Binder25feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kita selaku regulator transportasi kereta api menyambut baik keputusan Menteri Perhubungan. Dengan turunnya tarif diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Suprapto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Kliwon, 25 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

25 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

Warga Keluhkan Plengsengan Sungai Welang Tak Permanen

09.00 Pertemuan Tahunan Pelaku Jasa Keuangan 2016 di Hotel Shangri-La Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 Temu Alumni dan Haul di PP Karang Durin Sampang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 Rakor Forsesdasi di Semarang Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Dewan Optimistis Jatim Terima WTP dari BPK DPRD Jatim, Bhirawa Banyaknya penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jatim mulai soal pelayanan publik tingkat nasional hingga Badiklat mengindikasikan kinerja dan pengelolaan anggaran di Jatim cukup baik. Karenanya, tak heran jika kemudian para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim optimistis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015, Jatim akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar menegaskan jika dari indikator yang ada, sangat memungkinkan Jatim meraih opini WTP dari BPK atas kinerja pada 2015. Hal ini ditambah lagi diraihnya sejumlah penghargaan dari pemerintah RI atas sejumlah prestasi khususnya di bidang pelayanan yang menjadikan masyarakat Jatim merasa puas dengan semua pelayanan yang ada.

“Saya optimistis jika pada 2015 Jatim mampu meraih opini WTP. Sejumlah penghargaan

 ke halaman 11

Pasuruan, Bhirawa Tak permanennya plengsengan Sungai Welang di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dikeluhkan warga setempat.

Pasalnya, penyebab utama tingginya banjir akibat sungai yang berada di perbatasan dengan Kota dan Kabupaten Pasuruan tersebut lantaran kondisi plengsengan terbuat dari karung berisi pasir. Sehingga tak kuat menahan luberan air dari hulu. Bahkan, kondisi itu sudah berangsur setahun lalu dan belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Penyebab banjir selama dua hari bertutut-turut di Dusun Karang Asem kemarin karena kondisi plengsengan tak memadai, hingga

 ke halaman 11 hilmi husain/bhirawa

Para pekerja saat memasang Jumbo Bock di plengsengan sungai Welang di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Rabu (24/2) sore. Perbaikan permanen akan dilakukan dalam tahun ini, sedangkan penanganan secara darurat tetap menggunakan sak berisikan pasir.

Surabaya Sudah Serahkan Data Aset SMA/SMK Kemendikbud Setuju 1 April Serah Terima

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyempatkan untuk menuangkan aspal cair yang digunakan untuk mengaspal akses jalan utama Desa Watukebo, salah satu daerah yang cukup terpencil di wilayah Banyuwangi utara.

Bupati Anas Bayar Janji Kampanye Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berupaya membayar salah satu janji kampanyenya, salah satunya dengan lebih memperhatikan wilayah utara. Seperti yang dilakukan dengan mengunjungi Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo, salah satu daerah yang cukup terpencil di wilayah Banyuwangi utara.

Saat melakukan kunjungan tersebut Bupati Azwar Anas didampingi oleh Kepala Dinas DPU Bina Marga Cipta Karya & Tata Ruang (BMCKTR), Kepala Dinas Pendidikan, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan beberapa staf Pemkab banyuwangi.

Menurut Kang Anas, panggilan karibnya, dari kunjungan yang dilakukan ada beberapa hal yang butuh

Dindik Jatim, Bhirawa Di tengah upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melobi presiden dan rencana gugatan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana untuk mempertahankan pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya ternyata sudah menyelesaikan proses pelimpahan SMA/SMK ke Pemprov Jatim.

Hal tersebut diketahui dari instrumen pendataan Personel, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumentasi (P3D) yang sudah diterima Dindik Jatim. “Sudah kita terima pendataan aset dan lain-

lainnya dari Surabaya. Memang Surabaya yang paling akhir, tapi akhirnya juga tetap diserahkan,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman, Rabu (24/2).

Dari instrumen pendataan

tersebut, proses pelimpahan SMA/ SMK saat ini telah berlanjut ke tahap audit lapangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.

Melalui audit itu akan terlihat aset-aset SMA/SMK di daerah sudah terlaporkan semua atau belum. “Proses akan tetap berlanjut sesuai aturan saja. Kita tidak ingin ngotot-ngototan,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui

Ratusan Jukir Surabaya Tolak e-Parking Dishub Akui Rantai Retribusi Parkir Rawan Bocor

 ke halaman 11

Hidup Sulit sejak Kecil SEBAGAI seorang pengusaha sukses dan memiliki beberapa swalayan sekaligus sebagai anggota DPRD Jatim, Gunawan tidaklah mendapatkan semuanya secara dadakan. Tapi putera ke-2 dari empat bersaudara ini telah merasakan kesulitan hidup sejak Sekolah Dasar (SD). Atau tepatnya saat dirinya ditinggal ayahnya untuk menghadap sang Khalik dengan ibu yang tak memiliki pekerjaan. ‘’Waktu itu saya kasihan melihat ibu.

Tanpa peninggalan apa-apa dari ayah dan

 ke halaman 11

Gunawan

Sentil..  Guru Rapat di Hotel, Siswa Diliburkan  Komersialisasi pendidikan akut  Puluhan Guru RA/TK Ikuti Lokakarya Pendidikan Karakter  Hasil pelatihan ditransfer ke murid  Mantan Sekwan Lamongan Akhirnya Dipenjara  Penyesalan datangnya belakangan

 ke halaman 11

gegeh bagus/bhirawa

Ratusan juru parkir (jukir) yang tergabung dalam Paguyuban Parkir Surabaya (PJS) demo di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (24/2) kemarin.

Surabaya, Bhirawa Ratusan juru parkir (jukir) ngeluruk Gedung DPRD Surabaya, Rabu (24/2) kemarin. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya yang akan memberlakukan sejumlah peraturan terkait program parkir berlangganan dengan e-parking serta zona parking.

Sekjen Paguyuban Parkir Surabaya Izul Fikri mengatakan selama ini tidak ada sosialisasi pada jukir terkait akan diberlakukannya e-Parking. Kalau aturan e-Parking jadi diterapkan akan semakin banyak pengurangan SDM (Sumber Daya Manusia) pada jukir.

 ke halaman 11

Pemprov Segera Resmikan Jatim Mart di Singapura Pemprov, Bhirawa Rencana Pemprov Jatim yang akan membuka supermarket yang khusus menjual produk unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Singapura segera direalisasikan. Rencananya supermarket khusus yang diberi nama Jatim Mart ini akan diresmikan pada 31 Maret dan dibuka langsung Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

“Dalam peresmian nanti kita juga un-

 ke halaman 11

Ditolak Studi Banding, Pemkot Surabaya Anggap Jadwal Mepet Pemkot Surabaya, Bhirawa Kicauan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di media sosial Twitter, soal anak buahnya yang ditolak studi banding ke Pemkot Surabaya direspon Pemkot Surabaya hingga Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Versi Pemkot Surabaya, penolakan rencana kunjungan Wakil Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial untuk studi banding pada 18-20 Februari 2016 di Surabaya lebih karena mepetnya jadwal pelantikan Wali Kota Surabaya dengan permintaan kunjungan.

“Kami tidak tahu itu. Memang ada surat pengajuan studi banding dari Pemkot Bandung pada 15 Februari 2016. Saat itu, Pemkot Surabaya masih dipimpin Penjabat

 ke halaman 11

Wisata Unik di Gresik

Bukit Jamur, Eksotisme Alam yang Muncul dari Bekas Galian Bagi Anda yang punya hobi travelling dan fotografi, cobalah melancong ke lokasi wisata Bukit Jamur di Kota Gresik, tepatnya di Bukit Kaliwot, Desa Bungah.

Gegeh Bagus, Kabupaten Gresik Lokasi ini awalnya merupakan areal penambangan galian C yang operasinya ditutup pada 2008.

Bekas galian di lahan seluas tiga hektare itu berdiri sekitar 40 batu berbentuk jamur yang terbentuk secara alami karena terpaan panas, angin dan hujan.

Bebatuan berbentuk seperti jamur yang baru kuncup itu tingginya bervariasi, mulai dari dua meter hingga tujuh meter, dengan struktur bagian atas menyerupai tudung lebih lebar dari bawah (batang).

Karena pesona alam yang unik itulah, akhirnya pemerintah daerah setempat membuka kembali areal bekas pertambangan itu untuk umum

pada 2010 dan dijadikan salah satu ikon pariwisata Kota Gresik.

Bagi Anda yang suka jeprat -jepret foto dengan kamera, lokasi ini sangat menarik dijadikan objek bidikan. Karena keunikannya ini, banyak pelancong lokal dan luar negeri menyambangi Bukit Jamur.

Karena lokasi wisata ini merupakan bekas areal galian tambang, maka terasa gersang dan panas saat musim kemarau. Tapi jangan khawatir, sebab di sana sudah ada jasa penyewaan payung dengan tarif Rp 3.000 hingga Rp 5.000, tergantung ukuran payungnya.

 ke halaman 11

Bukit Jamur menjadi destinasi wisata unik di Gresik. Karena keunikannya, banyak pelancong lokal dan luar negeri menyambangi objek wisata yang berlokasi di Bukti Kaliwot, Desa Bungah ini.

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 25 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Perkuat Sektor Wisata, 38 Kab/Kota Tandatangani Percepatan TDUP Pemprov, Bhirawa Sebanyak 38 kab/kota di Jatim melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam melangsungkan program percepatan memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Kementerian Pariwisata mengharuskan para pengusaha atau badan usaha sektor pariwisata memiliki sertifikasi usaha, salah satunya mendaftarkan TDUP. Dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, kab/kota yang ada di Jatim yang telah melaksanakan TDUP sebanyak 24 kab/kota. Sisanya diharapkan akan mengikuti langkah yang sama setelah melangsungkan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut.

Dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Perindustrian Pariwisata, Kementerian Pariwisata,

Agus Priyono juga mengapresiasi Jatim dimana sebagian besar kab/kota telah melakukan TDUP. “Jatim merupakan provinsi pertama yang sebagian besar kab/kota sudah ber-TDUP,” kata Agus dalam kegiatan Diseminasi Standar Usaha Kepariwisataan di Surabaya, Rabu (24/2).

Dikatakannya, sertifikasi menjadi salah satu poin penting kunci keberhasilan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata, dalam rangka peningkatan daya saing usaha pariwisata. Salah satu persyaratan sertifikasi adalah TDUP. Selain itu, TDUP juga diperlukan dalam rangka penerapan sanksi usaha pariwisata yang tidak melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata (tidak sesuai standar). “Upaya sertifikasi ini juga untuk melindungi wisatawan dan kemajuan sektor pariwisata

rac/bhirawa

Asdep institusi pariwisata dan komisi X DPR RI dalam kegiatan diseminasi Standar Usaha Kepariwisataan di Surabaya, Rabu (24/2). sendiri,” katanya. sepakatan bersama itu terdapat Dalam penandatanganan ke- lima komitmen. “Seperti me-

laksanakan TDUP, menyiapkan peraturan (perda atau perbup/ wali), memantau pelaksanaan TDUP, penerapan TDUP, dan melaporkan pada bupati/walikota diteruskan ke Gubernur dan seterusnya,” katanya.

Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi mengatakan, sebenarnya menyangkut kepariwisataan di Jatim, bupati/walikota saat ini sudah mempunyai pandangan yang berbeda.

“Justru sekarang ini bupati/ walikota berlomba-lomba meningkatkan dan berkembang sektor kepariwisataan di daerahnya masing-masing dan saling bersaing. Saat ini buktinya jika ada liburan, jalanan yang menuju lokasi wisata sudah cukup padat,” katanya.

Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Kemenpar dan Disbudpar Jatim kali ini bekerjasama dengan pihak LSU dan LSP dalam meningkatkan sertifikasi usaha maupun sertifikasi profesi dalam meningkatkan daya saing dimasa mendatang.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI asal Jatim, Latifah Shohib mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan Kemenpar dan Disbudpar Jatim kali ini cukup baik dalam mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan di Jatim yang nantinya juga berdampak pada tingkat nasional.

“Sertifikasi ini juga memberikan penilaian pada pengusaha kepariwisataan untuk bisa meningkatkan daya saing,” kaQ rac tanya.Q

Pemerintah Tunjuk Empat Daerah di Jatim Uji Coba KIA Pemprov, Bhirawa Pemerintah Pusat menunjuk dari 52 kabupaten/kota se-Indonesia sebagaiUjicoba pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2016 ini. Dari jumlah itu, ternyata empatdaerah di antaranya di Jatim yakni Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Kediri, dan KabupatenBanyuwangi.

trie diana/bhirawa

Tertibkan Becak

Petugas Dinas Perhubungan Surabaya melakukan penertiban becak yang biasanya mangkal dijalan seperti di Jl Pasar Besar Surabaya.Kegiatan ini sebagai upaya untuk melakukan penataan kota Surabaya terbebas dari becak maupun parkir liar dipinggir jalan,Rabu (24/2).

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkab Semarang Belajar Surabaya Single Window ke Surabaya Pemkot, Bhirawa Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya saat ini menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah lain. Untuk kali ini Pemkot Surabaya mendapat kunjungan dari pemerintah kabupaten Semarang yang belajar tentang e-government Rabu (24/2).

Tim dari Pemkab Semarang langsung diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Mereka mempelajari tentang Mekanisme Pelayanan Publik, e - Government, SSW dan Data Center.

Asisten Administrasi Umum, Kabupaten Semarang Budi Kristiono mengatakan, untuk 2016 mempersiapkan perijinan online dan bekerjasama dengan BPPT Jakarta.

Pihaknya ingin mempelajari Surabaya Single Window yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Mulai dari badan pengelolaan, perijinan parsial, paket perijinan, meeting room online dan sebagainya. Budi berharap masukan sebanyak-banyaknya untuk penyusunan dengan BPPT terkait masterplan.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan bahwa penerapan e-Government dilakukan mulai e-Musrenbang.

Melalui e-Musrenbang masyarakat dapat mengajukan usulan pembangunan secara fisik maupun non fisik. Sedangkan melalui e-Project, menurut Antiek akan keluar kode rekening yang akan dibayarkan setelah sebelumnya melalui aplikasi e-Budgeting untuk penganggaran.

Sementara pelelangan dapat dilakukan melalui e-Procurement secara terbuka dan transparan. Terkait pembayaran melalui e-Payment tanpa menunggu SPM.Q dre

Kader Golkar Geruduk DPD Pertanyakan Musdalub Surabaya, Bhirawa Sedikitnya 18 Pengurus Kecamatan (PK) mendatangi kantor DPD Golkar Surabaya, Selasa (23/2l) malam. Mereka menuntut musyawarah daerah luar biasa (musdalub) segera digelar. Sehingga DPD Golkar Surabaya dipimpin ketua definitif.

Perwakilan pengurus kecamatan itu diantara berasal dari PK Dukuh Pakis, Lakarsantri, Wonocolo, Sawahan, dan Sukomanunggal. Pengurus PK Golkar Dukuh Pakis, Lala Sudarwanto menjelaskan, kehadiran mereka guna meminta konfirmasi terkait pelaksanaan musdalub Golkar DPD Surabaya.

“Berdasarkan amanah rekonsiliasi, munaslub dipercepat. Untuk wilayah Surabaya karena dipimpin Plt, maka didorong segera lakukan musdalub, lah sampai saat ini belum ada kejelasan kapan digelar,” ujarnya.

Lala menegaskan, pelaksanaan musdalub yang belum ada kejelasan menimbulkan keresahan di kalangam pengurus kecamatan. Keresahan ini diperparah dengan adanya pergantian pengurus yang seharuanya tidak perlu dilakukan sebelum musdalub digelar.

Menurutnya, pergantian kepengurusan itu berpotensi menyebabkan situasi Golkar Surabaya tidak solid. Lala menilai, pergantian kepengurusan itu bisa dilakukan setelah musdalub. Sehingga kader Golkar di Surabaya terus solid.“Kita juga menanyakan sejauhmana kewenangan plt melaksanakan musdalub,” ucapnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, Lala mengungkapkan, musdalub dijadwalkan pada awal Maret 2016. Even lima tahunan ini dipercepat karena DPD Golkar Surabaya saat ini dipimpin oleh Plt. “Ini masih katanya. Munas dilaksankan April, berarti logikanya kalau dipercepat ya Maret ini,” kata Lala.

Lala juga menyinggung perihal pergantian ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya. Dia pesimis pergantian itu bisa mengakomodasi kepentingam partai di dewan. Seharusnya, jika memang ada pergantian, lebih baik dilakukan setelah musdalub.

“Teman-teman menghendaki pergantian ketua fraksi setelah musdalub. Karena kita butuh energi banyak, jadi supaya tidak terkuras dengan memikirkan pergantian. Pergantian itu bisa menyebabkan konflik,” terangnga.

Gesekan diantara pimpinan DPD Golkar Surabata, lanjutnya, bisa berimbas pada kader-kader Golkar di tingkat bawah. Hampir dipastikan, pergantian fraksi menimbulkan gesekan kuat. Sehingga kader di tingkat grassroot.“Kita bakal terombang-ambing. Yang satu ikut sana, yang satu ikut sini. Jadi capek kita,” tandasnya.

Menanggapi keluhan dari kader Golkar, pengurus DPD Golkar Surabaya cenderung bungkam. Bahkan, kehadiran belasan pengurus sejak sekitar pukul 19.00 WIBmalam, baru bisa ditemui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Surabaya, M. Alyas sekitar pukul 22.00 Q ant WIB.Q

"Dari 52 kab/kota, empat daerah di Jatim itu langsung ditunjuk oleh pusat. Kami gak taualasannya kenapa hanya menunjuk empat daerah itu,” ujar Kepala Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur, Sukardo, di Surabaya, Rabu(24/2).

Ditanya Kota Surabaya tak masuk dalam 52 kab/kota tersebut, Sukardo menjawab pihaknyabelum mengetahui pasti apa maksud dan tujuan pemerintah pusat tak memilih Kota Surabaya.

"Mungkin jumlah warga di Surabaya jauh lebih banyak debanding empat daerah itu, sehinggapemerintah pusat mungkin ingin Surabaya fokus pada penyelesaian E-KTP terlebih dahulu,"katanya.

Sementara itu, Sukardo mengatakan ada dua bentuk KIA pada anak-anak. Untuk KIA padaanak-anak berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan KIA bagi anak berusia 5 tahunhingga 17 tahun terdapat foto.

Namun, kata Sukardo, fungsi dan manfaat KIA dengan E-KTP tak jauh beda. KIA dan E-KTPsama-sama penting untuk mendata warga. Bagi orang tua yang ingin anaknya memiliki KIA jugasangat mudah, proses pengurusannya sama persis dengan E-KTP. Dalam sehari bisa langsungselesai.

"Kalau KIA kan tinggal orang tuanya yang mengurus ke kelurahan dan kecamatan denganmembawa kartu keluarga (KK).

Kalau E-KTP, masing-masing perorangan yang mengurussendiri," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya,Suharto Wardoyo mengatakan sekitar 600 ribu anak di Surabaya akan memiliki kartu identitasatau dengan sebutan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2016 ini. Kartu ini tidak

jauh berbedadengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang dewasa. KIA tersebut sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu IdentitasAnak.

Dia menuturkan, setiap anak berusia 0 hingga 17 tahun dapat mengurus KIA di Dispendukcapil. KIA itu nantinya terbagi menjadi dua. Yaitu untuk anak berusia 0-5 tahun dan untuk anakberusia 6-16 tahun.

“Tidak ada yang berbeda dengan kedua KIA ini, hanya saja yang baru lahirhingga 5 tahun tidak ada potonya sedangkan untuk anak usia 6 tahun keatas ada potonya,”ujarnya.

Menurut dia, KIA ini penting untuk pendataan bagi anak-anak di Surabaya.

Sehingga saatterjadi penculikan atau kejadian apapun dapat dilakukan pelacakan dan pencarian lebih dekat.“Atau yang terakhir belajar dari kasus Gafatar, dapat dilakukan pengecekan dan pendataan lebih lengkap karena sejak lahir masuk ke Dispendukcapil,” terangnya.

Konsep atau sistem KIA hampir sama dengan elektronik KTP (e-KTP). Yang membedakan tidakterdapat sidik jari serta rekam mata. “Dan yang mengajukan adalah orang tua masing-masinganak,” tambahnya.

Pengajuan KIA dapat dilakukan di kecamatan masing-masing. Kemudian diserahkan ke Dispendukcapil untuk proses, lalu kemudian dikembalikan lagi ke kecamatan. Hal ni dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di Pelayananan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dispendukcapil Surabaya. “Ini kepentingannya hanya untuk pendataan, jadi terserah para orang tua apa mau memberikan anaknya identitas atau tidak. Akan tetapi lebih baik Q rac harus diberi identitas,” tandasnya.Q

Dewan Setuju Dana Reses Diterima Secara Lumpsum DPRD Jatim, Bhirawa Sekretaris DPRD Jatim, Ahmad Jailani mengungkapkan di masa mendatang anggota DPRD Jatim akan menerima dana reses secara lumpsum, bukan at cost seperti sistem yang berjalan selama ini.

Dana itu akan masuk dalam kategori tunjangan reses yang langsung ditransfer ke rekening anggota Dewan masing-masing. Dana itu kemudian dikelola dan dipertanggungjawabkan langsung oleh anggota Dewan bersangkutan.

Menurut Jailani, usulan itu bukan murni berasal darinya, tapi dari Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia. Alasannya reses merupakan kegiatan antara anggota Dewan dengan konstituen, sehingga sudah sepatutnya dana itu dikelola langsung oleh anggota Dewan, berikut dengan laporan pertanggung jawabannya.

“Usulannya sudah diteruskan ke Mendagri dan responnya positif. Tinggal menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai payung hukum untuk pelaksanaannya,” tutur Jailani, Rabu (24/2).

Terpisah, anggota DPRD Jatim, Mochammad Eksan menyambut positif bila nantinya dana reses diberlakukan secara lumpsum. Sebab hal itu akan memudahkan dirinya untuk mengelola kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil).

Karena, yang paham kebutuhan dan prioritas dalam kegiatan reses adalah anggota dewan bersangkutan.

Menurut Anggota Dewan asal dapil Jember dan Lumajang ini, sebenarnya sistem lumpsum bukan hal yang baru, karena pernah diterapkan pada periode yang lalu. Bahkan, anggota DPR RI sampai hari ini menerima dana reses secara lumpsum.

“Secara pribadi, saya tak terlalu mempersoalkan sistem lumpsum atau at cost. Bagi saya, reses adalah momentum untuk berkomunikasi dan menyerap aspirasi konstituen.

Tapi jujur saja, system lumpsum lebih memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan reses di lapangan,” beber anggota Fraksi NasDem-Hanura ini.

Politisi yang akrab disapa Eksan itu juga mempersoalkan terkait nominal dana reses yang selama ini diterima dirinya dan rekan-rekan anggota DPRD Jatim. Alasannya dana reses yang diterima bersih totalnya Rp49 juta itu dianggap minim. Bahkan sangat jomplang dengan jumlah dana reses yang diterima anggota DPR RI sebesar Rp150 juta. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan anggaran sosialisasi empat pilar kebangsaan yang menjadi program MPR RI. Padahal daerah pemilihan dan jumlah titik reses antara anggota Q cty DPR RI dengan DPRD provinsi sama saja.Q

PWI Jatim Diskusikan Masa Depan Media Massa Bagaimana masa depan koran, televisi, radio, dan media baru (online) di era digitalisasi sekarang ini?. Ada yang mengatakan koran (media cetak) segera tamat. Ada juga yang laporan mengenai penurunan pendapatan perusahaan penyiaran radio. Ada yang mengatakan televisi dan media massa berbasis online akan berjaya? Semua itu membuat industri media massa menjadi was-was. Benarkah demikian?.

Semua permasalahan itu akan terjawab dalam sebuah diskusi bertema “Konvergensi Media di Era Digital” yang akan digelar PWI Provinsi Jatim pada, Sabtu (27/2) di Graha PWI Jatim Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya. Untuk mengupas permasalahan itu, PWI Jatim menghadirkan nara-

sumber yang berkompeten yaitu Erol Jonathan (Suara Surabaya Media), Nurwahid (Jawa Pos), Nugroho Iman (Kompas TV), dan Ferry Suhariyanto (karitakuris).

“Perkembangan teknologi informasi dewasa ini begitu cepat dan menyentuh semua lini kehidupan, termasuk dunia media massa. Kondisi

seperti ini harus disikapi oleh media massa agar mereka bisa terus berkembang.

Bagaimana caranya? Nah, di diskusi ini solusi-solusinya. PWI Jatim sengaja membuat format ini dalam sebuah diskusi karena kami ingin ada solusi yang bisa memberikan pencerahan bagi media massa,” kata Akhmad Munir, Ketua PWI Jatim, Rabu (24/2). Kegiatan ini digelar masih dalam kaitan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2016.

Munir menjelaskan, dunia media massa saat ini berada dalam tahapan memasuki era baru yakni era konvergensi, yaitu penggabungan

atau pengintegrasian mediamedia yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. “Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan,” kata Munir.

Konvergensi akan menghasilkan berbagai ragam media baru dan merupakan perpaduan tiga elemen sarana komunikasi yaitu jaringan komunikasi, komputer/ teknologi informasi dan isi informasi dan media digital, atau yang lebih dikenal sebagai 3Cs (Comunication Networks, Computing/Infor-

mation Technology, Digitized Media and Information Content).

Sementara itu, Eko Pamuji, Ketua Panitia HPN 2016 PWI Jatim, menjelaskan, diskusi ini sangat penting karena akan memberikan pencerahan bagi siapa saja yang terlibat dalam industri media. Karenanya, kata Eko, diskusi ini juga menghadirkan peserta dari praktisi media, mahasiswa komunikasi, praktisi periklanan, humas, dan lainnya.

“Saya berharap melalui diskusi ini para pelaku industri media, khususnya media cetak sadar terhadap kondisi terkini ini sehingga

bisa melakukan lankahlangkah nyata di medianya masing-masing supaya tetap bisa eksis dalam industri media massa,” katanya.

Untuk membuat suasana semakin meriah, kata Eko, PWI Jatim juga menggelar pameran karikatur pers dan lomba stand up comedy.

Acara itu digelar dalam hari yang sama, yaitu Sabtu, 27 Februari 2016 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai. Acara diskusi digelar pagi, sedangkan lomba stand up comedy digelar pukul 13.00 sampai selesai.

Para peserta juga bisa menikmati kasil katya karikatur atau kartun pers yang

Akhmad Munir dipamerkan di Graha PWI Jatim itu. Yang ingin adu lucu, silakan mendaftar ke panitia untuk ikut lomba Q iib stand up comedy.Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 25 FEBRUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Jatim Harus Menginisiasi Hilir dan Hulu Pengurangan Penggunaan Plastik Pemprov, Bhirawa Ujicoba tas kresek berbayar yang merupakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI masih dalam batas sektor hilir saja, yaitu pada perubahan perilaku masyarakat. Padahal, dalam upaya mengurangi plastik tidak hanya sebatas pada tas kresek berbayar tetapi juga perlu kebijakan lebih ke hulu pada industry plastik.

Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Paska Sarjana Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Suparto Wijoyo, SH, MHum ketika dikonfirmasi menyebut Ke depan Jatim diharapkan harus bisa menginiasi lebih baik lagi dengan tidak hanya melakukannya sebatas hilir saja.

Sektor lebih ke hulu, lanjut pakar hokum lingkungan ini, juga patut diperhatikan, apalagi, produk plastik tidak hanya tas kresek, namun banyak produk kemasan air minum juga menggunakan plastik.

“Saya tetap mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya mengu-

rangi plastik dengan mengujicoba tas kresek berbayar,” katanya, Selasa (23/2).

Sebenarnya, lanjut Suparto, tradisi masyarakat sejak nenek moyang dulu kerapkali ketika berbelanja selalu membawa tas belanja/keranjang sendiri. Namun, seiring waktu tas belanja tergantikan dengan tas kresek.

“Kebijakan pemerintahan bertumpu pada perilaku masyarakat. Sekarang tinggal tergantung masyarakatnya mau berubah atau tidak. Namanya tahapan prespektif demokrasi,” katanya.

Dikatakan Suparto, seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan hilir dengan tas kresek berbayar. Namun ada

cara lebih baik dengan insentif dan deinsentif. “Artinya, mengurangi volume dari pabrikan plastik. Kalau pabrikan plastik tidak diizinkan memproduksi plastik yang memberikan alam berat ya selesai,” katanya.

Untuk itu, pemerintah juga harus melihat pabrikan sebagai upaya hulu untuk mencetak atau memproduksi plastik yang ramah lingkungan. “Misalkan, ada plastik bentuknya seperti kertas, ketika bersentuhan dengan tanah maka akan menjadi gembur.

Pabrik yang mau memproduksi plastik ramah lingkungan atau green plastik ini, maka pemerintah harus memberikan insentif. Kalau pun di masyarakat beredar plastik ramah lingkungan sebenarnya tidak ada masalah dan langsung pada sumbernya,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, dalam UU 28 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan juga kalau pabrikan juga bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya. “Misalkan saja

membeli air minum kemasan.

Pastinya kita membeli air sekaligus kemasannya. Tapi setelah airnya diminum, maka sekarang ini kemasan akan menjadi beban orang yang membelinya atau masyarakat,” katanya.

Suparto yang juga salah satu perumus UU Pengelolaan Sampah mengatakan, pada pasal 15 juga dinyatakan kalau produk menjadi beban pengusaha. “Jika kita membeli air minum kemasan seharga Rp 1000. Nantinya kita akan kumpulkan kemasan itu dan sewaktu ingin membeli air kemasan, maka kemasan bekas tersebut dikembalikan dan membelinya dengan harga Rp 800.

Sehingga, Rp 200 tersebut bisa dikatakan deposit fee/uang jaminan kalau di negara maju.

Namun kalau di Indonesia bisa dikatakan dengan uang diskon.

Artinya, pabrikan turut bertanggung jawab. Jika ini dilaksanakan, maka banyak orang berlomba untuk mengumpulkan atau mengembalikan botol minuman kemasan,” paparnya.

Sementara pihak retail merespon positif kebijakan tas plastic berbayar tersebut . Program ini dinilai lebih tepat sasaran dalam menjaga lingkungan, serta mengurangi sampah plastik yang jumlahnya cukup besar.

Manajer Penjualan Hypermart Royal Plasa, I Putu Alit mengatakan kebijakan tersebut dianggap tidak merugikan supermarket, karena justru membuat penjualan kantong belanja dari kain semakin laris manis. Karena dapat digunakan berkali-kali.

Selain itu, konsumen dapat membawa kantong plastik sendiri agar konsumen tidak terbebani dengan biaya tambahan. “ Memang nilainya tidak besar, tapi mengurangi sampah plastik dinilai lebih baik. Selain itu juga memberikan banyak pilihan dalam memilih kantong belanja termasuk yang dari kain,” terangnya (Rabu 25/2) kemarin.

Seperti di negara Eropa dan Amerika, apabila konsumen melakukan belanja kebanyakan dari mereka menggunakan kantong

dari kertas. Sehingga sampahnya lebih dapat di daur ulang dan dapat menjaga lingkungan dari pencemaran. Tetapi di Indonesia, penggunaan kantong kertas dapat merusak hutan, karena bahan baku kertas dari kulit pohon.

Putu sapaan akrabnya, untuk satu tahun Hypermarket mengeluarkan belanja untuk kantong plastik mencapai Rp 90 juta per bulan. Pengeluaran tersebut, untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk membawa barang belanjaan dengan berbagi ukuran. “ Itu baru untuk satu supermarket seperti kami, belum tempat yang lain. Kalau di jumlah seluruh Surabaya saja saya yakin angkanya pasti milyardan dalam setahun,” ujarnya.

Selain itu, pengelola supermarket juga tidak mengambil untung satu sen pun dalam penjualan kantong plastik. Karena jika mengambil untung, maka dampaknya terhadap pengelola supermarket sendiri karena jumlah belanjaan akan bertambah lebih dari Rp.200 per Q rac.wil kantong plastik.Q

RAGAM INFO Gedung Tua Tidak Terawat

Mendapat Kucuran Dana PKBL PT Garam, Satu Lagi Tersangka Ditahan Kejati Jatim, Bhirawa Pasca penahanan empat tersangka kasus dugaan penyalagunaan dana Rp 93,8 miliar pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLB) di PT Garam (Persero), akhir Desember 2015 lalu. Kini penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali menahan satu tersangka yang merupakan Direktur Utama UD Mega Rahman, Syaifur Rahman.

Berbeda dengan penahanan keempat tersangka sebelumnya, penahanan terhadap Syaifur Rahman terkesan sulit. Sebab, tersangka yang diperiksa sejak pukul 11.00 siang ini, enggan mengenahakn rompi tahanan Kejati Jatim. Parahnya, pria 35 tahun ini menolak untuk ditahan dan menghambat proses penahanan oleh penyidik Kejaksaan.

Kepada Bhirawa, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana mengaku, awalnya tersangka menolak untuk ditahan. Selanjutnya, tersangka juga menolak untuk mengenakan rompi tahanan milik Kejati Jatim. Namun, setelah dilakukan pendekatan dan menyanggupi permintaan tersangka, akhirnya Syaifur bisa ditahan.

“Tersangka enggan ditahan dan menolak untuk mengenakan rompi tahanan. Tapi hal itu hanya sebentar, selanjutnya penyidik menyanggupi permintaan tersangka yang menolak dipakaikan rompi tahanan. Hingga akhirnya tersangka ditahan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng,” kata Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana, Rabu (24/2).

Ditanya tentang keterlibatan Syaifur dalam kasus PKBL, Dandeni menjelaskan, tersangka yang merupakan Dirut pada salah satu perusahaan garam ini, mendapat kucuran dana senilai Rp 1,7 miliar. Padahal, perusahaan milik tersangka bukanlah termasuk dari perusahaan maupun petani garam yang menerima dana konsinyasi untuk program PKBL. “Dana senilai Rp 1,7 miliar inililah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka. Padahal, dana PKBL itu digunakan untuk pengembangan bagi petani garam di Jawa Timur,” tegas mantan Kasi Pidum Kejari Stabat, Q bed Sumatera Utara ini.Q

Bangunan tua yang dikelilingi pasar krempyeng dan perkampungan yang tidak tertata serta penuh kekumuhan berada di Banyu Urip Wetan Gg I Surabaya kini kondisinya memprihatinkan dan tidak terawat selain itu juga mulai tampak berwarna putih kusam.

Namun gedung yang dinamakan gedung setan oleh warga setempat kini dihuni kurang lebih 200 jiwa etnis Tionghoa, Rabu (24/2). trie diana/bhirawa

Kajati Sesalkan La Nyalla dan R Soeroso Mangkir Jatim Berhemat Cetak Naskah UN Rp 3 M Kejati Jatim, Bhirawa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung sayangkan ketidakhadiran saksi kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Jatim untuk pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kadin Jatim tahun 2012.

Sejatinya, pada Rabu (24/2) kemarin, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, La Nyalla Mattalitti dan R Soeroso selaku Direktur Utama Bank Jatim. Namun, pemeriksaan harus gagal dikarenakan kedua saksi berhalangan hadir.

“Hari ini (kemarin) seharusnya yang diperiksa sebagai saksi yakni La Nyalla dan Pak Soeroso.

Tapi, sampai sekarang belum datang,” kata Kajati Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung saat dikonfirmasi, Rabu (24/2).

Selanjutnya, Maruli mengaku pecan depan akan dilakukan panggilan untuk kedua kalinya.

Menurut Maruli, sampai saat ini (kemarin) pihaknya belum mendapat laporan dari Kasidik,

mengenai adakah konfirmasi dari Kuasa Hukum La Nyalla.

“Sebagai warga negara yang baik, harusnya hadir saat dipanggil sebagai saksi. Kan bukan sebagai tersangka,” tegasnya.

Atas ketidakhadiran kedua saksi, mantan Kajati Papua ini mengaku kecewa. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, seharusnya para saksi menghormati hukum. Sebab, hukum menurut Maruli adalah Panglima tertingi di Indonesia. apalagi pada Dik umum ini, penyidik masih mencari tahu dan membuat terang terkait siapa pihak yang bertanggungjawab atas kasus itu.

Adakah upaya pemanggilan paksa, jika kedua saksi ini tidak memenuhi pemanggilan untuk ketiga kalinya, dengan tegas Maruli mengiyakan hal itu.

Dijelaskannya, jika sampai panggilan ketiga mereka tidak hadir, terpaksa Kejaksaan akan melakukan upaya paksa.

“Padahal kan cuma sebagai saksi, sebenarnya tidak perlu takut. Jika tiga kali dipanggil tidak datang, langsung panggil paksa,” tegasnya.

Maruli menambahkan, ke-

duanya dimintai keterangan karena dana hibah Kadin Jatim mengalir dari Pemprov melalui Bank Jatim. Selain itu, fokus penyidikan juga terkait pembelian saham Bank Jatim yang diduga dilakukan oknum Kadin dengan menggunakan dana hibah tersebut.

“Kasus ini tidak ada kaitan dengan politis, murni professional dan yuridis. Keterangan saksisaksi diperlukan untuk penentuan tersangkanya,” pungkasnya.

Terpisah, kepada Bhirawa Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana membenarkan ketidakhadiran kedua saksi ini. Dandeni mengaku, keduanya tidak hadir tanpa sebab dan keterangan pasti.

Untuk itu, pekan depan pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan untuk kedua kalinya bagi saksi-saksi ini.

“Keduanya tidak datang tanpa alasan maupun pemberitahuan. Untuk itu, R Soereoso akan dipanggil lagi pada Senin pecan depan. Sementara untuk La Nyalla Mattalitti akan dipanggil ulang pada Rabu pecan depan,” Q bed tegas Dandeni.Q

Kasus Kanker Bertambah 1 Juta per Tahun Surabaya , Bhirawa Tren kasus penderita kanker di Indonesia naik sejak 2010 dan paling tinggi adalah penderita kanker payudara.

Dokter spesalis onkologi dr.

Ario Jatmiko mengatakan, kasus kanker di Indonesia bertambah 1 juta lebih tiap

tahunnya. Di Indonesia bahkan di dunia jenis kanker yang paling banyak diderita adalah kanker payudara.

Sesudah itu disusul kanker prostat, lasofaring dan serviks.

“Padahal tingkat kesembuhan kanker payudara ini juga yang paling tinggi,” katanya

Ario menjelaskan, untuk faktor pemicu terserang kanker yakni pertambahan umur.

Selain itu gaya hidup yang 70 persennya juga menjadi penyebab kanker. Jadi pencegahan primernya dari arah gaya hidup. Kanker itu katastrum, dalam artian kalau tidak

ditangani akan merusak kehidupan masyarakat.

“Untuk itu saya harap masyarakat terlibat lebih dini, datang pada saat dan waktu yang tepat. Yang tepat itu saat screening agar paham kalau kanker itu silent killer. Tidak ada gejala apa-apa tapi tiba-

tiba muncul,” ujar dia.

Namun masalahnya sekarang, lanjut dia, ada pada kultur masyarakat. Orang-orang tidak terbiasa memeriksakan diri kalau tidak merasa sakit. Padahal tidak ada serangan jantung atau kanker Q dna yang muncul gejala.Q

Dindik Jatim, Bhirawa Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ternyata memang efektif untuk menekan anggaran yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Seperti di Jatim, peningkatan jumlah penyelenggara UNBK mampu menghemat biaya cetak naskah hingga Rp 2 miliar.

Tahun ini, anggaran untuk mencetak naskah UN hanya sekitar Rp8 miliar. Anggaran ini turun dari tahun lalu yang mencapai Rp 11 miliar. “Kita bisa berhemat untuk cetak naskah UN saja sudah hampir Rp 3 miliar. Belum lagi untuk operasional UN secara keseluruhan,” tutur Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/2). Seperti diketahui, tahun ini sekolah penyelenggara UNBk di Jatim mencapai 1.306 sekolah mulai jenjang SMP/MTs, SMA dan SMK. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun lalu yang hanya mencapai 243 sekolah.

Setelah melalui proses panjang, Saiful mengakui, pencetakan naskah UN 2016 kini sudah bisa dilaksanakan. Sebab, pemenang lelang sudah diputuskan Kemendikbud yakni PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai kontrak Rp 8,819 miliar dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 9,6 miliar. Nilai kontrak tersebut digunakan untuk pencetakan naskah UN di Jatim, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebelumnya, kemenangan PT Jasuindo ini dianulir Kemendikbud dan harus dilakukan lelang ulang.

“Sejak awal sebenarnya memang tidak ada masalah.

Tapi Kemendikbud tetap melakukan lelang ulang dan akhirnya kembali dimenangkan PT Jasuindo di Sidoarjo,” tutur Saiful. Kemarin, lanjut mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu, master soal telah diserahkan dari panitia UN Jatim ke perusahaan pemenang.

Kemenangan PT Jasuindo Tiga Perkasa ini juga telah diklarifikasi tim pokja UN 2016 wilayah Jatim, Kaltim dan Kaltara. Dalam surat klarifikasinya dijelaskan, hasil investigasi Inspektur Jenderal Nomor 0151/F4/Rhs/ws/ 2016 tanggal 08 Januari 2016 menyatakan pelaksanaan lelang Jatim tidak ditemukan kekurangan persyaratan PT Jasuindo Tiga Perkasa dalam dokumen penawaran.

Proses cetak ini sejatinya telah melebihi jadwal yang tertera dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2016. Sebab, dalam POS serah terima master soal harus Q tam diselesaikan 1 Februari lalu.Q

Penderita Ginjal Hindari Kalium, Natrium, dan Fosfat Bagi penderita penyakit ginjal perlu waspada dalam mengkonsumsi makanan, menurut dr Djoko Santoso spesialis penyakit dalam RS Siloam Surabaya, hal ini harus dipatuhi agar kerusakan ginjal tidak semakin parah. Makanan yang dikonsumsi penderita penyakit ginjal kronik harus benarbenar diperhatikan.

“Ada beberapa makanan dan minuman yang zat makanannya justru membahayakan penderita yaitu, kalium, natrium, dan fosfat,” ujarnya Kalium biasanya terdapat di daging, kaldu, dan buahbuahan, terutama anggur, mangga, pisang raja. Sedangkan fosfat ada di, antara lain, susu, keju, cokelat, es krim, telur, dan makanan laut. Kerusakan ginjal me-

nyebabkan penumpukan fosfat di dalam tubuh. Fosfat yang tidak dapat dibuang itu akan mengerak dan menumpuk di bawah kulit. Hal tersebut menyebabkan gatal-gatal dan infeksi pada kulit.

Dijelaskan Djoko, bagi penderita penyakit ginjal sedang masih diperkenankan mengonsumsi buah yang rendah kalium, seperti

pisang rebus yang air rebusannya dibuang dulu dan bukan pisang raja.

Penderita penyakit ginjal kronik yang sudah termasuk dalam kategori berat dan menjalani cuci darah sama sekali tak boleh mengonsumsi buah.

Djoko Santoso juga berpesan ke penderita ginjal untuk menghindari makanan minuman yang dialarang di antaranya, makanan asin, minuman ringan (soft drink), dan semua makanan yang mengandung penyedap rasa atau vetsin, zat pengawet, maupun garam, dan bagi penderita penyakit ginjal hanya diperbolehkan mengonsumsi dua gram ga-

ram sehari.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengaku saat ini penderita gagal ginjal tidak hanya didominasi orang dewasa. Dari data yang dihimpun Dinkes Surabaya, jumlah penderita gagal ginjal didominasi oleh kaum muda. Penderita gagal ginjal berusia muda lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup.

Stres, kelelahan, konsumsi minuman suplemen, makanan mengandung formalin dan borax serta kurangnya minum air putih menjadi faktor pemicu. “Lebih banyak karena gaya hidup, capek dan kurang minum air Q dna putih,” ujarnya.Q

ist

Mengkonsumsi makanan yang mengandung Kalium, Natrium, dan Fosfat dapat menyebabkan terjadinya penyakit ginjal.

4

OPINI Tajuk

Menunda Revisi UU KPK HIDUP sederhana // Ga punya apa-apa // tapi banyak cinta // Hidup bermegah-megah // Punya segalanya // tap sengsara // Seperti koruptor ... //. Itulah sepenggal bait lagu berjudul “Seperti Koruptor,” yang digeber oleh grup musisi Slank. Panggung band di halaman KPK (Senin, 22 Pebruari), sebagai aksi nyata gerakan (rakyat) save KPK. Panggung itu merupakan dukungan terhadap penolakan revisi UU KPK (Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pada saat yang sama, dilakukan perundingan antara Presiden dengan DPR tentang draft revisi UU KPK. Hasilnya, disepakati menunda jadwal pembahasan revisi UU. Pertimbangan presiden, agar dilakukan sosialisasi yang lebih baik.

Artinya, presiden tidak menolak revisi. Karena itu, revisi tidak dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas). DPR bisa menjadwal kembali pembahasan revisi.

Kegaduhan revisi UU KPK mencapai titik balik puncak kulminasi. Tetapi gerakan rakyat save KPK tidak boleh mengendur. Terutama gerakan yang dimotori kelompok guru besar (profesor). Pimpinan KPK yakin, bahwa upaya penangkapan itu merupakan rekayasa kriminalisasi. Sedangkan Kepolisian juga yakin benar, bahwa lima komisioner diduga melanggar hukum.

Harus diakui, banyak pihak sudah geregetan terhadap KPK, termasuk “geng” di Senayan (parlemen). Juga orang kaya mendadak karena uang suap. Sehingga penjeblosan komisioner KPK ke tahanan polisi akan memperoleh applause.

Andai seluruh komisioner dijadikan tersangka, maka seluruh kegiatan KPK akan mandeg total. Sama saja dengan membubarkan KPK. Tiada lagi lembaga negara yang disebut sebagai “superbody.” Julukan itu (superbody), bukan gelar pujian kosong, melainkan istilah resmi yang tercatat dalam Penjelasan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pada Penjeleasan Umum, alenia ke-3, disebutkan: “...dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.” Dus superbody, merupakan tupoksi resmi KPK yang diberikan oleh UU. Sebagai extra-ordinary crime (kriminal luar biasa) seluruh dunia juga mendendam sengit terhadap korupsi.

Agaknya, kerentanan area politik terhadap KKN, menyebabkan kader politik bersemangat merevisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). DPR, memang memiliki hak konstitusi untuk membuat maupun merevisi Undnag-Undang.

UUD pasal 20 ayat (1) nyata-nyata meng-amanatkan, bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.” Kewenangan bersifat ini melekat pada setiap personel anggota DPR. Sekalipun tidak berkompeten.

Walau dalam perjalanannya, setiap UU dapat dibatalkan sebagian (beberapa pasal) atau keseluruhan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Masyarakat dapat mengajukan judicial review kepada MK, manakala terdapat UU yang dirasa tidak sepaham dengan UUD. Termasuk UU tentang KPK, kelak (bila selesai direvisi), bisa dibatalkan keseluruhan atau sebagian. Dan MK, dapat memerintahkan untuk kembali pada UU tentang KPK (yang lama) Nomor 30 tahun 2002.

Berdasar UU Nomor 30 tahun 2002, KPK di-dapuk sebagai lembaga negara yang disebut sebagai “superbody.” Julukan itu (superbody), bukan gelar pujian kosong, melainkan istilah resmi yang tercatat dalam Penjelasan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. UU tersebut oleh DPR-RI periode 1999 – 2004, hasil pemilu pertama era reformasi. Selain itu, UU tentang KPK merupakan respons terhadap TAP MPR (hampir setara dengan UUD).

Ketika itu dilaksanakan SI (Sidang Istimewa) MPR. Atas tuntutan gerakan reformasi, diterbitkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lalu, MPR hasil pemilu 1999 juga menerbitkan Tap MPR Nomor VI tahun 2001.

Di dalamnya berisi amanat untuk memberhentikan atau pengunduran diri pejabat tinggi yang disangka tidak bersih.

TAP MPR tersebut diabadikan untuk mewujudkan Indonesia bebas KKN. Pada Penjeleasan Umum, alenia ke-3, disebutkan: “...dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.” Dus superbody, merupakan tupoksi resmi KPK yang diberikan oleh UU. Maka rencana me-revisi UU tentang KPK, pantas memperoleh kecurigaan akan melemahkan KPK. Setidaknya, terlalu banyak batasan untuk pergerakan KPK. Misalnya, dalam hal operasi tangkap tangan, penyitaan kekayaan terdakwa koruptor, serta sehubungan dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian uang). Namun, bukankah setiap anggota DPR, memiliki konstituen (rakyat pemilih)? Masyarakat pemilih dapat mengingat-kan anggota DPR, agar tidak melanjutkan revisi UU KPK. Atau mudahnya, tidak dipilih lagi pada pileg 2019. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Setiap Kebijakan Terkait Prostitusi Berisiko SETIAP kebijakan terkait prostitusi, baik melegalkan maupun tidak sama-sama memiliki risiko bagi masyarakat di negara tersebut. Hal itu terbukti melalui studi yang dilakukan di negara-negara yang melegalkan prostitusi maupun yang tidak melegalkan. Contoh negara yang melegalkan prostitusi dan memberikan kebebasan bagi pelaku seks komersial adalah Jerman dan Belanda. Namun, pelegalan tersebut tidak mampu mengurangi praktik kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan studi di Belanda, sebanyak 70 persen perempuan masih mengalami kekerasan. 79 persen perempuan pekerja seks komersial (PSK) di Belanda juga ingin keluar dari jerat prostitusi meskipun bisnis tersebut dilegalkan dan dibebaskan.

Menyelesaikan persoalan prostitusi harus menggunakan dua pendekatan, yaitu mengurangi penawaran atau mengurangi permintaan. Swedia adalah salah satu contoh negara yang berhasil menurunkan angka pelaku seks komersial.

Negara tersebut melegalkan prostitusi tetapi memilih mengurangi permintaan dengan memberlakukan hukuman denda yang ketat terhadap para konsumen prostitusi.

Sebanyak 196 negara di dunia terbelah terkait penanganan prostitusi. Sebanyak 77 negara memilih melegalkan sedangkan sisanya memberlakukan sistem yang sangat ketat terhadap praktik lokalisasi. Indonesia bersama Thailand, termasuk yang tidak melegalkan secara hukum. Namun, pada tataran praktik kemasyarakatan, bisnis prostitusi tersedia untuk melayani publik.

Devie Rahmawati Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Kliwon, 25 FEBRUARI 2016

Globalisasi, Agama dan Radikalisme nya ekstremisme dan radikalisme berbasis agama dapat dikatakan tidak terlepas dari konsekuensi globalisasi dan simbol-simbol modernitas yang menyertainya. Hal itu sejalan pula dengan pandangan ilmuan Oleh : Jan Aart Scholte bahwa globalisasi Najamuddin Khairur Rijal munculkan perlawamenghasilkan gernan karena dinilai akan-gerakan permengikis identitas lawanan, salah satu kultural-agama. Globentuknya munculnya gerakan balisasi dipandang sebagai bentuk revivalis keagamaan sebagai imperialisme baru Barat, Westerbentuk proteksionisme kultural nisasi, bahkan Amerikanisasi di era globalisasi. yang tidak sejalan dengan idenSelanjutnya, dalam katitas kultural tertentu. Menurut jian teori-teori gerakan sosial, pandangan ini, globalisasi baik radikalisme atas dasar agama dari dimensi ekonomi, politik, dikategorikan sebagai framing dan budaya malah menghasilkan culture (pembingkaian budaya). suatu pergesekan yang selanjutFraming culture menggambarkan nya memperkuat beberapa pihak sebuah gerakan yang lahir dari untuk melakukan perlawanan “kesakitan identitas” akibat pem(resistensi) atas dominasi budaya, bedaan budaya. Dalam konteks sistem politik, ekonomi serta ini, maksudnya bahwa peradaidentitas Barat. ban Barat dinilai tidak memiOleh Benjamin Barber dalam liki kesamaan dengan agama Jihad vs McWorld (2003), ketertentu, sebut saja misalnya nyataan tersebut dianalogikan seIslam. Sehingga, terjadi usaha bagai perlawanan “Jihad” versus pembingkaian atas budaya ter“McWorld” yang berada pada potentu (Barat) yang dikonfrontasi sisi diametral dan saling berlawadengan bingkai budaya sendiri nan. Tujuan dimulainya “Jihad” (Islam). Orang-orang beragama dapat dikatakan sebagai sebuah merasa tidak menemukan diri pencarian identitas lokal untuk dan nilai-nilai yang dianutnya mempertahankan diri melawan di dalam simbol-simbol budaya homogenitas dan kolonialisasi masyarakat Barat modern. Jadi, “McWorld” yang sarat dengan kata kunci yang dapat digarisAmerikanisasi. “Jihad“ menurut bawahi dari framing culture Barber, adalah konstruksi militan adalah perbedaan identitas yang untuk membenarkan makna dogkemudian melahirkan apa yang matis dan kekerasan yang dapat disebut benturan antaridentitas dilakukan siapa saja, baik dalam (clash of identity). bentuk tribalisme maupun fundaLebih lanjut, selain perbedaan mentalisme sebab “jihad” digerakidentitas, pada saat yang sama kan oleh kebencian parokial. framing culture terjadi akibat Anthony Giddens (2004) mesituasi subordinatif. Bagi Muslim, mahami bahwa hal itu terjadi mereka merasa Islam diposisikan karena globalisasi tidak hanya subordinat dari peradaban dan menarik ke atas, melainkan juga budaya Barat yang hegemon. mendorong ke bawah. Menarik ke Kenyataan tersebut kemudian atas dalam arti bahwa globalisasi melahirkan apa yang disebut menggiring bangsa dan komuniCliffort Geertz sebagai religioustas lokal memasuki arena global. mindedness. Maksud dari reliMendorong ke bawah yakni mengious mindedness adalah pemeciptakan tekanan baru bagi otoluk agama merasa keyakinan nomi lokal, di mana globalisasi agamanya ternodai, tertindas, menjadi alasan bagi kebangkitan dan tersakiti oleh simbol-simbol kembali identitas budaya di berperadaban Barat. bagai belahan dunia.

Ketika itu terjadi, agama Pada titik itulah, muncul-

Pasca peristiwa 119 (September Kelabu), isu dan perbincangan tentang terorisme terus menjadi diskusi dan debat yang tak berujung. Satu pertanyaan yang menarik ketika melihat kasus-kasus aksi teroris yang terjadi di dunia adalah mengapa terorisme umumnya tumbuh subur di negara-negara yang menganut demokrasi demokrasi atau liberalis? Mengapa pula aksi terorisme sering kali menyerang simbol-simbol Barat?

I

ronisnya, para pelaku teroris acap kali melakukan pembenaran atas nama agama atau bahkan mengusung idiom dan narasi agama.

Tindakan itu menjadikan agama banyak dipandang sinis bahkan agama dicap membenarkan aksi teror. Padahal sejatinya, agama apapun jelas tidaklah demikian.

Agama memiliki wajah santun dan bersahaja, mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, hanya saja agama “dibajak” oleh pemeluknya yang memaknai ajaran agama secara sempit dan parsial. Alhasil, mereka menggiring agama seolah memberikan legitimasi atas terorisme atau secara umum radikalisme.

Munculnya radikalisme atas dasar agama disebut sebagai respons atas modernitas, karena radikalisme atas dasar agama lahir akibat adanya beragam patologi modernitas (Arif, 2010).

Akibat patologi tersebut, modernitas kemudian melahirkan perlawanan yang salah satu bentuknya berupa radikalisme.

Mengapa demikian?

Alasannya karena modernitas dinilai cenderung meminggirkan aspirasi keagamaan dan menjadikan masyarakat tercerabut dari akar-akar identitasnya, baik dalam kehidupan sehari-hari hingga tata sosiopolitik. Kata Samuel Huntington, penulis buku kontroversial The Clash of Civilization, tercerabutnya masyarakat dari akar identitas tersebut kemudian menyisakan ruang kosong yang diisi dengan munculnya fundamentalisme dan ekstremisme yang acap kali radikal.

Modernitas di sini dapat dimaknai sebagai bentuk atau konsekuensi dari arus globalisasi.

Beberapa pihak memandang globalisasi justru meningkatkan ketegangan kultural dan me-

B

yang santun dan damai serta mengajarkan cinta kasih dan harmoni kemudian tiba-tiba bangkit melawan karena merasa terusik oleh aneka identitas Barat yang disebarkan oleh globalisasi. Bentuk perlawanan itu salah satunya dalam wujud ekstremisme radikal. Barat dipandang sebagai common enemy yang harus dihadapi dengan dalih dan legitimasi pembenaran yang disumberkan dari kitab suci. Hal itu terjadi karena, menurut Huntington, perbedaan di antara peradaban tidak saja nyata tetapi juga mendasar dan perbedaan kultural yang ada semakin mengeras.

Meminjam istilah Mary Kaldor (2006), hal tersebut merupakan bentuk new wars. Menurutnya, globalisasi menjadikan komunitas masyarakat terpecah belah dalam identitas sosial politik berbeda sehingga politik identitas menguat.

Identitas seperti agama, etnis, ras kemudian dijadikan sebagai alat perlawanan. Labelling etnik atau agama dimobilisasi untuk tujuantujuan politik yang tidak terlepas dari penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, taktik yang digunakannya adalah “fear dan hate”, menebarkan ancaman dan kebencian, seperti yang dilakukan para pelaku teror.

Penjelasan di atas setidaknya dapat digunakan untuk menjawab dua pertanyaan yang diajukan di awal. Mengapa terorisme tumbuh subur di negara-negara demokrasi atau liberal karena oleh sekelompok orang yang mengaku “mencintai” agama, demokrasi yang dipandang sebagai sistem Barat dan difasilitasi oleh kekuatan globalisasi telah meminggirkan agama dan karena itu mereka harus bangkit melawan, sebab diam adalah pengkhianatan terhadap agama. Apalagi liberalisme yang sejalin dengan demokrasi dipandang telah mengikis ajaran agama. Alasan itu pula yang menjawab pertanyaan mengapa pula aksi terorisme sering kali menyerang simbol-simbol Barat, karena mereka merasa selalu diposisikan subordinat oleh kedigdayaan Barat.

Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Membangun Sekolah Berparadigma Empati

erbagai peristiwa yang ada di media massa akhir-akhir ini sungguh telah menunjukkan bahwa memang ada pergeseran perilaku bangsa kita kearah negatif, khususnya berkaitan dengan sikap mental atau dalam bahasa pendidikan disebut dengan afektif.

Peristiwa-peristiwa tentang bagaimana para penjual bahan makanan mencampur makanannya dengan bahan-bahan murah yang berbahaya, perkelahian dan tawuran antar pelajar, penyiksaan terhadap anak-anak, pengeroyokan di jalan, makin bertambahnya pengemis di jalan, dan berbagai dampak sosial buruk lain yang seringkali diungkapkan di media masa menunjukkan beratnya tugas bangsa ini untuk memperbaiki afektif.

Survei yang dilakukan oleh Harian Kompas terhadap orang yang berusia dibawah 30 tahun dan diatas 30 tahun juga menunjukkan hal yang mengkhawatirkan tentang kepedulian ini. 50 persen lebih responden penelitian tersebut menyatakan fokus pada aktifitas untuk mengurus diri sendiri. Hanya sebagian kecil yang menyatakan memiliki aktifitas untuk kegiatan-kegiatan mengurus orang lain.

Kepedulian terhadap sesama sebenarnya telah diajarkan sejak anak-anak memasuki dunia pendidikan. Bahkan dalam pelajaran disebutkan bahwa adanya budaya gotong royong yang merupakan budaya luhur bangsa Indonesia yang berkenaan dengan saling peduli antar sesama merupakan budaya asli Indonesia. Dalam pendidikan agama juga mengajarkan betapa pentingnya kepedulian terhadap sesama itu diajarkan.

Bahkan terdapat banyak ibadah-

memeperoleh hal-hal ibadah yang sanyang bersifat materi gat terkait dengan tersebut sebagian bekepedulian terhadap sar harus diperoleh sesama ini, misaldengan cara bersanya dalam Islam ada, ing, maka kemudian shodaqoh, berbagai terjadilah persaingan jenis zakat, berkoruntuk memperoleh ban pada hari raya hal-hal yang bersiIdul Adha, adalah fat materi tersebut. merupakan contohOleh: Hukum persaingan contoh pembelajaran akan berlaku dalam agama yang diarahH. Darmadi kehidupan seharikan pada pembinaan hari, yaitu berjuang kepedulian terhadap sekuat tenaga untuk agama. Kepedulian dapat mengalahkan pemerintah, jika didan mengungguli orang lain. lihat dari anggaran yang terse2) keikhlasan yang semakin dia juga terlihat adanya upaya berkurang. Kondisi ini terlihat pemerintah untuk memberikan dengan banyaknya orang yang bantuan terhadap warganya yang tidak terpercaya dalam mentidak beruntung ataupun yang jalankan berbagai amanah profesmengalami musibah. inya. Banyak perilaku yang berpuraJika demikian kemudian, dipura karena ingin mendapatkan mana kesalahan yang diperbuat sesuatu yang lebih. Para pemimpin oleh pendidikan kita, sehingga dan parah tokoh masyarakat juga terjadi penurunan terhadap tidak memiliki keikhlasan yang kepedulian terhadap sesama cukup dalam menjalankan amaini? Mengapa kita makin egois nahnya sebagai pemimpin, sehdan mementingkan diri sendiri? ingga kemudian terlihat konsepnya Jawaban dari pertanyaan tersememperjuangkan masyarakat, but tentu tidak hanya dapat di tetapi pada kenyataan sehari-hari tujukan kepada lembaga penmasyarakat melihatnya sebagai didikan kita semata, tetapi perbuatan yang berujung pada juga perilaku keseluruhan kita upaya untuk mementingkan diri di masyarakat. Tetapi kemusendiri. Keikhlasan yang berkurang dian yang menjadi pertanyaan kemudian menyebabkan kejujuran adalah, masyarakat juga merujuga berkurang. Keikhlasan yang pakan produk dari pendidikan berkurang menyebabkan orang kita, mengapa mereka tidak lebih berfikir praktis dan instan. memberikan teladan yang baik?

Kondisi tersebut berkembang Khususnya pada faktor kepeduterus menerus, dan kemudian lian ini. kenyataan di masyarakat terliGodaan utama orang menjadi hat bahwa orang-orang dengan tidak peduli terhadap sesama kemampuan dan sikap sepadalah; 1) karena kecintaan erti itulah yang memiliki status orang tersebut yang sangat tinggi baik di masyarakat, apakah itu terhadap hal-hal yang bersifat status sosial ataukah itu status materi. Kecintaan tersebut dapat ekonomi. Pendidikan yang denberupa kekayaan, pangkat, jabatgan susah payah mengajarkan an, atau hal-hal lain yang bersitentang rela berkorban dengan fat materi. Oleh karena untuk

sesama, kesetiakawanan sosial, gotong royong, kerjasama, tidak mendapatkan teladan sama sekali di masyarakat.

Juga agama yang mengajarkan bagaimana berkorban, shodaqoh, jariyah, amal, zakat, hanya sebatas ritual dan “upaya membuang sial saja”. Sehingga peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat menjadi faktor yang mengurangi tentang apa yang diajarkan di sekolah atau lembaga pendidikan.

Untuk membelajarkan kepedulian, maka lembaga pendidikan harus mengajarkan dan menteladankan tentang upaya untuk menghindari kedua hal tersebut.

Pembelajaran dan keteladanan harus diarahkan untuk merubah pandangan peserta didik dari hal-hal yang berorientasi material kepada hal-hal yang berorientasi spiritual. Spiritual bukan dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat ritual keagamaan semata, namun dimaknai sebagai kecintaan dan kesadaran tentang kebahagiaan dalam menjalani pekerjaan karena hadirnya Allah SWT dalam kehidupan disemua level dan di semua status.

Pembelajaran juga harus secara kuat untuk menumbuhkan peserta didik disemua level untuk memiliki gaya hidup yang tidak materialis. Pembelajaran juga harus diarahkan untuk meninggikan kesadaran bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi berguna bagi masyarakat, bukan untuk mendapatkan gelar, ijazah, atau hal-hal lain yang bersifat materialis.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya, dan Politik, Tinggal di Lampung Tengah.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 25 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Penerima Dana Hibah Diverifikasi Sidoarjo, Bhirawa Agar tak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, beberapa lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, pesantren, madrasah, TPQ/TPA dan PAUD yang akan mendapatkan bantuan HDPP (Hibah Dana Pembangunan Partisipatif) tahun 2016 telah dilakukan verifikasi.

Berdasarkan aturan terdahulu, seleksi secara administrasi lembaga yang mendapatkan bantuan HDPP 2016 sudah final pada Mei 2015. Namun menjelang realiasinya, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah harus efektif pada Bulan September 2015.

Maka agar tak terjadi permasalahan hukum dibelakang harinya, BPM PKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana), pada 23-34 Pebruari 2016 telah mengumpulkan perwakilan 500 lembaga penerima bantuan HDPP 2016 untuk dilakukan verifikasi.

Kepala BPM PKB Sidoarjo, Drs Ec M Ali Imron MM Rabu (24/2) kemarin menjelaskan, dalam Pasal 298 ayat (5) menegaskan, belanja hibah dapat memberikan implikasi yang besar terhadap penerapan pelaksanaanya. Khususnya pemberian hibah kepada lembaga TPQ, Madin, Ponpes, PAUD serta Ormas.

Termasuk juga kelurahan/desa yang hanya berpedoman pada akta pendirian dan akta notaris yayasan yang dikeluarkan lembaga yang diatur UU yang berlaku.

Dengan kondisi ini dibutuhkan penajaman yang lebih tepat tentang apa yang dimaksud dengan berbadan hukum negara. Agar nantinya tak salah dalam penyaluran hibah kepada lembaga yang mendapatkan. Apakah berbadan hukum Indonesia adalah dokumen yang sah, yang dikeluarkan Kemenkumham, atau ada pengertian lain yang masih belum jelas, kita harus berpegangan pada pengertian yang mana ? ‘’Agar semuanya lebih jelas dan bisa dimengerti semua pihak, baik dari pemerintah maupun para penerima dana hibah. Kami telah menghadirkan seorang fasilitator sebagai narasumber, seorang Notaris Wijo Seno SH MKn untuk memberikan penjabaran dan penjelasan masalah keabsahan sebuah lembaga,’’ pungkas Pak Imron sapaan sehariharinya.Q ach

Rekanan Black List Jangan Paksakan Ikut Lelang Hingga kini sudah 26 paket proyek siap dilelang, tetapi maraknya penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terhadap proyek di Pemkab Sidoarjo, memunculkan kekuatiran para PNS yang ditunjuk menjadi PPK, panitia lelang dan Pokja ULP menjalankan tugas melelang proyek.

Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Sidoarjo, Benny Airlangga, Rabu (23/2) kemari, mengaku kuatir PNS yang ditunjuk menjadi PPK, panitia lelang dan Pokja menjadi ciut nyalinya. Secara psikis wajar keberatan itu muncul sebab bagi PNS, tanggungjawab menjadi pejabat lelang itu sangat besar. Kalau proyek itu menjadi perkara hukum, pasti para pihak yang terlibat dalam proyek akan menjalani pemeriksaan.

Untuk 26 paket lelang yang sudah masuk di ULP itu baru berupa proyek perencanaan, penelitian dan hanya satu paket sipil dari Badan Kepegawaian. Namun masih ada ratusan proyek sipil yang kemungkinan baru masuk di Bulan Maret ini. Benny berharap lelang tahun ini akan berjalan sesuai rencana. Agar program pembangunan dapat segera dinikmati masyarakat.

Maraknya pemberitaan tentang pengusutan dan peyi-

dikan berbagai proyek pemerintah serta tukar guling tanah dikuatirkan berpengaruh terhadap kinerja. ‘’Siapa sih mas, yang mau berurusan dengan hukum,’’ ucapnya.

Benny meyakini bahwa rekanan atau kontraktor yang ikut lelang tidak diblack list.

Ada surat penyataan bahwa pemenang lelang itu tidak dalam keadaan diblack list perusahannya.

Ketua Fraksi Golkar, Choirul Huda menyarankan, agar pejabat yang ditunjuk menjadi panitia lelang dan PPK untuk mengikuti saja ketentuan dan aturan yang berlaku. Selama mereka konsisten untuk menjalankan tugas dengan benar, dipastikan tidak akan per-

Pemkab Ingin Petro Tertibkan Truk di Jl A Yani Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto bersama Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim kembali bersilaturrahmi ke perusahaan BUMN di Gresik. Setelah sehari sebelumnya ke PT Semen Indonesia (PT SI), kali ini giliran berkunjung ke PT Petrokimia Gresik (PT PG) di Jl Jend Ahmad Yani, Gresik.

Kedatangan rombongan bupati didampingi Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kab Gresik, Andhy Hendro Wijaya serta sejumlah Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Petro, karena dalam beberapa tahun ini telah membantu pemerintah terkait program Corporate Social Rseponsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemerintah untuk kepentingan masyarakat Gresik. ‘’Kami sangat berterima kasih atas program CSR yang diberikan PT PG untuk kepentingan masyarakat Gresik, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan maupun pembangunan monumental berupa gapuro selamat datang menuju Kab Gresik di perbatasan Surabaya maupun Lamongan,’’ ujar Bupati Gresik.

Bupati juga berharap agar penataan truk bermuatan pupuk milik PT PG yang diparkir di sepanjang Jl Jend Ahmad Yani agar ditata. Selain itu, Pemkab juga akan mensinergikan pembangunan Obyek Wisata Telaga Ngipik, karena lahan itu berdekatan dengan Pabrik PT PG, serta perbaikan-perbaikan terhadap taman-taman di sudut kota.Q eri

soalan hukum di kemudian hari.

Ia menyadari pengusutan proyek pemerintah oleh Kejari mempengaruhi beban kerja. ‘’Ya, memang tidak enak kalau harus diperiksa penyidik,’’ pintanya.

Selama dijelaskan secara proporsional dengan benar, Huda, meyakini hal itu tak akan masalah. PPK di SKPD yang menolak disebut namanya menyatakan, tidak akan berkelit dari tugas sebagai PPK. ‘’Kalau memang ditugaskan saya akan menerima tanggungjawab itu,’’ terangnya.

Choirul Huda memahami ada resistensi dalam jabatan sebgai PPK, tetapi ia akan amanah dan bekerja secara profesioal. Ia akan mengecek dulu latar belakang rekanan

yang ikut lelang, bila ada yang dinyatakan diblack list oleh lembaga pemerintah yang menangani itu, maka tidak ragu akan mengeluarkan rekanan itu dari daftar lelang. Bila penyedia proyek memaksakan rekanan itu lolos, ia juga akan menolak dengan tegas. Karena ini akan menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk memperkarakan lelang itu.

Ia juga menjelaskan, kemarin dimintai keterangan penyidik Polres Sidoarjo terkait dengan proyek di lingkungan kerjanya. ‘’Saya jelaskan secara proporsional, secara keseluruhan. Dan setelah tahu persoalannya, penyidik Polres toh bisa memahami,’’ terangnya. Q hds

Penyakit Diare 10 Besar, Sidoarjo Kekurang 90 Ribu Jamban Sidoarjo, Bhirawa Penyakit diare di Kab Sidoarjo selama ini termasuk dalam 10 besar penyakit yang diderita masyarakat. Penyebabnya bakteri ecoli, bakteri ini berkembang biak karena kebiasaan membuang air besar yang sembarangan. Baik di sungai atau tempat lain yang tidak pada jamban yang bersepitank.

Tiap Hari Hanya Tujuh Kendaraan Mengisi BBG Gresik, Bhirawa Untuk memacu percepatan penggunaan gas pada kendaraan dinas di jajaran Pemkab Gresik, panitia lomba hemat energi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mensyaratkan adanya kendaraan dinas telah dipasang conventer gas, serta ada tanda bukti pembelian gas.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian SDA (Sumber Daya Alam) Pemkab Gresik, Adiana Setiawati, Kamis (24/2) kemarin.

Lomba hemat energy antar SKPD memperebutkan hadiah total Rp49 juta dilangsungkan pada Maret 2016. Berbagai persyaratan ditetapkan untuk memenangkan hadiah sekaligus thropy hemat energy Bupati Gresik. Mulai dari penggunaan listrik dengan adanya indeks penurunan tagihan kistrik. Serta pengukuran peralatan listrik yang dipakai dan kemungkinan pemborosannya.

Tentang salah satu syarat penentuan pemenang dengan penggunaan BBG pada kendaraan dinas, menurutnya untuk memacu semua SKPD agar menggunanan BBG sebagai bahan bakan kendaraan operasional dinas. ‘’Kami mensyaratkan itu, karena selama ini penggunaan BBG di Gresik masih rendah. Untuk itu agar lebih memasyarakat bisa dimulai dari kendaraan dinas SKPB,’’ katanya.

Saat ini Pemkab Gresik sudah memfasilitasi pengisian BBG yang bekerjasama dengan PGN Gagas. Pengisian itu berupa Mobile Refeulling Unit (RMU) yang ditempatkan disisi sebelah timur halaman Kantor Bupati Gresik. Setiap hari RMU ini stand by dengan operator yang siap mengisi BBG kepada pemakai BBG. Menurut Wisnu, operator PT Gagas, meski telah beroperasi sejak 13 Agustus 2015, namun setiap hari hanya ada tujuh kendaraan yang mengisi BBG.Q eri

5

Barang bukti berupa kaos bergambar palu arit dan simbul ISIS yang diamankan Tim Inteldam V/ Brawijaya dan jajaran dari Distro milik Vatikil di Jombang. hasan amin/bhirawa

Menjual Kaos Palu Arit dan ISIS Ditangkap Intel Mojokerto, Bhirawa Menjual dan memakai kaos bergambar palu arit dan lambang ISIS. Distro Vatikil Burhani (30 tahun) warga Dusun Kopensari, RT/RW 001/002, Desa Rejoagung, Kec Ploso, Kab Jombang ini digeledah Tim Inteldam V/Brawijaya, Intel Korem 082/ CPYJ Mojokerto bersama Intel Kodim 0814 Jombang. Hasilnya diamankan empat kaos berlambang PKI dan ISIS. Menurut Kapenrem 082/ CPYJ Mojokerto, Mayor Arm Imam Duhri, penggeledahan dilakukan berawal dari informasi atas penangkapan Vatikil Burhani di Warung Handayani di Jl Belida, Kel Timbau Tenggarong oleh Kepolisian Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Vatikil diamankan di Polres Kukar, karena menggunakan Kaos bergambar Palu- Arit.

Informasi tentang ulah salah satu warga Jombang ini telah menggerakkan Unit Intel Kodim 0814/ Jombang, bersama Denintel Kodam V/Brawijaya untuk mengembangkan pen yelidikan terhadap Vatikil di kampung halamannya. ‘’Ternyata benar, dari pengembangan penyelidikan diketahuai Vatikil mempunyai dua Toko Distro kaos yang berada di Jombang Kota. Untuk memastikannya, maka Unit Intel Kodim Jombang yang dipimpin Kapten Inf Sugeng Pramono melakukan pengecekan secara langsung terhadap dua Distro itu, dan diamankan satu kaos bergambar lambang palu dan arit seperti yang ditemukan di Tenggarong Kukar, dan tiga kaos bertuliskan mirip simbol ISIS, diserahkan penanganannya ke Polres Jombang,’’ kata Kapenrem

Lebih lanjut dijelaskan, meski belum dapat dipastikan tentang motif penjualan kaos itu karena masalah sedang dalam pengembangan, namun dari informasi yang berkembang dimasyarakat sekitar, diperoleh keterangan kalau kejadian itu bagai Nila Setitik Merusak Susu Sebelanga.

Sebab, Jombang yang dikenal Basic Santri Islam Nahdliyin Jatim bahkan Nasional, dimana dimasa lalu memiliki sejarah yang tak terlupakan terhadap penumpasan PKI, tetapi justru salah seorang warga Jombang sendiri telah memperjualbelikan barang dengan gambar atau lambang kelompok tertentu yang selama ini diwaspadai eksistensinya oleh sebagian besar masyarakat anti Komunis dan Anti Radikalisme, dan bahkan telah menjadi issu nasional.Q min

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, dr Ika Harnasti, berdasarkan data hingga kini kekurangan jamban pada sebanyak 95.477 KK dari 519.129 KK di Kab Sidoarjo. Paling tidak sekitar 40 ribu jamban masih dibutuhkan dan harus direalisasikan secara bertahap.

Wilayah yang masih belum terdapat jamban bersepitank itu, menurut data Dinas Kesehatan Sidoarjo, diantaranya di Kec Waru masih kurang sebanyak sekitar 17 ribuan dan Kec Tanggulangin sekitar 12 ribuan. Sedangkan Kec yang terbilang rendah diantaranya Kec Buduran masih butuh sekitar 646 dan Kec Sukodono sekitar 816 KK. Menurut dr Ika, di wilayah Kec Waru terbilang masih cukup tinggi kebutuhan untuk tersedianya jamban ini, dikarenakan Waru termasuk daerah urban sehingga banyak tempat kos dan sebagainya sehingga kebutuhan jamban masih tinggi.

Sedangkan di Kec Tanggulangin, daerah itu termasuk banyak sungai terdapat sungai, sehingga masih banyak orang disana yang lebih senang memanfaatkan untuk BAB. Misalnya seperti yang terjadi di Kec Jabon dan Tarik.

Sehingga di Kec Tarik masih butuh sekitar 2000 an jamban dan Kec Jabon 700 jamban. ‘’Karena banyak sungai di daerahnya sehingga mereka enggan membikin jamban, namun kami harus terus mensupport secara psikologi agar masyarakat secara mandiri mau membuat jamban,’’ kata dIka, yang dibenarkan Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Sidoarjo, Drs Supaat Setia Hadi.

Tapi masalahnya ada pada masyarakat yang tak mampu untuk membangun jamban secara mandiri. Maka itu Dinkes Sidoarjo akan berkoordinasi dengan SKPD terkait yang mempunyai Tupoksi untuk membangun Jamban. Misalnya dengan Dinas PU Cipta

Karya agar mengalokasikan anggarannya.

Ia mengatakan pernah terbantu dengan sejumlah SKPD pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Misalnya dari TNI pada tahun 2015 yang terbantu 157 jamban untuk kec Buduran dan Kec Jabon.

Terbantu dari BPMPKB Kab Sidoarjo sekitar 2 ribu jamban dan bantuan dari IUWASH sekitar 600 jamban. ‘’Jamban di Sidoarjo itu wajib, karena itu untuk kesehatan,’’ kata Ika. dr Ika uga menjelaskan, selain penyakit diare bakteri ecoli karena BAB yang sembarangan, juga bisa menimbulkan penyakit hepatitis A. Diare jangan dipandang remeh, sebab kalau terlambat penangannya maka bisa menimbulkan kematian. Tapi sekarang yang mulai cepat dalam penanganan, maka tidak sampai menimbulkan kematian. ‘’Kalau penanganan lambat bisa bahaya dan diare ini sangat risakan pada anak-anak, tapi karena penyakit ini penyakit biasa, sehingga masyarakat memandangnya sebagai penyakit biasa saja,’’ tegas dr Ika. dr Ika masih prihatin di sejumlah sungai masih banyak jamban atau kakus. Ia pernah memeriksa, ada 2400 juta bakteri ditemukan pada per 100 mm kotoran di sungai. Padahal normalnya tidak gak boleh lebih dari 50 mm. Ini ditemukan pada saat mengambil sample di Sungai Pelayaran dan Sungai Magetan yang dipakai sebagai air baku PDAM Sidoarjo.

Sehingga tahun 2015 ada kebijakan Bupati Sidoarjo yang meminta pada camat untuk membersihkan jamban atau kakus dipinggir sungai. Sehingga sempat berkurang banyak, saat ini masih dipakai tapi tidak banyak lagi seperti dulu. ‘’Memang tak mudah menghabisakan jamban di sungai, bila di rumah tak ada jamban,’’ kata dr Ika. Q kus

Masyarakat Sidoarjo yang hidup di pinggir sungai masih banyak yang memanfaatkan sungai untuk buang air besar (BAB). alikusyato/bhirawa

Ketua DPRD Gresik Meminta SQ Bisa Buktikan Janjinya Pasca dilantik, Bupati–Wakil Bupati Gresik Sambari Halim Radianto-Mohammad Qosim (SQ), harus segera merealisasikan janji-janjinya yang pernah disampaikan saat kampanye Pilbup lalu. Sebab, memang cukup banyak janji yang disampaikan SQ. Jika tidak misalnya, akan membuat masyarakat Gresik merasa tercederai.

Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid, Rabu (24/2). Menurut Hamid, konflik politik sekarang sudah bukan saatnya lagi. Jika terjadi beda kepentingan dan pilihan pada saat Pilbup lalu, harus segera diakhiri. Dan SQ harus bisa merangkul semua komponen yang pernah berseberangan dengannya pada saat Pilbup lalu. ‘’Kini saatnya bagi semua untuk bersatu kembali membangun Gresik ke depan yang lebih baik lagi,’’ harap Hamid.

Menurut Hamid, pada saat Pilbup lalu memang cukup banyak janji – janji yang disampaikan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Golkar dan Demokrat ini sesusai dengan visi dan misinya.

Selain untuk melakukan perubahan dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, juga sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kini kata Hamid, Ketua DPRD dari Partai Golkar ini program yang paling mendesak untuk segera diselesaikan SQ diantaranya penanganan musibah banjir akibat luapan dari Kali Lamong di wilayah Gresik Selatan. Sebab, banjir ini terjadi hampir setiap tahun, tapi belum ada penyelesaian secara konkrit. ‘’Tapi yang menjadi kendala, kadang warga sendiri tak mau lahannya dibebaskan. Sehingga penanganannya tak bisa tuntas,’’ terang Hamid.

Selain itu, tambah Hamid, sejumlah mega proyek yang pada saat kepemimpinannya

kerin ikanto/bhirawa

Abdul Hamid

peridoe lalu belum tuntas, juga harus segera diselesaikan.

Diantaranya, adalah pembangunan Gedung WEP (Wahana Ekspresi Poesponegoro) tahap II, Stadion Joko Samudro dan BGS (Bendung Gerak Sembayat) di Desa Sidomukti, Kec Bungah yang kabarnya akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Agustus 2016 mendatang.

Janji lain, lanjut Hamid, SQ juga harus bisa membutikan kalau bisa menaikkan APBD Kab Gresik diatas Rp8 triliun.

Sebab, janji untuk menaikan

APBD di atas Rp8 triliun ini berulang kali disampaikan Sambari-Qosim pada saat kampanye lalu. Bahkan, pada saat debat calon yang diselenggarakan KPUD Kab Gresik di Gedung WEP sebelum Pilbup digelar, soal kenaikan APBD menjadi perdebatan menarik antara pasangan SQ dan BERKAH (Husnul KhuluqAhmad Rubaie). ‘’Jika saya bersama Pak Qosim kembali terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan menaikkan APBD Gresik di atas Rp8 triliun selama lima tahun,’’ kata Sam-

bari saat itu.

Sementara, Sambari bersama Qosim sendiri dalam kepemipinannya periode kali kedua dipercaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik akan bekerja secara keras untuk mewujudkan semua janji-janjinya. SQ juga menepis anggapan jika kepemimpinanya kali ini tidak akan serius. ‘’Kami sebagai kepala daerah siap mengawal Gresik dan selalu berupaya bekerja sungguh-sungguh dan ikhlas untuk membangun Gresik,’’ kata Sambari.Q eri.adv

kerin ikanto/bhirawa

Sambari Halim Radianto-Moh Qosim saat dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati Gresik oleh Gubernur Jatim DR H Soekarwo SH MHum.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Mantan Sekwan Lamongan Akhirnya Dipenjara Lamongan, Bhirawa Sudah tiga hari ini menjadi hari yang tragis bagi sang koruptor. Lengkap sudah, delapan tersangka korupsi dana perjalanan dinas (Perdin) DPRD Lamongan pada tahun 2012 sebesar Rp 3,2 miliar, akhirnya semuanya sudah lengkap dikurung di penjara. Menyusul peserta kedelapan tersangka korupsi Pedin 2012 dimasukkan sel tahanan.

Dia adalah Abdul Munir mantan Sekwan yang dijebloskan ke sel Lembaga Pemasyarakat (LP) Kelas II Lamongan, Rabu (24/2) setelah dua tersangka sebelumnya mantan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Rivianto yang juga terlibat korupsi perdin ditahan di LP. Abdul Munir yang memakai kemeja coklat bergaris kombinasi putih itu langsung diluncurkan memakai kendaraan tipikor ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II di Jl Soemargo. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan Abdul Munir yang diapit petugas Kejari sejak dari pintu ruang pemeriksaan menuruni tangga.

Abdul Munir yang bersembunyi di punnggung petugas Kejaksaan hanya diam dan tertunduk. Semua awak media tidak ada yang berhasil mendekati Abdul Munir untuk memintai konfirmasi. Sebab, pergerakan petugas yang terus mengapit terdakwa begitu cepat saat mau memasuki mobil tipikor. Q mb9

Kamis Kliwon 24 FEBRUARI 2016

Guru Rapat di Hotel, Siswa Diliburkan Tulungagung, Bhirawa Sebagian siswa sekolah dasar negeri di Kota Tulungagung, Rabu (24/2), diliburkan. Mereka diliburkan karena guru-gurunya sedang mengikuti rapat anggota tahunan (RAT) koperasi.

Hampir semua SD yang berada di wilayah Kecamatan Kota Tulungagung itu meliburkan siswa-siswinya dari kelas satu sampai tiga. Sementara untuk siswa-siswi kelas empat sampai enam meski tetap masuk sekolah, mereka dipulangkan pada pukul 08.00 WIB. Liburnya siswa-siswi karena ditinggal para gurunya ini membuat beberapa orang tua kecewa. Mereka menilai kegiatan rapat koperasi di waktu jam belajar mengajar tidak tepat dilakukan.

“Sebaiknya rapat koperasi bisa dilakukan setelah pulang sekolah. Mengapa harus di saat jam belajar mengajar. Ini kan menggangu jam belajar mengajar dan membuat siswa

diliburkan atau dipulangkan cepat,” tandas Achmad (40), salah seorang orang tua siswa.

Sejumlah orangtua siswa pada Bhirawa juga menyayangkan mengapa harus semua guru hadir di rapat koperasi yang berlangsung disalah satu hotel ternama di Kota Tulungagung tersebut. Bukankah setiap sekolah bisa mewakilkan satu atau dua gurunya saja sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

“Yang saya tahu bila ada RAT di KPRI seperti di Pemkab tidak semua PNS kemudian menghadirinya. Kan bisa diwakilkan. Kalau semua PNS Pemkab kemudian menghadiri RAT bisa-bisa pelayanan Pemkab lumpuh. Mengapa ini tidak dicontoh guru-guru,”

tandas orang tua siswa lainnya.

Informasi yang diterima Bhirawa, kejadian serupa tidak hanya terjadi kemarin yang dilakukan oleh guru-guru di Kecamatan Kota Tulungagung, tetapi juga dibeberapa kecamatan yang telah melakukan RAT. Di kecamatankecamatan itu juga meliburkan sebagian siswanya dan sebagian dipulangkan lebih cepat, seperti di Kecamatan Kauman dan Kecamatan Boyolangu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Drs Suharno, ketika dikonfirmasi mengakui jika sebagian siswa SD diliburkan. “Ya memang gurunya rapat koperasi. Sudah saya izinkan (untuk rapat koperasi), asal siswa diberi tugas di rumah,” ujarnya.

Menurut Suharno yang mantan Ketua PGRI Tulungagung ini, selain mengikuti rapat koperasi, para guru kemarin

Sekda Buka Diklatpim IV Angkatan XC Probolinggo, Bhirawa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Moch. Nawi, membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Angkatan XC Pola Kemitraan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 di ruang pertemuan Tengger Setda Kabupaten Probolinggo.

Pembukaan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Bagus Pujiono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Peserta Diklatpim IV berjumlah 30 PNS terdiri dari 17 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Diklatpim berlangsung 99 hari berakhir hingga 7 Juni 2016 mendatang di kompleks Diklat BKD Kabupaten Probolinggo. Tenaga pengajar/widyaiswara dalam Diklatpim Tingkat IV ini berasal dari widyaiswara/pengajar Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, dosen perguruan tinggi dan pejabat Pemerintah Kabupaten Probolinggo.Q wap

sekaligus mendapat pencerahan tentang kinerja guru. Utamanya, terkait pelaksanaan Kurikulum 2013.

“Ini hanya Kecamatan Kota saja. Yang (kecamatan) lainnya tetap masuk seperti bia-

sa. Pencerahan K13 (Kurikulum 2013) karena pada tahun 2017 diusulkan semua sekolah menggunakan K13,” paparnya sembari mengatakan pula jika kegiatan serupa dilakukan bergilir di setiap kecamatan.Q wed

Rekanan Proyek Gedung DPRD di-Blacklist

Akhir Februari, Perbup PAW Kades Selesai Sumenep, Bhirawa Peraturan bupati (Perbup) tentang pergantian antar waktu (PAW) kepala desa yang berhalangan tetap dikabupaten Sumenep, Madura ditarget selesai akhir bulan Februari 2016. Sebab, hingga saat ini, pembahasan yang dilakukan tim perumus perbup itu sudah mencapai 95 persen atau hanya tinggal 5 persennya.

"Akhir bulan ini harus sudah tuntas.

Sampai saat ini pembahasannya tinggal 5 persennya, jadi kemungikan besar bulan ini tuntas," kata Kabag Pemdes, Pemkab Sumenep, Ali Dafir, Rabu (24/02).

Dafir menerangkan, tim pembuat rancangan peraturan bupati (Perbup) itu sudah 22 kali melakukan pembahasan.

Alotnya pembahasan itu karena pemkab tidak ingin ada persoalan yang muncul dikemudian hari, karena PAW kades itu nanti dipilih hanya oleh segelintir orang sebagaimana diatur dalam perbup. "Ada 10 desa yang kepala desanya berhalangan tetap dan saat ini dijabat oleh sekdes sebagai penjabat kades. Jadi, kami sangat hati-hati membuat regulasi baru ini terkait dengan PAW kades," jelasnya.

Sesuai aturan yang ada, lanjutnya, pengelolaan dana desa, baik DD maupun ADD dilakukan oleh kades devinitif, bukan penjabat kades sehingga perlu adanya PAW kades dengan cepat. Sebab, jika masih menunggu pilkades serentak untuk mengisi kades, maka dana yang masuk ke desa itu akan sia-sia. "Makanya kami secepatnya regulasi PAW itu sudah kelar dan bisa diberlakukan agar semua desa yang dimaksut bisa mengelola dana yang masuk ke desa," tegasnya.Q sul

wiwieko/bhirawa

Pagar salah satu SDN di Kota Tulungagung ditutup rapat dan terlihat sepi karena sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar, Rabu (24/2) sekitar pukul 10.00 WIB.

khoirul huda/bhirawa

Kanit Reg Ident Polres Tuban saat melakukan pengecora jalan berlubang (23/2).

Laka Lantas Meningkat, Polres Cor Jalan Berlubang Tuban, Bhirawa Guna meminimalisir jumlah kecelakan di jalan raya, aparat kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tuban mengecor jalan yang berlubang serta menandai jalan bergelombang yang sering mengakibatkan kecelakaan para pengendara sepeda motor di jalur Pantura Tuban (24/02).

"Ini kita lakukan karena kondisi jalan lubangnya cukup dalam, supaya tidak terjadi kecelakaan, dan jangan sampai ada korban yang terperosok lagi," kata IPTU Ayip Rizal, Kanit Reg Ident Polres Tuban saat melakukan pengecora jalan berlubang (24/2).

Kanit Reg Ident yang pernah menjadi pemain Timnas Bola Voly menambahkan, pengecoran jalan berlubang itu hanyalah bersifat penanganan sementara. "Untuk yang bergelombang sementara kita kasih tanda pakai pilox putih supaya kelihatan kalau jalannya bergelombang. Dan kita akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait," terang IPTU Ayip Rizal.

Sebelum dilakukan pengecoran oleh Polisi, jalur pantura Tuban menuju arah Semarang sempat ditanami pisang oleh warga sebagai tanda bahaya, dikarenakan banyak pengendara motor yang jatuh karena terperosok lubang dan juga terpental akibat jalan bergelombang itu. "Sebelumnya sangat ngeri pak, banyak motor yang jatuh. Memang betul harus dikasih tanda garis-garis itu supaya

kelihatan kalau jalannya bergelombang," kata Khusnan salah satu penguna jalan.

Sejumlah warga berharap pihak pemerintah pusat bisa segera melakukan perbaikan jalan yang kondisinya berlubang dan juga bergelombang. Sejumlah titik diruas jalur Pantura Tuban mulai dari Widang sampai perbatasan Jatim-Jateng juga banyak yang mengalami kerusakan.

Dari data di Mapolres Tuban, angka kecelakaan lalu lintas sejak awal Januari hingga sampai dengan saat ini (24/02), jumlah kecelakaan sudah mencapai 208 peristiwa.

Adapun jumlah korban jiwa dalam kurun waktu kurang dari dua bulan ini sudah sebanyak 32 nyawa melayang di jalanan.

"Tahun kemarin (2015.red), pada bulan Januari dan Februari jumlah kejadian kecelakaan 126 kejadian kecelakaan dengan jumlah korban jiwa 29 orang, saat bertambah," kata IPTU Nungki Sambodo, Kanit Laka Sat Lantas Polres Tuban (24/02).

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya di Kabupaten Tuban tersebut sebanyak 80 persen dari kejadian yang ada melibatkan kendaraan sepeda roda dua, selebihnya sisanya kendaraan roda empat baik itu truk besar, bus, dan juga mobil pribadi. "Memang sebanyak 80 persen kecelakaan ini adalah sepeda motor. Dan faktor terbesar terjadinya kecelakaan selama ini adalah human error," pungkas Nungki.Q hud

Kota Madiun, Bhirawa Dinilai tidak bertanggungjawab dan tidak bisa menepati pengerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp29,3 miliar, PT. Aneka Jasa Pembangunan (PT. AJP) selaku rekanan proyek Gedung DPRD Kota Madiun, akhirnya diblacklist oleh Pemkot Madiun. Ini menyusul setelah perusahaan dari Surabaya itu tidak bisa menyelesaikan sisa pekerjaan dalam perpanjangan waktu 50 hari.

"Kalau dilihat kesanggupannya kan harusnya ada etika baik lah. Karena perpanjangan waktu 50 hari itu kan cukup lama. Tetapi apa kenyataannya, ya kalau hanya kurang sedikit aja mestinya kan selesai. Apalagi dalam perpanjangan 50 hari kan tinggal pekerjaan finishing saja. Kok tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ya, terpaksa PT AJP, kita blacklist saja," tegas Wali Kota Madiun, Bambang Irisanto, SH.MM kepada Bhirawa usai membuka Forum SKPD Pra-Musrengbang Rancangan Renja 2017 di di gedung Asrama Haji Pemkot Madiun, kemarin.

Menurut orang nomor satu di Pemkot Madiun ini, masalah pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang belum selesai pengerjaannya, PT AJP selaku rekanan biar menyelesaikan permasalahannya terlebih dahlu dengan para masndor dan pegawainya terlebih dahulu. “ Tetapi, kami Pemkot Madiun. Red), mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya yaitu proses untuk membuka lelang tender kembali,”kata Wali Kota meyakinkan.

Terus terang lanjut Wali Kota Bambang Irianto, dalam pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun dirinya sangat kecewa berat. Masalahnya, mendekati deadline, telah diberikan kemudahan tambahan waktu 50 hari kedepan dengan harapan pengerjaan bangunan gedung DPRD Ko-

ta Madiun bisa selesai.

Tidak tahunya, tetap tidak bisa menyelesaikan pengerjaannya bahkan bermasalah dengan pegawainya yang belum dibayar honornya.

“Kalau soal honor pegawai PT AJP belum dibayar itu, urusan dia (PT AJP). Urusan dengan kami (Pemkot Madiun.Red) ya pengerjaan bangunan gedung DPRD Kota Madiun selesai tepat waktu, itu saja. Itupun PT AJP tidak bisa menepatinya. Kalau sudah diberikan tambahan waktu 50 hari untuk penyelesaian pengerjaan, nyatanya tetap tidak bisa. Ya sudah di blacklist saja. Begitu saja kok repot,”papar Bambang Irianto mengakhiri pembicaraan dengan Bhirawa.

Ditemui terpisah, Kabag Administrasi Pembangunan Kota Madiun, Sadikun di Asrama Haji pada acara Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2016, membenarkan kalau soal pembangunan gedung DPRD Kota Madiun rekanannya PT AJP bakal di blacklist, karena tidak bisa menyelesaikan pengerjaannya.

Ditanya, bagaimana kelanjutan pengerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, katanya akan diadakan lelang tender kembali? Spontan Sadikun mengatakan kalau prosesnya memang demikian. “Tetapi sampai sekarang ini, kami belum mendapat mengajuanb dari Sekretaris DPRD Kota Madiun Agus Sugijanto selaku pengguna anggaran. Nanti kalau sudah ada pengajuan untuk diadakan lelang tender dari Sekwan, tentunya akan dibuka lelang tender kembali,” katanya.

Hingga Selasa sore (23/2), Sekretaris DPRD Kota Madiun, Agus Sugijanto, SH selaku pengguna anggaran proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun dengan dana Rp29,3 miliar itu, dihubungi via polselnya berkali-kali ada nada sambungnya tetapi tidak mau mengangkat ponselnya.Q dar

Dengan Prodamas, Gang Kecil Pun Bisa Disentuh Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Pemerintah Kota Kediri 2015 di Kelurahan Bujel memprioritaskan pembangunan fisik yang tidak mampu tersentuh program lainnya. Hingga pembangunan beberapa sarana ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memiliki tempat tinggal di gang-gang kecil.

Dikatakan Kepala Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Mujiyo, Prodamas 2015 lalu banyak masyarakat yang mengajukan pavingisasi jalan yang belum tersentuh aspal, pembangunan saluran dan lampu penerangan yang tidak mampu terjangkau pembangunannya dengan program lainya.

"Dengan anggaran Rp 50 juta per RT per tahun ini mampu menyentuh gang-gang kecil, sehingga program ini benarbenar mampu dirasakan oleh masyarakat. Sekarang gang

sempit sudah di paving, ada saluran juga, inikan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan, ekonomi dan sosial dilapisan masyarakat di tingkat bawah," kata Mujiyo.

Lebih lanjut untuk tahun 2016 ini prodamas di Kelurahan Bujel akan lebih banyak mengajukan pembangunan ekonomi dan sosial, seperti bansos untuk Lansia serta anak sekolah, kendati demikian masih ada pengajuan pembangunan fisik. "Kita semua berharap dengan prodamas ini

bisa menyelasaikan persoalan pembangunan,sosial dan Ekonomi pada tingkatan ini," terangnya.

Lebih lanjut, ada beberapa yang hingga saat belum bisa terakomodir dengan program ini, antara lain kelembagaan tingkat kelurahan seperti PKK dan Karang Taruna tidak bisa masuk dalam program itu, sebab RT cenderung berpikir pembangunan lingkungan sekitarnya saja.

"Ke depan semoga karang taruna dan PKK bisa terakomodir dengan program tersebut," tandasnya.

Sementara untuk antisipasi ketidak jelasan masyarakat perihal Prodamas, tenaga pendamping yang direkrut sebagai tenaga non Pns, diharapkan turun ke bawah, supaya lebih tahu pelaksanaan kegiatan Prodamas di

lapangan. Karena, tugas pokok pendamping di antaranya menyusun dan membuat RAB (Rencanan Anggaran Biaya), dan membantu tim kelurahan, serta memberikan saran serta alternatif tindak lajut penanganan demi kelancaran Prodamas.

Un Ahmad, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kota Kediri, mengatakan, memang, sejak digulirkanya Prodamas, direkrut 95 tenaga pendamping yang notabenya akan melakukan pemantauan dan segala hal yang berkenaan dengan program masyarakat.

Meskipun, secara garis besarnya, tenaga pendamping masih didominasi wajah lama, seperti halnya tahun 2015, lalu. Namun, mereka, para tenaga pendamping itu bisa berjalan secara maksimal dan sesuai rencana yang

Dengan Prodamas, gang kecil bisa dilakukan pavingisasi. sudah ditentukan.

“Tenaga pendamping saat ini, rata-rata diwilayahnya mendampingi 15-20 RT dan sejauh ini latar belakang pendidikan teknis

menjadi prioritas, sehingga bisa menguasai bidangnya yang akhirnya bisa terealisasi dilapangan secara maksimal,” ujar Kepala KPM Kota Kediri.Q van,hms,adv

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 24 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

FPPP Minta Bupati Stop Izin Perumahan di Lahan Produktif Bondowoso, Bhirawa Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), KH. Imam Thahir meminta dengan tegas ke Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni melalui Bagian Perizinan agar tidak memberikan izin terhadap para pengembang yang akan mendirikan perumahan di lahan produktif. Sebab, hal itu akan menjadi ancaman terhadap hasil pertanian di Bondowoso dan juga akan mengganggu stok pangan.

Pernyataan itu disampaikan KH. Imam Thahir setelah ia melihat fenomena kian menjamurnya areal perumahan yang di bangun di atas lahan pertanian yang sangat subuh dan produktif. “Mestinya, pmembangunan itu diharmonisasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan RUTRK. Saya melihat, mereka (Bapeda dan Bagian Perijinan red) hanya melihat RTRW ini sebagai benda mati. Akhirnya apa, pembangunan kita ini sesuai dengan keinginan pengembang, bukan sesuai dengan RTRW kita ini,” katanya kesal.

Ia berharap, agar pembangunan di Bondowoso itu harus mengacu pada RTRW. jika tidak, hal ini tentu akan mengganggu ekonomi masyarakat Bondowoso. “Ya tetap mengganggu terhadap hasil pertanian, seharusnya stok kita tak kurang, tapi karena lahan produktif ini dibuat rumah, maka akan kurang, seharusnya kita dapat 10 ton karena lahan produktif jadi perumahan ya berkurang.

Kalau bagian perijinan mengerti itu, ya tak akan jadi begini, sebab sudah ada semua di RTRW. Bisa saja ada pengabaian terhadapa perda,” terangnya.

Ia meminta baik bagian perijinan melakukan peningkatan pengawasan, termasuk Bapeda,”Mereka harus tahu secara komprhensif terhadap pembangunan. Bapeda kan perencana secara keseluruhan,” terangnya.

Izin pengembang, mestnya tidak boleh di lahan produktif apalagi di lahan pertanian, seharusnya Bupati tidak beri ijin terhadap pengembang. “Proses perizinan itu harus dikontrol bersama agar tak ganggu pada lahan yang menjadi stok pangan. Bondowoso tidak boleh terganggu pada ketahanan pangan. Pemkab harus jeli dan melarang perumahan di lahan produktif,” tegasnya.Q har

7

Wisata Kolam Pemandian Goa Pote Ditutup Sementara Gara-gara Goyang Erotis Bangkalan, Bhirawa Penutupan Kolam pemandian Goa Pote di Desa Jaddih yang dilakukan oleh Pemkab Bangkalan, Selasa (23/2) mendapat apresiasi dari banyak kalangan, penutupan itu dilakukan karena imbas dari kegiatan yang dilakukan pengelola kolam yang dianggap melanggar etika moralitas dan Perda Kabupaten Bangkalan sebagai kota Dzikir dan Sholawat.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bangkalan salah satu organisasi kemasyarakatan yang mengecam keras goyang erotis yang diadakan di kolam pemandian Goa pote beberapa waktu lalu memberikan nilai positif terhadap Pemkab Bangkalan, karena menurutnya gerak cepat yang diambil Pemkab akan memberikan efek positif bagi semua kalangan.

"Penutupan terhadap kolam pemandian sudah benar?, karena mau dilihat dari kaca mata manapun, kegiatan itu sangat tidak dibenarkan dan menyalahi aturan," ucap Hasani Zuber, Ketua GP Ansor Bangkalan, Rabu (24/2).

Pasalnya, dari awal yang

getol mengecam keras kegiatan di kolam pemandian tersebut adalah GP. Ansor Bangkalan, bahkan GP. Ansor sempat melayangkan surat protes baik kepada Pemkab, DPRD, bahkan sampai Polres Bangkalan. "Ini adalah bentuk pendampingan terhadap masyarakat, mudah-mudahan semua bisa introspeksi diri atas kejadian ini, kita jangan lupa kalau Bangkalan kota Santri," tandas pria yang biasa di panggil Ra. Hasani ini.

Secara terpisah, Aliman Haris, Mantan Komisioner Komisi Informasi (KI) Bangkalan juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil Pemkab

Bangkalan dengan menutup sementara Kolam Pemandian Goa Pote jaddih yang dianggap melanggar Perda. "Kita harus mendukung langkah yang diambil pemkab, karena memang di kolam pemandian jaddih itu banyak anak kecil, apa lagi kejadiannya hari libur, seharusnya pihak pengelola kolam sadar itu," terang aliman.

Namun, lanjut Aliman, Penutupan sementara Kolam Pemandian Goa pote yang sudah terkenal itu, cepat diselesaikan, karena dengan ditutupnya kolam tersebut akan mengurangi tempat hiburan bagi masyarakat Bangkalan.

"Ya, seharusnya dalam minggu ini, pihak pemilik kolam duduk bareng dengan Pemkab, mencari jalan keluar terbaik, kalau memang ijinnya belum keluar seharusnya cepat diselesaikan," tandasnya.

Kabag Ops Polres Bangkalan, Kompol Pratolo menyatakan, pihaknya setelah berkordinasi dengan semua

pihak, menutup sementara wisata kolam pemandian yang ada di kawasan perbukitan desa Jaddih Kecamatan Socah.

"Penutupan sementara ini,

semata-mata demi menjaga stabilitas keamanan, kalau izinnya sudah keluar bisa dibuka lagi," ucap Pratolo.Q mb8

TNI-Warga Tuntaskan Pelebaran Jalan Sepanjang 1.250 Meter

Warga Lereng Kelud Tuntut Jaminan Sosial Kab Kediri, Bhirawa Kantor DPRD Kabupaten Kediri kembali diluruk pendemo. Setelah sebelumnya masa adari Aliansi LSM dan Ormas (ALOKA) menduduki kantor DPRD Kabupaten Kediri, kali ini giliran warga lereng kelud yang menuntut jaminan sosial dan kesehatan. Rabu (24/2).

Dalam aksinya warga lereng gunung kelud ini menuntut kalangan dewan mengevaluasi program jaminan sosial tahun 2015 dan segera merekomendasi rencana penganggaran kesehatan. Seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebab, kelayakan program tersebut masih jauh dari realisasi di masyarakat, mulai dari rumitnya administrasi hingga pelayanan yang buruk.

Lantaran tidak ditemui satupun anggota DPRD, sejumlah warga kecewa dan masuk ke gedung DPRD. Sejumlah warga akhirnya ditemui oleh Sekretaris DPRD. Dalam pertemuan ini, juga tidak membuahkan hasil karena seluruh ketua maupun anggota dewan tengah melakuakn kunjungan kerja ke luar kota.

“Jika DPRD Kabupaten Kediri tidak mencerminkan perilaku sebagai wakil rakyat. Karena setiap kali ditemui oleh rakyat, anggota DPRD terkesan menghindar dan menolak aspirasi rakyat. Padahal, aspirasi warga ini adalah buruknya pelayanan kesehatan yang notabenya menyangkut nyawa manusia,” ujar Daniel Arisandi, Jika aspirasi warga ini tidak digubris DPRD, pihaknya akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi dan bukan tidak mungkin akan memboikot program jaminan keshatan tersebut. Sementara Sekertaris DPRD Kabupaten Kediri Solihin didepan pendemo mengatakan akan mempertemukan mereka dengan anggota dewan dari komisi D. " Saat ini semua anggota dewan sedang kunker kami akan menemukan dengan anggota dewan dengan waktu yang tak bisa ditentukan" kata Solikin.Q van

mb8/bhirawa

GP Ansor Bangkalan, salah satu organisasi kemasyarakatan yang mengecam keras goyang erotis yang diadakan di kolam pemandian Goa pote beberapa waktu lalu memberikan nilai positif terhadap Pemkab Bangkalan, karena menurutnya gerak cepat yang diambil Pemkab akan memberikan efek positif bagi semua kalangan.

ristika/bhirawa

Situasi banjir bandang di pemukiman warga dan kendaraan yang mogok di tengah luapan banjir bandang di jalan jurusan Kecamatan Lengkong – Gondang.

Dua Kecamatan Tenggelam Nganjuk, Bhirawa Banjir bandang tenggelamkan wilayah Kecamatan Gondang dan Kecamatan Lengkong serta ratusan hektar sawah tanaman padi siap panen. Kondisi paling parah dimana ketinggian air mencapai 1,5 meter terjadi di Desa Ngujung, Desa Sumberagung, Desa Jaan, Desa Balonggebang di Kecamatan Gondang.

Sedangkan di Kecamatan Lengkong, banjir paling parah terjadi di Desa Jerukwangi.

Akibat seharian diguyur hujan, akses jalan dari Kecamatan Lengkong menuju Gondang sempat macet total lantaran banjir mencapai ketinggian sekitar setengah meter. Beberapa kendaraan roda empat dan roda dua banyak yang mogok di tengah genangan banjir setelah nekad menerobos luapan air hujan dari aliran sungai Gunung Kendeng Utara sore itu.

“Banyak kendaraan yang macet di tengahtengah banjir, karena nekad,” ujar Sarbini, (55), warga Desa Senggowar Kecamatan Gondang.

Menurut Sarbini, banjir bandang bukan hanya menenggelamkan akses jalan dan perkampungan, beberapa hewan ternak milik petani juga ikut terendam. Pemilik ternak terpaksa menyelamatkan hewan ternaknya ke tempat yang lebih aman.

Bukan hanya itu, banjir juga sempat memporak-porandakan beberapa pagar warga di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang, serta ratusan hektar tanaman padi yang siap dipanen ikut terendam. “Yang parah di Dusun Kedungpilang, ada ratusan hektar padi yang siap dipanen ikut terendam, serta di perkam-

pungan air mencapai ketinggian sekitar dada orang dewasa,” tegas Sarbini yang juga seorang guru di SMKN Gondang itu.

Saat itu, lanjut Sarbini, bersama beberapa teman guru di sekolah tempat ia mengajar sedang menyelenggarakan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian nasional bagi kelas XII. Tidak disangka, air mulai masuk lingkungan sekolah hingga beberapa ruang kelas mulai digenanangi banjir. Akibatnya, proses belajar mengajar pelajaran tambahan terpaksa diurungkan dan peserta didik dipulangkan. “Untung jam mengajar saya sudah selesai, anak-anak langsung saya pulangkan,” kata Guru Bahasa Indonesia itu.

Menurut Sarbini, hujan mulai mengguyur wilayah Kecamatan Gondang sekitar pukul 12.00 WIB hingga menjelang magrib. Sedangkan air mulai naik hingga menenggelamkan beberapa rumah warga sekitar pukul 14.00 WIB. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk Ir. Soekonjono menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan jumlah kerugian akibat banjir bandang yang menerjang dua wilayah kecamatan tersebut.

Namun demikian, Soekonjono telah memerintahkan seluruh anggotanya untuk terjun ke lokasi banjir, menginventarisir jumlah kerugian, baik material maupun jiwa. “Hingga saat ini belum ada laporan telah terjadi kerugian, kami masih terus melakukan pendataan di lokasi banjir,” ujar Soekonjono. Q ris

Jember, Bhirawa TNI bersama warga Warga Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember menuntaskan pelebaran jalan yang menghubungkan Dusun Arjasa - Dusun Lengkong Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Jember, Rabu (24/2). Kegiatan yang diprakarsai Koramil 0824/26 Jelbuk, berhasil lebarkan jalan tembus sepanjang 1.250 meter.

Danramil Jelbuk Kapten Inf. Agus Harijanto, kegiatan tersebut melibatkan 8 orang anggotanya, dibantu 37 orang warga masyarakat sekitar. "Pelebaran jalan tembus ini untuk mempermudah akses ekonomi yang menghubungkan Dusun Lengkong dan Dusun Arjasa.

Jalan ini, kini bisa diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda empat," ujar Agus kemarin.

Menurut Agus, untuk membuat pelebaran jalan tembus sepanjang 1.250 meter ini dibutuhkan waktu 4 minggu secara berturutturut dengan melibatkan warga sekitar. "Berkat ketulusan masyarakat merelakan tanahnya untuk dijadikan jalan, sehingga karya bakti pelebaran jalan tem-

bus tersebut dapat terwujud, sekarang masyarakat Dsn Lengkong dan Dusun Arjasa dapat terhubung dengan adanya jalan tersebut," katanya.

Menurut Agus, sebelumnya, jalan tersebut merupakan jalan setapak. Dengan adanya pelebaran jalan tembus ini, otomatis akan meningkatkan kelas dan harga pasaran tanah serta komoditi yang dihasilkan disepanjang jalan tersebut.

"Sehingga tidak ada ruginya apabila masyarakat merelakan tanahnya teriris 1-2 meter untuk kepentingan desanya," katanya pula.

Secara terpisah, Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Muhammad Nas, S.I.P mengungkap, bahwa karya bhakti yang dilaksanakan di Sucopangepok merupakan rangkaian kegiatan Serbuan Teritorial yang dilaksanakan di semua wilayah sepanjang tahun.

"Saya mengimbau kepada masyarakat apabila ada kendala prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, yang memerlukan karya bakti dipersilahkan untuk menyampaikan kepada Babinsa dan Koramil setempat," imbaunya.Q efi

efendi/bhirawa

Karya Bhakti TNI bersama Masyarakat yang berhasil menuntaskan pelebaran yang menghubungkan Dusun Arjasa - Dusun Lengkong Desa Sucopangepok Kec. Jelbuk, Rabu (24/2).

Puluhan Guru RA/TK Ikuti Lokakarya Pendidikan Karakter Untuk mewujudkan pendidikan profesional dan berkualitas menuju kemajuan pendidikan anak usia dini, maka para guru perlu melakukan metodologi dan strategi pembelajaran bagi anak didiknya. Setidaknya ada 80 guru Raudhatul Athfal (RA) atau Taman Kanak-kanak (TK) dan pengawas dibahwa naungan kementrian agama (kemenag) Kabupaten Bojonegoro mengikuti pelatihan pola asuh anak berbasis karakter.

achmad basir/bhirawa

Setidaknya ada 80 guru Raudhatul Athfal (RA) atau Taman Kanak-kanak (TK) dan pengawas dibahwa naungan kementrian agama (kemenag) Kabupaten Bojonegoro mengikuti pelatihan pola asuh anak berbasis karakter.

Loka karya yang diadakan Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Cepu, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) bekerjasama dengan Indonesia Heritage Foundation (IHF), dilaksanakan, Rabu (24/2) di Pusat Belajar Guru (PBG), Jalan Rajawali Bojonegoro.

Tujuannya untuk menerapkan metode pendidikan holistik berbasis karakter, dimana sekolah yang menerapkan metode belajar ini juga dikenal dengan Semai

Benih Bangsa (SBB). “Penerima manfaat program ini sekitar 90 sekolah yang terdiri dari pendidikan usia dini,” jelas perwakilan EMCL, Beta wicaksono, disela-sela lokakarya.

Program yang telah disetujui SKK Migas ini, kata dia, merupakan wujud komitmenEMCL dalam memajukan pendidikan di Bojonegoro. “Kami berharap, program ini bias bias mendorong menigkatakan kuliats tarfa hidup masyarakat sekitar wilayah

operasi kami,” ucapnya.

Sementara itu, Yudha Aviratri dari Indonesia Heritage Foundation (IHF), menjelaskan, pendidikan berkarakter merupakan metode pendidikan mengajarkan nilai-nilai baik kepada anakanak. “Kita menyentuh emosi anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai baik itu dengan terus menguatkan,” jelasnya.

Pendidikan dengan metode ini, kata Avi, harus menerus dan berkelanjutan. “Tapi yang lebih penting,pendidikan keluarga yang punya waktu lebih banyak dengan anak,” tuturnya.

Menurutnya, dalam kontek pendidikan, belakangan ini kita sering menganggap remeh terhadap guru RA/TK. Padahal, guru tersebut merupakan orang pertama yang membangun pondasi pendidikan menuju jenjang seko-

lah lain.

“Ibarat membangun sebuah bangunan, maka guru tersebut adalah arsitek pertama yang menjadikan bangunan itu kokoh.

Tanpa pondasi dasar, maka bangunan setinggi apapun akan roboh,” sebut Avi. Usai mengikuti lokakarya harapannya guru juga bisa melakukan sharing dengan orang tua bagaimana pentingnya hubungan antara ibu dan anak yang dapat membentuk karakter. Serta pola asuh orang tua bisa menjadi benteng pertahanan bagi pendidikan karakter anak tersebut.

“Kita harapkan dengan pelatihan ini, para guru RA/TK memiliki peran dan persepsi pembelajaran yang sama, demi meningkatkan mutu pendidikan pada anak usia dini di masa mendatang,” pungkasnya.Q bas

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,721.00

13,585.00

SGD

9,797.91

9,698.72

EUR

15,367.52

15,213.84

JPY

11,740.40

11,621.04

GBP

19,994.24

19,789.27

Sumber: Bank Indonesia (5 FEBRUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Pertumbuhan Ekonomi Pertanian di Jember Terendah Jember, Bhirawa Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Jember menempati posisi terendah, yakni sebesar 3,54 persen, kata Bupati Jember Faida dalam penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2015.

“Seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi dialami sektor konstruksi 13,24 persen, sedangkan pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian 3,54 persen,” kata Faida usai rapat paripurna nota pengantar LKPJ tahun anggaran 2015 di ruang sidang utama DPRD Jember, Jatim, Rabu (24/2).

Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2014 sebesar 6,15 persen dan sedikit melambat dibandingkan tahun 2013 mencapai 6,22 persen karena beberapa tekanan, gejolak, dan stimulus ekonomi yang terjadi dan ikut mewarnai pembentukan pertumbuhan ekonomi di Jember.

“Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan potensi terbesar di Kabupaten Jember, namun dalam beberapa tahun terakhir sektor itu belum tergarap secara maksimal,” tuturnya.

Untuk itu dalam kepemimpinananya selama lima tahun ke depan, Faida bersama Wakil Bupati A. Muqit Arief menyatakan kesiapannya untuk memfokuskan pembangunan dan pengembangan sejumlah sektor yang pertumbuhan ekonominya rendah.

“Untuk sektor pertanian, saya telah menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan sektor pertanian yakni dengan cara melakukan intensifikasi dan pengolahan produk pertanian,” ujarnya.

Ia mengatakan produk dan pengolahan pertanian jika tidak diperhatikan, maka akan berdampak cukup besar terhadap masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadi prioritas selama lima tahun ke depan. Q efi,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda C100, th. 1997, Hitam, AG6051SB, a/n. Karsito, Ds. Bungur, Karangrejo-TAgung No. 433/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2013, Merah, AG3266RAG, a/n. Miswan, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 434/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Biru, AG6059TI, a/n.

Salimatin, Ds. Ngunggahan, Bandung-T.Agung No. 435/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3094.FJ, a/n ABD.KADIR DS.SILOMUKTI RW.01/01 KEC.MLANDINGAN SITubondo.

No. 436/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.6188.FG, a/n DANIEL JAYA PRANATA KEL.MIMBAAN RW.11/01 KEC.PANJI SITubondo.

No. 437/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P2752.EV, a/n AHMAD FAUZI DS.SB.REJO RW.04/05 KEC.B.PUTIH SITubondo No. 438/IMB/BI-II/2016

SURABAYA KEHILANGAN BUKU UJI KEUR TRUCK a/n. Fatimah. Jl Margorejo 1-G/9-D SBY . No SB232095 a/n. Soebroro Sidik No. 439/IMB/BI-II/2016

PASURUAN HILANG STNK Merek: Honda, no Polisi: N 2041 WE, Tipe: NC11BF1D AT, Jenis: Sepeda Motor, Model: Sepeda Motor, Th.pembt: 2013, isi silinder: 110 CC, warna: putih, no rangka: MH1JFD220DK343274, no mesin: JFD2E2338933, No. 440/IMB/BI-II/2016

Pakde Karwo Minta Bulog Naikkan NTP dan HPP Petani Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, Dr.H. Soekarwo meminta Bulog menaikkan nilai tukar petani (NTP) dan harga pembelian pemerintah (HPP) petani karena fungsi bulog adalah menstabilkan harga di pasar dan menjadi penghubung tata niaga antara petani dan pembeli di pasar.

“Jadi, Bulog harus mulai memikirkan cara untuk menaikkan NTP dan HPP petani, salah satunya adalah dengan membeli gabah kering giling dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), bukan gabah giling panen. Dengan demikian NTP dan HTP petani bisa sedikit naik,” demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Penandatanganan MOU Antara Perum Bulog Divre Jatim dengan KTNA Provinsi Jatim dalam rangka Sinergi Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Tahun 2014 Untuk Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan di Provinsi Jatim dan Nasional di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Divre Jatim, Surabaya, Rabu (24/2).

Menurutnya, dengan membeli gabah giling panen nilai tambah petani meningkat mencapai 20 persen.

Hal tersebut merupakan upaya lainnya dalam membenahi tata niaga melalui kelembagaan Bulog dan HPP. “Jangan sampai ada truk yang ke sawah untuk mengambil gabah kering panen akan tetapi harus gabah kering giling,” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya. Berbagai upaya dilakukan Pemprov Jatim agar petani bisa meningkatkan produksinya diantaranya dengan memberikan bantuan alat combine harvester. Dengan combine harvester panen dapat dikerjakan lebih cepat dan hemat waktu yakni 2,5 s/d 3 jam/ha yang dapat menghemat tenaga kerja karena proses ini cukup dikerjakan oleh 1-4 orang saja.”Dengan combine harves-

Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Penandatanganan MOU Antara Perum Bulog Divre Jatim dengan KTNA Provinsi Jatim dalam rangka Sinergi Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Tahun 2014 Untuk Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan di Provinsi Jatim dan Nasional di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Divre Jatim, Surabaya, Rabu (24/2).

ter, kehilangan hasil panen bisa ditekan menjadi kurang dari dua persen.

Bayangkan bila dipanen secara manual kehilangan hasil mencapai 12 persem, bahkan lebih. Jadi petani tidak merugi dan mendapatkan tambahan hasil sebanyak kurang lebih sepuluh persen setara dengan 600kg gabah/ha yang di asumsikan hasil panen enam ton/ha,” imbuhnya.

Pemprov Jatim juga memberikan bantuan kepada petani berupa hibah chopper/granulator untuk mengubah bahan dasar menjadi pupuk organik yang berasal dari dana APBD 20092015 kepada 2.329 unit/kelompok.

Dari bantuan chopper/granulator tersebut mampu menyerap tenaga kerja lima orang/hari/unit. Maka bisa dihitung biaya operasional 20 hari/

bulan maka jumlah Hari Orang Kerja (HOK)1 tahun = 2.329 x 5 orang x 20 hari x 12 bulan = 2.794.800HOK. Dari jumlah tersebut, mampu mencukupi kebutuhan sarana produksi, khususnya pupuk organik sebesar 65.423 ton di tahun 2015.

Pemprov Jatim juga memberikan stimulus kredit khusus di sektor pertanian yang ditempatkan modal yang disetor sebanyak Rp 200 Milyar di PT Bank UMKM ditambah Rp 25 Miliar untuk penjaminan Kredit melalui PT Jamkrida .

Ia menambahkan, berdasarkan data, setiap tahunnya lahan produktif yang beralih fungsi sekitar 1.080 hektar. Meski luas lahan produktif berkurang, tetapi produktivitas mengalami peningkatan. Sebagai contoh,

pada tahun 2015 jumlah panen gabah kering giling di Jatim naik dari 13,02 juta ton menjadi 13,657 juta ton atau naik 650 juta ton. Dua komoditi pangan utama mengalami surplus yakni padi surplus 4,94 juta ton.

Angka tersebut mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia sebanyak 43,3 juta jiwa dengan perhitungan konsumsi beras nasional sebanyak 114 kg/kapita per tahun.

Selain padi, komoditi jagung juga surplus sebesar 3,4 juta ton.”Sekitar 650 ribu ton kenaikan gabah kering giling di Jatim, dan ini paling tinggi se-Indonesia. Hal ini harus kita apresisasi. Sedangkan hanya kedelai yang mengalami defisit yakni sebesar 46,9 ribu ton,” jelas Pakde Karwo sapaan lekatnya. Q ma.iib

Pemkab Tuban Tagih Komitmen Bulog Tuban, Bhirawa Badan Urusan Logistik (Bulog) harus berkoitmen mengganti Beras Sejahtera (Rastra) duluh beras Miskin (Raskin), jika dalam penyalurak beras untuk warga kurang mampu di Tuban itu berkualitas kurang bagus.

“Bulok harus punya komitmen mengganti jika beras yang didistribuasikan itu dipandang terlalu buruk bahkan tidak layak kionsumsi,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Tuban Dr.Budi Wiyana, M.Si, usai menghadiri rapat evaluasi Rastra 2015, di Pendopo Kabupaten Tuban, Rabu (24/ 2). Menurut Budi wiyana, setelah Bulog punya komitmen un-

tuk mangganti, masyarakat juga harus aktif, yakni dengan melaporkan jika menemukan beras dengan kualitas tidak semestinya. “Hanya dengan dikeluhkan tidak akan bagus sendiri, makanya jika ada beras Rastra tidak bagus yang dikirim Bulog, langsung dilaporkan saja agar diganti,” katanya.

Disamping itu, pihak pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan mengevluasi, karena persoalan beras sejahtera ini kerap didapatkan dengan kualitas buruk meski sudah seringkali dikembalikan.

“Jangan sampai setelah dikembalikanpun ada beras kualitas tidak bagus lagi, jangan jangan

setelah beras diganti pengiriman berikutnya sama saja tidak bagus itu yang tidak kita harapkan,” terang mantan Kepala Bappeda Pemkab Tuban ini.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Sumurgung, Kecamatan Tuban Mujami’in mengatakan, yang diberikan kepada masyarakatnya kerap memiliki kualitas buruk, namun masyarakatnya enggan menukarkan karena proses pengembalian biasanya akan berlangsung lama. “Mau ditukar bagaimana, prosesnya lama sampai seminggu, masyarakat kami juga menyadari jadi kadang tetap diterima saja,” kata Kades Sumurgung. Q hud

Per 1 April, Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Turun Surabaya, Bhirawa Pengguna KA Ekonomi untuk jarak sedang dan jauh akan bergembira. Pasalnya mulai keberangkatan per tanggal 1 April 2016, tarif beberapa KA ekonomi jarak jauh dan sedang bersubsidi mengalami penurunan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

(PSO). Suprapto, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya membenarkan kabar tersebut di tempat kerjanya di kawasan Gubeng Surabaya. Turunnya tarif KA Ekonomi tersebut sebagai bentuk pelayanan PT KAI kepada masyarakat, terkait moda transportasi kereta api.

“Kita selaku regulator transportasi kereta api menyambut baik atas keputusan Menteri Perhubungan ini, dengan turunnya tarif tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meringankan biaya masyarakat, terutama mereka yang terkait

dengan kegiatan ekonomi setiap harinya,” ujar Suprapto, Rabu (24/ 2) kemarin. Total 17 rute perjalanan mengalami penurunan tarif, dengan rata-rata penurunan hingga 5% . Penurunan tarif ini dilakukan Pemerintah sebagai respon dari turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku sejak 5 Januari lalu. “Kami di PT KAI juga menyesuaikan tarif mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Jadi seluruh petinggi jajaran PT KAI telah melakukan kajian, untuk menghitung besaran harga tarif baru nantinya yang akan berlaku pada 1 April 2016. Q wil

Gerakkan Ekonomi Desa, Pemkab akan Revitalisasi Bumdes Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Bondowoso akan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian rakyat kecil dan membantu permodalan warga.

Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni ketika dikonfirmasi melalui Kepala Bappemas Kabupaten Bondowoso, Abdurrahman, menjelaskan, Bumdes meru-

Kamis Kliwon, 25 FEBRUARI 2016

pakan salah satu lembaga perekonomian di desa, oleh karenanya, setiap desa harus mengelola Bumdes, sebab Bumdes inilah yang akan menopang percepatan per-

Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni bersama Pak De Karwo saat menerima JPIP dalam bidang ekonomi kreatif.

ekonomian yang ada di desa.

“Jadi, salah satu upaya kita untuk melakukan percepatan ekonomi di tingkat desa adalah melakukan revitalisasi Bumdes. Hal ini penting dilakukan mengingat selama ini Bumdes masih belum maksimal. Kita dorong itu agar desa benar-benar memperhatikan Bumdes,’ katanya, Rabu (24/2).

Tahun ini Bappemas memprogramkan kegiatan pengembangan Bumdes, yang salah satu programnya yaitu mereitasasi Bumdes yang ada. Sementara desa yang belum memiliki Bumdes akan segera dibentuk. Saat ini pihaknya mulai mengevaluasi Bumdes untuk mengetahui perkembangan Bumdes.

Abdurrahman juga menjelaskan, di Bondowoso, ada lima desa yang mengelola Bumdes dengan baik.

Lima desa dimaksud yaitu, Desa Sucolor Kecamatan Maesan, Desa Dawuhan dan Desa Wonosari Kecamatan Grujugan, Desa Sumber Ma-

lang dan Desa Gubrih Kecamatan Wringin. Masyarakat setempat mengelola Bumdes yaitu dengan memberikan pinjaman permodalan kepada perorangan maupun kelompok dengan perjanjian bagi hasil. Lima desa tersebut mengelola Bumdes mulai tahun 2015 dengan memperoleh bantuan keuangan khusus dari provinsi.

“Kami mengapresiasi lima desa itu karena mereka mampu menjalankan Bumdes dengan baik sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah Jawa Timur,” terangnya. Dan tahun ini, ada empat desa lagi yang akan mendapatkan bantuan yang sama untuk memberdayakan Bumdes. Masingmasing desa akan mendapatkan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah. Abdurrahman berharap, desa benarbenar mengelola Bumdes dengan baik, sehingga mampu menopang percepatan perekonomian masyarakat desa setempat. “Kami

harap, desa yang lain termasuk desa yang akan mendapatkan bantuan itu melaksanakan dengan baik, termasuk desa-desa yang lain yang masih belum memiliki Bumdes,’ katanya.

Sementara itu kepala Bappeda Bondowoso Ir Matsakur MSi mengakui jika saat ini Bondowoso sedang gencar untuk menggerakkan ekonomi desa melakui BUMDES, sehingga menurutnya dalam setiap kesempatan Musrenbang di Kecamatan pihaknya mendorong pada semua desa untuk mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk pengembangan Bumdes.

“Saya waktu itu mendampingi Bapak Bupati ketika presentasi di Kementerian Desa, daetah Tertinggal dan Transmuigrasi (PDTT), sesuai arahan Menteri untuk menggerakkan perekonomian desa diharapkan untuk mengembangkan Bumdes,” katanya. Q har

E- commerce sangat berdampak positif bagi bisnis perhotelan.

Perhotelan Diuntungkan Adanya OTA Surabaya, Bhirawa Dunia e-commerce benarbenar dimanfaatkan pihak perhotelan khususnya hotel-hotel di Surabaya, mengingat persaingan diantara mereka cukup ketat. Online Travel Agent (OTA) inilah yang menjadi ujung tombak hotel untuk menambah tingkat hunian kamar.

Menurut Marketing Communication Yello Hotel, Maulandiki Dani mengatakan, dampak OTA sangat luar biasa bagi hotelnya karena banyak tamu yang datang dari OTA tersebut.

“Hampir setiap harinya itu ada sekitar 20an tamu yang menginap di Yello melalui OTA daripada yang walk in, jadi dampaknya sangat positif dan sangat menguntungkan bagi kami.

Sebab saat hotel sepi ternyata masih ada tamu dari OTA namun kami juga memperjelaskan ke mereka apabila okupansi sedang tinggi,” jelas Diki, kemarin

Rabu (24/20).

Jadi akan ada yang memonitor semua hotel di Surabaya apakah hotel itu okupansinya sedang tinggi atau tidak dan apabila okupansi tinggi maka OTA ini akan diberikan kabar untuk menahan tamunya terlebih dahulu karena harga yang disediakan pihak hotel jauh lebih mahal. “Biasanya mereka juga menggunakan dynamic rate sehingga mereka bisa menyesuaikan harga perhotel. Sedangkan harga antara OTA dengan walk in sebenarnya tidak jauh berbeda hanya terpaut sekitar Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu saja,” ujarnya.

Sedangkan harga yang ditawarkan OTA lebih murah dibandingkan walk in karena sebelumnya sudah ada kontrak antara pihak OTA dengan pihak hotel dengan pemberian komisi sekitar 15% hingga 25% tergantung perjanjian kontraknya. Q riq

PENGUMUMAN LELANG

Peningkatan Avour Buntung Ds. Segorotambak Kecamatan Sedati Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Pemeliharaan Avour Bahgepuk Ds. Balongdowo Kecamatan Candi Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

Kamis Kliwon 25 FEBRUARI 2016

KILAS AREMANIA

BMKG Prediksi Malang Diguyur Hujan Lebat Kab Malang, Bhirawa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Karangploso Malang memprediksi Malang Raya akan diguyur hujan lebat dalam sepekan ini. Terhitung sejak Selasa (23/2) kemarin hingga tujuh hari ke depan, Malang Raya bakal diguyur hujan lebat selama tiga hari.

Dalam perkiraan cuaca yang dirilis BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bakal terjadi Rabu hari ini (24/2), Sabtu (27/2) dan Senin mendatang (29/2).

Diperkirakan hujan lebat akan terjadi mulai siang hingga malam hari. Khusus pada hari Senin, hujan lebat terjadi pada siang hingga sore hari.

Sedangkan arah angin pada saat terjadi hujan lebat, berhembus dari Selatan hingga Barat, dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 30 kilometer per-jam.

Kemudian suhu udara ada pada kisaran antara 20 hingga 31 derajat celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98 persen.

Atas kondisi demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari hujan lebat yang dibarengi angin kencang.

Terkait dengan perkiraan cuaca tersebut, BPBD Kota Batu dan Kab Malang menghimbau agar masyarakat segera melaporkan jika terjadi bencana longsor, banjir maupun pohon tumbang.

“Kita selalu menyiagakan personel selama 24 jam on call, termasuk relawan dari berbagai instansi terkait,” kata Ketua BPBD Kota Batu, Sasmito.Q sup

MALANG RAYA

Gus Ipul Imbau Pemda Siapkan Alternatif Lain Soal Kantong Plastik Berbayar Malang, Bhirawa Kebijakan Pemerintah Pusat soal pengurangan kantong plastik (kresek), di pasar tradisional, supermarket dan minimarket dengan membayar per kantong Rp200, ditanggapi serius oleh Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusup.

“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan alternatif terkait kebijakan Pemerintah Pusat melalui Menteri KHK mengenai kantong plastik berbayar,” imbau Gus Ipul, Rabu (24/2), usai membuka Seminar Ekonomi yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, di Best Western OJ, Kota Malang.

Menurutnya, Pemda harus menyediakan kantong lain, yang dapat digunakan masyarakat untuk berbelanja.

Sedangkan aturan baru dari pemerintah itu sangat positif, tapi pemerintah juga harus

ada jalan keluar, jika kantong plastik berbayar, maka harus diberi alternatif lain. Agar masyarakat bisa memilih jenis bahan tas belanja selain kantong plastik.

Gus Ipul mengaku, jika kebijakan itu sedikit menambah biaya belanja masyarakat, khususnya mereka yang membeli di pasar tradisional, supermarket dan minimarket. Sementara, kebijakan pembelian kantong plastik harus ada alternative lain, seperti pemerintah memberikan tas dari kain atau tas berbahan ramah lingkungan. “Tentunya hal itu bisa menjadi jalan keluar

masyarakat,” ungkapnya.

Terkait dengan besaran harga kantong plastik berbayar tersebut, ia mengatakan, harga Rp200 per kantong plastik itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga dengan kebijakan itu bukan untuk mencari keuntungan, namun untuk mengurangi peng gunaan kantong plastik. Sedangkan tujuannya untuk mengajak masyarakat mengubah pola pikirnya dalam menggunakan kantong pastik.

“Kalau dengan harga segitu sudah bisa mengubah perilaku yang bagus. Maka dalam waktu 3 bulan pemerintah akan mengevaluasi menyeluruh. Karena dengan melakukan evaluasi akan mengetahui seberapa besar masyarakat mengurangi dalam menggunakan kantong plastik dengan sistem berbayar,” papar Gus Ipul.

Dalam kesempatan itu, ia

muhammad taufiq/bhirawa

Wagub Jatim Saifullah Yusup saat memberikan materi Seminar Ekonomi yang diselenggarakan PWI Malang Raya, di Best Western OJ, Kota Malang menambahkan, uang sebesar Rp200 dalam pembelian kantong plastik itu, akan masuk pada kas daerah. Sehingga dengan masuk uang tersebut, nantinya akan dikembalikan

Apel Batu Sediakan Wakil Wali Kota untuk PDIP Batu, Bhirawa Pesta Demokrasi Kota Batu yang tertuang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 telah banyak menggelitik banyak pihak. Tak terkecuali para Kepala Desa dan Lurah yang saat ini masih memegang jabatannya. Melalui perkumpulan yang diberi nama Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu, mereka mengambil formulir bakal calon wakil wali kota yang disediakan DPC PDIP Kota Batu.

“Kami di perkumpulan Apel Batu ini sudah menentukan dan punya beberapa calon. Kamipun sudah mengambilkan formulir pendaftaran calon di Kantor PDIP untuk mereka,” ujar Ketua Apel Kota Batu, Tri Wahyuono Effendi, Rabu (24/2).

Namun Pendik, panggilan akrab Tri Wahyuono Effendi, masih enggan untuk menyebutkan nama calon wakil wali kota yang mereka sediakan untuk PDIP. Namun ia membenarkan jika calon dari Apel tersebut disediakan untuk menduduki calon wakil wali kota. Tetapi jika calon dari Apel diminta untuk menduduki calon wali kota, iapun tak berkeberatan.

Apel Batu telah mengambil dua formulir dari PDIP. Namun Kades Pendem ini menolak untuk menyebut siapa nama calon yang mereka dukung. “Yang pasti formulir sudah kita ambil untuk mereka.

Tetapi untuk siapa formulir tersebut nanti pada waktunya akan kita tunjukkan,” terang Pendik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Pendem.

Ia menambahkan bahwa Apel Batu harus melakukan Rapat Kerja Khusus untuk penunjukkan ini yang akan segera diselenggarakan dalam waktu dekat.

Terpisah, Ketua Tim 5 PDIP Kota Batu, Simon Purwoali, mengatakan sudah beberapa tokoh dari berbagai latar belakang telah menggambil formulir pendafataran di Kantor PDIP. “Memang pendaftaran calon banyak terjadi di hari terakhir pendaftaran yang jatuh pada tanggal 23 Februari kemarin,”tambah Simon. Q nas

untuk kepentingan masyarakat juga. Misalnya, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Q mut.cyn

Gus Ipul Kaji Permintaan Pengrajin Keramik Dinoyo

Potensi Ekonomi Harus Terintegrasi Malang, Bhirawa Petensi Ekonomi, sangat besar dan jika potensi sejumlah sektor terintegrasi, maka pertumbuhanya menjadi lebih cepat. Hal tersebut diungkapkan ekonom Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dias Satria ketika menjadi pemateri dalam seminar Outlook Ekonomi 2016 di Kota Malang, Rabu (24/2) kemarin.

Menurut ekonom muda itu, laju pertumbuhan ekonomi di Malang Raya sangat baik dibandingkan daerah lain.

Sebab Malang Raya memiliki tiga daerah yang masing-masing memilki potensi.

Ini kelebihan dan Keunggulan Malang dibandingkan daerah lain kata dia, adalah Malang Raya punya tiga daerah dengan potensi ekonomi yang besar.

Kota Malang, sambung Dias, potensi ekonomi terbesar berada di sektor pendidikan. Banyaknya jumlah mahasiswa khususnya dari luar Malang tentunya mengangkat potensi perekonomian Malang Pria yang juga staf ahli Dekan Fakultas Ekonomi UB Malang ini, menambahkan, Potensi perekonomian di wilayah Kabupaten Malang mayoritas berupa agro industrial, sementara di Kota Batu memiliki potensi ekonomi pariwisata.

Jika potensi ekonomi tiga daerah itu terkoneksi, maka perekonomian di Malang Raya pasti semakin maju.

Pihaknya mencontohkan, negara Swiss memiliki daya saing ekonomi tinggi.

Negara yang dikenal dengan negara penghasil coklat tersebut mampu mengintegrasikan bidang akademik dengan bisnis.

“Koneksi yang diterapkan di Swiss bisa diterapkan di Malang Raya, sehingga Malang menjadi daerah yang semakin maju,” tandasnya. Q mut

9

Akibat Drainase Buruk

supriyanto/bhirawa

ratusan kendaraan roda dua terendam air yang menggenangi area parkir Universitas Brawijaya saat hujan lebat mengguyur Malang pada Senin dan Selasa kemarin (23-2). Area parkir tersebut nampak seperti kolan sepeda motor.

Warga Bumiaji Dituntut Waspada Bencana Alam Batu, Bhirawa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur mengharapkan masyarakat di Kota Batu memahami bahaya bencana gerakan tanah. Hal tersebut dikemukakan oleh Kukuh Sujatmiko Kabid Geologi, ESDM Provinsi Jawa Timur dalam sosialisasi Penanggulangan Ben cana untuk mas yarakat terdampak bencana di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Rabu (24/2).

Kukuh menjelaskan sebagian besar kawasan di kota wisata ini memiliki potensi banjir dan tanah longsor yang sangat tinggi. Pengetahuan tentang bencana gerakan tanah ini penting diketahui oleh masyarakat, sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam yang mungkin bisa menimbulkan kerugian materiil atau pun menimbulkan korban jiwa.

“Kita berharap warga Kecamatan Bumiaji paham dan sadar akan berbagai resiko hidup di wilayah yang berpotensi bencana geologi,” ujar Kukuh, Rabu (24/2).

Menurutnya, Kecamatan Bumiaji berada di lereng Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang merupakan gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus. Bahkan bulan Februari tahun 2014 lalu, kecamatan Bumiaji juga menjadi kawasan terdampak letusan Gunung Api Kelud. Karena itu, pengetahuan terkait berbagai resiko bencana alam harus diketahui oleh warga.

Nara sumber lain dari Dinas ESDM, Supoyo menjelaskan tentang proses pelapukan tanah.

Ketika pelapukan terjadi, tanah akan menebal lantas mengikat air membentuk lapisan akifer untuk menyimpan air.

Tanah ini akan menumbuhkan tanaman yang mana bila tumbuh di daerah lereng yang curam, bisa menimbulkan tanah longsor. Tidak hanya menyimpan potensi ancaman menimpa apa yang ada di bawahnya, material longsor ini bila masuk ke dalam sungai bisa menimbulkan banjir.

Disisi lain, Endi Suhadi dari Badan Penanggulangan Ben-

cana Daerah (BPBD) Kota Batu menyampaikan materi manajemen bencana dan konsepsi bencana dalam pengurangan resiko bencana. Menurutnya ada 3 macam bencana yang mungkin terjadi, pertama bencana alam, non alam dan sosial.

“Bencana alam yang sering terjadi di Kota Batu adalah tanah longsor, ada beberapa daerah yang rawan terjadi bencana alam, seperti di Brau, Gunungsari, sekitar perbatasan Pujon dan beberapa daerah lainnya,” terang Endi.

Bencana alam lain yang kemungkinan terjadi adalah erupsi gunung, angin puting beliung, hingga banjir. Sementara bencana non alam, salah satu contohnya adalah kegagalan teknologi, wabah penyakit.

Diketahui, kegiatan sosialisasi ni diikuti oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, LSM dari beberapa desa di Kecamatan Bumiaji. Antara lain, Desa Tulungrejo, Sumberbrantas, Gunungsari, Punten, Bumiaji, Pandanrejo, Giripurno dan Sidomulyo. Q nas

Lambatnya Penomoran Rumah Menyulitkan Warga Batu, Bhirawa Menjelang akhir bulan Februari ini, masih ada sebanyak 31.611 rumah di Kota Batu yang belum memiliki plakat penomoran rumah yang baru. Kondisi ini tentu menyulitkan warga dalam bersosialisasi karena ada perbedaan nomor rumah antara plakat yang lama dengan yang baru.

Kepala Dinas Perumahan (Disperum) Kota Batu, Siswanto, membenarkan bahwa belum semua rumah warga Kota Batu telah mendapatkan penomoran rumah yang baru. Tercatat ada 31.611 buah rumah di Kota Wisata ini yang belum mendapatkan pembagian plakat penomoran rumah baru. “Pada tahun ini kita telah menganggarkan biaya pemasangan penomoran rumah baru untuk 70008000 rumah,”ujar Siswanto, Rabu (24/2).

Sebenarnya, program penomoran rumah baru hanya menggantikan plakat nomor rumah lama yang sudah usang dan tidak layak pakai. Namun permasalahan muncul, ketika terjadi perubahan nomor rumah bahkan perubahan nama jalan di depan gang rumah warga. Akibatnya, beberapa warga menunggu penomoran baru tersebut sebelum memperkenalkan alamat rumahnya kepada orang lain.

Seorang petugas terlihat tengah menyiapkan penomoran rumah berbentuk apel di Kecamatan Bumiaji. anas bachtiar/bhirawa

Diketahui, untuk program penomoran baru yang dimuali sejak tahun 2014 ini, ada sebanyak 61.844 unit rumah yang mendapatkan jatah plakat penomoran baru. Untuk Kecamatan Batu, plakatnya berbentuk buah melon, Kecamatan Junrejo berbentuk stawberry, dan Kecamatan Bumiaji berbentuk apel.

Di awal tahun pelaksanaan program, Pemkot telah menyelesaikan sebanyak 11.532 penomoran baru. Kemudian dilanjutkan tahun 2015 sebanyak 18.930 rumah.

Menurut Siswanto, ada beberapa kesulitan di lapangan

yang ditemui petugas Disperum sehingga proses penomoran rumah menjadi lambat. Di antaranya, untuk melakukan pendataan/klarifikasi data, disperum harus mengumpulkan pada RT dan RW. Namun pengumpulan tersebut tidak bisa dilakukan pada siang hari, karena bertepatan dengan jam kerja masing-masing RT dan RW tersebut.

“Akibatnya, pertemuan dengan RT dan RW banyak dilakukan pada malam haru sehingga memperlambat proses pengerjaan penomoran rumah,” ujar Siswanto.Q nas.sup

Malang, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, usai menghadiri dialog Economi Outlook, di Hotel Oj Western, Malang kemarin mengutarakan permohonan untuk pengelolaan eks Pabrik Keramik akan dikaji mekanismenya, agar tidak ada persoalan di kemudian hari.

“Prinsipnya, kita tidak keberatan, karena itu untuk azas kemaslahatan masyarakat. Hanya saja perlu dicarikan jalan keluarnya, agar tidak melanggar aturan,” ujar Wakil Gubernur yang biasa disapa Gus Ipul itu.

Menurut Gus Ipul, ini niat baik masyarakat untuk memanfaatkan aset yang tidak terpakai, dan kebetulan aset ini milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), makanya harus ada prosedurnya.

Namun demikian, prinsipnya dia sangat setuju, jika masyarakat menginginkan.

Karena selama ini, bekas pabrik keramik itu, sudah tidak terpakai sejak tahun 2005, dan kini sudah banyak yang rusak.

Apalagi saat ini bangunanya sudah mulai pada rusak. Jika tidak dimanfaatkan kerusakan semakin parah. Pihakya juga sudah melihat secara langsung keberadaan , bekas pabrik keramik tersebut.

Diakui Gus Ipul kebedaan pabrik keramik, saat ini sebenarnya sudah diambil alih masyarakat, dan produksi keramik Dinoyo itu sudah di ekspor ke luar negeri.

Itulah sebabnya, jika mas yarakat Dinoyo ingin mengelola bekas pabrik keramik itu, ia tidak keberatan. Karena gedung ini bisa digunakan untuk pelatihan, dan kepentingan lainnya.

Pihaknya juga meminta kepada, pihak Pemkot Malang, dalam hal ini bagian aset untuk segera memproses surat ke Provinsi, sehingga bisa segera di proses.

“Entah sistemnya seperti apa, apakah antar BUMD, atau bagaimana perlu kita dicarikan jalan keluarnya,”tutur Gus Ipul. Q mut

Kinerja Pimpinan SKPD Rendah Terancam Diturunkan Kab Malang, Bhirawa Bupati Malang, H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi meminta kabinetnya untuk memacu kinerjanya agar bisa mencapai program 100 hari kerja. Sehingga semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mensikronkan programnya dengan program 100 hari kerja Bupati ke depan.

Menurut Rendra Kresna, kepada wartawan Rabu (24/2) mengatakan, di masa jabatan bupati yang kedua kalinya ini, dirinya akan melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya. “Untuk itu, dirinya dengan Wakil Bupati mencahyono/bhirawa canangkan program 100 hari H Rendra Kresna kerja sebagai prioritas. Diantaranya, menyediakan mobil keliling untuk mempermudah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan selain itu, di setiap desa kita upayan memiliki website untuk mempermudah akses informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, dan tak kalah pentingnya dalam program lanjutan ini adalah di bidang infrastruktur. Sehingga kami memerintahkan Dinas Bina Marga untuk melanjutkan program sapu lobang pada infrastuktur jalan yang masih berlubang. Dan dirinya pun tidak akan menaruh dendam pada perbedaan di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) lalu. Meski ada kepala SKPD di Pemilukada berseberangan tidak mendukung dirinya.

“Namun, kami berjanji tidak akan ada balas dendam, tapi pejabat eselon II yang Sasaran Kerja Pegawai (SKP)-nya rendah akan kami turunkan sebagai staf biasa. Dan ini berlaku bagi semua pejabat atau PNS yang melakukan tindakan di luar kepantasan akan dikenakan sanksi,” terang Rendra.

Penegasan ini, lanjut dia, sebagai salah satu bentuk nyata program 100 hari kerja, yang salah satunya mencakup revolusi mental sebagai pengejawantahan program Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Karena itu dia berjanji untuk menegakan disiplin serta menegakkan aturan yang tegas bagi PNS. Saat Rendra disinggung terkait oknum PNS yang terlibat jaringan teroris dan ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror pada beberapa hari lalu. Rendra mengaku tidak akan memberikan ampun kepada PNS yang melakukan tindak pidana teror. Apalagi sudah masuk pada jaringan teroris. “Sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali dipecat. Dalam penegakan aturan harus tegas dan tidak ada belas kasihan,” tegasnya.

Sebab, lanjutnya, PNS yang terlibat jaringan teroris sejak administrasi sudah menyalahi aturan disiplin PNS dengan sanksi terberat yaitu dipecat dengan tidak hormat sebagai PNS. Dalam aturan disiplin bagi PNS, yang berujung pada pemecatan jika yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 46 hari dihitung secara akomulatif.

“Kami tidak setuju jika yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan sebagai PNS dengan alasan jihad. Sementara, jihad yang benar dan wajib hukumnya sesuai ajaran agama Islam adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan,” tandas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Malang ini. Q cyn

OLAHRAGA

10 KILAS JATIM

Pemkot Tangerang Lakukan Seleksi Atlet POPDA Tangerang, Bhirawa Pemerintah Kota Tangerang, Banten, mulai persiapan dengan melakukan seleksi atlet yang akan tampil dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2016 tingkat provinsi di Kabupaten Pandeglang.

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Rabu, mengatakan tahapan seleksi dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan kompetisi olahraga antarpelajar SMA/SMK se-Kota Tangerang.

"Ada 12 cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu atletik, taekwondo, gulat, tenis meja, karate, silat, voley indoor, voley pasir, sepak bola, panahan, renang serta bola basket," katanya.

Untuk pelaksanaan lomba, akan dibagi dalam dua tahap yakni enam cabang dilakukan pada Bulan Februari dan sisanya pada bulan Maret.

"Kegiatan ini adalah salah satu program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, sekaligus untuk menyeleksi atlet-atlet terbaik yang ada di Kota Tangerang untuk turut diikutsertakan dalam POPDA 2016 di Kabupaten Pandeglang," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah Kota Tangerang ingin melahirkan lebih banyak lagi atlet-atlet berprestasi.

Melalui kompetisi yang berkelanjutan seperti ini mereka akan semakin terlatih dan terbiasa hadapi persaingan yang sportif.

Kegiatan ini, lanjutnya tak lain sebagai wujud perhatian Pemerintah Kota Tangerang kepada insan olahraga dengan harapan dapat meningkatkan prestasi olahraga.

Sehingga dapat bersaing tak hanya di level daerah, nasional namun internasional. Kepada para atlet muda pun untuk selalu semangat serta giat dalam berlatih serta belajar.Q ant

Sulteng Masih Tunggu Kualifikasi Sepak Bola PON Palu, Bhirawa KONI Sulawesi Tengah masih menunggu babak kualifikasi cabang sepak bola untuk melengkapi kontingen dari provinsi tersebut pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016.

"Kita berharap bisa meraih tiket (sepak bola) ke PON XIX di Jabar 2016," kata Edison Ardiles, Kepala Sekretariat sekaligus Humas KONI Sulteng di Palu, Rabu.

Babak kualifikasi sepak bola PON 2016 direncanakan digelar pada Maret 2016.

Ia mengatakan, jika ternyata tim sepak bola Sulteng berhasil merebut tiket pada babak kualifikasi, maka jumlah cabang olahraga kontingen Sulteng yang akan berlaga di PON kali ini sebanyak 22 cabang.

Jika dibandingkan dengan PON-PON sebelumnya, pada PON 2016 ini baik cabang olahraga maupun jumlah atlet yang dipastikan berlaga untuk membela Provinsi Sulteng pada event empat tahunan tersebut merupakan yang terbanyak.

Melihat banyaknya atlet yang akan ikut pesta olahraga bergengsi di Tanah Air itu, semakin besar peluang kontingen Sulteng merebut medali, katanya.

Pada PON XIX di Jabar September mendatang, KONI Sulteng bertekad untuk memperbaiki peringkat dari papan bawah ke posisi lebih bagus.Q ant

12 Tim Bersaing di Turnamen Antarsatuan Kodam Makassar, Bhirawa Sebanyak 12 tim saling bersaing menjadi yang terbaik pada turnamen sepak bola antar Satuan Jajaran Kodam VII/Wirabuana yang mulai digulirkan di Lapangan Hasanuddin Makassar, Sulsel, 23 Februari 2016.

Penanggung Jawab Turnamen sepak bola Kodam VII/Wirabuana, Busahri di Makassar, Rabu, mengatakan tim yang ambil bagian itu masing-masing PS Armed, PS Arhanud, PS Rindam, PS Zipur, PS Korem 143, PS Korem 141, PS GHab Balak Disjan hngga PS Korem 123.

"Kejuaraan sepak bola antar satuan Kodam VII/Wirabuana ini sekaligus sebagai ajang seleksi untuk masuk PS AD," jelasnya.

Mengenai pelaksanaan kejuaraan tersebut, pihaknya mengaku sudah menjado program tahunan di Kodam sebgai upaya regenerasi pemain untuk tim PS AD. Untuk pemain yang berlaga di kejuaraan ini, kata dia, juga sudah ditetapkan bagi pemain yang berusia maksimal 27 tahun. Ini juga sebagai upaya untuk lebih memaksimalkan potensi tim saat berlaga di turnamen kedepan.

Selain sebagai ajang seleksi, turnamen ini juga bertujuan meningkatkan pembinaan kemampuan dan prestasi olahraga, sehingga prestasi olahraga prajurit Kodam VII/Wirabuana, dari waktu ke waktu semakin mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Bahkan kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai ajang untuk menggali potensi serta bakat olah raga sepak bola yang dimiliki oleh prajurit di jajaran Kodam VII/Wirabuana dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan kedepan.Q ant

Kamis Kliwon 24 FEBRUARI 2016

SIWO Jatim Award 2016

Pemanah Olimpiade Masuk Nominator Surabaya, Bhirawa Dua atlet panahan Indonesia yang berhasil meraih tiket ke Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil, Riau Ega Agata Salsabila dan Ika Yuliana Rochmawati masuk dalam nominator atlet putra dan putri terbaik 2015 versi Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jawa Timur (Jatim).

Ega dan Ika akan membela Indonesia di ajang olahraga paling bergengsi di dunia, Olimpiade. Tiket Olimpiade itu sendiri berhasil dikunci di kejuaraan dunia yang dilangsungkan di Kopenhagen, Denmark, akhir Agustun 2015 lalu.

Masuknya kedua nama ini membuat peta persaingan untuk menjadi yang terbaik di Jatim sangat ketat. Untuk kategori putra, Ega akan bersaing dengan Okky Adriyanto (sepatu roda), Popo Ario Sejati (balap sepeda) dan dua atlet panjat tebing senior, Galar Pandu Asmoro dan Aan Aviansyah.

Ika Yuliana juga harus bersaing dengan Hoiriyah (selancar angin), Thalita Judith Almira (menembak), Azizah Farchana (balap sepeda) dan atlet asal Malang, Elga Kharisma.

Nama terakhir dikenal sebagai ratu BMX Indonesia dan

Asia Tenggara.

"Tim khusus yang kami tugaskan untuk menjaring para nominator, sudah bekerja keras selama hampir dua bulan.

Mereka mengumpulkan datadata dari berbagai sumber.

Lima nominator dari masingmasing kategori adalah yang terbaik," ucap Haorrahman, Ketua Panitia SIWO Jatim Award 2015, Rabu (24/2).

Selain atlet, SIWO juga akan memberikan penghargaan kepada sejumlah pelatih yang dianggap berprestasi sepanjang tahun 2015. Nominasinya adalah Ronald Novar Mamarimbing (panjang tebing), Maolan (menembak), Zarki Rosa (sepatu roda), Sugeng Tri Hartono dan Indra Sibarani (senam).

"Di belakang atlet berprestasi, selalu ada pelatih hebat yang bekerja keras untuk

ist

Atlet panahan Jatim, Ika Yuliana Rochmawati berhasil menembus olimpiade dan berpeluang meraih penghargaan SIWO Award 2016. menggembleng atletnya. Tak adil rasanya jika kami hanya

memberikan penghargaan kepada atlet, tapi mengesam-

pingkan peran pelatih," imbuh bujang asli Bangkalan ini. Q wwn

PB PRSI Tuntut Pergantian Pengurus Kaltim Rekrut Jakarta, Bhirawa PB Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) menuntut pergantian kepengurusan Sandiaga Salahudin Uno dan meminta segera diselenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

"Ada kekurangan dalam kepemimpinan sekarang, urusan kejuaraan dan lainnya tidak terurus. Waktu di Myanmar 2012 masih bisa menyumbang lima emas, tapi terakhir di Singapura tidak ada," kata Wakil Sekjen PRSI Abdurrahim saat konferensi pers di Komplek Kolam Renang Senayan Jakarta, Rabu.

Konferensi pers itu dihadiri pula oleh sejumlah anggota komisi teknik (Komtek) dari lima nomor cabang plahraga di bawah PRSI dan sejumlah pejabat PRSI lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komtek Renang Perairan

Terbuka Amir Husein menilai kinerja PRSI di bawah kepemimpinan Sandiaga S. Uno tersebut tidak berjalan dengan baik dan cenderung tidak mendapat perhatian.

Pensiunan Perwira Marinir itu mengatakan, paling tidak ada empat kegagalan yang dilakukan Sandiaga S. Uno selama menjabat Ketua Umum PB PRSI sejak tahun 2013 dan akan berakhir pada 2017 itu.

"Pertama soal kepengurusan yang tidak jelas, organisasi, program kerja, dan kepedulian pimpinan terhadap bawahan khususnya para atlet," ujarnya dengan tegas.

Dia mencontohkan, saat ini diperkirakan pengurus PB PRSI terdapat sekitar 100 orang yang sebagian terdiri dari para pengusaha yang merupakan rekan Sandiaga S. Uno. "Tapi kalau rapat paling yang hadir cuma 15 orang, karena

PRSI menuntut pergantian kepengurusan Sandiaga Salahudin Uno dan meminta segera diselenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

kebanyakan pengusaha. Termasuk dalam program kerja, dia (Sandiaga S. Uno) sering menyetujui pelaksanaan program kejuaraan tapi paling sulit saat diminta pertanggungjawaban soal pembiayaan," tukasnya.

Termasuk soal kejelasan lokasi kolam renang untuk latihan atlet sebelum digusurnya Senayan pun, Sandiaga tidak memberikan solusi kemana lokasi latihan yang baru, ujarnya.

"Kalau seperti ini kita juga malu ke masyarakat dan komunitas internasional, apalagi SEA Games sudah di depan mata.

Kita mau berusaha maksimal, tapi jika tidak ada dukungan mau bagaimana?" tutur Amir.

Amir melanjutkan, dikarenakan padatnya agenda olahraga yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan maka dia sangat berharap agar para pengurus bisa lebih memperhatikan nasib para pelatih dan atlet.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut juga disebutkan bahwa PB PRSI akan menunjuk calon pengganti Sandiaga S. Uno sebagai Ketua Umum PB PRSI. Calon tersebut rencananya akan dikenalkan pada seluruh angggota pengurus PRSI dalam rapat kerja nasional pada 28-29 Februari 2016 yang direncanakan berlangsung di Hotel Grand Kemang.

Akan tetapi saat ditanya mengenai latar belakang calon tersebut para pengurus PB PRSI dan komtek yang hadir belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.Q ant

Ratusan Bola Sosialisasikan ‘Berjaya di Tanah Legenda’ Bandung, Bhirawa Penendangan ratusan bola sepak bertuliskan PON XIX/2016 Jabar akan menjadi bagian dari prosesi Hitung Mundur 222 Hari Jelang PON XIX/2016 di kawasan Car Free Day Kota Bekasi, Minggu (28/2), sekaligus membumikan tema besar "Berjaya di Tanah Legenda".

"Prosesi counting down 222 Hari Jelang PON XIX/2016 akan dihadiri dua legend olahraga Jawa Barat dan menebar 200 bola sepak bertuliskan PON XIX/ 2016 kepada pengunjung," kata Ketua Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media PON XIX/2016 Dadang Suharto di Bandung, Rabu.

Bola-bola produksi pengrajin

di Jawa Barat itu membawa pesan moral kepada masyarakat Jawa Barat untuk ikut mengambil bagian, mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan PON XIX/2016 di Jawa Barat.

Kegiatan Hitung Mundur 222 Hari Jelang PON XIX/2016 kawasan Jalan Ahmad Yani depan Stadion Patriot Kota Bekasi itu akan dihadiri oleh Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan, Wagub Jabar H Deddy Mizwar, Wali Kota Bekasi, Ketua KONI Jabar dan ditargetkan dihadiri oleh belasan ribu publik Kota Bekasi di kawasan 'car free day' itu.

Kehadiran dua legenda olah-

raga Jabar yakni lifter berprestasi internasional Sodikin dan mantan kapten Timnas PSSI saat menjadi meraih medali emas SEA Games 1991 Robby Darwis juga menjadi bagian tersendiri dari perhelatan PON XIX/2016 yang mengusung tema besar "Berjaya di Tanah Legenda" itu.

"Pelaksanaan hitung mundur telah dilakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat, dan untuk 222 hari jelang PON XIX/ 2016 digelar di Bekasi sekaligus mensosialisasikan tema besar Berjaya di Tanah Legenda," kata Dadang Suharto yang juga Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat itu.Q ant

Liga Sepak bola Pelajar Dekati Babak 16 Besar Banyuwangi, Bhirawa Gelaran Liga Sepak bola Pelajar Bupati Cup Tahun 2016 yang sudah berlangsung hampir dua minggu dan digelar di 4 wilayah berjalan dengan aman lancar dan sukses.

Menurut Wawan Yadmadi, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten Banyuwangi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan even sepak bola tersebut tidak lepas dari kekompakan dan kebersamaan sert kerja keras dari semua komponen yang terlibat."

Selanjutnya mantan camat Kalipuro itu menyatakan dalam babak 16 besar yang diren-

Wawan Yadmadi canakan di gelar di stadion Diponegoro Banyuwangi dan dibu-

ka secara resmi oleh bupati Banyuwangi.

Lebih lanjut Plt Kadispora menambahkan bahwa gelaran Liga Sepak bola Pelajar Bupati Cup tahun ini salah satu tujuanya untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat pemain sepak bola usia dini di kabupaten Banyuwangi.

"Dari ajang ini kami berharap muncul talenta-telenta muda sepak bola Banyuwangi yang akan menjadi tulang punggung tim sepak bola untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional,"tegas Wawan mengakhiri pembicaraan dengan Bhirawa. Q mb12

Dua Pelatih Korsel Samarinda, Bhirawa Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (TI) Kalimantan Timur merekrut dua pelatih asal Korea Selatan untuk menangani tim taekwondo daerah itu dalam persiapan menuju PON 2016 di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Pengprov TI Kaltim, Andi Harum di Samarinda, Rabu, mengatakan dua pelatih tersebut yakni Lee Jae Wook dan rekannya Lee Sung Jae. Keduanya dikontrak untuk memenuhi target lima emas yang dibebankan KONI Kaltim pada PON 2016.

"Lee Jae Wook akan melatih atlet pomsae, sedangkan rekannya Lee Sung Jae akan melatih atlet kyurugi,"jelasnya.

Ia menjelaskan Lee Jae Wook merupakan pelatih yang sudah tidak asing bagi atlet Kaltim, karena sudah dua tahun ditugaskan oleh kedutaan Korea dalam pengembangan seni beladiri taekwondo atau Pomsae di Kaltim.

"Dulu ada bantuan gratis dari kedutaan, sekarang ini kita profesional dan harus mengontrak sendiri," katanya.

Anggota DPRD Kaltim itu mengakui kehadiran Lee Jae Wook telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan olahraga taekwondo Kaltim khususnya nomor seni atau pomsee.

"Pada kejurnas pra-PON atlet pomsee kita bisa mem-

bawa pulang empat medali emas, dari lima medali yang kita raih, ini menjadikan bukti kemajuan atlet Kaltim pada nomor pomsee yang dulunya kita tidak pernah meraih medali," katanya.

Sedangkan pertimbangan merekrut Lee Sung Jae sudah sesuai dengan evaluasi tim pelatih dari hasil praPON karena atlet kyurugi atau tarung yang dimili Kaltim kurang dalam motivasi bertanding.

Oleh sebab itu ada masukan dari tim pelatih yang ada, bila ada penambahan pelatih baru kriterianya harus muda energik dan bisa menjadi mitra latihan atlet saat berlatih.

"Lee Sung Jae ini pelatih yang usianya masih muda,Ia baru saja mengikuti pendidikan militer di negaranya, dan saya yakin dia memang kriteria pelatih yang kita cari," tegasnya.

Sementara itu Lee jae Wook, pelatih pomsee Kaltim mengatakan, dirinya akan berusaha maksimal untuk memenuhi target emas yang dibebankan oleh pengprov TI Kaltim.

"Dari lima emas target yang harus kita wujudkan, minimal untuk pomsee kami akan penuhi dua emas, sedangkan sisanya dari nomor kyurugi yang memang lebih banyak kelasnya," kata Lee yang cukup fasih berbahasa Indonesia.Q ant

Pengurus Provinsi TI Kaltim rekrut dua pelatih asal Korea Selatan untuk menangani tim taekwondo dalam persiapan menuju PON 2016.

Pelatih MUFC Kenalkan Kapten Tim pada Media Pamekasan, Bhirawa Pelatih Madura United Foodball Club (MUFC) Gomes De Oliver memperkenalkan kapten tim Fabiao Beltrame kepada kalangan media di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.

"Kami memilih Fabiano Beltrame sebagai kapten tim sepak bola Madura United ini karena ia bersedia membesarkan nama Madura di kancah nasional melalui klub ini," katanya di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Rabu.

Pelatih MUFC datang ke kantor PWI di Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pamekasan bersama Fabiao Beltrame dan beberapa official.

Menurut Gomes, pihaknya lebih memilih Fabiano sebagai kapten, karena ia dinilai mampu memimpin pemain lain di tengah lapangan.

"Kami yakin Fabiano bisa pimpin pemain lainnya di lapangan dan mereka akan ikut instruksi Fabiano," katanya menjelaskan.

Bagi Fabiano, menjadi kapten dalam sebuah tim bukan hal yang baru. Sebab, pamain asing bernomor punggung 15 sudah memiliki banyak pengalaman dan pernah bergabung dengan klub sepak bola ternama di Tanah Air, seperti Persela Lamongan dan Persija, Jakarta.Q ant

Kamis Kliwon, 25 FEBRUARI 2016

Warga Keluhkan Plengsengan Sungai Welang Tak Permanen l Sambungan hal 1

akhirnya tumpukan karung yang berisi pasir jebol. Plengsengan darurat itu sudah sekitar setahun lamanya, tidak ada perhatian dari pemerintah. Keinginan kami hanyalah plengsengan itu diperbaiki secara permanan,” ujar Abdul Jalil, warga Dusun Karang Asem, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Rabu (23/2) sore kepada Harian Bhirawa.

Ia pun khawatir jika plengseng­an darurat itu tak segera diperbaiki secara permanen, maka ribuan warga Kelurahan Karangketug akan kebanjiran lebih besar dari sebelumnya. Mengingat musim penghujan masih lama. Selain itu, sejumlah warga juga mengeluhkan kondisi Sungai Welang yang terletak di perbatasan Kota dan Kabupaten Pasuruan yang semakin dangkal.

“Jangan sampai pemerintah menunggu banjir setinggi lebih dari 2 meter ke kampung kami, baru plengsengan Sungai Welang diperbaiki.

Kami juga meminta agar secepatnya menormalisasinya. Tolong, kami ini rakyat kecil. Jeritan ini supaya pemerintah mengerti dan kami menginginkan agar kampung ini terbebas dari banjir tahunan,” kata Rochim, warga lainnya.

Pantauan di lokasi, ambrolnya plengsengan dari karung berisi pasir itu panjangnya 20 meter. Sejumlah pekerja tengah memperbaiki kembali plengsengan yang jebol itu secara tak permanen.

“Ayo cepat, keburu hujan. Air Sungai Welang meluap lagi. Tolong, sak-sak yang besar itu dipenuhi pasir lagi supaya padat,” jelas salah satu petugas di lokasi.

Sementara itu, Pelaksana Teknis Lapangan dari Dinas Pengairan Provinsi Jatim Joko Setia Utomo menyampaikan perbaikan permanen akan dilakukan dalam tahun ini. Sedangkan penanganan tanggap darurat tetap menggunakan sak, namun dalam skala besar (Jumbo Bock, red).

“Jika sebelumnya hanya menggunakan sak kecil, tapi saat ini dengan Jumbo Bock.

Kelebihan Jumbo Bock bisa menahan air Sungai Welang yang lebih besar. Untuk perbaikan permanen, informasinya dalam tahun ini,” kata Joko Setia Utomo.

Agar ketahanannya lebih kuat, Jumbo Bock dipasang secara dobel serta diapit Sen Bock kemudian diikat menggunakan kawat besar. Sehingga, ketika air sungai meluap, penanganan tanggap darurat ini bisa teratasi. n hil

Bupati Anas Bayar Janji Kampanye l Sambungan hal 1

perbaikan, antara lain penempatan perpustakaan yang sulit diakses warga masyarakat, buku-buku bacaan yang kurang tertata rapi karena belum ada lemari untuk menampung buku-buku yang ada. “Ke depan kami berharap alokasi dana desa sebagian digunakan untuk melengkapi perpustakaan desa dan memasang fasilitas Wifi agar masyarakat desa lebih mudah mengakses perkembangan informasi dalam globalisasi saat ini,”ujar Bupati Azwar Anas, Rabu (24/2).

Pada saat meninjau perbaikan jalan di Dusun Pringgondani Desa Watukebo, selain melakukan dialog dengan warga masyarakat, Kang Anas menyempatkan untuk mencoba menuangkan aspal cair yang digunakan untuk mengaspal akses jalan utama desa.

Sementara Kepala DusunPringgondaniSugiyanto menyatakan, warga merasa senang dan gembira menyambut program pengaspalan desa yang telah puluhan tahun belum tersentuh oleh Pemkab Banyuwangi.

“Masyarakat sukarela menyumbangkan sebagianhartamerekauntukswadaya membangun jalan mulai dari Rp 200 ribu hingga satu pasir truk ka­rena ingin jalannya bagus,”jelas Sugiyanto.

Bahkan seorang warga yang lain menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada bupati yang berkunjung ke kampungnya dan baru Kang Anas yang mau bertemu dan menyapa warga Desa Watukebo.

Menanggapi pernyataan tersebut Bupati Azwar Anas merasa bangga atas kegotongroyongan masyarakat dalam membangun jalan desa.”Hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ungkap Kang Anas.

Dia menyatakan akan hadir lagi apabila pembangunan jalan utama Desa Watukebo yang panjangnya sekitar 9 kilometer tersebut tuntas.

Dia berharap dengan tuntasnya pembangun­ an jalan desa tersebut mampu memperlancar kegiatan perekonomian warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Watukebo di masa mendatang. n mb12

Hidup Sulit sejak Kecil l Sambungan hal 1

anak masih kecil-kecil, tentu membuat ibu sempat stres karena harus menanggung empat anak laki-lakinya yang masih bersekolah.

Untung ada adiknya ibu yang memberikan sebuah bedak di pasar untuk jualan,’’tegas politisi asal PDIP belum lama ini.

Menurutnya, di saat semua teman-temannya didampingi kedua orangtuanya dan dimanja, namun tidak demikian halnya dengan Gunawan. Sejak kelas 5 SD, dia sudah membanting tulang untuk mencari uang guna membantu ibunya. Mulai menjaga jualan jajan basah sampai menjadi buruh pengangkut rokok. Dari hasil jerih payahnya ini, Gunawan akhirnya bisa bersekolah hingga SMA. Selanjutnya, dari uang tabungannya dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik tokoh di pasar, Gunawan mampu membeli stan di pasar hingga dua blok. ‘’Dari hasil itulah saya bisa kuliah. Bahkan saya bisa menghidupi ibu saya. Saya juga minta ibu tidak berjualan di pasar. Tapi nyatanya ibu tambah sakit saat saya larang berjualan,’’ungkapnya dengan mata menerawang.

Dari keulatannya dan kerja kerasnya ini, kini Gunawan memiliki dua swalayan di Malang. Bahkan beberapa tokoh masyarakat meminta dirinya maju dalam Pileg 2014 lalu. ‘’Alhamdulillah saya lolos. Dan sekarang ini saya menyantuni ke­luarga yang tidak mampu sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat yang belum terealisasi,’’tegas anggota Komisi E DPRD Jatim ini sembari tersenyum. n cty

SAMBUNGAN

11

Surabaya Sudah Serahkan Data Aset SMA/SMK

Pemprov Segera Resmikan Jatim Mart di Singapura

l Sambungan hal 1

pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, Risma juga telah melobi presiden agar SMA/ SMK di Surabaya tetap di bawah kewenangannya. Selain itu, gugatan hukum juga direncanakan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dengan mengatasnamakan masyarakat.

Saiful berharap, pelimpahan ini benar-benar diikuti data yang akurat agar tidak ada masalah di kemudian hari. “Setelah ini kita ingin fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Program-program sudah kita siapkan. Jadi kita berharap pelimpahan nanti berjalan dengan kondusif,” tutur dia.

Sejauh ini, lanjut dia, pengembangan pendidikan menengah di kabupaten/kota dari segi fisik masih sangat tergantung pada anggaran dari APBN dan APBD provinsi.

Baik melalui dekonsentrasi, bantuan keuangan maupun hibah.

“Jadi sarana prasarana untuk SMA/ SMK selama ini orientasinya masih menggunakan APBN dan APBD. Jadi kalau sekarang dikelola provinsi sebenarnya itu tidak banyak perbedaan,” kata dia.

Tahun ini, Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan sebesar Rp 408 miliar untuk bantuan keuangan SMA/ SMK se-Jatim. Selain itu, Dindik Jatim juga mengalokasikan untuk hibah jasmas sebesar Rp 33 miliar.

Sementara terkait serah terima SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi yang direncanakan Dindik Jatim mulai April mendatang tampaknya juga sudah mendapat lampu hijau dari Kemendikbud.

Dalam rilisnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan, mulai 1 April sampai 2 Oktober menda-

tang proses serah terima secara resmi mulai dilakukan. Jika sudah dilakukan serah terima baru anggaran pendidikan menengah dapat dirancang oleh provinsi.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Aris Soviani mengungkapkan, dalam proses pengalihan pengelolaan, ada dua pilihan yang dapat dipakai oleh Dindik.

Yakni pendampingan atau pembentukan cabang dinas. Di Jatim misalnya, pemprov sudah membentuk 31 cabang dinas. Ia menambahkan, ada kekurangan dan kelebihan dari pilihan tersebut. Jika pemda memilih pendampingan, maka akan menghemat anggaran dan tidak perlu menambah struktur. Namun di sisi lain, proses peralihan tidak dapat dikontrol dengan baik karena tidak ada perwakilan yang menetap di kabupaten/kota. “Jika pemprov membentuk cabang dinas, proses akan lebih mudah dikontrol. Sebagai konsekuensi pembentukan struktur baru, maka akan ada penambahan beban anggaran,” pungkas Aris.

Blitar Ajukan MK Menyusul langkah Kota Surabaya, pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK ke Pemprov Jatim mulai tahun ini juga mendapat perlawanan dari Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar.

Bahkan Wali Kota Blitar siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan penolakan pengelolaan SMA dan SMK kepada Pemprov Jatim, dan mendesak agar pengelolaannya tetap dilakukan oleh kab/kota.

“Selama ini kami yang membiayai dan membangun sarana dan prasarana untuk SMA dan SMK di Kota Blitar, sehingga kami selaku kepala daerah sangat tidak sepakat jika nantinya dikelola oleh provinsi,” kata Muh Samanhudi didampingi Wakil Wali Kota Blitar Drs Santoso MPd, Rabu (24/2) kemarin.

Bahkan meskipun wacana tersebut sudah lama didengar dan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan peralihan pengelolaan SMA dan SMK dari kab/kota kepada provinsi, pihaknya tetap mengajak kepala daerah lainnya di Jatim untuk bersama-sama melakukan penolakan dengan mengajukan gugatan ke MK. “Kami juga mempersilakan bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama dengan kami melakukan penolakan dengan mengajukan gugatan kepada MK, dan secara teknis kami akan menyiapkan tim hukum yang akan mengajukan gugatan ke MK,” ujarnya.

Atas kebijakan ini Muh Samanhudi menilai penyerahan Otonomi Daerah (Otoda) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota tidak sepenuhnya diberikan. Artinya ada pengebirian beberapa kewenangan dan kebijakan serta pengelolaan di tingkat kabupaten dan kota selama ini.

“Ini namanya bukan Otoda sepenuhnya milik daerah, karena masih ada beberapa kebijakan yang masih bisa diambil yang selama ini sudah dikelola oleh daerah,” jelasnya.

Di sisi lain kekecewaannya karena selama lima tahun telah mengelola pendidikan gratis mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai SMA dan SMK dengan memberikan sepatu gratis, seragam gratis, buku gratis, alat tulis gratis, bus sekolah gratis, tas gratis, SPP gratis, her regristasi gratis, yang gedung gratis dan pemberian tablet secara gratis kepada semua siswa dan siswi di Kota Blitar.

“Kalau ini nantinya dikelola oleh provinsi saya merasa sangat bersalah karena Pemprov Jatim tidak akan mampu memberikan fasilitas sekolah gratis secara sepenuhnya.

Belum lagi kami juga sudah membangun gedung yang nilainya tidak kecil,” tegasnya. n tam, htn

Ratusan Jukir Surabaya Tolak e-Parking l Sambungan hal 1

“Data kami ada sekitar 5.000 lebih orang jukir tarif tunai di Surabaya, dan mereka ini akan kehilangan pekerjaannya karena akan digantikan mesin-mesin. Kami menyayangkan tidak adanya transparansi dari Dishub, kebijakan terkesan diterapkan diam-diam.

Kami kesini minta kejelasan dari dewan,” kata Izul.

Izul yang mewakili para jukir menyatakan dugaan adanya penguapan retribusi parkir oleh oknum-oknum di bawah Dishub Kota Surabaya yang menjadi dasar penerapan e-Parking.

Menurutnya, selama ini praktik penarikan retribusi oleh Dishub Surabaya melalui beberapa pihak tidak langsung masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

“Kami menyetorkan retribusi melalui beberapa runtutan yakni ke Kepala Pelataran (Katar), Kepala Sektor, baru ke UPTD. Anehnya, retribusi ini sebagian besar tanpa ada bukti tanda terima atau kuitansi,” paparnya.

Ia menjelaskan, selama ini merasa terbebani dengan adanya retribusi sesuai Perda Kota Surabaya berkomposisi 80 persen untuk Dishub dan 20 persen untuk jukir. “Tapi kenyataannya di lapangan retribusi yang harus kami setorkan itu sudah ditargetkan oleh Katar,” ujarnya.

Izul mencontohkan, praktik pemungutan retribusi yang pernah dinobatkan terbaik se-Asia yakni Taman Bungkul, terdapat lebih dari sepuluh titik parkir di sana. Masingmasing titik ditarik retribusi sebesar Rp 650 ribu untuk hari biasa, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu sebesar Rp 1.040.000 per harinya.

“Karena itu kami tidak percaya lagi ke Dishub Kota Surabaya.

Lebih baik dinonaktifkan saja dari pengurusan parkir di Surabaya.

Berikan kami rekening PAD secara langsung,” katanya.

Jukir yang tergabung dalam PJS juga membuat surat terbuka kepada Wali Kota Surabaya yang isinya meminta agar wali kota memberikan rekening PAD. “Karena kami di PJS menemukan adanya kebocoran atau penyelewengan uang retribusi parkir yang disetorkan ke rekening PAD Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Di-

shub Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad memastikan jika diberlakukan e-Parking tidak akan mengurangi para jukir. Sebab, keberadaan mesin tersebut justru sangat membantu jukir. “Tidak ada alasan untuk mengurangi juru parkir karena sistem ini masih membutuhkan orang dalam peng­ operasiannya,” kata Irvan dalam rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Irvan mengaku bingung terkait adanya isu yang menyebutkan jika e-Parking diterapkan mengakibatkan banyak pengangguran. Ia mencatat hasil diskusi bersama dewan dan perwakilan PJS di Komisi A DPRD Kota Surabaya kemarin siang ini ada beberapa permasalahan di lapangan.

“Kepala Pelataran yang tidak memberikan kuitansi setoran parkir kepada juru parkir. Sebaliknya pengguna jasa parkir juga tidak menerima tiket parkir dari jukir,” ujarnya.

Dengan adanya e-Parking, menurut Irvan justru pembayaran langsung melalui rekening dengan adanya penerapan e-Payment. Ini akan memudahkan jukir hanya mengurusi parkir kendaraan, tidak perlu mengurusi keuangan. Dari sisi keamanan dengan pemberlakuan e-Parking akan terpasang CCTV di setiap titik parkir untuk meminimalisir kehilangan kendaraan maupun barang-barang.

Sedangkan dari sisi kesejahteraan jukir, e-Parking justru akan lebih menyejahterakan karena akan diterapkan parkir progresif yaitu parkir dengan tarif per jam yang keuntungannya juga akan diberikan kepada jukir.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengimbau kepada para juru parkir yang tersebar di Kota Surabaya agat tidak perlu terlalu resah dengan rencana penerapan e-Parking ini.

“Kami tahu para jukir khawatir ada pengurangan jumlah personel akibat penerapan e-Parking.

Namun sebenarnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan malah juru parkir harusnya bersyukur karena terbantu dengan mesin itu,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Dalam e-Parking itu, kata dia, nantinya akan ada jam masuk

dan keluar masuknya kendaraan beserta nominal yang harus dibayar pengguna parkir. Selain itu juru parkir juga termudahkan dengan adanya e-Parking yaitu tidak perlu mengatur tiket, namun hanya fokus mengatur kekendaraan.

“Karena menurut saya sebenarnya soal mesin parkir sudah diatur dalam Perda yang telah disebutkan oleh Kadishub tadi. Dan di beberapa titik di Surabaya sudah melakukan parkir dengan mesin parkir, dan hasilnya tidak ada keluhan selama ini,” imbuhnya.

Rawan Bocor Kepala UPTD Parkir Surabaya Utara Dishub Kota Surabaya Zulkarnain membenarkan bahwa kepala Pelataran (Katar) memang bukan bagian dari lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Namun keberadaan Katar turut diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

Menurut Zulkarnain, struktur organisasi perparkiran di Surabaya sebenarnya mulai dari Kepala Sektor yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dishub Surabaya.

Keberadaan Kepala Pelataran juga tidak bisa dihilangkan begitu saja karena fungsinya yang cukup penting.

“Kalau tanpa Katar apakah mau para Jukir yang jumlah titik parkirnya ada 1.570 dan tersebar di Surabaya menyetorkan langsung ke Dishub Surabaya?,” tanyanya.

Ia pun mengakui, sangat rawan terjadi kecurangan bila tidak ada kontrol dari Keorganisasian Dinas Perhubungan. Dishub pun menerapkan standar penyetoran dengan menarget retribusi senilai uang tertentu yang harus diserahkan baik oleh jukir maupun Katar kepada Dishub Surabaya melalui Kepala Sektor dan UPTD. “Ini karena Dishub Surabaya sudah tidak mungkin lagi menghitung pemasukan jukir dari jumlah tiket yang sudah diserahkan kepada pengguna jasa parkir,” katanya. n geh

Dewan Optimistis Jatim Terima WTP dari BPK l Sambungan hal 1

yang diterima ditambah dengan pengelolaan keuangan atau anggaran yang tidak ada masalah dimungkinkan Jatim mampu memperoleh predikat tersebut, meski pada 2014 sempat memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP),”papar politisi asal Partai Demokrat, Rabu (24/2).

Ditambahkannya jika penghar-

gaan tersebut akan diserahkan antara Maret hingga April 2016 ini. Dari hasil itulah dimungkinkan DPRD Jatim dan Pemprov Jatim akan membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sekitar Juli sampai Agustus.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi A Freddy Poernomo.

Menurutnya Jatim berpeluang meraih opini WTP, meski pada tahun anggaran 2014 sempat

memperoleh WDP. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah penghargaan yang diraih oleh Pemprov Jatim di tingkat nasional. “Jadi wajar kalau saya optimistis Jatim akan memperoleh opini WDP pada 2016 atas kinerja pada 2015. Sejumlah indikator yang telah ditentukan oleh BPK telah mengarah Jatim memperoleh WTP,”papar politisi asal Partai Golkar ini. n cty

l Sambungan hal 1

dang Pak Menteri Koperasi dan UMKM untuk membuka Jatim Mart di Singapura,” kata Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Hadi Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi persiapan pembukaan Jatim Mart di Hotel Inna Simpang Surabaya, Rabu (24/2).

Jatim Mart sendiri merupakan supermarket khusus produk andalan Jatim yang dibangun bekerjasama dengan Sout East Asia Business Centre (SBC), sebuah perusahaan jasa asal Singapura. Selain di Singapura, Jatim Mart juga akan dibangun dan diresmikan di Hainan Tiongkok pada Juni atau Juli 2016. Tak hanya itu, Jatim Mart juga akan dibuka di Ho Chi Minh, Vietnam pada Desember 2016 mendatang.

Hadi Pras mengatakan, Jatim Mart merupakan pengembangan baru untuk meningkatkan daya saing produk Jatim, setelah saat ini Jatim mampu menguasai pasar dalam negeri. “Kalau biasanya, kita bikin produk dulu baru cari pasar, kini kita ubah dengan membangun pasar di tiga negara itu baru kita cari produk yang akan kita jual di sana,” katanya.

Dengan pembukaan Jatim Mart di Singapura, Hadi Pras berharap produk andalan Jatim tidak hanya mampu menguasai Singapura melainkan juga bisa menjelajah ke berbagai belahan negara lain.

“Kalau sudah di Singapura, artinya peluang untuk ke

negara lain akan cepat.

Apalagi di Singapura ini, selain kita menjual display kita juga dibantu SBC yang memiliki tenaga marketing global untuk dijual ke negara lain di seluruh dunia,” ujarnya.

Dengan Jatim Mart ini, maka para pengusaha maupun pelaku UMKM asal Jatim tak lagi sulit untuk memasarkan produknya keluar negeri.

“Untuk memasarkan barang keluar negeri kan butuh tenaga marketing di negara itu, artinya butuh biaya besar. Jatim Mart ini adalah fasilitas yang bisa dimanfaatkan sehingga pelaku usaha di Jatim gampang menjual produknya keluar negeri,” ungkapnya.

Sementara itu, Chief Marketing Officer SBC Rudy Fang mengatakan Jatim Mart ini sebenarnya meniru kejayaan Dragon Mart yang dibikin Tiongkok. Menurut dia, dengan Jatim Mart maka pelaku usaha kecil hingga besar bisa menitipkan barang sehingga bisa dijual ke seluruh dunia.

“Nanti tidak hanya barang, tapi juga bisa jasa misalnya tour and travel, akuntan, konsulting juga bisa kami bantu menjualnya melalui Jatim Mart,” kata Rudy Fang.

Beberapa produk dari Jatim yang akan menjadi andalan di Jatim Mart di antaranya adalah produk olahan berbahan ikan laut serta perhiasan.

Rudy berharap Jatim Mart bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sehingga produknya bisa segera mendunia. n iib

Ditolak Studi Banding, Pemkot Surabaya Anggap Jadwal Mepet l Sambungan hal 1

Wali Kota Surabaya,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M Fikser, Rabu (24/2).

Sedangkan pelantikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, lanjut dia, baru dilaksanakan pada 17 Februari 2016 dan pengajuan studi banding Wakil Wali Kota Bandung dilaksanakan pada 18-20 Februari 2016.

Menurut dia, pengajuan studi banding itu terlalu mepet. Apalagi Pemkot Surabaya masih disibukkan dengan persiapan pelantikan Wali Kota Surabaya dan sejumlah kegiatan seperti pesta rakyat dan open house pasca pelantikan.

“Kegiatan saat itu padat. Apalagi pemkot juga harus menyiapkan segala sesuatunya seperti gedung, materi studi banding dan lainnya,” katanya.

Mestinya, lanjut dia, Pemkot Bandung harus menunggu konfirmasi dari Pemkot Surabaya atau sebaliknya Pemkot Bandung konfirmasi ulang kepada Pemkot Surabaya. “Tapi semua itu tidak dilakukan. Kami sendiri tidak tahu mereka datang atau tidak. Tentunya hal ini bisa dikomunikasikan secara birokrasi atau melalui media,” katanya. Namun pada kesempatan kemarin, Fikser menegaskan pihak Pemkot Surabaya tidak akan pernah menolak kunjungan studi banding daerah manapun.”Selama ini, siapa saja yang akan melakukan studi banding dilayani, tidak ada yang dipersulit. Hampir setiap hari ada yang datang untuk studi banding. Tapi semua itu melalui proses konfirmasi,” katanya.

Untuk diketahui di akun Twitter pribadi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan “Saya menyesalkan, Wakil Wali Kota Bandung ditolak studi banding oleh Pemkot Surabaya. Insya Allah dengan visi NKRI kami di Bandung akan terima siapapun untuk studi” .

Sesaat setelah cuitan ini, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga memberikan cuitan lewat Twitter. Dia meminta agar pernyataan tersebut diklarifikasi agar tidak memunculkan persepsi negatif untuk Provinsi Jawa Timur.

“Jatim ramah untuk siapapun mas @ridwankamil, diklarifikasi agar tidak memunculkan persepsi buat Jatim,” tulis Soekarwo di akun Twitternya beberapa saat setelah munculnya kicauan Ridwan Kamil di Twitternya.

Sementara pihak PDIP Surabaya menambahi Wali Kota Tri Rismaharini yang diusung partainya tidak pernah pelit menerima kunjungan dari siapapun. Menurut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Didik Prasetiyono Kota Surabaya sejauh ini tidak pernah pelit membagi pengalaman untuk siapapun, termasuk untuk pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan manapun dan dari manapun.

“Bu Risma tegas meminta jajaran Pemkot Surabaya untuk melayani semua permintaan kunjungan studi banding. Apalagi untuk saling meningkatkan kualitas pelayanan, Kota Surabaya sangat menyambut baik,” katanya.

Dikdong sapaan akrabnya menjelaskan terkait cuitan Wali Kota Bandung dinilai bercanda dan tidak diperlukan bagi pemerintah kota untuk menanggapi hal tersebut. Dikdong menilai, selera humor Wali Kota Bandung dikenal cukup tinggi karena tidak pernah ada penolakan studi banding Wakil Wali Kota Bandung oleh Pemkot Surabaya.

“Kalau yang dimaksudkan permintaan ketemu langsung dengan Bu Risma memang ada baiknya dicocokkan jadwal agar pas.Tapi, bila Wali Kota surabaya terikat dengan aktivitas tertentu maka jajaran dinas akan siap melayani kapanpun dan tentunya menyambut de­ngan baik,” jelasnya. n geh

Bukit Jamur, Eksotisme Alam yang Muncul dari Bekas Galian l Sambungan hal 1

Sebaliknya, pada saat musim penghujan seperti saat ini, sekitar lokasi wisata tidak terlalu panas.

“Kalau musim penghujan seperti saat ini enak, tak panas,” kata salah satu pengunjung Bukit Jamur, Rika

(27), warga Manyar Gresik kepada Harian Bhirawa belum lama ini.

Rika mengaku sudah kedua kali bertandang ke Bukit Jamur. Pertama saat musim kemarau, dan terakhir mencoba saat musim penghujan.

“Tapi meski saat musim kemarau, begitu tiba di lokasi

tidak akan terlalu pusing dengan udara panasnya karena terhipnotis dengan eksotiknya hamparan batu jamur,” katanya.

Untuk menuju Bukit Jamur, dari Kota Gresik Anda bisa melalui jalur Pantai Utara melewati Jembatan Sungai Bengawan Solo, lalu di perti-

gaan Desa Bungah belok kiri menuju ke arah Dukun.

Dari situ, lurus saja mengikuti jalan sekitar satu kilometer, sampai menemukan gang yang menuju pertambangan bukit kapur. Setelah masuk gang tersebut lurus lagi sehingga sampai ke pertigaan kemudian belok kiri. Nah,

nanti Anda akan temukan hamparan Bukit Jamur nan indah.

Untuk masuk areal Bukti Jamur Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Bagi yang membawa kendaraan, bisa parkir di depan gang dengan tarif Rp 3.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil. *

UTAMA

12

Kamis Kliwon, 25 FEBRUARI 2016

Gus Ipul Ajak Sekdes Sukseskan Gerakan Peduli Tetangga

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim

Pelatihan Human Resource Development (HRD) Hotel tahun 2016

Ujung Tombak Kepariwisataan, Latih HRD Perhotelan Pariwisata mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembangunan perekonomian terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, membuka peluang dan kesempatan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Jatim, Dra. Rosmiati, MM mewakili Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto MSi saat membuka pelatihan HRD Hotel 2016.

B

erpegang pada komitmen bahwa pe layanan merupakan ujung tombak bagi kegiatan pariwisata khususnya bidang perhotelan dan sebagai upaya untuk meningkatkan citra pariwisata jatim serta menyikapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), maka salah satu rencana strategis provinsi Jatim dalam hal ini Disbudpar Jatim menyelenggarakan Pelatihan Human Resource Development (HRD) Hotel tahun 2016.

Pelatihan HRD hotel yang diikuti 50 peserta se Jatim tersebut hanya merupakan satu dari kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja industri perhotelan yang dirancang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim terkait menDr H Jarianto MSi ingkatkan standa-

risasi pelayanan jasa hotel yang selama ini memang menyumbangkan cukup besar kepada PDRB Jawa Timur.

Dari total PDRB ADHB (seri 2010) Jatim tahun 2015 sejumlah R p 1.260.04 Trilyun rupiah, sektor pariwisata sampai dengan triwulan ketiga menyumbang Rp 67,43 trilyun rupiah atau berkontribusi senilai 5,35 %. Sedangkan jumlah hotel bintang dan non bintang, pondok wisata dan penginapan remaja di Jatim sejumlah 2067 unit, menyerap 69.656 tenaga kerja.

“Tentu angka ini akan bergerak terus seiring bertambah dan menjamurnya industri hospitility yang makin marak beberapa tahun terakhir ini, terutama di Surabaya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi. melalui Kepala Bidang

Sebelum kegiatan dimulai, peserta dihibur dengan tarian tradisional.

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Jatim, Dra. Rosmiati, MM. Dalam kesempatan itu, Rosmiati mengatakan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan kabinet kerja Jokowi disamping empat sektor lainnya yakni peningkatan infrastruktur, kemaritiman, energi , dan pangan.

Bahkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia,salah satunya Gunung Bromo akan dibentuk Badan Otorita. Selanjutnya mentargetkan sebanyak 20 juta orang wisatawan dapat masuk ke Indonesia sampai akhir tahun 2019. Dalam rangka mensupport kebijakan pemerintah pusat, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim juga banyak melaku-

Para HRD perhotelan mengikuti kegiatan Pelatihan Human Resource Development (HRD) Hotel tahun 2016 yang diselenggarakan Disbudpar Jatim.

kan terobosan terkait pengembangan destinasi dan penyiapan sumberdaya manusia disektor pariwisatanya. “Seperti pelatihan yang sedang berlangsung saat ini didesain sesuai kebutuhan dunia kerja dan mengacu pada Competend Based Training (CBT) yang berstandar Internasional dengan apa yang kita kenal dengan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Agar tenaga kerja sektor perhotelan dapat bersaing di ranah global,” paparnya.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan (services) kepada tamu hotel dengan tujuan meningkatkan occupancy hotel. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim akan mengadakan pelatihan dan mengasesment tenaga kerja hotel dengan cakupan kurang lebih 200 SKKNI. Disamping pelatihan dan asesment terhadap tenaga kerja, beberapa diklat terkait industri perhotelan di tahun ini antara lain pelatihan assesor kompetensi dan pelatihan auditor industri jasa pariwisata. Dikatakannya, tujuan diselengarakannya Pelatihan HRD Hotel adalah mempersiapkan dan meningkatkan kualitas pengetahuan, ketrampilan dan Sikap SDM bidang perhotelan, mengembangkan dan membina dan memperdayakan SDM bidang perhotelan, dan memacu kemampuan SDM perhotelan dalam rangka melakukan peningkatan pelayanan hotel. Q rac*

Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf mengajak Sekretaris Desa untuk menyukseskan Gerakan Peduli Tetangga. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan hubungan pertetanggaan ke posisi semestinya, yakni saling berkomunikasi, bersilaturahmi, gotong royong, dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi disekitarnya.

“Gerakan ini untuk membangkitkan kesadaran bahwa bertetangga bukanlah soal kedekatan tempat tinggal, tapi lebih dari itu, tetangga adalah orang terdekat yang bisa kita andalkan saat terjadi sesuatu pada kita, jadi mari kita sukeskan gerakan ini, agar hubungan persaudaraan dengan tetangga makin baik, semangat gotong royong dan kebersamaan kembali menyala, dan muaranya, Indonesia bisa lebih bersatu,” turur Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat memberi pengarahan kepada 231 Sekdes di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim, Jl. Kawi Malang, Rabu (24/2).

Gus Ipul mengatakan, Sekdes selaku aparat desa menjadi andalan pemerintah dalam menyukseskan Gerakan yang memiliki semboyan “Gandeng Tangan Jaga Lingkungan” ini.

Pasalnya, di era sekarang, kerap terjadi berbagai per-

masalahan yang disebabkan cueknya masyarakat terhadap tetangganya.

“Gerakan ini saya gagas karena hidup pertetanggaan sekarang sangat berbeda dengan dulu, saat ini makin banyak orang yang hanya peduli pada diri dan keluarganya sendiri, namun cuek pada lingkungan sekitarnya. Kecuekan ini dapat menghadirkan dampak yang negatif,” katanya.

“Contohnya, warga baru tahu tetangganya digerebek karena rumahnya dijadikan sarang teroris dari televisi, atau baru tahu tetangganya yang menderita kelaparan, atau tidak bisa sekolah setelah diangkat di media sosial atau koran, dan masih banyak kasus lainnya,” lanjutnya.

Menurutnya, untuk menjadi warga negara yang baik, harus diawali dengan menjadi tetangga yang baik dan peduli dengan lingkungannya. Caranya, dengan menjaga silaturahmi, gotong royong, dan bersama-sama mencari jalan keluar dari setiap masalah yang timbul di lingkungan sekitar.

Jika hubungan antar tetangga kondusif, maka hubungan antar desa juga ikut kondusif, kemudian hubungan antar kecamatan ikut kondusif, kemudian antara kabupaten/kota solid, begitu seterusnya ke tingkat diatasnya hingga terciptalah Indonesia yang solid, kuat, bersatu, dan maju. Q iib

Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf berjabat tangan dengan para sekdes usai memberikan pengarahan di Kantor Badiklat Jatim di Jl Kawi Malang.

Musyawarah Provinsi IV Korpri Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur

Korpri Jangan Hanya Fokus pada Pelayanan Publik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menekankan tiga hal penting untuk anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Yakni, pemberdayaan, partisipatoris, dan pelayanan publik. Ketiga hal tersebut dilakukan anggota Korpri sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“

Jika dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 han ya satu jalan untuk meningkatkan kese jahteraan yakni dengan pelayanan publik.

Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan melalui pemberdayaan, partisipatoris dan pelayanan publik,” ujarnya saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Korpri Jatim Tahun 2016 di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (24/2). Gubernur Soekarwo yang juga sebagai Penasehat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim mengatakan, pemberdayaan, partisipatoris, dan pelayanan publik merupakan intisari UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang demokratis dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyampaikan sambutan sebelum membuka Musprov Korpri Jatim di Hotel Singgasana Surabaya (atas). Pakde Karwo memukul gong tanda dimulainya Musprov Korpri Jatim di Hotel Singgasana Surabaya (kiri).

Peran serta masyarakat juga harus dilibatkan dalam kebijakan pelayanan publik.

“Anggota Korpri jangan hanya fokus pada pelayanan publik, tetapi juga harus melakukan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (partisipatoris).

Tidak hanya anggota, tetapi pemimpin harus terlatih untuk melakukan ketiga hal tersebut,

serta menguasai regulasi dan implementasinya,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo. Lebih lanjut disampaikannya, melalui Musprov ini, anggota Korpri harus mampu memperkuat profesionalisme dalam birokrasi. Sebab, sebagai anggota Korpri tidak cukup hanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, tetapi harus menggerak-

Mesin Birokrasi Harus Dipercepat Sebelum pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Korpri Jatim Tahun 2016 dimulai, juga dilaksanakan peningkatan profesionalisme dan wawasan dengan mengundang Prof Rhenald Kasali sebagai keynote speaker. Menurut dia, saat ini mesin birokrasi harus dipercepat.

“Birokrat dalam hal ini anggota Korpri, harus proaktif dalam menghadapi segala

tantangan seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, birokrat harus memiliki tiga hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni pemahaman (understanding), perencanaan (planning), dan pengimplementasian (implementing),” ungkapnya.

Dijelaskan, pemahaman dapat dilakukan dengan mengetahui kompetisi ekonomi yang

Gubernur Jatim Soekarwo saat mendengarkan paparan dari Prof Rhenald Kasali.

sedang berlangsung saat ini, sumber daya dan pemasaran seperti di Jatim telah membuka kantor perwakilan dagang di 26 provinsi di Indonesia. Perencanaan dapat dilakukan dengan mengetahui kultur sumber daya manusia, nilai-nilai, infrastruktur. Sedangkan pengimplementasiannya dilakukan dengan match maker, service delivery, dan direct selling.

Dalam kesempatan itu, Rhenald Kasali mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pakde Karwo dalam memimpin Jatim.

Pakde Karwo berhasil membuat inovasi untuk memajukan Jatim melalui Jatimnomics, menggerakkan industrialisasi dengan membuat SMK Mini di sejumlah daerah di Jatim.

“Jatimnomics adalah sebuah inovasi, agility dalam ekonomi. Konsep ini bisa menjadi role model bagi Indonesia dan dibuat bukunya. Pakde Karwo juga mampu menggerakkan industrialisasi di Jatim melalui SMK Mini. Industrialisasi tidak bisa bergerak, jika tenaga SMK tidak ikut digerakkan,” imbuh Rhenald Kasali yang juga Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Q iib*

kan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat yang diajak atau dilayani untuk mengambil keputusan (partisipatoris).

Menurutnya, pemikiran tiga langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah tumbuh di Jatim sejak tahun 2011 melalui konsep yang dinamakan citizen charter. Yakni, pelayanan dengan melibatkan masyarakat (citizen). Citizen charter menjadi solusi bagi pelayanan publik di Jatim. Dijelaskan, di Jatim, sudah melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pelayanan publik bisa diubah di luar jam kerja, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, melalui kesepakatan antara yang dilayani dan yang melayani.

Sebagai contoh, jam kerja Puskesmas di salah satu daerah di Jatim mulai dari jam 16.00 hingga 21.00. Jam kerja ini menyesuaikan dengan masyarakat di sekitarnya yang mayoritas sebagai petani. Sebelum jam kerja tersebut diterapkan, pemerintah melalui pihak Puskesmas mengajak masyarakat untuk menentukan jam kerja tersebut.

Ia juga mengingatkan para pemimpin birokrat harus terlatih untuk pemberdayaan (empowering), tidak bisa diotoriter. Selain itu, harus terus melakukan inovasi pelayanan publik. Dalam 99 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia, terdapat 22 inovasi pelayanan publik terbaik berasal dari Jatim. Bahkan tahun lalu, Jatim masuk top 9 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Yang masuk inovasi tersebut adalah Jatimnomics sebagai solusi ekonomi global.

“Kalau empowering harus profesional, menguasai regulasi dan implementasi. Tidak bisa seorang pimpinan birokrasi tidak menguasai regulasi dan implementasi. Disitulah ditemu-

kan cara mengajak anggota dan yang dilayani untuk berbicara,” jelasnya. Sebagai manfaat penggunaan citizen charter di Jatim, tingkat kesenjangan (disparitas) di Jatim dalam konsep pembangunan sosial berupa Gini Ratio mencapai 0,37 lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,41. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 pun mencapai 5,44 persen berada di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, Musprov IV Korpri Jatim Tahun 2016 memiliki agenda utama memilih Pengurus Dewan Pengurus Korpri Jatim masa bakti 2016-2021, dan dilaksanakan selama tiga hari yakni 23-25 Februari 2016. Menurut Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Jatim, Dr H Akmal Boedianto, tujuan dilaksanakan Musprov adalah sebagai tindak lanjut atas hasil Munas VIII Korpri Tahun 2015.

“Dengan hasil munas tersebut, maka Jatim menggelar musprov dengan agenda, menilai pertanggungjawaban kepengurusan DPP Korpri Jatim masa bakti 2010-2015 dan pembentukan pengurus DP Korpri masa bakti 2016-2021,” tuturnya. Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim, Budi Prijo Suprajitno SH MSi menambahkan, peserta Musprov ini sebanyak 150 orang terdiri dari Dewan Pengurus Korpri Jatim, Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota, Dewan Pengurus Unit SKPD Pemprov Jatim dan Dewan Pengurus Instansi Vertikal.

“Jika sesuai rencana, pengukuhan pengurus baru Dewan Pengurus Korpri Jatim juga akan dilaksanakan langsung malam ini (tadi malam) oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri.

Untuk ketuanya kita tetap memilih Pak Sekda (Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi), karena pada kepemimpinan sebelumnya telah berjalan dengan baik,” pungkasnya. Q iib*