Binder28jan2016

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kalau tahun kemarin kita belum menagih pajak pada papan reklame usaha, kita tahun ini menarik pajak papan reklame usaha seiring adanya aturan baru pada Perda tahun ini (Perda No 2 Tahun 2015),”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Pajak Dipenda Tri Oky Rudianto

Kamis Pahing, 28 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

28 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Seminar Restorasi Kebijakan Ekonomi di Hotel Bumi

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Launching Pendamping Desa di Islamic Center 10.00 Penyuluhan Hukum Serentak di Kantor Kemenkumham 11.30 Seminar Nasional Restorasi Kebijakan Ekonomi di Hotel Bumi

Tuntutan Buruh Akhirnya Direvisi Gubernur Jatim Jantung Kota Surabaya Sempat Lumpuh

Surabaya, Bhirawa Ribuan buruh kembali menyerbu Kota Surabaya untuk menagih janji Gubernur Jatim Dr H

Soekarwo terkait revisi Pergub No 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2016, Rabu

(27/1) kemarin. Mereka menyasar jalur utama Kota Pahlawan yakni di sepanjang Jalan Basuki Rahmat tepatnya

di depan Gramedia Expo.

Alhasil, jantung Kota Surabaya sempat macet

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.00 Seminar Nasional Restorasi Kebijakan Ekonomi di Hotel Bumi Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Tarik Ulur Warnai Pengalokasian Anggaran Pilgub Jatim 2018 DPRD jatim, Bhirawa Munculnya angka Rp 1,6 triliun untuk anggaran Pilgub Jatim 2018 ternyata masih menjadi tarik ulur. Pasalnya, hingga kini belum ada rincian yang jelas dari KPU Jatim terkait penggunaannya. Kabarnya dana sebesar itu belum termasuk dana untuk keamanan.

Ketua komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo mengaku hingga saat ini KPU Jatim belum menyerahkan draft dan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilgub Ja-

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Ribuan buruh memakan separo jalan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat berunjuk rasa menuntut Gubernur Jatim untuk merevisi Pergub UMSK 2016, Rabu (27/1) kemarin.

10 Pejabat Eselon II Pemprov Tahun Ini Masuki Pensiun

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah warga Desa Umbulan, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan berenang di sumber air Umbulan, Rabu (27/1). Mega proyek pembangunan SPAM Umbulan akhirnya terealisasi sehingga pembebasan lahan akan dimulai.

Pembebasan Lahan Mega Proyek Umbulan Dimulai Pasuruan, Bhirawa Mega proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan akhirnya terealisasi. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim Edy Paripurna menyampaikan sinyal terealisasinya mega proyek Umbulan itu diketahui setelah salah satu perusahaan asal Jakarta, yakni Medco Group berhasil menjadi pemenang tender.

“Pemenang tendernya sudah diketahui. Lang-

Pemprov, Bhirawa Kabar baik pagi pejabat eselon III yang tahun ini ingin promosi ke eselon II, sebab selama 2016 akan ada 10 pejabat eselon II yang memasuki usia pensiun. Itu artinya, Gubernur akan mempromosikan 10 pejabat eselon III menjadi eselon II untuk menggantikan posisi pejabat yang pensiun tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, ke-10 pejabat yang tahun ini memasuki masa purna tugas itu yakni, Staf Ahli

Gubernur Jatim Ir Mustofa Chamal Basya MM, Asisten II Sekdaprov Jatim Ir Hadi Prasetyo ME, Kepala Dinas

 ke halaman 11

Pejabat Tahun Ini Pensiun  Staf Ahli Gubernur Ir Mustofa Chamal Basya MM  Asisten II Sekdaprov Jatim Ir Hadi Prasetyo ME  Kepala Dinas Pertanian Ir Wibowo Ekoputro MMT  Kepala BPPKB Dra Tutut Tri Herawati MM  Kepala PU Bina Marga, Ir Supaad MSi  Kepala Bapemas Drs Zarkasi MSi  Kepala Dinas Kesehatan dr Harsono  Kepala Dinas Peternakan Ir Maskur MM  Wadir RSUD Dr Soedono Sri Maretini Ikawati S Apt  Wadir RSUD Dr Soedono Drs M Makmun MM

Banjir Bandang Rendam Dua Kecamatan

 ke halaman 11

Sambang Rombeng PRIA yang satu ini memiliki hobi yang nyentrik. Karena hobinya ini, bisa mengantarkan pria asli Surabaya ini menjadi anggota DPRD Jatim dari F r a k s i

Demokrat. Menurut Hartoyo, dia suka nyambangi para penjual barang bekas (rombeng) di Pasar Gembong dan PKL sejak bertahuntahun lalu.

Karena di sana banyak sekali cerita dan keluh kesah mereka

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Banjir yang menggenangi jalur Nganjuk-Kediri akibat sejumlah sungai meluap akibat curah hujan yang sangat tinggi, Rabu (27/1).

Nganjuk,Bhirawa Curah hujan dengan intensitas tinggi selama dua jam mengakibatkan dua kecamatan di Kabupaten Nganjuk terendam banjir, Rabu (27/1). Kondisi paling parang akibat banjir yaitu Dusun Jatirejo Desa Joho Kecamatan Pace dan Dusun Tawangsari Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom.

Curahan air yang cukup besar mengakibatkan sungai Kedungombo meluap hingga ke perkampungan dan jalanan.

Tetapi kondisi tanggul di Dusun Tawang Sari Desa Kedungombo Kecamatan

 ke halaman 11

Hari Ini Pendataan Ujian Paket Ditutup Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memastikan akan menutup pendaftaran peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun ajaran 2015/2016, Kamis (28/1) hari ini. Keputusan ini diambil lebih cepat dari jadwal yang seharusnya baru berakhir pada 31 Januari mendatang.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan tahap pendaftaran peserta UN paket ditutup untuk melanjutkan tahap pendataan. Yakni memverifikasi dan validasi Daftar Nominasi Sementara (DNS) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT) UNPK. “Kita perlu melakukan verifikasi dan validasi sebelum penetapan pada 31 Januari mendatang. Penutupan pendaftaran UN formal malah lebih dulu dari non formal,” tutur Saiful, Rabu (27/1).

 ke halaman 11

Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara Sulit Terwujud Pemprov, Bhirawa Keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ingin menggelar pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara di Jakarta tampaknya akan sulit diwujudkan. Sebab hal itu akan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015, maka pelantikan bupati/wali kota harus dilakukan di ibu kota provinsi dan dilakukan oleh gubernur. Makanya jika ada rencana pelantikan dilakukan di

 ke halaman 11

Mengembalikan Nama Baik Sekolah di Mata Anak-anak Eks Anggota Gafatar

Kami Hanya Ingin Belajar di Rumah, Tidak di Sekolah Sekolah, agaknya sudah menjadi momok bagi anak-anak eks anggota Gafatar. Nama baiknya sebagai taman menyenangkan luntur dari benak mereka. Toh belajar bisa di mana saja, tidak harus datang ke sekolah. Begitu kata mereka.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Hartoyo

Sentil..  Daftar Tunggu Haji Kota Malang 18 Tahun  Dan kuota dijadikan kambing hitam  Kinerja Dispertan Lamban, Proyek Fisik Rekanan Tak Terbayar  Belum deal urusan komisi paling  PAUD Membentuk Karakter Anak  Kualitas guru PAUD menjadi penting

Tidak, tidak dan tidak. Katakata itu singkat, tegas dan sangat jujur untuk untuk menjawab tawaran kembali ke sekolah. Seakan ada trauma yang mendalam di memori anak-anak eks anggota Gafatar tentang sekolah. “Saya mau belajar. Tapi nggak ingin sekolah lagi,” tutur Saiful singkat kemarin.

Anak sebelas tahun asal Surabaya ini sudah benar-benar lupa kapan dan di mana terakhir kali dia bersekolah. Dia hanya ingat pernah duduk di bangku kelas 1 SD. Entah di sekolah mana itu. Selebihnya,

dia hanya ingat dengan belajar bersama guru di permukiman yang kemudian disebut home schooling.

Padahal, jika merunut aturan pendidikan nasional, home schooling tetap harus diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki serangkaian persyaratan. Terdata dengan jelas izin lembaga dan siswanya, tersistem dengan baik sistem pembelajaran dan evaluasinya.

Bukan hanya Saiful, dua adik kandungnya yang beberapa hari terakhir juga bermukim di Gedung

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Saiful (berkaos hitam) bersama adiknya saat menggunakan layanan Mobil Pintar Dinas Pendidikan Jatim di penampungan Transito Margorejo Surabaya kemarin.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 28 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Penanganan Komprehensif Eks Gafatar, Dewan Minta Pemprov Bentuk Tim Khusus DPRD Jatim, Bhirawa Penanganan eks anggota Gafatar paska dipulangkan dari Kalimantan Barat ke daerah asal masing-masing, tak berarti persoalan sudah tuntas. Sebaliknya, persoalan eks Gafatar justru kian kompleks sehingga dibutuhkan penanangnan yang lebih komprehensif.

Melihat fakta tersebut, Komisi E DPRD Jatim mengundang SKPD-SKPD terkait di lingkungan Pemprov Jatim, Polda Jatim, MUI hingga Kanwil Depag Jatim untuk mendapat masukan terkait langkah-langkah lanjutan penanganan eks Gafatar asal Jatim.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengatakan bahwa persoalan eks Gafatar itu sudah menyangkut Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan (Ipoleksosbud Hankam).

Sehingga pemerintah tak boleh menganggap remeh eks Gafatar.

“Mereka sudah berani menyatakan keluar dari ideologi Pancasila dan keluar dari agama-agama yang diakui pemerintah. Jadi tak boleh main-main dalam penangannya. Paling tidak para pemimpin eks Gafatar jangan dilepas begitus saja tapi harus dimintai tanggungjawab,” tegas politisi asal Partai Demokrat, Rabu (27/1) .

Senada, Moh Eksan anggota Komisi E lainnya menyatakan bahwa Gafatar adalah persoalan transnasional. Pasalnya, Ahmad Musadeq yang menjadi pemimpin mereka, bahkan mengaku sebagai Mesias saat ini tinggal di Amerika Serikat (AS) tapi bisa mengendalikan dan mengembangkan organisasinya di Indonesia.

Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono MSi saat mengunjungi lokasi perpustakaan keliling dan dongeng keliling.

“Ini bukan persoalan ringan sisi ekonomi justru tidak me- fatar yang masih tinggal di Balai tapi sudah bisa dikategorikan nguntungkan.

Transito tinggal sebanyak 150 subversif karena cita-cita Gafa“Merubah ideologi itu sulit, orang karena sisanya sudah tar adalah ingin mendirikan bahkan bisa-bisa akan diper- diambil kabupaten/kota masingnegara baru di Indonesia. Namun tahankan sampai akhir hayat. masing,” jelasnya. mereka keburu diketahui peme- Jadi eks Gafatar harus dibeMenurut Shofwan, setelah dirintah sehingga belum sampai dakan mana yang pengikut inti pulangkan ke kabupaten/kota, melakukan tindakan makar,” dan mana yang hanya ikut-iku- pihaknya juga akan membentuk ungkap politisi asal Jember. tan karena penanganannya harus tim khusus paska penanganan Gunawan anggota Komisi E berbeda,” harap Gunawan. kemanusiaan (pemulangan). Tim asal FPDIP juga tidak habis pikir Sementara itu Asisten III ini nantinya beranggotakan karena indoktrinasi ideologi Sekdaprov Jatim, Shofwan me- SKPD, Polri, TNI maupun MUI Gafatar sangat kuat. Terbukti, ngatakan jumlah eks Gafatar bertugas membentuk buku panbelum ada agama atau orga- yang dipulangkan ke Jatim seba- duan penanganan eks Gafatar nisasi apapun yang sampai ang- nyak 730 orang ditempatkan di secara komprehensif. gotanya rela menjual asetnya dan Balai Transito Disnakertransduk “Dalam waktu dekat tim khuhijrah ke daerah baru yang dari Jatim. “Hingga hari ini eks Ga- sus ini akan segera dibentuk

PANGGUNG BIROKRASI

Kapal Roro Dukung Distribusi Barang Pemprov, Bhirawa Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Jawa Timur mengatakan bahwa kapal roro bisa mendukung transportasi laut jarak pendek, untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya agar mengurangi disparitas harga.

“Baru-baru ini KM Marina Srikandi melayani rute dari pantai Boom di Banyuwangi ke Jimbaran, Bali dengan waktu hanya dua jam. Hal ini bisa menjadi terobosan bagi kapal roro lainnya untuk melayani rute jarak dekat,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut DLLAJ Jatim, Bambang Jatmiko dalam Forum Maritim Jatim: Jatim Maritim Outlook 2016 di Surabaya, Rabu.

Ia mengatakan inovasi tersebut bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk lebih efisien menggunakan waktu, terutama masyarakat di daerah kepulauan, sehingga permasalahan logistik, ekonomi, pelayanan kesehatan, dan lainnya bisa segera teratasi.

“Jika kapal-kapal roro ini melayani rute antar daerah di kepulauan, maka permasalahan logistik hingga ekonomi akan tertangani, seperti harga daging di Surabaya akan berbeda dengan di Pulau Q ant Sapeken, Madura,” ujarnya.Q

rac/bhirawa

karena sudah diintruksikan oleh Gubernur Jatim dan didukung DPRD Jatim,” pungkas Shofwan.

Kepala Bapersip Jatim Kunjungi Anak Eks Gafatar Setelah mengirimkan dua kendaraan perpustakaan keliling dan dua kendaraan dongeng keliling. Rabu (27/1), Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim Drs Sudjono Msi kembali mendatangi lokasi perpustakaan dan dongeng keliling di pendapa Trancito Disnakertransduk Jatim.

Sudjono mengatakan, kebe-

Kewenangan di Pemerintah Pusat, Siapa Saja Investornya Boleh Bangun Pengolahan B3 Pemprov, Bhirawa Peluang bagi investor untuk pembangunan pengolahan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang berlokasi di wilayah Mojokerto di area lahan milik Pemprov Jatim. Namun ditegaskan kewenangan pembangunan pengolahan limbah B3 berada di pemerintah pusat.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim, Bambang Sadono mengatakan, pihaknya juga mempersilahkan investor yang berencana membangun pengolahan limbah B3. “Silahkan saja siapa saja yang membangun pengolahan B3, sebab itu juga bukan kewenangan kami melainkan pusat,” ujarnya.

Sebelumnya pernah juga rencana membangun lokasi di wilayah Cerme Gresik, namun seiring waktu lokasi tersebut dipenuhi permukiman sehingga tidak memenuhi syarat.

Dikatakan Bambang Sadono,

pihaknya juga sudah melangsungkan pembelian lahan yang dipersiapkan dan sesuai peruntukkannya pembangunan limbah B3. “Namun, kalau kelak memang lahan itu tidak dimanfaatkan, ya tidak masalah.

Nantinya tanah itu akan menjadi aset dan nilainya dari tahun ke tahun akan bertambah,” katanya.

Sebelumnya, pabrik pengolahan limbah akan dibagun di wilayah sekitar Pabrik Gula Gempol Krep, Kabupaten Mojokerto. Total anggaran APBD yang dikucurkan untuk proyek tersebut Rp 50 miliar.

Apel Komandan Satuan TNI TA 2016 Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memperagakan menembak menggunakan senjata laras panjang bersama prajurit di Gedung PT A dan Kesatrian Pangkalan Marinir Karang Pilang, Surabaya, Rabu (27/1). Kegiatan ini dalam rangka Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI dengan tema Reaktualisasi Kepemimpinan Komandan Satuan Guna Memantapkan Solidaritas Profesionalisme dan Militansi Prajurit TNI Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok. trie diana/bhirawa

Saat itu Gubernur Jatim mengatakan, kalau tahun 2016 dianggarkan Rp 20 miliar. Dananya diberikan bertahap dan akan dipenuhi pada PAK (perubahan anggaran keuangan).

Keberadaan lokasi yang sudah pasti maka Pemprov juga tengah mengajukan izin ke Menteri Lingkungan Hidup. Selain itu, sejumlah perizinan lainnya juga tengah diurus.

Kembali, Bambang juga menjelaskan, lahan yang disiapkan tersebut diantaranya daerah yang akan didirikan bangunan PPLI (pusat pengolahan limbah industri) B3 bebas dari banjir 100 tahunan, bebas wilayah rawan bencana, lahan itu bisa kedap air (atau mengandung lempung), dan berjarak minimal dari permukiman sejauh 1 km.

“Biasanya pembangunan PPLI terlebih dulu, baru permukiman mendekati. Pembangunan permukiman harus ditetapkan harus jauh dari PPLI yang sudah terbangun sebelumnya. Pembangunan PPLI merupakan kewenangan dari Pusat. Untuk itulah mengapa investor siapa saja bisa masuk.

Semakin banyak PPLI maka semakin bagus,” katanya.

Berkaitan dengan lahan yang dimiliki PWU yang cukup banyak, Bambang Sadono juga mengatakan, kalau dalam pemilihan lahan tidak mudah.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau memang persyaratan lahan itu tidak sembarangan. Harus memenuhi syarat pembangunan PPLI,” Q rac ujarnya.Q

radaan perpustakaan keliling dan dongeng keliling juga bekerjasama dengan komunitas pendongeng diharapkan anak eks gafatar bisa tetap gemar untuk dan bermain bersama. Apalagi mereka sebelumnya dimungkinan masih ada rasa trauma dengan kondisi yang ada di wilayah mereka tinggal sebelumnya Dikatakannya, kedua kendaraan perpustakaan dan dongeng keliling tersebut akan tetap berada di Transcito Disnakertransduk Jatim sampai dengan selesainya pengiriman kembali keluarga eks gafatar kembali ke daerahnya masing-masing.

“Senin lalu banyak anak yang membaca buku. Namun, sekarang seiring dengan pemulangan, jumlah berkurang. Namun, perpustakaan keliling dan dongeng keliling baru kembali jika semua pengungsi telah habis berkurang,” katanya.

Ketika berkunjung ke pendapa, saat itu pendongeng juga usai menceritakan dongeng dan dilanjutkan dengan kegiatan bernyanyi bersama diantaranya menyanyikan lagu anak-anak yaitu ‘pelangi’. Kepala Bapersip juga turut menyanyikan lagu bersama anak-anak tersebut.

Ditempat yang sama, beberapa anak ketika ditanyakan perihal keinginan untuk bersekolah kembali. Kebanyakan mereka mengaku kalau tidak lagi menginginkan masuk sekolah. Namun, mereka tetap ingin ada home scholing seperti saat berada ditempat tinggal sebelumnya yaitu dua desa di Kabupaten Mempawah (yang berjarak sekitar 60-70km dari Pontianak), Q cty.rac Kalbar.Q

Pemkot Siap Minta Bantuan Pemerintah Pusat soal Kali Lamong Pemkot, Bhirawa Luapan Kali Lamong di Surabaya Barat yang masih mengancam akan tenggelamkan kawasan itu mulai diperhatikan Pemkot. Rencananya Pemkot Surabaya bakal mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membuat tanggul seperti yang dilakukan Kabupaten Gresik .

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), Erna Purnawati melalui Kabag Humas Pemkot Surabaya, Moch Fikser mengatakan, Pemkot akan berusaha mendapatkan bantuan dari pusat untuk mengatasi banjir di sana.

Sebab, menurut Fikser tanpa bantuan pusat Pemkot tak mampu membuat tanggul sendiri. ‘’Kami akan mencoba mencari bantuan ke pusat soal itu,’’ katanya.

Sebelumnya kalangan DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya proaktif di proyek tanggul Kali Lamong. Meski proyek penanggulan itu baru baru beberapa bulan lalu dinyatakan selesai, dan proyek pelaksanaan konstruksi tanggul Kali Lamong dan Pintu Air di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Surabaya, namun tanggulnya sudah nyaris ambrol alias miring.

Proyek penangguolan dan Pintu Air milik BBWS dengan biaya APBN sudah terlihat patah dan rawan jebol. Kondisi proyek yang amburadul ini disampaikan anggota Komisi Q dre C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey.Q

Dewan Segera Tetapkan Surabaya 1 Terpilih DPRD Surabaya, Bhirawa Sidang Paripurna Istimewa Penetapan Wali kota-Wakil Wali kota Terpilih Pilkada Surabaya 2015 dipastikan bakal digelar DPRD Surabaya pekan depan. Kepastian ini ditegaskan ketua DPRD Surabaya, Ir.Armudji setelah adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Ketua DPRD Surabaya, Armudji, Rabu (27/1) mengungkapkan, hari Jumat (29/ 1) pihaknya akan menggelar rapat badan musyawarah (Banmus) guna menentukan jadwal penetapan Walikota dan Wakil Walikota

Surabaya. Ia memperkirakan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa akan berlangsung minggu depan.

“Kemungkinan senin atau selasa,” ujarya singkat Politisi PDIP ini mengatakan, Rapat Paripurna Istimewa dilaksanakan menyusul keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan, pemerintah kabupaten / kota yang telah melaksanakan pilkada, dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan guna pelantikan kepala daerah harus melaksanakan Q gat penetapan dahulu.Q

Karya Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Stikom Surabaya

Integrasikan Sistem Informasi Kampus dengan Teknologi Kolaborasi dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Solusi Sistem Informasi (SSI) Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sukses menelurkan sistem identifikasi, kontrol, dan keamanan valid.

ITCoPS adalah nama perangkat itu, yang berasal dari akronim Identification-TrustControl-Privilege-Security.

Karena bisa membuat sendiri, kampus Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya satu-satunya kampus di Kota Pahlawan dan bahkan bisa jadi di Indonesia yang memanfaatkan alat yang merupakan pengembangan teknologi Radio Frequency Identification (RFID).

ITCoPS bisa pula diterapkan di daerah basis pertahanan. Untuk mengabsen jumlah personil, memanaj keluar-masuk senjata, memanaj amunisi, dan lainnya.

Keberadaan ITCoPS diperkenalkan di kampus Stikom Surabaya yang langsung di ujicoba perdana oleh Rektor

Prof Budi Djatmiko, Rabu (27/1) kemarin.

Di kampus Jalan Kedung Baruk Surabaya itu, ITCoPS diterapkan untuk banyak hal. Untuk parkir information system (Paris), yakni sistem parkir terpadu yang menggabungkan kemudahan, kehandalan dan keamanan berbasis RFID. Selain itu, vending machine untuk melakukan deposit dan transaksi pembelian. Mendukung Sistem Informasi Mahasiswa (Student Integrated Information System/SIIS) yang terintegrasi untuk memantau aktifitas akademik mahasiswa berbasis RFID. Sebagai piranti Gate Perpustakaan untuk data kunjungan serta peminjaman buku.

Manajemen akses pada pintu dan ruangan kantor/

kelas berbasis RFID, dan presensi online bagi mahasiswa, dosen dan kegiatan lain berbasis RFID juga semakin lebih efisien dengan ITcoPS. “Semua itu terintegrasi dalam satu server. Sebelumnya sistem yang ada parsial, sendiri-sendiri. Ke depan pemanfaatan ITCoPS akan terus dikembangkan.

Bisa untuk sistem pembayaran kuliah dan lainnya ,” terang Prof Budi Djatmiko.

Rencana pengembangan lain, sebagai pengendali lampu, komputer, penyejuk udara di ruang kuliah. Sistemnya tidak beda dengan saat pertama masuk kamar hotel, gantungan kunci dicolokkan ke tombol dekat pintu untuk memfungsikan AC, lampu dan perangkat lain. Singkatnya, perangkat kamat yang menggunakan sistem kelistrikan.

Untuk sistem perkuliahan, ITCoPS menjamin dosen dan mahasiswa samasama mengedepankan ke-

syafruddin/magang

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya Prof Budi Djatmiko mencoba ITCoPS bersama Project Manager ITCoPS Tan Amelia, Rabu (27/1) kemarin. wajibannya bersamaan sis- siswa memiliki masa ber- Negeri Surabaya (Unesa) tem absensi. Melihat grafik laku. Jika habis, bisa diper- berpengaruh sebagaimana nilai per semester bisa di- panjang masa berlakunya. buku terbitan Unesa. lakukan mahasiswa hanya “Id card mahasiswa ini menKeberadaan mahasiswa dengan menempelkan id jadi satu dengan Kartu Tan- dengan KTM ITCoPS ini bisa card dengan chips RFID yang da Mahasiswa (KTM),” tutur diketahui posisinya selama dipegang.

Budi Djatmiko yang masuk dalam areal kampus. MaId card bagi tiap maha- 50 tokoh alumni Universitas hasiswa layaknya dileng-

kapi alat global positioning system (GPS).

Perangkan ITCoPS tidak memerlukan biaya mahal.

Untuk pengadaan raider sebagai software pembaca kartu hasil rakitan sendiri, kartu dengan chips RFID yang bisa dibeli di luaran seharga Rp5.000-Rp6.000 per lembar, server, dan kabel line lainnya.

“Untuk pembelian kartu berchips RFID ini bisa dibeli di luaran. Cuma pembeliannya minimal 5000 lembar kartu. Kalau untuk biaya total semua perangkat, Rp100 juta cukup,” tambah Vivine Nurcahyawati, Kaprodi Sistem Informasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom.

Programer ITCoPS Julianto menambahkan, mata kuliah maupun jadwal kuliah bisa dipantau mahasiswa dari KTM. Cuma sebelumnya mahasiswa memasukan data sebagaimana yang tertera di Kartu RenQ geh cana Studi (KRS).Q

Kamis Pahing 28 JANUARI 2016

SURABAYA

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tekan Kematian Ibu dan Anak, Kebut Program Integrasi Gizi Mikro Surabaya, Bhirawa Kendati lebih rendah atau melampaui target Millenium Development Goal’s (MDG’s) angka kematian bayi dan ibu di Jatim masih menjadi perhatian khusus pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan kematian ibu dan anak dengan melakukan kerjasama Suplementasi Zat Gizi Mikro.

bed/bhirawa

Kakanwil Kemenkumham Jatim Budi Sulaksana saat melakukan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) guna menghadapi MEA 2016, Rabu (27/1).

Wujudkan Cerdas Hukum bagi Pelajar dan Kelompok UMKM Hadapi MEA Kemenkumham Jatim Laksanakan Luhkumtak 2016

Surabaya, Bhirawa Menghadapi awal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI mengadakan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) diseluruh Indonesia pada Kamis (28/1). Hal ini turut juga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur.

Pelaksanaan Luhkumtak ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Bertemakan “Cerdas Hukum Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Luhkumtak ini menyasar tiga golongan atau aspek. Ketiganya adalah aspek pendidikan yakni, siswa siswi sekolah (pelajar) SMA, kelompok masyarakat umum, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Budi Sulaksana mengatakan, penyuluhan hukum serentak ini akan dilakukan diseluruh Indonesia. Di Jatim, sebanyak 38 Kabupaten/Kota akan mendapatkan penyuluhan hukum guna menghadapi era MEA. Tujuannya agar masyarakat memahami MEA dari aspek hukum, dan masyarakat menjadi cerdas atau melek hukum guna terciptanya

RAGAM INFO

Minat Perhatikan GTT DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat memperhatikan guru tidak tetap (GTT) yang sudah bertahun-tahun mengabdi di sejumlah sekolah di Surabaya.

“Jika Pemkot akan membuka rekrutmen CPNS, dia minta GTT lebih diprioritaskan,” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Sugito di Surabaya, Rabu.

Menurut Sugito, para GTT inilah yang harusnya lebih diberdayakan karena sudah mempunyai pengalaman dalam proses belajar mengajar.

Untuk menjadi seorang guru, kata dia, tidak hanya bermodalkan kemampuan edukasi semata, tapi pengalaman dan penguasaan murid di kelas juga diperlukan.

Oleh karena itu, kata Sugito, dalam proses rekrutmen CPNS guru, selain pertimbangan kemampuan edukasi, juga harus memakai tiga metode, yakni menyeleksi GTT, membuka pendaftaran umum (fresh graduate), dan menggabungkan antara keduanya yang masingmasing persentasenya sama dari jumlah total kebutuhan guru.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan membuka rekrutmen CPNS pada 2016 di sejumlah daerah.

Khusus di Surabaya, akan dilakukan pada 29 Agustus hingga 12 September 2016. Formasi tenaga pendidik, ujar Khusnul, diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) yang jumlahnya sekitar 3.000-an.

“Kami berharap proses rekrutmen CPNS bisa berjalan lancar di Surabaya, sehingga kebutuhan guru dapat terpenuhi Q ant.gat dengan baik,” harapnya.Q

budaya hukum di kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Penyuluhan Hukum Serentak ini akan di buka Presiden Jokowi pada Kamis besok (hari ini). Selanjutnya, kami akan memberikan Luhkumtak di sekolah-sekolah dan kelompok UMKM,” kata Kakanwil Kemenkumham Jatim Budi Sulaksana, Rabu (27/1).

Dijelaskan Budi, Luhkumtak yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim akan dilaksanakan di Lapas, Rutan, kantor Imigrasi se Jatim, sekolah (SMA) disetiap Kabupaten/ Kota, dan tempat lainnya. Untuk kalangan pelajar, penyuluhan ini dimaksudkan agar generasi muda Indonesia bisa memahami tentang hukum. Sebab, kebanyakan generasi muda saat ini banyak yang berurusan dengan masalah hukum.

Dicontohkannya, di tahun 2015 berdasarkan data di Kanwil Kemenkumham Jatim tercatat sebanyak 9.600 lebih generasi muda bermasalah dengan hukum. Permasalahan hukum pelecehan seksual menduduki peringkat pertama, yakni sekitar 80% kasus. Kedua, lanjut Budi, banyaknya generasi muda yang tersandung kasus hukum ten-

tang narkotika.

“Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan generasi muda yakni pelajar dapat memahami dan sadar akan sanksi dari tindakan hukum yang diperbuatnya,” ungkap Budi.

Sementara terkait Luhkumtak pada UMKM, Budi mengaku hal ini berkaitan dengan hak paten sebuah merk.

Menurutnya, masyarakat masih belum paham perihal permasalahan hak paten sebuah merk dan Kekayaan Intelektual (KI). Dengan adanya Luhkumtak ini, Kanwil Kemenkumham Jatim dapat membimbing pelaku UMKM dan megawal proses KI. Nantinya, sambung Budi, petugas penyuluhan hukum ini terdiri dari aparatur penyuluh hukum di Kemenkumham Jatim, Pejabat UPT Imigrasi dan pemasyarakatan di Jatim, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Dosen dari Universitas di seluruh Jatim, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan.

“Di jatim ada sekitar 68 ribu siswa siswa SMA yang akan diberi penyuluhan hukum. Sementara untuk UMKM, petugas akan memberikan penyuluhan ke 6000 pelaku UMKM,” pungkas Budi.Q bed

Pemerintah p[usat melalui Kementerian Kesehatan RI telah melakukan kerja sama program implemetasi gizi mikro ini dengan Australian Aid, Pemerintah Kanada, dan Micronutrient Initiative (Organisasi Gizi Global).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Harsono menjelaskan, di Jatim masih terjadi kematian ibu melahirkan sebanyak 93,3 per 1.000 kelahiran, lebih rendah dari MDG’s yang sebesar 102. Sedangkan angka kematian bayi sebanyak 25 per 1.000 kelahiran, lebih tinggi dari target MDG’s yang sebesar 23.

“Setiap tahunnya di Jatim ada sebanyak 567 ibu meninggal. Tentunya masalah ini masih menjadi perhatian kami untuk menanganinya dan menekan angkanya,” ujarnya pada Peluncuran Program Integrasi Gizi Mikro (MITRA) dalam rangka Gerakan 1.000 Hari pertama Kehidupan sebagai Rangkaian Peringatan Hari Gizi Nasional di Dinkes Jatim, Rabu kemarin (27/1).

Harsono menjelaskan, program Integrasi Gizi Mikro tersebut nantinya akan dilakukan di 10 kabupaten/kota di Jatim, namun diharapkan kedepan dapat meluas ke 38 kabupaten/kota. Dimana program ini diwujudkan dalam suplementasi zat gizi mikro, seperti vitamin A, zinc, zat besi, dan asam folat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dimana zat gizi tersebut menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi ibu hamil, bayi dan balita dalam pemenuhan gizi untuk mengurangi resiko

keaskitan dan kematian.

“Termasuk juga bantuan tablet tambah darah bagi ibu hamil, zinc dan oralit bagi balita sebagai pengobatan terhadap diare.

Diharapkan berbagai permasalahn gizi dapat diatasi dan korbannya dapat ditekan melalui program ini,” jelasnya.

Sementara itu dipilihnya 10 kabupaten/ kota di Jatim tersebut berdasarkan pertimbangan terjadinya kasus dan kejadian tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan gizi. Dan nantinya akan menjadi evaluasi perkembangan kecukupan gizi diwilayahwilayah tersebut.

Di tempat yang sama, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian kesehatan RI, Doddy Izwardi menambahkan, program yang dilakukan dibeberapa provinsi di Indonesia atas bantuan beberapa pihak luar negeri tersebut diharapkan mampu membantu program pemerintah Indonesia dalam pengentasan gizi buruk dan menekan angka kematian ibu dan bayi. Dimana untuk program Integrasi Gizi Mikro tersebut, Indonesia mendapatkan bantuan kurang lebih Rp 17,7 miliar dari kedua negara, yaitu Rp 13,9 miliar dari Australia dan Rp 3,8 miliar dari Pemerintah Kanada.

“Kami sangat berterima kasih dan menyambut baik bantuan ini. Kedepannya agar lebih banyak daerah yang bisa menjadi bagian dari program ini. Dengan begitu masalah gizi ibu hamil dan balita dapat Q dna ditekan dengan baik,” tegasnya.Q

Peduli Warga Tak Mampu, PWI DMI Lakukan Baksos Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu, Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Provinsi Jawa Timur melakukan Baki Sosial (Baksos) dengan membagikan 350 paket sembako dan pembagian pakaian layak pakai sebanyak 19 koli, serta 60 ekseplar Alquran dan 100 eksemplar Juz Amma.

Selain bantuan tersebut, juga dilakukan pengobatan medis gratis untuk 400 orang, pengobatan hijamah (bekam) 75 orang, pembagian 300 bibit pohon produktif sawo kecik, sawo, jambu air, dan nangka serta, dan memberikan layanan implant gratis untuk 50 akseptor KB. Menurut Drs. H.M. Roziqi, M.M., MBA Ketua PW-DMI Provinsi Jawa Timur yang didampingi Mochamad Joenoes, S.Pd., Humas pada Biro Kominfo dan Hubungan Antarlembaga PW-DMI Provinsi Jawa Timur, kegiatan Baksos merupakan yang keempat kalinya sejak dirinya memimpin PW-DMI Provinsi Jawa Timur.

“Sebelumnya Baksos sejenis dilakukan PW-DMI Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pasuruan,” katanya.

Untuk pembagian secara simbolis paket Sembako diserahkan oleh Drs. H. M. Roziqi, M.M., MBA. Sementara pakaian layak pakai diserahkan Asisten I Pemkab Malang, Alqur’an diserahkan H. Muhammad As’adul Anam, M.M., Kepala Kemenag Kabupaten Malang. Juz Amma diserahkan oleh Drs. H. Imam Sibaweh Ketua DMI Kabupaten Malang, dan pohon produktif diserahkan Ardiyanto Bagus Udayana P., S.P., M.M. staf Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dari Dinas Kehutanan Provinsi Jatim.

Sedangkan untuk pendistribusian semua bantuan PW-DMI Provinsi Jawa Timur dibagikan secara merata ke 14.714 jiwa dari 13.270 Kepala Keluarga warga Desa Srimulyo oleh Bandot Suprastiyo selaku Kepala Desa Sri Mulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

Sementara itu, Drs. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag., Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Pengajian PW-DMI Provinsi Jawa Timur selaku penanggung jawab pengobatan gratis Baksos tersebut dan selaku Wakil Ketua Bidang SDM (sumberdaya manusia) dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur mengaku sangat bangga dan puas bisa melayani pengobatan gratis untuk ikut membantu menjaga kesehatan warga masyarakat di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

“Dalam kegiatan Baksos tersebut Baznas Provinsi Jawa Timur melibatkan tiga orang dokter umum yang dibantu paramedis dari Poliklinik Al-ikhlas Kemenag Provinsi Jawa Timur yang melayani sampai tuntas pukul dua siang. Kami merasa bangga dan puas bisa membantu saudara-saudara kita yang dhu’afa (miskin, red.) dan sangat membuQ cty tuhkan pertolongan kesehatan.Q

Kepala Dinkes Jatim Harsono membuka acara Peluncuran Program Integrasi Gizi Mikro (MITRA).

dna/bhirawa

Sidang Perdana Kecelakaan Lamborghini Maut

Wiyang Gelisah saat Jalani Sidang Kasusnya PN Surabaya, Bhirawa Pengemudi Lamborghini maut, Wiyang Lautner akhirnya menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (27/1) atas kasus kecelakaan yang diperbuatnya. Sayangnya, pemuda berperawakan tegap ini gelisah saat menjalani sidang perdananya yang beragendakan pembacaan dakwaan.

Sebelum menjalani persidangan, Wiyang dikeler dari tahanan PN Surabaya menuju Ruang Sidang Sari I. Saat perjalanan menuju Ruang Sidang, pemuda berumur 24 tahun ini berusaha menghindari sorotan kamera dari awak media. Bahkan, sesekali Wiyang mengeluh untuk tidak diikuti dan tidak disorot oleh kamera.

“Sudah lah mas, cukup untuk foto-fotonya,” ungkap Wiyang Lautner saat dikeler dari ruang tahanan PN Surabaya ke ruang Sidang Sari I, Rabu (27/1).

Pada persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Burhanudin. Sidang kasus Lamborghini maut ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feri Rahman dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Sebelum pembacaan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim Burhanudin melakukan verifikasi data Wiyang dengan BAP. Diketahui, Wiyang ditahan sejak 17 Desember 2015 hingga saat ini. “Saya sudah dua bulan ditahan,” ucap Wiyang menjawab pertanyaan Hakim Burhanudin.

Selanjutnya, oleh Jaksa Feri Rahman, terdakwa berparas tampan ini didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (1) juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Intinya Wiyang dianggap melakukan kelalaian dalam berkendara hingga menyebabkan meninggalnya orang lain.

Dijelaskan dalam dakwaan, kecelakaan maut itu terjadi pada Minggu pagi, 29 November 2015 lalu. Mobil supercepat Lamborghini yang melaju bersama Ferrari merah tibatiba oleng ke kiri dan menyeruduk warung STMJ di sisi kiri jalan. ”Akibatnya, Kuswarijono (51), pembeli STMJ, meninggal dunia. Sedangkan Mujianto (45) dan Srikanti (41) mengalami luka berat,” jelas Jaksa Feri Rahman saat membacakan surat dakwaannya.

Ironisnya, meski ancaman dakwaan tersebut 6 tahun penjara, namun terdakwa Wiyang melalui pengacaranya Ronald Napitupulu tak mengajukan keberatan dengan dakwaan Jaksa. Mereka meminta kasus ini dilanjutkan ke pembuktian.

Diakhir persidangan, Ronald Napitupulu mengajukan bukti adanya perdamaian antara keluarga korban dengan kliennya. Oleh Ketua Majelis Hakim Burhanudin, bukti tersebut Q bed ditolak dengan alasan agar diajukan dalam pembelaan.Q

Polisi dan Jaksa Diduga Tidak Serius Melakukan Penyidikan

Tuntut Keadilan, Muslihatin Mengadu ke Kejati Jatim Merasa tidak mendapatkan keadilan atas penyidikan kasus perusakan stand pasar miliknya di Desa Sumurber, Gresik, Muslihatin selaku korban melaporkan dugaan ketidakseriusan pengusutan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Rabu (27/1).

Muslihatin mengaku, pelaporan ini merupakan wujud mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Sebab, Ia menduga adanya ketidakseriusan dari proses pengusutan yang dilakukan di kepolisian dan Kejaksaan setempat. Padahal, pengusutan kasus itu sudah berjalan sejak delapan bulan bed/bhirawa lamannya, namun tidak ada tindak lanjutnya.

Muslihatin menunjukkan tanda bukti penerimaan pengaduan oleh Bidang Pengawasan Kejati Jatim, Rabu (27/1).

“Padahal kasus pengeroyokan ini sudah saya laporkan ke Polres Gresik dan 14 orang ditetapkan sebagai tersangka serta SPDP sudah dikirimkan ke Kejari Gresik. Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari SPDP tersebut,” ungkap Muslihatin melalui pengacarnya, Rabu (27/1).

Untuk itu, lanjut Muslihatin, pihaknya ingin me-

ngadukan proses pengusutan di Kejari Gresik ke Kejati Jatim. “Pengaduan kami sudah diterima oleh Bidang Pengawasan Kejati Jatim.

Saya berharap pengawasan Kejati dapat membantu proses pengusutan agar benar-benar memenuhi rasa keadilan,” ungkapnya.

Sementara Syaifuddin adik dari Muslihatin ini mengeluhkan bagaimana kinerja aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang ada di Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Selama ini, kata Syaifuddin, banyak warga yang melaporkan adanya tindak pidana namun saat dilaporkan ke pihak

kepolisian selalu dipastikan tidak ada kelanjutannya.

“Kami harus meminta perlindungan ke siapa? Apabila setiap tindak kejahatan yang kami laporkan selalu tidak ada proses kelanjutannya,” sesalnya.

Selain meminta perlindungan hukum dan menuntut keadilan ke Kejati Jatim, Syaifuddin juga mengadu ke Polda Jatim, dan juga Mabes Polri. “Kami berharap kasuskasus yang ada di wilayah Sumurber ini bisa ditangani dengan baik oleh Polres Gresik dan juga Kejaksaan.

Sehingga kami merasa ada pihak yang bisa dijadikan untuk perlindungan hukum,” pungkasnya.Q bed

4

OPINI Tajuk

Daging Termahal di Dunia TIADA musibah penyakit hewan, tiada paceklik pembiakan sapi. Tetapi harga daging di Indonesia semakin menjadi yang tertinggi di dunia. Ini yang menyebabkan menu daging menjadi makanan mewah, semakin tak terjangkau.

Sehingga masyarakat sangat jarang mengkonsumsinya, kecuali untuk pesta dan hajatan. Maka pemerintah perlu waspada terhadap upaya “pemahalan” daging sapi secara sepihak oleh importir.

Menteri Keuangan baru saja menerbitkan Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 267 tahun 2015, mulai berlaku 8 Januari 2016. Isinya, pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), diantaranya untuk impor sapi indukan. Tetapi pembebasan PPN bisa di-pleset-kan menjadi sebaliknya. Yakni, tambahan PPN, yang serta-merta ditambahkan pada harga daging. Dus, harga daging boleh naik. Padahal seharusnya tidak ada alasan apapun untuk menaikkan harga daging.

Saat ini rata-rata harga daging di dalam negeri, sekitar Rp 100 ribu. Tetapi di Jawa Timur, NTB dan NTT, harga daging masih dibawah Rp 100 ribu. Tetapi harga paling murah di dalam negeri, masih lebih tinggi dibanding negara lain. Sedangkan harga daging di Jepang dan Australia tak lebih dari Rp 50 ribu. Ini yang menyebabkan daging menjadi makanan mewah. Sehingga masyarakat sangat jarang mengkonsumsinya, kecuali untuk pesta dan hajatan.

Tetapi mahalnya harga daging tidak membuat peternak menjadi sejahtera. Ini terbukti dari nilai tukar peternak (NTP) kurang dari 100. Artinya, usaha ke-peternakan tergolong tidak feseable, peternak selalu tekor. Seharusnya, untuk BEP (break even point) saja pada tahun 2016 ini NTP harus sudah sebesar 145. Pemerintah berkewajiban memperbaiki NTP peternak. Caranya, memperbaiki indeks diterima (hasil beternak), dan menurunkan indeks beli (belanja usaha ternak).

Keterpurukan petani peternak dengan harga daging termahal didunia, sungguh paradoks. Lebih lagi, jumlah persediaan ternak terbesar masih di tingkat rumahtangga petani. Sedangkan yang dimiliki oleh pengusaha peternak, hanya sekitar 35%. Andai harga daging diturunkan (sampai Rp 50 ribu per-kilogram), maka seekor sapi hanya akan bernilai Rp 8,5 juta. Ini sekaligus bagai buah simalakama. Perekonomian peternak di pedesaan akan semakin jeblok.

Karena itu diperlukan pengaturan tataniaga daging sapi, termasuk kemungkinan subsidi harga bakalan (bibit) sapi untuk penggemukan. Karena harga bakalan sudah mencapai Rp 5 juta-an. Jawa Timur merupakan daerah penyangga utama kebutuhan daging sapi di Indonesia. Saat ini peternak (yang juga petani) Jawa Timur tercatat memiliki 4,7 juta ekor sapi. Hanya sekitar 10% yang dikonsumsi masyarakat Jawa Timur.

Memang tidak seluruh sapi siap dipotong, karena masih harus menunggu setidak-tidaknya sampai usia 2 tahun.

Berdasar kriteria itu, jumlah sapi yang siap dipotong sebanyak 750 ribu ekor. Tidak perlu khawatir, karena jumlah kelahiran mencapai 1 juta ekor (surplus 250 ribu ekor pertahun). Sebenarnya Indonesia tidak terlalu kekurangan daging sapi. Namun beberapa restoran dan hotel konon tidak menerima suplai daging sapi lokal, karena alot dan cepat membusuk.

Kebutuhan impor daging sapi konon mencapai 612 juta kg per-tahun. Tetapi pasokan dalam negeri hanya sekitar 64% (sebanyak 391 juta kilogram). Sehingga harus impor sebanyak 221 juta kilogram (setara dengan 1,3 juta ekor sapi). Defisit sebesar 36% itulah yang dianggap sebagai “jatah” blantik importir sapi. Semestinya, defisit daging bisa dipenuhi peternak lokal, dengan menggenjot pembiakan, serta perbaikan manajemen dan metode potong RPH. Tetapi problem per-sapi-an, semakin rumit karena terlanjur terbelit-belit KKN (kolusi korupsi dan nepotisme).

Andai tiada KKN, kebutuhan daging sapi bisa ditata melalui pemuliaan (perkawinan silang) sapi, dan pemberian subsidi temporer (teknologi dan modal). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Eks Gafatar Perlu Bimbingan Psikiater PARA eks kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) harus di berikan bimbingan melalui psikiater serta pendekatan agama.

Para pengikut Gafatar ini butuh bantuan penyadaran secara psikologis untuk mengembalikan semangat hidup dan kepercayaan diri mereka kembali kepada kehidupan normal.

Bimbingan secara psikologis harus diberikan oleh psikiater agar mereka lebih nyaman dan tidak menimbulkan efek terhadap kondisi kejiwaan mereka pasca menjalani ajaran menyimpang.

Efeknya bila tidak diredam bisa menjadi benturan sosial, ini yang harus di antisipasi. Mereka juga adalah warga masyarakat ingin kembali kepada keluarganya dan mereka hanya korban bencana sosial. Selain itu pasca pembakaran kamp Gafatar di Mempawah, Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Barat, tentu membawa beban psikologis bagi seluruh anggotanya.

Menurut saya ini adalah bencana sosial yang perlu mendapat atensi dari pemerintah dan semua pihak terkait.

Upaya treatmen pola pikir harus dilakukan karena mereka juga adalah warga Negara.

Kendati demikian, kedatangan mereka kembali ke Sulsel dan daerah lainnya harus disambut baik dan kembali merangkul mereka, karena para pengikut ini tidak bersalah dan hanya terpengaruh ajaran sesat.

Para eks Gafatar ini bukan musuh kita, tapi saudara kita yang harus disadarkan. Mereka hanya terpengaruh ajaran hingga mereka disesatkan Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pahing, 28 JANUARI 2016

Simalakama Pengadaan Lahan Infrastruktur olah tiada koordinasi antar-instansi pemerintah? Seolaholah tiada pucuk pimpinan sebagai pusat komando, sehingga masing-masing bagai raja-raja kecil. Lahan tidur dan lahan telantar tiba-tiba menjadi Oleh : komoditas dengan harga tinggi. Harga Yunus Supanto lahan bisa melonjak sampai seribu berhadapan dengan persen! makelar tanah. PePimpinan instansi pemerintah nyelesaian urusan tanah saja, tiba-tiba pula berubah menjadi bisa memerlukan waktu bermakelar tanah. Andai terdapat tahun-tahun. Sehingga proyek pimpinan nasional yang efektif, infrastruktur berjalan lamban. maka kendala pembebasan laBeberapa kali diterbitkan reguhan milik pemerintah tak perlu lasi, namun tetap tak mempan. terjadi. Kendala pembebasa laSetiap proyek infrat-sruktur han untuk proyek instruktur selau tergagap-gagap pada tahap menunjukkan potret kuatnya pembebasan lahan. Walau harga ego-sektoral. Masing-masing petelah diprediksi akan mahal. jabat seolah memiliki hak mutlak Tidak terkecuali lahan milik terhadap asset, terutama lahan. negara, yang dikuasakan kepada Tak sejengkalpun boleh dijamah Kementerian. oleh sesama instansi, sebelum Kepemilikan aset wajib dihordibayar. mati. Namun aksi makelar tanah Walau sebenarnya (sejarah) tidak boleh menjadi penghalang kepemilikan lahan diperoleh proses pembangunan kepentingsecara gratis. Bahkan boleh jadi an umum. Hal itu pernah terjadi, dari hasil mencaplok tanah adat, misalnya, pada proyek jalan tol hak ulayat atau tanah yang suSurabaya – Mojokerto seksi 1A dah dibuka (dan dikerjakan) oleh (Waru – Sepanjang). Walau rurakyat. Regulasi pembebasan asnya sepanjang “lidah,” hanya lahan selalu menjadi perseng1.890 meter, tapi dibutuhkan 5 ketaan, selalu terasa ketingalan tahun untuk menyelesaikannya. zaman.`Misalnya, Peraturan Jadi kemampuan pengerjaannya Pemerintah Nomor 36 tahun rata-rata cuma 378 meter per2005, baru setahun sudah diganti tahun. dengan penerbitan Peraturan Mudah-mudahan ini tak terPresiden (Perpres) Nomor 6 tadengar negara tetangga, karena hun 2006. seolah-olah Indonesia bagai negeri miskin yang baru coba-coba BPK Audit Lahan pula membangun jalan ber-bayar.

Juga masih terdapat PeraYang lebih harus ditutupi rapatturan Kepala BPN Nomor 3 tarapat adalah proses pembebasan hun 2007, plus adanya Lembaga lahan. Sangat sering (hampir Penilai Harga Tanah (LPHT) selalu) pembebasan lahan menyang dilisensi oleh BPN. Namun jadi kendala utama. Ingat, untetap saja berbagai regulasi itu tuk membangun frontage road tak menjamin kelancaran pembe(sisi timur dan barat) jalan A. basan lahan untuk pembangunan Yani Surabaya, juga diperlukan infra-struktur. Buktinya, saat negosiasi alot. Padahal seluruh ini pemerintah mengajukan lagi arealnya merupakan lahan milik RUU tentang Pengadaan Tanah instansi pemerintah. untuk Pembangunan. Diantara di Begitu pula (lebih-lebih) proyek dalam draft pasal 8, terdapat perJalur Lintas Selatan (JLS) Jawa syaratan adanya Rencana Tata Timur, hingga kini terseok-seok Ruang Wilayah (RTRW) propinsi karena pembebasan lahan milik sebagai landasan pengadaan pemerintah (Perhutani). Seolahlahan.

Seorang nenek renta, warga kota Malang, yang terbiasa hidup sederhana, mendadak menjadi milyarder. Tegalan dan pekarangan rumahnya diterabas proyek jalan tol Pandaan – Malang, dibeli dengan harga Rp 6,2 milyar.

Hal yang sama juga dinikmati oleh Asmari, yang menerima ganti-rugi sebesar Rp 5,4 milyar (untuk sawah seluas 0,55 hektar). Beberapa tetangga yang lain di kampung Cemorokandang, juga mendadak menjadi kayaraya.

Sebanyak 76 bidang tanah (seluas 13 hektar) ditukar dengan rekening bank dengan nilai Rp 110,7 milyar.

I

tu salahsatu berkah pencerahan dan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia). Diantaranya, pengakuan dan perlindungan hukum kepemilikan aset rakyat. Pemberian ganti rugi atas aset rakyat, wajib ditunaikan secara adil, sesuai harga ke-ekonomi-an. Pada rezim terdahulu (dekade 1970-an sampai 1990-an), proyek infrastruktur pemerintah dilaksanakan menyimpangi HAM. Pejabat pemerintah bisa semau-gue menentukan ganti-rugi. Rakyat wajib patuh.

Dulu, banyak rakyat menjerit (dalam hati) namun memilih pasrah. Sebab, jika melawan, akan mengalami intimidasi. Namun mulai tahun 2001, nampaknya, doa rakyat yang ter-zalimi, terkabul. Banyak pejabat masuk penjara, karena terlibat manipulasi ganti-rugi pembebasan tanah. Ada proyek pasar, proyek jalan dan jembatan, serta proyek pembangunan waduk, telah menjerumuskan pejabat ke penjara.

Banyak pejabat propinsi, kabupaten, Camat dan Lurah, terlibat menjadi makelar tanah.

Sekarang, tiada lahan gratis yang bisa diberikan secara cumaCuma untuk proyek pemerintah.

Bukan hanya terhadap lahan milik masyarakat, atau investor. Melainkan juga lahan milik instansi pemerintah (Kementerian maupun Daerah), mesti di-appraisal sesuai harga pasaran yang berlaku. Ini menyebabkan seluruh proyek infrastruktur selalu mengalamai hambatan serius. Pengadaan lahan untuk infrastruktur daerah (dan negara), biasa berlarut-larut sangat lama.

Pembebasan Lahan Dulu, proyek infratsruktur yang membutuhkan lahan selalu

S

Banyak RTRW berubah fungsi, menganut pada asas keuntungan sesaat, serta nilai keekonomian.

Pemerintah Daerah (propinsi maupun kabupaten dan kota) meng-abaikan urusan yang lebih strategis. Misalnya kawasan hijau, area konservasi, serta lahan pangan berkelanjutan. Karena itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kini aktif meng-audit kinerja ketahanan pangan (sejak tahun 2012). Diantaranya, berpatokan pada UU 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Audit BPK terhadap pelaksanaan APBD, berupa penilaian rangkaian upaya pemerintah daerah mencapai swasembada beras berkelanjutan. Hasilnya, kinerja pangan belum menunjukkan kesungguhan. Audit dilakukan mula dari tim Pembina P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional), kegiatan optimalisasi lahan, penyuluhan pertanian sampai pemantauan ketersediaan gabah/beras. Hasilnya, rapor merah. Bahkan beberapa diantaranya terindikasi KKN yang bisa berurusan dengan KPK maupun Kejaksaan.

Karena itu pembebasan lahan untuk pembangunan, juga masih dirasa lebih memihak kepentingan kapitalisme industri jalan tol.

Perlindungan terhadap ekologi dan ketahanan pangan sering terabaikan. Selalu “berhadapan” dengan agenda dan proposal pengusaha yang berlindung di balik proyek pemerintah. Bersyukur pula negara Arab Saudi (pada dekade awal 1980-an) berkenan mengongkosi pembangunan jalan tol Perak-Sidoarjo. Andai tidak, boleh jadi jalan bebas hambatan itu belum pernah ada.

Tetapi harus diakui, pembebasan lahan milik masyarakat (maupun milik) pemerintah, juga dijadikan bancakan. Tidak jelas lagi, siapa pemerintah siapa dan siapa makelar tanah. Harga tanah bisa disulap menjadi beberapa kali lipat, sampai 500%.

Setelah terbayar, kelebihan harga tanah dibagi-bagi oleh tim panitia. Mark-up ini dianggap “halal” karena harga disetujui oleh kedua belah pihak, penjual (rakyat) maupun pembeli (pemerintah).

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Penanggulangan DBD dan Perilaku Masyarakat

eiring datangnya musim penghujan, di beberapa daerah mulai diberitakan timbulnya kasuskasus Demam Berdarah Dengue (DBD), bahkan juga terlaporkan adanya korban yang meninggal.

DBD adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk aedes aegypti atau aedes albopictus yang terinfeksi virus tersebut.

Beberapa kondisi yang perlu diwaspadai terkait penularan DBD diantaranya kepadatan dan mobilisasi penduduk, perkembangan wilayah dari sebuah desa menjadi kota, penataan kota yang kurang memperhatikan unsur kesehatan, juga pengaruh lingkungan, terutama perubahan iklim. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat terhadap upaya penanggulangan DBD. Banyaknya vektor nyamuk terjadi karena tempat-tempat perkembangbiakannya tersebar di mana-mana. Oleh karenanya cara paling efektif adalah memutus daur hidup nyamuk dengan memberantas sarangnya (PSN), dengan gerakan 3M ( MengurasMenutup-Mengubur). Kegiatan ini kemudian dikembangkan menjadi 3M Plus yaitu dengan cara menggunakan larvasida, memelihara ikan dan mencegah gigitan nyamuk.

Tetapi di mata masyarakat bahkan didukung oleh sebagian pemangku kepentingan, PSN kalah pamor bila dibandingkan dengan upaya fogging (pengasapan). Secara psikologis masyarakat akan merasa tentram jika kawasan yang terjangkit DBD diasapi.

Tidak jarang juga muncul permintaan fogging dari sekelompok elite masyarakat sebelum ditemukannya kasus DBD, bahkan cenderung diisyaratkan sebagai “fog-

terbuka. Namun ging politis”. “memikirkan kapan Sebenarnya fogwaktu yang tepat ging sesuai dengan untuk menguburkan tata laksana program barang-barang belebih direkomedasikas” tergolong pada kan kepada upaya perilaku yang tersepemusnahan nyamuk lubung. dewasa yang melalui Perilaku sesepenyelidikan epideorang dibentuk oleh miologi dipastikan seperangkat faktor telah membawa virus Oleh : yang bisa diklasdengue dengan ditanifikasikan sebagai dai adanya penderita Agus Widjanarko faktor diri, sering yang terinfeksi. Jadi disebut sebagai rebila belum ditemukan spons, dan faktor kasus DBD namun lingkungan, biasanya disebut dipaksakan melakukan fogging, stimulus. Stimulus yang diterima maka betapa racun insektisida oleh individu diolah dalam otak yang terkandung dalam bahanserta direspons sebagai perilaku. bahan fogging akan terpapar Perilaku dapat dirubah jika ada pada khalayak di kawasan yang sejumlah faktor pencetus berupa luas. Pada gilirannya ini akan stimulus (rangsang), faktor-fakmemicu masalah baru bagi kestor pemungkin serta faktor-faktor ehatan masyarakat. yang menguatkan.

Tentunya upaya tersebut Beberapa rangsang yang jauh berbeda dengan PSN yang memengaruhi berperilaku di lebih bertumpuh pada peran antaranya rangsang fisik, semisal serta masyarakat. PSN adapengalaman tidak nyaman ketika lah wujud nyata kebersaamaan tertimpa masalah, seperti merasa antara aparat pemerintah dan mual, atau tidak mempunyai masyarakat, kendati tidak dapat selera makan ketika menderita dipungkiri pada tataran itulah DBD. Bisa juga pengalaman letak kendalanya. Seiring dengan bahwa ada penderita DBD yang semakin individualistisnya perimengalami renjatan sehingga laku masyarakat sebagai dampak muncul persepsi bahwa DBD adakemajuan peradaban, maka sifat lah penyakit yang harus dicegah. kegotongroyongan masyarakat Ini merupakan rangsang pengemenjadi pudar. tahuan dan kekhawatiran. Selain Sejatinya yang disentuh untuk itu juga karena persepsi khalayak mewujudkan keguyuban ini adabahwa sebenarnya setiap orang lah perilaku masyarakat. Secara bisa melakukan PSN 3M sebab harafiah perilaku adalah segenap gampang melaksanakannya. Ini aktivitas individu yang teramati disebut rangsang keterampilan maupun yang tidak dapat didan kesadaran terhadap kemamamati oleh indera. Perilaku yang puan diri. mudah diamati disebut perilaku Dapat pula disebabkan oleh terbuka sedangkan perilaku dorongan dari keluarga untuk yang tidak bisa segera diamati sesegera mungkin mencari perdisebut perilaku yang tertutup tolongan jika ada anggota yang atau terselubung. Menguras bak mengalami demam tinggi menmandi, menutup tempayan dan dadak. Kondisi ini timbul sebagai mengoleskan lotion anti nyamuk rangsang mikrososial keluarga. tergolong pada perilaku yang

Ataupun tarikan masyarakat untuk melakukan PSN 3M secara teratur setiap hari Jum’at, sebagai perwujudan rangsang makrososial norma. Demikian halnya dengan kesadaran pada khalayak bahwa PSN sangat murah sebab hampir tidak membutuhkan biaya untuk melaksanakannya, adalah bentuk rangsang ekonomi dan daya beli. Serta dilihat dari ada tidaknya perilaku lain yang harus dilaksanakan, misalnya pada hari Minggu harus selalu membawa keluarga pesiar, merupakan reaksi atas rangsang perilaku saing.

Yang tergolong faktor pemungkin di antaranya adalah kecukupan sumber daya untuk melaksanakan satu tindakan.

Contohnya menguras bak mandi tentu mempunyai implikasi terhadap penduduk di daerah sulit air yang harus mengeluarkan ongkos pembelian air bersih. Pada penduduk miskin, hal ini sering menjadi hambatan Adapun faktor penguat di antaranya adalah dukungan dari keluarga, teman, serta tenaga kesehatan.

Dengan demikian antar faktor pencetus, pemungkin dan penguat harus saling bersinergi.

Cara mendorong terjadinya sinergi adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap DBD serta cara pencegahannya, memfasilitasi terbentuknya gerakan masyarakat untuk secara berkala memberantas sarang nyamuk dan meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan kampanye PSN. Serta yang tidak boleh tertinggal adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Penanggung Jawab Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indoensia (PERSAKMI) Cabang Kota Pasuruan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 28 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pemotongan Sapi Liar di Taman Harus Ditertibkan Bersama Sidoarjo, Bhirawa Tempat pemotongan sapi secara liar di Desa Taman, Kec Taman, di dalam bekas kandang sapi milik Umar Khotob yang menimbulkan pecemaran, membuat Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab Sidoarjo menyatakan masalah ini tak hanya menjadi tanggung jawabnya saja, Tapi menjadi tanggung jawab bersama antara instansi terkait dan pihak aparat keamanan.

Maka pada 2 Pebruari 2016 mendatang, hasil konfirmasi dengan anggota Komisi A DPRD Kab Sidoarjo akan menggelar hearing, dengan mengundang semua instansi terkait.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab Sidoarjo, Ir Anik Pudji Astutik MM, terkait informasi adanya tempat pemotongan sapi liar di Desa Taman, Kec Taman, pihaknnya telah menugaskan Kepala Bidang Peternakan, Drh Bambang Erwanto MM, untuk melakukan koordinasi dengan Camat Taman dan Kasi Intel Polres Sidoarjo. ‘’Setelah itu kami juga perintahkan untuk mengkonfirmasi kebenaran berita di sejumlah media media yang sumbernya dari anggota Komisi A itu,’’ jelas Anik, Rabu (27/1) kemarin.

Diakui, pihaknya baru tahu di wilayahnya ada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) illegal, sesudah muncul di media cetak pada 19 Januari 2016. Tapi menurut Anik, dirinya tidak setuju dengan sebutan RPH illegal, masalahnya tempat itu bukan RPH, melainkan tempat pemotongan sapi secara liar.

Anik membantah pernyataan pemilik tempat itu, yang bernama Umar Khotob, kalau pemotongan sapi di RPH di Krian banyak pungutannya. Karena tidak ada satu ekor sapi milik jagal dari Kec Taman yang dipotong di RPH Krian.Q kus

Ansor Sidoarjo Ancam Tutup Karaoke Sidoarjo, Bhirawa Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kab Sidoarjo menyebut ada pembangkangan Satpol PP terhadap perintah Pj Bupati Sidoarjo, terkait dengan penertiban tempat karaoke tak berizin. Kegusaran GP Ansor ini diucapkan serius di depan pertemuan anggota Komisi A,B,C dan BPPT serta Satpol PP, Rabu (27/1) siang di Ruang Paripurna DPRD Kab Sidoarjo.

Kegusaran GP Ansor setelah mengetahui data yang disampaikan BPPT, kalau ada 22 tempat karaoke tetapi hanya tiga karaoke saja yang mengantongi izin resmi. Yang lainnya beralasan izinnya masih dalam proses pengurusan, belum lengkap dan sebagainya. Dengan alasan masih mengurus izin pengusaha karaoke itu berani mengkomersilkan tempat karaoke.

Perintah Pj bupati untukmenertibkan tempat karaoke harus ditaati dan dilaksanakan.

Kenyataannya meskipun Pj bupati sudah memerintahkan

tempat karaoke itu agar ditutup tetapi hanya dipandang sebelah mata saja oleh Satpol.

Padahal pelanggaran sudah kasat mata. ‘’Pengusaha karaoke ini sudah menantang.

Sudah jelas-jelas tak berizin masih tetap buka,’’ ujar Ketua PC Ansor, Slamet Budiono.

Karena itu Ansor memberi tenggat waktu kepada Pemkab Sidoarjo untuk serius menertibkan karaoke yang tak berizin. Atau Ansor yang akan menutup tempat karaoke itu.

Ansor siap membantu Pemkab menertibkan tempat karaoke karena kesal dengan menjamurnya karaoke. Seha-

rusnyaa Pemkab melakukan pembatasan izin karaoke.

Selain memberi izin secara ketat, dan harus tetap melakukan pengawasan. Karena sudah bukan rahasia umum banyak penjualan Miras (minuman keras) dan menyediakan Purel dari wanita penghibur.

Ketua Komisi A, Whisnu Pradono, mengungkapkan memang dilema menertibkan karaoke, kalau pengusaha ditanya maka jawabannya tak menyediakan Miras dan Purel.

Selalu dikatakan, Purel dan Miras itu dibawa sendiri pengunjung dari luar. Jadi ketika disidak di dalam tempat karaoke itu tak ditemukan penjualan Miras dan Purel.

Anggota dewan lain, menyayangkan sikap lunak pihak Satpol PP yang menutup mata terhadap penyimpangan yang terjadi di pub dan karaoke.

Pelanggaran sudah kasat mata, Purel dan Miras siap me-

Kinerja LPPD Pemkab Gresik Peringkat 11 se-Jatim Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik menjadi nominasi ke 11 dari 38 kabupaten/kota terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2014. Sementara, Plt Sekda Gresik Bambang Isdianto sangat mengapresiasi atas pencapain yang diraih Pemkab Gresik itu.

Maka guna peningkatan tata kelola pemerintahan serta kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab Gresik, berharap mendapat peringkat yang lebih baik lagi. Maka Pemkab Gresik menghimbau kepada seluruh SKPD segera menyelesaikan laporan terkait penyelenggaran pemerintahan secara akurat dan tepat waktu.

Bambang Isdianto dalam pembukaan penyusunan LPPD tahun 2015 di Kantor Pemkab Gresik, Rabu (27/1) mengatakan, setiap SKPD harus melaporkan seluruh kegiatan pemerintahannya setiap tahun.

Dan pada Bulan Maret mendatang harus segera dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Pelatihan penyusunan LPPD ini dilakukan, katanya, meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan para pejabat yang bertugas dalam penyusunan LPPD di jajaran Pemkab Gresik. ‘’Misalnya penyusunan narasi dan pengisian indikator kinerja kunci. Selain itu, akan dijelaskan sistem evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD,’’ jelas Bambang.

Narasumbernya pejabat dari Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jatim, Inspektoran Jatim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jatim. Dan diharapkan dalam penyampaian LPPD tahunan kepada pemerintah pusat dan diumumkan kepada publik harus menggunakan data yang valid dan bukan hasil rekayasa.Q eri

nghibur siang dan malam di tempat karaoke. Posturnya mudah disimak, karena purel berdandan seksi, pakaian ketat, rok sepaha atas, menonjolkan payudara dan sebagainya. Modal suara untuk bernyanyi tak begitu penting, yang penting servisnya. ‘’Ini sudah bukan rahasia lagi, kenapa hingga sekarang aman-aman saja. Katanya Sidoarjo ini mendapat julukan

sebagai Kota Santri, tetapi kok banyak tempat karaoke,’’ katanya.

Yang terbaru, akan berdiri karaoke Happy Puppy di Sun City Plasa, Sidoarjo. Beroperasinya karaoke ini tinggal menghitung hari karena gedung karaoke sudah mendekati selesai. Ironisnya di depan yang hanya berjarak 60 meter sudah berdiri Karaoke MX.Q hds

hadi suyitno/bhirawa

Suasana hearing Gerakan Pemuda Ansor dengan Pimpinan DPRD Kab Sidoaro, serta Satpol PP membahas keberadaan karaoke tak berizin.

Ratusan Hektare Tanaman Padi Membusuk

Pencaplokan Lahan Mente Berhasil Digagalkan Pemkab Gresik, Bhirawa Upaya pencaplokan lahan milik Pemkab Gresik berupa lahan perkebunan mente rencananya untuk perumahan berhasil digagalkan. Lahan seluas 1 hektar di Desa Cerme Kidul, Kec Cerme berhasil digagalkan setelah adanya laporan warga setempat kepada Bapelu (Badan Penyuluh Pertanian) Pemkab Gresik.

Ironisnya, upaya pencaplokan lahan itu diduga melibatkan aparatur pemerintahan Desa Cerme Kidul dan Kec Cerme. ‘’Kami langsung laporkan kasus dugaan pencaplokan lahan perkebunan mente itu kepada Pemkab Gresik,’’ kata warga Cerme Kidul yang enggan disebutkan namanya, saat melapor di Pemkab Gresik, Rabu (27/1).

Menurut warga Desa Cerme Kidul itu, upaya pencaplokan lahan perkebunan mente di Desa Cerme Kidul bermula adanya pengembang perumahan yang mengaku bernama Sholeh. Yang telah melakukan pengkavlingan lahan miliknya untuk perumahan. Namun, lahan miliknya itu berada di pedalaman yang jauh dari akses jalan umum.

Satu-satunya jalan, untuk bisa masuk ke areal yang akan dibuat perumahan itu harus lewat lahan perkebunan mente milik Bapelu Pemkab Gresik. Berdalih kalau lahan itu warga Cerme Kidul yang minta, Sholeh lalu mengajukan permintaan pemanfaatan lahan seluas 6 kali 180 meter persegi untuk jalan masuk ke areal yang akan dibangun perumahan itu melalui Kades Cerme Kidul, Wahyudi Pratama dan Camat Cerme, Suropadi.

Ironinya, Pemkab Gresik belum memberikan Acc soal permohonan itu. Namun, akses jalan sudah mulai dikerjakan. ‘’Saya sudah meminta bantuan Pak Sekda (Plt Sekda Bambang Isdianto).

Pak Sekda atas perintah Pak Bupati (Pj Bupati Akmal Boedianto) sudah menyetop upaya pencaplokan lahan kebun mente itu,’’ kata kepala Bapelu Pemkab Gresik, Labat Wibowo.Q eri

5

Pj Bupati Jonathan Judianto memimpin doa di Tama Makam Pahlawan (TMP), kemarin.

achmad suprayogi/bhirawa

Forkopimda Mengenang Jasa Mantan Bupati Sidoarjo, Bhirawa Bertepatan dengan HUT Kab Sidoarjo yang ke 157 tahun 2016, Pj Bupati Sidoarjo Drs Ec Jonathan Judianto MMT, bersama jajaran Forkopimda (Forum Koordinator Pimpinan Kepala Daerah) Kab Sidoarjo melakukan ziarah ke makam mantan Bupati Sidoarjo R Suriadi Kertosuprojo periode (19501958) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sidoarjo, Rabu (27/1) kemarin.

Sebelum ziarah, terlebih dahulu dilakukan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpim langsung Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto. Dengan dilanjutkan tabur bunga serta memanjatkan doa.

Usai tabur bunga di TMP Sidoarjo, rombongan ziarah di bagi tiga rombongan. Rombongan pertama dipimpin Pj Bupati Sidoarjo menuju ma-

kam bupati pertama Sidoarjo RT Notopuro. Bupati yang bergelar RTP Tjokronegoro I itu dimakamkan di makam Asri Ing Pendhem yang berada di belakang Masjid Agung Sidoarjo. Rombongan lain nya juga berziarah ke makam bupati ketiga Sidoarjo R P Sumodiredjo.

Makam mantan Bupati Sidoarjo yang diziarahi, diantaranya Tjondronegoro, RA AP Tjondronegoro I, serta RAA Tjondronegoro II dan RAA Soejadi. Kemudian rombongan ziarah menuju makam Rekso Praloyo. Dimakam yang bersebelahan dengan makam Asri Ing Pendhem itu terdapat makam bupati Sidoarjo Kolonel Polisi Soewandi.

Rombongan kedua berziarah ke TMP Suropati Malang, yakni mantan Bupati Brigjen Pol Purn HR Soedarsono yang wafat tanggal 4 November

Kota Mojokerto, Bhirawa Lebih dari 100 hektare tanaman padi di dua wilayah kelurahan di Kota Mojokerto membusuk akibat cuaca ekstrem dan terjangan banjir. Pemkot Mojokerto melalui Dinas Pertanian, sedang memikirkan cara mencari pengganti bibit agar tak terlalu merugikan petani. Salah satu terobosan yang dilakukan diantaranya dengan meminta bantuan Pemprov Jatim.

Hasil pendataan Dinas Pertanian Kota Mojokerto menyebutkan, sekitar 125 hektar tanaman padi yang belum berusia sepekan di persawahan di wilayah Kel Meri dan Gunung Gedangan, Kec Magersari rusak diterjang banjir. Di Kel Meri, tanaman padi yang rusak diatas tanah seluas 45 hektar. Sedangkan di Kel Gunung Gedangan seluas 80 hektar.

Para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di dua kelurahan itu berharap agar pemerintah setempat memberikan ganti rugi dampak bencana banjir itu. Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto, Happy Dwi Prasetyawan, mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan bantuan benih padi ke Pemprov Jatim. ‘’Untuk ganti rugi bibit petani, kita ajukan bantuan benih padi ke Pemprov Jatim,’’ kata Happy Dwi Prasetyawan, Rabu (27/1) kemarin.

Menurut hitungan Happy, setiap hektar sawah butuh benih padi sebanyak 25 kilogram. Dan sudah dikalkulasi, total benih yang dibutuhkan sekitar 3,1 ton.

Hanya saja tak dijelaskan, kapan droping benih padi dari Pemprov Jatim itu turun. ‘’Kita menunggu respon dari Pemprov Jatim, kita harap secepatnya dapat segera terealisasi,’’ tandas mantan staf ahli wali kota ini.

Disinggung soal ganti rugi yang dilontarkan Wali Kota Mas’ud Yunus, ketika meninjau banjir di dua kelurahan pekan lalu, Happy menyebut jika yang dimaksud tak lain penggantian benih. Bukan ganti rugi dalam bentuk lain. ’’Ganti rugi yang dimaksud Bapak Wali kota itu ya benih,’’ pungkas Happy.

Ketua Komisi III (Bidang Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik mendukung upaya Pemkot mencarikan ganti rugi benih bagi petani itu. ‘’Bila diperlukan, Pemkot bisa mengalokasikannya lewat APBD Perubahan tahun ini. Karena akibat banjir ini dirasakan hampir setiap tahun oleh petani,’’ tandas politikus PKB ini. Q kar

2008. Sedangkan rombongan ketiga yang dipimpin Asisten Administrasi Umum, Kissowo Sidi HP SH MH menuju Makam Islam Jetis Sidoarjo. Di makam itu Bupati Sidoarjo HA Chudlori Amir dimakamkan. Usai ziarah ke makam bupati yang wafat tahun 2002, rombongan menuju makam Bupati Sidoarjo R H Samadikoen. Bupati yang pernah memimpin Kab Sidoarjo pada tahun 1959 sampai tahun 1964 itu dimakamkan di Makam Dusun Pandan MojosariMojokerto.

Pj Bupati Sidoarjo mengatakan, ziarah ini telah dilakukan setiap tahun, bertepatan dengan Hari Jadi Kab Sidoarjo. Tujuannya untuk mengenang jasa-jasa para mantan bupati. ‘’Mereka ini para pahlawan-pahlawan yang membesarkan Kab Sidoarjo, jadi jasa-jasanya perlu dikenang terus,’’ jelasnya.Q ach

Komisi C Berharap Perbaikan Eks JPD Diprioritaskan Komisi C DPRD Gresik meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik untuk selalu memprioritaskan perbaikan eks JPD (Jalan Poros Desa) yang mengalami kerusakan cukup parah. Sebab, kini sebagian besar eks JPD banyak yang rusak, namun tak pernah dilakukan perbaikan.

Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM menjelaskan, prioritas perbaikan jalan jangan selalu terpusat pada jalan kabupaten saja. Namun, jalan eks JPD juga tak kalah pentingnya karena untuk meningkatkan akses perekonomian warga pedesaan.

Kini, kata Syafi’ eks JPD di wilayah Gresik banyak yang rusak. Ini karena sudah bertahun-tahun tak pernah dilakukan perbaikan oleh Pemkab dalam hal ini Dinas PU. ‘’Kerena selama ini oleh Dinas PU hanya jalan kabupaten

saja yang selalu diperhatikan,’’ tutur Syafi’.

Selain itu, porsi anggaran untuk perbaikan jalan eks JPD, juga perlu ditingkatkan karena nilainya masih rendah. kerin ikanto/bhirawa Dijelaskan Syafi’, pada APBD 2015 lalu anggaran untuk Moh Syafi’ AM, Ketua Komisi C DPRD Gresik. perbaikan eks JPD tak sampai hanya jalan kabupaten saja. Betoyo, Kec Manyar berbaRp10 miliar. Anggaran senilai Perbaikan eks JPD itu akan tasan dengan Kec Glagah, itu, menurut Syafi’ belum meningkatkan aktivitas pere- Kab Lamongan. Meski sudah cukup. Sebab, kerusakan eks konomian warga. berulang kali dilakukan perJPD cukup parah yang terjadi Jalan rusak itu tersebar di baikan, kondisi jalan itu sedi sejumlah titik. sejumlah pelosok atau pe- ring kali rusak.

Mantan Ketua Komisi A ini desaan. Tak hanya jalan eks Karena perbaikannya hanminta Dinas PU untuk mem- JPD, tapi juga jalan kabu- ya dilakukan tambal sulam. prioritaskan eks JDP. Jangan paten. Seperti jalan Desa Apalagi ditutupnya Jemba-

tan Sembayat, Kec Bungah karena dilakukan pembongkaran sekarang, membuat jalan itu tambah rusak. Sebab, kendaraan roda besar seperti dump truk maupun bis, lewat jalan itu karena sebagai jalur alternatif.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik, Bambang Isdianto menjelaskan, dari 512 kilometer jalan kabupaten ternyata 20% rusak parah.

Jalan yang rusak kebanyakan tersebar di kawasan pedesaan. Pada APBD 2016, Pemkab telah menggararkan Rp97 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan. Masing-masing 15 paket peningkatan jalan dan jembatan serta empat paket di perkotaan.Q eri.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Pahing 28 JANUARI 2016

Ditetapkan Jadi Bupati-Wabup, DaDi Tinggal Tunggu Dilantik Kabupaten Kediri dan Sumenep Juga Tetapkan Bupati dan Wabup Terpilih Situbondo, Bhirawa Setelah cukup lama mengikuti persidangan sengketa hasil pilkada di MK, akhirnya KPUD Situbondo secara resmi menetapkan pasangan Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021 kemarin malam (26/1).

Penetapan ini dilakukan setelah gugatan Hafas yang merupakan pesaing DaDi ditolak oleh majelis hakim MK Jakarta baru baru ini. Kini DaDi setelah ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih hanya menunggu tahapan pelantikan oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo.

Sementara itu terpisah. Setelah terpilih kembali sebagai Bupati Situbondo periode 20162021, Dadang Wigiarto berkomitmen akan melanjutkan pembangunan dengan memprioritaskan pengembangan sektor primer.

Menurutnya, pengembangan sektor primer memiliki dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Situbondo. “Sektor primer itu harus berkaitan dengan sumber daya alam yang kita miliki, kalau program unggulan kita diarahkan kesana, maka semakin banyak kesempatan masyarakat bisa hidup makmur,” jelas Dadang kemarin (27/1).

Sektor primer menurut Dadang merupakan penghasilan masyarakat Situbondo terbesar, yakni, budidaya perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Ini-

lah yang akan dijadikan program unggulan pada kepemimpinan lima tahun mendatang, untuk mensejahterakan masyarakat Situbondo.

Ia juga menjelaskan, programprogram yang selama ini sudah tertata diibaratkan antara kereta api dengan relnya. Selama kepemimpinan lima tahun lalu keretanya keluar dari rel, sehingga meskipun mesin kereta dihidupkan kereta akan berjalan terseokseok. “Saya istilahkan begitu karena porsi anggaran publik pada saat saya menjabat kemarin masih terlalu kecil,” imbuhnya.

Sumenep Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep melalui rapat pleno terbuka menetapkan pasangan A Busyro Karim dan Ahmad Fauzi sebagai bupati dan wakil bupati hasil pilkada Kabupaten Sumenep 2015. Rapat pleno terbukan itu digelar KPU di salah satu hotel di Jalan Trunijoyo setempat.

Rapat pleno terbuka dipimpin langsung oleh ketua KPU Sumenep, A Warits dan resmi dibuka

pukul 10.02 Wib, Rabu (27/01).

Pasangan A Busyro Karim dan Ahmad Fauzi itu diusung PKB dan PDI Perjuangan serta didukung Partai NasDem dalam pilkada Sumenep 2015.

"Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih ini merupakan hasil dari rentetan kegiatan panjang pilkada, mulai dari pemungutan suara, rekapitulasi ditingkat PPK hingga KPU, bahkan sampai proses di Mahkamah Konstitusi," kata ketua KPU Sumenep, A Warits, Rabu (27/01).

Warits menerangkan, penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih ini merupakan tindaklanjut dari hasil keputusan sidang di MK atas permohonan nomor 135 dan telah diputus dismissal ileh Mahkamah Konstitusi. Sebagai penyelenggara pilkada, KPU harus menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2015 satu hari setelah ada putusan MK. "Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih ini adalah tindaklanjut dari putusan MK. Sebab, sesuai mekanesme, satu hari setelah ada keputusan MK, KPU harus menetapkan pasangan bupati dan wabup terpilih. Kami hanya menjalankan amanat undang-undang," tegasnya.

Rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih itu juga dihadiri Pejabat Bupati,

Sudarmawan, Kapolres, AKBP Rendra Radita Dewayana, Sekretaris Daerah, Hadi Soetarto dan bupati terpilih, A Busyro Karim.

Bupati terpilih, A Busyro Karim menyampaikan, semua tahapan pilkada bahkan sampai sidang di MK merupakan proses demokrasi dan sebagai ajang pembelajaran politik bagi masyarakat. "Setelah tahapan pilkada selesai, mari kita bersatu kembali menuju satu hati, membangun Sumenep dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Kabupaten Kediri Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripura Istimewa, pada hari Selasa (26/1).

Rapat Paripurna Istimewa ini digelar dalam acara Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri pada tanggal 9 Desember 2015 lalu.

Rapat Paripurna Istimewa tersebut dilaksanakan di Ruang Graha Sabha Canda Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri, dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri H. Sulkani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Drs. H. Sentot Djamaludin.

Hadir pula dalam Rapat Paripurna Istimewa ini, Penjabat Bupati Kediri Dr. Idrus, Dandim

samsul/bhirawa

Rapat pleno terbuka menetapkan pasangan A Busyro Karim dan Ahmad Fauzi sebagai bupati dan wakil bupati hasil pilkada Kabupaten Sumenep 2015. Rapat pleno terbukan itu digelar KPU di salah satu hotel di Jalan Trunijoyo setempat.

0809 Kediri, Kapolres Kediri, Dan Brigif 16, Ketua KPUD Kabupaten Kediri, Ketua Panwas, Anggota DPRD Kabupaten Kediri serta para undangan yang lain.

“Menindaklanjuti Keputusan KPUD Kabupaten Kediri tanggal 21 Desember 2015 Nomor 45/ Kpts/KPU.Kab-014.329738/2015, melalui Rapat Paripurna Istimewa ini Pimpinan DPRD mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015.” Ujar Sulkani dalam pidatonya.

PAUD Membentuk Karakter Anak

KILAS JATIM

2015, 25 Orang Meninggal Dunia Akibat HIV/AIDS Bojonegoro, Bhirawa Sepanjang 2015, mulai Januari hingga Desember 2015 tercatat ada 25 warga Kabupaten Bojonegoro penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bojonegoro, jumlah orang meninggal karena AIDS tahun 2015 lebih rendah ketimbang dua tahun sebelumnya. Pada 2013 yang meninggal akibat AIDS ada 35 orang dan tahun 2014 ada 37 orang.

Kasi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bojonegoro dr Wenny Diah, mengatakan hingga akhir Desember 2015 ada 186 kasus HIV/AIDS yang lagi ditangani dinas. Dari puluhan penderita yang dinyatakan positif HIV/AIDS dinyatakan 25 telah meninggal dunia.

“Bila dihitung angka penderita HIV/ AIDS yang meninggal selama tiga tahun yakni mulai dari 2013 hingga 2015 sebanyak 97 orang, dengan jumlah keseluruhan pederita sebanyak 186 orang, hanya 9 orang yang dinyatakan positif HIV. Sedangkan 177 orang sudah divonis AIDS,” kata dr Wenny Diah, Kamis (26/ 1).

Menurut Wenny Diah, bahwa kasus HIV/AIDS laiknya fenomena gunung es.

Yang teridentifikasi hanyalah mereka yang mau memeriksakan dirinya di rumah sakit atau puskesmas. Sebagian besar masyarakat di desa enggan diperiksa organ vitalnya. “Masyarakat yang mengeluhkan sakit pada organ vital, hanya meminta obat. Enggan diperiksa lebih lanjut,” jelasnya.Q bas

Istri Mantan Ketua DPRD Tersangkut Kasus Pedin 2012 Lamongan, Bhirawa Temuan baru yang menyebutkan keterlibatan istri mantan Ketua DPRD yang kini mendududuki kursi anggota DPRD Jatim Kh. Makkin Abbas dalam kasus korupsi perjalanan dinas DPRD 2012 ternyata sejauh ini enggan untuk disentuh Kejari. Terbukti, tiga mantan Ketua Komisi DPRD Lamongan yang ditahan di Medaeng telah membuka suara lainnya dalam pusaran kasus perdin 2012 melalui Agus Happy pengacara tiga terdakwa.

Namun, hal ini bertolak belakang dengan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lamongan selama ini. Justru Kejari Lamongan sejauh ini tidak mengetahui adanya keterlibatan nama Maskuriyah (Istri Eks Ketua DPRD) yang terseret dalam pusaran kasus perdin 2012.

Bahkan, munculnya nama baru yang disebutkan oleh Agus Happy yakni istri Eks Ketua DPRD Lamongan(KH.Makkin Abbas) ternyata nama tersebut sejauh ini enggan disebutkan oleh kejari dalam pengusutan kasus ini.

Kasis Pidsus Kejari Lamongan, Edy Subahan Kepada Bhirawa, Rabu (27/1) berdalih, pihaknya saat ini sedang fokus dengan yang sudah berjalan sampai saat ini. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya telah dijebloskan ke Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Dalam penyidikan sama sekali tidak menyentuh nama itu.Q mb9

Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015, atas nama Haryanti sebagai Bupati Kediri dan. Masykuri sebagai Wakil Bupati Kediri. Selanjutnya Pimpinan DPRD akan mengusulkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kediri kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.” Selanjutnya kita akan usulkan ke Mendagri tentang hal ini,” tandasnya.Q awi,sul,van

din/bhirawa

Perwakilan pedang di ketua H. Marligi, meninjau lokasi baru eks pasar Gurem. Langkah persiapan relokasi dari lahan milik TNI AD di lapangan Sedangdang. Pedang mendengarkan himbauan Camat Pamekasan dan Kabid Pengelolaan Pasar Disperidag Pamekasan, Ponco Hadi.

Pemkab Siap Terima Pedagang Sedangdang di Eks Pasar Gurem Pamekasan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, siap menerima relokasi para pedagang yang menempati lahan milik TNI AD, untuk direlokasi ke lokasi baru eks pasar Gurem, jalan Raya Teja dan eks PJKA jalan Trunojoyo. Rabu (27/1) perwakilan pedagang meninjau lokasi baru.

Kesiapan itu, Pemkab setempat di TA 2015 sudah membangun empat los bangunan secara permanen dengan jumlah 36 lokal. Di tempat baru itu, juga berdiri bangunan Mushola, dan tersedia tempat wudhu dan MCK, juga kebutuhan air ditampung Tandon tower.

Sebelumnya, Pemkab Pamekasan sudah menerima surat dari Kodim 0826 Pamekasan perihal permintaan segera merelokasi pedang berjualan di area jalan KH Agus Salim di lahan lapangan Sedangdang, rencananya akan difungsikan menjadi ruang terbuka hijau.

Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang

Suprapto, mendampingi perwakilan pedagang, kepada Bhirawa, menyatakan, Pemerintah siap menerima kedatangan para pedagang itu.

“Sarana sudah dibangunkan, tinggal terserah para pedagangnya. Mau pindah ke tempat ini, akan kami diatur sesuai prosedur,” katanya.

Perwakilan pedagang, diketuai H. Marligi, usai menerima pengarahan dari Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi dan Sekda Kab Pamekasan, Dr. H Alwi, langsung melihat lokasi akan dijadi relokasi di eks pasar Gurem, didampingi Kadis Disperidag, Kadis Koperasi & UMKM, Camat dan Danrmil Pamekasan.

Camat Pamekasan, Saudi Rahman, didampingi Kabid Pengelolaan Pasar di Disperindag, H. Ponco Hadi, menyarankan perwakilan pedagang segera menempati lokasi baru. “Lokasinya cukup bagus dan dekat pasar Gurem.

Kurang apa ? ini bangunan permanen ketimbang di sana yang dibangun sendiri,” ucapnya.Q din

Lumajang, Bhirawa Pendidikan Anak Usia Dini atau yang di singkat dengan PAUD merupakan bagian dari pembentukan Karakter anak yang nantinya dapat berpengaruh terhadap perilaku ketika anak tersebut telah dewasa.

Hal tersebut disampaikannya oleh Bupati Lumajang, Drs.As'at Malik saat membuka acara seminar HIMPAUDI Kabupaten Lumajang dengan nara sumber Artis cantik Ria Enes yang bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang (27/1).

Seminar yang juga dihadiri oleh Forkopimda Lumajang yang mengambil tema Belajar Seraya Bermain dan Bernyanyi tersebut dihadiri oleh sekitar 1400 orang guru PAUD di Lumajang yang terhimpun dalam wadah HIMPAUDI. Dalam kesempatan tersebut Asa'at menegaskan bahwa peranan guru PAUD sangat berpengaruh terhadap pembentukan Karakter anak, utk itu dia berpesan agar anak anak didiknya harus diberikan materi nyanyian yang sesuai dengan usianya.

Menurutnya materi nyanyian yang tidak sesuai dengan usia anak dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang hingga ke usia dewasa. Sedangkan menurut Ria Enes yang memberikan materinya menegaskan bahwa seorang Guru PAUD memang harus dapat menempatkan dirinya, memiliki rasa tenang dan memahami kondisi anak didiknya. "Jadi ketika guru itu menerangkan atau mengajar dalam keadaan bahagia itu akan

mendapatkan hasil yang efektif daripada ketika guru masih tertekan, merasa kurang, masih kurang bersyukur an sebagainya," ujar Ria Enes.

Menurut Ria bahwa dalam berbagai seminar tentang pendidikan anak dirinya mengaku lebih menekankan tentang pendidikan karakter dan mental dari para Guru terlebih dahulu. Sebab keberhasilan di alam mendidik anak tercermin dari karakter para Gurunya.

Sekilas Ria juga menyinggung tentang perhatian pemerintah yang menganggap guru PAUD tersebut tidak sama dengan profesi giri yang lain meskipun menurutnya tanggung jawabnya lebih besar. Dan memang guru TK atau Play group atau PAUD , mungkin tidak dianggap seperti layaknya guru guru yang lain,padahal peran mereka itu sangat menentukan karena justru membawa jiwa anak anak, ketika masih dasar, anak anak masih murni," terangnya.

Dia berharap pemerintah juga memperhatikan nasib para guru PAUD baik secara kualitas maupun kuantitas mengingatkan peran Guru PAUD sangat menentukan masa depan anak. Sedangkan dari Diknas Kabupaten Lumajang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Asep Bambang, menjelaskan bahwa tujuan diadakannya seminar tersebut adalah untuk memberikan inspirasi kepada para guru PAUD dengan harapan untuk meningkatkan kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar.Q dwi

Antisipasi Banjir Purwoasri, Pemkab Kediri Bangun Tanggul Warga Desa Belor, Kecamatan Purwoasri tepatnya di Dusun Nolosuto kini bisa bernafas lega. Pasalnya bencana banjir yang setiap tahun selalu menghantui tempat tinggalnya, kini sudah mendapat penanganan nyata. Sebagai informasi Dusun Nolosuto berada di samping aliran Kali Batan.

Sungai ini membujur sepanjang 32 Kilometer berhulu di Gunung Kelud dan berakhir di Kali Brantas. Pada saat musim hujan tiba, terlebih saat hujan deras sungai, dusun ini berpotensi tergenang luapan air karena lokasinya lebih rendah dari permukaan air sungai.

Warga desa bersama Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) bergerak bersama membangun tanggul air agar luapan sungai tidak kembali masuk ke pemukiman warga.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD, Heri Wahyu Jatmiko, mengatakan sangat meng-

apresiasi semangat warga Dusun Nolosuto dalam mencegah bencana banjir kembali melanda. Sebagai bentuk dukungan, BPBD memberikan bantuan sebanyak 4000 karung untuk meninggikan tanggul.

“Karung sudah kami kirim. selanjutnya nanti diisi tanah oleh warga untuk menaikan tanggul setinggi 75 cm sepanjang 350 meter. Sehingga air tidak lagi menggenangi areal pemukiman warga.” kata Heri.

Ditambahkan oleh Heri, dirinya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pengairan agar pintu air di Desa Kapas

segera diperbaiki. Sehingga aliran air yang ada di saluran sekunder di samping Kali Batan bisa terkendali ketika debet air sungai pada titik maksimal.

“Sumber banjir adalah pintu air di Desa Kapas belum diperbaiki. Sehingga aliran Kali Batan langsung masuk ke saluran Sekunder dan meluap akhirnya membanjiri pemukiman. Ini terus kami koordinasikan. soalnya tanggul saluran sekunder bila terus ditinggikan juga bisa menggerus tanggul Kali Batan. Ini tentu sangat Bahaya. Karena debet air titik maksimalnya luar biasa. Mencapai 180 meter kubik per detik.” Jelas Heri.

Pembenahan tanggul sekunder dan pintu air mendapat sambutan positif dari warga Desa Belor. Salah satunya dari Kepala Dusun Nolosuto, Batin.

Dirinya sangat cocok dengan rencana perbaikan tersebut.

“Setiap tahun pasti meluap dan jadi banjir ke pemukiman warga. Dengan adanya penanganan ini kami sangat setuju.

Sehingga air tidak masuk ke pemukiman dan membanjiri lahan pertanian warga lagi.” ujar Batin.Q van,adv

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 28 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Klenteng Kwan Sing Bio Segera Bangun Pagoda Sembilan Lantai Tuban, Bhirawa Setelah lama terkatung-katung, akhirnya Pengurus Klenteng Kwan Sing Bio Tuban menggelontorkan dana Rp 50 miliar untuk pembangunan Pagoda sembilan lantai di tanah milik klenteng sendiri, yakni seluas 2 hektar. Direncanakan, pembangunan Pagoda akan di mulai tahun ini dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2018 mendatang.

Namun hingga saat ini, masih menunggu proses perijinan dari pembangunan.

Seperti yang disampikan Alim Sugiantoro, koordinator pembangunan pagoda 9 lantai, mengatakan bahwa dana sebesar Rp 50 miliar, yang terkumpul dari beberapa donatur, tidak hanya untuk membangun pagoda saja. Tetapi, dana tersebut juga untuk membangun beberapa fasilitas tambahan, seperti tempat rekreasi keagaman. “Sampai saat ini masih menunggu proses perijinan pembangunan, kita optimis bahwa pembanguna akan dimulai tahun ini dan selesai tahun 2018 mendatang,” kata Alim Sugiantoro, yang juga ketua Penilik Klenteng Tuban, Rabu (27/1).

Menurutnya, pembangunan Pagoda 9 lantai menggunakan arsitek dari Indonesia dan memakai tenaga dari Cina.

Tenaga arsitek dari dua Negara yang berbeda, sudah siap di datangkan, ketika perijinan dari pembangunan sudah turun.

“Sketsa (gambar, -red.) dari pagoda sembilan lantai sudah jadi, dan nantinya memakai perpaduan dua arsitek,” kata Alim sapaan akrabnya.

Alim juga berharap bahwa pembanguna nanti dapat memberikan kemajuan buat Kabupaten Tuban. Serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Tuban dalam sektor Pariwisata. “Terpenting dalam keberadaan pagoda sembilan lantai, bisa memberi manfaat buat sesama. Terutama bisa saling menghormati dan menjaga persatuan antar umat,” terang Alim ini.Q hud

Pemkot Geser Posisi 77 Pejabat Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo lakukan pergeseran posisi terhadap 77 pejabat yang terdiri dari tujuh pejabat eselon II dan 70 pejabat eselon IV. Beberapa pejabat yang menduduki posisi baru diantaranya Tartib Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Kota Probolinggo, kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan bertukar dengan Sunardi. Begitu juga Nur Khamdani yang sebelumnya menjabat Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) saat ini bertukar dengan Imanto yang selama ini menjabat sebagai Kepala BAPPEDA. Agustinus Yudha Sunantya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Sedangkan Posisi Kepala Dinas Pertanian saat ini diisi oleh Sukarning Yuliastuti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Diskoperindag.

Pelantikan yang bertempat di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Pemerintah Kota Pro-

bolinggo oleh Walikota Probolinggo Hj. Rukmini.

Menurut Hj. Rukmini Rabu (27/1) menjelaskan kegiatan tersebut meruapakan salah satu upaya dalam rangka pembinaan pegawai yang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil / Pejabat dapat meningkatakan wawasan dan pengetahuan di dalam melaksanakan tugas serta dapat menjalannkan kewajibannya dalam menyelenggarakan tugas-tugas peme-

rintahan.

“Melalui kesempatan tersebut saya mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik, agar segera melaksanakan tugas pada unit kerja yang baru. Segera memahami secara mendalam tugas pokok dan fungsi masing-masing, supaya dapat menjalankan tugas pekerjaanya tanpa menimbulkan stagnansi atas program yang telah ditetapkan.

Jangan terpaku pada rutinitas yang telah ada. Buatlah suatu inovasi yang baru dalam kerangka pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Hj Rukmini, para pejabat hendaknya memberi contoh disiplin kerja. “Saudara adalah pejabat yang harus memberikan contoh dan memberikan disiplin kerja di lingkup kerja Anda. Kedisiplinan bukan tanggung jawab lembaga saja, namun tiap pimpinan bertanggung jawab membina kedi-

Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini saat mutasi pejabatnya. splinan,” katanya.

Jabatan struktural merupakan jabatan manajerial, lanjut Hj Rukmini, yang dalam peraturan terdapat enam unsur, mulai unsur kepemimpinan.

wiwit/bhirawa

“Saya minta seluruh jajaran pimpinan harus bisa bertindak tegas pada anak buah, sehingga menimbulkan efek jera dan memotivasi kerja yang baik,” tambahnya.Q wap

Kinerja Dispertan Lamban, Proyek Fisik Rekanan Tak Terbayar

285 Ribu Warga Belum Mempunyai e-KTP Bangkalan, Bhirawa Sampai saat ini masih ada sekitar 285 ribu penduduk di kabupaten Bangkalan yang belum memiliki KTP Eletronik.

Ribuan penduduk tersebut tidak memiliki KTP Eletronik karena berbagai alasan di antaranya karena masih menjadi TKI di luar negeri. “Kalau prosentasenya dari penduduk wajib KTP, sebesar 65,33 persen, yang belum memiliki KTP Eletronik,” kata Kadispenduk Capil Bangkalan, Rudiyanto melalui Kabid Adminduk, Djayus Sayuti.

Dikatakan Djayus Sayuti, 285 ribu orang penduduk kabupaten Bangkalan yang tidak memiliki KTP Eletronik itu adalah penduduk yang berumur 17 tahun, penduduk. Bangkalan yang menjadi TKI ke luar negeri, orang-orang bangkalan yang bekerja di kota-kota besar di Indonesia, penduduk yang tinggal di pelosok desa yang kurang mampu. ”Ini yang menjadi kendala kita, Oleh karena itu Dispenduk capil mengadakan pelayanan mobile ke desa- desa dan di sekolah-sekolah,” jelas Djayus Sayuti.

Dijelaskan Djayus Sayuti, dengan adanya pelayanan mobile ke pelosokpelosok desa ini diharapkan semua penduduk di kabupaten Bangkalan memiliki KTP Elektronik semuanya. “Sampai sekarang pelayanan rekam data mobile ini terus kami lakukan,” tuturnya.

Selain membuka pelayanan mobile untuk perekaman data KTP Eletronik kata Djayus Sayuti, pihaknya juga terus melakukan berbagai upaya lainnya yaitu sosialisasi, siaran di radio. Pemasangan spanduk dan baliho. “Upaya ini kami lakukan agar semua masyarakat kabupaten Bangkalan memiliki KTP Eletronik,” katanya.Q mb8

7

wiwieko/bhirawa

Usaha ekonomi masyarakat, termasuk skala UMKM seperti ini akan menjadi sasaran petugas pencacah Sensus Ekonomi 2016 pada Bulan Mei mendatang.

BPS Rekrut Kalangan PNS sebagai Pencacah Sensus Tulungagung, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung sudah melakukan perekrutan petugas lapangan untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Petugas yang direkrut sebanyak 1.404 orang, termasuk di antaranya PNS dari lingkup Pemkab Tulungagung.

Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Tulungagung, Mona Sri Wahyuni, pada Bhirawa, Rabu (27/1), mengakui jika BPS setempat baru saja melakukan perekrutan tenaga lapangan untuk Sensus Ekonomi 2016.

“Perekrutan selesai sekitar seminggu lalu.

Ada 1.404 orang yang kami rekrut. Sebagian di antaranya berstatus PNS,” ujarnya.

Mona Sri Wahyuni belum bisa memastikan seberapa banyak PNS lingkup Pemkab Tulungagung yang terekrut sebagai tenaga pengawas dan pencacah sensus tersebut. “Yang pasti ada. Selain dari kalangan masyarakat umum, seperti ibu rumah tangga atau mahasiswa,” bebernya.

BPS, lanjut dia, tidak menolak seorang PNS melamar sebagai petugas pengawas dan pencacah dalam Sensus Ekonomi 2016. Asal mereka mendapat surat izin dari atasannya langsung.

“Kalau PNS itu dari sekretariat Kecamatan maka harus punya izin dari camat. Kalau dari kelurahan atau desa harus ada surat izin dari

lurah atau kepala desa. Yang penting dari atasan langsung,” paparnya.

Rencananya, para petugas lapangan untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2016 akan efektif bekerja pada tanggal 1-31 Mei 2016. Atau dalam waktu satu bulan.

Mereka akan diberi honorarium relatif cukup besar. Untuk tenaga pencacah masing-masing besarannya mencapai Rp 2,8 juta. Sedang tenaga pengawas sebesar Rp 3,1 juta. “Pelatihan bagi petugas lapangan akan kami lakukan antara Bulan Maret dan Bulan April. Setelah itu langsung terjun lapangan pada tanggal 131 Mei 2016,” papar Mona Sri Wahyuni.

Sensus Ekonomi 2016 dilakukan BPS dengan sasaran untuk mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terkait bidang pertanian. Menurut Mona Sri Wahyuni, metode sesnsus nantinya dilakukan dengan sistem blok dan mendatangi rumah per rumah secara langsung.

“Semua kegiatan ekonomi masyarakat di data. Tidak hanya kegiatan ekonomi skala besar, namun juga yang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Bahkan kami akan mendata juga kegiatan usaha yang dilakukan secara online. Selama ini kan belum diketahui seberapa banyak warga yang melakukan usaha secara online,” jelasnya.Q wed

Sampang, Bhirawa Meski proyek pekerjaan fisik irigasi di Dinas Pertanian Sampang TA 2015 sudah selesai 100 persen, namun masih menyisakan pembayaran yang tidak tuntas pada pihak rekanan. Pasalnya kondisi tak terbayarkannya paket pekerjaan tersebut akibatl ambannya kinerja petugas Dinas Pertanian Sampang dalam menyusun laporan administrasi terhadap pihak keuangan Pemkab Sampang.

Sunardi salah satu rekanan pelaksana CV Putra Sejati peket pekerjaan irigasi di bawah Dinas Pertanian Sampang di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Sampang, mengungkapkan kekecewaanya terhadap kinerja pihak Dinas Pertanian terhadap pekerjaan irigasi 2015 tidak dibayar sampai 100 persen, padahal pekerjaan tersebut sudah selesai 100 persen sejak bulan Oktober 2015 lalu dengan pagu anggaran kurang lebih 100 juta.

“Tidak terbanyarnya kegiatan fisik irigasi tersebut, murni kesalahan Dinas sebagai leading sektor kegiatan terkait kelengkapan laporan administrasi pada bagian keuangan pemkab Sampang, sejak awal pada akhir tahun 2015 lalu, kami sudah melakukan protes teruhadap dinas dengan menuntut hak sisa pembanyaran milik kami selaku pelaksana kegiatan, namun dengan alasan keterlambatan laporan yang masuk ke bidang keuangan Pemkab Sampang tidak bisa dicairkan,” terang Sunardi saat ditemui di lokasi pekerjaan proyek di desa Pangongsean, Rabu (27/1).

Masih dikatakan Sunardi, sisa pembanyaran yang belum dilunasi pihak Dinas terhadap kami selaku pelaksana kegiatan kurang lebih Rp.25.000.000,00, bahkan kondisi ini tidak hanya saya saja, ada bebe-

rapa rekanan juga yang melaksanakan kegiatan irigasi di bawah Dinas pertanian Sampang juga tidak terbayar hingga tuntas, walaupun kegiatannya sudah selesai 100 persen.

Moh Bu’i (60) salah satu anggota kelompok tani rukun jaya penerima manfaat pekerjaan irigasi di Desa pangongsean, ia juga mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan irigasi yang lokasinya berada di dusun Gurbek, Desa Pangongsean memang sudah selesai sebelum akhir tahun 2015, kami selaku petani hanya penerima manfaat saja dan saat ini sudah memasuki musim tanam padi, terkait teknis pembanyaran kegiatan kami tidak mengetahui secara rinci.

Seperti diberitakan Bhirawa kemarin, Suyono kabid tehnik Dinas Pertanian Sampang, kendala tidak bisa dicaikannya dana kegiatan tersebut, diakibatkan volume pekerjaan yang banyak, sementara petugas yang menangani kurang, sehingga pada batas waktu yang sudah ditentukan pengajuan pencairan dananya terlambat, untuk pencairan dana tersebut ranahnya Dispendaloka Sampang, tetapi dana tersebut tidak hilang atau hangus, tetap bisa dicairkan dan merupakan hutang Pemkab (dinas pertanian) kepada pihak ketiga.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pertanian TA 2015, pengelolaan lahan dan air (DAK) dengan nama kegiatan pengadaan bahan material pembuatan rumah pompa dan jaringan irigasi (Pompanisasi) total 13 paket kegiatan se-Kabupaten Sampang tersebar di Kec. Torjun, Camplong, Omben, Jregik, Kedundung, Tambelangan, Robatal, Karang Penang, dan Banyuates total anggaran APBD Sampang 2015 sebesar Rp. 2, 135,250.000.Q lis

Komisi B Hearing dengan Dishub Bahas Revisi Perda Parkir Berlangganan Dalam hering komisi B DPRD, bersama dinas perhubungan (Dishub), dan bagian hukum pemkab Gresik, memastikan program parkir berlangganan tetap dilanjutkan, dan sistem yang digunakan berbeda dengan sistem parkir berlangganan sebelumnya.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Gresik Subki, dalam hering kali ini pihaknya memadukan beberapa argumen. Baik itu dari dishub, bagian hukum dan anggota komisi B, mengenai draf dan pasal yang harus diubah. Selain itu, pola manajemen sehingga saat nanti diberlakukan bisa berjalan baik. Karena dalam putusan Mahkamah Agung (MA), tidak menolak adanya parkir berlangganan.

"Yang ditolak MA, adalah ada kewajiban kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti program ini. Kalau parkir berlangganannya tidak masalah, makanya dalam revisi ini nanti, akan diubah cara sistem berlangganan yang nanti diterapkan adalah dengan pembelian karcis. Jadi, bagi warga

yang menginginkan parkir berlangganan bisa membeli karcis.

Tidak ada kewajiban jumlah karcis yang harus dibeli, terserah dari masyarakat sendiri," ujarnya.

Sekarang mekanismenya masih dicari, apakah itu nanti karcis tersebut bisa dibeli di countercounter yang disediakan Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik.

Selain itu, titik mana yang akan di buat untuk penjualan karcis tersebut, selain nanti bisa dititipkan di counter-counter. Dishub juga akan mendirikan countercounter tersebut, ini dilakukan supaya ada kemandirian.

Dengan sisten seperti ini, diharapakan bisa mengurangi kebocoran pendapatan dari pendapatan parkir. Sebab, jika parkir dilakukan seperti dulu dengan ditarik

langsung petugas, kemungkin bocornya lebih besar. Dan dengan sistem ini masyarakat tidak diwajibkan beli, namun dituntut untuk kesadaranya. Karena dari hasil tersebut, akan menambah pendapaan asli daerah (PAD).

Ditambahkan Subki politisi asal partai Demokrat, selain melakukan pembahasan juga melakukan konsultasi ke Mentri dalam Negeri ( Mendagri ). Setelah itu nanti pada hari sabtu ( 30/1 ), akan dilakukan finalisasi pembahasan. Setelah itu, akan dilakukan paripurna untuk dok ranperda menjadi perda.

Senada juga dikatakan anggota komisi B DPRD Gresik Zulfan Hasyim, revisi perda parkir berlangganan. Harus lebih baik dengan sebelumnya, baik bab maupun pasalnya. Selain itu pola manajemen karcis berlanganan, dan tempat kawasan yang diberlakukan parkir tersebut.

Sampai saat ini, masih terus melakukan pembahasan dengan instansi terkait untuk membahas

hubungan (Dishub) Gresik Andhy Hendro Wijaya pada wartawan mengatakan, bahwa ini masih terus dibahas. Dan untuk sistem, masih akan dikaji terlebih dahulu.

"Baru pembahasan terkait sistem parkir berlangganan, dan nanti ada koordinasi untuk pembahasan lanjutan hingga finalisasi," pungkasnya.Q kim.adv

Ketua Komisi B DPRD Gresik Subki sistem yang akan diterapkan.

Sehingga, setelah perubahan perda digedok tidak ada persoalan dikemudian hari. Nanti diharapkan kesadaran masyarakat, sebab perberlakuan perda tersebut bisa tetap memberi pemasukan bagi APBD. Sementara Kepala dinas per-

Hearing komisi B dengan Dishub dan bagian hukum.

EKONOMI - BISNIS

8 KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Merah Marun, AG5039SJ, a/n. Arif Setyo Budianto, Ds. Kedungwaru-T.Agung No. 212/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Merah Silver, AG4195TH, a/n. Andy Kuswantoro, Kel. Bago-T.Agung No. 213/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Silver, AG6212RB, a/n. Tri Pinawati, Dsn. Bangak RT 05/02, Ds. Pelem, Campurdarat-T.Agung No. 214/IMB/BI-II/2016

Ubah TDL, PLN Sinkronisasi Data dengan TNP2K Surabaya, Bhirawa PLN berencana untuk mengubah Tarif Dasar Listrik (TDL) bagi katagori masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Jatim.

Rencana ini selaras dengan program pemerintah pusat untuk memberikan subsidi listrik dengan cara tertentu. Sehingga, untuk tarif listrik dengan tenaga 450 VA hingga 900 VA diberikan subsidi kepada para pelanggan.

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5390.J, a/n AHMAD GUFRON.SH DS.CURAH KALAK RW.02/02 KEC.JANGKAR SITubondo.

No. 215/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.4315.FE, a/n SAHHURI DS. SELOMUKTI RW.02/01 KEC.MLANDINGAN SITubondo.

No. 216/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.5612.FD, a/n ARISTIANA KEL.MIMBAAN RW.20/01 KEC.PANJI SITubondo.

No. 217/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.6707.EN, a/n DAWIRNO DS.WR.ANOM RW.08/03 KEC.ASEMBAGUS SITubondo.

No. 218/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5193.GA, a/n HODARI LATIF DS.KALIBAGOR RW.01/02 KEC.SITUBONDO SITubondo.

No. 219/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.4445.JI, a/n DIDIK JOKO CAHYONO. DRS DS.SB.WARU RW.10/03 KEC.B.PUTIH SITubondo.

No. 220/IMB/BI-II/2016

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 2880 DJ, a/n Joko Prasetyo, Ds Jono Kec Temayang Bjn No. 221/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5667 DM, a/n Bagus Prasetyo Utomo, Jl Kusnandar Karangpacar Bjn No. 222/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2853 CN, a/n Erna K, Ds Jl Sarimulyo Barat Banjarjo Kec Bjn No. 223/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2814 AN, a/n Siti Sujiati, Ds Bumirejo 5/4 Kec Malo Bjn No. 224/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2395 A, a/n Nur Wiwik, Ds Sumberagung 13/3 Kec Dander Bjn No. 225/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2000 AR, a/n Edi P, Ds Ledok Kulon Kec Bjn No. 226/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2492 AJ, a/n Herbertus, Ds Sidorejo Kec Padangan Bjn No. 227/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 8528 DA, a/n Moh Choiri, Ds Plesungan Kec Kapas Bjn No. 228/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4892 DH, a/n Supiatin, Dsn Gendongan Kec Sekar Bjn No. 229/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4805 DL, a/n Mika Danni, Ds Deling 4/2 Kec Sekar Bjn No. 230/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6789 BG, a/n Herlinawati, Jl P.Polim Kec Bjn No. 231/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4551 BW, a/n Narji, Ds Mudung Kec Kepohbaru Bjn No. 232/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2872 CS, a/n Sumarmi, Ds Donan Kec Purwosari Bjn No. 233/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6762 BM, a/n Surpon, Ds Kemiri Kec Malo Bjn No. 234/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2126 AZ, a/n Bayu Jayanoor, Ds Tanggungan Kec Ngraho Bjn No. 235/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6057 CW, a/n Bambang Sunarto, Jl Sunan Kalijogo 17/8 Bjn No. 236/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2921 BM, a/n Sutopo, Ds/Kec Kasiman Bjn No. 237/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3024 DT, a/n Yusup, Ds/Kec Ngasem Bjn No. 238/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6480 CU, a/n Gunarsih, Kel Kadipaten 5/1 Kec Kota Bjn No. 239/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2829 AN, a/n Wiwik, Ds Papringan 12/4 Kec Temayang Bjn No. 240/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6013 DV, a/n Suroto, Ds Plesungan 14/2 Kec Kapas Bjn No. 241/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4641 BV, a/n Sujarwo, Jl Serma Kusnan Kec kota Bjn No. 242/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6029 AZ,a/n Suminah, Dsn Klitik Kec Sugihwaras Bjn No. 243/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2796 CM, a/n Kasmi, Ds Suwaloh Kec Balen Bjn No. 244/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4805 DD, a/n Syaiful A, Ds Pohwates Kec Kepohbaru Bjn No. 245/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6718 AF, a/n Warsito, Ds Wotangare Kec Kalitidu Bjn No. 246/IMB/BI-II/2016

Kamis Pahing, 28 JANUARI 2016

trie diana/bhirawa

Luncurkan PVC

Maspion Group kembali meluncurkan produk terbarunya berupa atap modern (PVC) Superoof untuk berbagai bangunan seperti, pabrik, stadion olah raga, industri agrobisnis, pergudangan dan bangunan komersial. Tampak General Manager PVC Paulinus Tandry (kiri) dan Direktur Maspion Group Welly Muliawan saat munujukkan produk terbarunya diantaranya PVC 3 layer roofing, atap PVC hollow,PVC gelombang (PVC corrugated) dan PVC gelombang type T (transparan) di Dragon Restaurant Jl Pregolan Surabaya, Rabu (27/1) sore.

Harga Beras di Bojonegoro Berangsur Turun Bojonegoro, Bhirawa Perum Bulog Sub Divre III Bojonegoro terus berupaya untuk menstabilkan harga beras dipasaran dengan cara melakukan Operasi Pasar (OP) Cadangan Beras Pemerintah (CBP), mulai tanggal 18 hingga 31 Januari 2016 ini. Dalam OP kali ini, Bulog Bojonegoro melibatkan sejumlah tim khusus dengan droping puluhan ton beras dengan kualitas premium.

Hasil OP yang dilakukan Bulog mulai kentara dampaknya. Pasaln-

ya, harga beras dipasaran telah mengalami penurunan sebesar Rp 1.000 sampai 1.300 per kilo gram. Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Efdal MS mengatakan, pihaknya optimistis harga beras secara bertahap akan terus menurun seiring digelarnya operasi pasar tersebut akibat turunnya permintaan. “ Saat ini harga dipasaran mulai berangsur turun hingga Rp 8.200 dari sebelumnya Rp 9.500 per kilogram,” kata Efdal kepada Bhirawa, diruang kerjanya.

Ditambahkan kegiatan OP senga-

Achmad Basir/bhirawa

Petugas Bulog Sub Divre Bojonegoro saat menggelar operasi pasar di kompleks Pasar kota Bojonegoro.

Pembatal Pajak Daging Impor Tak Pengaruhi Kenaikan Harga Tuban, Bhirawa Meski pemerintah pusat telah membatalkan pemberlakukan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 10% pada penjulan daging sapi impor, namun harga daging sapi pada sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban masih juga belum turun. Bahkan harga daging ayam pun juga ikut-ikut naik Rp2.000/Kilogram-nya yang semula hanya Rp30.000/Kilogram-nya. Akan tetepi naik-nya harga daging ayam ini bukan karena pemberlakukan pajak, tapi dikarenakan minimnya pasokan dari peternak dampak dari perubahan cuaca.

“Omzet penjualan kami sepekan terakhir menurun hingga 40 persen, pembatalan PPn ternyata sama sekali tidak berpengaruh terhadap harga jual daging sapi,” kata H. Fuad el Amin salah satu pedagang daging di Pasar Baru Tuban (27/1).

Lebih lanjut diterangkan, bahwa sampi saat ini ia mengaku masih kebingungan, karena pada hari-hari biasa sebelum rencana diberlakukan pajak pada daging sapi impor ia mengaku mampu menghabiskan hingga 3 ekor sapi setiap harinya, sementara saat ini, maksimal hanya satu ekor saja.

“Banyak yang beralih ke dading ayam, sebelumnya kami bisa menjual hingga 3 ekor sapi perhari, akan tetepi sekarang maksimal hanya satu ekor saja, dan itupun kadang tak habis terjual,” Terang H. Fuad. Selain menurnya omzet penjualan, saat ini para pedagang juga mengaku dipusingkan dengan pasokan sapi yang makin langka di tingkat peternak. Pasokan sapi hanya diperoleh dari pengusaha berskala besar dan itupun dengan harga yang sangat mahal. Q hud

ja digelar pada awal tahun 2016 karena saat ini memasuki musim paceklik gabah di kalangan petani.

Selain itu apalagi pada bulan Maret sudah mulai masa panen. “ Panen raya kami prediksikan pada Maret mendatang,” ujar Efdal.

Sementara itu, OP CBP menyasar masyarakat umum dan pedagang beras. Harga beras yang diambil dari gudang dipatok Rp 7.800 per kg sementara ketika di pasar dijual Rp 8.100 per kg. Perbedaan harga tersebut berasal dari biaya operasional seperti transport dan pengemasan (packing). “Kualitas beras yang kami salurkan melalui OP itu kelas premium,” ujarnya.

Menurutnya, pedagang bisa mengakses beras OP Bulog namun harus mengantongi rekomendasi dari Bulog setempat terlebih dulu. Karena apa beras tersebut biar terpantau oleh pihak Bulog setempat.

“Bila dijual ke masyarakat, keuntungan maksimal yang diperbolehkan sebesar Rp 300 per kg atau Rp 8.100 per kg. Kalau menaikkan harga beras OP secara berlebihan, pedagangnya akan kami tindak,” pungkasnya. Efdal menyebutkan, hingga sampai saat ini sudah laku sekitar 15 ton beras yang disalurkan. Jumlah tersebut dari tiga wilayah yakni Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Q bas

Untuk mewujudkan program tersebut, kini PLN telah memulai proses survei pencarian dan komparasi data mulai dari tanggal 21 Januari 2016 yang lalu. Ditargetkan, proses ini akan berakhir pada Bulan Maret 2016 mendatang.

“Untuk tarif listrik 900 VA akan berubah menjadi Rp 1.409, sedangkan tarif listrik 500 VA kebawah akan berubah menjadi Rp 605.

Hal ini dilakukan Pemerintah bagi masyarakat misPinto Raharjo kin dan rentan miskin yang ada di Jatim,” kata Pinto Raharjo, Humas PLN Distributor Jatim, di ruang kerjarnya Rabu (27/1) kemarin.

Menurutnya , untuk menidentifikasi masyarakat miskin dan rentan miskin, PLN akan menurunkan tim survei hingga tingkatan kantor rayon di wilayah Jatim. Saat ini, pihaknya telah menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berbeda 24,7 juta warga miskin nasional. Namun, PLN meliki data sebesar 44 juta warga miskin. Data tersebut merupakan data internal PLN yang diambil dari data pelanggan PLN dengan tenaga 450 VA hingga 900 VA. “Tim survei itu nantinya akan mencari data yang akan dikomparasikan dengan data TNP2K. Sehingga nantinya kami dapat menyalurkan program subsidi listrik kepada masyarakat hingga tepat sasaran,” ulas dia.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan, bahwa adanya selisih data yang ada antara data TNP2K dengan data pelanggan PLN disebabkan karena pada tahun 2016, data yang dimiliki oleh PLN belum dimutakhirkan secara detail. Menurut Data TNP2K, para pelanggan di Provinsi Jatim yang menggunakan daya listrik 900 VA ada 497 ribu.

Sedangkan data pelanggan dengan daya 900 VA, PLN Distribusi Jatim mencatat ada sebesar 3,6 juta pelanggan.

“Saat ini, PLN masih menggunakan data pelanggan yang dihimpun beberapa tahun yang lalu. Mereka yang memasang listrik dengan tegangan 450 VA hingga 900 VA tersebut barangkali telah menjadi warga yang telah mampu. Untuk itu, jika dalam proses komparasi data ditemukan hal tersebut, maka subsidinya akan dialihkan pada mereka yang kurang mampu,” urai dia.

Sementara itu, ada beberapa indikator yang dipakai, diantaranya adalah PLN akan menghitung penghasilan perbulan dibawah Rp 900 ribu, dan juga kami akan melakukan survei pada dinding rumah tempat tinggal mereka, jika belum menggunakan tembok, maka dapat dikatakan mereka adalah masyarakat miskin dan rentan miskin,” jelasnya. Q ma

Mundurnya Ford Motor Indonesia Rugikan Konsumen Surabaya, Bhirawa Keputusan Ford Motor Indonesia (FMI) mundur dari bisnis otomotif, berdampak terhadap konsumen yang berada di Surabaya. Mereka yang terlanjur membeli mobil asal Amerika itu merasa cemas terhadap ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual.

Michael Lewis, warga Manyar Kertoarjo yang juga pemilik Ford Fiesta mengaku gelisah dengan produk Ford yang dimilikinya. Pada hal usia mobil Ford Fiesta yang dimilikinya baru memiliki masa pakai satu tahun, selain kejelasan garansi juga di persoalkan. Sehingga, kekhawatiran produk Ford purna jualnya akan jatuh.

“Saya mendapat informasi tentang mundurnya Ford Motor Indonesia dari email. Begitu membacanya yang terekam ketika itu, bagaimana nasib mobil saya kedepannya.

Meskipun di email tersebut

ditulis, pemilik masih mendapatkan cover Ford Asia Pasifik, tetapi harga komponen suku cadang Ford akan jauh lebih mahal,” ujarnya dengan kecewa, Rabu (28/1) kemarin.

Suku cadang mahal, lanjut Lewis, karena terjadi perubahan izin dari importir khusus menjadi importir umum. Per-

bedaannya importir khusus memang menaruh modal di Indonesia, sedangkan importir umum hanya akan mendatang produk dari luar negeri karena adanya permintaan. Sehingga kontinuitas produk dan suku cadang jika dipegang importir umum akan berselisih jauh Q wil dengan importir khusus.Q

Disaat semua perusahaan otomotif bersaing, PT Ford Motor Indonesia justru hengkang karena merasa kalah bersaing dengan produk yang telah ada.

Berdayakan Warga Eks Lokalisasi Kembangkan Pet Aksesoris Ramainya dunia pecinta hewan peliharaan atau yang akrab disebut pet lover, memunculkan ceruk bisnis baru yang sedikit terjamah oleh produsen lokal. Dasar pemikiran itulah yang membuat Dini Arianti, seorang pengusaha pakaian wanita yang akhirnya memilih banting stir untuk merambah bisnis di lingkungan pecinta hewan.

Bisnis pet lover pakaian pada hewan kesayangan di Jalan Pakis 2 no 8-10 Surabaya.

Berbekal pengalaman di bidang bisnis baju, pengusaha yang berdomisili di Jalan Pakis 2 no 8-10 Surabaya ini mencoba memproduksi pakaian hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing. Cukup asing memang jika didengar oleh masyarakat umum.

Namun bagi pet lover pakaian pada hewan kesayangan itu cukup wajar dan sudah menjadi trend.

Dini menerangkan bahwa langkah berani memutar haluan bisnisnya tersebut dilakukan karena melihat potensi pasar pada pakaian hewan yang cukup besar.

Menurut Dini selama ini pakaian hewan yang ada di gerai-gerai pet shop (toko penyedia peralatan hewan peliharaan) sebagian besar adalah import dan dibanderol dengan harga yang lumayan mahal.

“Pakaian yang ada saat ini sebagian besar import dan harganya mahal. Ada juga yang murah tapi kualitas bahan dan bentuknya yang tidak layak pakai. Istilahnya tidak ber-prikehewanan jika dipakaikan ke peliharaan kita,” ujar Dini sembari tertawa.

Dengan menggunakan merk dagang Kebun Binatang pet ac-

cessories, Dini berharap muncul satu produk lokal branded yang berkualitas serta memiliki gaya kekinian yang bisa diterima oleh semua lapisan pecinta hewan peliharaan.

“Dengan memproduksi sendiri kami berharap muncul produk lokal yang dapat bersaing baik secara kualitas maupun harga dengan produk import. Pokoknya semangatnya adalah memajukan usaha lokal lah,” bebernya.

Saat dikonfirmasi terkait penggunaan nama “Kebun Binatang” yang notabene identik dengan nama taman satwa milik Pemerintah Kota Surabaya, Dini menerangkan bahwa sengaja memilih nama tersebut agar identik dengan lokasi produksinya yakni di Surabaya “Kalau soal nama, saya berfikir produksi ini kan di kota Surabaya

yang bergerak di bidang hewan, dan ikon untuk hewan - hewan di Surabaya adalah Kebun Binatang Surabaya (KBS). Lantas saya menggunakan nama Kebun Binatang dengan menambahkan bidang usaha yakni pet accessories. Artinya usaha di bidang aksesoris hewan yang lahir di kota Surabaya,” terangnya.

Wanita penghobi traveling ini menambahkan bahwa semua produk baju dari Kebun Binatang pet accessories dikerjakan dengan detail sesuai dengan kontur badan kucing dan anjing.

“Produk Kebun Binatang pet accessories dikerjakan dengan detail oleh tangan terampil. Bahan yang kita gunakan pun adalah bahan yang digunakan oleh manusia, jadi akan nyaman juga bagi hewan,” beber lulusan SMUN 8 Surabaya ini. Q gat

Kamis Pahing 28 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

PJT I Bangun Jalan Alternatif di Bendungan Selorejo Malang, Bhirawa Sebagai BUMN pengelola sumber daya air, Perum Jasa Tirta (PJT) I berupaya membawa manfaat bagi masyarakat.

Salah satu program yang telah diselesaikan PJT I yakni pembangunan jalan alternatif bagi masyarakat di sekitar Bendungan Selorejo, tepatnya bagi warga di Desa Pandansari, Kec Ngantang, Kab Malang.

“Jalan alternatif ini diharapkan dapat semakin memperlancar dan mempercepat jalur perekonomian antar desa,” kata Ketua Dewan Pengawas PJT I Graita Sutadi dikonfirmasi, Rabu (27/1).

Sebelum adanya jalur alternatif itu, warga masih memanfaatkan jalur spillway di tepi bendungan yang semestinya hanya untuk jalur operasional pemeliharaan waduk.

Dibangunnya jalan alternatif tersebut bisa menghubungkan empat dusun yaitu Dusun Mbales, Pait, Mujung dan Sedawun. Jalan yang dibangun memiliki panjang sekitar 850 meter. Ia juga berharap kerjasama antara PJT I dengan pemerintah daerah serta masyarakat Pandansari agar tetap terjaga dan terbina dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Jalan alternatif itu sedianya diberi nama Jalan Dowstream Bendungan Selorejo. Namun karena terlalu panjang dan sulit diucapkan, ia meminta usulan nama dari warga.Tak berselang lama Camat Ngantang Rachmad Ichwanul Muslimin memberi usulan jalan tersebut diberi nama Jalan Kemakmuran Desa Pandansari. Usulan nama tersebut akhirnya disetujui para warga.Q cyn

Block Office Akan Diberi Nama yang Lekat dengan Petani Kota Batu, bhirawa Kalau pusat perkantoran dan pemerintahan umumnya diberi nama yang megah nan indah, namun hal itu tidak berlaku untuk perkantoran terpadu Block Office Pemkot Batu.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko justru ingin memberikan nama kompleks perkantoran block office dengan nama yang lekat dengan petani. “Mayoritas masyakat Kota Batu itu kan petani, sehingga perkantoran ini namanya harus lekat dan akrab dengan petani. Tujuannya agar gedung megah ini menjadi kebanggaan para petani Kota Batu,” ungkap Eddy Rumpoko kepada Bhirawa kemarin.

Sejumlah nama telah diusulkan antara lain Bale Tani, Bale Wong Tani, Omah Tani, Kantor Praja Tani dan Gedung Rakyat Tani. “Kantor ini selain sebagai pusat pemerintahan, juga merupakan fasilitas umum yang bisa diakses masyarakat. Kita berencana menjadikan taman perkantoran ini untuk tempat bersantai seperti alun-alun yang dilengkapi ruang pamer hasil pertanian dan mainan anak-anak,” tutur Eddy.

Dengan demikian perkantoran ini juga menjadi areal publik, selain sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat, juga menjadi areal publik untuk santai dan bermain.

Dengan memberikan nama yang lekat dengan petani, Eddy ingin memberikan kebanggaan sekaligus penghargaan atas jasa-jasa petani di Kota Batu yang telah bekerja keras, sehingga Kota Batu maju pesat seperti sekarang ini.

“Aktivitas pariwisata tidak bisa tumbuh pesat seperti sekarang ini tanpa ditunjang oleh pertanian. Dan sektor pertanian masih menduduki rangking pertama dalam menyumbang PDRB, baru kemudian disusul sektor pariwisata dan perdagangan,” terang Eddy.Q sup

Dipenda Kota Malang Dapat Potensi Pajak Baru Kota Malang, Bhirawa Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Malang tahun ini bakal mengintensifkan pajak reklame di dalam area mal.

Adanya aturan baru pada Perda No 2 Tahun 2015 mem buat pengertian reklame meluas sampai pada papan reklame usaha. Karena itu pada tahun ini papan reklame usaha yang banyak bertebaran di Kota Malang akan anas bachtiar/bhirawa dikenai pajak oleh Dipenda.

Tri Oky Rudianto “Kalau tahun kemarin kita belum menagih pajak pada papan reklame usaha, kita tahun ini menarik pajak papan reklame usaha dengan adanya aturan baru pada Perda tahun ini. Saat ini kita akan sosialisasikan dahulu aturan ini kepada pelaku usaha,” ujar Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Pajak Dipenda Tri Oky Rudianto, Rabu (27/1).

Ia menjelaskan, papan reklame yang kena pajak adalah papan reklame yang mengandung unsur promosi. Baik itu promosi yang terpampang di depan maupun dalam mal dengan ukuran di atas setengah meter persegi. “Adapun hitungannya tergantung ukuran luas papan nama nantinya,”jelas Oky. Saat ini, tim Dipenda sedang mendata banyaknya papan nama di mal maupun di fasilitas-fasilitas umum. Dipenda ingin menertibkan papan nama-papan nama tersebut. Tujuannya untuk memastikan mana papan nama yang masih digunakan dan mana pula papan nama yang sudah tak terpakai.

Setelah pendataan, papan nama yang masih berlaku atau masih dipergunakan oleh pemiliknya akan menjadi potensi pajak baru bagi Dipenda Kota Malang.

“Setelah pendataan selesai, maka pada tahun ini kita akan memulai terapkan penarikannya,” pungkas Oky. Q nas

MALANG RAYA

9

Daftar Tunggu Haji Kota Malang 18 Tahun Malang, Bhirawa Daftar tunggu atau antrean pemberangkatan bagi calon haji yang berangkat dari Kota Malang hingga 18 tahun ke depan karena masyarakat yang mendaftar untuk menunaikan rukun Islam kelima itu terus meningkat.

supriyanto/bhirawa

Usai melakukan aksi tanam pohon, mahasiswa mengikuti kuliah umum bersama Wali Kota Batu Eddy Rumpoko di ruang Pancasila kompleks Block Office, Rabu (27/1). Salah satu mahasiswa asal Lombok saat bertanya kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Mahasiswa Formatani se-Indonesia Aksi Tanam Pohon Kota Batu, Bhirawa Ribuan mahasiswa jurusan Agro Teknologi/Agro Ekoteknologi yang tergabung dalam Formatani dari seluruh PT seIndonesia menggelar aksi tanam pohon di Gunung Panderman Kota Batu, Rabu (27/1). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Seminar Nasional dengan tema ‘Tebang Pohon untuk Air Mata, Tanam Pohon untuk Mata Air’ yang digelar di Universitas Tribuwana Malang.

Aksi tanam pohon tersebut merupakan komitmen Formatani dalam pelestarian lingkungan hidup dan sumber mata air.

Usai melakukan aksi tanam pohon, ribuan mahasiswa tersebut mengikuti kuliah umum bersama Wali Kota Batu Eddy Rumpoko di ruang Pancasila kompleks Block Office. Wali Kota Batu sedianya memang akan menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan seminar, namun karena tidak bisa hadir maka mereka diundang untuk hadir di Kota Batu.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batu mengucapkan terima kasih atas kepedulian mahasiswa dalam pelestarian sumber mata air. “Kota Batu merupakan titik nol Sungai Brantas sehingga pelestarian alam dan sumber mata air di Kota Batu sangat berpengaruh terhadap 17 kab/kota yang dialiri Sungai Brantas,” ungkap ER sapaan akrab Eddy Rumpoko.

Lebih lanjut dikatakan, walaupun berstatus kota, masyarakatnya 80 persen adalah petani.

Aktivitas pertanian akan tetap dilindungi dengan memproteksi sejumlah kawasan agar tidak berubah fungsi dari lahan pertanian untuk permukiman dan industri.

“Pertanian merupakan sumber mata pencaharian dan penyumbang PDRB terbesar bagi Kota Batu sehingga kami berkomitmen untuk tetap mempertahan lingkungan hidup dan ekosistem di Kota Batu,” tegasnya.

ER juga menambahkan bah-

wa Pemkot Batu sedang giat mengembangkan pertanian organik. Tujuannya agar kesuburan lahan pertanian bisa diperbaiki dan harga produk pertanian meningkat.

Sementara itu, Ketua Formatani Tabrani mengatakan kegiatan Temu Nasional Formatani di Kota Batu tersebut untuk mengenal lebih jauh tentang kegiatan pertanian di Kota Batu, khususnya pertanian hortikultura.

“Setelah seminar, kemudian aksi tanam pohon, maka di hari ke-3 kami akan melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan pertanian Kota Batu. Kami ingin melihat langsung kegiatan petik apel, pertanian kentang, wortel dan bunga,” kata Tabrani.

Sejumlah mahasiswa dalam kesempatan dialog tersebut meminta agar Pemkot Batu semakin menggalakkan wisata agroforestry agar pendapatan petani semakin meningkat. Sehingga petani tidak berkeinginan untuk menjual lahannya.Q sup

Urus IMB di Kota Batu Cukup di Kecamatan Batu, Bhirawa Warga Kota Batu tak perlu lagi mendatangi Perkantoran Terpadu/ Balaikota untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Saat ini Pemkot Batu sedang mematangkan konsep Perwali tentang pelimpahan sebagian wewenang wali kota kepada kecamatan termasuk pengurusan IMB. Saat ini Bagian Pemerintahan Pemkot Batu terus menggodok untuk menyempurnakan konsep pelimpahan kewenangan ke kecamatan tersebut. Sebagian wewenang yang dilimpahkan salah satunya adalah tentang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ada beberapa persyaratan yang harus dipahami oleh SDM di Kantor Kecamatan terkait IMB yang dilayani kecamatan. Misalnya, untuk bangunan hunian yang memiliki luas di bawah 100 meter persegi penerbitan IMB cukup dari kecamatan.

“Selama ini kecamatan hanya bertugas mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan IMB, akan tetapi untuk lebih memudahkan masyarakat sekarang

anas bachtiar/bhirawa

Suliyanah kecamatan diberi kewenangan mengeluarkan IMB dengan luasan bangunan kurang dari 100 meter,” ujar Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu Suliyanah, Rabu (27/1).

Sedangkan persyaratan yang lain adalah, bangunan tersebut diperuntukkan sebagai hunian, bukan tempat usaha, dan bukan bangunan bertingkat. IMB dari kecamatan ini juga tidak berlaku bagi rumah deret atau perumahan.

Suliyanah mengungkapkan bahwa tujuan pemberian sebagian wewenang wali kota ke kecamatan ini adalah murni

untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengurus IMB. “Langkah ini adalah bagian dari program PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dengan mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, ditambah dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,”jelas Suliyanah.

Untuk mempersiapkan soal administrasi dan kesiapan penyelenggaraan Perwali tersebut, Bagian Pemerintahan Kota Batu akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Dinas-dinas yang akan dilibatkan adalah Badan Penanaman Modal Kota Batu, Desperindag, Badan Keuangan Daerah, Bagian Organisasi, dan tiga camat yang ada di Kota Batu.

“Rakor akan diadakan sore ini (kemarin), dan targetnya Perwali sudah menemukan bentuk final dan bisa segera ditandatangani Pak Wali,” imbuh Suliyanah. Q nas

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang Imron mengatakan panjangnya daftar tunggu tersebut, selain karena jumlah warga yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat, juga disebabkan adanya kebijakan pemangkasan kuota 20 persen dari pemerintah Arab Saudi tiga tahun terakhir ini karena ada renovasi di Makkah.

“Sejak ada kebijakan pemangkasan 20 persen, kuota Kota Malang berkurang cukup signifikan, dari 1.300 hingga 1.400 calon haji yang diberangkatkan, turun menjadi sekitar 900 orang calon haji. Kabarnya tahun ini kuota haji Indonesia akan kembali normal, bahkan ada tambahan sekitar 20 ribu dari pemerintah Arab Saudi,” katanya, Rabu (27/1).

Imron mengakui, lamanya daftar tunggu tersebut, banyak pendaftar yang kaget, bahkan banyak yang mengundurkan diri (batal mendaftar), terutama pendaftar yang sudah berusia lanjut (lansia) karena mereka merasa tidak mampu lagi dengan alasan kesehatan.

“Harapan kita semua, upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia berhasil agar daftar tunggu haji di Tanah Air tidak terlalu panjang, termasuk di Kota Malang yang sampai 18 tahun,” ujarnya.

Menyinggung mutasi calon haji, baik keluar maupun masuk Kota Malang, Imron mengatakan rata-rata sekitar 100 orang setiap tahun utnuk mutasi masuk dan 60-65 orang mutasi keluar.

“Banyak alasan para calon haji ini yang mutasi keluar maupun masuk Kota Malang, di antaranya adalah ingin berangkat bersama-sama keluarga, sehingga minta penggabungan,” ucapnya.

Menurut Imron, penggabungan tersebut bisa dilakukan untuk suami istri, orang tua dan anak kandung dan orang usia lanjut (lansia) yang didampingi oleh keluarga, baik anak kandung maupun suami atau istri. “Tahun ada 52 calon haji yang minta penggabungan dan Alhamdulillah semua bisa berangkat ke Tanah Suci,” ucap Imron.

Mengenai adanya biaya kemitraan yang ditanggung calon haji, Imron mengatakan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya memang ada. Biaya kemitraan tersebut untuk biaya transportasi embarkasi dan debarkasi serta kebutuhan calon haji lainnya. Namun, untuk tahun ini Kemenag akan memperjuangkannya agar biaya transportasi tersebut ditanggung Pemkot Malang.

“Kami upayakan tahun ini biaya transportasi ditanggung pemerintah melalui APBD. Kami terus komunikasikan dengan DPRD agar usulan tersebut bisa disetujui,” tuturnya. Q mut, ant

Nelayan Sendangbiru Temukan Tumpahan Minyak Mentah Kab Malang, Bhirawa Nelayan di kawasan Pantai Malang Selatan, Kabupaten Malang menemukan tumpahan minyak mentah di sepanjang bibir pantai. Dan sampai saat ini belum diketahui berasal dari mana tumpahan minyak mentah tersebut.

Koordinator Search And Rescue (SAR) Mahemeru Malang Andi Susetiyo mengatakan tumpahan minyak mentah itu diketahui oleh nelayan Pantai Sendangniru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, setelah pulang melaut. Mereka mendapati ada bekas tumpahan minyak mentah di pinggir laut. “Setelah mereka amati, tumpahan itu lebih mirip bekas minyak mentah,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (27/1).

Sementara, cairan mirip minyak mentah itu ditemukan di sekitar Pantai Lenggoksono hingga Pantai Sendangbiru.

Sedangkan temuan nelayan tersebut sudah dilaporkan ke instansi terkait agar dilakukan penelitian. Namun, hingga saat ini belum ada respon positif atas temuan nelayan tersebut.

Sedangkan ketebalan tumpahan minyak mentah itu sekarang ini sudah mulai berkurang. Sehingga butuh tim ahli untuk meneliti agar tumpahan mirip minyak mentah itu bisa ketahui, apakah itu minyak mentah atau cairan lainnya.

Secara terpisah, Kepala Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Malang AKP Nyoto membenarkan jika nelayan Pantai Sendangbiru telah menemukan adanya dugaan tumpahan minyak mentah di sepanjang bibir pantai sepanjang 15 kilometer, mulai dari Pantai Tamban hingga ke Sendangbiru. “Jika itu berasal dari bahan bakar minyak akibat mesin nelayan pecah tidak mungkin, karena terlihat seperti minyak mentah. Sehingga kami masih melacak dari mana asal minyak tersebut,” ujarnya.Q cyn

Pemkab Malang Pulangkan Belasan Korban Gafatar Kab Malang, Bhirawa Pemkab Malang telah memulangkan korban Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Kabupaten Malang yang sebelumnya ditampung di Kantor Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LP3) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, Desa Banjarejo, Kecamatan Tumpang, kabupaten setempat.

Mereka yang dipulangkan, kata Pejabat (Pj) Bupati Malang Hadi Prasetyo berasal dari tiga kecamatan yakni 2 KK asal Kecamatan Kromengan, 1 KK asal Pagelaran, dan 1 KK asal Kecamatan Dampit. “Korban Gafatar yang kita pulangkan terdapat 4 Kepala Keluarga (KK) berjumlah 17 orang,” terangnya seusai melepas korban Gafatar di Kantor LP3 Dinsos Kabupaten Malang, Rabu (27/1).

Menurutnya, para korban Gafatar tersebut sebelumnya diberikan pembinaan agar mereka nanti bisa bermasyarakat. Saat mereka kembali

ke desa asalnya, bisa beraktivitas atau bekerja. Dan selama tiga bulan, Pemkab Malang melalui Dinsos akan terus memantau mereka serta mem berikan bantuan sembako.

Selain itu, Pemkab juga akan bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mereka dibantu mendapatkan pekerjaan, seperti menggarap lahan petanian karena mereka selama ini menjadi petani.

Hadi menjelaskan, mereka telah ditampung, sejak Senin (25/1) dan mendapatkan pembinaan tidak hanya dari Pemkab Malang, namun juga dari Kodim 0818, Polres Malang, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang.

Sehingga dengan adanya pembinaan tersebut mereka tidak kembali atau menjadi korban penyesatan agama. “Karena mereka itu hanya menjadi korban,” tegasnya.

Sebelum dipulangkan, kata dia, mereka juga wajib membacakan dua kalimat syahadat

yang dibimbing oleh anggota MUI Kabupaten Malang KH Nur Wahid (Gus Wahid). Sehingga mereka kembali sebagai penganut Islam yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. Dan harapan Pemkab Malang, masyarakat mau menerima warganya yang menjadi korban Gafatar, sehingga mereka juga mempunyai hak dalam bermasyarakat.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Malang KH Fadhol Hizah mengingatkan kepada korban Gafatar agar ke depannya jangan mudah tergoda iming-iming atau janji-janji yang disampaikan oleh orangorang yang selanjutnya akan menjerumuskan atau menyesatkan akidah mereka. Karena dalam agama Islam sendiri tidak pernah mengajarkan apa yang selama ini diajarkan oleh pimpinan Gafatar.

“Yang sudah ya sudah, dan sekarang mari kembali ke ajaran Islam yang benar. Karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka

cahyono/bhirawa

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo (kiri) saat memberikan bantuan sembako kepada korban Gafatar yang akan kembali pulang ke kampung halamannya, Rabu (27/1). kembali ke jalan Allah yang benar, dan wajib mengikuti syariat Islam,” ucapnya saat memberikan sambutan sebelum korban Gafatar dipulangkan.

Di tempat yang sama, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang H Hadi Mustofa meminta kepada Pemkab Malang agar terus melakukan bantuan baik secara moril maupun material hingga mereka mandiri.

Sebab, selama kembali di tem-

pat tinggalnya, mereka harus kembali beradaptasi untuk bermasyarakat. Dan dia juga berharap, mereka yang menjadi korban Gafatar jangan diasingkan, namun harus didekati.

Untuk itu, tidak hanya dibutuhkan peran Pemkab Malang saja yang terus membina mereka. “Tapi yang paling utama adalah peran Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat setempat,” tuturnya. Q cyn

OLAHRAGA

10

Kamis Pahing 28 JANUARI 2016

LINTASAN

Ketum Asprov PSSI Jambi Resmi Mengundurkan Diri Jambi, Bhirawa Ketua Umum Asosiasi provinsi (Asprov) PSSI Jambi, Indra Armendaris, secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya di sepak bola karena sudah resmi menjabat sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Jambi periode 2016-2020.

"Saya sudah mengirimkan surat resmi pengunduran dirinya ke PSSI tertanggal 14 Januari lalu," kata Indra Armendalis, di Jambi, Rabu.

Dia menambahkan, begitu SK KONI Pusat menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Jambi turun, itulah saatnya saya mundur dari Ketua Asprov PSSI Jambi.

Saat ini Asprov PSSI Jambi dipimpin Pelaksana tugas (Plt), sesuai ketentuan yang menjadi Plt adalah sekretaris umum dan yang mendapat amanah itu di Jambi adalah Sekum Asprov PSSI Jambi, Jefry.

Lebih jauh Indra mengatakan bahwa penunjukkan Plt itu sudah disetujui oleh semua pengurus pusat dan kalaupun ada yang tidak puas atas keputusan itu saya pikir itu wajar.

Kini pelaksana tugas Asprov PSSI Jambi wajib menggelar turnamen dan kompetisi yang selama ini menjadi agenda PSSI Pusat seperti LSI, Piala Suratin dan Liga Nusantara.Q ant

Dua Calon Ketua Bersaing di Musda POBSI Jambi, Bhirawa Dua nama calon ketua umum Pengprov Pobsi Jambi siap bersaing pada Musyawarah daerah (Musda) Pengprov Pobsi Jambi yang akan digelar pada 13 Februari mendatang.

"Kedua nama calon yang akan maju pada Musda Pengprov Pobsi Jambi nanti adalah Hendri Attan sebagai pengusaha muda dan Zaidan anggota DPRD Muarojambi," kata Ketua Umum Pengprov Pobsi Jambi, Yos Sumarsono, di Jambi Rabu.

Kedua nama calon itu sudah diusung oleh beberapa pengurus cabang (cabor) Pobsi yang ada di Provinsi Jambi.

Untuk calon Hendri Attan merupakan berlatar belakang pengusaha, sejak lama memang berminat di olahraga bola sodok ini dan sosoknya yang lebih dikenal dengan panggilan Ateng ini sudah sering masuk kepengurusan cabang olahraga Jambi dimana terakhir saat ini dia menjabat bendahara umum Pengprov PGSI Jambi.

Sementara itu Zaidan saat ini adalah Ketua Umum Pengcab Pobsi Kabupaten Muarojambi yang juga anggota DPRD Muarojambi dan menyatakan diri siap memimpin biliar Jambi untuk tingkat provinsi.

Agenda utama Musda Pengprov Pobsi Jambi itu adalah untuk memilih Ketua Umum Pengprov POBSI Jambi periode 2016-2020.

Ketua saat ini Yos Sumarsono, mengatakan bahwa dirinya sudah dua kali menjabat ketua dan pada musda nanti sudah menjadi kewajiban anggota peserta musda memilih ketua barunya untuk empat tahun ke depan.Q ant

PP PCI Akan Gelar Liga Mahasiswa 2016 Jakarta, Bhirawa Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI) akan mengadakan Liga Kriket Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia di Serpong, Banten pada 11-18 Maret 2016.

"Liga Cricket Mahasiswa dan Pelajar yang digelar di Serpong juga erat hubungannya dengan pemantauan atlet yang dijaring masuk tim inti SEA Games XXIX Malaysia tahun 2017 dan Asian Games XVIII di Jakarta tahun 2018," kata ketua umum PP PCI Azis Syamsuddin dalam rilis dari humas PP PCI yang diterima di Jakarta, Selasa.

Azis Syamsuddin yang juga anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, sebelumnya PP PCI telah menggelar Kejurnas dan sekaligus Pra PON di Bogor 18-27 Oktober 2015 dan Kejurnas U-19 di Serpong 15-23 Desember 2015.

Dalam waktu yang bermasamaan dengan Kejurnas U-19, PP PCI juga mengirim atlet Pelatnas SEA Games dan Asian Games tampil di kejuaraan internasional serta ujicoba di India yang digelar 11-22 Desember 2015. Dengan begitu tim nasional kriket Indonesia yang berjumlah 22 atlet mendapat pengalaman tanding tingkat internasional. " Pengalaman tanding ini nantinya dapat dijadikan modal bagi atlet nasional untuk mempertahankan di Pelatnas.

Sementara yang prestasinya tidak berkembang akan terdegradasi. Melalui promosi degragasi tim inti atlet SEA Games XXIX Malaysia berjumlah 14 orang," tambahnya.

Disinggung perkembangan prestasi dan pertumbuhan atlet cricket di Indonesia, Azis menegaskan, mengalami kemajuan pesat sejak PP PCI dikukuhkan sebagai anggota KONI tahun 2011. Bahkan dalam mensosialisasikan olahraga cricket keberbagai daerah PP PCI tidak lupa melakukan penataran pelatih, dan wasit.

Pertumbuhan pelatih dan wasit nasional maupun internasional di Indonesia juga mempengaruhi peningkatan prestasi atlet nasional. Dengan harapan, atlet kriket di berbagai daerah dapat bersaing ketat dalam menggapai prestasi puncak.Q ant

dok dispora jatim

Kadispora Jatim, Supratomo didampingi Kabid Olahraga Rekreasi Jatim Hartiin, SH bersama para atlet difabel yang berhasil mengantarkan Jatim meraih juara umum Pepapernas VII Bandung 2015.

Atlet Pepapernas Jatim Terima Bonus dari Gubernur Surabaya, Bhirawa Atlet pelajar difabel Jatim kini tersenyum lega, usai mengantarkan Kontingen Jatim meraih juara umum di ajang Pekan Paralimpyc Pelajar Nasional (Peparpenas) VII Bandung 2015 lalu, mereka menerima bonus dari Gubernur Jatim yang diserahkan melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim.

Sebanyak 18 atlet dan pelatih hadir pada acara penyerahan bonus yang diberikan secara langsung oleh Kadispora Jatim, Drs Supratomo, Msi di Gedung Dispora Jatim.

Untuk peraih medali emas akan mendapatkan bonus Rp 10 juta, medali perak Rp 7.5 juta dan peraih perunggu mendapatkan Rp 5 juta, atlet non peraih medali mendapatkan Rp 3 juta dan official/pelatih

mendaptkan Rp 7,5 juta.

Kadispora Jatim, Supratomo mengaku salut terhadap perjuangan para atlet meraih prestasi terbaik. Karena mereka harus bersaing dengan atlet DKI Jakarta yang pada Pepapernas 2013 meraih juara umum dan tuan rumah Jabar.

"Terimaksih kepada suluruh para atlet dan pelatih yang sudah bekerja keras menghantarkan Jatim meraih juara

umum," katanya dihadapan para atlet dan pelatih, Rabu (27/1).

Sementara Kabid Olahraga Rekreasi Jatim Hartiin, SH mengatakan dengan di berikannya bonus ini membuat motivasi apara atlet difabel meningkat untuk lebih giat berlatih untuk mempertahankan gelar juara umum Selain Hartiin juga menjelaskan Keberhasilan kontingen Jatim di Peparpenas VII tidak hanya di support oleh Pemprov Jatim namun ada pihak lain yang terus menerus memberikan dukungan yaitu PTPN XII Surabaya yang begitu peduli dengan atletatlet Difabel Jatim.

Ia juga mengingatkan agar

para atlet terus berlatih agar bisa mempertahankan juara umum di Pepapernas tahun depan yang rencanannya digelar di Jateng. "Jangan cepat puas dan terus berlatih," katanya.

Seperti diketahui, Kontingen Jatim pada Peparnas VII meraih juara umum dengan 17 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Jabar diperingkat dua dengan 16 emas, 13 perak, dan 7 perunggu. Q wwn

Peraih Medali Emas Peparpenas VII Bandung 2015 Atlet

Cabor

Emas

Nanda Mei S Inggita Prameswari M Dandi Sukma Mutiara Cantik Harsono Riyan Arda D Ilyas Rahman Jalu Triatmoko Khalimatus Sakdiyah

Atletik Renang Renang Renang Renang Bulutangkis Bulutangkis Bulutangkis

3 3 3 3 2 1 1 1

Pelatih Brasil Asah Teknik Ritmik Empat Nama Ramaikan Surabaya, Bhirawa Kekuatan senam Jatim hingga kini masih terbaik di Indonesia, terbukti pada Pra PON 2105 di Bandung berhasil meraih 11 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Namun tim pelatih tidak mau terlena dengan hasil tersebut dan tetap fokus untuk bisa meraih emas di ajang PON XIX Jabar 2016.

Apalagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim memberikan target cabor senam untuk bisa merebuat delapan emas di PON Jabar.

Untuk bisa merealisasikan target tersebut KONI juga mendatangkan pelatih Anita Ines Kleman asal Brasil untuk menangani nomor senam ritmik.

Menurut Pelatih Senam Jatim, Indra Sibarani, pengalaman Anita Ines Kleman sudah tidak diragukan lagi, karena ia pernah menangani tim nasional senam Brasil di berbagai event. "Pelatih ini (Anita Ines Kleman) sudah berpengalama menjadi pelatih selama 30 tahun, jadi saya yakin ia bisa mengasah teknik atlet kita di nomor ritmik," katanya saat ditemui di GOR Senam Nusantara Citraland Surabaya, Rabu (27/1).

Selain itu ia juga melihat Anita juga bisa melakukan komunikasi dengan para atlet, walaupun pelatih bertubuh langsing itu sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan untuk bicara dengan bahasa Inggris pun ia masih kesulitan. "Walau tidak menguasai bahasa Indonesia, tapi Anita bisa memberikan pengarahan dengan baik terutama teknik.

Para atlet juga terlihat nyaman berlatih dengannya," kata Indra.

Saat disinggung mengenai rival di PON nanti, pria yang juga PNS Dispora Jatim itu masih melihat DKI Jakarta, Sumbar,

Bursa Calon Pelatih Arema

wawan triyanto/bhirawa

Anita Ines Kleman berlatih dengan atlet Puslatda Jatim di Gedung Senam Nusantara Citraland Surabaya.

Sulsel dan tuan rumah (Bandung) akan menjadi pesaing Jatim untuk meraih medali.

"Kami sudah memetakan kekuatan lawan dan kita juga sudah melihat nomor-nomor yang menjadi peluang bagi Jatim untuk meraih emas," katanya.

Ditemui disela-sela latihan, Anita Ines Kleman mengaku kualitas teknik para atlet Jatim sudah bagus, namun ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Ia juga mengajarkan beberapa teknik dan koreo baru bagi atlet. "Tenik sudah bagus, tapi saya mengajarkan teknik baru, saya optimis atlet bisa meraih di ajang September (PON Jabar) nanti," katanya dalam

Bahasa Portugis yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris.

Seperti diketahui, di Pra PON yang digelar di Komplek Olahraga Arcamanik, Bandung Bulan November 2015, Jatim berhasil meraih 11 emas, empat perak, dua perunggu dan berhasil meloloskan 14 atlet ke PON XIX Jabar.

Sembilan emas direbut dari artistik gymnastic dari nomor beregu putra, beregu putri, all round putra, all round putri, nomor lantai putri, meja lompat putra, ring putra, palang sejajar putra, dan palang bertingkat putri. Di nomor all round putra putri, Jatim juga menyabet medali perak. Sedangkan dua emas dari ritmik gymnastic. Q wwn

KONI Jabar Ajukan Penambahan Pelatih Korea Bandung, Bhirawa KONI Jawa Barat mengajukan penambahan pelatih Korea Selatan untuk menangani sejumlah cabang olahraga dalam rangka persiapan PON XIX/ 2016.

"Saat ini sudah ada sembilan cabang olahraga yang ditangani pelatih asal Gyeongsangbukdo Korea Selatan, kami ajukan ada penambahan untuk cabang olahraga lainnya," kata Ketua Umum KONI Jabar Ahmad Saefudin melalui media skype di sela-sela kunjungannya di Korea Selatan, Rabu.

Rombongan dari KONI Jawa Barat melakukan kunjungan ke Provinsi Gyeongsangbukdo Korea Selatan untuk memantau atlet Pelatda PON XIX/2016 cabang judo yang tengah melakukan pemusatan latihan di Negeri Gingseng itu.

Selain itu rombongan KONI

Jabar juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbukdo serta Komite Olahraga provinsi itu.

Jabar telah menjalin kerja sama dengan Gyeongsangbuk do sejak tahun 2011 melalui program pelatihan bagi 11 cabang olahraga.

Pada pertemuan itu, Ketua KONI Jabar menyampaikan permintaanya untuk mendapatkan pasokan pelatih untuk beberapa cabang olahraga lainnya.

Salah satunya untuk cabang sepatu roda yang sudah mengajukan untuk dilatih pelatih asal Korea.

Selain itu juga untuk menggantikan pelatih pengganti untuk cabang anggar yang hengkang ke Kalimantan Timur. ""Ada cabang sepatu roda, yang ingin ditangani pelatih asal Korea Selatan. Nanti dikomunikasikan," katanya.

Sementara itu dalam pemantauan atlet, rombongan KONI Jabar yang terdiri dari lima pengurus teras KONI JAbar untuk memastikan pelatihan berjalan sesuai rencana. Selain itu melakukan dialog dengan para atlet terkait kondii mereka selama ini.

"Mereka digenjot untuk meningkatkan performance, jadi dipantau terus. Jangan sampai sakit, pasalnya kami ingin mereka kembali ke Jabar dengan kondisi kemampuan teknik maupun fisiknya prima dan siap mewujudkan misi Jabar Juara Umum," kata Ahmad Saefudin.

Pada kesempatan itu, Ahmad Saefudin juga menyampaikan laporan perkembangan prestasi atlet Jabar setelah ditangani oleh para pelatih asal Korea antara lain cabang tinju, menembak, judo, gulat, senam, atletik, taekwondo dan panahan.Q ant

Malang, Bhirawa Sebanyak empat nama pelatih ternama meramaikan bursa calon pelatih Arema Cronus Indonesia Malang dalam menatap berbagai kompetisi dan turnamen yang bakal dilakoni tim berjuluk Singo Edan itu pada tahun ini.

Menurut rencana satu dari nama-nama pelatih yang masuk bursa tersebut bakal diumumkan pada siang ini (Rabu, 27/1) bersamaan dengan hasil evaluasi setelah tim tersebut gagal untuk kedua kalinya menggondol gelar juara, yakni Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman.

"Mungkin siang ini kita kenalkan nama pelatih baru itu. Dan, siapapun nama pelatih atau pemain baru itu boleh saja masuk bursa, namun kalau diumumkan dan dikenalkan kepada publik, berarti masih bukan pelatih atau pemain Singo Edan," kata Media Officer Arema Sudarmaji di Malang, Rabu.

Empat nama pelatih yang disebut-sebut dan masuk bursa dan bakal mengarsiteki Arema tahun itu adalah Milomir Seslija, Kas Hartadi, Nil Maizar, dan Jafri Sastra. Salah satu dari em-

pat nama itu bakal menggantikan peran Joko Susilo sebagai pelatih kepala, sedangkan Joko Susilo akan kembali menjadi asisten pelatih.

Hanya saja, dari empat nama itu, nama Milomir Seslija yang paling santer dikabarkan akan menggantikan Joko Susilo. Kabar bergabungnya Milo ke Arema dalam dua hari terakhir ini berhembus kian santer.

Jika memang Milo menjadi pilihan manajemen untuk mengarsiteki Arema, berarti kali kedua dia memimpin tim Arema karena sebelumnya pernah menjadi pelatih Arema Indonesia pada 2011.

Kabarnya Milo juga sudah berada di Indonesia dan siap meluncur ke kota Malang. Namun demikian, manajemen Arema masih belum memberikan pernyataan resmi. "Tunggu saja kabar pastinya, siapa pelatih dan pemain yang bergabung dengan Arema pada musim ini," kata General Manajer Arema Ruddy Widodo.

Dalam waktu dekat ini, agenda pertandingan Arema adalah mengikuti Trofeo Persija, Piala Gubernur Kaltim dan turnamen Bali Island Cup II (2016) pada 22-28 Februari mendatang.Q ant

RI-Timor Leste Perbaharui Kerjasama Kepemudaan Jakarta, Bhirawa Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Pemerintah Timor Leste memperbaharui kerja sama bidang pemuda dan olahraga setelah kerja sama sebelumnya berakhir.

Penandatanganan pembaharuan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Menpora Imam Nahrawi dengan Sekretaris Negara Bidang Pemuda dan Olahraga Timor Leste, Leovigildo Hornay di Dili, Timor Leste, Selasa dan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Taur Matan Ruak.

"Sebagai negara yang berbatasan langsung, kerja sama ini sangat diperlukan dan ditingkatkan. Banyak kerja sama yang bisa diperbaharui, dikembangkan dan diperluar baik bidang pemuda maupun olahraga," kata Menpora Imam Nahrawi dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta.

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Timor Leste sebenarnya sudah dilakukan sejak 19 Mei 2012, namun masa berlakunya berakhir 19 Mei 2015. Selanjutnya pemerintah Timor Leste mengajukan perbaharuan kerja sama dengan Indonesia.

Menurut dia, pada kerja sama baru ini kedua negara sepakat untuk menekankan pentingnya penyelenggaraan olahraga perbatasan kedua negara. Hal ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui interaksi masyarakat perbatasan.

Selain itu, kata dia, kedua negara juga sudah sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui penyelenggaraan pertandingan persahatanan, training camp, try out untuk berbagai cabang olahraga.Q ant

Kamis Pahing, 28 JANUARI 2016

Tarik Ulur Warnai Pengalokasian Anggaran Pilgub Jatim 2018 l Sambungan hal 1

tim 2018 mendatang. Yang muncul hanya perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1,6 triliun untuk dua putaran. Namun demikian perkiraan dana tersebut dapat turun asalkan ada pembagian yang jelas dengan kabupaten/kota yang pada 2018 juga melaksanakan Pilkada.

“Karenanya kami akan mengundang anggota Komisi A se-Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian, KPU RI dan Bawaslu RI, serta para akademisi dalam forum sinergitas terkait dengan anggaran Pilkada. Termasuk kehadiran KPU RI di sini sangat penting, mengingat harus ada aturan yang jelas yang bisa membuka peluang adanya pembagian dana Pilkada antara kab/kota dengan provinsi, sehingga nantinya akan meringankan anggaran untuk Pilgub, khususnya Pilgub Jatim,”tegas politisi asal Partai Golkar, Rabu (27/1).

Menurut Fredy, kehadiran kejaksaan dan kepolisian sangat dibutuhkan karena instansi tersebut yang memiliki distorsi soal hukum. “Apakah pembagian pembiayaan diperbolehkan secara hukum? Ka­ renanya kami akan minta masukan dari dua aparat penegak hukum ini. Jangan sampai kita sudah melangkah, kemudian disalahkan karena hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku,”tegasnya.

Seperti diketahui Gubernur Jatim Soekarwo berubah sikap terkait alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 sebesar Rp1,6 triliun. Dia menganggap anggaran tersebut terlalu besar sehingga harus dievaluasi. ”Sampai saat ini KPU Jatim belum merinci semua kebutuhan penyelenggaraan Pilgub. Memang sudah disampaikan Rp 1,6 triliun. Tetapi, itu hanya oral (pembicaraan). Tidak ada kalkulasi secara detil, berapa semua kebutuhan itu,” kata Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Pakde Karwo menyatakan, selain terlalu mahal baginya alokasi anggaran Rp 1,6 triliun juga akan memberatkan keuangan APBD Provinsi Jatim 2016.

Pasalnya, kekuatan anggaran pada APBD 2016 tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp 22,3 triliun. ”Bagi hasil pajak kita tahun ini turun sehingga postur anggaran juga dirampingkan,”akunya.

Belum lagi, kondisi ekonomi yang juga belum stabil. Karena itu, berat rasanya bila APBD harus menyiapkan anggaran sebesar itu. Pakde Karwo mengakui bahwa harga kebutuhan memang naik setiap tahun.

Namun, kalkulasi Rp 1,6 triliun dianggap terlalu tinggi. Pasalnya, pada penyelenggaraan Pilgub 2013 lalu hanya sebesar Rp 900 miliar. n cty

Pembebasan Lahan Mega Proyek Umbulan Dimulai l Sambungan hal 1

Swedia Jajaki Produk Ekspor Banyuwangi Tuntutan Buruh Banyuwangi, Bhirawa Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia Bagas Hapsoro melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi untuk menjajaki potensi ekspor produk daerah itu ke Swedia, Rabu (27/1).

Bagas mengatakan sejak 2011 Indonesia dengan Swedia telah memiliki hubungan yang erat dalam bidang ekspor impor. Sejumlah produk asal Indonesia yang telah diekspor ke Swedia antara lain, kopi, teh, minyak kelapa, CPO (minyak sawit mentah), karet, alas kaki, pakaian, elektronik dan alat permainan.

Perdagangan Indonesia dengan Swedia, kata dia, tercatat nilai ekspor Indonesia ke Swedia mencapai sekitar 177 juta dollar AS. “Dari keseluruhan produk ekspor Indonesia ini, kayu lapis Banyuwangi menjadi salah satu penyumbang ekspor ke Swedia. Pada 2015 lalu, Banyuwangi telah melakukan ekspor kayu lapis ke Swedia de­ ngan volume 78.833 m3 senilai 129.329 dollar AS,” ujar Dubes Bagas.

Impor RI dari Swedia berupa hitech yang berwawasan lingkungan seperti, teknologi panas bumi dan hydro power. Swedia pun, imbuhnya, menjadi salah satu investor terbesar ke Indonesia dengan nilai investasi Rp 23,8 miliar.

Selain kayu lapis, Dubes Bagas juga melihat kopi Banyuwangi memiliki pangsa pasar yang bagus untuk dikembangkan di Swedia. “Ini sangat potensial sekali. Tentunya kopi ini

nurhadi/bhirawa

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia Bagas Hapsoro didam­ pingi Pj Bupati bersama dengan beberapa pejabat saat melihat tayangan B Fest di Lounge Pemkab Banyuwangi, Rabu (27/1).

harus di-package yang menarik dan bagus supaya bisa menembus pasar internasional,” ujar Dubes Bagas.

Berdasarkan penilaian Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, kopi Banyuwangi dikenal bermutu tinggi, bahkan kualitasnya dinilai di peringkat ke 4 setelah Jamaica, Hawai, dan Toraja. Produksi kopi Banyuwangi mencapai 7,8 ribu ton dengan

luas panen 8,19 ribu hektare.

Selain produk eskpor, Dubes Bagas juga berkeinginan terus meningkatkan hubungan antara Banyuwangi dan Swedia. Salah satunya mendatangkan turis asing ke Banyuwangi.

Dari total wisatawan Swedia yang ke Indonesia, yakni 27.600 wisatawan selama ini banyak berkunjung ke Jogjakarta, Bali dan Sumatera.

“Selama dua hari kami di sini, saya lihat potensi wisata yang dimiliki Banyuwangi juga bisa menjadi daya tarik wisatawan Swedia. Alamnya yang sejuk serta kotanya yang bersih, menjadi poin alasan kedatangan turis Swedia kemari. Akan kita intensifkan promosi pariwisata Banyuwangi di Swedia,” kata Dubes Bagas.

Dalam lawatannya, Dubes Bagas juga mengunjungi salah satu industri galangan kapal termodern dan tercanggih yang ada di Banyuwangi, yaitu PT Lundin Industry Invest. Perusahaan ini mempunyai ahli desain kapal dari berbagai negara, seperti Inggris dan Australia. Sementara ownernya, John Lundin adalah warga negara Swedia yang kini menetap di Banyuwangi.

Perusahaan ini dianggap memiliki teknologi canggih yang tidak banyak dimiliki oleh industri serupa di negara-negara lain di mana bahan kapal diproduksi menggunakan serat fiber yang kuat dan tahan korosi, seperti di Eropa. Saat ini Lundin tengah menggarap 10 unit kapal cepat berteknologi tinggi, berkecepatan 75 knot yang dipesan oleh Swedia. n mb12

10 Pejabat Eselon II Pemprov Tahun Ini Masuki Pensiun l Sambungan hal 1

Pertanian Ir Wibowo Ekoputro MMT dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dra Tutut Tri Herawati MM. Lalu, Kepala PU Bina Marga, Ir Supaad MSi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Drs Zarkasi MSi, Kepala Dinas Kesehatan dr Harsono, Kepala Dinas Peternakan Ir Maskur MM, Wadir Penundang dan Pendidikan Pelatihan RSUD Dr Soedono Madiun Dra Sri Maretini Ikawati S Apt dan Wadir Umum dan Keuangan RSUD Dr Soedono Madiun Drs M Makmun MM. Menurut Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, bagi pejabat eselon II yang tahun ini sudah memasuki masa pensiun, tidak mungkin lagi bisa diperpanjang lagi.

Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), batas usia pensiun pejabat tinggi adalah 60 tahun.

“Bagi yang pensiun, jabatannya nanti akan diganti oleh pejabat lain.

Bisa diambilkan dari pejabat yang kini sudah eselon II, dan bisa juga

diambilkan yang eselon III lewat lelang jabatan. Semua tergantung Pak Gubernur,” kata Sukardi, Rabu (27/1).

Terkait beberapa jabatan yang kini masih dijabat Plt (Pelaksana Tugas) yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol yang dijabat Asisten IV Sekdaprov Jatim Dr A Mudjib Afan MKes, dan jabatan Diretur Utama RSUD dr Soetomo yang kini dijabat Kepala Dinas Kesehatan dr Harsono, Sukardi mengaku belum tahu kapan diisi.

“Semua tergantung Pak Gubernur. Khusus untuk Direktur Utama RSUD dr Soetomo sekarang masih proses pembenahan manajemen.

Nanti kalau sudah selesai semua baru diisi yang definitif. Saya belum ada petunjuk untuk lelang jabatannya,” katanya.

Perlu diketahui, berdasarkan UU ASN pasal 13, pasal 14 dan pasal 19 disebutkan secara jelas jabatan di birokrasi. Yang pertama jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabat­ an pimpinan tinggi.

Jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan

jabatan pimpinan tinggi yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pertama.

Masing-masing kelompok jabatan memiliki batas usia pensiun yang berbeda-beda. Dalam UU ASN dalam pasal 87 ayat (1) huruf C dan pasal 90 disebutkan bahwa PNS akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.

Dengan rincian batas usia pensiun bagi pejabat administrasi adalah 58 tahun, bagi pejabat pimpinan tinggi adalah 60 tahun dan BUP bagi PNS yang menduduki fungsional diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menegaskan jika usia pejabat pemerintah yang memasuki usia pensiun sudah diatur dalam UU ASN (Aparatur Sipil Negara). Dan pengisian pejabat menjadi kewenangan gubernur. ‘’Saya kira itu merupakan kewenang­an gubernur. Namun semuanya harus berdasar pada UU ASN yang telah membatasi usia pensiun bagi pejabat tinggi yaitu 60 tahun,’’tegas politisi asal Partai Golkar ini. n iib. cty

kah berikutnya adalah pembebasan lahan akan dimulai terkait pemasangan pipa transimisinya,” ujar Edy Paripurna saat dihubungi sejumlah wartawan di Pasuruan, Rabu (27/1).

Sekadar diketahui, sumber air Umbulan hingga saat ini menghasilkan air 4.500 liter/ detik. Rencananya mega proyek tersebut akan dikelola oleh Pemprov Jatim dan airnya akan dialirkan ke lima daerah di Jatim, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik serta Kota Surabaya.

Pemkot Pasuruan masih tidak setuju lantaran selaku pengelola sumber Umbulan belum mengetahui perkembangan terakhir rencana Pemprov Jatim itu.

Bung Edy panggilan akrabnya menambahkan pihak Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan selanjutnya harus saling berkoordinasi. Termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat Pasuruan.

“Harus saling berkoordinasi antara keduanya. Untuk sosialisasi harus pula sesering mungkin agar masyarakat tahu terkait mega proyek Umbulan itu. Sedangkan pelaksanaannya juga harus melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat di Pasuruan,” tandasnya. n hil

Banjir Bandang Rendam Dua Kecamatan

Sambang Rombeng

Jakarta itu bisa melanggar undangundang,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (27/1).

Menurut dia, bunyi undangundang telah jelas dan tidak perlu lagi ditafsirkan sehingga wacana pelantikan di Istana Negara di Jakarta atau Bogor harus memiliki payung hukum yang jelas. Artinya undang-undang harus diubah dulu, yang tentunya memerlukan waktu lama.

Kalaupun menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), lanjutnya,

l Sambungan hal 1

bagaimana mendapatkan barang (kulakan) hingga laba yang diperoleh setiap harinya.

“Dari sini saya banyak mendapatkan masukan. Dari sini pulalah saya mendapatkan ilmu dan masukan, bagaimana mengangkat mereka biar tetap eksis.

Mengingat keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang setiap tahunnya meningkat,”papar pria yang memiliki background pendidikan hukum ini.

Tak pelak setiap turun di masyarakat atau saat reses, Hartoyo selalu menyempatkan diri turun ke Pasar Gembong dan PKL se-Surabaya dan Sidoarjo. Kebetulan pria kelahiran 1968 ini berasal dari Dapil I. Tak heran dia sangat berterimakasih kepada para rombeng dan PKL yang memilihnya saat Pileg lalu.

“Saya banyak berutang kepada mereka yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk duduk sebagai anggota DPRD Jatim. Karenanya saat reses saya selalu datang ke mereka untuk menjaring aspirasi yang ada,”lanjutnya.

Ditambahkannya, yang paling ditakutkan oleh penjual barang dan pakaian bekas adanya penggusuran. Kalau itu terjadi, maka lahan untuk mencari uang akan hilang. “Untuk itu saya selalu menekankan agar mereka taat aturan dalam berjualan sehingga penggusuran dapat dihindari,”lanjutnya. n cty

11

SAMBUNGAN

l Sambungan hal 1

Tanjunganom tidak kuat menahan derasnya aliran sungai. Sehingga tanggul Sungai Kedongombo jebol di dua lokasi tepatnya di Dusun Tawangsari selebar empat meter, akibatnya sepuluh hektare sawah di Desa Kedungombo terendam banjir.

Sawah yang rata-rata ditanami padi dan sudah berumur dua bulan ini ludes terendam air. Akibat banjir bandang ini diperkirakan petani akan mengalami gagal panen.

Parno (40) petani yang sawahnya direndam banjir hanya bisa pasrah melihat tanaman padinya digenangi air. Sawah milik Parno luasnya seperempat hektare semuanya tergenang air, jika tidak ada padi yang diselamatkan Parno mengaku akan mengalami kerugian sebe-

sar Rp 5 juta. ”Derasnya air dari luapan sungai Kedungombo akibat tanggul jebol tidak mungkin untuk dibendung lagi hingga membuat tanaman padi kami terendam air,” ungkapnya, Rabu (27/1).

Sementara di Dusun Jatirejo Desa Joho Kecamatan Pace, banjir terjadi akibat dari luapan embung Jurang Limas yang terletak di Dusun Bareng.

Banjir yang memutuskan jalur Kediri-Nganjuk ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 kilometer. Banjir dengan ketinggian 50 centimeter ini membuat sejumlah kendaraan roda dua yang menerobos derasnya arus mengalami macet, karena mesinnya kemasukan air. Sementara kendaraan roda empat harus mengurangi kecepatan karena jalan yang dilalui tidak kelihatan akibat tingginya genangan air.

Untuk mengurangi ketinggian air yang memutuskan jalur antar kota ini warga bersama aparat pemerintah dibantu Tagana membersihkan sampah yang menyumbat aliran sungai. Dari hasil pantauan Bhirawa, sejumlah rumah juga dimasuki air luapan embung Jurang limas. Beruntung tidak terjadi korban jiwa dalam peristiwa banjir kali ini.

Salah satu anggota Tagana Aris Trio Efendy mengatakan saat ini pihaknya hanya membantu warga agar rumahnya tidak kemasukan air. Namun jika ketinggian air terus bertambah, maka Tagana akan meminta warga untuk segera mengungsi. “Kami sudah mempersiapkan peralatan untuk membantu masyarakat apabila membutuhkan evakuasi,” terang Aris. n ris

Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara Sulit Terwujud l Sambungan hal 1

juga sangat sulit karena syarat Perppu haruslah ada kegentingan yang bersifat memaksa. Sedangkan pelantikan kepala daerah tidak masuk dalam kegentingan yang memaksa.

“Selain itu, kalau dilantik serentak bersamaan di Istana Negara di Jakarta atau Bogor, maka Presiden harus melantik gubernur terlebih dulu, kemudian gubernur yang akan melantik bupati/wali kota,” tutur Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo.

Sementara itu, Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan dari enam gugatan perselisihan

hasil pemilihan Pilkada di Jatim, seluruhnya sudah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Enam daerah yang mengajukan gugatan peselisihan adalah Kabupaten Gresik, Ponorogo, Malang, Jember, Situbondo dan Sumenep.

Dengan penolakan ini, KPU di enam daerah juga segera melakukan penetapan pasangan calon terpilih sehingga tinggal menunggu jadwal pelantikan. Itu artinya pelaksanaan tahapan Pilkada di 19 kabupaten/ kota telah clear, yakni pasangan terpilih telah ditetapkan semua. n iib

Akhirnya Direvisi Gubernur Jatim l Sambungan hal 1

total lantaran aksi ini bersamaan dengan jam pulang kerja.

Koordinator lapangan, Pujianto di hadapan ribuan buruh mengatakan telah lama menunggu hasil akhir dari keputusan Gubernur Jatim terkait tuntutan ini. Dari proses yang panjang, akhirnya diputuskan Gubernur merevisi Pergub No 80 Tahun 2015 tentang penetapan UMSK 2016.

“Hasil akhirnya, Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) telah merevisinya. Sebelumnya, hanya cek kosong yang dikembalikan ke bupati/wali Kota,” klaimnya usai mengumumkan hasil tuntutan kepada buruh di depan Gramedia Expo.

Gubernur Jatim telah menetapkan upah sektoral sebesar 5 persen. Padahal bupati/wali Kota di lima daerah ring satu yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Pasuruan mengusulkan besaran upah sektoral bervariasi dari 5 sampai 15 persen.

Menurut Pujianto, upah sektoral yang ditetapkan oleh gubernur juga dinilai cacat karena tidak dilampiri dengan jenis sektor.

Dalam upah sektoral kali ini, yang menetapkan jenis sektor malah bupati/wali kota.

“Setelah ini, Perda tetap akan kita kawal,” tandasnya.

Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi diganti di jalur utama masuk Kota Surabaya. Massa buruh gabungan dari 5 daerah yaitu Surabaya, Sidoajo, Gresik Pasuruan dan Mojokerto selain mengkritisi Pergub juga mendesak Pemprov Jatim menerapkan perlindungan tenaga kerja.

Massa yang bergerak dari beberapa kawasan, di antaranya dari arah Bundaran Waru datang secara berkelompok dengan berjalan kaki. Buruh berhenti di beberapa lokasi, di antaranya depan Kebun Binatang Surabaya sehingga sempat membuat kemacetan panjang terjadi.

Wakapolrestabes Surabaya AKBP Denny Setia Nugraha Nasution yang terus memantau unjuk rasa ini sempat memerintahkan agar aksi dibubarkan. Sebab, tepat pukul 18.00 jalanan harus steril dari aksi apapun. “Mohon segera membubarkan diri, agar kemacetan bisa terurai,” kata AKBP Denny yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Polda Jatim ini. n geh

Hari Ini Pendataan Ujian Paket Ditutup l Sambungan hal 1

Hingga saat ini, telah ada 27.787 warga belajar yang telah tercatat dalam DNS di pusat data Puspendik Kemendikbud. Jumlah ini masih akan terus bertambah dari sistem pendataan bio yang dimiliki kabupaten/kota.

“Persiapan kita secara umum sudah lancar.

Tinggal kita menunggu kepastian terkait pengadaan naskah UN,” tutur Saiful.

Hingga saat ini, lanjut dia, pusat belum menentukan perusahaan mana saja yang akan mencetak naskah UN. “Beberapa waktu lalu sudah ada pemenangnya. Tapi terus dibatalkan dan dilakukan lelang ulang,” kata dia.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Nasor menambahkan, rincian peserta UNPK yang telah masuk ke provinsi terdiri dari Paket A 2.632 warga belajar, Paket B 10.386 warga belajar dan Paket C 14.769 Warga Belajar. Jumlah ini, lanjut dia, bisa bertambah hingga dua kali lipat. Sebab, dari 38 kabupaten/kota baru 20 daerah yang datanya telah masuk ke Puspendik. Sementara 17 daerah lain daftar peserta masih dalam format data bio kabupaten/kota. “Tinggal satu daerah, yakni Ponorogo yang masih belum menyetorkan data sama sekali ke provinsi. Kita tunggu sampai besok (hari ini,” tutur dia.

Sementara terkait pendaftaran peserta dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tidak memiliki Nomor Induk Lembaga (Nilem) dipastikan tidak ada lagi kendala.

Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan Kemendikbud Bambang Windoko mengatakan, warga belajar dari PKBM yang tidak memiliki nomor induk lembaga boleh mengikuti UNPK dengan jalan mutasi. “Kita berusaha memberi kemudahan bagi warga belajar. Mereka mau tetap ikut pendidikan non formal itu sudah baik. Jadi kita harus fasilitasi,” tutur dia.

Bambang mengakui, kebijakan terkait nomor induk lembaga ini cukup mengejutkan bagi lembaga pendidikan non formal. Sebab, kewajiban itu selama ini hanya berlaku untuk sekolah formal.

“Memang kebijakan ini cepat dan waktunya pendek. Itu karena pendidikan kesetaraan sebelumnya masuk di Dirjen Dikdasmen sehingga aturannya disamakan seperti lembaga pendidikan formal,” kata dia.

Saat ini, lanjut dia, pendidikan kesetaraan telah kembali pada Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat dan baru diserahterimakan pertengahan 2015 lalu. “Sekarang kita sedang mengupayakan percepatan untuk pendaftaran PKBM agar segera memiliki nomor induk lembaga. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi yang kesulitan seperti sekarang,” pungkas dia. n tam

Kami Hanya Ingin Belajar di Rumah, Tidak di Sekolah l Sambungan hal 1

Transito Margorejo Surabaya pun enggan bersekolah. Namun bukan berarti mereka ogah belajar. Karena bukubuku dari ‘Mobil Pintar’ Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terlihat akrab selama di tangan mereka.

Tanggapan miring tentang sekolah juga terlihat dari para pemuda di sana. “Pemerintah kan selama ini menetapkan wajib belajar (Wajar) bukan wajib sekolah,” tutur Puji Haryanto.

Pemuda 22 tahun itu sudah lepas dari pendidikan formal sebelum tamat dari bangku

SMP. Selebihnya, waktu dia habiskan untuk bekerja dan mengikuti kegiatan sosial di Surabaya bersama organisasi Gafatar. “Sudah males sekolah lagi. Sekarang waktunya untuk bekerja,” kata dia.

Puji mengaku cukup senang dengan metode belajar selama di sana. Sebab, anak-anak cukup belajar di rumah dengan aneka permainan. Sedangkan jika di sekolah, yang ada justru kekhawatiran akan pergaulan bebas atau kenakalan remaja.

“Sekolah jadi tempat anakanak itu belajar merokok, minum-minuman keras. Jadi lebih baik belajar di rumah,”

kata dia.

Persepsi buruk tentang sekolah ini tentu membuat Dindik Jatim prihatin. Sebab, anakanak usia sekolah seharusnya tetap harus belajar di sekolah. Mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman bersama teman-teman seusianya.

“Layanan di penampungan itu kan sifatnya darurat. Usaha kita sementara ini meredam trauma mereka dengan alat bermain dan buku-buku yang tersedia di ‘Mobil Pintar’,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman.

Penangan lebih lanjut, kata Saiful, harus dilakukan se-

cara intensif bersama dindik kabupaten/kota. Karena itu, pihaknya segera akan melakukan koordinasi dengan daerah untuk pemetaan riwayat pendidikan anak. “Kalau memang sudah lebih dari usia sekolah, akan kita ikutkan pendidikan non formal. Kalau masih anakanak harus diusahakan kembali ke sekolah,” kata dia.

Mengajak anak masuk ke sekolah juga tidak bisa dengan paksaan. Jika memang tidak bisa, tutor dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus menjangkau sampai ke rumah siswa. “Itu baru home schooling. Mereka terdata dan

mengikuti pembelajaran yang jelas,” kata mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Nashor menambahkan Mobil Pintar akan terus disiapkan sampai seluruh eks anggota Gafatar bersih dari penampungan. Buku-buku yang tersedia sesungguhnya bukan hanya untuk anakanak. Melainkan juga referensi untuk para remaja yang ingin berwirausaha. “Kami juga menyediakan APE (Alat Permainan Edukatif) yang sewaktu-waktu bisa digunakan mereka,” pungkas dia.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Kamis Pahing, 28 JANUARI 2016

FPI Laporkan Bos Pabrik Panci ke Polda Jatim Polres Pasuruan Amankan Ribuan Panci Bertuliskan Arab Polda Jatim, Bhirawa Kasus panic bertuliskan Alhamdu Allah berlanjut ke ranah hukuh, Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Jatim, M Choiruddin melaporkan Pimpinan PT Tektroindo Anugerah Sukses Abadi, Rizki Agung Alim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, Rabu (27/1). Pelaporan ini terkait produksi panci kontroverisal bertuliskan ‘Alhamdu Allah’.

Sekda Situbondo, Syaifullah didampingi Kepala BKPPP Kab. Situbondo, Budi Priono, saat acara sosialisasi pelaksanaan lomba padi sehat, di Desa Olean.

Optimalkan Potensi SDA, BKPPP Gelar Lomba Padi Sehat Situbondo, Bhirawa Agar hasil pertanian diwilayah Kabupaten Situbondo kian optimal, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo memandang perlu untuk melakukan terobosan dan strategi yang gemilang. Salah satu program diantaranya, pelaksanaan lomba padi sehat yang digagas Bidang Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kabupaten Situbondo kemarin (27/1).

BKPPP menggandeng sejumlah elemen penting, diantaranya para penyuluh pertanian, mantri tani, POPT dan para pengurus kelompok tani, mitra kerja serta jajaran Muspika Kecamatan Kota dan Dinas Pertanian. Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Budi Priono, menuturkan, dalam kebijakan penyuluhan Pertanian pada pelaksanaannya harus mengutamakan prinsip kemitraan terutama dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan Pertanian, kelembagaan pelaku utama dan dan pelaku usaha.

Namun, kata Budi Priono, kebijakan itu tetap berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

“Agar tetpat sasaran harus melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu hilir, tehnologi tepat guna spesifikasi lokasi, disiminasi informasi yang berbasis tehnologi serta kolaborasi sistim pengamanan agribisis.

Sehingga terwujud program swasembada pangan yang berkelanjutan,” urai Budi Priono yang didampingi Kabid Pelaksana Penyuluhan BKPPP Bajuri Hadiwijoyo.

Menurut Budi Priono, kegiatan lomba padi sehat merupakan bentuk apresiasi Pemkab Situbondo melalui BKPPP yang bekerjasama dengan mitra usaha dalam upaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) dengan penerapan tehnologi yang tepat serta spesifikasi lokasi untuk meningkatkan produktifitas usaha tani. “Agar bisa memberi hasil membanggakan, dalam pelaksanaannya diperlukan singkronisasi program dari instansi dan pihak terkait. Sehingga program lomba padi sehat dapat memberikan keberhasilan bagi pembangunan pertanian di Situbondo,” Q awi ungkap mantan Kadis Pertanian itu.Q

Didampingi pengacara Andry Ermawan, Choiruddin bersama pengurus FPI melaporkan produsen panci yang beralamatkan di Kedungturi, Taman, Sidoarjo. Choiruddin mengatakan, pihaknya menyayangkan adanya panci bertuliskan ‘Alhamdu Allah’, dan meminta Polisi agar menindak hal itu sesuai hukum yang berlaku.

Lanjut Choiruddin, lafadz yang ditempelkan di alat masak itu tidak sesuai tempatnya. Hal itu dinilainya sebagai pelecehan agama. Tidak hanya melaporkan bos PT Tektroindo Anugerah Sukses Abadi, Choiruddin turut membawa panci dan beberapa foto hasil jepretan di alat masak itu. Selanjutnya, barang bukti itu diserahkan ke petugas penerima laporan dan diteruskan ke penyidik. “Pelaporan ini sebagai tindak lanjut temuan masyarakat atas beredarnya alat masak yang dianggap meresahkan. Panci berlafadz ‘Alhamdu Allah’ itu pertama kali ditemukan di daerah Pasuruan lalu di Jember, Lumajang, dan beberapa daerah lain,” ujar M Choiruddin usai laporan di SPKT Polda

Jatim, Rabu (27/1).

Ia berharap agar panci dan alat masak lain yang beredar di Jatim atau wilayah lain harus ditarik dari peredaran.

Alasanya, Ia tidak sependapat dengan stiker merek Paramount bagian atasnya yang terdapat tulisan ‘Alhamdu Allah’. Sebab, hal itu dianggap melecehkan agama Islam dan mengganggu ketentraman dalam kehidupan masyarakat. “Katanya produsen alat masak itu sudah meminta maaf ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tapi hal itu belum cukup,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo

Hilmi Husain/Bhirawa

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Yong Ferrydjon (kanan dua) bersama Wakapolres Kompol Sasmito dan Kasat Reskrim AKP Iwan Hari Purwanto menunjukkan barang bukti yang diamankan di Mapolres Pasuruan Kota, Rabu (27/1) sore.

Argo Yuwono menambahkan, penyidik akan menindaklanjuti laporan yang masuk. “Pelaporan ini akan kami tindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi dan pencarian barang bukti yang akan dilakukan oleh penyidik,” tandasnya.

Sementara itu Jajaran Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan ribuan panci dan stiker yang diduga merupakan penistaan agama. Upaya pengamanan ribuan alat

memasak bermerk Paramount bertuliskan arab tersebut dilakukan pasca laporan atas temuan dari empat organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kota Pasuruan, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, FPI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Yong Ferrydjon menyampaikan ribuan barang bukti diambil dari sejumlah toko di kawasan Kota Pasuruan serta

pabriknya yang berada di Kabupaten Sidoarjo. “Total panci yang kami amankan sebanyak 5.247 panci. Itu terdiri dari 1.262 panci yang diamankan dari sejumlah toko di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota serta 3.985 panci yang diamankan dari pabrik PT Tektroindo Anugerah Sukses Abadi (TASA) di wilayah Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo, tempat panci itu diproduksi,” ujar AKBP Yong Ferrydjon. Q hil

Denkes V/Brawijaya Malang Layani KB Gratis Malang, Bhirawa Detasemen Kesehatan (Denkes) wilayah Kesdam V/Brawijaya Kota Malang melayani pemasangan alat Keluarga Berencana jenis spiral atau IUD (Intra Uterine Devices) dan implant (susuk) secara gratis bagi masyarakat di wilayah Malang raya. Ketua panitia pelaksana KB gratis Denkes Kesdam V/Brawijaya Syamsiar Syam di Malang, Rabu, mengatakan program itu gratis bagi masyarakat dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan domisili di wilayah Malang Raya.

“Kuota untuk program KB gratis ini memang sangat terbatas, yakni hanya untuk 200 orang. Bagi warga yang ingin menjadi akseptor KB bisa langsung mendaftar ke Klinik Rawat Jalan Denkes Wilayah Kesdam V/Brawijaya di Jalan Panglima Sudirman Kota Malang,” ujarnya, Rabu (27/1). Ia mengatakan kegiatan tersebut sebagai Pencanangan Safari KB untuk menyukseskan program pemerintah,

yakni pemberian KB berkualitas. Kegiatan itu sekaligus dalam upaya pengaturan jumlah penduduk, sebab dalam beberapa tahun terakhir gaung program KB di bawah naungan BKKBN yang mulai pudar dihidupkan kembali.

Sementara itu, Komandan Korem 083 Baladhika Jaya Kolonel (Inf) Fajar Setiawan mengaku dirinya mendukung program tersebut. “Program KB ini merupakan cara paling tepat untuk mengontrol dan mengendalikan pertambahan jumlah penduduk. Jadi program ini harus bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan target dan tujuan,” tuturnya.

Pencanangan Safari (KB) IUD-Implant tersebut diresmikan oleh Wakil Wali Kota Malang Sutiaji. Safari KB bertujuan untuk menekan jumlah penduduk serta meningkatkan KB berkualitas di Kota Malang. Dalam sambutannya, Sutiaji mengatakan pencanangan safari KB IUD-Implant ini untuk mendukung program pemerintah periode emas 1.000 hari pertama kehidupan. Q mut,ant

Bupati Nyono saat Lounching ADD dan DD di Pendopo Kabupaten Jombang.

ramadlan/bhirawa

Naikkan Insentif RT Sebesar Rp 500 Ribu Jombang, Bhirawa Pemkab Jombang tahun 2016 ini memberikan insentif bagi Kepala Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) sebesar Rp 500 ribu.

Insentif ini naik 400 persen dari tahun sebelumnya, yang hanya menerima Rp 100 ribu. Kenaikan insentif ini disampaikan Bupati Nyono Suharli Wihandoko saat Lounching ADD dan DD tahun 2016 di Pendopo kabupaten, Rabu (27/ 1). “ Kalau tahun lalu hanya Rp 100 ribu saja. Pada tahun ini setiap RT akan menerima insentif sebesar Rp 500 ribu, ada sebanyak 9.984 RT/RW, “kata Nyono mengatakan.

Tidak hanya RT/RW, pemerintah juga memberikan insentif bagi takmir masjid dan Musholla dan juga imam tempat ibadah lain disetiap desa.” Untuk takmir masjid dan musholla juga gereja dan wihara ini kita anggarkan sebesar Rp 10 juta setiap desa,”tandasnya.

Alokasi anggaran itu, dikatakan bupati Nyono harus dianggarkan oleh desa dari alokasi anggaran desa dan dana desa. Dikatakannya, anggaran Alokasi Dana Desa untuk kabupaten Jombang tahun anggaran 2016 mencapai Rp 309 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBD sebesar Rp 118 Miliar dan DD yang bersumber dari APBN sebesar Rp 191 Miliar.” Ada 302 desa yang bakal men-

erima dari 306 desa dan kelurahan.

Setiap desa rata rata menerima Rp 1 Miliar lebih, ”imbuhnya.

Masih menurut Nyono, disamping menerima ADD dan DD desa juga masih diberikan tambahan anggaran dari bagi hasil pajak yang nilainya mencapai Rp 17 miliar.

“Dari anggaran ini masing masing desa bisa mendapatkan Rp 50 -59 juta,”tandas bupati menambahkan.

Sementara itu hasil evaluasi pelaksanaan penyerapan ADD maupun DD pada tahun 2015 lalu, Bupati Nyono didampingi kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Darmaji mengatakan tidak ditemukan adanya penyelewengan. “ Alhamdulillah, tidak ada. Hanya soal pelaporan yang agak terlambat karena pencairan anggaran DD yang memang dari pusat terlambat. Namun semuanya bisa terselesaikan, sehingga tidak ada yang dikembalikan ke Kas daerah,”tambahnya.

Terkait antisipasi penyelewengan karena besarnya anggaran yang mengucur ke desa, bupati Nyono mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan dan kepolisian.”

Termasuk kita jua telah menyiapkan paralegal untuk mendampingi pemerintahan desa,”pungkasnya. Q rur