Binder27jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Pemprov Jatim juga telah melakukan berbagai langkah konkrit yang berpihak pada ekonomi syariah, salah satunya adalah optimalisasi dana zakat untuk mendukung pembiayaan UMKM hingga 0%,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi

Rabu Legi, 27 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

27 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

Buruh Ancam Lumpuhkan Surabaya Selama Dua Hari Tagih Revisi Pergub UMSK 2016

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya dipastikan akan lumpuh di beberapa titik yang menjadi serbuan buruh, khususnya di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (27/1) hari ini. Sebab, ribuan buruh dari lima kabupaten/kota di Jatim akan mendesak Gubernur Dr H Soekarwo untuk merevisi Pergub No 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2016.

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Jalan Tembus PasuruanBatu Dimasukkan Prioritas Musrenbang Pemprov, Bhirawa Setelah ada penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemprov Jatim dengan tiga kepala daerah, yaitu Bupati Pasuruan, Bupati Malang dan Wali Kota Batu terkait rencana pembangunan jalan tembus Pasuruan-Batu, pemprov langsung melakukan tindaklanjut.

“Menindaklanjuti MoU, kami juga segera mengusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memasukkan rencana pembangunan jalan tembus ini ke Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Nasional dan menjadi prioritas pembangunannya,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, Selasa (26/1).

Jalan tembus ini diharapkan bisa masuk ke Musrenbang 2016 dan masuk dalam proyek prioritas. Pemerintah kabupaten/kota yang dilalui jalan ini juga segera menyesuaikan untuk memasukkan jalan tembus ini ke tata ruang kewilayahan.

Sebelum aksi akbar yang digelar Rabu hari ini, ratusan buruh telah melakukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (26/1) kemarin. Aksi tersebut dilakukan sebagai pemanasan aksi yang akan dilanjutkan dua hari ke depan. Tuntutannya sama, menagih janji Gubernur Jatim untuk menepati janji yang diucapkan pada 1 Mei 2015 lalu.

“Kita menagih janji Pak Gubernur (Soekarwo) yang ingin menyejahterakan buruh yang ada di Jatim. Upah minimum sektoral sesuai rekomendasi masing-masing kepala daerah yang telah disepakati dewan pengupahan,”

 ke halaman 11

Gubernur Sepakat JT dan Terminal Tipe A Tetap Dikelola Daerah

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku sangat setuju jika pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang yang akan ditarik pemerintah pusat tidak semuanya ditarik. Namun pengelolaan dari terminal dan Jembatan Timbang (JT) tetap dikelola daerah.

“Usulan Dishub sangat bagus, yang penting fungsi pelayanan publiknya lancar. Jangan sampai kita berkutat pada permasalahan kewenangan, tapi melupakan fungsi pelayanan di terminal dan jembatan timbang,” kata Gubernur Soekarwo, Selasa (26/1).

Menurut dia, pemerintah daerah memang harus patuh terhadap UU jika UU memang mengamanatkan terminal tipe A dan jembatan

adit hananta utama/bhirawa

Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih bersama personel Kejaksaan Negeri Surabaya dan Dewan Pendidikan Surabaya dalam sosialisasi Bopda di SMKN 6 Surabaya, Selasa (26/1).

Gandeng Kejari Cegah Penyelewengan Bopda Dindik Surabaya, Bhirawa Kendati telah melalui sistem penganggaran online (e-budgeting) dan verifikasi ketat oleh tim penyelia, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tetap menerjunkan tim pengawas untuk memantau penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) oleh sekolah.

Selain pengawas sekolah, Dindik juga menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk langkah pencegahan penyelewengan anggaran. Utamanya dalam hal pertanggungjawaban oleh pihak sekolah ke Dindik Surabaya. “Kami tekankan pada penerima Bopda agar benar-benar memberikan pertanggungjawaban yang benar,” tutur Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejari Surabaya Hanafi

Ratusan pekerja/buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (26/1) kemarin. Mereka mendesak Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk segera merevisi Pergub No 80 Tahun 2015 tentang UMSK 2016.

MK Dituding Melakukan Pembiaran Pelanggaran Pilkada Gugatan ZA-Eva Ditolak, KPU Sumenep Segera Tetapkan Pemenang

DPRD Jatim, Bhirawa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di bawah 2 persen mendapat protes dari

sejumlah partai. Intinya, dengan adanya pasal 157 terkait batas waktu tidak boleh melebihi 3x24 jam untuk pelaporan pelanggaran dan pasal 158 terkait

Hilangkan Stres jalan-jalan, shopping maupun berlibur. Berbeda dengan yang dilakukan Public Affairs & Communications CocaCola Amatil Indonesia (CCAI) East Java Operation Fatimah Zahra yang lebih memilih memasak untuk menghilangkan stres.

Perempuan kelahiran Jakarta 1989 ini

 ke halaman 11

selisih perolehan tidak boleh melebihi 2 persen dapat diartikan MK membiarkan terjadinya pelanggaran.

Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Gu-

Jembatan Jombatan Ambrol, Jalur Transportasi Terancam

 ke halaman 11

BANYAK hal dilakukan orang untuk menghilangkan stres, mulai dari

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Kondisi jembatan di Desa Jombatan yang ambrol tak kunjung ada perbaikan, Selasa (26/1).

Jombang, Bhirawa Jembatan antar kecamatan di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben Jombang ambrol separo setelah diterjang derasnya hujan beberapa hari ini. Akibatnya jalur yang menghubungkan antara Tembelang – Kesamben membahayakan pengguna jalan.

Rodi, Kepala Dusun Sapon, Desa Jombatan mengatakan ambrolnya jembatan sebenarnya sudah terjadi sejak sebulan yang lalu. Sayangnya hingga kini belum ada perbaikan. Jembatan dengan lebar 6 meter itu selama ini menjadi jalur

 ke halaman 11

nawan menegaskan dengan adanya dua pasal tersebut imbasnya kewenangan MK dibatasi dengan 2

 ke halaman 11

Komisi A Tolak Perampingan SKPD DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan pemerintah pusat lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) yang ingin melakukan perampingan birokrasi ternyata mendapat penolakan dari Komisi A DPRD Jatim. Alasannya kondisi Jatim tidak bisa disamakan dengan Provinsi Jawa Barat maupun Bangka Belitung yang hanya memiliki 5 kab/kota termasuk jumlah penduduknya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengaku jika perubahan UU No 41 Tahun 2017 soal Perampingan Dinas masih belum final dan masih dalam tahap pembahasan. Namun demikian Komisi A menolak atas kebi-

 ke halaman 11

Mengenal Sosok Sarinah (3-Habis)

Luput dari Perhatian Pemerintah Daerah Tulungagung Keberadaan makam Sarinah di Pemakaman Kelurahan Kepatihan Kota Tulungagung tidak banyak yang tahu. Hanya warga sekitar Pemakaman Kepatihan saja yang tahu karena mendapat cerita dari orangtua, kerabat atau melihat sendiri di area pemakaman.

Wiwieko Dh - Tulungagung

Fatimah Zahra

Sentil..  Kasus Penggelapan KKPE Bank Jatim Pare Terkatung-katung  Indikasi sudah ada deal  SKPD Kota Batu Lambat Serahkan Laporan  Giliran laporan pertanggungjawaban anggaran susah  34 Jukir Nakal Dishub Sidoarjo Dipecat  Saatnya ‘diparkir‛

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Suprayitno tidak mengetahui letak makam Sarinah. Kendati ia mengaku mengetahui jika keluarga Bung Karno dimakamkan di Pemakaman Kepatihan termasuk di antaranya Sarinah. “Makamnya (Sarinah) apa di dalam komplek makam keluarga Soekarno. Yang sebelah mana,” tanyanya kepada Bhirawa belum lama ini.

Ia baru tahu kalau makam Sarinah berada di depan atau tepatnya di selatan komplek makam

keluarga Soekarno setelah Bhirawa memberitahunya. “Harus diakui belum ada perhatian lebih dari pemerintah daerah terkait Sarinah.

Padahal Sarinah di sekitar Kelurahan Kepatihan sudah dikenal juga sebagai keluarga Soekarno,” katanya.

Abainya pejabat pemerintahan di Tulungagung terkait keberadaan makam Sarinah disesalkan oleh Agus Hadi Sungkono. Menurut dia, kendati sudah pernah dilaksanakan seminar tentang Sarinah

 ke halaman 11

wiwieko/bhirawa

Makam Kakek Bung Karno, R Hardjodikromo (tengah) di antara makam kerabat Soekarno lainnya di Pemakaman Kepatihan Kota Tulungagung.

SURABAYA

2

Rabu Legi 27 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kasus DB Meningkat, Dinkes Jatim Belum Tetapkan Status KLB DPRD Jatim, Bhirawa Kendati di awal tahun 2016 kasus Demam Berdarah (DB) mulai meningkat di berbagai daerah di Jawa Timur, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur belum menyatakan status Kondisi Luar Biasa (KLB). Alasannya, jumlah kasus DB saat ini dibanding periode yang sama tahun 2015 justru menurun tajam.

Menurut Harsono, daerah di Jatim yang banyak dijumpai kasus DB adalah Kabupaten Jombang sebanyak 106 kasus, disusul Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang dan Kabupaten Trenggalek.

“Kota Surabaya kasus DB masih kecil. Bahkan secara umum di Kabupaten/Kota se Jatim juga kecil, sehingga Jatim belum kita tingkatkan menjadi status KLB DB,” ujarnya.

Mantan Bupati Ngawi itu menjelaskan bahwa sepanjang 2015 lalu, jumlah penderita DB di Jatim tercatat sebanyak 19.942 orang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 277 orang.

Daerah terbanyak korban DB diantaranya Kabupaten Kediri,

Malang, Pasuruan, Kab Probolinggo dan Kota Probolinggo.

“Saat ini kami mencatat ada 858 kasus DB dengan korban meninggal dunia sebanyak 27 orang. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2015 terjadi 4.584 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 59 orang, jadi awal tahun ini terjadi penurunan kasus DB,” ujar Kadinkes Jatim, Harsono usai hearing dengan Komisi E DPRD Jatim, Selasa (26/1).

Seperti diketahui, ditenggarai kasus DB awal tahun ini cenderung menurun lantaran musim penghujan bulan Januari tahun 2016 curah hujan tidak terlalu tinggi sehingga populasi nyamuk Aides Aygipty tidak bisa ber-

kembang maksimal.

“Kami berharap curah hujan tahun ini tak seperti tahun sebelumnya agar kasus DB di Jatim bisa diminimalisir,” harap Harsono.

Upaya antisipasi yang dilakukan Dinkes Jatim adalah dengan menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat melalui gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik atau Jumantik . Karena itu pihaknya juga menyurati Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan gerakan PSM. Selain itu, seluruh rumah sakit juga kita siapkan sarana dan prasarananya termasuk obatobatannya.

“Kasus DM itu merupakan siklus tahunan jadi kami sudah mempersiapkan segalanya mulai dari tim pemantau jentik maupun rumah sakit jika sewaktu-waktu ada lonjakan jumlah pasien, walaupun saat ini kasusnya memang diprediksi menurun,” ungkap Plt Dirut RSU dr Soetomo Surabaya ini.

Dinkes juga sudah mengimbau

petugas kesehatan dan lapangan di kabupaten/kota di seluruh Jatim untuk sigap berobat jika mengalami gejala DB. Termasuk melakukan fogging dan pembagian Abate jika dibutuhkan.

“Kami harap tindakan preventif yang dilakukan petugas maupun masyarakat tidak siasia sehingga kasus DB tahun ini bisa benar-benar dikontrol karena intinya adalah membiasakan budaya hidup bersih dan sehat,” cetus Harsono.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono berharap mutu pelayanan rumah sakit di Jatim bisa ditingkatkan karena masih banyak yang belum terakreditasi. “5 RS kelas A yang terakreditasi hanya 3, kemudian RS pemerintah/TNI/Polri/swasta kelas B yang terakreditasi baru 11, dan 330 RS pemerintah/TNI/ Polri/swasta kelas C dan D baru 5 yang terakreditasi,” ungkap Agung Mulyono.

Politisi asal Partai Demokrat tersebut juga berharap peningkatan sarana dan prasarana

serta tenaga medis 8 RS rujukan regional di Jatim, meliputi RSU dr Saiful Anwar Malang, RSU Haji Surabaya, RSUD Ibnu Sina Gresik, RSUD Sidoarjo, RSUD Jombang, RSUD Iskak Tulungagung, RSU dr Soedono Madiun dan RSUD dr Soebandi Jember. “ Tujuannya supaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rujukan dan pemerataan sumber daya yang ada bisa berjalan dengan baik,” pungkas Agung.

Di Kediri Meningkat Hingga hari ini penderita penyakit Demam Berdarah (DB) di Kota Kediri cenderung meningkat. Dalam waktu yang cukup singkat penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran kota kediri mencapai 50 orang dengan 1 meninggal dunia.

Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri Dr. Fauzan Adhima mengatakan, pasien demam berdarah yang dirawat dari hari ke hari semakin bertambah. Dari 50 penderita, warga Kota kediri

Menggais Rejeki Hampir setiap pagi puluhan pemulung memadati Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Njawar Benowo untuk menggais rejeki, apalagi saat truk pengangkut sampah datang mereka langsung menyerbu dengan mencari barang-barang dari tumpukan sampah diantaranya, plastik, kertas, pecah belah yang tidak terpakai lagi,Selasa (26/1). trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Kunjungi Wali Kota Surabaya, PKS Siap Bersinergi Surabaya, Bhirawa Jajaran Pengurus DPD PKS Kota Surabaya, Senin (25/1/2016) melakukan kunjungan kelembagaan kepada Walikota Surabaya. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPD PKS Kota Surabaya, Akhmad Suyanto, dengan sejumlah Pengurus Harian yang meliputi, Wakil Ketua Umum Darojatun Nugrahadi, Sektretaris Umum Cahyo Siswo Utomo, Bendahara Umum Aning Rahmawati serta Ketua Bidang Kaderisasi Qodar Iswanto.

Kunjungan tersebut juga didampingi oleh anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Ibnu Shobir, Reni Astuti dan Achmad Zakaria. Rombongan pengurus DPD PKS Kota Surabaya diterima langsung oleh Pj Walikota Surabaya, Drs. Nurwiyatno, M. Si. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan pengurus DPD PKS Kota Surabaya hasil Musda IV PKS bulan lalu.

Selain itu juga menyampaikan telah terbentuknya Pengurus PKS tingkat Kecamatan dan tingkat keluarahan.

“Seluruh Jajaran Pengurus PKS mulai dari tingkat Daerah, Cabang dan Ranting yang baru terbentuk siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan Kota.” Tutur Akhmad Suyanto.

Akhmad Suyanto juga menegaskan, Hasil Musda IV PKS Kota Surabaya mengamanahkan kepada Seluruh pengurus untuk lebih melakukan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan terhadap Q gat Warga Kota Surabaya.Q

Kemenag Gandeng MUI Berikan Pembinaan Eks Gafatar Surabaya, Bhirawa Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur memandang anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) perlu mendapat pendampingan. Setelah dipulangkan ke kampung halamannya, pemerintah perlu melakukan kontrol terus menerus.

Kepala Kanwil Kemenag Jatim Mahfudh Shodar menilai, anggota Gafatar perlu mendapat pembinaan setelah pulang ke kampung halamannya. Terutama bimbingan agama yang benar, sesuai sayariat islam.

“Pembinaan itu kita rangkul dulu mereka, mereka ini harus nyaman dan tidak merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri. Semisal setelah pulang, warga di sekitarnya tidak menolak,” ujarnya, Selasa (26/1) kemarin.

Menurutnya, Kemenag Jatim akan menggandeng majelis ulama indonesia (MUI) untuk memberikan pendampingan agama.

Selain itu, Kemenag Jatim juga sudah menginstruksikan kepada kantor kementerian agama kaputen/kota di Jawa Timur untuk terus memantau perkembangan anggota Gafatar.

Menurutnya, setelah anggota Gafatar pulang ke kampung halamannya, pemerintah setempat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol. Sehingga, mereka tidak telantar dan keyakinan Gafatar tidak berkembang biak.

“Tapi saya yakin, mereka yang pulang tidak akan menyebar luaskan faham gafatar, meski begitu pemerintah daerah harus terus memantau,” tandasnya.

Sementara itu, berembus ka-

bar para anggota Gafatar banyak yang kehilangan buku nikah. Hal ini karena mereka dipulangkan ke kampung halamannya secara paksa. Menanggapi banyaknya buku nikah yang hilang, Kasi Kepenghuluan Kemenag Jatim Amanullah mengatakan akan memfasilitasi anggota Gafatar yang akan mengurus buku nikah. Bahkan, ia berjanji akan mempermudah persyaratannya.

“Dijamin tidak lama, sehari bisa selesai, ini bagian dari komitmen kami untuk memberi fasilitas yang baik kepada anggota Gafatar,” ucapnya.

Untuk mengurus ulang buku nikah, lanjutnya, harus ada permohonan dari yang bersangkutan. Selain itu, membawa suray keterangan dari pihak Q geh kepolisian.Q

Pemkot Akan Ganti 137 PNS Guru yang Pensiun Pemkot, Bhirawa Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya berencana akan menggantikan 137 guru PNS yang pensiun tahun 2016 ini. Saat ini Surabaya akan meminta persetujuan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar diperbolehkan mengangkat guru pegawai tidak tetap (PTT).

Sebab meski dalam aturan, pengangkatan itu diperbolehkan, namun MenPAN-RB tahun ini tidak akan melakukan pengangkatan CPNS tenaga pengajar yang baru. Bila tidak ada tambahan guru baru dikawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas anak didik di sekolah.

Pemkot patut cemas, sebab jumlah guru PNS

yang pensiun selalu ada setiap tahunnya. Kalau tahun ini ada 137 guru PNS yang pensiun, maka tahun depan jumlahnya lebih banyak lagi, 285 guru.Terutama guru olah raga dan agaman. ‘’Kami akan surati KemenPAN-RB, untuk dapat persetujuan boleh tidak mengangkat PTT. Memang secara aturan di UU Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan. Tapi kan kami tetap harus meminta persetujuan KemenPAN-RB,’’ kata Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno.

Menurutnya, rekrutmen tenaga PTT untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri itu akan dilakukan di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya.Q dre

sebanyak 20 orang, sisanya dari luar kota kediri.

“Yang meninggal satu berasal dari kabupaten kediri,” ujarnya, Selasa (26/1).

Berdasarkan kategori usia, paling banyak didominasi anakanak dan balita. “Rata-rata paling banyak usia antara 5 sampai 20 tahun,” ujarnya.

Dengan banyaknya pasien anak-anak yang menderita demam berdarah, kata Fauzan, ruangan masih mencukupi, meski minggu lalu sempat penuh. “Alhamdulilah karena sudah banyak yang pulang, ruangan kami kembali mencukupi, meski minggu lalu sempat over load,” ujarnya.

Dengan intensitas curah hujan yang masih cukup besar ini, Fauzan kembali mengingatkan agar masyarakat selalu menjaga kebersihan dilingkungannya masing-masing. “Jika menemukan ada yang menderita demam selama dua hari belum reda.

Silahkan segera diperiksakan kedokter. Agar segera ditangani,” Q cty.van harapnya.Q

Dewan Minta Pemkot Tak Perpanjang Izin Papan Reklame di Jembatan Viaduk Kertajaya DPRD Surabaya, Bhirawa Keberadaan papan reklame di jembatan viaduk Jalan Kertajaya kemabli disorot legislatif. Papan reklame yang menempel di rel kereta api itu izinnya berakhir pada November tahun lalu. Anehnya hingga sekarang papan reklame di bangunan cagar budaya itu masih kokoh terpasang.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Vinsensius mengungkapkan, dalam peraturan daerah (Perda) tentang cagar budaya disebutkan, bangunan cagar budaya tidak boleh tertutupi oleh papan reklame.

Dalam perda itu juga disebutkan, bangunan cagar budaya tidak boleh dikurangi atau ditambah dengan hal-hal lain.

“Janganlah kita itu mengkomersialkan bangunan cagar budaya dengan dalih meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Mestinya bangunan bersejarah itu untuk dipertontonkan, untuk dirawat dan dilestarikan. Bangunan cagar budaya itu mengandung unsur edukasi,” katanya.

Diketahui, di viaduk Jalan Kertajaya ini terpasang papan reklame yang cukup besar. akibatnya, bangunan viaduk tidak kelihatan karena tertutupi papan reklame. Papan reklame itu ada dua, yakni menghadap ke Jalan Sulawesi dan ke Jalan Kertajaya.

Meski tidak sesuai peraturan daerah (perda), Pemkot tidak bisa serta merta melakukan pembongkaran.

Sebab, izin pemasangan reklame ini keluar sebelum adanya perda.

“Saya meminta agar papan reklame yang menutupi viaduk Kertajaya, tidak diperpanjang perizinannya lagi. Akhir Januari ini sudah seharusnya diturunkan,” ujarnya.

Politisi asal Partai NasDem ini mengaku akan selalu mengawasi viaduk Kertajaya. Bangunan cagar budaya sedapat mungkin harus dijaga kelestariannya. Jika dipasang papan reklame, selain merusak estetika kota, juga berpotensi merusak struktur bangunan. Menurut dia, bangunan cagar budaya merupakan warisan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan.

“Jadi karena viaduk masuk bangunan cagar budaya, maka bangunan aslinya tidak boleh ditutupi,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota (DPUCKTR) Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa, izin pemasangan reklame di viaduk Kertajaya ini akan habis akhir bulan ini.

Pemasangan reklame di viaduk tersebut pada dasarnya tidak melanggar karena sudah ada izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Izin tersebut keluar lebih dulu dari PT KAI, baru kemudian keluar perda cagar budaya.

“Kemungkinan kami tidak akan memperpanjang perizinan karena ada banyak penolakan dari elemen masyarakat. Khususnya dari kelompok pecinta seni budaya,” ujarnya.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, bangunan cagar budaya boleh saja dipasang papan reklame. Namun ukurannya tidak boleh besar atau bahkan menutup bangunan cagar budaya. Kalaupun hendak memasang reklame dibangunan cagar budaya, harus melibatkan tim cagar budaya untuk melakukan kajian.

“Pemasagan reklame dibangunan cagar budaya tidak boleh serampangan, ada aturan mainnya,” Q gat pungkasnya.Q

UM Surabaya Salurkan APE untuk Anak Eks Gafatar

Dibuat dari Barang Bekas, Berharap Bisa Kurangi Trauma Anak Anak-anak di asrama pengungsian eks Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) tentu menyimpan kenangan kelam dalam memorinya. Terlebih setelah melewati proses panjang, mulai dari pengusiran, pemulangan sampai di penampungan Gedung Transito Margorejo, Surabaya.

Kondisi ini pun menarik simpati para mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya untuk ikut berbagi.

Rasa simpatik itu mereka tunjukkan dengan membuat aneka Alat Permainan Edukatif (APE) yang akan disumbangkan untuk anakanak eks Gafatar. Seperti diungkapkan Dewi Untari Nuraini, ada 100 jenis APE yang akan dikirimkan untuk anak-anak eks Gafatar di penampungan. Sebagian besar merupakan buatan sendiri dengan mengandalkan barang bekas.

“Kami berharap ini bisa

digunakan untuk bermain sekaligus belajar. Sebagian besar kami buat sendiri sebagian juga ada yang kita beli,” tutur mahasiswa semester 7 PG Paud UM Surabaya, Selasa (26/1).

APE tersebut, sejak kemarin telah diserahkan melalui Majelis Pelayanan Sosial (MPS) PD Muhammadiyah Surabaya yang telah mengirimkan relawan ke lokasi. Ketua MPS PD Muhammadiyah Surabaya Fery Yudi Antonis Saputra menjelaskan, sebelum memberikan permainan edukasi ini, pihaknya telah mela-

kukan survey selama 2 hari di lokasi karantina.

Dia melihat ada perkembangan positif pada diri anak selama di penampungan. Dengan adanya dukungan APE dari para mahasiswa ini, dia berharap bisa mengurangi rasa trauma pada anak.

“Mereka cukup aktif, namun hiburan mereka hanya dari fasilitas baca dan dongeng dari perpustakaan.

Makanya kami sudah berkomitmen akan mendampingi sampai mereka kembali ke daerahnya,” tegasnya.

Fery mengaku prihatin dengan kondisi anak-anak tersebut yang tidak mengenyam pendidikan formal. Istilah home schooling yang mereka sebut, hanyalah aktifitas belajar di rumah. Tanpa kurikulum sebagaimana mestinya home schooling pada

tam/bhirawa

Relawan MPS PD Muhammadiyah Surabaya mendapat dukungan APE dari mahasiswa UM Surabaya. pendidikan non formal. anak mereka tidak diikut- pemerintah,” terangnya.

“Kami sempat berbincang kan pendidikan formal mauFakta terkait anak-anak eks dengan eks anggota Gafatar. pun non formal sebagai- Gafatar ini tidak hanya Memang, selama ini anak- mana yang diselenggerakan memantik rasa simpati ma-

hasiswa. Isu ini pun akan menjadi pokok pembahasan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Rektor UM Surabaya Dr Sukadiono menjelaskan, sebanyak 240 orang akan hadir dalam rakernas itu.

Pokok permasalahan yang akan dibahas juga berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga anak bisa tumbuh dengan baik. “Ini langkah kami untuk menyiapkan generasi emas, dengan konsep perlindungan anak yang tidak bertentangan dengan fiqih, Al Quran dan sunnah,” tuturnya.

Implementasi dari rakernas ini akan dimulai dengan model perubahan dalam panti asuhan yang dinaungi Muhammadiyah. Selain itu, pengurangan trauma dan pendampingan mulai dari karantina hingga kerumah untuk Q tam anak-anak eks Gafatar.Q

SURABAYA

Rabu Legi 27 JANUARI 2016

3

Kabar Gembira, Anak PNS Bisa Daftar Bidikmisi Unesa Siapkan Kuota 20 Persen di Setiap Jalur Penerimaan bed/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menunjukkan BB psikotropika jenis Happyfive yang dikemas dalam kemasan olong tea, Selasa (26/1).

WNA Taiwan Edarkan Happyfive Senilai Rp 9 Miliar

Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan 60.042 Butir Happyfive dari Taiwan Polda Jatim, Bhirawa Ditnarkoba Polda Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan 60.042 butir pil Happyfive kiriman dari negara Taiwan. Alhasil, petugaspun mengamankan tersangka berinisial CY alias Chen Ming ZNI (32) WNA asal Taiwan yang tinggal di rumah kos kamar 510 Metro House Jl Raya Dukuh Kupang Barat, Surabaya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penangkapan tersangka CY bermula dari informasi masyarakat. Setelah cukup bukti, petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka saat menerima kiriman narkotika jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happyfive di Kantor Pos Pusat Jl Kebonrojo, Surabaya.

“Setelah menerima paket yang berasal dari Taiwan, tersangka tidak bisa berkutik saat petugas menangkapnya dan mendapati barang bukti pil ekstasi dan psikotropika jenis Happyfive,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa (26/1).

LINTAS PERISTIWA

Ngaku Anggota TNI untuk Mencuri Tas dan Sikat Gigi Surabaya, Bhirawa Bermodal pakaian militer dan kartu anggota TNI, Sumarto (27) warga Jl Mayjen Sungkono, Surabaya nekat melakukan pencurian di salah satu Mall di kawasan Jl Raya Bubutan, Surabaya. Sayangnya, aksi tersangka harus berakhir di tangan Polisi.

Pria yang keseharianya bekerja sebagai Security di kawasan Pasar turi tersebut, Selasa (12/1) lalu sekitar pukul 20.00 WIB datang ke Mall menggunakan seragam olah raga TNI AD. Sayangnya, seragam TNI AD ini disalahgunakan Sumarto untuk tindak pidana kriminalitas yakni, Ia nekat mencuri sebuah tas, sikat gigi, dan pewangi ruangan.

Wakapolsek Bubutan AKP Made Sukama mengatakan, saat berada di salah satu counter tas, tersangka berusaha mengambil salah satu barang di toko tersebut. Sata itu Sumarto mengabil tas dengan melepas pin sensor guna memuluskan aksinya.

Sayangnya, belum sempat berhasil melaksanakan aksinya, Sumarto sudah kepergok oleh si pemlik took.

“Saat kepergok oleh penjaga toko, tersangka sempat mengaku sebagai anggota TNI. Bahkan, dirinya sempat mengaQ bed jak duel Satpam setempat.Q

Dijelaskan Argo, modus yang dilakukan tersangka cukup rapi, yakni memasukkan puluhan ribu Happyfive kedalam kemasan tea. Namun usaha tersebut berhasil dibongkar petugas, dan berhasil mengamankan 1,8 gram narkotika jenis ekstasi, psikotropika jenis Happyfive sebanyak 60.042 butir dengan berat seluruhnya 10.807 gram terdiri 60 ribu butir dalam 3 box kardus kemasan olong tea dan 42 butir dalam kemasan strip.

Lanjut Argo, dalam pemeriksaan tersangka mengaku lebih dari satu kali melakukan bisnis narkotika ini.

Selanjutnya, Argo menegaskan bahwa petugas akan terus mengembangkan kasus ini. Apakah peredaran narkotika ini berkaitan dengan jaringan internasional, pria asli Yogyakarta ini enggan berspekulasi perihal hal tersebut.

“Kita akan kembangkan kasus ini.

Apakah tersangka CY merupakan jaringan narkotika internasional atau tidak,” tegas Argo.

Ditambahkan Argo, pihaknya pun menyelidiki asal muasal pengirim barang haram tersebut. Sebab, Ia

mengaku bahwa perjalanan barang ini dimulai dari Cina, Kamboja, Indonesia, Malaysia, hingga Singapura.

“Rute perjalanan barang ini merupakan rute internasional. Untuk itu kami akan kembangkan kasus ini sampai tuntas,” tambahnya.

Selain barang bukti narkotika jenis pil ekstasi dan psikotropika jenis Happyfive, petugas berhasil mengamankan barang bukti lain, diantaranya yakni 2 buah Iphone merk Aplle warna putih dan pink, passport atas nama tersangka CY yang dikeluarkan dari Cina, kunci kamar 510 Metro House, dan resi pengiriman dari EMS (Espress Mail Service) Cina ke Kantor Pos Pusat Jl Kebonrojo, Surabaya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 61 ayat 1 dan atau Pasal 62 UU no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau Pasal 196 dan atau Pasal 197 UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 8 miliar.Q bed

Surabaya, Bhirawa Anak Pegawai Negeri Sipil mendapat kesempatan untuk masuk program Bidik Misi Perguruan Tinggi. Kesempatan ini tentunya dengan beberapa persyaratan terutama masalah rerata pendapatan per anggota keluarga.

Kesempatan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu akan semakin besar. Karena tahun ini, program Bidikmisi tidak hanya akan bisa dilewati melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri) atau SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Tetapi kesempatan juga akan terbuka melalui jalur mandiri.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono menuturkan, pertimbangan utama bagi pendaftar bidikmisi adalah latar belakang ekonomi. Tak peduli apapun profesi orang tuanya, bahkan anak PNS pun bisa mendaftar bidikmisi. Dengan catatan, penghasilan orang tua jika dirata-rata dengan jumlah anggota tidak lebih dari Rp750 ribu per bulan.

“Acuannya bukan besarnya gaji yang diterima orang tua. Meskipun orang tua gajinya Rp10 juta per bulan, tapi kalau dibagi dengan jumlah keluarganya tidak sampai Rp750 ribu per bulan dia berhak mendaftar,” tutur Warsono saat ditemui Kampus Unesa Ketintang, Surabaya, Selasa (26/1).

Kendati berhak mendaftar, lanjut Warsono, belum tentu juga diterima. Karena tahapan seleksi berikutnya masih ada. Yakni persaingan prestasi antar pendaftar program bidikmisi.

Lebih lanjut Warsono mengatakan, dengan adanya jalur mandiri penerimaan bidikmisi tahun ini akan cukup besar. Sebab, minimal 20 persen dari setiap jalur seleksi itu dialokasikan untuk bidikmisi. “Misaln-

PPOB BPJS Kesehatan dalam Tahap Evaluasi KPU Surabaya Resmi Ajukan Usulan RPJMD 2016-2020 Surabaya, Bhirawa Kendati sudah bekerjasama dengan minimarket, PT POS dan bank dalam memberikan pelayanan kepada peserta yang membayar iuaran, tidak membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan puas.

Melalui inovasi baru jasa penerimaan iuran jaminan kesehatan secara online yang dikelola perorangan atau Payment Point Online Bank (PPOB) diharapkan peserta BPJS Kesehatan dapat rutin membayar iuran. ‘’Kami berharap dengan sistem pembayaran PPOB yang baru dirilis di Malang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran iuran kepesertaan,’’ kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Jawa Timur Mulyo Wibowo.

Mulyo mengatakan, untuk di Jatim, BPJS Kesehatan melakukan uji coba PPOB di Malang. Ia meyakini keberadaan PPOB tersebut dapat menjadi akses pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, terutama di tingkat kampung.

“Jika membayar di bank dan minimarket mungkin jaraknya terlalu jauh, sehingga dapat memanfaatkan jasa PPOB yang

dna/bhirawa

Berbagai inovasi ditelorkan BPJS Kesehatan guna mempermudah pelayanan. tersebar di beberapa kampung. Surabaya I Made Puja Yasa Biasanya jarak menentukan mengatakan, untuk Surabaya, seseorang dalam melakukan baru 77 persen warga Kota Pahlpembayaran,” ujarnya. awan yang menjadi peserta Lebih lanjut Mulyo menam- BPJS Kesehatan dan rencananbahkan untuk uji coba PPOB di ya pihaknya akan melakukan Malang saat ini sedang dilaku- evaluasi di tahun 2016. Ia mekan evaluasi. Nantinya di- nargetkan warga kota yang beharapkan akan memberikan lum terdaftar sebagai peserta akses mudah terutama di BPJS Kesehatan akan menjadi perkampungan. ‘’Kedepan jika peserta BPJS sebelum tahun sistem layanan baru ini berha- 2019 mendatang. sil dan dirasa efektif rencanan‘’Kita berharap dengan sistem ya akan diterapkan di bebera- baru ini nantinya dapat mempa daerah di Jatim. Saat ini permudah masyarakat dalam kita masih dalam proses eval- melakukan pembayaran, meski uasi,’’ tegasnya. ada layananan pembayaran iuSementara di Karena itu, Ke- ran di minimarket, PT POS dan Q dna pala BPJS Kesehatan Cabang bank,’’ tandasnya.Q

Masyarakat Perlu Waspada PTM Pemprov, Bhirawa Banyaknya kasus kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) menjadi perhatian Dinkes Jatim. Dinkes meminta kepada masyarakat untuk menjaga pola hidup agar tetap sehat.

Dari beberapa survei Survei Diet Total (SDT) Badan

ya kuota SNMPTN itu tahun ini 50 persen.

Maka dua puluh persen dari total kuota SNMPTN itu harus menerima bidikmisi,” tutur dia.

Sementara terkait SNMPTN, Warsono mengaku saat ini merupakan proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Pihak sekolah diimbau tidak mengatrol nilai rapot siswanya. Selain mudah diketahui sistem, SNMPTN tahun ini bakal menyaring siswa mulai tingkat sekolah hingga antarsekolah.

Apalagi, lanjut dia, dengan pola kuota berdasar akreditasi lembaga, siswa dalam satu sekolah yang mendaftar SNMPTN saling bersaing. Yang terbaik pun belum tentu lolos karena bersaing dengan siswa antarsekolah. “Semuanya sistem yang menjalankan. Mereka Mereka dikompetisikan di dalam sekolah dan antarsekolah,” ujar Guru Besar Bidang PPKn ini.

Bagaimana dengan nilai Ujian Nasional (UN)? Warsono mengaku, saat ini UN dan SNMPTN tidak bisa lagi diintegrasikan.

Sebab, keduanya telah ditangani oleh dua menteri yang berbeda. Hanya saja, indeks integritas UN di sebuah sekolah akan tetap dihitung sebagai pertimbangan.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Unesa Yuni Sri Rahayu menambahkan, kuota Unesa dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini berjumlah 5.625 mahasiswa. Kuota ini tersebar di 70 program studi. “Itu termasuk prodi S1 dan D3,” katanya. Tahun lalu kuota Unesa sebanyak 5.607 kursi.

Q tam Artinya, hanya bertambah 18 kursi.Q

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan menunjukkan, konsumsi gula, garam, dan lemak warga tergolong tinggi menjadi faktor pemicu seseorang terkena penyakit seperti hipertensi, stroke, dan diabetes melitus.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, tingginya pasien di RSUD DR Sutomo surabaya didominasi oleh penyakit PTM .Menurutnya gaya hidup dan perilaku hidup tidak sehat menjadi salah satu pemicu tingginya angka kematian akibat PTM. Selain itu tingginya kasus

penyakit tidak menular mematikan di Indonesia erat dengan kebiasaan tidak sehat masyarakat yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan tidak sehat tersebut mulai dari mengkonsumsi garam, gula, dan lemak terlalu tinggi, selain itu kebiasaan merokok dan meng-

gunakan obat terlarang.

Kedepan Mantan Bupati Ngawi ini meminta kepada masyarakat untuk bersamasama membudayakan hidup sehat dengan cara menjaga pola makan, olah raga teratur dan tidak merokok serta mengQ dna gunakan obat terlarang.Q

Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya resmi mengajukan sejumlah usulan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020 khususnya pengarusutamaan partisipasi masyarakat dalam pemilihan di Kota Surabaya.

“KPU sudah kirim usulan tersebut ke pemkot pada hari ini,” kata kata Komisioner KPU Surabaya Purnomo S Pringgodigdo, Selasa (26/1).

Menurut dia, berhasil meningkatkan partisipasi pengguna hak pilih di Pilkada Surabaya 2015 menginspirasi KPU Kota Surabaya mengusulkan RPJMD untuk pengarusutamaan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan di Kota Surabaya.

Purnomo mengatakan naiknya angka partisipasi dari Pilkada Surabaya sebenarnya menunjukkan kalau masyarakat Kota Surabaya sesungguhnya masih punya potensi untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan atau pemilihan umum. “Sayang kalau hal ini tidak direspons oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui RPJMD-nya,” ujarnya.

KPU Surabaya, lanjut dia, melihat penyusunan RPJMD ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Pada tahun ini Pemerintah Kota Surabaya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunannya.

Bukan hanya itu saja, kata dia, topik–topik tentang pembangunan non fisik, seperti pembangunan berkelanjutan, revolusi mental, hingga tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi isu yang dianggap penting untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dan tidak terbatas pada pembibitan lele, ataupun pembangunan– pembangunan lain yang sifatnya fisik.

Beberapa usulan program yang diusulkan oleh KPU Kota Surabaya seperti penguatan pengetahuan dan kapasitas pemilih pemula, penyediaan informasi demokrasi dan kepemiluan di kota Surabaya, pendidikan agen demokrasi, pendampingan proses demokrasi di sekolah, hingga peraturan daerah tentang Pengarusutamaan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan.

Kegiatan–kegiatan di atas dirancang oleh KPU Kota Surabaya untuk jangka waktu 5 tahun, sebagaimana periodesasi RPJMD yang sedang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya. “Kami membayangkan Pemerintah Kota Surabaya, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dapat melanjutkan pencapaian pada saat pemilihan wali kota lalu dengan agenda– agenda yang lebih konkrit, bukan hanya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan meningkat tetapi juga dalam Q geh.ant pembangunan kota ini” katanya.Q

Pagar Pembatas Lapangan Futsal Taman Apsari Menganga Fasilitas olahraga khususnya lapangan futsal milik Pemkot Surabaya butuh perawatan ekstra. Pasalnya, ada 68 titik lapangan futsal yang tersebar di setiap sudut Kota Pahlawan belum sepenuhnya terawat dengan baik.Banyak ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja merusak fasilitas tersebut lantaran minimnya pengawasan.

Seperti lapangan futsal yang ada di Taman Apsari tepatnya di depan Gedung Negara Grahadi yang dilengkapi rumput sintetis.

Meski belum genap setahun keberadaan lapangan futsal tersebut sudah mengkhawatirkan pada pengguna fasilitas olahraga tersebut.

Pagar pembatas sudah terlihat menganga menjorok kedalam lanpangan.

Hal tersebut sangat membahayakan masyarakat khususnya pelajar SDN Ketabang Surabaya yang sering menggunakan fasilitas

sepulang sekolah.

“Setiap pulang sekolah saya bersama teman-teman selalu bermain bola disini (Lapangan futsal Taman Apsari) sambil menunggu jemputan,” kata Ardian pelajar SD Ketabang Surabaya ketika bermain sepak bola di lapangan futsal Taman Apsari, Selasa (26/1) kemarin.

Meski ia sudah mengetahui pembatas lapangan fustsal yang terlihat menganga tak mengurungkan niat bermain bersama teman sekolahnya. “Ya kalau mendekati pagar itu saya

harus hati-hati,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Afghani Wardhana mengatakan, telah memiliki Satuan Tugas (satgas) yang tugasnya memperbaiki fasilitas milik Pemkot Surabaya untuk kebutuhan masyarakat.

“Kita punya satgas Dispora memperbaiki yang sifatnya darurat. Tak hanya satgas saja yang mengawasi dan memperbaiki, namun peran masyarakat juga turut menjaga agar tetap awet.

Tapi, untuk pemeliharaannya tetap dari Pemkot Surabaya,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa kemarin.

Afghani menjelaskan, ada 68 lapangan futsal milik Pemkot Surabaya yang digunakan untuk warga sekitar. Ia pun akan menambah

futsal di Surabaya, lima lapangan di antaranya dilengkapi rumput sintetis.

Kelima lapangan tersebut terletak di taman kunangkunang Jalan Teratai, taman Mayangkara, taman Ronggolawe, taman Jangkar, taman Apsari yang ada di depan gedung Negara Grahadi.

Sementara itu, Kabid Olahraga Prestasi Dispora Kota Surabaya Edi Santoso pun merespon adanya pagar pembatas lapangan futsal yang menganga. Ia langsung memerintahkan satgas untuk langsung memperbaikinya agar tidak membahaysyafruddin/magang akan pengguna lapangan Sejumlah pelajar SDN Ketabang bermain sepak bola di lapangan futsal milik Pemkot Surabaya yang ada di Taman Apsari tersebut. “Besok (hari ini, sepulang sekolah, Selasa (26/1) kemarin. red) langsung kami ganti dan fasilitas berupa rumput sin- Allah ada penambahan fa- pembangunan. Rencananya memperbaikinya. Itu bagian tetis di beberapa titik yang silitas berupa rumput sinte- di sekitar eks Dolly Putat dari fasilitas yang diberikan tersebar di Kota Surabaya. tis. Artinya, dibikin tiap ka- Jaya,” terangnya. untuk masyarakat,” tandasQ geh “Untuk tahun ini, Insya wasan untuk meratakan Dari puluhan lapangan nya.Q

4

OPINI Tajuk

Regulasi Cegah Terorisme INDONESIA, sudah menjadi salahsatu negara sasaran “konser” terorisme. Ironisnya, peraturan perundang-undangan pencegahan terorisme terasa ketinggalan metode.

Sehingga terorisme bagai memiliki medan laga sangat luas tak terbatas. Termasuk di dalam penjara, bisa menyebarkan ideologi radikalisme secara leluasa. Maka sangat urgen memperkokoh regulasi pencegahan (dan pemberantasan) terorisme. Walau belum pada taraf kegentingan.

Bersyukur, bahwa seluruh masyarakat menolak tindak kekerasan. Terutama terorisme berdasar SARA (suku, agama dan ras), dikutuk di seluruh dunia. Lebih lagi di Indonesia, terorisme yang berakar pada radikalisme, selalu tidak memperoleh dukungan sosial. Berdasar sejarah, radikalisme selalu kalah. Hal itu dibuktikan oleh ekstrem kiri, yang gagal meng-kudeta pada tahun 1948. Teror Madiun, ketika itu, sudah memangsa beberapa pejabat tinggi.

Salahsatu korban teror ekstrem kiri, adalah Gubernur Jawa Timur, RMT Soerjo. Gubernur pertama dari pribumki ini dibunuh pada bulan September 1948, oleh aktifis PKI, di Kedung-galar, kabupaten Ngawi. Teror Madiun 1948, menjadi aksi radikalisme paling sistemik di dunia. Saat itu, militer (TNI) pun telah dipengaruhi ideologi ekstrem kiri.

Padahal Indonesia, baru saja memproklamirkan kemerdekaan, sekitar 2 tahun sebelumnya.

Sejarah per-politikan Indonesia menyebut radikalisme ekstrem kiri di Madiun 1948, sebagai Madiun Affairs. Misinya tergolong makar, tetapi modusnya secara terorisme dan radikalisme murni. Menculik dan membunuh rakyat, terutama pejabat dan tokoh masyarakat. Posisi (politik) ekstrem kiri saat itu melebihi prestasi ISIS di Suriah maupun Irak saat ini. Sehingga Muso (tokoh PKI) berani memproklamirkan negara Soviet Indonesia.

Pengalaman dengan berbagai terorisme, beberapa rezim menangkal ekstremisme dengan berbagai cara. Pada dekade 1970-an hingga 1990-an nyaris tiada radikalisme oleh kestrem kiri maupun kanan. Kecuali pada peledakan Bus “Pemudi” jurusan Jawa - Bali. Serta pengeboman candi Borobudur, serta bank BCA. Seluruhnya oleh ekstrem kanan.

Karena itu pemerintah meng-anggap perlu merangkul (politis) golongan muslim, khususnya intelektual moderen.

Pemerintah juga membuat “kanal” politik dengan mendirikan ormas ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia).

Pemerintah menampilkan tokoh Islam yang dianggap tengahtengah, yakni BJ Habibie (saat itu Menristek/Kepala BPPT).

Universitas Brawijaya (di Malang, Jawa Timur) menjadi tuanrumah kongres pertama ICMI tahun 1990. Bahkan Pak Harto (Presiden) disebut-sebut pro-pemikiran ICMI, pro-kelompok muslim. Ketenteraman dalam negeri makin harmoni.

Seiring perkembangan politik luar negeri AS (Amerika Serikat) dekade awal abad XXI, komunitas “tidak sabaran” mulai muncul. Di berbagai daerah juga terjadi tawur beraltar SARA. Menjadikan komunitas ekstrem kanan makin memperkokoh diri. Sebenarnya, BIN (Badan Intelijen Negara) pastilah telah mengetahui pergerakan eksrem kanan.

Antaralain melalui dakwah dengan pesan jihad. Namun BIN terkendala masalah HAM (Hak Asasi Manusia). Termasuk amanat UUD pasal 28E ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

Upaya me-minimalisir pergerakan radikalisme, sebenarnya telah diwaspadai melalui penerbitan Perpuu Nomor 1 Tahun 2002. Perppu ini nyaris meloloskan tragedi bom Bali, yang terjadi sebelum Perppu disahkan. Syukur terdapat susulan Perppu Nomor 2, dengan pasal (46) yang “sakti.”

Tetapi Indonesia nyaris tidak memiliki regulasi pencegahan tindak terorisme. Sebab Perppu Nomor 2 tahun 2002 yang disahkan melalui UU Nomor 16 tahun 2003, telah dibatalkan MK (Mahkamah Konstitusi) pada 23 Juli 2004.

Pembatalan MK ditetapkan melalui voting (4 hakim dissenting opinion). Maka, menilik sejarah “kesaktian” regulasi (UU) diperlukan ke-sepaham-an institusi hukum.

Me-revisi UU lebih tepat, dibanding menerbitkan Perppu.

Revisi, wajib memperkuat kewenangan penegak hukum, agar lebih menjamin ketenteraman dan keamanan rakyat.

Masyarakat mesti dibentengi dengan metode dakwah yang menenteramkan. Karena tiada agama meng-halal-kan keberingasan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Jangan Sampai Raskin Berulat PERLU mengingatkan Bulog jangan sampai persoalan cuaca dijadikan alasan bahwa beras miskin yang disalurkan kepada masyarakat menjadi berulat. Tidak ada alasan berulat karena kepanasan, kehujanan. Yang hujan ‘kan di luar, sedangkan di gudang tidak.

PAGU raskin secara nasional yang telah ditetapkan sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi 15 kilogram setiap RTS perbulan selama setahun itu harus bisa diakomodasi oleh Bulog. Jadi bahwa kemudian ada La Nina atau El Nino, namanya cuaca atau alam memang tidak bisa dikendalikan. Tetapi kesiapan hal tersebut bisa dibaca melalui laporan BMKG sehingga pihak yang terkait harus bisa mengantisipasi dari sekarang.

Masyarakat sangat menginginkan bahwa rakyat dapat menerima hak raskin sesuai dengan yang seharusnya diterima, baik itu dari jumlah beras maupun kualitasnya.

Pembagian raskin saya harapkan tahun ini tidak ada akan bermasalah, tahun-tahun lalu banyak masalah dipolitisasi bukan hanya untuk kepentingan pilkada, bahkan pemilihan kepala desa saja memakai raskin. Di samping itu, jangan sampai ada kejadian raskin yang dibagi rata sehingga masyarakat miskin yang memang berhak akhirnya hanya mendapat lima kilogram.

Mungkin memang betul kepala desa itu ditekan, atau mungkin nggak tega. Tetapi akan lebih nggak tega lagi kalau kemudian orang yang nggak berhak mendapatkan jadi mendapatkan, dan yang memerlukan malah tidak bisa mencukupi kehidupan hidupnya.

Masyarakat bisa melaporkan secara berjenjang kalau dalam penyaluran raskin ada penyelewengan. Menurut dia, kalau kepala desa tidak bermain, laporkan ke kepala desa, kalau memang tidak bisa ditolerir laporkan ke polisi. Aparat keamanan hendaknya menindak sesuai kewenangannya, jangan berlaku semena-mena karena nantinya akan menimbulkan kegaduhan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Legi, 27 JANUARI 2016

Mengenal Sang Menebar Maut lebih rendah terkena perbagai penyakit.

Bagi masyarakat Indonesia minum kopi sudah menjadi tradisi dan berkembang sangat pesat.

Menjamurnya warung/kedai kopi, café, kantin, restoran sangat mudah ditemui, Oleh : keduanya paling banapalagi kini perang Oryz Setiawan yak membutuhkan pasar berbagai jenis oksigen agar dapat kopi terus beredar berfungsi. Berdasardi pasaran serta kan proses metabomenjangkau semua lisme tubuh, keracunan sianida se gmen masyarakat. Dari sisi melalui saluran pencernaan semanfaat kopi dari sisi kedokteran perti lambung dan usus yang adalah adanya bahan utama ditandai dengan perdarahan kafein yang sering digunakan mukosa (lapisan terluar) lambung sebagai perangsang kerja jantung atau efek korosif. Oleh karena dan meningkatkan daya produksi karakteristik inilah dapat dideurin. Dalam dosis rendah (tertenteksi oleh Tim forensik kepolitu) kafein dapat berfungsi sebagai sian melalui otopsi jenis racun bahan pembangkit stamina dan yang masuk ke tubuh Mirna. penghilang rasa sakit.

Salah satu cara mengenali atau Kafein dapat membalikkan identifikasi racun sianida secara daya kerja adenosine (salah kriminologis adalah menggunasatu senyawa dalam sel otak kan indera penciuman dimana yang membuat orang cepat tiracun sianida memiliki bau seperi dur) sehingga tubuh tidak lagi khas almond dan apel. Namun mudah mengantuk. Selain itu demikian bagi orang awam sangat berdasarkan studi menerangkan sulit mengenali bahan sianida. bahwa bahan kafein dapat menMeski dari nama sianida (cyan) ingkatkan pembakaran lemak adalah warna ungu namun dalam sebanyak 10 persen pada orang realitasnya sulit dideteksi oleh yang mengalami obesitas dan 29 banyak orang. Sianida yang dikepersen pada orang kurus. nal masyarakat adalah melekat Akan tetapi efek ini akan pada jenis ubi kayu tertentu. berkurang bila peminum kopi dalam jangkan panjang. Namun Tradisi “Ngopi” demikian terdapat bahaya terKopi adalah salah satu minuman hadap kopi yakni efek keterganyang sangat sehat bila diminum tungan. Apalagi mengkonsumsi dalam jumlah yang tak berlebihan. kopi lebih dari 5 gelas kopi per Karena selain bahan kafein sebagai hari dan berkelanjutan akan bahan utama kopi terdapat pula meningkatkan resiko terjadinya kandung antioksidan dan nutrisi kerusakan pada dinding pemyang bermanfaat untuk meningbuluh darah. Selain itu kafein katkan kesehatan tubuh. Beberapa dapat menyebabkan sulit tidur studi menunjukkan bahwa pemi(insomnia) mudah gugup, sakit num kopi memiliki resiko jauh kepala, merasa tegang dan mu-

Kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga kini terus menjadi misteri, meski pihak kepolisian dari hasil autopsi forensik sudah memastikan bahwa penyebab tewasnya wanita berusia 27 tahun tersebut adalah sianida yang dicampurkan dalam minuman kopi Vietnam di Café Olivier, Grand Indonesia Jakarta Pusat pada 6 Januari lalu. Namun hingga kini belum ada titik terang siapa pembunuh Mirna.

P

enulis tidak membahas panjang terkait unsur kriminialitas, siapa dan bagaimana membunuh namun ingin mengulas tentang apa itu sianida, sang menebar maut yang dicampurkan dengan minuman kopi berjenis kopi Vietnam. Sianida adalah sejenis senyawa kimia yang mengandung kelompok siano dengan atom karbon terikat tiga ke atom nitrogen. Secara alamiah racun sianida diproduksi oleh beberapa tanaman dan binatang untuk melindungi diri dari pemangsa (predator).

Sianida dalam dosis rendah banyak dihasilkan pada bakteri, jamur, dan ganggang. Sianida juga terdapat dalam asap rokok, kendaraan bermotor, bahan industry, pertambangan dan aktivitas produksi lainnya. Di dalam metabolisme tubuh racun sianida menghambat kerja enzim cytochrome-x-oxidase dimana enzim ini berfungsi mengikat oksigen untuk memenuhi kebutuhan pernapasan sel-sel tubuh. Jika enzim tersebut tidak bekerja karena dihambat oleh racun sianida maka sel-sel tubuh akan mengalami kematian dengan cepat.

Dalam perkembangannya sianida acapkali digunakan dalam kasus-kasus pembunuhan, wujudnya amat beragam (gas, pada atau cair) sehingga dalam hitungan menit akan menimbulkan kematian, terutama organ jantung dan otak dimana

dah marah akibat denyut jantung yang meningkat.

Pada wanita hamil dapat menyerang plasenta dan masuk dalam sirkulasi darah janin serta mengakibatkan keguguran. Sedangkan eksistensi kopi Vietnam atau Ca phe sua da adalah jenis minuman kopi dingin yang berasal dari Vietnam dan pembuatannya dengan cara menyeduh kopi lalu dicampurkan es batu dan susu kental manis.

Meski kopi Vietnam terasa asing bagi pecinta kopi di Indonesia namun secara umum kopi Vietnam memiliki sifat ke-eksklusif-an jika dibandingkan dengan kopi lain lain seperti jenis Robusta dan Arabica.

Segmen pasar juga menengah keatas dan cenderung sebagai gaya hidup (lifestyle) di perkotaan dan kawasan elit sehingga wajar bila kopi Vitenam belum begitu dikenal (familier) di tanah air.

Secara karakteristik proses biji kopi digiling sehingga membutuh waktu yang lama. Untuk membuat kopi Vietnam dibutuhkan alat penyeduh kopi yang terbuat dari baja tahan karat dan berbentuk seperti topi. Vietnam merupakan produsen kopi terbesar kedua di dunia setelah Brazil dengan pangsa pasar 14,3 persen pasar kopi dunia. Dalam setahun Vietnam bisa memproduksi kopi 3,7 ton kopi. Menurut data Reuters pada tahun 2009 bahwa ekspor kopi Vietnam sebanyak 1,13 juta ton dan menempati urutan kedua produk eskpor pertanian Vietnam setelah beras. Semoga kasus Mirna dapat diselesaikan secara cepat dan otak pembunuhan keji tersebut dapat segera ditangkap serta tidak terjadi lagi di masa datang seperti kasus Mirna yang terakhir.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

GBHN dan Arah Pembangunan Bangsa

B

eberapa hari yang lalu Megawati Soekarnoputri menyampaikan hal terkait pentingnya negara dan bangsa kita memiliki kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pernyataan tersebut diungkapkan ketika beliau membuka Rakernas PDI Perjuangan, MInggu (10/1).

Sebagai penulis, saya sepakat dengan apa yang telah disampaikannya. Karena sejauh ini, bangsa ini memerlukan patokan atau pedoman yang jelas dalam mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan.

GBHN di sini memiliki fungsi sebagai visi tetap yang mesti menjadi haluan setiap pemerintahan yang sedang menjalankan amanah dari rakyat. Pada dasarnya, visi dan garis-garis besar haluan negara sudah ada sejak awal kemerdekaan. Sebelum Orde Baru, ada Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun, dan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Masa Orde Baru ada GBHN, Propenas, Propeda, dan Repelita. Lalu seiring berjalannya waktu, bangsa ini memasuki masa reformasi, di mana GBHN mulai ditiadakan. Muncul Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional.

Menurut hemat saya, pembuatan kembali GBHN yang baru sangat penting untuk memperjelas apa yang hendak dicapai oleh bangsa ini ke depannya. Sehingga hal tersebut menjadi titik tumpu bagi pemerintah dan jajarannya dalam setiap pelaksaan program dan agenda kerjanya. GBHN ibarat kompas yang akan menunjukkan arah bagi pembangunan bangsa ini. Lebih tepatnya lagi pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

Tidak adanya GBHN menyebabkan pemerintah meramu serta meracik visinya sendiri.

Semisal Pemerintahan Jokowi –JK yang memiliki Nawacita sebagai visi. Di dalamnya ada beberapa konsep, ide dan gagasan dalam membangun Indonesia lebih baik dan bermartabat. Entah itu di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Jelasnya, Nawacita adalah arah dan pedoman pemerintahan sekarang. Hal yang menjadi catatan penting adalah ketika pe-

telah ditetapkan merintahan Jokowimaka setiap pemeJK sudah habis masa rintah yang sedang jabatannya dan dimemimpin tidak gantikan oleh orang bisa menggantinya yang berbeda. Maka dengan seenaknya visi besar Jokowi-JK sendiri. bisa saja diganti seMengutip tusuai dengan visi yang lisannya Basis Susibaru sesuai dengan lo dalam Kompas kehendak pemer(23/1/2016), bahwa intahan yang baru. untuk membuat Dampaknya adalah Oleh : GBHN yang baru, seluruh agenda dan Muhammad Aufal Fresky ada beberapa hal program kerja yang yang perlu dipertimsebelumnya telah berbangkan. Pertama, jalan bisa saja diganti GBHN haruslah disahkan oleh dengan program kerja yang baru lembaga yang mencakup semua menyesuaikan dengan visi yang unsur kekuatan bangsa sehingga baru. produknya sah dan disepakati Itulah dampak sistemik dari oleh seluruh komponen bangsa, hilangnya GBHN dalam proses bukan eksekutif saja. Kedua, rupemerintahan. Setiap pememusan-rumusan yang ada di darintah bisa mengganti dan meng-

GBHN sendiri memiliki definisi sebagai haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu dan terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jadi titik acuan keberadaan GBHN adalah rakyat. Di sini pemerintah memiliki peran sentral dalam menghidupkan den menetapkan kembali GBHN yang baru. Tentunya keberadaan GBHN yang baru memiliki maksud agar ada kesatuan sikap, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak dari masing-masing pejabat negara dalam merealisasikan cita-citanya.

ubah visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Alasannya tidak ada haluan tetap yang jelas mengatur secara rinci visi besar negara ini. Jadi di sinilah letak penting GBHN perlu ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita segenap komponen bangsa. Ketika GBHN yang baru

lamnya mestii mengerucut pada target-target yang sederhana dan menarik sehingga muda masuk di benak semua warga negara.

Ketiga, selain ada kemaun politik untuk membuat GBHN, juga harus ada kemauan politik yang mendorong dan menggerakkan seluruh energi bangsa kita untuk

mencapainya.

GBHN sendiri memiliki definisi sebagai haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu dan terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jadi titik acuan keberadaan GBHN adalah rakyat. Di sini pemerintah memiliki peran sentral dalam menghidupkan den menetapkan kembali GBHN yang baru.

Tentunya keberadaan GBHN yang baru memiliki maksud agar ada kesatuan sikap, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak dari masing-masing pejabat negara dalam merealisasikan cita-citanya.

Penetapan GBHN yang baru akan menjadi sebuah komitmen bersama segenap pejajabat negara/ pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supermasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, dan sejahtera untuk periode waktu yang telah ditetapkan.

Salah satu problemnya yaitu terkait lembaga apa yang berhak mengesahkan GBHN yang baru tersebut. Sekali lagi ini berkaitan erat dengan dunia politik. Politik sendiri adalah seni untuk mewujudkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika ada kemauan yang kuat dari masing-masing pihak, kemungkinan besar GBHN yang baru bisa disahkan. Tentunya hal tersebut tidak sulit untuk dicapai manakala segenap petinggi negara bersatu untuk merealisasikannya. Dalam hal ini , pemerintah selaku pemegang kedaulatan rakyat bisa menjadi inisiator untuk mengumpulkan DPR, DPD, dan MPR untuk duduk bersama mendiskusikan rancangan GBHN yang baru. Selain itu, eksekutif, DPR, DPD, dan MPR mesti bersepakat untuk menunjuk suatu lembaga yang berhak mengesahkan GBHN yang baru. Dengan begitu GBHN yang baru memiliki kekuatan secara hukum dan politik yang kuat. Semoga kita bisa segera merealisaskan hal tersebut.

Aktivis HMI Komisariat Ekonomi Airlangga ; Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 27 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

34 Jukir Nakal Dishub Sidoarjo Dipecat Sidoarjo, Bhirawa Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo tidak main-main dengan Jukir nakal. Ini dibuktikan selama tahun 2015 lalu, sebanyak 34 Jukir nakal dipecat. Sehingga jika sebelumnya ada sekitar 550 Jukir, kini tinggal 516 Jukir.

K e p a l a ali kusyanto/bhirawa Dinas PerhuJoko Santoso bungan Kab Sidoarjo, Joko Santoso mengatakan, Jukir yang dipecat itu terbukti melakukan berbagai pelanggaran dan melanggar kontrak kerja. Beberapa pelanggaran yang terbukti dilakukan Jukir, diantaranya tetap meminta uang parkir pada kendaraan ber plat Nopol W (Sidoarjo). ‘’Selain itu, juga tidak disiplin dalam bekerja dan menjadi Jukir fiktif. Pokoknya kalau ditemukan Jukir nakal, akan kami pecat dan kontraknya tak akan diperpanjang,’’ kata Joko mengancam, Selasa (26/1) kemarin.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab Sidoarjo menyampaikan, para Jukir selama ini statusnya masih tenaga kontrak. Kontraknya akan diperpanjang setiap enam bulan sekali.Q kus

Mencemari Sungai, RPH Taman Harus Ditutup Sidoarjo, Bhirawa Tidak ada alasan untuk tak menutup RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Taman (bukan RPH Ngelom, seperti berita dengan judul Distan Lempar Tanggung Jawab Soal RPH Ngelom). Dinas Pertanian dan Peternakan Sidoarjo harus bergerak menutup RPH liar itu sebelum dampak kerusakan lingkungan dari dampak pemotongan hewan makin meluas.

Komisi A DPRD Sidoarjo menyayangkan kenapa instansi terkait tutup mata terhadap pelanggaran ini, padahal RPH Taman itu telah nyata-nyata mencemari Sungai Buntung di Kec Taman dan Waru. Komisi A tak keberatan dan justru mendukung bila ada keinginan swasta membangun RPH. Tetapi siapkan dulu lahannya, termasuk instalasi pengolahan limbah,

izin dilengkapi semua. Baru RPH dioperasikan setelah semua persyaratan dipenuhi.

Tetapi RPH Taman ini sama sekali tak menggubris semua persyaratan, selama dua bulan ini memotong 17 hingga 20 ekor sapi per hari dan membuang jeroan dan darah ke Sungai Buntung. ‘’Solusinya Cuma satu, RPH Taman ini harus tutup. Dinas Pertanian dan Peternakan

hadi suyitno/bhirawa

H Saiful Ma’ali harus cepat menyelesaikan masalah ini,’’ kata anggota Komisi C, Saiful Ma’ali.

Bermula dari penutupan RPH Ngelom, Kec Taman, setelah didemo masyarakat sekitar akibat polusinya sekitar tiga bulan lalu. Namun ketenangan warga tak berlangsung lama. Pasca penutupan para jagal RPH Ngelom bergeser

KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup Sidoarjo, Bhirawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan KTPel yang semula masa berlakunya lima tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup. Sepanjang tak ada perubahan elemen data, seperti perubahan status nama, alamat, gelar atau perubahan jenis kelamin.

Bentuk sosisalisasinya masih dianggap kurang oleh masyarakat, akhinya banyak muncul di Sosial Media (Sosmed) diantaranya berbunyi, bagi anda yang masa berlaku E-KTP-nya habis, tak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya lagi. Karena E-KTP itu masih tetap bisa digunakan, meski di dalam kolom berlaku terdapat tanggal kedaluwarsanya. Maka bagi anda yang belum tahu hal ini, jangan mau jika anda dimintai uang oleh calo ataupun oknum petugas untuk mengurus dan membuat E-KTP yang baru lagi.

E-KTP yang sekarang dibagian masa berlakunya memang tertulis berlaku seumur hidup, namun untuk yang sudah kadaluarsa-pun masih sah dan tetap berlaku. Jadi tak perlu takut dan khawatir ditolak saat menunjukkan E-KTP sewaktu ada razia kepolisian atau-pun disaat mengurus surat-surat penting di kantor/lembaga manapun. Ketentuan ini sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 yang tertuang dalam pasal 64 ayat 7 a.

Jadi, warga yang KTP elektroniknya masa berlakunya habis selama itu tidak rusak, tak usah melakukan perpanjangan. Itu berlaku seumur hidup. Hal ini perlu disampaikan, mengingat beberapa kasus ada yang masih belum tahu soal aturan itu. Sehingga banyak warga yang melakukan perpanjangan E-KTP yang masa berlakunya habis dan dipungut biaya oleh calo, ataupun petugas untuk membuat E-KTP baru yang tercantum masa berlaku Seumur Hidup.

Padahal E-KTP kadaluarsa itu tidaklah perlu diperpanjang.Q ach

di Desa Taman, Kec Taman, yang tak jauh dari lokasi Ngelom, dengan membuka usaha sama. Kali ini membuka usaha jagal sapi di sebuah lahan kosong milik warga.

Bahkan lebih ganas lagi, kotoran sapi berupa jeroan dan darah yang dikeluarkan itu langsung dijeburkan ke Sungai buntung. Padahal tiap harinya 17 ekor sapi disembelih. Mengingat aktifitasnya dilakukan tengah malam hingga dini hari, maka sulit dideteksi warga. Namun anggota Komisi A DPRD Sidoarjo pernah menyanggong hilir mudiknya mobil pick up pengangkut sapi yang masuk ke rumah jagal itu. ‘’Kalau melihat ke sana siang hari memang tak terlihat aktivitas apapun, tetapi coba

tengah malam,’’ ujarnya.

Dinas Pertanian dan Peternakan, menurut Saiful, tidak bisa bertindak dengan alasan itu bukan kewenangannya.

Lalu kewenangan apa yang dimiliki sehingga ada pencemaran seperti itu dibiarkan ada bisnis yang mencemari sungai yang bekerja tanpa izin.

Komisi C sudah menjadwalkan pada 2 Februari mendatang akan mengundang Dinas Pertanian dan Peternakan, BPPT, serta pihak terkait untuk membicarakan persoalan in. Intinya pengusaha yang mau membuka usaha supaya mengikuti aturan main, yakni mengikuti prosedur. ‘’Silahkan saja membuka usaha tetapi jangan merugikan masyarakat luas,’’ ujarnya.Q hds

Pemkab Seleksi 19 PNS Peserta Program Belajar S2

DPRD Jalankan SE Mendagri Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto akhirnya menjalankan SE Mendagri soal perlunya rapat paripurna istimewa Penetapan pemenang Pilbup. Sebelumnya lembaga wakil rakyat ini sempat dituding teledor, karena mengirimkan rekapitulasi hasil Pilbup ke Mendagri lewat Gubernur Jatim tanpa melalui rapat paripurna istimewa.

Rapat Paripura itu, selain dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, juga dihadiri Pj Bupati, Ardy Prasetyawan, Forkopimda, Sekretaris Daerah Heri Suwito dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kab Mojokerto, Selasa (26/1) kemarin.

Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi menjelaskan, kalau pengumuman pemenang Pilbup itu sebagai syarat prosedural dalam pengusulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati yang disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim.

Ismail menjelaskan, tanggal 30 Desember 2015 lalu, DPRD Kab Mojokerto telah mengirimkan surat usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan wakil bupati terpilih kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim. Surat itu dikirim setelah DPRD menerima surat keputusan penetapan Paslon pemenang Pilbup serentak tanggal 9 Desember 2015 dari KPU Kab Mojokerto.

Politisi PDIP ini mengaku surat usulan itu sudah diterima Mendagri tanggal 31 Desember 2015 lalu. Namun karena Mendagri mengeluarkan SE Nomor 100/ 140/SJ, tanggal 19 Januari 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, maka harus ada tambahan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi DPRD Kab Mojokerto.Q kar

5

rokim/bhirawa

Kepala Departemen CSR Semen Indonesia, Wahyudi Heru secara simbolis menyerahkan bantuan rumah layak huni untuk warga.

PT Semen Indonesia Salurkan Bantuan Rp 1,78 M Gresik, Bhirawa Mengawali tahun 2016 ini, PT Semen Indonesia (PT SI) menyalurkan bantuan Rp1,78 miliar kepada masyarakat sekitar pabrik semen di Rembang. Bantuan meliputi pembangunan rumah layak huni, pembuatan gapura desa, jam ban, serta pemberian bibit pohon. Bantuan diserahkan Kepala Departemen CSR PT SI, Wahjudi Heru di Lapangan Desa Tegaldowo, Kec Gunem, Kab Rembang.

Bantuan pembangunan rumah diberikan kepada 31 warga desa, meliputi enam desa (Desa Kulutan, Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Timbrangan, Desa Pasucen, Desa Kadiwono) di Kab Rembang. Pembangunan rumah untuk warga ini akan dimulai pada Bulan Februari dan diharapkan bisa selesai pada Bulan Mei tahun ini.

Menurut Kepala Departemen CSR PT SI, Wahjudi Heru, pemberian bantuan pembangunan rumah yang diberikan perusahaan kepada warga berdasarkan hasil survei dari tim yang dibentuk perusahaan, pembangunan dilakukan dengan memba-

ngun rumah baru bukan renovasi. Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp1,13 miliar. ‘’Selain memberikan bantuan rumah kepada masyarakat, PT SI juga memberikan bantuan senilai Rp134 juta kepada 50 warga desa sekitar perusahaan. Bantuan itu berupa pembuatan jamban sehat, pembuatan jamban ini diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat sekitar perusahaan,’’ ungkap Wahjudi Heru.

Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan Rp208 juta untuk pembangunan gapura.

Bantuan akan diberikan kepada empat desa sekitar pabrik yang terdiri dari Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, Desa Kadiwono.

Wahyudi Heru menambahkan, Perseroan juga memberikan bantuan senilai Rp309 juta yang diberikan dalam bentuk 10.500 bibit pohon.

Pemberian bibit pohon ini juga untuk mendukung program satu rumah satu pohon

produktif. Bibit pohon yang diberikan adalah mangga, durian, sawo, nangka dan alpukat.

Selama tahun 2015, perusahaan telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan CSR di Rembang mencapai Rp10,5 miliar untuk berbagai kegiatan seperti bantuan kesehatan, Bantuan pengembangan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan bantuan tanggap darurat bencana.

Perusahaan terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai pilar People, yakni pemberdayaan masyarakat dan Planet, dan pelestarian lingkungan. ‘’Kami perusahaan multinasional yang akan selalu berupaya memberikan manfa at bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Sebagai perusahaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang bersama lingkungan dan masyarakat, kami akan selalu menjaga lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,’’ pungkas Wahjudi Heru.Q kim

Gresik, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Gresik menseleksi calon peserta program tugas belajar strata dua (S2). Dari 9.675 jumlah PNS se Kab Gresik, terseleksi secara administrasi 19 orang yang bisa ikut seleksi lanjutan. 19 orang PNS itu mengikuti seleksi di Ruang Argolengis Kantor Bupati Gresik lantai IV, Selasa (26/1) kemarin.

Meski dalam APBD hanya dikuota empat orang PNS, namun panitia seleksi yaitu BKD Gresik akan menyaring 19 peserta ini hingga menjadi 11 peserta.

Agar nanti pihak fakultas sendiri yang akan menseleksi.

Mereka akan diseleksi lagi dan bersaing dengan beberapa peserta dari kabupaten lain. Kalau yang terjaring di PTN melebihi empat orang maka akan dianggarkan di PAPBD,’’ ujar Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD, Dwi Setiawan.

Dari 19 peserta itu mereka terbagi dalam beberapa pilihan jurusan dan perguruan tinggi sebagian besar yaitu 14 peserta memilih tiga jurusan, yaitu manajemen, keuangan dan lingkungan di Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Sedangkan dua orang memilih jurusan di IPDN, satu orang ke ITB dan dua orang memilih belajar di universitas yang ada di Bandung (Jawa Barat).

Saat membuka pelaksanaan seleksi, Kepala BKD Gresik, Nadlif, berharap kepada para peserta yang nantinya lolos dan menempuh pendidikan, agar membawa nama baik instansi serta daerahnya. ‘’Tunjukkan kalau anda ini dari Kota Santri Gresik.

Yang lebih penting, menurut Nadlif, yaitu agar menempuh waktu belajar dengan hasil Indeks Prestasi (IP) yang memuaskan,’’ tegasnya.

Menanggapi animo PNS Gresik yang ingin mengikuti tugas belajar ini, Nadlif menyatakan bangga. Menurutya Pemkab Gresik hanya bisa memfasilitasi keinginan mereka untuk meningkatkan profesionalitasnya masingmasing. ‘’Tujuan kami satu, yaitu peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga ada keunggulan dalam tingkat pelayanan,’’ katanya.

Terkait waktu belajar yang mencapai dua tahun, Nadlif menekankan, agar ada kerelaan dari keluarga yang bersangkutan. Mengingat para PNS yang akan ikut tugas belajar ini juga sebagai istri atau suami.

Maka sejak jauh hari diingatkan agar ada izin, serta tak keberatan dari istri atau suaminya. ‘’Izin itu merupakan bagian dari kelengkapan persyaratan,’’ pungkas Nadlif.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Para peserta saat mengikuti seleksi program belajar S2.

Komisi A Minta Aktivitas Pembangunan PRC Dihentikan Komisi A melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kec Menganti terkait dengan Penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) Hulaan, untuk jalan menuju PT Perum Royal City (PT PRC), pasalnya tanah yang merupakan aset desa diduga dicaplok pihak pengembang. Sehingga anggota dewan meminta aktifitas pembangunan dihentikan hingga sengketa tanah itu terselesaikan.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Gresik, Suparno Diantoro, penggunaan TKD tak bisa sembarangan. Jika terjadi pengalihan maka harus ada izin dari Bupati Gresik. Terkait pengelolaan TKD itu semua diatur sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 4 tahun 2007.

Sedangkan terkait keberadaan perumahan seharusnya ada Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Khusus (Fasus). Maka setiap pengembang dalam membangun perumahan harus menyediakan Fasum maupun Fasus. Berdasarkan aturan Permendagri setidaknya alokasi lahan untuk Fasum seluas 20%. Dan kalau

tak bisa menyediakan Fasum dan Fasus maka izinnya bisa dicabut lagi oleh pemerintah. ‘’Kami nanti akan mendesak kepada pengembang, agar menghentikan aktivitas pengerjaan hingga semua persoalan selesai. Dan rapat ini tak selesai hari ini, nanti akan ada rapat lagi bersama dengan perizinan, untuk menanyakan kelengkapan perizinannya. Seperti IMB dan HO,’’ ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Gresik, Abdullah Syafi’i mengatakan, sangat menyayangkan persoalan ini. Sengketa tanah ini sudah mencuat sejak tahun 2014, bahkan hingga terjadi pengeroyokan terhadap

rokim/bhirawa

Suparno Diantoro

warga setempat namun hingga kini kasusnya belum tuntas.

Terkait penggunaan TKD harus jelas, apakah TKD Hulaan. Yang notabenanya digunakan untuk pembangunan jalan menuju perumahan itu disewa, atau dengan status pinjam pakai. Kalau saya lihat belum ada perjanjian atau MoU (Memorandum of Understanding), antara warga dengan PT PRC. Sehingga harus ada kejelasan status (TKD).

Dan jangan sampai nanti TKD ini, tiba-tiba menjadi milik PT PRC atau mungkin PT lain.

Hal senada juga dikatakan

Wakil Ketua Komisi A, Abdul Qodir, berita acara yang disebut-sebut merupakan kesepakatan. Dinilai belum mencerminkan sesuai aturan Permendagri Nomor 4 tahun 2007, kalau untuk TKD. Pengelolaannya harus dikembalikan lagi ke pihak kelurahan dan pihak desa maupun pengembang harus taat aturan.

Sedangkan Kepala Desa, Hulaan Said mengatakan, dalam penggunaan TKD. Sejatinya sudah melalui kesepakatan dan musyawarah dengan warga, kalau pun ada

yang protes. Hal itu hanya dilakukan satu atau dua orang, karena warga lain sudah menyepakati melalui musyawarah.

Sementara Direktur PT PRC, Teddy, membantah kalau pihaknya telah mencaplok TKD. Karena pihak manajemen sudah berkoordinasi dengan perangkat desa maupun BPD, dan ada beberapa poin kompensasi yang sudah dipenuhi.

Kemudian, untuk pelebaran jalan yang memakai TKD itu, sebenarnya bukan kehendak pihaknya untuk melebarkan jalan.Q kim.adv

rokim/bhirawa

Suasana Dialog Komisi A dengan perwakilan PT Perum Royal City (PRC), Kades dan unsur lain di Kantor Kec Menganti.

JAWA TIMUR

6

Rabu Legi 27 JANUARI 2016

Kepulangan Mantan Ketua Gafatar Trenggalek Disambut Salawat Badar Warga di Probolinggo Siap Terima, Madiun dan Nganjuk Diserahkan ke Keluarga Trenggalek, Bhirawa Meski sempat terdengar desas-desus mendapat penolakan dari warga sekitar, akhirnya kepulangan keluarga Eks Ketua Gafatar Kabupaten Trenggalek disambut selawat badar oleh warga desa Senden Kecamatan kampak kabupaten Trenggalek Jatim. Penyambutan selawat ini dimaksudkan agar Eks Gafatar tersebut bisa membaur dengan masyarakat dan mau meninggalkan seluruh aktivitas kegiatan maupun keyakinan dalam Gafatar.

Kepulangan eks gafatar ke kampung halaman ini dilakukan setelah mendapatkan beberapa pengarahan dari jajaran aparat dan pemerintah kabupaten Trenggalek. Selain itu warga desa Senden beserta pemerintah desa juga membuat tiga item persyaratan perjanjian untuk eks gafatar tersebut agar bisa diterima masyarakat.

Khoiri, Kepala desa Senden menuturkan bahwa ada tiga persyaratan perjanjian yang dibuat warga untuk eks gavatar Yaitu, pertama, eks Gavatar harus benar-benar keluar dan meninggalkan gafatar seutuhnya. Kedua, Eks Gavatar harus bisa membaur dan memasyarakat serta bergaul seperti warga masyarakat yang lain.

Ketiga, Eks gavatar harus bisa dan mau mensekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan formal sesuai jenjangnya.Setelah menyetujui tiga iten perjanjian sebagai persyaratan untuk kembali ke kampung halamannya akhirnya masyarakatpun menerima Kasianto kembali kerumahnya.

Pemulangan eks ketua pengurus Gafatar kabupaten Trenggalek ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polisi dan TNI, Pengawalan ketat dilakukan hingga diantar sampai rumah eks gafatar. Sesampainya di rumah eks gavatar, keluarga sudah me-

nyambut dengan derai air mata.

Suasana haru menyelimuti kedatangan eks Gavatar di rumahnya. Sanak saudara sudah berkumpul menyambut kedangan keluarga mereka. Meski sebagai eks gavatar keluarga akan tetap menerimanya asalkan mereka mau bertaubat dan meninggalkan gavatar seutuhnya.

dari saudaranya di Sidoarjo, bahkan adik bernama Neni Nursanti dan suaminya bernama Heri Prastowo, serta 3 anaknya Muhamad Zidan Fackri, Galuh Kanaka dan Ganendra Adytia, yang berada di Pontianak kini sudah ada di Surabaya dan segera dipulangkan ke kampung halamannya di RT.6/RW.2 Gending, Probolinggo.

Menurut Andri, Selasa (26/1), bahwa ayahnya merupakan sosok yang baik layaknya ayah pada umumnya, dan tidak mengajarkan ke anaknya terkait ajaran radikal. Hanya saja, pada awal Januari lalu, ayahnya pamit ke Madura untuk menikah lagi dan berpesan jaga rumah baik-baik, sejak saat itu ia sudah tak mengetahui keberadaan ayahnya.

Siap Terima Sementara itu, dipulangkannya eks anggaota Gafatar ke tempat tingal masing-masing di kabupaten Probolinggo untuk sementara ini diketahui terdapat satu keluarga, yakni Suhadi alias Pentung (57) yang tinggal di Dusun krajan, Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Semenjak ditinggal ke Kalimantan bersama anak keduanya Neni Nursanti (32) dan suaminya Heri Prastowo (34) serta cucunya, kepulangannya akan disambut dengan baik oleh keluarga dan para tetangganya.

Selama ini rumah tersebut ditinggali Andri, yang merupakan anak pertamanya dan mantan istrinya Siti Fatimah. Hanya saja Andri, tak menyangka ayahnya bisa bergabung dengan Gafatar (gerakan fajar nusantara) di Pontianak Kalimantan Barat.

Ia mengatahui ayahnya ternyata bergabung dengan Gafatar

Diserahkan ke Keluarga Sementara itu, dua belas warga Nganjuk mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang terdiri dari tiga kepala keluarga oleh Bupati Nganjuk Drs. H Taufiqurrahman dikembalikan kepada keluarganya. Dengan menggunakan dua mobil, Selasa ( 26/1) dari aula Balai Latihan Kerja (BLK), Nganjuk di Jl. Lurah Surodarmo, mantan pengikut Gafatar dan keluarganya diantar ke Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Prambon.

Bupati Taufiqurrahman mengatakan, kondisi mantan pengikut Gafatar cukup sehat, baik secara mental maupun fisik.

Karena itu, pemulangan mereka ke tempat asal adalah sukarela dan tidak ada paksaan. Sedangkan pemerintah daerah hanya memberikan fasilitas dan pendampingan. “Hari ini, pemerintah daerah menyerahkan kembali para mantan pengikut Gafatar kepada sanak saudara mereka,”

KILAS JATIM

Awal Tahun, Masyarakat Belum Terima Raskin Bangkalan, Bhirawa Sampai memasuki akhir bulan Januari tahun 2016 ini, Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) belum di distribusikan.

Padahal masyarakat miskin sangat membutuhkan beras tersebut. Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan, SA Joko Sutrisno ketika dikonfirmasi masalah tersebut mengatakan bahwa pendistribusian Raskin masih menunggu sosialisasi. “Pendistribusian raskin saat ini masih menunggu sosialisasi yang akan kita lakukan dalam minggu ini,” kata Joko Sutrisno.

Dikatakan Joko Sutrisno, untuk pagu raskin tahun 2016 ditetapkan sama dengan pagu raskin tahun 2015 yaitu sebesar 1.276.020 kg atau 85.068 Rumah tangga sasaran penerima manfaat.

“Mereka akan menerima raskin 15/kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600. Per netto,” jelas Joko Sutrisno.

Selain menunggu sosialisasi kata Joko Sutrisno, pendistrubisian raskin ini juga masih menunggua Daftar Penerima Manfaat (DPM) terbaru dari desa dan kecamatan. “Desa dan kecamatan harus siap data terbaru, dan harus segera di setor,” terangnya.Q mb8

wik/bhirawa

Kepulangan keluarga Eks Ketua Gafatar Kabupaten Trenggalek disambut selawat badar oleh warga desa Senden Kecamatan kampak kabupaten Trenggalek. terang Bupati Taufiqurrahman.

Bupati Taufiqurrahman melalui pemerintah daerah juga menjamin kelangsungan hidup mantan pengikut Gafatar. Diantaranya dengan memberikan bantuan sembako serta kebutuhan hidup untuk beberapa bulan mendatang. Selain itu pemerintah daerah akan memfasilitasi penuh jika para mantan pengikut Gafatar ingin melakukan transmigrasi. Mengingat, sejak ikut Gafatar para pe-

ngikutnya sudah tidak lagi memiliki harta benda bahkan telah keluar dari pekerjaanya.

Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Darwis akan menjaga keamanan dan keselamatan mantan pengikut Gafatar asal Nganjuk. Karena hingga saat ini, potensi penolakan masyarakat terhadap mantan pengikut Gafatar, masih relative tinggi.

Sementara itu pula, mantan anggota Gafatar asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang dijemput oleh

Enam Kegiatan Dispertan Perhutani Ajak Seluruh Karyawan Ikuti Wisata Keliling Jogjakarta 2015 Tidak Terserap Sampang, Bhirawa Lemahnya manageman administrasi dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Sampang, berdampak pada beberapa kegiatan tahun anggaran 2015 tak terserap. Setidaknya ada 6 kegiatan di Dinas pertanian Sampang dana kegiatannya tidak terserap karena keterlambatan administrasi dan lain-lain.

Pejabat laksana tugas (plt) Dinas Pertanian Sampang Samsul Hidayat yang sekaligus menjabat asisten II Pemkab Sampang, saat dikonfirmasi Selasa (26/1) terkait tidak terserapnya 6 kegiatan TA 2015 di Dinas Pertanian, tidak berkomentar dengan alasan masih rapat.

Suyono Kabid tehnik Dinas Pertanian Sampang, membenarkan jika ada 6 kegiatan di

noercholis/bhirawa

Salah satu pengendara melintas di depan kantor Dinas Pertanian Kab Sampang.

dinas pertanian yang anggaran tidak bisa dicairkan meski pekerjaannya sudah selesai 100 persen, tetapi dana tersebut tidak hilang atau hangus, tetap bisa dicairkan dan merupakan hutang Pemkab (dinas pertanian) kepada pihak ketiga.

Lebih lanjut Suyono menjelaskan, kendalanya tidak bisa dicaikannya dana kegiatan tersebut, diakibatkan volume pekerjaan yang banyak, sementara petugas yang menangani kurang, sehingga pada batas waktu yang sudah ditentukan pengajuan pencairan dananya terlambat, untuk pencairan dana tersebut ranahnya Dispendaloka Sampang.

Berdasarkan informasi dari nara sumber yang bisa dipercaya dan tidak ingin namanya dikorankan, ia mengatakan 6 kegiatan fisik di Dinas pertanian yang tidak bisa dicairkan tersebut, dalam kegiatan apel beberapa waktu lalu, Sekda Sampang sempat memperingatkan Dinas Pertanian terkait tidak bisa terserapnya dana kegiatan tersebut.Q lis

Diknas Luruskan Tudingan SMK Mini Abal-abal Lumajang, Bhirawa Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mengaku keberatan dengan statemen yang diberikan oleh salah seorang politisi Partai Gerindra yang mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan SMK Mini di Jember tidak ada aktivitasnya dan juga menyebut kabupaten Lumajang yang terindikasi Abal-

Pemerintah Kabupaten kemarin (25/ 1) dan ditampung di Balai Latihan Kerja (BLK) Mejayan, mulai diambil oleh pihak keluarga.

Bahkan sejak Senin malam, sudah ada pihak keluarga yang menjemput mereka di BLK. Menurut Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Drs.Agus Budi Wahyono, M.Si, saat menjemput eks anggota Gafatar, keluarga didampingi pihak pemerintah desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.Q wek,wap,ris,dar

abal dan kegiatannya fiktif.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid SMK Kabupaten Lumajang Saifudin yang menjelaskan bahwa jumlah penerima program bantuan Gubernur Sukarwo berupa SMK Mini di Kabupaten Lumajang adalah hanya satu lembaga yaitu di Pondok Pesantren Al Maliki. Namun Saifuddin bahwa Program

Bantuan dari Gubernur yang berupa SMK mini tersebut menurutnya berlangsung hanya 6 bulan dan pada bulan Februari 2016 ini sudah mau berakhir.

Saifuddin juga menjelaskan secara detail tentang SMK kecil yang merupakan Program Dari Dirjen PSMK yang biasa disebut SMK satu atap dan merupakan program dari

pemerintah pusat dan berbeda dengan SMK Mini. Menurutnya SMK Mini tersebut adalah sebuah program bantuan hibah anggaran dari Gubernur Jawa timur yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan bagi para santri atau masyarakat sekitar Pondok Pesantren untuk mendapatkan berbagai bentuk pelatihan.Q dwi

Situbondo, Bhirawa Banyak perusahaan milik negara di Indonesia yang mampu meraih prestasi bergengsi ditingkat nasional. Tetapi sebaliknya sedikit BUMN yang memberikan reward khusus tatkala sebuah perusahaan meraih penghargaan tertinggi ditingkat nasional. Salah satu diantaranya dialami Perum Perhutani Bondowoso, yang baru-baru ini didaulat sebagai peraih pendapatan terbesar dari produksi getah pinus se-Indonesia.

Raihan prestasi membanggakan ini dicapai berkat kegigihan dan kerja keras seluruh karyawan dibawah komando Adminsitratur Perum Perhutani Bondowoso, Adi Winarno.

Sebagai bentuk perhatian, Perhutani memberikan reward khusus kepada karyawan untuk berwisata ke Jogjakarta selama 3 hari.

Kepada Bhirawa, Adi Winarno mengatakan, penghargaan khusus lembaga yang dipimpinnya kepada seluruh karyawan berupa wisata keliling ke Jogjakarta merupakan buah hasil dari gagasan bersama. Adi lebih memiliki memberikan penghargaan dalam bentuk berlibur wisata daripada penghargaan lain, karena dirasa cocok untuk menghilangkan kejenuhan dari kerja keras selama setahun lamanya.

“Ini merupakan reward dari Perhutani kepada karyawan yang telah ikut bekerja keras

meraih prestasi produksi getah pinus terbesar se-Indonesia. Ini (penghargaan) sudah selayaknya diterima seluruh karyawan Perhutani,” ujar Adi Winarno, sesaat sebelum keberangkatan wisata ke Kota Gudeg Jogjakarta.

Adi dalam arahannya kepada seluruh karyawan Perhutani meminta agar selama berwisata keliling Jogjakarta untuk selalu menjaga nama baik Perum Perhutani Bondowoso dimata masyarakat Kota Pelajar.

Selain itu, kata Adi, para karyawan juga diminta untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan selama berwisata di Jogjakarta sehingga tujuan utama tercapai dengan baik.

“Tujuan kita kan sama yakni menghilangkan rasa penat, rasa stres dan rasa jenuh selama setahun bekerja. Maka jagalah kebersamaan selama di Jogjakarta diantara sesama karyawan, ” pinta mantan Administratur Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat itu.

Usai memberikan arahan, Adi Winarno didaulat panitia untuk memberangkatkan rombangan wisata Perhutani yang menaiki 3 bis di halaman kantor setempat. Agar selama berwisata berjalan lancar dan sukses, lanjut Adi, Perhutani Bondowoso menyerahkan proses keberangkatan dan kepulangan wisatawan kepada EO (event organiser) Adenk asal Malang. Q awi

Bakorwil Pamekasan Bina Aparatur Sipil Negara Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan, Dr. Ashar, mengatakan, pembinaan Aparatur Sipil Negeri (ASN), sebagai langkah lembaga ini meningkatkan prestasi pelayanan didukung birokrasi karyawan –karyawati unggul individual dalam rasa kebersamaan.

Pembinaan peningkatan motivasi dan integritas karyawan ANS, diikuti Kepala dan Sekretaris Bakorwil dan jajarannya, serta para istri, berlangsung satu hari di ruang pertemuan, Senin (25/1), menghadir pembicara Ir. H. Misbahul Huda, M.BA. “Kami hadirkan pak Misbahul Huda sebagai motivator, karna cukup berpengalaman dalam merangsang dan memberi pemahaman membangun etos kerja yang cerdas dan berintegritas,” tambahnya.

Dikatakan, membangun motivasi dalam ceramah itu menjadi

inspirasi bagi teman-teman, bahwa pekerjaan itu bukan kewajiban sudah menjadi kebutuhan, sekaligus ibadah dan pengabdian kepada bangsa dan Negara serta pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat persoalan cerdas, fisik, intelektual, spiritual dan impremalisem itu, teman-teman bisa menciptakan etos kerja yang mumpuni. Supaya lembaga ini sesuai tugas pokok di bidang sinkronisasi, koordinasi, memfasilitasi di 6 Kabupaten dan satu Kota dalam penyelenggaran pemerintahan

dan pembangunan.

“Membangun semangat kerja bukan semata perkembangan globalisasi dan MEA saja. Penciptaan iklim kerja individual, mandiri menghasilkan kebersamaan itu adalah bagian dari ibadah dan pengabdian,” tandas Ashar, mantan Sekdakab Sampang ini.

Sementara Misbahul Huda dalam ceramah ilmiah dalam memotivasi kerja dan integritas pegawai ANS, mengatakan, revolusi mental oleh Presiden RI Djoko Widodo, di era reformasi 1998 lalu. Perubahan itu ada dipermukaan berupa institusi, metalnya belum digarap. Begitu disentralisasi terjadi korupsinya yang marak.

“Revolusi mental dibutuhkan.

Kenapa? Karna transportasi organisasi dibutuhkan menghadapai

globalisasi, entah MEA, apapun bentuk yang dibutuhkan kekuatan.

Yaitu adalah kekuatan spiritual dan tidak cupuk pendekatan budaya dan lainnya,” tandasnya.

Soal kemampuan ASN berbeda-beda, menurut Misbahul Huda, berbeda-beda boleh saja.

Asal seperit spiritual dan metal itu sudah tertanam di setiap ANS maka akan tercipta etos kerja yang saling bersinergis dan dapat menjadi pelayan yang terbaik.

Dikatakan, dikedepan sepirit spiritual itu agar supaya pegawai ASN dalam bekerja yang ada hanya ibadah dan pengabdian, serta motivasi kerja berbasis spiritual harus ikhlas dan totalitas.

“Jangan lupa, mengawali sebuah pekerjaan itu, harus punya visi dan misi agar supaya ada target yang jelas,” tambah Misbahul Huda.Q din,adv

din/bhirawa

Motivator, Ir. Misbahul Huda, saat memberikan ceramah ilmiah di kantor Bakorwil Pemerintahan & Pembangunan Pamekasan, jalan Slamet Riyadi 1, diikuti kepala dan Sekretaris, serta seluruh karyawan dan karyawati, serta para istri.

JAWA TIMUR

Rabu Legi 27 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Cegah Banjir, Bojonegoro Canangkan 100 Ribu Biopori

Bojonegoro, Bhirawa Memasuki musim penghujan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mencanangkan pembuatan biopori atau sumur resapan di 430 desa yang tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk menjaga ketersediaan air dalam tanah. Ditargetkan dalam kurun lima tahun ke depan Bojonegoro memiliki 100 ribu lubang biopori.

Untuk mewujudkan target itu, BLH telah memberikan bantuan 60 unit alat mekanik pembuat biopori dan 240 unit alat manual kepada desa-desa di Bojonegoro. Tiap desa ditargetkan minimal membuat 2.000 lubang biopori. Lingkungan Hidup (BLH) Bojonegoro, Elshadeba Agustina mengatakan, pencanangan itu sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya banjir dan kekeringan pada musim kemarau.

“Pembuatan biopori di Bojonegoro bertujuan untuk menjaga atau mengawetkan tanah dari ketersediaan air.Selain itu tanah juga menjadi subur, karena dalam lubang biopori itu juga tersimpan sampah organik,” kata Elsha, Selasa (26/1).

Pembuatan biopori ini mendapat sambutan postif dari desa. Salah satunya Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu.

Pembuatan lubang biopori telah dilakukan warga di kebun belimbing, tepatnya di saluran air dan gulutan di kebun belimbing. “Alat mekanik bantuan Pemkab Bojonegoro itu dapat membantu warga membuat lubang biopori dengan cepat.

Karena dengan alat itu dalam waktu setengah jam bisa membuat 60 lubang biopori,” ucap Elhsa.

Menurut dia, pembuatan biopori dan sumur resapaan merupakan solusi pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. “Kalau dibuat biopori ketersediaan air akan normal, manfaatnya akan dirasakan cukup lama. Biopori solusi yang bagus untuk ketersediaan air dalam tanah,” katanya.Q bas

Bupati Gencar Sosialisasi Siaga Bencana Antisipasi Sejak Dini Libatkan NU dan Tokoh Masyarakat Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka mengantisipasi adanya berbagai bencana yang saat ini mengancam Bondowoso di saat musim hujan yang terkadang disertai angin puyuh, baik itu berupa tanah langsor maupun banjir. Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni gencar melakukan sosialisasi siaga Bencana dengan melibatkan PCNU dan tokoh masyarakat di masing-masing Kecamatan.

Dalam sosialisasi yang dilakukan bergiliran di semua Kecamatan tersebut, Bupati bersama ketua PCNU KH Qodir Syam dan Ketua DPRD H Achmad Dhafir bertindak langsung sebagai pemateri didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso Ir Kukuh Triyatmoko MM. Hal ini sebagaimana Sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Tegalampel, kemarin.

Menurut Bupati Berdasarkan Peta Perkiraan Potensi Banjir hasil pengamatan bersama badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum dan Bakosurtanal, terdapat 4 (empat) Kecamatan yang berpotensi banjir yaitu : Klabang, Prajekan,

Tapen dan Wringin. Sedangkan potensi gerakan tanah menengah sampai tinggi di Kecamatan : Maesan, Sukosari, Pakem, Tegalampel, Curahdami, Cermee, Prajekan, Tlogosari, Grujugan, Klabang dan Wringin.

“Hal ini perlu disampaikan agar masyarakat tahu dan mengantisipasi sejak dini,” kata Bupati dihadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari Kades, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Para Pengurus NU Tingkat MWC dan Ranting.

Bupati menegaskan jika Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya antisipasi dan kewas-

padaan terhadap potensi terjadinya bencana khususnya Banjir dan Tanah Longsor.

“Kita bukan berharap bencana, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana sehingga terwujud penanggulangan bencana berbasis masyarakat”, kata Bupati kemarin.

Sementara itu, H Achmad Dhafir ketua DPRD Bondowoso dalam kesempatan sosialisasi tersebut menegaskan jika DPRD bersama Bupati Sudah menyediakan dana tak tersangka untuk mengantisipasi dan mengatasi jika terjadi bencana sebagaimana diperkirakan oleh para pihak khususnya BMKG. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk segera melapor dan meminta bantuan pada pemkab khususnya BPBD. “Jika sewaktu-waktu terjadi kejadian, masyarakat kami harap untuk segera melapor melalui tim yang sudah dibentuk mulai tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten untuk segera diatasi”, kata H Achmad Dhafir kemarin.

Sementara itu KH Qodir Syam ketua PCNU dalam ke-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda NF100, th. 2001, Hitam, AG4216RJ, a/n. Sudarti, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 207/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG3227SY, a/n.

Supriyanto, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 208/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih, AG4748RAE, a/n.

Muh Asyhari, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 209/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2015, Hitam, AG2491RAW, a/ n. Siti Asiah, Ds. Duwet, Pakel-T.Agung No. 210/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6965.FF, a/n RIFQI ARIFIYANTO DS. TANJUNG PECINAN RW.08/01 KEC.MANGARAN SITUBONDO No. 211/IMB/BI-II/2016

Perahu nelayan Tongas yang mendapatkan dari dana hibah.

wiwit/bhirawa

Hasil Tangkapan Nelayan Probolinggo Turun 50 Persen Probolinggo, Bhirawa Hasil tangkapan nelayan di Kota dan Kabupaten Probolinggo, beberapa bulan terakhir menurun sekitar 50 persen karena adanya cuaca ekstrim. Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo akan memberikan dana hibah sebesar Rp 2,65 milyar untuk tahun ini.

Dana yang berasal dari APBD 2016 tersebut akan digunakan untuk meningkatkan produksi di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Diskanla Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, Selasa (26/1) mengatakan dana tersebut akan dialokasikan untuk bantuan peningkatan infrastruktur nelayan. Infrastruktur tersebut meliputi sarana tangkap, budidaya dan pengolahan.

“Sarana tangkap meliputi jaring dan dan mesin.

Sedangkan sarana budidaya meliputi benih, pakan dan obat-obatan serta perbaikan kontruksi tambak dan kolam percontohan. Sementara, sarana pengolahan berupa peralatan pengolahan.

Tujuannya, agar hasil yang diperoleh oleh nelayan dapat meningkat,” katanya.

Menurut Dedy, ada 56 kelompok nelayan yang akan mendapatkan bantuan hibah. Yakni 24 kelompok mendapatkan hibah sarana budidaya. 12 kelompok mendapatkan bantuan sarana tangkap. Serta, 20 kelompok mendapatkan bantuan sarana pengolahan.

Selain mendapatkan hibah berupa sarana tangkap, budidaya dan sarana pengolahan, nelayan juga akan mendapatkan bantuan pelatihan dari Diskanla. Bantuan pelatihan meliputi pelatihan budidaya, pelatihan pengolahan dan pelatihan manajemen.

Untuk tahun ini, ada 510 nelayan yang akan mendapatkan pelatihan. Yakni, 140 nelayan

mendapatkan pelatihan budidaya. Lalu 235 nelayan mendapatkan pelatihan pengolahan.

Serta 135 nelayan mendaptkan pelatihan manajemen. “Kalau SDM nelayannya bagus, maka akan berdampak pada peningkatan produksi mereka,” tandasnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada para nelayan untuk waspada dengan adanya angin gending dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada nelayan yang kapalnya akan melaut. “Apalagi sifat angin gending ini adalah panas dan kering sehingga dapat merusak kapal nelayan maupun tanaman warga di daerah pesisir," kata Syahbandar PPP Mayangan, Nonor Wijayanto, Selasa (26/1).

Ia mengatakan setiap hari Jumat malam atau Sabtu, para nelayan meminta SPB guna mencari ikan, meskipun ikan di laut berkurang akibat perubahan cuaca tersebut, namun dari data yang dimilikinya hembusan angin gending tersebut tidak sampai mengurangi jumlah kapal yang akan berlayar.

"Ada sekitar 50 nelayan yang datang untuk meminta izin SPB agar dimudahkan dalam berlayar, namun sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi status awas dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)," paparnya.

Di sisi lain, nelayan asal Desa /Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo mengatakan gelombang besar yang terjadi sudah seminggu yang lalu mengakibatkan dirinya berserta nelayan lain memilih menyandarkan kapalnya di bibir pantai karena dengan cuaca yang tidak bersahabat tersebut ia tidak memungkinkan untuk beraktivitas seperti hari biasa.Q wap

Sukses Pilkada, Pemkab Kediri Gelar Syukuran Pemerintah Kabupaten Kediri menggelarTasyakuran atas Kesuksesan serta Kelancaran pelaksanaan Pemilukada 2015. Acara tersebut digelar di Pendopo Pemerintah Kabupaten Kediri. Hadir dalam Tasyakuran tersebut Penjabat Bupati Kediri, Kapolres Kediri, Dandim 0809 yang diwakili oleh Kasdim, Ketua KPUD, Kepala Satker, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para undangan serta masyarakat umum.

Penjabat Bupati, Drs. Idrus, MSi., menyampaikan dalan sambutannya ucapan rasa syukur atas sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kediri pada tanggal 9

samsul tahar/bhirawa

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Siaga Bencana disaksikan Ketua PCNU KH Qodir Syam dan Ketua DPRD H Achmad Dhafir. sempatan tersebut memberi masukan pada tokoh Agama dan para Guru Ngaji untuk tidak bosan-bosan berdo’a agar Bondowoso dijauhkan dari segala Bencana baik melalui berbagai pengajian maupun berbagai majelis solawat yang saat ini sudah terbentuk di seluruh desa di Bondowoso.

“Sosialisasi ini sebagai bentuk antisipati, tentu kita harus

tetap berdo’a agar Bondowoso jauh dari Bencana”, kata KH Qodir kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menetapkan tim siaga bencana di tingkat Kecamatan hingga tingkat desa agar jika sewaktu-waktu terjadi kejadian luar biasa bisa segera dilaporkan pada pihak terkait dan segera teratasi.Q har

Biaya Nikah dan Rujuk Gratis

Kasus Penggelapan KKPE Bank Jatim Pare Terkatung-katung Kab Kediri, Bhirawa Penanganan Kasus penipuan dan penggelapan sertifikat sebagai jaminan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Bank Jatim Pare Kediri oleh pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) dinilai sangat lambat.Hal tersebut membuat Warga Desa Belor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri selaku korban merasa geram dan kembali meminta Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri secepatnya menangani kasus tersebut.

Warga Desa Belor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Indah mengatakan pihaknya ingin kasus yang merugikan sejumlah warga itu agar cepat diselesaikan. "Kita menanyakan sejauh mana kasus yang ditangani. Kejaksaan menjanjikan dalam waktu dekat ini akan menahan pelaku penggelapan tersebut.

Tetapi jika kasus ini masih lamban kami juga tidak segan bakal lapor ke KPK," kata Indah.

Menurutnya, kasus yang sudah di laporkan sejak tahun 2015 ke Kejaksaan Negeri Ngasem seharusnya dapat segera diselesaikan. Pasalnya, beberapa bukti yang sudah diberikan kejaksaan dinilai sudah kuat. Ditambah tiga pengurus yang dinilai menggelapkan dana KKPE mengakui jika memakai dana tersebut. "Di sini tiga pelakunya sudah mengakui jika memakai dana itu dan bukti-buktinya juga ada, kenapa mereka tidak segera ditahan," jelasnya.Q van

7

Desember 2015 lalu. "Saya berterima kasih kepada Pemerintah, KPUD dan juga masyarakat Kabupaten Kediri atas partisipasinya dalam mensukseskan Pemilukada Kabupaten Kediri tahun 2015," ujar Dr. H. Idrus, M.Si.

Ditambahkan oleh PJ Bupati, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kediri telah berlangsung secara aman, lancar dan kondusif. Tak ada ketegangan, gugatan, kisruh dan juga kegaduhan selama proses Pemilukada berjalan. "Saya mengapresiasi kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang telah menggunakan Hak pilihnya dengan baik.

Dengan begini masyarakat telah ikut serta dalam mensukseskan pesta demokrasi daerah," tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan Istigasah yang dipimpin oleh Ustadz

Masruri Isrom. Doa dan Selawat bersama jamaah yang hadir diiringi rasa syukur yang besar atas suksesnya Pemilukada Kediri 2015 serta Doa supaya Kabupaten Kediri menjadi semakin baik tak lupa dipanjatkan doa kepada Allah Swt. Diketahui dalam Pilkada lalu diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan Harmas (Haryanti - Masykuri) dan pasangan AA (Aripurnomo Adi-Arifin Tafsir).

Dan hasil dari pilkada dimenagkan oleh pasangan Harmas dengan perolehan suara sekitar 63 persen.Q van,adv

Lamongan, Bhirawa Ekspektasi Kantor Urusan Agama (KUA) Guna mewujudkan instansi yang bersih dan melayani masyarakat se-Kabupaten Lamongan dalam hal biaya nikah dan rujuk dengan tidak dipungut biaya ternyata hanya pengumuman formalitas saja.

Meski,Kantor Urusan Agama yang di bawah Kemenag tersebut memeberitahukan kepada masyarakatnya bahwa dalam urusan nikah dan rujuk tidak dipungut biaya ternyata masih terjadi pungutan di lapangan.

Humas Kemenag Nasir, ketika dikonfirmasi Selasa (26/1) mengakui pada kondisi realita di lapangan memang masih ada yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. ”Di Lamongan memang masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diumumkan bahwa biaya nikah dan rujuk itu gratis, akan tetapi ada catatanya,” ujarnya.

Pihaknya juga menambahkan bahwa keterbatasan kewenangan yang menjadi kendala dalam menerapkan aturan tersebut. ”Karena keterbatasann kita yang tidak mempunyai kewena-

ngan terhadap persoalan pungutan di lapangan yang dilakukan oleh oknum pembantu pegawai pecatat nikah,” katanya.

Atas peristiwa pungli itu, pihak Kemenag kembali menegaskan, ada dua point yang harus diperhatikan oleh masyarakat se-kabupaten Lamongan. Dua point yang tidak dikenakan biaya tersebut berdasarkan pada PP No.48 Tahn 2014 Jo dan PP No.19 Tahun 2015 meyebutkan, nikah atau rujuk di KUA pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya.

Sementara satu point lagi ,bagi warga yang tidak mampu dan yang terkena bencana alam dengan melampirkan STKM dari lurah Kepala Desa yang diketahui camat juga tidak dikenakan biaya alias gratis.

Di sisi lain Nasir beranggapan, hal itu terjadi kemungkinanya karena pembantu pegawai pecatat nikah itu pencari jasa. Hal inilah yang membuat terjadinya pungutan biaya di Lamongan. “Sebab, intinya kantor urusan agama tidak pernah meminta biaya, hal itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.Q mb9

Guru PAUD Bakal Dapat Insentif Jombang, Bhirawa Kabar gembira bagi guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Jombang. Pasalnya pada tahun anggaran 2016 pemerintah daerah bakal mengalokasikan anggaran untuk Insentif guru PAUD seperti yang diberikan pada guru TPQ (Taman pendidikan Alquran).

Kabar ini disampaikan Bupati Jombang Nyono Suharli saat pelantikan pengurus baru HIMPAUDI Kabupaten Jombang, Selasa (26/1). “Kalau selama ini baru sebagian dan belum semua pendidik PAUD menerima insentif, saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk mendata guru-guru PAUD di kabupaten Jombang yang akan menerima insentif,” tutur Bupati Nyono Suharli dalam sambutannya di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang.

Seluruh Pendidik PAUD di kabupaten Jombang dikatakannya, akan menerima insentif pada 2016 ini seperti halnya dengan guru ngaji TPQ. “Untuk kebijakan besaran insentif PAUD dan tunjangan guru ngaji akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dalam APBD 2016 mendatang,” imbuhnya.

Seluruh Pendidik PAUD di kabupaten Jombang dikatakannya, akan menerima insentif pada 2016 ini seperti halnya dengan guru ngaji TPQ. “Untuk kebijakan besaran insentif PAUD dan tunjangan guru ngaji akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dalam APBD 2016 mendatang,” imbuhnya.

Bupati juga mengingatkan agar Pengurus Himpaudi Kabupaten Jombang setelah dikukuhkan ini segera bekerja. Segera menyusun langkah dan program-program yang berkualitas dengan mengedepankan sinergitas dan kerjasama yang baik.

Banyak tugas kedepan yang sudah menunggu. Q rur

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

SKPD Kota Batu Lambat Serahkan Laporan Batu, Bhirawa Para kepala SKPD di Kota Batu mendapatkan warning atau peringatan untuk segera menyerahkan laporan kegiatan maupun proyeknya. Dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baru 24 SKPD yang sudah menyerahkan laporannya tahun 2015. Walikota tak ingin mengulangi kesalahan tahun lalu dimana Pemerintah Kota mengalami keterlamatan dalam menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu ke DPRD. Khawatir akan tertunda seperti tahun lalu, sejak jauh hari Pemkot Batu mulai ngebut penyusunan LKPJ Wali Kota Batu tahun anggaran 2015. Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menegaskan bahwa pihaknya sudah mematok hari Jumat (29/ 1) mendatang adalah hari terakhir bagi SKPD untuk menyerahkan semua laporan untuk dijadikan bahan LKPJ Wali Kota.

Diketahui, hingga saat ini dari 41 SKPD di lingkungan Pemkot Batu, baru 24 SKPD yang menyerahkan laporannya, sementara yang lainnya belum melaksanakan.

“Untuk laporan perencanaan di Bappeda, baru 24 SKPD yang menyerahkan laprannya. Sedangkan laporan pengerjaan proyek yang harusnya diserahkan ke Bagian Ekonomi Pembangunan, baru 23 SKPD saja yang sudah menyerahkan,”ujar Punjul, Selasa (26/1). Karena itulah, lanjut Punjul, dalam pertemuan internal Kepala Daerah dengan SKPD, pihaknya telah mengingatkan agar masing-masing segera menyelesaikan laporannya dan menyerahkannya tepat waktu. Q nas

Dishub Berantas Permainan Tarif Angkot Kota Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang merasa geram dengan pengaduan yang mengatakan banyak angkutan kota (angkot) yang menarik tarif di atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Mulai Senin (25/1) kemarin, Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan razia angkot serta melakukan pengecatan besaran tarif angkot resmi di setiap angkot yang beroperasi di Kota Malang. Hal ini dilakukan agar para sopir tidak menarik tarif di atas ketentuan yang telah ada.

“Jadi besaran tarif angkot yang berlaku kita cat di kaca pintu masuk angkot dan kaca belakang angkot. Dengan mengecat besaran tarif di kaca angkot, maka masyarakat yang menjadi penumpang bisa mengetahui besaran tarif resmi angkot. Dan penumpang bisa memberikan teguran kepada para sopir yang menarik tarif di atas ketentuan yang ada,”ujar Kepala Dishun Kota Malang, Handi Priyanto, Senin (25/1).

Untuk melakukan penge-

catan tarif di kaca angkot, kemarin Dishub telah menerjunkan 1 tim khusus. Tim ini akan mendatangi terminalterminal yang ada di Kota Malang untuk kemudian mengecatkan besaran tarif di angkot-angkot yang ada. Hal yang sama juga dilakukan di tempat pengujian angkot.

“Namun angkot yang berada di tempat pengujian, jumlahnya sedikit setiap harinya.

Karena itu tim ini saya instruksikan untuk mendatangi terminal-terminal yang ada.

Selain merazia penarikan tarif, tim ini sekaligus mengecatkan besaran tarif di kaca angkot,”tambah Handi.

Diketahui sesuai Perwali nomor 6 tahun 2015, menyebutkan bahwa tariff angkot untuk penumpang umum adalah Rp3500. Sedangkan tarif untuk pelajar adalah Rp2000.

anas bachtiar/bhirawa

Handi Priyanto Besaran tarif inilah yang dicat secara permanen di masingmasing angkot.

Handi juga memberikan pesan khusus kepada para sopir agar tidak lagi mempermainkan tarif angkot. Hal ini untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang dan sekaligus memperbaiki citra Angkot Kota Malang di tengah masyarakat.

“Agar angkot-angkot ini tidak menjadi alternatif terakhir bagi masyarakat yang membutuhkan alat transportasi, maka para sopir angkot jangan mempermainkan tarif.

Realisasi Jalan Tembus, Pemkab Malang Dijatah 21,7 Km Kab Malang, Bhirawa Kemacetan di wilayah Kabupaten Malang yang menuju Kota Batu akhirnya bisa terpecahkan, Sebab, jalan tembus tersebut akan segera dibangun. Sehingga dengan dibangunnya jalan tembus menuju ke Kota Batu, maka akan mengurangi dampak kemacetan kendaraan bermotor di wilayah Malang Utara. Jalan tembus ini dibangun sejauh 34 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang hingga Kota Batu. Kabupaten Malang mendapat bagian pembangunan jalan sejauh 21,7 kilometer.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang HM Anwar, Selasa (26/1), kepada Bhirawa mengatakan, jika Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang sudah menandatangani perjanjian atau Memorandum Of Understanding (MOU) terkait jalan tembus Pasuruan-Batu. Sedangkan jalan tembus itu juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dua kepala daerah Malang Raya dan Kabupaten Pasuruan yang sama-sama bersinergi memuluskan langkah tersebut.

“Terlebih lagi, keberadan jalan tembus itu sangat penting untuk mengurai kemacetan di wilayah Malang Utara yakni Lawang-Singosari. Namun, pembangunan jalan tembus ke Kota Batu yang bersinergi dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, masuk dalam program jangka panjang,” paparnya.

Dan MOU itu, lanjut Anwar, telah ditandatangani ketiga kepala daerah, pada Senin (25/1), di kantor Gubernur Surabaya, yang juga ditandatangani Gubernur Jawa Timur (Jatim) H Soekarwo. Sedangkan jalan tembus dari wilayah Kabupaten PasuruanKabupaten Malang-Kota Batu sendiri, dimulai dari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, yang kemudian masuk Lawang, Singosari, Kab. Malang dan tembus ke Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

Jika masih ingin menjadi pilihan masyarakat, para sopir angkot jangan lagi mempermainkan tarif angkot yang sangat merugikan masyarakat.

Dengan demikian angkot di Kota Malang akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” imbau Handi.

Adapun jumlah angkot di Kota Malang saat ini mencapai 1700 unit. Angkot tersebut beroperasi di 24 jalur yang tersebar di dalam Kota.

Banyaknya angkot yang be-

roperasi, juga mengakibatkan munculnya terminal-terminal bayangan selain terminal resmi yang telah ada. Untuk Kota Malang ada tiga terminal besar yang menjadi jujukan angkot. Yaitu, Terminal Arjosari, Terminal Landungsari, dan Terminal Gadang. Q nas

Pemkab Malang Bina Eks Anggota Gafatar

Warga Malang Diminta Waspada Puting Beliung Malang, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang meminta warga setempat untuk mewaspadai bencana puting beliung selama intensitas hujan cukup tinggi dan dalam waktu cukup lama.

Kepala BPBD Kabupaten Malang, Hafie Lutfi di Malang, Selasa (26/1), mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada penjabat Bupati Malang Hadi Prasetyo dan Sekda Abdul Malik agar segera menginstruksikan secara resmi soal peringatan akan potensi dan bahaya puting beliung di wilayah itu.

“Instruksi secara resmi ini untuk mengingatkan agar masyarakat selalu waspada, bahkan instruksi itu disebar ke seluruh camat dan disosialisasikan pada warga. Harapannya seluruh camat mensosialisasikannya kepada kepala desa/ lurah serta masyarakat luas,” katanya.

Selain puting beliung, lanjutnya, bencana lain yang harus diwaspadai di daerah ini adalah tanah gerak, banjir, dan tanah longsor.

“Dalam kondisi apapun, masyarakat jangan sampai lengah agar tidak sampai ada korban jiwa maupun materi ketika terjadi bencana, namun harapan kita kan semua baik-baik saja dan tidak sampai terjadi bencana apapun,” tegasnya.

Pekan lalu, puting beliung melanda Kabupaten Malang, yakni terjadi di Dusun Pamotan Krajan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit dan Dusun Sukun, Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen.

Sedangkan tanah gerak belum ada indikasi, namun sangat mungkin terjadi melihat kondisi kebencanaan di wilayah Kabupaten Malang selama ini.Q ant

Rabu Legi 27 JANUARI 2016

anas bachtiar/bhirawa

DKP Kota Malang mulai melakukan renovasi taman di kawasan Mojolangu yang merupakan kawasan pinggiran di Kota Malang

Pemkot Malang Benahi Taman di Pinggiran Kota Kota Malang, Bhirawa Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang terus berupaya melakukan pemerataan terhadap pembangunan taman di Kota Malang.

Karena itu DKP Kota Malang mengalihkan beberapa renovasi taman ke kawasan pinggiran. Dan salah satu yang diuntungkan adalah masyarakat Kelurahan Mojolangu yang akan mendapatkan 1 jatah pembangunan taman di daerahnya.

Kepala DKP, Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa pihaknya telah bertekap agar pembangunan taman di Kota Malang tidak terkesan dilakukan di tengah kota saja. Karena itulah beberapa kawasan di pinggiran kota yang telah memiliki taman namun tak terawat, DKP

segera merenovasinya.

“Kami berupaya melakukan pemerataan pembangunan taman. Tak hanya warga di tengah kota saja yang bisa menikmati keberadaan taman, tetapi warga pinggiran juga akan memiliki kesempatan yang sama,” kata Erik, Senin (25/1) kemarin.

Taman di pinggiran kota yang direnovasi, akan dilengkapi dengan beberapa permainan untuk anakanak dan dikonsep agar ramah publik. Beberapa proses pengerjaan lain saat ini sedang dilakukan.

“Dengan demikian diharapkan indeks kebahagiaan masyarakat naik, seiring dengan pembangunan taman di kawasan pinggiran,” tambahnya. Tak hanya di kawasan Mojolangu, DKP juga telah melirik dan merencanakan

pembangunan taman di daerah pinggiran yang lain. Di antaranya, taman di sepanjang Jalan MelatiJalan Bungur dalam waktu dekat juga akan dirombak dengan konsep ‘glee tree’.

“Tahun ini kami juga akan renovasi taman yang sudah lama tak tersentuh pembangunan itu,”tegas Erik. Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, DKP terkesan hanya mempercantik taman yang ada di kawasan tengah kota. Seperti Taman Alun-alun Tugu, Taman Jalan Ijen dan kawasan lain, namun meninggalkan taman yang ada di pinggiran kota.

Kondisi ini yang melatarbelakangi anggota dewan untuk mendesak DKP agar melakukan pemerataan renovasi taman di Kota Malang. Q nas

Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah melakukan penjemputan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebanyak 17 orang berasal dari Kabupaten Malang, dari Asrama Transito, milik Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Sementara eks anggota gafatar ini ditempatkan di di gedung milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten setempat.

Kepala Dinsos Kabupaten Malang Sri Wahyuni Pudji Lestari, Selasa (26/1), kepada wartawan menjelaskan eks anggota Gafatar tersebut terdiri dari 6 pria dewasa, 4 perempuan dewasa, serta 7 anak-anak.

“Dari 17 orang tersebut kita tampung sementara selama 3 hari.

Dan selanjutnya, akan kita pulangkan ke rumahnya masingmasing, setelah mereka mendapatkan pengarahan baik dari, Dinsos, Badan Kesejahteraan, Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol), Majelis Ulama Indomesia (MUI), Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga (LK3), Kodim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu, dan Polres Malang,” terangnya.

Dijelaskan, eks anggota Gafatar tersebut dari Asrama Transito Surabaya diangkut dengan menggunakan dua bus milik Pemkab Malang. Dan ketika tiba di gedung UPT Loka Bina Karya, raut wajahnya terlihat kelelahan.

Sementara, Loka Bina Karya mampu menampung maksimal 40 orang. Selain itu, satu orang dewasa dan dua anak-anak saat tiba di tempat penampungan sementara dalam kondisi sakit influenza dan diare.

“Tapi mereka sudah mendapatkan penanganan oleh tim medis dari Puskesmas Pakis,” ungkapnya.

Selama di tempat penampu-

ngan sementara ini, Sri mengatakan diberikan penyuluhan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Dengan melibatkan berbagai instansi terkait, dan mereka juga diberikan pendampingan dari aspek psikologis terhadap eks Gafatar tersebut. Dan Pemkab Malang sekarang akan melakukan skenario ketika eks anggota Gafatar dipulangkan ke keluarga masing-masing.

“Namun saat ini Pemkab Malang lebih memfokuskan pada pendekatan ideologi terlebih dahulu. Dan eks anggota Gafatar tersebut akan dijamin pemerintah daerah tentang kebutuhan hidupnya. Terutama nantinya, mereka diarahkan ke pemberdayaan ekonomi, karena mereka sudah terlanjur menjual sawah dan ladang di kampungnya,” tuturnya.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu Letkol (Inf) Riksani Gumay menyampaikan, jika dirinya telah memberikan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia kepada eks anggota Gafatar.

“Karena wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Menurut dia, wawasan kebangsaan yang disampaikan kepada eks anggota Gafatar tersebut, agar paham tentang bagaimana memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa ini. Sehingga dengan harapan mereka akan kembali menjalani kehidupan yang wajar, serta mereka tidak gampang menerima ajaran yang sesat.

“Kami akan mengakomodir korban Gafatar sampai di kampung halamannya. Dan kita dari jajaran TNI, Polri dan Pemkab Malang akan mengakomodir jika mereka kembali kemasyarakat, serta akan kita kawal hingga menjadi warga negara yang baik dan benar,” tandasnya. Q cyn

cahyono/bhirawa

Staf Ahli Bupati Malang Bidang Hukum dan Politik Yoyok Wardoyo (kanan) saat memberikan penyuluhan terhadap eks anggota Gafatar, di UPT Loka Binas Karya Dinsos Kab Malang, Desa Banjarejo, Kec Pakis, Kab Malang

Balaikota Ditanami Bermacam Varietas Buah Unggulan Batu, Bhirawa Berbagai varietas tanaman buah unggulan kini bisa ditemui di halaman Balaikota Batu. Bibit tanaman tersebut dibawa secara khusus oleh komunitas pecinta tanaman yang menamakan dirinya Laskar Kelud.

Mereka menyatakan ingin berpartisipasi dalam penghijauan halaman balaikota yang baru ditempati pada awal tahun ini. Meskipun Laskar Kelud bukan merupakan warga Kota Batu, namun komunitas ini memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian tanaman dan penghijauan. Ketika mendengar Pemkot Batu tengah gencar mengisi halaman balaikota dengan berbagai tanaman, merekapun menyatakan ingin berpar-

tisipasi.

“Para relawan Laskar Kelud ini berasal dari beberapa wilayah di antaranya, Pujon, Ngantang, Kasembon, Tumpang, dan Karangploso. Wilayah ini merupakan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Malang,”ujar Kordinator Laskar Kelud, Soni Sulaksono, Selasa (26/1) kemarin.

Ia menjelaskan bahwa wilayah di atas merupakan kecamatan yang berada di ketinggian pegunungan. Karena itu mereka memiliki beraneka varietas tanaman pohon langka hingga tanaman buah unggulan.

“Beberapa tanaman buah yang kita miliki merupakan hasil persilangan dari beberapa tanaman buah dari beberapa daerah bahkan dari

luar negeri. Penelitian dengan melakukan persilangan itu dilakukan sendiri oleh anggota komunitas Laskar Kelud,”jelas Soni. Khusus untuk penghijauan di kantor ba-

laikota, mereka membawa tak kurang dari 48 bibit dari 9 varietas tanaman buah unggulan.

Di antaranya, blimbing red dari Malaysia, jambu lilin

anas bachtiar/bhirawa

Meskipun masih banyak bongkahan paving, tak menyurutkan semangat Komunitas Laskar Kelud untuk berpartisipasi dalam menghijaukan sudutsudut halaman balaikota.

merah dari Thailand, buah kepel dari Jogjakarta, durian Bontang, jambu air madu dari Deli, dan jambu Darsono yang merupakan hasil persilangan yang dilakukan komunitas Laskar Kelud.

Meskipun bibit-bibit tanaman ini baru ditaman kemarin, namun dipastikan penghuni Balaikota Batu sudah bisa menikmati buahnya dalam jangka waktu 2-3 th. Seperti durian Bontang yang merupakan tanaman yang memiliki pohon besar dan tinggi. Namun untuk varietas ini diperkirakan sudah bisa berbuah dalam waktu 3 tahun. “pohon durian Bontang ini juga tidak terlalu tinggi sehingga kita tak memerlukan tangga yang tinggi saat mengambil buahnya,”ujar Soni. Q nas

OLAHRAGA

Rabu Legi 27 JANUARI 2016

LINTASAN

DKI Kirim Tim Bisbol ke Luar Negeri Jakarta, Bhirawa Pengurus provinsi Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) DKI Jakarta berencana akan mengirim tim bisbol ke luar negeri untuk memperdalam latihan menjelang Pekan Olahraga Nasional XIX 2016.

"Untuk tim bisbol, kita sudah mengajukan ke KONI melakukan 'try out' di luar. Pilihannya kalau tidak Filipina, bisa juga ke Taipei (Taiwan)," kata Ketua Pengprov Perbasasi DKI Jakarta Syaiful Bahri saat ditemui di Jakarta, Selasa siang.

Selain itu, dalam rangka persiapan PON yang direncanakan berlangsung pada September mendatang pengprov Perbasasi DKI Jakarta juga akan melibatkan timnya dalam "Merlion Cup" di Singapura.

"Nanti acaranya pada Februari, yang akan dikirim tim softball putra dan putri," tutur Syaiful.

Dia menjelaskan, pemain yang diikutkan dalam Merlion Cup merupakan pemain yang juga akan bertanding membela DKI Jakarta di PON 2016.

Sehubungan dengan program latihan menjelang PON 2016, Pengprov Perbasasi DKI Jakarta juga akan tetap melakukan latihan rutin di dalam negeri.

Untuk mengantisipasi renovasi kompleks olahraga di Senayan, Syaiful menerangkan pihaknya juga sudah memiliki rencana untuk memindah lokasi latihan di sejumlah tempat di Jakarta.

Sebagai lokasi pengganti di Senayan, Syaiful mengatakan pihaknya kemungkinan besar akan mengalihkan aktifitas latihan di lapangan Rawamangun, yang juga berdekatan dengan sirkuit balap sepeda velodrome.

Walaupun diketahui lokasi tersebut belum sepenuhnya bisa digunakan, namun dia menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.Q ant

Jabar Siapkan Latihan Maraton di Empat Negara Bandung, Bhirawa Tim tenis meja Pelatda PON XIX/2016 menyiapkan program latihan marathon di empat negara yakni Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Filipina pada triwulan kedua 2016.

"Bulan Februari mulai sentralisasi latihan, termasuk atlet Pelatnas kita upayakan bisa tetap satu tim. April 2016 kita mulai berlatih di Malaysia kemudian Korea, Tiongkok dan Filipina secara marathon," kata Sekretaris Umum KONI Jabar Dadang Sudradjat di Bandung, Selasa.

Ia menyebutkan, latihan di luar negeri akan dilakukan oleh atlet putra dan putri.

Jabar saat ini menyumbang enam atlet di Pelatnas Asian Games 2018 antara lain Yon Mardiono, Gilang Maulana, Dahlan Haruri dan Ade Kharisma.

Pada PON XIX/2016 Jabar, tuan rumah menargetkan meraih minimal tiga medali emas dari tenis meja tersebut sekaligus mengamankan posisi juara umum. Beberapa pesaing Jabar masih dari Jatim, Kaltim dan DKI Jakarta.

"Program latihan ke luar negeri merupakan program yang digulirkan KONI Jabar untuk memaksimalkan pencapaian juara umum atau "Jabar Kahiji" pada PON XIX/2016," kata Dadang.

Pemilihan negara tujuan latihan itu, kata dia disesuaikan dengan karakter calon lawan yang akan dihadapi. Menurut Dadang Malaysia, Korea, Tiongkok dan Filipina merupakan negara yang memiliki kekuatan pada cabang olahraga itu.

"Kita seuaikan karakter lawan yang akan dihadapi pada uji tanding di luar negeri itu yang sama dengan bakal lawan kita nanti di PON," katanya.Q ant

KONI Ancam Stop Dana Puslatda Tinju Surabaya, Bhirawa Belum kembalinya para petinju untuk menjalani programn Puslatda dan tidak ada satupun atlet yang mengikuti tes fisik, membuat KONI geram. Induk organisasi olahraga tertinggi di Jatim itu bahkan mengancam akan mengentikan aliran dana Puslatda.

Menurut Ketua Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Jatim, Irmantara Subagya dari enam cabor yang menjani tes fisik, tinju tercatat sebagai satu-satunya cabor yang tidak datang. “Konsekuansinya dana puslatda tinju bisa kita hentikan jika mereka tidak menjalankan program dengan baik, “ tegasnya, Selasa (26/1).

Program Puslatda Tinju tidak berjalan sejak akhir Desember

lalu, empat petinju Jatim yang lolos ke PON belum kembali.

Padahal, seluruh cabor sudah diharuskan berlatih normal kembali satu minggu setelah libur tahun baru.

Sebelumnya, pemusatan cabor tinju digelar di Gedung KONI Jawa Timur. Sejak sebulan lalu, ring tinju yang berdiri di halaman belakang tampak melompong tidak terpakai. “Saya sudah informasikan ke semua petinju untuk kembali, tapi alasanya belum bisa beli tiket, “ ucap Project Officer Puslatda Tinju, Solder.

Cabang tinju sendiri meloloskan empat atler di PON 2016 yang digelar di Bandung, September mendatang. Empat petinju itu adalah Liberthus Gha, Apriel Daniel, Randy Ngabalin dan Jefry Hitarium. Dalam Pra PON 2015, tinju mendulang satu medali emas. Q wwn

Tarung Derajat Jatim

Tiga Petarung Bela Indonesia Surabaya, Bhirawa Tiga petarung yang tergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) tarung derajat Jatim, kembali mendapat kesempatan untuk membela Indonesia di ajang Kejuaran Tarung Derajat se Asia Tenggara di Malaysia, 25-27 April 2016 mendatang.

Mereka dinilai layak bergabung dengan tim merah putih setelah meraih medali emas di Pra PON 2015 di Bandung, yaitu Rismianty Amelia (45-50 kg)dan Siti Rofikoh (50-54 kg). Sedangkan satu lagi adalah atlet putra Cahyo Harjo Prakoso (70-74 kg), "Kami sudah terima pemberitahuan, ada tiga atlet Jatim yang akan berangkat ke Malaysia, " ujar Ketua Harian Pengprov Keluarga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim, Erwin H. Poedjono, Selasa (26/1).

Ajang Kejuaraan Tarung Derajat se Asia Tenggara ini sudah dua kali digelar. Sebelumnya, digelar di Bali pada 2015. Saat itu Jatim juga mengirimkan tiga wakilnya.

Hasilnya, Jawa Timur menyumbang satu medali emas dari satu perak. "Mudah-mudahan bisa lebih baik, meski tidak mudah karena perasiangan bakal lebih berat, " ucapnya.

Dari tiga atlet yang terpanggil, dua diantaranya sudah pernah tampil di ajang yang sama. Tahun lalu, Rismianty Amelia menyumbang medali emas sedangkan Cahyo Harjo Prakoso membawa pulang medali perak. Khusus Siti Rofikoh, ajang di Malaysia merupakan debut perdananya di level internasional.

Meski baru pertama, kemampuan gadis kelahiran Banyuwangi sudah tidak perlu diragunkan.

Termasuk ketika meraih medali emas di Pra PON 2015. Padahal, saat itu Rofikoh juga baru menjalani debut pertama di level nasional, "Soal kreteria pemanggilan yang menentukan pusat, " jelas pria yang menjabat Dirut PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini.

Saat ini, ketiga petarung Jatim itu juga merupakan penghuni Puslatda Jatim yang diproyeksikan tampil di PON 2016, September mendatang, "Khusus Rofikoh tahun ini baru masuk Puslatda, tapi SK Pusltada dari KONI belum turun, " puQ ngkasnya. wwn

Jatim akan menyiapkan enam atlet terbaik untuk turun di nomor open water.

wawan tiyanto/bhirawa

Renang PON Jatim

Tambah Nomor Baru, Undang Pelatih Asing Surabaya, Bhirawa Tambahan nomor baru di cabang olahraga (cabor) renang pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016, menjadi peluang bagi perenang Jatim untuk menambah medali emas. Itulah mengapa KONI Jatim mengundang pelatih asing untuk melatih para atlet Puslatda.

Dua pelatih asing itu adalah Jenis Gasper asal Belanda dan Neil Broug (Australia).

Sedangkan dua nomor baru yang akan dilombakan di PON adalah Open Water Swimming. Dari nomer baru ini ada tiga klasifikasi yakni untuk 3000 meter, 5000 meter, 10000 meter.

Menurut Ketua Pembinaan dan Prestasi Pengprov Pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jatim Chusaini Matleq menjelaskan kedua pelatih itu menangani para atlet di tempat berbeda, Jenis Gasper melatih atlet Puslatda yang berada di Petrokimia Gresik, sedangkan Neil Brough menangani perenang yang berada di Kolam Renang KONI di Surabaya.

Sedangkan jumlah perenang Jatim sebanyak 16 perenang dan 1 perenang mundur yaitu Eni Susilowati yang hamil.jadi tinggal 15 perenang yang akan di gembleng kedua pelatih asing.

Chusaini berharap atlet renangnya yang bergabung di program pemusatan latihan daerah (Puslatda) Jawa Timur tetap memanfaatkan waktu 8 bulan untuk bisa meningkatkan kemampuannya selama di tangani pelatih asing. "Renang ditarget KONI Jatim untuk bisa meraih delapan emas PON, jadi saya berharap para atlet bisa memanfaatkan waktu untuk mengasah kemampuannya," kata Chusaini, Selasa (26/1).

Saat disinggung mengenai pelaun meraih emas di nomor yang baru, ia mengatakan jika dalam nomor baru ini akan ada enam atlet puslatda yang akan turun di Open Water Swimming, September mendatang.

Menurutnya keenam perenang ini dipilih berdasarkan hasil pra PON lalu dimana keenam perenang ini mendapat peringkat yang cukup bagus.

Untuk kelas 3.000 meter, perenang putri berhasil memboyong rangking 2, sedangkan putra berada di rangking 3, sedangkan untuk kelas 5.000 meter,perenang putri berhasil menduduki peringkat 1 sedangkan putra di peringkat 3, dan untuk kelas 10.000 meter, perenang putra dan putri berhasil menduduki peringkat ke 2. Dengan hasil ini secara otomatis JawaTimur memiliki peluang besar untuk bisa memperebutkan emas.

"Dengan hasil pra PON harusnya Jawa Timur memiliki peluang membawa pulang emas, meski kita lihat Jawa Barat masih menjadi bayangan untuk kita merebut emas " paparnya.

Jika tidak ada perubahan, Jatim akan menurunkan perenang di PON XIX Jabar, yakni, Patricia Yosita, Iffy Nadya, Indra Gunawan, Ressa Kania Dewi, Glenn Victor, Muh Hamgari, Adinda Larasati, Wilson dan lainnya sudah masuk tim renang Jawa timur persiapan PON 2016 perenang estafet putri terdiri dari Patricia, Ressa, Adinda, Nurul Fajjar, estafet 4x200. Jumlah medali yang di perebutkan sebanyak 40 medali emas putra 20 emas putra dan 20 medali emas putri, dan jatim mendapatkan kuota maksimal Jatim dan yang mendapatkan kouta maksimal yaitu DKI dan Jabar. Q wwn

Wali Kota Madiun Buka Rakor Pejabat Pemerintahan Daerah Tema: Sukseskan PIN Polio 2016 Menuju Eradikasi Polio Dunia

WALI KOTA Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah, dengan Tema “Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2016 Menuju Eradikasi Polio Dunia” di Wisma Haji Pemkot Madiun, Selasa (26/1).

wawan triyanto/bhirawa

Atlet tarung derajat puti Jatim, Rismianty Amelia diharapkan mampu mempertahankan medali emas di ajang Kejuaran Tarung Derajat se Asia Tenggara di Malaysia, 25-27 April 2016.

Sidoarjo Tuan Rumah Tinju WPBF Asia Pasifik Jakarta, Bhirawa Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, 21 April ditetapkan sebagai tuan rumah pertandingan tinju kelas ringan WPBF Asia Pasific yang akan mempertemukan petinju Indonesia, Mukhlis Roy melawan petinju Filipina, Allan Tanada.

Dipilihnya Jawa Timur sebagai tuan rumah pertandingan tinju bergengsi ini, Direktur Legal Corsec dan Jaringan INEWS TV, Wijaya Kusuma mengatakan jika provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Soekarwo itu banyak melahirkan petinju berbakat di Tanah Air termasuk promotornya.

"Surabaya dan sekitarnya merupakan gudang petinju. Banyak juga promotor yang sejauh ini bisa melahirkan petinju berbakat disana. Termasuk Pak Robert Simangunsong (promotor)," katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima media Selasa.

Kembali bergeliatnya tinju Indonesia disambut dengan baik oleh promotor Robert Simangunsong. Menurut dia, pihaknya senang bisa bekerja sama dengan salah satu televisi nasional. Artinya, kata dia, Indonesia bisa melahirkan petinju tingkat dunia dan tidak hanya Daud Yordan saja. Lebih lanjut, ini merupakan waktu yang tepat untuk menemu-

9

kan bibit untuk tampil di kancah internasional.

"Kita ngin memacu semangat petinju nasional untuk tampil di kancah internasional. Kita sejauh ini memang hanya mempunyai Daud Yordan. Namun itu bukan tidak mungkin kita bisa menemukan petinju berbakat lainnya, salah satunya adalah Roy Mukhlis ini. Mudah-mudahan bisa terjadi dan dapat menjadi tontonan yang menarik untuk pecinta tinju di Tanah Air," katanya.

Sementara itu Mukhlis Roy mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik guna menghadapi Allan Tanada.Petinju berjuluk The Sniper berkata jika dirinya hanya ingin menampilkan penampilan terbaiknya sambil menonton rekaman hasil pertarungan Allan sebelumnya. Sehingga ia belum bisa meramalkan apakah akan menang KO atau angka.

"Sejauh ini saya sangat siap, apalagi saya sudah menyimpan rekaman pertarungan Allan. Saya belum bisa memprediksi bakal menjatuhkan lawan di ronde berapa, yang terpenting saat ini adalah memberikan yang terbaik," katanya.

Pertandingan menarik senada dengan Roy, Allan mengaku bakal memberikan pertarungan yang menarik untuk masyarakat Indo-

nesia. Petinju berjuluk The Leopard itu menyadari bahwa lawan yang dihadapinya nanti bukan petinju yang mudah dikalahkan.

Namun demikian, dengan kerja keras selama pelatihan kemungkinan dia bisa mengalahkan petinju jangkung tersebut.

"Saya yakin bisa tampil baik dan mencoba bermain dengan baik. Saya tahu dia petinju yang bagus. Tapi saya yakin bisa lebih baik darinya di pertarungan nanti. Saya akan mempersiapkan dengan melakukan latihan dan kerja keras. Hal ini sangat penting untuk merebut kemenangan," katanya.

Mukhlis Roy selama ini telah melakoni 36 pertarungan profesional, dengan hasil 31 kemenangan (21 KO), lima kali kalah, dan tiga kali imbang. Di atas kertas pengalaman anak asuh mendiang Sutan Rambing masih jauh ketimbang Allan. Petinju Filipina itu mencatatkan 20 kali bertarung, menang 12 kali, kalah lima kali, dan tiga kali imbang.

Pada pertandingan yang disiapkan oleh InewsTV nanti selain mempertemukan Mukhlis Roy melawan Allan Tanada juga akan ada partai tambahan yang akan mempertemukan juara nasional Hanif Brawijaya melawan Erick Distroyer pada gelar sabut emas KTI kelas bulu.Q ant

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah itu dihadiri Ketua DPRD Kota Madiun, Forpimda, Wakil Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun beserta Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Direktur BUMD, Camat serta Lurah se Kota Madiun. Hadir pula Ketua Tim sudarno/bhirawa Penggerak PKK Kota Madiun dan Dharma Wanita Kota Madiun, Ketua LPMK dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun, dr. AS Wardani, M.Mkes seluruh Tokoh Masyarakat Kota Madiun, (paling kiri) tampak memberikan pemaparan Sukseskan PIN Kepala Instansi Vertikal dan BUMD di Kota Polio 2016 Menuju Eradikasi Polio di Indonesia di Wisma Haji, Madiun, Ketua LSM Kota Madiun.

Senin (26/1) Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH.MM Menurut Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH.MM, pelaksanaan PIN polio 2016 (baju batik) dan Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd. diperlukan koordinasi yang sinergis antara PIN Polio 2016 yakni, Mengurangi risiko pePemerintah dan Masyarakat agar Kota Madiun nularanb terhadap importasi virus polio. Mesukses melaksanakan PIN polio 2016 menuju mastikan tingkat imunitas terhadap polio khuEradikai Polio Dunia. “Karena tahunh ini, kita susnya virus P2 di populasi (herd immunity) (Pemkot Madiun. Red) semaksimal mungkin cukup tinggi dengan cakupan 95 %. Memberikan membuat kesejahteraan dan keterbukaan kepada perlindungan secara optimal dan merata pada masyarakat,”tegas Wali Kota. kelompok umur 0 -59 bulanterhadap kemuLebih dari itu lanjut Bambang Irianto, untuk ngkinan munculnya kasus polio yang disebabkan menuju warga sejahtera, maka Kota Madiun oleh virus polio Sabin. mencanangkan PIN Polio tahun 2016 yang Dikatakan oleh dr. AS Wardani, dalam dilaksanakan tanggal 8 – 15 Maret 2016 dengan pelaksanaan PIN Polio 2016 di Kota Madiun sasaran anak usia 0 - 59 bulan tanpa melihat jumlah sasaran di Kota Madiun sekitar 12.737 status imunisasinya. balita (data per November 2015 lalu) Target Min Pelaksanaan PIN Polio di Kota Madiun 95 %, valid dan merata di seluruh Kelurahan. PIN dilakukan di tempat pelayanan kesehatan dan Polio bersifat imunisasi tambahan (Booster), pos pelayanan imunisasi yang telah ditentukan artinya tidak menggantikan imunisasi rutin. yaitu : Posyandu, Puskesmas, Puskeswmas Karena PIN Polio tidak memperhitungkan status Pembantu, Rumah Sakit, PAUD, Pasar Besar, Sri imunisasi sebelumnya. Juga PIN Polio tidak Ratu, Sun City, Matahari, Mall dan Pasar Sleko. memperhitungkan interval minimal dengan Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota imunisasi polio sebelumnya.

Madiun, dr. Agung S. Wardani, M.Mkes dalam “Yang jelas, anak yang tidak datang dan belum paparannya menyebutkan, tujuan pelaksanaan mendapatkan imunisasi pada saat hari H harus dikunjungi (sweeping) dan diberikan imunisasi polio dalam kurun waktu maksimal 3 hari,” kata bu Dani panggilan akrap dr. AS Wardani mempertegas Rakoor Pejabat Pemerintahan Daerah Kota Madiun seperti terurai diatas, kesimpulannya, yaitu, Indonesia mendukung sepenuhnya Strategi Eradikasi Polio (the Polio Endgame Strategic Plan). Tantangan yang besar akan dihadapi oleh Indonesia 3 - 5 tahun mendatang. Dibutuhkan komitmen yang kuat, tidak hanya dari Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Persiapan yang matang dan koordinasi yang baik sudarno/bhirawa sangat penting untuk menyukseskan Tampak peserta Rakoor Pejabat Pemerintahan Daerah Kota Madiun pencapaian eradikasi polio dunia. Q mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun. adv.dar

EKONOMI - BISNIS

10

Sekdaprov Jatim Ajak NU Kembangkan Ekonomi Syariah

RAGAM EKBIS

Budi Prihardjanto (kanan) menyambut tamu pertama Premier Inn Surabaya Juanda.

Premier Inn International Ekspansi ke Surabaya Surabaya, Bhirawa Kawasan Juanda yang memiliki akses bagi tempat perindustrian maupun para pebisnis membuat beberapa perhotelan mulai melebarkan jangkauanya. Salahsatunya Premier Inn International Hotel yang mulai mengekspansi Surabaya dengan brand Premier Inn Surabaya Juanda.

Menurut General Manager Premier Inn Surabaya Juanda, Budi Prihardjanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (26/ 1) kemarin mengungkapkan dengan lokasi yang sangat strategis di area Bandara Internasional Juanda dan kawasan industrial, Premier Inn Surabaya Juanda membidik kalangan pebisnis terutama untuk kebutuhan MICE. “Serta dengan konsep semi resort yang ditawarkan Premier Inn Surabaya Juanda juga mengakomodir kebutuhan para weekenders, terutama keluarga dengan fasilitas family room,” ujar Budi.

Dengan mengusung konsep modern minimalis hotel bintang tiga premium ini, Premier Inn Surabaya Juanda memiliki 129 kamar serta dilengkapi dengan fasilitas Asmaya ballroom yang dapat dibagi menjadi 3 ruangan meeting, Coriander restoran, Mint Lounge Bar dan kolam renang. Q riq

Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi mengajak Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengembangkan ekonomi syariah. Sebab kinerja pangsa pasar ekonomi syariah sangat bagus dan kedepan Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai program menarik untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Ajakan itu disampaikan Sukardi saat menjadi narasumber sarasehan Pengembangan Ekonomi NU di Kantor Pimpinan Wilayah NU (PWNU) Jatim, Selasa (26/1). Sukardi mengatakan, Jatim telah menjadi barometer ekonomi syariah, salah satu indikatornya adalah dari sisi aset, dimana kinerja pangsa pasar lembaga keuangan syariah di Jatim mencapai 5,32 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar lembaga keuangan syariah nasional yang masih kurang dari 5 persen.

Untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, saat inisudah terdapat 23 kantor cabang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 31 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 373 BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Pondok Pesantren dan Koperasi Syariah.

“Pemprov Jatim juga telah melakukan berbagai langkah konkrit yang berpihak pada ekonomi syariah, salah satunya adalah optimalisasi dana zakat untuk mendukung pembiayaan UMKM hingga 0%, hal ini telah dilaksanakan melalui pro-

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, saat menyampaikan paparan potensi perekonomian di Jatim, di kantor PWNU Jatim.

gram Pembiayaan Usaha Syariah – PUSYAR- yang dilaksanakan oleh BPRS Kota Mojokerto bekerjasama dengan BAZ Mojokerto,” tuturnya.

Kedepan, lanjut Sukardi, Pemprov memiliki berbagai program andalan untuk mengembangkan ekonomi syariah, diantaranya membangun 3.500 koperasi syariah berbasis lembaga fungsional dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, kemudian Bank Jatim Syariah juga digenjot untuk mempercepat akselerasi ekonomi syariah. Selain itu,

Pelindo III Selenggarakan Bulan K3 di 2016 Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di tahun 2016 akan mengadakan serangkaian kegiatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) secara serentak di lingkungan kerjanya baik cabang pelabuhan maupun anak perusahaannya..

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan Pelindo III dalam bulan K3 tersebut diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan seminar dan

lokakarya K3 yang mengundang akademisi K3, Disnaker kota setempat dan praktisi K3 di perusahaan dengan melibatkan peserta dari tenaga kerja bongkar muat, petugas operasional, perwakilan perusahaan bongkar muat dan para stakeholder lainnya di Pelabuhan.

Penyelenggaraan salah satunya dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas, Benoa, Tanjung Intan, Tenau Ku-

Rika Supa’ad (berkacamata) saat mengunjungi outlet Kopi dan Kakao yang ada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember.

pang, Sampit, Lembar, Kumai dan Kotabaru. Sedangkan kegiatan pada anak perusahaan dijadikan kegiatan bersama di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Pelaksanaan bulan K3 sendiri telah dimulai sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016 mendatang dengan beberapa agenda kegiatan yang bersifat strategis, promotif dan implementatif. Q ma

Rombongan saat melihat kerajinan batik khas Jember.

Rangsang Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi yang Ada Potensi Kabupaten Jember memang luar biasa. Kota tembakauyang berada dibagianTimurProvinsiJawaTimur ini memilikipotensialam, kerajinandanpermainanrakyattanoker (engrang) yang hinggasaatinimasihterjagakelestariannya. Namunpotensi yang adainibelumtereksplorsecara optimal untukmenjadiwisatamenarik yang nantinyaakandapatmenambagpundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektorPariwisata. Berangkatdaripotensidaerahyang ada, Penjabat (Pj) Bupati Jember Ir.Supa’ad mempunyai keinginan untuk memanfaatkan kelebihan dan keindahan alam ini menjadi ekonomi kreatif yang dapat mensejahterahkan masyarakat.

MeskipunbukanasliwongJember, upaya untuk membangun KabupatenJember patut kita apresiasi. Gagasan spontanitas seorangPenjabat (Pj) Bupatiuntukmenumbuhkanekonomikreatifdenganmemanfaatkan potensi yang dimilikiolehJember, mendapat respon yang sangat luar biasa dari-

Rabu Legi, 27 JANUARI 2016

masyarakat luar Jember.

Berbagai komentar dan tanggapan tentang keberadaan Jember sangat beragam saat rombongan Dharma Wanita Dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan danDinasPekerjaanUmumBina MargaPemprovJawaTimur bertandang keJemberselama 4 hari.

“KabupatenJembersangatluarbiasa” kata itusempatterucapsaatrombongan yang dipandu langsung oleh Rika Supa’ad untukberkelilingmelihatPusatPenelitian Kopi danKakao (Puslit Kopi danKakao) di KebunRentengMangaran, melihatpusatkerajinandanhandycraaf yang ada di DesaBalungTutuldanpusatkerajinan panci dan dandang (peralatandapur) di Kecamatan Panti.

Bisa bermain permainantanoker (egrang) di KecamatanLedokombo yang selamainimenjadisentraTanoker, danmengunjungisentra batik khasJember, danberapatempatwisatabahari yang ada di Jember.

“Ada tiga (3) tigakomuditiungulan yang

Kritik dan Saran yang Membangun Mempercepat Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Jember Merangsangtumbuhnyaekonomikreatif di Jember, perludilakukanpembenahansecara optimal dandukungansemuapihak.Kritik, saran danmasukanakansemakinmempercepat proses tumbuhnyaekonomikreatif.Sepertihalnya yang dilakukanolehrombongan Dharma Wanita dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemprov JawaTimurbeberapawaktulalu Merekabukanhanyamenikmatipotensi yang dimilikiolehKab.Jember, tapi mereka juga memberikan masukan positif kepadapemerintahdaerahsetempat.Di PusatPenelitian Kopi danKakao (Puslit Kopi danKakao) Mangaranmisalnya, merekamenghendakiadanyaalattrasportasiterbuka.” Merekameminta agar disediakankendaraanterbuka, sehinggaparapengunjungbisamenikmatiindahnyakebun kopi dankakao.Sepertikendaraanterbuka yang ada di TMII,” ujarKabagHumasPemkabJember Ir. ZainalAbidinsaatditemuibhirawa di ruangkerjanya.

Di pantaiwisataWatuUlo, menurut mereka perlu diperhatikan kebersihan pantai dan fasilitas umum lainnya. Seperti halnya keberadaan homestay atau penginapan di sekitar pantai. Selain itu, ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian mereka.

Mereka juga berharapadanya outlet-outlet pusatkerajiandan home industriyang ada di Jemberbisadipajangditempat-tempatwisata. Sehingga para pengujungbisamengetahuihasilkerajinansentraindutridanoleh-olehkhasJember.

Di KampungTanoker, merekamengakumasihbelummerasakangaungnnyaTanoker di KecamatanLedokombo. Paling tidak di KecamatantersebutdibanguntuguTanoker.

Sehingga gaung kampung Tanoker sudah terasa saat para pengunjung memasuki wilayah kecamatan. Selain itu, ketersedaiaan air besih yang melimpah di KecamatanLedokombo, diharapkandapatdimanfaatkanolehmasyarakat. Air bersih yang mengalir di Ledokombobisadimanfaatkanuntukkerambaikanolehmasyarakat. Merekamenyayangkankersediaan airbersih yang mengalirikecamatantersebut, tidaktermanfaatkansecara optimal. Denganadanyakeramba ,dapat menambah penghasilan masyarakat sekitar dan menjadi pembelajaran positif bagi anak didiknya. “Ini masukan yang sangat luar biasa. Masukan ini akan menjadi kajian lebih lanjut dalam percepatan tumbuhnya ekonomikreatif di KabupatenJember,” ujarKabagHumasKab. JemberZainalsaatditemuiBhirawa di ruangkerjanyakemarin. Q efi/hms Pemkab Jember

akandikembangkandalamekonomikreatif.

Yaknikomoditi Kopi, CoklatdanTehyang ada di Puslit Kopi danKakao. Dan lima (5)konseppendukung, yakniwisatareligi, wisatabahari, keseniantradisional (tanoker), home industry, dansentrakerajinanbinaanDisperindagdan ESDM KabupatenJember,” ujarKabagHumasKab. Jember Ir. ZainalAbidin yang jugaikutmendapingi rombongan beberapa waktu lalu.

Saat berkunjung di PusatPenilitian Kopi dan Kakao di Mangaran kata mantan Camat Semboroini, merekamelihatbudidayatanaman kopi dancoklat, sertamelihatAlatMesinPertanian ( Alsinta) produksiPuslit Kopi danKakao yang banyakdipesanolehperusahaan-perusahaan perkebunan dari luar Jember. Merekaterkagum-kagum melihat destinasy yang ada di Puslit Kopi danKakaokare nalangkah. ”Selainitumerekajugamenikmatipemandangankebun kopi dankakao yang ada di tempatitu,” ujarnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat potensiwisatabaharidaiWatuulo dan Papumadanbeberapatempat homer industry dankerjainan yang ada di DesaBalungTutulKecamatanBalungdan home IndustriPanci di Kec. Panti.

Keesokanharinya, merekamelanjutkanperjalananmenujupusatpermainanrakyatTanoker (egrang) yang ada di Kec. Ledokombo.Dimana di Kecamatan itu ada salah satu desa yang hingga saat ini melestarikan permaiananrakyategranghinggaturun menurun. Merekamengakukagum, dengan proses pembinaanusiadiniuntukterusmelestarikanpermainanegrangini. Karenadengancaramengenalkanpermainan yang hampirpunahini, dapatmenumbuhkembangkankepribadiandanintegritas yang tinggiterhadapanak.” Mereka (rombongan) bisalangsungbelajarbagaimanacarabermain egrangdenganmasyarakat,” tandasnya.

MenurutZainal, test case (ujicoba) yang dilakukan ini cukup menarik dan patut diapresiasi bersama. PjBupatiJember Supa’ad mencoba merangsang ekonomi kreatifdi Jemberdenganmenggaetkolegakoleganya yang adadilingkunganProvinsiJawaTimurcukupberhasil. Terbuktidalamwaktu 4 hari, perputaranekonomidisentrasentra yang kunjungiolehmerekamencapai Rp.150 juta.”Inisangatluarbiasa, perputaranekonomi yang ada di sentra-sentra yang dikunjungimencapaiRp. 150 juta. Inimenunjukkanbahwapotensi yang ada di Jemberlayakuntukdijual.” Tandasnya pula.

Q efi/hms Pemkab Jember

menggandeng BI dan OJK untuk membentuk Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (Satu Akses) sebagai wadah bagi stakeholder ekonomi syariah untuk memberikan masukan dan mengawal pengembangan ekonomi syariah di Jatim, serta mendorong semua pola pembiayaan khususnya melalui produk perbankan syariah melalui Bank Jatim Syariah dan Bank UMKM Jatim.

Masih menurut Sukardi, salah satu kendala yang dapat muncul dalam menyukseskan akselerasi

ekonomi syariah adalah permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena itu, Pemprov sudah menyiapkan solusi yakni membangun SMK mini di pondok pesantren.

“Di SMK mini, rata-rata ada 3 kompetensi keahlian yang bisa dipelajari oleh santri, diantaranya teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, bisnis dan manajemen, dan pariwisata. Lulusan SMK mini akan mendapatkan serQ iib tifikat internasional,” ujarnya.Q

MTF Buka Layanan Pembiayaan Haji dan Umrah Surabaya, Bhirawa PT Mandiri Tunas Finance (MTF) terus mengembangkan pelayanan, jika selama ini memberikan fasilitas pembiayaan kredit motor maupun mobil, kini pihak manajemen memberikan layanan perjalanan haji dan umrah.

Senny Jovita Tondoharto, Kepala Marketing MTF mengatakan, MTF terus berkomitmen untuk pengembangan bisnis dengan merambah multiguna yang direncanakan mulai di realisasikan pada kuartal pertama di tahun 2016. “Pada tahun kemarin, perusahaan telah menjangkau bisnis multiguna dengan segmen pendidikan. Sedangkan untuk tahun ini, kami memperluas untuk pembiayaan ibadah haji dan umrah. Sampai saat ini kami belum membuat target khusus, karena pada dasarnya bisnisnya baru dimulai dan kontribusinya masih terlalu minim,” ujarnya, Selasa (26/1) kemarin.

Pengembangan bisnis multiguna tidak bisa dengan divisi yang ada, tetapi diperlukan divisi khusus yaitu Business Excellent Management (BEM). Divisi ini memiliki tupoksi untuk bergerak menangani proyek-proyek pembiayaan baru.

“Rencana kedepan dan perlahan, kita akan melepas untuk pembiayaan motor dan mobil bekas, maka kami mulai bergerak

kepada bisnis multiguna. Disamping itu, fokus utama untuk meraih posisi multifinance nomor satu untuk pembiayaan mobil baru,” katanya.

Target perseroan dengan strategi yang baru yang telah ditetapkan akan mampu untuk meningkatkan pengembangan bisnis. Instruksi dari pusat telah turun untuk bisa meraih laba bersih sebesar Rp.333 milar dan ada pertumbuhan aset sebanyak Rp.30 triliun.

“Sebagai anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kami menargetkan bisa menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp18 triliun atau tumbuh sekitar 6% dari realisasi pembiayaan tahun lalu yang bisa mencapai Rp17,1 triliun. Pembiayaan untuk mobil baru masih mendominasi komposisi pembiayaan dengan kontribusi sekitar 95,8%. Kemudian, pembiayaan mobil bekas sebesar 1,9%, motor 1,25% dan alat berat 0,92%.” tutupnya. Q wil

Pertumbuhan bisnis pembiayaan di tanah air, membuat PT MTF menggencarkan pengembangan sayap untuk masuk dalam pembiayaan haji dan umrah.

Kota Surabaya Penentu Naiknya Peringkat EDB 2017 Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Surabaya menilai Kota Pahlawan itu menjadi salah satu penentu untuk memperbaiki kenaikan peringkat Indonesia dalam “Ease of Doing Business” (EDB) atau kemudahan dalam melakukan bisnis pada 2017.

“Dari survei yang dilakukan Bank Dunia, saat ini Indonesia masuk peringkat 109 dari 189 Negara. Tentunya Indonesia harus bisa naik jadi peringkat 40 dunia,” kata Ketua Kadin Kota Surabaya Jamhadi kepada Antara di Surabaya, Selasa (26/1).

Ia mengatakan peringkat pertama EDB tahun ini adalah tetap Singapura, sedangkan Malaysia turun dari tahun sebelumnya, dari peringkat 12 menjadi 18 pada tahun ini.

Begitu juga Thailand juga Turun sebelumnya peringkat 18 sekarang nomor 48, Indonesia naik dari sebelumnya 120 menjadi 109, Brunei Darusalam 79, Vietnam 99, Kamboja 133 dan Laos 163.

Untuk Indonesia sendiri, lanjut dia, yang dijadikan rujukannya ada tiga kota besar yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya. Tahun Ini Indonesia di Peringkat 109 atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang ada

Kota Surabaya menjadi salah satu penentu untuk memperbaiki kenaikan peringkat Indonesia dalam “Ease of Doing Business” (EDB) atau kemudahan dalam melakukan bisnis pada 2017.

di peringkat 120.

Kadin Surabaya berharap Indonesia bisa memperbaikinya hingga mencapai peringkat 40.

Untuk bisa mencapai peringkat itu perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Indonesia.

Untuk Pemerintah sudah banyak melakukan perbaikan, hanya saja usaha harus lebih ditingkatkan terutama terkait tata kelola pemerintahan. “Saya yakin Jakarta, Bandung dan Surabaya mampu,” ujarnya.

Ia berharap pada 2017, Indonesia bisa mencapai peringkat 40 EDB. Peringkat Ini bisa menjadi panduan praktis bagi para pembuat Kebijakan dan berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modalnya.

Jamhadi mengatakan ada 10 faktor penting yang berkaitan langsung dengan dunia bisnis, yakni izin untuk mulai bisnis (start up business), pengurusan IMB, izin penyambung listrik, pembebasan lahan dan pendaftaran properti.

Selain itu, kemudahan memdapatkan kredit, perlindungn terhadap investor, membayar pajak, perdagangan antarnegara, kepastian dan menegakkan kontrak dan terakhir menyelesaian kepailitan.

“Jadi perbaiki tata kelola pemerintahan. Kadin, SCCF siap mendukung untuk memperbaiki hal-hal itu,” katanya. Q ma,ant

Rabu Legi, 27 JANUARI 2016

Jalan Tembus Pasuruan-Batu Dimasukkan Prioritas Musrenbang l Sambungan hal 1

Selain itu, Pemprov Jatim juga segera minta Kementerian PU segera melabeli jalan tersebut, apakah berstatus jalan nasional, jalan provinsi atau cukup jalan kabupaten. Namun jika melihat dari fungsi jalan, Fattah yakin jalan tembus yang akan dibangun dari Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan hingga ke Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ini merupakan jalan nasional.

“Saya melihat fungsi jalan ini nantinya sangat strategis karena akan mengungkit perekonomian dan meningkatkan sektor pariwisata di Malang Raya. Makanya saya yakin jalan baru ini akan berstatus jalan nasional. Nah, mumpung belum jelas ini kita keroyok pembangunannya,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim ini jalan tembus ke Batu ini awalnya akan dibangun dari Lawang, Malang ke Kota Batu. Tapi perbukitan yang ada di sekitar Lawang menjadikan jalan dialihkan melalui Pasuruan.

Sekadar diketahui, pada Senin (25/1), tiga kepala daerah yaitu Bupati Pasuruan, Bupati malang dan Wali Kota Batu memang telah menyepakati dan menandatangani MoU untuk membangun jalan tembus Sukorejo, pasuruan ke Bumiaji, Batu. Dengan jalan tembus ini, perjalanan dari Surabaya ke Batu diharapkan bisa dipersingkat cukup 1,5 jam perjalanan.

Jalan tembus yang akan dibangun kali ini akan memanjang dari Karangsono (Kecamatan Sukorejo), kemudian ke Desa Sumbersuko, Pager, Sekarmojo dan Tejowangi (Purwosari) lantas masuk ke Desa Capang, Gajahrejo, Parerejo dan Sentul (Purwodadi).

Dari Purwodadi Pasuruan ini masuk ke Desa Turirejo, Wonorejo, Ketindan, Kalirejo dan Bedali (Lawang) lantas Desa Toyomarto, Gunungrejo, Klampok, Langlang, Bocek, Tawangargo, dan Donowarih (Singosari). Selanjutnya masuk ke Giripurno (Bumiaji). n iib

Gandeng Kejari Cegah Penyelewengan Bopda

11

SAMBUNGAN Buruh Ancam Lumpuhkan Surabaya Selama Dua Hari

MK Dituding Melakukan Pembiaran Pelanggaran Pilkada

l Sambungan hal 1

pasal tersebut. Artinya MK membiarkan adanya pelanggaran money politics, penggelembungan suara, padahal ada bukti dan saksi riil. Imbasnya semua gugatan ditolak dan ini mencederai proses demokrasi.

“Harusnya ada batasan minimal 10 persen dan MK harusnya memiliki kewenangan untuk mengungkap berbagai pelanggaran. Sebaliknya, MK saat ini hanya sebatas permasalahan penghitungan bukan pelanggaran, dan akibat adanya peraturan ini malah terjadi pembiaran pelanggaran dan kemungkinan besar akan merajalela. Kalau ini tidak segera dibenahi maka berbagai pelanggaran akan semakin besar dalam pelaksanaan Pilkada serentak ke depan,”lanjut pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim, Selasa (26/1).

Untuk itu, lanjutnya berbagai aturan harus diperbaiki agar pelaksanaan Pilkada serentak bisa lebih baik. Sebaliknya MK diberi keleluasaan untuk uji material maupun formil terhadap semua pelanggaran demokrasi agar pelaksanaan Pilkada dan hasilnya bisa berjalan baik dan ideal.

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Golkar Jatim Fredy Poernomo mengaku aturan yang ada harus diubah karena memang sangat merugikan calon dan partai. “Memang seharusnya aturan dan pasal-pasal yang merugikan calon maupun partai harus dilakukan evaluasi. Dengan begitu dalam masalah PHP tidak merugikan siapa saja,”lanjut politisi asal Partai Golkar ini.

Terpisah, Komisioner KPU Jatim Choirul Anam mengatakan hari ini (kemarin, red) adalah hari terakhir pembacaan putusan sela oleh Mahkamah Konstitusi untuk PHP 6 kabupaten/kota di Jatim. Setelah diawali oleh Gresik, Ponorogo, Malang, Jember, Situbondo dan terakhir kemarin adalah putusan untuk Sumenep.

“Yang pasti hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi semua dinyatakan ditolak permohonan gugatannya. Dari keenam kabupaten/ kota yang ada perselisihan hasil pemilih­ an 5 di antaranya ditolak dikarenakan ambang batas atau selisih antara pemohon dan pihak terkait (peraih suara terbanyak) melebihi dari yang sudah diatur dalam ketentuan UU Pilkada No 8 Tahun 2015 Pasal 158 serta Pasal 6 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 – 5 Tahun 2015 terkait Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan,”paparnya.

Ditambahkannya, adapun alasan MK menolak PHP di enam wilayah di Jatim dikarenakan kurang dari 2 persen , untuk Kabupaten Situbondo selisih 18.33 %, Kabupaten Malang selisih 13,8%, Kabupaten Ponorogo selisih 6,5%, Kabupaten Gresik selisih 60,82%, Kab Jember selisih 13,97%, Kabupaten Sumenep selisih 3.35%. Sedangkan untuk kabupaten Gresik, gugatan tidak dapat diterima dikarenakan pengajuan gugatan yang melebihi batas waktu pengajuan gugatan, yaitu 3 x 24 Jam. “Dengan telah selesainya tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan ini maka seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 19 kabupaten kota di Jawa Timur telah usai.

Tugas terakhir adalah menyelesaikan laporan

kata Koordinator Lapangan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Surabaya Supriyadi , Selasa (26/1).

Ia menjelaskan upah sektoral harus direvisi karena terlalu rendah dan tidak mencerminkan adanya kesejahteraan bagi pekerja. Saat ini, Gubernur Jatim telah menetapkan upah sektoral sebesar 5 persen. Padahal bupati/ wali kota di lima daerah ring satu yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Pasuruan mengusulkan besaran upah sektoral bervariasi dari 5-15 persen.

“Hari ini (kemarin, red) kita masih sosialisasi pemanasan aksi unjuk rasa. Besok (hari ini, red) kita akan kerahkan sekitar 15 ribu buruh untuk melumpuhkan Surabaya. Bahkan, besok (hari ini, red) kita akan menginap di sini sampai janji tersebut ditepati oleh Pak Gubernur,” katanya.

Selain itu, upah sektoral yang ditetapkan oleh Gubernur juga dinilai cacat karena tidak dilampiri dengan jenis sektor. Dalam upah sektoral kali ini yang menetapkan jenis sektor malah bupati/wali kota. “Nantinya kita tidak akan bubar kalau belum

l Sambungan hal 1

ada revisi Pergub No 80 Tahun 2015 tentang UMSK 2016,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Persatuan Pekerja / Buruh Jawa Timur menggugat (Sapujagat) Jazuli juga menuntut pemerintah untuk menolak upah murah.

Selain itu mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Perda Perlindungan Buruh.

“Sahkan Perda Perlindungan Buruh dan bubarkan PHI. Hari ini (kemarin, red) kami hanya menyampaikan yang riil. Aksi kita yang sesungguhnya akan kita gelar besok (hari ini, red),” tandasnya. n geh

Jembatan Jombatan Ambrol, Jalur Transportasi Terancam l Sambungan hal 1

transportasi warga dan juga kendaraan pengangkut proyek pembangunan Tol Jombang- Mojokerto. ”Di jembatan tersebut juga kerap terjadi kecelakaan jika arus kendaraan padat. Selama satu bulan ini sudah tiga kali terjadi kecelakaan. Karena pembatas atau pagar jembatannya roboh,” ujarnya ditemui di lokasi, Selasa (26/1).

Rodi menambahkan, jembatan di desanya tersebut dibangun sekitar 2010. Namun pihaknya tidak mengetahui siapa yang membangun. “Kemungkinan yang membangun jembatan itu pelaksana proyek tol Jombang - Mojokerto. Karena memang sering dilewati ken­daraan yang mengakut material tol,” ka-

tanya.

Meski dibangun dengan menggunakan cor, namun penyangga jembatan ternyata masih menggunakan kayu. Sehingga meng­ akibatkan jembatan mudah lapuk dan ambrol. ”Mungkin karena penyangganya tidak kuat terjangan air, sehingga rapuh dam ambrol,” tandas Rodi.

Toni Syaifuddin (36), warga setempat menambahkan akibat ambrolnya jembatan mengakibatkan lahan pertanian juga kebanjiran, di samping rawan kecelakaan. ”Karena aliran sungai tersumbat, kemudian air menerobos memasuki area persawahan. Tidak tanggung-tanggung, jumlah sawah yang terendam mencapai 70 hektare,” ujarnya.

Dikatakannya, puluhan hektare sawah tersebut berada di

tiga desa, yakni Desa Jombatan, Kedungbetik, dan Pojokkulon.

“Karena terendam sekitar satu minggu, tanaman padi banyak yang mati membusuk. Kami minta pemerintah segera melakukan perbaikan,” ujar Toni yang mengaku sawahnya seluas dua hektare juga terendam banjir.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jombang, Hari Utomo mengatakan, bahwa jembatan tambahan di Desa Jombatan Kesamben dibangun oleh PT Marga Harjaya Infrastuktur (MHI) selaku pengelola Tol Jombang –Mojo­kerto untuk transportasi material pembangunan tol. ”Kalau sekarang jembatan ambrol, mereka yang harus bertanggungjawab untuk memperbaiki,” jawabnya saat dikonfirmasi melalui telpon. n rur

l Sambungan hal 1

saat ditemui dalam sosialisasi Bopda 2016 di SMKN 6 Surabaya, Selasa (26/1).

Hanafi menekankan semua kegiatan yang menggunakan keuangan negara harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja, dalam beberapa kasus sekolah kerap kesulitan melaporkan belanja dalam jumlah kecil. “Biasanya karena tokonya kecil seringkali tidak menggunakan nota. Nah sekolah dapat membuat berita acara atau dokumentasi sebagai dasar pembuatan laporan,” tuturnya.

Hanafi menambahkan, proses pengawasan penggunaan BOPDA sepenuhnya berada di tangan Dindik melalui pengawas sekolah.

Sedangkan proses auditnya melibatkan inspektorat dan BPK. Kecuali, jika dari laporan itu ditemukan indikasi kerugian keuangan negara kejaksaan dan kepolisian akan turun tangan. “Sejauh ini memang belum ada kasus yang menyangkut Bopda maupun BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih kembali mengingatkan terkait teknis penggunaan Bopda. Di antaranya 75 persen yang harus digunakan untuk belanja langsung, 15 persen untuk belanja pegawai dan 10 persen untuk belanja modal.

Eko menambahkan peruntukan hibah Bopda bagi sekolah sebagai biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya transpor, biaya konsumsi, biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri, biaya pelaporan, biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, biaya pengembangan kurikulum, pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, biaya daya dan jasa.

“Ingat, Bopda tidak boleh digunakan untuk menganggarkan nasi kota pada kegiatan yang bersifat internal. Guru sudah dapat tunjangan mamin,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Eko, Bopda juga tidak dibenarkan untuk investasi lahan dan bukan lahan. Kecuali pembelian atau pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural.

“Mumpung masih awal tahun anggaran, kami coba mengingatkan kembali ke sekolahsekolah penerima Bopda baik negeri maupun swasta agar tidak timbul masalah di belakang nanti,” pungkas Eko. n tam, dre

Gubernur Sepakat JT dan Terminal Tipe A Tetap Dikelola Daerah

Hilangkan Stres

Komisi A Tolak Perampingan SKPD

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

bisa merasakan sensasi berbeda kalau sedang memasak. “Rasanya saya bisa lebih enjoy dan tidak ingat semua permasalahan yang ada baik di kantor atau yang lainnya,” ungkap Zahra belum lama ini.

Dengan memasak ternyata bisa membuatnya berpikir enak dan dapat meluapkan semua emosinya hingga dia bisa benar-benar rileks. “Sungguh nyaman saat menyentuh masakan lalu menerapkan semua resep yang saya dapat dari youtube,” ujar lulusan ITB Teknik Lingkungan 2011 ini.

Apalagi kalau memasak diperuntukkan untuk orang banyak seperti saat ada pertemuan keluarga, Zahra merasakan ada tantangan yang besar. “Tantangannya adalah saat penyajian maupun rasa, itu yang saya tunggu kritiknya bagi yang menikmati masakan saya,” ujarnya.

Namun sayangnya Zahra menyerah saat memasak masakan Indonesia, ia lebih memilih masakan Eropa seperti Spaghetti, Bolognaise Fettucini Carbonara yang menjadi menu andalannya. “Ampun, kalau masak masakan Indonesia lebih susah karena banyak bahan dan rempah-rempahnya serta proses masaknya panjang,” tuturnya.

Zahra juga optimistis suatu hari nanti dia akan bisa membuka usaha seperti rumah makan atau toko kue. “Meskipun sekarang kegiatan memasaknya berkurang karena kos, tapi saya yakin suatu hari mampu membuka usaha makanan maupun kue sesuai dengan kemampuan saya,” pungkas Zahra yang mengaku pernah ikut kelas memasak di Jakarta. n riq

jakan pusat tersebut. Mengingat akibat kebijakan tersebut jumlah dinas di Pemprov Jatim yang saat ini mencapi 63 dinas akan terpangkas menjadi 45 dinas.

Kalau ini sampai terjadi maka akan banyak tenaga-tenaga yang mumpuni terbuang sia-sia dan sekaligus akan ada penumpukan pejabat eselon dua.

“Jujur ini menyangkut nasib seseorang, sehingga dalam

Aktivitas jembatan timbang di Jatim. Gubernur Dr H Soekarwo setuju jika pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang yang akan ditarik pemerintah pusat tidak semuanya ditarik. Namun pengelolaan dari terminal dan jembatang timbang tetap dikelola daerah.

l Sambungan hal 1

harus ditarik ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun yang perlu mendapat perhatian adalah sharing manajemen bisa dilakukan dengan baik, antara Kemenhub dan pemerintah daerah agar fungsi pelayanan publik bisa berjalan optimal.

Untuk itu, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mewanti-wanti Dishub Jatim agar tidak tarung pada soal kewenangan. Sebab jika salah satu lalai, yang menjadi korban adalah pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Padahal pemprov telah berkomitmen fungsi pelayanan publik menjadi yang paling prioritas.

Kapan terminal tipe A dan jembatan timbang ditarik pusat?, Pakde Karwo mengaku tidak mengetahuinya. Sebab saat ini pemprov masih mengusulkan

agar pengelolaan jembatang timbang dan terminal tipe A tetap diserahkan daerah. “Usulan ini mungkin saja, sebab ada yang namanya fungsi konkuren.

Contohnya fungsi pelayanan terminal dan jembatan timbang,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT mengusulkan agar pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A tetap diberikan daerah.

Menurut dia, jika pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A tetap diberikan daerah akan lebih efisien. Sebab orangorang dari Jakarta tidak perlu terjun ke lapangan langsung mengoperasikannya, tapi cukup orang-orang daerah saja.

“Usulan kita, Kemenhub cukup membuat tim pembina yang saat

mengambil kebijakan tidak dapat dilakukan semena-mena. Karenanya Komisi A dalam waktu dekat akan menemui MenPAN serta Mendagri untuk menyatakan keberatan atas kebijakan pusat yang akan merevisi UU yang lama,”papar politisi asal Partai Golkar Jatim usai hearing bersama sejumlah akademisi, Selasa (26/1).

Menurutnya, seharusnya dalam mengambil sebuah kebijakan pemerintah pusat tidak

ini sudah ada harus diperkuat lagi. Tugas dari tim pembina ini adalah melakukan evaluasi secara periodik melihat sarana dan prasarana jembatan timbang dan terminal tipe A. Jika tidak memenuhi standar perlu ditingkatkan, jika butuh dana dan daerah tidak mampu harus dibantu menggunakan APBN. Jadi tugas tim pembina bukan hanya mengevaluasi, tapi juga memberikan solusi,” papar Wahid.

Menurut Wahid, rencana penarikan jembatan timbang dan terminal tipe A sebetulnya sudah lama. Sebab berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan penarikan itu sudah diamanatkan. Begitu pula dengan dibuatnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga sudah disebutkan, jembatan timbang dan terminal tipe A ditarik ke pusat. n iib

bisa menyamaratakan antara wilayah satu dengan yang lain, yang memang penduduk dan luasan wilayahnya juga sangat berbeda. Karena itu, Freddy mengaku jumlah dinas yang ada sekarang ini berjumlah 63 sudah ideal dengan kondisi yang ada. “Untuk itu kami akan tetap mempertahankan kondisi yang ada saat ini, tentunya dengan sejumlah argumentasi yang mendukung,”tegasnya. n cty

setiap tahapan pemilih­ an serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran,”papar mantan Komisioner KPU Kota Surabaya ini.

Pilkada Sumenep Tuntas Sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan pasangan calon Zaenal Abidin – Dewi Khalifah (ZA-Eva) atas PHP Sumenep ke Mahkamah Konstitusi (MK) digelar, Selasa (26/1). Dalam sidang yang digelar dengan lima petitum paslon ZA-Eva itu, MK memutuskan untuk menolak gugatan.

Dari lima gugatan ZAEva, dua di antaranya adalah permohonan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan yang meliputi Kecamatan Raas, Lenteng, Guluk-Guluk, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Masalembu, juga permohonan penghitung­ an suara ulang di tiga kecamatan yang meliputi Kecamatan Ambunten, Talango dan Kecamatan Gayam.

Komisioner KPU Sumenep A Zubaidi, memaparkan bahwa berdasarkan pengucapan putusan MK itu, sengketa Pilkada Sumenep sudah selesai. Dengan kata lain, Pilkada Sumenep sudah jelas siapa pemenangnya. Dan KPU Sumenep akan segera melakukan penetap­an pemenang.

“KPU Sumenep tinggal mengagendakan penetep­ an pemenang Pilkada.

Besok (Rabu hari ini, red) kita akan menggelar penetapan pemenang itu,” ujar pria yang akrab dipanggil Zubed itu.

Rencananya, lanjut Zubed, penetapan pemenang itu akan digelar di salah satu hotel di Sumenep pada pukul 09.00.

Tidak ditempatkan di kantor KPU itu karena banyak yang diundang, di antaranya kedua pasangan calon, Panwaskab, PPK, Panwascam, Formpimda, dan dinas terkait.

“Termasuk partai pengusung calon juga akan diundang,” imbuhnya.

Menurut Zubed, putusan MK menolak gugatan pasangan calon ZA-Eva itu berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pilkada.

Katanya, gugatan ZA-Eva tidak memenuhi persyaratan minimal selisih suara yang didapat.

“Saya sendiri sebenarnya belum baca putusan itu, karena tidak ikut. Tapi teman-teman komisioner KPU lain yang ke MK langsung meminta salinan putusan itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, pilkada Sumenep diikuti dua pasangan calon. Nomor urut 1, Busyro KarimAchmad Fauzi (Busyro – Fauzi) diusung PDIP-PKB yang kemudian didukung NasDem, sementara nomor urut 2 Zaenal Abidin – Dewi Khalifah (ZA-Eva) diusung Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Busyro – Fauzi mendulang 301.887 suara, sementara Zaeva 291.779 suara.

Tapi ZA-Eva kemudian mengajukan permohonan ke MK untuk membatalkan berita acara KPU Sumenep Nomor 656/ KPU-Kab-014.329908/ XII/2015 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2015 Jo SK KPU Kabupaten Sumenep nomor 25/KPTS/KPU-Kab-014 .329908/2015, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2015 tertanggal 17 Desember 2015. n cty, sul

Luput dari Perhatian Pemerintah Daerah Tulungagung l Sambungan hal 1

dan pemerintah daerah setempat sudah diberitahu hasil seminar, tetapi belum ada tidaklanjutnya.

“Saya kecewa juga dengan pemerintah daerah. Seharusnya ada langkah untuk menjadikan makam Sarinah dan keluarga Soekarno di Tulungagung sebagai wisata religi.

Kalau ini dilakukan tentu nama Tulungagung akan semakin terkenal dan banyak wisatawan ke Tulungagung,

selain ke Blitar untuk lebih mengetahui sejarah Bung Karno,” ujar Agus.

Sementara itu Supra­ yitno tidak menampik jika keberadaan makam Sarinah dapat lebih mengangkat nama Tulungagung di kancah nusantara. “Kalau memang bisa dijadikan wisata religi akan menghubungkan Blitar de­ ngan Tulungagung terkait sejarah Soekarno,” tuturnya.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi mengatakan hal yang sama. Ia menga-

takan jika memang makam Sarinah berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata religi mengapa hal itu tidak dikembangkan.

“Kalau memang berpotensi, yang pertama akan dilakukan Pemkab adalah terkait sarana makam. Sarana makam harus direstorasi dulu,” ujarnya.

Kalangan DPRD Tulungagung pun mendukung upaya pengembangan makam Sarinah. Anggota Komisi D DPRD Tulungagung Suprapto SPt, MMA mengatakan

makam Sarinah di Tulungagung menjadi aset untuk pengembangan wisata religi.

“Kami memang abai selama ini tentang makam Sarinah, meski kami tahu ada makam Sarinah di Tulungagung,” bebernya.

Pengembangan makam Sarinah, lanjut politisi asal PDI Perjuangan ini sudah waktunya tidak lagi hanya menjadi wacana. Ia berjanji akan membicarakan lebih serius dengan rekan-rekannya di dewan dan eksekutif agar

pengembangan makam Sarinah sebagai wisata religi dapat terwujud.

Soekarno sendiri dalam buku berjudul Sarinah, Kewadjiban Wanita Dalam Perdjoeangan Repoeblik Indonesia, tidak diragukan lagi penghormatannya pada Sarinah. Ia mengaku banyak mendapat pelajaran dari wanita yang banyak berpengaruh pada dirinya itu. “Semoga Tuhan membalas kebaikan Sarinah itu!,” tulis Bung Karno dalam pengantar bukunya. *

12

Rabu Legi, 27 JANUARI 2016

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Sosialisasi Pengembangan Karangkitri Tahun 2016

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM mendampingi Ketua TP PKK Jatim Dra. Hj Nina Soekarwo ketika berfoto bersama dengan penerima bantuan secara simbolis (atas). Ketua TP PKK Jatim Dra Hj Nina Soekarwo saat memukul gong sebagai tanda dimulainya sosialisasi pengembangan karang kitri 2016 (kanan).

Karangkitri Jadi Solusi Saat Harga Kebutuhan Pangan Naik Karangkitri menjadi solusi ketika harga kebutuhan pangan melonjak naik.

Beberapa kebutuhan pangan yang dimaksud seperti cabai, daging, telur dan berbagai sayuran cenderung mengalami kenaikan harga terutama ketika suplai menurun.

U

sai Sosialisasi Pengembangan Karangkitri Tahun 2016 di Hotel Utami, Sidoarjo, Se lasa(26/1), Ketua TP PKK Jawa Timur, Dra. H. Nina Soekarwo mengatakan, hal itu terbukti dalam beberapa tahun ini masyarakat Jatim terdampak kenaikan bahan kebutuhan pangan, namun masih bertahan dengan adanya program tersebut.

Menurutnya, melalui karangkitri maka pemanfaatan pekarangan akan lebih maksimal, sebab berbagai tanaman yang biasa dikonsumsi setiap hari bisa ditanam di sekitar halaman rumah. Selain itu, melalui karangkitri juga menumbuh kembangkan kesadaran keluarga agar mau memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, dengan menyediakan bahan pangan sumber daya lokal yang murah dan bergizi sebagai konsumsi sehari-hari.

“Yang tidak kalah penting adalah sebagai pertolongan pertama dalam nengatasi sakit melalui pemanfaatan toga, dan juga menghemat belanja keluarga serta apabila hasil panen berlebih bisa dijual,” katanya.

Nina Soekarwo yang akrab disapa Bude

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM saat berbincang dengan Wakil Ketua II TP PKK Jatim, Chaerani Juliati Ahmad Sukardi .

Karwo menjelaskan program karangkitri bisa mensinergikan TP PKK dan Badan Ketahanan Pangan (BKP). Karang kitri jika didalam program PKK sudah disebut halaman asri, indah, dan nyaman.

“Kolaborasi keduanya sangat penting, dimana sama-sama memanfaatkan halaman urumah untuk bercocok tanam. Manfaat lainnya adalah plus ditanami toga, dimana bisa digunakan sebagai bahan pertolongan pertaman ketika ada keluarga yang sakit,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan untuk karangkitri secara tidak langsung mengarah kepada ket-

ahanan dan kemandirian pangan. Terutama di masa paceklik, dan apabila dikembangkan lebih serius bisa dijadikan skala industri. “Tujuan akhirnya adalah untuk ekspor. Akan tetapi produk olahan kita masiih ada beberapa hal yang harus diperbaiki,” paparnya.

Beberapa hal yang dimaksud diantaranya kemasan yang belum berkualitas ekspor, hasil olahan belum disertai detail komposisi dan belum dicantumkan tanggal kadaluarsa. “Jawa Timur memiliki potensi luar biasa melalui karangkitri, akan tetapi beberapa hal tersebut harus segera diatasi.

Karangkitri, Program Unggulan Gubernur Kegiatan Karangkitri merupakan program yang berorientasi pada ketahanan pangan keluarga. Program pengembangan karangkitri di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo, SH MHum yang telah tertuang dalam rencana strategis Jawa Timur tahun 2014-2019.

“Pengembangan karangkitri dicetuskan karena kepedulian beliau terhadap berfluktuasinya harga komoditas pangan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat seperti melonjaknya harga

cabe, daging, telur, dll,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Dr Ardo Sahak, SE, MM saat ditemui Bhirawa disela-sela acara Sosialisasi Karangkitri dihadapan kader PKK dari 279 Desa/kelurahan di 36 Kab/Kota se Jatim, Selasa (26/1) kemarin.

Menurut Ardo, Gubernur menghendaki untuk menghidupkan kembali kegiatan pemanfaatan pekarangan melalui pengembangan karangkitri di Jawa Timur.

“Kegiatan karangkitri yang dulunya sebagian besar berupa kebun contoh didesa,

Ketua TP PKK Jatim Dra Hj Nina Soekarwo menyerahkan bantuan bibit tanaman, sayuran, dan buah-buahan pada TP PKK desa/kelurahan dan pengurus Ponpes.

kini dikembangkan dengan konsep terpadu berupa pemanfaatan pekarangan disetiap rumah dengan komoditas sayuran, buah, ikan dan toga, selain itu agar kegiatan ini dapat berkelanjutan maka disetiap desa diberikan kebun bibit desa,” Jelas Ardo lagi.

Lebih lanjut menurut Ardo, tujuan pengembangan karangkitri antara lain menumbuhkembangkan kesadaran keluarga agar mau dan mampu memanfaatkan lahan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Selain itu juga untuk menyediakan bahan pangan sumber daya lokal yang murah dan bergizi bagi anggota keluarga untuk dikonsumsi sehari-hari.

Menurut Ardo, ketika setiap rumah tangga mengembangkan karangkitri, maka bukan saja kebutuhan pangan mereka akan terjaga, tetapi juga kalau karangkitri dikelola secara serius bisa memberikan penghasilan.

“BKP Jatim juga siap membantu peralatan untuk mengolah lebih lanjut dari hasil karangkitri ini,” jelasnya. Harapannya lanjut Ardo, kalau produk karangkitri sudah melimpah akan bisa diolah menjadi makanan olahan yang diharapkan akan bisa modal untuk mengembangkan koperasi di masing-masing desa tersebut. Tahun 2016, kegiatan pengembangan karangkitri ditujukan pada 279 desa/kelurahan se Jawa Timur dengan sasarannya pada 2.790 dasawisma dan 16 pondok pesantren pada 3 kabupaten berupa pemberian bantuan hibah bibit/benih sayuran, buah, toga, ikan,saprodi dan kebun bibit desa. Q adv

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM turut menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Jatim Dra. Hj Nina Soekarwo.

Pemprov Jawa Timur akan membantu apabila terjadi kesulitas seperti kurang tersedianya peralatan dan bantuan pemasaran.

Untuk masalah perijinan, akan diberikan kemudahan tersendiri,” tambahnya.

Dalam mendukung pengembangan karang kitri, Bude Karwo juga menyerahkan secara simbolis bantuan hibah pengembangan karang kitri berupa bibit tanaman dan sayuran juga buah-buhan pada TP PKK Desa/Kelurahan dan pengasuh pondok pesantren.

“Bagi yang sudah menerima diharapkan bisa menunjukkan keberhasilan dan menginsipirasi juga merangsang minat masyarakat lain untuk mengembangkannya. Untuk itu, peran TP PKK desa kelurahan diharapkan menjadi motor penggerak dan motivasi semangat pada anggota memanfaatkan pekarangan menjadikan sumber gizi ,” ujarnya.

Sebelumnya Bude Karwo juga menyampaikan terimakasih pada seluruh peserta sosialisasi sebagai grass root yang sangat membantu menjadikan Jatim sebagai provinsi yang terbaik di Indonesia. “Peran serta semuanya

luar biasa seperti TP PKK, sebab semua bisa berhubungan dan berinteraksi pada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, Ardo Sahak mengatakan program pengembangan karangkitri di Jawa Timur merupakan salah satu program unggulan. Pada tahun 2016 kegiatan pengembangan karangkitri ditujukan pada 279 desa/ kelurahan di 35 kab/kota se Jawa Timur dengan sasaran 2.790 dasawisma dab 16 pondok pesantren (ponpes) juga diberikan bantuan hibah bibit/ sayuran, buah. toga , ikan, saprodu dan kebun bibit desa.

Untuk mendukung keberhasilan dan menjaga keberlanjutan kegiatan karangkitri akan dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pelatihan dan bantuan alat pengolahan pada kelompok yang siap bergerak dalam industri rumah tangga dengan cara mengolah hasil panen karangkitri menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan bisa dijual.”Hal itu membuaat para ibu-ibu akan lebih bersemangat dalam berusaha,”tambahnya. Q rac*

Ketua TP PKK Jatim Dra Hj Nina Soekarwo didampingi Wakil Ketua II TP PKK Jatim saat berfoto bersama dengan Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM dan jajarannya.

Siapkan Desa Percontohan Terpadu Dalam rangka mendorong percepatan dan suksesnya program Karangkitri ini, pada tahun 2016 ini, BKP Jatim juga sedang menyiapkan desa percontohan terpadu di 2 kabupaten yaitu Desa Kradegan, Kecamatan Kebonsari Di Kabupaten Madiun dan Desa Sumber Rejo, Kecamatan Purwosari Di Kabupaten Pasuruan. Dalam konsepnya, dalam desa terpadu nanti dilakukan dengan pemanfaatan pekarangan secara terpadu serta menerapkan prinsip 6 M (Menanam, Merawat, Memanen, Mengolah, Menjual, Menabung).

“Harapan kami desa percontohan terpadu ini akan menjadi lebih sejahtera dan sebagai tempat belajar serta edukasi bagi ibu-ibu pkk desa dari kabupaten/kota diseluruh jawa timur,” tegas Ardo. Selain menyiapkan desa terpadu. BKP Jatim juga akan mencanangkan Gerakan Panganku B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman) yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada tim penggerak PKK kabupaten/kota serta masyarakat luas tentang teknologi pangan olahan B2SA berbasis sumberdaya lokal.

Ardo menyadari bahwa tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam pengembangan karangkitri ini memang belum maksimal sehingga BKP Jatim terus berusaha mencari terobosan yang mampu meningkatkan semangat ibu-ibu pengelola karangkitri untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ini seperti mengadakan pelatihan dan bantuan alat pengolahan pada kelompok yang siap untuk bergerak dalam industri rumah tangga dengan cara mengolah hasil panen karangkitri menjadi produk olahan yang mempunyai nilai tambah dan bisa dijual sehingga ibu-ibu lebih bersemangat dalam berusaha.

“Kami juga melakukan pendampingan kelompok oleh petugas penyuluh pertanian desa dalam mengolah tanah, melakukan pembibitan, menanam, memelihara, memanen dan membuat pembukuan kelompok secara sederhana,” jelas Ardo. Selaian itu, BKP Jatim juga dengan mengadakan lomba karangkitri untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada kelompok agar bersemangat dalam mengelola dan mengembangkan kelompok karangkitri. Q adv

Ketua TP PKK Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo didampingi Wakil Ketua II TP PKK Jatim, Chaerani Juliati Ahmad Sukardi dan Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu mars PKK.

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM mendampingi Ketua TP PKK Jatim Dra. Hj Nina Soekarwo meninjau stan pameran pengembangan olahan karang kitri.

Ketua TP PKK Jatim Dra. Hj Nina Soekarwo meninjau stan hasil pengembangan olahan karang kitri.

TP PKK desa/kelurahan sedang bergantian berfoto bersama Ketua TP PKK Jatim Dra Hj Nina Soekarwo disela meninjau stan.