Binder26jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami menargetkan limpahan wisatawan dari Kota Batu dan Kota Malang, dan kami juga sangat membuka lebarlebar program Best Western dalam ikut mempromosikan kemajuan dunia wisata Kabupaten Malang,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo

Selasa Kliwon, 26 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

26 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

PasuruanBatu Hanya 30 Menit

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

Investasi Rp 1,3 Triliun, Jalan Tembus Segera Direalisasikan

09.00 Membuka Diseminasi Fakultas Ilmu Sospol UGM di Hotel Mercure Surabaya 12.00 Menjadi Narasumber Sarasehan di PWNU Jatim Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Hujan Angin Robohkan 27 Tiang Listrik di Pakal Surabaya, Bhirawa Puluhan tiang listrik di jalan ke arah Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Pakal Kota Surabaya roboh saat hujan deras disertai angin kencang, Senin (25/1) sore. Akibatnya pasokan listrik di sekitar kawasan itu sempat padam.

“Listrik di kawasan GBT hingga menjelang malam ini (kemarin malam) padam,” kata Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, Senin (25/1).

Menurut dia, hujan deras disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 16.00. Aliran listrik dari Pakal menuju perbatasan Kabupaten Gresik juga padam.

Syaifudin menilai Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) memasang tiang listrik tersebut secara asal-

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyaksikan Bupati Pasuruan H Irsyad Yusuf menandatangani MoU pembangunan jalan tembus PasuruanBatu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (25/1).

Sebanyak 27 tiang listrik ke arah Stadion Gelora Bung Tomo roboh diterjang hujan angin, Senin (25/1) sore.

Kejati Jatim Soroti Proyek Terpadu PDAM Malang Raya Batu,Bhirawa Tim khusus dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mendatangi kantor Pemkot Batu. Maksud kedatangan mereka untuk menindaklanjuti beberapa laporan warga terkait kurang maksimalnya pelayanan publik di Pemkot Batu. Selain itu proyek serta kegiatanPDAM Kota Batu yang tak berjalan juga turut menjadi sorotan petugas Kejati.

Proyek PDAM yang disoroti Kejati ini merupakan proyek terpadu yang ditangani 3 PDAM yang ada di Malang Raya. Yakni, PDAM Kota Batu, PDAM Kota Malang, dan PDAM Kabupaten Malang. “Setelah dilakukan pengecekan, semuanya sudah sesuai dengan yang ada dalam perencanaan,”ujar Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Senin (25/1).

Namun masih ada PR bagi PDAM Kota Batu yang menuntut untuk segera diselesaikan. Yaitu, adanya pembangunan jaringan PDAM yang telah rampung namun hingga saat ini belum difungsikan. Karena itu pula, tim Kejati melakukan asistensi bersama 3 PDAM di Malang Raya.

Selain PDAM, Kejati juga menyoroti tentang

Respon Daerah Masih Minim

BAP S/M Jatim, Bhirawa Persoalan akreditasi sekolah masih menjadi persoalan nasional. Kendati setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran, jumlah sekolah yang membutuhkan akreditasi baru maupun perpanjangan tak pernah habis.

Kondisi ini pun dialami Provinsi Jatim. Bahkan tahun ini, lebih dari empat ribu lembaga pendidikan mulai jenjang SD, SMP dan SMA tidak bisa melakukan akreditasi. Padahal, masa aktif akreditasi sekolah-sekolah tersebut tercatat telah habis sejak akhir 2015 lalu. “Sebenarnya tahun ini

kita mengusulkan akreditasi sebanyak 13.662 lembaga. Tapi yang disetujui pusat hanya 9.400 lembaga,” tutur Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jatim Prof Roesminingsih, Senin (25/1).

 ke halaman 11

Kuota Akreditasi 2016 Jenjang

Usulan Kuota APBN

SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK PLB

8.911 2.086 1.332 1.131 202

 ke halaman 11

5.113 2.004 1.082 1.131 70

Kekurangan 3.798 82 250 132

Sumber: Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Jatim

Jebolnya Talud Lingkar Timur Ditengarai Salah Bestek

Jadi Ketua Fosmat prestisius di lingkungan Pemkab Situbondo. Sejak lulus dari STPDN Jatinangor Sumedang Jabar, pria kalem itu banyak menyandang jabatan strategis. Singkat cerita setelah pernah menjadi Camat Kapongan, Nugroho sempat dipercaya Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menjadi Kabag Humas Setkab Situbondo.

 ke halaman 11

Empat Ribu Sekolah Jatim Tak Bisa Reakreditasi

 ke halaman 11

SOSOK Nugroho yang masih muda dan energik sudah b e r hasil menduduki jabatan

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim bakal segera merealisasikan jalan tembus PasuruanBatu yang memanjang sekitar 33,91 kilometer.

Dengan jalan tembus ini, transportasi darat dari Pasuruan ke Batu nantinya cukup ditempuh 30 menit saja.

“Kami tandatangani MoU (memorandum of understanding) antara provinsi, Bupati Pasuruan, Bupati Malang dan Wali Kota Batu terkait persetujuan pembangunan jalan tembus Pasuruan-Batu. Jalan ini sudah dinanti-nanti masyarakat karena memiliki peran strategis,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai penandatanganan MoU di Gedung Negara Grahadi, Senin (25/1).

wiwieko/bhirawa

Para pekerja mulai memperbaiki talud Jalan Lingkar Timur Kota Tulungagung, Senin (25/1). Jebolnya talud ini diduga karena kesalahan bestek.

Tulungagung, Bhirawa Jebolnya talud jalan lingkar timur ditengarai karena kesalahan bestek.

Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung dan rekanan dituntut bertanggungjawab untuk memperbaikinya.

“Kalau jebolnya sehari atau dua hari setelah proses pengerjaan bisa ditolerir. Ini sudah empat bulan lebih kemudian jebol kan perlu dipertanyakan,” ujar Ketua DPRD Tulungagung Supriyono SE, MSi , Senin (25/1).

Supriyono menengarai telah terjadi salah bestek sehingga mengakibatkan

 ke halaman 11

Dukung Merger, Dirut PJU Ingin Efektif dan Efisiensi Surabaya, Bhirawa Rencana merger BUMD Jatim, PT Jatim Nusa Usaha (JNU) dengan PT Petrogas Jatim Utama (PJU) diamini positif direksi perusahaan BUMD tersebut.

Alasannya, karena dengan merger tersebut akan membuat perusahaan baru menjadi makin efektif dan efisien.

Dr Leo Herlambang

 ke halaman 11 SE, MM

Airfast Tetapkan Harga Tiket SurabayaSumenep Rp 307.700 Sumenep, Bhirawa Harga tiket pesawat perintis di rute Surabaya (Bandara Juanda)-Sumenep (Bandara Trunojoyo) akhirnya menemui titik terang. Manajemen PT Airfast Indonesia telah menetapkan harga tiket untuk rute tersebut sebesar Rp 307.700 per penumpang. Untuk rute sebaliknya dipatok Rp 249.700 per penumpang.

“Itu sesuai informasi yang kami terima dari manajemen PT Airfast Indonesia sebagai operator penerbangan perintis,” ujar Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo Sumenep Wahyu Siswoyo, Senin (25/1).

 ke halaman 11

Mengenal Sosok Sarinah (2-Bersambung)

Ari-ari Sang Proklamator Disebut-sebut Juga Dikubur di Kepatihan Makam Sarinah di Tulungagung tidak hanya dapat membuka tabir sejarah sosok wanita yang dihormati Presiden RI Pertama Soekarno, tetapi juga terkait keberadaan keluarga besar Sang Proklamator di Kota Marmer ini.

Wiwieko Dh - Tulungagung

Drs Nugroho MSi

Sentil..  Kebenaran Rencana Mundurnya Sekda Sampang Terus Disorot  Maju mundur, maju mundur  UMKM Kota Malang Digelontor Rp 2,5 M  Semoga tepat sasaran  Puskesmas Ngantang Segera Naik Status  Harus ada kenaikan kualitas pelayanan

Sebagian warga di Tulungagung utamanya di Kelurahan Kepatihan tidak memungkiri jika Sarinah merupakan sosok yang berpengaruh pada Soekarno. Yang mengejutkan mereka menganggap sosok Sarinah tidaklah hanya sebagai pengasuh Bung Karno kecil, tetapi lebih dari itu.

“Ada cerita yang mengatakan Sarinah bukan pengasuh atau pun pembantu keluarga Bung Karno. Sar-

inah itu semacam sosok ibu bagi Soekarno. Bisa dikata ia ibu tiri Soekarno. Entah ini betul atau tidak. Perlu penelitian sejarah lebih dalam,” ujar Ketua Paguyuban Situs Bung Karno Tulungagung Agus Hadi Sungkono kepada Bhirawa belum lama ini.

Cerita ini semakin menguat, lanjut Agus Hadi Sungkono, jika dikaitkan dengan ke-

 ke halaman 11

wiwieko/bhirawa

Presiden pertama RI Soekarno diyakini pernah bersekolah di SDN 1-2 Tertek yang dulu bernama HIS. Inzet: Agus Hadi Sungkono.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 26 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Jatim Siap Respon Aturan Baru tentang BNP2TKI Pemprov, Bhirawa Kabar mengenai pembubaran BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) mulai santer terdengar , terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

trie diana/bhirawa

Percantik Wajah Kota

Pemkot Surabaya terus berbenah untuk mengubah Kota Surabaya menjadi cantik dengan memasang lampu jalanan serta memajang ornamen bola batu marmer disepanjang pedestrian jalan Urip Sumoharjo Surabaya,Senin (25/1).

Terkait hal tersebut, Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, selama ini Pemprov Jatim akan melaksanakan dengan baik kebijakan yang telah diputuskan Pemerintah Pusat dan saat ini masih menunggu kepastian tersebut.

Di sisi lain, Jatim memang ada ‘kekecewaan’ dengan BNP2TKI. Kekecewaan itu terutama akibat tidak terkoordinasinya kerja BNP2TKI dengan pemerintah daerah.”Selama ini, sayangnya BNP2TKI membentuk pospos di daerah tanpa diketahui Pemprov dan Kab/kota dan tidak sinergitas.

Artinya, mereka membentuk pos di Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, dan Madiun tanpa memberitahukan Pemprov dan Kab/kota sama sekali dan berjalan sendiri,” katanya.

Bahkan, BNP2TKI juga melangsungkan pelatihan dan pengiriman ke luar negeri dari TKI, disayangkan juga tenaga instruktur kurang berkompeten.

“Kabarnya ada tenaga yang sifatnya outsourching tanpa kompetensi dan belum ada sertifikasi melakukan hal tersebut (pelatihan TKI, red),” ujarnya.

Jika memang dihapuskan, lanjutnya, pihaknya juga tetap akan melaksanakan sesuai dengan kebijakan Pusat. “Saat saya lakukan rapat dengan jajaran tim pembekalan TKI dari BNP2TKI, ternyata

Komisi E Anggap Langkah Pusat Bebani Pemprov Jatim

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Segera Bangun Lintasan Balap F1 Pemkot, Bhirawa Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya akan segera melengkapi fasilitas olahraga di kota Surabaya dengan lintasan balap.

Bahkan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Surabaya akan melelang proyek lintasan balap bulan depan.

Kepala Dispora Kota Surabaya, Afghani Wardhana mengatakan proyek ini akan dibangun di komplek Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Nilai proyek tersebut mencapai Rp16 miliar dan saat ini masih proses persiapan lelang.

Proses persiapan lelang yang ditangani Unit Layangan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sejauh ini belum ada kendala berarti dalam proses lelang ini. ‘’Lintasan balap sepeda ini akan dibangun bertahap, multiyears. Tidak setahun selesai, akan dibangun dulu lintasannya,’’ katanya. Sebelumnya, Dispora sempat melakukan lelang ulang untuk pengurukan sirkuit balap ini.

Menurut Afghani Wardhana, gagalnya lelang yang pertama lantaran sepi peminat.

Setelah dilelang ulang, hasilnya kini sudah ada pemenang. Anggaran untuk lelang pengurukan ini mencapai Rp2,7 miliar. ‘’Tak hanya untuk balapan motor, sirkuit ini nantinya juga bisa dipakai untuk balapan Formula 1 (F1),’’ ujarnya. Dispora menargetkan pada 2018 mendatang proyek sebagai pengganti sirkuit Kenjeran ini bisa rampung.Q dre

Terkait Kepulangan Eks Gafatar ke Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa Nasib warga ex Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yang terkatung-katung pasca dipulangkan dari Kalimantan menjadi “PR” kemanusiaan bagi pemerintah provinsi Jawa Timur.

Namun demikian yang disesalkan dalam mengambil kebijakan, pemerintah pusat tidak mengantisipasi soal masalah kemanusiaan.

Wakil Ketua Komisi E bidang Kesra DPRD Jawa Timur, Suli Da’im mengatakan nasib warga ex Gafatar yang terkatung- katung saat ini merupakan akibat langkah pragmatis yang diambil oleh pemerintah pusat pasca pembakaran kampung Gafatar di Kalimantan oleh warga setempat.

Akibatnya yang menanggung permasalahan ini adalah Pemprov.

Padahal dana cadagan yang dimiliki Pemprov Jatim pas-pasan. ”Pemerintah pusat harusnya berpikir terlebih dahulu sebelum memulangkan warga ex Gafatar ke daerah asalnya, Mengingat warga ex Gafatar tersebut sudah tidak punya apapun di daerah asalnya”.imbuh Suli Da’im ( 25/1) Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, penolakan daerah dengan kembalinya warga ex Gafatar, dikarenakan secara status kependudukan banyak dari mereka yang telah berpindah sta-

tus kewargaannya. Disisi lain dana cadangan yang dimiliki oleh kab/kota juga pas-pasan jika harus menghidupi puluhan orang yang memang sudah tidak memiliki apa-apa ini. ”Penolakan kabupaten kota terhadap mereka ( ex Gafatar ) tidak bisa disalahkan. Karena mereka sudah pindah dari daerah tersebut dan pindah kependudukannya. Seharusnya mereka tetap hidup di Kalimantan, namun pemerintah pusat memberikan perlindungan hidup bagi mereka. Pasalnya, saat ini yang menjadi tanggungjawab pemerintah bukan saja soal makan/ minum saja tapi juga pendidikan bagi anak-anak mereka serta tempat tinggal permanen.”ujar politisi yang telah menjabat tiga periode sebagai wakil rakyat Jawa Timur tersebut.

Sementara itu terkait alokasi anggaran dalam penanganan warga ex Gafatar asal Jawa Timur, hingga saat ini belum ada alokasi anggaran khusus.

Suli Da’im menambahkan meski APBD Jawa Timur memiliki anggaran cadangan, namun hal tersebut tidak serta merta dapat digunakan mengingat banyak hal yang perlu diperhitungkan dalam penggunaannya seperti untuk penanggulangan bencana alam.

Jatim Aman Balita Stunting dan Gizi Buruk Surabaya, Bhirawa Kendati ditemukan balita stunting atau bertumbuh pendek di beberapa daerah, Jatim tetap bisa mencapai program Millennium Development Goals (MDGs). Data yang dihimpun Dinkes Jatim menyebutkan jumlah balita stunting sebesar 26 persen sedangkan target MDG’s harus di bawah 32 persen. ‘’Jumlah balita stunting di Jatim di

pelatihan yang seharusnya dilakukan tim pembekalan TKI selama 23 jam, namun diperpendek menjadi 7 jam saja.

Waktunya hanya 1 hari, mulai dari dua tahun terakhir sendiri seperti itu dan membuat aturan sendiri,” ujarnya.

Tidak hanya itu, jumlah TKI yang mendapatkan pelatihan dari BNP2TKI dengan jumlah pengiriman juga berbeda. “Mungkin mereka melatih 100 orang, namun pengiriman lebih dari 100 orang. Kalau BNP2TKI membentuk pos-pos itu didaerah, seiring itu juga banyak permasalahan yang ada di daerah. Misalkan, banyak agen setelah menerima tenaga kerja ke luar negeri tapi tidak bisa sama sekali tidak berkompetensi dan tidak bisa berbahasa sesuai dengan negara tujuan pengiriman,” katanya.

Kalau BNP2TKI tetap dibentuk, lanjut mantan Asisten IV Setdaprov Jatim, mereka harus bersinergi dengan Pemda dan Pemprov. “Sinergitas perlu dibangun sebab Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat dan Bupati/ Walikota yang mempunyai wilayah dan masyarakat. Jadi semuanya harus ada komunikasi yang bagus utamanya dalam kaitan dengan TKI,” katanya.

Sementara sebelumnya berkaitan dengan pembubaran BNP2TKI, Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengatakan,

kalau pihaknya sudah menerima daftar isian masalah (DIM) yang disusun pemerintah. Namun, ia melanjutkan ada perubahan sekitar 50 persen dari DIM yang diserahkan antara lain Menaker, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri PPPA, Menkumham, dan Menteri PAN RB itu.

Perubahan DIM itu terjadi lantaran pihak pemerintah sedang meninjau pembagian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing kementerian yang berkaitan dengan perlindungan WNI di luar negeri.

Ia menuturkan, revisi UU Nomor 39/ 2004 sendiri akan berfokus pada soal perlindungan, bukan penempatan, TKI di luar negeri. Sehingga, pemerintah berinisiatif agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengambil alih tupoksi BNP2TKI. Lebih lanjut, kata Dede, pemerintah mewacanakan agar badan tersebut dihapus.

“Satu contoh. Pemerintah ingin menghapuskan. Menurut pemerintah, itu akan dihapus. Fungsi perlindungan diberikan kepada Kementerian Luar Negeri,” ujar politikus Partai Demokrat.

Komisi IX sendiri menginginkan agar BNP2TKI tetap menjalankan fungsi pengawasan. Sebab, badan tersebut dapat mengeluarkan rekomendasi bilamana ada sengketa antara TKI dan perusahaan penyalurnya. Pekan depan, Komisi IX akan menetapkan panitia kerja (Panja) terkait revisi beleid tersebut.

“Rencananya minggu depan kita akan pelajari, 50 persen DIM yang diubah pemerintah itu seperti apa,” Q rac katanya.Q

bawah target MDG’s yang mencapai 32 persen,hingga Jatim telah mencapai program MDG’s,’’ kata Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Harsono mengatakan, selain balita stunting, Jatim juga telah mencapai target MDG’s untuk penanganan masalah berat badan sangat kurang atau gizi buruk sebesar 2,2 persen.

Target MDG’s untuk gizi buruk sebesar

3,6 persen sedangkan Jatim hanya 2,2 persen. ‘’Jadi Jatim juga aman untuk masalah gizi buruk,’’ tambahnya.

Harsono mengaku, saat ini Dinkes Jatim berusaha mengatasi masalah stunting di beberapa daerah. Ada beberapa daerah yang menjadi fokus garap balita stunting seperti Pamekasan.Menurutnya, Kabupaten PameQ dna kasan tertinggi stunting di Jatim.Q

”Nasib warga ex Gafatar yang saat ini berada di kamp penampungan Margorejo Surabaya kita ( Komisi E Jatim) masih upayakan setidaknya kita harus tetap memanusiakan mereka, namun mengingat beban anggaran yang cukup besar, Komisi E masih akan berkoordinasi dengan dinas terkait karena penggunaan anggaran cadangan APBD tidak serta merta bisa digunakan,”lanjut Suli Da’I’m.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Endro Siswatoro meminta agar seluruh FKUB kab/kota utamanya tokoh agama turut berperan aktif dalam memberikan bimbingan pada para eks gafatar yang sudah dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Menurutnya, dengan diberikannya bimbingan untuk kembali ke jalan agamanya kembali, maka diharapkan para eks gafatar tidak lagi masuk dalam faham dengan aliran sesat dan aliran kepercayaan agar tidak pengaruhi masyarakat.

“Bimbing mereka ke jalan yang benar sesuai dengan fFatwa MUI dan SK gubernur tentang pengawasan dan pembinaan terhadap aliran sesat,” kata Endro ketika dikonfirmasi, Senin (26/1).

Terpisah, PJ Bupati Ngawi, Drs Sudjono MSi mengatakan kalau dirinya juga telah bertemu dengan beberapa eks gafatar yang telah dipulangkan ke daerahnya tersebut. “Tadi malam, saya juga sudah bertemu dan makan bersama mereka,” ujarnya.

Dikatakannya, tak lama lagi juga akan ada kedatangan lagi eks gafatar. Namun, pihaknya berharap kalau eks gafatar yang dipulangkan ke daerahnya tersebut merupakan warga asli dan bukan pendatang. “Mungkin nanti sebelum dipulangkan diperiksa kembali dipastikan kalau eks gafatar benar-benar dari Ngawi,” Q cty.rac katanya lagi.Q

m ali/bhirawa

DR Soegianto dan Direktur PT. JPI, Bintang Juliarso, dan Managing Director PT. JPI Bagas D. Bawono dalam jumpa pers peluncuran laman www.makinpintar.com, di UNAIR, Senin (25/1) kemarin.

Cerdaskan Indonesia, UNAIR Luncurkan Situs ‘Makin Pintar’ Surabaya, Bhirawa Meningkatkan kualitas pendidikan, Universitas Airlangga meluncurkan situs media sosial berbasis pendidikan yang bertajuk www.makinpintar.com. Selain berisi konten pendidikan, situs ini juga menghubungkan stake holder dunia pendidikan termasuk antara guru dan murid.

Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (PPTSI) Universitas Airlangga menggandeng PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) meluncurkan laman bertajuk www.makinpintar.com. Peluncuran laman garapan UNAIR dan PT. JPI itu dilaksanakan di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo Surabaya, Senin (25/1) siang. Peluncuran ini dihadiri oleh sekitar seribu pelajar dari berbagai sekolah menengah atas baik di Jawa Timur dan bahkan dari DI Yogyakarta.

Konten dalam laman www.makinpintar.com tersebut didukung oleh blog guru, sekolah, dan siswa yang digagas oleh UNAIR pada tahun 2011. Masing-masing blog diisi oleh tulisan guru, sekolah, dan siswa menggunakan identitas resmi.

Ketika masing-masing penulis memperbarui tulisan di blognya, judul postingan itulah yang akan tampil secara otomatis di laman www.makinpintar.com. Tentu saja, masing-masing pengguna harus memiliki akun pada masing-masing blog guru (guru-indonesia.net), siswa (siswa-indonesia.net), dan sekolah (sch-id.net).

Laman www.makinpintar.com dikreasikan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua PPTSI UNAIR sekaligus penggagas laman, Dr. Soegianto Soelistiono, Ir., M.Si, dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Direktur PT. JPI, Bintang Juliarso, dan Managing DirecQ mal tor PT. JPI Bagas D. Bawono.Q

SMK Mini Antar Hudiyono Raih Gelar Doktor Ilmu Administrasi Negara

Patahkan Asumsi Grindle, Ciptakan Rekonstruksi Kebijakan Berbasis Sosial Budaya Gaung SMK Mini di Jatim terus terdengar di dua tahun terakhir ini. Bukan semata karena menjadi program prioritas Gubernur Jatim, melainkan juga karena besarnya atensi dari kalangan masyarakat bawah.

Alasan ini pula yang membuat Kabid Pendidikan Menengah Dindik Jatim, Hudiyono terpikat untuk menganalisisnya dengan menggunakan sudut pandang akademik. Analisis SMK Mini ini mengfantarkan Hudiyyono memperoleh gelar Doktor di Universitas 17 Agustus Surabaya.

Tak kurang dari dua jam Hudiyono membeberkan satu per satu pandangannya terkait pelaksanaan SMK Mini di Jatim. Berbagai pertanyaan terus bergulir dari sejumlah professor Universias 17 Agustus (Untag) Surabaya yang dipimpin Prof Agus Sukristyanto.

Sampai di penghujung pertemuan itu, disematkanlah gelar doctoral untuk

Hudiyono. PNS yang kini duduk sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

“Kami mencoba melihat pelaksanaan SMK Mini dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan Marilee S Grindle. Ternyata ada ketidaksesuaian antara teori yang dikemukakan dengan praktik di lapangan,” tutur Hudiyono dalam penjelasan disertasinya di meeting room Graha Wiayata Untag Surabaya, Senin (25/1).

Pria yang kini berdomisili di Tanggulangin, Sidoarjo itu menjelaskan, pengembangan Grindle berangkat dari asumsi bahwa kebijakan publik mudah diimplementasikan

apabila punya kekuatan hukum. Artinya, kebijakan itu diatur dalam aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataannya, lanjut dia, pendekatan ini kurang efektif untuk mencapai tujuan utama SMK Mini. Karena itu, pihaknya membuat rekonstruksi kebijakan yang dibuatnya berdasar asumsi Grindle.

“Grindle berasumsi bahwa kebijakan itu efektif jika berlangsung secara top down.Namun, SMK Mini menggunakan dua pendekatan. Yani top down dan button up,” tutur pria yang menyelesaikan program magister psikometrinya di Universitas Gajah Mada (UGM) itu.

Botton up, kata Hudiyono, adalah kebijakan yang sangat peduli terhadap variabel sosial, politik dan budaya. Jelasnya, SMK Mini dilaksanaan menggunakan metode partisipasif dari masyarakat.

tam/bhirawa

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Hudiyono MSi menerima piagam doktoral dari ketua dewan penguji Prof Agus Sukristyanto.

Di samping secara top tang fungsi balai latihan juan SMK Mini melahirkan down, SMK Mini juga dilin- kerja dan SMK Mini. tenaga terampil di Jatim. dungi regulasi berupa Perda Kendati dalam pelaksa- “Jika kita melihat, setiap Nomor 9 tahun 2014 tentang naannya, masih ada poin tahun lulusan SMK di Jatim penyelenggaraan pendidi- yang kurang menurut Hudi- mencapai 200 ribu siswa. kan. Khususnya yang ter- yono. Yakni terkait keseim- Namun, rod map dari kebituang dalam pasal 41 ten- bangan sasaran dengan tu- jakan ini hanya mampu

mengkaver sebanyak 80 ribu siswa hingga 2017 mendatang,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman.

Pihaknya mengapresiasi upaya pengembangan diri mitra kerjanya dengan terus belajar hingga ke jenjang tertinggi.

“Penelitian SMK Mini ini baru pertama kali. Kami berharap, teman-teman yang lain juga mau melakukan penelitian seputar pendidikan. Baik formal, non formal maupun pendidikan khusus dan layanan khsusu,” kata dia.

Prof Joko Widodo sebagai promotor Hudiyono dalam kesempatan itu mengingatkan, agar promovendus tidak berhenti melakukan aktifitas ilmiah. Sebab, dengan gelar yang disandang itu tanggung jawab intelektual yang diemban seQ tam makin besar.Q

SURABAYA

Selasa Kliwon 26 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pemulangan Dikawal Kepolisian

Pengikut Gafatar Diusulkan Ditransmigrasikan Pemprov, Bhirawa Transmigrasi menjadi solusi alternative menanganani eks anggota Gafatar yang saat ini dipastikan tidak punya tempat tinggal di kampong halaman.

Pemprov Jatim berencana mengikutkan mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke dalam program transmigrasi, yang tiap tahun diberangkatkan Kementerian “Kalau mereka mau transmigrasi sangat mungkin. Nanti kita akan fasilitasi untuk program transmigrasi ini,” kata Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, ketika meninjau lokasi penampungan sementara mantan anggota Gafatar di Gedung Transito, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim, Senin (25/1).

Transmigrasi kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, merupakan solusi yang tepat karena mayoritas mantan anggota Gafatar ini juga sudah tidak memiliki rumah di Jatim. Mereka umumnya telah menjual rumah untuk bekal ikut kelompok Gafatar membuka lahan mandiri di Kalimantan.

“Setelah ini pemprov akan berkirim surat ke Kementerian Transmigrasi sehingga mantan anggota Gafatar ini bisa diprioritaskan.

Tapi untuk saat ini mereka yang tinggal di gedung transito ini harus dipulangkan dulu ke kabupaten/ kota setempat,” ujarnya.

Dari kabupaten/kota masingmasing inilah diharapkan bisa didata keinginan para mantan anggota Gafatar. Termasuk jika menginginkan transmigrasi maka akan langsung didaftarkan.

“Tapi yang utama sekarang adalah memikirkan mereka bisa pulang ke daerah masing-masing

iib/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf didampingi Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno berdialog dengan para pengungsi eks anggota Gafatar di Gedung Transito, Margorejo Surabaya.

Pemerintah, tambah Gus Ipul dengan prosedur yang ada. dulu,” ungkapnya. pasitas di transito ini sangat Ia menegaskan, Pemprov Ja- akan berupaya memberikan peSementara itu, untuk kebu- terbatas,” katanya. tim memiliki target tiga hingga mahaman kepada masyarakat tuhan pengungsi Gus Ipul menempat hari terhitung sejak ke- dan lingkungan agar mereka jamin semua kebutuhan pengung- Dikawal Polisi datangan mantan anggota Ga- tidak dikucilkan dan bisa dite- si sudah disiapkan dan dicukupi Pemulangan eks anggota Gafatar ini bisa pulang ke daerah. rima kembali. Bupati/wali kota dengan baik. “Untuk keperluan fatar tidak lepas dari pengawalan “Paling tidak, besok semua pe- harus memberikan jaminan serta makan, sudah disiapkan. Disini ketat personel Polres jajaran ngungsi bisa kembali ke daerah solusi bagi masa depan masya- juga sudah tersedia dapur umum, Polda Jatim. asalnya. Semoga besok semua rakat eks gafatar ini. keperluan anak-anak juga sudah Kabid Humas Polda Jatim KomMenurutnya, terdapat bebe- disiapkan terutama baju layak bes Pol Raden Prabowo Argo Yupengungsi bisa kembali kepada keluarga dan difasilitasi pem- rapa solusi yang bisa diberikan pakai. Semua telah disiapkan wono, kepada Bhirawa mengasekembalinya mereka ke daerah oleh pemerintah,” tegasnya. kab/pemkot,” katanya. takan, pemulangan eks anggota Saat ini, pengungsi yang berada asal. Salah satu solusinya antara Sementara itu, Kepala Dis- Gafatar ke daerah tempat tingdi Gedung Transito akan di data lain dengan pembekalan kete- nakertransduk Provinsi Jatim galnya tidak lepas dari koordinasi terlebih dahulu dan diberikan rampilan hingga menggarap ta- Drs Sukardo MSi berharap, bu- dengan Pemerintah Kabupaten pembekalan. Pemprov Jatim nah produktif. Jika mereka ter- pati/wali kota untuk segera men- (Pemkab) setempat. Bahkan, Polakan memberikan mereka uang biasa bercocok tanam, pemkab/ jemput pengungsi eks gafatar res jajaran Polda Jatim turut pegangan bagi setiap kepala pemkot bisa memberikan lahan yang berada di transito ini. “Kami dilibatkan dalam pengawalan keluarga. “Kita ingin memas- untuk ditanam. Solusi lain yang mohon dengan sangat agar pem- kepulangan eks anggota Gafatar di tikan, mereka selamat kembali bisa diberikan adalah mena- kab/pemkot segera menjemput tempat masing-masing. kepada keluarga dengan aman warkan kembali kepada mereka pengungsi untuk dikembalikan “Pengambilan warga atau eks untuk bertransmigran, tentunya kepada keluarga, karena ka- anggota Gafatar di Surabaya sudah dan nyaman,” tuturnya.

RAGAM INFO

Banyak Tunggakan Iuran, BPJS Perkuat Sistem Layanan Surabaya, Bhirawa Masih tingginya peserta BPJS Kesehatan jalur mandiri yang belum membayar iuran membuat pengelola BPJS Kesehatan mengambil sikap. BPJS Kesehatan akan memperkuat sistem pembayaran iuran di minimarket, PT. Pos Indonesia (Persero) dan bank ‘’Kita akan terus meningkatkan koordinasi dan pelayanan dengan mitra BPJS Kesehatan tujuannya adalah untuk memperbanyak peserta mandiri dalam membayar iuran rutin setiap bulannya,’’ ujar Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional 7 Jatim Mulyo Wibowo.

Dikatakannya sampai saat ini sudah mencapai 35 persen BPJS Kesehatan di Jatim yang merupakan kalangan pekerja sektor informal maupun peserta mandiri tidak rutin membayar iuran jaminan kesehatan. Akibatnya BPJS Kesehatan Divisi Regional 7 Jatim terhambat dalam mengumpulkan iuran tersebut.

“Sampai sekarang kendala kami adalah untuk mengcollect iuran untuk masyarakat yang mandiri ini. Jadi masyarakat mandiri masih kami 65 % yang membayar rutin, masih ada 35 % yang memang tersendat,” kata Mulyo..

Mulyo mengungkapkan salah satu faktor penyebab peserta BPJS Kesehatan tidak rutin membayar iuran yakni sulitnya akses untuk membayar iuran Q dna jaminan kesehatan tersebut.Q

dikoordinasikan dengan Pemkab masing-masing, dan mendapat pengawalan oleh Polres jajaran Polda Jatim,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi Bhirawa via seluler, Senin (25/1).

Dijelaskan Argo, selama di Asrama Transito milik Disnakertransduk Jatim, ratusan eks anggota Gafatar mendapat pengawalan dari personel Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, dan TNI. Untuk pemulangan di daerah masing-masing, Argo mengaku hal ini sudah dikoordinasikan dengan Pemkab maupun Pemkot dan Polres setempat.

“Pengawalan yang dilakukan Polres jajaran sudah dilakukan sesuai SOP. Ini juga dilakukan personel yang ada di Asrmasa Transito Surabaya,” terang Argo.

Ditanya terkait jumlah personel pengamanan di Asrama Transito, Argo menegaskan, kurang lebih sebanyak 150 personel gabungan dari Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya disiagakan di sana. Untuk detail personel dari Polda Jatim, Argo mengaku, sebanyak 1 Peleton personel Polda Jatim atau 30-50 orang disiagakan di Asrama Transito.

Sementara untuk pola pengamanan, Perwira Tinggi dengan tiga melati dipundaknya ini menjelaskan bahwa PAM dilakukan sesuai SOP. Artinya, lanjut Argo, semua personel dilengkapi dengan senjata lengkap, sesuai dengan kebutuhan di tempat pengamanan. Sampai kapankah PAM ini berlangsung, Argo mengaku hal itu disesuaikan dengan jumlah anggota eks Gafatar yang masih ada di Asrama Transito.

“PAM terus berlangsung sesuai dengan koordinasi Pemprov Jatim untuk memulangkan eks anggota Gafatar ke tempat tinggal masingmasing. Artinya, kami menunggu sampai seluruh keluarga eks anggota Gafatar dipulangkan ke daerah masing-masing,” pungkas Argo kepada Bhirawa.Q iib.bed

Bakesbangpol Jatim Ajak Mahasiswa Ikut Atasi Masalah Gafatar Peternak Harus Lebih Waspadai AI Pemprov, Bhirawa Banyaknya anggota masyarakat yang terpikat ikut kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim Provinsi Jatim mengajak semua pihak ikut terlibat aktif dalam penanganan masalah ini.

Secara khusus Bakesbang Jatim mengundang aktifis mahasiswa dari kampus Universitas AIrlangga (Unair) untuk diskusi memformulasikan peran mahasiswa dalam menangani masalah tersebut.

Diskusi yang dipandu jurnalis Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro SN juga menghadirkan narasumber seperti Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jatim Dr Soubarrisman, Sekretaris Kader Bela Negara Yafety Waruwu dan Direktur NII Crisis Center Pawit Syarwani.

Menurut Syarwani, fenomena Gafatar tidak bisa dilihat dari aspek ideologis semata, namun juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan politik.

“Orang ikut Gafatar bukan semata karena pertimbangan ideologis, tetapi karena kebutuhan ekonomis dan politik,” kata Syarwani. Terbukti, anggota masyarakat bergabung ikut di Gafatar sangat beragam latar belakanag sosial ekonominya. Menurut Syarwani, daya pikat Gafatar juga

why/bhirawa

Diskusi Penanganan Gafatar di Kantor Bakesbangpol Jatim, Senin (25/1) kemarin. ditentukan oleh program yang “Kalau rasa cinta tanah air ditawarkan yang relatif dekat sudah kuat tertanam, maka dengan kebutuhan masyarakat. sangat kecil kemungkinannnya “Gafatar juga menawarakan mereka akan ikut kelompoktentang ketahanan pangan bah- kelompok yang ingin memisahkan kan mereka aktif menggarap diri dari NKRI,” kata pemuda lahan pertanaian. Inilah yang kelahiran Nias ini. Salah satu membuat warga beramai-ramai aktifis mahasiswa Unair Roni ikut karena dianggap lebih bisa mengaku sangat prihatin dengan memberikan kesejahteraan,” fenomena yang terjadi di kalangan kata Syarwtani yang juga man- mahasiswa. Kehidupan mahatan anggota NII ini. siswa yang cenderung pragmatis Sementara itu, Sekretaris dan kuatnya pengarus global Kader Bela Negara Jatim Yafety membuat sebagian besar maWaruwu mengajak mahasiswa hasiswa melupakan jati dirinya untuk terus mengampanyekan sebagai bangsa Indonesia. rasa kecintaan terhadap tanah “Tidak aneh kalau banyak air. Menurut Yafety, pintu masuk mahasiswa yang tidak lagi meorang terpikat ke kelompok ngenal sejarah bangsanya dan Gafatar salah satunya adalah apalagi mau peduli dengan apa menipisnya rasa kebangsaan yang dihadapi bangsa dan neQ why dan cinta tanah air. gara,” jelasnya.Q

Pemprov, Bhirawa Serangan flu burung ( Avian Influenza/AI) ternyata masih harus diwaspadai peternak, utama pada awal musim penghujan seperti Januari, Februari, dan Maret.

Tahun lalu,kasus flu burung di Jatim sebanyak 15 kasus dan jumlahnya masih masuk kategori kecil dari tahuntahun sebelumnya.

“Biasanya flu burung itu pada kondisi panas, akan mati. Sedangkan pada kondisi musim penghujan, gampang untuk hidup. Prediksi tahun ini peternak harus lebih waspada pada virus flu burung ini,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM melalui Kasi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Drh. Iswahyudi MP, Senin (25/1).

Tahun ini, lanjutnya, sarana pendukung yang dimiliki Disnak Jatim untuk mengantisipasi meluasnya serangan flu burung, misalkan vaksin AI mengalami penurunan jumlah lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunannya hampir mencapai 400 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun lalu, Disnak Jatim menyediakan sebanyak 1,7 juta vaksin dari APBD dan 1 juta vaksin dan APBN, sehingga total persediaan vaksin yang ada di Jatim 2,7 juta vaksin.

“Tahun ini, Disnak Jatim hanya mendapatkan 1 juta vaksin dari APBN dan 200 ribu vaksin dari APBD. Jadi totalnya 1,2 juta vaksin. Namun dengan sarana pendukung yang kecil ini, kami juga tidak akan putus semangat. Kita tetap fokus ke depan untuk membebaskan Jatim dari AI,” katanya.

Di sisi lain, Indonesia juga bebas dari flu burung pada 2020, maka harus ada tanggung jawab dari Pemda maupun Pemprov dalam mendukung program tersebut. “Vaksin yang tidak tersedia begitu banyak dan harus ada perhatian lebih agar kasus flu burung Q rac tidak merebak lagi,” katanya.Q

Pasca Pemulangan Eks Gafatar

“Kami Siap Ditempatkan di NKRI dan Tetap Bercocok Tanam” Kehidupan bercocok tanam sepertinya sudah mengakar pada eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Monton Panjang, Mempawah, Kalimantan Barat.

Sebab, tak sedikit warga yang dipulangkan ke daerah asal ingin kembali ke pemukiman mereka yang baru saja dibakar massa pada 19 Januari 2016 lalu. Mereka ingin tetap bercocok tanam, mengingat Kalimantan Barat mempunyai potensi lahan pertanian yang belum maksimal tergarap.

Hal tersebut dialami Jumadi (40th) eks Gafatar yang bersikukuh ingin tetap bercocok tanam di lahan yang subur. Warga asal Lebak Timur, Surabaya ini meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengakomodir barang-barang yang tertinggal di Mempawah seperti kendaraan roda dua untuk dikembalikan. Pasalnya, dengan adanya motor tersebut bisa menjalani kehidupan yang baru lagi untuk bangkit.

“Apa yang kami miliki di sana (Mempawah, Kaliman-

tan Barat, red) sudah habis terbakar. Hanya tersisa motor saja. Kami mohon kepada Pemerintah Provinsi, sisa barang kami yang ada bisa dikembalikan ke Jatim untuk bangkit lagi,” kata Jumadi saat itu dikunjungi jajaran Forpimda mulai Koramil se-Surabaya, Polsek se-Surabaya, Polrestabes, Polres Tanjung Perak, MUI, FKUB, Danrem, Camat, serta Penjabat Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, Senin (25/1) Asrama Transito Disnakertransduk Jatim.

Ia menjelaskan, di Indonesia sampai sekarang ini kebutuhan pangan masih banyak yang import dari luar negeri. Dengan alasan tersebut, bapak dua anak ini menginginkan Indonesia sebagai Negara yang menjadi swasembada pangan.

Karena di tanah Indonesia sangatlah luas dan sangatlah subur untuk dijadikan

lahan pertanian.

“Di Vietnam saja negaranya menjadi swasembada pangan yang sangat besar.

Padahal, di Indonesia kan sangatlah memungkinkan untuk dijadikan ladang pertanian. Saya sendiri sudah menghasilkan kacang, bahkan sudah memulai pembibitan,” ujar Jumadi yang mengaku baru tiga bulan di Kalimantan Barat ini.

Jumadi bahkan siap ditempatkan dimana saja asal ada lahan yang memungkinkan untuk bercocok tanam. “Kami siap ditempatkan di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kami tetap ingin bertani,” harapnya.

Gafatar yang dipahaminya, adalah organisasi massa (ormas) yang siapa saja dari latar belakang agama dan suku boleh masuk di organisasi itu. Tidak ada, menurutnya, pemaksaan bagi anggota Gafatar untuk ikut satu ajaran tertentu, termasuk ke dirinya.

Jumadi yang kini berada di penampungan Asrama

syafruddin/magang

Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno saat berbincang dengan warga eks Gafatar di tempat penampungan Asrama Transito Disnakertransduk Jatim Barak 1 Margorejo, Senin (25/1) kemarin.

Transito ini menyatakan Soekarno, suatu negara kalau kedaulatan pangan di Indonealasannya pindah ke Mem- mau kuat dan maju, maka sia. “Karena generasi sekapawah hanya untuk bercocok sektor pangan atau perta- rang umumnya tidak mau tanam dan tidak ada tujuan niannya harus bagus, se- bertani, tetapi giliran kami lain. Ia menjelaskan, dirinya hingga tidak tergantung pada mau bercocok tanam kok dan beberapa temannya un- negara lainnya,” jelasnya. dipermasalahkan,” ujarnya. tuk mengembangkan perMenurut dia, alasan menDitemui ditempat yang tanian apa saja di daerah dasar dirinya dan teman- sama, Penjabat Wali Kota tersebut. teman lainnya tetap ikut Surabaya, Nurwiyatno me“Karena sesuai dengan kelompok eks Gafatar untuk ngaku baru bisa memulangmotto, Presiden pertama RI mengembangkan program kan warga eks Gafatar yang

hanya memiliki keluarga.

122 warga Surabaya termasuk dalam rombongan yang dipulangkan dari Kalimantan Barat.

Sementara sisanya masih akan menempati tempat penampungan di Transito milik Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur.

“Jumlahnya 15 kepala keluarga atau 60 jiwa. saat ini kita baru bisa pulangkan yang sudah jelas ada keluarganya yang menerima atau ada tempat tinggal. Khusus untuk warga Surabaya pemulangannya bertahap dulu,” katanya saat meninjau di lokasi penampungan Asrama Transito Disnakertransduk Jatim.

Nurwiyatno mengaku sudah berkoordinasi dengan pemimpin tingkat Kecamatan dan Kelurahan agar menerima mereka. Bila muatan di Transito berlebih, Nurwiyatno mengaku akan membuka posko khusus warga Surabaya eksQ geh Gafatar.Q

4

OPINI Tajuk

Kendala Lahan Infrastruktur TIADA lahan gratis yang bisa diberikan secara cumacuma. Ini menyebabkan seluruh proyek infrastruktur selalu mengalamai hambatan serius. Pengadaan lahan untuk infrastruktur daerah (dan negara), biasa berlarut-larut sangat lama. Bukan hanya terhadap lahan milik masyarakat, atau investor. Melainkan juga lahan milik instansi pemerintah (Kementerian maupun Daerah), mesti di-appraisal sesuai harga pasaran yang berlaku.

Dulu, proyek infratsruktur yang membutuhkan lahan selalu berhadapan dengan makelar tanah. Penyelesaian urusan tanah saja, bisa memerlukan waktu bertahun-tahun.

Sehingga proyek infrastruktur berjalan lamban. Beberapa kali diterbitkan regulasi, namun tetap tak mempan. Setiap proyek infrat-sruktur selau tergagap-gagap pada tahap pembebasan lahan. Walau harga telah diprediksi akan mahal. Tidak terkecuali lahan milik negara, yang dikuasakan kepada Kementerian.

Aset kepemilikan rakyat wajib dihormati. Namun tidak boleh menjadi penghalang proses pembangunan kepentingan umum. Tetapi realitanya, aset rakyat telah berpindah kepemilikan, dikuasai oleh makelar tanah. Hal itu pernah terjadi, misalnya, pada proyek jalan tol Surabaya – Mojokerto seksi 1A (Waru – Sepanjang). Walau ruasnya sepanjang “lidah,” hanya 1.890 meter. Tapi dibutuhkan 5 tahun untuk menyelesaikannya. Jadi kemampuan pengerjaannya ratarata cuma 378 meter per-tahun.

Mudah-mudahan ini tak terdengar negara tetangga, karena seolah-olah Indonesia bagai negeri miskin yang baru coba-coba pula membangun jalan ber-bayar. Yang lebih harus ditutupi rapat-rapat adalah proses pembebasan lahan.

Sangat sering (hampir selalu) pembebasan lahan menjadi kendala utama. Ingat, untuk membangun frontage road (sisi timur dan barat) jalan A. Yani Surabaya, juga diperlukan negosiasi alot.

Ironisnya, hampir seluruh arealnya merupakan lahan milik instansi pemerintah. Begitu pula (lebih-lebih) proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur, hingga kini terseok-seok karena pembebasan lahan milik Perhutani. Seolah-olah tiada koordinasi antar-instansi pemerintah? Seolah-olah tiada pucuk pimpinan sebagai pusat komando, sehingga masing-masing bagai raja-raja kecil. Lahan tidur maupun lahan telantar tiba-tiba menjadi komoditas dengan harga tinggi. Ini yang menyebabkan pemerintah propinsi (Jawa Timur) enggan menambah ruas jalan Pimpinan instansi pemerintah tiba-tiba pula berubah menjadi makelar tanah. Andai terdapat pimpinan nasional yang efektif, maka kendala pembebasan lahan milik pemerintah tak perlu terjadi. Kendala pembebasa lahan untuk proyek instruktur menunjukkan potret kuatnya ego-sektoral.

Masing-masing pejabat seolah memiliki hak mutlak terhadap asset, terutama lahan. Tak sejengkalpun boleh dijamah oleh sesama instansi, sebelum dibayar.

Walau sebenarnya (sejarah) kepemilikan lahan diperoleh secara gratis. Bahkan boleh jadi dari hasil mencaplok tanah adat, hak ulayat atau tanah yang sudah dibuka (dan dikerjakan) oleh rakyat. Regulasi pembebasan lahan selalu menjadi persengketaan, selalu terasa ketingalan zaman.`Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005, baru setahun sudah diganti dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2006.

Juga masih terdapat Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007, plus adanya Lembaga Penilai Harga Tanah (LPHT) yang dilisensi oleh BPN. Namun tetap saja berbagai regulasi itu tak menjamin kelancaran pembebasan lahan untuk pembangunan infra-struktur. Buktinya, saat ini pemerintah mengajukan lagi RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Diantara di dalam draft pasal 8, terdapat persyaratan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) propinsi sebagai landasan pengadaan lahan.

Tetapi harus diakui, pembebasan lahan milik masyarakat (maupun milik) pemerintah, juga dijadikan bancakan. Tidak jelas lagi, siapa pemerintah siapa dan siapa makelar tanah.

Harga tanah bisa disulap menjadi beberapa kali lipat, sampai 500%. Setelah terbayar, kelebihan harga tanah dibagi-bagi oleh tim panitia. Mark-up ini dianggap “halal” karena harga disetujui oleh kedua belah pihak, penjual (rakyat) maupun pembeli (pemerintah). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dorong Pemerintah Atasi Ketimpangan Desa-Kota PEMERINTAH diharapkan benar-benar mengatasi ketimpangan antara desa dan kota sebagai langkah mewujudkan Indonesia yang dipenuhi solidaritas kebangsaan.

Baru masuk 2016 dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), pemerintah sudah menyuarakan membangun desa.

Kami berharap hal ini benar-benar dilakukan sehingga antara desa dan kota tidak ada kesenjangan yang membuat ruang yang terlalu jauh. Selain mengatasi ketimpangan antara desa dan kota, pemerintah juga diminta dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa sehingga bisa diseimbangkan dengan wujud solidaritas kebangsaan. Selain itu, masalah bangsa lainnya yang juga sangat penting untuk diatasi adalah korupsi dan kegaduhan politik. Seharusnya elite memberikan keteladanan. Kami mendapat contoh dari mana untuk membawa aspirasi.

Saya berharap agar di bangsa dapat terbangun kehidupan beretika dan bermoral serta membangun kesadaran agar pemuda dapat ikut berkembang berpartisipasi dalam pengembangan politik. Perlunya kesadaran untuk membangun semangat persatuan sebagaimana pernah disampaikan oleh Bung Karno dan berlanjut pada masa Pak Harto.

Semoga bukan hanya PMKRI tetapi berbagai pihak lainnya juga diharapkan bisa menyuarakan suara aktivis yang sejati. Bahwa Indonesia kekurangan pedagang dan pengusaha yang baik, serta semua peran tersebut harus diisi untuk mengurangi kesenjangan. Apalagi, kajian Bank Dunia yang menyatakan bahwa salah satu bangsa yang memiliki tingkat ketimpangan yang besar adalah di Indonesia, di mana satu persen keluarga di lapisan paling atas diperkirakan menguasai hingga sekitar 50 persen aset bangsa. Untuk itu, perlu mendorong mahasiswa untuk bergerak berdiskusi di bidang itu dan yang terpenting adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka memajukan bangsa Indonesia.

Lidya Natalia Sartono Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Kliwon, 26 JANUARI 2016

Membumikan Deradikalisasi Nusantara dijalankan, faktanya sering menimbulkan fanatisme keberagaman dan penciptaan ideologi klaim kebenaran. Mengapa?

Karena praktik pendidikan agama kurang menyentuh aspek realitas sosial, yang sebenarnya gan terlihat dengan merupakan garapan Oleh : banyaknya pribadi agama.

Asri Kusuma Dewanti yang tertarik unDua peran dan tuk bergabung denfungsi agama itu gan gerakan radikal adalah ritual dan dengan alasan ingin sosial. Maka, model merombak keterpurukan tersebut. pendidikan agama gaya lama Realitas keterpurukan moralitas yang cenderung eksklusif, dogmapara wakil rakyat dan adanya tis, kembali ke masa lalu yang keketidakadilan menjadi rumus yang labu, dan tidak menyentuh aspek ampuh untuk merekrut anggota moralitas, perlu didekonstrukbaru dalam gerakan mereka. si atau dibongkar. Kemudian, Tragisnya lagi, masyarakat dimunculkan model pendidikan kita secara umum belum terbiasa yang menghargai kemanusiaan, berpikir kritis terkait gerakan membebaskan dari penindasan, radikalisme saat ini. Prof Syafii memupuk persaudaraan, dan Maarif, salah seorang ulama menekankan kebaikan serta besar Indonesia, pernah menyakesejahteraan bersama. takan bahwa khalifah saat ini bukan merupakan produk syariat Kebajikan Nusantara Islam. Melainkan produk politik Model pendidikan yang cocok pasca-Nabi. untuk Indonesia masa depan Menurut beliau, kekhalifahan tentu saja harus digali dari aspek modern tidak memiliki tempat sosiologis, antropologis, dan teoloberpijak di dalam Alquran dan gis masyarakatnya. Jika kita perAssunnah. Sederhananya, pehatikan dengan seksama, bangsa maksaan syariat dalam khalifah Indonesia adalah sebuah bangsa modern yang sering diusung keyang unik; merupakan kumpulan lompok radikal merupakan bentuk dari berbagai macam suku dan politisasi agama. Sebagaimana pemeluk agama yang berlainan yang diungkapkan Presiden Persatu dengan yang lainnya. Maka, tama RI Soekarno, bangsa yang keanekaragaman (pluralitas) kuat adalah bangsa yang masyarkultural dan religius ini harus akatnya berkarakter. Karena itu, dimanfaatkan dengan sebaikperbaikan kualitas mental bangsa baiknya guna saling membantu, menjadi bangsa yang kritis dan berlomba berbuat kebajikan, dan terbuka sesuai dengan empat pilar menciptakan kebaikan serta harkehidupan berbangsa adalah jalan moni kehidupan. terbaik untuk meredam gerakan Oleh karenannya, model penradikal. Juga mencegah kekerdididikan agama di Indonesia yang lan dalam berpikir. perlu dikembangkan ke depan Upaya yang bisa kita lakukan adalah model pluralis-multikulsalah satunya adalah mari sedikit tur. Pendidikan agama pluralismengkaji ulang pendidikan agmultikultur adalah model penama, untuk kemudian memadidikan yang menekankan pada parkan model pendidikan yang nilai – nilai moral seperti kasih membebaskan sebagai agenda sayang, cinta sesama, tolong transformasi sosial. Model penmenolong, toleransi, menghargai didikan agama yang selama ini keragaman dan perbedaan penda-

Negeri kita punya ”warisan” radikalisme. Tak perlu banyak jabaran, kita cukup menatapi hingga kini banyak ”area” yang menjadi ”lahan” persemaian puritanisme dan radikalisme. Semakin membesarnya kelompok radikal, semakin besar pula penolakan mereka terhadap budaya Nusantara. Seolah inilah ”nasib” kita yang sampai detik ini tak pernah sepi dari munculnya kelompok radikal.

S

alah satu upaya yang dinilai ampuh untuk memberantas terorisme adalah dengan program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, melalui redukasi dan resosialisasi serta menanamkan multikuralisme.

Nilai Pluralis-Mulitikultural Program deradikalisasi dengan menggagas pendidikan pluralis-mulitikultural sangatlah signifikan bagi masyarakat Indonesia kini. Pendidikan agama pluralis-multikultural adalah model pendidikan yang diharapkan memberi sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya menanggulangi konflik yang akhir-akhir ini marak.

Sebab, nilai dasar pendidikan ini adalah penanaman dan pembumian nilai toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial.

Nilai-nilai pluralisme-multikulturalisme harus kita lanjutkan pada pembebasan (liberasi) terhadap segala bentuk kezaliman, ketidakadilan, status quo, dan politisasi rakyat kecil. Hal ini penting adanya, sebab kasus radikalisme yang menyulut terjadi di Indonesia, pada dasarnya adalah aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras. Sehingga secara tidak sadar kemerosotan moral para wakil rakyat dan krisis multidimensi turut memicu/ menyumbang berkembang dan lahirnya gerakan radikalisme.

Fakta itu, semakin kuat den-

pat, dan sikap – sikap lain yang menjunjung kemanusiaan.

Langkah berikutnya adalah penanaman kesadaran bahwa sudah menjadi tugas manusia untuk menjunjung kemanusian dan mengembangkan nilai – nilai perenial agama. Kemudian mereka bersama – bersama melakukan tindakan untuk mewujudkan aksi kemanusiaan. Namun tahapan ini tidak hanya terhenti begitu saja, karena setelah terjun ke lapangan, mereka harus mengevaluasi dan mengkaji teori lagi, untuk kemudian melakukan aksi yang lebih baik. Maka, lingkaran kejadian refleksi aksi adalah guru murid realitas, adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan agama pluralis multikultural sangat urgen untuk diwujudkan, mengingat selama ini di Indonesia masih kurang terwujud hubungan antar umat beragama yang harmonis dan membebaskan. Oleh karena itu perlu ditanamkan sikap dan pemikiran yang dewasa dalam menghadapi perbedaan agama dan perilaku keagamaan. Maka, pluralitas agama justru harus terus dipupuk sebagai ajang koreksi dan cermin diri dalam bergaul dengan manusia, untuk selanjutnya melakukan transformasi atau pembebasan sosial bersama. Tentunya untuk menentang ketidakadilan, status quo, monopoli, dan segala bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya.

Sudah saatnya kekerasan terhadap “yang berbeda” harus diakhiri. Besar harapan pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan.

Presiden Joko Widodo pasti tidak lupa akan butir kesembilan Nawa Cita, yakni memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Sebagai pemimpin negara, dia dituntut lebih sering berbicara kepada publik guna menggaungkan kembali pengakuan negara terhadap kebhinekaan, dengan menghadirkan kebajikan nusantara demi menghadirkan kesadaran kita berkeIndonesiaan.

Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Rapor Menteri: Jeruk Makan Jeruk

R

aport menteri merupakan catatan tahunan mengenai kinerja menteri setiap dua bulan. Raport ini, pertama kali dicanangkan oleh Presiden yang akrab dengan panggilan Pak SBY (Susilo Bambang Yodhoyono) dan sudah diterapkan sejak tahun 2004 lalu.

Tujuan dibuat raport menteri adalah sebagai tolak ukur untuk mengetahui hasil kinerja para menteri; apakah mencapai target atau tidak. Raport menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan Wakil Presiden sebagai bahan pertimbangan apakah akan ada reshuffle kabinet atau tidak.

Maka, dengan hak prerogatif inilah kemudian raport menteri pertama kali harus diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Dan menjadi hak mutlak eksekutif, untuk diumumkan secara terbuka atau tidak. namun, pelaporan raport menteri di awal tahun 2016 ini tidak demikian. Pelaporan tahun ini justru malah mencengangkan publik. Bagaimana tidak. laporan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang biasanya menjadi dokumen rahasia ekskutif, kini telah dipublikasikan secara umum oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi.

Jeruk Makan Jeruk Fenomena ini merupakan filosofi dari istilah “jeruk makan jeruk”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berkamuflase dan berwatak hipokrit, dengan kata lain adalah srigala berbulu domba. Istilah jeruk makan jeruk senada dengan “maling teriak maling”. Suatu ungkapan yang menggambarkan bahwa seseorang merasa menjadi pahlawan, padahal sesungguhnya dia merupakan bagian dari sumber masalah. Istilah jeruk makan jeruk juga digunakan sebagai upaya untuk melindungi diri dan agar dianggap hebat.

Demikian halnya dengan kasus Raport Menteri yang disampaikan

baga negara. Sebab, secara terang-terangmanuver politik dian oleh Menteri Yudlakukan di tengah dy kepada khalayak. hangatnya issu rePada dasarnya, ini shuffle kabinet. Hal merupakan fenomena ini akan memun“jeruk makan jeruk”. culkan opini publik Padahal, sebenarnya, bahwa menteri yudmenteri tidak boleh dy sedang berupaya mengkritik kinerja menjaga ketahanan sesama menteri lainkursi PAN –RB agar nya, apalagi sampai tetap aman. Selain dipublikasikan di deOleh: itu, hal ini juga merpan umum. Sebab, beSiti Nurhalimah upakan suatu yang lum tentu yang merilis paradoks. Yakni, di raport menteri mertengah Menteri Yuupakan sosok yang ddy mendapatkan penilaian baberkinerja baik. Terlepas dari, dagus, ada pada posisi kedua (BB). lam catatan raport Menteri Yuddy Sementara, Menteri Pemuda dan mendapatkan nilai bagus.

Olahraga -misalnya-, mendapatDalam pandangan hukum, hal kan nilai terendah. ini –dapat dikatakan- merupaJika mengingat realita pada kan perampasan hak sekaligus 15 Desember bulan lau, akan kewenangan eksekutif. Menteri

Akan lebih bijak jika hasil evaluasi SAKIP, utamanya raport menteri tidak disebarluaskan. Cukup menjadi kajian internal ekskutif dan kabinet. Sebab, ada bagian-bagian tertentu yang harus diketahui publik dan ada pula yang cukup diketahui oleh pejabat tinggi negara.Kasus Menteri Yuddy tentu menjadi sample bagi seluruh pejabat tinggi negara, bahwa masyarakat masih menghargai privasi pemerintah.

Yuddy tidak seharusnya mempublikasikan hasil penilaian kinerja Kementerian. Terlebih, Menteri Yuddy tidak mendapat mandat langsung dari Presiden Jokowi Dodo ataupun Wapres Jusuf Kalla untuk melakukan penyebaran berita raport menteri.

Tindakan ekstrem Politikus Partai Hanura ini tidak sekadar menimbulkan polemik, tetapi juga memicu konflik antar lem-

diketahui bahwa Menteri Yuddy telah merilis kinerja menterimenteri dan beberapa lembaga negara. Setidaknya ada 10 menteri beserta lembaga yang berada di posisi nilai terendah seperti; Komisi Pemilihan Umum; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Lembaga Ketahanan Nasional; Kementrerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Tenaga Kerja; Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Jaksa Agung; dan tiga lembaga negara lain sebagainya.

Solusi Cerdas Pada hakekatnya, jika rilis yang disampaikan Menteri Yuddy di hadapan publik merupakan salah satu sikap transparansi publik.

Maka, semestinya laporan yang disampaikan adalah catatan baik, bukan malah menunjukkan kelemahan masing-masing menteri dan lembaga negara. Rasa-rasanya, transparansi ini telah menjadi bumerang bagi para menteri dan lembaga negara yang mendapatkan nilai buruk. Hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat kredibilitas masyarakat pada menteri dan lembaga yang dinilai buruk. Pada akhirnya, akan memicu konflik antar lembaga terkait. Namun, bagi menteri dan lembaga yang dinilai baik tentu menjadi suatu legitimasi bahwa sudah berkerja keras dengan baik.

Oleh karena itu, akan lebih bijak jika hasil evaluasi SAKIP, utamanya raport menteri tidak disebarluaskan. Cukup menjadi kajian internal ekskutif dan kabinet. Sebab, ada bagian-bagian tertentu yang harus diketahui publik dan ada pula yang cukup diketahui oleh pejabat tinggi negara. Kasus Menteri Yuddy tentu menjadi sample bagi seluruh pejabat tinggi negara, bahwa masyarakat masih menghargai privasi pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat tidak menuntut adanya transparasi informasi.

Semoga sajian ini menjadi pelajaran, dan tidak ada lagi kasus yang mengundang polemik yang memicu konflik seperti yang terjadi pada pelaporan raport menteri 2016. Selamat bertugas para menteri dan pemimpin lembaga negara, selamat mendapatkan penghargaan dari masyarakat karena tugas-tugas telah berusaha dilaksanakan dengan baik.

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Anggota BPL HMI Cabang Jakarta Pusat Utara (Pustara) ; Aktivis Muslimat NU Kuningan di Jakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon 26 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Perubahan Revisi Raperda Parkir Berlangganan Dikebut Gresik, Bhirawa DPRD Kab Gresik mengebut rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang parkir belangganan, Senin (25/ 1) kemarin kembali mengelar sidang paripurna, dengan agenda jawaban Penjabat (Pj) Bupati Gresik atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi pekan lalu terkait perubahan kedua, Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa pelayanan umum.

Menurut Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, rapat paripurna ini sebagai tindaklanjut atas PU fraksi-fraksi kemarin, atas Raperda perubahan kedua tentang retribusi jasa pelayanan umum.

Perubahan pembahasan Raperda ini akan dikebut, sehingga pengesahannya tak membutuhkan waktu lama. Karena setelah rapat ini, rencana revisi akan dibahas dalam Program Legislasi (Prolegda) tahun 2016.

Dalam jawaban Pj Bupati Gresik, Akmal Boedianto, menyampaikan berterima kasih kepada fraksi-fraksi yang sudah sepakat dan mendukung revisi Perda itu, atas PU fraksi dari Partai Golkar, PPP dan Partai Demokrat. ‘’Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyepakati rencana perubahan Perda tentang retribusi jasa pelayanan umum. Kami akan memperhatikan masukan dan saran dari fraksifraksi yang disampaikan dalam PU. Nanti dalam pembahasan akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan secara teliti. Atas PU dari FPKB, yang menyinggung terkait upaya perlawanan secara hukum atas gugatan Perda itu.

Sudah dilakukan Pemda sesuai ketentuan yang berlaku,’’ ujarnya.Q kim

Cegah Banjir, Pemkab Usul Bangun Longstorage Rp 190 M Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar keberadaan Sungai Kalimati yang selama ini tak berfungsi bisa dijadikan sebagai Long Storage. Karena akan berfungsi sebagai pengendali banjir dan bisa sebagai sumber air baku PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

Rapat masalah ini dipimpin langsung Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto dan dihadiri Dirjen Pengairan, serta sejumlah Kepala SKPD terkait di Pemkab Sidoarjo, akhir pekan lalu.

Diharapkan tahun 2016 ini mulai bisa dibentuk tim untuk menyelesaikan sejumlah konteks. Misalnya konteks teknis dan konteks sosial kemasyarakatan. Diharapkan pada tahun 2017 pembentukan tim itu bisa selesai, sehingga program ini bisa segera dijalankan.

Menurut Dirut PDAM Sidoarjo, Sugeng Mujiadi ST, ide pemanfaatan Sungai Kalimati ini dari Pemkab Sidoarjo.

Menurutnya, selain tujuan utama untuk pengedali banjir sebagai longsstorage, sebagai penampung air saat hujan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber baku air minum PDAM Delta Tirta.

Sugeng mengakui, saat musim kemarau biasanya PDAM Sidoarjo biasanya kesulitan sumber air baku. Karena mengandalkan avoer yang sumber air bakunya minim. Maka bila longstorage ini terwujud, maka bisa dimanfaatkan sejumlah instalasi penjernih air (IPA) PDAM Delta Tirta yang kapasitasnya minim. Seperti di IPA Kedung Uling Candi dan IPA Siwalan Panji Buduran. ‘’Kami harapkan kesulitan ini akan bisa terlesaikan, karena sumber air baku akan bisa disuplai dari sini,’’ terang Sugeng yang didampingi Direktur Pelayanan PDAM, Bima Aris Diyanto SIP.Q kus

Luncurkan Pusyar, Solusi Beri Modal UMKM Hadapi MEA Kota Mojopkerto, Bhirawa Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diperlukan inovasi daerah dalam melindungi pelaku usaha di daerahnya. Salah satunya seperti yang digenjot Wali Kota Mojokerto dengan program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar). Kebijakan ini memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).

Berkat kebijakan ini, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Penghargaan diserahkan langsung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad kepada Wali Kota Mas’ud Yunus dan disaksikan Presiden RI Joko Widodo.

Pemerintah daerah yang juga mendapatkan penghargaan antara lain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Pemerintah Provinsi Jatim, DR H Soekarwo SH MHum, dan KH Mas’ud Yunus (Wali Kota Mojokerto, red).

Mas’ud Yunus dinilai telah menegakkan industri jasa keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang belum bankable melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemkot Mojokerto. OJK mengapresiasi langkah Mas’ud Yunus menerbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung keuangan syariah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, OJK mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. ‘’Penerima manfaat program Pusyar sangat diringankan. Karena Baznas Kota Mojokerto menanggung biaya asuransi, biaya administrasi dan margin atau bunga tersebut dari dana infaq,’’ tutur wali kota menanggapi alasan OJK itu.Q kar

5

Distan Lempar Tanggung Jawab soal RPH Ngelom Sidoarjo, Bhirawa Konflik RPH (Rumah Potong Hewan) Ngelom antara warga dengan penjagal sapi telah usai, namun kini muncul babak baru. Masih di Kec Taman, RPH Ngelom tidak pindah ke RPH Krian seperti yang diinginkan Pemkab Sidoarjo dan DPRD, tetapi kini justru bergeser liar di sebuah rumah penduduk di Desa Taman, Kec Taman. Ironinya, kotoran sapi berikut darahnya dibuang di DAS Sungai Buntung.

Sejak dua bulan lalu RPH baru berdiri paska penutupan RPH Ngelom. Tidak menjadi masalah bila tak mengganggu lingkungan.

Warga sekitar RPH itu dibuat pening oleh limbah buangan kotoran sapi di Sungai Buntung. Menurut penuturan warga, pintarnya pengelola RPH liar itu menyembelih sapi pada tengah malam sehingga warna Sungai Buntung tak kelihatan warna merahnya akibat buangan darah sapi.

Baunya tak seberapa ketika curah hujan tinggi, tetapi bila musim kemarau pada Bulan November lalu, sangat ‘’harum’’ sekali kotoran sapi itu. Setiap malam diperkirakan dipotong 18 ekor sapi dari berbagai daerah, umumnya jenis sapi besar mirip turunan Sapi Brachman dari Magetan, Ngawi, Madiun. Bila RPH Ngelom masih lebih baik karena limbah sapi masih diolah secara sederhana, namun di RPH Taman ini lebih sadis. Jeroan dan darah sapi itu dibuang begitu saja ke DAS Butung.

Limbah itu pasti menimbulkan dampak berat terutama pembuat tempe, karena di timur RPH itu terdapat pembuat tempe yang memanfaatkan pengolahannya dari Air Sungai Buntung.

Celakanya lagi, Dinas Pertanian cuek saja melihat kondisi. Tidak ada tindakan apapun, padahal sejumlah warga sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas dan Komisi A. Malah ada anggota Komisi A yang melakukan sidak tengah malam, menjumpai ada pengiriman sapi ke dalam rumah itu. ‘’Aktifitas keluar masuk mobil yang mengangkut sapi

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua Dewan dan Pj Bupati Sidoarjo saat melakukan penandatanganan Perda RDTRK Perkotaan.

Enam Perda RDTRK Perkotaan Disahkan Sidoarjo, Bhirawa Agar penggunaan lahan di masing-masing kecamatan di wilayah Sidoarjo bisa sesuai dengan peruntukannya. Pemkab Sidoarjo akhirnya mengesahkan enam Perda RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan) Perkotaan. Meliputi Perkotaan Candi, Perkotaan Wonoayu, Perkotaan Sidoarjo, Perkotaan Balongbendo, Perkotaan Buduran dan Perkotaan Prambon.

Keputusan Perda ini dibacakan Ketua DPRD Sidoarjo, H Sullamul Hadi Nurmawan, dalam Sidang Paripurna Istimewa, Senin (25/1) kemarin, dihadiri Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judian M MT beserta jajaran SKPD terkait, juga seluruh jajaran pimpinan

Forkopimda (Forum Koordinator Pimpinan Daerah).

Sementara dari pihak legislatif dihadiri sebanyak 41 anggota dewan dari 50 anggota selurunya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda RDTRK Perkotaan, Ir Dhamroni Chludori mengatakan, kalau Perda ini kegunaanya untuk mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan peruntukannya. Nantinya tak ada lagi pelanggaran dalam penggunaan kawasan karena sudah sesuai dengan peruntukannya. ‘’Jadi dalam penggunaanya ada keterkaitan hukum, ada aturan yang jelas,’’ katanya.

Dhamroi mengaku, pembahasan Raperda RDTRK nya memang butuh ketelitian dan

kajian mendalam. Sebab, berkaitan dengan tata ruang wilayah di kecamatan. Nantinya RDTRK inilah yang akan dijadikan acuan pembangunan di masing-masing kecamatan. Kalau RDTRK tetap mengacu pada Perda RTRW, tapi lebih khusus per wilayah.

Politisi asal PKB ini juga menjelaskan, karena baru bisa menuntaskan untuk enam kecamatan, pada intinya harus ada per sub dulu dari propinsi, dan kini sudah turun lagi tiga per sub untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. ‘’Kedepan nanti, semua kecamatan-kecamatan yang ada di Sidoarjo sebanyak 18 itu juga akan diterapkan Perda RDTRK Perkotaan,’’ jelasnya.Q ach

Penindakan Minimarket Liar Masih Proses Sidoarjo, Bhirawa Penertiban Minimarket ilegal masih terus bergulir tanpa ada kepastian. Pasalnya sudah sebulan sejak adanya instruksi Pj Bupati tentang penertiban minimarket namun hingga kini belum ada tindakan kongkrit.

Bahkan, kini Pj Bupati mengaku tak tahu harus berbuat apa untuk menyikapi hal ini.

Saat dikonfirmasi, Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judyanto M MT mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pertama, Pj Bupati menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk tak mengeluarkan izin baru, dan memberikan kelonggaran pada pengusaha untuk menutup sendiri minimarket yang tak mengantongi izin.

Bahkan Pj Bupati juga sudah berkirim surat kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan terkait penutupan. Terakhir, beberapa hari yang lalu, pihaknya juga mengirimkan surat untuk tindak lanjut beserta data keseluruhan minimarket yang ada di wilayah Sidoarjo. ‘’Kurang

tegas apalagi, instruksi sudah, kirim surat ke Satpol PP untuk dilakukan pengawasan juga sudah, bahkan terakhir saya juga kirim rekomendasi untuk dilakukan penindakan serta datanya juga sudah saya berikan,’’ jawabnya singkat.

Sementara, Kabid Penindakan dan Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sidoarjo, Hari Sucahyono juga menegaskan, kalau persoalan penutupan minimarket ilegal ini masih terpaut pada sinkronisasi data yang diterimanya.

Dari 18 kecamatan se-Sidoarjo, masih kurang dua kecamatan yang belum mengumpulkan data. Yakni Kec Tarik dan Wonoayu. Disisi lain, data yang ada di Dinas terkait juga belum lengkap. Sehingga membutuhkan waktu untuk dilakukan pengecekan data. Data sudah ada, kemudian dilakukan rekapitulasi data. Lalu, data itu harus dicek ulang. ‘’Kira-kira dari sebagian data yang sudah dikumpulkan itu masuk dalam kriteria apa. Bodong kah, atau sudah mengurus

izin tapi masih terkendala rekom.

Semisal, izin sosial ekonomi dan izin tata ruang. Jadi kita harus hati-hati, kalau salah kita yang kena masalah,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, persoalan singkronisasi data hingga kini masih dalam tahap sinkronisasi data. Seperti izin yang ada di Diskoperindag dan BPPT yang hingga kini belum sama. Pihaknya mengakui, sejak dikeluarkan instruksi dari Pj Bupati Sidoarjo beberapa waktu lalu, dinas sudah tidak mengeluarkan izin baru.

Namun, bagaimana dengan minimarket yang sudah mengurus izin tapi masih terkendala di BPPT. Karena masing masing dinas berbeda kajiannya. Seperti yang dialami saat ini, data yang ada di Diskoperindag tidak sama dengan BPPT. Tak hanya itu, dalam penutupan sendiri, menurutnya tidak semudah dibayangkan. Alasannya, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. ‘’Karena jika terjadi salah langkah, maka imbasnya juga akan berdampak pada pemerintah,’’ tegas Hari.Q ach

itu cukup banyak, perkiraan saya 17 sampai 18 sapi yang disembelih,’’ ujar salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya.

Kadis Pertanian Sidoarjo, Ny Anik, dikonfirmasi Senin kemarin menegaskan, urusan itu bukan menjadi kewenangan dinas karena pemiliknya tak berizin. Ia malah membelokkan persoalan ini menjadi urusan Polres. Pernyataan ini sungguh aneh, sebab Dinas Pertanian (Distan) memiliki bidang yang menangani masalah limbah.

Anggota Komisi A, H Ma’ali, menyayangkan sikap cuci tangan Dinas Pertanian.

Seharusnya Distan berdiri di depan menangani persoalan ini, karena RPH menyangkut lingkup tanggungjawab dinas.

Anggota dewan lain, menyebut, persoalan limbah seperti ini jangan dipandang enteng. RPH liar ini sudah berjalan dua bulan lebih dan tak ada tindakan apapun.

Jeroan dan darah sapi tu harus diolah di instalasi pengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Sungai adalah milik publik yang tak bisa setiap orang mengorbankan kebersihan dan kepentingan sungai untuk dirinya pribadi.

Distan kesannya lepas tangan dan melempar tanggungjawab. Padahal sudah lama ada laporan soal pencemaran. Dinas ini sebagai pemungut retribusi RPH, seharusnya menjadi dinas yang paling bertanggungjawab. Masyarakat perlu diberi penjelasan yang benar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kucingkucingan dengan wartawan, karena itu tak menyelesaikan masalah.Q hds

23 Warga Eks Gafatar Mojokerto Ditampung di Panti Wredha Kab Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 23 orang warga eks Gafatar asal Kab Mojokerto yang dijemput tim dari Pemkab Mojokerto, masih ditampung di Panti wredha. Selama di lokasi milik Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Mojokerto itu, mereka dibina agar siap mental sebelum kembali ke masyarakat.

Ke 23 orang itu tiba Minggu malam setelah dijemput tim Dinsos dan Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Mojokerto dari penampungan Asrama Transito, Kawasan Margorejo, Surabaya dengan mengendarai bus milik Pemkab. ‘’Sementara kita kumpulkan di Panti wredha dulu sampai semuanya clear, karena tak ingin nanti malah menimbulkan persoalan di masyarakat,’’ ujar Moh Ardy Prastyawan, Pj Bupati Mojokerto dihubungi, Senin (25/1) kemarin.

Ditambahkan Ardy, yang dimaksud clear diantaranya soal pendataan asal mereka, apakah mereka masih memiliki tempat tinggal hingga pekerjaan bagi mereka. ‘’Saya perintahkan Dinsos koordinasi dengan masingmasing camat sebelum mengirimkan mereka ke alamat asal,’’ tambah pria yang juga Kepala Diskoperindag Pemprov Jatim ini.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial Kab Mojokerto, Haryono mengatakan, dasar penjemputan yang dilakukan adalah instruksi Gubernur Jatim. ‘’Instruksi Gubernur memerintahkan kita menjemput mereka untuk dipulangkan lagi ke tempat asalnya,’’ ujarnya.

Hariyono mengatakan, sejak awal Pemkab Mojokerto sudah menyediakan tempat penampungan sementara untuk pengikut kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ini.Q kar

Jaringan Gas untuk Warga Jalan Terus Jaringan Gas (Jargas) untuk Sambungan Rumah (SR) yang saluran pipanya sudah terpasang sebanyak 3.850 rumah secara gratis, rencananya akan dialiri gas pada Bulan Maret 2016 mendatang tetap berjalan sesuai rencana. Tak terpengaruh adanya permasalahan rencana pengeboran Lapindo di sumur Tanggulangin 1 Sidoarjo.

Hal ini ditegaskan Manager Stakholder Relation Pertagas Niaga, Ratna Dumila saat dihubungi kemarin. Menurutya, kalau untuk memfungsikan jaringan itu tak ada kaitanya dengan proses pengeboran di sumur Tanggulangin 1. Karena pihak Pertamina dan Lapindo sudah melakukan tandatangan perjanjian jual beli gas. Artinya, alokasi gas untuk city gas Sidoarjo sudah ada meski tanpa Lapindo melakukan pengeboran sumur baru. ‘’Jadi untuk memfungsikan jaringan itu paling lambat Bulan Maret 2016 mendatang.

Tentunya dilakukan secara bertahap. Pihak kami kini masih konsentrasi memper-

baiki pipa-pipa jaringan, diduga masih adanya beberapa pipa gas yang perlu diperbaiki.

Sebab ada beberapa yang mengalami kerusakan tak disengaja. Diantaranya kena pengerukan sungai, bongkaran rumah warga serta kena aspal pembangunan jalan. Jadi kami tak mau gegabah, khususnya pada aspek safety,’’ pungkas Ratna Dumila.

Terpisah, Kepala Bidang ESDM Pemkab Sidoarjo, Agus Darsono juga menegaskan kalau kini di wilayah Kab Sidoarjo sudah tersambung sebanyak 10.350 Jargas. Sebanyak 5.630 sambungan sudah teraliri gas, yakni berada di Desa Ngingas, Wedoro,

achmad suprayogi/bhirawa

Kondisi sumur di Tanggulangin 1 Sidoarjo yang masih menjadi perhatian pihak Pertagas Niaga untuk diperbaiki.

Tambaksawah dan Medaeng, Kec Waru. Sedangkan jaringan gas yang belum dioperasikan berada di Kec Tanggulangin, tersebar di Desa Kalidawir sebanyak 900 SR di desa Kalitengah 400 SR, Gempolsari 400 SR, Kludan 400 SR, Ngaban 200 SR dan Ke-

dungbanteng sebanyak 850 SR. Sisanya, jaringan gas yang berada di Desa Kedungturi, Kec Taman.

Agus menjelaskan, suplai gas dari sumur Lapindo masih bisa memenuhi kebutuhan gas di Sidoarjo. Sebab, dalam sehari produksi gas dari sumur La-

pindo yang ada di Tanggulangin sekitar 5 Million Meter Cubic Feet (MMCF). Sedangkan yang dibutuhkan masih jauh dari produksinya. Namun pihak ESDM Pemkab Sidoarjo tak bisa memperkirakan gas di sumur Lapindo akan habis dalam berapa tahun lagi. ‘’Harusnya kalau di eksplorasi lagi kandungan gas Lapindo bisa memenuhi kebutuhan gas 20 sampai 30 tahun lagi,’’ ujarnya.

Public and Goverment Relation SuperIntendent Lapindo Brantas Inc, Ari Soesanto, pernah mengatakan jika saat ini sumur milik Lapindo Brantas Inc, yang masih produktif di sumur Wunut, Kec Porong dan di Tanggulangin, dari dua sumur itu bisa memproduksi 5 MMCF. ‘’Jika untuk menyuplai program city gas pemerintah, juga untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kalau tak dieksplorasi lagi, paling lama lima sampai 10 tahun lagi sudah habis,’’ tandas Ari Soesanto.Q ach

JAWA TIMUR

6

Selasa Kliwon 26 JANUARI 2016

Mantan Pengikut Gafatar Pulang Kampung Ada yang Menolak, Disambangi Bupati hingga Dapat Pembinaan Nganjuk, Bhirawa Dua belas warga Nganjuk yang terdiri dari tiga kepala keluarga mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Senin ( 25/1) telah ditampung di aula Balai Latihan Kerja (BLK), Nganjuk di Jl. Lurah Surodarmo. Namun demikian, ada keragu-raguan dari ksejumlah kalangan masyarakat untuk menerima kembali kepulangan mereka ke desa masing-masing.

Untuk itu dalam beberapa hari ke depan, Pemkab Nganjuk masih memikirkan penanganan masa depan para mantan pengikut Gafatar tersebut. “Tadi baru saja rapat yang melibatkan semua unsure Muspida, sementara eks pengikut Gafatar masih ditampung di BLK,” terang Kepala Kantor Kesbangpolinmas Pemkab Nganjuk, Drs Abdul Wakid.

Lebih lanjut Abdul Wakid menjelaskan, untuk beberapa hari, mantan pengikut Gafatar akan dilakukan rehabilitasi mental, psikologi, ideology dan agama.

Tim yang ditunjuk Bupati Nganjuk telah menyusun jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans. Tokoh masyarakat, ulama serta Kepolisian dan TNI akan dilibatkan dalam proses rehabilitasi termasuk psikiater. “Tim sedang menyusun jadwal dan menunjuk sejumlah tokoh untuk memberikan wawasan terhadap para mantan pengikut Gafatar,” papar Abdul Wakid.

Abdul Wakid juga menerangkan, saat ini memang ada penolakan dari masyarakat terhadap pemulangan para pengikut Gafatar tersebut. Terutama, warga Desa Polu Wetan Kecamatan Jatikalen yang paling keras melakukan penolakan.

Alasannya, warga tidak ingin di desa tempat tinggalnya muncul aliran atau kelompok yang menyimpang. Untuk itu Bupati Nganjuk, menurut Abdul Wakid, telah memerintahkan camat dan kepala desa untuk memberikan pemahaman kepada warga desa yang akan menerima kepulangan mantan pengikut Gafatar. “Bu-

pati telah perintahkan camat dan kepala desa untuk memberikan pemahaman terhadap warganya agar menerima kembali mantan pengikut Gafatar,” tegas Abdul Wakid.

Disambangi Bupati Sementara itu, Bupati Jombang, Nyono Suharli, bakal memberikan kemudahan pengurusan kartu kependudukan bagi Exs anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Hal ini disampaikan saat mengunjungi 4 Kepala Keluarga yang dipulangkan dari Mampawah Kalimantan Barat (Kalbar) yang ditampung di asrama Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jombang. “Terkait data kependudukan, kita akan mempermudah mereka (exs Gafatar) dalam melakukan singkronisasi masalah kepedudukan, karena rata-rata ex gafatar sudah mengajukan surat pindah ke Kalimanta,” ujarnya, Senin ( 25/1).

Jumlah Anggota exs organisasi Gafatar yang di pulangkan ke Jombang sebanyak 19 orang.

Mereka terdiri dari empat KK (kepala keluarga). Bupati Nyono juga menyampaikan sejumlah pesan dan berdialog dengan warga eks Gafatar itu yang di ‘inep’kan di beberpa ruang di SMAN 3 Jombang.

“Mereka adalah korban yang tak tahu menahu tetang hal itu (gafatar), mereka juga adalah saudara kita yang perlu kita berikan pemahaman tentang Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) dan Aqidah dalam beragama. Dan mereka akan kita tampung hingga tiga hari kedepan,” tandasnya.

KILAS JATIM

Kebenaran Rencana Mundurnya Sekda Sampang Terus Disorot Sampang, Bhirawa Kebenaran kabar rencana mundurnya sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sampang terus dibicarakan dikalangan masyarakat Sampang, bahkan salah satu pengawai negeri sipil di Sampang yang enggan dikorankan namanya, membenarkan adanya kabar tersebut.

Menurut salah satu PNS di lingkungan pemkab Sampang yang pesan harus dirahasiakan namanya, kabar rencananya mundur sekda tersebut, muncul dari sekda sendiri saat rapat koordinasi di kantor pemkab dengan jajaran SKPD di Kabupaten Sampang, namun untuk lebih jelasnya tanyakan langsung ke pak sekda,” kata dia, Senin (25/1).

Sekda Sampang Puthut Budi Santosa, saat dikonfirmasi terkait kabar kebenaran rencana pengunduran dirinya, nomor hanphone pribadinya tidak bisa dihubungi, bahkan saat dilayangkan sms-pun belum ada tanggapan. Haryono Abdul Bari pembina Haryono center, memberikan tanggapan terkait rencana akan mundurnya Sekda Sampang dari jabatannya ada tiga hal.

Pertama tentu lebih terhormat, karena berarti dia sadar diri bahwa selama 3 tahun menjabat seperti apa merubah tata mental birokrasi yangg sehat, jujur dan memiliki dedikasi kerja yang baik untuk Sampang. Q lis

Dapat Pembinaan Sementara itu, sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, sebanyak 11 mantan anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Kabupaten Bojonegoro terlebih dahulu diberi pembinaan ditempat penampungan sementara di GDK oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam hal ini Asisten 1 Pemkab, Bakesbangpolinmas, dan Disnakertransos, Senin (25/ 1).

Setidaknya dari 11 anggota Gafatar ini berasal dari 4 keluarga diantaranya adalah Iksan (37), warga Kecamatan Kapas, Sari Botno (33), warga Desa Ngaglik, Kecamatan Kasiman, Sujarno (34), bersama keluarganya yaitu Mariyatun, 30 (istri), Nurul Fatmala, 8 tahun (anak), dan Axel Raihan Diandra Putra, 3 minggu (anak), Asal dari Dusun Taji RT 23 RW 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo.

Selain itu, Matrais (54), dan keluarganya yaitu Sri Ayomi, (54) (istri), Robert Ari Wibowo, (21) (anak), Teresia Intan Devita Dewi, (15) (anak), dan Takirada Karinda Zizah Damara, 7 (anak) asal warga Dusun Badug RT 07 RW 02, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo.

Kepala Disnakertarnsos Pemkab Bojonegoro, Adie Witjaksono, mengatakan bahwa ke sebelas mantan Penganut anggota Gafatar ini memang sudah diketahui kerabat, dan pihak Desa Masing-masing. “Sehingga langsung kami serahkan ke Kepala Desa Masing-Masing,” kata Adi. Ke Lamongan Sementara itu pula, sebanyak enam orang warga Lamongan yang bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah pulang ke kampung halamannya. salah satunya adalah Afan Suhariadi, Eks Gafatar yang telah dipulangkan ke rumahnya di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu.

ristika/bhirawa

Aparat Kepolisian dan tokoh masyarakat memberikan wawasan dan berinteraksi dengan mantan pengikut Gafatar di aula Balai Latihan Kerja (BLK) Jl. Lurah Surodarmo Nganjuk.

Dari Afan pula diketahui, bahwa Su’udi, seorang guru di SMAN Karangbinangun yang terindikasi mengikuti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan dilaporkan menghilang, ternyata memang berada di Kalimantan. Hal itu terungkap dari pengakuan Afan Suhariadi, Eks Gafatar yang telah dipulangkan ke rumahnya di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu.

Su’udi sendiri tidak termasuk diantara enam orang eks Gafatar asal Lamongan yang telah dipulangkan ke Lamongan pada Minggu malam lalu (24/1). Dia diketahui telah menjual rumah nya di Gresik dan dilaporkan menghilang bersama isteri dan kelima orang anaknya sejak 2 Oktober 2015.

Keterangan keberadaan Su’udi

itu disampaikan Afan menjawab pertanyaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan Sujito ketika menerima kunjungan Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi di kediamannya, di Dusun Nyamplung Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu. “Iya, saya tahu beliau, tapi saya tidak tahu apakah beliau sudah pulang ke Lamongan atau belum”, tutur Afan.

Mantan Sekretaris Gafatar Lamongan tersebut menjelaskan bahwa organisasinya telah dibubarkan pada tahun 2015, dengan anggota aktif di Kabupaten Lamongan sekitar 20 orang. Afan menyebutkan baru tiga hari berada di Kalimantan Barat, hingga kemudian ada kejadian pembakaran pemukiman eks anggota Gafatar.

Kepada Pj Bupati Lamongan, Afan menyatakan tertarik bergabung dengan Gafatar karena menurut dia, Gafatar adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. “Karena adanya pemberitaan di media soal Gafatar yang membuat kami tidak nyaman, sehingga kami putuskan untuk pindah kesana (Kalimantan) di tempat yang menurut kami bisa diterima,” terang pria yang lahir pada 1987 silam tersebut.

Eks anggota Gafatar yang pulang ke Lamongan itu mendapatkan bantuan Sembako dari Pemkab Lamongan sebagai awal mereka menata hidup lagi di Lamongan. Mereka juga menerima bantuan asupan makanan bergizi dari Dinas Kesehatan.Q ris, rur, bas, yit, mb12

PT Wardah Penuhi Tanggung Jawab, Kapolres Pamekasan Siap Jalin Jumlah Pendaftar Umrah Makin Banyak Komunikasi dengan Wartawan Lumajang, Bhirawa Tanggung Jawab PT Wardah dalam memberikan layanan terbaik pada jamaah benarbenar direalisasikan. Kemarin, sebanyak 43 jamaah yang sempat terpending diberangkatkan.

Selain menunjukkan tanggung jawab, kepercayaan pada satusatunya PT yang mengantongi izin di Lumajang ini semakin meningkat. Buktinya, pendaftar bukannya turun. Melainkan semakin banyak seperti pemberangkatan jamaah kemarin.

Dari jadwal umrah sebelumnya, PT Wardah mengalami masalah. Pihak agensi menipu tiket pesawat. Membuat sebanyak 43 jamaah pemberangkatannya tertunda. Selain itu, jamaah lainnya harus mengalami pengurangan waktu di tanah suci.

Kondisi itu tak membuat PT Wardah tak bisa disamakan dengan PT-PT penyenggara umroh lainnya. Saat itu juga, tanggung jawab ditunjukkan. Mereka mendapat kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh jamaah.

Sementara bagi yang tertunda, kemarin diberangkatkan.

Ada sebanyak 43 jamaah yang diberangkatkan bersama de-

Hj. Wardah

dwi/bhirawa

ngan ratusan jamaah lainnya.

Tepat sesuai janji yakni pada 26 Januari ini. Mereka juga mendapat fasilitas yang cukup memadai. Sama dengan jamaah yang mendaftar lainnya.

Bahkan, mereka yang sempat tertunda diberangkatkan tanpa tambahan biaya. Tambahan biaya seperti visa ditanggung PT Wardah. Begitu pula dengan tiket pesawat PP. Tiket tersebut juga telah ditangung oleh PT Wardah yang sebelumnya uangnya raib tertipu. Begitu juga dengan uang

makan, dan biaya hotel. Semua ditanggung PT Wardah tanpa memungut seperpun dari jamaah.

Hal itulah yang membuat ratusan jamaah lainnya merasa bangga menjalankan ibadah umrah melalui PT Wardah.

Tanggung jawab pada jamaah yang dilayani dengan baik dan mendapat kompensasi sesuai kesepakatan membuat mereka antusias. Bahkan, membuat jamaah yang baru menjalankan umroh tahu betul tanggung jawab dari PT Wardah.

Karena itulah, Kepala kantor Kemenag Lumajang, Nuril Huda SH MH bersama Kasi Haji dan Umroh HM. Mudhofar hadir dalam pelepasan jamaah umrah yang diberangkatkan PT Wardah sore ini. Kemenag juga mengapresiasi cara PT Wardah dalam menyelesaikan masalah yang menimpanya.

Dalam umrah kali ini, mereka bisa menjalankan ibadah sesuai pernyataan. Yakni menjalani ibadah umrah selama 14 hari.

Yakni mulai 26 sampai 8 Februari. Sesuai jadwal mereka akan berangkat dari aula Wardah sejak pukul 16.30 Wib. Berangkat ke Surabaya dan bermalam di Hotel Utami Surabaya.Q dwi

Pamekasan, Bhirawa Kapoles Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, mengatakan, pihak siap menjalin komunikasi dengan wartawan yang bertugas di wilayahnya. Mereka menjadi anggota PWI, maupun masih tergabung di komunitas Paguyuban.

“Ini ajang silaturrahmi, bukan dengan rekan jurnalis saja. Kami juga pernah mengundang Tokoh masyarakat, maupun ormas pemuda dan lainnya,” kata Kapolres, diacara Coffe Morning bertempat di Joglo Jokotarub Polres Pamekasan, Senin (25/1).

Acara dihadiri Kabag, Kasat, Kasubag, Kanit serta Kapolsek dan jajaran, Kapolres menandaskan, pihaknya siap menerima kritik dan saran agar supaya kinerja jajaran di lingkup Polres dapat ditingkatkan sesuai harapan masyarakat, khusus rekan-rekan wartawan.

“Jalinan komunikasi dapat mudah, saya minta Kasubag Humas Polres harus selalu siap. Rekan wartawan dapat terus berkoordinasi supaya informasi un-

tuk pemberitaan bisa cepat, mudah dan lengkap,” kata Sugeng Muntaha, dihadapan rekan wartawan anggota PWI, maupun tergabung Forum Wartawan Pamekasan (FWP) dan Aliansi Jurnalis Pamekasan.

Ketua PWI Pmekasan Abd Aziz, mengatakan, organisasi kewartawanan diakui oleh Pemerintah secara legalitas formal, yakni ada 3 (tiga) PWI, AJI, AJTV. Adapun wadah seperti FWP dan AJI merupakan organisasi kearifan lokal.

“PWI, harus mengayomi organisasi yang punya kearipan lokal ini. Bahkan Ketua FWP dan AJI, juga sekaligus pengurus di PWI Pamekasan. Ini supaya memudahkan koordinasasi dalam pembinaan rekan wartawan punya media sudah berbadan hokum,” ucapnya.

Sementara personil wartawan bertugas di wilayah Pamekasan, masuk data di Bagian Humas Pemkab Pamekasan 80 orang, sedang baru 20 orang saja yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).Q din

Akmal Berharap Masyarakat Mau Menerima Eks Gafatar Meski kegiatannya cukup padat, Penjabat Bupati (Pj) Gresik Dr. H. Akmal Boedianto mengunjungi anggota Gafatar (Gerekan Fajar Nusantara) di rumah penampungan milik Dinas Sosial Shelter, Kecamatan Cerme, Senin (25/1). Kunjungan Akmal tersebut terang saja membuat sebanyak 27 eks Gafagar yang sebelumya pernah eksodus ke Mampawah, Kalteng merasa tenang.

Meski Asiyanto dan eks Gafatar lainnya mengaku bingung, namun Pemkab Gresik mejamin tidak akan menterlantarkan nasib mereka ke depan.”Saya tidak punya apa-apa lagi. Semua harta saya yang di Gresik sudah saya jual untuk ongkos dan bekal selama tiga bulan di Mempawah.

Saya pasrah,” kata Asiyanto pasrah.

Bersama dengan teman lainnya, Asiyanto pasrah dengan Pemkab Gresik atas nasibnya.

Yang penting teman serta enam keluarganya selamat dan bisa bertahan hidup. Apalagi Asiyanto masih dikarunia anak yang masih

berumur 1,5 tahun. Saat Akmal datang, mereka terlihat sangat sedih. Akmal bahkan turut larut dalam kesediahan ketika mendegar keluh kesah eks Gafatar tersebut. Sebab, pada saat di Mempawah hingga tiba kembali di Gresik, nasib mereka benarbenar terlantar.

Menurut Akmal, memang tak mudah mengembalikan keadaan mereka seperti saatnya dulu.

Sebab, mereka sudah mendapat stigma negative dari masyarakat atas gerakan yang dilakukan.

Mereka bahkan sudah tidak punya apa-apa lagi.”Semua hartanya sudah mereka jual. Keada-

an ini semakin parah ketika sanak saudara tidak bersedia membantu,” kata Akmal.

Melihat kenyataan ini, Akmal bertekad untuk serius menangani masalah ini. Hal ini dipaparkan kepada mereka. “Kami selaku negara harus hadir ditengahtengah saudara. Kami akan tetap melindungi sambil menyadarkan saudara agar kembali kepada keyakinan yang benar” kata Akmal serius.

Hal yang paling urgent yaitu akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik untuk memberikan pemahaman keagamaan serta rohani.”Bagaimanapun mereka sudah pernah dicuci otak sehingga selama ini pemahaman mereka tentang agama yang benar sudah melenceng” paparnya.

Yang paling penting, secepatnya kami akan mengembalikan anak-anak usia sekolah untuk kembali bersekolah. “Kami sudah koordinasikan dengan pihak

Dinas Pendidikan Gresik untuk segera mengembalikan mereka.

Ada dua belas anak usia sekolah diantara mereka. Sedangakan bayi dan balita ada empat” ungkap Akmal.

Untuk perbaikan dari sisi ekonomi, Akmal akan mengintensifkan dengan kursus-kursus yang selama ini dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Gresik dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gresik. Misalnya kursus menjahit, pertukangan, perbaikan kendaraan bermotor serta berbagai kursus.

“Kami berharap agar masyarakat bersama kami mau menerima mereka kembali tentunya dengan terus menerus memantau agar nantinya mereka bisa kembali pada agama dan keyakinan yang sesuai dengan undang-undang dan norma masyarakat. Karena mereka juga bagian dari saudara kita, maka kami harap masyarakat menerima mereka kembali dengan baik” jelasnya.Q eri,adv

kerin ikanto/bhirawa

Pj Bupati Gresik Akmal Boedianto saat mengunjungi eks Gafatar di rumah penampungan Dinsos.

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 26 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Kejari Tahan Tiga Tersangka Korupsi Jasmas Kota Kediri, Bhirawa Tiga tersangka korupsi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Partai Bulan Bintang (PBB) tahun 2013 ditahan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Tiga tersangka ini langsung ditahan usai diperiksa penyidik Kejari Kota Kediri sekitar dua jam. Senin (25/1). Tiga tersangka korupsi Jasmas ini adalah SD Mantan Anggota Dewan dari PBB Kota Kediri Periode 2009-2014, dan Ketua Pokmas Kelurahan Singonegaran Kota Kediri HJT serta Bendahara Pokmas SHT. Diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri Ahmad Arasid mengatakan, jika ketiganya melakukan persekongkolan korupsi dengan menggunakan dana Jasmas sebesar Rp 500 juta untuk kepentingan pribadinya. "Modus mereka adalah menggunakan uang Jasmas yang seharusnya untuk rehab rumah digunakan untuk mencalonkan sebagai anggota dewan kembali," ungkap Rasyid.

Lebih lanjut, kronologinya ketika dana Jasmas ini cair, SD meminta agar bendahara SHT Pokmas mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta, selanjutnya pengurus Pokmas juga meminta Rp 50 juta.

Tak pelak dana Jasmas sebesar Rp 500 juta tinggal Rp 200 juta. "Secara otomatis dana untuk rehab rumah sebanyak 20 unit yang seharusnya mendapatkan sekitar 30 juta banyak yang tidak terealisasi dan dipertanggung jawabkan," terangnya.

Diketahui, kasus ini dari laporan masyarakat kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota kediri. Dan kasus tersebut sudah disidik Kejari Kota Kediri selama satu tahun lebih.Q van

KPU Siap Hadapi Gugatan Paslon Sugiarto-dr Dwi ke PTUN dan DKPP Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember mengaku belum menerima informasi adanya gugatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sugiarto-dr. Dwi Koryanto kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Gugatan ini terkait adanya indikasi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh KPU Jember.

Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga Achmad Hanafi mengatakan, sejauh ini pihaknya baru mendapat panggilan kedua dari Pengadilan Negeri (PN) Jember untuk menghadiri

sidang gugatan citizen lawsuit yang dilayangkan oleh Aliansi Advokat Peduli Konstitusi pada hari Rabu lusa. Sedangkan adanya gugatan ke PTUN dan DKPP, mantan jurnalis televisi ini mengaku pihaknya

belum mendapat konfirmasi dari lembaga yang bersangkutan.

“Kami belum mendapatkan informasi tetang Gugatan dari Paslon 1 (Sugiarto_dr.Moch.

Dwi koryanto –red) ke PTUN dan DKPP. Hingga saat ini kami hanya menerima surat panggialan dari PN Jember untuk menghadiri siding gugatan citizen lawsuit dari Aliasi Advokat Peduli Konstitusi Rabu besok. Namun meskipun nanti ada panggilan soal gugatan ke PTUN dan DKPP, kami siap menghadirinya,” ujar pria berkacamata minus

ini kemarin.

Sebelumnya, Paslon nomor urut 1 ini akan melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke PTUN dan DKPP paska gugatan mereka di tolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat kemarin. Paslon Sugiarto – dr. Moch.

Dwikoryanto menggugat keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pemakaian Dana Kampanye (LPPDK) pasangan Faida - Muqit.

Faida - Muqit terlambat 40 menit dalam menyerahkan LPPDK. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2015 menyatakan, keterlambatan tersebut seharusnya berkonsekuensi pada dijatuhkannya sanksi diskualifikasi.

Namun ternyata KPU Jember jalan terus dan meloloskan Faida - Muqit untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya.

KPU Jember menetapkan hasil penghitungan pemungutan suara. Sugiarto - Dwikoryanto melalui kuasa hukum Sumino meminta KPU membatalkan hasil pilkada karena keterlambatan LPPDK itu ke MK.Q efi

Musim Hujan, UPT PSDA Imbau Masyarakat Waspada Banjir

Pemerintah Pusat Alokasikan Dana Desa Rp 285 M untuk Lamongan Lamongan, Bhirawa Kabar positif tersaring oleh telinga warga kota Lamongan. Pasalnya, pada tahun 2016 ini, Kabupaten Lamongan akan menerima Alokasi dana Desa yang bersumber dari APBN 2016, untuk 462 Desa yang tersebar di Lamongan. Jumlah dana yang akan dikucurkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Pusat tahun ini, sudah menetapkan akan menyalurkan dana desa dengan total Rp 285.086.014.000.

"Kucuran dana desa dari pusat tersebut, meningkat lebih 100 persen dibandingkan dengan total dana desa yang dikucurkan tahun 2015, yakni Rp 127 Miliar.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat(Bapemas) Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan,MM, mengatakan, bahwa dana desa yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat tahun ini alami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. “Saya Berharap, bantuan dana desa dari Pusat dapat dimanfaatkan serta dilaksanakan dengan baik, oleh Pemerintah Desa supaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di pedesaan,” ujar Nalikan dalam acara sosialisasi pengelolaan Dana desa Bagi Kepala Desa se- Kabupaten Lamongan yang digelar di ruang pertemuan Kantor Bapemas, Senin(25/1).

Sementara itu, Podjianto, Kabid SDD dan TTG Bapemas Lamongan menjelaskan, Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014, dana desa yang telah diterima kabupaten/kota, harus segera disalurkan ke desa paling lambat tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dengan syarat penyaluran tahap I dilakukan apabila desa sudah menyampaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa dan tahap II dilakukan apabila desa sudah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I.Q mb9

7

mb12/bhirawa

Satuan Polair Polres Banyuwangi berhasil menangkap dan mengamankan 5 (lima) orang yang diduga melakukan penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) HSD (Solar) milik PT Pertamina di kolam pelabuhan Tanjungwangi Ketapang Banyuwangi.

Polair Amankan Pelaku Penggelapan BBM Ilegal Banyuwangi, Bhirawa Satuan Polair Polres Banyuwangi berhasil menangkap dan mengamankan 5 (lima) orang yang diduga melakukan penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) HSD (Solar) milik PT Pertamina di kolam pelabuhan Tanjungwangi Ketapang Banyuwangi.

Menurut Kapolres Banyuwangi melalui Kepala Satuan (Kasat) Polair Ketapang Banyuwangi AKP Basori Alwi, penangkapan terhadap lima tersangka berawal dari laporan warga masyarakat yang menyampaikan ada kapal yang melakukan pemindahan BBM di sekitar pelabuhan Tanjungwangi Banyuwangi.

Selanjutnya Basori Alwi menyatakan dari hasil laporan warga tersebut, petugas Polair langsung melakukkan penyelidikan di lokasi dan mendapatkan bukti Kapal Motor (KM) Sarana Sukses tengah melakukan pemindahan BBM jenis solar dari Tug Boat Fortuna Andre yang merupakan kapal carteran PT Pertamina.

Setelah mendapatkan bukti yang cukup, lanjut Basori Alwi, petugas Polair Ketapang mengamankan kedua Nahkoda kapal yang tengah melakukan transaksi BBM ikegal bersama dengan beberapa Anak Buah Kapal (ABK) dan broker penjualan BBM ilegal tersebut. ”Untuk memudahkan pengembangan perkara Polair menahan lima tersangka bersama barang bukti di ruang tahanan Polair

Ketapang Banyuwangi,”jelas Basori Alwi.

Adapun lima tersangka yang diamankan, Lnjut Basori Alwi, adalah ; MM, 41 tahun, asal Kabupaten Sumbawa, Nahkoda KM Sarana Sukses, AHR, 48 tahun asal kabupaten Sumbawa, Kepala Kamar Mesin (KKM) KM Sarana Sukses, SN, 37 tahun asal Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Nahkoda Kapal TB. Fortuna Andre, Sty, 39 tahun asal kabupaten Madiun , KKM Kapal TB Fortuna Andre dan AH, 31 tahun asal Kabupaten Sidoarjo, Anak Buah Kapal (ABK) Kapal TB Wonokromo yang diduga sebagai broker.

Selanjutnya Basori Alwi menambahkan untuk kepentingan penyidikan pihaknya saat ini mengamankan beberapa barang bukti yang antara lain; dua kapal KM Sarana Sukses dan Kapal TB Fortuna Andre, Foto chopy dokumen Kapal TB Fortuna Andre, 1 buah meteran Sonding, 1 buah alkon merk Kosoku, dan selang solar warna putih sekitar 10 meter.

Selain itu, juga 1 bendel nota rekapan sonding BBM TB. Fortuna Andre 03, uang tunai Rp 19 juta, 1 HP SPC warna hitam kombinasi abu-abu, Foto chopy dokumen KM Sarana Sukses, BBM jenis HSD (solar) sekitar 8.000 liter dan 1 buah HP merk Nokia type 107 warna hitam kombinasi putih. “Untuk pengembangan kasus lebih lanjut kedua kapal kami amankan di pelabuhan Tanjungwangi dan kami beri police line,”tegas Basori Alwi.Q mb12

Bojonegoro, Bhirawa Memasuki musim penghujan, khususnya di wilayah aliran sungai Bengawan Solo seperti Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik diharapkan masyarakat agar lebih waspada banjir sejak dini. Di papan duga dikota tinggi air pada jam 12.00 wib menunjukkan angka 8,91 pheilscall. Meski demikian masyarakat harus tetap wasapada seiring itensitas hujan tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (kasi) Operasional UPT BPSDA Bojonegoro Mucharom, Senin (25/ 1) diruang kerjanya.

Menurutnya dimusim penghujan seperti pada awal bulan Januari saat ini dikhawatirkan terjadi banjir dibeberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro seperti daerah aliran sungai bneagwan solo yang langganan banjir di musim penghujan.

“Dimusim penghujan seperti pada awal bulan Januari ini dikhawatirkan terjadi banjir dibeberapa wilayah sekitar wilayah aliaran sungai bengawan solo baik itu di Bojonegoro, Tuban, Lamongan maupun Gresik yang biasa terkena bencana banjir,” kata Mucharom.

Mucharaom menjelaskan, meningkatnya debit air di sungai terpanjang di Pulau Jawa itu dikarenakan mendapatkan kiriman air dari daerah hulu, naiknya air Bengawan Solo juga dipicu adanya kiriman air dari sejumlah anak sungai.

Di antaranya Kali Prudung di Kecamatan Padangan, Kali Gandong di Kecamatan Purwosari, Kalitidu di Kecamatan Kalitidu, Kali Mayang di Kecamatan Kalitidu, dan sejumlah anak Sungai Bengawan Solo lainnya. Namun hal itu kemungkinan tidak akan banjir. “Kecuali air laut pasang dan intensitas hujan tinggi yang berkepanjang dan bersamaan dapat kiriman air dari hulu dimungkin besar akan terjadi banjir,” tuturnya.

Menurut Mucharom, status siaga pertama akan diberlakukan apabila di papan duga Karangnongko menyentuh 29 pheilscall, sedangkan di dalam kota lebih 13 pheilscall. Selain itu, Ia menghimbau agar masyarakat khususnya masyarakat Bojonegoro di aliran sungai benagwan solo waspada bencana banjir, sebelum bencana itu datang.Q bas

Enam Kali Tak Ikut Sidang Paripurna Anggota Dewan Bisa Di-PAW Tuban, Bhirawa Agar tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk menertibkan kinerja para wakil rakyat, kemarin (25/1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, menggelar sidang paripurna untuk menetapkan kode etik dan tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan dewan.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tuban, H. Miyadi,S.Ag, MM ini dan semua anggota dewan yang hadir menyetujui penetapan menetapkan kode etik dan pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan. “Dalam menjalankan tugasnya, semua anggota dewan harus tunduk dan patuh untuk menggunakan kode etik yang sudah disepakati bersama,” terang H. Miyadi, usai sidang paripurna di lantai dua gedung dewan.

Menurutnya, rambu-rambu dalam aturan itu sudah jelas di atur dalam tatib dewan nomor 01 tahun 2014. Tetapi masih membutuhkan penyempurnaan lebih, makanya kita tetapkan kode etik dan tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan dewan. “Kode etik itu juga mengatur saksi anggota dewa ketika melanggar saat menjalankan amanahnya,” ungkap Miyadi, politisi asal partai kebangkitan bangsa (PKB).

Lebih lanjut, Miyadi menegaskan, bahwa anggota yang melanggar saat menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan kode etik, bisa di sampaikan kepada Pimpinan. Baik itu pengaduan dari anggota sendiri, Pimpinan dewan, atau masyarakat. “Selanjutnya, pengaduan akan kita proses di badan kehormatan dewan untuk ditindak lanjuti, serta diberi sangsi sesuai dengan pelanggaran yang ada,” tegas Miyadi ini.Q hud

Perkuat Posisi Kades, Ketua DPRD Minta Kades Transparan Wartawan Harus Kawal Berita Pembangunan Ketua DPRD Bondowoso, H. Achmad Dhafir menghadiri pengukuhan Sentra Komunikasi Kepala Desa (SKAK) sekaligus pembubaran panitia kongres SKAK di ballroom hotel Ijen View, Jl. Kismangunsarkoro, Bondowoso, Senin (25/1) siang kemarin. Kehadiran Ahmad Dhafir ini disambut oleh puluhan Kepala Desa (Kades) yang menjadi perwakilan seluruh kades di tiap Kecamatan.

Dalam sambutannya, Ahmad Dhafir mengharapkan agar ke depan SKAK harus mampu memperkuat posisi kades baik secara kelembagaan maupun perorangan termasuk juga program-program yang ada di tingkat desa.

Sebab, desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Jika posisi Kades sudah kuat, maka pemerintahan di desa akan menjadi kuat. Oleh karenanya, SKAK harus selalu turun ke bawah melakukan komunikasi dengan kades untuk membicarakan pembangunan yang lebih baik.

Dafir yang selama ini memang dikenal sangat dekat dengan Kades tidak ingin menjadikan kedekatannya itu sebagai alat politik. Sebab, kata Dafir ia tidak memungkiri, tanpa adanya bantuan dan sokongan politik dari kades, ia tidak bisa seperti saat ini dimana pada saat pemilu legislative kemarin ia meraup suara hingga melebihi jatah kursi yang ditetapkan.

Bahkan, Dhafir menjadi salah satu politisi berpengaruh di Jawa Timur dalam urutan yang ke 4.

Hanya saja, Dhafir ketika itu

menolak ketika hendak diberi penghargaan. “Karena seharusnya yang berhak mendapatkan penghargaan itu adalah para kades yang selama ini selalu memberikan dukungan pada saya,” katanya.

Lebih jauh Dafir menjelaskan bahwa ia tidak mau hanya dirinya yang kuat melainkan para kades harus juga kuat dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu SKAK nantinya harus menjadi sarana dan mitra kades untuk membangun desa.

“Jadi program-program yang sudah dicanangkan oleh desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dioptimalkan. Lakukan semua itu untuk kepentingan masyarakat, sampaikan ke masyarakat apa saja program desa, jika tidak maka sekalipun pekerjaan itu baik jika tidak disampaikan ke masyarakat, maka hal itu bisa menjadi

fitnah, apalagi, omongan itu lebih cepat daripada angin,” katanya.

Dafir juga mengaku bahwa untuk mengawal berita pembangunan, Wartawan harus siap memberikan berita-berita layanan public yang terpercaya. “Wartawan nanti akan mengawal berita pembangunan di tingkat desa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua SKAK Bondowoso, Hanafi menjelaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Amin Said Husni berkaitan dengan rencana program kerja SKAK serta mengharapkan agar nantinya Bupati memberikan dukungan terhadap gerakan SKAK untuk mengawal pemerintahan desa serta memperkuat posisi kades sebagaimana harapan Ketua DPRD. Hanafi juga mengharapkan agar nantinya kades menjalankan tugasnya dengan baik sehingga

samsul tahar/bhirawa

Ketua DPRD saat berbicara dihadapan Ratusan Kades Se Bondowoso. dalam pelaksanannya tak satupun kades yang terjerat dengan kasus hukum. “Itu harapan kita, mudah-mudahan nanti SKAK

lebih baik,” katanya. Dalam kesempatan itu juga dibacakan susunan pengurus SKAK termasuk juga coordinator Kecamatan.Q har

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,991.00

13,851.00

SGD

9,723.40

9,620.75

EUR

15,252.99

15,094.82

JPY

11,931.60

11,809.19

GBP

19,925.98

19,722.44

Selasa Kliwon, 26 JANUARI 2016

Revisi angka perolehan DBH Migas 2016 akan dilakukan di dalam APBD Perubahan.

Sumber: Bank Indonesia (19 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

POP Hotel Stasiun Kota Surabaya yang resmi dibuka ingin menghadirkan konsep Tiongkok kuno.

Konsep Tiongkok Kuno, View Surabaya Tempo Dulu Surabaya, Bhirawa Mengusung view di sekitar pemukiman kuno di kawasan sekitar Pasar Atom Surabaya, POP Hotel Stasiun Kota Surabaya yang resmi dibuka ingin menghadirkan konsep Tiongkok kuno sehingga bisa memberikan kesan pada para tamu seakan seperti di Surabaya tempo dulu.

“Untuk kali ini memang POP Hotel Surabaya Kota ini dikemas dengan konsep berbeda dibanding dengan POP Hotel yang lain di Surabaya, kita memang sengaja membangun hotel ini di sekitar pemukiman cagar budaya Surabaya,” ungkap Dirut PT Surabaya Mercusuar, Herry Gunawan saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (25/1) kemarin.

Herry menambahkan, Pasar Atom menjadi andalan karena lokasi ini berkoneksi dengan kawasan Tugu Pahlawan dan sekitarnya serta merupakan kawasan history place yang cukup kuat di Surabaya. “Selain itu, Pasar Atom merupakan pusat grosir yang apalagi di sekitarnya juga banyak terdapat sentra kuliner sekaligus terklasifikasi kota tua,” jelas Herry. Inilah konsep berbeda yang disuguhkan untuk para tamu supaya bisa menikmati suasana yang berbeda dari hotel lainnya. “Tak hanya posisi hotel yang berdekatan dengan cagar budaya Surabaya, bahkan untuk posisi teras dan ruang makan pun diposisikan menghadap pas dengan pemukiman sekitar yang masih banyak menampilkan bangunan rumah kuno yang beteduh di bawah genting konsep Tiongkok kuno,” terangnya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, AG6617RB, a/n. Jumiati, Ds. Balesono, Ngunut-T.Agung No. 197/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Biru, AG5419SI, a/n.

Sulami, Ds. Pajerejo, Rejotangan-T.Agung No. 198/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG4443QA, a/n.

Diah Tjandraeni, Ds. Selorejo, Ngunut-T.Agung No. 199/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, White Silver, AG3092RAI, a/n. Lailin Naja, Dsn. Kebon Agung RT 01/04, Ds. Buntaran, Rejotangan-T.Agung No. 200/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2282SA, a/n.

Jiko, Ds. Aryojeding, Rejotangan-T.Agung No. 201/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG4181RAH, a/ n. Kiki Meri Anggraini Dsn. Donorejo RT 03/06 Ds. Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 202/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, Hitam, th. 2001, AG5141RI, a/n.

Ike Puspita Reni, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung No. 203/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3229.EJ, a/n JUNAIDI HOSNAN DS ASEMBAGUS RW.07/01 KEC.ASEMBAGUS SITUBONDO. No. 204/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.2012.EC, a/n RIVALDY DWI P DS.KETAH RW.02/01 KEC.SUBOH SITUBONDO. No. 205/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P4248.EZ, a/n SUGIANTO DS. SUMBERKOLAK RW.01/03 KEC.SITUBONDO SITUBONDO No. 206/IMB/BI-II/2016

Pemkab Bojonegoro Akan Revisi Angka DBH Migas Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro Jatim akan merevisi angka penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) 2016 dari sebesar Rp1,4 trilun menjadi Rp1,06 triliun lebih karena harga minyak dunia yang turun.

“Revisi angka perolehan DBH Migas 2016 akan dilakukan di dalam APBD Perubahan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Senin (25/1).

Ia menjelaskan sesuai surat dari Kementerian Keuangan ter-

kait DBH Migas bahwa prognosa produksi minyak daerahnya yang ditetapkan 235.000 barel per hari, diturunkan menjadi hanya 195.000 barel per hari.

Sesuai surat itu, menurut dia, penentuan yang disampaikan Kementerian Keuangan, masih dengan memperhitungkan harga minyak dunia di dalam asumsi APBN 2016 sebesar 50 dolar AS per barel.

“Sesuai surat itu, dengan prognosa produksi rata-rata 195.000 barel per hari maka prognosa perolehan DBH Migas diturunkan dari Rp1,4 triliun, menjadi Rp1,064 triliun,” jelas dia.

Tapi penurunan DBH migas daerahnya menjadi Rp1,064 triliun itu, katanya, masih dengan asumsi har-

ga minyak dunia di dalam APBN 2016 sebesar 50 dolar AS per barel.

Padahal, lanjut dia, harga minyak dunia terus menurun hingga saat ini menjadi sekitar 30 dolar AS per barel. “Revisi perolehan DBH Migas akan kami lakukan di dalam APBD Perubahan, sambil menunggu revisi ulang pemerintah, terkait perolehan DBH Migas, karena adanya penurunan harga minyak dunia,” katanya.

Ditanya perkiraan realisasi perolehan DBH Migas di daerahnya pada 2016, ia mengaku belum bisa menyebutkan, karena masih menunggu turunnya harga minyak dunia sampai titik terendah. “Ya, syukur kalau harga minyak dunia

kembali naik,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan penurunan prognosa produksi minyak di daerahnya menjadi 195 ribu barel per hari, karena produksi puncak minyak Blok Cepu, yang dimulai awal 2016, hanya dipatok 165.000 barel hari.

Selain itu, katanya, ditambah dengan produksi minyak lapangan Sukowati yang dikelola Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) dan lapangan Tiung Biru (TBR) dan lapangan sumur minyak tua. “Target produksi puncak minyak Blok Cepu rata-rata sebesar 205.000 barel per hari tidak bisa direalisasikan,” katanya. Q bas,ant

Bulog Jember Target Pengadaan 75.000 Ton Beras Jember, Bhirawa Perum Bulog Sub Divisi Regional XI Kabupaten Jember Jatim menargetkan pengadaan setara 75.000 ton beras pada 2016 atau sama dengan tahun 2015.

“Target pengadaan tahun ini sama dengan tahun lalu yakni 75.000 ton, mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Wakil Kepala Bulog Sub Divre XI Jember, Rahmawati di Jember, Senin (25/1).

Menurut dia, pihaknya sudah berencana melakukan pembelian gabah dan beras petani, namun hingga kini masih menunggu instruksi dan pencairan anggaran

dari Bulog pusat. “Silakan kalau ada kelompok petani yang menjual beras dan gabah kepada Bulog dengan harga sesuai dengan harga pokok pembelian yang ditentukan pemerintah,” tuturnya.

Bulog Jember menggunakan dasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 dan dalam aturan tersebut tercatat Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras oleh Bulog tidak berubah.

“Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tercatat HPP Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp3.300 per kilogram,

HPP Gabah Kering Giling (GKG) Rp4.200 per kilogram dan HPP beras mencapai Rp6.600 per kilogram,” katanya.

Ia menjelaskan realisasi penyerapan beras dari petani pada tahun 2015 sebanyak 81.000 ton yang terdiri dari beras “public service obligation” (PSO) dan beras komersial atau premium. “Kalau hanya dihitung setara beras PSO, maka realisasinya hanya 60 persen saja dari total target 75.000 ton pada tahun 2015. Mudahmudahan tahun ini target 75.000 ton untuk beras PSO dapat terpenuhi,” paparnya. Q efi,ant

Rencana Penerapan SIM Khusus Motor Picu Penurunan Penjualan Surabaya, Bhirawa Bulan Mei 2016, Mabes Polri berencana mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) C khusus kendaraan bermotor. Terutama untuk motor yang memiliki kapasitas mesin 250 dan 500 CC. Program yang di gagas oleh Kapolri Badrodin Haiti mendapat tanggapan positif dari kalangan masyarakat, namun berdampak pada penurunan penjualan motor dengan CC 250.

Hardono, wakil kepala marketing Yamaha Basuki Rahmat Surabaya, mengatakan penjualan Yamaha R25 pada awal 2016 sedikit menurun, hal ini lebih disebabkan dari daya beli menurun, persaingan motor sesama kelas baik itu Honda CBR 250, atau Kawasaki Ninja 250. Di tambah, rencana penerapan Sim C khusus dengan motor dengan kapasitas mesin 250 dan 500 CC. “Meskipun baru rencana, tapi penjualan motor 250 CC keatas sedikit meredup. Kepastian informasi di peroleh dari konsumen yang hendak inden melakukan pemesanan motor dengan kapasitas mesin besar di tunda. Karena menunggu kebijakan disahkannya Sim C khusus, karena konsumen yang

hendak membeli tidak mau terbebani biaya dua kali dengan berganti Sim C biasa menjadi Sim C khusus,” ujarnya, Senin (25/1) kemarin.Lanjut Hardono, penjualan pada Bulan Desember 2015 tercatat 480 unit di Surabaya, tetapi sejak informasi akan diberlakukan sim khusus penjualannya tercata 325 unit hingga mendekati akhir Bulan Januari 2016.

“Setiap marketing yang bekerja disini, tentu punya target penjualan. Tetapi memang karena keadaan pasar yang sedang

turun, serta ada konsumen yang menunda. Sebagai marketing, kami tetap optimis jika penjualan motor besar tetap bisa mencapai target kedepannya,” tuturnya.

Sementara itu menurut Salam Wahyudin, salah satu konsumen yang berminat untuk membelikan putranya motor dengan kapasitas mesin 250 CC memberikan pandangannya tentang pemberlakukan Sim C khusus yang dianggapnya juga membantu melindungi pengemudinya. Q wil

Penjualan motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas saat ini sedang turun, lantaran akan diberlakukannya pemberlakukan SIM C khusus pada Bulan Mei mendatang.

Khoirul Huda/bhirawa

President Director PT Honda Prospect Motor, Tomoki Uchida saat menandatangani prasasti peresmian Dealer Honda Plaza Tuban.

Resmikan Dealer, Honda Bidik Pasar Tuban Tuban, Bhirawa Tingginya animo masyarakat untuk membeli mobil membuat Honda terus mengembangkan sayap, kali ini merk mobil asal Jepang itu membuka Dealer Honda Plaza Tuban yang berada di jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Tuban.

Keberadaan dealer resmi Honda Plaza Tuban ini adalah dealer resmi ke 144 secara nasional yang berhasil didirikan, dengan harapkan mampu meningkatkan penjualan mobil, kususnya di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 ini.

Dari keterangan jelas Jonfis Fandy, selaku Marketing dan After Sales Servis Director PT Honda Prospect Motor, untuk penjualan mobil Honda dari berbagai jenis di wilayah Kabupaten Tuban mengalami peningkatan.

Terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2015 kemarin, yang semula hanya 3,12 persen (2013), pada pada akhir tahun 2015 kemarin naik menjadi 12,6 persen. “Permintaan akan produk Hon-

da di Kaota Tuban semakin baik dari tahun ke tahun.

Kami berharap Honda Plaza Tuban siap melayani konsumen dalam hal produk dan layanan purna jual Honda di Kota Tuban secara umum,” jelas Jonfis, Senin (25/1).

Ia menjelaskan bahwa pada awal keberadaan dealer penjualan Honda di Tuban ini rata-rata hanya menjualan 10 unit mobil/ bulan. Dan pada akhir tahun 2015 kemarin sudah mencapai rata-rata 50 unit di wilayah Kabupaten Tuban setiap bulannya. “Pada tahun 2016 penjualan di Kabupaten Tuban kita targetkan sebanyak 80 unit perbulan,” lanjut Jonfis pada awak media.

Lebih lanjut diterangkan, dealer yang baru diresmikan ini selian melayani penjualan juga dilengkapi dengan adanya servise dan ketersediaan sparepart bagi para konsumen dari Kabupaten Tuban sendiri maupun Kabupaten Bojonegoro. “Jadi konsumen tidak harus datang ke Surabaya untuk melakukan servise mobil mereka,” terang Jonfis. Q hud

Jadikan Pasar Kecamatan sebagai Penyangga Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso saat ini terus melakukan perbaikan infrastuktur di beberapa pasar. Upaya ini dilakukan agar para pembeli maupun penjual bisa lebih nyaman untuk melakukan transaksi.

Pemkab terus melakukan perbaikan infrastuktur di beberapa pasar agar para pembeli maupun penjual bisa lebih nyaman untuk melakukan transaksi.

Disamping memperyang keluar daerah baiki infrastruktur Kabupaten Bondowoso pasar, Bupati Bonseperti ke Jember dan dowoso, Drs. H. Amin Situbondo, namun peSaid Husni juga menmerintah terus beruingkatkan pemberpaya agar ekonomi berdayaan industri dan tumpu di Bondowoso mengembangkan dengan cara menggerproduksi unggulan. Terakkan pasar penyangga. masuk juga memanMenurut Kepala Dinas faatkan teknologi indusPerindustrian dan Pertri. Sehingga memberi- H. Bambang Sukwanto dagangan, H. Bambang kan kontribusi terSukwanto, untuk mehadap perluasan lapangan kerja. ngembangkan roda perekonomian Saat ini, geliat pertumbuan di Bondowoso, hal yang harus dia dan perkembangan ekonomi di lakukan adalah mengamankan sejumlah Kecamatan mulai berg- pola konusumsi masyarakat pada erak cepat. Meski perputaran kebutuhan dasar. Oleh karena itu ekonomi di Bondowoso masih ada harus ada perbaikan-perbaikan

pasar di Kecamatan Penyangga misalnya Kecamatan Tamanan, Kecamatan Cermee, Maesan, Wringin dan juga Prajekan.

Ia mengakui bahwa pemenuhan konsumsi masyarakat Bondowoso tidak sepenuhnya dilakukan di Bondowoso, tapi masih ke Kabupaten tetangga. Dan untuk menyangga arus barang agar tidak keluar dari Bondowoso, harus ada proteksi dari pemerintah.

“Beberapa tahun yang lalu orang Cermee jual barangnya ka ke Situbondo, Tamanan jual barangnya ke Kalisat, Jember dan Maesan ke Arjasa Jember. Nah, hal semacam ini menjadi perhatian kita,” kata Bambang menambahkan. Bondowoso, lanjutnya, harus memiliki kegiatan pola konsumsi ekonomi kelas menengah. “Jadi ketika kawasan penyangga kecamatan ini sudah bagus, maka kita

harus berpikir agar masyarakat Bondowoso itu bangga dengan daerahnya sendiri sehingga tidak ke daerah lain. Paling tidak harus ada Mall. Dalam dunia perdagangan, perbaikan pasar dan pembangunan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima serta peningkatan kondisi pasar yang bersih dan nyaman melalui peningkatan sarana infrastruktur yang memadai merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendorong aktifitas perekonomian masyarakat.

“Pengembangan pusat pasar daerah belum nampak secara signifikan, hanya terjadi alih fungsi los menjadi kios, sehingga jumlah pedagang yang mengalami peningkatan tidak mampu tertampung di pasar. Oleh karena itu perlu pengembangan pasar daerah,” katanya. Q har

Selasa Kliwon 26 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

UMKM Kota Malang Digelontor Rp 2,5 M Malang, Bhirawa Usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kota Malang, tahun ini digelontor dana sebesar Rp2,5 miliar untuk bantuan sertifikasi, pelatihan dan pendampingan sebagai upaya agar mampu bersaing di era pasar bebas ASEAN (MEA).

Wali Kota Malang Moch Anton di Malang, Senin (25/1) kemarin mengemukakan dana sebesar Rp2,5 miliar tersebut akan dikucurkan untuk UMKM yang ada di 57 kelurahan yang ada di kota itu. Hanya saja, UMKM yang mendapatkan kucuran modal tambahan tersebut harus sudah tersertifikasi.

“Oleh karena itu, saya mendorong UMKM yang ada di daerah ini segera mengurus sertifikasi, sebab sertifikasi ini nanti, selain untuk mengukur sehat tidaknya manajemen UMKM bersangkutan, juga untuk mengakses pendanaan atau permodalan dari perbankan. Ini penting,” ujar Anton.

Ia mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada lurah maupun camat agar mendata seluruh warganya yang memiliki usaha kecil agar bisa disertifikasi. Selain itu, sertifikasi ini juga sebagai syarat bagi UMKM untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Menurut Anton, kucuran dana sebesar Rp2,5 miliar bagi UMKM itu masih dalam tahap percobaan, jika dana itu bisa berkembang dan sukses, kemungkinan tahun berikutnya akan ditambah lagi menjadi Rp3 miliar.

“Pemkot akan bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkot Malang. Nanti pelaku UMKM bisa mengakses kredit di BPR dengan bunga sekitar 9 persen per tahun, sehingga tidak memberatkan mereka,” ucapnya.Q ant

Puskesmas Ngantang Segera Naik Status Malang, Bhirawa Puskesmas Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera berubah status menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D yang bakal melayani kesehatan warga di wilayah Malang barat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang Abdurrahman, mengatakan, di Malang, Senin, saat ini masih dalam proses persiapan secara administratif.

“Mudah-mudahan segera tuntas, termasuk izin kenaikan statusnya menjadi RSU, meski sebenarnya Puskesmas Ngantang juga sudah melayani pasien rawat inap,” ujarnya.

Wilayah Malang barat, seperti Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon, jauh dari pusat Kabupaten Malang, bahkan juga jauh dari rumah sakit, sehingga Puskesmas Ngantang yang bakal menjadi RSU itu akan menjadi rujukan, sehingga warga di wilayah Malang barat tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit di kota.

Ia mengemukakan, pembangunan di Kabupaten Malang harus menyentuh warga yang berada di wilayah terjauh sekalipun. Oleh karena itu, kesehatan sebagai pelayanan dasar yang dibutuhkan warga juga harus didekatkan, salah satunya adalah keberadaan rumah sakit.

Sebenarnya, kata Abdurrahman, seluruh puskesmas di Kabupaten Malang sudah melayani pasien rawat inap, sehingga keberadaan RSU nantinya hanya akan bersifat menjadi rujukan karena puskesmas sudah bisa diandalkan dalam menangani pasien.

Menyinggung proses kenaikan status Puskesmas Ngantang menjadi RSU tipe D tersebut, Abdurrahman mengatakan masih cukup lama, namun saat ini sudah dimulai. Tahun ini akan dilakukan kajian lebih detail terkait kenaikan status tersebut, yakni meliputi lokasi maupun yang berkaitan dengan pasien.Q ant

Perwali Jalur Satu Arah Otomatis Tak Berlaku Malang, Bhirawa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Arif Wicaksono menyatakan Peraturan Wali Kota (Perwali) No 23 Tahun 2013 tentang jalur satu arah di kawasan lingkar Universitas Brawijaya sudah gugur dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

“Perwali itu secara otomatis sudah gugur karena marka Jalan Gajayana yang sebelumnya sebagai jalur satu arah, sekarang sudah menjadi dua arah dan yang melakukan pengecatan untuk jalur dua arah adalah Pemkot sendiri,” tegas Arif di Malang, Senin (25/1) kemarin. Jika selama ini Pemkot Malang beralasan bahwa telah terjadi salah koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) dan Dinas Perhubungan (Dishub), kata Arif, itu sama sekali tidak masuk akal dan tidak valid karena sebagai satu subsistem pemerintahan, harusnya kedua instansi itu melakukan sinergi. Arif mengatakan saat ini pihaknya juga masih menunggu kepastian pencairan anggaran untuk pengecatan marka di Jalan DI Panjaitan-Jalan MT Haryono menjadi dua arah kembali.

Tahun ini pasti ada anggaran untuk mengecat markah jalan tersebut, sebab tahun lalu juga sudah ada, namun belum dipergunakan. Karena anggaran untuk pengecatan marka jalan di lingkar Universitas Brawijaya (UB) itu sudah ada, Arif mendesak Wali Kota Malang Moch Anton agar segera melakukan pengecatan markah jalan tersebut.

Menurut Arif, wajar kalau SKPD terkait tidak berani mengecat markah karena terhalang Perwal yang dianggap masih berlaku, padahal Perwal itu sudah gugur dengan sendirinya. Akan tetapi, jika wali kota ada niatan baik, pasti masalah itu akan selesai, apalagi selama ini banyak nyawa warga melayang di kawasan itu akibat kecelakaan,” katanya.Q ant

MALANG RAYA

9

Pejabat Eselon II Terancam Non Job Kota Batu, bhirawa Sejumlah pejabat eselon II Kota Batu terancam non job, jika hasil skoring sejumlah Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat Dewan (Setwan) sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru harus turun tipe.

Berdasarkan SOTK yang baru, seluruh SKPD akan diskoring beban kerjanya.

SKPD yang skornya 800 ke atas masuk tipe A dan dijabat eselon II. Kemudian skor 600 hingga 800 masuk tipe B dan dijabat eselon II, serta skor 600 ke bawah masuk tipe C dan hanya dipimpin eselon III. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan bahwa penerapan skoring untuk SOTK yang baru masih dalam tahap persiapan karena baru berupa draf.

“Kita masih menunggu aturan SOTK yang baru dari pusat. Namun saat ini sudah kita persiapkan untuk penilaian atau skoring beban kerja. Sehingga begitu aturannya turun, kita sudah siap,” ungkap Imam kepada Bhirawa usai mengikuti Coffee Morning bersama Wawali Kota Batu, Senin (25/1).

Dijelaskan, dengan skoring tersebut, memang memiliki implikasi terhadap tipe masing-masing SKPD. Bisa jadi statusnya naik atau bahkan turun sesuai tipenya.

Dia kemudian menjelaskan, untuk Setda misalnya untuk tipe C hanya ada 2 Asisten dan 6 Bagian dengan 3 Subbag di masingmasing Bagian.

“Untuk Setda tampaknya tidak ada perubahan karena jumlah Asisten saat ini 2 dan 7 Bagian. Kalau memang masuk tipe C, berarti ada bagian yang harus digabung,” tuturnya. Kemudian Setwan, saat ini ada 4 Bagian dengan masing-masing 3 subag. Hal itu berarti termasuk tipe A, kalau tu-

cahyono/bhirawa

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo (kiri) saat menerima Manager Best Western OJ Hotel dan Manager Best Western Kuta Villa Denpasar Bali, di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang

Pengelola Hotel Siap Promosikan Potensi Wisata Kab Malang, Bhirawa Best Western OJ Hotel dan Best Western Kuta Villa Denpasar Bali tertarik bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk pengembangan pariwisata. Karena Kabupaten Malang memiliki banyak destinasi wisata andalan diantaranya pantai di wilayah Malang Selatan, kawasan Bromo Tengger-Semeru, serta situs purbakala peninggalan kerajaan Kanjuruhan dan Singosari.

“Kami menargetkan limpahan wisatawan dari Kota Batu dan Kota Malang, dan kami juga sangat membuka lebar-lebar program Best Wes tern dalam ikut promosikan demi kemajuan dunia wisata Kabupaten Malang. Sehingga Pemkab Malang siap membantu semuanya untuk kepentingan promosi,” ujar Pejabat (Pj) Bupati Malang Hadi Prasetyo, Senin (25/1), saat berada di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Dia juga berharap, agar Best Western OJ mau membangun satu hotel di wilayah Kabupaten Malang. Sehingga dengan berdirinya hotel bin-

tang baru di Kabupaten Malang, maka para wisatawan mempunyai pilihan. Sebab selama ini, tamu lebih memilih menginap di hotel di wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Dan tidak hanya Best Western OJ saja yang nantinya bisa membangun hotel baru di Kabupaten Malang, namun hotel-hotel yang bertaraf internasional juga mau membangun hotel di Kabupaten Malang.

Di tempat yang sama, General Manager Best Western OJ Hotel Anzar Maulana mengakui, jika pertemuan dengan Pj Bupati Malang membahas terkait pariwisata dan ingin mengajak Pemkab Malang bersinergi dengan Best Western dalam hal kunjungan wisata.

“Pihaknya sebagai hotel bertugas mendatangkan tamu, sehingga memfasilitasi tamu yang ingin mengetahui mana tempat wisata di Kabupaten Malang yang layak dan representif,” kata dia.

Seperti yang disampaikan Pj Bupati Malang, ia melanjutkan, masih banyak destinasi wisata yang sedang terus dikembangkan di Kabupaten Malang, karena di

wilayah kabupaten ini banyak sekali tempat wisata.

Seperti wisata pantai, gunung, dan situs purbakala.

Sehingga pihaknya membantu untuk mendatangkan tamu dari luar terutama dari Eropa. Terutama untuk mempromosikan wisata pantai.

Selain itu juga ditawarkan situs bersejarah peninggalan kerajaan Kanjuruhan dan Singosari.

Sementara itu, General Manager Best Western Kuta Villa Denpasar Bali Wied Paramartha menambahkan, dari pertemuan dengan Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo, harapannya hubungan kami dengan Pemkab Malang semakin terjalin dengan baik. Dan tidak menutup kemungkinan dirinya akan menghubungkan program promosi wisata yang ada di Bali dengan yang ada di Kabupaten Malang.

“Kami juga punya program Bali Java Over Land yang sudah lama berjalan. Sehingga program yang sudah kita jalankan tersebut, akan kita sinergikan dengan program wisata yang sudah dijalankan oleh Pemkab Malang,” tandasnya. Q cyn

Mantan Anggota Gafatar Dipulangkan ke Kab Malang

Pengganti ER Harus Punya Visi Pariwisata Kota Batu, Bhirawa Pesatnya perkembangan pariwisata kota Batu dalam 9 tahun ini tidak terlepas dari kepemimpinan Walikota Batu Eddy Rumpoko yang visioner.

Semenjak memimpin Kota Batu Batu Desember 2017 lalu, arus investasi di bidang pariwisata tumbuh dengan pesat. Para investor berlomba-lomba menanamkan investasi trilyunan rupiah untuk merebut kue pariwisata yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Di masa awal kepemimpinannya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Batu hanya dalam hitungan 700 ribuan pertahun. Namun akhir tahun 2015 lalu, angka kunjungan wisata melonjak hingga tembus 3,5 juta wisatawan pertahun.

Kota Batu pun tumbuh men-

jadi salah satu destinasi wisata nasional, bahkan sudah mulai mendunia dan sudah bisa disejajarkan dengan pulau Dewata Bali. Dampak positifnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyakarat, tak hanya para pelaku wisata, namun juga pelaku usaha lain sebagai penunjang pariwisata. Industri kecil, seperti makanan dan minuman, sektor pertanian, perdagangan dan jasa turut bergerak seiring dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Mengingat Batu adalah satusatunya kota yang menggelar Pilkada pada 2017 nanti, tentu banyak yang sudah mulai membicarakan siapa sosok yang tepat sebagai pengganti ER tersebut.

Terlebih dipastikan incumbent tak lagi mencalonkan diri usai dua periode memimpin.

run ke tipe B, maka hanya ada 3 Bagian saja. Kalau ke tipe C hanya 2 Bagian.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Budi Santoso mengaku optimis dinasnya tetap menyandang tipe A. Kalau toh harus turun karena Kehutanan digabungkan dengan Kantor Lingkungan Hidup, maka setidaknya masih tipe B. “Saya yakin Pertanian nanti tetap berstatus Dinas karena merupakan gabungan dari berbagai departemen, yaitu pertanian, peternakan dan perkebunan,” tegasnya.

Bahkan Budi Santoso berkeyakinan, jika Kehutanan digabung dengan Lingkungan Hidup, maka layak untuk naik tipe menjadi tipe B dan berstatus Badan. Sedangkan yang diprediksi turun adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. “Jumlah tenaga kerja dan penyandang masalah sosial di Kota Batu sangat sedikit, sehingga saya berani prediksikan statusnya turun ke tipe C dan berstatus Kantor,” katanya. Hal yang sama juga akan dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena jumlah penduduk Kota Batu hanya 200 ribuan saja.

Terkait dengan rencana penerapan SOTK baru tersebut, Sekda Kota Batu Widodo berpesan agar Kabag Organisasi mengawal secara serius, jangan sampai salah dalam menentukan skoring.

“Tolong dikawal oleh Kabag Organisasi dan Asisten I. Jangan sampai salah melakukan skoring,” tandas Widodo. Q sup

Hal ini wajar karena untuk mempertahankan pertumbuhan pariwisata kota Batu bukan hal yang mudah. Diperlukan sosok Walikota Batu yang visioner di bidang pariwisata, sehingga mam pu terus mendongkrak pertumbuhan pariwisata yang trendnya terus naik dari tahun ke tahun.

Hal ini sebagaimana diungkapkan pengamat pariwisata yang juga berprofesi sebagai dosen jurusan Vokasi Pariwisata Universitas Brawijaya Malang, A.Faidlal Rahman, SE.Par.,M.Sc. Dikatakan, pengganti Eddy Rumpoko harus sosok pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai seorang visioner, sehingga memiliki pemikiran besar untuk terus meningkatkan pertumbuhan wisata Kota Batu kedepannya.Q sup

Kab Malang, Bhirawa Mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Kabupaten Malang sebanyak belasan orang segera dipulangkan ke desanya masing-masing.

Mereka bagian dari 315 orang bekas anggota Gafatar yang dipulangkan dari Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Dan kini ditampung sementara di Asrama Transito, milik Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang Choirul Fathoni, Senin (25/1), saat dihubungi melalui ponselnya mengatakan, jumlah warga Kabupaten Malang yang menjadi anggota Gafatar belum bisa dipastikan jumlahnya, namun kemungkinan sebanyak 11, 14, dan 15 orang. Mereka berasal dari Desa Kromengan dan Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, serta Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran.

“Untuk jumlah pastinya, saat ini kami sedang mengikuti rapat koordinasi di Surabaya bersama instansi terkait. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga telah menyiapkan armada bus untuk mengangkut mantan anggota Gafatar, pulang ke rumahnya di wilayah Kabupaten Malang,” terangnya.

Menurut Fathoni, pemulangan harus direncanakan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan polemik baru di desa asalnya. Dan nantinya Bakesbangpol bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KID), Kementerian Agama (Kemanag), Dinas Sosial (Dinsos), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) akan mengadakan rapat koordinasi untuk mengurus keberadaan para bekas anggota Gafatar tersebut.

Sementara, lanjut dia, teknis kepulangannya ke Kabupaten Malang itu sepenuhnya kewenangan Dinsos. Sehingga Dinsos akan menyiapkan akomodasi hingga mereka sampai ke daerahnya asalnya masing-masing. Q cyn

Jalur Batu-Sukorejo Membelah Lahan Pertanian Giripurno Untuk merealisasikan jalan tembus Sukorejo-Batu, kemarin (25/ 1) tiga Kepala Daerah bersama Gubernur Jawa Timur, Sukarwo menanda tangani nota kesepahaman atau Master of Understanding (MoU).

Tiga Kepala Daerah yang wilayahnya dilewati jalan tembus tersebut adalah Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Dan untuk pelaksanaan pembangunan jalan tembus, Pemkot Batu telah menyediakan anggaran sebesar Rp 274 milyar.

Diketahui, khusus di Kota Batu jalan tembus tersebut melewati area pertanian yang ada di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji. Ada sekitar 8 Km jalan baru yang akan menembus area pertanian di kawasan tersebut.

“Untuk itu ketika Bapak Walikota melakukan penandatanganan MoU tiga Daerah bersama bapak Gubernur, kita mulai melakukan persiapan pembebasan lahannya,”ujar Kabid Binamarga di Dinas PU Pengairan dan Bina Marga, Susilo Tri Mulyo, Senin (25/1) kemarin.

Susilo menjelaskan jalan tembus Batu Sukorejo tersebut memiliki panjang total 38 Km. dari kajian yang dilakukan, ketika jalan tembus ini sudah rampung maka dari Kota Batu menuju Sukorejo Kabupaten Pasuruan bisa ditempuh dengan waktu hanya 25 menit saja. Jalan tembus ini akan sangat menguntungkan bagi pengembangan industri pariwisata di Kota Batu.

Karena selama ini para wisatawan dari arah Surabaya dan sekitarnya harus membutuhkan waktu berjam-jam untuk melintas dari Sukorejo menuju Kota Batu.

Untuk jalan tembus ini, lanjut Susilo, pihaknya bersama Dinas Bina Marga Propinsi maupun 2 Dinas Bina Marga di 2 daerah yang lain benar-benar membuat jalan baru. Maksudnya, pembangunan ini bukan sekedar melakukan perba-

anas bachtiar/bhirawa

Sebelum pembangunan jalan tembus Batu-Sukorejo dimulai, Pemkot Batu telah memperbaiki badan jalan yang ada di sepanjang Desa Giripurno. ikan ataupun pelebaran jalan yang telah ada.

“Untuk Kota Batu jalan tembus ini melewati area pertanian. Dan di kawasan tersebut hanya terdapat jalan perintis yang biasa digunakan para petani setempat untuk mengangkut hasil panen,”jelas Aiek, panggilan akrab Susilo Tri Mulyo. Dan sebelum pelaksanaan pembangunan jalan

tembus dimulai, katanya, pihaknya juga telah melakukan perbaikan jalan yang ada di Desa Giripurno. Diketahui jalan tembus Batu Sukorejo ini memiliki panjang total 38 Km. Ketiga Daerah yang dilewati jalan ini harus mengeluarkan anggaran dengan nilai total Rp 1,3 triliun. Dan Kota Batu yang hanya kebagian membiayai jalan tembus sepanjang 8 Km

di Desa Giripurno, telah menyiapkan anggaran pembangunan sebanyak Rp 274 Milyar.

Sedangkan di Kabupaten Malang, ada 3 Kecamatan yang dilewati jalan tembus ini.

Yaitu, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Lawang. Baru kemudian jalan tembus ini memasuki wilayah Sukorejo yang merupakan wilayah dari Kabupaten Pasuruan.

Ditambahkan Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, selain kemarin dilakukan penandatanganan MoU oleh tiga Kepala Daerah, juga dilakukan kesepakatan kerja sama oleh Dinas Bina Marga masing-masing daerah yang terlibat. Dalam penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut, setiap kepala dinas juga didampingi oleh Ketua DPRD masingh-masing Daerah.

“Jika tidak ada kendala, maka pada tahun ini pembangunan jalan tembus BatuSukorejo ini sudah bisa dimulai pengerjaannya,”ujar Punjul. Q nas

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Novizar Bidik Emas Pertama di PON Medan, Bhirawa Petinju puteri andalan Sumatera Utara Novizar Maulina bertekad membawa pulang medali emas bagi kontingennya pada Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 di Jawa Barat.

"Emas adalah impian setiap atlet dan tentunya juga saya mengimpikan hal yang sama. Di PON nanti saya harus bisa meraih medali emas," katanya di Medan, Senin ditemui usai latihan di Lapangan Merdeka Medan.

Novizar adalah satu dari 11 petinju Sumut yang lolos Prakualifikasi PON dan saat ini sedang menjalani pelatda berjalan guna mempersiapkan diri menghadapi PON XIX/2016 di Jawa Barat.

Novizar sendiri baru kali ini memperkuat Sumut untuk berlaga di PON, yang tentunya dengan menyandang status sebaga muka baru, harapan sangat besar di pundaknya untuk membuktikan bahwa petinju muda Sumut dapat diandalkan untuk mendulang medali.

Prestasinya yang mampu lolos Prakualifikasi PON juga mencatat sejarah bagi Kabupaten Serdang Bedagai, karena baru kali ini petinju asal daerah itu berpeluang mengukir prestasi nasional melalui PON. Selain dukungan pelatih dan pengalaman kompetisi yang masih hijau, restu dari orang tua dan kerabat menjadi alasan penting bagi petinju yang dilahirkan 22 tahun silam itu terus berpacu dengan terus meningkatkan latihan keras untuk mematangkan diri.

Apalagi petinju yang masih menimba ilmu di Universitas Negeri Medan Unimed (Unimed) itu memiliki keunggulan dalam melakukan jab keras ke arah lawan.

"Jika ditanya target pada PON di Jabar, sebagai atlet tentunya ingin meraih prestasi dengan mendulang medali emas untuk kontingen Sumut.

Namun, untuk menorehkan prestasi itu, tentunya dibutuhkan persiapan yang matang dengan latihan sesuai dengan instruksi pelatih," katanya.

Sebelumnya Pelatih tinju PON Sumut Irianto Bakti mengatakan, pihaknya memang belum bisa memasang target medali, karena dari 11 petinju yang telah dipersiapkan, sebanyak 9 atlet merupakan wajah baru.Q ant

Sumut Waspadai Pegulat Jabar-Jatim di PON Medan, Bhirawa Tim gulat Sumatera Utara tetap menempatkan pegulat Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai tim yang perlu diwaspadai dan akan menjadi saingan terberat pada PON XIX/2016 di Jawa Barat.

Pelatih gulat Sumut, Nasional Barus di Medan, Senin mengatakan Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan lawan yang cukup tangguh apalagi atlet dari kedua daerah itu banyak yang pernah di Pelatnas.

"Tuan rumah Jabar pasti ingin menjadi yang terbaik, apalagi mereka memakai pelatih asing dan try out hingga luar negeri. Tim kuat lainnya Jatim dan juga Kaltim karena betul-betul serius dalam persiapan PON ini," katanya.

Lebih lanjut, Nasional tidak mau terpaku pada kekuatan lawan, dia hanya fokus menyiapkan pegulat Sumut agar matang dan betul-betul siap menghadapi pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut.

"Saat ini masih pelatda berjalan di sejumlah tempat termasuk Medan dan Tanah Karo. Saya lihat atlet terus semangat berlatih, apalagi saat ini kepengurusan provinsi PGSI Sumut sudah jelas, tidak seperti kemarin," katanya.

Berkaca pada Pra PON yang lalu, dengan torehan 1 emas dan 7 perunggu, lanjut Nasional, dia berharap perolehan tersebut meningkat pada PON mendatang.

Untuk menjaga impian tersebut, pihaknya mengincar try out sekaligus mengikuti open tournament di Thailand pada April mendatang.

"Undangan sudah datang kemarin.

Tinggal dana saja, jika ada kita pasti akan ambil kesempatan itu. Karena target di PON nanti pasti ada bagaimana penyumbang medali perunggu di Pra PON, bisa menjadi emas ataupun perak," katanya.Q ant

Selasa Kliwon 26 JANUARI 2016

Surabaya United Layani Persikaba Blora Surabaya, Bhirawa Usai melakukan perekrutan pemain, kini Kesebelasan Surabaya United kembali menggelar laga uji coba untuk melihat kemampuan para pemain anyar. Jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat tim asuhan Ibnu Grahan itu akan mencoba kekuatan tim Persikaba Blora.

Menurut Manager Operasional Surabaya United, Rahmad Sumanjaya, Tim Persikaba sebenarnya sudah menhubungi pihak manajemen, namun kontak itu sempat terhenti karena ada pergantian pengu-

rus.

"Kami sudah dapat tantangan dari Persikaba sejak awal bulan ini. Tapi, pembicaraan sempat terhenti di pertengahan Januari, karena mereka sedang membahas

pergantian pengurus. Kalau kini Persikaba melanjutkan rencana uji coba melawan kami, tentu kami siap menerimanya. Toh, komposisi skuad kami sudah mulai lengkap dan sesi latihan telah berjalan," kata Rahmad, Senin (25/1).

Diketahui Beberapa pemain baru yang telah bergabung di antaranya adalah Agung Prasetyo yang jebolan PSM Makassar, dua mantan pemain Persegres Gresik United Rico Simanjuntak dan Fitra Ridwan. Serta eks striker Timnas

Indonesia U-19Justin Stephen. Pemuda berusia 16 tahun ini memiliki pengalaman berlatih bersama akademi Valencia junior di Spanyol selama 2013-2014 lalu.

Untuk pemain asing, selain mengamankan kembali jasa Otavio Dutra, Surabaya United juga telah mendaratkan gelandang asal Liberia Abel Gebor dan striker dari Haiti Shelby Printemps. Ketiganya telah mengisi slot pemain asing Surabaya United di musim 2016 ini.

Dengan selesainya perburuan pemain, sesi latihan Surabaya United kini sudah diikuti 19 pemain. Mereka adalah Heri Prasetyo, Thomas Ryan Bayu, Sahrul Kurniawan, Fatchu Rochman, Nurmufit Fastabiqul Khoirot, M. Hargianto, Fandi Eko Utomo, Wahyu Subo Seto, Feri Ariawan, Erick Dwi Ermawansyah, Justin Stephen, Dany Saputra, Evan Dimas Darmono. Serta pemain asing tambahan seperti Oktavio Dutra, Abel Gebor, Sehlby Printemps. Q wwn

Aremania Suporter Terbaik Piala Jenderal Sudirman

ist

Tim Pra PON Jatim akan terus melakukan uji coba sebelum bertanding di Pra PON yang rencanannya akan digelar di Jabar.

Sepak Bola PON Jatim

Dua Hari Lakukan Uji Coba Surabaya, Bhirawa Pembenahan dan evluasi terus di lakukan tim sepak bola Pra PON Jatim, usai uji coba melawan Surabaya United, kini tim asuhan Hanafing itu akan kembali melakukan uji coba selama dua hari berturut-turut.

Jika tidak ada perubahan, hari ini, Selasa (26/1) sepak bola Pra PON Jatim akan melawan tim legenda asing yang saat ini menetap di Surabaya maupun Sidoarjo dan sehari kemudian menjajal kekuatan Sumbawa Barat.

"Legend asing itu adalah para pemain asing profesional yang sekarang tinggal di Sidoarjo.

Sedangkan Sumbawa Barat, karena kebetulan mereka se-

dang datang kemari, jadi kami diajak ujicoba," kata Hanafing, Senin (25/1).

Lebih lanjut mantan winger Niac Mitra dan Mitra Surabaya itu mengatakan, agenda uji coba ini harus dilakoni oleh para pemain Pra PON Jatim untuk menambah jam pertandingan.

Selain itu pihak pelatih juga bisa melakukan evaluasi.

Lawan yang dihadapi oleh Tim Pra PON Jatim juga memiliki kualitas diatas rata-rata, bahkan beberapa kali tim yang diharapkan bisa merebut emas di PON Jabar 2016 itu melakukan uji coba melawan tim ISL. Hasil dari uji coba, Hanafin mengakui masih banyak kelemahan yang harus dibenahi, ia

juga sudah berupaya untuk melakukan pembenahan. Sejauh ini, dari beberapa pertandingan ujicoba yang telah digelar, para pemain masih kesulitan dalam menghadapi tim-tim ISL yang levelnya di atas mereka. Sedangkan saat melawan tim-tim yang selevel, mereka bisa mendapat kemenangan besar.

"Sehingga kalau dalam ujicoba-ujicoba ini hasilnya positif, saya yakin mereka bisa mendapat hasil positif bulan Maret nanti. Apalagi kami targetkan tiga pertandingan perdana di Pra PON nanti bisa mendapat kemenangan sehingga pertandingan-pertandingan selanjutnya akan jauh lebih mudah," tuturnya. Q wwn

Sulsel Seleksi Atlet Hadapi Kejurnas U-19 Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Baseball dan softball Seluruh Indonesia(Perbasasi) Sulawesi Selatan siap melakukan seleksi atlet sebagai persiapan menghadapi kejuaraan nasional (Kejurnas) yang digelar di pintu 1 Senayan Jakarta, 14-20 Februari 2016.

Wakil Manajer tim Sofbol Sulsel, Agus Suherman di Makassar, Senin, mengatakan, pihaknya memang fokus mencari atlet terbaik untuk memperkuat tim Sulsel di Kejurnas nanti.

"Atlet yang akan diseleksi sebanyak 50 orang yang berasal dari berbagai daerah seperti Makassar dan Kabupaten Bone.

Mereka akan bersaing untuk masuk dalam tim utama menghadapi Kejurnas nanti," kata

dia.

Seleksi tersebut sengaja dilakukan untuk mendapatkan atlet berkualitas. Apalagi tim sofbol Sulsel merupakan juara bertahan di kejurnas U-19 ini yang digelar di Manado 2012 lalu. Untuk itu, kata dia, pihaknya hanya akan mengakomodasi atlet yang dinilai mampu mengangkat tim dan menjaga persaingan perebutan juara.

Dirinya menjelaskan, pihaknya akan berupaya membentuk tim yang lebih solid. Sebab pada 2013, tim sofboll Sulsel berhasil mewakili Indonesia dikejuaraan Asia yang digelar di Thailand tahun 2013 lalu.

"Kita akan libatkan beberapa klub di Makassar untuk mencari atlet. Kami juga minta agar atlet yang direkomendasi me-

mang memiliki potensi," katanya.

Cabang sofbol Sulsel memang balakangan ini cukup menjanjikan. Tim sofbolSulsel juga sudah memastikan tiket untuk lolos ke PON XIX Jabar mendatang sehingga diharap bisa menyumbangkan medali untuk Sulsel.

Selain lolos PON, sejumlah tim Sulsel juga mampu menunjukkan kemampuannya setelah tampil di berbagai kejuaraan junior U-19.

Seperti SMAN 1 Makassar yang menjadi wakil Sulawesi Selatan juga sukses menempati posisi pada kejurnas Red FOX XIII U-19 2016 di Lapangan Softball Lodaya, Bandung, Jawa Barat, pekan lalu.Q ant

Jakarta, Bhirawa Aremania dinobatkan sebagai suporter terbaik pada gelaran turnamen Piala Jenderal Sudirman dan diumumkan langsung usai pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Suporter fanatik klub Arema Cronus itu mengalahkan suporter dari 14 klub lainnya yang menjadi peserta kejuaraan yang digagas oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar bersamaan dengan ulang tahun TNI dan Panglima Besar Jenderal Sudirman itu.

Solidnya Aremania dalam mendukung timnya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan saat timnya kalah di kandang sendiri pada pertandingan semifinal kedua atas Mitra Kukar, Aremania tetap tenang dan menunjukkan kedewasaanya sebagai suporter.

Aremania tetap memberikan dukungan pada timnya dan sangat mengapresiasi tim tamu yang akhirnya meraih kemenangan.

Bahkan, usai pertandingan kondisi di stadion tetap

kondusif.

Dengan predikat sebagai suporter terbaik, Aremania berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp100 juta.

Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh SC turnamen Piala Jenderal Sudirman, Mayjen TNI Dodik Wijanarko.

Sementara itu untuk juara Piala Jenderal Sudirman direbut oleh klub Mitra Kukar setelah dipertandingan final menang atas Semen Padang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Mitra Kukar dipersembahkan oleh Yogi Rahadian.

Klub yang berjuluk Naga Mekes ini selain mendapatkan tropi yang diserahkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga berhak mendapatkan hadiah Rp2,5 miliar. Sedangkan Semen Padang berhak mendapatkan hadiah Rp1,5 miliar.

Kemenangan ini langsung diapresiasi oleh pendukung fanatiknya yang memadati stadion terbesar di Indonesia itu. Apalagi tropi yang diraih saat ini adalah yang pertama untuk kancah profesional.Q ant

Gubernur Sulut: Kuda Pacu Bersaing di PON Manado, Bhirawa Penjabat Gubernur Soni Sumarsono optimistis kuda pacu Sulawesi Utara mampu bersaing pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di Bandung, Jawa Barat.

"Bila pola pembinaan dilakukan Pengda Pordasi Sulut secara terencana dan tertib, saya optimistis kita akan tetap berprestasi pada PON nanti," ujar Sumarsono di Manado, Senin.

Karena itu dia mengharapkan, sambil menunggu pelaksanaan PON nanti, melalui program "Marijo Ka Manado" (marilah ke Manado) Pengda Pordasi Sulut pada bulan April bisa melaksanakan kejuaraan seperti ini.

"Paling tidak minimal lima kali dalam setahun dilaksanakan lomba kuda pacu di Tompaso. Ini dimaksudkan selain terus meningkatkan prestasi olahraga berkuda, juga untuk menarik wisatawan datang ke sini," jelas Sumarsono.

Ketua Umum Pengda Pordasi Sulut Mecky Onibala mengatakan, persiapan menghadapi PON Bandung terus dimatangkan, salah satunya dengan menggelar kejuaraan daerah (kejurda) kuda pacu di Gelanggang Pacuan Kuda Maesa-Tompaso Minahasa Sabtu (23/1) yang mempertandingkan sepuluh race.

"Kejurda ini adalah langkah persiapan menatap PON ke depan. Terima kasih kepada Ketua Umum Pengda Pordasi DKI Jakarta Alex Asmasubrata yang boleh melihat langsung kejuaraan ini," katanya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut ini menjelaskan, Kuda Bombardir dengan Joki Riski R (All Star Stable), menjuarai kelas derby jarak 1600 meter, sekaligus menggondol tropi Penjabat Gubernur Soni Sumarsono.

Sementara di "race" ke sepuluh (kelas terbuka berjarak 2.200 meter) yang biasanya menjadi kelas bergengsi, kuda "Smart Lady" dengan joki Arther Kamu (Daniel Waani) tampil sebagai juara sekaligus menggondol tropi Ketua Umum Koni Sulut Olly Dondokambey SE yang juga sebagai gubernur terpilih periode pilkada 9 Desember lalu.Q ant

Tim Sepak Bola U-21 Uji Coba Kabupaten Kuta, Bhirawa Tim sepak bola Bali United B (U21) akan mengadakan uji coba ke seluruh kabupaten kota di Bali dan sejumlah kota di Pulau Jawa untuk mematangkan kerja sama tim sekaligus mengasah kemampuan individu para pemain muda tim Serdadu Tridatu tersebut.

"Program kami juga tetap mengadakan latihan rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Lapangan Banteng Seminyak sebelum nantinya akan mengadakan uji coba ke seluruh kabupaten kota di Bali," kata Pelatih Bali United B Wayan Arsana di Kuta, Senin.

Ia menambahkan, setelah melakukan uji coba di Bali, juga akan melakukan tur Jawa yang nantinya juga melakukan uji coba dengan tim lokal setempat. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengasah mental para pemain apabila bermain di luar Bali.

"Setelah uji coba dengan tim di kabupaten/ kota di Bali, kami akan

melakukan tur Jawa yang nantinya juga akan melakukan uji coba dengan tim lokal di daerah yang dikunjungi," ujarnya.

Namun pelatih asal Jimbaran ini mengungkapkan belum menentukaan jadwal pasti kapan rencana tersebut bisa dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan tim pelatih harus menyesuaikan jadwal para pemain Bali United B yang sebagian besar masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Untuk jadwal pasti kapan rencana uji coba tersebut, kami belum bisa memastikan karena kami juga harus menyesuaikan jadwal para pemain yang masih sekolah, agar nantinya tidak bersamaan dengan jadwal mereka mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) di sekolahnya masingmasing," ujarnya.

Disinggung mengenai banyaknya pemain Bali United B yang termasuk dalam tim Pra PON Bali, Wayan Arsana mengungkapkan kebanggannya terhadap anak didiknya karena

bisa dipercaya mewakili Bali dalam ajang bergengsi PON. "Tentunya saya sangat bangga karena pemain kami dipercaya untuk mewakili Bali di PON nanti. Itu juga menjadi bukti para pemain muda kami memang pemain terbaik yang dimiliki Bali saat ini," ujar pelatih yang juga mantan pemain Tim Nasional Indonesia ini.

Ia mengungkapkan tidak akan menghalang-halangi para pemain Bali United B apabila memang dipanggil untuk mengikuti latihan untuk persiapan PON XIX Jabar yang rencananya akan diselenggarakan September nanti.

"Kami dari tim pelaih Bali United B akan mempersilahkan para pemain kami untuk bergabung dengan tim Pra PON Bali kapan pun mereka dipanggil. Mereka sebagai putra daerah Bali memiliki kewajiban untuk membela tanah kelahiran mereka di ajang nasional seperti PON." ujar Wayan Arsana.Q ant

Siswa Korsel Tertarik Belajar Perisai Diri

trie diana/bhirawa

Sebanyak 12 pelajar Daejo Middle School dari Negara Korea Selatan tertarik mempelajari seni bela diri Pencak Silat Perisai Diri (PD). Para siswa ini belajar di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya dalam rangka pertukaran pelajar. Meski Indonesia terjadi bom dan penembakan dikawasan Jl Tamrin Jakarta, namun siswa ini tidak takut hal ini dibuktikan dengan membentangkan banner ‘Kami Tidak Takut’ sebagai ungkapan betapa mereka tidak terpengaruh atas kejadian bom di Jakarta seperti ditunjukkan pada Senin (25/1).

Selasa Kliwon, 26 JANUARI 2016

Hujan Angin Robohkan 27 Tiang Listrik di Pakal l Sambungan hal 1

asalan dan tidak memperhitungkan secara konstruksi. “Ini sama halnya dengan mengabaikan keselamatan publik,” kata Syaifudin yang rumahnya berada di Kecamatan Pakal.

Ia mengatakan bahwa robohnya tiang listrik itu diduga dikarenakan penancapannya tidak dengan beton pondasi yang kuat.

Hal itu dapat dilihat dari bekas robohnya bongkahan tiang listrik yang tidak ada bekas pondasi.

Padahal, lanjut dia, kontur tanah di kawasan tersebut merupakan bekas tambak sehingga rawan gerak dan tentunya tidak kuat jika bangunan tidak disertai pondasi.

Matinya listrik juga mengganggu pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowok. “Listrik TPA Benowo juga disuplai dari gardu daerah Maspion Romokalisari,” ujarnya.

Ia mengemukakan, Pemkot Surabaya semestinya mengetahui pemasangan tiang listrik itu sudah memenuhi kelayakan apa tidak. “Jangan dibiarkan saja. Mestinya harus dipantau,” ujarnya.

Terpisah, Kapolsek Pakal Kompol Widjanarko menjelaskan hujan dan angin kemarin sore menyebabkan 27 tiang listrik ke arah Stadion GBT di kawasan Pakal ambruk. Tiang yang roboh adalah tiang yang berdiri di sisi timur jalan. Widjanarko menduga tanah yang lembek menjadi penyebab robohnya tiang-tiang tersebut.

Tanah menjadi lembek karena pengaruh hujan deras. “Angin kencang yang bertiup juga menjadi salah satu sebab tiang itu roboh,” lanjutnya.

Widjanarko menambahkan, tiang-tiang tersebut roboh serentak dikarenakan saling tarik menarik satu sama lain. “Karena tanah lembek, satu tiang roboh kemudian menarik tiang-tiang yang lain,” kata mantan Kapolsek Tambaksari itu.

Tiang tersebut, kata Widjanarko, sebagian jatuh ke tambak dan sebagian jatuh ke jalan. Jatuhnya tiang itu ke jalan raya sempat membuat lalu lintas terhenti.

Namun lalu lintas kembali lancar setelah petugas menyingkirkan tiang dari jalan. n geh

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso saat memimpin rapat internal, Senin (25/1).

Kejati Jatim Soroti Proyek Terpadu PDAM Malang Raya l Sambungan hal 1

pengembangan Puskesmas Pesanggrahan Kota Batu. Ada beberapa laporan masuk ke Kejati bahwa beberapa lahan yang menjadi tempat pengembangan puskesmas tersebut, sertifikatnya masih dimiliki oleh perorangan.

Dengan adanya laporan tersebut, Kejati meminta Pemkot Batu untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan renovasi puskesmas. Mereka meminta kepada Pemkot untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung terhadap sertifikat lahan tersebut. Termasuk mengatasi masalah kurangnya pajak restoran dan hiburan. “Untuk pajak restoran dan tempat hiburan ini, Kejati menyatakan akan membantu Pemkot Batu mengatasi masalah ini,”pungkas Punjul. n nas

Jadi Ketua Fosmat l Sambungan hal 1

Saat menjabat sebagai corong pemerintah itu, Nugroho kurang lebih dua tahun sukses membeberkan program-program unggulan Pemkab kepada awak media, baik elektronik maupun cetak.

Usai menjabat Kabag Humas, Nugroho kembali dimutasi menjadi Camat Panji dua tahun silam. Di jabatan terakhir inilah, sosok Nugroho panen penghargaan. Mulai Camat Teladan yang disematkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo hingga seabrek penghargaan lain yang berhasil ia raih. Ada penghargaan di bidang KB, kependudukan, pemuda teladan di bidang kebersihan dan lingungan serta penghargaan laporan keuangan paling tertib administrasi juga ia sabet. “Sejumlah penghargaan itu berhasil diraih bukan karena faktor saya sendiri. Melainkan berkat adanya kerjasama dan kekompakan semua jajaran staf Kecamatan Panji,” aku Nugroho merendah.

Jabatan Nugroho tak hanya cukup itu saja.

Yang terbaru, Nugroho berhasil menjabat sebagai Ketua Fosmat (Forum Silaturahmi Antar Camat) se-Kabupten Situbondo periode 2016-2017 baru-baru ini. Nugroho yang ke­ rapkali menjadi langganan sebagai komandan upacara pada hari-hari besar nasional itu, berhasil menyisihkan dua kompetitornya, Sutrisno dan Moh Zuhri. “Saya dipercaya teman-teman (camat) lain dan mendapatkan 11 suara. Namun yang jelas, sosok Ketua Fosmat itu harus berprestasi, mampu memimpin dan berpengalaman,” urai Nugroho.

Setelah terpilih menjadi Ketua Fosmat, Nugroho berjanji bakal secepatnya melakukan konsolidasi bersama Sekretaris dan Bendahara serta 14 camat lain se-Kabupaten Situbondo. Nugroho menuturkan, ke depan jabatan itu akan diemban dengan sebaik-baik­ nya. “Saya berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para camat. Semoga ke depan keberadaan Fosmat semakin kompak dan maju. Yang terpenting lagi, semoga saya mampu membawa Fosmat menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. n awi

11

SAMBUNGAN Empat Ribu Sekolah Jatim Tak Bisa Reakreditasi

Dukung Merger, Dirut PJU Ingin Efektif dan Efisiensi

l Sambungan hal 1

Dirut PT PJU Dr Leo Herlambang SE, MM menyatakan merger PT JNU dengan PT PJU memang diperlukan karena dalam Perda perubahan tentang PT PJU sudah ditambahkan bisnis Badan Usaha Pelabuh­an (BUP). Sementara izin pengelolaan pelabuhan sudah dimiliki PT JNU melalui anak perusahaannya, PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN).

“Jadi merger tersebut memang diperlukan karena sesuai keadaan bisnis PT JNU yang dikaver oleh PT PJU. Efek dari merger yang pasti adalah per­ usahaan gabungan akan semakin produktif efektif dan efisien,” papar Leo yang belum genap sebulan menjadi dirut kepada wartawan, Senin (25/1).

Sebelumnya tiga direksi baru BUMD milik Pemprov Jatim menemui Komisi C DPRD Jatim pekan lalu.

Hadir dalam kesempatan itu, Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Ir Basanto Yudoyoko yang menggantikan Arif Afandi. Dirut PT PJU Leo Herlambang menggantikan Abdul Muid, serta Dirut PT JNU Ir Agus Edi Sumanto pengganti Leo. Baik Basanto maupun Agus Edi sebelumnya sudah menjadi direktur di dua BUMD tersebut.

Penggantian Arif Afandi sekaligus memperbaiki hubungan PT PWU dengan DPRD Jatim yang selama ini dinilai memburuk.

“Hubungan kami sendiri dengan DPRD, khususnya Komisi C sebagai mitra kerja sangat baik. Bahkan anggota dewan mengapresiasi keberhasilan PT JNU, juga PT PJU. Bagi kami Komisi C adalah partner dan kontrol, sesuai tugasnya melakukan pengawasan terhadap setiap aset Pemprov Jatim,” papar Leo. Master dan doktor lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini ditetapkan sebagai Dirut PJU pada 29 Desember 2015 lalu. Menggantikan Abdul Muid merupakan kejutan.

Sebab selama ini diperkirakan pengganti Dirut PT PJU orang dalam. Ternyata stakeholder mempercayakan pria kelahiran Magetan 28 Februari itu mengurusi perusahaan minyak milik Pemprov Jatim. “Saya tidak bisa menolak. Ini amanah untuk memperbaiki kinerja

Dengan terbatasnya kuota ini, Roesminingsih mengaku sebanyak 4.262 lembaga yang tidak bisa mengikuti reakreditasi. “Kami tidak bisa melakukan banyak hal. Itu sudah ketentuan dari pusat,” lanjut dia.

Apalagi di Jatim, kata dia, sebenarnya sudah mendapat kuota paling besar secara nasional. Dari total kuota nasioal sebesar 51.250 lembaga, 18,3 persen dialokasikan untuk Jatim.

Sekretaris BAP S/M Jatim Soeparno menambahkan, dari kuota 9.400 lembaga itu, hanya jenjang SMK yang aman. Sementara untuk jenjang SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA serta PLB seluruhnya mengalami kekurang­an (selengkapnya lihat tabel). “Tahun ini kita fokus reakreditasi.

Karena untuk akreditasi baru sudah tuntas pada 2015 lalu dengan capaian 8.618 lembaga,” kata Soeparno.

Untuk menyiasati kekurang­

an ini, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya itu, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Koordinasi itu dilakukan agar daerah ikut menutupi kekurangan reakreditasi dari kuota nasional. “Akhir tahun lalu kami sudah berkirim surat ke daerah berikut data jumlah sekolah yang akreditasinya mati. Namun, hingga saat ini belum ada daerah yang benar-benar merespon dengan mengalokasikan anggaran,” tutur dia.

Soeparno mengaku, sebelum Maret mendatang pihaknya akan kembali berkirim surat ke daerah. Itu bertepatan dengan rapat koordinasi nasional yang dilaksanakan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M).

Pihak BAP S/M kembali menegaskan pentingnya fungsi akreditasi sekolah. Apalagi saat ini Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) juga mengacu pada akreditasi

l Sambungan hal 1

sekolah. “Jangan sampai setelah ada aturan begitu baru bingung mencari kemudahan. Kita memang sudah memberikan keringanan perpanjangan, tapi daerah seharusnya tetap me­ respon kebutuhan reakreditasi ini,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan mengaku, pihaknya setuju dengan dukungan akreditasi menggunakan anggaran APBD kota. Karena itu, pihaknya akan berusaha mengalokasikan anggaran pada pertengahan tahun mendatang. Seperti diketahui, di Surabaya tercatat ada 550 lembaga yang tahun ini membutuhkan reakreditasi. Rinciannya, SD/MI 247 lembaga, SMP/ MTs 105 lembaga SMA/MA 46 lembaga dan SMK 138 lembaga.

Selain itu, untuk jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB terdapat 14 lembaga. Dari total lembaga yang perlu reakreditasi itu, setidaknya Dindik Surabaya harus menyiapkan Rp 2,2 miliar. n tam

Jebolnya Talud Lingkar Timur Ditengarai Salah Bestek l Sambungan hal 1

talud kemudian jebol. “Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya sebagai pengawas teknis harus bertanggungjawab juga selain rekanan,” katanya.

Untuk diketahui talud sisi timur Jalan Lingkar Timur jebol, Rabu (20/1) sore lalu. Menurut warga setempat kejadian jebolnya talud setelah hujan terus menerus mengguyur di daerah tersebut.

Talud yang merupakan tanggul penahan jalan itu jebol sepanjang sekitar 20 meter.

Sementara tingginya mencapai tujuh meter. Secara keseluruhan proyek pematangan lokasi Jalan Lingkar Timur menelan biaya Rp 871,1 juta.

Pimpinan proyek pengerjaan talud Jalan Lingkar Timur, Hadi Sutejo saat ditemui Bhirawa di lokasi talud yang jebol, Senin (25/1) mengungkapkan sudah mengerahkan puluhan pekerja untuk memperbaiki talud yang

terlihat menganga. “Kami bertanggungjawab dan langsung melakukan perbaikan. Ini masih dalam tanggungjawab kami,” ujarnya.

Ia membantah jika jebolnya talud diakibatkan salah bestek.

Menurutnya, pengerjaan talud sesuai kaidah-kaidah konstruksi. “Lihat saja batunya adesit.

Semua dikerjakan dengan benar,” jelasnya.

Ia menuding hujan terus menerus yang mengguyur daerah Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol telah membuat talud jebol. “Ini faktor alam.

Bukan salah bestek,” tandasnya lagi.

Namun demikian, diakui Hadi Sutejo, ada salah perencanaan sehingga konstruksi talud rawan jebol. Menurutnya, pembangunan talud harus dibarengi dengan pembangunan tanggul di sebelahnya.

“Di sini tanahnya masih labil dan ketinggian talud tujuh meter. Harusnya ada penahan

semacam tanggul. Kami saat ini sedang membangun tanggul penahan di sisi talud kendati tanah tempat tanggul bukan milik Pemkab tetapi milik warga. Beruntung warga mau tanahnya diuruk oleh kami,” paparnya.

Soal kemungkinan dipermasalahkan oleh BPK RI, Hadi Sutejo, mengatakan terpaksa hal itu dilakukan agar talud tidak jebol lagi. “Kami akan foto terus setiap progres perbaikan.

Nanti biar tahu BPK kalau memang ada talud tinggi sebelah tanggul yang saat ini kami buat,” katanya.

Sampai kemarin belum ada penjelasan resmi dari Dinas PU Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung terkait jebolnya talud Jalan Lingkar Timur. Kepala Dinas PU Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung Sutrisno MT belum dapat dikonfirmasi. n wed

Pasuruan-Batu Hanya 30 Menit l Sambungan hal 1

Rencana pembangunan jalan tembus sepanjang 33,91 km ini melewati tiga kabupaten dan kota yakni Kabupaten Pasuruan sepanjang 10,37 km dan melewati delapan desa di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Purwosari dan kecamatan Purwodadi.

Sedang Kabupaten Malang sepanjang 21,12 km melewati tiga kecamatan dan 13 desa yaitu Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari serta Kacamatan Karangploso. Sedangkan Kota Batu hanya sekitar 2,43 km melewati satu desa yakni Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji.

Menurut Gubernur Soe­karwo, pembangunan jalan tembus Pasuruan-Batu memiliki lebar 2 X 7 meter dan tipe jalan empat lajur dua arah. Rencananya pembangunannya akan dimulai pada triwulan pertama 2017 hingga selesai dan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 1,3 triliun.

“Biaya itu termasuk untuk biaya pembebasan lahan dan konstruksi, dengan jumlah jembatan sebanyak delapan buah dengan panjang 350 meter. Sedangkan jumlah persimpangan sebidang sebanyak 125 buah serta crossing dengan jalan tol satu buah,” jelasnya.

Menurut dia, jalan tembus ini diharapkan mampu mengurai kemacetan yang selalu mewarnai jalur Surabaya-Malang. Selain itu, akses yang lebih pendek diharapkan mampu mempercepat jalur transportasi ke arah

Malang maupun Batu.

“Nanti Malang Raya itu akan jadi destinasi besar. Pertumbuhan kelas menengah saat ini 13-15 persen berarti wisatawan ke Malang dan Batu akan terus tumbuh,” ujar Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Pertumbuhan jumlah wisatawan ke Malang Raya ini diharapkan bisa terwadahi dengan adanya jalan tembus ini. Jalan tembus dari Pasuruan ke Batu ini sepenuhnya akan dibangun dengan sharing pembiayaan di mana pemerintah kabupaten akan melakukan proses pembebasan lahan, sedangkan pemerintah provinsi akan dibantu pemerintah pusat mengerjakan proses pengaspalan jalannya.

Pakde Karwo mengatakan akses yang akan dibangun ini sebenarnya sudah ada namun jalannya sangat kecil sehingga perlu diperlebar. “Nanti akan dibangun minimal memiliki lebar 7 meter,” ujarnya.

Terkait adanya kekhawatiran jika jalan tembus itu dibangun Kabupaten Pasuruan hanya akan menjadi daerah perlintasan saja, Pakde Karwo menepisnya. “Justru jalan ini tujuannya untuk mengembangkan pariwisata. Harus ada inovasi jika pariwisata ingin maju dan berkembang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan H Irsyad Yusuf mengatakan pihaknya akan menata kembali perencanaan tata ruang dan wilayah di daerahnya pasca jalan tembus Pasuruan-Batu ini direalisasikan. “Nanti jalannya

akan melalui kawasan pertanian hingga bisa mendekatkan potensi yang dimiliki petani dengan para wisatawan,” kata Irsyad ditemui usai MoU. Menurut dia, jalan penghubung Pasuruan-Batu ini akan melalui pusat perkebunan durian sehingga akan mampu meningkatkan penghasilan para petani durian. Irsyad sendiri mengaku tak khawatir akan hilangnya potensi pariwisata Pasuruan dengan adanya kemudahan akses ke Batu. “Bukan berarti wisatawan yang akan ke Pasuruan terus beralih ke Batu, tapi Pasuruan memiliki Taman Safari yang itu tidak ada di Batu,” kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Menurutnya, jalan tembus dari Batu ke Pasuruan ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun jalannya masih sangat kecil. “Dulu lewat jalan ini saya naik motor trail, jadi ini tinggal melebarkan saja,” kata dia.

Eddy berharap jalan tembus yang telah digagas sejak enam tahun lalu ini segera terealisasi sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Batu. “Dari awal saya memang setuju jalan tembus. Tujuannya agar wisatawan bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ini berbeda jika dibangun jalan tol, masyarakat tidak bisa berinteraksi dengan wisatawan.

Makanya dari dulu saya tidak setuju adanya jalan tol di Batu.

Lebih baik jalan arteri biasa,” pungkasnya. n iib

PJU dan memberikan PAD semaksimal mungkin,” kata Leo. Tantangan bagi Leo tidak mudah. Apalagi kondisi saat ini harga komoditas minyak jatuh, sudah mencapai 27 dollar AS per barel. Risiko bisnis PT PJU besar. Sangat mungkin mengalami kerugian.

Ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan komoditas dan khususnya migas yang melakukan PHK besar-besaran. “Jika diperlukan untuk penyelamatan secara efektif maka penyertaan modal sangat diperlukan,” pungkasnya.

Tapi bapak tiga puteri ini bukan orang baru di BUMD Jatim. Pada 2010 lalu, Leo diminta Pemprov mengelola PT Jatim Investment Manajemen (JIM) yang saat itu dalam keadaan sekarat.

Utangnya besar sedangkan pendapatan turun drastis.

Bersama timnya, alumni S1 FE Universitas Brawijaya Malang ini memperbaiki kinerja PT JIM. Dia mengubah bisnis anak usaha PT JIM persewaan tangki penimbunan BBM, ditambah dengan tangki penimbunan CPO (minyak mentah). Se­ telah itu merambah bisnis pelabuhan.

Saat tengah bangkit, PT JIM menjadi PT JNU. Sebab izin operasional PT JIM dari BAPEPAM LK atau sekarang OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Padahal usaha tangki timbun minyak tidak boleh usaha di bidang finance. Maka izin PT JIM dikembalikan ke OJK dan berganti menjadi PT JNU dengan usaha utama logistik transportasi dan perdagangan. Transformasi bisnis tersebut membawa dampak positif. Hanya jangka waktu 3 tahun PT JNU telah bebas dari utang. Cash flow positif.

Lompatan luar biasa terjadi saat PT JNU melalui anak usahanya PT DABN diberi izin mengelola pelabuhan di Probolinggo.

Ini menjadikan Pemprov Jatim sebagai provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengelola pelabuhan. PT JNU memiliki keuntungan, karena sejak Januari 2015 untuk mendapatkan izin sebagai BUP, modal disetor minimal Rp 1 triliun. “Dengan syarat itu, kecil kemungkinan ada BUMD di Indonesia mendapatkan izin BUP, termasuk swasta,” ujar Leo. n cty

Airfast Tetapkan Harga Tiket Surabaya-Sumenep Rp 307.700 l Sambungan hal 1

Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo adalah instansi kepanjang­ an tangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berada di Sumenep.

Sementara PT Airfast Indonesia adalah maskapai yang memenangi lelang jalur penerbangan perintis yang jangkauan pelayanannya ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun ini.

“Untuk harga tiket di jalur Sumenep-Surabaya sebesar Rp 249.700 per penumpang. Harga tiket Surabaya-Sumenep dengan Sumenep-Surabaya memang berbeda, karena tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara di Bandara Juanda tidak sama dengan di Bandara Trunojoyo,” kata Wahyu.

Ia menjelaskan, PT Airfast Indonesia akan mengoperasikan satu pesawat terbang jenis Twin Otter DHAC 300 dengan kapasitas angkut 15 penumpang guna melayani jalur penerbangan perintis yang menjadi tanggung-

jawabnya. “Kalau tidak ada perubahan jadwal, penerbangan perdana pesawat perintis tersebut akan dilakukan pada Kamis (28/1) yang dimulai dari Bandara Trunojoyo Sumenep,” ujarnya.

Secara keseluruhan, rute penerbangan perintis yang akan dilayani oleh pesawat milik PT Airfast Indonesia itu adalah Sumenep-Surabaya dan sebaliknya, Surabaya-Bawean dan sebaliknya, SurabayaKarimunjawa (Jawa Tengah) dan sebaliknya, dan Karimunjawa-Semarang dan sebaliknya.

Sesuai data dari Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo, pesawat milik PT Airfast Indonesia akan melayani rute Sumenep-Surabaya, SurabayaBawean, Bawean-Surabaya, Surabaya-Karimunjawa, dan Karimunjawa-Semarang, pada setiap Selasa dan Kamis. Sementara pada setiap Rabu dan Jumat, pesawat perintis itu akan melayani jalur SemarangKarimunjawa, KariunjawaSurabaya, dan SurabayaSumenep. n sul

Ari-ari Sang Proklamator Disebut-sebut Juga Dikubur di Kepatihan l Sambungan hal 1

beradaan salah satu foto yang menggambarkan keluarga besar R Hardjodikromo. Di foto tersebut terlihat sosok yang diyakini bernama Sarinah duduk di dekat Ida Ayu Nyoman Rai, ibu kandung Soekarno.

Foto hitam putih tersebut diambil pada 1919 di kediaman R Hardjodikromo di Kepatihan Kota Tulungagung. Saat itu Soekarno baru melakukan pernikahan dengan Utari.

Begitupun yang diungkapkan Suherman. Wakil Juru kunci Pemakaman Kepatihan

ini mengatakan Sarinah bukanlah wanita yang sekadar sebagai pengasuh. “Ia ibu bagi Bung Karno. Cerita orangtua di sini mengatakan seperti itu.

Sarinah itu ibu Bung Karno,” tuturnya.

Suherman lantas menunjuk rumah yang pernah ditempati Sarinah yang tak lain adalah rumah R Hardjodikromo. “Rumahnya dulu di Kepatihan Gang 9. Kalau sekarang di Jl Letjend Soeprapto. Tepatnya saat ini di kantor kursusan setir mobil. Itu dulu rumah Eyang (kakek) Soekarno,” paparnya.

Suherman saat ini menggantikan untuk sementara

posisi bapaknya, Katiyo sebagai juru kunci Pemakaman Kepatihan. Masalahnya, Katiyo sudah lanjut usia dan sudah sakit-sakitan.

Menelusuri keluarga Soe­ karno di Tulungagung, menurut Agus Hadi Sungkono sangat menarik. Tidak hanya Sarinah. Tetapi juga terkait sosok Bung Karno sendiri.

“Ceritanya ari-ari Bung Karno ketika lahir juga dita­ nam (dikubur) di pekarangan rumah R Hardjodikromo. Ya di rumah di Kepatihan itu,” bebernya.

Lantas bagaimana dengan buku sejarah yang menyebut-

kan Soekarno lahir di Surabaya, bukan di Blitar atau bahkan Tulungagung? Agus Hadi Sungkono dengan mengangkat bahu mengatakan,” Cerita ini perlu ditelusuri kebenarannya. Siapa tahu benar,” ujarnya.

Yang menarik lagi, Agus Hadi Sungkono meyakini Sang Proklamator Soekarno kecil pernah belajar di sekolah HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Tulungagung. Saat ini sekolah tersebut berubah menjadi SDN 1-2 Tertek.

“Memang benar itu, kalau Bung Karno pernah sekolah di Tulungagung. Dulu Bung

Karno sekolah di Tulungagung dimungkinkan karena bapaknya juga pernah mengajar di Tulungagung,” ujarnya.

Agus Hadi Sungkono berharap adanya situs-situs pe­ ninggalan keluarga Soekarno di Tulungagung dapat dilestarikan dan menjadi bahan pembelajaran bagi generasi mendatang. Jangan sampai, misalnya ada orang yang menilai nama Sarinah itu hanya fiktif belaka. Namun demikian, Soekarno sendiri pernah meng­akronimkan nama Sa­ rinah dengan kepanjangan Siapa Anti Revolusi Indonesia Niscaya Akan Hancur. *

12

Selasa Kliwon, 26 JANUARI 2016

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Percepatan Penyaluran KUR 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan

Di Hotel Pullman Surabaya, Senin 25 Januari 2016 Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Kredit Linkage Program Solusi Pembiayaan UMKM Jatim Pemprov Jatim bekerjasama dengan Bank Jatim memberikan bantuan pendanaan melalui beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diperuntukkan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Kredit ini berupa loan agreement yang dananya berasal dari pinjaman anggaran Pemprov Jatim serta beberapa sumber lain seperti Dana Silpa dan Non Silpa.

H

al ini dilakukan Pemprov Jatim untuk membantu para pelaku UMKM dan koperasi agar dapat berkembang. Skema kredit linkage program ini tentunya dengan bunga murah, cara mudah, dan layanan yang cepat. “Bila skema ini dilakukan dengan baik maka bisa menekan angka disparitas,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menghadiri acara Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan di Hotel Pullman Surabaya, Senin, (25/1).

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Ir I Made Sukartha CES, perwakilan bank penyalur KUR, lembaga penjaminan, perwakilan Dinas Koperasi, serta debitur penerima KUR. Menurut Pakde Karwo, panggilan karib Gubernur Jatim, potensi UMKM di Jatim sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDRB Jatim. Karena itu, potensi ini perlu dioptimalkan melalui kredit linkage program, juga dengan menyinergikan BUMD di bidang keuangan, penyaluran KUR, kredit dana bergulir, dan penumbuhan lembaga keuangan mikro.

Dijelaskannya saat ini kontribusi UMKM Jatim terhadap PDRB Jatim sebesar 54,98%. Hal ini bukannya tanpa masalah. Masalahnya, sebanyak 36,57% penduduk Jatim yang berkecimpung di sektor pertanian hanya menghasilkan 14,72% hasil pertanian. Hal ini

cahyono/bhirawa

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir I Made Sukartha CES (tengah) didampingi Plt Kepala UPT Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo (kanan) dan Kepala UPT Dinkop dan UMKM Karanglo Agus Mudji Walujo dalam kegiatan diklat di UPT Dinkop dan UMKM Karanglo, Kamis (26/11).

Dr H Soekarwo menjadi tantangan dunia perbankan dalam mempercepat KUR di bidang pertanian.

Dalam menghadapi MEA, Pakde Karwo juga minta masyarakat untuk tidak takut dan risau karena berdasarkan data, pada periode Januari-Oktober 2015 perdagangan Jatim tidak kalah dengan negara-negara di ASEAN. Perdagangan Jatim mengalami surplus hampir dengan semua negara di ASEAN kecuali dengan Singapura dan Laos. “Dengan Malaysia kita surplus 112,58 juta dollar AS dan dengan Filipina kita surplus 66,22 juta dollar AS. Karena itu tidak perlu risau, Jatim sudah siap menghadapi MEA,” ujarnya.

Soal kinerja perbankan Jatim, berdasarkan data Bank Indonesia sebanyak 14,21% merupakan kredit UMKM. Selain itu, dilihat dari performance kredit di Jatim, sebanyak 58,95% digunakan untuk konsumsi dan 28,04% untuk sektor industri pengolahan. Dan berdasarkan sumber dari Kementerian Perekonomian, penyaluran KUR tertinggi

foto-foto: trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyerahkan secara simbolis realisasi program KUR mikro BRI 2016 kepada pelaku UMKM Jatim dalam acara Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan di Hotel Pullman Surabaya, Senin, (25/1).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Ir I Made Sukartha CES memberikan ucapan selamat kepada para pelaku UMKM di Jatim yang mendapatkan realisasi program KUR .

adalah di Jatim.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyampaikan

bahwa Jatim merupakan provinsi dengan UMKM terbaik. “Ini merupakan kunjungan pertama saya pada 2016 dan saya memilih Jatim

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menjelaskan skema baru KUR 2016.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyerahkan secara simbolis izin usaha mikro kepada perwakilan UMKM Jatim.

Ajukan ke Kemenkop, Koperasi Juga Bisa Jadi Penyalur KUR UNTUK mempercepat penyaluran KUR 2016, pemerintah tidak hanya melibatkan tiga bank pemerintah saja tetapi berencana menjadikan koperasi sebagai penyalur KUR. Pemerintah berharap, koperasi di Jatim ada yang lolos seleksi untuk menjadi penyalur KUR. “Non bank masih dipersiapkan, mudah-mudahan koperasi juga bisa menyalurkan KUR tahun ini,” kata Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo.

Sesuai arahan Menkop Puspayoga, Braman Setyo akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) bekerjasama dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Deputi Bidang Kelembagaan.

Pokja ini memiliki tugas menyeleksi koperasi yang dianggap layak menjadi penyalur KUR. “Pokja ini yang akan menyeleksi koperasi apabila menginginkan untuk menjadi penyalur KUR,” terangnya saat menghadiri acara Percepatan Penyaluran KUR 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan di Hotel Pullman Surabaya, Senin (25/1).

Dia menyebutkan, sudah ada koperasi yang mengajukan untuk menjadi penyalur KUR yakni Kospin Jasa. Diharapkan koperasi-koperasi besar yang lain untuk mendaftarkan diri menjadi penyalur KUR. Khusus di Jatim, dia melihat ada sejumlah koperasi besar dan sehat yang bisa menjadi penyalur KUR. Misalnya Kopwan Setya Bhakti Wanita di Surabaya atau Kopwan Setia Budi Wanita di Malang. “Kalau mereka berminat, silakan mengajukan diri menjadi penyalur KUR,” katanya .

Pemerintah mengalokasikan dana KUR untuk Lembaga Keuang-

an Non Bank (LKNB) termasuk koperasi sebesar Rp 1,5 triliun. “2016 oleh OJK sudah diujicobakan LKNB ini, dan ini kesempatan bagi lembaga koperasi untuk mengajukan kepada kami,” ucap Braman Setyo.

Untuk itu, koperasi dituntut menunjukkan eksistensi sama seperti lembaga keuangan lainnya.

“Syaratnya akreditas maupun rentabilitas koperasi dalam kurun waktu tertentu, itu salah satu syaratnya.

Bagaimana kesehatan koperasi itu akan dinilai. Itu salah satu persyaratan koperasi yang paling pokok untuk bisa ikut menjadi penyalur KUR,” katanya.

Braman Setyo menjelaskan nantinya koperasi penyalur KUR tetap menggunakan modal sendiri, selanjutnya mendapat subsidi dari pemerintah. Dana KUR akan disalurkan kepada anggota koperasi yang aktif. “Bisnis di luar program simpan pinjam seperti ini menjadi nilai tambah bagi koperasi. Dengan pola seperti ini nantinya koperasi bisa sejajar dengan lembaga keuangan lainnya,” tambahnya.

Untuk menyalurkan KUR, pemerintah melibatkan tiga bank pemerintah seperti BRI, BNI dan Mandiri, ditambah dua bank swasta penyalur KUR TKI yakni Maybank dan Sinarmas. Itu karena pemerintah memperluas sektor yang bisa dibiayai KUR. Agar KUR bisa diserap maksimal, pemerintah tahun ini mengupayakan keterlibatan koperasi sebagai penyalur KUR. Untuk mengawasi keseluruhan penyaluran KUR, pemerintah sudah memiliki yang namanya sistem informasi kredit program.  tis*

sebagai wilayah pertama yang saya kunjungi karena prestasinya ini,” ujarnya disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurutnya, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM RI sedang melakukan reformasi total pada koperasi, yakni dengan menjalankan program rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan. Untuk program rehabilitasi dijelaskan Puspayoga, saat ini ada 209 ribu jumlah koperasi secara nasional. Namun hanya 147 ribu koperasi yang dinyatakan sehat, sisanya tidak aktif.

Karena itu dalam program rehabilitasi nanti koperasi yang tidak aktif akan dibubarkan.

Dalam program reorientasi, kata dia, dulu kita bangga dengan banyaknya koperasi. Namun banyaknya jumlah koperasi tidak lagi menjadi ukuran. Tidak perlu kuantitas dalam mengembangkan koperasi melainkan kualitas. Karena semakin banyak koperasi di Indonesia, seharusnya kontribusi untuk perekonomian dan negara lebih besar bukan justru sebaliknya. “Selain rehabilitasi, ada reorientasi artinya dengan koperasi sekarang kita lebih mengedepankan kualitas, bukan jumlahnya lagi,” ungkapnya.

Puspayoga menambahkan omzet dari koperasi bisa membantu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pasalnya saat ini sumbangan koperasi secara nasional terhadap PDRB baru 1,7%. “Baru bisa menyumbang PDRB 1,7 persen, artinya koperasi belum begitu bagus. Kalau kualitas koperasi bagus PDRB meningkat, bisa memberikan kontribusi di atas dua persen,” papar Puspayoga.

Sedangkan pengembangan koperasi akan terus dilakukan karena koperasi adalah amanat UUD 1945. Kehadiran koperasi memberikan banyak manfaat di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pada gilirannya meningkatkan perekonomian dan mengurangi disparitas.

Pada kesempatan ini, Menteri Koperasi dan UKM didampingi Gubernur Jatim berkesempatan menyerahkan secara simbolis izin usaha mikro kecil dan penerima KUR dari perwakilan pelaku UMKM dan koperasi dari beberapa wilayah di Jatim.  tis*

Acara Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan di Hotel Pullman Surabaya, Senin (25/1) dihadiri para debitur penerima KUR dan kalangan UMKM di Jatim.

Sejumlah pejabat Pemprov Jatim ikut hadir. Acara ini juga dihadiri perwakilan bank penyalur KUR, lembaga penjaminan, perwakilan Dinas Koperasi Kab/Kota se-Jatim.

Siapkan Rp 100 Triliun untuk KUR 2016, Bunga Dipatok 9% KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun ini mengalokasikan Rp 100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016. Anggaran ini meningkat lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan target penyaluran KUR pada 2015 yang sebesar Rp 30 triliun. Selain itu pemerintah memberlakukan penurunan bunga KUR menjadi 9 persen mulai 1 Januari 2016.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan kenaikan alokasi untuk KUR ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan pemberdayaan masyarakat. KUR menjadi salah satu solusi untuk mengatasi rendahnya kredit perbankan yang tersalurkan ke kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

“Kalau KUR bisa terserap maksimal, bisa memberikan efek mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya perekonomian akan meningkat. KUR memang diharapkan menjadi salah satu instrumen jaring pengaman sosial,” katanya saat menghadiri acara Percepatan Penyaluran KUR 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan di Hotel Pull-

man Surabaya, Senin (25/1).

Puspayoga berharap alokasi KUR itu bisa terserap maksimal oleh kalangan UMKM hingga akhir tahun ini. Untuk memacu penyerapan KUR itu, pihaknya akan keliling seluruh Indonesia.

Apa saja kendala dan masalah yang mungkin muncul dari kebijakan itu segera diketahui dan dicari solusinya.

“Tahun sebelumnya cuma 4 bulan waktu terlalu sedikit, sekarang rentang waktunya 1 tahun saya akan road show terus ke daerahdaerah agar penyerapan KUR tahun ini bisa maksimal,” katanya.

Pemerintah, kata Puspayoga juga telah memberlakukan penurunan bunga KUR menjadi 9% mulai 1 Januari 2016. Dengan suku bunga KUR sekarang sebesar 9% dan subsidi bunga dari pemerintah sebesar Rp 10,5 triliun, diharapkan penyaluran KUR bisa efektif dalam mencapai target. “Per 1 Januari 2016 sudah mulai KUR ritel dan mikro dengan tingkat bunga 9 persen, turun dari ketetapan pemerintah sebesar 12 persen pada 2015,” katanya.

Selama ini tiga bank yang ditunjuk pemerintah menyalurkan kredit bagi pelaku UMKM tersebut, adalah PT Bank Rakyat Indonesia

(BRI) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. “Tergantung kemampuan bank, seperti BRI paling besar untuk kredit mikro, sedangkan kredit ritel disalurkan Bank Mandiri dan Bank BNI,” tegasnya.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menjelaskan pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah skema baru KUR di 2016. Di antaranya meluncurkan kredit ritel yang bisa dimanfaatkan pelaku sektor perdagangan. “Plafon kredit ritel lebih tinggi dari kredit mikro, yaitu Rp 500 juta,” katanya.

Untuk sementara, pemerintah sudah memutuskan kredit mikro dengan plafon Rp 25 juta per debitur bisa mulai disalurkan per 2 Januari 2016. Debitur yang disasar kredit mikro ini di antaranya petani, perajin, nelayan, dan sebagainya.

Sepanjang 2015, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 21,4 trilun dari 960.424 debitur.

Adapun target penyaluran KUR 2015 mencapai Rp 30 triliun. Sementara pada 2016, pemerintah menargetkan penyaluran KUR minimal Rp 100 triliun dan maksimal mencapai Rp 120 triliun.  tis*