Binder29jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Dengan adanya perwali ini maka tidak ada lagi guru yang menolak untuk dimutasi. Jika hal itu masih terjadi maka Dinas Pendidikan bisa langsung memberikan tindakan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Komisi C Kota Batu Didik Mahmud

Jumat Pon, 29 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

29 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 RUPS Bank Jatim di Hotel Bumi Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

15.00 Pelatihan Kepemimpinan IPM di Kantor Diklat Jl Kawi Malang 19.00 Pengajian di Kademangan Blitar

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 RUPS Bank Jatim di Hotel Bumi Surabaya

Jatimnomics Direkomendasi Jadi Model Merestorasi Ekonomi Nasional Pemprov, Bhirawa Konsep Jatimnomics yang digagas Gubernur Jatim Dr H Soekarwo direkomendasi menjadi model untuk merestorasi ekonomi nasional.

Jatimnomics dinilai mampu untuk menghadapi dan memenangkan persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Rekomendasi tersebut dihasilkan

dari diskusi beberapa pakar ekonomi pada saat melakukan Seminar Nasional Restorasi Kebijakan Ekonomi untuk Percepatan Kemandirian Bangsa di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (28/1).

Jatimnomics mampu menjadikan Jatim menembus di negara-negara ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dengan data perdagangan Jatim dengan negara-negara ASEAN per

periode Januari-Oktober 2015 yang mengalami surplus kecuali dengan negara Singapura. Dat perdagangan Jatim dengan Malaysia surplus 112,58 juta dollar AS, Thailand 4,14 juta dollar AS, Vietnam 13,07 juta dolla AS, Filipina 66,22 juta dollar AS, Myanmar 20,21 juta dollar AS, Kamboja 3,95 juta dollar AS, Brunei Darussalam 3,94 juta dollar AS, Sin-

gapura -1.046,76 juta dollar AS. Kinerja perdagangan antar pulau pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Potensi transaksi perdagangan 2011 mencapai Rp 463,35 triliun, tahun 2014 mencapai Rp 741,43 triliun. Untuk rata-rata potensi transaksi per tahun tumbuh

 ke halaman 11

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Hujan Disertai Angin Kencang Terus Intai Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung memperingatkan warga setempat untuk selalu waspada pada akhir bulan ini sampai bulan mendatang. Mereka memperkirakan hujan disertai angin kencang sangat berpotensi terjadi terus selama periode tersebut.

“Intensitas hujan sedang dan deras terjadi pada akhir bulan ini sampai Februari. Yang perlu diwaspadai hujan disertai angin kencang,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung Soeroto Ssos, MSi pada Bhirawa, Kamis (28/1).

Menurutnya, hujan disertai angin kencang yang terjadi Rabu (27/1) kemarin di tiga kecamatan membuktikan jika Tulungagung selalu diintai oleh bencana angin kencang atau puting beliung. “Kemarin itu memang hujannya lebat dan terjadi angin kencang sehingga membuat sebagian rumah warga ada yang rusak. Tapi kami hari ini (Kamis, red) sudah

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Ribuan buruh memakan separo jalan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat berunjuk rasa menuntut Gubernur Jatim untuk merevisi Pergub UMSK 2016, Rabu (27/1) kemarin.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf dan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, menjelaskan proses transaksi dagang di ruang temu bisnis Kantor Perwakilan Dagang kepada Surya Paloh, Kamis (28/1).

Penyelenggara UNBK Jatim Naik Lima Kali Lipat wiwieko/bhirawa

Sejumlah pohon di Kota Tulungagung yang rawan tumbang, Kamis (28/1), kembali dipangkas oleh petugas dari Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung.

Pembebasan Lahan Tol Ngawi Tersisa 117 Bidang Ngawi, Bhirawa Proses pembebasan lahan yang terdampak pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono di wilayah Kabupaten Ngawi hingga kini masih tersisa 117 bidang.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi mencatat, proyek nasional tersebut membutuhkan lahan seluas 301,4887 hektare atau 3.024.887m2 atau 2.998 bidang tanah.

“Dari kebutuhan 2.998 bidang, realisasi pembebasan baru sekitar 2.881 bidang atau 96 persen.

Sisa lahan yang belum dibebaskan sekitar 117 bidang,” ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi Sunaryo kepada wartawan, Kamis (28/1).

Dindik Jatim, Bhirawa Tahun kedua pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disambut antusias sekolah-sekolah di Jatim. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu, sekolah penyelenggara UNBK tahun ini bertambah lima kali lipat.

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim merilis data sekolah penyelenggara UNBK tahun ini mencapai 1.306 sekolah mulai jenjang SMP/MTs, SMA dan SMK. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun lalu yang hanya mencapai 243 lembaga. “Kota Surabaya paling antusias tahun

ini. Hampir semua sekolah sudah mengadakan UNBK tahun ini,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman, Kamis (28/1).

Tingginya jumlah lembaga penyelenggara di Jatim ini juga diyakini akan mendominasi di tingkat nasional. Karena se-Indonesia, UNBK hanya diikuti oleh 4.466

sekolah dan 29,2 persennya dari Jatim. Menurut Saiful, ini menjadi penanda lembaga pendidikan di Jatim semakin akrab dengan teknologi. “Sekarang anak TK saja sudah mainan ipad. Ini sudah eranya teknologi,” kata dia.

Tingginya antusiasme sekolah ini, lanjut mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini, harus disambut dengan persiapan yang matang.

Verifikasi dan validasi tidak boleh dilakukan hanya di atas kertas. “Harus terjun ke lapangan memastikan semua sarana

Jalan Tembus Pasuruan-Batu Persiapan Tahap Lelang

 ke halaman 11

Mengawali Sukses dari Masjid ORANG sukses itu bukan dilahirkan, melainkan dibentuk dengan belajar dan pengal-

aman. Begitu juga dengan Dr dr Sukadiono MM. Pria yang kini duduk di kursi Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya itu tidak tibatiba sukses setelah dilahirkan. Namun semua diraih dengan perjuangan, kesederhanaan atau lebih tepatnya keprihatinan.

Selepas lulus SMAN 2 Jombang pada 1987, dia meneruskan pendidikannya di S-1 Fakultas Kedok-

 ke halaman 11

Dr dr Sukadiono MM

Sentil..  Kasus Perdin, Kejari Enggan Sentuh Keterlibatan Istri Mantan Ketua DPRD

 Maklum mantan, coba kalau masih aktif  Pemkab Jombang Kebut Infrastuktur Jalan Utara Brantas  Jangan asal kebut tapi luput  Sisir Pedagang Panci Bertuliskan Lafaz Alquran  Kasus seperti ini akan banyak terjadi ke depan

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Sebuah jalan raya Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Kamis (28/1). Pemkab Pasuruan menyetujui penandatanganan nota kesepahaman terkait jalan tembus dari Kabupaten Pasuruan menuju Kota Batu.

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan mulai menyiapkan rencana fisik dan non fisik untuk mendukung proyek soal jalan tembus PasuruanBatu usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jatim dengan tiga kepala daerah, yaitu Bupati Pasuruan, Bupati Malang dan Wali Kota Batu.

Kepala Bina Marga Kabupaten Pasuruan Hari Apriyanto menyampaikan untuk kegiatan fisik diperlukan proyek pendukung. Antara lain berupa pelebaran dan peningkatan jalan.

 ke halaman 11

89 Perusahaan Ajukan Permohonan, Ratusan Buruh Tak Puas dengan Pergub DPRD Jatim, Bhirawa Ribuan buruh di Jatim kembali harus sabar untuk menerima Upah Mi nimum Kota (UMK) 2016 sebagaimana ketetapan gubernur beberapa waktu lalu. Menyusul persetujuan penangguhan UMK 2016 oleh Pemprov Jatim terhadap 89 perusahaan yang mengajukan penangguhan. Berdasar-

 ke halaman 11

Kemenkumham Jatim Wujudkan Cerdas Hukum bagi Masyarakat Surabaya, Bhirawa Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI galakkan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) bagi masyarakat Indonesia.

Salah satunya Kanwil Kemenkumham Jatim turut mengadakan Luhkumtak yang dibuka serentak pada Kamis (28/1) di seluruh Indonesia.

Bertempat di aula lantai 2 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jatim, ratusan pelajar dari berbagai sekolahan mengikuti seremonial pembukaan Luhkumtak oleh Kepala Biro Hukum

 ke halaman 11

Ironi Pemkab Sidoarjo Bangun TPS

Lahan Seluas 5,5 Hektare di Candi Pari 14 Tahun Mangkrak Di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, seonggok sampah berserakan dibuang (entah oleh siapa) di atas tanah perkebunan yang ditelantarkan pemiliknya. Ternyata tanah yang ditumbuhi ilalang seluas 5,5 hektare milik Pemkab Sidoarjo. Sebuah riwayat panjang yang tragis mengikuti perjalanan mulai 2001 hingga sekarang. Betapa ironinya Pemkab Sidoarjo membebaskan lahan yang sekarang justru menjadi lahan lumpuh.

Hadi Suyitno, Sidoarjo Bupati Win Hendrarso di awal jabatannya 2000-2005 punya rencana besar dalam menyelesaikan persoalan sampah di Sidoarjo. Cukup jitu bagaimana mendapatkan lahan dalam tempo cepat dan harga yang lumayan murah, diam-diam menurunkan tim untuk mencari dan membebaskan lahan. Media tidak mencium rencana pembebasan tanah karena tidak dilakukan terbuka, tanpa studi kelayakan

dan tentu saja tanpa aprasial.

Akhirnya tim DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) saat itu menemukan lahan strategis di Desa Candi Pari, Kec Porong.

Tanah yang ditanami melon dan papaya oleh pemiliknya tersebut agak jauh dari permukiman. Di kanan kirinya dikelilingi persawahan dan memiliki akses jalan aspal

 ke halaman 11

Lahan yang dibeli Pemkab Sidoarjo di Desa Candi Pari akhirnya jadi lahan tidur.

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Finishing Jalan Frontage Road Pasca eksekusi bangunan penghalang proyek frontage road sisi barat Jl A Yani, Surabaya pada Selasa (19/1) lalu. Kini pembangunan mulai dikebut dan telah memasuki tahap finishing. Tampak pekerja proyek melakukan pembasahan jalan rencananya akan dilakukan pengaspalan jalan, Kamis (28/1).

trie diana/bhirawa

Kembangkan Wisata Religi di Jatim

Dorong FKUB dan FPK MoU dengan Asita Pemprov, Bhirawa Potensi wisata religi yang dimiliki Jawa Timur demikian luar biasa, namun sayangnya potensi tersebut belum digarap secara maksimal.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim mengundang berbagai pihak untuk mengembangkan potensi wisata religi yang ada di Jawa Timur.

Lembaga yang dianggap memiliki akses dan pengaruh dalam pengembangan wisata religi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Asosiasi Tour and Travel Agent Indonesia (Asita), Rabu (27/1) kemarin berkumpul di Kantor Bakesbang Jatim.

“Kami sengaja kumpulkan untuk duduk bersama membahas bagaimana potensi wisata religi yang ada di Jatim ini bisa digarap bersama-sama,” kata Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim Tjahjo Widodo.

Menurut Tjahjo, publik selama ini

why/bhirawa

Suasana pertemuan yang membahas pengembangan wisata religi di Jawa Timur. Hadir dalam pertemuan tersebut Bappeprov Jatim, Disparta Jatim, jajaran pengurus FKUB, pengurus FPK dan Asosiasi Tour dan Travel. hanya tahu wisata religi itu sebatas seperti Hindu, Budha, Katolik juga wisata wali limo, padahal di luar memiliki wisata religi yang bisa itu banyak potensi wisata yang bisa dikunjungi oleh semua umat bedikembangkan yang tersebar di raga,” kata Tjahjo. seluruh Kab/Kota di Jatim.

Ketua FKUB Jatim Endro Sis“Wisata Religi bukan hanya milik wantoro yang hadir dalam forum agama Islam saja, agama yang lain tersebut mengatakan saat ini Mas-

PANGGUNG BIROKRASI

Pengungsi Eks Gafatar Sudah Dipulangkan Semua Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf memastikan seluruh mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah dipulangkan dari Asrama Transito milik Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim yang ada di Margorejo, Surabaya, ke daerah asal mereka masing-masing.

“Gelombang terakhir pemulangan dilakukan hari ini (kemarin, red) termasuk 11 orang yang diduga adalah petinggi Gafatar. Jadi di Asrama Transito sudah sepi,” kata Saifullah Yusuf, ditemui usai menghadiri seminar nasional di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (28/1).

Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, ke-11 orang yang diduga pentolan Gafatar ini dipulangkan dengan mendapatkan pengawalan khusus dari aparat kepolisian.

Sebanyak 11 orang ini, terpaksa harus pulang di hari terakhir karena polisi perlu mendalami peran mereka, termasuk mengambil sidik jari Q iib dan keterangan tambahan.Q

jid Al Akbar yang dikelolanya juga menjadi objek kunjungan turis domestik maupun asing.

“Untuk menjadi objek wisata yang menarik tentu butuh pengelolaan yang lebih serius lagi, baik menyangkut penataan fasilitas parkir, kemanan dan kenyamanan,” jelas Endro lagi.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menegaskan bahwa Masjid Al Akbar adalah tempat ibadah, sehingga kalau pun menjadi objek wisata religi jangan sampai mengganggu kekhusyukan warga yang beribadah.

“Jangan sampai justru pengembangan wisata religi justru akan mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah,” tegas Endro lagi.

Sekretaris FPK Jatim Yafety Waruwu yang juga hadir dalam forum tersebut berharap pertemuaan antara pimpinan agama dan pengelola agen wisata akan mempercepat pengembangan wisata religi di Q why Jatim.Q

UMSK Sudah Ditetapkan Bupati/Wali Kota Pemprov, Bhirawa Saat ini Upah Minimum Sektoral Kab/kota (UMSK) di lima kab/kota di Jatim sudah ditetapkan masing-masing Bupati/ Walikota. Dibalik itu, adanya UMSK maka upah minimum yang ada Kota Surabaya tidak lagi tertinggi dibandingkan daerah lainnya.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, sebelumnya kab/kota diamanatkan Gubernur agar UMSK tidak lebih dari 5 persen, namun kenyataannya ada empat kabupaten yang tidak menerapkan hal itu. “Untuk Surabaya, hasilnya sesuai dengan usulan kenaikan yaitu kenaikan 5 persen,” katanya, Kamis (28/1).

Di sisi lain, empat kabupaten seperti Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik mengusulkan lebih dari 5 persen. Kenaikannya, akhirnya ada direvisi pergub nomor 80 tahun 2015 menjadi pergub nomor 3 tahun 2016 yang membagi tiga sektor menjadi sektor satu sebesar 9 persen, sektor dua sebesar 7 persen, dan sektor tiga sebesar 5 persen.

Dikatakan Sukardo, sebenarnya dalam persyaratan UMSK, daerah yang akan menerapkan UMSK harus ada mekanisme yang benar yaitu dengan membentuk kelembagaan berupa Asosiasi Sektoral Pengusaha dan Serikat Buruh/Pekerja yang add di kab/kota tersebut.

“Setelah mereka membentuk asosiasi sektoral tersebut,

maka UMSK akan dilakukan penandatanganan kesepakatan dan penandatanganan bersama tandatangan, kemudian direkomendasi bupati/walikota yang juga harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan, dan terakhir juga diusulkan Gubernur. Ini mekanisme yang benar,” paparnya.

Kenyataannya, lanjut mantan Asisten IV Setdaprov Jatim, kelima kab/ kota masih belum membentuk asosiasi sektoral tersebut. “Asosiasi sektoral dengan Dewan Pengupahan ada perbedaannya dan tidak sama. Kalau mereka sudah mempunyai asosiasi sektoral maka sudah sesuai amanah PP nomor 78 tahun 2015, Permenaker 7tahun 2013 dan UU nomor 13 tahun 2003,” tandasnya.

Terkait dengan bertambahnya UMSK berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), Sukardo mengharapkan, kelima daerah yang sudah ditetapkan UMSK-nya tidak terjadi PHK. “Jangan sampai terjadi ada PHK, tahun sebelumnya sudah banyak perusahaan yang melangsungQ rac kan PHK,” katanya.Q

Tumbuhkan Disiplin Masyarakat, Satpol PP Siap Terapkan Perda Trantibum Hanura Jatim Targetkan Masuk Lima Besar di 2019 Pemkot, Bhirawa Untuk mewujudkan Kota Surabaya yang tentram dan tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi setiap masyarakat, Pemkot Surabaya sudah memiliki aturan Perda yang baru tentang Trantibum sebagai perubahan dari Perda no 6 tahun 1955 tentang ketertiban umum.

Kasatpol-PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, pemberlakukan aturan perda wajib didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat, yang pada saatnya nanti bakal diberlakukan sesuai aturan yang tercantum.

“Kami sekarang sedang melakukan sosialisasi Perda No 2 Tahun 2014 tentang ketentraman dan keteriban umum (Trantibum), karena pada saatnya nanti akan diberlakukan sesuai aturan dan ketentuan yang tercantum, agar Kota Surabaya semakin lebih baik di masa mendatang,” terangnya didepan puluhan war-

tawan Humas Pemkot Surabaya, Kamis (28/1) Yang menjadi latar belakang perubahan Perda ini adalah, Surabaya merupakan kota metropolis yang memiliki penduduk dan atifitas yang beragam, sehingga diatur prilaku masyarakat untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman umum.

Disamping itu, keberadaan Perda No 2 Tahun 2014 untuk meninjau kembali Perda no 6 tahun 1955 tentang ketertiban umum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundangundangan.

Perda ini berisi 15 BAB dan 49 pasal, dengan rincian BAB 2 (pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10) yang memuat tentang Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai.

Sementara terkait ratusan minimarket di Surabaya yang

telah ditempel tanda silang oleh Satpol PP namun belum juga dieksukusi atau ditutup Irvan Widyanto menyatakan sampai saat ini pihaknya masih belum mendapat perintah bantuan penertiban (bantib) dari Dinas Perindustrian Kota Surabaya.

Selain itu, saat pemberian tanda silang atau pelanggaran masih berlaku Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang izin gangguan. “Berjalannya waktu berlaku Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang izin usaha toko modern yang memberikan jangka waktu pengurusan 2 tahun 6 bulan,” ungkapnya.

Terkait tanda silang, menurut Irvan sejauh ini banyak minimarket yang melakukan pengurusan izin. “Sengaja kita larang dibuka agar menjadi tekanan moral bagi pemilik minimarket sekaligus menunjukkan kepada masyarakat kalau minimarket tersebut tidak berizin dan sedang mengurus Q dre.gat izin,” tegas Irvan.Q

Dewan Jaga Raperda Perbengkelan Takkan Sulitkan Pengusaha Mikro DPRD Surabaya, Bhirawa Pansus Raperda Perbengkelan menegaskan tidak akan mensahkan peraturan daerah yang justru menyulitkan masyarakat. Penegasan ini terkait dengan potensi aturan dalam Raperda Perbengkelan yang justru menyulitkan pengusaha mikro.

Jumat Pon 29 JANUARI 2016

“Ada sejumlah klausul Raperda yang sebenarnya paling inti masih menjadi ganjalan pembahasan. Salah satunya terkait perizinan, yang kalau dipaksakan justru akan mempersulit pengusaha mikro bidang perbengkelan.

Tapi kita tetap bakal siap membahas sampai tuntas

masalah ini,” terang ketua pansus Perbengkelan Reny Astuti, Kamis(28/1).

Klausul perizinan ini, lanjut Reny berupa kewajiban pengusaha perbengkelan untuk memiliki Izin Usaha Industri (IUI) untuk membuka usaha. Dalam persyaratannya, IUI ini mewajibkan

adanya izin gangguan, perubahan IMB dan RTRK. Persyaratan IUI ini yang menurut Pansus berpotensi sangat menyulitkan dunia usaha perbengkelan yang sebagian besar justru penguisaha mikro. Dalam data usaha perbengkelan yang diserahkan Disperindagin

kepada Pansus, lanjut Reny, ada sekitar 300 unit usaha yang 70 persennya merupakan pengusaha mikro.

“Kalau yang bengkel besar semacama ATPM ya bisa saja dibuat syarat seperti itu, namun kalau yang mikro kami kira bakal sangat menyuQ gat sahkan,” terangnya.Q

Surabaya, Bhirawa Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Timur, Kelana Aprilianto mentargetkan partai besutan Wiranto pada pemilu legislatif tahun 2019 mendatang bakal mampu masuk lima besar di Jawa Timur.

Keyakinan ini, menurut kelana, muncul karena pihaknya sudah memiliki konsep matang untuk membesarkan Hanura di Jawa Timur. Salah satu modalnya menurut Kelana adalah kekuatan kursi Hanura di semua DPRD kabupaten/kota yang meningkat, bahkan berhasil menyumbang kursi di nasional.

Sebagaimana diketahui bersama, pada Pileg 2014 lalu Partai Hanura di Jatim berhasil mendapatkan 76 kursi di DPRD kabupaten/kota, 2 kursi di DPRD provinsi dan 2 kursi di DPR RI. “Target saya tidak terlalu muluk-muluk, cukup menjadikan Partai Hanura masuk lima besar di Jawa Timur pada tahun 2019 mendatang,” ujar Kelana Aprilianto saat dikonfirmasi Kamis (28/1).

Untuk membesarkan Partai Hanura, lanjut Kelana, pihaknya akan memperbaiki struktur organisasi hingga ke tingkat anak ranting dan mencari orang-orang yang potensial dan mumpuni untuk memimpin Hanura di daerah.

“Saya tidak akan menggelar Muscab kecuali sudah menemukan orang yang pas untuk memimpin Hanura di kabupaten/kota di Jatim,” ungkapnya.

Selain struktur organisasi, pihaknya juga akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian untuk mendukung program “Nawa Cita” pemerintahan Jokowi-JK dalam hal swasembada pangan.

“Saya punya program membuka 1 juta hektar lahan tidur dan bekas tambang untuk ditanami sorgum,” ujar politisi yang juga seorang pengusaha ini.

Menurut Kelana, masyarakat tidak akan mau masuk partai jika tidak mampu memberikan kemanfaatan. Karena itu pihaknya akan memberdayakan masyarakat dengan membentuk Gapoktan untuk membudidayakan tanaman sorgum.

“Kader Hanura ditingkat PAC nantinya bisa menjadi distributor pupuk, kemudian ditingkat anak cabang bersama masyarakat membentuk Gapoktan untuk Q cty budidaya Sorgum,” jelasnya.Q

Jangan Sekali-kali Berniat Korupsi, Ada Pejabat Pemkot Agen SPAK ‘Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK)’ telah genap setahun yang lalu pada peringatan Hari Kartini sebagai gerakan sosial perempuan melawan korupsi. Setelah setahun, banyak perubahan nyata yang telah dilakukan para perempuan di 15 Provinsi di Indonesia.

Tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali menggelar training for trainer (TOT), Kamis (28/1) di Hotel kawasan Jalan Gubeng.

Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, tahun ini telah mentargetkan 34 Provinsi di Indonesia ada perempuan yang tergabung ‘Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Hal ini diakuinya tidaklah instan untuk dirasakan manfaat dalam jangka pendek. Melainkan, gerakan tersebut bisa dirasakan masyarakat secara luas pada 20 tahun kedepan.

“Ibu atau perempuan kami anggap memegang pera-

nan kunci dalam pendidikan moral keluarga. Dimulai dari keluarga, lalu jaringan yang lebih luas, melalui komunitas, tempat kerja dan masyarakat keseluruhan,” katanya saat ditemui Bhirawa kemarin.

Yuyuk yang juga wartawan di media ternama nasional bahkan internasional ini menjelaskan, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai apa yang membentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahwa individu dapat membawa perubahan yang lebih luas. “Orang bisa terhindar dari tindak korupsi itu kalau benar-benar paham apa itu korupsi,” katanya.

Lantas pergerakan SPAK

di masyarakt, Yuyuk membeberkan bahwa rasa moral yang kuat akan hal yang benar dan yang salah. Hasrat untuk membantu orang lain, melalui pendidikan dan nasihat atau dengan bekerja guna memperbaiki kondisi negeri ini. Perubahan individu pun juga mengalami perubahan termasuk mereka merasa perlu melakukan sesuatu untuk melawan korupsi di Indonesia.

“Mereka semakin dikenal karena pengetahuan anti korupsi yang mereka miliki.

Mereka menjadi sumber informasi bagi keluarga dan lingkungannya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, saat ini ada 499 agen SPAK di 15 Provinsi yang bertindak melawan kebiasaan sosial yang berlaku. Oleh karena itu membuat diri mereka terpapar tingkat risiko. “Banyak agen SPAK yang menerima cacian atau penghinaan, lainnya merasakan konsekuensi tersebut dalam

geh/bhirawa

Suasana saat menggelar training for trainer (TOT), Kamis (28/1) di Hotel kawasan Jalan Gubeng. lingkungan bisnis ataupun mahaman mendalam akan modus dan peluang-peluang pekerjaan mereka. Namun, kerangka filosofis dan kon- terjadinya tindak pidana pengalaman-pengalaman sep dasar gerakan’ Saya, korupsi serta konsekuensi mereka justru memperkuat Perempuan Anti Korupsi’. hukumnya. memperluas kekeputusan mereka (agen Memberikan pengetahuan terlibatan perempuan daSPAK, red),” terangnya. dasar mengenai tindak pi- lam gerakan antikorupsi, Tujuannya menurut Yu- dana korupsi melalui pe- sehingga mencakup lebih yuk, yakni memberikan pe- ngetahuan tentang modus- banyak organisasi/individu

perempuan yang akan menyebarkan gerakan antikorupsi kepada komunitasnya masing-masing.

Sementara itu, pejabat Pemkot Surabaya yang tergabung dalam Agen SPAK, Umi Kustyowati sebagai Kasubid Pelayanan Investasi di BKPPM Surabaya ini merasa bangga apa yang telah dipilihnya menjadi agen SPAK. “Semenjak saya bergabung dengan SPAK, banyak di lingkungan kerja saya itu menyegani. Memang, saya mencoba dari lingkungan mulai dari teman sekitar, nah dari situ mereka sangatlah berhati-hati,” terangnya kepada Bhirawa.

Tak hanya itu, dengan keberadaan Umi di lingkungan Pemkot yang berkantor di Siola lantai III ini banyak yang mengenal dirinya. Menurutnya, hal tersebut tidak untuk ditakut-takuti melainkan membuat keadaan di lingkungan Pemkot Surabaya Q geh terhindar dari korupsi.Q

SURABAYA

Jumat Pon 29 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tuntas, Pelimpahan 36 Tersangka Pembunuhan Salim Kancil Personel Polda Jatim Siap Kawal Sidang Kejari Surabaya, Bhirawa Penyidik Polda Jatim kembali menyerahkan 9 tersangka kasus dugaan pembunuhan dan pengeroyokan Salim Kancil, aktivis anti tambang serta tambang ilegal Lumajang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kamis (28/1). Dengan demikian lengkap sudah pelimpahan 36 tersangka kasus yang bakal disidangkan di PN Surabaya ini.

Mengingat persidangan kasus ini dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kejari Surabaya mengkoordinasikan pengamanan sidang kasus ini kepada Polda Jatim. Selain masalah keamanan, jumlah tersangka dalam kasus ini sebanyak 36 orang.

“Karena sidangnya di PN Surabaya, kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim terkait pengamanan sidang kasus Salim Kancil,” terang Kepala Kajari (Kajari) Surabaya Didik

bed/bhirawa

Penyidik Polda Jatim menyerahkan sembilan tersangka pembunuhan Salim Kancil, Lumajang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya, Kamis (28/1).

Farkhan Alisyahdi usai me- Menginggat berkas kasus ini yang akan turun,” ungkapnya. personel Polisi yang akan menjaga nerima tahap II (tersangka dan kemungkinan dilimpah pecan Terpisah, Kabid Humas Polda jalannya sidang kasus ini. barang bukti) dari penyidik depan di PN Surabaya, Didik Jatim Kombes Pol Raden Prabowo “Jumlah personel pengamanan mengaku secepatnya akan Argo Yuwono menambahkan, sesuai kebutuhan. Nantinya Polisi, Kamis (28/1).

Ditanya perihal kebutuhan menanyakan berapa personel pengamanan sidang Salim Kancil intelijen yang akan mengkaji hal personel pengamanan, Didik yang diturunkan. akan dilakukan oleh Polda Jatim ini,” tambah Kabid Humas Polda “Sampai saat ini kami belum dan Polres Lumajang. Terkait Jatim Kombes Pol Raden Pramengaku belum mengetahui berapa jumlah personel Polisi menerima pemberitahuan dari jumlah personel, Argo enggan bowo Argo Yuwono. guna pengamanan sidang. kepolisian, terkait berapa personel berspekulasi perihal berapa Terkait kemungkinan adanya

RAGAM INFO

Jelang Tuntutan, Terdakwa Narkoba 5,18 Gram Mengaku Gila PN Surabaya, Bhirawa Takut akan menghadapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Akhmad Rizal, terdakwa kasus penyelundupan narkoba ke tahanan Polda Jatim seberat 5,18 gr ini, justru mengaku sedang mengalami gangguan jiwa alias gila.

Untuk membuktikan hal ini, tiga dokter spesialis kejiwaan dari RSUD dr Soetomo dan satu dokter khusus narkoba dari Rutan Medaeng, Kamis (28/1) memberikan kesaksian terkait dengan kondisi kejiwaan terdakwa.

Kesaksian pertama dilakukan oleh saksi dr Aripin, dokter dari Rutan Medaeng yang mengatakan, pihaknya kerap mendapatkan laporan terkait dengan perilaku terdakwa saat di dalam Rutan. Terdakwa diketahui kerap mengamuk tanpa sebab, dan seringkali berbuat onar di dalam penjara.

“Terdakwa juga pernah membakar kasur, dan menusuk temannya sendiri di tahanan,” katanya dalam sidang di PN Surabaya, Kamis (28/1).

Saat dirinya mendatangi terdakwa usai mengamuk, Ia mendapatinya sedang dalam keadaan tenang namun tatapan matanya kosong. Tak ingin kejadian tersebut terulang, ia pun memberikan obat tidur pada terdakwa.

“Setelah sadar, ternyata perbuatannya berulang. Yang bersangkutan kembali mengamuk. Terpaksa kami menyuntiknya dengan obat tidur lagi,” ungkapnya.

Pernyataan dr Aripin ini didukung oleh dokter Eurika, ahli jiwa dari RS dr Soetomo, bersama dengan dokter Rizal dan dokter Emi. Ia mengakui, dari hasil observasi yang dilakukan anak didiknya terhadap terdakwa, didapati semacam gejala agresifitas.Q bed

Pembentukan Kecerdasan Anak Tergantung Asupan Gizi Hindari Pencurian Data, Kominfo Jatim Ajak Daerah Tingkatkan Keamanan Website

dna/bhirawa

Pemberian ASI eksklusif akan meningkatkan kecerdasan anak atau bayi.

Surabaya, Bhirawa orang tua memiliki pengetahuan Kecedasan anak sangat di- mengenai kebutuhan anak di pengaruhi oleh asupan gizi. setiap tahapan tumbuh kemSebagai orang tua pemenuhan bang, agar kecerdasan anak gizi pada bayi saat usia di bawah dapat berkembang dengan makdua tahun sangat penting ka- simal sesuai usianya. rena dapat mempengaruhi per“Ada dua kunci keberhasilan kembangan otak. Seribu atau pembentuk kecerdasan anak, 1000 hari pertama kehidupan yaitu sirkuit jaringan otak yang anak sejak dalam kandungan terbentuk normal sesuai tahingga usia dua tahun merupa- hapan usia, serta input eksternal kan periode kritis yang menjadi dalam kehidupan sehari hari,” penentu tumbuh kembang otak papar Ahmad. anak. Karena di usia lima tahun, Dijelaskannya, kualitas nusirkuit otak si kecil sudah ter- trisi dan stimulasi yang sebentuk sekitar 80 persen. imbang akan menjadi kunci Ketua Divisi Tumbuh Kem- keberhasilan periode kritis anak bang Anak & Remaja Depar- yang menentukan masa depantemen Ilmu Kesehatan Anak nya. “Nutrisi yang sesuai keRSU Dr. Soetomo DR. Dr. Ah- butuhan anak akan membantu mad Suryawan, SpA(K) men- tubuhnya siap menerima stijelaskan, pada masa ini sirkuit mulasi kecerdasan sesuai usiotak tumbuh dan terbentuk nya- anya. Diimbangi dengan pola ris sempurna hingga disebut pembelajaran kreatif dan pola sebagai window of opportunity, pengasuhan yang tepat, anak karena otak anak menyerap siap menghadapi masa depan dengan baik dan cepat setiap dengan fisik yang sehat dan juga informasi yang diberikan oleh kecerdasan serta perilaku yang lingkungan. baik,” paparnya.

Karena itu sangat penting bagi Dokter yang biasa disapa

Wawan ini juga mengingatkan untuk memberikan stimulasi pada si kecil sesuai dengan tahapan usianya. Bila ia berusia dua tahun, berikan kegiatan yang sesuai untuk anak usia dua tahun untuk menstimulasi kecerdasannya. Jangan memberikan stimulasi berupa kegiatan anak usia lima tahun. Sebaliknya, jangan berikan stimulasi untuk anak usia dua tahun pada si kecil yang sudah berusia lima tahun karena ia sudah bisa melakukan hal yang lebih kompleks.

“Kecerdasan dan perilaku si kecil juga tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses bertahap dan berkesinambungan, yang dimulai sejak otaknya terbentuk di dalam kandungan,” tambahnya lagi.

Dengan berbekal kecerdasan yang terasah optimal, menurutnya seorang anak akan menjadi lebih mandiri, percaya diri, multi talenta, dan tangguh menghadapi persaingan yang akan dihadapi.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, sebagai pengambil kebijkan Dinkes Jatim dituntut untuk dapat mengawal kesehatan masyarakat Jatim khususnya balita. Ada beberapa startegi yang akan dilakukan Dinkes dalam memperbaiki gizi balita yaitu dengan cara melakukan kampanye gizi pada tingkat daerah sampai nasional, melakukan advokasi dan sosilisasi pada lintas sektor dan lembanga, membanyak dialog, pelatihan, diskusi dan melakukan intervensi kegiatan gizi baik secara langsung atau tidak Q dna langsung.Q

Januari DB Renggut 37 Nyawa di Jatim Surabaya, Bhirawa Dari tanggal 1 hingga 28 Januari 2016 sudah terdapat 37 korban meninggal akibat demam berdarah (DB) di Jatim. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun

massa yang pro dan kontra akan persidangan kasus ini, pria asli Yogyakarta ini mengaku belum menerima informasi kemungkinan adanya pengerahan massa. Tapi, Argo menegaskan bahwa personel akan disiagakan terlebih dahulu di PN Surabaya. “Kami belum dapat info terkait hal itu (pengerahan massa),” pungkasnya.

Sebelumnya Kejari Surabaya telah menerima tahap II, 27 tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan Salim Kancil. Selanjutnya, Kamis (28/1) Kejaksaan kembali menerima Sembilan tersangka sisa dari keseluruhan tersangka yang berjumlah 36 orang.

Adapun kesembilan tersangka ini adalah Tomin bin Arjo, nurtalip alias Tilap, Jumanan bin Tinasum, Satuwi bin Simar, Tasrip bin Juwali, Suparman bin Martahap, dan Tinarlap alias Lap. Sementara untuk dua orang tersangka tidak diserahkan bersama ketujuh orang lainnya, dikarenakan kedua tersangka ini masih dibawah umur dan tidak ditahan.

Dengan diserahkannya sembilan tersangka tersebut, total 36 tersangka yang sudah diserahkan penyidik Polda Jatim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya. Mereka terbagi dalam empat Pasal pelanggaran, yakni Pasal pembunuhan, Pasal pengeroyokan, Pasal pertambangan illegal, dan Pasal penucian uang.Q bed

2015 lalu, dimana terdapat 59 korban meninggal. Sedangkan selama tahun 2015 jumlah penderita DB di Jatim sebanyak 19.942 orang dengan 277 korban meninggal.

“Korban meninggal tersebut berasal dari Kabupaten Kediri, Malang, Pasuruan,

Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Tahun ini penurunannya cukup bagus, semoga bertahan hingga akhir tahun,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono.

Harsono menjelaskan, kasus DB tahun ini memang diprediksi mengalami pe-

nurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan musim hujan yang datang memang mundur dan curah hujan yang tidak terlalu tinggi sehingga populasi nyamuk tidak seberapa banyak. Akan tetapi Dinkes tetap waspada untuk me-

ngantisipasi jika sewaktuwaktu terjadi peningkatan kasus yang signifikan.

“Karena ini merupakan kasus tahunan jadi kami sudah mempersiapkan segalanya walaupun kasusnya memang diprediksi menurun,” imbuh mantan BuQ dna pati Ngawi tersebut.Q

Pemprov, Bhirawa Semakin majunyaTeknologi Informasi dam Komunikasi yang semakin pesat, tindakan kejahatan atau kriminalitas di dunia maya juga kian marak khususnya kasus pencurian data atau informasi. Untuk itu, Dinas Kominfo Jawa Timur mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah untuk meningkatkan keamanan website.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso mengatakan Jawa Timur saat ini sedang menuju provinsi tercepat menjalankan E-Government. Ke depan, seluruh data penting yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ kota sudah harus terintegrasi. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan sistem keamanan data yang baik.

“Data Center Jawa Timur sudah dibangun dan berada di Kominfo Jatim. Seluruh SKPD juga bisa menggunakan fasilitas ini. Namun harus dijaga dan dirawat jangan sampai hanya dipakai saja. Karena pencurian data dan informasi penting banyak terjadi,” katanya pada acara sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Aula Dinas Kominfo Jatim, Kamis (28/1).

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan salah satu kelemahan yang sering dimanfaatkan Hacker atau peretas untuk mencuri data adalah melalui pintu masuk yang dinilai lemah dan tidak terawat dengan baik. Semua pihak terutama SKPD yang nantinya menggunakan fasilitas data center harus bisa merawat dan menjaga website dengan baik karena bisa dimanfaatkan peretas untuk mencuri data penting.

Berdasarkan sifat data dan informasi yang harus dilindungi, sambungnya, pengelolaan keamanan informasi harus dilindungi karena dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. “Web Browser dan Web Server layanan situs biasanya diserang karena mengandung nilai informasi tinggi,” terangnya.

Menurutnya, kesadaran keamanaan data oleh Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota belum sepenuhnya merata bahkan hingga pada kepala unit terkecil dalam pemerintahan. Kondisi ini harus segera berubah mengingat apabila terjadi kehilangan data atau informasi maka secara otomatis mempengaruhi layanan bagi masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan di Jawa Timur memfasilitasi pelayanan publik berbasis e-Government yang meliputi aplikasi dan sistem misalnya pengadaan barang dan jasa, rekruitmen pegawai, perizinan investasi dan lain-lain yang merupakan layanan berstandar bagi publik sebagai bentuk fasilitasi pemerintahan.

Ia mengungkapkan salah satu bentuk percepatan eGoverment adalah pemanfaatan Data Center sebagai pusat aplikasi layanan publik berbasis TIK. Data Center yang dikelola dengan baik akan mampu menopang kebutuhan pelayanan prima di setiap SKPD yang mempunyai aplikasi layanan publik.

Setiap sistem aplikasi layanan publik yang menggunakan elektronik wajib didaftarkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ke Q inf Kemenkominfo.Q

Mari Kursus Gratis di IndonesiaX dengan Akademisi dan Pengusaha Berkualitas Era ipad telah mengubah pola kehidupan masyarakat. Tak terkecuali dalam belajar dan berbagi pengalaman. Bahkan kini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mulai masuk dalam dunia pendidikan berbasis daring.

Nuh bersama sejumlah tokoh akademisi dan pengusaha yang kondang itu mendirikan lembaga kursus online. Menariknya, kursus dalam jaringan www.indonesiaX ini tidak berbayar alias gratis.

Bahkan sejak resmi diluncurkannya pada 17 Agustus 2015, IndonesiaX terus menambah jumlah perguruan tinggi untuk digandeng.

Mulai Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) hingga Harvard University bergabung di dalamnya. Tidak ketinggalan sejumlah perusahaan

kenamaan,pakar kenamaan perguruan tinggi maupun bos-bos perusahaan itu juga ada untuk menjadi pemateri di dalamnya.

Kerjasama IndonesiaX dengan ITS dan Unair ditandai penandatanganan nota kesepahaman di ruang rapat rektorat ITS, Kamis (28/1) kemarin. “Indonesia sekarang berada di jajaran terdepan dalam hal teknologi pembelajaran online.

IndonesiaX hadir dalam rangka meningkatkan knowledge melalui pendidikan nonformal,” tutur Nuh yang juga mantan rektor ITS. Pria asli Surabaya ini menguraikan, IndonesiaX bukan hanya membuat lebih

mudah belajar dari para profesor dan instruktur terbaik dari universitas-universitas terbaik di Indonesia.

Tetapi juga memungkinkan semua orang dengan akses internet untuk belajar dari para CEO, direktur perusahaan terkemuka, dan para pimpinan bidang industri lain di Tanah Air. “Ini adalah cara baru berbagi pengetahuan, dan akan membantu membangun ekonomi yang lebih kompetitif, dan SDM yang lebih berkualitas,” imbuh Nuh. CEO IndonesiaX Lucyanna M Pandjaitan menyebut kini ada 40.000 siswa tergabung dalam kursus online ini. Mereka dari 81 kota di Indonesia. Menariknya IndonesiaX ini telah dikunjungi 1.265 siswa dari 111 negara di seluruh dunia.

“Pakar, CEO, pemimpin perusahaan akan menjadi

atau pakar pemateri. Menilik panduan cara belajar baru di Indonesia ini, siswa bisa memilih cara kursus, pilih kursus dan daftar gratis, melihat video dan materi, mengikuti tes dan mencetak sertifikat yang diberikan. Sejak awal kursus hingga ujian, gratis.

Jika mencetak sertifikat baru bayar Rp250.000 via transfer. Sertifikat tidak harus dicetak. IndonesiaX mengedepankan transfer ilmu pengetahuan. Siswa bisa saja kursus dan mengikuti ujian tanpa harus mencetak sertifikat.

Direktur IndonesiaX Dean tam/bhirawa Jay Mathew mengatakan, platDari kiri, Warek I Unair Djoko Santoso, Direktur IndonesiaX Dean Jay Mathew, mantan Mendikbud M Nuh dan CEO form IndonesiaX mendapatkan IndonesiaX Lucyanna M Pandjaitan saat melaksanakan MoU di kampus ITS, Kamis (28/1). lebih dari 10.000 pendaftar rule model, contoh inspiratif Karena dipilih yang terbaik,” Namun juga penjelasan li- baru setiap bulannya. “Sebuah bagi anak-anak peserta kur- jelentreh Lucy, sapaannya. san lewat audio-video. Jika bukti nyata bahwa penduduk sus. Memang belum banyak Materi yang dipaparkan penjelasan menggunakan Indonesia merasa nyaman perguruan tinggi dan pe- melalui website IndonesiaX Bahasa Inggris, ada ter- dengan pendidikan online,” Q tam rusahaan yang bergabung. bukan hanya berupa tulisan. jemahan disamping figure pungkas Dean.Q

4

OPINI Tajuk

Waspada Cuaca Ekstrem HUJAN, sudah kerap turun dengan intensitas deras.

Beberapa area pemukiman sudah tergenang, terutama disebabkan meluapnya air sungai. Karena daya dukung lingkungan makin buruk, maka hujan bukan hanya berkah yang ditunggu-tunggu. Melainkan juga menjadi ancaman timbulnya potensi bencana. Ditambah cuaca ekstrem global, kumpulan awan comulus-nimbus bisa berpindah cepat, serta menimbulkan petir. Serta deru angin kencang bisa menerjang.

Berdasarkan mapping bencana, seluruh daerah di Jawa Timur tanpa terkecuali, rawan terhadap bencana banjir. Berdasarkan mapping bencana, seluruh daerah (38 kabupaten dan kota) di Jawa Timur tanpa terkecuali, rawan terhadap bencana banjir. Ancaman kedua, berupa badai di 31 kabupaten/ kota, serta potensi bencana susulan berupa tanah longsor mengancaman di 20 kabupaten dan kota. Niscaya menuntut kewaspadaan, terutama pada saat berkendaraan.

BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) telah menyampaikan informasi cuaca yang kurang bersahabat. Yakni, angin berhembus dengan kecepatan sampai 30 kilometer per-jam, disertai hujan deras dan petir. Permukaan laut diperkirakan bakal “diaduk” dengan ombak besar. Hal itu disebabkan tekanan udara yang masuk lebih besar dibanding yang keluar dari laut. Nelayan seyogianya tidak melaut (beristirahat) sambil memperbaiki jaring dan perahu.

Begitu pula pelayaran antar-pulau (dengan kapal sedang) disarankan libur, sampai pemberitahuan cuaca membaik.

Jalur perairan sedang dari pulau Jawa sebaiknya menerapkan waspada ombak dan badai. Beberapa jalur pelayaran yang perlu ekstra waspada, adalah: Gresik – Bawean, Kalianget – Kangean (Madura), serta Merak – Bakauheuni. Juga jalur pendek yang biasa dilayani kapal tongkang (Probolinggo – Madura) mesti mengikuti arahan syahbandar.

Sepekan terakhir bulan Januari merupakan saat awal curah hujan deras. Lazimnya, puncak musim hujan ini akan berlangsung hingga akhir Pebruari. Beberapa sungai sudah mulai meluap, karena daya dukungnya semakin menyusut.

Diantaranya, “langganan” aliran sungai Kali Lamong, telah meluapkan air bah ke perkampungan di kecamatan Pakal, Surabaya.

Enam musim hujan terdahulu (sejak 2011), Kali Lamong telah merendam enam kecamatan (tiga di Suarabaya, dan tiga di Gresik). Jalur lalulintas dan distribusi terputus.

Berdasar dokumen tahun 1970-an, seharusnya DAS Kali Lamong memiliki areal seluas 750 kilometer persegi. Selain Kali Lamong, tujuh sungai (utama) lainnya di Jawa Timur juga perlu diwaspadai. Selain tak mampu menampung air hujan, juga rawan dorongan meluapnya bagian muara karena ROB tumpahan air laut.

Ketujuh sungai yang mesti diwaspadai adalah: Wilayah sungai Madura, Sungai Baru-Bajulmati, Sungai Pekalen Sampeyan, Sungai Welang di Rejoso, Kali Brantas, Sungai Bondoyudo Bedadung, serta Sungai Kali Bening. Selain tak mampu menampung air hujan, juga rawan dorongan meluapnya bagian muara karena ROB tumpahan air laut.

Namun sesungguhnya, bencana banjir tidak pernah datang tiba-tiba. Selalu ada semacam early warning alamiah, berupa gejala awal. Antaralain, dimulai dengan gejala permukaan air sungai hampir peres dengan bantaran DAS (Daerah Aliran Sungai). Hal itu disebabkan area DAS semakin menyusut, telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Bahkan muncul dermaga liar di muara sungai. Maka ancaman banjir benar-benar terjadi, meluap sampai jauh ke kampung.

Tetapi koordinasi mewaspadai bencana banjir, sering tumpang tindih, bisa berujung “benturan” kewenangan.

Sebagai pemilik wilayah, Pemerintah Kabupaten dan Kota (serta propinsi), memiliki kewenangan. Namun pada urusan sungai, terdapat institusi lain yang memiliki otoritas. Yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang dibawahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun pasti, instansi terkait, seyogianya kukuh melaksanakan UU 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat juga harus menjaga lingkungan, tidak menempati bantaran sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Rancang Ulang Diplomasi Timor Leste PEMERINTAH perlu merancang ulang diplomasi atas Timor Leste. Perlu diingat bahwa tujuan diplomasi Indonesia atas Timor Leste adalah bukan hanya soal menghapus kebencian karena konflik pada masa lalu atau menetapkan kepastian garis perbatasan.

Sosok Presiden Jokowi diyakini akan dapat membangun citra baru Indonesia dimata rakyat dan elite politik Timor Leste, serta mempersiapkan kemasan baru untuk diplomasi Indonesia atas Timor Leste. Dalam dimensi ekonomi, Indonesia perlu mengapitaliasi posisinya sebagai salah satu investor terbesar di Timor Leste. Perusahaan-perusahaan Indonesia, BUMN dan swasta berinvestasi di Timor Leste.

Selain itu juga juga posisinya sebagai mitra dagang yang amat penting.

Fakta ekonomi itu harusnya dikemas dengan klaim bahwa Indonesia adalah kekuatan pembangunan di Timor Leste, yang merupakan salah satu negara termiskin di Asia.

Klaim ini penting untuk mematahkan stigma yang dibangun Timor Leste di masa lalu yang banyak mengeksploitasi kelemahan Indonesia dalam isu HAM ketika mengelola wilayah itu pada 1974-1999 guna meraih empati internasional dan menihilkan jasa Indonesia yang memberikan warisan pembangunan peradaban yang tidak sedikit.

Tak ada seorangpun yang bisa membantah bahwa Indonesia adalah pembangun ribuan kilometer jalan raya yang tidak pernah dibangun Portugis dalam 400 tahun penjajahannya. Juga membangun sistem hukum di Timor Leste yang digunakan hingga kini. Dalam kunjungan Presiden ke Timor Leste, kontinuitas diplomasi dari pemerintahan sebelumnya juga tidak dijaga. Menyangkut Timor Leste, ada utang politik yang ditinggalkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dukungan untuk Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) diterima sebagai anggota ASEAN. Presiden Jokowi harusnya menyinggung juga masalah ini.

Guspiabri Sumowigeno Par Indonesia Strategic Research

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Pon, 29 JANUARI 2016

Valentine’s Day dan Urgensi Pendidikan Agama pertanyaan tentang pendidikan agama.

Apakah agama dalam pendidikan kita bisa menjadi solusi agar dapat menumbuhkan kohesi sosial?

Apa ada yang salah dengan pendidikan agama kita seolaholah agama justru menjadi pemantik Oleh : dan pemacu tumbuhM Fazrull Rachman nya budaya main hacara natural. Contoh kim sendiri di tengah kecil yang sering termasyarakat? jadi di sekolah ialah Oleh karena itu, kurangnya semangat pendidikan agama di sekolah menghargai terhadap agama sangat membutuhkan sikap dan lain, sebab kurangnya mutu guru paradigma guru yang mempunyai agama yang ketika menyampaipendirian yang lebih terbuka, kan materi pelajaran agama. inklusif, dengan mengedepankan Para guru acapkali terjebak pada musyawarah atau dialog, saling pendekatan dan strategi devide memahami di tengah keanekarait empera atau belah bamboo, gaman budaya serta agama. Hal dengan mengangkat dan mengini merupakan modal yang urgen agungkan agama yang dianutnya

Surat edaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya (22/01/2016) perihal antisipasi terhadap perayaan Valentine Day yang di alamatkan kepada seluruh Kepala Sekolah negeri maupun swasta cukup memprihatinkan.

Bisa jadi ini merupakan sebuah isyarat gejala kegagalan pendidikan agama di area sekolah yang pula ditandai dengan maraknya bulliying, munculnya praktik aborsi akibat pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, sampai konsumsi tanyangan pornografi via handphone.

P

eristiwa kekerasan di sekolah yang melibatkan, anak didik, guru, dan orang tua harus dibaca sebagai fenomena otoritarianisme agama yang mulai menguat di sekolah.

Dalam kerangka pendidikan agama di Indonesia, dapat memungkinkan bentuk-bentuk otoritarianisme agama tersebut justru akan mengarahkan pada sikap apatisme di lingkungan anak-anak sekolah. Mendesak untuk dipertanyakan kembali bagaimana nilai-nilai agama diajarkan di bangku sekolah, juga bagaimana peran birokrasi dalam “menginstitusikan” agama, sampai-sampai hanya menjadi semacam “mata ajar” yang sangat dekat dengan formalitas namun jauh agar dengan mudah dialami serta dipraktikkan oleh para siswa didik dalam kehidupan keseharian mereka. Dari gejala yang ada, permasalahanpermasalahan di atas bisa jadi bukan mendekatkan anak didik menjadi lebih beragama, malah sebaliknya, menjauh dari agama yang notabene mereka pelajari di sekolah.

Sangat boleh jadi kasus-kasus tersebut menandakan adanya indikasi dalam proses pendidikan agama, yaitu menduanya wajah agama. Gejala yang ada di sekolah memang menandakan ambigunya potret agama, dimana salah satunya disebabkan oleh sisi eksklusif dari pendidikan agama itu sendiri. Eksklusifitas tersebut diisyaratkan diantaranya dengan adanya anggapan dan perlakuan stakeholder terhadap kebijakan kurikulum serta kelembagaan cenderung dogmatis dan bersifat formal. Di mana pendidikan agama hanya berorientasi pula menekankan aspek proses transfer ilmu agama saja, namun kurang kuat untuk mengagendakan rancangan hidden-curriculum yang dapat menumbuhkan proses transformasi nilai-nilai keagamaan yang universal se-

Marilah berhenti berdebat mengenai perlu tidaknya kurikulum pendidikan karakter yang sesungguhnya sudah terintegrasi dari pendidikan agama di sekolah. Mari mencitai keragaman, sebab dapat berarti banyak hal bagi bangsa ini.

Apalagi di tengah mencuatnya ancaman kekerasan di tengah masyarakat yang tentu tidak ada dalam kehidupan beragama.Sebab itu, adalah tugas bersama untuk memastikan bahwa separah apapun situasi dan kondisi sosial masyarakat dan negara, pendidikan harus mempunyai cara yang benar dalam mentrasfer kebajikan ke dalam relung hati anak didik. sambil merendahkan dan menjelekkan agama lainnya.

Bila mentalitas yang selalu memandang orang lain secara berbeda semacam ini masih tercermin dari cara bagaimana agama diajarkan di sekolah, maka sejatinya kita secara tersirat sedang mengajarkan kekerasan dan kebencian kepada anak-anak kita. Melihat situasi sosial-politik Negara ini yang akhir-akhir ini dipenuhi oleh kekerasan serta kebencian, seyogyanya membuat para pendidik merenung dan menggali banyak

untuk keberlangsungan kehidupan yang harmonis di Indonesia.

Serta yang tak kalah pentingnya, ialah bagaimana cara pandang birokrasi pendidikan kita dalam melihat urgensi pendidikan agama yang terlalu berorientasi kognitif. Sudah semestinya, dihilangkan untuk menempatkan agama sebagai “subyek” ujian terhadap anak didik, namun lalai dalam mendeterminasi tumbuhnya budaya sekolah yang sehat.

Yaitu dengan saling bertoleransi, pula memposisikan agama se-

bagaia asas dari nilai-nilai yang hidup serta dikembangkan dalam habbit sekolah.

Ada seribu satu macam cerita mengenai anak-anak di sekolah, mulai dari yang menyebalkan sampai yang membanggakan.

Tawuran antar sekolah, tawuran mahasiswa dengan polisi, dan kekerasan di sekolah masih merupakan fenomena yang dominan dari gambaran pendidikan kita di tahun 2015. Fakta tawuran sejatinya adalah pengalaman yang banyak terjadi pada anak sekolah di perkotaan, akan tetapi gejala ini nampaknya sudah merambah sekolah-sekolah di tingkat pedesaan. Dengan cepatnya sistem informasi yang dibawa oleh media dan internet, tawuran serta banyaknya tayangan televisi yang beradegan action, seolah-olah menjadi model pembelajaran yang cepat sekali ditangkap oleh otak para anak-anak agar tak segan-segan menirunya.

Apabila teladan merupakan asas dasar dari pembentukan dan pendidikan karakter anak, dapat dipastikan bahwa pendidikan karakter tak mungkin diletakkan dalam konteks kurikulum formal. Sebab itu marilah berhenti berdebat mengenai perlu tidaknya kurikulum pendidikan karakter yang sesungguhnya sudah terintegrasi dari pendidikan agama di sekolah.

Mari mencitai keragaman, sebab dapat berarti banyak hal bagi bangsa ini.

Apalagi di tengah mencuatnya ancaman kekerasan di tengah masyarakat yang tentu tidak ada dalam kehidupan beragama.

Sebab itu, adalah tugas bersama untuk memastikan bahwa separah apapun situasi dan kondisi sosial masyarakat dan negara, pendidikan harus mempunyai cara yang benar dalam mentrasfer kebajikan ke dalam relung hati anak didik. Peran seorang guru sangatlah penting bagi masa depan anak-anak. Pendidik yang berkarakter kuat dan baik akan selalu berpikir kembali bila melakukan kesalahan dan segera merubahnya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Begitu pula dengan orang tua, memang tidak mudah untuk mendidik anak.

Lebih sulit lagi, jika sejak usia belia orang tua lalai, yaitu tak memiliki kehangatan dan kontrol pada anak-anaknya.

Kaprodi PG-MI FAI UMSurabaya

Resensi Buku :

W

anita merupakan perhiasan yang sangat berharga. Dunia tidak akan sempurnya tanpa adanya wanita. Islam sendiri sangat menghormati wanita.

Karena kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Untuk itu, tidaklah heran apabila wanita senantiasa di muliakan dan di hormati kaum adam.

Andai hidup tanpa wanita.

Sama halnya dengan taman yang luas tapi tidak ada bunganya. Jadi taman tersebut terlihat biasa saja. Tidak ada keindahan sama sekali. Sama halnya dengan kehidupan di dunia, apabila hanya dihuni kaum adam saja. Pastinya tidak ada keindahan yang mencerminkan kebahagiaan.

Salah satu kelebihan yang dimiliki wanita ialah dengan tutur katanya yang lembut dan memiliki kelembutan hati yang bisa menentramkan lakilaki, khususnya bagi mereka yang sudah menikah. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan wanita untuk menempuh surga yang di janjikan

Wanita yang Dirindu Surga oleh Allah Swt. Buku ini mengajarkan bagaimana menjadi wanita yang baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dari perbuatan yang dilarang untuk di lakukan sampai perbuatan yang diwajibkan sudah di kumpas tuntas dalam buku ini. Dengan tujuan wanita yang ada di atas bumi ini menjadi kaum yang bisa

menikmati salah satu surga yang penuh keindahan.

Pada dasarnya menjadi muslimah ahlul janah menjadi harapan setiap wanita. Namun, ketika menengok kehidupan seharisehari. Sudah banya hal yang siap menjerumuskan wanita kejurang neraka. karena dunia modern senantiasa menawarkan kehidupan yang tidak sesuai dengan jalan surga yang seharusnya di tempuh oleh manusia.

Untuk itu, buku yang hadir di tengah-tengah pembaca ini memberikan gambaran bagaiman menjadi wanita yang dirindukan surga. Wanita butuh panduan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Sehingga wanita akan senantiasa menjadi lebih baik dari sebelumya.

Sejalan dengan itu, dunia hanyalah tempat bersinggah untuk sementara. Seseorang hanya mampir ngobe. Maka, sudah seharusnya setiap orang menyadari. Kalau apa yang dicari dan di kumpulkan tidak akan dibawa ketika dirinya meninggal. Semua yang dikumpulkan dan di bangga-banggakan ketika di dunia. hanya akan menjadi

puing-puing kenangan yang terlupakan ketika manusia sudah kembali ke Rahmatullah.

Penulis juga mendefisinikan, kalau kehidupan di dunia bukan jaminan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Sebab, akan ada keindahan yang lebih ketika manusia memiliki ahklak yang mulia dan memuliakan orang lain. sehingga tercipta nuansa saling memberi dan menghargai antara satu dengan yang lain.

Karya Atiqoh Hamid ini menjadi bahan renungan yang sangat mengispirasi wanita untuk senantiasa mencari jalan yang benar. Dimana dengan kebenaran itu seseorang akan menjadi orang yang mulia. Karena sebaikbaiknya wanita merekalah yang senantiasa berbuat jujur dan senantiasa menjadi lebih baik dari masa kemasa.

Lewat buku “ Paling Lengkap dan Praktis Fiqih wanita” wanita akan mengerti, bagaimana menjadi pribadi yang sukses dunia dan sukses akhirat. Dengan bahasa yang sistematik dan mudah di pahami pembaca akan dengan cepat menguasainya. Di harapkan juga pembaca memiliki jalan tengah tentang buku ini. 

Judul

:

Paling Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita

Penulis

:

Atiqoh Hamid

Penerbit

:

DIVA Press

Terbit

:

Januari 2016

ISBN

:

978-602-391-077-9

Tebal

:

244 halaman

Peresensi

:

Suroso Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jurusan Perbandingan Agama

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon 29 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dewan Meminta e-KTP Bisa Dicetak di Kecamatan Bhirawa, Gresik Komisi A DPRD Gresik menyoroti masih banyaknya masyarakat belum mendapatkan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e- KTP). Dewan berharap pemerintahan dalam hal ini Disdukcapil bisa mengalihkan kewenangannya pada kecamatan. Sebab masyarakat sudah banyak mengeluhkan lamanya proses pengurusan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Pengadulan masyarakat ke Komisi A ditindaklanjuti dengan melakukan Sidak di Kec Kebomas dan Kec Gresik. Ternyata juga menemukan pengaduan, proses pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang juga cukup lama. Sehingga bila masyarakat terburu-buru menginginkan KK maka harus bersabar.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Gresik, Suparno Diantoro, pengaduan masyarakat terkait lambatnya proses pembuatan e-KTP dikeluhkan warga. Sebab, untuk mendapat e-KTP membutuhkan waktu hingga tiga bulan lamanya. Padahal, warga sangat membutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Atas kondisi ini, KomisiA bakal meminta Bupati Gresik membuatkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang peralihan wewenang pencetakan.

Dengan terbitnya Perbub ini maka kecamatan bisa melakukan pencetakan e-KTP dan KK sendiri. Sehingga warga yang tempatnya jauh seperti di Kec Panceng, Balongpangang, Wringinanom tak perlu jauh-jauh dalam mengurus eKTP. Cukup datang di kecamatan setempat dan tak usah datang di kabupaten hal ini akan menghemat energi, waktu dan materi yang dikeluarkan.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi A, Mujid Ridwan, setelah dilakukan Sidak ada semacam evaluasi.

Tidak hanya di tingkat kecamatan melainkan juga di instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), terkait dengan sumber daya manusia atau SDM.Q kim

Alokasikan Rp 2,5 M untuk Tebus Raskin Gratis Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar untuk program bantuan beras bagi masyarakat miskin atau Raskin.

Anggaran itu sebagai ganti uang tebus Raskin sehingga warga kurang mampu menikmati beras secara cuma-cuma atau gratis. ‘’Sekarang istilahnya tidak lagi Raskin, melainkan beras sejahtera atau Rastra. Seluruhnya akan diberikan Pemkot secara gratis kepada warga yang berhak,’’ ujar drg Sri Mudjiwati, Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto, Kamis (28/1) kemarin.

Dari anggaran yang bersumber dari APBD 2016 itu, untuk mencukupi pembelian beras bagi 1.500 Kepala Keluarga (KK) selama Januari – Desember 2016. Setiap KK mendapat jatah 15 kilogram Rastra per bulan gratis, tanpa uang tebus sepeser pun. Karena sudah dibayar Pemkot. ‘’Untuk Rastra APBD tak ada uang tebus atau cash and carry.

Untuk uang tebus Rastra APBN, Bulog cukup menagih ke Pemkot, karena RTSM (Rumah Tangga Sasaran Miskin) dibebaskan dari uang tebus.

Untuk uang tebus Rastra dari APBN dengan kuota 5.205 RTSM, juga tak diberlakukan uang tebus. Kebijakan (Pemkot) ini sudah berlaku sejak 2015. Semua RTSM Rastra, APBN dan APBD sebanyak 6.705 KK menerima jatah beras tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun alias gratis,’’ imbuh mantan Direktur RSUD Kota Mojokerto ini.

Mudjiwati menjadwalkan, jika Rastra APBN akan didistribusikan pertengahan Bulan Pebruari, sedang Rastra APBD pada bulan berikutnya.

Pembagian Rastra antara APBN dan APBD tak bisa sama.

Rastra APBD butuh proses untuk realisasi. Tapi secara prinsip nantinya semua RTSM akan mendapat jatah yang sama.

Soal pasokan beras Rastra APBD, Pemkot memilih Bulog

sebagai penyedia. Selain kualitas beras sama, ada efisiensi karena pembelian Rastra dari Bulog tak dikenakan PPN maupun PPh. Berbeda kalau pengadaannya melalui rekanan, akan ada margin keuntungan sebagai hak rekanan yang tentunya menjadikan harga Rastra APBD lebih tinggi dibanding harga rastra APBN, yang notabene beras subsidi dengan mekanisme uang tebus.

Keuntungan lain, lanjut Mujiwati, Pemkot akan mendapat beras yang baru, bukan stok lama. Selain itu bisa melakukan inspeksi ke Gudang Bulog untuk memastikan Rastra APBD yang akan didistribusikan berkualitas baik. Ketersediaan beras pun terjamin hingga akhir tahun. ‘’Sebelum (Rastra APBD) didistirbusikan, bisa inspek ke Bulog. Kami ambil contoh beras untuk dikirim ke kelurahan.

Kelurahan nantinya bisa mencocokkan antara contoh dengan beras yang dikirim. Kalau tidak baik ya dikembalikan. Contoh ke kelurahan, kalau tidak baik kembalikan,’’ tukasnya.

Pemkot Hati-hati Tangani Eks Gafatar Mojokerto, Bhirawa Meski hanya empat orang warganya yang menjadi korban eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), namun Pemkot sangat hati-hati dalam melakukan penanganan. Sebelum mengembalikan mereka ke masyarakat, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memilih melakukan koordinasi dengan melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). ‘’Penaganan eks Gafatar harus komprehensif, lintas sektoral, agar persoalannya bisa tuntas. Baik itu oleh eks anggota Gafatar maupun masyarakat yang menerima,’’ terang Wali Kota Mojokerto usai Rakor penanganan Eks Gafatar di kantornya, Selasa (26/1) kemarin.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus beserta unsur Forkopimda menggelar pertemuan di ruang kerja wali kota dengan melibatkan Komandan Kodim 0815, Kapolres Mojokerto Kota, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kepala Kementerian Agama, Kepala Bakesbangpol dan Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto bersama dengan eks Gafatar yang dijemput dari Surabaya.

Wali kota juga berharap, keluarga eks Gafatar agar tak kembali menyebarkan ajaran Gafatar. Karena dari sisi keamanan pihaknya sudah menjelaskan bahayanya bagi mereka jika kembali.

Tentunya ada reaksi sosial juga pelanggaran pidana. Kalau akhir bulan ini ada fatwa MUI keluar, begitu mereka melakukan dakwah terkait Gafatar,’’ imbuh Wali Kota Mas’ud Yunus lagi. Q kar

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus (tengah kiri) memimpin Rakor penanganan eks Gafatar di kantornya, Selasa (26/1) kemarin.

kariyadi/bhirawa

Stock beras Bulog yang disiapkan untuk beras sejahterah bagi warga miskin Kota Mojokerto. ‘’Yang digarisbawahi, Rastra APBN maupun APBD tak bisa diambil secara kolektif, semisal dikoordinir ketua RT. Yang mengambil Rastra harus KK atau anggota KK yang bersangkutan atau by name by address. Aturan itu, ujar Mujiwati sudah berlaku sejak tahun lalu. Untuk menghindari ketidaktepatan sasaran atau model Rastra bagi rata di satu

RT,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Komisi III (Bidang Kesra) DPRD Kota Mojokerto mengingatkan, agar proses pendataan RTSM benarbenar tepat sasaran. ‘’Jangan sampai terjadi persoalan di lapangan. Ada warga yang seharusnya berhak tidak menerima, atau mungkin sebaliknya,’’ jelas Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto.Q kar

Pj Bupati dan Bupati Terpilih Susun RPJMD 2016-2021

Penderita HIV/AIDS Keliling Indonesia Sidoarjo, Bhirawa Penderita HIV/AIDS di Kab Sidoarjo mungkin bisa meniru apa yang dilakukan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), asal Menteng, Jakarta, Wijianto, 33. Meski positif ODHA tapi mempunyai semangat untuk berkarya dengan keliling Nusantara. Wijianto kemarin diterima Feri Effendi, Bidang Monitoring dan Evaluasi KPA (Komisi Penanggulangan AIDS/ HIV) Sidoarjo, di Sekretariat KPA Sidoarjo Jl Pahlawan Sidoarjo.

Wijianto yang akrab disapa Gareng itu mengatakan, ia tergerak semangat untuk berjalan keliling Nusantara agar para ODHA tidak malah bersembunyi ketika diketahui mengidap HIV/AIDS. ‘’Harus tetap semangat, jangan pasrah, tetap berkarya, apa yang saya lakukan ini untuk memotivasi para ODHA,’’’ kata Wijianto, Kamis (28/1) kemarin, diselasela berkunjung ke Sekretariat KPA Kab Sidoarjo.

Menurutnya, untuk keliling Nusantara ini dirinya telah mempersiapkan secara fisik dan mental. Saat pemberangkatan, dilakukan di Halaman Kantor Yayasan Pita Ilmu Jakarta pada 7 November 2014.

Ia akan berjalan mulai dari arah barat ke arah timur. Diperkirakan, perjalanan ini akan balik lagi ke Jakarta pada tahun 2017.

Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur itu, berharap agar masyarakat umum tidak sampai kena HIV/AIDS. Tidak sampai yang ia alami, yang kena HIV/AIDS karena sering menggunakan jarum suntik Narkoba.Q kus

5

rokim/bhirawa

Mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik melakukan pemeriksaan pada masyarakat yang memanfaatkan Program Kekaryaan Masyarakat Desa (PKMD).

Turun ke Desa Obati Masyarakat Gresik, Bhirawa Sebanyak 72 mahasiswa analis kesehatan turun ke desa menggelar Program Kekaryaan Masyarakat Desa (PKMD), bertempat di Desa Gedong Kedokan, Kec Dukun, Gresik. Sebanyak 72 mahasiswa semester enam Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik, dengan mengobati penyakit sehingga membuat masyarakat menjadi senang.

Seperti dikatakan Toyib, warga sekitar, dengan keberadaan mahasiswa ini diriya bisa langsung cek tekanan darah saya.’’Alhamdulilah tensi darah saya masih nor-

mal. Selain itu, tadi kami juga meminta obat sakit batuk agar batuk saya segera reda,’’ ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Penyelenggara, Brilliant Kharisma Muhammad, tujuan kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat desa utamanya desa terpencil. Sekaligus kerja lapangan bagi mahasiswa semester enam. Dalam kegiatan itu program yang dijalankan antara lain pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada 200 pasien.

Selain melakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pe-

ngobatan. Para mahasiswa juga melakukan home visite (kunjungan ke rumah, red) 50 warga lanjut usia (Lansia) yang dilakukan di balai desa.

Juga melakukan program penghijauan dan penyuluhan kesehatan.

Terpisah, Kepala Desa Gedung Kedokan, Muhammad Ashari mengatakan, kedatangan mahasiswa ini sangat baik untuk desanya dan masyarakat. Karena desanya memang sangat membutuhkan transfer ilmu kesehatan, sebab kurangnya kesadaran warga terhadap kesehatan badan maupun kesehatan lingkungan.Q kim

Sidoarjo, Bhirawa Visi dan Misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih langsung ditindaklanjuti Pemkab Sidoarjo beserta seluruh SKPD Sidoarjo. Juga Instansi Vertikal Sidoarjo, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun LSM, pelaku usaha dan para kepala desa se Sidoarjo, bersama-sama menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Kegiatan dibuka Pj Bupati Sidoarjo Drs Ec Jonathan Judianto MMT dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan serta Kapolres Sidoarjo AKBP Muhammad Anwar Nasi, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih 2016-2021 (Saiful Ilah dam Nur Ahmad Syaifuddin), pada Kamis (28/1) di Sun Hotel Sidoarjo.

Pj Bupati Jonathan mengatakan, kalau RPJMD merupakan penuntun dalam melaksanakan pembangunan di Kab Sidoarjo. Seluruh aspek pembangunan dapat dilihat secara detail dalam RPJMD. Maka diberharapkan dalam penyusunan RPJMD kali ini pihaknya akan mendapatkan masukan yang konstruktif demi kemajuan Kab Sidoarjo.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab Sidoarjo, Ir Sulaksono mengatakan, kick off penyusunan RPJMD 20162021 merupakan langkah awal untuk menyebarluaskan informasi kepada semua pemangku kepentingan. De-

ngan begitu semua pihak dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi guna menyusun dokumen RPJMD Kab Sidoarjo 2016-2021.

Maka melalui kegiatan kali ini diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk aktif memberikan partisipasi dan aspirasinya terhadap pandangan konstruktif dalam perumusan perencanaannya.

Selain itu, melalui kegiatan itu dapat dijadikan sebagai media awal bagi seluruh SKPD untuk memotret isuisu stategis, yang akan menjadi bahan penyusunan RPJMD dan rencana stategisnya. ‘’Kegiatan ini digelar salah satunya juga untuk mewujudkan proses penyusunan RPJMD 2016-2021 yang transparan, akuntabel partisipatif,’’ ujarnya.

Bupati terpilih Saiful Ilah saat menyampaikan program kerjanya mengatakan, pihaknya mempunyai visi menjadikan Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. ‘’Mandiri dalam mengembangkan potensi, dan memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga masyarakat Sidoarjo semakin sejahteraan. Kemandirian dan kesejahteraan itu akan berkelanjutan,’’ katanya.

Juga diusulkan agar dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) disesuaikan dengan potensi daerah. ‘’Sidoarjo merupakan kota industri, sehingga besaran dana perimbangan juga harus disesuaikan,’’ jelas Saiful Ilah.Q ach

Brigade Alsintan Gandeng BPTP Provinsi Jatim Mojokerto, Bhirawa Setelah sukses di Kodim Kediri dan Kodim Bojonegoro kini ganti di Kodim 0815 Mojokerto melakukan pelatihan Brigade Alsintan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengoperasian dan penanganan masalah, pada puluhan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) bantuan

pemerintah pusat dalam mendukung dan mendorong terciptanya swasembada pangan nasional khususnya di w i l a y a h K o d i m 0 8 1 5 M ojokerto.

Menurut Kapenrem 082/ CPYJ, Mayor Inf Imam Duhri, dipilihnya Badan Penelitian dan Tehnologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jatim karena

selain tempatnya yang masih diwilayah Kodim 0815 Mojokerto, di tempat ini sejak lama sudah menggunakan Alsintan yang modern. Sehingga pelaksanan Kegiatan Pelatihan Brigade Alsintan Kodim 0815/Mojokerto dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak 40 anggota Kodim kemarin. Q min

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Jonathan Judianto, Kapolres Anwar Nasir dan Bupati terpilih Saiful Ilah diskusi akrab penyusunan RPJMD 2016-2021.

UPTD Sumput Raih Juara I Lomba Kejuron satu mesin potong rumput untu juara ketiga serta satu ekor kambing dan satu mesing potong rumput untuk juara keempat.

Menurut Agus Hidayat, juara pertama ini nantinya akan diikutikan tuntuk tingkat I Jatim 2016, hingga ketingkat pusat bila nanti bisa juara. Karena Kab Sidoarjo telah meraih

Ikut memeriahkan Hari Jadi Kab Sidoarjo ke 157 tahun 2016. Dinas PU Pengairan Kab Sidoarjo telah mengadakan Lomba Kejuron/Juru Pengairan atau Petugas Operasional dan Pemeliharaan. Sekitar 64 petugas ikut dalam lomba itu, yang mewakili di beberapa UPTD di lingkungan Dinas PU Pengairan Kab Sidoarjo.

Suasana penyerahan hadiah untuk para juara.

Humas Dinas PU Pengairan Ir Agus Hidayat, Kamis (28/1) menjelaskan, kalau kegiatan seperti ini telah dilakukan rutin tiap tahun. Penilaiannya meliputi hasil kerja di lapangan, tertib penanganan administrasi (pengisian buku dan form yang ada), juga penampilan penyampaian paparan dalam menghadapi masyarakat. ‘’Jadi

sebenarnya, walaupun tak ada lomba, mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mereka tidak tahu kalau ada penilaian,’’ jelasnya.

Ada sekitar 64 petugas yang mewakili masing-masing UPTD, juara Pertamanya diraih UPTD Sumput, Moch Choiron Kejuron Sudomoro Kalipecabean. Juara II UPTD Prambon, Sutomo Kejuron Ge-

juara pertama di tingkat nasional, yakni pada tahun 2013 atas nama Bambang Kejuron Ploso, Kec Tarik. ‘’Adapun penyerahan hadiah-hadiah itu dilakukan pada saat apel pagi (27/1) yang diikuti seluruh pegawai/PNS di lingkungan Dinas PU Pengairan Kab Sidoarjo,’’ pungkas Agus Hidayat.Q ach.adv

achmad suprayogi/bhirawa

dangrowo, Juara III UPTD Trosobo, Sulisno Kejuron Pademonegoro dan Juara IV UPTD Porong, Sutjipto Kejuron Kedungrawan.

Para pemenang mendapatkan hadiah tiga ekor kambing dan dua mesin potong rumput untuk juara pertama, dua ekor kambing dua mesin potong rumput untuk juara kedua, dua ekor kambing dan

achmad suprayogi/bhirawa

Jajaran pejabat Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas PU Pengairan pose bersama para pemenang.

JAWA TIMUR

6

Jumat Pon 29 JANUARI 2016

Tolak Syiah dan Wahabi Ansor-Banser Kota Blitar Sosialisasikan Tolak Terorisme Probolinggo, Bhirawa Pondok Pesantren Nurul Qodim Kalikajar, Paiton, Kabupaten Probolinggo, menanggapi serius adanya gerakan aliran sesat, dengan mengandeng PCN tiga wilayah, yang dihadiri para ulama Kota/ Kabupaten Probolinggo dan beberapa ulama dari luar daerah, se tapal kuda. Termasuk para pengurus MUI Kota/Kabupaten Probolinggo.

Acara tersebut dikemas dialog Holaqoh Menolak Faham Syi’ah dan Wahabi, dan Gafatar. Hadir tiga narasumber dalam dialog mencegah gerakan radikal itu.

Habib Ahmad Bin Zen Al Kaf dari Surabaya, selaku Ketua umum Front Anti Aliran Sesat. Ulama kedua yang menjadi Narasumber KH. Abdurrahman Nafis, direktur Aswaja PWNU Centre, sekaligus Wakil Ketua MUI Jatim. Dan terakhir Habib Tohir Al Kaf dari Tegal Jawa Tengah.

Habib Ahmad Bin Zen Al Kaf, Kamis (28/1) mengatakan, kelompok yang selamat nanti yang mengikuti ajaran Nabi Muhamad SAW dan sahabatnya. Di Indonesia banyak berkembang berbagai aliran sesat yang masuk dari berbagai Negara, yang menurutnya menyimpang dari ajaran agama Islam, yang berseberangan dengan ahli Sunnah Waljamaah.

Selain itu ada aliran Ahmadiyah. Dikatakan Habib Zen, aliran Ahmadiah itu menyebutkan Nabi Muhammad bukan nabi yang terakhir. Tentunya, ajaran itu bertentangan dengan Al-quran yang tak lain kalam Allah. ”Siapapun yang berlawanan dengan ajaran ahli sunnah walja-

maah, dia golongan aliran sesat.

Habaib yang mlengikuti aliran sesat, baik itu Wahabi, Syi’ah atau lainnya, patut dilawan dan disebut mantan habaib,” tegasnya.

Sedangkan KH. Abdurrahman Nafis menyinggung soal Gafatar.

Dimana, kelompok Gafatar yang santer mengundang gejolak itu, termasuk golongan aliran sesat.

Bahkan, para ulama pun, termasuk MUI menyatakan Gafatar itu sesat. ”Gafatar tetap kami menolak, karena sesat. Tetapi, untuk eks gafatar yang tengah dipulangkan itu, tetap kami terima untuk dilakukan pembinaan,” kata wakil Ketua MUI Jatim itu.

Terkait kelompok Gafatar itu lanjutnya, tetap memiliki kewajiban masyarakat dan ulama untuk melindungi. Meskipun, mereka memiliki keyakinan mantan yang tidak mudah untuk mengembalikan ke ajaran ahlisunnah waljamaah. ”Jangan dimusuhi, tapi didekati. Sesuai dengan dakwah Nabi Muhammad dan Ahlusunnah Waljamaah,” sebutnya.

Sementara Gus Abdullah Hasan, putra KH. Hasan Abdul Jalal, pengasuh Ponpes Nurul Qodim

mengungkapkan, dialog hasil kerjasama tiga PCNU itu untuk membentengi dan melindungi dari kelompok gerakan radikal dan aliran sesat. “Kami ingin Islam yang damai dan rahmatalill alamin. Kami harap masyarakat tidak menjadi korban paham aliran sesat, salah satunya Gafatar dan lainnya,” tambah Abdullah.

Ansor Kota Blitar Sementara itu, maraknya gerakan terorisme akhir-akhir ini bahkan sempat terjadinya aksi terorisme di Jakarta membuat Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Blitar berikan sosialisasi kepada masyarakat Blitar.

Komandan Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kota Blitar, Syarifudin menegaskan pihaknya komitmen untuk melakukan pengawasan serta antisipasi gerakan terorisme di Kota Blitar. Sehingga pihaknya secara langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Blitar melalui pemasangan spanduk disejumlah titik di Kota Blitar.

“Kami tegas menolak apapun gerakan Terorisme di wilayah Kota Blitar, sebab bagi kami NKRI sudah harga mati,” kata Syarifudin.

Selain itu pihaknya juga telah mengintruksikan kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan pengamatan atau pemantauan jika ada gerakan yang mencuri-

gakan mengarah pada gerakan terorisme serta radikal.

“Sampai tingkat Kelurahan hingga tingkat RT/RW kami sudah instruksikan untuk melakukan pengamatan, sehingga akan kami koordinasikan dengan pihak dan aparat terkait jika ada temuan aktifitas yang mencurigakan,” jelasnya.

Di sisi lain pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres Blitar Kota dan Kodim 0808 Blitar untuk siap bekerjama melakukan tangkal gerakan teroris di Blitar, sebab wilayah Kota Blitar yang merupakan kota kecil biasanya menjadi salah satu sasaran gerakan terorisme. “Meskipun Kota Blitar hanya ada 3 Kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa, dibandingkan wilayah lain lebih kecil. Kami berharap steril dari gerakan tersebut,” ujarnya.

Komandan Kodim 0808 Blitar, Letlol Arh. Surya Dani, SH juga mendukung gerakan Banser PC GP Ansor Kota Blitar dengan melakukan antisipasi gerakan Terorisme di wilayah Kota Blitar.

Bahkan pihaknya mengaktifkan intensitas kegiatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Blitar dengan melakukan pengecekan adanya orang asing di setiap Desa untuk diketahui. “Ini sebagai bentuk antisipasi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu kami juga meminta Babinsa untuk berkoordinasi aktif dengan pera-

hartono/bhirawa

Anggota Banser Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Blitar saat memasang Spanduk imbauan tolak gerakan Terorisme di Blitar. ngkat Desa serta Muspika,” tegasnya.

Sementara pasca kedatangan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Kabupaten Blitar dari Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat (Kalbar), pihaknya juga tetap melakukan pemantauan secara aktif.

Agar jangan sampai mereka kembali ke jalan yang menyalahi aturan sehingga organisasi tersebut dilarang. “Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk melakukan antisipasi gerakan tersebut, dan telah kami instruksikan sampai tingkat Koramil

Warga Asal Ngawi Jadi Korban Kapal Tenggelam di Malaysia

KILAS JATIM

Kasus Perdin, Kejari Enggan Sentuh Keterlibatan Istri Mantan Ketua DPRD Lamongan, Bhirawa Pernyataan Lembaga Adhyaksa Kejari Lamongan melaluikasi pidsus Edy Subhan, yang sebelumnya berdalih ketidaktahuanya serta menyatakan sikap untuk menungggu fakta persidangan dan akan melakukan pendalaman lagi atas keterlibatan Maskuriyah (Istri H.Makkin Abbas) dalam pusaran kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Tahun 2012 Maskuriyah istri Eks Ketua DPRD menuai kritik dari Agus Happpy Fajaianto,SH pengacara tiga terdakwa yang sudah dijebloskan dalam penjara.

Temuan nama baru dengan bukti adanya dokumen surat kerjasama yang ditandatangani bermaterai oleh Maskuriyah dan Munirohharusnya meajadi perhatian kejari agar lebih jelih dalam melakukan proses hukum pada kasus perdin 2012.

“Harusnya kejaksaan beterima kasih dan segera melakukan penyidikan, karena ada penemuan nama baru beserta buktinya yang sangat krusial dan kami tidak tahu itu sudah diketahui sebelumnya atau tidak oleh kejari Lamongan. Atau sengaja tidak menyentuh nama itu,” ujar Agus Happy kepada Bhirawa, Kamis (28/1) yang didampingi oleh S.Serba Bagus, SH.MH. Sementara itu, Agus yang menanggapi pernyataan dari Edy Subhan untuk menunggu fakta persidangan dibantah olehnya. ”Beraapa sih perkara yang menharuskan untuk mneunggu fakta persidangan? Tidak harus menunggu fakta persidangan, karena tidak semua perkara harus terikat pada fakta persidangan,” tegasnya.

Atas hal itu, Agus Happy menegaskan agar Kejaksaan Negeri Lamongan lebih menunjukkan transparasinya seta keprofesionalitasnya sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel. “Saya meminta agar kejaksaan Negeri Lamongan supaya lebih profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran,” tegas Agus Happy.Q mb9

hingga Babinsa,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Kapolres Blitar Kota, AKBP Yossi Runtukahu, sejak dini pihaknya juga melakukan antisipasi adanya gerakan terorisme dengan bekerjasama dengan semua pihak termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas) di Blitar.

“Untuk mengantisipasi gerakan teroris di Blitar, kami juga mengajak kepada semua pihak untuk melakukan antisipasi termasuk dengan Banser, sehingga jika ada hal yang mencurigakan silahkan segera laporkan kepada kami,” pungkasnya.Q wap,htn

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo, AKBP Puji Hendro Wibowo, saat memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Banyuputih, pagi kemarin.

Tekan Tingginya Kasus Narkoba, Polres Beri Penyuluhan Lintas Masyarakat Situbondo, Bhirawa Guna untuk menekan tingginya kasus narkoba di wilayah hukum Kabupaten Situbondo, Kapolres Situbondo AKBP. Puji Hendro Wibowo SH, SIK, melakukan penyuluhan dan pembinaan bahaya narkoba kepada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen lain di Kantor Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Kamis (28/1).

Di hadapan sekitar 100 warga yang menghadiri penyuluhan bahaya narkoba tersebut, Kapolres Situbondo mengajak masyarakat untuk tidak main-main dengan obat terlarang bernama narkoba. Sebab, kata Kapolres Puji, selama tahun 2015 Polres Situbondo berhasil mengungkap 37 kasus narkoba yang semua pelakunya dijebloskan penjara. Untuk itu, pinta dia, masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Banyuputih untuk menghindari narkoba jika tidak ingin dipenjara. “Polisi tidak akan memberi teloransi terhadap masyarakat yang terlibat kasus narkoba,” jelas

Kapolres Puji.

Bukan hanya itu saja yang disampaikan Kapolres Situbondo dihadapan masyarakat diwilayah Kecamatan Banyuputih, orang nomor satu dijajaran Polres Situbondo itu juga membeberkan dampak bahaya narkoba yang mampu merusak mental generasi muda. “Mari kita bersama-sama menabuh gendrang perang melawan peredaran narkoba di Kabupaten Situbondo. Sebab, peredaran narkoba bisa menghancurkan segalanya,” ajak Kapolres Puji.

Usai memaparkan tentang bahaya narkoba, Kapolres Puji yang sebelumnya berdinas di Polda Jatim itu menyerahkan bantuan 10 paket sembako untuk kaum dhuafa serta memberikan bantuan 12 sak semen untuk pembangunan Masjid Baiturrahman, Dusun Bindung, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih. “Bantuan ini diberikan sebagai wujud tali asih antara Polres Situbondo dengan masyarakat,” pungkas Kapolres asal Kediri itu.Q awi

Madiun, Bhirawa Salah satu dari 13 orang korban kapal tenggelam di Johor Bahru, Malaysia, beberapa waktu lalu, berasal dari Kabupaten Ngawi. Korban atas nama Rusli dengan paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II Madiun, Sigit Roesdianto, Rusli yang kelahiran Desa Batanghari, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, 5 Mei 1982, beralamat di RT 4/RW 3 Desa Pule, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.

"Yang bersangkutan (Rusli) membuat paspor 24 lembar di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun pada 30 Agustus 2012 dengan nomor AS 198316. Masa berlaku paspor berakhir 30 Agustus 2017 nanti," jelas Kakanim Kelas II Madiun, Sigit Roesdianto,

kepada wartawan, Kamis (28/1).

Data ini dibuka kantor Imigrasi Madiun, karena diterima informasi jika 13 orang korban tenggelam di Johor, Malaysia, salah satunya pemegang paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar.

Untuk diketahui, Polis Diraja Malaysia, menemukan 13 jenazah WNI yang terdiri atas 9 perempuan dan 4 laki-laki di pantai Kelise Bandar Penawar Johor Bahru, Malaysia. Para jenazah itu merupakan korban musibah kapal tenggelam setelah dihantam ombak setinggi 3 meter, Selasa (26/1) lalu. Kapal tersebut diduga berangkat dari perairan Indonesia dan masuk ke perairan Sungai Tengah Bandar Penawar, Malaysia, secara ilegal.Q dar

Dana TPP PGAI Rp 38 M Belum Cair, Puluhan Guru Agama ke Komisi D Jember, Bhirawa Puluhanperwakilan Guru Agama Islam mendatangi Komisi D DPRD Jember, Kamis (28/1) siang. Mereka wadul soal ketidakjelasan cairnya Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP) Guru Agama Islam dibawa Kementrian Agama hingga 11 bulan. Mereka ditemui oleh Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi dan Wakilnya Yudi Hartono.

Ketua DPD Asosiasi Pendidikan Guru Agama Islam Indonesia (APGAII) Zainul Hadi, mengatakan, kehadirannya ke Komisi D ini untuk hearing mencari solusi atas ketidakjelasnya kapan dana TPP GPAI ini bisa dicairkan.

Menurut Zainul, hingga saat ini tunggakan TPP yang terhutang mencapai Rp.38 Miliar, baik itu PAI yang sudah PNS maupun PAI HonorerKab. Jember. ”Dana tersebutuntuk 923 Guru PAI PNS dan 335 Guru PAI Honorerbaikditingkat SD/SMP dan SMA se Kab.Jember,” tandasnya.

Menurut Zainul Hadi, dana TPP sebesar Rp38 Miliar yang masih terhutang, merupakan rekapitulasi TPP tahun 2008 hingga 2015 yang yang belum terbagikan. Kasus terhutangnya TPP ini terjadi dua kali dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Di tahun 2008 – 2013 dicairkan pada bulan Desember 2013 ada kekurangan aggaran sebesar Rp 1,9 Miliar, Tahun 2014 dana TPP yang terhutang Rp 17.272 Miliar dan tahun 2015 mendapai Rp.17,470 Miliar. Sedang untuk guru honorer PAI tahun 2008 – 2013 dana TPP yang terhutang Rp. 246 juta, tahun 20014 Rp.1,152 Miliar.Q efi

Candi Majapahit Ditemukan di Ngronggot, Nganjuk Candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibangun pada abad 13 Masehi ditemukan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Selain candi setinggi dua meter, ditemukan juga tiga arca yang terbuat dari batu setinggi 50 sentimeter yang kini masih diamankan di Mapolsek Ngronggot.

ristika/bhirawa

Candi Mojopahit peninggalan abad 13 Masehi saat ini sedang diteliti oleh petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto.

Drs Winarto Kasi Kebudayaan Dinas Pariwisaya dan Kebudayaan (Disparbuda) Pemkab Nganjuk mengatakan, saat ini Kamis (28/1) petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Mojokerto masih melakukan penelitian di lokasi penemuan. Untuk sementara bangunan candi dengan ukuran panjang 270 sentimeter, lebar 210 sentimeter dan tinggi 170 sentimeter yang diperkirakan merupakan tempat pemujaan merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit.

Karena struktur bangunan candi terbuat dari bata merah dan merupakan cirri khas bangunan hindu siwa. “Saat ini belum dapat dipastikan usia bangunan, namun dari strutur bangunan merupakan peninggalan era Majapahit,” papar Winarto saat mendampingi petugas BPCB Trowulan.

Demikian juga bentuk patung yang ditemukan di lokasi candi, berbentuk Dewa Siwa dan Dewa Indra yang merupakan pemujaan masyarakat Majapahit. Terkait dengan penanganan lokasi situs purbakala, pihak Disparbuda

masih menunggu hasil penelitian BPCB Trowulan. “Untuk menentukan penanganan situs purbakala di Desa Banjarsari, Disparbuda masih menunggu hasil penelitian BPCB,” terang Winarto.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa, penemuan situs purbakala terjadi saat Muhamad Affandi (35) warga Desa Banjarsari yang menggali tanah untuk dijual kepada pengrajin bata merah. Tanah yang disewa dari Nurul Wakhid (50) warga Desa Banjarsari telah digali lebih dari sebulan.

Dengan dibantu oleh dua pekerja yakni Mohamad Mahsanan (35) dan Syaifudin (25), Afandi menggali tanah hingga kedalaman lima meter dan menemukan struktur bata berbentuk candi. Namun saat itu, Afandi tidak segera melaporkan penemuan tersebut.

Alasanya, Afandi akan rugi jika tidak meneruskan penggalian tanah yang telah disewanya.

Bahkan, Afandi sempat membawa pulang tiga arca yang telah ditemukan tanpa melapor ke aparat setempat. Ketika mendapat peringatan dari anggota Polsek Ngronggot dan Koramil, baru Afandi menghentikan penggalian tanahnya. "Tanah itu sudah terlanjur saya sewa kalau tidak saya gali. Saya yang rugi" ujar Affandi di depan petugas.

Warga yang mengetahui penemuan Afandi langsung melapor ke Polsek Ngronggot sehingga petugas Disparbuda bersama Muspika setempat segera mengamankan lokasi penemuan candi dengan memasang garis polisi. Sementara, saat ini Afandi dan dua pekerjanya masih dimintai keterangan di Polsek Ngronggot.Q ris

JAWA TIMUR

Jumat Pon 29 JANUARI 2016

7

Ribuan Pelajar di Lamongan Terima Sosialisasi Hukum Hadapi MEA Wujudkan Cerdas Hukum di Era MEA, Rutan Situbondo Beri Luhkumtak kepada Warga Binaan Lamongan, Bhirawa Setidaknya sebanyak 3.500 pelajar di Lamongan menerima penyuluhan hukum serentak dari Kemenkum HAM RI. Sosialisasi itu seperti disebutkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan Slamet Supartono agar pelajar juga memiliki kesiapan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Harapan dari Kemenkum HAM, ujar dia, agar masyarakat, termasuk pelajar paham dan cerdas hukum. Sehingga timbul budaya hukum dalam masyarakat. “Dalam acara ini nantinya aka nada penyuluhan terkait hukum bagi pelajar untuk menyambut MEA, “ kata dia di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, Kamis (28/1).

Di tempat yang sama, dilakukan Deklarasi Relawan Pelajar Cerdas Hukum oleh pelajar peserta sosialisasi. Isi deklarasi itu diantaranya mereka berjanji tidak akan terlibat tawuran dan tindak kekerasan lainnya. Kemudian mencegah dan melaporkan tindakan bullying serta penyalahgunaan narkoba.

Sementara Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka sosialisasi tersebut berharap agar pelajar bisa ambil bagian dalam MEA. Lebih dari itu, bisa menjadikan Indonesia sebagai pemenang dalam kompetisi MEA.

“Kemenkum HAM RI secara aktif melakukan penyuluhan cerdas hukum agar di era MEA, Indonesia bisa jadi pemenang, “ kata dia.

Pelajar, sebut Yuhronur, sebagai bibit tak ternilai Sumberdaya Manusia (SDM), juga harus bisa ambil bagian di era MEA. Karena meski (Indonesia) memiliki Sumber Daya Alam (SDM) melimpah, mustahil bisa membawa kesejahteraan jika tidak didukung SDM yang mumpuni.

Beri Luhkumtak Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Rumah Tahanan Negara (Rutan) Situbondo menggelar penyuluhan hukum serentak (Luhkumtak) di ruang auditorium setempat pagi kemarin (28/1). Acara yang dimulai pukul 09.00 wib, dibuka Sekda Syaifullah dengan didampingi Kepala Rutan Situbondo, Eka Priyatna beserta seluruh jajaran. Sedikitnya 150 warga

binaan yang menghuni ruang tahanan Rutan Situbondo juga ikut sebagai peserta (audiens) dalam kegiatan yang dilaunching Presiden Joko Widodo secara nasional belum lama ini.

Kepala Rutan Situbondo, Eka Priyatna, mengatakan, dalam kegiatan luhkumtak tahun 2016 ini sedikitnya ada lima titik sekolah yang menjadi sasaran penyelenggaraan pagi kemarin.

Diantaranya selain di Rutan Situbondo, sebut mantan Kepala Lapas Lembatak NTT itu, di gelar di SMAN I Situbondo, SMAN II Situbondo, SMAN I Panji, SMAN I Panarukan dan SMKN I Situbondo. “Kegiatan luhkumtak tahun 2016 ini merupakan program nasional yang diselenggarakan secara serentak.

Salah satunya di Rutan Situbondo ini,” aku pria yang pernah berdinas di Lapas Martapura itu.

Ada beberapa hal penting yang diharapkan dalam kegiatan luhkumtak 2016 ini yakni mewujudkan cerdas hukum masyarakat yang meliputi kalangan pelajar dan kelompok masyarakat. Selain itu, kata Eka, luhkumtak juga terkait erat dengan masalah hukum dalam rangka menghadapi MEA (masyarakat Ekonomi Asean), yang notabene merupakan satu bagian dari dampak

arus globalisasi dan pasar bebas.

“Bicara soal MEA, tidak hanya menyangkut barang dan jasa melulu. Namun salah satunya juga ada kaitan dengan pekerja WNI didalam negara anggota MEA. Misalnya saja WNI kerja di Singapura,” terang Eka. Pria yang lama berdinas di Lapas Narkotika Jakarta itu menjelaskan, tidak menutup kemungkinan WNI yang ada diluar negeri akan terkena masalah hukum. Untuk itu, urai Eka, perlu ada antisipasi dini untuk memberikan pembekalan hukum kepada WNI agar cerdas soal hukum.

“Apabila ada WNI dinegara lain, lalu terkena persoalan hukum, mereka sudah tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Khusus di Rutan Situbondo kami sudah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warga binaan yang dilakukan para mahasiswa dan para petugas Rutan,” papar Eka seraya menambahkan bahwa sasaran lain dari luhkumtak yaitu agar para audiens bisa menularkan ilmu hukum kepada keluarga, teman dan koleganya.

Sementara itu Sekda Syaifullah menimpali bahwa kegiatan luhkumtak memiliki arah tujuan yang sangat mulia yakni mewu-

suprayitno/bhirawa

Perwakilan pelajar dari SMAN 1 Lamongan usai menerima penyuluhan hukum yang dibuka Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi di Lapas. judkan masyarakat akan perlunya keadaran hukum serta menjadikan hukum sebagai panglima. Caranya, lanjut mantan Kepala Bapeda Kabupaten Situbondo itu, setiap warga harus menghormati hak orang lain dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

“Dengan MEA ini, kini pasar tenaga kerja sudah bebas keluar

Dentuman Bromo Mulai Ganggu Ketenangan Warga

KILAS JATIM

Sekkab Palal Ali Santoso Jabat Plt Bupati Blitar Kabupaten Blitar, Bhirawa Berakhirnya masa jabatan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH dan Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM pada akhir bulan Januari 2016, Sekretaris hartono/bhirawa Daerah KabuDrs. Palal Ali Santoso paten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso ditunjuk Gubernur Jawa Timur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Blitar.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto membenarkan informasi tersebut. Bahkan rencananya pada hari ini pihak Pemkab Blitar akan datang ke Surabaya untuk mengambil SK Sekkab Blitar, Drs. Palal Ali Santoso yang telah ditunjuk sebagai Plt. Bupati Blitar.

“Sesuai informasi dari Pemprov Jatim sebagai Plt. Bupati Blitar adalah Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, dan besok (hari ini red) kami akan datang ke Surabaya untuk mengambil SK tersebut,” kata Puguh Imam Susanto.

Lanjut Puguh Imam Susanto, penunjukan Plt. Bupati Blitar ini karena masa jabatan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH dan Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM secara resmi berakhir pada akhir bulan Januari 2016 sesuai dengan periode 2011-2016 hasil Pilkada pada tahun 2011 lalu.

Sehingga selama kekosongan jabatan pasca dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 lalu sampai adanya pelantikan Bupati terpilih akan dijabat oleh Plt. Bupati Blitar.

“Penunjukkan Plt. Bupati Blitar ini untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Blitar karena belum ada Pelantikan secara resmi pasca dilaksanakannya Pilkada 2015 lalu,” ujarnya.Q htn

masuk Indonesia. Untuk itu perlu adanya penyuluhan hukum agar SDM masyarakat Indonesia selalu unggul. Artinya SDM kita tidak rendah dimata negaranegara MEA. Termasuk diantaranya warga binaan yang ada di Rutan Situbondo, sudah harus siap dengan keterampilan, saat terjun ketengah masyarakat,” pungkas Syaifullah.Q yit,awi

khoirul huda/bhirawa

Susilo Murti, Kabag Umum DPRD saat menjelaskan para pendemo di depan kantor DPRD Tuban.

Tagih Janji, Kartar Ring I Datangi Kantor DPRD Tuban, Bhirawa Aliansi karang taruna (Kartar) dari 10 desa ring 1 PT Semen Indonesia (PT SI Persero), Tuban, meagih janji pad para wakil rakyat (DPR) dan menuntut PT Swabina Gatra (Anak perusahan PT SI) untuk transparan dalam perekrutan Tenaga Kerja (Naker).

Sekitar 200 pemuda dari Desa Sumberarum, Karanglo, Tlogowaru, Temandang, Tobo, Sugihan, Pongpongan, Karangasem, Mliwang, dan Sembungrejo yang tersebar dari tiga Kecamatan, yakni Kerek, Merakurak, dan Jenu mendatangi kantor DPRD Tuban.

Para pemuda ini protes, karena selama ini perekrutan yang dilakukan anak perusahaan BUMN tersebut, disinyalir kurang transparan dan tidak mementingkan warga terdampak di ring 1. “Perekrutan Naker selama ini malah terkesan kucing-kucingan,” kata Korodinator Aksi, Anthok (28/01).

Aksi demo ini dilakukan setelah mendapat restu dari 10 pemerintah desa (Pemdes) ring 1 PT SI. Mereka juga menilai tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk merekrut warga ring 1, padahal semua Pemdes terlibat dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya pernah pula dilakukan pertemuan di Gedung DPRD Tuban pada 6 November tahun lalu (2015), dalam pertemuan

tersebut para wakil rakyat berjanji akan menindaklanjuti nang mengingtkan perusahan perusahaan yang berasangkutan.

Akan tetepi pada saat mereka berada di kantor dewan, para pendemo ini kembali kecewa. Lantaran seluruh anggota dewan sedang kungker (kunjungan kerja) di Jakarta dan Bali, sejak dua hari yang lalu. “Sejak dua hari, seluruh anggota dewan sedang kungker di dua tempat,” kata Susilo Murti, Kabag Umum DPRD, di hadapan para pendemo.

Mendengar perkataan tersebut, ratusan pendemo hampir adu jotos dengan aparat keamanan, lantaran kecewa. Begitu pula, para pendemo juga menuding bahwa anggota dewan tak memperdulikan aspirasi rakyar yang berada di bawah. “Janji manis dewan saat kampaye palsu, saat ditemui didewan tidak ada semua, malah asik kungker,” teriak Sahrul pendomo lain.

Kabag Umum DPRD juga berjani dan menandatangani kesepakatan dengan para pendemo kalau akan mempertemukan perwakilan ring satu dengan pimpinan dewan pada hari Senin depan. Mereka mengawali aksinya dari pabrik semen yang berada di Jenu, sambil mengedrai sepeda motor. Selanjutnya menuju kantor Pemkab Tuban dan berakhir di gedung dewan.Q hud

Probolinggo, Bhirawa Material vulkanis hasil erupsi Gunung Bromo berupa abu bercampur pasir dan kerikil mulai menghujani kawasan Tengger di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Hujan pasir ini sudah mulai terpantau sejak Rabu (27/1) dini hari.

Hujan pasir tipis ini terasa di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Bromo di Dusun Cemoro Lawang. Berdasarkan pengamatan secara visual Pos PGA Bromo juga masih terus terdengar suara gemuruh sedang hingga kuat dari kawah Bromo, yang mu;ai mengganggu ketenangan warga sekitarnya.

Suara dentuman kuat juga terdengar dari kawah Bromo. Adapun sinar api teramati samar-sama dari titik lokasi yang sama. Sejuk, warga Dusun Cemoro Lawang, mengatakan bahwa hujan abu beserta pasir tipis mengguyur kawasan Tengger. "Abu bahkan sudah sampai di pusat Kecamatan Sukapura," katanya.

Namun warga masih terlihat tenang walau sudah makin terganggu akan suara tersebut. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Edi Prasojo, Kamis (28/1) mengatakan fase erupsi strombolian Gunung Bromo mulai terjadi. "Sudah terjadi lontaran material di dalam kawah Bromo. Bahkan sudah ada lontaran yang sampai keluar kawah," kata Edi. "Erupsinya berubah dari magmatik menjadi stromboli. Ihwal letusan stromboli ini menandakan bahwa lava sudah berada di permukaan kawah yang ditunjukkan dengan adanya sinar api itu.

Secara kegempaan, dari pengamatan Rabu dini hari hingga pagi, tremor masih menerus dengan amplitudo maximum 2-36 milimeter

dominan 7 milimeter. Tercatat adanya 3 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo maximum 36 milimeter dan lama gempa 2345 detik.

Terjadi juga 2 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo maximum 35 milimeter dan lama gempa 13 detik. Selasa malam 26 Januari 2016, lontaran lava pijar teramati 150 meter dari puncak kawah.

Erupsi gunung bromo sejak 2 hari terakhir, terus menyemburkan asap kelabu tebal kadang kecoklatan mengarah ke timur dan timur laut, dengan ketinggian 1200 meter yang sebelumnya hanya 600 meter dari puncak kawah, mengarah ke 10 Desa di 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo.

Ironisnya, pada Selasa (26/1), guyuran abu Bromo kembali hujani pemukiman di Desa Ngadirejo, Jetak, Ngadas, Wonokerto dan Ngadisari, Sapi Kerep dan Sukapura di Kecamatan Sukapura. dan untuk Kecamatan Sumber ada 3 Desa terdampak abu, Desa Ledok Ombo, Pandan Sari dan Wonokerso.

Asap vulkanis bercampur material pasir dan krikil dari erupsi Gunung bromo, juga terus terjadi, namun hanya di lautan pasir saja, bahkan semalam kemarin Glowing atau sinar api terlihat jelas dari pada hari hari sebelumnya.

Menurut Surtinah, salah satu warga Ngadirejo, hujan abu Bromo kembali menghujani desannya. Bahkan, yang sangat menakutkan suara dentuman dan gemuruh yang sering menghantui ketenangan warga di Desanya. “Hujan abu kembali menguyur lagi, dan saya takut jika malam hari terdengar suara dentuman, takut terjadi erupsi besar,”aku Surtinah.Q wap

Pemkab Jombang Kebut Infrastruktur Jalan Utara Brantas Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah utara brantas terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Kamis (28/1) empat ruas jalan poros kecamatan sepanjang 8,5 kilo meter diresmikan Bupati Nyono Suharli Wihandoko.

Peresmian jalan tersebut dilaksanakan di Pendapa Balai Desa Mangunan, dengan ditandai penanda tanganan prasasti oleh Bupati Nyono Suharli dan pemotongan pita oleh Kapolres Jombang AKBP Sudjarwoko dan disaksikan para Kepala desa dan Jajaran Tiga Pilar Se kecamatan Kabuh serta warga setempat.

Keempat ruas jalan yang diresmikan adalah Jalan Tanjung Wadung-Marmoyo sepanjang 1,8 Meter dan Lebar 4 M dengan anggaran 3,08 Miliar, Jalan Kabuh-Tanjung Wadung sepanjang 1,6 Meter dan lebar 4 Meter

dengan anggaran 2,9 Miliar, kemudian jalan Kabuh-Slaji sepanjang 2,9 kilo meter dan Lebar 4,5 meter dengan anggaran 6,3 Miliar dan Jalan Kabuh- Tapen sepanjang 2,2 kilometer dengan Lebar 6 Meter dengan anggaran 6,1 Miliar.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam kesempatan ini menegaskan bahwa peningkatan jalan di wilayah utara brantas, akan terus berlanjut dan harus tuntas sampai tahun 2018.

“Total panjang jalan di wilayah utara brantas adalah 113 KM, pada akhir 2016 diupayakan 70%

jalan sudah dalam kondisi 70% sehingga tahun 2017 permasalahan infrastruktur jalan di wilayah utara brantas bias dituntaskan. Begitu juga di keempat ruas jalan yang diresmikan hari ini ,tahun 2016 akan diselesaikan hingga clear semua,” tegas bupati yang disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Dengan telah diperbaikinya jalan poros ini, Bupati Nyono Suharli meminta masyarakat agar dapat memelihara dan menjaga jalan yang telah baik tersebut agar dapat bertahan lama.

“Karena kalau jalannya awet dan bertahan lama ,anggaran untuk infrastruktur jalan bias dialihkan untuk kegiatan kemasyarakatan yang lain,” tandasnya.

Sementara itu, Hari Oetomo Kepala Dinas PU Bina Marga

Kabupaten Jombang menjelaskan di wilayah utara brantas terdapat total 11 kegiatan peningkatan jalan yang tersebar di Wilayah Kecamatan Plandaan, Ploso,Ngusikan dan Kabuh dengan panjang sekitar 25 KM, dan empat kegiatan peningkatan jalan diantaranya dilakukan di Kecamatan Kabuh sepanjang 8,16KM dengan anggaran mencapai 18 Miliar Rupiah.

“Peningkatan keempat ruas jalan di Kecamatan Kabuh dilakukan dengan cara pengecoran beton,Hal ini kondisi infrastruktur jalan kabupaten di wilayah utara brantas yang mengalami kerusakan sangat berat dan kondisi tanah yang labil serta memiliki karakter kembang susut tinggi,” terang Hari membeberkan.Q rur

ramadlan/bhirawa

Bupati Menandatangani prasti peresmian pembangunan insfastruktur Jalan di kawasan Utara Brantas Jombang.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,991.00

13,851.00

SGD

9,723.40

9,620.75

EUR

15,252.99

15,094.82

JPY

11,931.60

11,809.19

GBP

19,925.98

19,722.44

Sumber: Bank Indonesia (19 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Jelang Imlek, Okupansi Restoran Penuh Surabaya, Bhirawa Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, sejumlah restoran di Surabaya tingkat okupansi hampir mencapai 100%. Semua meja telah terpesan untuk acara pada tanggal 7 Februari tepat pada saat malam menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Selain menyediakan aneka hidangan, acara hiburan untuk menyambut pergantian Tahun Baru Imlek juga di isi dengan penampilan Barongsai dan penyanyi mandarin dari Jakarta.

Adi Sastro pemilik restoran Halim yang terletak di Jalan Dukuh Kupang, mengatakan dari 250 meja yang tersedia, 97% mejameja tersebut sudah terpesan. Pembukaan meja tersebut, di mulai pertengahan Januari dan langsung mendapatkan sambutan antusias dari konsumen.

“Mereka yang memesan meja di tempat ini, kebanyakan yang berdomisili di kawasan Surabaya Barat dan sekitarnya. Begitu kesempatan terbuka, konsumen langsung berbondong-bondong pada hari pertama, jumlah pemesan sudah mencapai 10% dari 250 total meja,” ujarnya, Kamis (28/1) kemarin. Lanjut Adi, selain 250 tempat duduk ia masih menyediakan 10 meja cadangan apabila tingkan okupansi sampai dengan 100%. 10 Meja cadangan tersebut, untuk menampung yang belum mendapatkan tempat dimana pun.

“Kami sedaiakan 10 meja untuk masyarakat yang belum mendapatkan tempat untuk merayakan malam menjelang Tahun Baru Imlek. Karena biasaya, 10 meja tersebut dapat terjual, saat mendekati H-2 sebelum Imlek. Tanpa 10 meja tersebut, acara tetap akan dilaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu menurut Rini Liem, pemilik restoran dragon yang berada di Nginden mengungkapkan setiap paket makanan yang dijual di tempatnya telah habis terpesan. Mulai dari harga Rp2.5 juta per meja dengan isi 10 orang sampai Rp3.5 juta per 12 orang.

“150 meja sudah terpesan, untuk harga paket permeja dari Rp2.5-3.5 jutanya sudah ludes. Umumnya konsumen melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari harga paket yang disepakati. Harga untuk, Rp2.5 juta terdiri dari delapan menu, sedangkan Rp3.5 juta ada 10 menu. Dari segi isi makanan juga berbeda, ada yang sekedar daging sapi lada hitam, untuk yang harga Rp3.5 juta ada dua ekor lobster. Untuk sajian mie, tetap ada karena itu sudah bagian dari adat tiong hoa dalam perayaan Imlek,” katanya. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Hitam, AG4369RAH, a/n. Ariadi, Ds. Balerejo, Kauman-T.Agung No. 247/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG3923TQ, a/n.

Nurhadi, Ds. Bendosari, Ngantru-T.Agung No. 248/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG6563OI, a/n.

Slamet Riyadi, Ds. Bendungan, Gondang-T.Agung No. 249/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG5356OH, a/n.

Yesi Oktafiani, Ds. Bendungan, Gondang-T.Agung No. 250/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2015, Abu-abu, AG2760RAW, a/n. Falentinus Buku, Dsn. Dadapan, Ds/ Kec. Boyolangu-T.Agung No. 251/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah, AG5677TJ, a/n. Saji, Ds. Tenggong, Rejotangan-T.Agung No. 252/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3289.ET, a/n ANDI SATRIA DS.AGEL RW.03/03 KEC.JANGKAR SITUBONDO No. 253/IMB/BI-II/2016

Jumat Pon, 29 JANUARI 2016

HMPG Desak Perbaiki Tata Niaga Garam Permendag Dinilai Memberatkan Pemprov, Bhirawa Petani garam di Jatim melalui Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim mendesak pemerintah segera memperbaiki tata niaga garam saat ini.

Desakan muncul, karena terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

Peraturan itu dinilai memberatkan dan merugikan petani garam di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, HMPGJatim mengungkapkan alasan kenapa petani garam menjadi pihak yang paling dirugikan oleh Permendag Nomor 125/2015 tersebut.

Ketua HMPG Jatim Mohammad Hasan menjelaskan, salah satu poin yang merugikan petani garam, adalah dihilangkannya kewajiban bagi importir untuk menyerap garam rakyat sedikitnya 50 persen dari total kapasitas produksi perusahaan.

“Kewajiban tersebut sebelumnya ada dalam Peraturan sebelumnya.

Tapi, dalam Permendag yang paSeorang petani saat memanen garam.

ling baru, itu justru dihilangkan. Hal ini harus dipertanyakan,” tandasnya, Kamis (28/1).

Disisi lain juga ada poin lainnya yang dinilai merugikan petani garam yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang masa impor garam yang berkaitan dengan masa panen produksi garam rakyat.

Kemudian, tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang keterlibatan Pemerintah dalam ikut serta melakukan pengawasan impor garam industri. Berikutnya, peraturan baru dinilai memberikan peluang yang bebas dan terbuka bagi para perusahaan untuk melakukan impor garam.

“Tidak mengatur adanya upaya pembinaan masyarakat petani garam untuk memenuhi standar kualitas garam industri yang dibutuhkan oleh indus-

tri dalam negeri. Justru, sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang mengkerdilkan upaya pemerintah dan semangat petani garam,” jelas dia.

Selain Permendag No 125/2015, HMPG juga mengkritisi keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134 Tahun 2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam. Menurut Hasan, harus ada penggantian Peraturan mengenai klaster garam untuk aneka pangan ke dalam kebutuhan garam industri. Sesuai dengan Peraturan tersebut, klaster aneka pangan masuk dalam klaster garam konsumsi.

“Secara definisi Aneka Pangan termasuk kategori kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak memerlukan tingkat NaCI tinggi. Sehingga, semestinya kebutuhan bahan baku industri aneka pangan seharusnya dimasukkan dalam klaster garam industri,” papar dia.

Karena adanya kebijakan yang kurang tepat tersebut, Hasan melihat, penyerapan produksi garam rakyat menjadi kurang maksi-

mal. Hal itu, karena standar kualitas garam industri yang ditetappkan oleh perusahaan-perusahaan belum mencapai standar.

“Kondisi itu kemudian diperparah dengan adanya penyimpangan penggunaan garam industri (merembes) ke wilayah garam konsumsi tanpa pengawsan efektif. Sehingga, itu semakin mempersempit kuota penyerapan produksi garam rakyat.

Untuk diketahui, Jatim selama ini dikenal sebagai lumbung garam nasional. Itu karena, 70 persen produksi nasional berasal dari provinsi tersebut. Sepanjang 2015, garam rakyat di Jatim produksinya mencapai 1,157 juta ton dari total lahan produksi 11.135 hektare yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Adapun, total produksi garam nasional sepanjang 2015 mencapai 2,7 juta ton. Data tersebut, diluar produksi garam yang dilakukan PT Garam. Q rac

Tunggu Perbup, Distribusi Pupuk Gunakan Data 2015 Jaga Kualitas, Maspion PVC Bidik Pasar Lokal

Kab Kediri, Bhirawa Kendati Peraturan Bupati Kediri dalam pendistribusian pupuk pada awal musim tanam ini belum keluar, namun Dinas pertanian setempat tetap menyalurkan pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi ini masih menggunakan data lama.

Kepala Dinas pertanian Kabupaten Kediri Widodo saat ini Perbup masih disusun di bagian hukum Pemkab Kediri, kendati demikian, karena sudah memasuki musim tanam, pihaknya mau tidak mau tetap menyalurkan pupuk dengan menggunakan data lama.

“Pupuk tetap kita salurkan, hanya saja dengan menggunakan data lama, karena peraturan Gubernur kemarin turunnya baru 30 Desember. “ kata Widodo pada wartawan, Kamis (27/1). Sementara itu terkait dengan masih adanya petani yang enggan bergabung dengan kelompok tani, mengingat penyaluran pupuk harus berdasarkan usulan kelompok tani, pihaknya akan terus menggelar sosialisasi, agar se-

luruh petani bergabung.

“Kalau tidak bergabung dengan kelompok tani, kami tidak bisa mendata akan kebutuhan pupuk,” ujarnya. Sementara itu, ketua Himpunan kerukunan tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kediri Sulkani berharap, para petani bisa menggunakan pupuk subsidi sesuai kebutuhan. “Kami berharap, para petani juga tidak semaunya meng-

gunakan pupuk kimia. Jangan khawatir, pemberian pupuk yang disarankan oleh pemerintah sudah melalui proses penelitian yang panjang,” ujarnya.

Terpisah, manajer humas PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono mengatakan, dalam memproduksi pupuk bersubsidi, pihaknya berpedoman dari hasil kebutuhan pupuk petani melalui RDKK. Q van

Dinas pertanian Kediri tetap menyalurkan pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi ini masih menggunakan data lama.

OJK Prediksi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut 2016 Jember, Bhirawa Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon memprediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan berlanjut pada 2016. “Untuk itu, tantangan ke depan OJK harus mampu menjaga daya tahan industri jasa keuangan yang tidak mudah untuk saat ini, sehingga kalau ada masalah harus direspons dengan cepat,” kata Nelson usai meresmikan Kantor OJK di Kabupaten Jember, Jatim, Kamis (28/1).

Ia mengatakan evaluasi perbankan tahun 2015 kondisnya sudah cukup baik dan likuiditas

perbankan di atas 21 persen, namun kendalanya berada di sektor pertumbuhan kredit.

“Tahun lalu pertumbuhan kredit sebesar 10,5 persen dan angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sekitar 13-15 persen. Kondisi perlambatan ekonomi akan berlanjut hingga 2016 dan hal itu berkaitan dengan ekonomi global yang dialami beberapa negara termasuk Tiongkok,” paparnya.

Tahun ini, lanjut dia, kesulitan global kemungkinan masih berlanjut dan Tiongkok juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang tercatat pada tahun

2015 sebesar 6,3 persen. “Kami optimistis masalah itu akan teratasi dan semua pihak akan berupaya untuk mengatasi kondisi perekonomian, kecuali beberapa hal yang memang tidak bisa diatasi seperti harga komoditas, penurunan harga minyak dunia,” ucap Direktur Eksekutif Pengawas Perbankan itu.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,7 persen itu menurun dibandingkan tahun 2014 dan itu masih akan berdampak pada perekonomian tahun 2016, sehingga harus diwaspadai oleh industri jasa keuangan. Q efi,ant

Surabaya, Bhirawa Menghadapi persaingan ketat dan mencari terobosan peluang dipasar lokal khususnya seluruh Indonesia terhadap produk PVC membuat Maspion Group meluncurkan produk terbarunya yakni PVC Superoof. PVC Superoof atau disebut PVC Roofing nantinya untuk memenuhi kebutuhan konstruksi atap modern yang dibutuhkan bagi pabrik, industri agrobisnis, pergudangan maupun perumahan yang ada di Indonesia.

“Saat ini kami lebih fokus membidik pasar lokal terlebih dahulu yakni melayani seluruh kebutuhan masyrakat Indonesia, akan tetapi kami juga tidak menuntut kemungkinan kalau bisa kita eksport ya kita eksport ke luar negeri tergantung permintaan,” ungkap General Manager PVC Maspion Group, Paulinus Tandry saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (28/1) kemarin.

Namun Tandry memastikan untuk sementara lebih

fokus mengarap pasar lokal terlebih dahulu. “Supaya brand PVC Roofing lebih dikenal dulu oleh seluruh masyarakat Indonesia daripada masyarakat luar negeri. Untuk itu kami tidak memilah perwilayah namun kita ambil semua pasar yang ada,” jelasnya.

Sedangkan untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor sejenis pihaknya telah optimistis mampu bersaing. “Persaingan pastinya sangat ketat tapi kita tidak boleh menyerah, yang terpenting adalah bagaimana mencari jalan keluar supaya bisa bertahan dan siap bersaing serta bisa menjaga kualitas,” ujarnya.

Sementara terkait dengan penjualan, Tandry masih belum bisa memprediksikan target penjualan hingga akhir 2016. “Kami masih belum bisa mentarget penjualan saat ini karena selain ada banyaknya kompetitor juga ini merupakan produk baru yang baru saja kita luncurkan,” terangnya. Q riq

PVC Roofing nantinya untuk memenuhi kebutuhan konstruksi atap modern yang dibutuhkan bagi pabrik, industri agrobisnis, pergudangan maupun perumahan yang ada di Indonesia.

Bisnis e-Commerce Diprediksi Meningkat Rp 295 Triliun Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia semakin meningkat dalam lima tahun terakhir dan diprediksi pada tahun 2016 akan meningkat tiga kali lipat menjadi 25 miliar dolar AS atau setara Rp 295 Triliun.

Perkembangan bisnis E-commerce di Indonesia melesat dalam lima tahun terakhir, dan di tahun 2016 diprediksi naik tiga kali lipat menjadi 25 miliar dolar AS hingga Rp295 triliun.

“Perkembangan bisnis E-commerce di Indonesia melesat dalam lima tahun terakhir, dan di tahun 2016 diprediksi naik tiga kali lipat menjadi 25 miliar dolar AS hingga Rp295 triliun,” kata Presiden Direktur Paramount Land, Ervan Adi Nugroho, di Surabaya, Kamis (28/1).

Ia mengatakan hasil riset tersebut diprakarsai oleh Asosiasi Ecommerce Indonesia (Idea), Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres) yang memperlihatkan bahwa tahun 2013, nilai pasar E-commerce Indonesia mencapai 8 miliar dolar AS atau setara Rp94,5 triliun.

“Potensi ini dibarengi dengan jumlah pengguna internet menca-

pai 82 juta orang atau sekitar 30 persen dari total penduduk di Indonesia. Melihat dari data ini, dapat dipastikan bahwa potensi pasar E-commerce di Indonesia sangatlah besar,” ujarnya.

Kemajuan teknologi secara digital, lanjutnya, telah menguasai pasar e-commerce, tidak terkecuali pasar properti. Pemasaran secara daring lebih memudahkan konsumen karena jangkauan viral menjadi lebih dekat ke target market secara langsung.

Berdasarkan hasil survei calon pembeli properti, urutan pertama pertimbangan konsumen properti untuk mencari apa yang diinginkan adalah melalui situs properti, sehingga cara-cara konvension-

al akan tergerus dengan sistem pemasaran daring.

“Masyarakat saat ini lebih senang mencari segala sesuatu yang praktis melalui teknologi untuk menghemat waktu, proses lebih efisien karena tinggal membuka gadget atau dawai, ”terangnya.

Di sisi lain, lanjutnya, dengan meningkatnya golongan kelas menengah, mereka tidak akan segan untuk menggunakan uang mereka membeli berbagai macam barang yang mereka inginkan, termasuk properti. Managing Director Paramount Land, Andreas Nawawi, menambahkan pihaknya mempersiapkan sebuah pemasaran properti secara digital, untuk menjawab kebutuhan dan kemudahan dalam memasarkan dan membeli produk-produk properti maupun aksesorisnya.

“SuperPro.id bisa memberi ke-

mudahan, kenyamanan dan keamanan dalam membeli berbagai properti yang diidamkan oleh konsumen, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, tersedianya sistem yang mudah, cepat, aman dan terpercaya bagi berbagai pengusaha properti,” paparnya.

Selain itu, tambahnya keterlibatan penjual, pembeli, pemilik produk dan makelar yang besar terdapat sistem dengan teknologi terkini yang mudah digunakan dan lengkap, dimana setiap informasi dan presentasi berbagai produk. “Setelah sukses meluncurkan SuperPro (Supermarket Properti), inovasi dalam distribusi penjualan, mempersiapkan sebuah inovasi sebagai pengembangan dari SuperPro, yaitu sebuah solusi pemasaran properti melalui platform digital secara daring terkini, SuperPro.id,” tandasnya. Q ma,ant

MALANG RAYA

Jumat Pon 29 JANUARI 2016

9

Tingkatkan Mutu di Kota Batu

Tak Boleh Lagi Guru Tolak Mutasi Batu, Bhirawa DPRD Kota Batu memberikan batas waktu hingga tahun ajaran baru 2016 Dinas Pendidikan telah menata ulang penempatan guru PNS dan non PNS serta kepala sekolah di Kota Batu. Hal ini untuk menghilangkan terjadinya penumpukan guru di salah satu lembaga pendidikan tertentu.

Untuk melakukan penataan ini telah disiapkan Perwali nomor 57 tahun 2015 tentang pemerataan dan pemindahan guru PNS dan non PNS serta penataan lembaga pendidikan.

“Dengan adanya perwali ini maka tidak ada lagi guru yang menolak untuk dimutasi. Jika hal itu masih terjadi maka Dinas Pendidikan bisa langsung memberikan tindakan,”ujar Ketua Komisi C, Didik Mahmud, Kamis (28/1) .

Namun demikian, lanjut Didik, dalam melaksanakan mutasi guru ini tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Maksudnya, jikalau ada guru yang masih memiliki anak bayi atau

masih menyusui, maka guru yang bersangkutan jangan dimutasi ke sekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.

Namun demikian, Dewan menganggap adanya mutasi di Kota Batu ini tak akan memberatkan guru yang bersangkutan. Karena Kota Batu merupakan kota kecil yang terdiri dari 3 Kecamatan.

“Lokasi sekolah paling jauh ada di Desa Sumber Brantas.

Namun lokasi itu menjadi tidak jauh ketika kita melihat mutasi di Kabupaten Malang yang terdiri dari 32 Kecamatan,”jelas Didik membandingkan.

Dalam 6 bulan ke depan, mutasi dan pemerataan guru ini sudah harus dilakukan. Dan pada

pelaksanaan awal tahun ajaran baru 2016, sudah tidak ada lagi guru mata pelajaran tertentu yang menumpuk hingga beberapa orang di satu sekolah. Apalagi setiap guru ditargetkan harus mengantongi 24 jam mengajar jika ingin mendapatkan TPP. “Jika pemerataan ini belum juga dilakukan, maka bukan tidak mungkin ada guru PPKn jumlahnya sampai 3 orang di satu sekolah. Mereka akan saling berebut untuk mengajar untuk mendapatkan jam mengajar yang ditargetkan,”ujar Didik. Selain guru, Dewan juga meminta Dindik untuk segera melakukan pendataan dan penataan Kepala Sekolah. Karena masih banyak kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari 2 periode. Dalam satu periode, kepala sekolah bisa menjabat selama 4 tahun. Ironisnya, buruknya mutasi keala sekolah ini membuat adanya lembaga pen-

anas bachtiar/bhirawa

Para Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK saat mendapatkan sosialisasi Perwali nomor 57 dan 58 tahun 2015 bertempat di kantor Balaikota Batu didikan yang tidak memiliki kepala sekolah.

Dalam penataan kepala sekolah ini telah disiapkan Perwali nomor 58 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian guru sebagai kepala sekolah.

Selain mempertimbangkan pres-

tasi, umur, dan pangkat PNS, Dewan berpesan agar Dindik juga mempertimbangkan para guru yang telah mengikuti pelatihan Kepala Sekolah yang dilakukan di Kota Solo.

“Meskipun usia seorang guru yang dicalonkan menjadi Kepala

Sisir Pedagang Panci Bertuliskan Lafaz Alquran

KILAS AREMANIA

Seluruh SKPD Diminta Segera Lelang Proyek Kota Batu, Bhirawa Jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Batu diminta untuk segera melakukan lelang proyek kegiatannya. Pasalnya tahun anggaran 2016 sudah berjalan hampir sebulan, namun kegiatan SKPD belum berjalan secara optimal.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Walikota Batu Eddy Rumpoko saat menggelar rapat dengan seluruh Kepala SKPD, Kamis kemarin (28/1) kemarin.

“Saya minta seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana program. Jangan sampai karena kegiatan boyongan kantor, kinerja SKPD menurun dan kegiatan pembangunan tertunda,” pesan Walikota Batu.

Dikatakan, serapan anggaran tahun 2015 lalu memang sudah optoimal, namun masih banyak kegiatan yang menumpuk di semester kedua.

“Ini tidak boleh terjadi, proyek harus segera dilelang agar dapat segera dilaksanakan. Jangan menunggu, seluruh SKPD tentu sudah menjadwalkan kegiatan saat penyusunan anggaran,” tegasnya.

Salah satu yang mendesak adalah pengadaan kegiatan meubeler untuk kantor baru Block Office. Perkantoran tersebut saat ini masih menggunakan meubeler lama yang kondisinya sudah tidak representatif lagi.

Pj Kepala UPT Block Office Inol mengaku dirinya sudah memasukkan lelang pengadaan meubeler ke Lembaga Pelelangan Sistem Elektronik (LPSE). “Sudah saya masukkan lelangnya, mudah-mudahan cepat segera terealisasi,” tandas Inol yang saat ini merangkap sebagai Kasubag Pemberitaan Bagian Humas. Q sup

Taman Kota di Malang Akan Dilengkapi CCTV Kota Malang, Bhirawa Taman-taman kota di wilayah Kota Malang, dalam waktu dekat akan dilengkapi dengan closed-circuit television (CCTV) karena dalam beberapa bulan terakhir ini ditemukan adanya kasus mesum di taman kota tersebut.

“Kami harus mengambil langkah tegas terkait kasus mesum yang dilakukan di taman-taman kota, khususnya di Taman Tugu. Selain segera membentuk polisi taman, Pemkot juga akan memasang CCTV di area taman, namun kami juga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait,” kata Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, di Malang, Kamis (28/1) kemarin.

Dalam jangka waktu tidak terlalu lama, aksi mesum dua sejoli di Taman Tugu Kota Malang dan dilakukan pada siang hari tertangkap kamera pengunjung lainnya dan diunggah di media sosial.

Padahal, Taman Tugu berada di tengah kota dan di depan Balai Kota Malang, Degung DPRD Kota Malang serta sejumlah sekolah di kawasan itu. Lebih lanjut, Sutiaji mengatakan, seluruh taman di Kota Malang akan dipasang CCTV agar seluruh aktivitas publik yang ada di taman bisa terpantau di monitor, sehingga warga yang berkunjung dan menghabiskan waktunya di taman tidak lagi seenaknya melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tidak sesuai norma agama maupun adat ketimuran.

Menyinggung digulirkannya gagasan untuk membuat peraturan daerah (Perda) larangan mesum di tempat umum, Sutiaji mengatakan tidak ada perda khusus.

“Kalau Perda khusus tidak, sebab pelarangan mesum di tempat umum itu sudah masuk dalam klausal Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantribtum). Dalam perda itu sudah diatur semua,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengaku sebenarnya polisi taman sudah ditempatkan di setiap taman-taman kota, namun memang waktu kerja hanya dari malam hingga pagi hari.

“Kami akan menerapkan kebijakan baru, dimana waktu pengawasan polisi taman akan ditambah lagi dari pagi hingga sore hari atau selama 24 jam dan dalam waktu dekat ini akan kami pasang CCTV,” tuturnya. Q ant

Sekolah jauh lebih muda dari calon yang lain, tetapi jika yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan di Solo maka harus mendapatkan prioritas,”pesan Didik.

Terpisah, Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Dindik Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi dari Perwali nomor 57 dan 58 tahun 2015 tersebut.

Sosialisasi ini diperlukan agar semua tenaga pendidik di Kota Batu ini mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku dalam penataan guru dan kepada sekolah.

“Saat ini kita mengundang para kepala sekolah SMP, SMA, dan SMA untuk mengikuto sosialisasi Perwali ini. Sebelumnya kita juga telah mengundang Kepala SD dan TK untuk mendapatkan sosialisasi yang sama,”ujar Rais.

Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Pelaksanaan akreditas terhadap puskesmas diharapkan mampu membuat pelayanan semakin bermutu dan berkualitas.

Puskesmas Kota Batu Harus Berakreditasi Batu, Bhirawa Puskesmas di Kota Batu dituntut untuk bisa menjalankan fungsi secara optimal dalam pengelolaan, pelayanan kesehatan dan sumber daya yang dipergunakan.

Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Batu akan melaksanakan Akreditasi terhadap seluruh puskesmas di Kota Batu.

Kegiatan ini dilakukan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.

“Aturannya memang begitu, nanti kalau seluruh puskesmas sudah terakreditasi, maka mereka bisa bekerjasama dengan BPJS,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, Sri Rahati, Kamis (28/ 1).

Menurutnya, saat ini masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka. Karena

itulah, perlu ada peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di Puskesmas.

Inti dari akreditasi ini adalah adanya peningkatan kualitas dan keselamatan pelayanan. Selain itu, prinsip dan dasar yang ditetapkan dalam Sistem Kesehatan Nasional 2009 dilakukan dengan hak asasi manusia dan responsive gender.

Untuk mendapatkan akreditasi, setiap puskesmas harus bisa memenuhi beberapa standart yang dibutuhkan.

Antara lain, Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP), Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP), Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP), Upaya Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UPBS), Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Puskesmas (KMUP), Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM).

“Tujuan utama akreditasi puskesmas ini sebenarnya

untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja serta perbaikan berkesinambungan terhadap system manajemen, system manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan,”tambah Sri Raharti.

Selain itu juga dinilai tentang Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP), Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dan Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP).

“Untuk itu nanti kita akan adakan pelatihan-pelatihan agar semua puskesmas bisa terakreditasi,” terangnya.

Selain itu ia meminta Puskesmas melakukan penilaian kinerja sendiri. Hal ini mencakup manajemen sumber daya, alat, obat, keuangan dan tenaga yang didukung dengan system pencatatan dan pelaporan dalam Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Simpus. Q nas

Aktivis GMNI Desak Kejari Tuntaskan Kasus Tiket Balekambang Kab Malang, Bhirawa Belasan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sekretariat Kampus AlQolam Gondanglegi, menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang.

Para aktifis GMNI mendesak Kejari mengusut tuntas kenaikan Harga Tiket Masuk (HTM) wisata Pantai Balekambang yang disinyalir jadi ladang korupsi sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Kami meminta ketegasan dari Kejari Kepanjen, karena kasus dugaan korupsi HTM Pantai Balekambang tersebut, sebenarnya sudah cukup lama.

Sehingga Kejaksaan jangan mau diintervensi, oleh pejabat Pemkab Malang,” ucap koordinator unras aktivis GMNI Achmad Rudi, Kamis (28/1), di sela-sela unras di depan Kantor Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang. Selain itu, dirinya juga meminta agar Kejaksaan, bertindak tegas dan menyeret seluruh pejabat yang terlibat pungutan liar (pungli), diproses secara hukum.

Di kesempatan itu, Rudi juga menjelaskan, aksi GMNI yang digelar ini, ada lima tuntutan.

Diantaranya, seluruh permasalahan hukum pejabat Pemkab Malang harus ditangani dengan serius. Pejabat Pemkab Malang yang memang terbukti melakukan pidana korupsi segera dituntaskan, agar mereka bisa diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. Dan jika terbukti, biar mereka segera dieksekusi untuk menjalani hukuman di penjara.

Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejaksaan Nusriwan Sahrul mengatakan, Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang sejauh ini masih melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi

terkait pungutan kenaikan HTM wisata Pantai Balekambang saat libur panjang, akhir tahun lalu. Sehingga dalam menangani dugaan kasus korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan, sebab harus melalui proses secara bertahap.

“Kami harus hati-hati dalam menangani kasus korupsi. Karena kasus korupsi tidak seperti menangani kasus lainnya. Sementara, pihaknya juga sudah memanggil dan memeriksa Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik sebagai saksi dalam kasus kenaikan HTM Pantai Balekambang,” jelasnya. Q cyn

cahyono/bhirawa

Belasan aktivis GMNI Kampus Al-Qolam Gondanglegi Kabupaten Malang saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang

Kab Malang, Bhirawa Mencuatnya panci yang berstiker tulisan lafaz Alquran sepeti Alhamdulilah dan Allahu Akbar, hal itu membuat Polres Malang melakukan penyisiran di pasar tradisional yang tersebar di 33 kecamatan. Hasil penyisiran pada pedagang yang menjual peralatan rumah tangga, termasuk juga di toko-toko yang menjual barang-barang dapur, maka Polisi menyita beberapa panci yang bertuliskan lafaz Alquran.

Kapolres Malang AKBP Yudo Nugroho, Kamis (28/1), kepada wartawan mengatakan penyitaan panci yang bertuliskan dengan bahasa Arab sebagai langkah antisipasi, agar panci-panci tersebut tidak terlalu banyak dijual di pasaran.

“Sebelumnya, kami sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang,” ujarnya.

Belasan panci yang disita dari sejumlah pedagang dengan berbagai ukuran yang diproduksi oleh Paramount, yang dijual pedagang khusus peralatan rumah tangga diantaranya di Pasar Gondanglegi dan Pasar Pagelaran, Kabupaten Malang.

Dan Polisi juga menemukan sebuah teko warna emas, dengan tulisan Arab Allahu Akbar. Sementara, panci dan teko yang kita sita tersebut, sudah kita amankan.

Berdasarkan keterangan dari berbagai pedagang, menurut Yudo, jika panci yang dijual pedagang tersebut dipasok distributor dari wilayah Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan distributor tersebut setiap hari Kamis dan Minggu mendatangi para pedagang. Ra-

cahyono/bhirawa

AKBP Yudo Nugroho ta-rata pedagang tidak memperhatikan label merek yang menggunakan lafaz Alquran. Baginya yang penting produk tersebut laku dan disukai konsumen.

“Dan mereka tidak tahu kalau itu dianggap melecehkan agama, yang penting mereka membeli untuk dijual lagi. Untuk itu, pihaknya akan memperluas penyisiran yang tidak hanya di pasar-pasar tradisional, tapi juga ke toko-toko besar yang menjual barang berbagai kebutuhan rumah tangga,” tegas Yudo.

Secara terpisah, Ketua MUI Kabupaten Malang KH Fadhol Hizah, jika panci dan teko bertuliskan lafaz Alquran, merupakan bentuk pelecehan agama. Sehingga panci-panci tersebut harus ditarik untuk tidak dijual.

Sehingga untuk penarik panci maupun teko bertuliskan lafaz Alquran, maka pihak Kepolisian dan dinas terkait melakukan penyisiran diberbagai toko maupun pasar tradisional.

“Kami telah memberikan apresiasi kepada Polres Malang, jika sudah melakukan penyisiran dan penyitaan belasan panci yang tedapat stiker bertuliskan lafaz Alquran Alhamdullah, serta teko yang tertulis bahasa Arab Allahu Akbar,” tuturnya. Q cyn

BPBD Gandeng UNDP Gelar Lokakarya SIKK Kabupaten Malang, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP), saat ini membangun Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK).

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan SIKK, maka digelar kegiatan Lokakarya Diseminasi Hasil Pembangunan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Malang yang dibuka oleh Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Malang, Dra Mursyda, Apt, MKes, di Hotel Grand Palace, Kamis (28/1) kemarin.

Kegiatan dihadiri kurang lebih 50 orang peserta terdiri dari dinas, lembaga dan instansi terkait, TNIPolri, universitas, organisasi masyarakat sipil, jaringan relawan dan komunitas penanggulangan bencana.

Dalam sambutannya, Mursyda menyampaikan bahwa Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai potensi rawan bencana yang besar, seperti gempa bumi letusan gunung api, banjir lahar, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan, dan tsunami. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan terpadu.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Drs Ek. Hafi Lutfi, MM, mengatakan, kegiatan Lokakarya Diseminasi Hasil Pembangunan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pihak serta adanya komitmen bersama para pihak dalam mengelola SIKK secara kolektif lintas sektor. Q sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Disorda: Masalah Babak Kualifikasi PON Sudah Tuntas Bandung, Bhirawa Masalah teknis dan pendanaan babak kualifikasi PON XIX/2016 cabang sepak bola yang akan dipusatkan di Jawa Barat sudah tuntas, kata Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Olahraga dan Pemuda Jabar Nandang Saptari.

"Beberapa hari lalu sudah ada kepastian dari Kementerian Olahraga untuk babak kualifikasi PON XIX/2016 terutama anggarannya ditanggung Kemenpora. Jadi semuanya sudah tuntas dan bisa digelar," kata Nandang Saptari di Bandung, Kamis.

Menurut dia pelaksanaan babak kualifikasi cabang sepak bola akan digelar di lima stadion yakni di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang serta di dua titik di Kota Bandung yakni Stadion Si Jalak Harupat Soreang dan Stadion Siliwangi Bandung.

Sedangkan penyelenggaraan babak kualifikasi akan digelar serentak pada 22-30 Maret 2016 untuk menetapkan tim yang akan lolos ke babak utama.

"Kami sudah rapat dengan Kemenpora, dan semuanya menjadi lebih jelas dan tidak ada keraguan lagi untuk menggelar babak kualifikasi PON cabang sepak bola ini," kata Nandang.

Masalah anggaran penyelenggaraan sebelumnya menjadi masalah, namun dengan adanya kepastian itu maka menurut Nandang babak kualifikasi tinggal digulirkan.

"Saat ini beberapa wilayah sudah ada yang menyelesaikan babak kualifikasi, sedangkan Jabar dan Kaltim sebagai tuan rumah dan juara PON XVIII/2012 sudah otomatis ke babak utama," kata Nandang Saptari.

Saat ini cabang sepak bola merupakan satu-satunya cabang olahraga PON XIX/ 2016 yang belum menuntaskan babak kuaifikasi.Q ant

Kemenpora: Sirkuit Sentul Batal Jadi Lokasi MotoGP Jakarta, Bhirawa Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan sekaligus Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan sirkuit Sentul, Jawa Barat, batal menjadi tuan rumah MotoGP 20172019.

"Kami selama ini berharap banyak dengan Sentul, karena yang berkomunikasi dengan pihak Dorna (pemegang hak komersial MotoGP) itu pihak manajemen Sentul, tapi setelah disimulasi kami masih 'mentok' soal anggarannya," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan anggaran renovasi yang mahal dan kepemilikan swasta atas sirkuit internasional itu, menjadi alasan Presiden Joko Widodo meminta rencana penggunaan perlintasan balapan tersebut dikaji ulang, pada rapat terbatas yang diselenggarakan Senin (11/1).

Kabar mengenai pembatalan itu, lanjutnya, saat ini sudah diketahui Direktur Sirkuit Internasional Sentul Tinton Soeprapto.

Selain itu, Gatot mengemukakan informasi mengenai pembatalan rencana ini juga telah diketahui Dorna Sport SL, sehingga kemudian akan ditindaklanjuti dengan perpanjangan kontrak antara pemerintah dengan promotor MotoGP itu.

"Setelah ini mungkin Dorna akan memperpanjang kontrak, karena tenggat waktu penandatanganan Keppres yang dijadwalkan pada 30 Januari 2016 tidak bisa dipenuhi," kata Gatot.

Walaupun MotoGP tidak akan dilaksanakan di Sirkuit Sentul, namun Gatot memastikan ajang balapan motor bergengsi itu akan tetap digelar di Indonesia.Q ant

Jumat Pon 29 JANUARI 2016

Ski Air Jatim

Gelar Simulasi dan Butuh Speed Boat Baru Surabaya, Bhirawa Ajang Kejurnas dan Pra PON menjadi bahan evaluasi penting bagi tim ski air sebelum turun di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016. Untuk mengasah kemampuan atlet tim pelatih menggelar simulasi untuk melihat kemampuan pada atlet yang tergabung di Puslatda Jatim.

Menurut Pelatih Ski Air Jatim, Fath Daut Wanka, program simulasi itu digelar setiap satu bulan sekali dan wajib diikuti oleh seluruh atlet yang tergabung dalam Puslatda Jatim.

Dari hasil simulasi itulah, tim pelatih akan bisa melakukan evaluasi dan melihat kemampuan teknik maupun kondisi atlet. "Program simulasi itu kita gelar mirip kondisi pertandingan. Dari sinilah kita bisa melakukan evaluasi," kata Fath Daut Wanka saat dihubungi Kamis (28/1).

Saat disinggung mengenai target empat emas PON dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, mantan atlet ski air nasional itu mengaku optimis bisa merealisasikannya. Karena ia melihat teknik atlet Jatim kemampuannya seimbang dengan DKI Jakarta yang selama ini menjadi rival terberat Jatim.

Hal itu terbukti pada Kejurnas Ski Air dan Pra PON 2015 yang digelar Danau Sunter, Jakarta Bulan Oktober tahun lalu, Jatim berhasil menempati posisi ke dua dengan 4 emas, 4

perak dan 5 perunggu.

Sedangkan Jakarta menjadi juara umum dengan 4 emas, 7 perak, 3 perunggu. Jabar di peringkat ketiga 2 dan 4 perunggu. "Dari hasil Pra PON kita berhasil meraih empat emas dan lawan terberat Jatim adalah DKI Jakarta. Tapi saya tetap berharap di PON nanti para atlet bisa memberikan hasil lebih baik dari Pra PON," katanya.

Namun untuk bisa menunjang prestasi atlet ski air di PON, ia berharap KONI bisa membelikan fasilitas speed boat model baru yang sudah dilengkapi dengan teknolgi zero off.

Karena di PON nanti panitia sudah mememutuskan kalau speed boat yang digunakan adalah yang sudah memiliki teknologi zero off. "Ini sangat penting, karena atlet harus bisa menyesuaikan dengan teknolgi baru itu," katanya.

Sebenarnya Jatim juga sudah memiliki speed boat jenis Booth Master Craf keluaran tahun 2007. Kemudian mesin juga sudah diganti pada tahun 2011. Sayangnya mesin itu tidak bisa disambungkan de-

wawan triyanto/bhirawa

Pelatih ski air Jatim Fath Daut Wanka saat menunjukkan speed boat jenis Nautique 200 milik Jatim yang sudah memilki teknologi zero off untuk nomor wakeboard. ngan zero off. Speed boat ini hanya layak untuk berlatih dan tidak untuk perlombaan.

"Kita masih menggunakan perfect pass, sehingga masih harus memasukkan berat badan maupun jumlah kru, atlet

dan kecepatan secara manual.

Kalau dengan zero off semua bisa dilakukan secara otomatis," katanya.

Sedangkan untuk nomor wakeboard, Jatim sudah memiliki speed boat jenis Nauti-

que 200 yang sudah dilengkapi dengan zero off. "Kapal yang dimiliki Jatim untuk wakeboard jenis sport nautique, tapi lebih bagus lagi kalau yang jenis air nautique," paparnya.

Q wwn

Gelar Kejurkab Drumband Bantu Penderita Cronio Facial, PT Taurus Gemilang Gelar Turnamen Golf Surabaya, Bhirawa Memperingati HUT yang ke 27, PT Taurus Gemilang menggelar Charity Golf Tournamen Series 2016. Rencanannya event ini akan digelar di tiga kota besar yakni Surabaya, Bali dan Jakarta.

Untuk lomba yang di Surabaya akan digelar di Taman Dayu pada 30 Januari, kemudian berlanjut ke New Kuta Golf Pecatu Bali pada 23 April dan terakhir di Pondok Indah Ja-

karta 10 Desember mendatang.

Menurut Pop Mulhadi selaku Founder PT Taurus Gemilang, selain mencetak prestasi, kegiatan ini juga sebagai wadah amal membantu penderita cronio facial (cacat wajah dan kepala) bagi warga yang tidak mampu. "Acara ini sangat istimewa karena memiliki konsep kegiatan charity yang dipadukan dengan turnamen golf bernuansa heritage," katanya, Kamis (28/1).

m ali/bhirawa

Untuk membantu penderita cronio facial, PT Taurus Gemilang menggelar turnamen golf di tiga kota yang diikuti total 432 peserta.

Untuk menyalurkan bantuan bagi penderita cronio facial, perusahaan yang bergerak dibidang food and beverage itu bekerja sama dengan Yayasan Citra Baru sebuah yayasan sosial yang selama ini fokus memberikan bantuan kepada penderita cronio facial dikalangan anak-anak dan remaja yang kurang mampu.

Sementara itu menurut Direktur Utama PT Taurus Gemilang, Budi Purnomo menjelaskan, turnamen golf ini terdiri dari 18 hole stroke play yang sudah sesuai dengan aturan R&A St. Sedangkan untuk handycap menggunakan format sistem 36.

Data yang diterima dari peserta event ini akan diikuti oleh 432 peserta yang terdiri dari 144 peserta disetiap kota dengan total hadiah sebesar Rp 60 juta plus wisata SurabayaSydney Australia.

Ketentuan lomba, setiap peserta harus wajib membayar biaya pendaftaran Rp 2,750.000 dan senilai Rp 1,750,000 (member Taman Dayu). Sedangkan peserta yang mengikuti event di tiga kota cukup membayar Rp 7,5 juta. "Seluruh hasil pendapatan di event ini akan disumbangkan di Yayasan Citra Baru," kata Budi Purnomo. Q wwn

BSM Targetkan Dominasi IBL Seri II

DKI Targetkan Tiga Emas di PON 2016

Malang, Bhirawa Tim basket Bima Sakti Nikko Steel Malang (BSM) menargetkan kemenangan sekaligus mendominasi setiap laga atas lawan-lawannya di ajang Indonesia Basketball League (IBL) seri II di Malang pada 29 Januari-6 Februari 2016.

"Sebagai tuan rumah, tentu kami tidak ingin kecolongan. Kami juga menargetkan kemenangan sekaligus mendominasi dalam setiap pertandingan (game).

Beberapa kekurangan dan kelemahan selama seri pertama di Jakarta pasti dievaluasi," kata Pelatih BSM Oei A Kiat kepada wartawan di Malang, Kamis.

Ia mengakui ada beberapa catatan selama mengarungi seri pertama di Jakarta, di antaranya adalah bola rebound, defense, dan komunikasi antarpemain. Dan, yang paling penting adalah mengasah mental bertanding pemain.

Sementara itu, kapten tim BSM Yanuar Dwi Priasmono mengaku siap saat pertandingan pertama melawan Satya Wacana Salatiga, besok (29/1). "Lawan terberat BSM adalah CLS Knights Surabaya, namun kami harus rebut game pertama apalagi pelatih juga sudah memberi arahan strategi khusus untuk game besok," kata Yanuar.

Yanuar Dwi Priasmono berharap dengan bermain di kandang, dukungan suporter yang akan memicu pemain untuk lebih semangat lagi juga terus mengalir dan memadati GOR Bima Sakti.

"Atmosfer penonton yang membeludak akan menambah energi kami di lapangan," ucapnya.

Direktur Operasional Indonesian IBL, Wahyu Buana, berharap di seri kedua yang digelar di GOR Bima Sakti Kota Malang, lebih sukses dari seri pertama di Jakarta.Q ant

Jakarta, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia DKI Jakarta menargetkan perolehan tiga emas pada laga Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 di Jawa Barat, September.

"Untuk target tahun ini masih sama seperti sebelumnya, tiga emas untuk masing-masing nomor bisbol, sofbol putra, dan sofbol putri," kata Ketua Pengprov Perbasasi DKI Jakarta Syaiful Bahri di Jakarta, Kamis.

Target perolehan tersebut, ujar Syaiful, masih sama dengan target pada PON 2008 dan 2012.

Akan tetapi pada tahun ini Syaiful mengaku agak khawatir dengan target perolehan tersebut.

Menurut dia, hal tersebut lebih disebabkan banyaknya lawan tangguh yang harus dihadapi dengan pada PON yang direncanakan digelar pada bulan September 2016 di Jawa Barat itu.

Sehubungan dengan pelaksanaan PON 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher selaku Ketua Umum PB PON XIX 2016 memastikan perhelatan tersebut diundur sepekan dari dari 9-21 September 2016 menjadi 17-29 September 2016.

Aher mengatakan kepastian itu diperoleh setelah memperoleh persetujuan seluruh pengurus Komite Olahraga Na-

sional Indonesia (KONI) pusat dan provinsi dalam Rapat Koordinasi KONI beserta PB PON XIX dan Peparnas XV 2016 Jawa barat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1) malam.

"Kami sudah melakukan koordinasi sebelumnya dengan KONI Pusat, dan rapat koordinasi ini memastikan legitimasi kesepakatan semua pihak," kata Aher.

Pengunduran tersebut dilakukan guna menghormati perayaan hari raya Idul Adha yang jatuh tanggal 12 September 2016 serta disertai tasyrik (hari penyembelihan hewan qurban tiga hari setelahnya yakni 13-15 September 2016).

Menurut dia, upacara pembukaan yang diundur ke 17 September 2016 tidak akan mengganggu persiapan yang sudah dan tengah dilakukan.Q ant

Pengurus Provinsi Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia DKI Jakarta targetkan perolehan tiga emas pada laga PON XIX/2016.

Banyuwangi, Bhirawa Setelah sempat vakum beberapa lama, Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Drumb Band Indonesia (PDBI) Banyuwangi pada akhir bulan Januari menggelar Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Drumband Antar Sekolah Se Kabupaten Banyuwangi yang memperebutkan Piala Bupati Banyuwangi dan dilaksanakan di sekitar kawasan GOR Tawangalun Kecamatan Giri Banyuwangi.

Menurut Hanief Irianto, Sekretaris Pengkab PDBI Banyuwangi kejuaraan yang digelar merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2015 yang seharusnya digelar pada bulan Desember 2015. Namun karena bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati / wakil Bupati Banyuwangi maka rencana tersebut terpaksa ditunda dan baru dapat dilaksanakan dalam bulan Januari 2016 ini.

Selanjutnya Hanief menyatakan Kejurkab Drumband akan dilaksanakan selama tiga hari mulai 28 – 30 Januari 2016 dan diikuti oleh 48 unit Drumband mulai dari Kelompok Taman Kanakkanak (TK), Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) dan SMA/SMK/ MA dan yang sederajat.

Untuk menjamin netralitas wasit / juri dalam me-

nentukan pemenang dalam ajang Kejurkab Drumband di Banyuwangi, menurut Hanief pihaknya menghadirkan wasit / juri yang berkualitas dari Pengprov PDBI Jawa Timur.”Dalam rangka menjaga netralitas penilaian dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kami mengajukan permohonan untuk menggunakan wasit / juri dari Pengurus Besar (PB) dan Pengprov PDBI Jawa Timur,”jelas Hanief.

Adapun nomor yang dilombakan dalam Kejurkab Drumband kali ini, imbuh Hanief antara lain; LBB, kirab, pada rampak dan Lomba Berbaris Jalan Cepat (LBJC) nomor baru yang dilombakan dalam kesempatan kali ini.”Target kami dengan menggelar Kejurkab kali ini, selain untuk meningkatkan mutu dan kualitas olah raga Drumband Banyuwangi , juga sebagai ajang seleksi untuk memilih calon kontingen Drumband yang akan disiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat Jawa Timur yang rencananya akan digelar tahun depan,”ujar Hanief.

Selanjutnya Hanief menyatakan bagi para juara setiap kategori yang dilombakan, peserta akan mendapatkan Trophy, uang pembinaan dan piagam penghargaan yang diberikan oleh Pengkab PDBI Banyuwangi.Q mb12

Atlet Atletik Bali Latihan di Pantai Legian Kuta, Bhirawa Delapan atlet dalam cabang atletik yang akan mewakili Bali dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat melakukan latihan intensif di Pantai Legian, Kuta, Kabupaten Badung.

"Latihan awal menekankan upaya memantapkan teknik yang perlu mendapat perhatian lebih serius," kata Pelatih atletik PON Bali, I Ketut Pageh di Pantai Legian, Kabupaten Badung, Kamis.

Ia mengatakan, lebih hati-hati dalam melatih para atlet, karena salah seorang atlet andalan Bali yang juga atlet andalan Indonesia di ajang Olimpiade Brazil nanti, Maria Londa masih dalam tahap pemulihan cidera.

"Dalam memantapkan teknik, saya sebagai pelatih akan lebih berhati-hati mengingat Maria yang juga dipersiapkan ke Olimpiade Brazil 2016 masih dalam tahap pemulihan cidera," ujar I Ketut Pageh.

Ia menambahkan selain Maria Londa, ada tujuh atlet lain dalam berbagai nomor yang akan dipersiapkan turun pada PON XIX September mendatang antara lain I Made Sukariata, Ni Nyoman Kerni, Dewi Ayu Agung Kurniayanti, Dewa, Gede Antara, Nicolas Sila, dan Ketut Mertayasa.

Lokasi pemusatan latihan cabang atletik hingga kini belum ditentukan karena surat resmi dari KONI Bali belum keluar untuk cabang olahraga atletik. Selain itu juga lokasi latihan harus sesuai dengan kebutuhan para atlet.

"Untuk tempat latihan kami masih menunggu surat keputusan (SK)) dari KONI. Selain itu lokasi latihan akan disesuaikan dengan kebutuhan latihan atlet tersebut.

Apabila latihan difokuskan untuk kekuatan otot, pastinya akan dilaksanakan di tempat fitnes," ujar I Ketut Pageh.

Ditanya mengenai target medali di PON XIX Jabar nanti, Ia mengharapkan atlet Bali bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya agar mampu mempersembahkan medali sebanyak-banyaknya untuk Pulau Dewata.

"Untuk target medali pastinya saya sebagai pelatih berharap anak-anak mampu tampil maksimal untuk mendulang medali sebanyak-banyaknya untuk Bali. Paling tidak ada peningkatan perolehan medali yang kami dapatkan saat PON Riau 2012 lalu," ujarnya Bali pada PON XVIII 2012 di Riau, untuk cabang olahraga atletik berhasil memperoleh dua medali emas, dua medali perak dan lima medali perunggu di berbagai nomor.Q ant

Jumat Pon, 29 JANUARI 2016

Hujan Disertai Angin Kencang Terus Intai Tulungagung l Sambungan hal 1

melakukan perbaikan,” paparnya.

BPBD Kabupaten Tulungagung menyebutkan ada 16 rumah warga di Desa Gedang Sewu Kecamatan Boyolangu rusak. Kemudian di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat sebanyak sembilan rumah dan di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan sebanyak empat rumah. “Semua rumah yang rusak terkategori ringan. Hanya satu rumah di Gedang Sewu yang rusak berat. Ini karena rumah tersebut memang tidak layak huni. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk membangun kembali rumah yang rusak berat itu,” papar Soeroto lagi.

Mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung ini mengungkapkan di Tulungagung ada enam kecamatan yang terkategorikan sangat rawan dilalui angin kencang. Kecamatan tersebut masing-masing adalah Ngantru, Kedungwaru, Boyolangu, Pakel, Sumbergempol dan Campurdarat.

“Kejadian angin kencang selalu terjadi di daerah-daerah tersebut setiap tahunnya.

Memang jalur dari angin kencang di enam kecamatan itu,” terangnya.

Ketika ditanya angin kencang juga membuat pohon tumbang dan tak jarang mengenai properti warga, Soeroto mengakui jika pohonpohon peneduh utamanya di daerah Kota Tulungagung rawan roboh terkena angin kencang.

“Tapi kan sudah banyak yang ditebangi dahandahannya. Kalau kemudian masih terjadi ada pohon yang tumbang dan mengenai mobil atau properti lainnya kami tidak bisa memberi bantuan atau ganti rugi. Karena memang tidak ada anggaran untuk itu,” tuturnya.

Soeroto menambahkan selain bahaya angin kencang, BPBD Kabupaten Tulungagung juga mewaspadi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor selama musim hujan mencapai puncaknya. Ada dua daerah di Tulungagung yang terdata sangat rawan terjadi banjir yakni Kecamatan Bandung dan Kecamatan Besuki.

Sedang, untuk bencana tanah longsor di Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Kauman, Kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Gondang.

“Di daerah Kecamatan Pagerwojo, di sana sudah terbentuk Forum Penangulangan Bencana. Dari forum ini sudah pula melakukan simulasi untuk siswa SD dan SMP di daerah setempat bagaimana jika terjadi tanah longsor ketika mereka bersekolah,” ucapnya. n wed

Pembebasan Lahan Tol Ngawi Tersisa 117 Bidang l Sambungan hal 1

Sebanyak 117 bidang tanah atau seluas 142.163 m2 tersebut terdapat di 16 desa di enam kecamatan dan yang paling banyak berada di Kecamatan Widodaren.

Pihaknya merinci, sebanyak 117 bidang tersebut terdiri dari 99 bidang tanah milik warga, tujuh bidang milik instansi pemerintah, lima bidang berupa tanah kas desa, empat bidang berupa tanah wakaf yang administrasinya bermasalah, satu bidang milik PTPN XI, dan satu bidang milik yayasan PGRI. Menurut Sunaryo, belum tuntasnya pembebasan 117 bidang tanah tersebut ka­ rena hasil appraisal yang belum diserahkan ke P2T dan tidak adanya data bangunan untuk sejumlah tanah kas desa.

“Selain itu juga terkendala adanya warga yang menolak tanah sawahnya digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Sedangkan untuk tanah wakaf, dokumennya dikembalikan dari Kanwil Kemenag Provinsi Jatim,” kata Sunaryo.

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin agar pembebasan tanah terdampak dapat berjalan hingga 100 persen.

Seperti diketahui, pembangunan jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono di Kabupaten Ngawi direncanakan sepanjang 44,70 kilometer. Proyek sepanjang tersebut membutuhkan lahan seluas 301,4887 hektare.

Kini, sejumlah kabupaten lain yang terlewati tol tersebut juga sedang menyelesaikan proses pembebasan lahan milik warga dan instansi yang terdampak. n mb1

Mengawali Sukses dari Masjid l Sambungan hal 1

teran Universitas Airlangga. Kehidupannya di kota dimulai dari kamar kos sederhana di belakang Masjid Panglima Sudirman, dekat kampus A Unair. “Tapi sehari-hari saya banyak di masjid itu, termasuk tidur.

Sampai-sampai banyak teman mengira saya tinggal di masjid,” kata dia kemarin.

Meski kuliah kedokteran, Suko lebih banyak bergaul dengan takmir dan jamaah masjid. Masjid menjadi tempat meneruskan organisasi. Saking aktifnya, hingga ak­hirnya sejak 1996 sampai sekarang dia menjadi Ketua Takmir Masjid Jendral Sudirman Jalan Darmawangsa. Berkhidmat, berbuat dan memberi manfaat menjadi prinsipnya. Berangkat dari sini, karir suami dari Hindayati ini terus melejit setapak demi setapak. Menjadi Direktur RS Muhammadiyah Surabaya, menjadi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, hingga akhirnya duduk di kursi rektor. “Berubah di posisi manapun, yang belum pernah berubah adalah menjadi takmir masjid itu. Dan ini akan terus menjadi amanah,” tutur dia.

Mengupas perjalanan karirnya menjadi rektor ini sebenarnya by accident, kecelakaan akademis. Karena dulu cita-cita sebenarnya ingin menjadi dokter murni.

Melayani pasien di rumah sakit, kemudian pulang. Karena itu, selepas kuliah Sukadiono menjadi dokter di Poliklinik Universitas Putra Bangsa (UPB) Surabaya dan beberapa klinik kesehatan di Surabaya-Sidoarjo.

Di Klinik UPB, Sukadiono mengenal dunia pendidikan. Terlebih dia juga menjadi dosen luar biasa di kampus itu, mengajar psikologi.

Sukadiono kemudian resmi masuk dunia pendidikan. Sejak 2001 hingga 2005 dia menjadi Direktur Akademi Keperawatan UM Surabaya, disusul menjabat Direktur Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya. “Saya sebenarnya paling tidak bisa berhadapan dengan pasien, bukan tidak bisa menangani. Tapi gak mentoloan (tidak tega) kalau disuruh memungut duit pasien,” pungkas dia.n tam

11

SAMBUNGAN Penyelenggara UNBK Jatim Naik Lima Kali Lipat l Sambungan hal 1

prasarana siap digunakan.

Siswa harus nyaman ketika ujian,” tutur dia.

Kasie Kurikulum Dindik Jatim Eka Ananda menambahkan data penyelenggaraan UNBK tersebut telah dilakukan verbal dan sudah tidak akan ada lagi penambahan. “Sebelumnya sudah diperpanjang dua kali sejak Desember lalu,” tutur dia.

Selain lembaga penyelenggara, data peserta juga sudah ditetapkan dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN tahun ajaran 2015/2016. Rinciannya, jenjang SMP/SMPT/ MTs terdapat 593.108 siswa, SMA/MA 237.296 siswa dan SMK 200.331 siswa.

Sementara itu, persiapan untuk mengikuti UNBK hingga saat ini terus dilangsungkan daerah. Seperti di Surabaya, sekolah-sekolah terus didorong untuk segera menyelesaikan pendaftaran ID server. “Portal pendaftaran ID Server dibuka lagi,” terang Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dindik Surabaya Sudarminto.

Saat ini, total sekolah yang akan mengikuti UNBK adalah 619 lembaga. Jumlah tersebut terdiri dari 380 SMP, 138 SMA, dan 101 SMK. Dari jumlah tersebut,

tidak semua sekolah menyelenggarakan UNBK secara mandiri karena kurang siap sarana prasarana. Namun, lanjut Sudarminto, sudah ada empat langkah yang telah disiapkan oleh Dindik Surabaya agar seluruh siswa dalam 619 lembaga ikut serta dalam UNBK 2016 ini.

Apabila belum siap menyelenggarakan mandiri, Sudarminto menjelaskan sekolah dapat mengikuti langkah kedua. Yakni bergabung ke sekolah dalam satu yayasan.

“Misal SMP yayasan X, bisa menggunakan SMA yayasan X,” terangnya.

Setelah itu, tahap ketiga yang telah disiapkan adalah sekolah dapat bergabung di sekolah lain dalam satu sub rayon. “Atau yang berdekatan dengan lokasi sekolah,” ujar mantan Kepala SMAN 16 tersebut Meski bergabung ke sekolah lain, Sudarminto menjelaskan masing-masing sekolah harus memiliki ID server sendiri. Hal tersebut dianggap penting karena ID server merupakan identitas sekolah dalam menyelenggarakan UNBK. “ID server ini akan terdaftar di Kemendikbud secara nasional,” ujar Sudarminto dalam sosialisasi UNBK pada Kamis (28/1).

Kalaupun memang seko-

lah tidak mampu membeli server, Sudarminto menegaskan sekolah tidak perlu khawatir. “Kalau beli server memang mahal. Tapi sekolah bisa berinisiatif untuk merakit server yang memiliki harga lebih terjangkau.

Di Surabaya juga banyak SMK yang pastinya mampu membuat server,” tambah Sudarminto.

Langkah terakhir yang telah disiapkan oleh Dindik Surabaya adalah IT Testing Center. Sudarminto menjelaskan sudah ada 1.000 unit komputer yang telah disediakan oleh Dindik untuk menyelenggarakan UNBK di IT Testing Center. Dengan begitu, daya tampung dalam IT testing Center mencapai 3.000 siswa.

“Nanti dibagi per wilayah di Surabayah. IT Testing Center ini digunakan siswa untuk melaksanakan UNBK. Ini langkah terakhir bagi sekolah yang memang benar-benar tidak siap sampai langkah ketiga,” jelasnya.

Dengan begitu, seluruh siswa SMA/SMK dapat turut serta dalam UNBK. Dindik, ujar Sudarminto, sudah menghitung secara detil sampai penyediaan komputer di IT testing Center. “Kalau dihitung, semua siswa bisa ikut UNBK tahun ini,” terangnya. n tam

Kemenkumham Jatim Wujudkan Cerdas Hukum bagi Masyarakat l Sambungan hal 1

Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo mewakili Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam sambutan yang dibacakan Kabiro Hukum Setdaprov Jatim mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum serentak ini merupakan korntibusi nyata dari jajaran Kemenkumham. Tujuannya, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar mengetahui, mamahami dan menjadi cerdas hukum di era MEA. Berkaitan dengan MEA, lanjut Estu dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM, Kemenkumham memandang aspek hukum menjadi salah satu strategis yang menjadi modal dalam pertarungan menjadi pemenang pada pasar bebas. Hal ini dikhususkan pada persaingan bebas di ASEAN dan dunia pada umumnya.

“Kegiatan penyuluhan hukum serentak ini merupakan salah satu upaya pemahaman hukum bagi

masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi cerdas hukum,” terang Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan yang dibacakan Kabiro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo, Kamis (28/1).

Selanjutnya, dengan kondisi masyarakat yang cerdas hukum, maka akan terjadi penurunan pelanggaran secara signifikan.

Alasannya, orang yang cerdas hukum memiliki energi yang mampu menggerakkan prinsip-prinsip keadilan.

“Masyarakat yang cerdas hukum akan paham bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban secara profesional dan proporsional,” jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Budi Sulaksana menambahkan, adanya Luhkumtak oleh Kemenkumham RI dan Kanwil Kemenkumham Jatim ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum bagi pelajar dan masyarakat.

Terlebih, sambung Budi, Luhkumtak ini diharapkan bisa memberikan kesadaran

hukum yang berlaku bagi masyarakat.

“Dengan adanya penyuluhan hukum serentak, masyarakat diharap lebih memahami tentang hukum, dan taat akan peraturan hukum yang berlaku. Ini semua berguna bagi kehidupan masing-masing pribadi, terutama dalam menghadapi MEA,” pungkasnya.

Luhkumtak yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), kantor Imigrasi se-Jatim, sekolah (SMA) di setiap kabupaten/kota, dan tempat lainnya.

Sedangkan untuk petugasnya, Kemenkumham Jatim menggandeng penyuluhan hukum yang terdiri dari aparatur penyuluh hukum di Kemenkumham Jatim, Pejabat UPT Imigrasi dan pemasyarakatan di Jatim, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Dosen dari Universitas di seluruh Jatim, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan. n bed

Jalan Tembus Pasuruan-Batu Persiapan Tahap Lelang l Sambungan hal 1

“Anggaran fisik di Kabupaten Pasuruan membutuhkan anggaran Rp 12,1 miliar.

Itu untuk peningkatan dan pelebaran jalan di desa-desa di Purwosari dan Purwodadi.

Saat ini masih proses dalam tahap persiapan lelang,” terang Hari Apriyanto, Kamis (28/1) sore.

Sedangkan untuk kegiat­ an yang sifatnya non teknis nantinya akan dibentuk tim yang melibatkan satuan terkait. Selanjutnya, konsultasi publik akan berlanjut ke pembebasan lahan juga akan segera dilakukan.

“Untuk sharing dana pembiayaan pembangunan jalan tembus pastinya ada. Tapi un-

tuk komposisinya belum tahu.

Secara pasti, separo lebih dari APBD Provinsi, baru sisanya APBD daerah yang dilewati,” kata Hari Apriyanto.

Seperti diberitakan Pemprov Jatim bakal segera merealisasikan jalan tembus Pasuruan-Batu sepanjang sekitar 33,91 kilometer. Dengan jalan tembus ini, transportasi darat dari Pasuruan ke Batu nantinya cukup ditempuh 30 menit saja.

Rencana pembangunan jalan tembus sepanjang 33,91 km ini melewati tiga kabupaten dan kota yakni Kabupaten Pasuruan sepanjang 10,37 km dan melewati delapan desa di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Purwosari

dan kecamatan Purwodadi.

Sedang Kabupaten Malang sepanjang 21,12 km melewati tiga kecamatan dan 13 desa yaitu Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari serta Kacamatan Karangploso.

Sedangkan Kota Batu hanya sekitar 2,43 km melewati satu desa yakni Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji.

Menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, pembangunan jalan tembus Pasuruan-Batu memiliki lebar 2 X 7 meter dan tipe jalan empat lajur dua arah. Rencananya pembangunannya akan dimulai pada triwulan pertama 2017 hingga selesai dan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 1,3 triliun. n hil

Jatimnomics Direkomendasi Jadi Model Merestorasi Ekonomi Nasional l Sambungan hal 1

15 persen (Rp 69,52 triliun).

Menurut Soekarwo, Jatimnomics merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari Produksi (UMKM dan Besar), Sistem Pembiayaan, dan Perdagangan/Pasar. Targetnya, semua dilibatkan untuk mengambil keputusan bersama dan bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.

“Masyarakat yang dilibatkan mampu bergairah dalam menjalankan perekonomian, karena dapat kredit murah untuk UMKM khususnya yang feasible tidak bankable. Untuk itu, Jatim menyiapkan dana Rp 1,7 triliun dengan sistem loan agreement bunga ringan maksimal 9 persen suku bunga BPR ke pelaku UMKM. Rincian dana tersebut terdiri dari pinjaman anggaran Pemprov Jatim di Bank Jatim Rp 400 miliar, dana cadangan Pilgub Jatim Rp 400 miliar, dan sisanya dari dana Silpa dan non Silpa” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.

Jatimnomics memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang kecil, memberikan akses pasar dan teknologi. Sedangkan usaha yang besar diberikan garansi berupa ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perizinan.

Sementara itu, Kepala Media Research Center (MRC) Asep Setiawan menjumpai hal yang menarik bahwa Jatim telah melakukan geliat ekonomi lokal domestik (Jatimnomics) dengan melihat celah kerjasama kepada berbagai kalangan baik bersifat B2B, G2G, atau B2G sebelum pemerintah pusat melakukan intervensi ekonomi dengan regulasi dan deregulasinya.

Menurutnya, restorasi kebi-

jakan ekonomi untuk percepatan kemandirian bangsa merupakan solusi unggulan selain mempertimbangkan munculnya enam seri paket ekonomi pemerintah. Salah satu yang membedakannya adalah telah berkembangnya kekuatan inovatif dan inklusif ekonomi lokal berbasi UMKM di Jatim dengan semangat entrepreneurship yang berdiri kokoh dalam pasar nasio­ nal, regional dan global yang dikenal dengan Jatimnomics.

Oleh karena itu, restorasi kebijakan ekonomi merupakan kekuatan fundamental untuk melakukan perubahan regulasi dan/atau undang-undang dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kegiatan ekonomi masyarakat lokal dan UMKM. Sehingga pemerintah pusat dan daerah lain dapat belajar bersama melakukan transformasi ekonomi lokal menjadi ekonomi nasional.

Sementara itu, terkait keberhasilan Jatim di bidang ekonomi, Pimpinan Media Group Surya Paloh secara khusus memuji kinerja Pakde Karwo dan Gus Ipul.

Menurut dia, kebijakan yang telah dikeluarkan duet kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul telah sesuai dengan filosofi sirotol mustaqim (jalan yang lurus).

Meski memuji, Ketua Umum Partai Nasdem ini tetap meminta Jatim harus tetap menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional, serta succes story Jatim harus ditularkan ke provinsi lain. Harapannya, hasil pertemuan ini bentuk kepedulian untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Jatim penghasil migas terbesar keempat nasional, PDRB di Jatim juga terbesar setelah Jakarta. Ini karena visinya enterpreneurship pemimpin Jatim ini. Dibuktikan pertumbuhan ekonomi lebih besar Jatim di atas nasional,” tuturnya. n iib

89 Perusahaan Ajukan Permohonan, Ratusan Buruh Tak Puas dengan Pergub l Sambungan hal 1

kan hasil verifikasi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk), total perusahaan yang disetujui permohonan penangguhannya adalah 89 perusahaan. Sementara 4 perusahaan ditolak.

Karenanya, kalangan DPRD Jatim tidak mempersoalkan keputusan Disnakertransduk atas hasil verifikasi tersebut. Alasannya, hasil tersebut sudah seusai dengan prosedur. “Yang terpenting adalah buruh tidak protes dengan keputusan itu. Toh ini juga hasil pembahasan bersama. Tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan,”ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari, Kamis (28/1).

Politisi asal PDI Perjuangan ini menambahkan, persoalan penting yang saat ini belum tuntas adalah Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2016. Sebab, besaran yang ditetapkan oleh gubernur tidak sesuai dengan usulan buruh maupun pemerintah kabupaten/kota. “Risiko terhadap beban kerja bagi para buruh tentu berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, usulan sub sektor untuk UMSK tersebut cukup rasional. Karena itu, kami beharap agar pemerintah bijak dalam hal ini,”tegasnya.

Sebab, selama ini buruh selalu berada pada pihak yang rugi.

Misalnya, pembayaran gaji yang tidak sesuai UMK, sanksi yang tidak adil hingga pencabutan hak berserikat. “Kami banyak menerima laporan bahwa ada banyak perusahaan yang melarang buruh bergabung dengan serikat pekerja.

Bahkan mereka yang diketahui bergabung ada yang diputus kontrak. Nah, hal-hal semacam ini harus diperhatikan,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo, menga-

takan ada 93 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Setelah diverifikasi bersama dewan pengupahan dan tim appraisal, ternyata mayoritas perusahaan memenuhi syarat. “Alasan penangguhannya masuk akal. Sehingga kami setujui,”tegas Sukardo.

Mengenai lama masa penangguhan UMK, menurut Sukardo bervariasi. Sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

Namun, sebagian besar adalah 12 bulan. Artinya, baru tahun depan, sejumlah perusahaan itu akan membayar upah sesuai ketetapan UMK 2016. “Itu persetujuan buruh dan pengusaha sendiri. Kami hanya menfasilitasi,”ungkap Sukardo.

Mantan Sekretaris DPRD Jatim ini, menambahkan hasil keputusan bersama atas penangguhan UMK 2016 tersebut sudah diserahkan ke Biro Hukum, untuk selanjutnya dibuatkan Peraturan Gubernur.

“Begitu diundangkan dalam pergub, maka penangguhan UMK ini resmi berlaku,”tukasnya.

Sementara itu, aksi unjuk rasa penolakan Pergub No 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Sektoral 2016 kemarin terus berlanjut. Ratusan buruh, gabungan dari Surabaya, Mojokerto, Gresik dan Sidoarjo ini men­ desak Gubernur Jatim Dr H Soekarwo merevisi pergub tersebut. Alasannya, upah sektoral yang ditetapkan oleh gubernur juga dinilai cacat karena tidak dilampiri dengan jenis sektor.

Pada pergub tersebut, Gubernur Jatim menetapkan upah sektoral sebesar 5%. Padahal bupati/wali kota di lima daerah ring satu yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Pasuruan mengusulkan besaran upah sektoral bervariasi dari 5-15% “Upah sektoral harus direvisi karena terlalu rendah dan tidak mencerminkan adanya kesejahteraan bagi pekerja,”kata Sunaryo, salah satu perwakilan pengunjuk rasa. n cty

Lahan Seluas 5,5 Hektare di Candi Pari 14 Tahun Mangkrak l Sambungan hal 1

yang cukup lebar.

Warga/pemilik tanah itu waktu itu melepas lahan dengan harga murah. “Pemkab itu waktu itu menyampaikan bahwa lahan itu dibeli untuk tempat kolam pemancingan ikan,” kata warga yang menolak disebut namanya menuturkan awal pembebasan lahan tersebut kepada Bhirawa belum lama ini.

Karena untuk kolam pan­ cing, pembebasan berjalan tanpa hambatan. Tanah seluas 5,5 hektare itu dalam hitungan beberapa bulan sudah bisa dibebaskan. Warga menyambut gembira karena sebentar lagi di desa yang sekarang dekat dengan jalan arteri Porong itu akan memiliki kolam pancing istimewa, luas dan nyaman.

Pandangan warga kala itu Pemkab tidak mungkin bohong. Sehingga tanah itu dijual sangat murah, sayangnya warga tidak merinci berapa nilai jual tanahnya.

Rupanya itu hanya taktik Pemkab Sidoarjo untuk bisa menguasai tanah dengan harga murah dalam tempo cepat.

Tujuan utamanya sebenarnya

mulia, adalah untuk menjadikan lahan itu sebagai TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Saat itu Pemkab Sidoarjo belum membeli lahan Desa Tambak Kalisogo, Kec Jabon (saat ini dijadikan TPS). Kedok untuk menjadikan sebagai TPS diketahui setelah ada sosialisasi bahwa tempat itu akan dibangun TPS. Mengetahui ada tipu muslihat di balik rencana itu, warga Candi Pari marah dan melakukan demo dengan mencegat truk sampah yang akan masuk ke desa mereka. Dalam satu langkah saja Pemkab bisa dipatahkan melalui penolakan warga yang bersikeras menolak desanya dijadikan TPS. Warga tidak bisa disalahkan, karena Pemkab tidak bicara jujur seputar rencana pembebasan lahan itu.

Belakangan masyarakat yang sudah mengetahui rencana untuk menjadikan lokasi itu sebagai TPS, kebablasan dengan membuang sampah seenaknya. Dan kini sampah itu mulai menumpuk.

Bertahun-tahun dan bahkan hampir 15 tahun berlalu, lahan yang cukup luas masih bertengger kokoh sebagai perwujudan gagalnya Pem-

kab Sidoarjo menjalankan rencana itu. Saat ini warga memanfaatkan tanah kosong itu untuk ditanami ketela singkong, melon, cabe dan sebagainya. Nuruh Hadi, warga setempat menuturkan warga memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami apa saja.

Akhirnya tanah kosong 5,5 hektare kini menjadi muspro, belum diketahui akan dijadikan apa lahan yang dikepung persawahan tersebut. Tragisnya kegagalan pertama ini diulang kedua kalinya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang pada 2011 membeli tanah kosong untuk TPS. Masih di Kec Porong yang dibeli adalah tanah seluas 16 hektare di Desa Kebun Agung. Tidak diketahui berapa anggaran yang dibelanjakan untuk membeli lahan ini. Pemkab akan membangun sanitary landfill sampah di atas tanah yang berada di selatan Sungai Porong. Tanahnya cukup memadai namun lagi-lagi Pemkab tidak melakukan studi kelayak­ an untuk menilai layak atau tidak membeli lahan di sana.

Rencana besar kembali mbleset, tanda-tandanya hingga kini belum ada kemajuan untuk

membangun lahan itu. Ujungnya warga Pasuruan yang di lingkungan tanah 16 hektare itu menolak keberadaan TPS. Walaupun tanah itu secara geografis berada di Sidoarjo, tetapi posisinya di permukiman warga Pasuruan. Untuk akses truk yang menuju lokasi TPS ini harus melawati Gempol dan Japanan (Kab Pasuruan).

“Awalnya warga Pasuruan menolak akses jalannya dilewati truk sampah. Tetapi belakangan penolakan warga sudah menyangkut keberadaan TPS tersebut,” ujar Jauhari dari Komisi C DPRD Sidoarjo.

Dengan begitu walaupun Pemkab Sidoarjo membuat akses jalan sendiri (tanpa melewati Pasuruan) akan ditolak warga. Jauhari mengatakan problemanya sangat banyak untuk Kebun Agung, pertama berhadapan dengan penolakan warga Pasuruan. Kedua adalah terlalu mahal kalau Sidoarjo membangun akses jalan dan jembatan untuk lalu lintas truk sampah. “Biaya membangun akses itu sederajat dengan harga tanahnya. Kira-kira begitu masalahnya,” terang Jauhari.

Itulah persoalan mekanisme

yang tidak dilalui dengan benar.

Seharusnya perlu studi kelayakan dan aprasial. Memang enak di awal ketika membebaskan lahan, tetapi berat di ujungnya terlebih jika ada penolakan warga. Sebab masalah sampah sangat sensitif, Pemkab Sidoarjo harus melibatkan banyak tokoh dan unsur untuk membicarakan persoalan TPS sampah.

Memang Sidoarjo pernah menawarkan kerjasama dengan Pemkab Pasuruan dan Mojokerto untuk bersama-sama memanfaatkan lahan Kebun Agung untuk TPS. Tetapi warga setempat juga harus diajak rembukan, karena warga yang paling merasakan kondisi pencemaran itu.

Kadis DKP Sidoarjo Bahrul Amig menjelaskan memang berat mencari lahan untuk pembuangan sampah saat ini.

Warga mana yang mau terima desanya dijadikan TPS sampah.

Pihaknya juga memahami persoalan itu, tetapi masyarakat Sidoarjo saat ini butuh TPS sampah sehingga dibutuhkan sikap arif dan toleransi dari warga. “Toh DKP dengan berbagai teknologi berusaha sekeras mungkin untuk meminimalkan gangguan bau sampah itu,” ujarnya. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Bulog Malang mulai mendistribusikan beras sejahtera (Rastra) bagi keluarga kurang mampu di wilayah kerjanya mulai akhir Januari 2016.

Bulog Malang Distribusikan Rastra Akhir Januari Malang, Bhirawa Bulog Sub-Divre Malang, Jatim mulai mendistribusikan beras sejahtera (Rastra) bagi keluarga kurang mampu di wilayah kerjanya mulai akhir Januari 2016 dengan kualitas beras lebih bagus (medium) dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bulog Sub-Divre Malang Arsyad, di Malang, Kamis, mengatakan teknis distribusi tidak ada perubahan. Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) maupun harga tebus beras juga tidak ada perubahan, yang berubah hanya istilah beras untuk warga miskin (Raskin) menjadi Rastra dan kualitas beras yang bakal diterima RTS. “Semua masih tetap sama dan mengacu pada tahun lalu, hanya untuk istilah Raskin berubah menjadi Rastra dan kualitas beras yang didistribusikan harus lebih bagus, minimal beras kualitas medium,” ujar Arsyad.

Jumlah RTS penerima Rastra di wilayah Kota Malang sebanyak 16.990 RTS, di Kota Batu sebanyak 5.817 RTS dan Kabupaten Malang sebanyak 155.745 RTS. Harga tebus beras tetap sebesar Rp1.600 per kilogram dan setiap RTS mendapatkan jatah sebanyak 15 kilogram.

Menyinggung stok beras untuk memenuhi kebutuhan distribusi Rastra maupun masyarakat umum, Arsyad mengatakan tidak ada masalah karena stok beras di gudang Bulog Malang mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir Maret mendatang. Pada Februari mendatang dipastikan akan bertambah karena adanya panen raya di sejumlah wilayah, baik di wilayah kerja Bulog Malang maupun daerah lain.

Masyarakat, lanjutnya, tidak perlu khawatir akan kekurangan kebutuhan pangan mereka. “Sebentar lagi ada panen raya, sehingga stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Maret nanti akan bertambah,” ucapnya.

Mengenai target serapan beras pada 2016, Arsyad mengatakan ada peningkatan dari tahun lalu. Pada 2015, target serapan sebanyak 50 ribu ton dan terealisasi sebanyak 48 ribu ton, sedangkan tahun ini ditarget sebanyak 60 ribu ton.

“Kami yakin akan terealisasi karena pada awal tahun sudah ada panen raya,” katanya. Q mut,ant

Jumat Pon, 29 JANUARI 2016

Sebulan, Polisi Tangkap Enam Tersangka Narkoba Pasuruan, Bhirawa Jajaran Polres Pasuruan Kota berhasil meringkus enam tersangka kasus narkoba. Dalam penangkapannya, mereka ditangkap dalam kurun waktu selama sebulan.

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Yong Ferrydjon menyampaikan ke enam dari dua pelaku diantaranya diketahui sebagai kurir pil ekstasi. Sedangkan empat pelaku lainnya sebagai kurir sabu.

“Dalam sebulan tim Reskoba Polres Pasuruan Kota menangkap enam pelaku kasus narkoba. Barang buktinya berupa 2,23 gram sabu dan 138 butir pil ekstasi,” ujar AKBP Yong Ferrydjon dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Mapolres Pasuruan Kota, Kamis (28/1).

Menurutnya, proses penangkapannya dimulai dari penangkapan terhadap pembeli. Selanjutnya dikembangkan hingga ke kurir narkoba. “Dalam proses pengembangan dan sudah tahap satu. Mereka bisa dijerat dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 10 tahun,” jelas AKBP Yong Ferrydjon. Q hil

hilmi husein/bhirawa

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Yong Ferrydjon bersama Wakapolres maupun Kasat Reskoba menunjukkan barang bukti yang diamankan di Mapolres Pasuruan Kota, Kamis (28/1).

Gus Ipul Tekankan Peran Penting Tenaga Pendamping Desa Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf menyampaikan pentingnya peran tenaga pendamping desa dalam proses pembangunan. Tenaga pendamping ini berperan sebagai fasilitator pemerintah dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengawasi proses pembangunan yang ada di desa.

“Tenaga pendamping desa ini sekaligus sebagai agen perubahan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan hangat, berkarakter, dan mengedepankan dialog dengan masyarakat,” Wagub Saifullah Yusuf, saat menghadiri acara Penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) Tenaga Pendamping Profesional Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), di Islamic Centre Surabaya, Rabu (28/01).

Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, saat ini banyak permasalahan yang dihadapi desa, salah satunya mengenai lahan. Banyak lahan desa

yang saat ini dikuasai pemodal. Dengan iming-iming uang, banyak masyarakat yang menjual lahannya untuk kepentingan bisnis. Disinilah peran tenaga pendamping dalam memberikan pemahaman ke masyarakat untuk menjaga dan menggunakan lahannya dengan baik dan sesuai fungsinya.

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip dasar pemerintahan desa adalah adanya check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, adanya demokrasi perwakilan, serta proses demokrasi partisipatoris melalui mus-

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf disambut ribuan penerima SPT Tenaga Pendamping Profesional P3MD Jatim di Islamic Center Surabaya.

yawarah desa. Menurut Gus Ipul, musyawarah mufakat sebagai bagian dari proses demokrasi harus ditegakkan kembali dimana adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Saya harap tenaga pendamping desa mampu mengembalikan lagi konsep musyawarah mufakat di tengah-tengah masyarakat sekaligus terlibat dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Dia mengatakan, masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui tentang proses pembangunan serta pelaksanaan demokrasi. Untuk itu, tenaga pendamping diharapkan dapat mendampingi masyarakat dalam melewati proses itu. Selain itu, proses pembangunan juga memerlukan percepatan. “Sukses tidaknya percepatan ini tergantung dari bapak ibu sekalian,” ujarnya penuh semangat.

Ia menambahkan, sebagai wakil pemerintah yang diberi kewenangan melalui surat tugas, tenaga pendamping diharapkan dapat mengembalikan kejayaan desa yang berbasis potensi dan kearifan lokal dengan mengedepankan disiplin dan penuh tanggungjawab. Ia juga berharap tenaga pendamping dapat mengembalikan potret desa idaman yang guyub rukun, religius, damai, tentram, dan sejahtera sehingga masyarakat tidak perlu urbanisasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jatim, Drs Zarkasi MSi, mengatakan, jumlah tenaga pendamping desa yang akan diberikan SPT kali ini berjumlah 3.640 orang peserta, dimana sebanyak 2.686 orang merupakan hasil rekrutmen Tahun 2015 dan sisanya berasal dari tenaga PNPM Mandiri dan beberapa tenaga ahli yang sudah ada. Q iib

Pemkab Minta Pemprov Percepat Izin Tambang Madiun, Bhirawa Pemkab Madiun meminta Pemprov Jatim mempercepat proses pengurusan izin pertambangan di wilayahnya menyusul banyaknya pembangunan infrastruktur tahun 2016 yang terganggu.

“Saya instruksikan Bagian Sumber Daya Alam untuk segera mengambil langkah pengawalan supaya izin-izin tambang yang diajukan ke Pemprov Jatim segera selesai. Jangan sampai proyek yang sedang dikerjakan terganggu karena tidak ada material,” ujar Bupati Madiun Muhtarom kepada wartawan di Madiun, Kamis (28/1).

Menurut dia, saat ini aktivitas sejumlah perusahaan pertambangan terhenti dan membuat pasokan material untuk proyek tahun 2016 terhambat karena izinnya belum keluar. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tahun 2016 menjadi terganggu. Di antaranya, proses pembangunan proyek Masjid Agung di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Mejayan, Caruban, yang dimulai sejak anggaran perubahan 2015 menjadi tersendat akibat pasokan tanah uruk berkurang.

“Itu karena pengusaha belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemprov Jatim dan saat ini sedang mengurusnya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Madiun, Dwi Budiarto, mengatakan dari 21 pemohon izin, sudah ada tujuh lokasi pertambangan yang izin usaha pertambangan (IUP) operasional dan produksinya hampir selesai. “Diperkirakan, pada pertengahan bulan Februari nanti, yang tujuh itu sudah bisa keluar semua izinnya,” ungkap Dwi Budiarto. Q dar,ant

Belum Dinyatakan KLB DBD, TNI Lakukan Fogging Banyaknya korban meninggal akibat serangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jombang dan salah satu korbannya adalah anggota TNI, membuat Kodim 0814 Jombang melakukan Fogging atau pengasapan serta bersih bersih di Dusun Desa Puton Diwek Jombang, Kamis (28/1).

“Ini kepedulian kita TNI atas mewabahnya demam berdarah yang telah meenggut korban jiwa.

Dengan kegiatan ini fogging dan bersih bersih selokan dan lingkungan, kita harapkan bisa ikut meminimalisir serangan DBD di masyarakat. Kami juga menghimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan,” ujar Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Arh M Fatkhurrahman yang memimpin langsung di lapangan.

Di Dusun Sanan, Desa Puton, Kecamatan Diwek ini merupakan salah satu kawasan yang endemik DBD. Bahkan di dusun tersebut sudah ada dua orang meninggal akibat gigitan nyamuk Aides Aigepty. Sisanya, masih

ada dua orang menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang.

Selain melakukan pengasapan, jajaran Kodim 0814 Jombang juga melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), membersihkan lingkungan, serta menggerakkan program 3 M dan juga juga memeriksa kamar mandi warga guna memantau jentik nyamuk bersama tim jumantik.

Sementara itu, Pardjono, Kepala Desa Puton, mengatakan, serangan DBD diakuinya telah menyerang warga. Dikatakannya, untuk bulan Januari 2016 ini saja sudah ada dua warganya yang meninggal dunia karena gigitan nyamuk. Masing-masing korban bernama Zaki (7) dan Ikhsan

Ramadlan/bhirawa

Anggota TNI dari Kodim 0814 Jombang melakukan fogging di Desa Puton Kec Diwek Jombang.

Di Desa ini korban meninggal akibat DBD sudah 2 orang, dan kini dua korban masih dirawat di RSUD Jombang.

Baihaqi (15). Dua korban tersebut meninggal di RSUD Jombang. “Saat ini masih ada dua warga Dusun Sanan, Desa Puton yang dirawat di rumah sakit Jombang karena DBD,”bebernya.

Belum KLB Sementara itu, terkait kasus DBD yang telah banyak memakan korban 8 orang meninggal di Jombang ini. Pemerintah kabupaten masih belum menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa). Pemkab berdalih, keterbatasan anggaran menjadi penyebabnya. ’’Kaitannya penetapan KLB menurut kami bukanlah cara penyelesaian mewabahnya virus DBD ini. Karena kalau menetapkan status KLB, otomatis harus dianggarkan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah),’’ ujarn Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat ditemui di Pendopo Kabupaten Jombang kemarin (27/1). Dia pun tak menampik, bila hingga saat ini pemkab Jombang belum menetapkan status KLB terkait mewabahnya virus DBD ini. Meskipun jumlah pasien DBD semakin membludak..

Dia menambahkan, dorongan kalangan legislative agar pemkab Jombang menetapkan status KLB dinilai tidak sesuai dengan kondisi anggaran yang ada. Sebab, penghujung tahun 2015 kemarin, baik pemkab maupun legislative tidak memploting anggaran khusu untuk dana KLB DBD. ’’Kalau pak dewannya menyampaikan seperti itu, anggarannya dari mana. Karena kalau kita menyampaikan status KLB, semua desa harus kita fogging, dan harus kita dibiayai.

Nah saat ini memang belum ada dana yang dicadangkan untuk itu,’’ tandasnya. Q rur