Binder24feb2016

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami hanya ingin memastikan bahwa aktivitas tenaga asing di Surabaya sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 2

031-5615454

Kepala Bakesbangpol & Linmas Surabaya Soemarno

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Wage, 24 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

24 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.30 Membuka Musprov Korpri di Hotel Singgasana Surabaya 10.30 Penandatanganan MoU Bulog dengan KTNA se-Jatim di Kantor Bulog Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 Membuka Seminar Ekonomi Outlook 2016 di Hotel Papilio Malang 11.00 Mengisi Diklat Sekdes di Badiklat Jl Kawi Malang 15.00 Mengisi Diklat Sekdes di Kantor Badiklat Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 Menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta 19.00 Pelantikan Dewan Pengurus Korpri Jatim di Hotel Singgasana Surabaya Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Pemkab Serahkan Kasus PDAM ke Kejaksaan Sidoarjo, Bhirawa Menanggapi insiden penggeledahan Kantor PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Ahmad Syaifuddin tidak mau berkomentar banyak. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan. “Semuanya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku,” katanya kepada wartawan, Selasa (23/2) siang.

Wakil bupati yang baru dilantik 17 Februari itu menambahkan sampai saat ini Pemkab Sidoarjo belum ada rencana untuk menyiapkan orang dari bagian hukum sebagai pengacara negara. “Kita pasrah saja atas apa yang terjadi pada PDAM Sidoarjo, mudah-mudahan harapan kami tidak terjadi permasalahan hukum,” katanya.

 ke halaman 11

Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI H RM Djoko Senoputro SE didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 3 Daerah II Ny Atik Djoko Senoputro memotong pita sebagai tanda diresmikannya VIP Room Bandara Abd Saleh, Selasa (23/2).

VIP Room Baru Bandara Abd Saleh Diresmikan Malang, Bhirawa Bandara Abd Saleh di Malang kini memiliki VIP Room baru. Peresmian VIP Room ini sebagai bentuk kerjasama bilateral antara TNI AU dengan Bandara Abd Saleh.

VIP Room baru yang diresmikan oleh Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI H RM Djoko Senoputra SE berada di areal check in bandara yang menempati ruang utama. VIP Room ini memiliki fasilitas full AC, ruang baca, ruang tunggu, TV kabel dan tempat minum.

Fasilitas ini sangat simpel namun sangat strategis

 ke halaman 11

Suka Kuliner BEKERJA di salah satu restoran cepat saji tak hanya fokus bagaimana cara mengembangkan atau pun membuat konsep supaya restoran banyak diminati para konsumen.

Di balik kesibukannya, masih tetap menyempatkan

Mahasiswa Surabaya Tolak Revisi UU KPK Surabaya, Bhirawa Penolakan terhadap rencana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disuarakan oleh mahasiswa Surabaya di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (23/2) kemarin. Sayangnya, dalam aksi terse-

but tak satu pun anggota DPRD Jatim khususnya Komisi A yang mau menerima mereka. Mahasiswa hanya berorasi secara bergantian di depan gedung yang berada di Jalan Indrapura.

Massa yang tergabung dalam Aliansi

Mahasiswa Peduli KPK ini menyayangkan sikap anggota dewan Jatim yang tidak menemuinya. Padahal mereka berharap jika ada pertemuan dengan

 ke halaman 11

Pertahankan SMA/SMK, Risma Berpotensi Langgar Konstitusi Surabaya, Bhirawa Upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk tetap mempertahankan pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK bisa menjadi salah satu bentuk pelanggaran konstitusi.

Khususnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah mengamanahkan peralihan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Pakar Hukum Tata Negara Dr Bachrul Amiq mengatakan, semua warga negara harus tunduk dan patuh terhadap UU. Termasuk pejabat pemerintah daerah, baik itu wali kota, bupati, maupun gubernur. “Yang tidak patuh dengan undang-undang, ya tentu melanggar kon-

stitusi negara,” kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).

Pria yang juga Rektor Unitomo ini melanjutkan, bila ingin mempertahankan pengelolaan SMA/SMK, Wali Kota Surabaya bisa menempuh jalur judicial re-

 ke halaman 11

Sekdaprov Ancam Pecat Pemalsu Fingerprint Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan pengarahan kepada para PNS saat Sosialisasi e-Anjab di lingkungan SKPD dan UPT Pemprov Jatim Tahun 2016 di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Selasa (23/2).

Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengancam akan menindak tegas pemalsu mesin absen fingerprint. Tindakan tegas tersebut hingga berupa pemecatan bagi para Aparatur Sipil

Negara (ASN) atau PNS yang berbuat curang dengan memalsukan sidik jari absennya.

“Modus yang digunakan ketika registrasi fingerprint, cap jempol tangan kanan menggunakan asli, sedangkan yang kiri diregistrasi-

kan menggunakan cap jempol orang lain yakni biasanya cleaning service. Pastinya, tindakan yang pasti dilakukan adalah pemecatan,” tegas Sukardi ketika

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa Mahasiswa Surabaya menggelar aksi penolakan terhadap rencana revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (23/2) kemarin

Soal Pelantikan Sekda Madiun, Gubernur Tunggu Keputusan Mendagri Pemprov, Bhirawa Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto yang telah dilakukan Bupati Madiun Muhtarom menuai polemik. Sebab proses pemilihan sekda sama sekali tidak melibatkan Gubernur Jatim sesuai amanat Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Kalau soal Pansel (Panitia Seleksi) memang kewenangan kabupaten, setelah itu hasilnya dikirim ke pemerintah pusat.

Namun yang perlu menjadi catatan, semua itu harus melalui proses di provinsi,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Selasa (23/2).

Menurut pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo, seharusnya sebelum ditetapkan/di-

 ke halaman 11

Pemkot Pernah Anggarkan Rp 10 M untuk Perbaikan Jalan Kalianak Pemkot Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sudah banyak membantu perbaikan Jalan Kalianak meskipun jalan tersebut milik pemerintah pusat.

Menurut wali kota perempuan pertama di Surabaya ini pihaknya sudah sering sekali melakukan perbaikan kecil di jalan nasional tersebut. ‘’Aku sudah banyak membantu perbaikan jalan tersebut. Penambalan sering saya lakukan di sana,’’ ujar Risma, Selasa (23/2).

Lebih lanjut Risma mencontohkan bantuan yang sudah ia lakukan tidak hanya melakukan penambalan saja, tetapi juga sudah pernah mengalokasi-

 ke halaman 11

Lebih Dekat dengan Cak Nur

Sosok Egaliter yang Dikenal Suka Blak-blakan diri untuk menyalurkan hobi di bidang kuliner.

Itulah yang dilakoni Marketing Manager BonChon Indonesia Rossi Rossi Chesarah

 ke halaman 11

Sentil..  Lakukan Razia, Pengawasan TKA Mulai Diperketat  Terutama TKA yang fisiknya sama dengan penduduk lokal  Tidak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Penjara 8 Tahun dan Denda Rp 1 M

 Banyak perusahaan yang belum taat aturan  Peredaran Upal Ratusan Juta Berhasil Digagalkan  Jangan-jangan sisa Pilkada serentak

Pembawaan yang egaliter dan sederhana Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H Nur Achmad Syaifuddin SH seolah mendobrak kekakuan protokoler yang selama melekat pada wajah birokrasi Pemkab Sidoarjo. Sifatnya yang mudah bergaul justru mengimbangi kegesitan Bupati Saiful Ilah dalam beradaptasi dengan pekerjaan.

Hadi Suyitno, Kabupaten Sidoarjo Pria yang akrab disapa Cak Nur, sama dengan Bupati Saiful Ilah yang berasal dari partai, sangat humanis dan cepat akrab dengan lawan bicara. Pembawaannya santai, tetapi cepat fokus ketika masuk pada persoalan penting.

Sifat itulah yang kadang membuat protokoler sendiri sulit mengatur.

Hingga kerap ajudanlah yang kerap mengingatkan tamu untuk mengakhiri pembicaraan karena sudah ditunggu acara lain.

Cak Nur yang resmi dilantik sejak 17 Februari lalu ini siap membuka

diri kepada masyarakat Sidoarjo untuk menyampaikan aspirasi yang menyangkut kepentingan umum, sosial, dan pembangunan Sidoarjo. Dia juga siap menampung dan menerima aspirasi sejauh memang bermanfaat bagi masyarakat. “Tujuan kita bekerja kan untuk mengabdi kepada masyarakat,” ucapnya kepada Harian Bhirawa belum lama ini.

Dengan menjaga kedekatan dan hubungan baik itu, nomor ponselnya tidak diganti, masih pakai no-

 ke halaman 11

Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Achmad Syaifuddin SH (tengah) saat menemui pengurus yatim piatu di Sidoarjo.

SURABAYA

2

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Silaturahmi Kodam V Beserta Forkompimda dan BEM

Pangdam V Brawijaya Ajak BEM Se Jatim Jaga Keutuhan NKRI Surabaya, Bhirawa Menghadapi ancaman Proxy War yang kian nampak di Indonesia, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Jatim dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Bertempat di Gedung Balai Prajurit Kodam V Brawijaya, Selasa (23/2), acara bertemakan ‘Silaturahmi Pangdam V Brawijaya Dengan Forkompimda, Para Ketua dan Sekretaris BEM Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta dan Sekolah Tinggi Se Jawa Timur’, dihadiri oleh Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, perwakilan Kejati Jatim, dan sekitar 500 mahasiswa se Jatim.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jatim Drs H Soekarwo merasa senang dengan silaturahmi yang diadakan Pangdam V Brawijaya.

Menurutnya, mahasiswa merupakan komponen bangsa yang menjadi harapan bangsa.

“Intinya, kami mengajak mahasiswa untuk menjaga keutuhan NKRI. Bagaimanapun NKRI harga mati, dan ancaman Proxy War tidak bisa kita diamkan. Melainkan harus dila-

Pangdam V Brawijaya saat silaturahmi bersama BEM Perguruan Tinggi se Jatim, Selasa (23/2) di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya. wan,” kata Gubernur Jatim Drs Jatim. Untuk itu, pihaknya meng- bab, idealisme mahasiswa masih H Soekarwo, Selasa (23/2). gandeng mahasiswa agar lebih murni dan belum terkontaminasi Sementara itu, dalam sam- siap sejak dini. dengan hal-hal lain. butannya, Pangdam V Brawijaya Menurut Sumardi, saat ini “Dengan murninya idealisme Mayjen TNI Sumardi menje- yang harus dihadapi adalah ini, jangan generasi muda bangsa laskan, silaturahmi ini meru- masalah narkoba, radikalisme, sampai terpengaruh paham rapakan Komunikasi Sosial yang dan terorisme. Pangdam ber- dikalisme yang merujuk kepada dilakukan TNI. BEM, lanjut harap dengan silaturahmi ini, terorisme, serta kasus narkoba.

Pangdam, merupakan tokoh mu- Jatim dapat bersatu dan tangguh Apabila dijumpai teman maupun da yang berperan bagi pem- dalam ketahanan nasional. Di- keluarga yang diduga mencurikan, bangunan dan ketahanan na- akui Sumardi, peranan BEM sekiranya segera dilaporkan sional di Indonesia, khusunya mahasiswa sangat penting. Se- kepada parata penegak hukum

PANGGUNG BIROKRASI

Dewan Segera Kaji Ulang Perda Cagar Budaya Kota Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Keberadaan gedung-gedung tua di sepanjang jalan protocol di Kota Surabaya, sejak lama telah di klaim menjadi kawasan Cagar Budaya yang harus dipertahankan keberadaannya.

Sayangnya, kebijakan Pemkot Surabaya ini tidak disertai dengan alokasi anggaran yang cukup untuk bisa merawat gedung-gedung tua yang terdaftar menjadi Cagar Budaya meski dengan klaster yang berbeda.

Syaifudin Zuhri Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan berpendapat bahwa Perda soal Cagar Budaya sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan awal, karena dampaknya hanya membuat sejumlah gedung bersejarah ini “mangkrak” tak terurus, bahkan sudah terlihat kumuh.

Sementara posisinya menjadi pemandangan langsung para pelancong dan wisatawan disepanjang jalan protocol.

“Tujuan awalnya memang baik, karena dengan melihat gedung-gedung tua bersejarah itu, menjadikan semangat warga dan bangsa ini untuk tetap mengingat sejarah perjuangan bangsa, meskipun beberapa gedung diantaranya menjadi symbol ketertindasan bangsa ini,” terang Q gat politisi PDIP ini.Q

bed/bhirawa

seperti TNI dan Polri,” tegas mantan Gubernur Akmil ini.

Bagaimana langkah maupun pendekatan dengan mahasiswa, Sumardi mengaku, Kodam V Brawijaya selalu membina Resimen Mahasiswa (Menya) agar mempunyai jiwa nasionalisme yang baik. “Menwa merupakan salah satu ujung tombak generasi muda dalam upaya bela negara. Ujung-ujungnya untuk

ketahanan nasional,” pungkasnya.

Ditambahkan Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, ditahun 2015 Jatim menduduki peringkat 1 kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Perkembangan dan pengawasan narkoba tidak terlepas dari pengawasan aparat penegak hukum, terutama Polri dan TNI. “Mari kita bersama-sama dengan Pemda, Kodam V Brawijaya, dan BEM mahasiswa memberantas narkoba di seluruh Jatim,” tambah Kapolda Jatim.

Untuk peranan mahasiswa, Anton mengaku, hal ini akan dilakukan melalui pencerahan maupun sosialisasi Presiden dan Sekjen BEM. Selanjutnya, hasil dari pencerahan itu dapat disampaikan kepada para mahasiswanya.

“Karena banyak juga keterlibatan daripada generasi produktif ini (mahasiswa, red) yang menjadi pemakai narkoba,” papar Anton.

Begitu juga masalah terorisme dan radikalisme, Anton menegaskan, pemikiran inilah yang harus diperangi bersamasama. Karena pemikiran ini tidak bisa dilakukan hanya dengan pembicaraan saja, tapi harus dengan pemahaman. “Selama ini kita sudah masuk ke kampus-kampus. Dan kita tidak pernah gembar-gembor tentang ini. Yang penting kita (Polisi) sudah berkoordinasi dengan mahasiswa,” tandasnya.Q bed

Lakukan Razia, Pengawasan TKA Mulai Diperketat Komisi D akan Dalami Pelanggaran Pembangunan JIIPE Pemkot, Bhirawa Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), aktivitas warga negara asing (WNA) di Surabaya makin intens. Untuk memonitor hal tersebut, Pemkot Surabaya bersama instansi terkait rutin melaksanakan operasi pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Tim gabungan Pemkot Surabaya, kantor imigrasi, TNI, kepolisian, dan kejaksaan Selasa (23/2), mendatangi sejumlah lokasi yang diduga mempekerjakan tenaga asing. Dari unsur Pemkot, Dispendukcapil, Disnaker, Dinkes, dan Satpol PP dilibatkan untuk mendukung operasi ini.

Lokasi pertama yang dituju yakni salah satu tempat terapi alat kesehatan di Jalan Kapas Krampung. Petugas mendapati dua warga negara Korea Selatan yang bekerja di tempat tersebut.

Selanjutnya, dilakukan pendataan dokumen antara lain berupa paspor, izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA), kartu izin tinggal terbatas (Kitas), surat keterangan tempat tinggal (SKTT) dari Dispendukcapil, dan dan surat tanda melapor (STM) dari Polres setempat.

Hasilnya, dari segi dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan, tidak didapati pelanggaran. Hanya

saja, tempat tersebut ternyata belum mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan Surabaya. Selain itu, belum adanya tenaga spesifik di bidang pengawasan kesehatan juga menjadi temuan tim gabungan.

“Karena menyangkut terapi kesehatan seseorang maka harus ada izin operasional dari Dinkes.

Bisa berupa izin klinik pratama.

Nah, klinik semacam ini harusnya didampingi minimal satu tenaga kesehatan untuk mengantisipasi jika terjadi kemungkinan terburuk yang menyangkut kesehatan pasien,” terang Rizky, staf Dinkes Surabaya.

Oleh karenanya, petugas menyarankan agar segera mengurus izin operasional dan berkonsultasi terkait kelayakan klinik ke Dinkes Surabaya.

Apabila tak kunjung dilakukan, maka tempat tersebut bisa dieksekusi berupa penyegelan dan larangan operasional.

Tak hanya menyasar klinik kesehatan, tim gabungan juga mendatangi salah satu bank di Jalan Kusuma Bangsa. Di lokasi tersebut, petugas ditemui direktur bisnis yang berkebangsaan India. Dari hasil pengecekan, semua dokumen lengkap sehingga tidak dijumpai adanya temuan.

Kasubid Kewaspadaan Nasional pada Bakesbangpol &

Linmas Surabaya, Achmad Mardjuki menuturkan, selain mendata dan meminta salinan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan, petugas juga mengkroscek kesesuaian jabatan yang tertera di IMTA dengan kenyataan di lapangan.

“Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan jabatan. Bisa saja di dokumen tertera direktur tapi di lapangan bisa sebagai penjaga toko. Tentu itu menyalahi aturan,” ujar Mardjuki saat memimpin kegiatan pengawasan orang asing.

Menurut Mardjuki, semua tenaga asing yang didata bersikap kooperatif. Pada dasarnya, mereka semua tertib administrasi individu. Sedangkan, bila ada masalah dengan izin operasional perusahaan yang mempekerjakan mereka, hendaknya harus segera diklirkan.

Sebab, jika tidak tempat usaha bisa ditutup.

Sementara itu, Kabakesbangpol & Linmas Surabaya Soemarno, menambahkan, maksud dan tujuan pengawasan orang asing ini adalah untuk menjamin aspek legalitas para pekerja dari luar negeri. “Kami hanya ingin memastikan bahwa aktivitas tenaga asing di Surabaya sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.Q dre

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi D DPRD Jawa Timur akan mendalami dugaan adanya pelanggaran dalam pembangunan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Manyar Gresik.

Mengingat pembangunannya diduga mengambil lahan Balai Besar Bengawan Solo.

“Kita akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait lahan yang dicaplok JIIPE dengan turun ke lapangan untuk melihat batasan-batasan tanah negara yang selama ini dikait-kaitkan dengan JIIPE,” kata Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna, usai rapat hearing, di Gedung DPRD Jatim, Senin (22/2).

Menurut Eddy, sebelumnya JIIPE mengusulkan lahan seluas 300 hektar untuk area pembangunannya. Namun, pemerintah hanya menyetujui izin pemakaian lahan 162 hektar. Namun, Komisi D ingin mengtehaui, apakah izin 162 hektar tersebut sesuai rekomendasi Gubernur, atau tidak.

“Kita akan melakukan rapat tahap ke-2 dengan mengundang SKPD terkait, seperti Dinas ESDM dan BLH Jatim,karena instansi tersebut yang lebih mengetahui permasalahannya.Pengurukannya ada di pihak ESDM, sedangkan Amdalnya BLH yang mengeluarkan,” tuturnya.

Mantan Wakil Bupati Pasuruan tersebut menerangkan, selama ini terjadi kontradiksi, karena sebelum dilakukan pembangunan mengacu ke dalam Permen PU 63 tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, dimana pemprov mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin.

“Namun dalam tengah perjalanan lahir PP tahun 2012, diambil pemerintah pusat. Ini ada kontradiksi,” tegasnya.

Saat ini progres JIIPE sudah mencapai 50 persen sejak Q cty pembangunan tahun 2012.Q

Keliling Sekolah, Risma Motivasi Siswa SMAN Hadapi UN Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak henti-hentinya memotivasi para pelajar Surabaya untuk terus maju dan berkembang dalam meraih masa depan yang gemilang dan siap menghadapi ujian nasional (UN).

Setelah Senin (22/02) kemarin sekitar 1.200 siswa di SMA Komplek (SMAN 1, 2, 5, dan 9). Hari ini (23/02), Wali Kota Risma kembali memberikan motivasi dan bertemu dengan ratusan pelajar di wilayah Surabaya Barat, tepatnya di SMAN 11.

Kedatangan Risma di SMAN 11 kali ini, adalah bertemu dengan para pelajar setelah kembali menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Risma juga mengingatkan kepada para pelajar, untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Karena enam hari lagi para pelajar ini akan menempuh ujian sekolah, dan 39 hari lagi para pelajar mengikuti ujian nasional.

Pada kesempatan ini, Risma menyampaikan bahwa

Tuhan telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, tinggal kita mau tidak untuk berupaya meraih keberhasilan dan kesuksesan.

Menurutnya, siswa Surabaya memiliki kemampuan untuk merubah dunia, namun harus dengan kerja keras dan belajar lebih giat untuk meraih prestasi.

“Kalau kita bekerja keras niscaya Tuhan akan memberikan jalan kepada kita”, kata Risma. Dalam meraih sebuah keberhasilan dan kesuksesan siswa Surabaya harus fokus terhadap tujuannya serta memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap apa yang dikerjakannya.

Hal tersebut juga menjadi modal utama para siswa

dalam mempersiapkan UNBK bulan April mendatang. Meski bukan penentu kelulusan, Risma berharap siswa tak main-main dalam menghadapi UN. Risma mengibaratkan UN adalah pertempuran bagi siswa untuk mengetahui kualitas diri sendiri. ‘’Saya yakin bahwa semua anak ditakdirkan untuk sukses, tinggal kalian mau atau tidak. Jika kita menyerah, kita menyerah dengan takdir yang diberikan Tuhan. Batu yang setiap hari ditetesi air, perlahan akan berlubang.

Menganut filosofi tersebut, saya tidak ingin kalian menyerah,’’ tegasnya.

Para siswa juga harus lebih proaktif dalam belajar di sekolah, Risma menghimbau jika ada hal yang tidak mengerti dan kurang paham dalam pelajaran segera dapat ditanyakan kepada guru.

“Modal utama dalam menghdapi UN yakni, fokus dan

nyiapkan para siswa menghadapi UNBK Dispendik telah memfasilitasi dengan menyediakan soal-soal latihan melalui try out online dengan harapan mereka terbiasa dengan UNBK. “Try out online telah didesain menyerupai UNBK, para siswa dapat mempergunakannya untuk latihan”, jelas Ikhsan. Mantan Kepala Bapemas dan Kota Surabaya tersebut berujar untuk memotivasi para siswa try out online akan dilombakan dengan hadiah total 100 juta rupiah.

Syaratnya yang jadi pemenang nantinya ialah mereka yang mendapat nilai dre/bhirawa paling tinggi dari akumulasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan motivasi pada siswa SMAN 11 Surabaya Selasa, (23/2). selama latihan. Kegiatan kosentrasi penuh terhadap apa terpecah terhadap hal-hal yang Surabaya menjadi tuan dan ditutup dengan foto bersama yang dipelajari”, ujar Risma. kurang positif. nyonya di rumahnya sendiri, Wali Kota serta penyuluhan Mantan Kepala Bappeko Kota Risma juga berkeinginan gapai cita-cita setinggi displin dan keselamatan Surabaya tersebut juga menjadikan anak Surabaya mungkin,’’ kata Risma. berlalu lintas oleh alumnus menghimbau agar konsentrasi memiliki daya saing tinggi Sementara itu, Kepala SMAN 11, Plt. Kepala Dispara siswa dalam belajar dengan bangsa-bangsa lain Dispendik Surabaya Ikhsan hub Kota Surabaya Ir. Irvan meraih prestasi jangan sampai di dunia. “Kami ingin pelajar mengungkapkan dalam me- Wahyudrajad, MMT.Q dre

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Rabu Wage, 24 FEBRUARI 2016

Talkshow Minat Baca 2016 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Tingkatkan Minat Baca dengan Talkshow Kerja keras yang dilakukan Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Beperpusip) Jatim dalam meningkatkan minat baca di Jawa Timur membuahkan hasil.

Setidaknya itu dilihat dari hasil survei yang dilakukan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur (Jatim) dan Universitas Airlangga (Unair) menunjukkan hasil bahwa minat baca warga mencapai 65,25 persen.

S

ementara pada tahun 2013 indeks minat baca di Jatim pada posisi 56 persen.

Demikian disampaikan Kepala Baperpusip Jatim Drs Sudjono, MM saat membuka acara Talkshow minat baca 2016, Selasa (23/ 2) kemarin. Menurut Sudjono peningkatan tersebut menjadi bukti keberhasilan berbagai program kerja yang dilakukan jajarannya. ’’Penyelenggaraan kegiatan talk show seperti hari ini ternyata memberikan pengaruh kepada minat baca,’’ tambahnya.

Dia melanjutkan, minat baca masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan perbaikan sarana-prasarana di perpustakaan. Dengan begitu, diharapkan kuantitas dan kualitas pengunjung semakin meningkat.

Talkshow yang juga digelar untuk memperingati Hari mendongeng tersebut mengundang pembicara dari Dinas Pendidikan Jatim Hadi Wiyono, Ketua Ikatan Pus-

takawan Indonesia (IPI) Jatim Abimanyu dan budayawan H Topan.

Ketua IPI Jatim Abimanyu mengingatkan di tengah serbuan informasi yang demikian luar biasa baik dari media elektronik dan media internet bila tidak disikapi dengan baik akan membawa dampak negative bagi para anak dan remaja.

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Sudjono, MM saat memberi pengarahan.

Budayawan H Topan bersama presenter Rina saat mengisi acara

Tarian khas Surabaya Tari Remo yang dimainkan dua penari dari sanggar tari Spektra saat mengawali acara.

Motivator minat baca Hadi Wiyono dari Dinas Pendidikan Jatim sedang menyampaikan materi (foto atas). Dari kiri Rina (moderator), H Topan (budayawan/pelawak), Abimanyu (Ketua IPI Jatim), Hadi Wiyono (Dindik Jatim ) saat acara Talkshow minat baca, Selasa (23/2) kemarin. (foto kiri).

“Membaca adalah salah satu kegiatan positif yang diharapkan akan membuat anak-anak dan remaja terus tergoda oleh gadget dan sejenisnya. Oleh karena itu peningkatan fasilitas membaca juga harus lebih menarik dan menyenangkan,” kata Abimanyu lagi.

Kondisi perpustakaan yang membosankan lanjut Abimanyu juga menjadi faktor masyarakat untuk membaca. Dengan demikian, menyulap perpustakaan agar lebih menarik menjadi salah satu upaya menarik minat baca masyarakat, terutama anak-anak. ’’Harusnya perpustakaan itu pusatnya belajar. Belajar apa saja. Tidak hanya buku, teta-

pi juga tempat berdiskusi,’’ papar pejabat berkumis tipis ini.

Sementara budayawan dan pelawak Topan yang secara khusus ikut memeriahkan suasana menuturkan pentingnya kemampuan membaca termasuk di dunia seni.

“Andai saja saya bisa memiliki kemampuan membaca lebih dari saat ini tentu karier dan kesempatan yang lebih baik akan datang,” jelas Topan. Oleh karena itu, Topan berpesan kepada para siswa dan mahasiswa untuk terus membaca apa saja sebanyak-banyaknya.

“Percayalah apapun yang anda baca saat ini akan berguna di masa mendatang,” kata Topan lagi. Q why*

Para peserta talkshow dari kalangan guru PAUD, pelajar dan mahasiswa

Pansus Desak Pertambangan Tradisional Masuk di Pergub Panitia khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan memberikan rekomendasikan kepada pemerintah provinsi agar pertambangan tradisional atau galian C juga dimasukan dalam salah satu draf soal peraturan Gubernur (Pergub) Jatim yang saat ini dalam proses pembahasan oleh Pemprov Jatim.

W

akil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengata kan tambang tradisional di Jatim saat ini jumlahnya mulai meningkat dan perlu dilakukan perlindungan terhadap penambang tradisional tersebut dalam Pergub Jatim. “Isinya itu harus ada pembagian wilayah, atau mapping terkait pertambangan. Jadi garisnya jelas, mana yang boleh ditambang oleh penambang tradisional, mana yang boleh dikelola oleh penambang modern,” ujar Agus Dono politisi asal Fraksi Demokrat Jatim.

Meski demikian, Agus berjanji Pansus Tambang akan terus melakukan pengawalan masalah itu. “Tujuannya supaya saudara-saudara kita yang jadi penambang tradisional ini bisa terus melakukan aktivitasnya,”ujarnya.

Terpisah, Anggota Pansus Tambang dari

PKS, Artono mengatakan jika ada rencana pansus tambang akan berkoordinasi dengan gubernur, kapolda dan esdm untuk membahas masalah perijinan untuk penambangan rakyat. “Setelah melakukan koordinasi, saya mengusulkan agar masyarakat yang

mengajukan ijin harus di dampingi oleh anggota dewan dari dapil dimana penambangan itu ada. Atau setidaknya mengetahui anaggota dewan dari dapil tersebut. Hal ini dikarenakan rata-rata penambang rakyat tidak paham bagaimana mengajukan ijin penambangan rakyat,.Sehingga ketika dimintai kelengkapan, mereka tidak paham. Bahkan mereka menyampaikan di forum bahwa dalam mengajukan perijinan di ESDM harus bayar ratusan juta,”papar Artono yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Tidak sampai disitu saja, pihaknya menengarahi ada oknum/calo yg memanfaatkan situ-

asi ini. Dengan begitu jika para penambang tradisional didampingi oleh anggota dewan yang dipilih dari dapilnya maka isu tentang biaya perijinan tersebut akan terkuak. Selain itu pihaknya mengusulkan bagi masyarakat yang lahannya telah ditàmbang oleh perusahaan besar, agar mereka yang lahannya merasa diambil oleh perusahaan lain, harus bisa menunjukan kepemilikan lahan, sehingga bisa di proses secara hukum. “Kami akan berusaha mencarikan lembaga bantuan hukum yang gratis bagi masyarakat miskin. Sehingga konsekuensinya apabila memang terbukti mengambil lahan masyarakat maka hasil dari pe-

nambangan selama ini harus dikembalikan kepada masyarakat pemilik lahan,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim yang juga memimpin rapat draft Pergub, A.Halim Iskandar berharap Pergub tentang pertambangan ini segera disusun dengan mempertimbangkan dan juga melibatkan ijin pertambangan tradisional. “Ijin Pertambangan tradisional ini harus dilibatkan dan dimasukan dalam pergub, ini membuktikan bisa menyelamatkan pertambangan tradisional yang selama ini mulai dengan tergerus atau terpinggirkan dengan tambang modern yang memiliki modal tinggi,”ujarnya.

Koordinator penambang tradisional Lumajang, Mansur Hidayat saat melakukan hearing di DPRD Jatim, mengatakan penambang pasir tradisional asal Lumajang, mendesak agar mereka segera diberikan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di sejumlah desa. Sebab, selama ini aktivitas mereka selalu dianggap illegal karena tidak ada izin resmi.

“Karena kami kalau mau nengajukan izin itu selalu dihambat, dan sekarang sudah berhenti di Dinas ESDM Pemprov Jatim,”ujarnya.

Menurutnya, saat ini terdapat 15 ribu penambang tradisional di 20 desa di Lumajang, yang tidak bisa melakukan aktivitasnya karena terkendala izin. “Yang saya tahu karena tidak ada rekomendasi dari Bupati Lumajang. Sedangkan, Bupati Lumajang sejak awal tidak berpihak pada penambang tradisional, ”ujarnya. Q cty*

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

Antisipasi Jalan Rusak, Launching M Bonk Sidoarjo, Bhirawa Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan rusak dan masalah banjir yang pernah terjadi di beberapa wilayah Kab Sidoarjo. Bupati Sidoarjo berharap semua jajaran SKPD harap ikut terlibat memperbaikinya, mengingat kerusakan jalan dan banjir bisa mempengaruhi di segala bidang. Bidang ekonomi, bidang pendidikan juga dalam bidang kesehatan, yakni menjalarnya penyakit demam berdarah.

Harapan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum itu ditegaskan dalam pidato launching Aplikasi Sidoarjo Peduli Jalan, untuk mendorong partisipasi masyarakat Sidoarjo dalam perbaikan infrastruktur jalan melalui aplikasi M-Bonk, pada Selasa (23/2) di Pendopo Kab Sidoarjo.

Bupati Saiful Ilah mengharap semua SKPD harus terlibat, Pemkab juga mengharapkan kepada masyarakat juga ikut terlibat untuk memberikan informasi secara cepat agar dalam penangannya bisa cepat diselesaikan. Dinas PU Bina Marga Sidoarjo telah menyiapkan ap-

likasi yang bisa memberikan informasi secara langsung di lokasi kerusakan. ‘’Programnya bisa diakses melalui HP Android, semua warga yang menginformasikan tinggal membuka programnya, dipotret yang sudah terhubung internet yang ada di Bina Marga,’’ jelas Saiful Ilah.

Bupati juga berharap dalam pembangunan jalan itu kalau bisa harus dilakukan sebaik mungkin. Paling tidak selama 10 hingga 12 tahun baru ada peraikan perbaikan jalan lagi.

Jangan sampai tiap tahun rusak, tiap tahun dianggarkan sehingga anggarannya akan habis hanya untuk perbaikan jalan saja, tidak

bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain.

Sedangkan saat memperbaikan saluran atau gorong-gorong kotorannya harus dibersihkan terlibih dahulu. Jangan sampai diperbaiki atasannya saja, jika kotorannya dibawahnya tidak diperbaikan pasti akan menghambat jalannya air.

Begitu juga kepada masyarakat seharusnya lebih mengerti dalam kebersihan lingkungan.

Bisa kita lihat sampah-sampah banyak sekali di sungai, bekas kebutuhan rumahtangga apa saja dibuang ke sungai. ‘’Pernah waktu melihat lokasi banjir di wilayah Waru dan Sedati, ada sungai yang tersumbat, setelah dilakukan kebersihan, petugas turun membersihkan ternyata ada kasur bekas dan kursi bekas,’’ ungkap Saiful Ilah.

Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setiawan juga menegaskan, ada beberapa hal yang melandasi dibuatnya aplikasi MBONK yang kerjasama dengan

Microsof ini. Diantaranya keterlambatan penanganan kerusakan jalan, berdampak terhadap rasa kepuasan di masyarakat.

Keluhan masyarakat soal kerusakan jalan, kerap kali dilontarkan di media massa, media sosial, bahkan kadang langsung diinfokan kepada kepala daerah. ‘’Dari seluruh laporan itu, memang respon masih belum cepat. Untuk itu, dengan memanfaatkan teknologi, maka respon perbaikan jalan akan bisa maksimal,’’ jelas Sigit Setiawan.

Pada acara itu juga digelar penandatanganan MoU antara Bupati Sidoarjo dengan Microsoft, untuk program aplikasi MBONK. ‘’Dengan MoU ini, kita akan bekerja keras membenahi masalah yang ada, khususnya pembenahan infrastruktur jalan,’’ tambah Bupati Saiful Ilah.

Melihat capaian yang membanggakan ini, Pemkab Sidoarjo menandatangani MoU sebagai bentuk komitmen untuk mendorong agar Kab Sidoarjo bisa

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo dan seluruh jajaran Forkopimda menekan bel tanda launching Aplikasi M Bonk. menjadi Cyber Regency.

Director of Corporate Affairs Microsoft Indonesia, Rubben Hattari mengatakan, dengan MoU itu pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung Pemkab Sidoarjo dalam hal pengembangan dan pemakaian teknologi, untuk menyelesaikan masalah

Lomba PKS, Ajari Siswa Tekan Laka Lantas

KELANA

Komisi A Rekomendasikan Satpol PP Segel Tower Tak Berizin Gresik, Bhirawa Belum adanya izin pendirian tower di tanah milik Pemkab Gresik yang ada di Kel Sidomukti, membuat Komisi A mendesak Satpol PP untuk segera bertindak menyegel tower illegal itu. Sebab keberadaan tower itu sangat meresahkan warga.

Menurut Anggota Komisi A DPRD Gresik, Abdullah Syafi’I, Satpol PP harus segera bertindak dengan menyegel tower itu. Sebab, keberadaan tower di sekitar perkampungan warga sangat meresahkan masyarakat. Namun hingga kini belum ada respon serius bahkan terkesan dibiarkan.

Keberadaan tower yang berada di tanah milik Pemkab itu membuktikan hingga kini Pemkab Gresik gagal menertibkan penggunaan aset daerah.

Terbukti, beberapa aset milik pemerintah dipakai untuk kepentingan pribadi maupun pengusaha. Kesannya hanya diam dan seolah tak mau tahu.

Abdullah Syafi’I menambahkan, pembangunan dengan seenaknya tanpa menunggu proses perizinan keluar terlebih dahulu. Menyebabkan setiap tahun mendapatkan predikat WTP, terkait soalnya asetnya amburadul. Kami berharap Satpol PP dengan tegas segera menyelesaikan persoalan ini baik melakukan segel atau membongkarnnya. Karena dari proses persyaratan pendirian sudah tak terpenuhi, begitu juga keberadaan pada masyarakat. Telah membuat resah karena tak pernah sosialisasi dan keberadaan berdirinya tower telah menganggu.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komsi A, Mujid Ridwan, Pemkab jangan setengah-setengah dalam menegakan aturan yang ada. Apa lagi keberadaan tower itu sudah meresahkan warga, jadi harus ditindak tegas. Apalgi menunggu gejolak yang lebihg parah lagi, bila itu terjadi maka dampaknya akan banyak yang dirugikan. Q kim

yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. ‘’Kami berharap kedepannya banyak bermunculan aplikasi lain yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat misalnya di sektor pendidikan, kependudukan dan lainnya,’’ katanya.Q ach.kus

Tersangka dan barang bukti Upal yang digelar di Mapolres Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Peredaran Upal Ratusan Juta Berhasil Digagalkan Sidoarjo, Bhirawa Uang Palsu (Upal) pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu senilai Rp137.650.000 yang direncanakan akan diedarkan di wilayah Provinsi Jatim, oleh empat tersangka berhasil digagalkan Satreskrim Polres Sidoarjo.

Keempat tersangkat itu bersinisial A warga Kel Trafo, Kec Murhum, Kota Bau-bau, AH warga Latiha, Desa Tampara, Kec Kaledupa Selatan, Kab Wakatobi, S warga Dsn Nawangan, Ds Ngadirejo, Kec Widangan, Tuban, ADN warga Dsn Nawangan RT 05/RW

02, Ds Ngadirejo, Kec Widangan, Tuban dan AR warga Jogjakarta, serta AB. Menurut Humas Polres Sidoarjo, AKP Samsul Hadi SH, Selasa (23/2), modus operandi, tersangka AH dan tersangka S membeli sejumlah upal kepada terangka AR dan AB yang keduanya sudah menjadi DPO, selanjutnya menjualnya kembali kepada tersangka A dan ADN. Karena keduanya telah memesan upal terlebih dahulu.

Adapun kronologinya, ada informasi dari masyarakat kalau tanggal (10/2) sekitar

pukul 00.30 WIB di Losmen LIJ kamar 14 beralamat di Bungurasih Waru akan dilakukan transaksi Upal. Setelah mendapatkan informasi itu, pihak Reskrim Sidoarjo langsung menindaklanjuti serta melakukan observasi, serta melakukan panangkapan terhadap empat tersangka dan sebuah tas rangsel warna hitam. ‘’Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata di dalam tas itu terdapat uang senilai ratusan juta yang ternyata uang palsu,’’ jelas Samsul Hadi.Q ach

Kab Mojokerto, bhirawa Polres Mojokerto menggelar lomba PKS (Patroli Keamanan Sekolah) Kapolres Cup 2016 di halaman Mapolres, Selasa (23/2) kemarin. Lomba ini bertujuan mengajari siswa agar tanggap dan cekatan serta memahami penanganan awal setiap kejadian kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan yang diikuti berbagai sekolah di Kab Mojokerto ini dibuka Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa didampingi Kapolres Mojokerto AKBP Budhi Herdi Susianto. Lomba diikuti 28 kelompok siswa SLTP maupun SLTA di Kab Mojokerto ini memperebutkan piala bergilir Kapolres Cup. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto, AKP Asep Kurnia, bupati hadir bersama Kepala Diknas Kab Mojokerto, Yoko Priyono, serta Kapolsek jajaran wilayah Polres Mojokerto.

Bupati MKP mengatakan, kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa. PKS juga penting bagi

pihak sekolah, karena mengajarkan siswa untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah. ‘’Laka Lantas 2015 di wilayah hukum Polres Mojokerto tercatat 739 kasus dengan korban tewas 174 jiwa. Sedangkan di Januari 2016 ini, sudah ada 72 kasus lagi dengan korban tewas 11 orang. Cukup mengkhawatirkan, sebab ratarata korban merupakan pengguna R2 yang melibatkan pelajar di bawah 17 tahun.

Saya ucapkan terimakasih pada Polres Mojokerto yang telah memprakarsai terselanggaranya acara,’’ kata Bupati MKP. Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto menerangkan, lomba PKS merupakan kerjasama antara Polres Mojokerto dan Dinas Pendidikan Kab Mojokerto, bertujuan untuk melatih dan mendidik generasi muda agar disiplin dan tak terbatas pada aspek ilmu pengetahuan akademik saja.Q kar

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto MKP menyematkan tanda peserta lomba Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di Mapolres Mojokerto, Selasa (23/2) kemarin.

Dukung Program Wali Kota Mojokerto Menuju Kota Sehat Dewan Study Banding ke Kota Kediri dan Trenggalek pangan dan gizi, serta kehidupan masyarakat yang Sehat.

Ditambahkan Deny, dengan memanfaatkan forum kesehatan, pemerintah senantiasa melibatkan masyarakat dan stakeholder pembangunan. Seperti yang diakukan forum kesehatan yang memungkinkan Pemkot memperoleh banyak aspirasi dari masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih optimal.

Program Wali kota Mojokerto Mas’ud Yunus untuk menjadikan Mojokerto sebagai kota sehat mendapat dukungan banyak.

Untuk mencapai tujuan itu, Pemkot Mojokerto menciptakan pola hidup bersih dan sehat kepada seluruh masyarakat.

Sejumlah program kesehatan sudah lama dijalankan seperti jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat baik melalui BPJS maupun total coverage. Selain itu gerakan peberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dipimpin langsung Walikota Mojokerto, Masud Yunus setiap hari Jum’at terbukti ampuh menangkal wabah DBD. Selain menuju kota sehat, Walikota Mas’ud Yunus juga sukses membawa Kota Mojokerto mendapatkan penghargaan sebagai kota cerdas. “Sebagai kota sehat dan cerdas tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat.

Dengan berlingkungan pendidikan dan melakukan pola hidup sehat,” ujar Wali kota Mojokerto Mas-ud Yunus.

Program. Penghargaan Kota Cerdas dilatarbelakangi semakin banyaknya penduduk di perkotaan dan kompleksitas permasalahan kota.

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan tantangan bagaimana cara mengelola kota dengan cerdas dan bertujuan akhir meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup penduduknya. Perbaikan-perbaikan dan penerapan konsep kota cerdas muncul sehingga pemimpin daerah dituntut untuk terus berinovasi.

Hasil survei membuahkan tingkat kematangan masing-masing kota.

Kota Mojokerto Jawa Timur berhasil meraih Juara IV anugerah Kota Cerdas 2015 dari tiga kategori, yaitu kategori ekonomi, kategori sosial, dan kategori lingkungan hidup.

“Sekarang saya mencanangkan program menuju kota sehat sehingga visi Kota Mojokerto sebagai Service City yang maju dapat terwujud. Yang endingnya masyarakat Kota dapat semakin sejahtera, untuk mewujudkan program ini diperlukan dukungan semua pihak termasuk kalangan legeslati,” harap Wali kota Mas’ud Yunus.

Kalangan DPRD Kota Mojokerto

ternyata menyambut positif program Wali kota tersebut. Salah satu bentuk dukungan kalangan dewan, dengan melakukan study banding soal kota sehat dengan mengunjungi Kota Kediri dan Kabupaten Trenggalek.

Menurut wakil rakyat, untuk mencapai predikat kota sehat masih banyak kriteria yang harus dipenuhi Kota Mojokerto. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bersinergi dengan DPRD. Untuk mengetahui beberapa kriteria kota sehat, Rombongan Komisi I DPRD Kota Mojokerto mengunjungi lakukan Kota Kediri, Senin (22/2).

Kota kediri merupakan salah satu kota yang sudah Tiga kali mendpatakan penghargaan Kota sehat.

Ketua Komisi DPRD Kota Mojokerto I Suliyat, mengatakan keberhasilan program kesehatan di Kota Kediri telah mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat.

Penjabaran kota sehat yakni suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat yang difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota.

“Hasil kunjungan ke Kota Kediri akan kita jadikan sebagai bahan masukan kepada eksekutif sebagai salah satu bahan pertimbangan mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota sehat,” ujar politikus asal PDI-P tersebut.

Dukungan lain juga disampaikan anggota Komisi I, Deny Noviianto, menurutnya secara keseluruhan program kesehatan yang diterapkan Kota Kediri dapat diadopsi untuk meraih Mojokerto kota sehat. Namun itu semua butuh payung hukum yang jelas agar seluruh program dapat digulirkan.

“Ada hal penting yang harus dil-

kariyadi/bhirawa

Wakil ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (kanan) menyerahkan cindera mata kepada perwakilan DPRD Kota Kediri. akukan Pemkot Mojokerto untuk menjadi kota sehat. Yakni harus memiliki regulasi, jika ingin tidak ingin bermasalah dibelakang hari,” lontar anggota DPRD dua periode ini.

Politikus Partai Demokrat ini mencontohkan, FKKS (Forum Kota Kediri Sehat) adalah wadah sekaligus wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan ikut berpartisipasi dalam menentukan arah.

Prioritas dan perencanaan untuk

mewujudkan kawasan perkotaan/ kelurahan yang bersih, sehat, aman dan nyaman mutlak diperlukan keberadaannya.

FKKS dibentuk berdasarkan SK Walikota Kediri No. 986 Th 2001.

Anggota pengurus FKKS terdiri dari unsur: akademisi, LSM, swasta, pengusaha, ulama, dan birokrasi.

“Forum seperti itu Hal semcam nantinya akan kita terapkan di Kota Mojokerto, dan sebagai elemen penting

Ketua Komisi I DPRD kota Mojokerto (Baju batik dua dari kanan) bertukar cindera mata dengan perwakilan DPRD Trenggalek.

untuk menuju Kota Mojokerto sebagai kota sehat,” tandas Deny Novianto.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai kota sehat diantaranya, kawasan permukiman sarana & prasarana sehat, kawasan Tertib lalu Lintas & Pelayanan Transportasi, kawasan pariwisata sehat.

Kemudian kawasan industri & perkantoran Sehat dan kawasan Hutan Sehat juga masuk kriteria sebagai penunjang nilai kota sehat. Ketahanan

Nimba Ilmu Pengelolahan Informasi dari Trenggalek Upaya Komisi I DPRD Kota Mojokerto untuk mendukung Kota Sehat juga mendatangi DPRD Kabupaten Trenggalek. Didaerah tersebut para wakil rakyat menimba ilmu informasi.

Kabupaten Trenggalek berhasil memberikan tansparansi informasi kepada masyarakat.

Deny Novianto kembali mengatakan bahwa untukmendukung program pemerintah perlu media informasi baik melalui website milik pemerintah maupun media massa. Kabupaten Trenggalek sebagai tujuan kunker sudah memanfaatkan informasi sebagai penunjang program daerah.

Program seperti itu bisa di terapkan di Kota Mojokerto untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pola hidup sehat dan bersih.”Dengan media informasi sosialisasi program Kota Sehat Mojokerto cepat tercapai,”pungkas Deny Novianto.Q kar.adv

Wali kota Mojokerto Mas’ud Yunus bersama isteri Wali kota Mas’ud Yunus bersama Wakilnya Suyitno berburu jentik hingga ke kamar mandi warga sebagai melakukan kerja bhakti membersihkan sampah untuk upaya menuju kota sehat. menuju kota sehat.

JAWA TIMUR

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

5

541 Desa di Jatim Potensi Kekeringan Bojonegoro, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mencatat terdapat 541 desa tersebar di 22 Kabupaten di Jawa Timur potensi terdampak kekeringan sebagai imbas dari musim kemarau.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pelatihan assesment penanganan kekeringan provinsi jawa timur dan Kabupaten/Kota sewilayah Bakorwil II Bojonegoro, Selasa (23/2) di ruang mliwis putih kantor Bakorwil yang di hadiri oleh perwakilan dinas instansi pemerintah dari delapan Kabupaten/Kota. “Data itu tercatat hingga pekan terakhir atau sampai dengan 23 Agustus 2015, tercatat 541 desa potensi terdampak kekeringan,” kata Kabid Sungram BPBD Provinsi Jatim, Bambang Munarto.

Menurutnya, Kabupaten Sampang di Madura merupakan desa yang paling banyak terdampak kekeringan, kemudian diikuti Kabupaten Bangkalan di Madura dan Kabupaten Gresik. “Selain itu di Kabupaten Lamongan wilayah selatan dan Kabupaten Bojonegoro, antara lain beberapa desa diwilayah Kepohbaru, Kedungadem, Sugihwaras, potensi terdampak kekeringan,” ungkapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPBD Provinsi Jawa Timur dipandang perlu untuk meng-

integrasikan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten dalam hal penanganan kekeringan, agar lebih terkoordinir, efektif dan efisien. “Musim kemarau krisis air bersih, kita juga selalu bantu dorping air bersih ke setiap desa yang membutuhkan. Dan hal itu berdasarkan permintaan dari desa baru kami lakukan droping air bersih,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Hariyanto yang di wakili oleh Sekretarisnya Dedy Ferdinand, me-

nyampaikan kejadian bencana kekeringan di Jawa Timur masih sering terjadi, dan hingga saat ini kita masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan resiko bencana.

“Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya pada akhir-akhir ini, maka upaya penanggulangan bencana di wilayah Jawa Timur harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana di jajaran lintas pemerintah dan lintas sector,” ungkap Dedy dalam sambutannya.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka pada hari ini kita melakukan Konsolidasi dengan Para Kepala BPBD Kabupaten, Dinas PU Cipta Karya Kabupaten, Dinas PU Pengairan Kabupten, Dinas Kesehatan Kabupaten, PDAM Kabupaten dan mitra kerja UNDP (United Nations Development Programme) dengan harapan untuk lebih terbangunnya kesamaan langkah dalam Penanganan Bencana Kekeringan secara Terpadu dan Komperhensif.

“Peningkatan koordinasi, inte-

grasi, dan sinkronisasi program / kegiatan antar BPBD Kabupaten dengan lintas sektor di wilayahnya masing-masing, dan antar BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi Jawa Timur,” jelas dia.

Kemudian antar BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BNPB secara terus menerus penting untuk dilakukan secara berkesinambungan guna menyamakan gerak langkah yang terpadu dalam upaya penanggulangan bencana secara berimbang dan proporsional antara upaya penanganan secara preventif dan responsive.

“Selama ini yang kami amati dan kami rasakan upaya preventif penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan, sehingga tercipta upaya penanggulangan yang berimbang dan proporsional antara preventif dan responsive,” tukasnya.

Dalam Pelatihan Assesment Penanganan Kekeringan ini, kami sangat berharap dapat dikaji dan dibahas,berbagai kebijakan perencanaan program dalam Penanggulangan Bencana yang dapat diterapkan oleh BPBD Provinsi

achmad basir/bhirawa

Nara sumber saat memberikan pemaparan kepada peserta pelatihan assesment penanganan kekeringan di Jatim di ruang mliwis putih Bakorwil Bojonegoro.

Jawa Timur, BPBD Kabupaten, Dinas PU Cipta Karya Kabupaten, Dinas PU Pengairan Kabupten, Dinas Kesehatan Kabupaten, PDAM Kabupaten di daerahnya masing-masing untuk mengetahui kebutuhan sarana prasaran serta anggaran yang terkait penanganan kekeringan.

Merasa Difitnah, Bupati Madiun Somasi Pertamina

KILAS JATIM

Terjerat Kasus Hukum Gaji PNS Tinggal 50 Persen Kabupaten Blitar, Bhirawa Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Blitar yang terjerat kasus hukum, nantinya hanya akan menerima gaji 50 persen saja. Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Suyanto menegaskan bagi PNS yang tersandung kasus hukum saat ini statusnya sudah terdakwa, maka hanya mendapat gaji 50 persen saja. “Ini berlaku sejak ditetapkan sebagai terdakwa, sehingga sebelumnya masih tetap menerima 100 persen,” kata Suyanto.

Lanjut Suyanto, dicontohkannya sanksi administrasi ini seperti diberikan pihak Pemkab Blitar kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Camat Gandusari, Imam Ashari yang saat itu manjabat sebagai Lurah Talun yang terjerat kasus hukum Pungutan Liar (Pungli) Program Sertifikasi Massal (Ajudikasi). “Jika nanti benar benar terbukti, baru akan diputuskan untuk pencopotan jabatan atau dihapus statusnya sebagai PNS,” ujarnya.

Sedangkan untuk sanksi pidana menurutnya tergantung keputusan Pengadilan, sehingga Suyanto mengaku untuk posisi Camat Gandusari tidak kosong karena sudah ditunjuk Pelaksana Tugas (plt) sambil menunggu selesainya proses hukum. “Untuk mengisi kekosongan jabatan, tentunya langsung digantikan apakah ada persoalan hukum atau persoalam lainnya. Karena jabatan tersebut harus digantikan dan tidak boleh kosong,” jelasnya.

Suyanto menambahkan untuk PNS yang terjerat kasus hukum tersebut, saat ini pihaknya hanya memantau dari proses di Kejaksaan, karena selama ini pasca ditahannya Camat Gandusari, Imam Ashari yang saat itu manjabat sebagai Lurah Talun bersama mantan Kepala Desa Bendosewu Kecamatan Talun Munawir oleh pihak Kejaksaan Negeri Blitar pada pertengahan Januari lalu.

“Kami masih menunggu perkembangan kasus tersebut, sehingga keputusan final akan diberikan kepada PNS yang terlibat kasus hukum setelah ada keputusan tetap dari pihak Pengadilan,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo berharap dengan adanya sanksi yang cukup berat kepada PNS ini akan membuat jera dan tidak terjadi lagi, apalagi jenis Pungutan Liar atau Pungli pada apapun programnya dinilai sangat merugikan masyarakat. “Semoga dengan tindakan ini akan membuat jera para PNS untuk tidak berbuat lagi, bagaimanapun juga sebaiknya program masyarakat bebas dari Pungli,” katanya.Q htn

Di samping itu pihaknya juga berharap adanya komitmen dari semua peserta, sehingga program yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana kekeringan.Q bas

mb12/bhirawa

Silaturahmi dan doa bersama Forpimda, FKUB, dan Tokoh Masyarakat Pesanggaran, Banyuwangi.

Dewan Pertemukan Warga dengan Manajemen PT BSI Banyuwangi, Bhirawa Tim Tambang DPRD kabupaten Banyuwangi, berjanji akan segera mempertemukan warga sekitar tambang emas Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dengan pihak managen PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Tujuanya, agar warga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan utuh terkait kegiatan tambang emas dalam dan tidak ada lagi rasa saling curiga.

"Kami akan memanggil manajemen PT BSI dan akan mempertemukan dengan warga.

BSI Kita tuntut lebih terbuka," tegas Salimi, Ketua Tim Tambang DPRD Banyuwangi, usai hearing bersama perwakilan warga sekitar tambang, Selasa (23/2).

Dalam hearing, warga yang mayoritas dari Dusun Pancer, mengungkapkan rasa khawatir dan ketakutanya atas keberadaan tambang emas.

Terlebih setelah tersebar adanya kabar, PT BSI akan melakukan program peledakan sebagai salah satu tahapan dan teknis dalam melakukan penambangan emas dengan sistem terbuka.

Sebagian warga dihinggapi rasa takut, khawatir dan gelisah terkait dampak getaran proses peledakan yang akan merusak bangunan rumah tinggal yang sudah cukup lama ditempati. "Manajemen BSI sudah kita klarifikasi dan menjelaskan bahwa bahan peledak yang dipakai jenis low eksplosif, jadi relatif

aman," jelas Salimi.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengaku sangat menghormati dan menghargai tuntutan class action warga. Namun, dia khawatirkan jangan hanya karena kekurang pahaman warga maayarakat dan tersumbatnya komunikasi warga dan pengelola tambang emas tumpang pitu berimbas pada terjadinya pencabutan izin tambang.

"Makanya, pemanggilan manajemen PT BSI kita segerakan dan kita desak mereka harus menyampaikan permasalahan tambang secara utuh terang agar warga tak lagi diliputi rasa curiga dan berujung gejolak.

Karena setahu Tim Tambang, perijinan PT BSI sudah sesuai semuanya," ungkap politisi asal Singojuruh itu.

Lebih lanjut ditambahkan pada saat pemanggilan nanti, menurut Salimi, Tim Tambang akan berupaya maksimal menjembatani seluruh kepentingan warga, termasuk hak mereka. Paling prioritas adalah pembagian CSR perusahaan.

Ring satu, atau warga paling terdampak, dalam hal ini warga Desa Sumberagung, wajib hukumnya diberi porsi utama bidang kesejahteraan. "Harapan kita, saat warga sudah paham dengan apa itu tambang, kedepan sudah tidak ada lagi gejolak dan masyarakat akan lebih sulit untuk diprovokasi," pungkasnya.Q mb12

Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun Muhtarom, S.Sos, melakukan somasi terhadap Direktur Pemasaran PT Pertamina Pusat, Ahmad Bambang. Somasi ini dilayangkan berkaitan dengan pemberitaan di sebuah media online yang memberitakan bupati Madiun mempunyai SPBU. Bahkan dalam berita itu ditulis jika SPBU milik bupati Madiun diduga telah melakukan praktek manipulasi melalui alat ukur dispenser. Padahal bupati Madiun tidak mempunyai SPBU. Menurut Bupati Madiun, Muhtarom, surat klarifikasi (baca:somasi) telah dikirim melalui kurir, Senin (22/2) kemarin. Isi dari surat klarifikasi yakni, agar PT Pertamina memberikan penjelasan terhadap statemen direktur Pemasaran terhadap sebuah berita yang menyatakan dirinya mempunyai SPBU. Kedua, agar PT Pertamina melakukan permintaan maaf melalui media yang memuat berita tentang dirinya yang diberitakan mempunyai SPBU. "Saya beri waktu 3x24 jam kepada Pertamina sejak surat diterima. Jika tidak ada tanggapan, saya bupati Madiun, Muhtarom, akan mengambil langkah lebih lanjut (proses hukum)," kata Bupati Madiun, Muhtarom, kepada wartawan dengan berapi-api, Selasa (23/2).

Menurut orang nomor satu di Pemkab Madiun ini, pihaknya sangat dirugikan dengan adanya berita tersebut. Alasannya, karena sudah menuduh orang tanpa bukti. "Saya sangat dirugikan dengan adanya berita itu. Kalau menurut penegak hukum, itu sudah memenuhi unsur (pidana). Karena sudah lebih dari fitnah. Berita ini sangat sensitif sekali," tandasnya.

Berkaitan dengan berita yang menyudutkan bupati Madiun tentang kepemilikan SPBU, PT Pertamina mengutus Sales Representative Retail Pertamina Depo Madiun, Anditya Anwar, untuk meminta maaf ke-

pada bupati Madiun. Dengan didampingi Sekretaris Hiswana Madiun, Agus Wiyono, perwakilan Pertamina menghadap bupati Madiun di Pendapa Muda Graha, Selasa (23/2).

Menurut Anditya, secara pribadi, bupati Madiun telah memaafkan. Karena yang dimadsud dalam berita yang dimuat di sebuah media online yang berkantor di Jakarta, bukan bupati Madiun. Tapi Walikota Madiun.

"Secara pribadi pak bupati sudah memaafkan. Memang benar ada laporan dari masyarakat jika SPBU di Jalan Panjaitan dan Jalan Diponegoro diduga melakukan kecurangan. Tapi setelah kita cek, tidak benar," kata Sales Representative Retail PT Pertamina Depo Madiun, Anditya Anwar, usai menghadap bupati Madiun.

Benarkah bupati Madiun telah memaafkan pihak PT Pertamina atas statemen direktur Pemasaran yang menyatakan bupati Madiun mempunyai SPBU dan diduga melakukan kecurangan?

"Masa yang kesini (minta maaf) cuma sekelas Sales Retail. Maaf saja, bukan saya sombong dan jangan dikira saya sombong. Ya tidak level.

Kenapa tidak kepala Deponya. Ya memang saya maafkan untuk pribadi dia (Anditya Anwar). Bukan masalah yang lainnya," terang Bupati Madiun, Muhtarom.

Untuk diketahui, Rabu 17/ 02/16 pukul 15.32 WIB, sebuah media online yang berkantor di Jakarta, menaikkan berita dengan judul, "Pertamina Tegur Bupati Madiun Soal Manipulasi Alat Ukur SPBU". Di dalam berita tersebut, salah satu alenia berbunyi, "PT Pertamina (Persero) Menegur Keras Bupati Madiun Muhtarom Terkait Dugaan Praktek Manipulasi Alat Ukur Dispener Pada SPBU". Penyebutan jabatan dan nama yang terang-terangan inilah yang membuat orang nomor satu di Kabupaten itu, melayangkan somasi ke Pertamina. Karena memang Muhtarom tidak mempunyai SPBU satupun.Q dar

Bupati Dadang Pimpin Apel Perdana Pemkab Situbondo

Ajak Seluruh Pegawai Berlari Tingkatkan Kinerja Pada hari pertama masuk kerja, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH yang didampingi Wakil Bupati Situbondo H. Ir. Yoyok Mulyadi, M.Si, meminta kepada seluruh pejabat teras dan staf Pemkab Situbondo untuk giat dan cepat dalam bekerja, bahkan kalau perlu harus berlari.

Hal ini diungkapkan oleh H. Dadang Wigiarto saat apel perdana dihalaman belakang Sekretariat Pemkab Situbondo, Senin (22/2). Hadir di antaranya seluruh pimpinan SKPD, para pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo serta seluruh pegawai.

Kata Bupati Dadang, meningkatkan kedisiplinan kerja sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ASN, sudah seharusnya dilakukan para aparatur Pemkab Situbondo. Selain itu, Bupati Dadang juga meminta kepada kepala SKPD maupun staf Pemkab Situbondo agar merubah sikap ke arah yang positif.

“Tanamkan niat yang tulus dan tekad yang bulat bagi setiap

pegawai, agar setiap bekerja dapat berjalan dengan lancar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Dadang, saat memberi arahan pada apel tersebut.

Pada kesempatan yang sama, H. Dadang Wigiarto, selaku Bupati Situbondo periode kedua juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, terutama jajaran birokrat di lingkungan Pemkab Situbondo yang telah berpartisipasi mensukseskan Pilkada 9 Desember 2015 lalu.

Jika ada perbedaan dukungan ketika itu, sambung Bupati Dadang, itu merupakan hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak bisa kita

hindari. “Mari kita bersama-sama menjaga harmonisasi yang sudah dibangun. Jangan sampai ada yang saling menjelekkan. Untuk itu, saya mengajak kepada semua pimpinan SKPD dan Staf Pemkab Situbondo, sejak saat ini, mari tingkatkan kinerja kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Bupati Dadang.

Lebih lanjut Bupati Dadang menegaskan, tahun 2016 banyak tugas yang harus diselesaikan di antaranya melakukan konsolidasi yang baik dan efektif dalam rangka meningkatkan pruduktivitas kerja menyusun RPJMD dan penyelesaian berbagai laporan 2015. “Termasuk didalamnya adalah soal LAKIP yang paling lambat 31 Maret 2016 sudah harus disampaikan ke Presiden RI melalui Kemendagri RI,” terang mantan advokat itu.

Bupati Dadang menuturkan dirinya sangat menginginkan kepala SKPD dan seluruh staf

Pemkab Situbondo agar mau mendukung seluruh program, Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten. Sebab, urai Bupati Dadang, selama lima tahun kemarin, penataan pondasi pemerintah telah berhasil kita lakukan dengan sangat kokoh, meskipun target pencapaiannya belum maksimal. Tetapi, ungkap Bupati Dadang, kini perkembangannya sudah sangat luar biasa.

Bupati Dadang yang punya komitmen kuat menjga keharmonisan dengan Wakil Bupati Situbondo, H Yoyok mulyadi hingga lima tahun kedepan itu menyayangkan ketika dirinya memasuki masa purna tugas selama 6 bulan lamanya, tingkat keberhasilan kinerja dimasingmasing SKPD mengalami penurunan yang drastis.

“Itu sangat memprihatinkan.

Untuk itu, saya meminta secepatnya melakukan konsolidasi

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, saat menjadi inspektur upacara pada apel perdana dihalaman belakang Pemkab, Senin kemarin. mulai saat ini hingga lima tahun kedepan. Saya juga meminta kepada seluruh teman-teman SKPD untuk bekerja lebih giat lagi dan cepat seperti kita berlari,” pungkas Bupati Dadang.

Di sela sela acara pelaksanaan apel perdana upacara bendera kemarin, ada penampilan dan atraksi memukau dari tim penyayi

lagu-lagu negara dan lagu lagu adat yang dipimpin guru asal SMPN I Situbondo. Penampilan dirijen kawakan asal Kota Santri Situbondo itu mendapat aplaus panjang dan luar biasa dari peserta upaca. Tim penyanyi juga menggunakan baju pakaian adat khas daerah yang sangat menarik.Q awi,adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tolak Pelantikan Bupati Aloka Kembali Luruk Kantor DPRD Kab Kediri, Bhirawa Aliansi LSM dan Ormas (Aloka) Kediri menduduki kantor DPRD Kota Kediri untuk melakukan penolakan pelantikan Bupati Kediri. Tak hanya itu Aloka mendesak mundur Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sulkani dari jabatanya.

Desakan itu disampaikan saat pertemuan para aktivis Aloka dengan Sekretaris DPRD Cristoni dan satu anggota DPRD dari Fraksi PAN. Dalam Pertemuan berlangsung di Ruang Komisi A DPRD, Selasa (23/2) siang, satu persatu aktivis Aloka Khoirul Anam menghujat kinerja Sekretaris DPRD dan para anggota dewan, khususnya terhadap Ketua DPRD Sulkani. "Ini merupakan pertemuan lanjutan. Sehingga pak Cris salah jika mengatakan tidak tahu mengenai maksud kedatangan kami. Di depan tadi kami diminta tanda tangan, seharusnya sudah jelas, dan kami bertanggung jawab atas hal ini," ungkap Koirul Anam.

Terpisah, Agus Setianto, perwakilan Aloka lain meminta kalangan DPRD dan Sekretaris DPRD dapat menerima permintaan rapat dengar pendapat dengan para aktivis LSM Aloka. Mengingat persoalan yang dibawa kali ini sangat penting karena menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum yang kini digugat di Pengadilan Negeri setempat. Q van

Polres Ungkap Jaringan Curwan di Sampang Sampang, Bhirawa Polres Sampang kometman ungkap jaringan pencurian hewan (curwan) di Kabupaten Sampang. Sebagai bentuk kometman Kapolres Sampang AKBP Budi Mulyanto mengandeng semua kepala Desa Se-Kabupaten Sampang dan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Sampang.

Di sela-sela komitman pemberantasan jaringan pencurian hewan, Kapolres Sampang berhasil mengamankan barang bukti (BB-) 3 ekor sapi di Mapolres Sampang yang dikembalikan langsung pada pemiliknya, Selasa (23/2).

Sebagai bentuk keseriusan Polres Sampang dalam mengungkap kasus pencurian hewan (curwan), 3 ekor sapi yang berhasil diamankan di Mapolres. Kapolres Sampang AKBP Budi Mulyanto didampingi jajaran pejabat Polres Sampang, langsung menyerahkan 3 ekor sapi pada pemiliknya, dari hasil penyelidikan sementara tersangka Curwan ini ada jaringannya yang akan diungkap terus.

Menurut Kapolres Sampang Budi, tiga ekor sapi tersebut berhasil ditemukan di rumah tersangka inisial (N) yang saat ini masih (DPO), sedangkan identitas dan lokasinya tesangka sudah dipantau.

“Oleh sebab itu, kami memberikan waktu satu bulan pada tersangka dan jaringan pelaku Curwan ini untuk segera menyerahkan diri, jika tidak, maka saya perintahkan pada anggota untuk melakukan penindakan tegas.Q lis

Kepala BLH Dirutankan di Kelas II Lamongan Lamongan, Bhirawa Tersangka kasus gratifikasi PLTSa sebesar 200 juta menjalani pemeriksaan tahap kedua.Sukiman Kepala BLH yang berstatus sebagai tersangka tunggal diperiksa kurang lebih 2 jam di ruangan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Sukiman hadir didampingi pengacaranya Erfan Choiri,SH yang datang di kantor Kejari Lamongan Pukul 09.00 WIB, Selasa (23/2).

Dalam pemeriksaan tahap kedua tersebut sinyal untuk penahan sudah terbaca di situasi Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Lamongan dalam bulan ini lagi tidak ingin main-main dalam setiap kasus korupsi. Apalagi, kasus gratifikasi ini merupakan kasus tunggakan pada tahun 2012. Lembaga Adhyaksa tersebut sudah berjanji akan menuntaskan kasus tunggakanya dalam bulan Februari ini.

Pengacara Sukiman, Erfan Choirii yang mendampingi dalam pemeriksaan tahap kedua di sela-sela pemeriksaan saat keluar dari ruangan Kasi Pidsus kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan mematuhi proses hukum yang sudah berjaalan.

“Apapun keptutusanya saya dan Klien saya akan tetap menghormati,” ujarnya.Q mb9

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

MUI dan Ansor Kecam Keras Goyang Erotis Bangkalan, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan sangat menyayangkan hiburan yang diadakan oleh pemilik Kolam pemandian batu pote desa Jaddih Kecamatan Socah yang dilaksanakan pada hari Minggu (21/2). Bahkan MUI mengecam keras terhadap pengelola kolam pemandian karena dianggap melanggar perda kota Dzikir dan Sholawat.

Pasalnya, tanpa ada pemberitahuan, pihak pengelola kolam pemandian yang biasa dikenal batu poteh itu, untuk menarik pengunjung, pihak pengelola memberikan suguhan hiburan goyang erotis dengan pakaian serba minim, hal ini yang membuat banyak orang geram dan mengecam acara tersebut.

"Kami mengutuk aksi yang tidak bermoral yang dilakukan oleh pihak pengelola kolam pemandian di desa Jaddih, aparat harus bertindak tegas, di sana itu banyak anak kecil," kecam ketua MUI Bangkalan, KH. Syarif Damanhuri, Selasa (23/2) saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, kiai kharismatik ini mengharap kepada Pemkab ?Bangkalan untuk meninjau kembali izin yang di-

berikan kepada pihak pengelola kolam pemandian tersebut. "Aparat harus menutup tempat pemandian tersebut sebagai efek jera, kalau dibiarkan kejadian ini akan terus berlanjut," ujarnya.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bangkalan, juga ambil andil mengecam keras terkait adanya aksi penari seksi di areal Kolam Pemandian Bato Poteh yang berada di Desa Jaddih, Kecamatan Socah Bangkalan. Sebab, GP Ansor menilai kegiatan tersebut dapat merusak moralitas masyarakat karena masuk dalam kategori porno aksi, yang tidak sesuai dengan norma agama. Ketua GP Ansor Kabupaten Bangkalan, KH Hasani Zubair mendesak Pemkab Bangkalan segera me-

nindak lanjuti dan mengambil tindakan.

Bahkan, Hasani telah melayangkan surat resmi terkait protes itu kepada Bupati Bangkalan, DPRD Bangkalan dan Polres Bangkalan. Jika surat tersebut tidak diindahkan, GP Ansor mengancam akan mengambil tindakan bersama masyarakat. “Kami mengecam keras kegiatan tersebut (penari seksi) karena bisa merusak moral masyarakat,” terang Hasani, pada wartawan saat dikonfirmasi.

Menurut Hasani, pemkab Bangkalan harus bertindak tegas atas adanya kegiatan ini.

Jika dalam waktu 2 x 24 jam protes tidak diindahkan, maka pihaknya bersama elemen masyarakat akan mengambil tindakan. “Kami berharap bupati, dewan, dan Kepolisian merespons surat ini dan segera menindaklanjuti. Kami tidak ingin kejadian ini terulang kembali,” tegasnya.

Kapolsek socah merasa kecolongan adanya kegiatan yang tidak bermoral di kolam pemandian batu poteh desa jaddih, pasalnya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu

mb8/bhirawa

GP Ansor Kabupaten Bangkalan mengecam keras terkait adanya aksi penari seksi di areal Kolam Pemandian Bato Poteh yang berada di Desa Jaddih, Kecamatan Socah Bangkalan. Pihaknya telah melayangkan surat resmi terkait protes itu kepada Bupati Bangkalan, DPRD Bangkalan dan Polres Bangkalan. kepada pihaknya kalau akan ada kegiatan. "Kami sangat kecewa kepada pengelola mas, mereka sudah janji kepada kita tidak akan ada kegiatan yang aneh-aneh, padahal ijin pengelolaan kolam itu kan belum keluar," terang AKP. Sumono, Kapolsek Socah.

Seperti diketahui, para pengunjung Kolam Renang Batu Poteh dikejutkan dengan ada-

nya aksi sejumlah penari seksi di areal kolam renang pada Minggu 21 Februari 2016 kemarin. Sebab, sebelumnya hal semacam itu tidak pernah dijumpai. Padahal, pengunjung yang datang ke sana tidak hanya orang dewasa, tetapi juga banyak anak-anak. Kondisi itu dianggap memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat.Q mb8

Kodim 0810 Jalin Sinergi dengan Wartawan

wiwit/bhirawa

Hari peduli sampah wali kota dan warga lakukan aksi pungut sampah.

Hari Peduli Sampah Diperingati dengan Aksi Pungut Sampah Probolinggo, Bhirawa Ratusan orang melakukan aksi pungut sampah pada peringatan hari sampah nasional tahun 2016. Mereka yang terlibat di antaranya, paguyuban peduli sampah, pelajar dari sekolah Adiwiyata, serta perusahaan yang berpartisipasi, kantor Pos Probolinggo, dan Koperasi PNM. Hadir langsung untuk bergabung, Wali Kota Hj Rukmini, Wakil Wali Kota H. Suhadak, Sekda H.Johny Haryanto, para Asisten, Staf Ahli, Kepala BLH, serta pimpinan SKPD. Mereka memungut sampah mulai depan kantor Pemkot, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Suroyo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo, Jalan KH Mansyur dan finish di area dalam alun-alun.

Menurut wali kota Probolinggo, Hj. Rukmini, Selasa (23/2), ini sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan berbagai elemen dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta pengolahan sampah, menuju Indonesia bebas sampah 2020.

Di area Car Free Day (CFD) Jalan Suroyo, Ia berharap bisa berkelanjutan untuk program peduli sampah ini. Karena yang terpening adalah kontinuitas perilaku masyarakat. Dengan begitu kualitas lingkungan yang sehat bisa terwujud. Selanjutnya, para peserta apel

mengikuti rute yang ditentukan sesuai dengan pembagian kelompoknya. Mereka membawa poster dengan tulisan ajakan mengolah sampah dan pengurangan tas kresek.

Secara bersama-sama menyebar untuk memungut sampah yang tercecer, kemudian dimasukkan dalam karung yang dibawanya.

Rata-rata sampah dedaunan yang berjatuhan berhasil dikumpulkan oleh peserta, selebihnya sampah kertas dan plastik. Lebih lanjut dikatakannya, volume sampah yang berasal dari limbah warga di Kota Probolinggo sekarang ini mencapai 30-40 ton/hari.

Terkait dengan bertambahnya volume sampah dari limbah warga tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Probolinggo, Tutang Aribowo saat mendampingi walikota Hj. Rukmini mengatakan, bahwa dari hasil sorvey yang sudah dilakukan, limbah sampah per orang mencapai rata rata 2,5 kg/hari, dan total keseluruhan limbah sampah di Kota Probolinggo dari limbah warga mencapai 30-40 ton/hari, ujarnya.

“Untuk mengatasi masalah sampah dari limbah warga yang volumenya selalu bertambah tersebut perlu adanya tambahan sel untuk penampungan sampah, karena sel sampah yang ada saat ini sudah tidak memenuhi kapasitas,” katanya.Q wap

Nganjuk, Bhirawa Sebagai upaya menjalin komunikasi, Kodim 0810 Nganjuk mengadakan pertemuan dengan para insan pers. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan wartawan sebagai sarana untuk saling bertukar informasi yang bermuara pada tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam acara coffee morning, baik wartawan cetak maupun elektronik berbaur dengan Baminkomsos dan anggota Intel Kodim 0810 Nganjuk. Komandan Kodim 0810 Letkol. Inf. Akatoto yang diwakili Pasi Intel Kapten. Inf. Kustono mengatakan, pihaknya merasa bangga bisa bersinergi dengan wartawan yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI. “Kodim sebagai institusi ingin lebih dekat lagi dengan insan pers di Kabupaten Nganjuk sehingga ke depan lebih harmonis,” terang Kustono.

Kustono juga mengungkapkan kegiatan Kodim tanpa ada publikasi dari rekan-rekan media, maka tidak akan diketahui masyarakat. Selain itu, dikatakan Kustono, ada tugas yang sama yang diemban personel TNI dan wartawan, yaitu mendidik serta membina masyarakat untuk cerdas menyikapi perkembangan zaman. Serta mengajak masyarakat Indonesia memahami hukum serta mempunyai kesadaran untuk bisa bela negara. “Diharapkan ke depannya lebih terjalin komunikasi yang baik antara insan Pers dengan Kodim 0810,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pasiter Kodim 0810 Kapten. Inf. Yatno yang intinya TNI selain menjalankan tugas pokok juga ada tugas tambahan, seperti mengawal program swasembada pangan dan peng-

awasan pendistribusian pupuk bersubsidi. “Apabila ada permasalahan terkait pertanian agar kawan-kawan wartawan memberikan info kepada kami, untuk kami tindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu Baminkomsos Koramil Bagor Sersan Kepala Suwardi menyambur baik forum yang mempertemukan jajaran TNI di Kodim 0810 Nganjuk dengan kalangan wartawan. Karena diakui atau tidak ada semacam simbiosis mutualisme antara awak media dengan jajaran Kodim 0810.

Hal ini terkait dengan stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Nganjuk, agar selalu aman dan kondusif, sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. “Saya sangat senang hingga saat ini sinergitas antara TNI khususnya jajaran Kodim 0810 Nganjuk dengan awak media semakin harmonis.

Sehingga dapat membantu tugas-tugas di lapangan,” papar Suwardi.

Sementara itu, Bagus Jati Kusumo salah satu wartawan mengapresiasi acara silaturahmi dan kemitraan dengan Kodim 0810 ini.

Selain dengan Kodim, wartawan telah menjalin kemitraan dengan instansi pemerintahan yang lain.

Diharapkan dengan adanya kemitraan tersebut ada sikap saling menghargai profesi masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Tentunya kami baik awak media cetak, televisi maupun online berusaha bekerja secara professional sesuai dengan pedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. “Saya berharap agar ada kemudahan akses informasi baik ketika liputan kegiatan maupun ketika awak media membutuhkan klarifikasi dengan pihak Kodim Nganjuk,” kata Bagus.Q ris

Dinkes Lumajang Terus Giatkan Kader Kamling DBD Dalam Rangka Pemberantasan Sarang Nyamuk Sebagai langkah pencegahan penyakit Demam Berdarah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terus melakukan langkah preventif dengan kegiatan Kamling DBD. Hal tersebut merupakan langkah dari Dinkes untuk melibatkan serta menyandarkan bahwa pemberantasan sarang nyamuk merupakan bersama agar supaya terhindar dari penyakit demam berdarah.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lumajang, Dr. Triworo melalui Kasi Pemberantasan Penyakit Menular, Askap Hariyanto menjelaskan bahwa Kamling DBD merupakan bagian dari pelaksana program pemerintah yang melibatkan warga masyarakat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan dari bahaya demam berdarah.

Secara teknis Kamling DBD

menurut Askap adalah program tersebut melibatkan berbagai unsur diantaranya dari Puskesmas setempat, pemerintah desa yang kemudian menggerak kadernya di posyandu dengan cara mendatangi rumah warga untuk membersihkan jamban dan kamar mandi dari jentik jentik nyamuk demam berdarah.

Selain itu dengan datangnya musim penghujan kegiatan Kam-

ling DBD tersebut juga melakukan gerakan 3M, sebab dikhawatirkan genangan air akibat musim hujan tersebut menjadi sarang nyamuk.

"Jadi PSN itu dilakukan oleh masyarakat yang punya rumah dan lingkungannya, pemantauannya dilakukan juga oleh masyarakat modelnya seperti itu, harapannya masyarakat setelah melakukan PSN semuanya ,petugas kesehatan termasuk kader perangkat desa itu tugasnya memberikan pembinaan," terangnya.

Menurut Askap bahwa program Kamling DBD dalam rangka PSN(Pemberantasan Sarang Nyamuk) dimulai sejak tahun 2013 lalu dan hingga kini telah terbentuk Kader PSN di daerah

dwi/bhirawa

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Dr.Triworo Setyowati

daerah yang melibatkan warga masyarakat. "PSN itu tidak peduli musim hujan atau tidak musim hujan,tetapi dilakukan secara kontinyu terus menerus dan serentak," imbuhnya.

Namun Askap juga menjelaskan bahwa peningkatan penderita Demam Berdarah kasusnya mengalami kenaikan saat datangnya musim hujan. Sedangkan virus demam berdarah hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian bagi penderitanya.

Selain itu, pelaksanan PSN merupakan upaya untuk ke mencegah dan memberantas penyakit yang penyebarannya dilakukan oleh nyamuk seperti chikungunya, penyakit kaki gajah dan demam berdarah.

Aksap menjelaskan bahwa data penderita DBD yang dihimpun dari beberapa rumah sakit di Kabupaten Lumajang untuk bulan Januari 2016 tercatat 29 pasien. Sedangkan untuk Bulan Februari 2016 per tanggal hari ini (23/2) adalah 20 pasien, hingga jumlah total penderita DBD sampai saat ini sebesar 49 orang.

Untuk itu Askap berharap kepada masyarakat untuk bersama sama menjaga lingkungannya dari sarang nyamuk dengan cara menguras jamban dan kamar mandi secara rutin serta membersihkan lingkungan dari genangan air yang memicu perkembangan sarang nyamuk akibat musim hujan.Q dwi

EKONOMI BISNIS

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

Disperindag Jatim Beri Pelatihan 50 IKM Jember

Kurs Jual

Beli

USD

13,464.00

13,330.00

SGD

9,611.65

9,509.20

EUR

14,866.95

14,713.65

JPY

11,995.72

11,871.05

GBP

19,034.06

18,837.96

7

Jember, Bhirawa Hadapi pasar bebas dan masyarakat Ekonomi Asia, sekitar 50 Industri Kecil Menengah (IKM) di kabupaten Jember, mendapat pelatihan pengembangan Desaign Kemasan dari Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim. Para IKM ini akan mendapatkan pelatihan selama dua hari 23-24 Februari 2016 dengan pemateri Perusahaan Pabrikan Indonesia (PPI) dan Stikom Surabaya.

Sumber : Bank Indonesia ( 23 FEBRUARI 2016 )

RAGAM EKBIS

Stok Terbatas, Harga Cabai di Sumenep Merangkak Naik Sumenep, Bhirawa Harga cabai di pasar tradisional Sumenep, Madura dibandingkan minggu lalu, mulai merangkak naik. Untuk cabai merah besar kriting saat ini seharga Rp30 ribu, dari pekan lalu seharga Rp25 ribu per kilogramnya. Cabai merah besar seharga Rp38 ribu, dari sebelumnya seharga Rp35 ribu. Cabai kecil biasa Rp 20 ribu, dari sebelumnya Rp15 ribu dan harga cabai rawit seharga Rp17 ribu, dari sebelumnya Rp8 ribu.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, Hedy Yulianto mengatakan, naiknya harga sejumlah komuditas dipasaran terjadi sejak pekan lalu. Salah satu penyebabnya, untuk cabai stoknya memang kurang sementara permintaannya sangat banyak. Kurangnya stok itu lantaran cabai cepat busuk pada saat musim hujan seperti saat ini.

“Hasil pantauan dipasaran, salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga sejumlah komuditas, permintaan dengan persediaan stok tidak berbanding lurus,” kata Heni Yulianto, Selasa (23/2).

Menurutnya, selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan, dari Rp20 ribu menjadi 26 ribu per kilogram dan bawang putih seharga Rp27 ribu, dari sebelumnya Rp26 ribu. “Harga daging sapi murni juga mengalami kenaikan sekitar Rp5 ribu per kilogramnya yakni Rp115 ribu dari pekan lalu seharga Rp110 ribu. Kalau harga daging ayam broiler turun menjadi Rp31 ribu dari Rp35 ribu, dan harga daging ayam kampung naik menjadi Rp65 ribu, dari Rp62,5 ribu,” tuturnya.

Untuk harga beras jenis IR 64 turun dari Rp9800 menjadi Rp9400 per kilogramnya dan beras jenis IR desa naik, dari Rp9.200 menjadi Rp9.600 per kilogramnya. Harga gula pasir dalam negri turun, dari Rp12 ribu menjadi Rp12,5 ribu per kilogramnya.

“Minyak curah tetap yakni Rp11 ribu per kilogramnya. Harga telur ayam petelur juga tetap yakni Rp21 ribu per kg, telor ayam kampung juga tetap yakni Rp37,5 ribu.

Mentega curah Rp20 ribu per kg. Kol atau kubis Rp5 ribu, kentang Rp10 ribu dari Rp12 ribu. Tomat naik, dari Rp9 ribu ke Rp10 ribu, wortel turun dari Rp13 ribu menjadi Rp10 ribu. Bunciz naik menjadi Rp8 ribu dari Rp7 ribu dan kelapa tetap seharga Rp5 ribu per buah,” tukasnya.Q sul

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, , Suzuki FD110, th. 2002, Hitam, AG2485SM, a/n. Abdul Fatah, Ds. Wonokromo, GondangT.Agung No.429/IMB/BI-II/2016 Hilang STNK, Honda NF125D, th. 2005, Silver Biru,

AG2685RZ, a/n. Mashuri, Ds. Junjung RT 001/003, Sumbergempol-T.Agung

No.430/IMB/BI-II/2016 Hilang STNK, Yamaha, th. 2008, Hijau Hitam, AG4443TC,

a/n. Luluk Yanuasri, Ds. Ngrejo, Tanggunggunung-T.Agung

No.431/IMB/BI-II/2016 Hilang STNK, Honda, th. 2013, Putih, AG3768RAG, a/n.

Adi Budiono, Jl Semeru 103 Dsn. Boneng RT 01/01, Ds. Sidorejo, Kauman-T.Agung

Acara yang digelar di aula salah satu hotel di Jember dibuka langsung Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Diperindag) dan ESDM Kab. Jember Drs.H.Achmad Sudiyono, Msi.” Ini kesempatan yang dipergunakan sebaik-baiknya oleh panjenangan (peserta pelatihan) untuk menimbah ilmu dan pengetahuan untuk pengembangan usahanya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mengikuti pelatihan ini.

Panjenangan tinggal datang tanpa dipungut biaya sepeserpun dan tinggal mendengarkan pemateri yang akan memberikan pelatihan,” ujar Achmad Sudiyono saat membuka pelatihan, Selasa (23/2).

Menurut Achmad program ini merupakan program Disperindag Provinsi Jatim dan gayung bersambut dengan program Disperindag dan ESDM Jember. Karena dengan desaign packing yang menarik, akan mempercepat pemasaran produk yang dihasilkan.

“Sudah wis, enakkan rasanya, percantik modelnya, tapi kalau kemasan atau packing tidak bagus jangan harap pruduk sampean akan dilirik konsumen,” ujarnya.

Achmad juga mencontohkan beberapa produk luar negeri yang sudah masuk di perokoan yang ada di Jember.” Saya mencoba membeli pia yang isinya daging duren. Rasanya

enak dan packingnya juga menarik. Sehingga dalam waktu beberapa hari ludes terjual.

Dan ini pengakuan is penjualnya,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan ini mencontohkan.

Selama ini ujar Achmad, IKM yang ada selama ini sudah pandai memproduksi, namun tidak diimbangi dengan packing yang menarik.

Sehingga banyak produsen yang ada di Eropa dan Asia seperti kripik nangka yang sudah tembus Eropa dan Asia, hanya mau membeli curahnya saja. Sedangkan kemasannya mereka yang membuat, sehingga terkesan bahwa produk itu buatan negaranya.

“Kita sudah pandai produksi, kita sudah pandai membuat makanan dan Minuman yang berkualitas. Tapi kita kalah dalam hal tampilan atau desaign packing. Oleh karena itu, dalam menghadapi pasar bebas dan MEA kita harus pandai-pandai membuat tampilan kemasan yang bisa menarik konsumen,” harap Achmad pula.

efi/bhirawa

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) ESDM Jember Drs. Achmad Sudiyono (beridiri) saat membuka Pelatihan Pengembangan Desaign Kemasan yang digelar oleh Disperindag Provinsi Jatim, Selasa (23/2).

Sementara, Ir. Restu Andoyo, SE, ketua penyelenggara dari Disperindag Pemprov Jatim mengatakan, tahun ini ada 6 Kabupaten yang mendapat pelatihan pengembangan design kemasan selain Kab. Jember.”Nama-nama kotanya saya lupa, tapi ada 6 Kabupaten yang mendapatkan pelatihan serupa, termasuk Jember,” kata Restu.

Menurut Restu, di lembaganya banyak sekali bidang, sehingga hampir setiap Kabupaten mendapatkan pelatihan yang berbeda-beda.” Ini sesuai dengan permintaaan masing-masing Kabupaten.

Mereka mengajukan sesuai dengan kebutuhan dan Jember mengajukan pelatihan soal pengembangan kemasan,” terangnya.Q efi

Pelindo III Gelar Leaders Development Program (LDP)

tri diana/bhirawa

Peternak dan penjual daging ayam mengeluhkan turunnya harga. Padahal hingga saat ini harga pakan ternak masih mahal.

Pakan Mahal, Harga Daging Ayam Turun Surabaya,Bhirawa Penjual dan peternak ayam kini hanya bisa mengeluh, karena hingga saat ini harga jagung sebagai campuran pakan ternak masih sangat mahal. Sedangkan dipasaran harga daging ayam maupun ayam hidup turun drastis.

Choirul Amirudin, Ketua Perhimpunan Pedagang Unggas di Pasar Wonokromo, mengatakan sejak melambungnya harga pakan ayam beberapa waktu lalu, justru memicu menurunya pembelian daging ayam. Karena konsumen lebih memilih daging ternak lainnya.

“Daya beli masyarakat yang turun, memaksa pedagang harus mengikuti selera pasar.

Jika harga pada pertengahan

Januari 2016 harga ayam bisa mencapai Rp.40 ribu per ekor, kini harganya jatuh menjadi Rp.30 ribu per ekornya,” jelasnya, Selasa (23/2) kemarin.

Kejadian seperti ini memang merupakan sistem yang tidak bisa di hindari, meskipun harga jagung sebagai campuran pakan ternak tetap tinggi membuat peternak ayam harus menurunkan harga, karena pedagang daging ayam yang membeli ayam hidup juga turun.

“Jika sudah turun seperti ini, bukan hanya penjual daging ayam potong saja yang dirugikan, tetapi peternak ayam. Mereka yang jauh merugi karena harga pakan ayam dan ayam yang di jual tidak

sebanding. Untuk harga ayam hidup pada pertengahan Januari Rp.25 ribu per ekornya, kini harganya turun menjadi Rp.17.500-19.000 per ekornya,” imbuhnya.

Lanjut Choirul, dua minggu sebelumnya harga daging ayam di tingkat peternak cukup menggairahkan, yakni Rp 25 ribu per kilogram ayam hidup. Namum seiring laju waktu, harga tersebut mengalami penurunan. Setiap hari, harga turun antara Rp 1000 hingga Rp 2000.

“Harga tidak segera di stabilkan, bukan mustahil pedagang ayam tidak akan melepas ayam hidupnya ke pasaran. Dampaknya ayam akan kembali melonjak naik dan langka,” tutupnya. Q wil

No.432/IMB/BI-II/2016

Surabaya, Bhirawa BUMN penyedia jasa kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III, menggelar program Leaders Development Program (LDP) dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi bagi para manajer utama atau manajer senior setingkat general manager, senior manajer, dan manajer.

Direktur SDM dan Umum Pelindo III, Toto Heli Yanto, mengatakan, dengan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin kompleks, maka dibutuhkan cara-cara baru yang lebih unggul dalam mencapai sasaran kinerja yang diberikan karyawan, khususnya para pemimpin perusahan, dan para manajer senior memiliki target yang harus dicapai demi menjaga performa perusahaan.

“Sebagai prioritas utama, program pengembangan ini berfokus terhadap target/ KPI (key performance indicator) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan akan tercapainya target-target yang telah ditetapkan akan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Namun demikian, diperlukan juga investasi jangka panjang berupa tambahan kompetensi yang berdampak besar pada pencapaian visi perusahaan dan juga persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN”, ujar Toto yang juga mantan Kahumas Pelindo III, Selasa (23/2).

Memperhatikan ketersediaan dan efisiensi waktu peserta, maka program LDP digelar selama 6 hari secara optimal. “Agar tujuan pe-

ngembangan kompetensi bisa dicapai, maka metode workshop dengan peserta terlibat aktif mengerjakan tugas merupakan metode utama yang digunakan,” kata Senior Manajer Pelayanan SDM, HM. Nugroho Dwi Priyohadi menambahkan.

Kegiatan workshop LDP tersebut diselenggarakan oleh Pelindo III bekerjasama dengan PPM Manajemen.

Pelaksanaan kegiatan itu terbagi dalam beberapabatch dengan waktu tertentu dan diselenggarakan di ruang pelatihan Gedung Grha Barunawati, Surabaya.

“Peserta diminta mengidentifikasi keadaan unit kerjanya dan mengenali isu strategis berupa peluang atau masalah yang dihadapi.

Selanjutnya selama workshop peserta diminta menyusun rencana untuk menangani proyek unggulan, yaitu inovasi dari sebuah inisiatif yang berdampak strategis. Semua peserta dievaluasi, yang terbagi atas 3 tahapan, yaitu pre-class dengan bobot sebanyak 15%, in-classdengan bobot penilaian 45%, dan presentasi dengan bobot penilaian sebesar 40%, dengan tambahan syarat kehadiran di dalam kelas minimal 90% dari total program di dalam kelas”, jelas Nugroho.

Sementara menurut Alphieza Syam, instruktur dari PPM Manajemen, mengatakan bahwa upaya Pelindo III untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan seperti LDP tersebut merupakan upaya yang tepat dalam menjawab tantangan dan perkembangan bisnis global.Q ma

Komisi D Minta Dinsos Pro Aktif Ikut Tangani Bencana Banjir tahunan yang melanda Gresik Selatan dan Utara, mengakibatkan ratusan rumah terendam dan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari komisi D DPRD Gresik, dengan melakukan inspeksi mendadak ( sidak ) pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik yang dinilai lamban dalam penanganan bencana banjir.

Menurut Ketua Komisi D DPRD H. Muntarifi mengatakan, menerima banyak pengaduan terkait kinerja Dinsos yang dinilai lamban saat menangani banjir. Untuk itu, Komisi D melakukan sidak menanyakan secara langsung ke intansi tersebut. Terkait dengan tupoksi, yang telah dilakukan dalan bencana banjit tersebut.

“Informasi yang kami terima, Dinsos terkesan lamban dalam melakukan penanganan bencana banjir. Bahkan hingga kini laporan masyarakat, Dinsos belum turun ke lapangan. Hal ini menarik, kenapa bisa terja-

di.”Ujarnya.

Selain itu, Komisi D juga nyinggung terkait peran Dinsos dalam pemberian bantuan atau kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2013, tentang kesejahteraan sosial telah diatur.

Bahwa pemerintah harus mengalokasikan 10 persen dari APBD, dan bagaimana realisasinya di lapangan.

Ditambahkan Muntarifi, bahwa tadi telah disampaikan bahwa dewan meminta kepada Dinsos agar lebih pro aktif terkait penanganan bencana. Mulai dari

pemberian bantuan, maupun yang lain sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dinas terkait. Selain itu, juga berkoordinasi dengan dinas maupun instansi terkait. Supaya masyarakat terdampak bencana, tidak membuat lebih sengsara.

Senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi D Sujono, bahwa peran Dinsos terhadap berbagai bencana sangat besar.

Selain adanya badan penangulangan bencana daerah ( BPBD ), bisa mengambil peran sehingga masyakat tidak mengeluh.

Banyak hal yang bisa dilakukan, dengan membentuk kampung siaga bencana mapun yang lainya. Dan model kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, akan lebih efektif apabila dimulai dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Sutaji Rudy

Mengenai Perda yang mengatur 10 persen dari APBD, untuk kesejahteraan sosial belum ditandatangani oleh Bupati Gresik.

Karena terdapat klausul yang mengatur nilai 10 persen dari APBD diperuntukkan sosial, sementara dana di kami nggak ada 10 persen.

Tapi kurang dari 1 persen, atau

H Muntarifi

hanya sekitar 6 sampai 7 persen.

Jika alokasi 10 persen dari APBD sesuai amanat perda dilaksanakan, maka alokasi anggaran Kabupaten Gresik bisa kurang alias jebol.

Pasalnya, beberapa SKPD terkait juga mendapat amanah mengalokasikan anggaran tersendiri dari APBD.Q kim.adv

rokim/bhirawa

mengatakan, tudingan lamban saat penanganan banjir tidak benar, dan dinsos akan bergerak ketika ada intruksi atau koordinasi dengan dinas terkait. Misalnya dari Camat terkait, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga kalau dinyatakan darurat. Akan terjun sendiri tanpa menunggu perintah, langsung action ketitik bencana tersebut.

Situasi sidak komisi D pada Dinsos

rokim/bhirawa

MALANG RAYA

8

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

Pemprov Jatim Tawarkan Kerjasama Pengelolaan PT Kigumas Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berencana menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terkait pengelolaan PT Kigumas, yang selama ini mati suri.

Menurut Assisten II Bidang Perekonomian Pemprov Jatim Ir Hadi Prasetyo ME, Selasa (23/2), kepada Bhirawa, rencana penawarannya yaitu pengelolaan untuk memproduksi gula. Sebab, PT Kigumas milik Pemkab ini, merupakan perusahaan dalam memproduksi gula pasir. Sehingga untuk membangunkan kembali PT Kigumas, maka Pemprov siap bekerjasama, dan otomatis dengan sistem prosentase bagi hasil dalam pengelolaan perusahaan tersebut.

“Tapi jika Bupati Malang mau bekerjasama dengan Pemprov, tentunya bukan memproduksi gula pasir (white sugar) lagi, namun akan kita produksi gula cair (liquid sugar) dan gula coklat

(brown sugar),” paparnya.

Sebab, lanjut dia, kebutuhan gula cair di Indonesia ini cukup besar, sehingga jika Kigumas mesih tetap memproduksi gula pasir pasti akan kalah dengan dua Perusahan Gula (PG) yang ada di wilayah Kabupaten Malang, yakni PG Krebet Baru yang ada di wilayah Kecamatan Bululawang dan PG Kebonagung yang di Kecamatan Pakisaji. Karena dari segi peralatan dan kualitas produksi gula, Kigumas masih kalah jauh dengan kedua PG tersebut.

Dan agar produksi Kigumas tidak sama dengan kedua PG itu, kata Prasetyo, maka di produksi gula coklat dan gula cair. Meski, sama produksi gula namun bukan gula pasir, hal ini yang nantinya

KILAS AREMANIA

Toko Elektronik Terbakar Kab Malang, bhirawa Sebuah toko elektronik di kawasan Pasar Lawang, Malang, terbakar, Senin (22/2) sekitar pukul 20.00 malam. Petugas pemadam kebakaran baru bisa memadamkan api sekitar 2 jam kemudian.

Akibat kebakaran tersebut, arus lalulintas di sekitar lokasi menjadi padat.

Jalur masuk ke Malang dari arah Pasuruan terpantau padat karena pengendara tampak mengurangi kecepatannya.

“Sepertinya gara-gara listriknya korslet, karena di toko tidak ada orang sama sekali,” ujar saksi mata, Juliadi.

Juliadi yang saat itu sedang minum kopi di dekat lokasi kejadian mengaku mendengar ledakan satu kali dari dalam toko UD. Indah Jaya milik Sutikno (49) tersebut.

“Setelah itu api langsung merambat ke lantai dua, saya langsung menyuruh pedagang sekitar untuk membereskan dagangannya, karena di toko tersebut juga menjual tabung gas elpigi 3 kilogram,” ujarnya. Terdapat empat mobil PMK untuk memadamkan kebakaran dibantu dengan warga sekitar. Akibat kebakaran ini, seluruh barang dalam toko tersebut ludes terbakar. Kebakaran dapat dilokalisir, sehingga tidak merembet ke toko-toko lainnya. Belum diketahui pasti kerugian akibat kebakaran ini, serta penyebab terjadinya kebakaran.Q sup

Bentuk Banpol untuk Pengamanan Block Office Kota Batu, bhirawa Untuk menjaga gedung perkantoran terpadu Block Office dan aset di dalamnya, Pemkot Batu akan membentuk petugas keamanan khusus dengan nama Bantuan Polisi (Banpol). Petugas Banpol ini berada di bawah kendali UPT Block Office pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Menurut Kepala UPT Block Office Inol Adyaksa, untuk pembentukan Banpol tersebut pihaknya melakukan rekruitmen. “Personel Banpol adalah petugas outsourcing yang bertanggup jawab terhadap keamanan dalam gedung dan terpisah dari Satpol PP,” terang Inol.

Ditambahkan Banpol ini direncanakan berkekuatan 30 sampai 40 personel disesuaikan dengan kebutuhan. “Saat ini kita sudah ada sejumlah petugas Banpol yang kita tugaskan untuk penjagaan di malam hari,” tukasnya.

Hal ini dikarenakan aset gedung Block Office masih menjadi tanggung jawab rekanan karena belum ada penyerahan gedung, sehingga pengamanannya ada beberapa unsur. “Kalau siang hari ada petugas security proyek sudah dibantu personel Satpol PP. Sedangkan malam hari, kita mulai aktifkan Banpol. Setelah penyerahan gedung, maka sepenuhnya pengamanan gedung menjadi tanggung jawab UPT Block Office,” tegasnya. Q sup

Dua Anggota Dewan PPP Kubu Djan Faridz Terancam Dicopot Kab Malang, Bhirawa Kasus Dualisme kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy, telah berakhir. Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhum HAM) telah menetapkan Muhammad Romahurmuziy sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP Kabupaten Malang.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Malang, Ahmad Sodikin, Selasa (23/2), kepada wartawan menyatakan, karena pemerintah sudah mengesahkan Ketum PPP Muhammad Romahurmuziy, maka dua Anggota DPRD Kabupaten Malang yakni Ahmad Danial dan Suliyadi terancam dicopot atau Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sebab, selama ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP Jawa Timur mendukung kepemimpinan Djan Fariz.

“Sehingga kedua anggota dewan tersebut harus tahu diri, karena Romi kini menggunakan nama DPC untuk kepengurusan PPP ditingkat kabupaten/kota.

Sedangkan Ahmad Danial dan Suliyadi saat mencalonkan anggota legislative lalu, telah didukung oleh kepengurusan DPD bukan DPC,” ujarnya.

Dan jika mereka tidak mau kembali ke DPC atau mengakui kepemimpinan Romi, maka dirinya akan membuat surat peringatan pertama dan kedua. Jika surat peringatan ketiga diabaikan, maka secara otomatis DPC akan mengusulkan agar kedua kader PPP kubu Djan Faridz tersebut dilakukan PAW. Namun, dirinya berharap agar kedua anggota dewan itu, segera mengambil sikap. Q cyn

akan bisa membuka peluang pasar di Indonesia, karena sangat prospektif sekali. “Kami hanya menawarkan kerjasama kepada Bupati Malang untuk pengelolaan Kigumas, tapi mau dan tidaknya itu keputusan bupati,” ujar dia.

Menurut, mantan Pejabat (Pj) Bupati Malang ini, liquid sugar mempunyai kegunaan yang sangat luas dalam industri terutama industri pangan dan farmasi.

Sedangkan gula cair tidak hanya digunakan untuk kebutuhan perusahaan makanan dan minuman saja, namun juga dibutuhkan oleh perusahaan farmasi, karena memiliki sifat fruktosa.

Sementara, gula cair digunakan untuk bahan makanan dan minuman, diantaranya pembuat sirup, minuman ringan, roti, dan bahkan sebagai bahan pembuatan spertus.

Begitu juga dengan brown sugar, terang Prasetyo, permintaan pasar sangat tinggi, terutama

negara Timur Tengah dan Eropa.

Karena gula coklat kalau orang jawa memberi nama gulo jowo (gula jawa) telah memiliki manfaat kesehatan jika dibanding gula pasir. Apalagi, orang yang menderita penyakit kencing manis biasanya menjauhi konsumsi gula pasir. “Orang Timur Tengah dan Eropa meminum teh maupun kopi kini menggunakan brown sugar, dan akan meninggalkan white sugar,” tuturnya.

Ia menegaskan, di Kabupaten Malang, bahan baku untuk memproduksi gula coklat dan gula cair tidak kesulitan, karena tananaman tebu Kabupaten Malang cukup luas. Sehingga tidak khawatir akan kekurangan bahan baku untuk membuat gula coklat dan gula cair. Untuk itu kerjasama yang kita tawarkan, seperti sistem prosentase, 60 persen Pemkab Malang, 20 persen Pemprov, dan 20 persen swasta.

Saat ditanya, pendirian PT

cahyono/bhirawa

PT Kigumas milik Pemkab Malang di Desa Ganjaran, Kec Gondanglegi, Kab Malang, terlihat tidak terawat dan tidak ada aktifitas Kigumas itu apa ada yang salah, sehingga kini menjadi perusahaan hidup segan mati tak mau ? Dijawab Prasetyo, menurutnyaPT Kigumas itu salah konsep, sehigga menyebabkan

Amankan Tempat Wisata Dari Ancaman Teroris

anas bachtiar/bhirawa

Petugas Polres Batu saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah mobil dalam razia yang dilakukan di perbatasan antara Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Batu,Bhirawa Berkaitan dengan penggerebekan dan penangkapan tersangka teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 di Karangploso dan Dau, keduanya wilayah Kabupaten Malang, Kepolisian Resor (Resor) Batu melakukan razia perbatasan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pergerakan teroris dan bahan-bahan berbahaya ke wilayah Kota Batu.

Operasi juga dilakukan untuk mengamankan tempat wisata dan wisatawan dari ancaman teroris.

“Razia yang kita lakukan adalah razia selektif. Waktunya juga kita tentukan secara acak. Hal ini kita lakukan untuk mendukung Densus 88 yang melakukan operasi di wilayah Malang Raya,”ujar Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata, Selasa (23/2).

Razia selektif ini, katanya, dilakukan di wilayah perbatasan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan tertentu yang dicurigai, baik itu adanya or-

ang-orang yang dicurigai teroris, maupun kendaraan yang membawa bahan berbahaya. Adapun bahan berbahaya itu meliputi bahan peledak, alat-alat untuk merakit bom, maupun uga senjata api.

Namun demikian, petugas juga tidak ingin kenyamanan para wisatawan di Kota Batu menjadi terganggu. Karena itu merekapun juga melakukan pengamanan, baik pengamanan terbuka maupun tertutup di tempat-tempat wisata.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, namun kita pastikan situasi dan kondisi di Kota Batu tetap aman,”tambah Simarmata.

Selain waktu pelaksanaan razia dilakukan secara acak, batas waktu sampai kapan razia tersebut dilakukan juga tidak ditentukan.

Razia tetap dilakukan terutama saat Tim Densus 88 masih melakukan operasinya di wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

Diketahui, pada Jumat (19/2) Densus 88 melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku aksi kriminalitas. Dalam penggerebekan itu, 5 tersangka teroris berhasil diamankan petugas. Mereka ditangkap petugas di wilayah Karangploso dan Dau Kabupaten Malang. Kini kelima tersangka telah dibawa oleh Densus ke Mabes Polri untuk menjalani proses selanjutnya. Q nas

DPRD Tuban Belajar ke Pemkot Malang Malang, Bhirawa Komisi A dan C DPRD Kabupaten Tuban, Selasa (23/2) kemarin melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Malang, untuk mempelajari beberapa persoalan yang berhasil dilakukan di Kota Malang.

Kunjungan Kerja para anggota dewan sebanyak 23 orang itu dipimpin Ketua rombongan H.M.

Miadi, S.Ag, MM yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Mereka diterima oleh Yudhi K. Ismawardhi SH. M.Hum, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kota Malang, di ruang Palapa, komplek Balaikota setempat.

Yudi menyampaikan terima kasih kepada rombongan yang telah mempercayaikan Kota Ma-

lang sebagai tempat kunjungan kerja. “Terimakasih telah berkenan berkunjung di Kota Malang.

Atas nama pemerintah Kota Malang kami mohon maaf yang sebesar besarnya karena bapak Walikota ada kegiatan di Jakarta, sehingga tidak bisa menerima kunjungan secara pribadi,”ujar Yudi.Q mut

Kigumas hidup segan mati tak mau. “Seharusnya Kigumas tidak memproduksi gula pasir dan tidak menjadi pesaing PG Krebet Baru dan PG Kebonagung,” pungkasnya. Q cyn

Rumah Kontrakan Terduga Teroris Digerebek Malang, Bhirawa Usai menggelar operasi di jalan utama Ir Soekarno di pintu masuk Kota Batu tepatnya di kelurahan Dadaprejo, Senin malam (22/2), jajaran Polres Batu langsung memback up Tim Densus 88 dan Brimob Ampeldento Polda Jatim menggerebek rumah kontrakan terduga teroris Handoko.

Penggerebekan rumah yang berada di Jalan Melati RT 34 RW 08, Dusun Sekarputih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut membuat warga kaget. Karena dilakukan tengah malam mendekati pukul 24.00 wib.

Kontan saja, begitu banyak polisi, baik personel Brimob maupun Polres Batu memadati perkampungan tersebut, kontan saja warga keluar rumah. Mereka ingin menyaksikan dari dekat proses penggeledahan tersebut.

Salah satu barang yang diamankan adalah sepeda motor yang biasa dipakai Handoko berjualan buah keliling. Ini merupakan rumah ke5 yang digeledah oleh Tim Densus 88 dalam penggrebekan jaringan terduga teroris di Wilayah Malang.

Ketua RW 08 Desa Pendem, Parwoto mengatakan, Handoko, terduga teroris tersebut mengontrak rumah milik Tukirin sejak 3 bulan lalu.

“Pak Handoko asalnya Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang,” ujar Parwoto.

Penggeledahan tersebut dijaga dengan ketat, pasukan Brimob lengkap dengan senjata laras panjang serta dibatasi dengan garis polisi.

Handoko, terduga teroris jaringan Thamrin, Jakarta, yang baru mengontrak rumah tiga bulan, dikenal sebagai pribadi yang kurang bersosial dengan tetangga setempat.

Handoko, yang kesehariannya berjualan buah keliling tersebut, tinggal di rumah kontrakan milik Tukirin, di Jalan Melati, RT 34/ RW 08, Dusun Sekarputih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Sementara itu Ketua RT 34 setempat, Agus Suyanto mengisahkan, bahwa dirinya pernah mengundang Handoko untuk kerja bakti, namun tidak bisa datang.

“Pak Handoko tidak bisa datang alasannya Ibunya sedang sakit,” cerita Agus disela-sela menyaksikan penggeledahan.

Agus juga mengaku, jika setiap harinya, Handoko yang ditangkap bersama ke empat terduga teroris lainnya pada Jumat, (19/2) lalu, jarang berkomunikasi dengan tetangga sekitar.

“Kalau pergi beribadah, ke masjid-masjid tertentu saja,” imbuhnya.

Sebelum melakukan penggerebekan, jajaran Polres Batu menggelar operasi lalu lintas di pintu masuk kota Batu dari arah Malang. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batu tersebut berlangsung mulai pukul 20.00 wib dan dihentikan pukul 21.30 wib.

Operasi kemudian pindah ke kawasan Alunalun Kota Batu AKBP Leonardus Simarmata.

Namun setelah ada laporan personel intel, bahwa akan ada penggeledahan di Sekarputih, maka seluruh personel digerakkan ke sana untuk memback up Densus 88.

Kapolres Batu AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, kegiatan operasi dilakukan untuk mendeteksi dan membatasi gerakan jaringan teroris. Selain itu juga untuk menekan angka kejahatan/kriminalitas. Q sup

Pemkot Blitar Manfaatkan DBHCHT Untuk Mencetak Tenaga Terampil Manfaat Dana Bagi hasil Cukai hasil tembakau (DBHCHT) kembali dirasakan masyarakat Kota Blitar. Bertempat di Aula Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 40 orang perwakilan Kelurahan se-Kota Blitar mendapatkan pelatihan kerajinan Handycraft.

Sasaran pelatihan ini adalah UKM dan wirausaha baru.

Yang menarik, pelatihan ini memanfaatkan bahan limbah yang didaur ulang sebagai bahan dasarnya.

Diungkapkan Wirawan Tono, Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar menyatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan.

“Melalui pelatihan ini kita harapkan dapat mencetak tenaga terampil yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wirawan.

Ditambahkannya pelatihan ini memang menggunakan bahan baku limbah seperti botol air mineral, koran, tas plastik yang sudah tidak terpakai. Ini juga merupakan bagian dari upaya riil untuk menggerakkan ekonomi kreatif

dan ekonomi kerakyatan.

“Sasaran utama dari pelatihan ini adalah menumbuhkan wirausaha baru sekaligus meninigkatkan ketrampilan UKM,” ujarnya.

Sebagai Narasumber, Dinas Koperasi dan UKM menghadirkan pelaku dan pengusaha kerajinan, Andri Duana yang telah kompeten di bidang kerajinan handycraft. Direncanakan, Dinas Koperasi UKM masih akan melaksanakan beberapa pelatihan lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pelatihan sulam pita, pelatihan lukis kain, pelatihan membuat shuttlecock, dan pelatihan merangkai bunga.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan

hartono/bhirawa

Tampak para peserta saat mengikuti Pelatihan Handycraft yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar. industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/ kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua. Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi

UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/ PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Terkait cukai, Kasubag Humas Pemkot Blitar, Gigih Mar-

dana mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Gigih.

Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.

Gigih menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya.

Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis,” pungkasnya. Q htn.adv

OLAHRAGA

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Turnamen IBBAMNAS 2016 Digelar April Jakarta, Bhirawa Turnamen olahraga Invitasi Bola Basket Antar-Media Nasional 2016 akan digelar di Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, 10-15 April 2016.

"Ajang silaturahmi yang akan diikuti para awak media ini akan memperebutkan Piala Menpora," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menpora mengemukakan pihaknya siap mendukung dan memfasilitasi turnamen basket yang dilaksanakan oleh Komunitas Jurnalis Suka Olahraga (Jusraga) itu.

Imam Nahrawi juga menilai kegiatan ini akan berdampak positif untuk menjaga kebersamaam dan menghidupkan budaya olahraga di kalangan media.

Sementara itu, Ketua Panitia IBBAMNAS 2016 Erly Bahtiar mengemukakan kompetisi yang rutin digelar setiap tahun ini, akan diikuti oleh 16 tim yang merupakan media nasional, dari media cetak maupun media elektronik.

Selain itu, perhelatan IBBAMNAS ini juga kelak diharapkan merangsang perusahaan media untuk merekrut para mantan atlet sebagai karyawan atau pegawainya, sehingga mereka dapat tetap eksis ketika sudah pensiun sebagai atlet, tambahnya.

Turnamen olahraga Invitasi Bola Basket Antar Media Nasional telah dilangsungkan sejak 2012, dan diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan di kalangan media.Q ant

Persiban Bantaeng Fokuskan Tim Hadapi Porda 2018 Makassar, Bhirawa Tim Persiban Kabupaten Bantaeng sudah fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin meski pelaksaaan Pekan olahraga Daerah (Porda) baru dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada 2018.

"Para pemain yang kini memperkuat Persiban Bantaeng di turnamen SSL U21 itu rata-rata kelahiran 1997 hingga 1999. Itu kita maksudkan karena tim ini memang dipersiapkan ke Porda 2018," kata Pelatih Persiban Bantaeng, Dr Nizar di Makassar, Selasa.

Ia menjelaskan, keputusan mempersiapkan tim lebih awal tentu saja untuk semakin menjaga persaingan di ajang olahraga terbesar di Sulsel tersebut.

Apalagi Persiban Bantaeng memang saat ini berstatus sebagai juara bertahan setelah tampil sebagai yang terbaik pada pelaksanaan Porda XV 2014 di Kabupaten Bantaeng.

"Kita masih punya waktu yang cukup lama untuk terus memoles dan memaksimalkan potensi setiap pemain yang ada. Mudah-mudahan dengan persiapan ini bisa mebeirkan hasil maksimal," katanya.

Sementara terkait tantangan PSM Makassar untuk menjadikan Persiban Bantaeng sebagai lawan uji coba, dirinya mengaku siap dan menerima dengan gembira.

Untuk laga uji coba kedua tim direncanakan di Stadion Gelora Andi Mattalatta Makassar, Sulawesi Selatan, 24 Februari 2016.

"Kami dari Persiban Bantaeng tentunya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan menghadapi tim sekelas PSM. Ini tentu menjadi momentum penting bagi perkembangan persepakbolaan di Bantaeng," ujarnya.

Untuk agenda uji coba tersebut, pihaknya mengaku siap menurunkan komposisi terbaik sekaligus memberikan perlawanan yang sengit untuk PSM. Apalagi tujuan uji coba ini untuk melihat sejauh mana potensi setiap pemain PSM yang saat ini sudah berlatih selama kurang lebih dua minggu.

Asisten Pelatih PSM Budiman Buswir, mengatakan pihaknya tertarik mengajak Persiban Bantaeng sebagai lawan uji coba setelah melihat penampilannya yang konsisten sepanjang turnamen sepak bola Sulsel Super League (SSL) U-21 yang dilaksanakan 15 Januari hingga 6 Maret 2016.

Koordinasi dan kerjasama tim yang padu itulah yang diharapkan bisa merepotkan tim PSM sehingga bisa mengetahui posisi apa saja yang harus dibenahi sebelum berlaga di turnamen jangka panjang kedepan.Q ant

Pantau Bakat, Dispora Bekali Guru Penjas Iptek Surabaya, Bhirawa Peranan guru penjas atau pendidikan jasmani memiliki peran sangat penting untuk menggali bakat para siswa di bidang olahraga. Karena selama ini sekolah menjadai salah satu oase atlet berbakat.

Melihat pentingnya peran guru penjas, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim menggelar pembinaan teknis pemanduan minat dan bakat olahraga berbasis Iptek bagi guru pendidikan dan jasmani tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Jombang.

Minggu (21/2) lalu dan diikuti 40 guru SD se Jombang.

Agar para guru itu bisa menjadi pemandu bakat, Dispora juga melengkapi dengan Iptek agar mereka bisa mengindentifikasi minat dan bakat anak didiknya dalam bidang olahraga.

Kepala Dispora Jatim, Drs Supratomo MSi berharap para guru SD itu mampu mempraktekkan cara memandu bakat serta mampu mengindentifikasi potensi bakat olahraga anak didiknya sejak dini.

Proses regenerasi atlet atau pembibitan atlet harus dilakukan oleh secara sismatis, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan iptek olahraga sehingga pembekalan

kepada guru penjas sd adalah hal tepat karena guru penjas adalah pembina olahraga yang paling utama/dasar dalam pembentukan calon atlet.

"Karena peserta terbatas 40 orang saya berharap para guru penjas bersedia menyebarluaskan hasil dari bimtek pemanduan minat dan bakat olahraga kepada para guru penjas yang lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan ini sehingga muncul bibit-bibit atlet yang berprestasi dari Kabupaten Jombang," kata Supratomo saat dihubungi, Selasa (23/2).

Sementara Kabid Olahraga Prestasi Haris Ramadhan menambahkan, pembekalan kepada guru penjas untuk memandu minat dan bakat anak didiknya dalam bidang olahraga.

"Dampak yang diharapkan, para peserta mampu mempraktekkan cara pemanduan minat dan bakat sehingga mampu mengindentifikasi

Sebanyak 40 guru penjas SD mengikuti bimtek penggalian bakat atlet yang digelar oleh Dispora Jatim. potensi bakat olahraga anak didiknya sejak dini. pembibitan dan regenerasi atlet usia

Banyuwangi, Bhirawa Tim formatur KONI Senin (22/02) sore menggelar rapat untuk menyusun pengurus KONI Banyuwangi masa bhakti 2016-2020 di hotel Santika Banyuwangi.

Menurut Michael Edy Hariyanto, ketua KONI Banyuwangi terpilih,

dini," kata Haris.

Untuk menambah wawasan peserta, Dispora mendatang-

ist

kan tiga narasumber dari Fakultas Ilmu Keolahragaan (fik) UNESA Surabaya. Q wwn

Bupati Berikan Penghargaan Lomba PPLP Juara Umum Piala Gubernur Jatim Kreatifitas Pelajar Kab.Madiun Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos memberikan penghargaan kepada para peserta lomba kreatifitas Pelajar Kab. Madiun di pendapa muda graha Kab. Madiun, Selasa (23/2). Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Madiun, Wakil Bupati & Sekda Kab Madiun, Kep Dinas Pendidikan Kab.Madiun, Kep SMP, SMA, SMK Se Kab.Madiun dan para undangan Dalam sambutannya Bupati Madiun, Muhtarom, menyampaikan bahwa globalisasi adalah era yang tidak bisa kita bendung, terutama perkembangan IT.Era globalisasi ini sedikit banyak telah menggeser nilai-nilai moral dan budaya, segenap kehidupan masyarakat yang berimbas terhadap perilaku dan gaya hidup pelajar.

Dengan melihat realita ini perubahan nilai-nilai moral dan budaya yang saat ini sudah mempengaruhi perilaku dan gaya hidup pelajar kita perlu segera mewujudkan kebijakan dan peran pendidikan yang berorientasi pada pembinaan berkelanjutan secara komperhensif, dengan cara mengembangkan potensi pelajar secara optimal dan terpadu, meliputi bakat, minat dan kreatifitas.

Selain itu juga memantapkan kepribadian pelajar untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian sehingga terhindar dari pengaruh negatif. Untuk mewujudkan keberhasilan dan pengembangan pelajar yang berkarakter perlu wadah kegiatan yang menunjang prestasi akademik dan non akademik.

Lomba kreatifitas pelajar adalah merupakan wadah kompetisi yang terdiri dari olimpiade sains nasional (OSN), festifal lomba seni siswa nasional (FLS2N), olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN), pekan olahraga pelajar daerah (POPDA), lomba kompetensi siswa (LKS), seleksi siswa berprestasi dan paskibraka.

Tuntutan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lewat pendidikan formal di sekolah tidak terfokus pada nilai- nilai akademik saja, namun juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menjadi kebutuhan karena siswa diharapkan mendapat pengalaman belajar yang utuh sesuai dengan perkembangannya.

Semua kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kejuaraan, namun justru esensinya terletak pada nilai pendidikannya yaitu sebagai pengalaman belajar bagi para peserta.Q dar

Surabaya, Bhirawa Regu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) Jatim berhasil meraih juara umum Kejuaraan Bulu Tangkis Gubernur Jatim Open 2016 dengan merebut 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Sedangkan Semen Gresik harus puas di peringkat kedua dengan 3 emas.

Tiga emas yang direbut PPLP Jatim melalui sabetan raket, pasangan Janatul A'la-Tabita Christian yang turun di ganda remaja putri.

Tabita Chistian juga berhasil meraih juara I di tunggal remaja putri. Satu emas lagi dipersembahkan oleh Indra Darmawan yang turun di tunggal remaja putra.

Sedangkan tiga emas yang direbut Klub Semen Gresik dari momor ganda remaja putra melalui pasangan Fino-M Iqbal, Fino juga meraih emas di tunggal pemula putra dan M Halim.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Drs Supratomo, MSi berharap para peserta terus meningkatkkan kemampuannya dengan berlatih. Karena saat ini Jatim membutuhkan bibit unggul.

Selain itu ia juga mendorong agar para atlet yang memiliki kemampuan istimewa bisa bergabung di PPLP. Karena di PPLP ke-

mampuan para atlet akan diasah lebih baik lagi.

Hanya saja untuk bisa bergabung di PPLP tidak semudah membalikan tangan, karena para atlet harus memiliki prestas. "Jadi kami membuka kesempatan kepada para atlet pelajar untuk masuk PPLP asal mereka memiliki prestasi," katanya, Selasa (23/2).

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Haris Ramadhan mengatakan, para juara I dan II mendapat kesempatan untuk berlatih di PPLP. "Para juara satu dan peringkat dua di event

ini bisa magang di PPLP yang ada di Surabaya," katanya.

Selama magang, mereka akan mendapat kesempatan untuk berlatih bersama atlet yang sudah bergabung dengan PPLP. "Mereka juga akan mendapat latihan langsung dari pelatih PPLP," katanya.

Lebih lanjut Haris menjelaskan, para atlet bulu tangkis yang saat ini sudah bergabung di PPLP diambil dari beberapa klub yang ada di Jatim. "Walau berlatih di PPLP namun atlet itu masih milik klub masing-masing," katanya. Q wwn

ist

PPLP Jatim berhasil meraih juara umum di Piala Gubernur Jatim Open 2016 yang digelar di Kota Kediri 16-20 Februari.

Sumut Andalkan Pegulat Muda di PON

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom menyerahkan penghargaan kepada para peserta lomba kreatifitas Pelajar Kab. Madiun di pendapa muda graha Kab. Madiun, Selasa (23/2).

Pengurus KONI Banyuwangi Terbentuk

Pengurus KONI Banyuwangi Terbentuk.

9

karena kesibukan anggota tim formatur, rapat penyusunan pengurus yang rencananya dilaksanakan di Alam Indah Lestari (AIL) pada pagi hari terpaksa di rubah digelar sore hari dan dilaksanakan di hotel Santika Banyuwangi.

Selanjutnya owner AgrobWisata AIL itu menambahkan tim formatur dapat menuntaskan tugas mereka dengan cepat dan tidak ada perdebatan yang nurhadi/bhirawa berarti karena sejak awal ada kesamaan semangat untuk membangun dunia Olahraga yang lebih baik di masa mendatang.

Lebih lanjut mantan manager Persewangi itu menambahkan setelah susunan pengurus KONI Banyuwangi terbentuk secepatnya akan dimintakan Surat Keputusan (SK) ke pengurus KONI Provinsi Jawa Ti-

mur."Kamis besok perwakilan pengurus KONI Banyuwangi akan mengantarkan surat permohonan pengesahan sekaligus konsultasi agenda pelantikan yang ingin kami lakukan secepatnya,"jelas Michael.

Apabila SK sudah diberikan oleh KONI Provinsi Jawa Timur, lanjut Penghobi sepeda motor gedhe ini KONI Banyuwangi akan segera menggelar acara pelantikan dan Rapat Kerja Daerah untuk membahas program kerja seusai masa bhakti pengurus yang ada saat ini.

Lebih lanjut Michael berharap selama kepemimpinan nya semua cabang Olahraga yang ada di Banyuwangi menggeliat untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi bagi atlitnya.

"Target kami dalam Porprov Jawa Timur di kabupaten Gresik mendatang kontingen Banyuwangi mampu meraih posisi tiga besar dalam raihan medali,"tegas Michael. Q mb12

Medan, Bhirawa Kontingen Sumatera Utara mengandalkan pegulat-pegulat muda untuk meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX September 2016 di Jawa Barat.

Pelatih gulat PON Sumut, Arda Subroto di Medan, Selasa, mengatakan, pada PON mendatang ada 10 atlet Sumut yang akan berlaga yakni delapan putra dan dua putri.

Para pegulat enam berasal dari Tanah Karo seperti Faisal Iwan (57 kg), Efrain Ginting (60 kg), Elfita Ginting (59 kg), Roy Brima Ginting (74 kg), M Husaini Barus (66 kg) dan Sekda Barus (71 kg).

Pegulat lainnya Samurung Siregar dari Tapanuli Selatan (84 kg), Irma Sihotang (63) dari Tebingtinggi, Muksit (74 kg) dari Langkat

serta Febriyanto Sembiring (60 kg) dari Medan.

"Sebagian besar mereka masih berusia muda dan baru kali ini berlaga di PON, kecuali Sumurung peraih perunggu di PON lalu di Riau," katanya.

Sementara pelatih gulat PON Sumut lainnya Nasional Barus mengatakan target mereka pada PON kali ini adalah bisa meraih medali lebih banyak dari PON sebelumnya di Riau, apalagi atlet yang lolos ke PON juga lebih banyak dari sebelumnya.

"Kami tidak targetkan terlalu tinggi.

Harapan kami mudah-mudahan atlet paling tidak lebih meningkat dari PON sebelumnya. Saya yakin mereka bisa, apalagi atlet kita masih muda dan memiliki semangat yang tinggi," katanya.Q ant

SURABAYA

10

Rabu Wage 24 FEBRUARI 2016

UN Gunakan 20 Persen Soal HOT

Dindik Jatim, Bhirawa Para siswa calon peserta Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2015/2016 harus semakin banyak berlatih soal-soal untuk persiapan. Karena tahun ini, pemerintah mempersiapkan lebih banyak soal dengan klasifikasi Higher Order Thinking (HOT) atau kemampuan analisa tingkat tinggi.

trie diana/bhirawa

Banjir di Surabaya

Hujan mengguyur Surabaya selama 1 jam sejak pukul 14.30 WIB,Selasa (23/2) sore kemarin membuat beberapa kawasan di Surabaya terjadi banjir seperti di Surabaya Selatan tepatnya di Jl SMEA dan bekas Stasiun trem Joyoboyo Surabaya sempat terjadi banjir hingga semata kaki orang dewasa.

Tidak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Penjara 8 Tahun dan Denda Rp 1 M Surabaya, Bhirawa Sebagai Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Surabaya tampaknya tidak main-main dalam menangani perusahaan yang tidak daftar BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Heru Prayitno, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karimun jawa ketika ditemui di kantornya Selasa (23/2) kemarin menceiterakan, bahwa berdasarkan laporan BPJA Ketenaga Kerjaan rentang beberapa peeuaahaan yang mpkong tidak mau ikut BPJS Ketenaga Kerjaan sudah mendapatkan lampu kuning untuk disanksi tegas.

Menurut Heru awal bulan lalu, Kejari Surabaya kembali memanggil sejumlah perusahaan yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karimunjawa, Surabaya, karena belum daftar BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, sebagaimana disebutkan undang-undang,

perusahaan-perusahaan itu wajib daftar, yang gunanya untuk melindungi para pekerjanya dengan jaminan sosial.

“Ini baru langkah awal,” kata Heeu, menirukan Kasi Datun Kejari Surabaya, Agus Candra SH, di sela waktu pemanggilan terhadap para pemberi pekerjaan (pemilik perusahaan) di kantornya, Kamis (11/2).

Dijelaskan, pemanggilan terhadap perusahaan wajib belum daftar (PWBD) itu dilakukan atas dasar SKK (Surat Kuasa Khusus) yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karimunjawa.

Heru Prayitno juga membenarkan, membenarkan, telah melimpahkan SKK atas 189 PWBD ke Kejari Surabaya. “Mereka sebelumnya sudah kami beri peringatan tapi tetap saja tidak daftar. Karena itu, kami menyerahkan ke kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk men-

LINTAS PERISTIWA

Kejati Fokuskan Pemeriksaan Saksi-saksi Kasus IPO Bank Jatim-Kadin Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memfokuskan pemeriksaan saksisaksi terkait pengungkapan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Jatim untuk pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kadin Jatim tahun 2012.

Sayangnya, pengungkapan kasus dugaan penyelewengan di tubuh Kadin Jatim harus terkendala pemanggilan saksi. Sebab, sejak dimulainya pemanggilan saksi-saksi pada awal Februari 2016 lalu, banyak juga saksi yang tidak mengindahkan panggilan penyidik Pidsus Kejaksaan, dengan bermacam alasan. Seperti alasan sakit, tugas dinas, dan tidak hadir dengan meminta penjadwalan ulang.

Terkait hal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengaku, penyidik tetap akan memanggil ulang saksi-saksi yang berhalangan hadir. Sebab, pada penyidikan umum ini, pemeriksaan para saksi dibutuhkan untuk memperjelas pihak yang paling bertanggungjawab (tersangka) pada kasus ini.

“Dari awal Februari, penyidik Pidsus memfokuskan pada pemeriksaan saksisaksi atas kasus Kadin Jatim,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto Q bed kepada Bhirawa, Selasa (23/2).Q

indaklanjuti,” kata Heru.

Masih menurut Heeu Priyatno, Candra menegaskan, perusahaan-perusahaan nakal itu semuanya pasti dipanggil secara bergantian dan bertahap. Untuk kali pertama itu pihaknya memanggil 82 perusahaan, namun yang datang sekitar 50 perusahaan.

Mereka yang tidak mematuhi panggilan, menurut Candra, akan dievaluasi.

Karena, ada yang langsung daftar ke BPJS Ketenagakerjaan begitu terima surat panggilan dari kejaksaan, ada yang sudah pindah alamat, dan ada pula yang memang mokong.

Dalam panggilan tahap pertama itu intinya para pemberi kerja diminta mematuhi undang-undang, yakni mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Cuma itu saja, karena itu wajib bagi mereka,” tegas Candra.

Kemudian, bila peringatan pertama itu tidak di-

indahkan, termasuk bagi perusahaan yang tidak memenuhi panggilan, langkah kejaksaan berikutnya melayangkan teguran tertulis yang dilanjut dengan denda.

“Terakhir bila pemberi kerja tetap bandel, tidak juga daftar BPJS Ketenagakerjaan, langkah terakhir terpaksa kami pidanakan,” ancam Candra serius.

Menurutnya, semua itu sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, Candra maupun Heru berharap perusahaan-perusahaan yang belum daftar segera daftar atau mematuhi panggilan kejaksaan.

Pada panggilan pertama di kejaksaan, para pemberi kerja selain masih diberi pemahaman tentang manfaat memenuhi kewajiban mengikuti BPJS Ketenagakerjaan beserta dasardasar hukumnya, juga telah dipersiapkan surat pernyataan kesanggupan mengikuti program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Surat pernyataan itu kalau tidak ditaati akan dilakukan pengenaan sanksi. Sanksinya berupa administrasi dan pidana. Sanksi administrasi di antaranya tidak dapat layanan publik, dan sanksi pidananya berupa ancaman penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dikemukakan, pihaknya sebenarnya tidak ingin memenjarakan pemberi kerja.

“Yang kami inginkan sebenarnya cuma kepatuhan mereka terhadap undang-undang. Akan tetapi, ada perlunya kita melakukan itu, biar untuk shock terapy bagi yang lain,” ujar Candra serius.

Menurut Heru, ketidakpatuhan para pemberi kerja dengan tidak daftar BPJS Ketenagakerjaan itu selain melanggar undang-undang juga sangat merugikan para pekerja, dimana pekerja jadi kehilangan hak mendapatkan perlindungan sosial atas kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, Q ma dan jaminan pensiun.Q

Soal yang diklaim membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini jumlahnya bisa mencapai 20 persen per mata ujian. Persentase ini meningkat di banding tahun lalu yang hanya 10 – 15 persen per mata ujian.

“Kita sudah mengupayakan agar soal dengan klasifikasi HOT semakin banyak. Namun, itu juga tergantung mata pelajarannya. Karena tidak semua Mapel bisa menggunakan soal semacam ini,” tutur Kabid Analisis dan Sistem Penelitian Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Suprananto saat dikonfirmasi Selasa (23/2).

Suprananto menjelaskan, tidak semua mapel bisa menggunakan soal dengan klasifikasi ini. Beberapa yang memungkinkan adalah matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Soal dengan pemikiran tingkat tinggi ini bukan berarti soal itu sulit atau mudah. Karena soal mudah dan sulit itu sangat subyektif menurut ukuran siapa. Belum tentu soal yang mudah menurut guru, mudah juga meniru siswa.

“Kalau mau melihat soal itu mudah menurut siswa harus melalui riset. Misalnya 1000 siswa mengerjakan 10 soal yang sama. Ternyata diantara itu hampir semua hanya benar tiga. Berarti soal itu sulit untuk siswa,” kata dia.

Soal HOT, lanjut dia, sebenarnya lebih cocok disebut soal penalaran. Sehingga soal jenis ini lebih cocok untuk jawaban uraian atau

penugasan. Namun dalam UN, soal-soal tersebut tetap dimodifikasi menjadi pilihan ganda. Misalnya soal matematikan ditambah sama dengan berapa? “Itu bukan soal HOT. Tapi ketika soal itu diceritakan dengan menggunakan contoh kehidupan sehari-hari baru itu dinamakan HOT,” tutur Suprananto.

Selain klasifikasi soal HOT, UN 2016 juga akan berbeda dengan tahun lalu. Karena tahun ini, soal-soal akan menggunakan irisan dari dua kurikulum, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013.

Yang dinamakan irisan adalah materi yang diajarkan di dua model kurikulum itu. “Mana diantara materimateri pelajaran itu yang diajarkan di KTSP juga di K13. Yang sama itulah yang akan diujikan,” kata dia.

Terkait dengan perubahan model soal UN ini, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengimbau seluruh siswa tidak main-main. “Meski bukan penentu kelulusan.

UN jangan diremehkan lagi seperti tahun lalu,” jelas Saiful. Sebab UN, lanjut dia, masih sangat menentukan masa depan lulusan. Baik yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun bekerja.

Misalnya saja, siswa yang nilainya di bawah SKL (syarat kompetensi kelulusan) yakni 5,5 akan sulit mencari pekerjaan. Sebab, beberapa perusahaan menjadikan hasil UN untuk syarat diterimanya Q tam lulusan SMA/SMK.Q

Antisipasi Aksi Terorisme di Jatim

Gegana Polda Jatim Intensifkan Patroli Malam Sebanyak 35 Persen Kusta Nasional Berada di Jatim Polda Jatim, Bhirawa Pasca penangkapan lima terduga teroris oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Desa Ngijo, Kecamayan Karangploso, Malang, Jawa Timur.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengaku sudah memerintahkan patroli dari Tim Gegana Polda Jatim sejak awal dirinya menjabat.

Bahkan, Anton mengaku, antisipasi anti terorisme ini sudah dilakukannya sejak awal melaksanakan pengamanan Natal 2015 dan pergantian Tahun Baru 2016. Sampai saat ini, lulusan terbaik Akpol 1983 ini menegaskan, dirinya terus menggalakkan patroli yang dilakukan Densus 88 Polda Jatim dan Tim Geganan Polda Jatim.

“Sejak dulu kita mengantisipasi hal itu. Dan anggota kami tidak pernah berhenti melakukan patroli setiap malam. Bahkan, patroli oleh Gegana Polda Jatim dilakukan di Rumah Pangdam V Brawijaya dan Gubernur Jatim,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji usai menghadiri acara silaturahmi di Kodam V Brawijaya, Selasa (23/2).

Meurut Anton, patroli yang dilakukan anggotanya bertu-

bed/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji usai acara silaturahmi di Makodam V Brawijaya, Selasa (23/2). juan untuk menciptakan situa- kalau menggangu. Tapi ini sesi kondusif di Jawa Timur. Mu- mua demi kemanan dan kenyalai dari patroli terkait teroris- manan para pengguna jalan,” me, sampai dengan patroli yang ungkap Anton. berurusan dengan tindak krimiBegitu juga untuk perorangan nalitas di Jatim. yang hendak bertamu di ling“Patroli setiap malam oleh kungan masyarakat, Kapolda anggota kami, merupakan up- menegaskan agar para tamu aya antisipasi gejolak yang ada wajib lapor dalam 1x24 jam. di Jatim,” katanya.

Menurutnya, hal ini bertujuan Bahkan, pria yang pernah agar siapapun tamu yang henmenjabat sebagai Kapolda Su- dak berkunjung di lingkungan lawesi Tengah ini meminta maaf masyarakat, lebih mengahargai jika terdapat ketidak nyaman- peraturan yang ada di lingkunan saat dilakukan pemeriksaan gan itu. Sebab, hal itu bisa (razia) dimalam hari. “Kalau mencegah dini tentang aksi termalam hari ada pemeriksaan orisme maupun masuknya keQ bed dari petugas kami, mohon maaf lompok radikal.Q

Surabaya, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mencatat sebanyak 35 persen penderita kusta berada di daerah Jatim, sehingga provinsi ini memiliki pasien kusta dengan jumlah relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

“Pada tahun 2015 jumlah penderita kusta yang tercatat di Jawa Timur sebanyak 4.293. Semua kabupaten/ota ditemukan pasien kusta, namun yang terbanyak ada di 13 kabupaten kota dengan prevalensi tinggi lebih dari 1 per 10.000 penduduk,” kata Harsono Kepala Dinkes Jatim.

Ia mengatakan, penyakit kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae.

Penyakit ini menyerang saraf tepi, sehingga dapat menyebabkan kecacatan dan kerusakan jaringan. ”Kondisi kecacatan ini menyebabkan pasien kusta terhambat secara sosial dan ekonomi, dan hal tersebut dikarenakan masih ada stigma dan diskriminasi pada penderita kusta atau orang yang pernah mengalami kusta,” kata dia.

Menurut dia, Jatim berupaya mencapai kondisi eliminasi dan diharapkan kondisi tersebut dapat tercapai di tahun 2017, dimana angka prevalensi kusta di Jatim sudah kurang dari 1 penderita per 10.000 penduduk. Tahun 2014 prevalensi kusta di Jatim mencapai angka 1,08 per 10.000 penduduk.

“Penurunan angka prevalensi kusta dari tahun ke tahun merupakan hasil upaya keras dari berbagai pihak baik di sektor kesehatn maupun di luar sektor kesehatan. Selain itu peran serta masyarakat, termasuk Orang Yang pernah Mengalami Kusta (OYPMK) juga menjadi kunci keberhasilan untu menuju eliminasi kusta,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya pihaknya memiliki strategi untuk menuju kondisi eliminasi kusta di tahun 2017 dengan beberapa langkah, yaitu penguatan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan kapaQ dna sitas petugas layanan kesehatan.Q

Kantong Plastik Pengunjung Mall ‘Dirampok’, Kantong Plastik Berbayar Bebani Masyarakat Pengunjung Mall di Surabaya Utara mendadak kaget lantaran kantong plastiknya di ‘rampok’, Selasa (23/2) kemarin. Kantong plastik mereka disita dan digantikan tas berbahan kain.

Namun, masih banyak pengunjung yang belum mengetahui terkait kantong plastik berbayar. Warga Kota Surabaya diimbau untuk mengurangi dan menghindari penggunaan kantong plastik.

Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik. Namun, kebijakan yang mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pemantauan hanya sebagai bahan evaluasi bukan pada penerapan sanksi.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi menjelaskan pihaknya terus memantau program plastik

berbayar di swalayan. Ia berharap ke depannya warga Surabaya dapat memakai kantong kain sebagai tempat belanjaannya. “Sekarang ini plastik produksinya luar biasa banyak, maka harganya murah.

Sementara paper bag masih sedikit. Kalau nanti volume produksinya besar, otomatis ongkos produksinya akan turun,” tutur Musdiq saat ditemui Bhirawa di Mall Kawasan Surabaya Utara, Selasa (23/2) kemarin.

Ia menjelaskan, pemantauan efektivitas penerapan plastik berbayar hingga 5 Juni 2016. Pemkot maupun kementrian pusat ada feed back dan evaluasi. “Kalau Permen keluar, aturannya

akan lebih rinci. Tapi yang penting sambil jalan, gaungnya dulu disebarkan supaya masyarakat tahu,” jelasnya.

Menurutnya, yang paling penting sebenarnya bukan tentang plastik yang harus berbayar atau tidak berbayar. Dia mengharapkan lambat laun tidak ada lagi penggunaan kantong plastik di Surabaya. Musdiq berharap sedikit demi sedikit kantong plastik akan tergeser penggunaannya dengan kantong kertas atau kain. Kalaupun terpaksa, plastik yang digunakan haruslah yang ramah lingkungan.

“Sekarang ini karena plastik produksinya luar biasa banyak, harganya jadi murah. Sementara paperbag kan masih sedikit. Kalau volume produksinya besar, otomatis ongkos produksinya nanti akan turun,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan kantong plastik

geh/bhirawa

Kantong plastik Pengunjung Mall di Surabaya Utara digantikan dengan paper Bag, Selasa (24/2) kemarin. berbayar ini berdasarkan Februari 2016, Pemkot Pasar Tradisional dan SenSurat Edaran (SE) Kement- Surabaya mulai menyosial- tra PKL. erian Lingkungan Hidup dan isasikan aturan kantong Tidak hanya aturan di Kehutanan (LHK) nomor 60/ plastik berbayar seharga tingkat kota, BLH Surabaya PSLB3-PS/2015 tertanggal minimal Rp200 rupiah baik dan pihak-pihak pemangku 17 Desember 2015. Mulai 21 di retail, swalayan, serta di kebijakan lain di Kota Sura-

baya juga menunggu Peraturan Menteri LHK tentang hal ini, yang akan dikeluarkan setelah 5 Juni 2016.

Namun, Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron yang ada di lokasi mengaku tidak sepaham terkait kantong plastik berbayar tersebut. Sebab, peraturan tersebut tidak menguntungkan masyarakat kecil atau konsumen. “Saya tidak setuju karena tidak menguntungkan masyarakat,” katanya yang ditemui Bhirawa di tempat yang sama.

Ia menyarankan kepada pengusaha retail untuk mencatat berapa kantong plastik yang telah dikeluarkan itu harus kembali ke retail lagi. “Kalau membayar Rp200 artinya kembali ke tokonya lagi. Yang penting uang kantong plastik itu larinya kemana? kalau lari ke toko, masyarakat yang terQ geh bebani,” jelasnya.Q

11

SAMBUNGAN

Rabu Wage, 24 FEBRUARI 2016

Pertahankan SMA/SMK, Risma Berpotensi Langgar Konstitusi l Sambungan hal 1

achmad/bhirawa

Tim Penyidik Kejari Sidoarjo saat melakukan penggeledahan di kantor PDAM Delta Tirta.

Pemkab Serahkan Kasus PDAM ke Kejaksaan l Sambungan hal 1

Oleh karena itu bila terjadi permasalahan hukum di dalam manajeman PDAM, Pemkab Sidoarjo tentu akan melakukan tindakan-tindakan pembenahan agar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. “Prosesnya juga masih awal, kita harus menghargai apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, kita juga masih mengedapankan proses praduga tak bersalah,” jelas Nur Ahmad Syaifuddin.

Seperti diberitakan Harian Bhirawa sebelumnya, Tim Penyidik Kejari Sidoarjo melakukan penggeledahan dan penyegelan terhadap ruang ketiga direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Yakni ruang Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Operasional serta penggeledahan terhadap ruang Kabag Umum terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 8,9 miliar.

Diduga pengadaan pipanisasi pada 2015 bermasalah, ada temuan penyimpangan yang dilakukan beberapa pihak. Kasus penyimpangan itu saat ini masih didalami oleh tim penyidik Kejari Sidoarjo. Di antaranya, dugaan mark up, kekurangan volume, dan dugaan tidak sesuai spesifikasi (spek). Tim mencium adanya permufakatan jahat antar berbagai pihak dalam lelang proyek tersebut. Karena dari 4 CV (rekanan) yang menawar pengadaan itu, satu rekanan gugur dan 3 lainnya yang lolos memenuhi kualifikasi. Tapi, saat pelaksanaan sesuai kontrak Agustus 2015 ternyata dilakukan oleh CV LJ. Padahal, CV ABC dalam lelang tersebut sudah menawar sekitar Rp 6,034 miliar dari pagu pengadaan pipanisasi senilai Rp 9,1 miliar, tetapi nyatanya CV itu tidak dipakai. “Kita juga sudah memintai keterangan terhadap rekanan yang kalah. Kami juga sudah mencari siapa yang paling bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini. Kalau melihat hasil perkembangan penyidikan, kemungkinan besar ada calon tersangka lebih dari seorang,” ungkap Kajari Sidoarjo Sunarto saat itu. n ach

VIP Room Baru Bandara Abd Saleh Diresmikan l Sambungan hal 1

dalam memperlancar dan memberikan kenyamanan tamu-tamu VIP yang datang dan pergi melalui Bandara Abd Saleh.

Djoko Senoputra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada Dirut PT Garuda Nusantara Construction.

“Kepada pihak Garuda, saya sampaikan terimakasih telah berperan aktif dalam pembangunan gedung ini, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama,” terang Djoko Senoputra.

Sementara itu Kepala Dinas Operasi Kol Pnb Fairlyanto berharap keberadaan VIP Room ini bisa meningkatkan pelayanan kepada tamu-tamu baik dari TNI maupun pejabat lainnya.

Pada acara peresmian itu, Komandan Lanud memotong pita dan memotong tumpeng menandai beroperasinya VIP Room baru Bandara Abd Saleh.

Tampak hadir pada kegiatan ini, Kepala UPT Bandara Abd Saleh, Dirut PT Garuda Nusantara Contruction, Komandan Depo har 30, Komandan Wing 2 Lanud Abd Saleh, Kadisops, Kadispers Kadislog dan pejabat insub Lanud Abd Saleh. n mut

Suka Kuliner l Sambungan hal 1

Chesarah. Wanita cantik ini mengakui dia menyukai dunia kuliner khususnya aneka masakan Asia. Baginya masakan Asia yang kaya rempah lebih terasa nikmat dibandingkan masakan ala Western.

“Di Asia rata-rata masakannya kaya dengan rempah-rempah seperti masakan Indonesia, Thailand maupun Korea. Campuran bumbunya menghasilkan cita rasa lezat dan dominan pedas. Ini yang saya suka,” ungkap wanita kelahiran Jakarta 1985 ini.

Baginya masakan Asia racikan bumbunya sangat pas dibandingkan dengan masakan Western. “Saya tidak begitu menyukai masakan western karena menurut saya rasanya kalah lezat dibandingkan dengan masakan Asia baik dari bumbu maupun cara memasaknya,” ujar lulusan London School di Jakarta.

Menurut Rossi masakan bisa mencerminkan kebudayaan sebuah negara. Semakin banyak variasi masakan baik dari bumbu dan cara memasaknya maka semakin kaya negara itu dengan budayanya.

“Karena satu negara memiliki rasa yang berbeda dengan negara lainnya, itulah keunikanya,” kata penggemar drama Korea.

Uniknya seperti yang ada di Indonesia, berbagai daerah memiliki masakan khas masing-masing seperti di Jawa berbeda dengan masakan Manado maupun Padang. Semua memiliki kelezatan sendiri-sendiri meski rempah-rempah yang digunakannya sama.

“Masakan Padang dan Manado apalagi yang pedas-pedas bisa bikin mantap, dan masakan seperti itu adanya hanya di Asia,” katanya. n riq

view ke Mahkamah Konstitusi (MK). Disinggung terkait langkah Risma melobi presiden, Amiq mengakui itu sudah tepat. “Tepat jika melobi presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),” ungkapnya.

Namun, dalam membuat Perppu itu tidak mudah. Amiq menyatakan, diperlukan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Minimal kajian dari orang-orang perguruan tinggi.

Dia mencontohkan, pembagian kewenangan mengelola pendidikan itu nantinya berpotensi menimbulkan kekacauan atau justru sebaliknya, meratakan kualitas pendidikan.

“Dalam mengambil kebijakan, jangan hanya based on felling (berdasar perasaan) saja. Dibutuhkan based on research. Kelemahan di pengambil kebijakan itu kan selalu berdasar perasaan,” tuturnya.

Semangat otonomi daerah, lanjut dia, pada dasarnya supaya pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi lebih baik.

Seperti diberitakan Harian Bhirawa sebelumnya, Pemkot Surabaya benar-benar tidak rela jika pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK diambil alih Pemprov Jatim. Berbagai upaya

pun dilakukan demi mempertahankan wewenang ini. Tidak hanya melalui jalur hukum, melainkan juga lobi kepada presiden.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui, pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Peme­ rintah Daerah. Selain itu, Risma juga telah melobi presiden agar SMA/SMK Surabaya tetap di bawah kewenangannya. “Presiden sudah menyambut baik hal ini. Intinya, kualitas pendidikan jangan sampai semakin turun,” tutur Risma usai memberikan motivasi kepada siswa kelas XII SMA komplek di halaman SMAN 2 Surabaya, Senin (22/2).

Terpisah, Pakar Hukum dari Universitas Airlangga (Unair) I Wayan Titip Sulaksana mengatakan sebelum disebut melanggar konstitusi, perlu dilihat terlebih dahulu apakah UU No 23 Tahun 2014 itu telah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) atau belum. Bila belum, UU itu belum bisa dilakukan. “PP itu seperti petunjuk operasional melaksanakan UU,” katanya.

Dia menyarankan, Wali Kota Surabaya melakukan judicial review ke MK. “Alangkah cantiknya kalau wali kota sebagai representasi warga Surabaya melakukan

judicial review,” jelasnya.

Uji materi hanya terhadap pasal pemindahan kewenangan mengelola SMA/SMK. Kalau itu bisa dikabulkan MK, maka pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke tangan provinsi bisa dibatalkan.

Terpisah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo justru menanggapi santai langkah Wali Kota Surabaya yang baru dilantiknya itu.

Bila langkah itu dianggap baik, Soekarwo mempersilakan Risma melakukan haknya melobi presiden. “Bu Risma punya hak. Silakan mengajukan ke MK. Kalau memang presiden merubah UU ya kita akan ikuti UU tersebut,” kata Soekarwo saat ditemui di Gedung Balai Prajurit Kodam V Brawijaya kemarin.

Sebelum UU itu berlaku memang ada kemungkinan untuk bisa berubah. Akan tetapi, UU tersebut sudah berlaku, maka seharusnya sudah tidak ada lagi penolakan dari pemerintah daerah. Apalagi, kewenangan ini sama-sama dikelola oleh pemerintah. Bedanya dahulu dikelola pemerintah pusat dan kota/kabupaten, kini pengelolaan dilakukan pemerintah provinsi.

“Apa yang dibingungkan. Samasama dikelola pemerintah,” pungkasnya. n tam

Mahasiswa Surabaya Tolak Revisi UU KPK l Sambungan hal 1

anggota dewan bisa menyampaikan aspirasi dan rekomendasi mahasiswa ke pusat.

“Kami kecewa, masak siangsiang anggota dewan sudah pulang. Kami ingin beraudiensi ke anggota dewan khususnya Komisi A untuk menegaskan bahwa kita menolak adanya RUU KPK,” kata Koordinator Lapangan Deni Suhartata kemarin.

Deni yang masih kuliah semester VIII Fakultas Hukum Unesa Surabaya ini mengatakan, revisi UU KPK merupakan salah satu strategi politisi atau pejabat pemerintahan untuk merampas uang negara. Sebab, tindakan penghancuran pemberantasan korupsi di Indonesia sudah se­ring direncanakan pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari kriminalisasi hingga pembunuhan terhadap lembaga anti suap itu.

“Kami sangat mencurigai

adanya revisi UU KPK sebagai agenda penting dari pihak-pihak yang tidak suka dengan eksistensi KPK dalam memberantas korupsi. Kemungkinan besar ini merupakan titipan para koruptor yang sudah merasa menjadi target KPK sebelumnya,” paparnya.

Aksi yang dipelopori BEM Unesa bermaksud menegaskan peranan mahasiswa sebagai agent of control pada permasalahan RUU KPK yang dinilai sampai saat ini belum ada kejelasannya.

Deni memaparkan, pada 2011 terhitung sudah lima tahun bergulir agenda pelemahan KPK terus terjadi.

Ia menyebut revisi pasal yang mengarah pada pelemahan KPK tertera dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 5, Pasal 7 huruf d, Pasal 13, Pasal 14 ayat 1 huruf, dan Pasal 53 ayat 1. Dalam pasal-pasal tersebut tertera penyadapan dapat dilakukan bila telah disetujui Dewan Pen-

gawas.

“Itu melemahkan KPK secara legal, termasuk rencana membatasi umur KPK hanya 12 tahun, membatasi kewenangan melakukan penuntutan, hanya menangani perkara korupsi de­ ngan kerugian minimal Rp 25 miliar dan tidak merekrut pegawai secara mandiri,” katanya.

Ia juga menagih janji politik Presiden Joko Widodo yang berkomitmen mewujudkan Nawacita. “Presiden harus hadir dalam mengawal upaya pelemahan KPK. Jika KPK lemah berarti melindungi koruptor,” katanya.

Aksi mahasiswa tersebut akhirnya ditemui Kesekretariatan Dewan Jatim Agoes Purboyo yang menyampaikan kepada mahasiswa kalau anggota dewan tidak ada di tempat. “Saat ini anggota dewan banyak tugas di luar. Jadi teman-teman mahasiswa lain kali datang kesininya,” katanya di hadapan mahasiswa. n geh

Sekdaprov Ancam Pecat Pemalsu Fingerprint l Sambungan hal 1

membuka Sosialisasi e-Anjab di lingkungan SKPD dan UPT Pemprov Jatim Tahun 2016 di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Selasa(23/2).

Menurutnya, hingga kini masih belum ada kejadian adanya pemalsuan, akan tetapi perlu ada sanksi yang membuat jera para PNS jika melakukan kecurangan.

Fingerprint digunakan untuk absen masuk dan pulang kerja PNS. Absen tersebut berkaitan dengan jumlah penerimaan tunjangan prestasi yang mulai diterapkan pada tahun ini.

“Sebagai contoh, apabila kita tidak absen fingerprint saat olahraga pada Jumat, maka tunjangan prestasi akan terkena potongan sebesar Rp 100 ribu.

Masih banyak sanksi pemotongan tunjangan prestasi yang berkaitan dengan fingerprint. Hal tersebut bertujuan agar PNS di lingkungan Pemprov Jatim bisa disiplin,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menuturkan, agar para PNS di Lingkungan Pemprov Jatim tidak takut terkait dengan penggunaan IT

di segala bidang. Karena IT akan mempermudah pekerjaan PNS, semua diinput secara otomatis.

“Jangan takut menghadapi era IT, karena akan ada pelatihan penggunaan dan diberikan buku pedoman penggunaannya. Sehingga semua PNS bisa menggunakan karena sudah ada petunjuk jelas,” paparnya.

Ia menambahkan, untuk sistem IT jabatan dan renumerasi ke depan akan lebih ketat.

Apabila saat ini semua penilaian dinilai secara merata, pada tahun depan akan kelihatan pegawai mana yang memiliki beban pekerjaan ringan dan berat. “Nanti pegawai yang rajin akan terlihat.

Setiap hari akan ada penilaian apa saja yang telah dikerjakan,” tambahnya.

Terkait penerapan e-Anjab, Sukardi berharap dapat meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme PNS. “Dengan adanya aplikasi sistem informasi anjab dapat memberikan secara jelas data dan informasi mengenai potensi sekaligus permasalahan terkait dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dihadapi oleh SKPD dan UPT,”

ujarnya.

Dijelaskan, dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan tugas SKPD dan UPT, perlu adanya pengembangan IT yang menjadi tuntutan mutlak organisasi di lingkungan Pemprov Jatim. Di mana sebelumnya untuk menindaklanjuti UU 5 Nomor 2014 tentang ASN dan telah diterapkan sistem presentasi kerja dengan menggunakan fingerprint yang merupakan alat untuk mengetahui tingkat kedisiplinan terhadap SKPD. “Sudah saatnya taraf profesionalisme dan meningkatkan kinerja aparatur negara sipil di lingkungan Pemprov Jatim dengan e-Anjab, sehingga kinerja ASN dapat mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiajid mengatakan mengatakan penerapan e-Anjab ini sudah diterapkan di 15 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. Diharapkan dengan pelatihan ini ke depannya e-Anjab juga dilaksanakan di seluruh SKPD, dan UPT di lingkungan Pemprov Jatim. n iib

Soal Pelantikan Sekda Madiun, Gubernur Tunggu Keputusan Mendagri l Sambungan hal 1

lantik, satu dari tiga nama calon sekda harus dikirimkan lewat surat kepada Gubernur Jatim. Selanjutnya Gubernur membuat persetujuan tertulis, sebagai jawaban dari surat bupati/wali kota.

Tapi apabila penetapan dan pelantikan sekda kabupaten/kota oleh bupati/ wali kota tanpa melalui koordinasi dengan Gubernur Jatim sebagai diamanatkan Undang Undang ASN, pe­n etapan/ pelantikan sekda akan menjadi masalah. Untuk itu Pakde Karwo menyerahkan masalah ini ke Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi untuk menyelesaikannya.

“Sudah saya disposisikan ke Pak Sekdaprov untuk masalah Sekda Madiun ini. Masalah ini harus jadi perhatian karena sudah ada surat masuk dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mempermasalahkan soal pelantikan ini,” ujarnya.

Saat ini, Pakde Karwo mengaku masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto oleh Bupati Madiun Muhtarom.

“Pelantikan ini saja belum tentu boleh kok,” tegasnya.

Sementara itu, menurut informasi yang beredar, Gubernur Jatim juga telah mengirim surat ke seluruh bupati/ wali kota se-Jatim terkait masalah ini. Surat Gubernur Jatim Bernomor 821.2/008/212.4/2016 tertanggal 28 Januari 2016 itu dinilai sebagai reaksi atas pelantikan Tontro Pahlawanto sebagai Sekda Kabupaten Madiun oleh Bupati Mutharom yang tanpa melibatkan Gubernur Jatim.

Dalam aturannya, penetapan/pelantikan sekda tanpa koordinasi tertulis kepada Gubernur sesuai diamanatkan UU ASN dan Permendagri sebagai tindakan cacat hukum.

Surat Edaran Gubernur Jatim diteken Sekdaprov

Jatim Akhmad Sukardi itu berisi tiga poin peringatan. Di antaranya, proses pengisian sekda kabupaten/kota dilakukan secara terbuka dan harus dikoordinasikan dengan Gubernur sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 115 Ayat 5.

Gonjang-ganjing terkait penetapan dan pelantikan Sekda Kabupaten Madiun memantik reaksi dari praktisi hukum/advokat, merangkap sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Madiun M Yuli Pudjiono SH, MHum. Yuli Pudjiono menegaskan bahwa Bupati Madiun Muhtarom harus bijaksana untuk merevisi kembali kewenangan penetapan Sekda tersebut agar pe­netapan tersebut memenuhi prosedur,mekanisme dan ketentuan sesuai UU yang berlaku. Lebih lanjut Yuli Pudjiono melihat proses penetapan yang terkesan terburu-buru dan sembunyi-sembunyi tersebut bisa menimbulkan polemik di internal maupun eksternal Pemkab Madiun.

Hal senada disampaikan oleh Ketua LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Madiun Sunyoto SKom menilai langkah Bupati Madiun Muhtarom yang melantik Tontro Pahlawanto sebagai Sekda Kabupaten Madiun melampaui kewenangannya. Sebelum melantik pejabat setingkat Sekda harus berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.

“Akibatnya dapat dilihat, Gubernur Jatim Soekarwo melalui Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi berkirim surat bernomor 821.2/008/212.4/2016 tertanggal 28 Januari 2016.

Atau, sekitar seminggu Bupati Madiun melantik Tontro Pahlawanto dilantik di Pendopo Muda Graha, Selasa, (19/1). Artinya, pelantikan Sekda oleh Bupati Madiun tidak direstui oleh Gubernur Jatim,” cetus Sunyoto. n iib, dar

Pemkot Pernah Anggarkan Rp 10 M untuk Perbaikan Jalan Kalianak l Sambungan hal 1

kan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan guna pelebaran jalan tersebut. Tetapi alokasi dana itu tidak digunakan. ‘’Sekitar 2012-2013 kita bantu Rp 10 miliar untuk pelebaran Jalan Kalianak, tetapi oleh pusat tidak dipakai karena pusat melakukan pembebasan lahan sendiri,’’ ungkap Risma saat ditemui seusai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya.

Lebih lanjut, Risma memberikan solusi bahwa Jalan Kalianak seharusnya dilakukan perbaikan besar, tidak seharusnya hanya ditambal kecilkecil alias tambal sulam saja. ‘’Harusnya jalan dicor karena bebannya berat, yang lewat situ truk besar-besar. Karena kalau untuk penambalan kecil Pemkot Surabaya sudah melakukan. Yang harus dilakukan adalah peningkatan jalan yakni dengan

dicor karena konstruksinya memang sudah waktunya ditingkatkan,’’ tutur Risma.

Ditambahkan oleh Risma untuk saat ini pihaknya akan terus melakukan kordinasi dengan pusat. ‘’Ya nanti saya ngomong ke Pak Menko karena saya ada undangan kesana. Selain itu saya sudah 3 kali kirim surat ke pemerintah pusat terkait hal ini,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui Jalan Kalianak rusak terus-menerus dan menimbulkan banyak korban jiwa. Hal tersebut membuat warga Greges, Kalianak, dan Morokrembangan melakukan aksi demo di Jalan Kalianak, Senin (22/2).

Aksi yang dilakukan oleh ratusan warga yang terkumpul dari tiga desa ini dimulai pukul 09.00.

Mereka bersama-sama meluapkan kekesalan mereka, dengan berteriak dan meminta kendaraan berat untuk memutar arah. n dre

Sosok Egaliter yang Dikenal Suka Blak-blakan l Sambungan hal 1

mor lama. Dalam sepekan Cak Nur masih selalu mengunggah kegiatannya di facebook.

“Jangan kuatir, saya tidak menggunakan ajudan atau staf untuk menjawab pendapat dan komentar masyarakat.

Saya sendiri yang mengunggah dan memberi komentar di facebook,” ucapnya.

Dengan begitu ia bisa membaca serta mengetahui apa yang dimaui masyarakat Sidoarjo. Cara ini sebagai metode melibatkan pastisipasi masyarakat untuk urun rembug membangun Sidoarjo.

Pendekar Pagar Nusa yang meniti karirnya selama 12 tahun sebagai anggota DPRD Sidoarjo ini dikenal suka bicara blak-blakan, langsung ke pokok persoalan dan cepat memberi solusi. Selama menjadi wakil rakyat, Cak Nur mengaku banyak mengetahui persoalan

anggaran. Dengan memahami berbagai persoalan anggaran, ia mengaku bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang baru sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.

Untuk mendekatkan diri dengan pekerjaannya, Cak Nur lebih memilih menempati Rumdin Wabup Jl Sultan Agung yang berada di samping pendopo kabupaten. Tetangga dekat Rumdin itu adalah pendopo kabupaten. Padahal sudah 15 tahun Rumdin dibiarkan melompong. Saiful Ilah saat 10 tahun menjadi wabup tidak pernah menempati rumah itu. Begitu juga Hadi Sutjipto, wabup lama selama 5 tahun juga tidak pernah menghuni.

Rumorpun menyebar, hanya orang berani saja yang berani menempati Rumdin. Kenapa?

Konon Rumdin itu sudah dihuni banyak mahluk halus. “Karena lama tidak dihuni, rumah kosong biasanya dihuni mahluk lain,” ujar seorang warga.

Cerita aneh itu dibumbui dengan adanya pohon beringin yang cukup besar yang persis tumbuh di halaman Rumdin.

Namun Cak Nur, punya alasan sendiri untuk menempati Rumdin. Bahwa keputusan menempati Rumdin karena bila pulang ke kediamannya di kawasan Janti, Kecamatan Waru terlalu jauh dan tidak strategis untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.

Bila pulang ke Janti terlalu jauh, dia khawatir tidak bisa maksimal melayani masyarakat Sidoarjo. “Kalau di Rumdin kan enak, sewaktu-waktu bila ada warga yang membutuhkan bisa langsung bertamu ke sini.

Tak hanya itu di sini lokasinya strategis kalau mau berkantor di Pendopo tinggal jalan kaki, kalau mau berkantor di Pemkab dekat sekali tidak sampai 2 menit,” katanya.

Dia juga mengaku siap bila sewaktu-waktu dibutuhkan

masyarakat yang bertamu ke kediamannya itu untuk menceritakan keluh kesah masyarakat mengenai kinerja Pemkab Sidoarjo.

Sementara itu Dadang warga yang tinggal tepat di depan Rumdin mengaku senang dengan ditempatinya Rumdin yang sudah 15 tahun tak berpenghuni itu. ” Akhirnya Rumdin ditempati, jadi ramai nanti pastinya. Dan kata Cak Nur tadi apabila ada keluhan tentang pelayanan SKPD atau yang lain menyangkut kinerja Pemkab Sidoarjo bisa dilaporkan atau dicurhatkan ke dia. Kan enak kalau kita bisa curahkan keluh kisah kita langsung ke Wakil Bupati,” harapnya.

Saat ditemui di ruang kerjanya, di hari pertamanya, Cak Nur langsung mendapat masukan soal minimnya bantuan sosial untuk yatim piatu. Saat ini bantuan sosial untuk yatim

piatu Rp 2,5 miliar. Dengan asumsi satu hari satu yatim piatu memperoleh bantuan Rp 3 ribu. Jumlah ini dinilai sangat minim. “Barusan saya mendapat masukan dari pengurus yatim piatu di Sidoarjo, tentang besaran bantuan yatim piatu,” katanya.

“Kita bertandang ke Wabup Sidoarjo, selain memberitahukan keberadaan kami, juga sekaligus mohon dukungannya,” ucap Ketua FLSKA H Syakir.

“Masukan forum seperti ini sangat bagus dan memang dibutuhkan untuk membantu kerja pemerintah daerah,” jelas Cak Nur. Masukan sebanyak-banyaknya ini dibutuhkan karena masyarakat luas yang mengetahui kondisi di luar. Karena itu Cak Nur akan menggunakan saran dan masukan yang produktif ini untuk membangun Sidoarjo ke depan. *

12

Rabu Wage, 24 FEBRUARI 2016

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Advokasi Standar Usaha Sarana Pariwisata Jawa Timur Tahun 2016 Dalam Rangka Percepatan Sertifikasi Usaha

Seluruh Pengusaha Sarana Pariwisata Harus Bersertifikasi Usaha Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengimbau seluruh pengusaha sarana pariwisata yang belum melangsungkan sertifikasi agar segera melakukan sertifikasi usaha.

Sertifikasi usaha wajib dimiliki pengusaha sarana pariwisata.

H

al ini juga berkaitan dengan pemberlakuan Perdagangan Bebas di Kawasan ASEAN atau dikenal dengan istilah ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016 ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha dibidang industri pariwisata.

Untuk itu dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu atau wisatawan seusai dengan standar usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Disbudpar Jatim, Drs Handoyo MSi Dr H Jarianto MSi saat membacakan sambutan Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi dalam kegiatan Advokasi Standar Usaha Sarana Pariwisata Jawa Timur Tahun 2016 dalam rangka percepatan sertifikasi usaha di Graha Wisata, Surabaya, Selasa (23/2).

“Sebagus apapun daya tarik wisata yang kita miliki, pasti akan sulit untuk berkembang jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Bukan hanya trans-

Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Disbudpar Jatim, Drs Handoyo MSi mewakili Kadisbudpar Jatim bersama Asdep Industri Pariwisata dengan jajaran Disbudpar Jatim sebelum membuka kegiatan Advokasi Standar Usaha Sarana Pariwisata Jawa Timur Tahun 2016

portasi namun akomodasi dan konsumsi menjadi bagian yang vital dalam suatu perjalan wisata. Masyarakat kita telah menangkap peluang usaha sarana pariwisata tersebut,” katanya.

Hal ini terbukti dengan pesatnya pertumbuhan usaha sarana pariwisata sepanjang 2015, seperti jumlah hotel bintang dan non bintang sebanyak 1.243 unit terdiri dari hotel bintang 125 unit dan 1.409 unit non bintang. Selain itu juga restoran dan rumah makan 2.930 unit terdiri dari usaha restoran 1.145 unit dan rumah makan 1.785 unit. Dikatakannya, banyaknya hotel dan restoran yang baru maka akan membuat wisatawan bebas dalam memilih yang seusai dengan kebutuhannya dan budget yang dimiliki. “Bagi pengusaha, hal ini meru-

Asdep Industri Pariwisata dan Ketua BPD PHRI Jatim ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Advokasi Standar Usaha Sarana Pariwisata Jawa Timur Tahun 2016.

pakan tantangan untuk memberikan produk dan pelayanan yang terbaik. Tidak jarang pengusaha melakukan segala cara untuk meningkatkan kunjungan tamu,” katanya.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan kalau saat ini sudah tidak perkenankan menggunakan istilah ‘setara’ untuk menunjukkan kelas klasifikasi usaha. Misalkan saja, hotel ‘setara’ bintang. Hal ini tertuang dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bahkan, pada pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/atau ‘seolaholah’. “Pada huruf A dijelaskan bahwa ‘seolaholah’ barang/jasa tersebut telah memenuhi dan/

atau memiliki potongan harga, harga khusus standar mutu tertentu, “ ujarnya.

Begitupula pada pasal 4 huruf C tentang hak konsumen yaitu bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Untuk itu, Disbudpar Jatim juga mengimbau pengusaha sarana pariwisata agar segera mengurus sertifikasi usaha atau TDUP (tanda daftar usaha pariwisata). Pasalnya ada peraturan tentang sertifikasi usaha yang tercantum dalam Permen Parekraf nomor 53 tahun 2014 yang diubah dengan PM nomor 6 tahun 2014 tentang standar usaha hotel, Permen Parekraf nomor 25 tahun 2015 tentang standar usaha Motel, Permen Parekraf nomor 11 tahun

Kegiatan ini diikuti peserta baik dari kalangan pengusaha sarana pariwisata dan perwakilan Disbudpar kabupaten/kota di Jatim

Pentingnya Sertifikasi Dalam Daya Saing MEA

PHRI Ingatkan Anggota Urus Sertifikasi Usaha

Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diawali mulai tahun 2016 ini, memiliki TDUP dan sertifikasi usaha maupun sertifikasi profesi merupakan hal yang sangat penting bagi pengusaha sarana pariwisata, sebagai upaya daya tahan saing dalam menghadapi tingkat persaingan ke depan yang ketat.

Kabid Administrasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata – Kementerian Pariwisata, Drs. Partono, MM, yang menjadi nara sumber utama dalam sosialisasi mengatakan, salah satu program kebijakan industri pariwisata menghadapi MEA adalah kebijakan strandarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata bagi para pengusaha pariwisata. Didalam kebijakan ini terdapat tata daftar usaha pariwisata (TDUP), standar usaha, pedoman penyelenggaraan sertifikasi usaha dan regulasi terkait. “ Dengan adanya TDUP ini proses pengajuan usaha pariwisata lebih singkat waktunya dan tidak dikenakan biaya. Keuntungannya salah satunya lebih prestise, karena udah diakui Drs. Partono, MM oleh pemerintah,” kata Partono.

Dikatakan Partono, dasar hukum UU no 10/2009 tentang kepariwisataan pada pasal 15 ayat 1 dan 2 sudah tertulis bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata maka pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan peratutan menteri. Industri wisata, kata Partono, merupakan kumpulan usaha terkait menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan nusantara maupun mancanegara jadi ada ada standarstandar usaha yang harus dipenuhi.

“Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan sesuai standar, hak informasi mengenai daya tarik wisata, perlindungan hukum, keamanan, asuransi dan lainnya karena itu setiap pengusaha berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai regulasinya,” ungkapnya.

Saat ini standar usaha disusun dengan Peraturan Menteri dan ada 13 bidang atau 56 sub jenis usaha yang menerapkan standar usaha.

Sedangkan untuk sertifikasi usaha pariwisata di lakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) pariwisata dan untuk standar kompetesi profesi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pariwisata ( LSP).

Partono mengatakan bahwa standar usaha pariwisata harus mendapat perhatian karena dimana wisatawan berada maka factor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kebersihan yang menjadi perhatian utamanya. “Tujuan standarisasi maupun sertifikasi usaha pariwisata untuk menjamin kualitas produk yang memenuhi kebutuhan wisatawan sebagai konsumen, membverikan perlindungan kepada semua pihak, meningkatkan kualitas pelayanan hingga akhirnya meningkatkan produktivitas usaha pariwisata,” katanya. Q rac*

Dalam persaingan global di era AEC (ASEAN Economy Community), standarisasi kompetensi sumberdaya manusia dan usaha menjadi faktor penentu memenangkan persaingan agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Menilik hal itu, Ketua BPD PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Jawa Timur, M Soleh mengingatkan agar seluruh pengusaha sarana pariwisata baik itu hotel dan restoran segera mensertifikasi usahanya dan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusianya.

“Sertifikasi usaha ini sudah merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, meskipun sosialisasi yang dilakukan saat ini masih kurang. Sosialisasi harus dilakukan baik skala provinsi hingga kab/kota,” katanya.. Soleh menjelaskan, program kerja PHRI untuk meningkatkan standar kompetensi dan usaha anggota untuk memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. “Manfaat sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan usaha untuk meningkatkan standar manajemen, pelayanan dan M Soleh produk usaha agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan revenue,” katanya. Dikatakan Soleh, kegiatan PHRI Jatim dalam mendukung akselerasi standarisasi usaha hotel dan restoran diantaranya dengan sosialisasi standar usaha dan kompetensi SDM dalam setiap rapat kerjasama dengan LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) dan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).

Selain itu juga ada kegiatan pelatihan standar usaha dan kompetensi SDM (sumberdaya manusia) bagi anggota PHRI, fasilitasi anggota PHRI Jatim ikut dalam uji kompetensi SDM, fasilitasi anggota PHRI Jatim ikut dalam pelatihan auditor hotel dan restoran, mengadakan uji kompetensi bagi siswa lembaga pendidikan ( SMK, Akademi, Universitas ) se Jatim, dan terakhir melangsungkan MoU (penandatanganan kesepakatan bersama, red) dengan LSU dan LSP. Disisi lain, Soleh mengatakan, ada beberapa kendala dan hambatan dalam akselerasi standarisasi usaha hotel yang masih dijumpai, diantaranya pemahaman yang kurang baik oleh para pengusaha akan pentingnya sertifikasi usaha dan para tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi. Selain itu, kesadaran pengusaha dan tenaga kerja yang masih rendah, biaya sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan usaha yang cukup tinggi terutama bagi hotel non bintang, homestay, rumah makan baik itu pengusaha kecil/menengah, manfaat sertifikasi usaha belum dirasakan langsung oleh pengusaha dalam meningkatkan kinerja usahanya, hingga pengaruh sertifikasi terhadap kinerja tidak signifikan karena belum bersifat mandatory.

“Untuk itu, sosialisasi harus tetap dilakukan pada seluruh pengusaha sarana pariwisata ini agar mereka juga bisa mengetahui proses dan jika ada kendala bisa dicarikan untuk jalan keluar yang terbaik. Peraturan sudah berlaku maka sanksi juga akan berlaku,” katanya. Berkaitan dengan pernyataan Kemenpar mengenai bantuan sertifikasi usaha terhadap pengusaha melalui subsidi, Soleh mengatakan, harus ada regulasi yang jelas diantaranya bisa berupa peraturan daerah. Pasalnya, pemerintah memberikan subsidi harus ada dasar hukum yang jelas. Q rac*

2014 tentang standar usaha restoran, dan Permen Parekraf nomor 12 tentang 2014 tentang standar usaha rumah makan. Selain itu peraturan itu juga ditindaklanjuti dengan Pergub nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel dan Pergub nomor 56 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan usaha restoran. “Sertifikasi usaha ini sangat penting dilakukan karena untuk menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu serta memberikan perlindungan pada tamu, pengusaha, tenaga kerja, dan masyarakat baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan serta pelestarian lingkungan hidup,’ paparnya.

Kegiatan advokasi standar usaha sarana pariwisata 2016 ini, lanjutnya, selain memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, tetapi juga memberi dorongan kepada para pelaku usaha pariwisata untuk bisa meningkatkan kualitas produk pelayanan dan pengelolaan teruatama bergerak dibidang usaha hotel, motel, restoran, dan rumah makan dengan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi seusai dengan ketentuan yang berlaku. “Kegiatan ini diharapkan terciptakorrdinasi dan sinergitas serta ada kesamaan langkah dalam mempercepat penanganan standarisasi usaha baik pemerintah kab/kota, dinas atau lembaga maupun asosiasi terkait lainnya,” katanya. Q rac*

20 Kab/Kota Sudah Lakukan TDUP Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 20 Kab/kota sudah menerapkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Penerapan TDUP dari masing-masing kab/kota berbeda-beda, diantaranya menerbitkan perda, perbup/wali, atau mengambil langsung kebijakan yang dikeluarkan Kemenpar. Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Disbudpar Jatim, Drs Handoyo MSi mengharapkan 18 kab/kota yang belum menerapkan TDUP harus segera merealisasikan, sebab kewajiban TDUP sendiri sebenarnya sudah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu.

“Diharapkan, semua kab/kota di Jatim bisa melaksanakan TDUP khususnya dengan menerbitkan peraturan daerah. Adanya peraturan daerah, maka daerah bisa menambahkan poin khusus diantaranya mengenai sanksi. Sehingga tidak 100 persen mengadopsi Permen namun disesuaikan dengan kondisi daerah,’ ujarnya.

Dikatakan Handoyo, salah satu persyaratan sertifikasi adalah TDUP. TDUP juga diperlukan dalam rangka penerapan sanksi kepada para pelaku usaha pariwisata yang tidak Drs Handoyo MSi melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata atau tidak sesuai standar.

“TDUP merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka peningkatan daya saing usaha pariwisata.

Standarisasi tidak bisa dilakukan kalau belum ber TDUP,” katanya.

Berkaitan dengan kegiatan advokasi standar usaha sarana pariwisata Jatim dalam rangka percepatan sertifikasi usaha, Handoyo mengatakan, pihaknya sudah menyebarkan kuisioner untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para pengusaha sarana pariwisata.

Harapannya, ada jalan keluar bagi pengusaha yang mempunyai kendala dalam mengurus sertifikasi usaha atau kompetensi profesi.

“Di kuisioner terdapat pertanyaan sudah atau tidak ber TDUP beserta alasannya. Ini penting bagi Pemprov mengetahui masalah yang ada. TDUP sudah berjalan tapi ada yang tidak mau melakukan standarisasi,” katanya.

Dikatakannya, manfaat jika sudah ber TDUP maka akan ada kemudahan misalkan memperoleh tender dari pemerintah misalkan rapat hotel atau MICE (meeting, insentive, convention, dan exhibition) hingga kemudahan mendapatkan pinjaman dari bank.

“Jika tidak ber TDUP maka akan susah mendapatkan berbagai kemudahan dan manfaatnya,” katanya.

Sekedar diketahui, Kemenpar mencatat, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia baru 25% yang menerapkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP. Padahal, masa peralihan ketentuan TDUP berakhir pada Oktober tahun ini. Dikabarkan juga kalau kepala daerah bisa terancam sanksi jika tak memenuhi ketentuan TDUP hingga batas waktu yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang No 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Q rac*

Peserta baik dari kalangan pengusaha sarana pariwisata dan perwakilan Disbudpar kabupaten/kota di Jatim nampak antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.