Binder23feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Perlindungan petani garam memang harus tercantum dalam aturan, sementara hasil revisi Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang impor garam menghapus perlindungan petani garam itu,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Disperindag Sumenep Saiful Bahri

Selasa Pon, 23 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

23 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Silaturahim Pangdam dengan Forpimda dan Ketua Serta Sekretaris BEM PTN PTS se-Jatim di Balai Kartika Kodam V/Brawijaya

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 Sosialisasi e-Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD Pemprov Jatim di Graha Wicaksana Praja Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Gubernur Lantik Kepala Balitbang Jadi Pj Bupati Pacitan

Warga Tiga Desa Blokade Jalan Kalianak Surabaya, Bhirawa keadaan sepanjang Jalan Kalianak memang cukup parah.

Banyak jalan berlubang yang menyebabkan pengendara motor kerap terjatuh. Ditambah lagi lubang-lubang yang tergolong dalam tersebut digenangi air saat hujan tiba.

Alhasil, tak sedikit korban tewas di lokasi kejadian.

Hal inilah yang membuat warga Greges, Kalianak dan Morokrembangan turun ke jalan untuk menghadang ken-

daraan berat untuk memutar arah. Aksi ini membuat akses jalan Kalianak ditutup mulai pukul 09.00 hingga 11.00.

Kendaraan yang dibolehkan melintas hanya roda dua serta mobil angkutan yang tergolong kecil.

Ketua RW 1 Kalianak, Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, Tri Muryanto mengatakan, warga sepanjang Jalan Kalianak

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim Dr Ir Priyo Dharmawan MSc menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pacitan. Pelantikan ini harus dilakukan sebab masa tugas Bupati Pacitan Drs Indartato MM dan Wabup Pacitan H Soejono berakhir pada 21 Februari 2016.

Pelantikan yang dihadiri Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, Forkopimda Kabupaten Pacitan dan kepala SKPD Pemprov Jatim ini diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/2) malam. Menurut Gubernur Soekarwo, pelantikan harus dilaksanakan malam hari karena Senin siang ada rapat di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo.

 ke halaman 11 gegeh/bhirawa

Sejumlah warga memblokade kendaraan yang melintas di Jalan Kalianak, Senin (22/2).

Warga tiga desa yakni Greges, Kalianak dan Morokrembangan kemarin menggelar demo sebagai puncak kekecewaan mereka atas rusaknya kondisi jalan penghubung SurabayaGresik selama ini.

Banjir di Pasuruan Makin Meluas, Warga Keluhkan Gatal dan Demam trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim Dr Ir Priyo Dharmawan MSc menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pacitan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/2) malam.

Luas Pembangunan Bandara Purboyo Malang Capai 600 Hektare Pemprov, Bhirawa Rencana Pemprov Jatim yang ingin membangun bandara baru di Malang terus dimatangkan.

Seperti dalam pertemuan antara pemprov bersama perwakilan marinir TNI Angkatan Laut di Kantor Gubernur Jatim, Senin (22/2), terungkap jika luas bandara baru nanti mencapai 600 hektare.

“Kita sudah sepakat dengan TNI AL, nanti bandara baru ini akan kita bangun di dekat laut di Malang Selatan. Sekarang kita terus melakukan

Pasuruan, Bhirawa Banjir di Pasuruan kian meluas akibat luberan tiga sungai yakni Welang, Gembong dan Petung. Apalagi Sungai Welang yang berada di perbatasan Kota dan Kabupaten Pasuruan belum surut hingga, Senin (22/2) pagi.

Kini, sebagian besar warga mulai mengeluhkan terserang penyakit kulit yakni gatal-gatal dan demam akibat terlalu lama berendam di air yang menggenangi rumahnya.

Korban banjir, Ima Liana (48), warga RT 2 RW 1, Dusun Karang Asem, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan mengeluhkan penyakit gatal-gatal dan demam yang menyerang dirinya maupun keluarga.

Minimnya air bersih, ditambah kondisi lingkungan yang masih kotor menjadi faktor utama penyebab penyakit itu. Apalagi sampai kemarin rumahnya masih tergenang air. “Kami mulai terserang

penyakit gatal-gatal, terutama di bagian kaki. Saat ini kami kesulitan mendapatkan suplai air bersih lantaran hampir seluruh sumur masih terendam air banjir. Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa kami menggunakan air sumur bercampur lumpur untuk mandi dan cuci pakaian,” ujar Ima Liana kepada Bhirawa di lokasi, Senin (22/2) pagi.

Pertahankan Wewenang Pengelolaan SMA/SMK

Wali Kota Surabaya Lobi Presiden

 ke halaman 11

Prihatin Toilet Kotor BUPATI Jember Faida menyoroti kotornya toilet di lingkungan Kantor Pemkab Jember. Tak tanggung-tanggung hal itu disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah ruangan dan sarana kantor pemkab setempat.

“Yang paling memprihatinkan toilet, padahal toilet itu adalah wajah kita semua,” kata Faida usai melihat s e jumlah fasilitas u m u m dan ruangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jember, Senin (22/2).

Pada hari pertama masuk Kantor Pemkab Faida

 ke halaman 11

Sentil..  Pasar Tradisional Terjepit Pasar Modern  Di saat ekonomi sulit, pasar tradisional lebih disukai  Satpol PP Klaim Sudah Tutup Tempat Mangkal LGBT  Agenda internasional harus dilawan dengan iman  Permendag Dinilai Tak Lindungi Petani Garam  Kalah lobi dengan pengusaha dan asing

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Wali Kota Surabaya Dr (HC) Tri Rismaharini memberikan motivasi kepada ribuan siswa gabungan SMA Komplek di halaman SMAN 2 Surabaya, Senin (22/2).

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya benar-benar tidak rela jika pengelolaan pendidikan menengah SMA/ SMK diambil alih Pemprov Jatim. Berbagai upaya pun dilakukan demi mempertahankan wewenang ini. Tidak hanya melalui jalur hukum, melainkan juga lobi kepada presiden.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui, pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, Risma juga telah melobi presiden agar SMA/SMK Surabaya tetap di bawah kewenangannya. “Presiden sudah menyambut baik hal ini. Intinya, kualitas pendidikan jangan sampai semakin turun,” tutur

 ke halaman 11

Anggaran Pilgub Diprediksi Rp 800 Miliar - Rp 1,4 Triliun KPU Jatim, Bhirawa Dana anggaran Pilgub Jatim 2018 diprediksi mencapai Rp 1,4 triliun jika seluruh kebutuhan 38 kabupaten/kota ditanggung seluruhnya oleh Pemprov Jatim. Namun jika bisa sharing dengan 18 kabupaten/ kota yang bersamaan menyelenggarakan Pilkada serentak 2018, biaya Pilgub bisa diminimalisir di bawah Rp 1 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU Jatim Eko Sasmito usai menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jatim dan Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim di ruang Komisi A DPRD Jatim.

“Kalau seluruh biaya kabupaten/kota ditanggung provinsi, biaya Pilgub Jatim 2018

 ke halaman 11

Kantor PDAM Sidoarjo Digeledah Kejaksaan Sidoarjo, Bhirawa Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo akhirnya melakukan penggeledahan dan penyegelan terhadap ruang ketiga direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Yakni ruang Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Operasional serta penggeledahan terhadap ruang Kabag Umum terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 8,9 miliar.

Agar data tidak dihilangkan oleh yang bersangkutan, pada Senin (22/2) sekitar

 ke halaman 11

Memasyarakatkan Gateball di Jatim

Olahraga Rekreasi Mudah dan Murah, Pengprov Jatim Resmi Dilantik Dimainkan dua tim yaitu tim merah dan tim putih, di mana masingmasing tim terdiri atas lima pemain. Tim merah memegang bola ganjil (1,3,5,7,9) sedangkan tim putih memegang bola genap (2,4,6,8,10).

Tim merah memukul bola terlebih dahulu lalu diikuti tim putih sesuai urutan nomor bola. Bola dipukul melewati tiga gawang (gawang 1 sampai 3) dan menyelesaikan permainan bila telah menyentuh goalpole. Pemenang ditentukan oleh jumlah total nilai yang diperoleh selama 30 menit waktu permainan.

Zainal Ibad – Kota Surabaya Demikian ilustrasi cara bermain permainan gateball, sebuah olahraga baru yang kini sedang merambah di Indonesia dan Jatim.

Banyak yang menyebut gateball bukanlah permainan biasa, karena gabungan dari tiga olahraga yakni golf, biliar dan catur.

Namanya saja permainan yang baru masuk ke Indonesia 10 tahun yang lalu, kepengurusannya di Ja-

tim pun baru dibentuk dan dilantik pada, Jumat (19/2) malam di Hotel Shangri-La Surabaya. Yang mendapat mandat untuk menjadi ketua adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT. Olahraga gateball ini dicip-

 ke halaman 11

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM didampingi Ketua Pergatsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT mencoba permainan gateball di sela-sela pelantikan pengurus Pergatsi Jatim.

SURABAYA

2

Selasa Pon 23 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

DPRD Siapkan Raperda Blacklist Kontraktor Tingkatkan Serapan dan Kualitas DPRD Surabaya, Bhirawa Upaya meningkatkan serapan anggaran, khususnya pada program fisik bakal terus didorong. Komisi C bahkan menelurkan gagasan untuk mem blacklist rekanan yang tidak bisa menyelesaikan proyeknya tepat waktu.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri berpendapat bahwa rendahnya serapan di beberapa SKPD yang dibidangi berawal dari proses menuju lelang, yang dimulai dari bidang perencanaan.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari tugas dewan

di bidang pengawasan untuk mendorong angka penyerapan sekaligus memperbaiki kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para kontraktor.

“Kami ingin mengetahui hasil proses lelang ditahun awal 2016, agar kami memiliki keyakinan bahwa hasil kinerja bidang pe-

rencanaan benar-benar sudah matang, dan kami juga akan memanggil para pemenang lelang, apakah hasil lelang yang dimenangkan sudah tidak ada lagi kendala, dengan demikian kami bisa mengetahui sejak awal hasil pelaksanaannya,” ucapnya usai rapat dengan pendapat dengan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. (22/2) Dia mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui yang sebenarnya, apa dan siapa yang menjadi kendala pelaksanaan proyek yang berakibat terhadap kualitas dan rendahnya tingkat

penyerapan. “Jangan hanya kontraktor yang selalu di persalahkan” tambahnya.

Komisi C juga meminta kepada bidang perencanaan d a n Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tidak melaksanakan lelang terhadap pekerjaan yang memang sulit dikerjakan dimusim penghujan, di atas bulan sepuluh, seperti saluran, box culvert dan jalan.

Politisi PDIP dengan jabatan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya ini juga meminta kepada ULP untuk mulai menyoroti peserta lelang secara per-

sonal, bukan hanya bendera (badan hukum).

“Sangsi blacklist yang diterapkan jangan hanya kepada bendera yang digunakan, tetapi ULP sudah harus membuat catatan khusus terhadap personil (pelaku) yang sebenarnya, karena dengan demikian pelaksanaan proyek fisik bisa terlaksana sesuai rencana, baik waktu maupun kualitasnya,” tandasnya.

Meskipun merupakan wacana lama, saat ini Syaifudin terkesan serius untuk segera membuatkan Perda inisiatif terkait sangsi

Black List, agar pelaksanaannya tidak hanya diberlakukan terhadap benderanya saja, tetapi juga berlaku terhadap pelaku didalamnya secara personal.

“Undang-Undang tidak melarang jika daerah membuat aturan tambahan dalam bentuk Perda terkait sangsi Black List, karena ini menyangkut otoritas pengelolaan anggaran daerah, apalagi untuk tujuan yang baik, yakni mendapatkan kontraktor pelaksana yang benar-benar mampu dan bisa dipertanggungjawabkan hasil pekerjaannya,” Q gat terangnya.Q

Upacara Bendera Minggu Militer

Danrem 084 BJ Beri Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi Surabaya, Bhirawa Upacara bendera minggu militer di Makorem 084 Bhaskara Jaya, Senin (22/2) nampak berbeda dengan diselingi acara penghargaan oleh Komandan Korem (Danrem) 084 Bhaskara Jaya Kolonel Czi Denny Herman, terhadap prajurit Korem 084 BJ yang berprestasi.

Pada sambutannya, Danrem merasa bangga kepada prajurit dan PNS Korem 084 Bhaskara Jaya yang memiliki semangat dan moril tinggi sehingga menghasilkan beberapa prajurit berprestasi. Betapa tidak, baru satu bulan menjabat sebagai Danrem, Denny Hermasn sudah disuguhi dengan prestasi yang dimiliki prajuritnya.

Adapun prestasi yang dilakukan prajurit Korem 084 BJ diantaranya yakni, mendapat medali emas pada kejuaraan Yongmoodo Pangdam Cup yang dilaksanakan di Malang. Selanjutnya, terdapat empat anggota Kodim 0829 Bangkalan yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba di Bangkalan.

“Saya sangat mengapresiasi dan bangga atas prestasi tersebut. Dengan minimnya kesempatan untuk berlatih dan mengikuti beberapa turnamen kejuaraan, prajurit Korem menunjukkan semangatnya dan dedikasi tinggi terhadap satuannya. Ini terbukti dari kejuaraan Yongmoodo, prajurit kami mengalahkan beberapa prajurit

tam/bhirawa

Ruang Ujian Nasional Perbaikan (UNP) di SMAN 2 melompong. Hanya satu siswa yang mengikuti ujian dengan metode berbasis komputer itu.

Sia-sia, Gelaran UN Perbaikan SMA/SMK Dihadiri Sedikit Peserta

bed/bhirawa

Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Czi Denny Herman saat memberikan penghargaan kepada prajurit yang berprestasi, Senin (22/2). yang sudah terlatih terutama moodo Pangdam Cup. “Ini terkekompakan dan kekeluargaan dari satuan Batalyon maupun masuk prestasi yang membangbersama rakyat.

Bantuan tempur,” kata Danrem gakan bagi satuan tugasnya,” “Jadilah prajurit yang dicintai 084 Bhaskara Jaya Kolonel Czi ungkap Danrem. rakyat dan merakyat. Jaga nama Denny Herman, Senin (22/2).

Selanjutnya, Danrem meminta baik diri sendiri, orang tua, dan Selain itu, Danrem juga bangga prajurit harus baik-baik dengan nama baik satuan. Jauhi pelaterhadap Letkol Inf Sunardi Ismasyarakat serta menciptakan ngaran seperti Disersi, THTI, tanto, Sertu Moh Cahya, Serda suasana harmonis dan menjadi Penyalahgunaan narkoba dan Moh.Zainul Arifin dan Serma Nur contoh dalam kesederhanaan. barang-barang telarang. Teruslah Wasisno yang telah berprestasi Selain itu, prajurit harus bermensyukuri atas pemberian Allah dalam menggagalkan dan mesahaja terhadap rakyat, dan jaSWT, karena rasa syukur itu akan nangkap Begal motor, serta Juara ngan menyakiti maupun menakuti membuka jalan hidup kita untuk I Menembak dan Juara I Yonghati rakyat, serta tingkatkan lebih baik,” pungkasnya.Q bed

PANGGUNG BIROKRASI

Jelang Munas Partai Golkar, Sejumlah Caketum Berebut Dukungan di Jatim Surabaya, Bhirawa Setelah Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham kini giliran mantan Ketua DPR RI, Stetya Novanto yang mengundang seluruh DPD II Partai Golkar se-Jatim untuk bersillaturohim meraih dukungan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya digelar pada April mendatang.

“Silaturahim kali ini untuk menyolidkan kader partai di Jatim, sekaligus sebagai langkah dirinya maju Ketum. Karena jatim adalah daerah asalnya yaitu Surabaya, sehingga wajib hukumnya mengawali langkah dari daerah asal,”tegasnya, Senin (22/2).

Mantan ketua DPR RI ini menambahkan seandainya dia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maka dirinya akan mengundurkan diri sebagai Ketua Fraksi Golkar agar bisa full time bekerja untuk partai. Dan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan demokratis.

Di sisi lain politisi yang menjabat sebagai bendhara umum ini juga mengandeng Zainudin Amali mantan Sekjen partai golkar kubu Agung Laksono yang juga mantan ketua DPD Partai Golkar Jatim dalam mendapatkan dukungan di Q cty Jatim.Q

BKOW Pencegahan Penyebaran LGBT Mulai dari Keluarga Surabaya, Bhirawa Permasalahan terkait LGBT [Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender] yang saat. Ini sedang marak diperbincangkan masyarakat membuat Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jatim angkat bicara.

Ketua Umum BKOW Jatim yang kebetulan juga isterri wakil gubernur Jawa Timur Fatma Saifullah Yusuf,”Yang paling dan utama untuk membebtengi itu semua adalah rumah tangga seb agai mdrasah pertama dan utama dalam memberikan pendidikan,”ungkapnya Senin (22/2) kemarin.

Permasalahan LGBT lanjutnya, harus menjadi tanggung jawab kita semua karena perkembangan LGBT yang sede-

mikian cepatnya ini jika tidak menjadi beban kita bersama maka mustahil hal tersebut bisa dibendung.

“Keluarga sebagai garda terdepan punya peranan penting dalam hal pencegahan LGBT tersebut terlebih komunikasi antar keluarga yakni komunikasi orang tua dan anak dan sebaliknya menjadi hal yang utama,” terang Fatma.

Selain itu peran pihak pihak diluar keluarga seperti guru juga punya peran yang cukup penting dalam pencegahan penyebaran LGBT dikalangan murid murid sekolah.

Senada juga disampaikan anggota DPD RI Emilia Contesa yang ditemui di. Surabaya belum

lama , anggota DPD RI mengatakan, bahw, LGBT itu seperti penyakit menular yang lebih jahat daripada penyalah gunaan narkoba dikalangan masyarakat.

Semua pihak mulai orang tua, pendidik, rohaniawan, aparat penegak hukum sampai dengan pemerintah harus serius dalam hal penanganan LGBT ini, Rusia saja yang negara komunis menentang apalagi kita bangsa Indonesia.

“Saya tidak sependapat jika ada yang mengatakan LGBT itu ada karena faktor genetik karena saya punya kenalan yang anaknya menjadi LGBT setelah anak tersebut digerayangi teman sekolahnya saat diadakan kegiatan kemah bersana.” Terang Q ma Emilia.Q

Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) seperti hanya sia-sia saja digelar. Betapa tidak, persiapan matang yang dilakukan sekolah tak disambut meriah peserta ujian. Hal itu tampak saat hari pertama UNP digelar di Surabaya kemarin, Senin (22/2).

Seperti halnya di SMAN 1 Surabaya. Dari 82 peserta yang mendaftar UNP, hanya 15 siswa diantaranya yang melakukan daftar ulang. Ke-15 siswa itu pun dibagi dalam lima hari pelaksanaan ujian. Praktis, di hari pertama ujian kemarin hanya terlihat satu siswa saja yang mengikuti ujian.

“Memang hanya satu siswa yang terdaftar. Besok (hari ini) baru ada empat siswa yang ikut ujian,” ungkap Tri Widodo, proktor UNBK di SMAN 1 Surabaya.

Jumlah peserta ini jelas timpang dengan berbagai persiapan yang sudah dilakukan sekolah penyelenggara. Widodo menyebut, di SMAN 1 Surabaya terdapat lima server untuk melayani siswa. Tiga server utama dan dua server cadangan.

“Satu server bisa menampung 40 siswa dalam satu ruang, tapi yang datang cuma satu,” kata Widodo.

Meski jumlah siswa yang ikut UNP sedikit, Tri tidak mempersoalkan. Sebab, baginya jumlah server yang banyak itu juga diperlukan untuk persiapan UNBK 2016 April mendatang.

Sementara di SMKN 8 Surabaya, dari pendaftar mencapai 81 orang yang hadir dalam UNP di SMK yang berada di kawasan Ambengan Surabaya tersebut hanya tiga peserta.

Di SMAN 2 Surabaya, pendaftar yang hadir juga hanya tiga peserta. Itupun masih ada satu yang terlambat sehingga harus mengikuti ujian di satu ruang sendirian.

Minimnya peserta UNP ini sejatinya sudah bisa diprediksi sejak awal. Dari total pendaftar yang masuk dengan calon peserta yang melakukan daftar ulang sudah terlihat timpang. Sekretaris panitia UN Jatim 2016, Gatot Gunarso menyatakan banyak faktor yang membuat UNP ini sepi. Diantaranya, bertepatan dengan ujian tengah semester di perguruan tinggi.

Selain itu, para lulusan umumnya sudah bekerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini. Seperti diketahui, di Jatim sendiri tercatat ada 12.836 pendaftar UNP mulai dari jenjang SMA, SMK dan Paket C. Sementara yang melakukan daftar ulang hanya 2.726 peserta.

“UN sudah tidak sakral lagi, bukan penentu kelulusan.

Mereka (lulusan) sudah kuliah dan bekerja, jadi merasa tidak perlu lagi ujian perbaikan,” kata Gatot. Kendati demikian, UNP ini tetap harus digelar untuk memfasilitasi siswa yang ingin melakukan perbaikan. “Mungkin lain kali pemerintah harus mengevaluasi terkait jadwal pelaksanaan agar tidak dilakukan pada hari aktif,” kata pria yang juga Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Q tam Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim itu.Q

Penambang Tradisional Lumajang Minta Diberikan Izin Menambang DPRD Jatim, Bhirawa Para penambang pasir tradisional asal Lumajang, mendesak agar mereka segera diberikan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di sejumlah desa. Sebab, selama ini aktivitas mereka selalu dianggap illegal karena tidak ada izin resmi.

“Karena kami kalau mau nengajukan izin itu selalu dihambat, dan sekarang sudah berhenti di Dinas ESDM Pemprov Jatim,” ujar koordinator penambang tradisional Lumajang, Mansur Hidayat, saat melakukan hearing di DPRD Jatim, Senin (22/2).

Mansur mengungkapkan, dia tidak mengerti mengapa hingga saat ini pihak Dinas ESDM Pemprov Jatim tidak segera mengeluarkan izin tersebut. “Yang saya tahu karena tidak ada rekomendasi dari Bupati Lumajang. Sedangkan, Bupati Lumajang sejak awal tidak berpihak pada

penambang tradisional,” papar Mansur.

Oleh karena itu, Mansur mendesak agar DPRD Jatim bisa memfasilitasi masalah itu.

Sebab, saat ini terdapat 15 ribu penambang tradisional di 20 desa di Lumajang, yang tidak bisa melakukan aktivitasnya karena terkendala izin.

Sementara itu, anggota Pansus Tambang DPRD Jatim Agus Dono mengatakan, selama ini pihaknya sudah berusaha untuk melindungi penambang tradisional. Salah satunya dengan menambahkan sejumlah usulan dalam draf Pergub PertamQ cty bangan.Q

Pj Wali Kota Surabaya ‘Digoyang’ Ucek-Ucek Satpoltik Satuan Polisi Pamong Praja Cantik (Satpoltik) Kota Surabaya semakin menunjukkan Soft skill-nya. Puluhan penegak Perda berparas cantik, Senin (22/2) kemarin berlatih dance dalam perpisahan Penjabat Wali Kota Surabaya Nurwiyatno yang diselenggarakan hari ini, Selasa (23/2) di Gedung Wanita Candra Kirana, Jalan Kalibokor.

Keberadaan petugas perempuan Satpol PP nampaknya ingin meniru efek psikologis dari petugas polwan di Kepolisian. Seorang polisi wanita, dimata masyarakat mempunyai wibawa yang tegas, namun tak meninggalkan kesan kelembutan dan keanggunannya.

Kesan inilah yang ditunjukkan Satpoltik Kota Surabaya dalam menghadapi warganya yang tidak taat aturan. Hal ini lebih mampu membuat masyarakat tak-

luk dan menurut dibanding harus berhadapan dengan wajah keras dan garang.

Salah satu anggota yang mengikuti latihan di Mako Satpol PP Kota Surabaya yang mengatasnamakan Group Satpol Dance, Rista Indriaswari mengatakan, latihan ini gladi kotor dalam acara perpisahan Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno yang telah habis masa tugasnya.

“Latihan dance ini memang dilakukan setiap hari Jumat dan otodidak. Itupun disela

jam istirahat kantor,” kata Rista saat ditemui Bhirawa.

Rista yang juga sebagai admin Pengembangan dan Kapasitas Satpol PP Kota Surabaya menjelaskan, awalnya dulu group dance ini hanya ada lima orang saja.

Namun, semakin banyaknya job dalam mengisi acara Pemkot Surabaya telah merekrut anggota lagi. “Awalnya dulu hanya lima anggota saja yang rutin latihan dance.

Terus kita buka seleksi lagi dari sepuluh orang diambil jadi lima orang,” terangnya.

Perpisahan Pj Wali Kota Surabaya hari ini, menyuguhkan line dance dan Goyang Ucek-Ucek yang diciptakan oleh istri dari Sekda Kota Surabaya. Meski dijadwal kerjanya yang padat, Group Satpol Dance tetap

geh/bhirawa

Puluhan anggota Satpol PP Cantik (Satpoltik) Kota Surabaya latihan dance untuk perpisahan Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno yang diselenggarakan hari ini Selasa (23/2) di Gedung Wanita Candra Kirana, Jalan Kalibokor.

ingin mengembangkan skillnya. Sebab, permintaan untuk mengisi tarian-tarian modern semakin meningkat khususnya di acara-acara Pemkot Surabaya.

“Susahnya itu karena terkendala waktu. Untuk bisa berkumpul itu susah banget, tapi dengan niat temanteman bisa juga untuk mencuri waktu untuk latihan,” paparnya.

Uniknya, setiap ada tanggapan dance di setiap acara, Group Satpol Dance make up sendiri tanpa ada bantuan dari pihak luar. Ditambah lagi, untuk kostum dancenya pun dijahitnya sendiri.

“Mau tampil itu kita juga make up sendiri. Seragamnya juga kita jahit sendiri, kadang juga pakai seragam Q geh Satpol,” jelasnya.Q

SURABAYA

Selasa Pon 23 FEBRUARI 2016

Hujan, Waspadai Anthrax

Kasus Leukemia Naik 20 Persen Surabaya, Bhirawa Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah pasien kanker darah kronik atau leukemia limfoblastik akut (ALL) terus meningkat. Data pasien poli hematologi RSUD dr Soetomo menunjukkan setiap tahun angkanya meningkat hingga 20 persen. Tahun 2015 mencapai 125 orang dari total 865 sejak tahun 2007 tahun lalu.

Kepala Poli Hematologi Anak, RSUD dr Soetomo dr I Dewa Gede Ugrasena, Sp A (K) menjelaskan meningkatnya jumlah pasien kanker anak dengan adanya kebijakan BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial).

Dimana, seluruh warga bisa berobat gratis ataupun berbayar setiap bulan. Dengan adanya BPJS, maka kepedulian masyarakat untuk berobat lebih tinggi karena kaver biaya dan obat-obatan yang ditanggung lebih murah. “Segala umur bisa terkena kanker darah, umumnya mereka usia 0 sampai 5 tahunan,” katanya.

Peningkatan jumlah pasien kanker darah pada anak ini juga karena keterlambatan penanganan. Menurut Ugro, hampir 90 persen anak yang ditanganinya dalam kondisi parah. Dikarenakan, sejak awal para orang tua bahkan dokter yang menangani tidak melakukan cek darah terhadap anak.

Gejala awal anak terkena kanker darah adalah panas naik turun hingga dua mingguan, pucat dan diiringi dengan perdarahan pada kulit. Ukuran perdarahan

3

Pemprov, Bhirawa Pada musim penghujan, peternak khususnya sapi harus benar-benar menjaga kondisi ternaknya, salah satunya yang masih terus diwaspadai yaitu penyakit Anthrax. Dalam pengawasan dan pemantauan terhadap penyakit tersebut, Dinas Peternakan Jatim juga melibatkan seluruh dinas peternakan kab/kota di Jatim.

Pasien kanker darah mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. pada kulit biasanya diiringi dencek darah. Kalau dua dari tiga kogan bintik-bintik darah di kulit. mponen plasma darah seperti leuUntuk perdarahan yang ukurankosit, trombosit maupun eritrosit nya kurang dari 1 mm disebut bermasalah. Harus dirujuk dan parteli. antara 1 hingga 3 mm dispenanganan cepar,” kata Ugra. ebut purpura sedangkan disebut Sebab, kanker darah itu terjadi ekimosis apabila perdarahannya ketika ada pertumbuhan abnormal lebih dari 3 mm. Semakin besar dari komponen sel darah. Setelah perdarahan pada kulit, maka bermutasi cukup cepat, sel-sel itu dipredikasi permasalahan pada akan mengambil alih sumsum tuplasma darah dalam cukup parah. lang serta mendesak sel darah norGejala lain yang juga bisa ditemal. Jika hal itu terus terjadi admukan adalah benjolan atau alah sel-sel di bagian organ tertenpembengkakak pada beberapa tu tidak berfungsi dengan baik. bagian tubuh, mudah memar, nyMisalnya, akan menggangu saluran eri kepala dan muntah, penglihakencing atau lainnya. tan kabur dan penurunan berat “Proliferasinya (pertumbuhan badan secara drastis. sel) sangat cepat. Hitungan detik.

“Seharusnya ketika dalam semMakanya harus ditangani dengan inggu panasnnya tidak turun harus cepat,” kata Ugra.

dna/bhirawa

Selain kanker darah (ALL), anak-anak juga berisiko terkena kanker jenis lainnya seperti tumor solid berupa benjolan di tumor saraf (neuroblastoma) dan tumor mata (retinoblastoma).

Perlu diketahui untuk penyakit Leukemia akut ditandai dengan suatu perjalanan penyakit yang sangat cepat, mematikan, dan memburuk. Apabila tidak diobati segera, maka penderita dapat meninggal dalam hitungan minggu hingga hari. Sedangkan leukemia kronis memiliki perjalanan penyakit yang tidak begitu cepat sehingga memiliki harapan hidup yang lebih lama, hingga lebih dari 1 tahun bahkan ada yang mencaQ dna pai 5 tahun.Q

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM melalui Kasi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Drh. Iswahyudi MP mengatakan kalau sampai saat ini wilayah yang sebelumnya terdapat kasus Anthrax juga terus ada pemantauan.

“Musim penghujan memang perlu mewaspadai adanya penyakit anthrax, sebab bakteri anthrax itu normalnya berada di tanah. Ketika musim penghujan ada banjir atau hujan deras, maka bakteri yang ada dilapisan tanah yang agak dalam pasti tergerus atau terkikis air hujan lalu naik ke atas,” katanya, Senin (22/2).

Sekedar diketahui, pada

Kasus Dugaan Penipuan Ribuan Pedagang Pasar Turi

Kejati Jatim Tunggu SPDP Henry J Gunawan Kejati Jatim, Bhirawa Pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Februari 2016 oleh Direskrimum Polda Jatim. Kini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tinggal menunggu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan penipuan dan penggelapan kepada 3.600 pedagang Pasar Turi, atas nama tersangka Henry Josocity Gunawan.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Mu-

hammad Taufik,dikonfirmasi Bhirawa via seluler, Senin (22/2), mengaku masih menunggu SPDP dari penyidik Direskrimum Polda Jatim.

“Intinya kami menunggu SPDP dari penyidik kepolisian, barulah kita bisa melakukan penyidikan,” kata Andi.

Saat dimintai komentar terkait kasus ini, kepada Bhirawa Andi mengaku bahwa SPDP atas nama Henry J Gunawan sebenarnya sudah pernah diter-

imanya tanggal 10 Maret 2015 lalu. Sesuai data di Kejaksaan, Andi mengatakan bahwa SPDP dari penyidik kepolisian itu tertanggal 29 Januari 2015. Selanjutnya, pada 18 Maret 2015 pihaknya melakukan P16 atau Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana.

Namun, Andi mengaku tidak mendapatkan perkem-

bangan penyidikan dari penyidik kepolisian. Untuk itu, pada 18 Juni 2015 pihaknya mengirimkan P17 (Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada penyidik Polisi. Sayangnya dari P17 itu tidak ada tembusan dari penyidik kepolisian, hingga pada 29 September 2015 SPDP tersebut dikembalikan ke penyidik Polda Jatim.

“Karena sampai dengan batas waktu tidak diserahkan

tahap I nya (berkas perkara, red), terpaksa SPDPnya kita kembalikan ke penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini kami belum menerima pengembalian SPDP tersebut,” terang Andi.

Dengan adanya SPDP tertanggal 29 Januari 2015 itu, apakah Henry J Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan tegas Andi mengiyakan hal itu.

“Pada SPDP terdahulu, dijelaskan bahwa pelakunya

adalah Henry (Henry J Gunawan, red),” tegasnya.

Ditanya terkait prosedur penyerahan SPDP, Andi tidak banyak menjelaskan.

Namun dirinya mengaku, SPDP bisa dikirim setelah terpenuhinya dua alat bukti yang merujuk kepada tersangkanya. “Kalaupun dengan dua alat bukti yang menyatakan bahwa Henry sebagai pelakunya, SPDP itu bisa saja dikirim,” pungQ bed kasnya.Q

akhir tahun 2014 lalu, Jatim tepatnya di Blitar sempat dihebohkan adanya kematian sapi mendadak yang akhirnya diketahui terkena penyakit anthrax. Saat itu, Pemprov Jatim bersama pihak terkait langsung melakukan tindakan cepat penanganan kasus tersebut.

“Jika di daerah itu pernah terjadi kasus anthrax, untuk menghilangkan 100 persen tidak bisa. Namun langkah pencegahan harus dikedepankan, diantaranya melangsungkan tindakan vaksinasi pada ternak yang ada daerah endemis yang juga telah ditetapkan dalam ramalan wabah,” katanya.

Dalam ramalan wabah, biasanya penyakit anthrax bisa timbul pada musim penghujan. Untuk itu, setidaknya satu atau dua bulan sebelum musim penghujan, maka seluruh ternak sapi dilakukan vaksinasi terlebih dulu.

“Kalau pemberian vaksin pada musim penghujan, nantinya tidak akan efektif mengingat vaksin membutuhkan waktu agar bisa melindungi dan memberikan kekebalan pada ternak dari penyakit,” katanya.

Kembali, dikatakannya, kalau partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan dan tingkatkan mengingat masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada kejadian janggal ketika ada hewan ternak ada yang mati menQ rac dadak.Q

Wali Kota Malang HM.Anton, foto bersama keluarga Nurul Zubaidah 51 tahun, dan Waryarto, 58 tahun dan Ny. Samsiah 80 th, usai meninjau pembenahan rumah.

Wali Kota Kunjungi Keluarga Waryanto Pastikan Bedah Rumah HinggaTuntas Keluarga Waryanto yang tiga pekan lalu, atap rumahnya ambrol, mendapat kunjungan langsung Walikota Malang HM. Anton, Senin 22/2 kemarin. Kunjungan tersebut untuk memastikan jika rumah yang berada di Jalan MT Haryono XI-F/ 430 RT 03 RW 03 Kelurahan Dinoyo diperbaiki, hingga tuntas.

Keluarga Waryanto, dan istrrinya Nurul Zubaidah serta orang tuanya Samsiah terlihat sangat senang mendapat kunjungan orang nomor satu di Kota Malang itu.

Wali Kota Malang HM.Anton bersama dengan kepala BPBD Kota Malang J.Hartono saat meninjau perbaikan rumah.

Kepada keluarga ini, Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu, meminta untuk tabah dan bersabar. Rumah yang atapnya Amruk itu akan dibenahi total.

“Atapnya yang jatuh belakang dan kini

Wali Kota HM.Anton berbincang dengan anggota TNI yang memperbaiki rumah warga.

sedang diperbaiki. Atap bagian depan kondisinya juga sudah parah makanya harus diperbaiki juga,”tuturnya.

Apalagi Pemkot Malang saat ini, ada program bedah rumah dari Kementrian Sosial.

Jadi pembenahan itu lanjut Abah Anton harus dilakukan sampai tuntas.

“Program bedah rumah untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, makanya rumah keluarga Pak Waryanto harus dilakukan dengan tuntas, termasuk pembuatan jamban atau kamar mandi,”imbuh Abah Anton.

Keluarga Waryanto sendiri tidak menyangka jika dia mau mendapatkan perhatian dari Abah Anton, bahkan orang tua Waryanto sempat meneteskan air mata, saat Q adv.mut menjabat tangan Abah Anton.Q

Wali Kota Malang HM.Anton menanyakan progres perbaikan rumah warga kepada Lurah Dinoyo A.Haris.

Anggota TNI sedang mengecat rumah Waryanto.

4

OPINI Waspada Mengelola APBD

Tajuk

Banjir Mendorong Inflasi MUSIM hujan 2015 - 2016, masih separuh jalan. Puncaknya pada akhir bulan Pebruari nanti. Namun dampak akibat banjir sudah terasa di berbagai daerah, terutama pulau jawa dan Sumatera. Paling pedih, dirasakan di Jawa Timur. Antaralain pembatalan perjalanan kereta-api) dan pesawat udara.

Serta yang pasti, gagal panen, terutama untuk tanaman buah dan sayur. Dampak banjir juga mempengaruhi arus distribusi dan transportasi berbagai produk pangan.

Saat ini harga buah dan sayur sudah mulai merangkak naik. Seperti musim hujan tahun lalu, dampak (banjir) juga menyebabkan inflasi. Sektor pangan menjadi pendorong utama inflasi. Konon disebabkan musibah banjir yang menjadi pemicu gagal panen dan paceklik. Termasuk kegagalan budidaya ikan. Banjir menyebabkan sektor distribusi mengalami kendala di perjalanan, sehingga memperlambat suplai.

Ujung-ujugnya biaya transportasi naik.

Buah sudah langka di pasar tradisional, atau (jika tersedia) harganya melejit. Begitu pula cabai merah, tomat, kentang, wortel kacang panjang, bayam, serta pisang serta, juga meroket antara 25% hingga 80%. Harus diakui, sayur dan buah-buahan sangat rentan terhadap cuaca. Rentan pula (cepat membusuk) pada saat di-distribusikan melalui angkutan yang terlambat karena banjir. Sudah menjadi adagium perdagangan, bahwa manakala suplai berkurang, harga pasti naik.

Bahkan menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) karena cuaca pula, upah jasa pertukangan dan upah pembantu rumahtangga turut naik. Karena inflasi meliputi “biaya dapur” (kebutuhan primer), maka patut dikhawatirkan bisa berdampak lebih serius. Yakni makin bertambahnya keluarga miskin. Kekhawatiran itu tergambar dari Kementerian Bappenas/PPN yang terus mewaspadai kenaikan harga pangan, karena bisa mempengaruhi makro ekonomi.

Beberapa daerah (Pemkab dan Pemkot) di Jawa Timur juga perlu mewaspadai naiknya harga pangan. Beberapa daerah yang patut waspada diantaranya adalah Probolinggo dan Madiun. Standar IHK (Indeks Harga Konsumen) di Probolinggo sudah mencapai 142, sedangkan di Madiun sudah sebesar 140,10. IHK merupakan catatan kenaikan harga bahan konsumsi berpatokan pada angka 100 pada tahun 2007.

Artinya, jika IHK Probolinggo sebesar 142, berarti terjadi kenaikan harga sebesar 42% dibanding tahun 2007 lalu.

Daerah-daerah lain yang memiliki angka IHK tertinggi adalah Jember (137,45), Malang (137,16), Surabaya (136,24), Kediri (136,03) serta Sumenep (135,48). Sedangkan daerah yang mencatat inflasi tertinggi pada periode yang sama tahun lalu adalah Sumenep, sampai 1,54%. Ini masuk akal, karena distribusi bahan pangan ke Sumenep harus mengarungi selat Madura.

Inilah pekerjaan pertama kepala daerah (bupati dan walikota) yang baru dilantik. Sebab gejolak harga bahan pangan tidaklah bisa dilawan dengan retorika. Melainkan dengan kebijakan pemerintah (dan program aksi nyata).

Seyogianya pemerintah daerah telah menyiapkan program antisipasi. Misalnya dengan memangkas jalur distribusi, serta menggencarkan operasi pasar. Bisa juga melalui bazar sembako murah dengan melibatkan BUMN, BUMD dan pengusaha swasta.

Berkurangnya suplai, ternyata bukan hanya disebabkan faktor cuaca. Tetapi juga disebabkan kebijakan pemerintah mengurangi impor hortikultura sejak tiga tahun lalu. Kebijakan itu bagai “simalakama,” karena nyaris serba salah.

Tujuannya pasti, mengurangi volume hortikultura eks-impor.

Dus produk pertanian lokal lebih bisa terserap pasar. Karena itu pemerintah (pusat) mestinya telah mengantisipasi kendala suplai bahan pangan, terutama faktor kesiapan infra-struktur distribusi.

Mahalnya harga bahan pangan seharusnya, bisa dinikmati oleh petani sebagai siklus upper price (harga mahal). Toh pada saat panen (dan tidak terkendala banjir), harga bahan akan anjlok. Penghasilan petani menurun lagi.

Namun seringkali petani kalah siasat oleh tengkulak importir yang lebih suka menimbun hortikultura. Selama ini memang belum pernah dilakukan razia hortikultura! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Munaslub Golkar Harus Demokratis MUSYAWARAH Nasional Luar Biasa Golkar harus berlangsung secara demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan, karena itu penyelenggaraannya harus melalui prosedur yang lazim dilakukan di internal partainya.

Munaslub adalah jalan keluar untuk menyelesaikan konflik di internal Golkar dan ada tiga kata kunci yang harus dilaksanakannya, yaitu demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Unsur demokratis diartikan, semua tahapan dan proses penyelenggaraan Munaslub harus melalui prosedur yang dimiliki Partai Golkar. Contohnya, kepanitiaan Munaslub dipilih melalui rapat pleno DPP Partai Golkar dan kemudian disahkan.

DPP Partai Golkar yang diperpanjang (oleh Kemenkumham) membentuk munaslub yang demokratis melalui prosedur yang lazim dilaksanakan di Golkar. Unsur rekonsiliatif, kepanitiaan Munaslub harus mencerminkan rekonsiliasi dua kubu yang ada di internal Golkar. Kepanitian Munaslub harus mencerminkan kekuataan yang ada di internal Golkar sehingga tujuan rekonsiliasi bisa terwujud.

Kepanitiaan Munaslub harus mencerminkan kekuataan yang ada di Golkar. Lalu unsur berkeadilan yaitu adil terhadap hak dan kewajiban.

Jika tiga hal itu tidak dipenuhi maka Munaslub itu nanti hanya akan jadi Munas yang ketiga di Partai Golkar yang tidak menyelesaikan konflik yang terjadi. Kalau ketiganya tidak terpenuhi maka tidak mustahil akan melahirkan perpecahan lagi dan melenceng dari tujuan penyelenggaraan Munaslub untuk menyatukan partai tersebut. Apabila Munas itu betul-betul dapat diselenggarakan, maka itu jadi perwujudan dari penyelesaian konflik. Sebab hanya Munas yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Namun harus diakui ada beberapa masalah sebelum Munas, terutama masalah kepesertaan Munas dan siapa yang punya hak pilih nanti. Banyak DPD juga terjadi pembelahan kepengurusan sebagaimana perpecahan di DPP. Hajriyanto Y Tohari mengatakan Tokoh senior Partai Golkar

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Pon, 23 FEBRUARI 2016

Menunggu Kinerja Bupati (Baru) Harga rekomendasi, biasanya dihitung berdasar “aset” parpol (jumlah kursi) di DPRD. Saat ini, setiap kursi di DPRD Kabupaten dan Kota, bisa bernilai Rp 2 milyar. Komoditas politik ini akan menjadi virus paling kejam dalam proses Pilkada. Padahal pasal 47 ayat (1) menyaOleh : takan, “Partai Politik Yunus Supanto Benar, kebebasan atau gabungan Partai berbicara dijamin UUD Politik dilarang menpasal 28E ayat (2) dan erima imbalan dalam ayat (3). Juga masih terbentuk apapun pada dapat jaminan UUD pasal 28F, yang proses pencalonan Gubernur dan Wakil menyatakan: “Setiap orang berhak Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, untuk berkomunikasi dan memperserta Walikota dan Wakil Walikota.” oleh informasi untuk mengembangSelain kepada parpol, ongkos kan pribadi dan lingkungan sosiallain yang tergolong sangat besar, nya, serta berhak untuk mencari, adalah pemberian bingkisan kepamemperoleh, memiliki, menyimpan, da rakyat pemilih. Pada pilkada (9 mengolah, dan menyampaikan inDesember) 2015 lalu, harga setiap formasi dengan menggunakan segala hak coblos berkisar antara Rp 25 jenis saluran yang tersedia.” ribu sampai Rp 100 ribu. Sehingga untuk memberi “tali-asih” kepada Virus Money Politics (setidaknya) sekitar 300 ribu pemiBerbagai pesan propaganda dilik suara, diperlukan biaya minimal nyatakan dalam kampanye. Selain Rp 7,5 milyar. Itu ukuran pilkada berisi janji, juga narsisme tentang Bupati dan Walikota di pulau Jawa, ke-pribadi-an paslon. Pendek kata, dengan jumlah hak pilih rata-rata paslon harus di-citra-kan hampir 700-an ribu orang. bagai “setengah dewa.” Mendekati Sehingga (di Jawa) rata-rata sifat malaikat: bersih, selalu taat paslon mesti menyediakan anggaran aturan, dan nyaris tanpa kesalahan minimal sebesar Rp 15 milyar. Tidak sepanjang hidup. Seluruh narsisme banyak masyarakat yang memidibuat lebay, berlebihan. Bahkan liki persediaan uang sebesar itu, pilkada kali ini, seluruh paslon termasuk dengan seluruh tabungan dibuat “lebih kaya” dengan jumlah dan deposito. Maka banyak paslon aset kekayaan lebih besar. meng-gadai-kan aset (berupa tanah, Jumlah baliho dan spanduk rumah dan kendaraan bermotor) terbatas. Tidak ada lagi poster kepada pemilik modal. Kalau kalah, yang ditancapkan (dengan paku) tidak terbayangkan pedihnya. Kardi pohon. Hanya nampak terena kehilangan banyak harta. pampang pada jalan protokol dan perempatan jalan antar-desa. Tiap Waspada Jalankan APBD lokasi pemasangan menempatkan Namun anehnya, banyak pula APK dengan jumlah yang semua pengusaha yang sangat “bernafsu” untuk seluruh paslon. Terasa lebih (bagai maniac) mengikuti pilkada. adil. Ini juga mengurangi anggaran Bahkan ada yang dua kali kalah di pengeluaran paslon. Konon, biaya luar Jawa. Tapi beruntung, yang pemasangan APK, dulu mencapai ketiga kali mengikuti pilkada di 20% total pengeluaran paslon.

Jawa, bisa sukses memenangi pilihan Namun, meski pengeluaran bupati di Jawa Timur. Ini sangat terkurangi oleh biaya APK, tidak nggegirisi. Sebab, penghasilan bupati berarti total pengeluaran paslon (gaji plus seluruh tunjangan, yang haberkurang. Misalnya, ongkos unlal), tidak akan mencapai Rp 2 milyar tuk memperoleh rekom parpol, per-tahun. Atau hanya Rp 10 milyar kini lebih mahal dibanding pilkada dalam satu periode ke-bupati-an. terdahulu. Walau dalam UU NoTapi memang, uang yang tidak mor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, halal, bisa dikeruk sampai Rp 100 terdapat larangan pemberian dari milyar setahun. Kalkulasinya, cukup paslon. Tetapi, seperti kata pepa10% dari APBD tiap tahun. Karena tah no lunch free, tidak ada makan rata-rata APBD kabupaten dan Kota siang gratis. Tiada parpol memberi di pulau Jawa sudah lebih dari Rp rekomendasi paslon secara gratis.

1 trilyun. Jika APBD yang di-incar,

Hiruk-pikuk pilkada sudah selesai, ditutup dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih. Gubernur terpilih (di 7 propinsi) dilantik oleh presiden di istana negara. Sedangkan Bupati dan Walikota pemenang pilkada, dilantik di kantor gubernur. Banyak perbedaan situasi pilkada serentak dengan pilkada era sebelumnya. Secara umum, pilkada serentak nyata-nyata me-minimalisir pengeluaran “resmi” paslon (pasangan calon). Walau pungutan tidak resmi, money politics, semakin besar.

T

etapi pilkada serentak (9 Desember) tahun 2015 lalu, terasa agak dingin.

Bukan hanya disebabkan awal musim hujan di seluruh tanah-air. Melainkan juga pembatasan APK (alat peraga kampanye) yang dibatasi dan dikelola oleh KPU Propinsi serta KPUD Kabupaten dan Kota. Tidak ada lagi jor-joran, adu besar dan adu mewah baliho maupun spanduk.

Tidak ada poster paslon yang dipajang di plengseng sungai, atau di tembok makam.

Dulu (pada pilkada 2010) banyak pula pengusaha terlibat langsung mendanai ongkos sosialisasi. Terutama untuk incumbent, atau paslon dengan hasil survei tertinggi.

Antaralain iklan outdoor dengan ukuran raksasa (3x6 meter persegi), harga sewanya bisa mencapai Rp 500 juta per-titik. Walau tidak menyertakan nama perusahaan pemasang, biasanya tim sukses sudah dilapori. Tidak diketahui pasti “balas jasa” yang diharapkan.

Namun pasti, para cukong tidak pernah memberi bantuan gratis.

Kini, yang tersisa adalah bantuan dari kerabat handai-tolan, berupa gambar pasangan ukuran kartu nama (3x5 sentimeter persegi). Tetapi media masa cetak dan elektronik (sampai buletin internal), semuanya masih memperoleh berkah panen iklan. Banyak pula media masa terjebak menjadi partisan, mendukung pasangan calon tertentu.

Yang paling gegap gempita, adalah kampanye melalui media sosial.

Sudah puluhan juta kalimat dinyatakan melalui media sosial berbasis internet. Facebook, twitter, blog, e-mail, sampai SMS. Semuanya tak pernah berhenti berkampanye untuk mendukung pasangan calon yang dijagokan. Juga masih banyak perdebatan, sampai kampanye hitam (dan hasutan). Berbagai kampanye pada media sosial ini luput dari rambu-rambu larangan kampanye, karena berdalih kebebasan berbicara (secara individu).

sudah pasti sangat berpotensi masuk penjara. Berdasar catatan ICW, “indeks keselamatan” kepala daerah sangat rawan. Lebih banyak yang apes, dan harus berurusan hukum, pada saat masih memimpin. Lebih nelangsa manakala dijemput jaksa pada saat pensiun.

Berdasar catatan Ditjen Otonomi Daerah, sudah sebanyak 320 Kepala Daerah (gubernur serta walikota dan bupati) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maupun Kejaksaan. Rinciannya, gubernur sebanyak 23 orang (70% jumlah gubernur di Indonesia), bupati 161 orang, serta walikota 44 orang. Sangat miris, karena jumlah itu tersebar di 70% jumlah propinsi.

Ongkos pilkada yang ditanggung setiap paslon, ternyata menjadi beban berkelanjutan. Ketika memenangi pilkada (dan dilantik) mestilah mengembalikan utang modal yang ditalangi oleh para cukong. Utang modal ini sering menjadi awal petaka.

Lebih nelangsa manakala dijemput jaksa pada saat pensiun, menjadi tardakwa pada sidang tipikor (tindak pidana korupsi). Potensi aib ini mesti ekstra diwaspadai, dengan asas transparansi (kejujuran) anggaran.

Seyogianya, setiap kepala daerah tidak lena dengan harkat protokoler.

Seyogianya pula, tetap gigih seperti janji kampanye pilkada. Dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ini mesti dipahami sebagai sebesar-besarnya kesempatan melaksanakan amanat rakyat dengan biaya daerah (APBD). Masih banyak potensi daerah (di desa-desa) belum tergali, karena keterbatasan infra-struktur.

Anggaran APBD mestilah digunakan untuk membangun jalan, jembatan saluran irigasi, sekolah, serta Puskesmas. Rekrutmen tenaga medis juga perlu ditambah untuk memperkerap kunjungan (bidan dan perawat) ke desa. Kecuali dana untuk gaji ASN (aparatur sipil negara), APBD tidak perlu di-sisa-kan sebagai SILPA besar.

Bahkan boleh defisit riil. Pemda (kabupaten maupun kota) dapat menerbitkan obligasi daerah.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kecil, memerlukan inovasi. Termasuk dengan cara berhutang (obligasi daerah). Misalnya, untuk membangun jalan tol, atau RSUD (rumah-sakit), sangat diminati investor.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Kelapa Sawit Penguat Ekonomi Indonesia-Malaysia

N

egara Indonesia akhirakhir ini diserang oleh ketidakjelasan arah perekonomian. Pasalnya, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak ada yang bisa diandalkan. Misalnya, paket ekomomi yang berjilid-jilid. Tapi hasilnya tetap saja tidak terlihat. Nilai tukar Rupiah yang hampir mencapai Rp 15.000,- per 1 Dollar US. Sehingga mengakibatkat sulitnya negara Indonesia bangkit dari keterpurukannya.

Harga semakin mahal, masyarakat semakin tersudutkan. Seolah-olah tidak ada yang bisa diperbuat oleh pemerintah Indonesia.

Sumber daya alam yang melimpah menjadi hiasan dari Sabang-hingga Merauke, dari Pulau Weh sampai Pulau Rote. Tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dalam mengenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia. Imbasnya, hasil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seperti bidang pertanian tidak terurus. Karena harga yang semakin murah, sementara perawatan semakin mahal. Tidak check and balance antara harga dan perawatan. Petani semakin menjauh dari lahanya, hasilnya juga tidak termanfaatkan dengan baik.

Besarnya petani kelapa sawit Indonesia menjadi urutan pertama di dunia. Tercatat sudah memproduksi 31 juta ton minyak sawit dan mengekspor sekitar 21 juta ton pada tahun 2014, Lihat (bisnis. Liputan6.com). Sementara negara kedua terbesar penghasil kelapa sawit dunia adalah Malaysia. Secara teroterial negara Indonesia sangat berdekatan dengan negara Malaysia. Bahkan, Indonesia-Malaysia memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia, baik di laut maupun di darat.

Melihat dari potensi penghasialan kelapa sawit kedua negara, Indonesia-Malaysia. Maka perlunya pembenahan nomenklatur perekonomian indonesia-malaysia. Tentu

Iran, Mozambik, Jerdalam hal ini mengadaman, Spanyol, Turki, kan kerja sama dalam Italia, Rusia, USA. Sebidang perkebunan, menetra negara Makhususnya kelapa laysia, mengekspor sawit. Hal ini untuk kelapa sawitnya ke menanggulangi berbanegara China, India, gai permasalahan yang Pakistan, Uni Eropa, terjadi pada kelapa Filipina, Vietnam, sawit. Mulai dari sistem Amerika Serikat, Iran, penyediaan lahan, perJepang, dan Benin. Liawatan, pemanenan, Oleh: hat (bisnis. Liputan6. dan penentuan pasar.

Ra. Lutfiyatunnada com) Jika indikator ini tidak Purwaningrum Dengan data tersebisa dipenuhi dengan but, maka Indonsemaksimal, maka jaia-Malaysia perlu ngan berharap suatu melakukan kerja sama dalam negara dapat membangkitkan kesbidang perkebunan kepala sawit. ejahteraan masyarakatnya melalui Pemerintah Indonesia dan pehasil perkebunan. merintah Malaysia sudah sepakat Pemasaran dalam hal ini sering untuk bekerja sama dalam pendiabaikan oleh pemerintah selaku guatan ekonomi kedua negara. pengendali harga. Sehingga berakiKesepakatan keraja sama ekonomi bat fatal dalam proses pemanenan. dalam bidang kelapa sawit ini akan Sementara proses pemasaran inilah berdampak baik bagi Indoneiayang menjadi patokan akhir dalam Malaysia. Karena kedua negara petani. Bagaimana mungkin petani meliliki potensi yang besar dalam mau berkebun dengan harga yang penghasil kelapa sawit. murah ?. Proses ekspor yang dipengIndonesia-Malaysia memang aruruhi oleh anjloknya nilai tukar bukan kali pertama menggagas rupiah. Harga kelapa sawit Indonesia kerja sama, tapi sudah mulai dari saat ini, menurut Tandan Buah Segar tahun 2006, 2008, 2015 hingga (TBS) kelapa sawit, Provisinsi Riau sekrang. Namun, semua itu belum misalnya Nomor 51 priode 30 Desemada yang terealisasi dengan baik. ber 2015 sampai 5 Januari 2016 yaitu, Masing-masing negara berjalan umur tahun Rp 999,29 per Kg, Umur sendiri-sendiri dalam memaksi4 tahun Rp 1.115, 82 pek Kg, umur 5 malkan potensinya. Tentu dalam tahun 1.193,98 per Kg, umur 6 tahun proses pengembangan potensi, Rp 1.229,17 per Kg, umur 7 tahun Rp tidak selamanya bisa berjalan 1.276,07 per Kg, umur 8 tahun Rp dengan baik tanpa adanya bantuan 1.315,86 per Kg, umur 9 tahun Rp atau pun kerja sama dengan neraga 1.358, 15 per Kg, umur 10 tahun kelain. Selain hasil yang tidak bisa atas Rp 1.395,98 per Kg, Lihat (www. dimaksimalkan, juga harga pasar infosawit.com) ditentuakan oleh negara barat.

Sementara harga kelapa sawit di Negara penghasil kelapa sawit seMalaysia, juga tidak berbeda jauh perti Indonesia-Malaysia tidak bisa dengan Indonesia. Karena sasaran mengintervensi harga pasar. ekspornya yang sama. Menurut Namun, jika Indonesia-Malaysia Kemendag, Indonesia mengeskpor memiliki kerja sama tentu akan kelapa sawit ke negara India,China, sangat berpengaruh dalam dalam Malaysia, Pakistan, Singapura, proses intervensi harga. Dimana peBangladesh, Vietnam, Yordania, merintah Indonesia-Malaysia sudah Tanzania, Afrika Selatan, Mesir,

menyepakati empat poin penting dalam hubungan kerja sama kelapa sawit itu. Poin penting itu akan berdampak baik dan saling menguntungkan antara kedua negara.

Sehingga muncul poin-poin yang disepakati untuk ditindaklanjuti dan dijalankan oleh kedua negara tersebut. Seperti yang dilansir oleh media online bumn.go.id pada tanggal 5 Oktober 2015. Poin-poin kebijakan itu meliputi, yakni: Pertama, Membuat organisasi Council of Palm Oil Producing (CPOPC) untuk menjaga stabilitas harga sawit, dan mempromosikan keuntungan dari industri minyak kelapa sawit serta turunannya. Kedua, Mengharmonisasikan standar kedua negara tentang industri minyak kelapa sawit, antara Malaysian Substainable Palm Oil (MSPO) dan Indonesia Substainable Palm Oil (ISPO), yang nantinya akan digabung menjadi satu standar. Ketiga, Meningkatkan kerjasama guna mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dari segi lingkungan hidup di industri minyak kelapa sawit. Keempat, Memperbaiki dan mengembangkan riset industri kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah kedua negara juga akan membangun Green Economic Zone untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan dari minyak kelapa sawit. Sehingga akan berdampak baik bagi kedua negara.

Penguatan ekonomi dan kemandirian petani dan pasar kelapa sawit akan membawakan angin segar bagi masyarakat kedua negara. Kualitas kelapa sawit membaik, harga juga meningkat dengan strategi pasar yang dijalankan antara pemerintah Indonesia-Malaysia.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 23 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pasar Tradisional Terjepit Pasar Modern Kab Mojokerto, Bhirawa Kondisi pasar tradisional di Kab Mojokerto mulai terjepit dengan kehadiran pasar modern. Kondisi ini menurut kalangan DPRD akibat Pemkab Mojokerto lemah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012, tentang perlindungan dan pembinaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Anggota Komisi C DPRD Kab Mojokerto, Edy ikhwanto mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan komisinya di Pasar Brangkal, Bangsal dan Mojosari, banyak ditemukan toko modern yang melanggar zona ketentuan Perda. ‘’Di Brangkal kami temukan tiga toko modern yang jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional, juga di Pasar Bangsal dan Pasar Mojosari disana ada dua toko modern yang jaraknya juga berhimpitan dengan pasar tradisional,’’ ungkap Edy ditemui usai Sidak pasar, Senin (22/2) kemarin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, sesuai Perda Kab Mojokerto Nomor 5 tahun 2012, lokasi pendirian toko modern jaraknya tak boleh berdekatan dengan pasar tradisional.

Jaraknya harus lebih dari 1 kilometer, kurang dari itu izin pendirian tak boleh dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Menurut Edy, atas temuan ini, pihaknya mendesak Pemkab Mojokerto tegas dan melakukan langkah-langkah riil melindungi pasar tradisional. Ini tak boleh didiamkan, Perda harus ditegakkan. Selain tegas melakukan penertiban, Pemkab juga harus melakukan langkah signifikan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional.Q kar

PP Kom Tiarap akibat Gencarnya Pemeriksaan Kejari Saat ini menjadi moment paling krusial bagi PNS yang ditunjuk menjadi PP Kom proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Begitu masivnya Kejari Sidoarjo dalam mengungkap dugaan korupsi, membuat suasana kerja mulai dirasakan tak kondusif.

Dikuatirkan bila penegakkan hukum seperti ini, dipastikan para PP Kom akan tiarap dan tak berani menjalankan fungsinya karena kekuatiran akan terjerat hukum. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjalanan kegiatan proyek. Namun bila di tengah jalan, ada rekanan nakal yang tak memenuhi spesifikasi proyek, maka yang akan kena duluan PPK. ‘’Sudahlah kalau penegakkan hukumnya kayak begini, tak ada pejabat (PNS) yang mau jadi PP Kom,’’ kata anggota komisi B, Ipunk Hamzah Purwandoyo, Senen (22/2).

Ipung mendengar kalau penegak hukum melakukan pengusutan berbekal informasi dari sebuah sumber. Seharusnya informasi atau laporan itu diolah dulu, dianalisa sampai matang apakah ada unsur kerugian negara. Misalkan dari LHP BPK atau BPKP, baru kemudian diputuskan diproses atau tidak diproses.

Ipung mencontohkan, dalam pengusutan proyek Pasar Sukodono yang menelan beaya APBN Rp6,2 miliar. Pengerjaan proyek itu mengalami kelambatan cukup lama. Setelah kelambatan tak ditemukan unsur kerugian negara, lalu pengusutan diarahkan

hadi suyitno/bhirawa

Ipunk Hamzah pelanggaran spesifikasi proyek. Hal seperti ini yang membuat pejabat bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, daerah butuh pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi di sisi lain diintai dengan tuduhan pelanggaran hukum.

Menurutnya, pejabat men-

Menteri PU Pastikan BGS Diresmikan Agustus Gresik, Bhirawa Bendung Gerak Sembayat (BGS) di Desa Sidomukti, Kec Bungah dipastikan akan diresmikan pada Agustus 2016 mendatang. Penegasan itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimulyono saat meninjau lokasi Proyek BGS pada Jumat (19/2) lalu.

Dihadapan Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim serta rombongan pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik dan masyarakat proyek, Basuki Hadimulyono menyatakan pengerjaan proyek BGS sudah mencapai 95%. BGS dibanguan untuk membebaskan masyarakat dari banjir dan kekurangan air saat musim kemarau tiba. ‘’Proyek ini dibiayai dana APBN sebesar Rp720 miliar dan dapat menampung sekitar 15 juta meter kubik,’’ jelasnya.

Masih, menurut Menteri, Proyek BGS dapat dimanfaatkan sebagai irigasi yang mencapai 800 ha dan irigasi pompa sampai 3.500 hektar. Yaitu untuk mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat, petani dan industri. ‘’Untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat, BGS ini dapat dipakai sebagai air baku PDAM dengan besaran sampai 1250 liter per detik. Agar PDAM yang mengelola kami hanya menyiapkan,’’ tuturnya.

Tentang upaya pemerintah dalam pemanfaatan Sungai Bengawansolo ini, Basuki Hadimulyono mengatakan, sepanjang Sungai Bengawan Solo hanya ada satu bendungan di hulu. Sedangkan di hilir yang daerahnya ada sekitar 70 dibangun empat bendungan yaitu Bendungan Karangnongko, Bendungan Bojonegoro, Bendungan Babat dan Bendung Gerak Sembayati. ‘’Dari keempat merupakan cadangan air yang luar biasa besar kalau dimanfaatkan,’’ katanya.

Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim, merasa senang atas apresiasi Pemerintah Pusat terhadap Kab Gresik.

Terutama dalam memanfaatkan BGS ini tak hanya sebagai sarana dalam memberikan kecukupan atas kebutuhan air masyarakat Gresik. Tapi sudah dijanjikan kalau BGS ini akan dijadikan areal pariwisata. ‘’Saya tadi meminta kepada Pak Menteri agar ada landscape untuk dimanfaatkan sebagai pariwisata.

Nantinya akan member nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar,’’ kata Wabup.Q eri

jadi dilema menyikapi penunjukkan sebagai PP Kom. Niat baiknya untuk menjalankan tugas negara terkadang membentur dengan rekanan nakal.

Bila rekanan diusut, pasti akan menyeret PP Kom juga. ‘’Saya setuju penegakkan hukum dijalankan, tetapi jangan sampai membuat ciut nyala PNS untuk menjadi PP Kom. Percuma saja APBD besar bila proyek tidak berjalan akibat tiadanya PNS bersedia menjadi PP Kom,’’ tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M Rivai, mempersilahkan penegakkan hukum, tetapi jangan sampai menimbulkan kecemasan di lingkungan PNS. Karena bila proyek tidak jalan, yang rugi juga masyarakat luas.

Pejabat yang menolak disebut namanya mengungkapkan dirinya akan mengun-

durkan diri sebagai PP Kom. ‘’Jabatan PP Kom membuat saya tak nyaman. Saya sudah bekerja benar, tetapi bisa terseret bila rekanan nanti bekerja tak profesional,’’ ungkapnya.

Repotnya lagi, pejabat eselon yang menolak disebut namanya ini menjadi satusatunya PNS di SKPD nya yang bersertifikat menjadi PP Kom. Kejari Sidoarjo belakangan mengintensifkan pengusutan terhadap pekerjaan proyek yang diduga merugikan negara.

PDAM Sidoarjo, kemarin disegel ruang kerja empat direksinya. Kejari mengusut dugaan korupsi pemasangan pipa untuk program pelayanan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Lalu pembangunan pasar Sukodono.

Tukar guling TKD Desa Buduran.Q hds

Satpol PP Klaim Sudah Tutup Tempat Mangkal LGBT MUI - DPRD Minta Pemkot Cegah Ruang Gerak LGBT Kota Mojokerto, Bhirawa Informasi bahwa komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) berani terbuka melakukan aktifitas di Kota Mojokerto, langsung direspon Satpol PP setempat. Sebagai institusi yang bertugas mengawal pelaksanaan Perda, Satpol ini mengkalim jika aktifitas kaum LGBT itu sudah dibubarkan dengan cara persuasif.

Razia Antisipasi Bom Masuk Kab Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Untuk mengantisipasi teror bom masuk di wilayah Kab Sidoarjo, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo, TNI, Polres, Pengadilan dan Satpol PP Kab Sidoarjo melakukan razia kendaraan bermotor.

Razia dilakukan di lokasi terminal Larangan, semua kendaraan yang lewat di razia seperti mobil pribadi, truk, pikup, angkutan umum, bus, mikroret serta kendaraan roda dua. Dalam razia yang melibatkan puluhan petugas gabungan itu, ratusan pelanggar lalu lintas yang terjaring dalam waktu satu jam. ‘’Operasi ini sasarannya semua kendaraan yang memasuki Sidoarjo, untuk antisipasi teror bom, kita periksa semua kendaraan termasuk muatannya,’’ kata Kanit Patroli Polres Sidoarjo, AKP Sunardi di lokasi razia, Senin (22/2) kemarin.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala LLAJ Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Suparno, mengatakan, Kegiatan operasi tipe A ini rutin dilakukan setiap sebulan sekali, namun tempatnya selalu berpindah-pindah. ‘’Kami terus melakukan kegiatan seperti ini, dengan harapan agar para pengemudi atau pengendara untuk tertib berlalu lintas,’’ ujarnya.

Sampai saat ini, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengemudi, menurut Suparno, diantaranya seperti STNK nya sudah habis masa berlakunya serta tidak membawa SIM dan lain-lain.Q kus

5

Wakil Bupati dan Kapolres Sidak alat-alat penanggulangan bencana alam.

achmad suprayogi/bhirawa

Forkopimda Segera Gusur Bangli Sidoarjo, Bhirawa Pasca banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kab Sidoarjo, membuat Forkopimda (Forum Koordinator Pimpinan Daerah) Sidoarjo melakukan upaya tegas dalam penanganan bencana alam.

Pemkab Sidoarjo akan melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik dan akan melakukan penggusuran terhadap Bangli (Bangunan Liar) yang ada disepanjang sungai.

Upaya penanganan dini terhadap bencana alam digelar di Mapolres Sidoarjo, tak lepas dari bencana banjir yang telah melanda Sidoarjo beberapa waktu lalu. Gelar yang dipimping Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin

dan Kapolre Sidoarjo, Anwar Nasir, Senin (22/2), pihak Kepolisisan Resort Sidoarjo mengaku tak mau kecolongan jika musibah banjir mengancam Sidoarjo kembali.

Dengan keseriusan pihak Polres Sidoarjo menerjunkan satuan anggotanya untuk menanggulangi musibah banjir, mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari pihak Forkopimda Sidoarjo.

Kapolres Anwar Nasir menunjukkan sekoci modifikasi yang bisa dipakai untuk proses evakuasi musibah banjir secara cepat. ‘’Jadi dalam prosesnya, sekoci itu tanpa harus menunggu bantuan dari Basarnas,’’ katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, mengap-

resisasi hasil sekoci modifikasi buatan Polres Sidoarjo, yang bisa dipakai jika sewaktu-waktu musibah banjir menerjang Kota Sidoarjo.

Selain itu Pemkab Sidoarjo juga akan berupaya untuk melakukan menormalisasi aliran sungai di wilayah Sidoarjo, yang selama ini mengganggu aliran air hingga menimbulkan banjir.

Menurutnya, kedepan Forkopimda Sidoarjo akan melakukan penggusuran Bangli di sepanjang sungai di wilayah Sidoarjo, yang disinyalir menyebabkan musibah banjir di Sidoarjo beberapa waktu lalu. ‘’Secara bertahap, kami akan lakukan itu agar Sidoarjo tak tergengang banjir lagi,’’ katanya.Q ach

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Mashudi mengatakan, begitu isu LGBT merebak, dirinya langsung diperintahkan wali kota untuk melangkah. Melalui pasukan tertutup dan terbuka yang dimiliki, pihaknya bergerak cepat. Caranya dengan memantau lokasi, berkoordinasi dengan aparat RT/RW di lokasi Tirto Asri sumber air panas yang terletak di Kel Kedungsari, Kec Magersari, Kota Mojokerto.

Tempat lokasi yang diduga ajang mesum kaum LGBT. ‘’Lokasi itu sekarang kami ubah menjadi tempat terbuka, lampu penerangan ditambahi, sehingga secara otomatis tak ada lagi aktifitas meraka di malam hari terutama malam Minggu,’’ terang Mashudi kepada Bhirawa, Senin (22/2) kemarin.

Pagar penutup berupa anyaman bambu sekarang juga sudah dibongkar. Selain itu mulai pukul 22.00 WIB portal masuk menuju ke lokasi harus sudah ditutup. ‘’Selama portal ditutup petugas Satpol PP melakukan pemantauan, baik itu petugas secara terbuka maupun tertutup,’’ pungkas Mashudi.

Dihubungi terpisah Ketua MUI Kota Mojokerto, KH Muntoharun, mengaku sangat terkejut dan prihatin jika aktifitas LGBT masuk ke kota Kecil seperti Mojokerto. Pemkot Mojokerto harus bertindak cepat dan tidak hanya sekedar membubarkan lokasi melalui Satpol PP. Melainkan juga lintas SKPD agar bisa menyelesaikan hingga ke akar persoalan. ‘’Karena jika dibiarkan kebiasaan jelek LGBT bisa menular ke orang lain. Bisa menular secara penyakit seks, juga menular secara perilaku dan gaya hidupnya,’’ lontar

pengasuh Pondok Pesantren Sahbilul Muttaqin ini Ketua Komisi III (Bidang Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik berpendapat dirinya tetap menghargai keberadaan secara personal kaum LGBT. ‘’Tapi kalau segala bentuk propaganda maupun gerakan mereka yang masif untuk mempengaruhi warga Kota Mojokerto itu yang harus ditindak tegas. Dan Pemkot harus berani melakukan itu,’’ kata pria yang juga Ketua DPC PKB Kota Mojokerto ini.

Apalagi Pemkot Mojokerto sudah memiliki Perda Nomor 13 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum yang bisa dijadikan pijakan hukum dalam mengambil tindakan. ‘’Kalau sudah ada keluhan dari masyarakat berarti itu sudah mengganggu ketertiban umum. Dan pemkot melalui Satpol PP sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban,’’ tambah anggota DPRD dua periode ini.

Sebelumnya, menurut informasi yang berkembang aktivitas LGBT di Kota Mojokerto mulai berani ditunjukkan di tempat-tempat publik. Seperti di AlunAlun Kota Mojokerto dan Taman Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. ‘’Mereka sudah tak sungkan lagi mengungkapkan jati dirinya di depan publik,’’ ungkap BR, salah seorang komunitas LGBT Kota Mojokerto.

Menurut BR, aktivitas kencan yang dilakukan para gay ini berlangsung hampir setiap malam. Dan menurutnya, para gay kebanyakan berstatus pelajar.

Mereka kerapkali bertemu di Tirto Asri sumber air panas yang terletak di Kel Kedungsari, Kec Magersari, Kota Mojokerto.n kar

Wakil Wali Kota Sidak TPA Sampah Demi Adipura Wakil Wali kota Mojokerto, Suyitno, menggelar inspeksi mendadak ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kawasan Randegan, Magersari kota Mojokerto, Senin (22/2) kemarin.

Dilokasi gundukan sampah itu, orang nomer dua di Pemkot Mojokerto ini mencanangkan komitmennya kalau Kota Mojokerto wajib mendapatkan penghargaan Adipura tahun 2016 ini. ‘’Tahun ini Wajib dapat Adipura. Makanya saya tak mau hanya mendengar laporan tertulis saja dari Kepala DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, red). Saya perlu tahu apa saja yang kurang disini,’’ ujar Suyitno, saat mengelilingi gunung sampah di TPA kemarin.

Setidaknya mantan Sekdakot Mojokerto ini memiliki tiga catatan, untuk perbaikan TPA. Diantaranya pagar kelililing TPA yang kurang tinggi, bau TPA yang sesekali muncul, hingga lahan TPA yang kurang luas. ‘’Tapi secara umum sudah ada banyak perbaikan di TPA ini dibanding sebelum-sebelumnya,’’ tambah Suyitno.

Sejak Kepala DKP dijabat Amin Wachid sebulan lalu, ada banyak perubahan di TPA. Mulai dari papan nama disetiap bagian lokasi TPA, pengecatan pagar keliling, penataan sejumlah taman di dalam TPA hingga pemisahan jenis sampah yang masuk ke TPA. ‘’Memang ada perubahan dibanding dulu. Tapi saya belum menilai berhasil, kalau belum mendapatkan Adipura,’’ seloroh wakil wali kota yang kemarin didampingi banyak pejabat eselon II itu.

Diantaranya kepala inspektorat Akhnan, Kepala Dinas Pertanian Happy Dwi Prastyawan, serta Kepala Bakesbangpol Anang Fahturoji. Ter-

kariyadi/bhirawa

Wakil Wali Kota Mojokerto melihat dari dekat melihat tumpukan sampah saat Sidak TPA Randegan, Senin (22/2) kemarin. lihat juga beberapa kepala bagian yakni Kabag Humas Heryana Dodik Murtono, Kabag Umum Catur Susanto, Kasatpol PP Mashudi serta Camat Magersari Moh Anwar.

Hampir setiap sudut TPA menjadi pantauan Wawali dan rombongan. Wawali juga tak segan-segan melihat dari

dekat tumpukan sampah hingga selokan tempat saluran air disekitar TPA. Wawali juga melihat tempat rencana pengolahan sampah menjadi gas methan sebagai bahan gas untuk energi kompor rumah tangga warga sekitar. ‘’Minimal nantinya warga sekitar bisa menikmati gas

untuk memasak secara gratis,’’ timpal Amin Wachid, Kepala DKP Kota Mojokerto kepada Wawali, Suyitno.

Amin Wachid juga memaparkan strategi pengolahan sampah di TPA agar bisa meraih Adipura. Dioptimalkan fungsi TPS (Tempat pembuangan sementara), di TPS sampah sudah dipilah-pilah, sehingga yang dikirim ke TPA sudah terpisah dan ini mempermudah pengelolahan sampah.

Selain itu, DKP juga sudah membentuk Duta kebersihan yang akan ditempatkan di ruang-ruang publik untuk mem berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan. Duta kebersihan itu bakal ditempatkan di alunalun, taman Benteng Pancasila, pasar dan beberapa perkantoran. ‘’Dengan bantuan semua pihak, Insya Allah target Adipura yang dibebankan kepada saya bisa terwujud,’’ pungkas Amin Wachid.Q kar

JAWA TIMUR

6

Selasa Pon 23 FEBRUARI 2016

DPW PKB Bondowoso Tunjuk Achmad Dhafir Jadi Bacabup PKS Jagokan Wabup Bangkalan dalam Pilkada 2018 Bondowoso, Bhirawa Musyawarah Ranting (Musranting) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Bondowoso di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Cermee, Botolinggo, Klabang, Tapen Prajekan, Sabtu (20/2) siang di Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo menjadi hari yang bersejarah bagi H. Achmad Dhafir yang saat ini menjadi Ketua DPC PKB Bondowoso sekaligus Ketua DPRD Bondowoso.

Pasalnya, setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur yang dihadiri oleh pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) merekomendasi H. Achmad Dhafir sebagai bakal calon Bupati (bacabup) Bondowoso pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 mendatang, dukungan terhadap Dhafir pun mengalir deras.

Para sahabat H. Achmad Dhafir yang di antaranya adalah para Kepala Desa (Kades) dan para tokoh masyarakat kompak memberikan dukungan. Bahkan, Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Bondowoso, KH. Qadir Syamsul Arifin juga merestui secara pribadi kepada H. Achmad Dhafir untuk maju sebagai bacabup tahun 2018. Tak hanya itu, seluruh pengurus DPC PKB utamanya yang berada di dapil II, Sabtu kemarin dengan tegas mendukung ketua mereka.

Sekretaris DPC PKB, H. Tohari, S. Ag ketika memberikan sambutan politik di depan ratusan masyarakat Botolinggo kemarin mengemukakan bahwa visi dan misi Bupati Amin Said Husni harus

diteruskan demi terwujudnya masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat. Kata Tohari, PKB harus mempertahankan kekuasaan dan bahkan semakin menjadikan PKB sebagai alat politik yang mendominasi di DPRD. “Sudah saatnya kita memberikan yang terbaik untuk rakyat Bondowoso. PKB harus kembali meraih kekuasaan sebagaimana yang telah kita alami tahun-tahun sebelumnya. PKB yang memang tak bisa lepas dari NU harus menjadi alat politik kaum NU demi kemaslahatan dan kemajuan,” terang Tohari.

Menurut Tohari, H. Achmad Dhafir sudah dikukuhkan oleh DPW PKB Jatim sebagai bacabup tahun 2018. Oleh karena itu ia berharap agar seluruh kader PKB benar-benar all out memenangkan dan menjadikan H. Achmad Dhafir sebagai Bupati di masa yang akan datang. Ia juga mengajak masyarakat Bondowoso untuk memenangkan Dhafir dan PKB. “Kita harus bangkit untuk terus berjuang meraih kemenangan ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB

Bondowoso, H. Achmad Dhafir dalam orasi politiknya menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu fatwa para ulama dan NU. Apa_bila nanti PKB, Ulama dan NU memintanya untuk maju, maka pihaknya akan melaksanakan hal tersebut apapun resikonya.

“Saya masih menunggu, memang aturan organisasi harus saya ikuti dengan baik, tetapi lebih dari itu, fatwa ulama dan NU tak kalah pentingnya. Jika mereka memang menginginkannya, maka tak ada alasan bagi saya untuk menolak. Akan saya laksanakan apapun resikonya.

Saya ini hanyalah pelayan, saya pelayan masyarakat,’ katanya.

Ketua PC NU Bondowoso, KH. Abdul Qadir Syam menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih belum membicarakan hal itu dengan pengurus, namun sebagai pribadi, ia sudah memberikan restu kepada H. Achmad Dhafir untuk maju sebagai bacabup tahun 2018. “Saya bicara disini atas nama pribadi, saya mendukung beliau, namun masih belum membicarakan dengan pengurus,” katanya ketika memberikan tausiah di acara musranting PKB. Jagokan Wabup Sementara itu, menyongsong Pemilukada seratak tahun 2018 yang akan datang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bangkalan mulai mempersiapkan calon yang akan diusung

dalam kontestasi Pemilihan Bupati Bangkalan, yang menarik PKS terang-terangan menjagokan Mondir A Rofii, sebagai calon bupati (cabup) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bangkalan, hal ini terungkap dari hasil pooling penjaringan di internal partai.

Ketua DPD PKS Bangkalan Akhmad Moestamin, usai membuka rapat koordinasi daerah (Rakorda) dan melantik 18 Ketua DPC PKS Kecamatan mengatakan, dari hasil rapat konsulidasi dengan ketua dewan pengurus cabang PKS, para pengurus cabang dan kader serta simpatisan, mengambil pooling penjaringan figur pimpinan Kabupaten Bangkalan yang akan di usung pada Pemilukada 2018.

"Dalam pooling itu di antara nama-nama yang muncul dan yang paling unggul adalah Ir. Mondir A Rofii yang menajabat Wabil Bupati (Wabup) saat ini, sementara untuk calon pendamping muncul dua nama dari aparatur pemerintah di antaranya, Tamar Djaya dan dr Nur Aida Rahmawati yang saat ini menjabat kepala Dinas Kesehatan," ungkapnya, kemarin.

Ia menambahkan, nama-nama kandidat yang di pilih dalam penjaringan di internal partai tersebut yang memiliki kredibilitas kepemimpinan dengan prestasi yang mereka raih. "Untuk diinternal partai kami sebenarnya ada, namun belum waktunya kami munculkan," ujarnya.

samsul tahar/bhirawa

H. Achmad Dhafir ketua DPRD diapit para kades dan didorong maju Pilkada 2018 mendatang.

Terpisah, Mondir A Rofii ketika dikonfirmasi menjelaskan, dirinya jika diberikan amanah oleh masyarakat selalu siap untuk menjalannya. "Pertama saya bersyukur saya bisa masuk dalam penjaringan itu, berarti secara kinerja dan aktifitas saya dinilai baik oleh PKS, saya menyampaikan banyak terima kasih jika diberi amanah oleh masyarakat saya siap melaksanakannya," ujar pria yang menjabat Wakil Bupati Bangkalan saat ini.

Sementara itu, dr. Nur Aida Rachmawati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, menanggapi dingin terkait namanya yang masuk dalam polling kandidat calon wakil bupati yang

BPBD Situbondo Gelar Mitigasi Bencana bagi Anak PAUD-TK

KILAS JATIM

Dilaunching, Program Banyuwangi Emas Banyuwangi, Bhirawa Sosok wanita dipandang memiliki peran yang cukup penting dalam menyiapkan generasi yang akan dating.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Abdullah Azwar Anas, bupati Banyuwangi kepada sejumlah wartawan di pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi akhir pekan lalu. Menurut Kang Anas untuk menindaklanjuti hal tersebut pada Rabu (24/02) mendatang pihaknya akan mengundang kepala desa beserta istri untuk rapat di pendopo Banyuwangi.

Selanjutnya bupati Azwar Anas menambahkan ke depan akan melounching program Banyuwangi Emas yang merupakan program untuk menyongsong Banyuwangi pada masa 30-40 tahun mendatang."Nantinya akan ada aturan pendidikan dan pelatihan bagi wanita yang akan menikah dan pembekalan bagi wanita yang hamil," ujar Anas.

Lebih lanjut Kang Anas menyatakan pihaknya juga mengagendakan untuk melaksanakan parenting skill bagi para ibu-ibu utamanya yang tinggal di wilayah pedesaan. Karena disinyalir masih banyak wanita hamil di desa yang kurang memperhatikan pemenuhan gizi bagi anak yang ada dalam kandunganya.

"Tidak sedikit wanita yang lebih mementingkan uangnya untuk membeli pulsa dibandingkan untuk belanja susu agar bayi yang dikandungnya mendapatkan asupan gizi yang cukup," jelas Kang Anas.

Di samping itu, imbuh Anas, para wanita juga membutuhkan ketrampilan untuk mengasuh anak sejak ada di dalam kandungan sehingga masa emas pertumbuhan dan perkembangan dapat di kelola secara maksimal.

Parenting skill dinilai penting, menurut Azwar Anas berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kabupaten Banyuwangi banyak ditemukan anak yang berusia sekitar 5 Tahun tetapi kecerdasanya tidak bisa berkembang secara optimal karena salah dalam penanganan gizinya sejak anak ada dalam kandungan.Q mb12

Mahasiswa yang mengatasnamakan PMII Sampang aksi di Kantor Kajari Sampang.

nurcholis/bhirawa

PMII Desak Kajari Tuntaskan PR Kasus Korupsi Sampang, Bhirawa Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Senin (22/2). Mereka mendesak Kajari Sampang menuntas kasus-kasus korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Kabupaten Sampang, di antaranya kasus dugaan Korupsi BSPS, pengadaan mobil Damkar, dan kasus pengadaan bibit Kontigensi yang hingga saat ini tak ada kejelasan.

Aksi mahasiswa yang mengatasnamakan PMII Cabang Sampang, diawali dari lapangan Wijaya Sampang menuju Kantor Kajari, sepanjang jalam pengunjukrasa menyuarakan, mendukung dan memberikan apresiasi terhadap kasus dugaan korupsi pesangon dewan jilid II, namun mereka juga mendesak beberapa kasus korupsi di Kabupaten Sampang yang masih jalan di tempat, di antaranya kasus BSPS, Damkar, Dispertan kontigensi.

Abdul Waffar koordinator aksi, langkah Kajari yang baru ini terhadap penanganan kasus Pesangun jilid II sangat cepat dan perlu di apresiasi, namun masih ada catatat merah masih menumpuknya kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sampang seperti BSPS, pengadaan mobil Damkar, dan kasus pengadaan bibit Kontigensi.

"Seperti kita ketahui bersama, penanganan kasus BSPS meski sudah ada tersangkanya hingga saat ini masih jalan ditempat, bahkan kegiatan BSPS yang leading sektornya PU Cikatarung tidak satupun pejabat yang ditetapkan tersangka, kasus pembelian mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang sudah ditetapkan tersangka pada waktu kepala BPBD Imam Sanusi, tapi infonya pihak kejaksaan sudah melakukan SP3, dan yang ketiga kasus pengadaan bibit dan pupuk kontigensi yang pada waktu itu Ahmadi pejabat Dispertan ditetapkan tersangka,” tegasnya di hadapan Kajari Sampang Adhi Prabowo saat menemui massa di depan kantor Kejaksaan negeri Sampang.

Sementara kepala kejaksaan negeri Sampang Adhi Prabowo yang menemui mahasiswa di depan pintu gerbang kejaksaan, menjelaskan, ia akan memproses semua kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kejaksaan.

Lebih lanjut Adhi mengatakan, pihaknya secara intitusi berterima kasih atas apresiasi terhadap dukungan mahasiswa terhadap penuntasan kasus tindak pidana korupsi.

“Namun bantu kami dengan memantau proses hukum yang ada, oleh sebab itu, beri waktu pada kami dalam penuntasan kasus-kasus korupsi yang ada di kejaksaan negeri Sampang,” kata Adhi.Q lis

Apel Pertama Bupati Kediri Minta PNS Tingkatkan Disiplin dan Kinerja Usai dilantik sebagai Bupati Kediri, Hj. Haryanti Sutrisno, hari ini Senin (22/2) langsung memimpin Apel Pagi di lapangan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Dalam apel pertamanya Bupati Kediri menyampaikan amanat agar seluruh karyawan meningkatkan kedisplinan dan kinerjanya. Selasa (22/2).

Diungkapnya dalam Apel Pagi itu yang juga di dampingi Wakil Bupati Kediri, H Masykuri, dan dikuti seluruh pejabat dan karyawan Pemerintah Kabupaten Kediri jika peningkatan kinerja dan disiplin semata-mata demi meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kediri.

“Mendukung program ini BKD sudah menunjang dengan instru-

akan diusung oleh Partai PKS. "Saya masih enjoy menjalani aktivitas saya sebagai kepala dinas kesahatan, tapi kalau memang saya masuk dalam bursa di PKS, saya menghormati dan berterima kasih kepada tementemen PKS," ujar Dr. Aida sapaan akrabnya, saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Menurutnya, sampai detik ini dirinya belum di kasih kabar secara ressmi kalau masuk dalam bursa wakil bupati yang akan diusung oleh PKS. "Saya malah tau dari temen-temen wartawan kalau dijagokan PKS, tapi biarlah isu tersebut menjadi bunga-bunga yang akan memperindah Politik di Bangkalan," tandasnya.Q har,mb8

ment pembantu yaitu absen Finger Print atau sidik jari. Dengan alat ini seluruh kedisiplinan absensi karyawan dapat terpantau secara online. Dan saya juga bisa ikut melihat sendiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kediri akan meningkatkan kualitas kinerja melalui E-Government. Yakni penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada warganya

terkait urusan kepentingan birokrasi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk efisiensi, kenyamanan dan serta aksesibilitas yang lebih baik bagi warganya.

“Untuk aparatur negara (PNS) sendiri E-Government yang akan diterapkan salah satunya adalah E-Performance. Dari sini penilaian prestasi setiap PNS akan kelihatan apakah kinerjanya bagus atau tidak,” lanjut dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Dia menjelaskan sekarang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengindikasikan pengurangan PNS seluruh Indonesia sebanyak satu juta orang,

Bupati berharap agar PNS di kabupaten Kediri tidak termasuk dalam hal itu.

"Harapan saya kinerja PNS Kabupaten Kediri dapat ditingkatkan agar tidak terkena gelombang pengurangan tenaga kerja tersebut," harapnya.

Dia menambahkan sebagai informasi, E-Performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipasif dan transparan. "Sehingga kedepannya terwujud manajemen pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier," tandasnya.Q van,adv

Situbondo, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo berupaya memberikan sosialisasi bencana kepada seluruh masyarakat di sejumlah titik daerah rawan banjir. Tidak hanya masyarakat yang berusia dewasa, namun sosialisasi juga dilakukan kepada anak – anak yang masih duduk di bangku PAUD dan TK. Melalui kegiatan sosialisasi mitigasi bencana tersebut, puluhan anak – anak didik PAUD dan TK Madraus Soleh, Kecamatan Mlandingan didampingi orang tua mereka dibekali pengetahuan bersikap yang harus dilakukan saat terjadi bencana banjir di daerah tempat tinggal mereka.

“Yang memberikan materi sosialisasi dari perguruan tinggi di Jember. Mereka mempraktekkan simulasi bencana kepada anak usia dini. Karena bekal pengetahuan tersebut dinilai sangat penting,” kata zainul Arifin, Kepala BPBD Situbondo kemarin.

Zainul menambahkan, seluruh wilayah sepanjang aliran sungai sampeyan baru merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana banjir. Selain itu, BPBD Situbondo mencatat sedikitnya ada tiga kecamatan di Kota Santri ini yang sangat memiliki potensi besar terdampak banjir bandang, yakni Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Bungatan, dan Kecataman Kendit.

"Terjadinya banjir bandang di Kabupaten Situbondo itu lebih dominan karena kiriman air yang melimpah dari kabupaten Bondowoso. Ke-

tika di Bondowoso intensitas curah hujannya tinggi, maka potensi banjir di Situ bondo akan naik,” ujar Zainul.

Selain karena debit air kiriman melalui aliran sungai sampeyan baru. Faktor penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan banjir bandang di Situbondo adalah curah hujan yang tinggi. Namun khusus faktor ini hanya mengancam tiga kecamatan di Kabupaten Situbondo.

“Di awal tahun ini, kita sudah mengalami banjir bandang di Kecamatan Mlandingan hingga menyebabkan tangkis sungai jebol. Selain itu, tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Bungatan, tepatnya di desa Pasir Putih. Bahkan, longsornya material dari pegunungan setempat mengakibatkan kemacetan pantura selama beberapa jam,” pungkas Zainul.

Hingga saat ini, lanjut dia, BPBD Situbondo sudah mengklaim segala kerusakan infrastruktur yang terjadi karena bencana yang telah terjadi pada Januari dan Februai kemarin. Saat ini pengajuannya sudah masuk di tingkat Muspida Kabupaten Situbondo.

Mitigasi bencana perguruan tinggi yang melibatkan Unej (Universitas Jember) dengan melakukan simulasi kepada anak usia dini tingkat paud dan TK ini sangat penting karena dalam rangka untuk pencegahan anak usia dini. "Itu nantinya mereka mengetahui bagaimana cara mengantisipasi dan sikap yang dilakukan saat ada bencana di lingkungan sekitarnya," pungkas mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo itu.Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Pon 23 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Kualitas Bangunan PU Pengairan Buruk Nganjuk, Bhirawa Buruknya kualitas plengsengan sungai Bajulan di Desa Banaran Kecamatan Pace mengakibatkan bangunan ambrol sepanjang 12 meter. Proyek yang didanai dengan dana alokasi khusus (DAK) tambahan tahun 2015 Rp. 193.332.000 dari Dinas PU Pengairan pemerintah Kabupaten Nganjuk, diduga kuat menyalahi kualifikasi teknis.

Diungkapkan Ali Mukarom, Kepala Desa Banaran Kecamatan Pace, bangunan plengsengan sungai Bajulan yang berada di desanya saat ini ambrol dengan sepanjang 12 meter. Padahal banguanan ini baru saja selesai dibanguan pada Desember 2015 lalu oleh CV Surya Mas. Tertera dalam direksi kit, proses pembangunan berlangsung sejak 19 September sampai dengan 26 Nopember 2015.

“Plengsengan dengan panjang sekitar 100 meter dan tinggi 5 meter ini ambrol, diduga pengerjaan yang tidak sesuai aturan kontruksi,” ujar Kades Ali Mukarom.

Apabila tidak segera diperbaiki, dikatakan Ali Mukarom, kemungkinan seluruh bangunan akan ambrol, karena kondisi bangunan yang tersisa saat ini sudah mulai retak-retak. ”Kami berharap pihak dinas segera merehap plengsengan ini, karena apabila dibiarkan bisa mengancam keselamatan penduduk,” ungkap Ali Mukarom.Q ris

7

Unjuk Rasa Karyawan Warnai Hari Pertama Kerja Bupati - Wabup Faida-Muqit Arief Jember, Bhirawa Aksi unjuk rasa ratusan karyawan Syafia Mall mewarnai hari pertama kerja Bupati dan Wakil Bupati Jember dr. Faida - KH. Muqit Arief, Senin (22/2). Mereka yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember, meminta bantuan mediasi Pemkab Jember atas kasus PHK massal yang dilakukan manajemen paska penahanan owner Syafia Mall beberapa waktu lalu.. "Kami meminta Pemkab Jember membantu mediasi kasus PHK sebanyak 136 eks karyawan Syafia Mall. Kami menuntut hak hak kepegawaian kami," kata Korlap Aksi sekaligus Ketua Sarbumusi Jember, Umar Faruk.

Ratusan buruh Syafia Mall terlantar setelah pemiliknya,

Shiraz Hussein dipenjara akibat kasus penipuan aset

tanah tempat Syafia Mall.

Pengadilan Negeri Jember menyatakan Shiraz Hussein terbukti bersalah melakukan penipuan kepada Lilu, sang pemilik lahan tersebut.

PN Jember memutuskan untuk melakukan eksekusi bangunan Syafia Mall. Tim eksekutor melakukan eksekusi bangunan Syafia Mall tanpa ada perlawanan dari para karyawan. Eksekusi dijaga ketat oleh Personel Polres dan juga TNI Jember.

Namun, eksekusi tersebut menyisakan persoalan baru.

Salah satu karyawan Syafia Mall, Ari Dharma Sulistyowati (43), mengeluhkan tidak adanya kejelasan nasibnya.

"Sejak pemilik Syafia ditahan, General Manager mengundurkan diri. Nasib kami tidak jelas, tidak ada yang bertanggung jawab pemberian pesangon kami," kata perempuan yang akrab disapa Lis ini.

Lis merupakan tulang punggung keluarga. Dia memiliki tiga orang anak. Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan Lis mendapatkan gaji Rp 1 juta per

bulan dari Syafia Mall. "Itu sudah termasuk tunjangan kerja. Anak kedua saya kelas 3 SMP mau masuk SMA. Sedangkan anak terakhir berusia 10 tahun. Saya berharap ada perhatian dari pemerintah," tandasnya.

Buruh membubarkan diri setelah tuntutannya agar ditemui Bupati Jember tak berhasil. Berdasarkan informasi, Faida - Muqit melakukan sidak ke sejumlah SKPD Jember. Sehingga tidak berada di gedung Pemkab Jember.Q efi

Hari Pertama, Peserta UNP Tak Sesuai Harapan Bojonegoro, Bhirawa Program pemerintah pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) tingkat SMA sederajat yang digelar oleh Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, tidak sesuai harapan. Pasalnya, UNP di ruang laboratorium komputer lantai 3 SMA Negeri 1 Bojonegoro, Senin (22/2), dihari pertama hanya diikuti satu siswa saja. Pelaksanaan UN Perbaikan dimulai tanggal 22 Pebruari sampai 2 Maret 2016 “Yang daftar 4, tapi cuma hadir satu siswa. Sekarang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Minat UN perbaikan sangat kurang, padahal banyak yang mengulang,” kata Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Syamsul Arifin, Senin (22/2) di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, peserta yang mengulang karena nilainya dibawah 5,5 terdapat 771 siswa. Namun yang mendaftar untuk mengikuti UN Perbaikan hanya 79 siswa. Dihari pertama ini hanya satu siswa yang hadir. “Mata pelajaran Bahasa Indonesia, harus hari ini tidak bisa mengulang. Besok Matematika dan seterusnya. Kalau tidak hadir sesuai pelajaran, tidak bisa diulang,” ujarnya.

Masih menurut Syamsul, UN Perbaikan dilakukan bagi siswa yang nilainya dibawah 5,5 untuk pemetaan endingnya. Q bas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG2069OF, a/n. Sumadji, Dsn. Siwalan RT 01/01, Ds. Tiudan, Gondang-T.Agung

No.422/IMB/BI-II/2016

HILANG STNK, Yamah, th. 2009, Abu-abu, AG6240TK, a/n. Nina Fristi Wahyuni, Ds. Sumberingin, NgunutT.Agung

No.423/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6457.EV, a/n IWAN SETIAWAN DS.TENGGIR RW.10/02 KEC.PANJI SITubondo.

No.424/IMB/BI-II/2016

HILANG STNK nopol P.4283.FI, a/n RONNY A D KEL.MIMBAAN RW.02/02 KEC.PANJI SITubondo.

No.425/IMB/BI-II/2016

HILANG STNK nopol P. 4937.EQ, a/n, RASIT DS.KERTOSARI RW.04/02 KEC.ASEMBAGUS SITubondo.

No.426/IMB/BI-II/2016

HILANG STNK nopol P.3017.EP, a/n BUPATI SITUBONDO KEL.PATOKAN RW.00/00 KEC.SITUBONDO.

No.427/IMB/BI-II/2016

HILANG STNK nopol .P4154.FI, a/n ABD.ASIS DS.SB.REJO RW.14/03 KEC.B.PUTIH SITubondo.

wiwit/bhirawa

Wali Kota Rukmini turun ke warganya yang terserang DBD.

DBD Mewabah, Wali Kota Terjun Langsung

hartono/bhirawa

Puluhan massa KRPK Blitar saat melakukan aksi unjuk rasa penolakan Revisi Undang-Undang KPK di perempatan Lovi, Senin (22/2) kemarin.

LSM KRPK Tolak Revisi UU KPK Kota Blitar, Bhirawa Sebagai bentuk penolakan rencana revisi Undang-Undang KPK yang digulirkan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar melakukan unjuk rasa di perempatan lovi Kota Blitar, Senin (22/2) kemarin.

Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB diikuti sekitar 20 orang massa KRPK Blitar yang langsung melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan treatikal, orasi serta membentangkan sejumlah tulisan penolakan Undang-Undang KPK. “Adanya revisi UU KPK, kami menolak dengan tegas, karena agenda revisi ini merupakan salah satu serangan balik para koruptor di Senayan,” kata koordinator KRPK Mohammad Trianto.

Bahkan pihaknya juga sangat menyayangkan sikap anggota DPR yang sekarang ini bersikukuh ingin merevisi UU KPK, diantaranya berasal dari beberapa Partai itu seperti PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, dan PKB yang sebelumnya mereka sempat ikut menolak revisi UU KPK tersebut.

“KPK dikenal tidak pernah takut untuk memberantas korupsi dan tidak tebang pilih.

KPK melakukan tindakan nyata, termasuk menangkap para koruptor dan mengamankan uang negara, untuk itu kami sangat mendukung mereka,” ujarnya.

Di sisi lain menurutnya aksi tindakan korupsi saat ini berdampak luas dan sudah merambah berbagai sektor. Bahkan, dampak dari korupsi membuat fasilitas pubik tidak

bisa dinikmati masyarakat secara maksimal, misalnya pelayanan kesehatan yang buruk, pendidikan yang mahal, dan pembangunan yang tidak merata.

Selain itu apa yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak disukai oleh banyak orang, di mana kepentingan mereka menjadi terganggu.

“Apalagi dari berbagai kasus korupsi, yang banyak adalah anggota DPR yang tertangkap tangan oleh KPK,” ujarnya.

Pihaknya jug menilai, revisi tersebut belum penting dilakukan. Karena harusnya DPR lebih fokus menyelesaikan perumusan legislasi yang saat ini masih membutuhkan perhatian dan lebih penting untuk dibahas daripada membahas UU KPK. Sehingga pihaknya tetap meminta agar rencana revisi UU KPK itu tidak dilanjutkan.

“KPK harusnya selalu didukung agar upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan sesuai dengan relnya. Apalagi dulu banyak partai yang all out' menolak revisi UU KPK, ketika berkuasa justru plin plan. Sekarang justru terbalik 'all out' untuk pelemahan KPK,” pungkasnya.

Sementara usai melakukan aksi unjuk rasa, akhir orasi massa KRPK melakukan pembakaran sejumlah politisi senayan yang dianggap telah mendukung untuk melakukan Revisi UU KPK sebagai bentuk Penolakan Revisi UU KPK oleh KRPK Blitar. Dalam aksi tersebut massa KRPK mendapatkan pengawalan dari Anggota Polres Blitar Kota yang membubarkan diri sekitar pukul 11.30 WIB.Q htn

No.428/IMB/BI-II/2016

Probolinggo, Bhirawa Segala upaya antisipasi demam berdarah dengue (DBD) dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

Bahkan sejak awal Desember 2015, langkah tersebut sudah ditempuh. Namun demikian angka penderita masih saja bertambah, sehingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Saat ini sudah ada enam orang penderita dan dua orang yang meninggal dunia.

Mewabahnya DBD membuat walikota Probolinggo, Hj. Rukmii terjun langsung kemasyarakat, bahkan polresta ketar ketir sehingga lakukan Foging di lingkungannya.

Menurut Wali Kota Hj Rukmini, Senin (22/2) mengungkapkan, melalui Dinas Kesehatan, pihaknya meluncurkan surat imbauan serta permintaan kerja bakti untuk pemberantasan sarang nyamuk (PSN) Aedes Aegypti sudah dikirimkan. Baik itu ke berbagai instansi di lingkungan pemerintah maupun instansi vertical, perhotelan, perbankan, maupun pondok pesantren.

“Kita sudah melakukan banyak hal sebelumnya, selain surat juga dibentuk jumantik (juru pemantau jentik). Bahkan kami juga mengirimkan surat edaran agar memasyarakatkan gerakan 1 rumah 1 jumantik.

Termasuk fogging jika sudah ada penderita, karena memang itu langkah terakhir membunuh nyamuk dewasa,” jelasnya.

Untuk itu secara langsung kami mengunjungi penderita DBD di rumah sakit maupun ke rumah yang bersangkutan (penderita DBD red). Kami juga memberikan arahan seputar PSN dan mengingatkan warga sekitarnya.

Khususnya daerah yang memiliki angka bebas jentik

sangat rendah, seperti Kelurahan Triwung Kidul yang hanya 5 %. “Tolong di cek kamar mandi-nya, termasuk itu tempat minum burung piaraan. Kemudian kebersihan lingkungan juga dijaga,” tutur Hj. Rukmini.

Lebih lanjut dikatakannya, jumlah pasien demam berdarah dengue (DBD) yang menjalani rawat inap di RSUD dr Mohammad Saleh, Kota Probolinggo terus melonjak. Untuk Februari yang belum berumur sepekan, jumlah pasien sudah 16 orang.

Sepanjang Oktober 2015, pasien DBD tercatat sebanyak 21 orang. Bulan berikutnya naik menjadi 32 orang, kemudian 53 orang selama bulan Desember.

Pada Januari 2016, pasien DBD sebanyak 77 orang.

Pasien tersebut, tak semuanya dari Kota Probolinggo.

Ada pula yang dari Kabupaten Probolinggo.

Didampingi Direktur RSUD, dr Budi Poerwohadi SpPD dan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang Taufiqurrahman, wali kota Rukmini menegaskan, dibanding penyakit lain, pasien DBD merupakan yang terbanyak. Menurutnya, kondisi tersebut tak terlepas dari faktor kondisi cuaca belakangan ini. Ditambah daya tahan tubuh, perilaku masyarakat dan faktor lingkungan. Dari angka tersebut, pasien anakanak mendominasi.

Bahkan dengan meningkatnya penderita Demam Berdarah (DBD) di Kota Probolinggo, membuat Polres Probolinggo Kota ketarketir. Kemarin pagi, lingkungan mapolresta yang ada di jalan dr Muhammad Saleh ini, difogging. Mapolresta, asrama dan rumah dinas kapolresta, diasap opleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara.Q wap

Dewan Dukung Penuh Pengembangan Pariwisata Tulungagung Pengembangan sektor pariwisata mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Tulungagung. Mereka mendukung penuh upaya pengembangan pariwisata yang kini sudah menggeliat di Kabupaten Tulungagung.

Komisi D DPRD Tulungagung bahkan sudah melakukan inventarisasi objek-objek pariwisata setempat yang dinilai sangat potensial untuk dikembangkan.

Termasuk di antaranya Pantai Kedungtumpang di Kecamatan Pucanglaban yang kini sudah tersohor dan mendapat perhatian publik, baik di nusantara dan luar negeri.

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Suprapto SPt MMA, Senin (22/2), mengungkapkan sudah ada rencana dari DPRD Tulungagung untuk membuat Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) pada tahun ini guna pengembangan pariwisata.

“RIPDA disini akan berbicara terkait pariwisata Tulungagung

sampai 20 tahun kedepan. Tidak hanya wisata pantai, tetapi juga pegunungan, air terjun dan pariwisata buatan serta kuliner. Semua direncanakan di RIPDA,” ujarnya.

RIPDA rencananya akan mulai dibahas oleh DPRD Tulungagung bersama Pemkab Tulungagung pada bulan April sampai Agustus 2016 mendatang. Saat ini DPRD Tulungagung sudah menyelesaikan kajian akademiknya yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Suprapto menambahkan meski RIPDA baru selesai pembahasannya pada Bulan Agustus 2016, namun saat ini sudah mulai dilakukan upaya pengembangan sektor kepariwisataan. Tak terke-

cuali peningkatan infrastruktur jalan menuju tempat wisata, seperti salah satunya yang direncanakan untuk peningkatan akses jalan menuju Pantai Kedungtumpang.

Selanjutnya Suprapto mengatakan, pada tahun 2016 sudah ada anggaran antara Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar yang akan digunakan untuk peningkatan pariwisata di Tulungagung. Dana tersebut tidak termasuk untuk infrastrukturnya.

“Kalau infrastruktur wewenangnya ada di Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya Pemkab. Dana yang dimaksud itu seperti untuk pembuatan jala di Pantai Kedungtumpang untuk penambahan fasilitas keamanan pengunjung. Saat ini kan sudah ada pagar pembatas untuk keamanan pengunjung,” terangnya.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, sudah pula berjanji untuk meningkatkan infrastruktur jalan menuju Pantai Kedungtum-

pang pada tahun 2016 ini. Ia menyatakan sektor pariwisata merupakan prioritas pembangunan di Tulungagung.

Begitu pun yang dikatakan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Dipaparkan, pembangunan sektor pariwisata akan berdampak langsung pada kunjungan wisatawan selain berdampak pada perekonomian warga sekitar tempat wisata.

“Lihat di Pantai Klatak dan Pantai Bayem. Disana juga bisa dikembangkan sebagai tempat wisata favorit. Lokasinya sangat bagus karena berdekatan dengan jalan lintas selatan (JLS). Begitupun dengan pantai-pantai di selatan yang semuanya berdekatan dengan JLS,” katanya.

Supriyono yang juga koordinator Komisi D DPRD Tulungagung berharap semua tempat wisata yang sudah diinventarisir oleh DPRD dan Pemkab Tulungagung dapat membuat sektor pariwisata semakin bergairah.

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung dan Ketua DPRD Tulungagug, Supriyono, saat berkunjung ke Pantai Kedungtumpang yang pemandangannya mirip Raja Ampat di Papua.

Karena tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tetapi juga

pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Tulungagung.Q wed,adv

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Pukul Pengedar Hingga Pinggiran Kota Batu, Bhirawa Nampaknya sinergitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dengan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan di taman kota, membuat jaringan pengedar tak lagi menjual obat terlarang di kawasan ini. Setelah empat pengedar tertangkap mengedarkan pil dobel L di kawasan Taman Segitiga di tengah kota, kali ini dua pengedar yang lain tertangkap di Ngantang yang merupakan pinggiran kota. Nampaknya petugas tak memberi ruang sedikitpun kepada jaringan pengedar untuk melakukan aksinya.

Dua pengedar yang tertangkap di Ngantang adalah Philip Adi Satria (19) warga Desa Ngantru, Kabupaten Malang, dan Nizar Wismi Aziz (19), warga Desa Pandansari, Kabupaten Malang. Dari tangan keduanya ditemukan dan diamankan 1.225 butir pil dobel L, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 213.000, dan 2 buah ponsel.

“Selain menjadi pengedar, kedua tersangka ini juga merupakan pengguna dari obat terkarang pil dobel L. Mereka mengaku menggunakan obat ini untuk menunjang pekerjaannya sebegai seorang buruh bangunan,”ujar Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata, Senin (22/2).

Kasus ini terungkap ketika petugas Polsek Ngantang mendapatkan informasi bahwa tersangka Philip menjual obatobatan terlarang jenis pil dobel L atau pil koplo, Selasa (16/2). Setelah melakukan penyelidikan, petugas akhirnya menangkap Philip Adi Satria di rumahnya. Dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan 1.045 butir pil dobel L. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Philip mengaku juga obat-obatan tersebut diperoleh dari sdr.Nizar Wismi Aziz. “Petugaspun langsung menggrebek dan menangkap tersangka N di rumahnya. Dan dari penggrebekan itu ditemukan barang bukti 171 butir pil dobel L,” tambah Leo Simarmata.

Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan tempat bagi pengedar untuk mengedarkan obat terlarang dan narkoba di wilayah hukum Polres Batu.

Sebelumnya, petugas telah menangkap 4 pengedar di kawasan Taman Segitiga yang ada di Jl.Karate Kota Batu.

Keempat pengedar ini telah menyalahgunakan keberadaan Taman Kota untuk menjual obat terlarang jenis dobel L. Tak tanggung-tanggung, dari tangan pengedar di kawasan Taman Kota ini berhasil diamankan sebanyak 8.013 butir pil dobel L. dan atas kesigapan petugas, ribuan obat terlarang ini gagal diedarkan lewat Taman Kota dan beberapa tempat strategis lain di Kota Batu. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Kapolres Batu, Leonardus Simarmata (kanan) menunjukkan barang bukti pil dobel L yang berhasil diamankan dari tangan dua tersangka.

Gubenur Diminta Relakan Eks Pabrik Keramik Dinoyo Malang, Bhirawa Masyarakat Dinoyo, meminta kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo merelakan eks Pabrik Keramik Dinoyo untuk kepentingan masyarakat setempat.

Ketua RW 03 Kelurahan Dinoyo, Samsul Arifin disela-sela menerima kunjungan Wali Kota Malang, HM.Anton, kepada sejumlah wartawan menyatakan, jika masyarakat ingin bekas pabrik keramik milik Pemprov Jawa Timur itu diserahkan kepada warga setempat.

“Sudah lama pabrik ini mangkrak, dan tidak beroperasi. Akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kegiatan masyarakat. Kita berharap Pak Gubernur mengizinkan untuk dimanfaatkan masyarakat,”ujar Samsul.

Pihaknya berencana untuk bersurat kepada Gubernur, sedangkan Pemkot Malang diharapkan menjembatani keinginan masyarakat Dinoyo tersebut.

Menurut dia, saat ini sentra keramik Dinoyo, sering mendapatkan kunjungan dari wilayah lain. Setidaknya dalam satu Minggu ada dua kali kunjungan. Karena itu jika eks pabrik Keramik itu bisa dikelola oleh warga, manfaatnya akan lebih besar lagi.

Sementara itu, Wali Kota Malang, HM.Anton, mendukung keinginan warga, dan pihaknya berjanji akan memfasilitasi kepentingan tersebut. Senyampang bisa memberikan maanfaat lebih bagi masyarakat.

“Kalau diserahkan ke masyarakat, harus dioptimalkan. Bisa untuk Museum Keramik, tempat pelatihan, serta showroom,” tutur Abah Anton.

Apalagi kawasan ini, akan menjadi Kampung Keramik, makanya Pemkot akan menjembatani kepentingan masyarakat Dinoyo.

Menurut Abah Anton, tempat pelatihan keramik itu harus ada, agar masyarakat bisa berlatih membuat keramik.

Apalagi keramik merupakan salah satu industri kreatif masyarakat yang telah memberikan kontribusi secara positif, terhadap ekonomi masyarakat.

Selama ini, industri keramik telah merambah manca negara hanya saja saat ini masih melalui pihak ketiga. Kedepan diharapkan keramik Dinoyo bisa langsung di ekspor ke luar negeri. Q mut

Selasa Pon 23 FEBRUARI 2016

PKB Bidik Kursi Wali Kota Batu Kota Batu, bhirawa DPC PKB Kota Batu bertekad untuk membidik kursi Walikota Batu. Setelah sukses memenangi Pilkada di sejumlah kab/ kota, termasuk kabupaten Malang, maka PKB menargetkan memenangi Pilkada kota Batu tahun 2017. Apalagi Kota Batu merupakan satu-satunya kab/kota yang menggelar pilkada serentak tahun 2017 di Jatim, sehingga seluruh kekuatan PKB akan difokuskan ke Kota Batu.

Demikian diungkapkan Ketua DPC PKB Kota Batu, Nurochman kepada Bhirawa, Minggu (21/2). Dijelaskan, saat ini, dia sudah mengantongi dua nama. Tapi dia enggan membeber siapakah sosok yang diusung menjadi calon Walikota Batu. Dia hanya menyebutkan, calon yang diusung merupakan kader PKB dan saat ini menjadi anggota DPRD Kota Batu.

“Kedua nama itu sudah dapat persetujuan dari DPW PKB,” kata Nurochman yang juga menjabat wakil ketua DPRD Kota Batu itu. Meski sudah ada dua nama, katanya, tapi tidak menutup kemungkinan calon yang diusung bertambah. Sebab, pelaksanaan tahapan pilkada masih lama. Seiring perkembangan politik, bisa

muhammad taufiq/bhirawa

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Sukesi, Apt MARS saat memberi selamat kepada para peserta kegiatan bertema “Sinergitas Pelayanan Sosial” yang bertempat di UPT Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kota Malang Senin (22/2) kemarin.

jadi ada penambahan calon yang diusung. “Mungkin akan tambah. Tapi sementara ini masih dua calon,” kata dia.

Disinggung mengenai pertemuan ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dengan ketua DPP PDIP Pramono Anung Wibowo, Nurochman tidak menampik, juga tidak membenarkan.

“Koalisi bisa saja terjadi, namun tentu bergantung kebutuhan di masing-masing daerah,” tandasnya.

Dari penelusuran bhirawa melalui beberapa sumber di internal PKB, dua nama yang dijagokan yaitu Nurochman dan H Biyanto.

Keduanya saat ini memang berambisi untuk maju dalam Pilkada Kota Batu. Q sup

Perbaiki Layanan Sosial, Dinsos Jatim Perkuat Team Work Kota Malang, Bhirawa Penanganan PMKS adalah tugas yang berdimensi luas, maka upaya bersama secara terpadu merupakan strategi yang harus ditempuh. Oleh karena itu, usaha-usaha baik dalam bentuk koordinasi maupun kerjasama internal antara Sekretaris, Bidang-bidang maupun UPT Dinas Sosial Provinsi perlu terus ditingkatkan dan dimantapkan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Sukesi, Apt MARS saat membuka kegiatan bertema “Sinergitas Pelayanan Sosial” yang dihadiri pejabat eselon III di Dinas Sosial Provinsi, Kepala UPT-UPT dan para Eselon IV Dinas Sosial Provinsi, di UPT Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kota Malang Senin (22/2) kemarin.

Menurut Sukesi, dengan koordinasi dan kerjasama maka akan dapat diwujudkan efesiensi dan efektivitas pen-

capaian tujuan.

“Karena dalam koordinasi dan kerjasama ada unsur pembagian tugas dan kewenangan, sehingga dapat dihindari tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan,” kata Sukesi. Lebih lanjut menurut Sukesi koordinasi dan kerjasama akan terlaksana dengan baik apabila unsur-unsur yang terlibat dapat saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing, serta menghilangkan ego individual maupun sektoral.

“Kegiatan ini pada hakekatnya adalah merupakan salah satu pembinaan untuk mengetahui sejauhmana keterpaduan dan sinergitas Sekretaris, Bidang dan UPTUPT yang ada dilingkungan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Sukesi.

Fenomena tuntutan publik terhadap pelayanan yang

berkualitas jelas Sukesi, sudah seringkali diperbincangkan baik melalui media massa, seminar ataupun dalam rapat. Upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi sudah menjadi sesuatu seharusnya.

Yang diperlukan sekarang tegas mantan Kepala BPPKB Jatim ini adalah upaya-upaya memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan seiring dengan transformasi kuantitas dan kualitas kebutuhan publik yang terus terjadi seiring dengan transformasi sosial yang terjadi dalam banyak aspek kehidupan.

“Sudah saatnya Dinas Sosial Provinsi melengkapi diri dengan segala perangkat yang diperlukan dalam rangka mengimplementasikan aktivitas fungsional-substantif menuju dicapainya pelayanan sosial yang lebih baik,” kata Sukesi lagi. Q mut

supriyanto/bhirawa

PKB Road to Batu Satu terlihat melayang dari parasut paralayang di langit kota Batu.

Longsor Kembali Timpa Rumah Warga Kota Batu

Hadirkan OJK dan BI, PWI Gelar Dialog Ekonomi Malang, Bhirawa Salah satu rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) yang di gelar Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, adalah dialog ekonomi.

Dialog bertajuk Outlook Economy itu akan digelar pada Rabu 24 Februari besok.

Ketua Panitia Asan Haji kepada Bhirawa, Senin (23/2) kemarin, menuturkan jika dialog itu akan menghadirkan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Malang, Indra Krisna dan Pimpinan BI Malang, Dudi Herawadi.

“Selain dua tokoh tersebut yang merupakan tokoh praktisi, ada satu tokoh akademisi yang akan ambil bagian dalam kegiatan ini, yakni Dias Satria dosen Universitas Brawijaya (UB),” tutur Hasan Aji.

Pihaknya juga menambakan, acara dialog itu akan di siarkan langsung oleh RRI Malang, yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini, lanjut Hasan Aji, merupakan upaya PWI Malang, dalam memberikan sumbangsih pemikiran atas berlakukanya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Makanya dia juga mengundang para pelaku bisnis di sekitar Malang Raya.

“Diakui atau tidak yang paling terdampak diberlakukannya MEA adalah pelaku ekonomi, utamanya usaha kecil, menengah dan mikro,” imbuhnya.

Karena itu, mereka harus faham dan mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan agar bisa bersaing dengan pelaku ekonomi dari luar negeri.

Apalagi saat ini yang paling bisa bertahan di saat ekonomi tidak stabil hanya usaha kecil, menengah dan mikro. Namun kini, mereka dihadapkan dengan persaingan usaha di era MEA. “Tantangannya sangat berat disinilah akan dikupas tuntas bagaimana menghadapi MEA,” imbuhnya, seraya menyebut kalau even ini akan di gelar di Best Western OJ Hotel.

Ditambahkan, Dialog yang akan dipandu oleh wartawan ekonomi senior Choirul Anam itu, selain akan dihadiri oleh pelaku bisnis, juga akan dihadiri para pejabat di Malangraya.

“Yang sudah memastikan hadir Bupati Malang Pak Rendra Krisna, Wakil Wali Kota Malang Pak Sutiaji, dan sejumlah pejabat penting lainya,” pungkasnya. Q mut

Kota Batu, bhirawa Longsor kembali terjadi di wilayah Kota Batu, Senin dini hari (22/2). Bagian belakang rumah warga bernama Triman di RT 09 RW 07 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, terkena material longsoran.

Kerusakan yang ditimbulkan tergolong ringan karena hanya mengenai kamar mandi dan dapur warga. Bagian rumah lainnya tidak ada kerusakan yang berarti.

Longsor ini diduga disebabkan hujan yang terjadi merata sehari sebelumnya sejak pagi hingga malam.

Sehingga tanah dipinggir jurang itu labil kemudian longsor. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

Ketua BPBD Kota Batu Sasmito meminta, warga yang memiliki rumah di pinggir sungai atau di pinggir jurang diminta berhati-hati. Karena intensitas hujan masih tinggi dalam bulan Pebruari ini, sehingga ancaman longsor di lokasi rawan masih harus diwaspadai.

“Kondisi tanah saat ini sudah sangat jenuh air, sehingga apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan dalam waktu lama, maka berpotensi terjadinya longsor,” tuturnya.

Dikatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan SKPD terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, PMI, Satuan Damkar untuk menyiagakan personel dan alat berat.

“Sewaktu-waktu terjadi longsor, maka segera mengambil langkah tindakan tanggap darurat untuk meminimalisir korban. Kita juga libatkan TNI/Polri dalam upaya penanganan bencana,” tandasnya. Q sup

Ponpes Shidiqiyah Mengaku Miliki Akte Agendum Titik terang mulai terlihat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah di Jl. Sultan Agung. Pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Shidiqiyah yang mengaku memiliki akte agendum, Senin (22/2) kemarin mendatangi panggilan dari Satpol PP Kota Batu.

Merekapun diarahkan untuk mendatangi kantor Badan Penanam Modal (BPM) guna mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Apa bisa akta agendum digunakan untuk mengurus IMB?.

Kepala Satpo PP Kota Batu, Robiq Yunianto, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) meminta pihak Shidiqiyah untuk melengkapi berkas yang diminta dalam pengurusan IMB. “Dari situlah nanti bisa kita periksa keabsahan dari berkas-berkas yang diberikan pihak Shidiyah,”ujar Robiq usai menemui perwakilan Shidiqiyah di Kantor Satpol PP, Senin (22/2).

Ia melanjutkan bahwa urusan legalitas ini bukan ranah Pemerintah Kota apalagi Satpol PP. Tetapi masalah itu merupakan ranah pidana.

Jadi mana dari kedua belah pihak yang berkas kepemilikan tanahnya legal atau sah,

maka pihak Pengadilan yang akan menentukan.

Setelah mendatangi kantor BPM, Kelompok Shidiqiyah yang dikordinir oleh Aris Mulyadi kemudian mengambil barang-barang milik Shidiqiyah yang telah disita Satpol PP. Barang-barang tersebut disita saat satpol PP melakukan pengosongan tempat dan penyegelan lahan yang disengketakan. Di antara, barang yang disita tersebut antara lain, KTP, tenda, beberapa bahan bangunan, tiang dan bendera Merah Putih, serta spanduk.

“Tugas kita adalah menegakkan perda. Ketika di lahan sengketa ini terdapat kegiatan

foto doc

Satpol PP Kota Batu saat melakukan penyegelan dan pengosongan di lahan sengketa di Jl.Sultan Agung. pembangunan yang belum berIMB, maka kitapun terpaksa menghentikan dan mengosongkan tempat tersebut,”tambah Robiq.

Diketahui, selama terjadinya sengketa telah dilakukan beberapa kali mediasi yang diikuti kedua belah pihak yang bersengketa. Baik itu mediasi

di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Pemerintah Kota. Dalam mediasi tersebut pihak PT Paramount, sebagai lawan sengketa, sudah bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah. Karena itu, kemarin Pemkot tidak melakukan pemanggilan terhadap pihak PT

Paramount.

Ditambahkan Camat Batu, Aris Setiawan, proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanah ini sudah dianggap selesai. Kini pihak Shidiqiyah tinggal melakukan proses legalitas dari berkas yang dimiliki.

“Sampai kapan pihak Shidiqiyah bisa membuktikan legalitas dari berkas yang dimiliki? Pemerintah tidak memberikan batasan waktu,”ujar Aris.

Diketahui, sengekta tanah Jl.Sultan Agung ini sempat membuat ketegangan di sekitar lokasi tanah sengketa.

Hal ini terjadi ketika Satpol PP melakukan penyegelan dan pengosongan terhadap tanah sengketa. Ketegangan berlanjut ketika ada kabar akan ada pengerahan massa oleh pihak Shidiqiyah. Akibatnya, ratusan bahkan ribuan personel dari Polres, Brimob Polda Jatim, TNI, dan Satpol PP disiagakan di lokasi tanah sengekta. Q nas

OLAHRAGA

Selasa Pon 23 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Hendro Siap Rebut Emas PON Bandung, Bhirawa Pemanah senior Jawa Barat pada nomor "recurve" Hendro Suprianto siap merebut kembali medali emas pada PON XIX/2016 sekaligus balas dendam atas kegagalan pada PON XVIII/2012 di Riau.

"Berlaga di kampung sendiri jelas menjadi motivasi bagi saya dan temanteman untuk tampil meraih emas. Saya berharap bisa mengembalikan emas yang gagal dipertahankan di Riau," kata Hendro di Bandung, Senin.

Sebagai persiapan untuk berlaga optimal di kandang sendiri, Hendro menempa diri dalam latihan spartan di Padjadjaran Sport Center. Hendro masih menjadi andalan Jabar di kelompok putra bersama sejumlah atlet lainnya.

Selain Hendro kekuatan atlet Jabar juga diperkuat oleh antara lain Gumardi, Syifa Nurafifah, Sri Ranti, Fazi, Dian Kirana, Eko Agus, Rian dan juga pemanah muda Asep Wandi.

Bagi Hendro, PON XIX/2016 di Jawa Barat merupakan PON keempat dalam karirnya di cabang olahraga panahan. Ia turun pertama kali dengan meraih emas pada PON XVI/2004 di Palembang, emas pula ia persembahkan pada PON XVII/ 2018 di Kalimantan Timur.

Sayang ia harus menerima kenyataan gagal di semifinal pada PON XVIII/2016 di Riau sehingga target emas melayang pada nomor recurve. Meski demikian ia bersyukur karena para atlet lainnya bisa tampil maksilan dan tetap mempersembahkan tradisi emas pada cabang itu.

"Di Riau saya gagal di semifinal, saat itu pertandingan dengan sistem nilai total bidikan. Sistem itu berbeda dengan PON sebelumnya per jarak," kata Hendro.

Hendro berupaya untuk mempertahankan performancenya dengan mengandalkan jam terbang dan sebagai atlet paling senior di ajang PON. Meski demikian ia juga berharap munculnya atlet-atlet muda Jabar lainnya.

"Kekuatan panahan saat ini merata, meski DI Yogyakarta dan Jatim masih menjadi daerah yang kuat di panahan.

Saya berharap muncul atlet Jabar di ajang ini," katanya.

Sementara itu masuknya nomor baru yakni campuran, diharapkan menjadi nomor baru yang bisa dimanfaatkan oleh Jabar. Meski demikian ia tidak tahu apakah diturunkan atau tidak pada nomor itu karena tergantung keputusan pelatih.

"Nanti ada nomor mix atau campuran pada ronde recurve. Saya berharap nomor ini bisa diambil Jawa Barat. Sebagai atlet saya siap meski keputusan nanti di pelatih," kata Hendro menambahkan.Q ant

Komite Ad-Hoc dan PSSI Temui Komisi Jakarta, Bhirawa Komite Ad-Hoc yang dibentuk Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dan sejumlah pengurus PSSI menemui Komisi X DPR RI, guna membahas perkembangan penyelesaian kisruh sepak bola nasional.

"Kami memenuhi undangan Komisi X untuk datang ke DPR dengan tujuan baik, agar sanksi yang diberikan kepada cabang olahraga sepak bola ini dapat menemui jalan ke luar," ujar Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar dalam rapat yang dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, Komite AdHoc diwakili oleh ketua, wakil ketua, serta beberapa anggotanya, yang juga didampingi sejumlah pengurus PSSI. Pada kesempatan itu, Agum Gumelar juga menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang belum juga bergabung dalam komite bentukan FIFA tersebut.

Menurut Agum, tidak hadirnya pemerintah dalam kepanitiaan itu, hingga kini membuat FIFA enggan mencabut sanksi terhadap sepak bola Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, yang juga menjadi pemimpin rapat tersebut menuturkan undangan yang diberikan kepada Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI dan Pengurus PSSI ini dimaksudkan untuk mendengar sejauh mana kinerja mereka untuk menyelesaikan konflik sepak bola Tanah Air. "Komite Ad-Hoc ditugaskan oleh FIFA untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi sampai saat ini belum ada solusi yang dikeluarkan, makanya kami ingin mendengar masalahnya di mana," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Teuku Riefky juga mengatakan sanksi FIFA yang tidak kunjung selesai mengancam pelaksanaan Asian Games 2018, khususnya partisipasi tim sepak bola nasional dalam perhelatan olahraga empat tahunan tersebut.Q ant

9

Kejuaraan Bupati Cup Telan Korban Jiwa Sidoarjo, Bhirawa Kejuaraan ‘’Bupati Sidoarjo Cup FDR Honda Supermoto Road Race Challenge 2016’’ yang digelar di bekas Jalan Tol PorongGempol, Kecamatan Jabon, Minggu (21/2) kemarin, menelan dua korban jiwa.

Dua korban tewas itu masing-masing pembalap kelas bebek standar 110 cc , M. Andi (21) warga Bulak Banteng Surabaya. Nyawanya tak tertolong saat perjalanan menuju RS Pusdik Gasum Porong. Dan seorang penonton M.Kuaeni (53) warga Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin.

Kejuaraan tersebut diikuti oleh 126 peserta dibagi dalam 15 kelas serta disaksikan ratusan penonton.

Peristiwa road race yang merengut korban 2 orang meninggal dunia itu, mengundang komentar salah satu anggota komisi B DPRD Sidoarjo ,

Hamzah Purwandoyo,SE .

Pria yang juga pemerhati otomotif dan pelaku otomotif asal Sidoarjo ini menyampaikan , belajar atas peristiwa di road race yang dilakukan di bekas jalan tol Porong tersebut , Kab Sidoarjo saatnya mempunyai tempat permanen atau sirkuit balap otomotif berbagai jenis yang representatif.

Menurutnya adanya sirkuit permanen akan mampu mengeliminir adanya balap liar yang justru berbahaya. Serta banyak manfaat lainnya yang bisa didapat. ”Apa yang terjadi di road race kemarin kita ambil hikmahnya.Apalagi kemarin adalah

balap resmi, dengan standart dan penyelenggaraan yang ketat. Saatnya Sidoarjo mempunyai tempat permanen atau sirkuit berstandart nasional dan representatif,” ungkap pria yang berulangkali mengikuti kejuaran level nasional ini, Senin ( 22/2) kemarin.

Lebih jauh, politisi PKB ini menjelaskan potensi adanya sirkuit di Sidoarjo justru bisa memberikan masukan pendapatan asli daerah ( PAD) bagi pemkab. Disisi lain akan bisa jadi sarana pembinaan atlet maupun mereduksi adanya balap liar di Sidoarjo. ” Antusiasme masyarakat secara umum dengan lomba otomotif sangat tinggi , potensi ini bisa kita manfaatkan,’’ terang Hamzah.

Terkait lokasi , menurut anggota komisi B ini bisa memanfaatkan bekas tempat pembuangan sampah di dae-

Bupati Sidoarjo Cup FDR Honda Supermoto Road Race Challenge 2016. rah porong. Disana ada 2 hektar aset milik pemkab yang bisa dipakai untuk sirkuit otomotif.

Menurutnya, kalau meng-

Maret, PSHT akan Gelar Parapatan Luhur

nurhadi/bhirawa

Pengurus IPSI banyuwangi menggelar rapat di wisma Atlit Banyuwangi.

IPSI Gelar Seleksi Pesilat Banyuwangi, Bhirawa Menindak lanjuti rencana pelaksanaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Pencak Silat Remaja Jawa Timur Pengurus Kabupaten (pengkab) IPSI Banyuwangi akan menggelar seleksi pesilat yang akan masuk dalam tim silat Kabupaten Banyuwangi yang diterjunkan dalam Kejuaran yang akan digelar di Banyuwangi pada 710 April mendatang.

Menurut Mukayin sekretaris pengkab IPSI Banyuwangi, untuk pelaksanaan program Seleksi tersebut pihaknya sudah mengirimkan surat undangan

kepada semua Perguruan Silat untuk mengirimkan pesilat nya untuk mengikuti seleksi yang akan dilaksanakan di GOR SMK N Glagah hari Minggu mendatang.

Selanjutnya Mukayin menambahkan seleksi yang digelar untuk memilih pesilat terbaik Banyuwangi baik untuk kategori tanding maupun nomor Seni Tunggal Ganda dan Beregu (TGR).

"Mengingat waktunya yang cukup mepet setelah seleksi kami akan langsung menggelar program pemusatan latihan agar Banyuwangi mampu tam-

pil maksimal dalam Kejurprov Pencak Silat Remaja untuk Bakorwil II Jawa Timur di Banyuwangi,"jelas Mukayin.

Dalam Kejurprov tersebut, menurut Mukayin, IPSI Banyuwangi berupaya mengikuti semua kelas tanding maupun kategori seni TGR yang dilombakan.

Namun, imbuh Mukayin untuk kategori tanding kelas-kelas berat untuk sementara Banyuwangi belum memiliki pesilat yang bisa diandalkan untuk bersaing dengan pesilat dari kabupaten / kota di Jawa Timur yang lain.Q mb12

KONI Jatim Petakan Kekuatan Atlet Surabaya, Bhirawa Sekitar 758 atlet Jatim kini memegang tiket untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016. Namun tidak semua berangkat ke ajang multievent empatahun itu karena KONI hanya akan memberangkat atlet yang memiliki potensi untuk meraih medali.

Itulah mengapa saat ini KONI Jatim mulai memetakan prestasi atlet, mereka berhasil meraih medali di ajang Prakualifikasi PON memiliki peluang besar untuk bergabung dengan Kontingen Jerbasuki Mawabeaya.

Sedangkan mereka yang gagal meraih medali namun meraih tiket untuk berlaga di PON, kecil kemungkinan untuk berangkat. Karena KONI Jatim sebelumnya sudah bertekad untuk memberangkatkan atlet yang berpotensi meraih medali.

"Sekarang kita harus melakukan pemetaan kekuatan secara detail, baik otak-atik kekuatan sendiri maupun lawan," ujar M. Nabil Ketua Harian KONI Jatim saat ditemui di gedung KONI Jatim, Surabaya.

wawan t/bhirawa

Ketua Harian KONI Jatim, M. Nabil

Senin (22/2).

Saat ini sendiri atlet Jatim yang siap berlaga di pra-PON ada sebanyak 758 atlet. Namun tak mungkin semuanya akan meraih medali, maka dari total tersebut pelatih dan monev harus bisa menetapkan siapa atlet yang pasti emas.

Nabil mewajibkan para pelatih dan monev harus punya alasan kuat tentang usulan nama yang akan dapat emas. "ya, istilah saya adalah rasionalisasi dinamis, merasionalkan kenapa

atlet ini dibilang emas. Tentunya nanti disandingkan dengan rival artinya kan kita juga harus tau rival kita," ujarnya Ia menambahkan, monev sendiri memiliki peran utama dalam memberi masukan. "monev terutama yang harus tahu tentang rival. Malah monev kita tugaskan jadi semacam sport intelegent mereka tidak cukup dengan tim saja, monev yang harus tau. Makanya monev dalam prespektif yang lain memberi masukan pada kita," ujarnya.

Saat ini sendiri dirinya menugaskan timnya untuk melakukan perhitungan lebih detail.

Nabil menginginkan data lengkap seperti apa gambaran perhitungan rival seperti Jabar dan DKI Jakarta terhadap Jatim dan sebaliknya.

Sebelumnya Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung juga menegaskan akan menyaring atlet yang akan berlaga di PON. "Kami hanya memberangkatkan cabor atau atlet yang berpotensi meraih medali. Salah satu rujukan kami melihat hasil Pra PON maupun kejuaraan lainnya," katanya. Q wwn

Sulut Target Pertahankan Tradisi Medali PON Manado, Bhirawa Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan mempertahankan tradisi meraih medali cabang olahraga Kempo pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Bandung, Jawa Barat.

"Pada PON tahun ini, optimistis mampu meraih medali," kata Wakil Ketua Persatuan Kempo Indonesia

ikuti aturan standart yang layak dan pas butuhnya sekitar 6 hektar. Tetapi kurangnya bisa diusahakan secepatnya. Q kus

(Perkemi) Sulut Dedy Katili, di Manado, Senin.

Dedy Katili, juga pelatih Kempo Sulut mengatakan pada pelaksanaan dua PON terakhir, cabang Kempo dapat berprestasi dengan menyumbangkan medali bagi daerah "Nyiur melambai".

Pada PON 2008 di Kalimantan Timur Sulut dengan atlet Susianti Mopa-

ngga meraih medali perak.

Dengan atlet yang sama, pada PON 2012 yang dilaksanakan di Riau, juga meraih perunggu.

Tahun ini di Jawa Barat, Susianti juga lolos dari babak kualifikasi dan bisa bertarung di "pesta" olahraga nasional yang digelar empat tahun sekali itu.

"Berharap pada PON ini,

Susianti bisa mengulang prestasi sebelumnya dengan memberikan yang terbaik dan menyumbangkan medali," katanya.

Pada cabang Kempo ini, dari enam atlet Sulut yang ikut pra PON, hanya meloloskan satu atlet, Susianti Mopangga.

Peluang Sulut masih terbuka kepada atlet Jerry

Siwu yang dibabak kualifikasi masuk 16 besar.

"Jika ada atlet lain tidak bisa bertanding di PON karena halangan seperti cedera atau mengundurkan diri, dapat diganti oleh Jerry.

Pada cabang ini yang dinyatakan lolos secara 'by name' sehingga peluang masih terbuka," katanya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dalam waktu dekat akan menggelar parapatan luhur atau musyawarah besar. Rencana itu sempat dibahas pada acara sarasehan PSHT se Jatim yang digelar di Gedung KONI beberapa waktu lalu.

Selain di hadiri oleh PSHT se Jatim, acara tersebut juga diikuti oleh PSHT dari Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi ajang sharing tentang ajaran-ajaran yang ada di PSHT. "Ini acara silaturahmi dan sarasehan kita sekaligus merefresh ajaran-ajaran Setia Hati Terate kepada anggota di daerah masingmasing," ujar Aliadi Ika selaku dewan pengesahan PSHT, Senin (22/2).

Tak hanya mengenai pembaharuan ajaran saja, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang perencaan acara parapatunuhun atau yang biasa disebut musyawarah besar untuk pemilihan ketua um-

um.

"Ini juga untuk menyongsong persiapan parapata luhur, insya Allah akan digelar Maret mendatang di Jakarta, disana nanti yang akan membahas adalah perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga sekaligus akan ada pemilihan ketua umum," ujarnya Anggota dewan pusat Cahyo Wilis Geriliyanto menambahkan, dalam parapatan luhur nanti, akan ada 4 komisi yang dibentuk untuk dapat menyalurkan aspirasi dalam perbaharuan ADART. "Nanti akan ada 4 komisi yang melakukan persidangan, nanti dalam 4 komisi diharapkan bisa memberikan masukan-masukan penyempurnaan terhadap ADART 2016 hingga 2021," ujarnya Parapatan luhur sendiri rencananya akan berlangsung 10-12 Maret 2016 di Jakarta, dengan peserta 283 pengurus cabang dari seluruh Indonesia. Q wwn

ist

Sarasehan PSHT yang digelar di Gedung KONI Jatim membahas tentang ajaran PSHT dan rencan menggelar parapatan luhur yang rencanannya digelar Bulan Maret di Jakarta.

Pameran Tour dan Destinasi Digelar di Makassar Makassar, Bhirawa PT Dyndra Promosindo siap menggelar pameran tour dan destinasi terlengkap di Indonesia Timur bertajuk Makassar Tour & Holiday Fair 2016 yang dipusatkan di Mal Ratu Indah (maRI) Makassar, Sulsel, 4-6 Maret 2016.

Brand Manager PT Dyandra Promosindo, Mawardha DJ di Makassar, Senin, mengatakan pelaksanaan pameran ini berdasarkan arus neraca jasa yang tercatat oleh Bank Indonesia (BI).

Dalam catatan itu, hingga kuartal I 2014, arus dana perjalanan wisatawan Indonesia yang ke luar negeri memang mengalami peningkatan yang signifikan.

"Industri perjalanan wisata terus tumbuh. Ini merupakan satu peluang dan kami sebagai EO tentu dituntut untuk mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Mengenai pelaksanaan pameran ini, pihaknya berharap dapat memfasilitasi para agen dan pelaku industri perjalanan wisata untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal di Makassar.

Ini juga diharapkan memberikan banyak pilihan destinasi liburan dengan harga yang kompetitif bagi seluruh masyarakat Makassar dan sekitarnya.

"Dengan mengusung tagline "The Exictement Of Wanderlust", kami harapkan pameran ini menjadi pameran tour dan destinasi terlengkap di Indonesia Timur," katanya.

Menurut dia, pameran ini akan lebih spesial dan berbeda dengan pameran tur dan destinasi yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Sebab untuk pameran ini akan diikuti lebih banyak peserta dan maskapai yang sudah memastikan diri terlibat.

Sebagai penyelenggara, kata dia, pihaknya juga konsen terhadap kemudahan bertranskasi bagi pengunjung pameran. Pihaknya sengaja melibatkan banyak perbankan yang juga menyiapkan berbagai promo menarik bagi para pengunjung.

Tidak hanya itu, untuk meransang transaksi pihak penyelenggara juga akan memanjakan para pengunjung yang bertransaksi selama pameran berlangsung. Termasuk menyiapkan paket khusus "grand prize" paket perjalan ke Korea Selatan.

Selain beragam peserta dan pilihan destinasi liburan dengan harga yang tentu sangat kompetitif yang ditawarkan oleh peserta pameran.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Selasa Pon, 23 FEBRUARI 2016

Permendag Dinilai Tak Lindungi Petani Garam Sumenep, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep menginginkan Permendag mengcover perlindungan petani garam rakyat, sehingga para petani merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Kepala Disperindag Sumenep, Saiful Bahri mengatakan, peraturan menteri perdagangan terkait dengan jual beli atau impor garam harus membuat petani garam rakyat merasa aman, bukan justru menyudutkannya sehingga hasil panennya bisa ter-

jual dengan maksimal.

“Perlindungan petani garam memang harus tercantum dalam aturan, sementara hasil revisi permendag nomor 125 tahun 2015 tentang impor garam menghapus perlindungan petani garam itu,” kata Saiful Bahri, Senin (22/02).

Menurutnya, salah satu perlindungan petani garam yang dihapus diantaranya harga pokok pembelian (HPP), pembatasan masa impor garam yakni satu bulan sebelum panen dan dua bulan pasca panen dan kewajiban perusahaan membeli garam rakyat sebelum melakukan impor. “Seharusnya tiga poin itu memang tidak dihapus. Karena, itu menjadi pelindung bagi petani

garam rakyat,” paparnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, pihaknya mengaku sudah menyampaikan keberatan para petani garam rakyat itu ke Disperindag Propinsi Jatim untuk disampaikan ke Menteri Perdagangan.

Propinsi Jatim sudah menyampaikannya juga sehingga Menteri Perdagangan berjanji akan meninjau ulang Permendag tersebut.

“Kami sudah menyampaikan hal tersebut. Informasinya, Menteri Perdagangan akan meninjau ulang terhadap isi Permen yang dinilai kurang berpihak pada petani garam itu,” ucapnya.

Sebelumnya, petani garam rakyat Sumenep yang tergabung dalam forum

komunikasi petani garam madura (FKPM) mengancam akan menyampaikan aspirasinya dengan cara aksi unjuk rasa ke kantor Kementerian Perdagangan, DPR RI dan Istana Negara.

Sebab, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 125/M-DAG/ PER/12/2015 tentang impor garam yang merupakan hasil revisi nomor 58/MDAG/PER/9/2012 sangat merugikan para petani garam rakyat.

“Kami akan bersama-sama petani garam rakyat di Madura untuk menda-

tangi kantor Kementerian Perdagangan, DPR RI dan istana negara untuk menyampaikan hak kami sebagai petani garam rakyat,” kata H Ubaidillah, koordinator FKPM. Mereka juga pernah mendatangi kantor DPRD Sumenep guna meminta dukungan terhadap wakil rakyat terkait Permendag yang sangat merugikan petani garam rakyat. DPRD setempat rupanya mendukung aksi mereka yang merasa tidak puas dengan Permendag tersebut. Q sul

Seorang petani garam di Kabupaten Sumenep saat memanen hasil garamnya. Disperindag Kabupaten Sumenep menginginkan Permendag mengcover perlindungan petani garam rakyat, sehingga para petani merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.

BonChon Chicken Kembangkan Market Middle Low

Kurs JUAL

BELI

USD

13,721.00

13,585.00

SGD

9,797.91

9,698.72

EUR

15,367.52

15,213.84

JPY

11,740.40

11,621.04

GBP

19,994.24

19,789.27

Sumber: Bank Indonesia (5 FEBRUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Januari 2016, NTN Alami Kenaikan Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim pada Januari 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,35 persen, yaitu dari 104,91 pada Desember 2015 menjadi 106,33 pada Januari 2016. NTN naik berarti kesejahteraan nelayan meningkat lebih baik.

Kepala BPS Jatim melalui Kepala Bidang Distribusi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Satriyo mengatakan, kenaikan NTN pada Januari 2016 tersebut disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan 0,16 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan 1,17 persen. Kenaikan 1,35 persen ini sekaligus merupakan nilai tahun kalender Januari 2016. Perkembangan NTN bulan Januari 2016 terhadap bulan Januari 2015 (year-on-year Januari 2016) mengalami kenaikan 0,34 persen.

“Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan sebesar 2,62 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan hanya mengalami kenaikan sebesar 2,28 persen. Kondisi ini bisa diartikan juga kalau kesejahteraan nelayan alami peningkatan lebih baik,” katanya. Dijelaskannya, komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah naiknya harga ikan tongkol, ikan layang, ikan swanggi, cumicumi, ikan gabus, ikan cucut, ikan cakalang, kerang, ikan layur, dan ikan lencam.

Sementara komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah turunnya harga ikan kuniran, ikan kuwe/ bebara, ikan kembung, ikan teri, ikan tengiri, ikan kakap, ikan lemuru, ikan bawal, udang, dan ikan kerapu. Q rac

Surabaya, Bhirawa Persaingan makanan cepat saji di Surabaya semakin ketat apalagi menjelang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) banyak produk luar yang berlomba-lomba membuka store untuk melayani market di Surabaya baik untuk kalangan middle up maupun middle low.

Seperti BonChon Chicken, salah satu makanan siap saji asal Korea ini bakal lebih mengembangkan marketnya di middle low. “Pasar middle low di Indonesia ternyata cukup besar, untuk itu kami juga akan fokus mengembangkannya ,” ungkap Marketing Manager BonChon Indonesia, Rossi Chesarah usai membuka store di G-Walk Surabaya, Senin (22/2) kemarin.

Menurut Rossi, store middle low ini sebenarnya sudah berjalan di daerah Jogja serta Bekasi dan hasilnya sangat luar biasa. “Meskipun harga yang ditawarkan lebih murah

hampir separuh harga dari harga normal tapi feedbacknya sungguh luar biasa dan kami optimistis bisa merebut pasar middle low,” terangnya.

Meskipun konsep yang akan dikembangkannya sama dengan konsep store yang lain hanya yang berbeda adalah di interiornya saja. “Seperti di Jogja konsepnya sederhana namun interiornya sederhana tapi ternyata bisa mengundang konsumen begitu banyak,” ujar Rossi. Sedangkan store BonChon sendiri di Indonesia sendiri masih ada 21 cabang dan target tahun ini bisa mengembangkan lagi 10 store jadi total 31 store hingga akhir tahun ini. “Store BonChon di Surabaya baru masih ada 2 store dan rencana Mei ini akan menambah lagi di Marvell City, kami usahan sebelum puasa,” katanya.

Sementara itu 10 store baru yang akan dikembangkan di Indonesia mencakup Jakarta,

Surabaya, Bandung, Jogja, Makassar, Batam, Bali dan Banjarmasin. “untuk Jakarta, Surabaya dan Makassar prospeknya sangat bagus sekali, banyak orang yang mencari dan mengenal BonChon,” tukasnya.

Hal yang sama juga dilakukan Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya dengan menghadirkan konsep baru restauran yang bernuansa Jepang. Restauran yang bertemakan negeri Sakura ini memang khusus dihadirkan untuk memuaskan dahaga para pencinta kuliner sajian hidangan Jepang.

“Restauran Ebisu-Japanese Cuisine merupakan nama yang dipilih khusus untuk nama restaurant, kata Ebisu diambil dari nama dewa keberuntungan di Jepang.

Nama ini sengaja dipilih dengan maksud siapa saja yang masuk dan menikmati menu spesial kami memperoleh sebuah keberuntungan,”

pungkas Marketing Communication Mercure Grand Mirama Surabaya, Edwin.

Edwin menambahkan, dengan interior khas Jepang yang nyaman seakan membawa kita berada di negeri Sakura.

“Ebisu dapat mengakomodasi hingga +80 tamu, tamu tidak hanya akan menikmati sajian Jepang yang lezat tapi tamu juga akan diberikan sajian live cooking dari Chef kami,” ujarnya. Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Marketing Manager BonChon Indonesia, Rossi Chesarah saat melihat menu BonChon di G-Walk Surabaya, Senin (22/2) kemarin.

Home Credit Indonesia Perkuat Bisnis di Surabaya Surabaya, Bhirawa S e l a i n i t u , k e p e r c a y a a n mana Home Credit Indonesia PT Home Credit Indonesia, masyarakat di Surabaya ter- berencana untuk menyediakan terus mendorong pertumbuhan hadap Home Credit Indone- Iayanan di seluruh kota-kota bisnisnya di wilayah Jatim, sia juga terus meningkat. tier 1 dan tier 2 di Indonesia. khususnya di Surabaya. Sejak HaI itu terIihat dengan ter- Persiapan dan perencanaan resmi hadir di Surabaya pada us meningkatnya nasabah juga terus dilakukan guna meIakhir tahun 2015, perusahaan baru. Hingga per akhir Janu- raih peluang yang ada di indusinternasional penyedia jasa ari 2016, total jumlah nasa- tri dengan melakukan investapembiayaan multiguna telah b a h m e n c a p a i I e b i h d a r i si pada sumber daya manusia, menyalurkan pembiayaan kepa- 2.000 dan total titik penjua- memanfaatkan proses internal da nasabah sebesar iebih dari lan sebanyak Iebih dari 100. yang terbukti kuat dan sistem Ru 5 milyar. Kontribusi terbeHome Credit Indonesia terus yang memberikan squsi inovasar adaIah dari total tersebut berupaya memperluas jangka- tif serta memastikan kepuasan sebesar 80% yang berasal dari uan pasarnya di Indonesia, di- kepada nasabah. Q ma mobiie phone dan gadget.

“Kami siap memperluas geografis kehadiran kami di tahun 2016. Surabaya merupakan kota yang sangat bersahabat dan memiliki potensi bisnis sangat besar. Hal ini dapat dilihat pertumbuhan yang Iuar biasa dari kota tersebut. Kami percaya investasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan bisnis dalam bentuk dukungan belanja konsumen yang pada akhirnya akan mempercepat Iaju perekonomian Indonesia, “ kata Jaroslav Gaisler, CEO Home Credit Indonesia ketika sitemui pasa acara launching di JW Mariot Jaroslav Gaisler, CEO Home Credit Indonesia ketika sitemui pasa acara launching di JW hotel Surabaya Senin (22/2).

Mariot hotel Surabaya Senin (22/2).

SKK Migas Kaget, Bojonegoro Cabut HO Lapangan Banyu Urip Surabaya, Bhirawa Langkah Badan Perizinan Bojonegoro membatalkan HO (Hinder Ordonantie/Izin Gangguan) Lapangan Banyu Urip yang dikelola Exxon Mobile Cepu Limited Mobil Cepu Limited (EMCL) membuat kaget SKK Migas. Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi mengaku kaget dengan keputusan tersebut. Hanya saja ia belum berani mengambil sikap, namun pihak SKK Migas, akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Bojonegoro. “Maaf saya belum bisa memberi banyak komentar. Yang pasti, SKK Migas pasti akan segera melakukan koordinasi dengan Pemda Bojonegoro,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (22/2).

D alam UU No.2 Tahun 2012 Pemerintah Daerah (Bupati) mengemban amanah UU untuk menjamin tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingam umum (dalam hal ini untuk lapangan Banyu Urip). Jadi seharusnya Pemkab meminta Pemdes segera membantu pemilihan calon tanah pengganti TKD, bukannya malah mencabut izin HO. Dari dokumen yang beredar, pembatalan HO milik untuk SKK Migas Perwakilan Jabanusa itu tertuang dalam SK Kepala Badan Perizinan Bojonegoro No 503/193/SK.HO/208.412/ 2016) tertanggal 16 Februari.

Surat yang diteken Drs Kamidin itu tertuang tiga keputusan.

Pertama, memutuskan mengubah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 503/193/SK.HO/208.412/2011 yang dikeluarkan tanggal 17 November 2011 tentang Izin Gangguan (HO) Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip.

Kedua, mencabut sebagian legalitas Izin Gangguan (HO) yang memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupeten Bojonegoro seluas 130.017 m2 (13 Ha). Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (16 Februari 2016, red). Q riq

Jasa Pengiriman Meraup Untung dari Bisnis Online

Perbanyak Agen, Kantor Pos Mulai Tempel Perusahaan Jasa Pengiriman Maraknya usaha penjualan secara online, tentunya sangat menguntungkan perusahaan jasa pengiriman barang. Bahkan nilai omzet bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah.

Kantor Pos Indonesia terus mengebut pelayanan untuk menjangkau masyarakat.

PT Kantor Pos Indonesia, selaku perusahaan berplat merah milik pemerintah ini terus mengejar ketertinggalan dari perusahaan jasa pengiriman milik swasta. Berbagai penawaran untuk menjadi agen pos dibuka selebar- lebarnya bagi masyarakat yang berminat bergabung, “Kita mengakui, memang kalah start dengan perusahaan swasta dalam membidik para pelaku bisnis online. Karena pada waktu dahulu, kita belum hadir di tengah-tengah lingkungan mas-

yarakat. Sedangkan, perusahaan jasa pengiriman milik swasta telah terlebih dahulu membuka kerjasama dengan masyarakat yang mau untuk menjadi agen dari perusahaan jasa pengiriman,” ujar Supervisor Coustumer Service Kantor Pos Kebon Rojo, Mico Hendra Putra, Senin (22/2) kemarin di Surabaya.

Mico melanjutkan, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sejak awal tahun 2010 Pos Indonesia sudah membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk dap-

at bergabung dengan layanan Kantor Pos. Termasuk, jasa pengiriman barang dari para pengusaha muda yang terjun dalam bisnis online.

Branch Manajer Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya, Bambang Satriadi mengatakan pertumbuhan bisnis online mulai berkembang pada tahun 2005 keatas. Terutama mereka (enterpreanur muda) mulai menjual produk yang tidak banyak berada di pasaran, dan memiliki peminat banya. Untuk itulah JNE membuka kerjasama dengan masyarakat yang mau menjadi mitra kerja dari JNE. “Untuk membuka kemitraan dengan JNE cukup mudah,

masyrakat hanya menyediakan modal sebesar Rp 7 juta. Dari nominal tersebut, masyarakat yang hendak menjadi agen akan mendapatkan komputer satu set dan pelatihan selama seminggu dari tim. Termasuk penguasaan program yang di miliki JNE,” jelasnya.

Bambang memprediksikan, untuk tahun 2016 perkembangan bisnis online yang memanfaatkan JNE akan mencapai Rp.3040 milar. Angka tersebut naik, sebanyak 10% dari tahun sebelumnya. Selain itu, bisnis online akan berkembang karena di dorong adanya MEA dimana arus barang masuk dari luar Asean nilainya cukup lumayan. Q wil

Selasa Pon, 23 FEBRUARI 2016

Gubernur Lantik Kepala Balitbang Jadi Pj Bupati Pacitan l Sambungan hal 1

“Sebenarnya masa jabatan Pak Bupati Pacitan habis pada 21 Februari, tapi kebetulan tanggal itu hari Minggu jadi libur. Pelantikan dilaksanakan Senin malam karena siangnya ada rapat dengan Pak Presiden. Yang penting pelantikan dilakukan sebelum jam 12 malam, karena tidak boleh ada kekosongan jabatan,” kata Gubernur Soekarwo.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini mengatakan, untuk pelantikan Bupati Paci­ tan dan Wakil Bupati Pacitan akan dilakukan secara serentak pada Maret mendatang.

“Judulnya adalah pemilihan serentak, jadi pelantikannya harus serentak pula pada Maret mendatang. Setelah Maret akan ada pelantikan lagi pada Juni mendatang yaitu pelantikan Bupati Tuban,” paparnya.

Dalam arahannya, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo meminta Priyo Dharmawan untuk langsung bertugas dan melakukan koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Pacitan. “Rencananya besok (hari ini) ke Pacitan ya. Tapi kalau bisa malam ini (tadi malam) langsung ke Paci­ tan, jangan besok (hari ini, red) karena ka­ lau siang macet,” pinta Pakde Karwo, yang langsung disambut tawa tamu undangan.

Meski waktu menjabat Pj Bupati Pacitan relatif singkat, Pakde Karwo tetap meminta Priyo Dhar­ mawan untuk bersungguh-sungguh dalam menja­ bat Pj. Sebab banyak hal yang harus dirumuskan bersama seperti dengan DPRD Pacitan maupun dengan pimpinan Forkopimda lainnya.

Usai pelantikan Pj Bupati Pacitan, langsung disambung dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan dan Ketua Dekranasda Kabupaten Pacitan. Pelantikan dilakukan langsung Ketua TP Penggerak PKK Provinsi Jatim sekaligus Ketua Dekranasda Jatim Dra Hj Nina Soekarwo. n iib

Luas Pembangunan Bandara Purboyo Malang Capai 600 Hektare l Sambungan hal 1

persiapan,” kata Asisten VI Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum Dr A Mudjib Afan usai mengikuti pertemuan membahas rencana pembangunan bandara yang akan dinamakan sebagai Bandara Purboyo ini.

Menurut dia, Bandara Purboyo yang akan dibangun nantinya menggunakan lahan milik TNI AL yang berada di Desa Srigonco dan Desa Bantur, Kecamatan Ban­ tur, Kabupaten Malang. Di kawasan itu, TNI AL setidaknya memiliki lahan lebih dari 1.000 hektare, di mana 600 hektare di antaranya sedianya akan dijadikan lokasi pembangunan Bandara Purboyo ini.

Hasil kajian yang dilakukan bersama antara Pemprov Jatim dan TNI Angkatan Laut, di lahan yang kini berstatus sebagai lahan untuk latihan tempur ini memang cukup strategis, dan merupa­ kan lahan yang landai serta dekat dengan Jalur Lintas Selatan (JLS). “Potensi ekonomi di Malang juga cukup menjanjikan sehingga pendirian ban­ dara baru sangat diperlukan,” katanya.

Jika jadi dibangun, Bandara Purboyo tidak akan menggantikan keberadaan Bandara Abdul Rachman Saleh, melainkan akan menambah keberadaan bandara di Malang. “Kita juga telah bentuk tim bersama untuk mempercepat realisasi Bandara Purboyo. Langkah awal yang dilakukan tim bersama ini akan segera mendatangi Kemen­ terian Perhubungan,” ungkapnya.

Rencananya, Bandara Purboyo akan diban­ gun dengan panjang runway atau landasan pacu minimal tiga ribu meter atau setara dengan panjang landasan pacu milik Bandara Juanda.

Sehingga bandara baru nanti akan menjadi ban­ dara internasional seperti Bandara Juanda.

Sebelumnya, rencana pembangunan ban­ dara baru ini telah disampaikan Gubernur Ja­ tim Dr H Soekarwo kepada Menteri Perhubun­ gan (Menhub) Ignasius Jonan dan mendapat lampu hijau. Bahkan tidak hanya Bandara Purboyo, Menhub juga menyetujui keinginan pemprov yang bakal membangun bandara di Pulau Kangean dan Pulau Masalembo.

Khusus untuk Bandara Purboyo, bandara ini diproyeksi akan melayani minimal 11 kabu­ paten/kota di Jatim. Di antaranya Kabupaten/ Kota Pasuruan, Malang, Blitar, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri.

Pada tahun anggaran 2016 ini, Provinsi Jatim mendapat kucuran anggaran yang cukup besar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Total anggaran yang didapat Jatim mencapai Rp 2,821 triliun. Anggaran sebesar itu tak hanya untuk pembangunan bandara, tapi juga percepatan pembangunan double track kereta api Surabaya – Madiun.

Rincian anggaran itu dibagi dalam lima program utama yaitu di Ditjen Perhubun­ gan Rp 94 miliar, Ditjen Perkeretaapian mencapai Rp 1,2 triliun, Ditjen Perhubun­ gan Laut sebesar Rp 606 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp 180 miliar dan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Perhubungan Rp 687 mil­ iar. n iib

Prihatin Toilet Kotor l Sambungan hal 1

Jember, Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief meng­ gelar apel istimewa, kemudian rapat koordinasi dengan Kepala unit kerja dan keduanya melanjutkan berkeliling meng­ unjungi sejumlah ruangan yang ada di lingkungan kantor pemkab setempat.

“Toilet umum di Pemkab Jember tidak layak dan hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk sesegera mungkin bisa memperbaiki sejumlah fasilitas di toilet,” tuturnya.

Menurut dia, toilet di Kantor Pemkab Jember seharusnya lebih bersih dan bisa menjadi contoh fasilitas umum bagi lain­ nya, sehingga pemkab belum bisa bicara lain, jika toiletnya masih seperti itu.

“Kalau toiletnya sudah bersih, maka kita bisa bekerja lebih nyaman. Tidak seharus­ nya toilet yang berada di kantor Pemkab Jember tidak layak,” keluhnya.

Selain itu, Bupati Jember perempuan pertama kali itu juga menyoroti banyaknya fasilitas yang tidak digunakan, namun juga tidak tersimpan dengan baik, sehingga mengganggu fasilitas dan kerapian kantor pemkab. n efi

11

SAMBUNGAN Warga Tiga Desa Blokade Jalan Kalianak l Sambungan hal 1

sudah meminta kepada Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

Namun, permintaan mereka selalu kandas mesti sudah ada bukti foto jalan rusak.

“Kami meminta Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat agar Jalan Kalianak diperbaiki secara serius.

Bukan hanya tambal sulam saja.

Tadi malam saja, belum usai meno­ long orang jatuh sudah ada yang korban jatuh lagi akibat terperosok lubang yang sangat dalam,” terang­ nya saat ditemui Bhirawa di lokasi aksi demonstrasi, Senin (22/2).

Aksi blokade jalan sendiri sem­ pat membuat kawasan Jalan Kali­ anak lumpuh. Bahkan motor pun juga dilarang warga untuk melin­ tasi jalan tersebut. Beberapa mo­ tor yang sudah terjebak di tengah jalan, juga terpaksa dikawal pihak kepolisian agar bisa menghindari aksi blokade jalan ini.

Atas insiden tersebut, Koordi­ nator Lapangan Aksi Heru Arifin sempat ditahan polisi yang men­ jaga blokade jalan tersebut. Na­ mun akhirnya dibebaskan. Heru sendiri menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi demonstrasi damai warga tiga desa ini.

“Demonstrasi ini bukan un­ tuk warga, tapi untuk pengguna jalan. Banyak lubang-lubang

yang disebabkan oleh proyek Pemprov Jatim yang tidak kun­ jung selesai, yaitu pembangunan got dari Barat menuju Timur. Got itu hanya selesai di depan gudang Kalianak 51,” kata Heru.

Heru menegaskan, demon­ strasi ini seharusnya juga diikuti semua pengguna jalan. Sebab, selama ini banyak kecelakaan terjadi. Inilah yang menyebabkan hati warga tergerak untuk menu­ tup jalan biar ada pembenahan dan tidak terjadi lagi kecelakaan.

“Bisa dilihat data di Lantas Pol­ res Tanjung Perak terkait data kecelakaan di sepanjang Jalan Kalianak ini,” katanya.

Setelah melakukan aksi demo, warga berbondong-bondong menuju Kelurahan Genting Ka­ lianak, bersama dengan aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Surabaya. Mereka mengeluarkan aspirasi mereka yang ke lima kal­ inya, dengan masalah yang sama di kantor kelurahan ini.

Pada pertemuan tersebut beber­ apa perwakilan warga mengada­ kan musyawarah dengan Lurah Genting Kalianak, Komisi A Kota Surabaya, dan Bidang Pelaksana Balai Besar Jawa Timur untuk mencari solusi bersama.

Kepala Bidang Pelaksana Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Selamat Rasidi meng­ atakan, solusi jalan di Kalianak memang kewenangan Pemerintah

Pusat. Selama ini, Kementerian PU sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan seban­ yak tiga kali untuk pembebasan lahan pelebaran jalan sepanjang Kalianak.

“Pengajuan itu tidak bisa terser­ ap karena warga tidak sepakat dengan harga,” katanya usai per­ temuan dengan warga di Kantor Kelurahan Genting Kalianak.

Rasidi mengatakan, pembe­ basan lahan harus berdasarkan kesepakatan harga dengan warga.

Jika belum bisa, maka Kementerian Keuangan tidak bisa merealisasi.

“Kami sudah mengajukan sebanyak tiga kali ditolak terus. Akhirnya malu mengajukan lagi. Panjang jalan yang harus dibangun diang­ garkan Rp 28 miliar per kilonya.

Sementara ada 4 kilo lebih yang rencananya dibebaskan,” jelasnya.

Hasil pertemuan kemarin siang, akhirnya hanya meng­ hasilkan solusi jangka pendek yaitu dengan menembel jalan berlubang di Kalianak. Balai Be­ sar sempat minta waktu 10 hari untuk mengosongkan jalan dari truk trailer. Sebab, penembelan jalan tidak akan berhasil kalau tetap dilewati kendaraan berat.

“Tapi, tadi Kapolsek Asemrowo keberatan. Karena kalau ditutup total untuk trailer, maka akan mengganggu pengiriman barang di Indonesia Timur,” katanya. n geh

Banjir di Pasuruan Makin Meluas, Warga Keluhkan Gatal dan Demam l Sambungan hal 1

Hal serupa juga diungkapkan, Ridwan. Menurutnya, jika kondisi air belum juga mengalami surut, tak menutup kemungkinan warga juga akan diserang penyakit lain seperti diare. Pasalnya, air bersih yang ada di Kelurahan Karang­ ketug, Kecamatan Gadingrejo sudah tidak ada.

“Saya berharap kepada pemer­ intah supaya memberi bantuan air bersih. Air bersih sangat kami butuhkan. Sebab, itu merupakan kebutuhan vital. Saat ini saja, untuk kebutuhan air bersih saya dan warga lainnya terpaksa mem­ beli,” kata Ridwan.

Banjir berdampak penyakit kulit dan demam tersebut akibat derasnya curah hujan di Pasuru­ an dalam beberapa hari terakhir, sehingga luberan air melanda dua kecamatan yakni, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Awalnya banjir terjadi pada Sabtu, (20/2) malam dan surut pada Minggu (21/2) pagi. Namun, banjir kembali terjadi pada Min­ ggu (21/2) malam sekitar pukul 20.00. Serta pada, Senin (22/2) pagi, banjir masih menggenangi ribuan rumah warga di dua keca­ matan tersebut akibat meluapnya Sungai Welang. Di Kabupaten Pa­ suruan, tepatnya di Kecamatan

hilmi husain/bhirawa

Anak-anak di Dusun Karang Asem, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan bermain air saat banjir menggenangi daerahnya dengan ketinggian hampir 1 meter, Senin (22/2) pagi.

Kraton, banjir merendam ribuan warga di sejumlah desa.

Tak hanya itu, banjir juga kembali memutuskan jalur pan­ tura Pasuruan-Surabaya selama 9 jam. Pantura mulai dibuka pada pukul 04.00, namun antrian men­ gular hingga 1,5 kilometer.

Banjir juga meluapkan dua sungai yang ada di tengah Kota Pasuruan, yakni Sungai Gem­ bong, Petung. Sehingga airpun meluap ke ribuan rumah warga.

Praktis, banjir di Pasuruan se­ makin meluas. Awalnya hanya

di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Tapi kemarin malam bertambah di Kecamatan Pang­ gungrejo dan Bugul Kidul.

Untuk Kecamatan Gadingrejo akibat luberan Sungai Welang merendam 1.367 KK. Sedangkan akibat luberan sungai Gembong dan Petung di tengah kota belum diketahui totalnya, karena datan­ ya belum masuk. “Kondisi rumah warga hingga Senin (22/2) sore ini mulai surut,” kata Sekretaris BPBD Kota Pasuruan Gangsar Sulistiawan. n hil

Wali Kota Surabaya Lobi Presiden l Sambungan hal 1

Risma usai memberikan moti­ vasi kepada siswa kelas XII SMA komplek di halaman SMAN 2 Surabaya, Senin (22/2).

Risma khawatir, ketika sekolah dikelola provinsi dan tidak lagi gratis seperti saat ini. Lalu, kepala sekolah harus ribut mencari uang untuk mendanai operasional pen­ didikan. Padahal selama ini, di tangan Pemkot Surabaya kepala sekolah mendapat fasilitas untuk belajar hingga ke luar negeri.

“Saya punya mimpi pendidikan di Surabaya jadi bagus. Jadi saya tidak mau kasek nantinya ribut cari uang supaya siswanya tidak bayar,” tandasnya.

Lobi ke presiden bukan satusatunya cara untuk mempertah­ ankan SMA/SMK. Karena di sisi lain, Risma mengaku gugatan atas UU 23 Tahun 2014 yang menjadi dasar peralihan wewenang SMA/ SMK juga akan terus berjalan.

“Ada yang begitu (menggugat), tapi nanti yang melakukan itu

masyarakat,” tambah Risma.

Dalam perjumpaan pertamanya dengan siswa setelah dilantik men­ jadi wali kota periode 2016-2021, Risma berusaha membangkitkan semangat siswa menjelang Ujian Nasional (UN) yang akan mereka hadapi pada 6 April mendatang.

“UN ini jangan dijadikan sebagai ending. Tapi ini awal untuk ber­ juang menjadi sukses atau tidak di kemudian hari,” kata dia.

Risma juga menekankan, siswa agar tetap jujur dalam meng­ hadapi UN dengan metode semi online itu. “Yang paling penting kedepankan kejujuran. Ini akan saya tekankan pada guru dan kepala sekolah seminggu jelang UN,” kata Risma.

Mendapat suport dari orang nomor satu di Surabaya tentu membuat siswa semakin berse­ mangat mengikuti UN. Seperti diakui Seny Gracelia. Dia mengaku senang mendapatkan motivasi dari Wali Kota Surabaya. “Lebih siap dan semangat ujian. Tapi sedikit grogi karena saat percobaan ada

saja komputer yang servernya bermasalah atau tokennya lama,” tutur Seny yang ingin masuk Fakultas Kedokteran Unair itu.

Terpisah, Kepala Dinas Pen­ didikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan peralihan wewenang SMA/SMK adalah amanah undang-undang. Seh­ ingga kepala daerah yang baru terpilih itu harus ingat dengan sumpah mereka agar tidak me­ langgar undang-undang. “Bu Risma sudah disumpah untuk tidak melanggar undang-undang.

Pelimpahan ini juga amanah undang-undang,” kata dia.

Ditanya pendapat terkait lobi Risma ke Presiden, Saiful tidak banyak berkomentar. Dia hanya memastikan akan tetap melanjut­ kan rencana pelimpahan serentak untuk 38 kabupaten/kota. Sesuai rencana Dindik Jatim, penan­ datanganan serah terima akan dilakukan pada April mendatang.

“Kita tetap lanjut saja. Meski ada yang menolak, amanah harus di­ jalankan,” pungkas dia. n tam

Anggaran Pilgub Diprediksi Rp 800 Miliar - Rp 1,4 Triliun l Sambungan hal 1

diprediksi sekitar Rp 1,4 triliun. Tapi jika bisa shar­ ing dengan 18 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada serentak bisa di bawah Rp1 triliun,” ujar mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini, Senin (22/2).

Lebih jauh, Eko men­ jelaskan bahwa asumsi pembiyaan yang bisa dis­ haring dengan kabupaten/ kota hingga saat ini be­ lum ada kesepakatan dan standardisasi. Namun bi­ asanya sharing dana itu menyangkut honor panitia penyelenggara. “Jumlah pasangan calon yang maju juga mempengaruhi pem­ biayaan sebab APK (Alat Peraga Kampanye) akan di­ tanggung KPU,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftakhul Ulum mengatakan, hearing den­ gan KPU Jatim ini dilak­ sanakan untuk persiapan Pilgub Jatim khususnya menyangkut dana pembi­ ayaan. “Kalau murni dibi­ ayai APBD Jatim, dana Pilgub Jatim bisa menca­ pai kisaran Rp 1,2- Rp 1,4 triliun,” ujar Ulum.

Namun, Permendagri telah membolehkan shar­ ing anggaran dengan ka­ bupaten/kota yang bersa­ maan melaksanaan Pilka­ da serentak. Di Jatim pada 2018 ada 18 kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada serentak. “KPU Jatim kami minta mencari format pembiayaan shar­ ing dengan kabupaten/kota agar pembiayaan Pilgub tak terlalu membebani APBD Jatim,” ungkap poli­ tisi asal PKB. Dalam waktu dekat, kata Miftakhul Ulum, pihaknya juga akan konsultasi den­ gan KPU RI dan studi band­

ing ke provinsi di Indonesia yang sudah melaksanakan Pilkada serentak. “Pilkada serentak itu harus diupaya­ kan efisien bukan hanya waktu tapi juga pembi­ ayaan,” harap politisi asal Jember ini.

Dana cadangan Pilgub Jatim yang sudah diang­ garkan APBD Jatim baru terkumpul Rp 400 miliar.

Artinya, kekurangannya akan dialokasikan pada APBD 2017 dan APBD 2018. “Kalau biaya Pilgub mencapai Rp 1,4 triliun berarti kekurangan Rp 1 triliun akan dialokasikan melalui APBD 2017 dan 2018,” tambah Ulum.

Senada, Wakil Ketua Komisi A lainnya Bam­ bang Yuwono berharap pelaksanaan Pilgub Ja­ tim 2018 berjalan lancar, baik untuk penyeleng­ garaan maupun pertang­ gungjawaban penyeleng­ garaan. Alasannya, KPU Jatim selama ini masih mendapat stigma buruk karena pasca penyelengg­ araan pemilu masih beru­ rusan dengan hukum.

Dijelaskan Bambang, pada Pilgub 2008 lalu masih menyisakan persoalan hu­ kum karena ada staf KPU Jatim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan pajak.

Bahkan pasca Pileg dan Pilpres 2014, terdapat 9 staf sekretariat KPU Jatim yang diduga terlibat kasus pengadaan barang fiktif dan mark up.

“Kami berharap pada Pilgub Jatim 2018 men­ datang, KPU maupun sekretariat KPU Jatim bisa mengelola dana Pil­ gub dengan baik sehingga pasca Pilgub tidak ada masalah hukum di kemu­ dian hari,” pungkas poli­ tisi asal PDIP. n cty

Kantor PDAM Sidoarjo Digeledah Kejaksaan l Sambungan hal 1

pukul 08.15, Tim Penyidik Kajari Sidoarjo yang di­ pimpin oleh Wido Utomo langsung melakukan pe­ nyegelan terhadap ketiga ruang direksi, sebelum para direksi masuk ruang kerja masing-masing.

Kepala Kejaksaan Neg­ eri Sidoarjo Moh Sunarto SH menjelaskan kalau pihaknya telah menurun­ kan tim penyidik untuk melakukan penggeledahan dan penyegelan terhadap ruang kerja para direksi.

Hal ini dilakukan, karena pihaknya membutuhkan dokumen-dokumen yang asli, utamanya dokumen yang terkait dugaan tin­ dak pidana korupsi di Kan­ tor PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

Di antaranya, dokumendokumen terkait kontrakkontrak kerja para peserta lelang, serta peserta yang dikalahkan. “Jadi proses dikalahkan itu diduga ada unsur kesengajaan. Kita ingin tahu apakah memang dikalahkan atau ada un­ sur pengkondisian,” jelas Sunarto.

Selain terhadap do­ kumen empat rekanan yang ikut dalam pelelang­ an, Bagian PPK (Peja­ bat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pelelangan) diduga tidak melaksanakan tugas de­ ngan baik. Jadi diduga ada indikasi pemufakatan jahat, persekongkolan, konspirasi antara petinggi PDAM dan pengusaha.

“Untuk status tersangka

dalam waktu dekat, sekarang masih dalam pe­nyidikan. Ke­ mungkinan ada pihak orang dalam dan pihak luar,” tegas Moh Sunarto.

Mantan Kajari Jombang meyakini, kasus dugaan ko­ rupsi pengadaan pipanisasi pada 2015 ada temuan du­ gaan penyimpangan yang dilakukan beberapa pihak.

Kasus penyimpangan masih di dalami oleh tim penyidik Kejari Sidoarjo.

Di antaranya dugaan mark up, kekurangan volume, dan dugaan tidak sesuai spesifikasi (spek). “Saat ini kami dalami adanya permufakatan jahat antar berbagai pihak dalam le­ lang proyek tersebut. Ka­ rena dari 4 CV (rekanan) yang menawar pengadaan itu, satu rekanan gugur dan 3 lainnya yang lolos memenuhi kualifikasi. Tapi, saat pelaksanaan sesuai kontrak Agustus 2015 ke­ marin tersebut ternyata dilakukan oleh CV LJ, “ imbuhnya.

Padahal, CV ABC da­ lam lelang tersebut sudah menawar senilai sekitar Rp 6,034 miliar dari pagu pengadaan pipanisasi se­ nilai Rp 9,1 miliar, tetapi nyatanya CV itu tidak dipakai. “Kita juga sudah memintai keterangan ter­ hadap rekanan yang kalah.

Kami juga sudah mencari siapa yang paling bertang­ gung jawab dalam dugaan korupsi ini. Kalau melihat hasil perkembangan pe­ nyidikan, kemungkinan besar ada calon tersangka lebih dari seorang,” ung­ kap Sunarto. n ach

Olahraga Rekreasi Mudah dan Murah, Pengprov Jatim Resmi Dilantik l Sambungan hal 1

takan sekaligus dirintis dan berkembang pesat di Jepang. Di negeri Sakura, gateball adalah permainan orangtua yang sudah tidak bisa main golf. Mereka bi­ asanya bermain di taman-taman kota. Sedangkan sejarah singkat gateball di Indonesia, pertama kali dibawa oleh turis Jepang yang berlibur ke Pulau Bali.

Di Pulau Dewata, para turis negeri Sakura memperkenalkan gateball ke masyarakat dan akhirnya meluas ke beberapa provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, dibentuk Per­ satuan Gateball Seluruh In­ donesia (Pergatsi). Sehingga, gateball dikatakan sebagai olahraga rekreasi, masuk di anggota Forum Olahraga Re­ kreasi Masyarakat Indonesia (Formi). Untuk tingkat dunia pun sudah ada organisasi induk Gateball Union.

Saat Pengukuhan Pengurus

Persatuan Gateball Seluruh In­ donesia (Pergatsi) Provinsi Jatim, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan apre­ siasi khusus kepada olahraga gateball. Meski gateball ini adalah olahraga baru yang belum banyak dikenal masyarakat, na­ mun olahraga ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat, karena ini adalah olahraga rekreasi yang mudah dan murah.

Ia mengaku, baru mengeta­ hui jika olahraga ini peminat­ nya terus bertambah setiap tahunnya. Di samping olahrag­ anya mudah cara penggunaan­ nya, juga alat dan keperluan olahraga ini sangat terjangkau.

Olahraga ini menyerupai golf cara bermainnya, namun olah­ raga ini sangat mudah dipela­ jari. “Bahkan, jika sempat saya ingin mencobanya di rumah untuk latihan,” ungkapnya.

Sukardi mengatakan, banyak ragam olahraga yang berkem­ bang di masyarakat baik itu

olahraga tradisional, prestasi maupun olahraga rekreasi.

“Kesemuanya itu bisa dijadikan sebagai pilihan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kebugaran dan kesehatannya masing-masing,” ungkapnya.

Menurutnya, berkembangnya olahraga gateball di Jatim yang merupakan olahraga rekreasi, keberadaannya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Karena, dengan makin banyak ragam olahraga di Jatim maka masyarakat akan dengan mudah memilih berbagai cabang olah­ raga apa yang diminati.

“Dengan adanya gateball ini saya yakin bisa berkembang di Jatim. Karena kalau golf saja bisa berkembang baik meskipun berbiaya mahal.

Saya yakin masyarakat bisa memilih bermain gateball yang permainannya mirip dengan golf dengan biaya yang relatif murah,” tegasnya.

Dalam amanahnya, Menteri

Pekerjaan Umum dan Peruma­ han Rakyat yang juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Pergatsi mengatakan gateball ini merupakan olahraga baru.

Meskipun termasuk olahraga baru keberadaannya sudah bisa diterima oleh masyarakat.

Tahun ini, bahkan sudah bisa dilombakan di PON. “Saya yakin, kepengurusan Gateball Jatim ini bisa memberi raihan juara,” ungkapnya.

Ia mengatakan, gateball merupakan olahraga unik yang bisa di lakukan oleh semua jen­ jang usia dan beragam profesi.

Ini adalah olahraga prestasi, yang bisa diikuti oleh semua usia dan dari semua elemen masyarakat. “Ini uniknya olah­ raga gateball dan bisa populer.

Keakraban bisa terjalin melalui gateball. Dengan adanya olah­ raga ini maka, persatuan dan kesatuan akan dapat terbina dengan baik,” ungkapnya.

Ketua Pergatsi Provinsi Jatim

Dr Ir Wahid Wahyudi MT men­ gaku olahraga gateball ini meskip­ un tergolong olahraga baru namun keberadaannya sudah sangat masif. Bahkan di Jatim, olahraga ini sudah mulai disosialisikan ke pemerintah kabupaten/kota.

Ia menegaskan, bahwa gate­ ball ini sudah memiliki lapang­ an yang bertempat di Dishub dan LLAJ Jatim. “Lapangan gateball sudah diresmikan dan kami sudah mempertandingkan kompetisi. Kami akan berusaha aktif berlatih. Kami mohon du­ kungan agar olahraga ini terus berkembang,” katanya.

Dalam setahun ini, lan­ jutnya, Wahid menargetkan terbentuk pengurus Pergatsi di 13 kabupaten/kota di Jatim.

“Kita akan gerak cepat menyo­ sialisasikan olahraga gateball di Jatim. Waktu saya jadi Pj Bupati Lamongan, saya juga sudah melakukan pertanding­ an dan mendapat sambutan hangat,” pungkasnya. *

UTAMA

12

Selasa Pon, 23 FEBRUARI 2016

Sempat Terhenti, PDAM Lanjutkan Proyek Pipanisasi Rp 30 Miliar Probolinggo, Bhirawa Proyek pipanisasi PDAM senilai Rp 30 miliar yang sebelumnnya terancam molor akibat dihentikan pihak Perhutani Probolinggo karena belum ada ijinnya kini bakal berlanjut, karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono pengajuan izin proyek di Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris itu sudah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta.

Ia juga menegaskan sudah

mendapatkan izin terkait pemanfaatan lahan hutan di Kecamatan Tiris yang sedianya akan dilintasi pipa PDAM sepanjang 2 km, dari total proyek pipanisasi sepanjang 7 km. “Yang bermasalah kemarin adalah daerah 2 km melintasi kawasan Perhutani. Kalau yang lainnya tidak

ada masalah dan sedang dalam tahap pengerjaan,” ujar Bambang Lasmono, Senin (22/2).

Pengajuan surat ijin adalah Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari SE. Karena itu, yang mengetahui sudah sampai atau belum surat tersebut adalah bupati, katanya. “Informasi tera-

khir yang saya dapat, surat izin itu sudah di-acc dan tinggal dikirim saja ke bupati,” jelasnya.

Dengan adanya surat izin itu, maka proses pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh rekanan yang ditunjuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim sudah dapat dilanjutkan

kembali.

“Ini proyek penting. Tak semua daerah bisa mendapatkan bantuan pipanisasi semacam ini. Makanya, sangat penting apabila proyek ini bisa selesai sesuai tenggat waktu yang diberikan hingga akhir bulan ini,” paparnya. Q wap

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Misi Dagang Pemprov Jatim ke Kota Pontianak Sukses Pemprov Jatim terus bekerja keras menggenjot perekonomian dalam negeri melalui kegiatan misi dagang yang digagas Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Setelah sukses pada misi dagang pertama pada 2016 di Hotel Bumi Surabaya, Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim melanjutkan misi dagang ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

D

ilaksanakan pada 18 Februari di Hotel Haris Jl Gajah Mada Kota Pontianak, se banyak 150 pengusaha se-Kalimantan Barat sangat antusias mengikuti misi dagang Jatim. Sebanyak 30 pengusaha asal Jatim baik skala besar maupun skala IKM (industri kecil menengah) melayani permintaan perdagangan antar kedua belah pihak.

"Dari pelaksanaan misi dagang tersebut telah terjadi 21 transaksi yang dilakukan pengusaha Jatim dengan pengusaha Kalimantan Barat. Transaksi yang diperoleh mencapai Rp19,048 miliar. Ini sungguh luar biasa, mengingat misi dagang ini hanya digelar beberapa jam saja," kata Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir Moch Ardi Prasetiawan MEng ScME, Senin (22/2). Menurut dia, komoditi yang menjadi primadona dalam misi dagang itu seperti gula, lada, kelapa, lidah buaya, cengkeh, pupuk, makanan dan minuman, batik, kopra, pinang serta mesin custom. Contoh transaksi dagang yang nilainya sangat tinggi yaitu gula yang dibeli pengusaha Pontianak yang nilainya mencapai Rp2 miliar, lada yang dibeli pengusaha Jatim nilainya sebesar Rp1,8 miliar. Kemudian, transaksi bibit jeruk dan mangga untuk lahan seluas 200 hektare yang dibeli pengusaha Pontianak ke-

Suasana Misi Dagang begitu cair dan akrab antara pengusaha Jatim dengan pengusaha Kalimantan Barat hingga akhirnya membuahkan transaksi mencapai Rp19,048 miliar (atas). Asisten II Sekdaprov Kalimantan Barat Lensus Kandri SH MH saat memberikan pengarahan pada Misi Dagang yang dilakukan Pemprov Jatim di Kota Pontianak Kalimantan Barat (kiri).

pada Jatim nilainya mencapai Rp2,5 miliar.

Dengan suksesnya misi dagang ini, Disperindag Provinsi Jatim berencana melanjutkan program ini ke beberapa provinsi lain di Indonesia. Rencananya, Disperindag Jatim akan mengadakan misi dagang ke Makassar pada Maret mendatang, Batam pada April, dilanjut ke Balikpapan pada Mei, Ternate pada Agustus, Ambon pada Juni, Kupang pada September dan Manado pada Oktober mendatang.

"Misi dagang ini telah terbukti sukses meningkatkan transaksi perdagangan antar pulau.

Dari total transaksi mencapai Rp804,57 triliun

Jatim surplus Rp99,83 triliun. Ini sungguh capaian yang luar biasa," kata mantan Pj Bupati Mojokerto ini. Ardi mengatakan, perdagangan antar pulau semakin prospek seiring rencananya Bank Jatim yang akan melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di Batam, Kupang, Manado, Makassar dan Banjarmasin.

"Rencananya Bank Jatim akan melakukan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Jadi sederhananya Bank Jatim nanti bayari dulu barangnya, kemudian pengusaha baru bayar ke Bank Jatim. Ini tentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Saya

optimis perdagangan dalam negeri Jatim akan meroket tahun ini," pungkasnya.

Sementara itu, menurut Asisten II Sekdaprov Kalimantan Barat Lensus Kandri SH MH, Kalimantan Barat telah melakukan perdagangan dengan Jatim sejak dulu, utamanya komoditi bahan pokok dan bahan penting lainnya. Komoditi yang dikirim dari Kalimantan Barat ke Jatim diantaranya rotan, kayu gelondongan, kelapa, kelapa sawit dan kopra.

"Begitu pula yang kami beli dari Jatim seperti gula, beras, bibit pertanian dan sandang pangan serta bahan pokok. Kami berharap

kerjasama ini tidak berhenti dan terus bekelanjutan. Kami mengusahakan akan melakukan moso dagang balasan," kata Lensus.

Menurut salah satu pengusaha sayur dan buah dari Jatim, Mohammad Maulud mengatakan, kegiatan misi dagang ini sangat bermanfaat karena dapat memperkenalkan produk dari Jatim ke provinsi mitra, serta pengusaha memperoleh distributor di swalayan.

"Dengan cara ini produk kami bisa terus menerus dipasarkan di Kalimantan Barat. Kami berharap misi dagang ini bisa berjalan terus di provinsi lain," ungkapnya. Q iib*

Apel Istimewa Mewarnai Hari Pertama Kerja dr Faida - KH Muqit Arief Apel Istimewa mewarnai hari pertama kerja Bupati dan Wakil Bupati Jember dr. Faida – KH. Muqit Arief, di Jalan Sudarman (depan Kantor Pemkab Jember), Senin (22/2) pagi. Dalam apel perdana ini, ditunjuk Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab.Jember drs. H. Achmad Sudiyono.

B

upati Faida dalam sambutan awalnya men gajak seluruh jajaran pegawai dilingkun gan Pemkab Jember untuk mengabdi kepada masyarakat Jember. “Saya dan Bapak Wakil Bupati hadir untuk seluruh masyarakat Jember tanpa kecuali. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jajaran Pemkab Jember untuk segera menyatukan langkah, menyatukan semangat dan membulatkan niat untuk pengabdian terbaik kepada seluruh

masyarakat Jember tanpa terkecuali,” ujar Faida dihadapan seluruh Pejabat SKPD, Camat dan Lurah se Kab. Jember.

Dalam kesempatan itu, Bupati Faida juga menyampaikan bahwa pembanguan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan sesuai dengan aspirasi masyarakat Jember.

“Saya dan Wakil Bupati sepakat akan membangun Jember sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat”, tegasnya.

Bupati Faida juga memberi arahan kepada peserta apel, agar segera bekerja melayani masyarakat. “Saya berharap seluruh jajaran Pemkab Jember tegak lurus terhadap misi pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat telah menanti kinerja terbaik dari kita,” tandasnya pula.

Usai apel, Bupati Faida bersama Wakilnya Muqit Arief diampingi Plt. Sekada Sigit Akbari menyempatkan diri bersalaman dengan peserta apel. Kemudian Bupati perfempuan pertama di Jember ini langsung memimpin rapat kerja bersama seluruh SKPD, Camat dan lurah se Kab. Jember. Q efi/hms Pemkab

Bupati dan Wakil Bupati Jember Dr. Faida _ KH. Muqit Arief saat memimpin Apel Istimewa di hari pertama bekerja sebegai Bupati dan Wakil Bupati Jember 2016 -2021, Jalan Sudarman (depankantor Pemkab Jember), Senin (22/2).

Forpimda Dukung Penuh Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Faida-Muqit Arief

Forpimda Jember saat foto bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati dr. Faida didampingi suami dan KH. Muqit Arief didampingi istri di Pendodpo Wahyawibawagraha, Jum’at kemarin.

Kepemimpinan Bupati Jember yang baru dr.

Faida _ KH. Muqid Arief mendapat dukungan dri jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kab. Jember. Para pejabat Forpimda bertemu langsung dengan Bupati dan Wakl Bupati Jember Faidah – Muqid Arief di Pendopo Wahyawibawagraha, Jum’at (19/2) lalu.

Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Muhammad Nas, S.I.P saat kami konfirmasi

menyampaikan, Selaku Komandan Kodim 0824 menyampaikan selamat datang kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru, dengan demikian mulai hari ini secara sah mulai memutar roda pemerintahan di Kabupaten Jember “Masyarakat Jember patut bersyukur karena kini telah memiliki pemimpin definitif yang bertekad membawa misi perubahan, semoga dapat menjadikan Jember lebih baik lagi,”

ujar Muhammad Nas. Muhammad Nas menambahkan selaku bagian dari Forkopimda dirinya akan senantiasa mendukung dalam memajukan Kab Jember.” Disamping tugas pokoknya dibidang Ipoleksosbudhan terkait dengan program-program pemerintahan Kabupaten Jember saya selalu siap mendukung,” tegasnya. Q efi/hmas Pemkab

Blusukan Ruangan SKPD Sampai ke Toilet Ada hal menarik yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember dr. Faida dan Muqit Arief usai memimpin rapat kerja, Senin (22/2) kemarin. Bupati Faida bersama dengan Wakilnya Muqid Arief didampingi Plt Sekda Sigit Akabari blusukan ke beberapa ruangan Dinas dan Kabag yang ada dilingkungan sekretariat Pemkab Jember Jember untuk menyapa para bawahannya.

Dalam blusukanya, Faida – Muqit Aref mengunjungi Ruangan Bappekab, BPKA, Inspektorat dan BKD. Selain itu, ruangan Kepala Bagian (Kabag) yang ada dilingkungan Pemkab Jember juga tidak luput dari sarannya. Yakni Ruangan Kabag Humas, Kabag Umum, Kabag Ortala, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum dan Kabag Tata Pemerintahan, dan Satpol PP. Yang menarik lagi, Faida juga menyempat diri meninjau langsung keberadaan Mushollah, Kantin hingga ke Toilet. Pasan-

gan yang diusung oleh PDIP, Nasdem, Hanura, PAN saat pilkada kemarin, juga tidak risih melihat langsung kebersiahan toilet yang ada dilingkungan Jember.” Kami sengaja SMS ke beliau untuk memeriksa kondisi toilet Pemkab yang mengenaskan

dan kotor. Dengan begitu, ada perhatian khusus dari Bupati soal kebersiahan toilet,” ujar salah satu sumber dilingkungan Pemkab Jember sambil menunjukkan SMS-nya kepada Bupati Faida melalui Ponselnya. Q efi/hmas Pemkab

Bupati dan Wakil Bupati Jember dr. Faida dan KH. Muqit Arief saat meninjau kondisi Toilet dilingkungan pemkab Jember (atas). Bupati Jember dr. Faida saat mengunjungi Kantor Bagian Humas Pemkab Jember yang didampingi oleh Kabag Humas Ir. Zainal Abidin (kiri).