Binder28agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

“Orang-orang non pribumi sekarang sudah menguasai Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Apalagi ada migran besarbesaran 10 juta warga China (Tiongkok) ke Indonesia. Program Jokowi yang meminjam uang Rp 520 triliun kepada China (Tiongkok) dengan kedok investasi membuat Indonesia berada di tebing kehancuran,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBM-KASBI) Heri Wahdono

Jumat Wage, 28 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

28 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

APJATI Minta Penempatan TKI Luar Negeri Dibuka Kembali Jakarta, Bhirawa APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) minta pemerintah tidak serta merta menghentikan secara permanen penempatan TKI di luar negeri sebelum mengkaji ulang untung rugi kebijakan tersebut. Sebab, keberadaan TKI di luar negeri selama ini terbukti telah menopang besarnya devisa masuk. Di samping memenuhi HAM untuk bebas bekerja di mana dia kehendaki. Yang diperlukan TKI di luar negeri adalah tata kelola penempatan dan perlindungan TKI. Bukan merampas HAM untuk mendapat pekerjaan dengan gaji layak, agar hidup layak, yang tidak mereka peroleh di negeri sendiri.

“Perlambatan ekonomi dan keterpurukan rupiah yang berdampak pada PHK di beberapa perusahaan, akan bertambah parah bila kebijakan peng-hentian penempatan TKI di luar negeri diteruskan,” jelas Ketua Umum APJATI AU Basalamah, Kamis (27/8) menanggapi maraknya PHK di berbagai perusahaan akibat keterpurukan rupiah dan pelemahan ekonomi global.

Menurut Basalamah, pemerintah seharusnya tidak melakukan pengetatan peluang TKI untuk bekerja di luar negeri. Yang perlu diperketat adalah memonitor terhadap penempatan non prosedural yang tidak tercatat dan tidak resmi yang makin marak. Sebab dari ulah mereka, pemerintah telah kehilangan data dan jejak warganya yang berangkat ke luar negeri. Saat ini ada sekitar 10.000 TKI ilegal berada di Arab Saudi, juga Malaysia.

 ke halaman 11

Siapkan SDM Berkualitas, 9 BLK Keahlian Dibangun di Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Kementerian Ketenagakerjaan RI membangun Balai Latihan Kerja atau BLK dengan sembilan bidang keahlian di Kabupaten Banyuwangi dan direncanakan beroperasi mulai 2016.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemkab Banyuwangi Alam Sudrajat mengatakan bahwa dari sembilan bidang keahlian itu beberapa di antaranya adalah pariwisata, otomotif, pertanian dan tekstil.

“Kementerian Ketenagakerjaan merespons dengan cepat usul daerah dengan melakukan pembangunan BLK ini. BLK yang dibangun di Banyuwangi ini tipe A atau tipe tertinggi yang levelnya nasional,” katanya, Kamis (27/8).

Ia menjelaskan bahwa pendirian BLK itu merupakan upaya pemerintah bersama dengan Pemkab Banyuwangi dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dalam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“Dengan BLK ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui pemberian bekal keahlian. Salah satunya melalui pendirian BLK di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar ini,” katanya.

Alam Sudrajat mengatakan adanya tantangan yang semakin berat bagi angkatan kerja di Banyu-

Kegiatan penempatan kualitas diri yang dilakukan para wanita dari 41 organisasi dalam Jambore BKOW Jatim 2015 di UTC (Ubaya Training Center) Trawas Pasuruan, Kamis (27/8).

100 Wanita dari 41 Organisasi Ditempa di Jambore BKOW Jatim Pasuruan, Bhirawa Para wanita Jatim dari berbagai usia, paling muda 32 tahun dan tertua 81 tahun, berkumpul dalam serangkaian kegiatan penempaan kualitas diri di UTC (Ubaya Training Center) Trawas Pasuruan, Kamis (27/8). Seban-

yak 100 peserta wanita dari 41 organisasi berbeda tersebut melewati sesi-sesi kegiatan yang menempa aspek intelektualitas dan kesegaran tubuh.

Seorang peserta perwakilan dari PGRI Jatim yang telah berusia tujuh puluh satu tahun

Catut Nama Kepala BKD Jatim, Kerugian Rp 3 Miliar Kota Mojokerto, Bhirawa Dua anggota sindikat penipuan dengan korban 729 orang yang dijanjikan masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Jatim diringkus Satreskrim Polres Mojokerto Kota.

Dalam aksinya kedua tersangka ini mencatut nama Kepala BKD Jatim Siswo Heroetoto SH,MHum,MM. Tercatat ada 792 korban dengan total kerugian mencapai Rp 3 miliar.

“Dalam aksinya, kedua tersangka ini mengaku kepada korbannya bahwa dia memiliki

akses ke pejabat di Pemprov Jatim. Dan menjanjikan bisa memasukkan menjadi PNS

Pemprov Jatim,” terang Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bambang Widiyatmoko, Kamis (27/8) kemarin.

Kepada korbannya, pelaku berinisial SHR dan MHD warga Suromulang Barat XII, kota Mojokerto ini meminta uang dengan kisaran Rp 100 juta hingga Rp 130 juta sesuai dengan formasi yang diminati. “Uang yang su-

 ke halaman 11

kariyadi/bhirawa Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bambang Widiatmoko saat mengungkap penipuan CPNS di Mapolres, Kamis (27/8) kemarin.

Tolak Sanksi Pidana Fatwa hubungan suami istri bertentangan dengan hukum Islam. Karena itulah, MUI merekomendasikan kepada aparat penegak hukum yang harus memahami secara utuh bahwa pidana perkosaan tidak dapat diterapkan dalam hubungan seksual yang dilakukan suami istri.

“Kep a d a pemer-

 ke halaman 11

Asrorun Ni’am Sholeh

Sentil..  SBM-KASBI Minta Mandat kepada Jokowi Dicabut  Kalau tak kuat lambaikan tangan  Warga Geram, Perhutani Caplok Tanah Warga  Mau praktikkan hukum rimba  Cabup Nissa Siap Hadapi Gugatan MKP  Pilkada rawan gugatan

 ke halaman 11

Sindikat Penipu 729 CPNS Dibekuk Polisi

 ke halaman 11

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menolak sanksi pidana untuk hubungan suami istri sebagaimana tertera dalam fatwa tentang kriminalisasi hubungan suami istri yang telah disahkan di arena Musyawarah Nasional IX MUI di Surabaya sesuai hasil pembahasan komisi C. F a t w a yang d itu angkan dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNASIX/MUI/2015 tersebut tertulis kriminalisasi

di antara sela istirahat makan siang dan salat memperlihatkan antusiasme menyala.

“Saya sangat senang dan bersyukur mendapatkan kesempatan mengikuti acara ini. Memper-

Daerah (KPUD) Surabaya, Kamis(27/8), terdapat kejanggalan pada berkas bakal calon wakil wali kota Dhimam Abror.

Memang kemarin, pihak KPU melakukan konfirma-

Terkait Lambannya SK Penunjukan Pj Ngawi

DPRD Jatim, Bhirawa Belum turunnya SK Mendagri terkait penjabat (Pj) Kab Ngawi menimbulkan sejumlah tanda tanya besar bagi Komisi A DPRD Jatim. Pasalnya, masa jabatannya Bupati Ngawi Budi Sulistiyono sudah berakhir pada 27 Juli 2015 lalu. Namun hingga kini belum SK Mendagri, sementara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum sudah menunjuk Sujono (Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip) Jatim.

 ke halaman 11

Gubernur Tak Bisa Tindaklanjuti SK Menkeu Revisi Anggaran Kunker Kondisi Keuangan Pemprov Jatim Tak Memungkinkan DPRD Jatim, Bhirawa Meski SK revisi anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Jatim dari Menkeu sudah turun, namun Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum belum menindaklanjutinya lewat Pergub. Pasalnya, kondisi keuangan Pemprov Jatim saat ini tidak memungkinkan untuk memberikan tambahan anggaran. Apalagi dalam pembahasan PAPBD 2015 lalu terjadi defisit hingga Rp1,2 triliun.

Berkas Dhimam Abror Bermasalah Surabaya, Bhirawa Berkas pencalonan Dhimam Abror dikabarkan masih bermasalah.

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum

Komisi A Minta Mendagri Konsisten

si terkait masalah tersebut dengan yang bersangkutan di kantornya, yaitu di KONI Jawa Timur, Jalan Kertajaya, Surabaya.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Ayu Tanisa, Mahasiswa Peneliti Status Anak Hasil Kawin Kontrak

Anak Bisa Menuntut Pengakuan Ayah Berdasar Hasil DNA Fakta tentang pernikahan kontrak ternyata masih tumbuh subur di Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya desa atau kampung yang melegalkan pernikahan kontrak. Seperti di Desa Krembang Pasuruan, Desa Sukabumi Cisarua Jawa Barat, Kampung Jepara Jawa Tengah dan lain-lainnya. Padahal, UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perkawinan sah dan menolak pernikahan kontrak ataupun siri.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Banyak kerugian yang akan menimpa perempuan dan anak dari praktik pernikahan tanpa pengakuan negara.

Pria bisa meninggalkannya sewaktuwaktu dan tanpa memberikan nafkah.

Konsekuensi lainnya yang tak kalah menyengsarakan adalah hak perdata anak. Anak yang lahir dari kawin kontrak tidak diakui UU dan dianggap anak luar kawin sehingga tidak berhak mendapatkan hak perdata, baik berupa waris, wali dan nafkah.

Itulah pemahaman awam tentang

status anak dari pernikahan kontrak dan model pernikahan lain yang tidak diakui negara. Padahal, dalam undang-undang di Indonesia, status anak tetap bisa diakui sekaligus hak keperdataannya. Fenomena ini secara gamblang dibedah oleh mahasiswa semester 8 Program Studi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Ayu Tanisa Devi (22).

“Sebenarnya anak luar nikah dari perkawinan kontrak bisa tetap mendapatkan hak perdatanya karena

ada UU yang mengaturnya,” tutur perempuan berparas cantik ini.

Sebelum 2010, Ayu mengakui, sulit bagi anak hasil kawin kontrak untuk mendapatkan haknya. Namun setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUUVIII/2010 anak kawin kontrak ini bisa mendapatkan haknya dari ayah.

 ke halaman 11 adit hananta utama/ bhirawa

Ayu Tanisa, Mahasiswa Prodi Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya berhasil melakukan penelitian tentang hak anak atas pernikahan kontrak.

SURABAYA

2

Jumat Wage 28 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

SK Pergantian Alat Kelengkapan FPDIP Raib, Pimpinan Nyatakan Tak Menerima DPRD Jatim, Bhirawa Surat Keputusan reposisi Fraksi PDIP dan Komisi di DPRD Jatim dari DPD PDIP Jatim dikabarkan raib. Pimpinan DPRD Jatim menyatakan belum menerima sehingga belum menindaklanjuti . Sementara Sekretariat Dewan menyatakan hanya menerima satu SK tentang Reposisi ketua Fraksi.

Pihak Sekwan DPRD Jatim yang diklarifikasi terpisah hanya menerima SK reposisi pimpinan fraksi, dan belum menerima SK reposisi pimpinan komisi. Sedangkan salah satu staf Fraksi PDIP yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan

tidak tahu-menahu adanya SK reposisi tersebut.

Sementara Sekertaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari yang diklarfikasi terpisah mengaku jika DPD PDIP Jatim sudah mengirimkan kedua SK tersebut sejak bulan Juli lalu, tapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti.

Bahkan sampai raibnya salah satu SK itu sangat aneh. Padahal DPD PDIP Jatim telah menyerahkan SK dengan nomer 03.007A/DPD/kpts/VII/2015 tentang perubahan pimpinan dan anggota Fraksi DPRD Jatim. Dimana Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Suhandoyo digantikan oleh dirinya, Sedang SK nomer 03.008-

A/DPD/KPTS/VII/2015 tentang perubahan penugasan Anggota FPDIP pada alat kelengkapan DPRD Jatim. Dalam SK tersebut ditetapkan SW Nugroho duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B menggantikan Ali Mudji dan untuk posisi Ketua Komisi D diduduki Eddy Paripurna menggantikan Bambang Suhartono.

“Saya melihat sikap pimpinan DPRD Jatim terkesan membiarkan dan tidak memproses keputusan tersebut. Padahal reposisi fraksi dan komisi adalah keputusan partai, harusnya Pimpinan DPRD Jatim langsung menindaklanjuti bukan malah bersikap aneh sampai salah satu SK

hilang dan tidak ada pemberitahuan dari Sekwan untuk partai atas raibnya SK reposisi Pimpinan Komisi,” ungkap politisi yang duduk sebagai Anggota Komisi C DPRD Jatim ini, Kamis (27/8).

Perempuan asal Malang ini menuturkan, sampai saat ini dirinya tidak mengetahui posisi SK tersebut dimana. Yang pasti pihaknya akan menindaklanjuti terkait raibnya sk tersebut apa yang menjadi penyebab. ‘’Jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha menahan keputusan tersebut,’’papar mantan anggota DPRD Kota Malang ini.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mene-

gaskan mekanismenya SK tersebut lebih dahulu masuk di Sekwan, sebelum dilanjutkan ke pimpinan dewan cq Ketua DPRD Jatim. Kalaupun sekarang pimpinan belum membahas karena banyak agenda atau SK-nya belum masuk ke meja Pimpinan DPRD Jatim.

Diakui politisi asal Partai Demokrat ini jika pergantian Ketua Fraksi merupakan hak partai dan pimpinan dewan tidak akan nggandholi. Karenanya dia berharap PDIP tidak bepikir negatif dengan belum dilakukannya pembahasan soal pergantian Fraksi dan alat kelengkapan dewan.

Mengingat rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang berhak membuat jadwal rapat maupun paripurna dilakukan satu bulan sekali di awal bulan. ”Jadi saya kira kita tidak bolah berburuk sangka dulu.

Apalagi di unsur pimpinan dewan ada Pak Kusnadi yang mewakili PDIP. Tentunya kita perlu mendapatkan masukan dari Pak Kus sebelum membuat keputusan,”lanjutnya.

Tapi, tambah pria yang juga bendahara DPD Partai Demokrat ini jika pergantian tersebut merupakan kewenangan partai dan pimpinan dewan hanya meneQ cty ruskan saja.Q

Ternyata Pemkot Tak Pernah Laksanakan Perda Perparkiran Tunjukkan Tanda Bukti Pemilihan Meski belum ada penetapan calon Wali Kota dan Wawali Surabaya dari KPU Surabaya. Namun sudah dibagikan Model AA1-KWK (tanda bukti pendaftaran pemilih pemilihan Wali Kota dan Wawali Surabaya bagi warga Surabaya yang berhak memilih. Tampak Warga Karang Rejo VI, RT 01 RW 02, Kel Wonokromo, Kec Wonokromo, Surabaya saat menunjukkan Model AA1-KWK (tanda bukti pendaftaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Surabaya), Kamis (27/8). trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Formulir Berubah-ubah, Panwascam Surabaya Belum Terima Honor Surabaya, Bhirawa Panitia Pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam) se Surabaya belum menerima honor selama dua bulan, Juli dan Agustus.

Disebabkan, seringnya perubahan aturan dan penggantian formulir pencairan honor.

Mereka mendesak sekertariat Panwas Kota Surabaya segera mencairkan honor.

“Kita sudah seringkali mengingatkan sekertariat agar konsisten dalam pencairan.

Kalau sering gonta ganti akhirnya molor seperti sekarang,” kata Panwascam Wonokromo, Syamsul Arifin ,, Kamis (27/8).

Dengan tertundanya honor panwascam yang juga berimbas pada honor Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di kelurahan dikhawatirkan akan pengaruhi tahapan pemutakhiran data pemilih yang sudah berjalan.

“Tidak hanya dari kita. Komisioner Panwas Kota juga sudah mengingatkan dan berkirim surat ke Bakesbang Kota Surabaya agar pemilihan PNS yang ditempatkan di sekertariat berkompeten,” tegas Syamsul.

Ia mengatakan nilai honor yang belum cair untuk Bulan Juli sebesar Rp 9.274.500. Sedangkan bulan Agustus,Nilainya bertambah seiring adanya tamQ gat bahan honor untuk PPL.Q

Pemkot Lakukan Jemput Bola di Pelayanan Terintegrasi Pemkot, Bhirawa Pelayanan Terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di lapangan Universitas PGRI Adi Buana, Kamis (27/8) kemarin dilakukan dengan jemput bola dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan bahwa alasan diadakannya pelayanan terintergrasi dan pertunjukan rakyat kali ini adalah sebagai bentuk sosialisai Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

Namun kegiatan ini juga tidak hanya sekedar pelayanan publik namun juga merupakan cara untuk menangkap aspirasi masyarakat yang belum bisa diakomodir oleh pemerintah.

Wali Kota Risma juga berpesan kepada para orang tua untuk berhati-hati dan teliti dalam mengawasi anak-anaknya. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya melalui BNN juga telah melakukan sosialisasi kepada generasi muda mengenai bahaya narkoba.

Ia menambahkan bahwa ancaman besar yang menanti saat

ini berada tidak hanya pada anak-anak di tingkat SMP dan SMA, namun juga terjadi pada anak-anak usia 9 hingga 14 tahun. Sehingga dibutuhkan pengamanan dan sosialisasi terkait bahaya narkoba.

Karena sekali anak-anak terjerat narkoba, maka akan sangat sulit untuk melepaskannya.

Apabila terjadi kecanduan dan anak-anak tidak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya, maka akan berakibat pada tindak criminal dan berdampak pada kenakalan remaja.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa pada akhir tahun 2015, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pada era tersebut, seluruh SDM dari seluruh dunia dapat masuk ke Indonesia dengan mudah baik untuk bekerja maupun membuka usaha. Apabila tidak cermat dan berhati-hati, secara tidak langsung, para pendatang dari luar negeri dapat mengambil alih lahan usaha penduduk.

Untuk mempersiapkan hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan pelayanan gratis untuk perizinan hak merk, hak paten, termasuk

juga verifikasi usaha.

Wali Kota melanjutkan pentingnya pengurusan perijinan dan merk adalah agar usaha yang telah dilakukan masyarakat tidak dapat diambil alih oleh para pendatang.

Karena apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus, resiko yang didapatkan adalah sama saja dengan terjajah kembali. Bedanya penjajahan di era saat ini terfokus pada bidang eonomi. Karena itu kita tidak boleh jadi penonton di kota sendiri.

Sementara itu Camat Wonokromo, Tomi Ardianto mengatakan selain masyarakat sekitar, stan UKM serta pelayanan program dari berbagai SKPD turut hadir meramaikan acara tersebut.

Tomi berharap agar dengan diadakannya acara pelayanan terintegrasi dan pertunjukan rakyat, masyarakat sekitar dapat memanfaatkan seluruh pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan kota Surabaya.Q dre

Dinas Pertanian Kembang Biakkan Anggrek bagi Warga Pemkot, Bhirawa Dinas Pertanian (Dispertan) kota Surabaya mengembangbiakkan anggrek yang nantinya diperuntukkan bagi warga kota Surabaya. Hal ini dilakukan oleh Dispertan karena anggrek sejak dulu dianggap sebagai salah satu bunga

dengan tampilan menawan.

Tidak jarang bunga ini menjadi pilihan untuk mempercantik taman maupun ruangan. Keindahan bunga anggrek membuat Dispertan mengembangbiakkan bunga tersebut di green house milik Dispertan Jalan Pagesangan.

Kepala Dispertan kota Surabaya, Djoestamadji mengungkapkan, bibitbibit anggrek tersebut disemai dan dirawat untuk dibagikan kepada warga secara gratis. Warga yang ingin mendapatkan bibit tersebut bisa mengajukan permohonan kepada RT/

RW setempat.

Selain memberikan bibit gratis pihaknya juga memberikan pemahaman dan mengajarkan cara merawat bunga anggrek tersebut.

Harapannya dengan pembagian bibit gratis tersebut dapat menumbuhkan kepedulian warga terhadap

lingkungan.

Menurut Djoestamadji respon warga cukup poisitif dengan pengembangbiakkan anggrek. Hal tersebut ditunjukkan dengan permintaan akan bibit bunga anggrek setiap bulan selalu ada warga yang mengajukan permintaan bibit.Q dre

DPRD Surabaya, Bhirawa Tudingan Komisi B bahwa Pemkot Surabaya hanya memikirkan haknya atas PAD dan tidak pernah melaksanakan kewajiban terkait parkir terbukti. Anggota Komisi B, Achmad Zakaria menyebut, Pemkot harusnya menyelenggarakan parkir dengan baik sesuai dengan Perda 1/2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan Retribusi Parkir , sebelum menaikkan tariff retribusi parkir seperti yang sekarang dilakukan.

“Perda 1/2009 tentang perparkiran masih berlaku, dan pemkot tidak pernah menyelenggarakan parkir sesuai Perda tersebut. Ini sebagai argument baru bila Pemkot menyatakan mendasarkan perda untuk menaikkan nilai retribusi parkir,” tegas Zakaria, Kamis(27/8).

Secara jelas Zakaria menyebut beberapa aturan Perparkiran yang tidak pernah dilakukan Pemkot dalam menyelenggarakan Parkir. Tentang lokasi parkir, lanjut Zakaria, pada pasal 7 Perda 1/2009 disebutkan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan dan tempat khusu parkir ditetapkan oleh kepala Daerah. Namun sampai saat ini, lanjut Zakaria tidak ada satupun kjetetapan hokum yang menentukan wilayah jalan mana saja yang boleh dipergunakan sebagai tempat parkir dan mana yang tidak.

“Lihat saja sekarang, semua tempat bisa ditarik parkir . Ini karena tidak ada ketetapan di mana saja parkir umum bisa diselenggarakan,” terang Zakaria.

Selanjutnya, sambung Zakaria berdasarkan pasal 13 disebutkan pada rtempat parkir harus dipasang rambu yang dilengkapi dengan keterangan waktu pelaya-

nan parkir, besar retribusi parkir atau sewa parkir, dan kendaraan apa saja yang boleh parkir.Pada pasal ini pemkot juga wajib menyediakan petak parkir.

“Sekarang tempat parkir mana yang ada rambu seperti pasal 13, bisa dihitung jari Pemkot memasang rambu yang demikian,” tegasnya.

Berdasarkan dua pasal ini saja, lanjut Zakaria, seharusnya tidak boleh ada orang yang sembarangan menarik retribusi dan sewa parkir. Bila tidak ada rambu yang dimaksud pasal 13 tersebut, lanjut anggota FPKS ini, seharusnya masyarakat berhak menolak ditarik parkir bahkan bila petugas parkir menggunakan karcis resmi Pemkot.

Tidak dilaksanakannya aturan Perda 1/2009, lanjut Zakaria merupakan pintu bagi tingginya tingkat kebocoran PAD sektor parkir.

Menurut sarjana ekonomi ini, sampai saat ini Pemkot tidak bisa menjamin berapa jumlah titik parkir yang dikelola dan berapa jumlah masukan PAD yang diterima.

“Karena tidak jelas mana lokasi parkir resmi jadi tidak jelas pula berapa jumlah potensi PAD yang bakal masuk, akibatnya tingkat kebocoran selalu saja tinggi di secQ gat tor ini,” terangnya.Q

Pemkot Lamban Tentukan Dirut Definitif untuk BUMD DPRD Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga kini belum menetapkan direktur utama (dirut) definitif untuk tiga BUMD. Diantaranya, PD Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirikan dan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS). Ketiga perusahaan milik Pemkot itu masih dijabat Plt. Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansur mengatakan, meski sejumlah BUMD itu dijabat Plt, tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Pasalnya, kendali penuh tetap ada ditangan wali kota. Mungkin, disatu sisi pejabat berstatus Plt tidak memiliki kewenangan yang begitu besar seperti layaknya pejabat definitif.

“Memang ketika dijabat Plt kinerja tidak maksimal, tapi itu tidak akan mengganggu perusahaan. Kalau definitif bisa leluasa mengambil kebijakan, sedangkan Plt itu kewenangannya terbatas,” ujarnya.

Politisi asal fraksi PKB ini menandaskan, keputusankeputusan penting BUMD, tetap harus menjadi kewenangan wali kota sebagai pemegang terbesar saham perusahaan. Misalnya soal sengketa lahan di KBS. Sebab, hingga saat ini masalah itu tak kunjung tuntas, antara perkumpulan dan Pemkot Surabaya masih berseteru soal Q gat kepemilikan aset, khususnya yang diatas tanah.Q

Kegiatan Terlalu Padat, Puluhan Maba UINSA Pingsan Saat Ospek Insiden memprihatinkan kembali terjadi di sela pelaksanaan orientasi pengenalan kampus (Ospek) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Jika tahun lalu kehebohan sempat terjadi lantaran spanduk bertulis ‘Tuhan Membusuk’.

Kini puluhan maba diketahui pingsan lantaran kegiatan yang terlalu padat dan kondisi fisik yang lemah.

Jadwal kegiatan Ospek dari kampus secara resmi dimulai pukul 06.30. Namun sejumlah peserta mengaku sudah berangkat dari rumah sejak pukul 04.00 dalam kondisi perut kosong. Celakanya, di kampus panitia tidak menyiapkan sarapan pagi.

Sementara jadwal kegiatan ospek cukup berat hingga pukul 16.00. Belum lagi aksi panitia yang kerap membentak-bentak peserta dengan kasar. Tak urung,

satu persatu mahasiswa di bawah keluar auditorium karena pingsan.

“Kecapek’an mungkin kak.

Tadi berangkat jam 04.00,” tutur salah satu peserta yang mengaku tengah mengalami sesak nafas. Lebih memprihatinkan lagi, para peserta yang pingsan justru ditelantarkan di halaman samping auditorium.

Sebagian juga ditangani di tenda-tenda darurat.

Insiden ini semula tak diakui oleh panitia. Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UINSA Surabaya Zainudin mengatakan, tidak ada mahasiswa yang pingsan.

Mereka hanya kelelahan dan diajak keluar ruangan. Namun fakta di lapangan menujukkan, sejumlah mahasiswa mengalami tak sadarkan diri dan beberapa lainnya sesak nafas.

“Saya belum ada laporan dari panitia ada maba yang pingsan. Mereka lelah dan kita ajak keluar,” tutur Zainudin saat ditemui di Kampus UINSA Surabaya, Kamis (27/8). Pernyataan ini sedikit lucu. Karena seiring pernyataannya diungkapkan, satu per satu mahasiswa digotong keluar dari auditorium dalam kondisi tak sadar.

Dikonfirmasi kembali, Gubma Fakultas Tarbiyah UINSA Badrus Saim menuturkan, para maba yang pingsan dimungkinkan karena perutnya kosong, kelelahan atau memang punya sakit tertentu. “Sebenarnya kita sudah mengingatkan

tam/bhirawa

Puluhan mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah UINSA terlantar di samping gedung auditorium karena pingsan saat mengikuti Ospek, Kamis (27/8). agar peserta membawa be- mengakui, sejak awal ke- kungan fakultas. Namun kal makanan,” ungkap dia. giatan ospek ini telah di- sejak hari pertama, Rabu (26/ Wakil Rektor III UINSA siapkan secara matang oleh 8), pihaknya sudah mengeSurabaya Prof Ali Mufrodi mahasiswa dan dosen di ling- tahui adanya peserta yang

pingsan dalam jumlah besar, yakni di Fakultas Syariah.

“Setelah kita telisik ternyata mereka pingsan karena lapar.

Karena itu langsung kita tangani,” tutur dia.

Dari kejadian itu, Ali Mufrodi mengaku telah melakukan evaluasi. Sayangnya, evaluasi yang dilakukan tak membuahkan hasil. Sebab pada hari kedua jumlah mahasiswa yang pingsan tak kalah banyak di fakultas lain. “Setelah ospek hari ini (kemarin) selesai, akan kita evaluasi lagi,” ungkap dia.

Ditanya terkait fasilitas kesehatan untuk maba. Ali Mufrodi mengakui para mahasiswa yang sakit atau pingsan akan tetap di bawah ke klinik. Tapi untuk pertolongan pertama, sementara di istirahatkan di tenda-tenda sebelah auditorium dan diQ tam tangani pramuka.Q

SURABAYA

Jumat Wage 28 AGUSTUS 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

trie diana/bhirawa

Masih Macet

Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dan Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan uji coba jalan dengan memasang water barrier dikawasan di Jl Basuki Rahmat depan Bank Maspion hingga depan Tunjungan Plaza 2.

Namun sayangnya water barrier yang dipasang masih belum bisa mengurai kemacetan sehingga banyak membuat pengendara kebingungan untuk memilih jalan yang dituju.Tampak pejalan kaki masih nekat menyeberang jalan meski sudah disediakan Jembatan Penyeberangan Orang (PJO).

Tekan Pernikahan Dini, BKKBN Rilis Buku Saku Pernikahan

RAGAM INFO

tam/bhirawa

25 lembaga SMA/SMK di Jatim mengikuti diskusi Parade Cinta Tanah Air (PCTA) di Kantor Dindik Jatim, Kamis (27/8)

Anak SMA/SMK Diskusi Nasionalisme Pemprov, Bhirawa Sebanyak 25 tim dari SMA/SMK seJatim beradu dalam Parade Cinta Tanah Air (PCTA) kembali menarik antusiasme peserta didik jenjang SMA/SMK di Jatim.

Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme itu digelar dengan kemasan diskusi. Lebih menarik lagi, seluruh peserta mengenakan beragam pakaian adat Indonesia.

Menit-menit awal persaingan terlihat ketat. Satu regu dengan regu lainnya saling menyusul untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dewan juri.

Lomba dibagi menjadi lima sesi, dengan masing-masing penampilan lima regu.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik Jatim Saiful Rachman, perkembangan gadget seringkali membuat nasionalisme generasi muda semakin luntur. Bahkan mereka memandang remeh mata pelajaran sejarah Indonesia. Dengan begitu, lomba diskusi parade ini diharapkan mampu membangkitkan jiwa tanah air dalam diri siswa.

Karena para peserta dituntut untuk menguasai materi terkait wawasaan kebangsaan.

Para juri telah menggodok pertanyaan yang siap menguji pengetahuan para peserta. “Kalau nasionalisme terbentuk, kita sebagai bangsa Indonesia pasti lebih siap menghadapi MEA,” Q tam tutur Saiful, Kamis (27/8).Q

Divonis Tujuh Tahun, Pasutri Pemalsu Bank Garansi Masih Bebas Surabaya, Bhirawa Meski sudah divonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pasangan suami istri asal Surabaya, Tjandra Limanjaya dan Irnawati Susanto masih bebas berkeliaran dan belum ditahan. Padahal dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) ada perintah agar terdakwa ditahan.

Tjandra dan istrinya selain dipidana penjara 7 tahun, dalam putusan MA Nomor 454 K/Pid/2013 tertanggal 24 November 2014 itu juga dihukum bersama-sama membayar denda Rp 3 miliar. Jika tidak dibayar vonis penjaranya ditambah setahun.

Sebab keduanya dinilai bersalah melakukan pidana penggunaan surat palsu berupa bank garansi yang seolaholah diterbitkan Bank Mandiri. Sehingga menimbulkan kerugiabn bagi korbannya, yaitu bank kelas internasional asal Amerika Morgan Stanley Bank sebesar US$ 55 Juta.

Warga Perumahan Galaxy Bumi Permai Surabaya itu sekrang nyaris tidak pernah muncul di Surabaya lagi. Keduanya memang memiliki rumah di jakarta dan juga dikabarkan sering Q gat tinggal di Singapore.Q

Surabaya, Bhirawa Masih tingginya usia pernikahan di bawah umur membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merilis buku saku pernikahan.

Rencananya BKKBN akan membagikan buku saku calon pengantin yang diberikan kepada pasangan yang mau menikah. ‘’Kita akan membagikan buku tersebut dengan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA),’’ ujar Sudibyo Alimoeso, M.A, Sekretaris Utama BKKBN saat ditemui di Surabaya.

Menurutnyam, buku ini penting mengingat banyak usia pernikahan ma-

syarakat Jatim belum ideal. Seminimnya tingkat pendidikan bagian besar mereka melangseperti di Situbondo, Bonsungkan pernikahan di usia 18dowoso, Jember, dan Probo19 tahun. Padahal, idealnya minilinggo,” tambahnya. mal 21 tahun untuk perempuan, Kepala Perwakilan BKKBN dan 25 tahun untuk laki-laki.

Jatim Dwi Listyawardani meUsia ideal tersebut, dari sisi nyatakan, adanya buku ini dapat psikologis, pasangan lebih menjadi sarana bagi pasangan mampu berpikir matang semuda untuk lebih mengetahui hingga potensi kerusakan bagaimana berumah tangga rumah tangga relatif rendah. Sudibyo Alimoeso yang baik dan benar. Para pa“Banyak kasus perceraian sangan dapat memperoleh inforterjadi pada pasangan muda, ini masi yang harus disiapkan dalam memkarena belum matangnya cara berpikir bangun keluarga. Sehingga dapat mengmasing-masing pasangan,” katanya. hindari permasalahan yang mengganggu Selain itu, lanjut dari sisi tinjauan keharmonisan rumah tangga. kesehatan, usia 21 tahun bagi pasangan “Kehidupan berumah tangga meruperempuan adalah usia yang sehat dan pakan fase hidup yang sangat berbeda, siap bagi kandungannya untuk dibuahi. karena penyatuan dua insan yang “Pernikahan di usia muda banyak berbeda,” kata Sudibyo. ditemukan di daerah miskin karena Selain itu, lanjutnya, ada beberapa

Pembekalan Wawasan di Poltekkes Kemenkes Surabaya

aspek penting yang perlu dipahami calon pasangan suami-istri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Seperti halnya perencanaan finansial, rencana memiliki anak, pendidikan anak dan lainnya.

“Sehingga, calon pasangan suamiisteri dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengarungi bahtera keluarga,” ucapnya.

Pengenalan awal terhadap kehidupan berumah tangga perlu dilakukan kepada pasangan siap nikah untuk mengadaptasi diri di kehidupan barunya.

Edukasi ini dianggap penting, mengingat kasus perceraian yang dilansir Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2014 menyebut, lebih dari 10% dari 2,3 juta pasang pernikahan di Indonesia Q dna mengalami kasus perceraian.Q

Sidang Tuntutan Berakhir Penundaan

Korem 084 BJ Beri Wawasan Kebangsaan kepada Mahasiswa PPSM Empat Terdakwa Sabu 6,1 Kilogram Sekongkol Tak Ikut Sidang

bed/bhirawa

Kasi Teritorial Korem 084 BJ Letkol Inf Maryono memberikan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kamis (27/8).

Surabaya, Bhirawa (PPSM) Poltekkes Kemenkes Sebagai penerus perjuangan Surabaya, Kamis (27/8). bangsa, generasi muda khuDihadapan 1.028 mahasiswa susnya mahasiswa diharapkan Poltekkes Kemnkes Surabaya, dapat mengenal seluk beluk Kasi Teritorial Korem 084 BJ kehidupan berbangsa dan ber- Letkol Inf Maryono menyamnegara. Untuk itu Korem 084 paikan, tantangan di masa deBhaskara Jaya memberikan pan jauh lebih kompleks dan pembekalan wawasan kebang- berat. Karena itu, mahasiswa saan pada Mahasiswa Program perlu dibekali iman yang kuat, Pengenalan Studi Mahasiswa serta penguasaan ilmu penge-

tahuan harus diasa. Terlebih pada penanaman nasionalisme dan bela negara.

“Mahasiswa merupakan harapan dan masa depan Indonesia.

Merekalah yang akan mewarisi dan melanjutkan perjuangan bangsa, agar kelak Indonesia dapat bersaing dengan bangsabangsa lain di dunia,” tegas Kasi Teritorial Korem 084 BJ Letkol Inf Maryono, Kamis (27/8).

Agar dapat bersaing dengan bangsa lain, lanjut Maryono, mahasiswa perlu memahami bela negara. Sebab, bela negara bukan hanya menjadi urusan dan prioritas TNI saja, melainkan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Prioritas bela negara harus dilakukan sesuai peran dan profesinya, khususnya oleh generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa.

Dijelaskan Maryono, wawasan kebangsaan juga diperlukan untuk menghadapi berbagai macam konflik yang sering terjadi di Indonesia. Sebab, berbagai konflik bersifat adu domba dan SARA (Suku Ras dan Agama) pernah Q bed terjadi di Indonesia.Q

Kerjasama Salurkan Wanita Harapan Pemprov, Bhirawa Pemprov jatim terus melakukan upaya mengawal eks PSK menuju masa depan yang lebih cerah. Dinas Sosial Jatim berencana akan bekerjasama dengan perusahaan konveksi untuk menyalurkan para wanita harapan yang telah mengikuti pelatihan.

Upaya ini dialkukan agar wanita harapan atau juga mantan wanita tuna susila tidak akan kembali ke jurang yang sama dan semangat untuk memulai menata hidup baru dengan bekal ketrampilan dan modal.

Sebelumnya ada sejumlah langkah dilakukan Pemprov Jatim untuk mengawal program Jatim Bebas Lokalisasi. Diantaranya pemberian bekal keahlian berupa pelatihan selain penguatan modal kepada mantan wanita tuna susila (WTS)yang telah diberikan pemerintah.

Dalam kesempatan ini, Dinsos Jatim mengha-

rapkan pemerintah kabupaten dan kota bisa ikut mengawal dan membimbing para wanita harapan agar bisa lepas dari masalalunya. Karena masalah ini merupakan tanggungjawab semua pihak.

“Saat ini langkah konkret yang diambil Dinas Sosial diantaranya, memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi mereka agar bisa bekerja dan bertahan hidup.

Pelatihan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Adanya langkah ini harapannya mereka akan bisa survive,” kata Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Indera Istianto, Kamis (27/8).

Menurutnya, saat ini pelatihan tengah dilakukan di Desa Gemarang, Saradan, Madiun dan diikuti 20 orang yang dipilih dari beberapa eks lokalisasi Guyangan Nganjuk, Gude Madiun dan Kedung Banteng. Mereka dilatih oleh trainer dari Q rac Balai Latihan Kerja Disnaker.Q

PN Surabaya, Bhirawa Enggan mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Harry Basuki, empat terdakwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 6,1 kilogram sekongkol untuk tidak mengikuti persidangan yang sejatinya di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (27/8) kemarin.

Parahnya, meski Ketuai Majelis Hakim Musa Arief Nuraini meminta JPU untuk segera menghadirkan para terdakwa dipersidangan. Tak nampak satu pun terdakwa yang menjalani sidang beragendakan tuntutan ini.

Melainkan hanya nampak JPU, penerjemah bahasa dari terdakwa WNA Belanda, dan pengacara terdakwa.

Jaksa Harry yang panik dengan keadaan ini, seketika memaksakan diri untuk menjemput para terdakwa di ruang tahanan PN Surabaya. Dari penjemputan ini, hanya terlihat satu terdakwa saja, yakni Ali Tokman (54) Warga Negara Belanda kelahiran Turki. Sementara tiga terdakwa lainnya, yakni Fredy Tedja Abdi (40), Alfon (44), dan Rendy (39) tidak mau disidangkan.

“Maaf Majelis, tiga terdakwa lainnya tidak mau keluar dari ruang tahanan,” kata Jaksa Harry Basuki usai menjemput terdakwa Ali Tokman, Kamis (27/8).

Melihat tidak lengkapnya terdakwa dalam ruang sidang, Ketua Majelis Hakim Musa menunda persidangan hingga pekan depan. “Sidang dengan agenda tuntutan ditunda,” tegas Hakim Musa sembari mengetuk palu berakhirnya sidang.

Usai persidangan, Jaksa Rahmat Harry Basuki mengaku kecewa dengan sikap ketiga terdakwa lainnya. Ia pun menduga aksi yang dilakukan para terdakwa merupakan upaya untuk menunda jalannya sidang yang mestinya beragendakan tuntutan. Pihaknya pun menyesalkan dengan sikap para terdakwa yang tak taat pada persidangan.

“Ini pasti ada dugaan persengkongkolan antara mereka (keempat terdakwa, red). Padahal sidang kali ini beragendakan tuntutan JPU,” ungkap Jaksa Harry Basuki.

Kasus ini mencuat ketika petugas bandara juanda mencurigai terdakwa Ali Tokman, penumpang pesawat Singapore Airlines yang mendarat di Bandara Juanda.

Kemudian petugas melakukan pemeriksaan X-ray, petugas mencurigai tas koper warna hitam dan ransel yang diduga milik terdakwa warga Belanda yang datang ke Surabaya seorang diri.

Dari pemeriksaan petugas, dalam tas koper warna hitam milik tersangka ditemukan kotak kemasan berisi clumping cat litter (pasir buatan untuk pembuangan kotoran kucing). Setelah diperiksa , ternyata tas tersebut berisi bubuk berwarna coklat yang dicurigai sebagai Methylene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) dengan berat bruto 6,150 gram, dan nilai jual total Rp 17,220 Q bed miliar.Q

Nabung 20 Tahun, Pedagang Gorengan Berangkat Haji Kisah Sinetron “Mak Ijah naik Haji” mungkin benar-benar terjadi pada diri penjual gorengan asal kabupaten jember ini. Berkat kegigihan dan ketangguhan hatinya ,Juni Durahman berhasil naik haji tahun ini bersama suaminya.

Juni yang berumur 60 tahun ini dengan tekun mengumpulkan hasil jerih payahnya selama 20 tahun .

Bersama suami tercintanya Neman (70 tahun) untuk berangkat ke tanah suci dengan masuk ke kloter 11.

Kepastian keberangkatan Juni untuk naik haji saat itu, dia didatangi pegawai Kemenag Kabupaten Jember untuk memberikan surat keberangkatan. “Senang bukan main, tidak menyangka sama sekali kalau bisa berangkat haji tahun ini, ternyata menabung selama 20 tahun tidak sia-sia,”

ungkap Juni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya dengan mata berkaca-kaca saat mengingat kejadian itu.

Bahkan sampai sekarang Juni masih terasa tidak percaya kalau dia benarbenar berangkat ke tanah suci, dia masih teringat saat memberitahukan surat dari Kemenag itu ke salahsatu anaknya. “Alhamdulillah le, dapat surat dari pegawai Kemenag ibu bisa berangkat haji sekarang,” ucapnya dengan logat Maduranya.

Perjuangan Juni untuk bisa berangkat haji ini juga tidak mudah karena ham-

pir setiap hari dia berjualan gorengan mulai jam 14.00 hingga 02.00 dini hari di kawasan Mangli, Derajad Undang Windu Kabupaten Jember.

“Seharian penuh ditemeni bapak berjualan macammacam gorengan seperti, oteote, tape, onde-onde, tempe goreng, tahu petis, tahu goreng, tahu isi, sukun serta molen,” katanya sambil menyuguhkan keripik pisang untuk bekal di tanah suci.

Dari hasil penjualan gorengan inilah Juni menyisihkan sedikit keuntungan jualannya. “Sehari bisa mendapat untung Rp 50 ribu itu kalau ramai tapi kalau sepi cuman dapat Rp 40 ribu tapi ya tidak pasti juga,” ujarnya.

Karena dari hasil yang

riq/bhirawa

Juni Durahman bersama suaminya Neman saat berada di Asrama Haji Sukolilo. didapat dari jualannya juga membeli bahan gorengan memiliki tanggungan anak harus dikurangi lagi untuk selain itu Juni juga masih bungsunya yang masih ting-

gal di pondok pesantren.

“Dari sisa keuntungan yang didapat kami sisihkan Rp 2 ribu setiap harinya, setelah setahun uang yang kami sisihkan ditabung ke bank,” pungkas Juni yang memiliki 5 orang anak dan 5 cucu.

Untuk modal kehidupan sehari-hari Juni dan suami hanya mengandalkan lahan pisang goreng yang dimilikinya karena mereka tidak memiliki lahan lain seperti lahan sawah. “Alhamdulillah, kami berdua tetap bersyukur meskipun sangat lama menabung tapi akhirnya ada hikmahnya. Sabar dan yakin itulah yang kami lakukan berdua kalau kami pasti bisa berangkat naik haji,” katanya sambil terQ riq senyum gembira.Q

4

PUSTAKA Resensi Buku :

Tajuk

Kemandirian Fatwa MUI MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah selangkah lebih maju. Seiring dengan penguatan demokrasi dan keterbukaan informasi, MUI dituntut memperkokoh kemandirian, terutama dalam penyiaran (sosialisasi) fatwa. Bukan sekadar halal atau haram, melainkan fatwa tentang problematika dinamika sosial. Di berbagai negara muslim, fatwa ulama diapresiasi lebih tinggi dibanding ketetapan Mahkamah Agung.

Fatwa MUI, tidak wajib “paralel” dengan kehendak pemerintah. Juga tidak wajib menuruti selera kelompok tertentu, walau sekilas nampak seolah-olah sesuai dengan kaidah agama. MUI seyogianya tetap berada di “tengah” untuk men-sinergi-kan berbagai aliran dan keyakinan muslim di Indonesia. Tetapi harus tegas (dan tegar) pada prinsip akidah. Walau kadang berseberangan dengan misi penyelenggara pemerintahan.

Karena itu MUI wajib menjaga fatwa-fatwanya, tetap bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya dalam hal kesertaan asuransi kesehatan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Ke­ sehatan). BPJS belum sesuai benar dengan kaidah syariah.

Dengan prinsip dasar ta’awun (saling tolong menolong), BPJS telah sesuai dengan syariat. Namun pada sistem mudlorobah (kerjasama) dengan pihak ketiga untuk mengelola premi, BPJS masih harus menyesuaikan dengan syariah.

Munas MUI mengusung tema wasathiyah (jalan tengah) untuk penverahan dunia. Tema ini inherent dengan tema muktamar NU dan Muktamar Muhammadiyah, yang samasama digelar awal Agustus (2015) lalu. Dengan tema itu, jajaran ulama Indonesia bisa meng-akomodir tren demokrasi (dan Hak Asasi Manusia, HAM). Sedangkan pada peran perekonomian, jajaran ulama bisa membimbing prinsip ekonomi gotong-royong (ta’awun) sesuai syariat Islam.

Tren demokrasi dan HAM, sebenarnya memiliki banyak nas (ajaran Al-Quran) yang dimiliki oleh Islam. Juga yang bersendi dari as-sunnah (ajaranNabi Muhammad SAW). Misalnya, percontohan shahifah (Piagam) Madinah, yang digunakan pada kepemimpinan Kanjeng Nabi SAW, tanpa label Islam.

Melainkan menggunakan kearifan local (negeri Madinah) yang bersendi syariat, melalui contoh perilaku Rasulullah SAW. Meng-akomodir kearifan lokal (kebangsaan) merupakan keniscayaan dalam kehidupan agama. Sebagaimana terjadi pada pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran (2015) di istana negara. Yakni, pembacaan AlQuran dengan cara baca ber-irama Jawa. Sebagian kalangan muslim merasa tidak nyaman, lalu mengguncing sampai bertanya kepada komisi fatwa di Mesir.

Ternyata, anggota fatwa Mesir, syekh Fahmy Abdul Qawy, malah mengapresiasi pembacaan AlQuran dengan logat langgam Jawa. Sepanjang tajwid (tata-bunyi) AlQuran tidak diubah, maka pembacaan AlQuran dengan logat apapun tetap bernilai baik dan mulia. Artinya, di berbagai Negara muslim, telah mengakomodir kearifan lokal (adat dan budaya) dalam pelaksanaan keagamaan, khusus untuk ibadah ghoiru mahdloh (di luar ibadah wajib seperti tercantum dalam rukun Islam). Sehingga agama (syariah) tidak harus “menghunus pedang” terhadap adat dan budaya.

Sedangkan ibadah mahdloh (syahadat, shalat, zakat, puasadan haji) harus tetap seperti yang dilakukan oleh Kanjneg Nabi Muhammad SAW. Begitulah yang dilakukan oleh paraWaliSanga, dalam menyampaikan dakwah Islam.

MUI, wajib tetap melaksanakan konsep dakwah Wali Sanga dengan perbaikan hal-hal baru yang berkembang. Termasuk pelaksanaan perekonomian berdasar syariat. Antara lain bank syariah, asuransi syariah, serta niscaya BPJS syariah.

Dr. KH Ma’ruf Amin, terpilih sebagai Ketua Umum MUI. Cicit ulama Banten, syekh Nawawi al-Bantani, ini juga baru saja terpilih sebagai Rois ‘Am PB-NU. Syekh Nawawi, merupakan yang dikenal luas di dunia Islam, sejak dekade 1930-an. Diantaranya pernah mengajar di Makkah dan Madinah. Sehingga KH Ma’ruf Amin (cicit-nya) mewarisi tradisi keilmuan ke-agama-an Islam yang memadai.

Tugas yang dipikul oleh MUI (dibawah KH Ma’ruf Amin) bukan enteng. Di antara tugas berat itu, adalah kewajiban mandiri dari segala intervensi, untuk mempertahankan muru’ah (nilai sosial institusi keagamaan). n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Penegak Hukum Hormati Penyerapan Anggaran Para penegak hukum, yaitu Polri, KPK dan kejaksaan, untuk menghormati hak klarifikasi dalam proses penyerapan anggaran di daerah, termasuk jika ada pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan dana negara. Jika ada dugaan penyelewengan anggaran, penegak hukum tidak boleh langsung melakukan pemeriksaan terhadap terduga karena ada waktu 60 hari bagi pemerintah daerah ataupun Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan klarifikasi, sehingga pejabat tidak ketakutan.

Misalnya, jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas anggaran, pemda dan Kemendagri memiliki waktu 60 hari untuk melakukam klarifikasi. Penegak hukum harus menghormati hal ini dan jangan sampai sebelum 60 hari, kepolisian, KPK, kejaksaan langsung melakukan pemanggilan pejabat daerah yang bersangkutan.

Pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam pemeriksaan kepala atau pejabat daerah setelah hak klarifikasi sudah dilakukan. Setelah 60 hari, ya, silakan, pemerintah tidak akan mengintervensi. Namun harus menghargai hak penyesuaian anggaran melalui klarifikasi. eminta media tidak menyebarkan kegaduhan jika ada kasus anggaran daerah agar tidak terjadi ketakutan di masyarakat. Pemerintah memang sedang giat memaksimalkan anggaran pemerintah di daerah.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membentuk tim yang disebut Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan daerah (TP4D) untuk mendampingi pemerintah daerah menyerap anggaran pembangunan dari Pemerintah Pusat. Tim ini bertugas untuk melakukan pendampingan untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan-kesalahan penyerapan anggaran yang tidak semuanya disadari atau tidak diketahui. Bahkan, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, ada anggaran sekitar Rp270 triliun yang belum terpakai di daerah karena pemda cenderung takut untuk memanfaatkannya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Wage, 28 AGUSTUS 2015

Inspirasi Hidup para Kiai Bagi masyarakat di negeri ini, kiai adalah sosok istimewa yang dihormati dan disegani. Tidak hanya karena ia berasal dari keturunan darah biru, tapi juga karena ketinggian ilmu serta wawasan ke­agamaannya sehingga membuat sosoknya begitu dihormati. Sebagai sosok yang dianggap istimewa, kehidupan para kiai tentu memiliki kisah inspiratif yang berbeda dengan manusia pada umumnya.

B

uku ini mengulas sisi lain kehidupan para kiai yang dapat dijadikan inspirasi sekaligus teladan oleh masyarakat luas. Para kiai yang dikisahkan dalam buku ini merupakan kiai-kiai kharismatik dan fenomenal yang segala tingkah laku serta jasa-jasanya sangat berpengaruh besar bagi dirinya sendiri, orang lain, bahkan bagi bangsa dan negara.

KH. Kholil Bangkalan, atau akrab dipanggil Mbah Kholil, merupakan sosok kiai yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi. Ia lahir pada hari Selasa, 11 Jumadil Akhir 1235 H atau 27 Januari 1820 M. Ayahnya yang bernama KH. Abdul Lathif merupakan kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Kiai Abdul Lathif memiliki garis keturunan yang jika diurutkan akan sampai ke Sunan Gunung Jati.

Mbah Kholil termasuk sosok kiai yang dikenal sebagai gurunya para kiai se-Jawa dan Madura. Para kiai yang pernah tercatat menjadi muridnya adalah KH. Hasyim Asy’ari (pendiri jam’iyah Nahdlatul Ulama), Kiai Abdul Wahab Hasbullah (Jombang), Kiai Bisri Syansuri (Jombang), Kiai Abdul Manaf (Lirboyo, Kediri), Kiai Abdul Majid (Bata-Bata Pamekasan), Kiai Usymuni (Pandian Sumenep), dll. Bahkan, menurut penuturan Kiai Asa’ad Samsul Arifin,

Ir. Soekarno presiden pertama Republik Indonesia, meski tak secara resmi sebagai murid Mbah Kholil, juga pernah berguru padanya.

Sejak kecil, Mbah Kholil dididik secara ketat oleh ayahnya. Ia termasuk sosok yang haus ilmu, terutama fikih dan nahwu. Saking giatnya belajar, bahkan sejak usia muda ia telah menghafal dengan baik kitab Nazham Alfiyah Ibnu Malik (Seribu Bait

Ilmu Nahwu). Ketika orangtuanya mengetahui putranya memiliki minat tinggi pada ilmu pengetahuan, ia lantas dikirim ke berbagai pesantren untuk menimba berbagai ilmu agama (hal. 15-16).

Mbah Kholil termasuk pribadi mandiri, tak suka menggantungkan hidupnya pada orang lain, bahkan orangtuanya sendiri yang berasal dari kalangan berada.

Kemandiriannya juga terlihat ketika ia bercita-cita ingin menimba ilmu di Makkah. Lantas, dengan menggunakan biaya tabungannya, hasil bekerja sampingan sebagai buruh pemetik kelapa saat nyantri di sebuah pesantren di Banyuwangi, ia berhasil mewujudkan cita-citanya menimba ilmu di Mekkah. Bahkan saat di Mekkah, ia juga hidup mandiri. Di sela-sela belajarnya, ia bekerja paruh waktu, menjadi penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar (hal 17-18).

Kiai kharismatik selanjutnya adalah Kiai As’ad Syamsul Arifin. Ia adalah seorang kiai yang memiliki peran besar dalam perjuangan mengusir penjajah dari negeri ini. Ia juga termasuk tokoh yang membidani lahirnya organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Perannya bagi bangsa ini memang tak

diragukan lagi. Melalui Pesantren Salafiyah Syafi’iyah warisan sang ayah, ia mendidik generasi penerus bangsa ini tanpa kenal kata lelah. Kendati godaan kekuasaan datang, ia tetap bergeming.

Baginya, pesantren adalah segalanya.

Kiai As’ad lahir dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah, di sebuah perkampungan Arab yang berdekatan dengan Masjidil Haram di Makkah tahun 1897. Ayahnya memberi nama As’ad yang berarti sangat bahagia karena sang ayah merasa mendapat anugerah keturunan ketika sampai di puncak kematangan menuntut ilmu selama 25 tahun di tanah suci (hal 41).

Sejak muda, ia sudah membiasakan diri hidup sederhana.

Meski ia putra seorang kiai pengasuh pondok pesantren, ia tak serta merta bergaya sok-sokan. Ia lebih senang tampil apa adanya.

Sama sekali tak menunjukkan bahwa ia adalah dari keluarga berada. Ketika telah menjadi seorang kiai, ia termasuk sosok kiai yang memiliki ketinggian ilmu yang mumpuni.

Ia adalah seorang kiai yang bijak dalam mengambil suatu keputusan. Tak mengherankan bila ia berulang kali bisa menyelesaikan sebuah konflik, baik di kalangan NU sendiri, maupun antara NU dan pemerintah (hal 43-46). Masih banyak kiai-kiai kharismatik yang dibahas dalam buku ini, misalnya Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Dalhar, dan lain-lain. n

Judul Buku

: Kiai-Kiai Kharismatik dan Fenomenal

Penulis

: Nur Rokhim

Penerbit

: Ircisod

Cetakan

: I, Agustus 2015

Tebal

: 244 halaman

ISBN

: 978-602-279-169-0

Peresensi

: Sam Edy Yuswanto

Penulis lepas bermukim di Kebumen.

Resensi Buku :

P

Kisah Inspiratif Penerjemah Alquran Pertama

ertumbuhan Muslim di Inggris dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan data sensus, jumlah muslim pada tahun 2001 adalah 1,55 juta jiwa dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,7 juta jiwa. Menurut para peneliti, banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan signifikan pemeluk Islam di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Dalam buku Tujuh Mualaf Yang Mengharumkan Islam, Tofik Pram mengatakan salah satunya adalah berkat jasa Muhammad Marmaduke Pickthall.

Muhammad Marmaduke Pickthall mulanya seorang Kristen Anglikan yang terlahir dengan nama Marmaduke Pickthall.

Bersama keluarganya dia tinggal di Suffolk. Ayahnya adalah seorang pendeta Kristen Anglikan. Setelah ayahnya meninggal, dia dan ibunya pindah ke London.

Saat melanjutkan di Sekolah Harrow, dia tertarik terhadap ilmu bahasa.

Lulus dari Hallow, dia mempelajari beberapa bahasa, se­ perti Gaelik (bahasa orang Skotlandia) dan Welsh (bahasa orang Wales). Meski tidak lulus dalam seleksi pegawai di departemen luar negeri, Pickthall tidak patah semangat. Dia kemudian mempelajari bahasa Arab.

Kemudian dia berlayar ke Port Said, ketika umurnya belum genap 18 tahun.

Perjalanan inilah yang menjadi titik tolak perjalanan lainnya di ne­ geri Timur Tengah dan Turki. Karena cakap dalam berbahasa Arab, Kesultanan Ottoman mengundangnya untuk belajar kebudayaan

Timur (halaman 155).

Pickthall memberikan dukungan kepada Turki Utmani saat terjadi Perang Dunia I (19141918). Begitu juga saat propaganda perang pada tahun 1915, meski bukan seorang Muslim dia tetap membela Muslim dan tidak mau mendukung negaranya.

Sikap Pickthall ini lahir karena perjalanannya ke negara-negara Islam dan Turki. Sehingga dia bersentuhan langsung dengan perilaku Islam yang ternyata damai. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bersyahadat pada tahun 1917.

Sejak keputusan besarnya tersebut, Pickthall banyak melakukan kegiatan syiar Islam. Pada 29 November 1917 tidak lama setelah mengucap syahadat, dia menja-

di pembicara dalam diskusi yang diadakan Muslim Literary Society bertajuk Islam and Progress di Notting Hill, London Barat.

Pada tahun 1925, Pickthall diundang Komite Umat Muslim di Madras guna memberikan kuliah umum mengenai aspek Islam ditinjau dari sisi multi-budaya.

Koleksi bahan-bahan kuliahnya pun dipublikasikan, agar kalangan non-Muslim mendapat pemahaman tentang agama Islam (halaman 156).

Tahun1919, dia aktif di Biro Informasi Islam di London dan beberapa usaha penerbitan media Islam, seperti Muslim Outlook.

Dia juga menulis novel yang berjudul Early Hours pada tahun 1920. Setelah itu dia mendapat penugasan di India sebagai editor di surat kabar Bombay Chronicle. Tujuh tahun kemudian dia menjadi editor di Islamic Culture, yang berkantor di kawasan India Selatan yang mayoritas Muslim, Hyderabad. Di Hyderabad pulalah dia merampungkan The Meaning of Glorius Koran.

Sebenarnya, sejak 1917 Pickthall telah berniat menerjemahkan Al-Qur’an.

Dia meyakini, bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memahami Al-Qur’an, kemudian menyebarkan kabar gembira tersebut kepada orang lain. Tersebab AlQur’an berbahasa Arab, dia merasa perlu pener-

jemahan agar Muslim non-Arab bisa memahami dengan baik.

Obsesinya baru terwujud pada tahun 1928, dan kemudian dia terbitkan pada tahun 1930. Dari terjemahan karyanya ini banyak Muslim- di Eropa khususnya merasakan manfaat. Selain Pickthall, Al-Qur’an juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Abdullah Yusuf Ali (halaman 153).

Seperti ilmuwan Muslim lainnya, Pickthall tidak menerjemahkan kata Allah Swt. dalam Al-Qur’an. Dalam pengantarnya dia mengatakan, Al-Qur’an tidak bisa diterjemahkan.”

Oleh karena itu, terjemahannya tetap berdampingan de­ ngan teks asli Al-Qur’an dalam bahasa Arab. Berbeda dengan Injil yang murni diterjemahkan tanpa mendampingkan teks asli (halaman 152).

Terjemahan Al-Qur’an pertama kali dalam bahasa Inggris oleh seorang Muslim, karya Pickthall ini sangat populer. Bagi kalangan orang Barat yang mempelajari Islam, terjemahan Al-Qur’an ini disebut karya monumental. Universitas Al-Azhar pun mengakui terjemddycvc yang mengatakan terjemahan Pickthall adalah sebuah pencapaian besar dalam dunia penulisan (halaman 151).

Dengan demikian, tak salah jika Tofik menjadikan Pickthall sebagai salah satu yang berjasa atas perkembangan Islam di Eropa, karena telah meneranginya dengan Al-Qur’an yang dia terjemahkan. Selamat membaca! n

Judul

: Tujuh Mualaf Yang Mengharumkan Islam

Penulis

: Tofik Pram

Penerbit

: Noura Books

Editor Cetakan

: Kahfi Dirga Cahya : I, Mei 2015

Tebal buku

: 182 halaman

ISBN

: 978-602-0989-38-9

Peresensi

: Muhammad Rasyid Ridho

Aktif di Bondowoso Writing Community

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Wage 28 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

DPP PDIP Copot Jabatan Ketua DPRD Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP akhirnya mengeluarkan rekomendasi pergantian Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno. Sebagai gantinya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menunjuk Purnomo sesama anggota FPDIP DPRD Kota Mojokerto sebagai pengganti.

Yunus Suprayitno sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto, sedangkan Purnomo semula menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Banteng Gemuk dalam lingkup dewan setempat Yunus selanjutnya bakal menjabat anggota dewan biasa. Posisi Ketua Fraksi PDIP kini diduduki Febriana Meldyawati, yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP kota setempat. Pergantian jabatan pimpinan wakil rakyat ini diduga tak lepas dari kegagalan Yunus mengamankan posisinya sebagai Ketua DPC PDIP dalam Muskercab pemilihan Ketua DPC PDIP. DPP PDIP lebih mempercayakan struktur partai diisi Meldyawati menggantikan Yunus Suprayito yang menempati kursi ketua kala itu. Hal ini, ditegaskan dengan keluarnya rekomendasi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menunjuk Purnomo mengisi kursi pimpinan dewan. ‘’Rekom pergantian ketua ini bukan karena faktor adanya internal. Malah rekom DPP ini turun justru pada era Pak Yunus menjadi Ketua DPC,’’ ujar Meldyawat usai sidang Paripurna Dewan dengan agenda pergantian ketua, Kamis (27/8) kemarin.Q kar

kariyadi/bhirawa

Cabup Nissa Siap Hadapi Gugatan MKP Kab Mojokerto, Bhirawa Pertarungan dua Petahana dalam Pilbup Mojokerto bakal berlangsung seru meski coblosan baru akan digelar 9 Desember mendatang. Cabup Choirunissa yang sebelumnya dilaporkan MKP, mengaku siap meladeni gugatan yang sudah dimasukkan ke Panwaskan itu. ‘’Prinsipnya kami siap dengan laporan ke Panwas. Karena saya memang merasa tak mempunyai salah apa-apa,’’ ujar Choirunissa, ditemui usai penandatangan deklarasi kam panye damai, di Hotel Sun Palace Trowulan, Kamis (27/8) kemarin.

Sehari sebelumnya Cabup inchumbent Mustofa Kamal Pasa (MKP) melaporkan KPUD Kab Mojokerto ke Panwas setempat. Melalui kuasa hukumnya, M Soleh, Cabup MKP ini melaporkan KPUD selaku penyelengara Pilkada melakukan perbuatan melawan hukum karena mene-

tapkan pasangan Choirunnissa-Arifsyaifudin sebagai pasangan calon.

Nissa yang kini masih menjabat sebagai Wakil Bupati MKP mengaku tim kuasa hukumnya sudah siap dengan gugatan yang dilakukan Bupati MKP. ‘’Saya menghargai gugatan itu, karena memang diatur dalam UU. Ya otomatis tim hukum kita sudah siap,’’ tambah Choirunissa.

Nissa menambahkan, kini dirinya dan tim pemenangan fokus menghadapi Pilbup 9 Desember mendatang. ‘’Soal laporan ya kami hadapi, Tapi sekarang saya dan tim fokus

saja pada Pilbup. Sekarang kita siap menghadapi kampanye,’’ tambahnya.

Ditempat terpisah, Bupati MKP mengaku menyerahkan sepenuhnya gugatan kepada M Sholeh selaku pengacaranya. ‘’Sepenuhnya langkah hukum saya serahkan kepada pengacara saya,’’ kata MKP yang kemarin juga hadir di acara deklarasi Pilbup damai.

Meski proses hukumnya berlanjut, MKP menyatakan dirinya akan menebarkan semangat damai kepada seluruh pendukungnya dalam Pilbup nanti. ‘’Seperti materi deklarasi damai tadi. Kita siap menciptakan Pilbup damai.

Soal gugatan itu biar diurus pengacara saya,’’ tandasnya.

Ketua KPUD Kab Mojokerto, Ayuhanafiq juga menanggapi dingin gugatan MKP. ‘’Sampai sekarang saya belum menerima materi gugatan. Ada atau tidak ada gugatan, KPU tetap

Sukarelawan Hatiku Buat Media

PKL Sidoarjo Jera, Hakim Hanya Sidang 18 Orang Sidoarjo, Bhirawa Sidang Tipiring dengan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo di Kantor Satpol PP Sidoarjo, terhadap PKL yang menjadi yang melanggar, Kamis (27/8) kemarin, lain dari biasanya.

Selain waktunya singkat saja, juga jumlah PKL yang disidang, termasuk paling sedikit dari sidang Tipiring yang telah digelar sebelumnya.

Kabid Penegaali kusyanto/bhirawa kan Perda Satpol PP Kab Sidoarjo, Hari Sucahyono Hari Sucahyono SH Msi, berpikir positif semoga kegiatan yang dilakukan Satpol PP Sidoarjo untuk menegakkan Perda Ketertiban Umum di Kab Sidoarjo itu, sudah bisa memberikan efek jera pada para PKL yang melakukan pelanggaran. ‘’Benar, sidang Tipiring kali ini hanya diikuti 18 PKL saja, sebelum-sebelumnya jumlahnya lebih dari itu, semoga semakin lama semakin sedikit bahkan tidak ada PKL yang melanggar dan tak ada PKL yang mengulangi pelanggaran,’’ komentar Hari, Kamis (27/8) kemarin, usai Sidang Tipiring.

Menurut catatannya, Sidang Tipiring yang sudah mulai dilakukan pihak Satpol PP Sidoarjo mulai Pebruari 2015 itu, terbanyak pada bulan Maret, karena sempat diikuti 57 PKL. Hari juga menjelaskan, khusus pada Bulan Agustus ini operasi mendadak khusus pada PKL itu, dilakukan sebanyak tiga kali. Ini dikarenakan, agar penertiban semakin gencar. Sedangkan pada bulan-bulan sebelumnya, hanya dilakukan sebanyak dua kali saja.

PKL yang ditertibkan ini, kata Hari, tak hanya di lingkungan dalam kota saja, tapi juga pada sejumlah wilayah kecamatan. Diantaranya di Kec Candi, Buduran, Gedangan dan Waru. Wilayah kecamatan lainnya, menurut Hari, akan dilakukan secara bertahab. Dikarenakan tidak lepas kendala seperti jumlah SDM nya.Q kus

kariyadi/bhirawa

Tiga Paslon membacakan deklarasi Pilbup damai di Hotel Sun Palace Trowulan, Kamis (27/8) kemarin. menyiapkan tim hukum,’’ terang Ayuhanafiq.

Dalam acara deklarasi kampanye damai kemarin, ketiga Paslon hadir membacakan dan menandatang-

ani deklarasi damai, siap kalah dan menang. Selain Paslon, ketiga tim sukses dan jajaran Forpimda juga hadir dalam deklarasi Pilbup damai.Q kar

Jadwal Kampanye Sidoarjo Sangat Mepet

Yunus (kiri) dan Purnomo (kanan) berjabat tangan usai rapat paripurna, Kamis (27/8) kemarin.

Sidoarjo, Bhirawa Untuk memenangkan ‘jagonya’ menjadi orang nomor satu di Sidoarjo, para simpatisan atau relawan sukarela terus melakukan aktivitas, melakukan gerakkan mempromosikan Paslon jagonya menang dalam perhelatan Pilbup 2015, pada 9 Desember 2015 mendatang.

Seperti yang dilakukan Meidy Chrisfianto SH, warga Perumahan Bhayangkara Permai F-23 Sidoarjo ini melakukan dukungan tak tanggung-tanggung terhadap Paslon Nomor 1 dengan membuatkan media sebanyak 5 ribu eksemplar.

Saat ditemui Kamis (27/8) kemarin, Meidy mengatakan kalau media ini bertujuan untuk mempromosikan Paslon Hatiku (MG Hadi Sutjipto dan M Kholik), agar Paslon jagonya bisa menjadi Bupati Sidoarjo periode 2016-2021. ‘’Hingga kini kami sudah mencetak untuk kedua kalinya, dan medianya juga sudah siap untuk diedarkan kepada masyarakat, seminggu sekali hingga akhir Pilbup,’’ katanya.

Menurutnya, membuat media ini sangat efektif untuk mempromosikan Paslon Hatiku. Karena masyarakat akan teringat terus dengan media yang dibawanya. Dan lagi media ini bentuknya sederhana, tabloid, isinya juga tak menjelek-jelekkan terhadap Paslon yang lain. ‘’Kami mempromosikan secara proposional, dan tak mengganggu Paslon yang lain,’’ ujar Meidy Chrisfiatno.Q ach

5

Paslon Arjuna saat mendaftar ke Kantor KPU Kab Gresik sebelumnya.

kerin ikanto/bhirawa

Arjuna Tolak Disebut Paslon Boneka Gresik, Bhirawa Cawabup Ahmad Nurhamim - Ahmad Junaidi (Arjuna) menolak disebut Paslon ‘boneka’. Paslon nomor urut tiga yang diusung Partai Golkar ini bahkan siap bertarung untuk memperebutkan kursi Bupati Gresik pada Pilbup yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.

Jika ada anggapan Arjuna Paslon ‘boneka’, menurutya itu salah besar. Karena itu, Paslon Arjuna minta masyarakat membuang jauh anggapan salah itu. Jika Arjuna Paslon ‘boneka’, tentu tak akan ditetapkan KPUD Kab Gresik sebagai Paslon yang berhak maju pada Pilbup mendatang bersama dua Paslon lainnya, yaitu Sambari Halim Radianto - Moh Qosim (SQ) nomor urut 1 dan Husnul Khuluq - Ahmad Rubaie (Ber-

kah) nomor urut 2. ‘’Mulai sekarang saya minta masyarakat membuang jauh anggapan itu,’’ tegas Cabup Nurhamim, Kamis (27/8).

Bahkan, Arjuna akan melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta KPUD. Kekurangan itu berupa surat pengunduran diri Cabup Ahmad Nurhamim dari jabatannya sebagai komisaris di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Gresik Migas.

Cabup Nurhamim berjanji secepatnya akan menyerahkan kekurangan itu ke KPUD. ‘’Berkas pengunduran diri dari PT Gresik Migas sudah saya pegang. Secepatnya akan saya berikan KPUD,’’ katanya.

Menurut Cabup Nurhamim, sebetulnya dirinya sejak mendapatkan rekom dari DPP Golkar, sudah melayangkan surat pengunduran diri dari

jabatan komisaris di PT GM. Surat pengunduran itu sudah diterimanya per tanggal 30 Juli 2015 lalu. Namun, untuk bukti pengunduran dari hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), karena butuh proses belum diterimanya.

Sekarang, lanjutnya, surat bukti pengunduran diri itu sudah diterimanya. Karena itu, baginya, Paslon Arjuna sudah tak persoalan lagi dengan kekurangan persyaratan. Begitu persyaratan itu saya serahkan ke KPUD, pasti langsung clear.

Cabup Nurhamim juga meminta kepada KPUD jika masih ada pasangan CabupCawabup persyaratannya masih kurang, jangan hanya diam saja. Mereka harus jemput bola seperti yang dilakukan oleh KPUD di kabupaten/kota lain.Q eri

Sidoarjo, Bhirawa Sampai masa kampanye Pilbup Sidoarjo yang dimulai Kamis (hari ini) ternyata KPUD Sidoarjo belum memberikan jadwal kampanye kepada Tim Sukses (Timses) seluruh Paslon peserta Pilbup Sidoarjo.

Koordinator Timses Bersinar pasangan Saiful Ilah-Nur Ahmad, Imam Rahmat, menyayangkan kinerja KPUD Sidoarjo yang tak cepat menyampaikan jadwal dan program kampanye. Waktu sudah makin sempit.

Tinggal satu hari saja belum ada pengumuman soal jadwal.

Terlebih ada informasi penyelenggara Pemilu akan mengatur dengan membebaskan zona kampanye. Bila zona kampanye dibebaskan dikuatirkan akan terjadi gesekan antar pendukung Paslon. Pembagian zona kampanye harusnya dibagi empat zona.

Bila terdapat 18 kecamatan bisa dibagi menjadi empat. Sehingga masing-masing Paslon bergerak dalam kampanye empat atau lima kecamatan yang pembagian berdasarkan kesepakatan KPUD dengan Timses Paslon. ‘’Kita hanya antisipatif terhadap kemungkinan terburuk saja. Kami menginginkan Pilbup berjalan lancar. Kondusif aman mulai tahapan awal hingga akhir,’’ ujarnya.

Sementara nomor urut 3 yang dianggap nomor sial, kepada wartawan Abah Ipul (Sapaan akrab Saiful Illah, red), menuturkan sejak beberapa hari sebelum proses pengambilan nomor urut dirinya sudah mendapat firasat akan mendapat nomor ganjil. ‘’Saya sudah beberapa hari mendapat firasat kalo Paslon Bersinar akan mendapatkan nomor urut ganjil, Dan Alhamdulilah hari ini terbukti, Paslon Bersinar mendapatkan nomor urut 3,’’ tandasnya.

Saat ditanya, makna nomor urut 3 untuk Paslon Bersinar, Abah Ipul menjelaskan, Nomor urut 3 ini sangat pas buat saya dan Cak Nur, karena mempunyai filosofi yang dalam, ingat saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Ahok, mereka mendapat nomor urut 3 yang memiliki jargon salam 3 jari, yang akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan saat ini Pak Jokowi jadi Presiden RI ke 7. ‘’Kalau Pak Jokowi dulu memaknai nomor urut 3 nya dengan salam 3 jari, Kali ini Bersinar akan memaknai dengan Salam Metal, Salam metal itu mempunyai makna Menang Total,’’ papar Abah Ipul Sementara itu Calon Wakil Bupati pendamping Abah Ipul, Nur Ahmad, menambahkan, nomor urut 3 ini semoga akan menjadi nomor kesuksesan Paslon Bersinar di Pilbup Sidoarjo 9 Desember nanti. ‘’Saya senang dan kaget saat Abah Ipul membuka gulungan ternyata nomornya 3, Sangat pas dengan firasat yang saya dapatkan tadi malam. Tadi malam saya mendapat firasat dan gambaran no 3, dan terbukti Paslon Bersinar mendapat Nomor urut 3,’’ ungkapnya.Q hds

Petahana Dikerdilkan Kemampuan Birokrasinya Sidoarjo, Bhirawa Kampanye Paslon Pilkada Sidoarjo Kamis (27/8) kemarin rupanya tak dimanfaatkan Paslon untuk berkampanye.

KPUD justru kelabakan karena hingga kini tak satupun yang menyerahkannya anggota tim kampanye.

Ketua KPUD Sidoarjo, Zaenal

Abidin membenarkan sampai hari kemarin belum ada satupun tim yang mendatangi kantor KPUD guna menyerahkan data itu. Mungkin masih melakukan konsolidasi timnya.

Waktunya masih 100 hari lagi. ‘’Mungkin masih menyimpan tenaga,’’ ujarnya.

Justru yang diantisipasi

pada 5 Desember 2015, yang merupakan kampanye akbar terakhir. Dikuatirkan seluruh Paslon akan menggelar rapat pada hari yang sama. Tak ada pembagian zona kampanye yang membuat Paslon bebas mencari hari yang sama untuk berkampanye.

Zaenal yakin, meski kam-

panye bareng di hari sama tak akan terjadi gesekan. Masyarakat Sidoarjo sudah memiliki kesadaran tinggi yang tidak mudah diprovokasi. Ini merupakan modal Pilbup Sidoarjo akan berjalan aman dan lancar.

KPUD sudah menyiapkan lahan kampanye di Kota Sido-

arjo di Lapangan Jenggolo dan GOR Sidoarjo. Sedangkan dua lokasi lagi belum ditentukan karena ada empat Paslon. Tim Paslon mengeluhkan tak adanya alat peraga yang dipasang KPUD. Serta tak ada sosialisasi nama dan nomor urut Paslon.

Padahal KPUD sudah menetapkan nomor urut itu.Q hds

PU Bina Marga Layanan Terbaik dalam PPID Begitu pentingnya pelayanan publik Pemkab Sidoarjo maka Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo terus melakukan rapat koordinasi dan evaluasi, agar dalam pengelolaan pelayanan publik bisa lebih baik dan lebih profesional.

Dalam Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo, kemarin bersama seluruh PPID SKPD dan kecamatan, sudah terevaluasi Dinas PU Bina Marga mendapat apresiasi pelayanan publik terbaik, kedua DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan). ‘’Karena dalam menanggapi pengaduan masyarakat, baik oleh LSM, lembaga tertentu, juga media massa, cetak, elektronik selalu dilayani dan ditanggapi lebih cepat.

Hal itu ditegaskan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Kissowo Sidi Haneko Putro SH MH, saat membuka Rakor

PPID. Ia memberikan apresiasi terhadap PU Bina Marga dan DKP karena selama ini yang sering menjadi permasalahan utama pelayanan pub lik adalah ke PU an. ‘’Makanya kami memberikan apresiasi kepada PU Bina Marga dan DKP. Sedangkan yang lambat dalam pelayanannya adalah Dinas PU Pengairan,’’ tegas Kissowo Sidi.

Menanggapi permasalahan yang sama juga ditegaskan para narasumber, yakni Kepala Bagian Media dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Anom Surahno SH MSi dan Ketua KI (Komisi Informasi) Jatim, Ketty Tri Setyorini. ‘’Hampir 100% permasalahan

achmad suprayogi/bhirawa

Kabag Media dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Anom Surahno memberikan paparan. yang dilaporkan tentang anggaran yang melekat di KU an,’’ jelas Ketty.

Mengapa hal itu bisa terjadi, karena warga juga berhak tahu atau mengerti tentang informasi publik. Menghadiri

pertemuan publik yang terbuka untuk umum, serta untuk mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan informasi. Sementara badan publik/pemerintah berhak menyediakan data/infor-

masi yang dibutuhkan masyarakat. ‘’Dan itu semua sudah diatur dalam UU 14 tahun 2008 tentang KIP (Keter-bukaan Informasi Publik),’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo, Machmudi Ali kalau kegiatan Rakor PPID ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pelayanan publik bagi badan publik, untuk menghasilkan layanan informasi publik yang lebih berkualitas.

Agar jalannya pelayanan publik bisa lebih baik dan lebih profesional, akan sangat mudah apabila para petugas PPID pembantu, SKPD dan Kecamatan, Pedesaan maupun Kelurahan lebih memahami UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP. ‘’Termasuk juga Perbup Nomor 14 tahun 2012 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik,’’ jelas Machmudi Ali.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Proyeksi APBD 2016 Capai Rp 3,6 Triliun Bojonegoro, Bhirawa Pada hari Kamis (27/8) kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro telah menyelesaikan garis besar rancangan APBD 2016 sebesar Rp 3,6 Triliun, melalui Rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bojonegoro.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Mitroatin, didampingi oleh Wakil Ketua, Sukur Prianto, Suyuti, dan Sunjani serta 25 anggota DPRD lainnya. “Kami menilai penyerapan anggaran tahun 2015 sangat lamban, sehingga pada tahun 2016 ke depan ada upaya untuk memperbaiki hal itu,” kata Ketua Komisi B, Sigit Kusharianto.

Dia meminta kepada pihak eksekutif untuk mensinkronkan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN. Sehingga, baik program infrastuktur maupun pemberdayan masyarakat bisa berjalan dengan baik. “Ke depan, akan meningkatkan pengawasan terhadap SKPD yang bermitra dengan Komisi B,” tandasnya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro, Soehadi Moelyono, mengatakan, saat ini Pemkab berusaha untuk menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri. Sehingga, menyiapkan program-program unggulan untuk mendukung itu. “Untuk perhitungannya sudah dirapatkan sebelumnya dengan tim anggaran, dan terkait bantuan dari pemerintah pusat tentu sudah dilakukan sinkronisasi selama ini,” imbuhnya.Q bas

KPU Undi Nomor Urut Paslon Pilkada Jember, Bhirawa Pertarungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 resmi dimulai. Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember (24/8) lalu, Paslon resmi mendapatkan nomor urut pada pengundian nomor urut Paslon, Rabu ( 26/8) malam di Hotel Panorama.

Pengundian nomor urut Paslon Cabup dan Cawabup itu dihelat pada rapat pleno terbuka dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jember, Ahmad Anis. Pada pengundian tersebut, Paslon Sugiarto – Dwi Koryanto mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan paslon Faida – Abdul Muqit Arief mendapatkan nomor urut 2.

Dalam sambutannya, Ahmad Anis mengatakan, Pilkada di Jember haruslah berjalan kondusif. Pilihan boleh berbeda, namun jangan sampai perbedaan pilihan itu justru menjadi konflik di kalangan masyarakat.

“Pilkada adalah sarana kita

menentukan masa depan bangsa ini. Jika konteksnya Pilkada, berarti tujuannya untuk kesehjahteraan rakyat Jember,” kata Anis.

Anis berharap, rakyat dapat memanfaatkan pemilu ini dengan sebaik baiknya. Pasalnya, Pemilu memberikan tempat kepada masyarakat setinggi tingginya untuk memilih pemimpin mereka.“Oleh sebab itu, saya ucapkan selamat ber Pilkada. Selamat berdemokrasi !,” tegas Anis berkoar koar disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Penentuan nomor urut melalui mekanisme pengundian menggunakan koin Rp 500.

Dalam peraturan yang dibuat, Anis menjelaskan, siapa saja yang melempar koin dan yang muncul sisi bergambar Garuda, maka mendapatkan kesempatan pertama memilih nomor urut yang tertutup oleh gulungan. Sedangkan yang melempar koin yang terbuka sisi bergambar melati, maka memiliki kesempatan berikutnya untuk memilih nomor urut.

Dalam undian koin itu, Sugiarto mendapatkan kesempatan pertama memilih nor urut yang digulung. Sedangkan Faida mendapatkan gulungan satunya. Setelah kedua Cabup itu mendapatkan gulungan, tiga hitungan mundur pun diteriakkan. “Pasangan Sugiarto-Dwi Koryanto mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Faida - Abdul Muqit Arief mendapatkan nomor urut 2,“ teriak Anis disambut tepuk tangan seluruh undangan.

Pilkada Jember diikuti oleh dua pasangan calon kepala

Kemarau Panjang, Persediaan Bantuan Air Bersih Habis Sumenep, Bhirawa Persediaan bantuan air bersih bagi daerah yang terkena dampak kemarau panjang dari Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah habis terdistribusi. Pada tahun ini, Pemkab setempat menganggarkan bantuan air bersih sebanyak 305 tangki.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Sumenep, R Syaiful Arifin mengatakan, tahun ini Pemkab Sumenep sudah mengalokasikan bantuan air bersih sebanyak 305 tangki, namun air bersih itu sudah habis didistribusikan hingga pada 24 Juli 2015, karena pendistribusian telah dimulai pada bulan Juni.

"Bantuan air bersih untuk tahun ini pemkab menganggarkan sebanyak 305 tangki dan terahir pendistribusiannya pada 24 Juli," kata Syaiful Arifin, dikantornya, Kamis (27/8).

Menurut Syaiful, kebutuhan air bersih terus berlanjut karena musim kemarau terus berlalu. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih itu, pemerintah setempat memanfaatkan bantuan air bersih dari Propinsi Jawa Timur yang dianggarkan sebanyak 360 tangki.Q sul

efendi/bhirawa

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 - 2020 saat berfoto bersama dengan komisioner KPU Jember dan Panwaslih usai pengundian nomor urut, Rabu (26/8). daerah yakni Sugiarto - Dwi Koryanto yang didukung Partai Gerindra, Golkar, PKS, PKB, Demokrat, dan PPP. Se-

dangkan pasangan Faida – Abdul Muqit Arief didukung Partai Nasdem, PDIP, Hanura, dan PAN.Q efi

Sekretaris KPU Jatim Lantik Sekretaris KPU Tulungagung

Pemkab Lumajang Tutup Pendaftaran Calon Kades Lumajang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lumajang secara resmi menutup tahapan pendafratan Calon Kepala Desa hari Kamis (27/8) sekitar pukul 14:00 WIB. Demikian disampaikan Kabag Pemdes Arif Sukamdi ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya.

Arif menegaskan bahwa dalam pilkades Serentak dari 32 desa yang tersebar di 15 Kecamatan dijadwalkan akan diselenggarakan secara bersama-sama, pada tanggal 26 November mendatang. Sedangkan untuk anggaran Pilkades serentak, nantinya akan dibebankan di APBD sesuai regulasi yang tertuang di Perda Pilkades.

Saat ini anggarannya masih dalam proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD yang masih belum dibahas DPRD. Untuk itu Arif berharap dengan tenggang waktu tersebut Arif berharap DPRD Kabupaten Lumajang segera menggedok anggaran PAK untuk kebutuhan pelaksananaan Pilkades serentak tersebut. “Secara teknis waktu kami masih nutut kalaupun pada bulan oktober ini PAKnya di dok di dewan,” ujarnya.

Kabupaten Lumajang sempat terjadi kekosongan pejabat Kepala desa beberapa bulan menurut Arif karena menunggu payung hukum yang jelas agar pelaksanaan pilkades berjalan aman. Dia menjelaskan baru akhir tahun ini bisa menggelar karena sudah ada payung hukumnya.Q mb10

Jumat Wage 28 AGUSTUS 2015

khoirul huda/bhirawa

AKP Musa Bachtiar saat menjukan barang bukti Miras jenis arak bersama tersangka di Polsek Rengel Tuban.

Polisi Gagalkan Pengiriman Arak ke Surabaya Tuban, Bhirawa Lagi-lagi petugas kepolisian Polres Tuban berhasil menggagalkan pengiriman ratusan liter minuman keras (Miras) jenis Arak yang akan dikirim ke Surabaya saat melakukan razia di jalan raya Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (27/08).

Penangkapan yang dilakukan oleh Polsek Rengel Tuban dalam penangkapan juga berhasil menangkap penjualnya, selain barang bukti sebanyak 11 dus air mineral yang masing-masing dua berisikan 12 botol Arak yang sudah siap untuk diedarkan.

"Dari sebelas dus itu totalnya terdapat sebanyak 132 botol berisikan Arak. Saat ini barang bukti beserta dengan pemiliknya sudah kita amankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," terang AKP Musa Bachtiar, Kapolsek Rengel, Polres Tuban.

Kronologi penangkapan Miras, awalnya dilakukan penghadangan oleh anggota Polsek Rengel melakukan kegiatan rutin melakukan razia. Selanjutnya, petugas mencurigai sebuah kendaraan mobil APV nopol N 1297 CJ yang kebetulan melintas di jalan raya Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

"Awalnya kita razia, anggota melihat mobil APV itu mencurigakan karena banyak kardus di dalam mobil. Kemudian langsung dihentikan dan dilakukan pemeriksaan," lanjut

Kapolsek Rengel, yang juga mantan anggota Brimob itu.

Saat diberhentikan oleh petugas, JK (50), warga Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Tuban yang mengemudikan kendaraan tersebut sempat menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa di dalam kendaraan tersebut pelaku membawa Arak yang sudah dikemas di dalam botol.

"Setelah terbukti pelaku langsung kita bawa ke Polsek untuk proses hukum. Berdasarkan pengakuannya, Arak ini akan dikirim ke Surabaya dan dia mendapatkan minuman keras Arak ini dari warga Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Tuban," terang AKP Musa Bachtiar.

Akibat perbuatannya tersebut JK yang merupakan penjual Arak tersebut dijerat dengan pasal tindak pidana ringan dan akan dilanjutkan dengan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tuban. Adapun pelaku sendiri mengaku sudah sebanyak enam kali melakukan pengiriman minuman keras Arak itu ke wilayah Surabaya. "Setiap dus saya belinya dua ratus ribu, kemudian saya jual dua ratus lima puluh ribu. Jadinya saya untuk lima puluh ribu setiap dus dan ditambah ongkos kirim tiga ratus ribu," Kata JK, pemilik ratusan liter miras Arak.Q hud

Surabaya, Bhirawa Setelah sebulan belum definitif sebagai Sekretaris KPU Tulungagung, Lilik Wijayati SH MHum, Kamis (27/8), akhirnya dilantik oleh Sekretaris KPU Jatim, Eberta Kawima SH MSi. Pelantikan berlangsung di Kantor KPU Jatim di Jl Raya Trenggilis No. 1 Surabaya.

Selain Lilik Wijayanti, Eberta Kawima kemarin juga melantik Sekretaris KPU Jember, Drs Hadi Susilo MSi. Ia menggantikan Eberta Kawima SH MSi yang kini menjadi Sekretaris KPU Jatim.

Dengan dilantiknya Lilik Wijayati oleh Eberta Kawima, mulai saat ini dia sudah defenitif sebagai Sekretaris KPU Tulungagung.

Perempuan berjilbab ini resmi menggantikan Drs Mohammad Mafachir MM yang sebulan lalu sudah pula dipromosikan di jabatan eselon II sebagai Staf Ahli Bupati Tulungagung Bidang Hukum dan Politik.

Lilik Wijayati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tulungagung. Ia dilantik sebagai Sekretaris KPU Tulungagung oleh Bupati Syahri Mulyo berbarengan dengan pelantikan enam pejabat eselon II hasil lelang jabatan dan ratusan pejabat eselon III dan IV lainnya pada pertengahan Agustus lalu.

Hadir dalam acara pe-

lantikan di Kantor KPU Jatim sebagian komisioner KPU Jatim dan pejabat Pemkab Tulungagung, di antaranya Staf Ahli Bupati Tulungagung Drs Ahmad Pitoyo dan Mohamad Mafachir serta Kepala Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, Rudi Cristanto SH MM. Selain anggota KPU Tulungagung dan anggota KPU Jember.

Eberta Kawima dalam sambutannya berharap sekretaris KPU yang baru dilantik untuk selalu bekerjasama dengan komisioner KPU. Apalagi KPU Jember yang pada tahun ini melakukan Pilkada.

Sementara untuk Lilik Wijayati, Eberta Kawima meminta kembali untuk banyak-banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan komisioner KPU Tulungagung. Terlebih Lilik Wijayati masih baru di KPU, lain dengan Hadi Susilo yang sudah berdinas di KPU Jember sejak tahun 2007.

Dilantiknya Lilik Wijayati sebagai Sekretaris KPU Tulungagung, lanjut Eberta Kawima, menggenapi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota berjenis kelamin perempuan di Jatim yang selama ini hanya satu orang, yaki Sekretaris KPU Lumajang.

“Sekarang ada dua srikandi Sekretaris KPU di Jatim,” candanya sembari tersenyum.Q wed

wiwiek eko/bhirawa

Eberta Kawima saat melakukan pelantikan Lilik Wijayati sebagai Sekretaris KPU Tulungagung yang baru, Kamis (27/8).

Suguhkan Drama Turki, PKBM Bina Bangsa Situbondo Raih Juara III Keberaksaraan Jatim Guna untuk membangkitkan semangat belajar dilingkungan Pendidikan Non Formal (PNF), Dinas Pendidikan (Dipendik) Kab Situbondo melalui Seksi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) serius mewujudkan program KF (Keaksaraan Fungsional) di Kota Santri.

sawawi/bhirawa

Dra Melok Puji Astutik MPd, Kasi PLS Dipendik Kab Situbondo saat menerima penghargaan juara III Lomba Keberaksaraan dari Kadis Pendidikan Prov Jatim, Dr. Saiful Racman, kemarin.

Salah satu bukti diantaranya adalah merealisasikan pemberdayaan program PKBM (Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat) yang tersebar di Situbondo.

Agar lebih bergairah dan meraih prestasi, Seksi PLS Dipendik kerapkali megikutsertakan PKBM dalam lomba keberaksaraan, baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Data Bhirawa menyebutkan, PKBM yang meraih prestasi menggembirakan dalam lomba keberaksaraan pada tahun 2105 ini adalah PKBM Bina Bangsa Asembagus, Kabupaten Situbondo.

PKBM yang berada dalam pembinaan Seksi PLS Kab Situbondo ini, baru-baru ini mampu meraih juara III dalam lomba Keberaksaraan tingkat Prov Jatim.

“Penghargaan bergengsi tersebut langsung saya yang terima dari Kadispendik Prov Jatim, Dr Saiful Rachman,” aku Kasi PLS Dipendik, Dra Melok Puji Astutik MPd, kemarin (27/8).

Menurut Melok, untuk kegiatan lomba Keberaksaraan tingkat Prov Jatim, perwakilan Kab Situbondo baru ikut dua kali yakni lomba tahun 2014 dan tahun 2015. Dan untuk 2014 lalu, aku Melok, perwakilan Situbondo sengaja ditunjuk Prov Jatim dan tahun 2015 ini baru mengikuti seleksi lomba bersama Kab/Kota lainnya di Jatim. “Untuk juara I secara otomatis dikirim ketingkat nasional mewakili Prov Jatim. Sedangkan untuk Situbondo, alhamdulillah berhasil meraih juara III tingkat Prov Jatim,”

tutur Melok.

Masih kata Melok, raihan juara III tingkat Prov Jatim itu sebenarnya kurang ditunjang oleh persiapan yang matang karena waktunya yang mendadak. Bahkan, aku dia lagi, waktu latihan hanya dilakukan satu minggu oleh PKBM Bina Bangsa.

“Warga yang ikut lomba memang buta huruf, tidak bisa baca dan menulis serta berhitung.

Dengan adanya kesempatan ikut dalam ajang lomba Keberaksaraan ini, warga merasa bangga, karena hasilnya tidak sia-sia dan berhasil meraih juara 3 tingkat Prov Jatim,” ungkap Melok.

Raihan prestasi membanggakan itu berhasil selain karena warga giat berlatih juga didukung oleh pengambilan tema yang bagus yakni drama Turki. Dalam kisah drama ini, urai Melok, menyuguhkan cerita adanya konflik, dengan dibantu solusi, sehingga dari tidak bisa membaca, menulis dan berhitung, warga menjadi bisa baca tulis. “Dipendik

memberikan kesempatan kepada warga yang buta huruf untuk ikut dalam lomba ini agar Prov Jatim dapat mengetahui perkembangan daerah dalam program penuntasan buta aksara,” tegasnya.

Kiprah dan prestasi PKBM Bina Bangsa ini, papar Melok lagi, sebelumnya pernah meraih juara dalam lomba lembaga PKBM secara umum. Peserta yang ratarata kebanyakan buruh tani, yang notabene tidak bisa baca tulis, kini intensif dilatih keterampilan sehingga kedepan taraf ekonominya meningkat.

“Paska meraih juara III ini, kami akan kembali ikut serta dalam lomba aksara internasional pada November mendatang di Pasuruan. Dalam hal ini Dipendik akan menyiapkan pameran khusus PKBM, lembaga kursus, lomba tutor dan TBM,” pungkas Melok seraya menambahkan pada tahun 2014 lalu, Situbondo pernah meraih juara tutor terbaik, atas nama PKBM Islmaiyah Asembagus.Q awi

JAWA TIMUR

Jumat Wage 28 AGUSTUS 2015

KILAS JATIM

Warga Geram, Perhutani Caplok Tanah Warga Bangkalan, Bhirawa Puluhan petani yang ada di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, menggelar unjuk rasa di atas lahannya, Kamis (27/8). Aksi ini dipicu lantaran perhutani hendak memasang patok pada lahan tersebut, Jika sudah begitu, maka petani akan kehilangan mata pencaharian. Secara otomatis akan berdampak pada ekonomi keluarganya. Para petani ini membawa sejumlah poster yang betuliskan nada protes terhadap perhutani.

Salah satu kritik yang tertulis pada poster di antaranya ‘Perhutani Jangan Rampas Kami, Tanah Kami Hak Kami, Jangan Main Hakim Sendiri, Jek Kalak Tang Engon (Jangan Ambil Sumber Penghasilan Kami)’. "Petani khawatir dengan adanya rencana pematokan dari perhutani, sawah yang sudah digarap sejak puluhan tahun silam ikut dipatok juga. Jika sudah begitu, maka petani akan kehilangan sawahnya," terang Mantan Kades Lajing, H Moh Timan.

Padahal, sambung Timan, lahan yang diklaim milik perhutani juga belum jelas batasnya. Kemudian mematok lahan milik sejumlah petani. Kondisi tersebut memancing emosi dari masyarakat.

Seharusnya sebelum memasang patok, perhutani harus tahu letak pasti lahan milik negara tersebut.

"Pada awal puasa perhutani sudah memasang tanda dari bambu pada lahannya, yang rencananya akan dipatok.

Rupanya sebagian lahan yang ditandai seluas 3 hektare adalah milik masyarakat dan jelas bukti kepemilikan," ucap Timan.Q mb8

7

Pemkab Kediri Siap Hadapi Banding Blitar dalam Sengketa Kawasan Kelud Kab Kediri, Bhirawa Pemkab kediri mangaku siap menghadapi upaya hukum Pemkab Blitar setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam gugatan perselisihan batas wilayah antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar yang terletak dikawasan Gunung Kelud.

Bagian Hukum Pemkab Kediri Sukadi mengatakan, jika pihaknya siap, untuk tindak lanjutnya menunggu pemberitahuan dari pengadilan. "Kita siap saja, dan menunggu pemberitahuan dari pengadilan, siapa yang mau haknya diam-

bil" kata Sukadi pada Bhirawa Kamis (27/8).

Sukadi menjelaskan, pihaknya belum melakukan langkah lebih jauh, sebab hingga sekarang masih menunggu dari pengadilan, Bagian yang mana yang diajukan banding oleh

Pemkab Kediri, sebab dari hasil putusan ada beberapa item yang diputuskan PTUN surabaya lalu. "Ya kita menunggu, item mana yang diajukan banding, sebab ada 4item dari hasil putusan PTUN Terkait sengketa Kelud ini," jelasnya.

Lebih lanjut dlam sidang gugatan lalu ada 4 item yang telah diputuskan oleh PTUN dalam pokok perkara tersebut.

Pertama, mengabulkan seluruh permohonan penggugat.

Kedua, menyatakan tidak sah atau batal obyek sengketa berupa SK Gubernur Jatim tentang pencabutan SK nomor

188/828/KPTS/013/2014.

Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa SK Gubernur Jatim nomor 188/828/KPTS/013/ 2014 tanggal 11 desember 2014 tentang pencabutan atas SK Gubernur nomor 188/133/ KPTS/013/2012 tanggal 28 februari 2012, dan yang terakhir Menghukum tergugat dengan biaya perkara.

Diketahui Pemerintah Kabupaten Blitar resmi mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan gugatan yang

dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/ KPTS/013/2014 tertanggal 11 Desember 2014.

Pemkab Blitar Pada tanggal 19 Agustus 2015 kemarin sudah mendaftarkan perkara banding, dan untuk selanjutnya setelah menyatakan banding dan menunggu perkembangan dari pihak tergugat dan penggugat, Pemkab Blitar diberi waktu selama 30 hari untuk melihat dokumen dan akan segera meminta salinan keputusan.Q van

nurkholis/bhirawa

Dua Anak SD Positif HIV/AIDS

Warga Desa Tolang tunjukkan surat protes yang disampaikan Bupati Sampang.

Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, secara intensif melakukan pengawasan, pendampingan serta berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas dua anak sekolagh dasar (SD) di Bumi Wali Tuban yang positif terinfeksi Humas Imunodeviciency Virus (HIV).

Dinkes menyatakan dua anak malang ini terjangkit virus mematikan akibat penularan dari kedua orang tuanya, serta akan melakukan pengawalan dan pendampingan. Dari data Dinkes, saat ini ada sekitar 206 penderita HIV AIDS yang tercatat sejak tahun 2000 sampai 2015.

Dari jumlah ini, sekitar 57 orang telah meninggal dunia. “Ya, ada dua di Kabupaten Tuban yang masuk catatan kami,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban, dr. Saiful Hadi (27/08).

Kadis Kesehatan Pemkab Tuban ini juga mengatakan, kalau dua anak tersebut sekarang sudah berada dibawah penanganan Dinkes Tuban. Pengobatan dilakukan secara terus menerus, untuk memastikan anak ini bisa tumbuh secara normal. “Yang jelas sudah ada dibawah penanganan kami, pengobatan dilakukan secara terus menerus harapannya anakanak ini bisa tumbuh dengan normal,” terang Saiful.

Ia juga meminta masyarakat tidak membedakan ODHA (orang dengan HIV AIDS). Utamanya pada dua anak ini yang sama sekali tidak bisa disalahkan.

Dimana Anak ODHA juga membutuhkan lingkungan sosial yang normal, sama seperti anak-anak yang lain.

“Kurangnya pemahaman masyarakat, menjadikan anak-anak ODHA kerap mendapatkan perlakuan tidak baik dan cenderung diskriminatif, padahal apa yang dibawa anak ODHA tidak bisa menular hanya dengan kontak fisik dan bermain bersama,” lanjut Saiful.Q hud

Tahapan Pilkades Bermasalah, Warga Layangkan Surat ke Bupati sudarno/bhirawa

Puluhan massa dari Serikat Buruh Madiun dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBM-KASBI), melakukan aksi unjukrasa di depan Alun-Alun Kota Madiun, Kamis (27/8), minta mandat kepada Jokowi dicabut.

SBM-KASBI Minta Mandat kepada Jokowi Dicabut Madiun, Bhirawa Puluhan massa dari Serikat Buruh Madiun dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBM-KASBI), melakukan aksi unjukrasa di depan Alun-Alun Kota Madiun, Kamis (27/8).

Selain membawa spanduk dan poster yang bertuliskan, ‘Pengangguran Tambah Banyak, Tenaga Kerja Cina Malah didatangkan’, ‘Cabut Mandat Jokowi’, ‘Tolak BPJS’ dan ‘Rakyat Butuh Jaminan Sosial Bukan Asuransi Sosial’, beberapa perwakilan massa juga melakukan orasi.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Aris Budiono, mengatakan, BPJS bukanlah jaminan sosial. Tapi justru menjadi pembunuh nomor 1 bagi buruh dan masyarakat. Alasannya, karena buruh dan masyarakat masih dibebani dengan iuran tiap bulan.

"Tolak BPJS. Karena BPJS justru menjadi pembunuh nomor 1 bagi buruh dan masyarakat. Rakyat butuh jaminan sosial, bukan asuransi," kata Aris Budiono, yang juga anggota advokasi KASBI dalam orasinya.

Selain itu, pengunjuk rasa juga menyoroti masalah ekonomi Asean dan Forum Ekonomi Indonesia-China. Karena dengan adanya dua hal itu, makin membuka ruang bebas bagi investor asing masuk ke Indonesia. Nota kesepahaman antara Indonesia-China, dinilai

telah menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi Indonesia.

"Orang-orang non pribumi sekarang sudah menguasai Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Apalagi ada migran besarbesaran 10 juta warga China ke Indonesia.

Program Jokowi yang meminjam uang Rp520 trilyun kepada China dengan kedok investasi, membuat Indonesia berada di tebing kehancuran," kata salah satu orator, Heri Wahdono.

Demonstran juga menyoroti masalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 atas revisi Permenaker Nomor 12 Tahun 2013. Menurut mereka, Permenaker ini jauh dari Nawa Cita Presiden Jokowi.

Alasannya, dalam Permenaker yang baru disebutkan, tenaga kerja asing tidak wajib lagi menggunakan Bahasa Indonesia. "Ini sungguh suatu kebijakan yang melecehkan identitas bangsa. Apalagi, mandor dari China digaji Rp30 juta. Sedangkan mandor asli Indonesia cuma dibayar Rp3 juta," teriak pengunjukrasa lainnya.

Untuk itu, SBM-KASBI menuntut kepada pemerintah agar melindungi pekerja pribumi dan menolak kebijakan pemerintah membiarkan jutaan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sebagai pekerja operator.Q dar

Sampang, Bhirawa Rencana Pilkades serentak di 109 Desa Se-Kabupaten Sampang pada 28 oktober 2015 mendatang, kembali menuai protes dari salah satu Desa di Kabupaten Sampang. Salah satunya perwakilan warga yang mengatasnamakan forum komunikasi Desa Tolang, Kecamatan Banyuates Sampang, mendatangi kantor Bupati untuk melayangkan surat terkait tindakan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) setempat, yang telah menutup pendaftaran Calon Kades tanpa mengikuti aturan yang ada.

Hodari, ketua forum komunikasi Desa Tolang, mengatakan pemilihan kepala Desa serentak ini, perda dan perbubnya baru disahkan pada tahun 2015, namun langkah P2KD Desa Tolang sudah menutup pendaftaran calon Kades sejak 2013 lalu, bahkan sebelum pihaknya melayangkan surat protes pada Bupati Sampang, KH. A. Fannan, pihaknya sudah melaporkan pada camat Banyuates, namun tidak digubris.

“Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa, perbub nomor 31 tahun 2015, dan keputusan Bupati Sampang nomor 188.45/386/KEP/ 434.013/2015. Tentang pene-

tapan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan serentak 2015. Dalam jadwal tersebut disebutkan tahapan pencalonan dimulai 15 – 28 Agustus 2015, tetapi khusus di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Sampang, malah sudah ditutup sejak 2013,” terangnya, Kamis (27/8).

Masih dikatakan Hodari, berdasarkan aturan tersebut, mestinya tahapan Pilkades yang dilakukan P2KD harus menyesuaikan dengan jadwal yang baru, tetapi kenyataanya hingga saat ini P2KD bersikukuh dengan penetapan tahun 2013 lalu.

Pihaknya berharap Bupati Sampang bisa bijaksana dan menjalankan aturan yang sudah dibuatnya sendiri.

Hal senada juga diungkapkan H. Madud terkait kebijakan P2KD Desa Tolang yang melanggar aturan tersebut, dengan melayangkan surat protes pada Bupati Sampang, tembusan kabag pemdes Sampang, Kapolres Sampang, Muspika Kecamatan Banyuates dan pihak terkait.

Jika hal ini masih tidak ditindaklanjuti, pihaknya khawatir akan terjadi konflik horizontal di masyarakat Desa Tolang. Sementara Didik Pribadi selaku kabag Pemdes Sampang, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait protes warga Desa, pihaknya masih belum memberikan jawaban.Q lis

Semipro-2015, Upaya Menggali Potensi Wisata dan Menarik Wisatawan Semipro-2015 Ajang tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Probolinggo ini merupakan salah satu upaya untuk menggali potensi wisata dan menarik para wisatawan luar Kota Probolinggo dengan diadakannya berbagai macam kegiatan selama seminggu penuh.

Mulai dari pameran, hiburan, expo pendidikan, pawai budaya ,lomba dan masih banyak yang lain. Para pengunjung lokal maupun luar daerah dapat menikmati acara ini mulai besok sebagai pembukaan Semipro 2015 Jumat 28/8 s/d Sabtu 5/9 2015.

Untuk lokasi dipusatkan di gedung Islamic Center dan beberapa tempat di sekitar kota Probolinggo.

Seminggu di Probolinggo atau yang sering disebut dengan Semipro, merupakan acara tahunan yang sudah digelar dan diselenggarakan oleh pemerintah kota Probolinggo dalam rangka menggali potensi lokal melalui acara-acara kemasyarakatan seperti perlombaan tradisional dan juga kuliner rakyat.

Acara yang diadakan pada Semipro merupakan perwujudan pemerintah dalam rangka menampung gairah masyarakat terhadap dunia hiburan yang selama ini ditunggu-tunggu. Hal ini diungkapkan Walikota Probolinggo Hj. Rukmini, Kamis (27/8).

Semipro sendiri sebenarnya mempunyai tujuan dalam rangka

mencari jati diri dan "brand" kota Probolinggo yang akan diperkenalkan kepada masyarakat luas, dalam hal ini pihak panitia terutama dispobpar sendiri menginginkan ciri khas yang menonjol dari kota Probolinggo sendiri, karena kita tahu bahwa kota Probolinggo itu sendiri merupakan pecahan dari kabupaten Probolinggo yang membentuk daerah administratif sendiri.

Pada tahun 2015 ini pergelaran semipro yang ke 7, akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus - 5 September 2015, dengan tema Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal. “Banyak perlombaan yang akan digelar pada tahun 2015 ini, di antaranya adalah Kerap Kambing yang menjadi salah satu ciri khas kota Probolinggo, kerapan sapi merah, lomba Jaran Bodhag, Kesenian Etnis Arab, lalu ada beberapa perlombaan permainan tradisi (enggrang dan terompa panjang) dan masih banyak lagi perlombaan yang akan digelar,” ujarnya.

Tak ketinggalan pula pameran produk UKM yang sudah rutin

digelar mulai awal terbentuknya Semipro. “Selama ini semipro sudah terbukti bahwa mampu meningkatkan perekonomiann masyarakat kota Probolinggo, mulai dari pedagang hingga pengayoh becak,” paparnya.

Namun sebelum Semipto digelar ada beberapa gelaran pra Semipro dengan beberapa efen guna menghibur masyarakat Probolinggo, dimulai sejak hari Sabtu (22/8) dilaksanakan parade/kirap drumband TK, SD dan MI star kantor walikota dan finis di alonalon, lomba Voly antar club di alon-alon dan kerapan kambing di lapangan fortuna Triwung Kidul. Pra Semipro dilaksanakan hingga (26/8), dengan berbagai kegiatan.

Semipronya sendiri digelar mulai hari ini (28/8) hingga (5/9), dengan berbagai kegiatan yang sudah ditata sedikian rupa sehingga menjadi suguhan wisata yang menarik, seperti kerapan sapi merah, kerapan sapi brujul, lomba olahraga serta UKM dan yang sedang buming saat ini pameran akik tingkat nasional di Gor A.Yani Probolinggo.

Pada (28/8) dilaksanakan kegiatan Bursa Akik Semipro Tingkat Nasional, Kejuaraan Lomba Voly antar Klub, Lomba Panjat Tebing TK s.d SD, Pameran Produk Ungulan Koperasi dan

UKM, Opening Semipr Alun-Alun, Auto Modif Contes, Pensi, Mading 3D dan Audisi Stand Up Comedy.

Pada (29/8), Festival Sepak Bola Anak U 12, Kerapan Sapi Merah, Bursa Akik Semipro Tingkat Nasional, Urban Sport: Skateboard, BMX Free style, Parkour, Air Soft Gun, Breakdance, Beatbox dan Slackline, Band Era Koes Plus, Band Pelajar.

Minggu (30/8), Festival Sepak Bola Anak U 12, Kerapan Sapi Merah, Bursa Akik Semipro Tingkat Nasional, Pawai Budaya Start kantor walikota Finish alonalon, Pameran Produk Ungulan Koperasi dan UKM, Lomba Panjat Tebing TK s.d SD, Gebyar Kuliner

Khas Probolinggo, Orkes Melayu Dinata. Senin 31/8, Festival Jaran Bodhag, Kerapan Sapi Merah, Bursa Akik Semipro Tingkat Nasional, Pameran Produk Ungulan Koperasi dan UKM, FESTIVAL BATIK KOTA PROBOLINGGO, Lomba Panjat Tebing TK s.d SD, Kuliner Etnis Pendalungan, Arab dan Tionghoa, Kesenian Etnis Arab.

Selasa (1/9), Bola Voly Pantai Pelajar Se-Kota Probolinggo, Futsal antar SKPD dan Perusahaan, Lomba Keroncong Remaja, Orkes Melayu Roezak.

Rabu 2/9, Kerapan Sapi Brujul, Ludruk Tradisional, Kesenian Etnis Tionghoa. Kamis (3/9), Bola

Voly Pantai Pelajar Se-Kota Probolinggo, Pameran Pendidikan, Final Islamic Fashion Festival (Pro Is Fasal), Campursari, Ludruk Remaja, Pagelaran Seni Pertunjukan Pelajar " Padang Rembulan", Kartolo.

Jumat (4/9), Bursa Akik Semipro Tingkat Nasional, Pameran Produk Ungulan Koperasi dan UKM, Futsal antar SKPD dan Perusahaan, Jazz Museum dan Stand Up Comedy, Orkes Melayu Araya. “Sedangkan untuk hari Sabtu (5/9), Bursa Akik Semipro Tingkat Nasional, Pameran Produk Ungulan Koperasi dan UKM, Closing Semipro,” tambahnya.Q wap,adv

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (24 AGUSTUS 2015)

RAGAM EKBIS

Dari kiri, Wakil Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life Hidehiko Tomishima, Presiden Komisaris Sinarmas MSIG Life - Indra Widjaja, dan Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life - Premraj Thuraisingam.

Sinarmas Catat Pertumbuhan

Surabaya, Bhirawa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life), perusahaan asuransi joint venture antara PT Asuransi Jiwa Sinarmas dan Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. asal Jepang, selain memperkenalkan Premraj Thuraisingam sebagai direktur yang baru juga mengumumkan keberhasilan mencetak pertumbuhan new business APE pada semester satu 2015 senilai Rp 687,02 miliar atau naik sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penunjukan pemimpin baru perusahaan dan pencapaian positif hingga tengah tahun ini semakin menguatkan Sinarmas MSIG Life di industri asuransi jiwa Indonesia.

“Dengan kiprah lebih dari 30 tahun di industri asuransi jiwa Indonesia, Sinarmas MSIG Life telah secara konsisten memperlihatkan perannya dalam memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesi,” ungkap Indra Wijaya Preskom Simas MSIG Life Kamis (27/8) kemarim.

Ini terbukti, anjutnya, melalui sederet pencapaian yang berhasil dibukukan Perusahaan, termasuk di semester awal tahun ini.

Pengalaman dan prestasi juga yang menjadi pertimbangan kami untuk mengajak Bapak Premraj Thuraisingam bergabung dalam keluarga besar Sinarmas MSIG Life sebagai Presiden Direktur yang baru. Kami percaya serta optimis keunggulan beliau akan semakin memperkuat Sinarmas MSIG Life, serta membawa laju performa bisnis perusahaan menjadi semakin cepat dan positif.

Tidak hanya di paruh akhir 2015, tetapi juga di masa mendatang. Q ma

Garam Rakyat Bisa Hasilkan Kualitas Industri HMPG Jatim Tolak Impor Garam Pemprov, Bhirawa Petani garam yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) menolak adanya rencana impor garam untuk kebutuhan industri. Sebab, adanya bantuan dari pemerintah maka kualitas garam rakyat yang dihasilkan bisa dimanfaatkan juga untuk kebutuhan industri.

Ketua HMPG Jatim, Muhammad Hasan menjelaskan, produksi garam pada musim panen kali ini diperkirakan naik 20-30 persen dari target. Sebelumnya produksi garam Jatim ditargetkan sebesar 1,2 juta ton.

Petani garam meminta agar seluruh industri dari berbagai sektor khususnya yang membutuhkan garam mengalihkan sebagian kebutuhan garam dari impor ke garam rakyat.

Musim kemarau yang berlangsung lebih lama dibandingkan biasanya, berpotensi mendongkrak produksi garam pada musim panen tahun ini.

Diperkirakan, suplai garam tahun ini berlebih. “Prediksi kami produksi garam bisa naik 20-30 persen dari target 1,2 juta, sekitar 1,3-1,4 juta,” katanya disela acara Fasilitasi Koordinasi Lintas Sektor Pemberdayaan Garam Rakyat dan Rakor HMPG Jatim Ke-VI di Surabaya, Kamis (27/8).

Selain faktor iklim, penggunaan teknologi geo membrane atau geo isolator turut berkontribusi mendongkrak produksi garam tahun ini. Di tengah melimpahnya garam, pihaknya mewaspadai adanya garam impor yang bisa mene-

kan harga garam rakyat. Indonesia masih mengimpor sebesar 2,2 juta ton garam tiap tahun. Turunnya harga mulai terasa meski musim panen baru memasuki satu bulan.

Harga garam di tingkat petani sekitar Rp 450-425 per kg.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Ir Heru Tjahyono MM mengatakan, Pemprov Jatim tahun ini menargetkan produksi garam mencapai 1,2 juta ton. Target ini meningkat dibandingkan pencapaian di tahun 2014 yang mencapai 1,080 juta ton. Sementara itu produksi di tahun 2014 berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 990.000 ton. Tahun 2015 ini, tingkat produktivitas garam rakyat di Jawa Timur mencapai 90 ton per hektare per musim. Dikatakannya, Jatim memberikan kontribusi sebesar 80-90% terhadap produksi garam nasional. Kebutuhan garam nasional sebesar 3,3 juta ton. 1,5 juta ton, diantaranya untuk konsumsi dan sisanya untuk industri.

Pemprov Jatim saat ini berusaha meningkat kualitas produksi garam petani dari semula untuk garam konsum-

Tuban, Bhirawa Pemkab Tuban melalui Dinas Perekonomianan dan Pariwisata (Disperpar) menegaskan dan memastikan kalau, Tuban- bebas dari peredaran hewan babi hutan atau yang dikenal hewan celeng menyusul tertangkapnya pemasok daging babi hutan di Bojonegoro beberapa waktu lalu.

“Hasil laporan seluruh Kepala UPTD Pasar Daerah tidak ada. Kemarin kami juga sidak di Pasar Jatirogo, dan hasilnya juga Nihil,” Kata Bismo Aji, Kepala Bidang (Kabid) Perda-

gangan Disperpar Tuban (27/8).

Lebih lanjut diterangkan, tertangkapnya seorang yang diduga sebagai pemasok daging babi hutan pada sejumlah pasar di wilayah Bojonegoro oleh Polres setempat, sudah diantisipasi dengan melakukan pengawasan secara intensif pada pasar serta mengintruksikan seluruh Kepala UPTD Pasar.

“Kita juga sudah meminta semua Kepala UPTD Pasar untuk serius memantau peredaran daging di wilayah masingmasing, guna menghindari masuknya daging yang semestin-

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P4288.EL, a/n YAHYA DS.PALANGAN RW.02/02 KEC.JANGKAR SITubondo.

No. 1579/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.5976.EZ, a/n JUNAIDI SUGIARTO KEL.MIMBAAN RW.03/03 KEC.PANJI SITubondo No. 1580/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2313.EU, a/n AMHASI/PAK ADIL DS.CAMPOAN RW.01/04 KEC.MLANDINGAN SITubondo.

No. 1581/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.4581.ER, a/n SUPRAPTO.SH DS.SB.KOLAK RW.05/01 KEC.PANARUKAN SITubondo.

No. 1582/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2954.FD, a/n PRADATINA HANDIANI DS.GUDANG RW.03/02 KEC.ASEMBAGUS SITubondo.

No. 1583/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.3089.EP, a/n DISPENDUK CAPIL DAN KB KEL.DAWUHAN RW.00/00 KEC. Kota SITUBONDO. No. 1584/IMB/BI-II/2015

Produksi garam pada musim panen kali ini diperkirakan naik 20-30 persen dari target. Sebelumnya produksi garam Jatim ditargetkan sebesar 1,2 juta ton.

si menjadi garam industri.

Upaya yang dilakukan yakni berupa pembagian bantuan alat geomembran yang disalurkan pada para petani garam. Sebelumnya di Desa Tlangoh, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, petani telah mampu membuat garam produksi petani berkualitas industri.

Kualitas garam hasil para petani selama ini masih masuk dalam kualitas satu dan dua.

Garam lokal disalurkan untuk kebutuhan konsumsi dengan harga rendah, hanga Rp 400 per

Kg. Alat geomembran yang disalurkan petani adalah untuk meningkatkan kualitas garam petani. Sehingga harganya pun naik menjadi Rp 700 per Kg. “Petani dapat memproduksi garam berkualitas premium. Petani tak lagi fokus memproduksi garam secara kuantitas melainkan kualitas,” katanya.

Terpisah Anggota Komisi VI DPR RI, KH Kholilurrahman mengatakan, kualitas garam industri yang saat ini dihasilkan petani di Jatim khususnya di Pulau Madura sudah menyamai dengan ga-

ram impor meskipun volumenya belum besar.

Menurutunya, semangat petani yang kini mulai mengejar kualitas dari pada kuantitas, seharusnya mendapatkan motivasi dari pemerintah.

Motivasi yang diharapkan yakni dengan meningkatkan program bantuan dan pembinaan dari pada sekadar mendatangkan garam impor. “Dengan cara tersebut, petani semakin semangat meningkatkan kualitasnya apalagi saat ini kita mengalami kemarau panjang,” katanya. Q rac

Pemkab Klaim Bebas dari Peredaran Daging Celeng

KEHILANGAN HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Merah Hitam, AG6912SK, a/n. Restu Irawan, Ds. Sukorejo Kulon, Kalidawir-T.Agung No. 1575/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2006, Merah Hitam, AG4041SD, a/n. Samsul Hadi, Ds. Salak Kembang, Kalidawir-T.Agung No. 1576/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah Silver, AG6742RI, a/n. Sukadi, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 1577/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG3781TX, a/n.

Supinah, Ds. Sukoanyar, Pakel-T.Agung No. 1578/IMB/BI-II/2015

Jumat Wage, 28 AGUSTUS 2015

Pemkab Tuban melalui Disperpar menegaskan dan memastikan kalau, Tuban- bebas dari peredaran hewan babi hutan atau yang dikenal hewan celeng.

ya tidak dijual dipasaran itu,” terang Bismo.

Pasca tertangkapnya warga Sragen, Jateng yang diduga sebagai pemasok daging babi hutan di Kabupaten Bojonegoro juga membuat was-was masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga yang saat ini beralih membeli dan mengkosumsi jenis daging lain. “Dari pada ragu dan makan daging yang di larang oleh agama kami, lebih baik untuk sementara cari aman, membeli daging ayam, tahu tempe dan telor saja, selain lebih aman,” Kata Zuhrotul Amaliyah salah satu warga Kelurahan Sidorejo Tuban di Pasar Pramuka Tuban (27/8).

Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Tradisonal saat dikonfirmasi Bhirawa terkait peredaran daging bahi hutan mengaku tidak begitu khawatir, menski omsetnya sedikit menurun. Para pedagang mengaku seluruh daging sapi yang dijual merupakan sapi lokal dari peternak lokal dan sejumlah rumah jagal di Kabupaten Tuban, bukan pasokan dari luar daerah.

“Daging di Tuban semuanya dari rumah jagal lokal mas, tidak ada kiriman dari luar, aman disini, gak ada daging oplosan, meski beberap hari ini juga pembeli daging menurun,” terang Maryam, pedagang dipasar Baru Tuban. Q hud

Hari Pertama Buka, Harga Tembakau di PT GG Capai Rp 42 Ribu Sumenep, Bhirawa Di hari pertama PT Gudang Garam (GG) Gudang Patean, Sumenep membuka pembelian tembakau pada musim tanam tahun 2015 ini, kualitas tembakau yang masuk relatif bagus. Bahkan PT Gudang Garam bisa membeli seharga Rp42 ribu per kilogram. Wakil Kuasa Pembelian Tembakau PT GG Patean Sumenep, Freddy Kustianto mengatakan, dihari pertama pembelian tembakau tahun ini, PT GG mematok harga terendah Rp24 ribu perkilogram dan harga tertinggi Rp42 ribu.

“Tembakau yang masuk ke PT Gudang Garam sudah banyak

yang seharga Rp42 ribu karena kualitasnya memang bagus,” kata Freddy Kustianto, Senin (24/8).

Ia menerangkan, pada musim tanam tembakau tahun ini pihaknya menargetkan bisa menyerap tembakau sebanyak 1.600 ton.

“Penyerapan tembakau untuk tahun ini kami targetkan sebanyak 1600 ton,” tuturnya.

Dia membandingkan, kualitas tembakau tahun ini lebih bagus dari tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari harga terendah tahun lalu Rp22 ribu dan tertinggi Rp37 ribu per kg diawal pembelian tembakau. Namun, setelah berjalan beberapa hari, harga mulai naik Rp43 ribu, sejalan dengan kualitas tembakau yang masuk.

“Untuk tahun ini, dihari pertama pembelian saja sudah ada tembakau yang harganya mencapai Rp42 ribu. Bisa jadi kedepan kualitas tembakau terus naik dan harganya pun akan naik,” terangnya.

Ia mengungkapkan, pada tahun lalu, PT GG bisa menyerap tembakau rata-rata sebanyak 25 ton perhari. Total penyerapan selama 52 hari mencapai 2 ribu ton lebih, melebihi dari target sebanyak 1600 ton. “Untuk tahun ini kami khawatir tidak sampai target karena banyak lahan petani yang tidak ditanami. Tapi semoga saja bisa memenuhi target,” harapnya. Q sul

Ojek pangkalan yang berada di Surabaya mulai sepi penumpang, setelah munculnya ojek dengan berbasis online.

Ojek Online Resahkan Ojek Pangkalan Surabaya, Bhirawa Kehadiran ojek online memanfaatkan aplikasi yang tersedia di PlayStore dan IOs milik Apple, menbuat ojek yang biasa mangkal di pangkalan resah. Karena mereka khawatir kehilangan pelanggan yang tentunya berimbas pada penghasilan.

Kholid, salah satu pengemudi ojek motor yang bekerja di Terminal Bungurasih mengutarakan, kehadiran ojek online di Surabaya dan sekitarnya memang belum menganggu pendapatannya sebagai tukang ojek yang telah bekerja 13 tahun. Namun jika hal tersebut dibiarkan, pasti akan terjadi penurunan jumlah penumpang yang memanfaatkan jasanya.

“Saat ini memang belum ada dampaknya, tetapi jika banyak masyarakat yang bergabung lama kelamaan, kita juga akan kehilangan pelanggan. Sekarang yang penting, antar tukang ojek harus ada kesepakatan yang sama karena kejadian yang tidak mengenakkan seperti yang terjadi di Jakarta ada sopir Gojeck yang di ingatkan dengan keras terkait melanggar lahan orang,” ujarnya, Kamis (27/8) kemarin.

Pemerintah dalam hal ini selaku regulator harus memberikan aturan yang jelas tentang bisnis ojek yang ada di Surabaya dan

sekitarnya. Jangan sampai, antar sesama masyarakat terjadi gesekan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Cikal bakal dari ojek pangkalan terjadi karena adanya rasa persaudaraan antar teman sekampung yang belum bekerja, sedangkan ojek online terjadi karena desakan kebutuhan ekonomi yang kurang.

“Kami bisa memahami, bahwa setiap orang yang bekerja di sini juga membutuhkan penghasilan untuk hidup. Seperti Mas Hasan, dia bekerja sebagai tukang ojek di Bungur ini karena dia sudah tidak memiliki lahan sawah. Lahan sawahnya dijual untuk membeli motor.

Lha kalau tukang ojek online masuk, dan ikut mengambil penumpang sepi juga,” ujarnya. Lanjut Kholid, sebelum banyak taksi yang mangkal di terminal ia bisa mendapatkan penghasilan lebih dari Rp.4 juta per bulannya. Tetapi sejak ada taksi yang mangkal, serta ojek-ojek gelap yang bukan warga Bungur pendapatannya turun sampai 50%.

Sementara itu, Muhammad Iqbal, pengemudi Gojek, warga Petemon, Surabaya, mengaku takut dengan tindak kekerasan antara akibat persaingan yang belakangan marak terjadi. Q wil

Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Diskoperindag Bondowoso Fokus Kembangkan UKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso terus melakukan sosialisasi kebijakan tahun 2015 tentang Usaha Kecil Menengah (UKM). Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan UKM di Bondowoso.

Drs H Harimas MSi Kadis Koperindag Sasialisasi Kebijakan UKM tahun 2015 kemarin.

Kepala Diskoperindag Bondowoso Drs H Harimas Msi adalah untuk memantapkan program UKM yang terus mengalami peningkatan disektor usaha, sehingga UKM menjadi pendukung peningkatan ekonimi lokal di Kabupaten Bondowoso.

“Kita mempunyai kewajiban untuk mengamankan kebijakan Bapak Bupati, sehingga hal itu perlu terus disosialisasikan agar semua kalangan memiliki pemahaman dan langkah yang sama,” kata Harimas Dalam Sosialisasi di Gedung Dekopinda kemarin.

Sementara itu, Azas Suwardhi, SE.MM, Kapala Bidang Usaha

Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) yang menjadi pemateri dalam acara kemarin mengatakan, UKM merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaransasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah.

“UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah,” kata

Azas Suwardhi. Menurutnya, adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM akan memacu peranan UKM dalam perekonomian. Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan.

“Oleh Karena itu, bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi,” tegasnya.

Dijelaskan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam pros-

es pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan.

Sasaran dan pembinaan usaha kecil, lanjutnya, adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan. “Adapun pelaksanaan kegiatan ini meliputi 5 kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Tapen, Kecamatan Tlogosari dan Kecamatan Maesan,” imbuhnya. Q har

Jumat Wage 28 AGUSTUS 2015

KILAS AREMANIA

Massa NU Kabupaten Malang Terbelah Kabupaten Malang, bhirawa Pengurus PCNU Kabupaten Malang terbelah dalam memberikan dukungan pada Pilkada 9 Desember mendatang.

Rais Syuriah PCNU KH Mansyur lebih memilih ke pasangan nomor urut 1, yang diusung koalisi PKB, Golkar, Demokrat, dan Gerindra, yaitu H Rendra Kresna – H Sanusi. Sedangkan Ketua Tanfidz Bibit Suprapto lebih condong ke pasangan nomor urut 2 yang diusung PDIP, yaitu Dewanti Rumpoko – Masriah Hadi.

Walaupun hanya diusung PDIP, Masriah Hadi adalah mantan Ketua Muslimat NU Kabupaten Malang yang direkomendasi oleh Ketua Umum Muslimat Kofifah Indar Parawansa.

KH Mansyur mengaku secara kelembagaan PCNU tetap netral karena NU adalah ormas kelembagaan yang anggotanya tersebar di sejumlah partai politik. Walaupun netral, PCNU tidak melarang anggotanya untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada 9 Desember mendatang.

“NU secara kelembagaan tetap akan bersikap netral karena bukan parpol.

Organisasi tidak akan memihak pada salah satu paslon. Tapi personel NU dalam hal ini kader-kader NU dipersilahkan berpolitik dengan memberikan dukungan personel. Dalam pandangan saya, itu sah-sah saja,” kata KH Mansyur. usai silaturahmi antara Paslon Rendra Kresna – H Sanusi dengan PCNU Kabupaten Malang, Rabu sore (26/8).

KH Mansyur sendiri secara pribadi menyatakan akan mendukung RendraSanusi. Alasannya selama menjabat, Rendra dinilai berhasil memimpin. Kalau terpilih lagi, diharapkan paslon ini membawa Kabupaten Malang lebih baik lagi.

Sementara itu Bibit Suprapto dalam sejumlah kesempatan lebih condong untuk mendukung pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi. Bibit beberapa kali menghadiri pertemuan di kantor DPC PDIP Kabupaten Malang untuk menegaskan dukungannya pada pasangan nomor urut 2 ini.Q sup

UMK Kota Batu Naik Signifikan Batu, Bhirawa Kota Batu pada tahun 2016 diprediksi akan mengalami kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) cukup besar. Hal ini merupakan hasil survey pasar yang dilakukan elemen pemerintahan, akademisi, pakar ekonomi, Dinsosnaker, unsure serikat pekerja, Apindo, PHRI dan Disperindag Kota Batu. Adapun besaran UMK pada tahun tersebut jatuh pada angka Rp 3 juta.

Kenaikan UMK di Kota Batu bisa dikatakan cukup besar. Karena tahun 2015 ini, UMK Kota Batu sebesar Rp 1,8 juta. Jadi akan ada kenaikan kurang lebih separuh dari UMK tahun sebelumnya.

“Survei pertama dan survey kedua sudah dilaksanakan, kita sedang menunggu survey ketiga, kalau kenaikan UMK Rp 3 juta itu adalah hal yang wajar,” ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu, Purtomo, Kamis (27/8).

Ia melihat kenaikan UMK sebesar Rp 3 juta tersebut adalah hal yang wajar.

Hal ini melihat perkembangan kenaikan harga bahan pangan, sandang, tempat tinggal, dan kenaikan harga yang lain.

Dengan kewajaran itu, Purtomo berharap para pengusaha bisa merealisasikan kanaikan UMK tersebut. Terutama jika besaran UMK sudah ditetapkan oleh gubernur. Hal tersebut dikemukakan saat Purtomo menghadiri pelaksanaan lomba-lomba memperingati HUT RI ke-70 yangdilaksanakan oleh SPSI Kota Batu di Taman Kenanga, Desa Bulukerto, Bumiaji.Q nas

Ketiga Paslon Belum Ajukan Jadwal Kampanye Kabupaten Malang, Bhirawa Ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Malang 2015 yakni Nomor Satu H Rendra Kresna-HM Sanusi, Nomor Dua Hj Dewanti Rumpoko_Hj Masrifah Hadi, dan Nomor Tiga Nurcholis-Muhammad Mufidz belum mengajukan jadwal kampanye ke KPU. Salah satu Komisioner KPU Kabupaten Malang Sofi Rahma Dewi menjelaskan sesuai jadwal KPU Kabupaten Malang, masa kampanye cabup dan cawabup dimulai hari Kamis (27/8) kemarin.

Sofi sangat berharap, agar masingmasing paslon dalam melaksanakan kampanye sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pemilu. Artinya, para paslon Bupati Malang lebih mementingkan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan paslon.

“Dan jika paslon dalam kampanye mengutamakan egoismenya sendiri, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar pendukung paslon,” ujarnya.

Masyarakat Kabupaten Malang, lanjut Sofi mengharapkan agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten 2015, yang digelar pada 9 Desember 2015 mendatang, berjalan dengan lancar dan damai.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang M Wahyudi jika pihaknya belum menerima pemberitahuan kampanye dari ketiga paslon Bupati Malang. Semestinya, ketiga paslon sudah bisa melaksanakan kampanye.

“Dan untuk melaksanakan kegiatan kampanye, tentunya paslon harus memiliki surat izin dan tanda terima pemberitahuan kampanye dari pihak Kepolisian, yang dalam hal ini Polres Malang. Sehingga Panwaslu Kabupaten Malang mendapatkan surat tembusan dari paslon,” jelasnya. Q cyn

MALANG RAYA

9

Pasar Bareng Etalase Produk Unggulan IKM Diproyeksikan Jadi Mangga Duanya Malang Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang akan memproyeksikan Pasar Bareng sebagai Mangga Duanya Malang. Pasar ini akan dijadikan tempat berkumpulnya produk-produk unggulan dari Industri Kecil Menengah (IKM).

Wali Kota Malang Muhammad Anton, kepada Wartawan usai melakukan sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) bagi IKM Unggulan di Balai Kota Malang, (27/8) menyatakan, sudah saatnya Kota Malang ini memiliki tempat pusat kerajinan dan oleholeh berkelas.

“Persoalan yang sering muncul pada IKM, adalah terkait dengan pemasaran, makanya Pemkot Malang berupaya untuk menyediakan tempat, agar produknya semakin dikenal masyarakat luas,” tutur Abah Anton.

Dipilihnya Pasar Bareng, kata Abah Anton, karena letaknya yang sangat strategis berada di tengah kota, dekat dengan jalan Ijen, yang merupakan jalan terbesar di Kota Malang.

“Kami sudah melakukan DED untuk pembangunan Pasar Bareng, jadi sebuah pusat produksi. Nanti pembanggunannya akan dibiyayai oleh APBN,” tambah Abah Anton.

Sebelum pembangunan, dilaksanakan, Pemkot Malang, memberikan pembinaan, kepada IKM, agar mampu men-

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton, didampingi Sekkota Malang Cipto Wiyono dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kota Malang Tri Widyani Pangastuti saat meninjau stand produk IKMý Kamis (27/8) kemarin. yiapkan diri dalam menghadapi MEA. Sebab mau tidak mau harus dihadapi.

“Yang harus kita siapkan selain tempat berkumpulnya IKM, juga produk IKM harus diperbaiki, karena nanti mereka akan bersaing dengan produk luar negeri,” imbuh Abah Anton. Karena produkproduk dari luar yang masuk di Indonesia, merupakan produk unggulan. Jadi persaingan pasti terjadi dan mutlak harus

disiapkan.

Terkait dengan persiapan Pembangunan Pasar Bareng, pihaknya menjamin tidak akan ada polemik. Karena murni dilakukan oleh pemkot Malang, dengan dana APBN, bukan oleh infestor.

“Kita kepentingannya adalah untuk masyarakat Kota Malang, jadi kita tegaskan tidak ada permainan apapun disitu.

Kalau semuanya dilakukan dengan tulus, bersih jujur, saya

yakin tidak akan ada persoalan,” tambah Abah Anton.

Pihaknya lantas memberikan contoh pembangunan Pasar Oro-oro Dowo, yang dilakukan tanpa ada polemik.

Itu terjadi lantaran Pemkot Malang melakukan dengan transparan.

“Saya bilan kepada Dinas Pasar jangan bermain-main, agar tidak ada masalah. Pengalaman pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Di-

noyo, sudah cukup, jadi kita jangan bermain-main,” timpal Wali Kota yang juga ketua DPC PKB Kota Malang itu.

Selain itu, pihaknya meminta jangan ada polemik pada pembangunan Pasar Bareng, karena ini akan menjadi Pasar Percontohan tempat berkumpulnya IKM. Bahkan sebelum dibangun Pemkot akan melakukan sosialsasi, ini dilakukan oleh pemerintah bukan investor. Q mut

Dishub Rekayasa Lalin dengan ATCS Atasi Kesulitan Air Bersih, PDAM Bangun Hidran lang, menyatakan, baru sebagian saja ATCS yang bisa terkoneksi dengan stasiun TV lokal dan radio, kedepan akan diperbanyak lagi.

Perlu diketahui, saat ini kota Malang memiliki 40 persimpangan jalan dan baru 15 yang baru memiliki ATCS. Program merupakan satusatunya di Indonesia, karena hanya Dishub Kota Malang saja yang melakukan kerjsama dengan TV dan Radio lokal.

Berkat inovatif yang dilakukan ini, Kementerian Perhubungan akan memberikan bantuan 9 ATCS senilai 7 Milyar, pada tahun 2016 mendatang.

Handi menambahkan, ATCS tidak saja hanya digunakan untuk memantau lalu lintas saja. Karena keberadanya juga seringkali dimanfaatkan oleh memantau tindak kejahatan.

“Kita sering diminta oleh petugas kepolisian untuk membantu memberikan data terkait dengan rekaman kegiatan masyarakat. Termasuk tindak kejahatan di jalan bisa terekan melalui ATCS,” imbuh Handi.

Launching program siaran ATCS selain dihadiri oleh Wali Kota Malang, Muhammad Anton, juga dihadiri oleh Wakil walikota Sutiaji, Sekda, Cipto Wiyono, Kapolresta Malang, AKBP Singgamata, Dandim 0833 Letmuhammad taufiq/bhirawa kot Aria Yuda, dan Wali Kota Malang Muhammad Anton, di sela-sela peluncuran ATCS, di Halaman Dishub unsur muspida Kota Malang Kamis (27/8) kemarin. kordinator. Q mut

Malang, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, berupaya melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Salah satu yang dilakukan adalah memperbanyak Area Traffic Control System (ATCS) dipersimpangan jalan.

Wali Kota Malang Muhammad Anton, disela-sela peluncuran ATCS, di Halaman Dishub setempat, Kamis (27/8) kemarin mengatakan proyeksi pemasangan ATCS oleh Dishub merupakan langkah yang tepat.

“Rekayasa lalu lintas, harus dilakukan, karena penambahan kendaraan di Kota Malang ini semakin hari semakin banyak, sedangkan akses jalanya tetap tidak pernah bertambah,”urai Abah Anton. Makanya, dia mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan oleh Dishub. Karena dengan adanya ATCS yang tersentral dalam ruang kontrol maka akan semkin mudah dalam mengendalikan lalu

lintas.

“Fungsi ATCS, bisa digunakan untuk mengendalikan lalu-lintas, karena dari ruang control ini seluruh aktifitas lalu lintas di Kota Malang dapat dipantau,” imbuh Abah Anton.

Apalagi Dishub Kota Malang, juga bekerjasama, dengan stasiun televisi dan radio lokal Malang, yang secara khusus menyiarkan kondisi lalu lintas yang terpantau secara langsung melalui ATCS. “Ini langkah cerdas Dishub karena dia bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi lalu lintas di Kota Malang,”tambah Abah Anton.

Bagi masyarakat sendiri, lanjut Abah sangat terbantu, karena bisa mengantisipasi jalur yang akan dia lewati menuju tempat kerja. Sehingga secara ekonomi bisa mempersingkat waktu dan bahan bakar yang digunakan lebih sedikit.

Sementara itu, Handi Priyanto Kepala Dishub kota Ma-

Kab Malang, Bhirawa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang segera memasang hidran yang ditempatkan di titik rawan kekeringan. Sedangkan pemasangan hidran tersebut guna untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat yang wilayahnya menjadi langganan kekeringan di saat musim kemarau.

Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang H Syamsul Hadi, Kamis (27/8), kepada Bhirawa mengatakan, pemasangan hidran di titik rawan kekeringan untuk mempercepat pendistribusian air bersih di wilayah desa yang setiap tahun menjadi langganan kekeringan, salah satunya di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Desa Bandarangin dan Desa Pagak, Kecamatan Pagak, kabupaten setempat.

Ia menjelaskan, untuk memenuhi target pemasangan hidran air bersih, PDAM setiap tahun akan me nganggarkan untuk kepentingn tersebut. Sementara, kapasitas hidran air bersih yang akan kita pasang itu, 3000 ribu liter.

“Jika hidran sudah terpasang, maka masyarakat yang wilayahnya di saat musim kemarau selalu kesulitan mendapatkan air bersih, nantinya tidak lagi akan kesulitan air bersih,” paparnya.

Syamsul menegaskan, pri oritas pemasangan hidran, tentunya daerah yang berpotensi menjadi pelanggan PDAM. Meski pihaknya memasang hidran di daerah rawan kekeringan, tapi diri-

cahyono/bhirawa

Syamsul Hadi nya berharap agar masyarakat setempat menjadi pelanggan PDAM. Sehingga dengan menjadi pelanggan PDAM, maka mereka tidak kesulitan air bersih meski di wilayahnya dilanda kekeringan.

“Saat ini cakupan air bersih di wilayah Kabupaten Malang kini sudah mencapai 34 persen, sedangkan secara nasional untuk tahun 2015 ini mencapai 70,3 persen.

Dan jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Malang kini sudah mencapai 85 ribu Sambungan Rumah (SR),” jelasnya.

Di kesempatan itu, pria yang penyuka olahraga bulu tangkis ini menambahkan, selain PDAM Kabupaten Malang memiliki program pemasangan hidran di wilayah titik rawan kekeringan, pihaknya juga memiliki program kerjasama dengan Perusahaan Jasa Tirta (PJT) Malang terkait air curah. Artinya, PDAM akan menjadi pelanggan PJT. Dengan kerjasama tersebut maka biayanya akan lebih murah dari pada kita investasi sendiri dan tidak berisiko.Q cyn

Belasan Pedagang Terminal Direlokasi ke Lahan Pertokoan Batu, Bhirawa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kominfo) melakukan penataan ulang Terminal Batu untuk menyediakan tempat penurunan penumpang bus dan parkir bus dari Jombang dan Kediri. Akibatnya, puluhan pedagang yang biasa berjualan di terminal harus pindahkan. Para pedagang ini diberikan tempat deretan toko yang ada di sisi utara terminal yang selama ini mangkrak.

Diketahui, ada sebanyak 16 pedagang yang saat ini menempati deretan toko di sisi utara terminal. Adapun tempat usaha mereka saat ini sudah dirobohkan rata dengan tanah. Pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

“Deretan toko ini dibangun di era pemerintahan Wali Kota

Batu, Imam Kabul. Namun toko ini tidak pernah dipergunakan karena belum pernah diserah terimakan kepada Dinas Perhubungan Kota Batu,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bambang Kuncoro, Kamis (27/8) kemarin.

Adapun pelaksana pembangunan toko utara terminal adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

“Kita melakukan programprogam pendukungnya, seperti merelokasi pedagang ke tempat yang baru untuk sementara waktu dan membebaskan lahan yang selama ini dipergunakan bangunan liar,” tambah Bambang.

Saat ini, ada 21 bangunan liar yang dirobohkan oleh Dishub. Sebelum pembangunan dimuali, Dishub sudah melakukan pendekatan persuasif

kepada para pengguna ba“Kita mengutamakan pela- pembangunan tersebut. ngunan liar tersebut. Dengan yanan terlebih dahulu, begitu Karena begitu pembangunan demikian para pedagang se- selesai pedagang akan di- selesai, dilaksanakan pula cara sukarela bersedia pindah kembalikan lagi di lokasi pengadaan fasilitas dan intedari lahan milik terminal semula,” ujar Bambang. Ha- rior di dalam ruangan, seperti tersebut. nya saja, katanya, butuh mebeler dan fasilitas lainnya.

Dengan dirobohkannya ba- waktu yang cukup lama untuk Q nas ngunan tersebut, Terminal Kota Batu saat ini lebih luas dibandingkan sebelumnya. Bila biasanya bus parkir di sisi timur, kini bus yang masuk terminal dan parkir di sisi utara. Dalam proyek pembangunan di sisi Timur Terminal Batu, akan dibangun ruang tunggu, food court, tempat informasi pariwianas bachtiar/bhirawa sata, fasilitas umum, toilet dan mu- Kadishub Kota Batu Bambang Kuncoro (kanan), saat meninjau Pedagang Terminal Kota Batu yang direlokasi di deretan toko sebelah utara yang selama tak terpakai. sala.

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Sumut Bidik Emas di PON Jawa Barat Medan, Bhirawa Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Sumatera Utara, membidik dua emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Bandung, Jawa Barat.

Sekretaris umum PABBSI Sumut Syafaruddin Lubis di Medan, Kamis, mengatakan berbicara mengenai target pada pelaksanaan PON mendatang, pihaknya menginginkan adanya penambahan medali dari PON 2012 di Riau lalu yang hanya mendapat tiga medali perunggu dari cabang angkat berat.

"Secara pribadi saya tetap optimis Sumut dapat meningkatkan prestasi dari PON sebelumnya, setidaknya meraih 2 emas. Namun bukan berarti atlet lain tidak memiliki peluang menyumbangkan medali. Setelah Pra PON berakhir, kami baru kembali berpikir bagaimana mendapat prestasi terbaik di PON," katanya.

Disebutkannya peluang medali akan datang melalui cabang angkat besi Mona Julia Rahayu kelas (69 Kg), angkat berat Rico, Daud, dan Teguh Imam Santoso, serta binaraga melalui Paiman kelas (55 Kg).

Ia berharap peluang medali emas datang dari Mona melalui angkat besi dan Paiman dari Binaraga.

Namun, khusus cabang binaraga yang merupakan salah satu cabor tidak terukur, ia mengkhawatirkan adanya kepentingan tuan rumah untuk bermain, karena itu ia berharap tim penilai harus bersikap objektif.

Berbicara mengenai persaingan di Pra PON yang akan digelar September 2015, menurut dia atlet dari pulau Jawa dan Kalimantan dinilai masih menjadi unggulan di cabang tersebut, karena diperkuat sejumlah atlet nasional.Q ant

Jumat Wage 28 AGUSTUS 2015

Pembinaan Atlet di Kota Malang Terancam Terbengkalai Malang, Bhirawa Pembinaan atlet berbagai cabang olahraga di bawah naungan KONI Kota Malang terancam terbengkalai karena minimnya anggaran operasional dan pembinaan akibat dibatalkannya dana hibah tambahan sebesar Rp2,7 miliar dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2015 kota itu.

Ketua Umum KONI KOta Malang Bambang DH Suyono, Kamis, mengakui dirinya cukup kesulitan mengatur anggaran untuk operasional dan pembinaan atlet berbagai cabang olahraga karena minimnya dana yang dimiliki KONI. "Anggaran hibah untuk KONI dari APBD yang sudah terealisasi sebesar Rp12,5 miliar, namun dana itu terserap untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim V di Banyuwangi cukup besar," kata Bambang.

Bahkan, lanjutnya, anggar-

an yang tersisa saat ini hanya sekitar Rp1 miliar, padahal pembinaan terhadap puluhan cabang olahraga di bawah naungan KONI terus berjalan, apalagi kalau atlet harus mengikuti event atau kompetisi berskala nasional, tentu membutuhkan dana cukup besar.

Menyinggung upaya KONI untuk tetap eksis dan meningkatkan prestasi atlet binaannya dengan anggaran yang minim tersebut, mantan Sekkota Malang itu mengaku masih belum bisa mengambil langkah strategis, namun yang pasti

pembinaan harus tetap berjalan.

"Kami belum tahu dari mana untuk mendapatkan anggaran agar pembinaan atlet terus berjalan, bahkan mampu meningkatkan prestasi mereka," ujarnya.

Batalnya kucuran anggaran hibah dari PAK APBD 2015 sebesar Rp2,7 miliar tersebut berimbas pada cabang olahraga yang selama ini menjadi andalan Kota Malang untuk mendulang medali di berbagai ajang, baik lokal, nasional maupun internasional, yakni angkat besi.

Sejumlah atlet cabang olahraga tersebut berencana meninggalkan Kota Malang dan bergabung dengan daerah lain. Apalagi, saat ini asrama untuk atlet cabang olahraga itu juga ditutup karena minimnya biaya opresional akibat tidak adanya anggaran.

Pembina atlet angkat besi Kota Malang Muslimin mengakui ada tujuh atlet yang saat ini nasibnya terombang-ambing karena terancam tidak ada lagi kucuran dana pembinaan dari KONI. "Saya sudah dihubungi oleh dua daerah untuk bergabung, namun sampai sekarang belum saya putuskan. Kalau memang benar-benar tidak ada dana lagi, saya bersama atlet yang ada siap memperkuat daerah lain," ujarnya.

Saat ini ia masih berusaha tetap berlatih, meski dengan dana sendiri (atlet tinggal di rumah Muslimin) dan asupan gizi atlet juga apa adanya.

Sebab, kalau berhenti latihan justru akan mengendorkan otot atlet dan untuk mengembalikannya sangat sulit dan butuh waktu cukup lama.

"Kalau sampai satu bulan ke

Sekda Denpasar Lepas 741 Atlet ke Porprov

KONI Jabar Luncurkan Call Center Atlet Bandung, Bhirawa KONI Jawa Barat meluncurkan layanan "Call Center 24 Jam" bagi atlet, pelatih dan masyarakat sebagai upaya percepatan pengendalian dan penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

"Cal center ini untuk atlet dan pelatih, juga bisa untuk masyarakat. Bila ada masalah yang mendesak dan darurat, langung menghubungi call center khusus ini, dan akan dilakukan pelayanan segera," kata Sekretaris Umum KONI Jabar MQ Iswara di Bandung, Kamis.

Ia mengatakan layanan call center ini merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian bagi para atlet dan pelatih, yang selama ini menjadi ujung tombak bagi pencapaian prestasi olah raga Jawa Barat.

"Jadi bila ada masalah baik teknis maupun nonteknis, atau bahkan kasus hukum silakan gunakan saluran call center ini oleh atlet dan pelatih," katanya.

Menurut dia, dalam layanan ini KONI Jabar memberikan layanan VVIP kepada atlet dan pelatih, khususnya dalam menghadapi dan mengantisipasi kedaruratan.

"Kedaruratan medis kita siapkan tim dokter dan ambulan, begitu juga yang terlebit masalah hukum kami siapkan pendampingan," kata Iswara.

Bila ada masalah yang dihadapi oleh atlet tidak hanya dalam latihan, tetapi juga dalam kesehariannya, insya Allah kami siap memberikan support. Selain bagi atlet dan pelatih, layanan ini juga kami buka bagi masyarakat yang ingin memberikan saran ataupun kritik bagi kemajuan olah raga di Jawa Barat.

"Jumlat atlet dan pelatih Jabar kan ribuan, maka dengan layanan call center 24 jam ini kami bisa mengakomodasikan permasalahan dan kebutuhan mereka.

Mereka bisa berkonsultasi," katanya.Q ant

depan tidak ada kejelasan, dengan berat hati saya bersama atlet binaan saya akan hijrah ke daerah lain," katanya.

Pada setiap perhelatan Porprov Jatim, atlet angkat besi Kota Malang menyumbangkan medali emas paling banyak. Pada Porprov III di Kediri menyumbangkan 11 medali, Porprov IV di Madiun 9 medali dan Porprov V di Banyuwangi 8 medali.

Anggaran hibah tambahan untuk KONI Kota Malang sebesar Rp2,7 miliar yang tertuang dalam PAK APBD 2015 akhirnya dibatalkan, meski sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Pembatalan anggaran tersebut menurut, Sekkota Malang Cipto Mulyono, atas rekomendasi dari Gubernur Jatim Soekarno karena dinilai tidak prosedural.Q ant

wawan triyanto/bhirawa

mantan Kapten Timnas U19, Evan Dimas di pastikan akan turun membela tim berjuluk bajol ijo di ajang Piala Presiden.

Evan Dimas Bela Persebaya di Piala Presiden Surabaya, Bhirawa Kekuaatan Persebaya terutama di lini tengah bakal semakin tangguh, karena mantan Kapten Timnas U19, Evan Dimas di pastikan akan turun membela tim berjuluk bajol ijo di ajang Piala Presiden.

Saat ini sudah berada di Surabaya, namun pemain yang berada di posisi gelandang serang itu tengah mengembalikan kondisi pasca operasi untuk mengangkat sakit mata ikannya.

Setelah kembali ke Persebaya usai menjalani trial di UE Llagostera, Evan langsung menjalani operasi untuk mengangkat mata ikannya. Saat ini mantan kapten Tim Nasional (Timnas)

U-19 tersebut hanya butuh waktu istirahat sambil menunggu bekas operasinya kering.

"Evan masih istirahat. Kami memang memberikan waktu lebih agar Evan kumpul dengan keluarganya, juga untuk memulihkan kondisi pasca operasi," jabar Rahmad Sumanjaya, sekretaris tim Persebaya, Kamis (27/8).

Rahmad sekaligus memastikan bahwa Evan akan diturunkan di Piala Presiden. "Kami daftarkan 27 pemain. Termasuk Evan Dimas. Jadi kami pastikan kalau Evan akan main di Piala Presiden," sambung Rahmad.

Sementara itu, Evan mengaku sudah tak sabar untuk kembali ke lapangan dan memperkuat

Persebaya. " Mudah-mudahan cepat sembuh sehingga bisa bermain lepas," tutur pesepakbola asli Surabaya tersebut.

Jika melihat kondisi saat ini, kecil kemungkinan bagi Evan untuk main pada pertandingan pertama lawan Martapura FC, Rabu (2/9/2015) mendatang.

Evan kemungkinan baru bisa merumput di laga big match lawan Persib Bandung, Minggu (6/9/2015).

"Kita belum tahu apakah dia bisa turun di pertandingan pertama atau baru main di pertandingan kedua. Nanti kita dia sudah kembali ke tim, kita akan lihat kondisi terakhirnya," jelas Ibnu Grahan, pelatih Persebaya. Q wwn

Denpasar, Bhirawa Sekretaris Daerah Kota Denpasar A.A Ngurah Rai Iswara melepas secara resmi 714 atlet kontingen dari daerah itu untuk bertanding diajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Bali di Kabupaten Buleleng, 1-19 September 2015.

"Saya berharap 741 atlet dari 32 cabang olahraga dan empat cabang eksibisi kontingen Denpasar ini mampu menjunjung sportivitas dalam ajang itu," ujar Rai Iswara, usai pelepasan atlet di Denpasar, Kamis.

Dalam acara pelepasan itu, selain melepas 741 atlet, Sekda Denpasar juga melepas 162 pelatih dan 68 orang ofisial yang dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Wakil Ketua DPRD I Wayan Mariana Wandhira, Ketua Umum KONI Denpasar, I Nyoman Putrawan.

Ia mengatakan, Povprov Bali sebagai pembentukan generasi muda di bidang olahraga guna meraih prestasi dan berharap pelatih, atlet maupun ofisial mampu menjaga dan membangun rasa kebersamaan.

Pihaknya meminta kepada atlet Denpasar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam bertanding. "Kami minta seluruh kontingen Denpasar menjaga kebersamaan, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan sehingga apa yang menjadi tujuan bersama mampu diwujudkan," ujarnya.

Rai Iswara mengemukakan, Porprov ini sebagai wahana berkompetisi bagi atlet muda untuk mengembangkan potensi sekaligus

meraih prestasi masingmasing cabang olahraga.

"Kami ingin menekankan bahwa pentingnya pembinaan atlet sejak usia dini dan pencarian bibit atlet berbakat agar prestasi olahraga di Kota Denpasar terus meningkat sehingga pencapaian prestasi bisa lebih baik dari sebelumnya," ujarnya.

Terkait prestasi Porprov sebelumnya, Rai Isawara berharap kontingen Kota Denpasar nantinya mampu memperbaiki peringkat pada Porprov Bali XI/2013 di Denpasar sebagai juara umum II dan harus meningkat menjadi juara umum Porprov Bali XII di Bumi Panji Sakti Buleleng itu.

"Kami berharap para atlet dapat mengejar prestasi terbaik dari sebelumnya sehingga target yang diberikan tidak menjadi beban untuk dapat mewujudkan apa yang kita harapkan bersama," ujarnya.

Ketua Umum KONI Denpasar, I Nyoman Putrawan menargetkan kontingen Denpasar mampu meraih medali sebanyak mungkin sehingga mewujudkan obsesi sebagai juara umum Porprov Bali.

"Saya berharap semua cabang olahraga yang diikuti kontingen Denpasar dapat meraih medali sehingga tampil menjadi juara umum," ujarnya.

Sebelumnya, Kontingen Denpasar masuk sebagai juara umum kedua karena berhasil merebut medali emas dari 15 cabang olahraga pada Porprov XI/2013 dan kalah selisih empat medali emas dari juara umum Badung.Q ant

Kejurda Grasstrack se-Jawa Bali Sedot Ribuan Penonton Digelar dalam Rangka Memperebutkan Piala Dandim Cup 58 pegulat mancanagera dipastikan tampil pada Kejuaraan Gulat Internasional Indonesia Terbuka.

58 Atlet Mancanegara Tampil di Indonesia Terbuka Semarang, Bhirawa Sebanyak 58 pegulat mancanagera dipastikan tampil pada Kejuaraan Gulat Internasional Indonesia Terbuka di Auditorium Unnes Semarang, Jawa Tengah, 1-7 September 2015.

Ketua Panitia Kejuaraan Gulat Internasional Indonesia Terbuka Bambang Raharjo Munajat didampingi Ketua Umum Pengprov Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Jawa Tengah Andreas Budi Wiroharjo di Semarang, Kamis, mengatakan mereka berasal dari enam negara yaitu Thailand, Iran, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia.

Bahkan, kata dia, Iran akan menyertakan juara dua dunia di kelas 74 kilogram yaitu Musyakar Ali. "Mereka dijadwakan tiba di Semarang pada 1 September 2015, sedangkan Thailand sudah datang

di Semarang pada 31 Agustus 2015," katanya.

Ia menambahkan, untuk jurinya juga melibatkan dari luar negeri yaitu Thailand sebanyak tiga orang, dari Korea Selatan sebanyak dua orang, dan Indonesia satu orang dengan dibantu para juri dari berbagai daerah di Tanah Air. Selain pegulat dari mancanegara tersebut, kata dia, sebanyak 214 pegulat dari 16 provinsi di Indonesia juga sudah memastikan tampil pada kejuaraan tersebut. Selain sejumlah atlet tersebut juga melibatkan 39 pelatih dan 15 ofisial.

Andreas Budi Wiroharjo menambahkan, pada kejuaraan ini Jawa Tengah bakal menerjunkan 15 atlet yang kini tengah menjalani pemusatan latihan daerah untuk persiapan tampil pada babak kualifikasi PON XIX.Q ant

Situbondo, Bhirawa Kejuaraan Daerah (Kejurda) Grasstrack se-Jawa Bali, mampu menyedot animo ribuan penonton dan para maniak olahraga uji nyali yang berasal dari Kab/Kota pantura se Jatim, baru-baru ini. Olahraga tersebut digelar di lapangan Congap Mimbo, Kec. Banyuputih, Kab Situbondo, alam rangka untuk memperebutkan Piala Dandim Situbondo Cup tahun 2015. Ajang yang baru pertama kali digelar di Situbondo pada penghujung tahun itu diikuti ratusan kroser dari kabupaten/ kota se-Jawa Timur dan Bali.

Ketua IMI Situbondo, Hendri, mengatakan, dipilihnya lokasi Congap Mimbo sebagai tempat lomba grasstrack karena memenuhi persyaratan lomba yakni memiliki area sirkuit seluas 2 hektare. Sirkuit Congab Mimbo sebelumnya merupakan tanah tandus milik Kesatuan Marinir PLP 5 Jawa Timur dan dirubah menjadi arena sirkuit yang berkelas. “Lomba ini sudah mendapatkan ijin dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur. Semua persyaratan yang diminta IMI sudah kami penuhi,” aku Hendri.

Hendri menjelaskan, dalam lomba tersebut ratusan kroser dari berbagai daerah tampil pada semua kelas yang dipertandingkan panitia dalam kejuaraan Dandim Cup tahun 2015. Sebab ajang ini, aku

Hendri, merupakan kejuaraan tunggal yang dilombakan Jawa Timur, di kab Situbondo. “Pada awalnya jadwal lomba ini akan ditempatkan di Kabupaten Blitar. Namun karena kesiapan kami yang lebih matang sehingga ditempatkan di Situbondo,” papar Hendri, yang diamini salah satu panitia Hari Atmoko.

Kabupaten Situbondo sendiri, lanjut Hendri, mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah pada event Grasstrack Piala Dandim Cup Open tahun 2015 bekerjasama dengan Tabloid Edukasi News yang berbarengan dengan Ultah ke 8 tahun. “Kami memang sengaja mengadakan event extrim grasstrack untuk mencari bibit bibit handal muda di Jatim dan Situbondo khususnya,” tambah Hendri.

Menurut Dandim 0823 Situbondo Letkol Polsan Situmorang secara umum, Grasstrack berlangsung sukses karena mendapat apresiasi dari kalangan penggila balapan di Kota Santri dan sejumlah daerah lain di Jatim dan Bali. Acara ini, ujar Dandim Polsan, selain sebagai ajang hiburan yang dinanti masyarakat juga cocok sebagai ajang mencari pembalap muda berprestasi dari luar Situbondo. “Pembalap dari Bondowoso, Jember, Banyuwangi , Lumajang bahkan dari Madura juga unjuk kebolehan dalam event Grasstrack mem-

sawawi/bhirawa

Dandim 0823 Situbondo, Letkol Polsan Situmorang bersama panitia grasstrack saat melepas lomba dilapangan Congap Mimbo, Banyuputih, Situbondo. perebutkan Piala Dandim 0823 Situbondo ini,” tutur Dandim.

LetKol. Polsan Situmorang berharap pelaksanaan Grasstrack Piala Dandim tahun 2015 berjalan sportif karena di junjung tinggi para pembalap.

Selain itu, kata pria asli Batak itu, pencapaian prestasi dalam ajang balapan ini berjalan dengan aturan IMI. “Kami senang karena sampai lomba selesai, tidak ada halangan apa pun,” papar Dandim Polsan Situmorang.

Salah satu Ketua rombongan pembalap, Arif Team Motor Cross asal Banyuwangi mengatakan bahwa dirinya berserta klubnya sudah lama mencintai ajang balapan motor. Terbukti,

kata Arif, di manapun ada ajang motor cross, ia selalu ikut serta meramaikan untuk ikut berlaga. "Soal kalah atau menang itu tidak penting bagi kami. Melainkan menjaga kekompakan diantara pecinta balapan motor," akunya.

Ajang ini mendapat dukungan penuh dari aparat Kepolisian dan TNI Situbondo. Diantaranya sejumlah satuan Polres Situbondo, Polsek Banyuputih. Pasi Intel dan Pasi Op Kodim 0823 Situbondo, Koramil Banyuputih dan Kesatuan Marinir PLP Banyuputih juga turut serta dalam keamanan lomba. Dalam lomba balapan kali ini semua peraih juara mendapatkan piala dan dana pembinaan. Q awi

Jumat Wage, 28 AGUSTUS 2015

Gubernur Tak Bisa Tindaklanjuti SK Menkeu Revisi Anggaran Kunker l Sambungan hal 1

Anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri mengakui jika SK Menkeu terkait revisi anggaran kunker untuk anggota DPRD Jatim sudah turun pada awal Agustus lalu. Namun di bawahnya ada klausul yang menyebutkan disesuaikan dengan kondisi keuangan di wilayah setempat. Yang artinya perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi keuang­ an Pemprov Jatim. ‘’Kami menyadari jika kondisi keuangan Pemprov Jatim tidak memungkinkan untuk memberikan tambahan anggaran kunker, baik legislatif maupun eksekutif. Karenanya, kami di sini menerima apa adanya sesuai dengan SK Menkeu yang lama,’’tegas pria asal Partai Nasdem ini pasrah, Kamis (27/8).

Ditambahkannya, jika anggaran kunker untuk setiap anggota dewan sangatlah kecil.

Dicontohkannya saat di Jakarta, dia hanya menerima Rp1,9 juta untuk dua hari kunjung­ an kerja. Sementara harga makan di sana cukup mahal, di mana sekali makan sehari sampai Rp100 ribu. Ini karena untuk sarapan pagi sudah makan di hotel. Sementara makan siang dan malam ditanggung sendiri. ‘’Sampai-sampai ada celetukan, anggota dewan sekarang kalau kunker, tidurnya di hotel bintang lima dan makannya di kaki lima,’’ungkapnya dengan tersenyum.

Disebutkan jika ingin membeli oleh-oleh atau membawa pulang sebagian uangnya, maka harus mau mengirit. Di antaranya dengan membeli makan bungkusan yang rata-rata harganya Rp 25 ribu atau Rp 50 ribu sehari. Bahkan sebelum berangkat banyak anggota dewan berharap mendapat jamuan makan siang saat berkunjung ke Kementerian atau Departemen di Jakarta.

Yang paling unik lagi, papar mantan guru ini, kunker ke Batam dan Bojonegoro anggarannya hampir sama, yaitu sekitar Rp 800 ribu per hari. ‘’Ini memang aneh. Apa dasar Menkeu menetapkan anggaran sebesar itu. Kan jelas jarak antara Batam dan Bojonegoro berbeda, tapi mengapa anggarannya sama,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo. Menurutnya, meski SK revisi kunker dari Menkeu sudah turun, namun karena tidak ada anggaran, maka otomatis SK tersebut tidak bisa dijalankan secara maksimal. Namun demikian, seluruh anggota DPRD Jatim menerima kondisi yang ada. Yang pasti program pembangunan di Jatim harus terus dilakukan. ‘’Kami semua tahu kondisi keuangan yang ada tidak memungkinkan dana kun­ ker untuk dinaikkan. Karenanya hingga saat ini gubernur belum mengeluarkan Pergub. Namun kami tidak mempermasalahkannya, dan yang terpenting program kerakyatan tetap harus berjalan,’’tambah politisi asal Partai Golkar. n cty

Siapkan SDM Berkualitas, 9 BLK Keahlian Dibangun di Banyuwangi l Sambungan hal 1

wangi, terutama menjelang diberlakukannya MEA mendasari Pemkab Banyuwangi mengajukan usul pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk pendirian BLK pada 2013.

BLK ini, lanjut Alam, diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam usia angkatan kerja produktif dan belum memiliki pekerjaan maupun ingin meningkatkan keahlian yang dimiliki. “Di BLK ini untuk setiap kelas workshop bisa menampung 40 orang peserta.

Selama mengikuti pendidikan di BLK peserta tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis,” ujar Alam kepada Antara.

Untuk pembangunan BLK ini, Pemkab Banyuwangi menghibahkan tanah seluas 9,9 hektare di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Sementara untuk pembangunan gedung dan fasilitasnya menggunakan dana APBN dari pemerintah pusat dan nantinya BLK akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Ketenagakerjaan. “Pembangunan tahap pertama telah dilakukan pada 2014.

Dalam pembangunan tersebut dibangun satu kantor dan satu gedung workshop untuk keahlian otomotif,” ujar Alam.

Selanjutnya, pada Agusus 2015 ini dilanjutkan pembangunan BLK tahap dua dengan dana dari APBN senilai Rp 9,4 miliar. Dana tersebut untuk membangun tiga gedung workshop, yakni workshop keahlian pariwisata, pertanian, dan tekstil. Selain itu juga untuk membangun gedung kelas teori dan pembangunan pagar. “Direncanakan nantinya ada sembilan workshop keahlian yang dibangun hingga selesai,” kata Alam.

Setelah beroperasi, kata Alam, nantinya para peserta BLK tidak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan dan keahlian, tapi juga mendapatkan sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diambilnya. n mb12

Tolak Sanksi Pidana Fatwa l Sambungan hal 1

intah dan DPR harus mereview ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disesuaikan dengan fatwa ini,” kata Sekretaris Komisi Fatwa Munas MUI Asrorun Ni’am Sholeh, Kamis (27/8).

Menurut dia, perkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya yang dilakukan dalam kondisi pemaksaan dan/atau di bawah ancaman.

“Hubungan seksual antara suami dalam situasi terpaksa adalah Khilaful Aula (tidak sesuai dengan yang utama), tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan,” ucapnya.

Pada dasarnya, lanjut dia, relasi suami istri harus dibangun sebagai manifestasi dari cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), dan pelaksanaan hubungan suami istri merupakan ibadah.

Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan pasangan suami istri haram melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi yang terlarang secara syar’i yakni, istri dalam kondisi haid dan nifas, suami atau istri sedang berpuasa Ramadan. Tidak itu saja, lanjut dia, larangan berhubungan seksual juga berlaku jika suami atau istri sedang Ihram dengan cara anal seks, dan dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. n rac, ant

11

SAMBUNGAN Sindikat Penipu 729 CPNS Dibekuk Polisi l Sambungan hal 1

dah dikumpulkan pelaku mencapai Rp 2,5 miliar, dari total yang ditargetkan Rp 3 miliar,” tambah mantan Komandan Polairud Polda Jatim ini.

Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil menyita uang tunai Rp 80.200. 000, tiga unit mobil, puluhan bukti transfer serta buku tabungan serta puluhan lamaran. “Kita akan terus mengembangkan kasus ini. Dan menurut saya masih akan ada tersangka lain,” tambah pria dengan dua melati di pundak ini.

Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Maryoko menambahkan untuk membongkar kasus ini jajarannya membutuhkan waktu satu bulan sejak dilaporkan. Dari total 729 korban, terbanyak berasal dari warga Kota Mojokerto 150 orang. “Selebihnya berasal dari Sidoarjo, Lamongan, Nganjuk, Gresik dan beberapa orang dari lingkup pejabat Pemprov Jatim,” tegas mantan Kanit Reskrim Polsek Waru ini.

Terkait bukti surat BKD Pemprov Jatim No : 893.2/380222/212.3/2015 tertanggal 14 Juli 2015, Maryoko memastikan bahwa surat itu palsu. Meski dalam surat tersebut ditandatangani Kepala BKD Siswo Heroetoto SH,MHum,MM dengan Nip 19580227 198503, tapi Maryoko menyebut bahwa surat itu palsu. “Penyidik sudah mendapatkan surat jawaban resmi dari BKD Jatim, bahwa tidak pernah ada surat yang berisi perihal pemberitahuan melengkapi berkas kelengkapan CPNS 2015 itu,” tambah Maryoko lagi.

Maryoko menyebut, pelaku memiliki jaringan di berbagai daerah untuk merekrut korban. Setelah disepakati de­ ngan korban soal persyaratan ijazah maupun formasi yang diinginkan, korban diminta memberikan uang muka yang nilainya bervariasi. “Bahkan

untuk meyakinkan, korban pernah diajak ke kantor Gubernur Jatim, namun di sana hanya ditunjukkan ke salah satu ruangan dan tidak bertemu siapa-siapa,” imbuhnya.

Terkait pengembangan tersangka lain, Maryoko mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dengan peran masingmasing. Meski menyatakan tidak ada keterlibatan pejabat BKD Jatim, namun pihaknya menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan pejabat BKD Jatim. “Kalau diperlukan kita nanti akan meminta keterangan pejabat BKD Jatim,” pungkas Maryoko.

Dalam jumpa pers kemarin, petugas memajang sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman tersangka. Barang bukti terbaru yang berhasil disita yakni tiga unit mobil di antaranya Honda CRV warna hitam, Daihatsu Terios yang juga berwarna hitam serta Daihatsu Luxurio putih.

Tak Ada Rekrutmen Sementara itu Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menegaskan bahwa Pemkab Jombang pada 2015 tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini disampaikan, menyikapi maraknya calo CPNS yang mulai bergerilya menebar janji dengan sejumlah imbalan puluhan hingga ratusan juta. “ Untuk jalur umum, sampai hari ini (kemarin) kita tidak menerima pemberitahuan adanya penerimaan CPNS 2015,”ujarnya ditemui di pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (27/8).

Namun, Bupati Nyono menambahkan untuk honorer K2 yang jumlahnya 850 lebih pihaknya mengaku sudah mengusulkan ke pemerintah pusat. “’Tinggal nanti dari pusat melihat kembali seleksi dengan catatan akan dipermudah bagi K2 yang bekerjanya sudah puluhan tahun. Ka­ rena mereka ada yang tukang kebun, tukang jaga, tidak

mungkin untuk mengerjakan soal-soal tes CPNS yang begitu susah,”tandasnya.

Karenanya, Bupati Nyono meminta para honorer kategori 2 di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang tidak percaya terhadap janji-janji orang yang mengaku bisa memuluskan jalan mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS. “Untuk kelengkapan honorer K 2 ini, beli materipun tidak perlu, apalagi kaitannya de­ ngan itu dan ini. Ini perlu kita sampaikan dan sosialisasikan sehingga tidak ada lagi korban di Jombang,”tandasnya.

Sekadar diketahui, beberapa pekan ini di Jombang ada sejumlah orang meminta imbalan kepada beberapa honorer K2 Jombang sebagai pelicin agar SK pengangkatan PNS bisa segera turun. Cara itu dilakukan oleh para calo dengan menebar isu bakal berlangsungnya rekrutmen CPNS pada 2015 melalui jalur pendataan honorer K2.

Keterangan beberapa honorer, para calo yang mendatangi mereka di antaranya adalah pejabat dan politisi yang masih aktif. Upeti yang diminta kepada calon korban antara Rp 70 juta hingga Rp 100 juta.

Koordinator Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Jombang Ipung Kurniawan, membenarkan maraknya aksi para calo untuk berburu korban dengan memanfaatkan isu bakal dibukanya rekrutmen CPNS lewat jalur honorer. “Ramainya ya dua bulan ini. Teman-teman honorer banyak yang laporan, baik datang langsung maupun lewat SMS dan telepon,” katanya.

Dalam 2 hari terakhir, kata Ipung, para honorer yang mengaku didatangi dan menjadi korban para calo PNS makin bertambah.

“Yang memberi laporan ke kami (forum honorer K2), lebih dari 30 orang. Kami tidak bisa menyebutkan, tetapi ada beberapa orang ho­norer K2 yang sudah terlanjur menyerahkan uang,” pungkas Ipung Kurniawan. n kar, rur

Komisi A Minta Mendagri Konsisten l Sambungan hal 1

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan seharusnya Mendagri konsisten dengan aturan yang ada. Mulai UU, Peraturan Pemerintah hingga Surat Edaran (SE) Depdagri yang telah turun awal Januari dengan ditandatangani langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. ‘’Memang dalam aturannya, gubernur mengajukan namanama Pj untuk diserahkan ke Mendagri untuk mendapatkan SK. Namun mengapa hingga kini Mendagri belum menurunkan SK tersebut diterima atau ditolak. Padahal sudah satu bulan ini telah ada kekosongan jabatan di Kab Ngawi,’’tandas politisi asal Partai Golkar, Kamis (27/8).

Di sisi lain, Freddy mengkritik sikap mantan Bupati Ngawi yang maju lagi dalam Pilkada serentak 2015 ini yang menolak Pj yang diputuskan gubernur.

Padahal sesuai aturan untuk Pj bupati/wali kota merupakan kewenangan gubernur yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. ‘’Kalau saya melihat masalah ini, justru saya mempertanyakan Bupati Ngawi tahu aturan apa tidak? Wong di SE Depdagri jelas kalau hal itu merupakan kewenangan gubernur.

Sebaliknya jika mantan Bupati Ngawi menginginkan Sekdanya jadi Pj, maka perlu dipertanyakan ada apa ini,’’ungkapnya.

Ditambahkannya kewenangan Pj sudah ditentukan dalam aturan. Jika Pj melanggar aturan, maka rakyat berhak untuk melaporkannya. ‘’Jadi tidak benar, kalau Pj yang ditunjuk gubernur nanti bekerjanya tidak transparan dan memihak,’’lanjutnya dengan nada tinggi.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Firdaus mengakui jika 19 Pj yang ditunjuk oleh gubernur sudah netral. Kalaupun kemudian ada penolakan dari mantan bupati/wali kota maka perlu dipertanyakan. Mengingat tugas Pj sudah diatur dalam UU, PP maupun SE Depdagri.

Karenanya, politisi asal Partai Gerindra ini mempertanyakan SK Mendagri untuk menunjuk Pj Kab Ngawi. Pasalnya, tidak ada alasan bagi Mendagri untuk mengulur-ulur waktu dalam penunjukan Pj agar kinerja pemerintahan di Ngawi tidak kosong dan berjalan kondusif. ‘’Kami hanya berharap Mendagri segera menurunkan SK untuk Pj Ngawi. Jangan biarkan adanya kekosongan pemerintahan di sana. Selain program pembangunan bisa berjalan dan rakyat tidak merasa dirugikan,’’paparnya.

Seperti diketahui Pj Bupati Ngawi gagal dilantik pada Rabu 19 Agustus. Pasalnya, SK pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri belum turun ke Pemprov Jatim. “Saya akan terus koordinasi dengan Kemendagri dan saya yakin SK akan segera turun,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Pakde Karwo mengaku tidak bisa memastikan kapan turunnya SK tersebut. Dia juga membantah lambannya SK untuk Pj Kabupaten Ngawi itu karena ada masalah. Padahal masa akhir jabatan Bupati Ngawi adalah yang paling awal yakni 27 Juli 2015 dari jabatan kepala daerah lainnya.

“Saya kok tidak melihat ada masalah di sana (Kemendagri), kan tahu sendirilah di sana surat-surat kan menumpuk banyak, tapi saya tahu kalau SK sudah jadi, tapi belum ditandatangani Pak Menteri,” katanya.

Malang Siapkan Pj Bupati Bupati Malang Rendra Kresna menyiapkan 2 pejabat senior untuk menjadi Pj Bupati Malang.

Hal ini menyusul akan berakhirnya masa jabatan Bupati Malang 26 Oktober mendatang.

Padahal penunjukkan Pj Bupati menjadi kewenangan penuh Gubernur Jatim atas nama Mendagri. Informasinya, rapat internal di Pemkab Malang akhirnya menyaring dua nama itu. Sebab keduanya dianggap memenuhi syarat untuk menjadi posisi Pj bupati. Antara lain karena pengalamannya di bidang pemerintahan dengan jabatan struktural eselon II dan pangkat

sekurang-kurangnya IV/b.

Abdul Malik sendiri adalah pejabat golongan tertinggi IV/d yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah atau eselonnya sudah II-a. Sementara Didik, memiliki golongan IV/c dan saat ini menjabat Inspektur Kab Malang atau eselon II-b. Bupati Malang Rendra Kresna membenarkan kalau saat ini menyiapkan dua nama tersebut untuk diusulkan menjadi Pj Bupati Malang.

“Dari senioritas, sekda dan inspektur yang terpilih. Namun bisa tidaknya mereka jadi Pj Bupati Malang tergantung Gubernur Jatim,” kata Rendra Kresna, Kamis kemarin (27/8).

Meski sudah menyiapkan, tapi belum mengajukan secara resmi karena ia belum mengetahui mekanismenya. Juga apakah pemkab bisa mengajukan atau tidak.

Namun ia berharap, daerah diberi kesempatan mengajukan nama.

“Kalau diperbolehkan, kami akan usulkan dua nama itu,” tukasnya.

Menurut Rendra, Pj Bupati harus berasal dari pejabat pemprov juga tidak ada aturannya.

Dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 132 menyebut syarat-syarat PNS yang bisa mengisi posisi Pj. Rendra beralasan, jika Pj diisi pejabat Pemkab Malang sendiri, maka bisa langsung mengikuti ritme kerja. Apalagi, masa tugas Pj juga sangat pendek. Jika tidak ada gugatan di Pilkada Malang, maka pada Januari 2016 sudah ada pelantikan. Pilkada Malang digelar 9 Desember 2015 serentak bersama 17 daerah lainnya di Jatim.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko memilih agar Pj Bupati tetap dijabat Pemprov Jatim untuk menjaga netralitasnya.

Mengingat Bupati Malang Rendra Kresna saat ini maju kembali dalam Pilkada. Jika diisi pejabat Pemkab Malang, maka dikhawatirkan ada konflik kepentingan dan keberpihakan dengan Rendra Kresna. n cty, sup

100 Wanita dari 41 Organisasi Ditempa di Jambore BKOW Jatim l Sambungan hal 1

oleh ilmu baru, optimisme menjadi semakin kuat, di samping mendapat penyegaran otak, badan juga menjadi bugar,” kata salah satu peserta.

Demikian pula perwakilan dari Fatayat NU yang masih berusia tigapuluh lima tahun, memiliki kesan serupa. “Acaranya memang padat. Ada sesi pelatihan dengan pemateripemateri yang memberikan pandangan baru dalam berorganisasi. Saya tidak merasa bosan, bahkan selalu ingin tahu apa sih sesi selanjutnya. Setiap sesi selalu ada kejutan sangat bermanfaat,” katanya.

Para wanita tangguh tersebut mengikuti kegiatan Jambore BKOW 2015 yang baru pertama kali diadakan sepanjang usia BKOW ke-53 tahun.

Kegiatan bertajuk ‘Meningkatkan Kebersamaan dan Kinerja Organisasi Wanita’ digelar sejak 25-27 Agustus 2015.

Ketua Umum BKOW Provinsi Jawa Timur (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa konsep Jambore BKOW Jatim adalah memadukan antara capacity

building (peningkatan kapasitas) berorganisasi dengan penyegaran kesehatan badan.

Dijelaskan istri Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf, BKOW Jatim memiliki 41 organisasi anggota dari berbagai afiliasi seperti ormas keagamaan, profesi dan ikatan-ikatan sosial lainnya.

Ekspektasi masyarakat terhadap BKOW makin besar terutama dalam peranan pemberdayaan sosial para wanita. “Jambore ini harus bisa meningkatkan kapasitas organisasi para anggotanya agar bisa memenuhi ekspektasi tersebut,” katanya.

Novri Susan, Sosiolog Universitas Airlangga yang menjadi salah satu pemateri mengakui bahwa konsep Jambore BKOW Jatim sebagaimana disampaikan Fatma Saifullah Yusuf memiliki daya transformasi sosial.

“Saya lihat ada keberanian dan komitmen dari BKOW Jawa Timur dalam melakukan pemberdayaan yang dibutuhkan para aktivis organisasi wanita. Konsep ini secara metodologi pemberdayaan memiliki validitas, dan sangat mungkin memberi dampak perubahan baik dalam masyarakat,” katanya. n hil

Berkas Dhimam Abror Bermasalah l Sambungan hal 1

Beberapa berkas Abror yang dinilai janggal itu di antaranya masalah keaslian surat rekomendasi dari DPP Partai Amanah Nasional (PAN), kemudian dokumen pencalonan seperti ijazah Abror.

Pada ijazah yang dimiliki Ketua Harian KONI Jawa Timur ini, datanya berbeda dengan yang tertera pada KTP (identitas) Abror. Di ijazah tercatat, Abror lahir di Sidoarjo tanggal 17 Juli 1962, sedang di KTP-nya, tertulis Surabaya, 17 Juli 1962. Selain itu, garis lekuk pada tanda tangan Abror juga tidak sama.

Dikonfirmasi terkait masalah ini, Liaison Officer (LO) pasangan Rasiyo-Abror, Didik Darmadi membenarkannya. “Tadi saya juga ditelepon oleh KPU soal itu (kejanggalan berkas). Kemudian saya telepon Mas Abror.

Sekarang KPU konfirmasi itu sama Mas Abror di KONI (Jatim). Hasilnya saya belum tahu, karena saya sekarang masih di Jakarta. Semuanya saya serahkan langsung ke yang bersangkutan,” terang Didik via telepon selulernya, Kamis (27/8).

Sedangkan untuk berkas Rasiyo, politisi asal Partai Demokrat ini mengaku tidak ada masalah. “Untuk berkas Pak Rasiyo, semuanya sudah beres. Memang tinggal Mas Abror yang masih ada masalah.

Kalau masalah tindak lanjut, ya kita serahkan ke KPU nanti penyelesaiannya seperti apa.

Sekarang kan (konfirmasi) masih berlangsung antara KPU dan Mas Abror, hasilnya seperti apa, saya belum tahu,” ujarnya.

Seperti diketahui, pasangan Rasiyo-Abror didaftarkan oleh Partai Demokrat dan PAN pada 11 Agustus lalu.

Dalam proses pendaftaran itu, berkas Abror memang masih bermasalah, salah satunya masalah rekomendasi PAN, yang berupa foto copy scane, hingga akhirnya pada 19 Agustus saat tahapan perbaikan, rekom aslinya dis-

erahkan ke KPU Surabaya.

Namun ternyata, hasil rapat verifikasi faktual yang dilakukan KPU sejak 23 hingga 29 Agustus mendatang, KPU masih menemukan adanya kejanggalan pada berkas Abror, yaitu masalah ijazah sekolah Abror yang berbeda dengan KTP-nya.

Pada Pilkada Surabaya, 9 Desember mendatang, pasangan Rasiyo-Abror akan bertarung dengan patahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dan itu akan terjadi, jika pada 30 Agustus mendatang, KPU menyatakan berkas kedua pasangan calon (Paslon) itu memenuhi syarat dan menetapkannya sebagai kandidat Pilwali Surabaya.

Gakumdu Terima laporan Meski tinggal dua hari lagi KPU Kota Surabaya dijadwalkan mengumumkan penetapan pasangan calon Wali Kota -Wakil Wali Kota Surabaya, namun, polemik soal keaslian surat rekomendasi PAN pada pencalonan Rasiyo-Abror masih terus menggelinding.

Guna menangani penanganan polemik maupun sengketa jelang Pilkada, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) siap menangani hal itu jika ada yang melapor. Sebab, Gakkumdu merupakan forum satu atap berisi unsur dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Forum ini bertugas untuk menangani dan menerima pengaduan sengketa Pemilu.

Nah, polemik surat rekomendasi PAN atas pencalonan RasiyoAbror sebenarnya bisa diadukan oleh pihak yang tidak puas melalui Gakkumdu. Termasuk jika nanti pengadu menginginkan adanya uji laboratorium untuk membuktikan asli atau tidaknya surat rekomendasi tersebut.

“Pilkada itu kan urusannya dengan politik. Jadi, harus lapor ke Gakkumdu dulu,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono. n bed

APJATI Minta Penempatan TKI Luar Negeri Dibuka Kembali l Sambungan hal 1

“Dari catatan Bank Indonesia, devisa masuk dari remitansi TKI di luar negeri mencapai Rp 180 triliun per tahun. Belum lagi dari proses penempatan dan uang yang dibawa sendiri oleh TKI yang mudik tanpa melalui bank.

Kemungkinan jumlahnya dua kali lipat,” papar Basalamah.

Sekjen APJATI Muhamad Ali Ridho minta pemerintah segera membuka kembali semua peluang kerja ke luar negeri, melalui penempatan dan per-

lindungan TKI yang komprehensif dan bermartabat. Cara ini akan menjadi solusi untuk memperkuat cadangan devisa yang pada akhirnya akan membantu menyelamatkan rupiah dari keterpurukan. Namun dia pesimistis, sebab melihat kenyataan input tentang TKI yang diterima Menteri Tenaga Kerja tidak sesuai kenyataan yang ada atau keliru.

“Pemerintah harus berani mengakui bahwa penempatan TKI ke luar negeri adalah penopang ekonomi Indonesia,” tandas M A Ridho. n ira

Anak Bisa Menuntut Pengakuan Ayah Berdasar Hasil DNA l Sambungan hal 1

Ayu menganggap keputusan MK itu telah membawa angin segar bagi anak kawin kontrak yang selama ini tidak diakui ayahnya. Meski mereka lahir dalam status luar nikah, anakanak ini tetap bisa mendapatkan hak perdata dari ayahnya. Hal itu dibuktikan Ayu dan dituangkan dalam tugas akhirnya yang berjudul Hak Keperdataan Anak dalam Perkawinan Kontrak.

Perempuan kelahiran Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara), 10 September 1992

itu mengakui meski putusan MK itu berlaku namun dalam kenyataannya cukup sulit bagi ibu dan anak hasil kawin kontrak untuk mendapatkan hak perdatanya. Selain kurang sosialisasi, proses persidangan pengakuan hak perdata anak itu sulit dan membutuhkan biaya banyak.

Kendati demikian, tidak sedikit pula ibu dan anak hasil kawin kontrak di Indonesia yang bisa mendapatkan haknya dengan proses yang cukup rumit dan sulit. “Saya ambil studi kasus di Cisarua. Seorang

ibu berhasil mendapatkan hak perdata anak dari ayah berkebangsaan Jerman dengan tes DNA,” jelas alumnus SMAN 13 Surabaya tersebut.

Tentu tidak semudah membalikkan telapan tangan. Hak perdata tidak mudah didapatkan. Bila keluarga besar ayahnya tidak mau mengakui hasil DNA, maka anak kawin kontrak tetap tidak mendapatkan hak perdatanya. Sebaliknya, bila keluarganya menerima, maka anak kawin kontrak akan mendapatkan haknya seperti anak yang lahir dalam

status pernikahan sah. “Tidak kita pungkiri banyak ibu di Indonesia yang malas mengurus hak perdata anaknya. Selain biaya tes DNA itu mahal.

Tidak sedikit keluarga ayah yang menolak status anak kawin kontrak itu. Akhirnya, usaha itu sia-sia,” jelasnya.

Disinggung penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait tidak adanya hak anak yang terikat kawin kontrak?

Ayu menjelaskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak hasil kawin kontrak tidak memiliki hak

dari ayahnya. Akan tetapi, dengan adanya putusan MK tersebut, maka anak kawin kontrak masih bisa mendapatkan haknya dengan usaha keras dan rumit. “Munculnya putusan MK mungkin karena konsep bila seorang anak yang dilahirkan di dunia itu tidak bersalah dan tetap menjadi tanggung jawab orangtuanya.

Jadi anak dengan status nikah dan di luar nikah tetap punya hak dari orangtuanya. Seorang ayah tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap anaknya,” jelas Ayu. *

UTAMA

12

Jumat Wage, 28 AGUSTUS 2015

Pergelaran Koleksi Museum Tantular

Ratusan Komunitas Pecinta Budaya Padati Wayang Beber Ratusan komunitas seni dan budaya dari beberapa daerah beramai-ramai berdatangan memadati pergelaran Wayang Beber. Kesenian asal Pacitan yang hampir punah ini, digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim agar masyarakat mengerti kalau Jawa Timur mempunyai kesenian tradisional yang sangat langka.

Drs Edi Iriyanto, MM

Komisi E Minta Pemprov Siapkan Lapangan Kerja Untuk PSK yang Hengkang dari Papua DPRD Jatim, Bhirawa Program Indonesia Bebas Prostitusi yang dicanangkan Kementerian Sosial ternyata berimbas pada penutupan lokalisasi. Terbaru, lokalisasi Tanjung Elmo, Jayapura di Papua yang ditutup. Akibatnya ratusan pekerja seks komersial (PSK) harus hengkang, termasuk 277 orang PSK asal Jatim.

Ki Dalang Rudi Prasetyo saat menceritakan kisah Kramane Dewi Sekartaji. achmad suprayogi/bhirawa

M

enurut Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, Drs. Edi Iriyanto, MM disela-sela melihat pergelaran, pada Rabu (26/ 8) malam mengatakan. Kalau kesenian yang mengambil lakon ‘Kramane Dewi Sekartaji’ ini masih sangat langka, di Indonesia cuma ada dua tempat, yakni di Wonosari Gunung Kidul dan Pacitan.

Kondisinya hingga saat ini memang sangat sulit untuk berkembang, karena gelarnya hanya kain gambar wayang ‘dijeber’ setelah itu Ki Dalang Rudi Prasetyo yang juga asal Pacitan ini memberikan cerita. Jadi memang tidak ada gerak, atau atraksi seni

yang menerik seperti wayangwayang yang lainnya.

“Oleh karena itu, agar masyarakat tidak jenuh dalam menikmati wayang beber tidak bosen, kami telah memberikan hiburan pendamping, atau hiburan selingan, yakni kesenian campursari,” jelas Edi Iriyanto.

Untuk mempromosikan koleksi seni tradisional yang ada di museum Tantular, pihaknya tidak hentihentinya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari para komunitas, masyarakat seni maupun para pelajar.

“Kami selalu mencari metodemetode untuk mempublikasikan

Agar penonton tidak bosan, juga digelar musik Campursari.

kesenian tradisional yang sudah langka kepada masyarakat. Agar masyarakat mau menikmati dan tidak merasan bosan. Sehingga masyarakat juga senang berkunjung ke museum Tantular,” katanya.

Adapun komunitas-komunitas yang sering melakukan kegiatan atau berkerjasama dengan pihaknya, diantaranya adalah komunitas pecinta sepeda kuno, masyarakat jelajah sejarah Jenggolo, Forwod, juga pecinta budaya Jenggolo manik, serta paguyuban warga Pacitan.

“Kami sudah sering bekerjasama, bersinergi memberikan manfaat pada masyarakat,” pungkasnya. Q ach*

Para komunitas pecinta budaya saat menikmati pergelaran.

Menyikapi kembalinya ratusan PSK itu ke Jatim, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono meminta Pemprov Jatim menyediakan lapangan kerja kepada para eks PSK di Papua itu agar mereka tidak kembali menjadi PSK di Jatim. Menurut Politisi Partai Demokrat itu, pemulangan PSK itu memang menimbulkan dampak sosial yang harus ditanggulangi oleh Pemprov Jatim.

“Kami minta Pemprov bisa menyediakan lapangan pekerjaan pada eks PSK asal Papua tersebut. Jangan sampai mereka kembali melacur sekembalinya di Jatim karena tidak mempunya penghasilan,”tutur alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu, Kamis (27/8).

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim III ini menambahkan, dampak sosial, dampak kesehatan juga harus diperhatikan. Pasalnya Papua adalah provinsi dengan penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Dengan begitu resiko penularan penyakit tersebut harus diantisipasi agar tidak menjalar ke Jatim. Karena itu, Agung mengimbau agar para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait seperti Dinsos serta Dinkes bersinergi dan berkoordinasi untuk menanggulangi dam-

pak sosial maupun kesehatan dari kembalinya para PSK tersebut.ý Diantaranya dengan memeriksa ulang para eks PSK itu, untuk memastikan apakah mereka terjangkit HIV/AIDS atau tidak. Kalau terjangkit agar segera dikarantina dan mendapat penanganan medis. Kalau mereka bebas dari HIV/AIDS, harus tetap diawasi dan diberi penyuluhan oleh Dinkes di Kabupaten/ Kota sesuai domisili mereka.

“Dinkes harus melakukan cek kesehatan kepada para eks PSK. Sehingga jelas penanganannya, baik apabila mereka terjangkit atau tidak. Terpenting jangan sampai penyakit mematikan itu menulari masyarakat Jatim,”tegas pria asal Banyuwangi ini.

Seperti diketahui, sebanyak 277 PSK asal Jatim dipulangkan dengan KM. Gunung Dempo. Mereka adalah penghuni Lokalisasi Tanjung Elmo, Jayapura, Papua. Para eks PSK itu tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada Rabu (26/8).

Mereka langsung dijemput ke daerah asal seperti Jember, Lumajang, Banyuwangi, Blitar dan Tulungagungý.

Rencananya akan ada 208 orang psk asal Jatim yang kembali akan dipulangkan pada tahap ke-2. Q cty

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim

Kalender Even Seni Budaya Pariwisata di Jatim Tahun 2015

Meriahnya Festival Jaranan di Alun-alun Trenggalek Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-821

Selama empat hari berturut alun-alun Kabupaten Trenggalek dipadati masyarakat, seakan mereka tidak ingin ketinggalan untuk melihat langsung agenda kepariwisataan seni budaya tahunan yang diselenggarakan Pemkab Trenggalek yaitu Festival Jaranan yang dimulai sejak sejak Rabu Malam (26/08) dan akan selesai pada Sabtu (29/08).

Prosesi Jaranan yang dilakukan oleh seniman asal Trenggalek dalam Festival Jaranan.

F

estival Jaranan Terbuka Tingkat Nasional ke 20 kali ini diselenggarakan dalam rang ka memperingati Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke 821 yang bertujuan melestari-

kan kesenian traditional asli Trenggalek. Kegiatan juga diikuti berbagai group jaranan dari dalam dan luar kota Trenggalek seperti Tulungagung, Jogja dan lain lain. Tak ketinggalan

Dr H Jarianto MSi

Sukatno SSn, MM

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Kepala UPT Taman Budaya Jatim sekaligus salah satu Dewan Juri

Festival Jaranan Nasional ke 20 di Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu agenda besar tahunan yang harus selalu dikembangkan dan dilestarikan agar tidak punah.

Meskipun potensi Jaranan juga dimiliki beberapa di kabupaten/kota di Jatim. Tapi tetap tidak salah jika Trenggalek memilih jaranan sebagai agenda tahunan seni budaya kepariwisataan yang ada di Jatim.

Harapan ke depan, kalender event seperti dilakukan Kabupaten Trenggalek yang sudah cukup bagus dengan menjadwalkan mulai dari tanggal hingga lokasinya ini, bisa memudahkan wisatawan untuk mendatangi dan melihat langsung jaranan yang ada di Trenggalek. Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim terus akan mendorong dan membantu upaya Trenggalek untuk menjadikan event yang lebih besar lagi ke depannya dalam bentuk memfasilitasi, sosialisasi, dan publikasi kegiatan seni budaya dan kepariwisataan.

Dalam Festival Jaranan ini sudah cukup bagus hal ini juga terlihat dari sisi keterlibat a n masyarakat.

Nampak, di Kabupaten Trenggalek sudah ada regenerasi dengan diikutinya pelau seni budaya mulai anak-anak hingga dewasa mengikuti Jaranan yang sudah berjalan dengan baik.

Sedangkan dari sisi kontinuitas, kegiatan sudah berjalan dengan bagus dan bisa dilihat dari berbagai pergantian kepala daerah. Kegiatan festival jaranan sudah berjalan hingga ke 20 kalinya dan selalu menjadi agenda unggulan dari Kabupaten Trenggalek ini.

Saat ini yang perlu dikembangkan lagi dari sisi senimannya. Seniman kreator dan penggarap harus ada kesadaran berkelanjutan dengan hadir secara bagus dan matang. Perkembangan dari sisi garapan dan kualitas kepenarian harus lebih terbangun lebih baik lagi. Q

ada peserta berasal dari luar Pulau Jawa.

Jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri dalam Festival Jaranan Terbuka Nasional ke 20 di Trenggalek berjumlah 33 peserta tingkat umum dan puluhan peserta lagi dari tingkat sekolah. , Festival ini dilaksanakan siang dan malam, Siang untuk festival tingkat sekolah dan malamnya untuk festival tingkat umum. Festival ini diawali dengan penampilan Tari Rancak Barong yang dilakukan oleh penari penari barong professional asli Trenggalek, Dilanjutkan pembukaan Festival Jaranan oleh Bupati Trenggalek Ir Mulyadi WR MMT dengan peserta FORKOPIMDA mengibaskan cambuk Jaranan di udara secara bersamaan Dalam festival, setiap peserta festival mendapatkan waktu 20 menit untuk menampilkan aksi panggung tari jaranan dan kreasinya. Mereka juga membawa sendiri gamelan yang diperlu-

Bupati Trenggalek Ir Mulyadi WR MMT saat membuka Festival Jaranan Terbuka Nasional ke-20 di alun-alun.

kan. Selain itu peserta dilarang melukan aksi kesurupan atau Ndadi saat melakukan pentas.

Bupati Trenggalek, Ir MulyadiWR MMT mengatakan tujuan festival jaranan untuk melestarikan budaya jaranan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas jaranan agar lebih dikenal di kancah nasional bahkan international.

Selain itu, festival jaranan diharapkan menggugah penggiat ekonomi kreatif untuk menjual membuat dan pernak Pernik jaranan baik berupa accesoris replica jaranan maupun yang lain.

Mulyadi juga berpesan pada segenap elemen masyarakat untuk terus menggelar acara serupa pada tahun-tahun mendatang,

JADWAL PENTAS FESTIVAL JARANAN TERBUKA KE-20 TAHUN 2015 Waktu Tampil Jumat, 28 Agustus 2015

Sabtu, 29 Agustus 2015

No 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Group Manggolo Mudo Manik Maninten Cokro Bhirowo Putro Mbelik Karyo Budoyo Suryo Kencono Sanggar Tari Pawon Turonggo Sekti Tunas Turonggo Mudho Satrio Mudo Among Roso Suryo Putro Kusumo Turonggo Sekar Budoyo Ringin Budoyo Kridho Budoyo Sekar Prabu Manduro Jati Budoyo Kudo Sancoko

Jenis Tarian Pegon Turonggo Yakso Senterewe Senterewe Pegon Turonggo Yakso Turonggo Yakso Senterewe Turonggo Yakso Senterewe Turonggo Yakso Turonggo Yakso Senterewe Turonggo Yakso Turonggo Yakso Senterewe Turonggo Yakso Kudo Sancoko

Alamat Sumbergedong Kampak Tulungagung Sumbergedong Gandusari Ngulan Kulon Surodakan Suruh Prambon Prambon Prambon Gandusari Gandusari Sumberingin Dongko Tugu Jatiprahu Jathilan

karena hanya dengan cara itulah para seniman merasa lebih dihargai dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. “Upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya Kabupaten Trenggalek dapat menumbuhkembangkan pencitraan karakter bangsa yang ramah, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi derajat kemanusiaan,”katanya.

Pihaknya berharap pagelaran kesenian jaranan tersebut terus mengalami perkembangan. Sehingga kedepan bisa menjadi salah satu aset wisata budaya, seperti layaknya even tahunan yang digelar di beberapa daerah.

Sementara, Reda selaku salah satu penari barong mengungkapkan kalau dirinya bangga sebagai pemuda Trenggalek dan bersyukur karena Pemerintah Trenggalek mau peduli terhadap Kesenian Jaranan, “Untuk Kedepannya semoga acara ini semakin besar dan meriah serta bisa menjadi tempat berekspresi bagi para Pemuda Di Trenggalek” kata Reda.

Pada Rabu (26/8), setelah pembukaan, beberapa grup menampilkan kreasi Jaranan Sentrewe dan Pegon. Dimulai dari grup Mukti Agung Budoyo (Kampak) dilanjutkan Turonggo Madyo Mukti Budoyo (Surodakan), Wahyu Anom Budoyo (Surodakan), Turonggo Krido Taruna (Tamanan) dan Turonggo Satrio Mudo (Pogalan). Sedangkan Kamis (27/8), dimulai lagi dengan kreasi Jaranan Senterewe dan Turonggo Yakso yang diikuti grup Purwo Budoyo (Sumberingin), Kembang Sore (Gandusari), Tri Manunggal Budoyo (Tulungagung), Satrio Budoyo (Pogalan), Sumilir Budoyo (Sumberingin), Satrio Manggolo (Sumberingin), Dharmo Kusumo (Gandusari), Ngestri Laras Budoyo (Buluagung) dan Turonggo Saputro Mudo (Dongko). Q wek,rac