan sekitar Rp 1,25 triliun belanja tidak langsung. “Dengan postur anggaran pendidikan yang besar itu, maka kualitas layanan pendidikan harus ditingkatkan,” ujarnya.

Politisi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, dana tidak langsung dalam anggaran pendidikan digunakan untuk belanja pegawai,

Anggota Komisi D Reni Astuti.

baik itu pegawai berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ataupun honorer.

Sedangkan belanja langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti kompetensi guru dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Anggaran pendidikan ini, lanjut dia, juga termasuk untuk anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) sebesar Rp 520 miliar. Dibanding tahun lalu, anggaran ini tidak ada perubahan.

Menurut Reni, dana bopda terbagi atas Rp 315 miliar untuk SD dan SMP, dan sisanya Rp 205 miliar untuk SMA dan SMK. Untuk jenjang SD, per siswa tetap dialokasikan Rp 62.500 per bulan, SMP Rp 118.000 per bulan, dan SMA/SMK Rp 152.000 tiap bulannya. “Anggaran pendidikan Surabaya memang besar karena APBD-nya kuat. Tapi anggaran besar harus diimbangi dengan hasil

yang juga baik,” tambah dia.

Reni menyebut, ada dua hal untuk mengukur kualitas pendidikan yakni, keterjangkauan masyarakat dan pendidikan berkualitas.

Untuk keterjangkauan pendidikan, jelas Reni, bisa dipastikan semua anak usia sekolah sudah mengenyam pendidikan, baik itu tingkat SD,SMP dan SMK. Sedangkan untuk pendidikan berkualitas, kata dia, masih perlu perlu ditingkatkan, misalnya soal kompetensi guru yang masih kurang.

Kemudian dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang antara satu sekolah dengan sekolah lain belum merata. “Hasil akademik tentu menjadi pertimbangan juga untuk mengukur kualitas pendidikan. Misalnya, nilai UN (ujian nasional) tahun depan harus lebih baik dari tahun ini,” pinta Reni. Q gat*

Penghargaan bergengsi di bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup kembali diraih Kota Madiun untuk yang ke-11 kalinya. Penghargaan Adipura untuk kategori Kota sedang tahun 2015 langsung diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc kepada Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH, MM di Hotel Bidakara, DKI Jakarta pada Senin malam (23/11).

P

enghargaan lainnya, Kota Madiun juga menerima Penghargaan Ksatria Bakti Husada atas jasanya dalam bidang kesehatan sebagai Perintis, Pemrakarsa, Penggerak dan Pengabdi Pemberdayaan dan Pelayanan Kesehatan baik Perorangan/ Masyarakat sebagai Kota Sehat dari Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K) diserahkan kepada Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum di gedung Bidakara Jakarta, Jumat 27 Nopember 2015 lalu.

Menurut Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH, MM, dengan diraihnya penghargaan berupa Adipura ke 11 kalinya dari pemerintah pusat ini, bahwa Kota Madiun merupakan kota yang bersih dan teratur.

“Apalagi di Jawa Timur yang menerima penghargaan Adipura tahun 2015 ini hanya 16 Kota/Kabupaten saja,”katanya.

Perolehan Adipura ke 11 kalinya bagi Kota Madiun ini, tidak semudah membalik tangan. Tetapi membutuhkan kerja keras masyarakat yang peduli kepada kebersihan bersama dinas terkait, khususnya dengan Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) Kota Madiun. Disamping itu meraih penghargaan Adipura, harus memenuhi beberapa kreteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Di antaranya, pengelolaan sampah di TPA dan TPS kemudian pengelolaan konsep 3 R yakni Reuse (menggunakan kembali), Reduce (mengurangi), Recyele (mendaur ulang). Hal lainnya pengelolaan bank sampah, penghijauan dise-

humas pemkot madiun/bhirawa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc menyerahkan penghargaan Adipura ke 11 kalinya untuk Kota Madiun yang langsung diterima oleh Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH, MM di Hotel Bidakara, DKI Jakarta pada Senin Malam (23/11).

luruh kota, kebersihan saluran terbuka, kebersihan dan pengelolaan pasar, kebersihan penataan sekolahan, penataan ruas jalan dan juga adanya kampung iklim di jalan janoko Kota Madiun.

“Penghargaan Adipura ke 11 kalinya ini juga sebagai hadiah bagi warga Kota Madiun yang selama ini telah getol dalam menjaga kebersihan bersama DKP baik dilingkungannya maupun sampai di TPA (Tempat Pembuanga Akhir) sampah yakni di Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Yang jelas, sekarang ini, tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam menjaga lingkungan,”papar Bambang Irianto.

Untuk membuktikkan kalau Kota Madiun meraih penghargaan Adipura yang ke 11 kalinya, pada Senin (23/11) lalu diarak keliling Kota Madiun bersama petugas DKP.. Dimulai start dan finish di halaman Pemkot Madiun yang diawali dengan suatu upacara dan penyerahkan Adipura ke 11 itu dari Walikota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM kepada Kepala DKP Kota Madiun, Ir. Suwarno, MM Penghargaan lainnya, Kota Madiun pada tahun 2015 ini, juga menerima Penghargaan Ksatria Bakti Husada atas jasanya dalam bidang kesehatan sebagai Perintis, Pemrakarsa, Penggerak dan Pengabdi Pemberdayaan dan Pelayanan Kesehatan baik Perorangan/ Masyarakat sebagai Kota Sehat dari Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K) diserahkan kepada Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyan-

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K) (tengah pakai selendang merah muda) dibelakangnya pakai kopyah Wakil Wali Kota Madiun, H.Sugeng Rismiyanto, SH.M.Hum saat foto bersama bersama Bupati/Wali Kota saat penyerahkan penghargaan Kabupaten/Kota Sehat di gedung Bidakara Jakarta, Jumat 27 Nopember 2015 lalu.

to, SH. M.Hum di gedung Bidakara Jakarta, Jumat 27 Nopember 2015 lalu.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun, dr. Agung Sulistya Wardani, M.Mkes mengatakan, pengembangan pelayanan kesehatan menjadi prioritas di Kota Madiun guna mewujudkan pelayanan kesehatan secara paripurna ke masyarakat dengan berbagai kegiatan. Yakni, peningkatan Status Puskesmas Tawangrejo menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar , Penyediaan Ambulance 24 Jam dan Penambahan Puskesmas Keliling di semua Puskesmas, Penetapan status Semua Puskesmas menjadi PPK BLUD, Peningkatan pelayanan di semua puskesmas (PITC/KTIP, klinik sanitasi, klinik IMS, SIKDA, mesin antrian), dan Peningkatan pelayanan di beberapa puskesmas ( pojok laktasi, kunjungan dokter spesialis, puskesmas santun lansia)

Pembiayaan Kesehatan melalui Jaminan

Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesmasta) yang merupakan program Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Madiun yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun. Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat (balita dan ibu hamil) di Kota Madiun dilakukan dengan terkonsep dan sistematis dengan tidak meninggalkan upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini berupa pemberian intervensi gizi tidak hanya pada balita gizi buruk, tetapi termasuk kepada balita gizi kurang dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan pada ibu hamil mulai ditemukan sampai dengan melahirkan Uraian secara singkat dampak perbuatan jasa, baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat, yakni Meningkatnya pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Meningkatnya perilaku sehat khususnya terkait dengan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.Tertanganinya gizi buruk pada balita dan ibu hamil KEK. Meningkatnya umur harapan hidup di Kota Madiun. Meningkatnya pemberdayaan dan produktivitas masyarakat. Q dar.adv