Binder22des2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Jatim saya pikir bisa mengawali dengan mengintegrasikan fungsifungsi pengaduan, PPID dan kehumasan dalam satu unit kerja,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 2

031-5615454

Ketua Ombudsman Perwakilan Jatim Agus Widiyarta

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Kliwon, 22 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

22 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Peringatan Hari Ibu dan HKSN di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Peringatan Hari Ibu dan HKSN di Gedung Negara Grahadi 10.00 Launching Buku Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah di Shangri-La 13.00 Hearing Koalisi Masyarakat Sipil di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 Peringatan Hari Ibu dan HKSN di Gedung Negara Grahadi Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Pemakaman Dan Skadron 15 Iswahyudi Diiringi Tembakan Salvo Madiun, Bhirawa Jenazah Letkol Penerbang Marda Sarjono yang gugur saat menerbangkan pesawat tempur T-50i Golden Eagle di Lanud Adi Sutjipto Jogjakarta dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlwan (TMP) Kota Madiun, Senin (21/12).

Upacara yang diiringi tembakan salvo ini dipimpin langsung Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoops AU) II Marsda TNI Dody Trisunu, selaku Inspektur Upacara.

Dengan dibalut bendera merah putih, perlahanlahan peti jenazah salah satu penerbang terbaik yang dimiliki TNI AU ini dimasukkan ke tempat peristirahatannya terakhir.

 ke halaman 11

sudarno/bhirawa

Jenazah Letkol Penerbang Marda Sarjono yang gugur saat menerbangkan pesawat tempur T-50i Golden Eagle di Lanud Adi Sutjipto Jogjakarta dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Madiun, Senin (21/12).

DPRD Jatim Minta Polisi Tegas kepada Suporter Anarkis DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim yang juga membidangi olahraga mengaku prihatin dengan ulah para suporter bola yakni Bonek dan Aremania yang terus membuat kerusuhan. Ketua Komisi E Agung Mulyono mendorong kepolisian agar menindak tegas para pelaku yang telah menewaskan dua korban tewas saat bentrokan antara Bonek dengan Aremania di Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (19/12) lalu.

“Saya kira poin yang terpenting adalah penegakan hukum yang tegas sebagai bagian efek jera bagi pelaku maupun suporter yang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Kami tak ingin mereka terus berulah seperti itu. Main keroyok, buat kerusuhan

Mahasiswa UPN Protes Keringanan UKT

Surabaya, Bhirawa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim yang dinilai terlalu memberatkan memantik protes keras mahasiswa. Khususnya UKT yang ditetapkan bagi 43 maha-

siswa tidak mampu dengan golongan empat ke atas.

Massa aksi yang tergabung dalam Paguyuban Mahasiswa UPN itu melakukan aksi protes dengan mengelilingi kampus dan membawa keranda mayat, Senin (21/12) kemarin. Dalam tun-

BPBD Prediksi Banjir Akan Terjadi Februari-April 2016

Lima Kecamatan di Pasuruan Dihajar Angin Puting Beliung

Pemprov, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim memprediksi banjir akan mulai terjadi pada Februari hingga April mendatang. Sebab di bulan-bulan tersebut curah hujan di Jatim sedang tinggi-tingginya.

“Berdasarkan informasi dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), saat ini

sudah memasuki musim pancaroba. Artinya sudah ada hujan tapi belum merata di seluruh

kabupaten/kota di Jatim,” kata Kepala BPBD Provinsi Jatim Sudharmawan, Senin (21/12).

Menurut dia, saat ini BPBD Jatim telah menyatakan status siaga darurat untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan mapping den-

Pemprov, Bhirawa Jatim kembali menorehkan prestasi. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Provinsi Jatim menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama (WTN) Kencana setelah berturut-turut selama 5 tahun mulai 2011 hingga 2015 menerima Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama.

Penghargaan WTN Kencana ini rencananya akan diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada Gubernur Dr H Soekarwo di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12) esok.

Masih Seperti Dulu

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Dinilai Berhasil Tata Transportasi, Jatim Raih WTN Kencana

 ke halaman 11

MESKI tanggungjawabnya sekarang lebih berat sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMA Trimurti Surabaya jika dibandingkan menjadi guru Bahasa Inggris kelas 12 IPA seperti sebelumnya, namun Dwiputra Kurniawan mengaku masih tetap seperti dulu. Menjadi sahabat dan pembimbing bagi para siswa agar nantinya bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orangtuanya. ‘’Tidak ada yang berubah pada diri saya, saya masih tetap seperti dulu.

tutan mereka, keringanan UKT harus diberikan kepada 43 mahasiswa yang telah mengajukan permohon an keringanan. Permohonan ini sudah diajukan sejak Juli lalu. Namun, hingga saat ini

Pelabuhan New Tanjung Tembaga di Probolinggo dipercayakan pengelolaannya oleh pusat ke Pemprov Jatim.

 ke halaman 11

triediana/bhirawa

Aksi protes yang digelar Paguyuban Mahasiswa UPN dengan membawa keranda mayat menuntut keringanan UKT dan transparansi penggunaan dana IKOMA, Senin (21/12).

Ratusan KSP di Nganjuk Beroperasi Mirip Bank Nganjuk, Bhirawa Pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang cukup pesat di Kabupaten Nganjuk tidak diimbangi dengan pengawasan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan & Energi (Perindakoptamben). Dampaknya, tujuan koperasi sesuai UU No 17 Tahun 2012 disinyalir jauh me-

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Daftar KSP di Kabupaten Nganjuk yang terindikasi beroperasi mirip bank, oleh Aris Mujiono SH dilaporkan ke Dinas Perindakoptamben.

Pasca Penangkapan Terduga Teroris di Mojokerto

Polresta Atensi 37 Gereja, Satpol PP Sisir Rumah Kos Kota Mojokerto, Bhirawa Pasca penangkapan tiga orang terduga teroris di Mojokerto, kewaspadaan aparat dan pemerintah daerah mengalami peningkatan. Pihak kepolisian meningkatkan penjagaan di gereja-gereja yang akan digunakan untuk misa Natal. Sedangkan Pemkot Mojokerto melalui Satpol PP meningkatkan penyisiran rumah kos.

“Ada 37 gereja yang menjadi atensi penjagaan menjelang Natal. Semua gereja itu berada di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota,” terang Kapolres Mojokerto Kota AKBP Nyoman Budihar-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Hunian Hotel di Sarangan Meningkat Jelang Natal dan Tahun Baru

Hindari Kemacetan, Sibuk Siapkan Lahan Parkir Tingkat hunian atau okupansi hotel dan tempat penginapan di kawasan objek wisata Telaga Sarangan yang terletak di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan meningkat menjelang liburan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016.

Gegeh, Magetan Dwiputra Kurniawan

Sentil..  SKPD Diminta Seriusi Unit Pengaduan Publik  Ingat, publik adalah raja karena mereka yang menggaji PNS  Tutup Tahun, Investasi di Pasuruan Capai Rp 15 Triliun  Semoga warga setempat tak hanya menjadi penonton  Komisi D DPRD Jatim Harapkan Perizinan Pasir Cepat, Tegas, Tepat  Buktikan bukan birokrasi transaksional

Salah satu pengelola hotel di kawasan Telaga Sarangan, Ellis, mengatakan, tingkat pemesanan kamar sejauh ini sudah mencapai 70 persen dari kapasitas masingmasing hotel.

“Itu berlaku baik untuk kamar kelas standar. Demikian juga untuk pemesanan vila. Pemesanan dilakukan bertepatan dengan libur Natal hingga malam pergantian tahun mendatang,” ujar Ellis kepada Kantor Berita Antara akhir pekan lalu.

Pihaknya memprediksi tingkat hunian tersebut masih akan bertambah seiring banyaknya pemesanan ka-

mar hotel dari calon wisatawan yang ingin menikmati liburan akhir tahun di Telaga Sarangan Magetan.

Melihat dari tahun lalu, tingkat hunian selama liburan Natal dan Tahun Baru di kawasan Telaga Sarangan bisa mencapai hingga 100 persen.

“Diperkirakan tahun ini juga bisa mencapai 100 persen, apalagi liburan Natal dan Tahun Baru 2016 bersamaan dengan liburan sekolah,” tambahnya.

Menganggapi tingginya kunjungan wisatawan pada liburan akhir tahun, Kepala UPTD Telaga

 ke halaman 11

Hotel-hotel di Sarangan mulai sibuk mempersiapkan diri menjelang Natal dan Tahun Baru 2016. Biasanya pada momen ini okupansi hotel meningkat tajam.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 22 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

SKPD Diminta Seriusi Unit Pengaduan Publik Surabaya, Bhirawa Keberadaan unit pelaksana yang menangani pengaduan publik di unit pelayanan publik termasuk di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai masih belum optimal.

Semakin kritisnya masyarakat menuntut penanganan pengaduan publik terutama di SKPD secara serius dan responsive.

Masalah ini menjadi salah satu sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim, Senin (21/12) kemarin.

FGD yang mengambil tema Optimalisasi Pelayanan Publik dan Informasi Publik menghadirkan para narasumber yang kompeten untuk membahas masalah pelayanan publik seperti Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim, Ombudsman Perwakilan Jatim, Badiklat Jatim, Kominfo dan juga media.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jatim Agus Widiyarta mengingatkan keberadaan lembaga pengaduan menjadi penting

mengingat perkembangan publik yang kian kritis yang menuntut dikelola secara baik.

Menurut Agus, beberapa unit pengaduan yang ada sekarang ini cenderung apa adanya dan tidak menunjukkan keseriusan dalam merespon tuntutan masyarakat.

Bahkan lanjut Agus, lembaga lembaga semacam PPID, humas bahkan kesekretaritan yang memiliki kapasitas untuk menerima pengaduan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

“Idealnya setiap unit pengaduan itu memiliki media center yang biasa memerankan diri sebagai PPID, humas sekaligus unit pengaduan,” jelas Agus. Namun demikian, Agus mengakui bahwa secara regulasi memang belum ada pijakan yang bisa mengintegrasikan unit unit tersebut.

“Jatim saya pikir bisa mengawali dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi pengaduan, PPID dan kehumasan dalam satu unit kerja,” pesan Agus.

Sementara itu anggota KPP

Jatim Immanuel Yosua mengingatkan bahwa keberadaan lembaga KPP dan Ombudsman sebenarnya tidak diperlukan sepanjang masyarakat bisa terlayani secara baik. Oleh karenanya itu, keberadaan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk mendorong agar semua unit pelayanan bisa melayani publik secara prima.

“Dalam konteks inilah KPP selalu berupaya untuk bersinergai dengan seperti Ombudsman dan KI setiap menangani pengaduan,” jelas Yosua. KPP Jatim lanjut Yosua, selalu berupaya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melayani masyarakat.

“Kalau ada masyarakat yang mengadu ke kami dan itu tupoksinya Ombudsman atau KI pasti akan kami arahkan. Tapi bisa juga kami terima lantas kami teruskan dan kami kawal penyelesaiannya,” tegas Yosua lagi.

Sementara itu Komisioner KI Jatim Wahyu Kuncoro ketika dikonfirmasi terkait penyelenggaraan FGD menjelaskan bahwa

why/bhirawa

Dari kiri Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widyarta, Komisioner KI Jatim Wahyu Kuncoro dan Komisioner KPP Jatim Immanuel Yosua. salah satu tujuan FGD ditujukan ini bisa dibuat rumusan bersama “Di era yang masyarakatnya untuk menemukan formulasi yang bisa memudahkan ma- kian terbuka dan kritis maka yang tepat dalam membangun syarakat saat mengadu nanti,” apapun pengaduan masyarakat sinergi antara KI, Ombudsman jelas wahyu. Namun demikian, harus direspon cepat dan medan KPP Jatim untuk menangani Wahyu mengakui bukan hal yang muaskan, dan itu membutuhkan pengaduan masyarakat. mudah untuk mewujudkan ke- SDM yang mumpuni,” pesan Q why “Kita berharap setelah acara inginan tersebut.

Wahyu menegaskan.Q

Natal dan Tahun Baru, Stok Sapi Aman Cat Ulang Marka Jalan Petugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Surabaya menge cat ulang garis marka jalan disepanjang Jl Raya Ngagel hingga Raya Wonokromo Surabaya, Senin (21/12).

Pengecatan tersebut untuk mempertajam warna marka jalan yang mulai kusam sehingga tidak terlihat.

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Sulit Ditelepon Legislator, Pejabat Dinas PU Bina Marga Menjawab Malas Mengangkat DPRD Surabaya, Bhirawa Ditanya sulitnya berkoordinasi dengan anggota legislative terkait respon permasalahan kota, salah satu pejabat di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengatakan malas mengangkat telepon. Kontan saja suasana dengar pendapat antara anggota Komisi C Bidang Pembangunan dengan pejabat Dinas PU Bina Marga dan Pematusan berubah menjadi panas.

Jawaban yang terkesan melecehkan anggota Dewan ini disampaikan Kabid Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), Syamsul Hariadi , Senin(21/12), ketika ditanya sulitnya koordinasi dengan yang bersangkutan guna menyampaikan persoalan pembangunan yang ada di lapangan yang ditengarai menjadi penyebab minimnya serapan anggaran.

“Pak Syamsul sulit sekali jika diajak berkoordinasi, berkali – kali dihubungi gak pernah diangkat, di sms gak dijawab,” ujar Wakil Ketua komisi C Buchori Imron Padahal, menurut Buchori, jika komunikasi terjalin baik persoalan di lapangan bisa terselesaikan dengan baik.

Mendengar keluhan Buchori yang disampaikan langsung ke Syamsul Hariadi, Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri langusng menimpalinya.“Gak hanya sampeyan, saya telpon juga gak pernah diangkat,” Q gat ujarnya singkat.Q

Pemkot Peringati Hari Bela Negara Sekaligus Hari Ibu Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara peringatan ke-67 Hari Bela Negara dan Hari Ibu ke-87 di Balai Kota Senin (21/12) kemarin.

Peringatan hari Bela Negara mengusung tema Indonesia Tanah Airku Tercinta Kan Kubela Sepanjang Masa, sedangkan peringatan Hari ibu ke-87 bertemakan Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif untuk Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penjabat Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno ketika bertindak selaku Inspektur upacara mengatakan sesadaran bela negara penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. ‘’Hal tersebut sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas dinamika ancaman sekaligus untuk mewujudkan

Ketahanan Nasional,’’ katanya.

Nurwiyatno juga mengatakan, kesadaran setiap warga negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan soft power bangsa bahkan akan memberikan detterence effect bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Di sisi lain, kesadaran Bela Negara juga menjadi modal sosial bangsa untuk membangun diri menjadi bangsa yang maju, berkepribadian dan berkebudayaan yang sejajar dengan negara maju lainnya dalam peradaban dunia. ‘’Pada momentum Hari Bela Negara ini, presiden mengajak saudarasaudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama senantiasa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara sesuai dengan peran dan profesi masing-masing, sebagai wujud

keikutsertaan kita dalam upaya bela negara. Mengingat, bela negara merupakan hak dan kewajiban sekaligus kehormatan setiap warga negara yang dijiwai kecintaan pada NKRI yang berkepribadian dalam kebudayaan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,’’ jelasnya.

Menurut pejabat Inspektorat Jatim ini, Presiden menyadari bahwa Kesadaran Bela Negara tidaklah tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi harus ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dengan berbagai upaya sejak dini. ‘’Oleh karenanya, presiden mengajak saudara-saudara sekalian, hendaknya nilai-nilai bela negara harus dimulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil dan mulai saat ini, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan, sehingga menjadi kesadaran bersama bagi bangsa Indonesia,’’ tambahnya.Q dre

Pemprov, Bhirawa Selama natal dan tahun baru, Dinas Peternakan Jatim menjamin ketersediaan sapi di Jatim masih tergolong aman. Kendati kenyataannya masih banyak sapi yang dijual ke daerah di luar provinsi Jatim.

Sekretaris Dinas Peternakan Jatim, drh Irawan Subiyanto mengatakan, banyak sapi asal Jatim yang keluar dikarenakan peternak lebih memilih untuk bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Irawan mencontohkan sapi yang banyak dijual keluar Jatim diantaranya dari daerah pasuruan, dan sekitarnya. Padahal di tempat itu menjadi pemasok untuk RPH (Rumah Potong Hewan) di Kedurus dan Pegirian. Sepinya pasokan itu, maka otomatis ketersediaan sapi menjadi sedikit.

Sapi-sapi itu banyak di jual di antaranya di Jabar - Lampung, lanjutnya, ada warga Jatim yang menjual sapi khusus dari Pasuruan dan sekitarnya di Pasar Bubulak Bogor. Sapi itu didapat dengan harga lebih tinggi antara Rp.250 ribu - Rp.500 ribu.

Dengan harga yang lebih tinggi itu, lanjut Irawan para peternak sapi lebih memilih menjualnya keluar, dibanding ke pasar sendiri. “Seharusnya hal ini bukan menjadi kendala, melainkan menjadi tantangan agar RPH mereka juga bisa memasok sapi di pasar Bubulak,” ujarnya.

Kembali, Irawan menjelaskan, populasi sapi di Jawa Timur mencatatkan angka yang cukup bagus. Pada akhir tahun lalu, Disnak Jawa Timur mencatat terjadi kenaikan populasi sapi sekitar 450 ribu ekor.

“Sekarang mulai naik lagi. Per Desember 2014, jumlah populasi sapi pada posisi 4.125.333 dari sebelumnya sensus BPS 3.586.709 ekor. Naiknya hampir 450 ribu ekor,” katanya.

Diakui Irawan, memang sempat terjadi perbedaan antara data populasi sapi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data di lapangan. Karena sensus sapi yang berhak mengeluarkan secara resmi adalah BPS. Dari data BPS disebutkan bahwa populasi sapi dan kerbau di Jawa Timur sempat mengalami penurunan. Sebelumnya pada 11 Juni 2011, populasi di Jawa Timur sekitar 4,8 juta ekor.

“Lalu dua tahun kemudian pada bulan Mei 2013 sensus pertanian yang diselenggarakan tiap 10 tahun sekali menyatakan populasi sapi Jatim turun sampai1,2 juta ekor. Dari 4,8 juta ekor jadi Q rac 3,6 juta ekor”” jelasnya.Q

Tunjangan Lebih Besar, Peneliti Lebih Diminati Dibandingkan Perekayasa Pemprov, Bhirawa Badan penelitian dan Pengembangan (Balitbang ) Jatim masih belum mempunyai pegawai fungsional perekayasa.

Perbedaan tunjangan fungsional menjadi salah satu sebab kondisi kekurangan ini. Pihak Balitbang Jatim akan melakukan koordinasi dengan Kemendagri agar ada pengisian jabatan fungsional pe-

rekayasa dari pusat.

Kondisi ketiadaan jabatan fungsional perekayasa ini diungkap dalam Rapat Koordinasi Sistem Inovasi Daerah dengan Fokus Penguatan Produk Unggulan Daerah di Balitbang Jatim oleh Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dr

Dra Rochayati Basra MPd. “Perlunya perekrutan perekayasa di instansi yang membidang penelitian dan pengembangan, “ terangnya pada acara kemarin.

Jumlah peneliti yang ada di Balitbang Jatim, lanjut Rochayati, sebanyak 18 orang dan masih belum ada perekayasa.

“Didalam litbang ada jabatan fungsional, tidak hanya peneliti

namun juga ada perekayasa. Di Jatim, peneliti hanya ada 18 dan belum ada perekayasanya. Untuk itu, nantinya akan koordinasikan.

Saya kemukakan, mereka (Balitbang, red) bisa membuat ke Kemendagri Cq BPPT Kemendagri untuk meminta pejabat fungsional.

Selanjutnya saya bisa memberikan masukkan ke Mendagri untuk meminta formasi pejabat fungsional

dan kemudian bisa meminta ke Men PAN,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Balitbang Jatim, Drs Setyo Hudoyo MSi mengatakan, penguatan SDM di Balitbang sudah dilakukan.

“Kenyataannya dari internal Balitbang, banyak yang ingin jadi peneliti, daripada berminat menQ rac jadi perekayasa,” katanya.Q

Membangun Kemitraan PAUD dan Keluarga

Awasi Gejala Disabilitas Sejak Anak Mulai Belajar Disabilitas anak tidak selalu kasat mata. Kekurangan itu bisa saja muncul tanpa disadari orang tua dan guru di sekolah.

Semakin ironis, ketika gejala disabilitas itu mulai terlihat. Orang tua enggan percaya dan ogah melakukan tindakan segera.

Kondisi semacam ini harusnya bisa menjadi perhatian setiap pengelola sekolah. Khususnya dalam membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Karena faktanya, gejala disabilitas tanpa diketahui orang tua kerap muncul di sekolah.

“Hampir setiap tahun ada anak yang terindikasi berperilaku khusus. Tapi itu baru diketahui setelah anak cukup lama bersekolah,” ungkap guru TK Al Husnah Tanjung Sari Surabaya Siti Musdalifah.

Persoalan itu diungkapkannya saat mengikuti bimtek

penguatan pelaku pendidikan di satuan pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya di Hotel Santika, Senin (21/12).

Persoalan itu tidak mengejutkan bagi psikolog dari Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi (PKLP) Universitas Surabaya (Ubaya) Ivonne Edrika. Pihaknya mengaku, kondisi itu perlu segera ditangani secara khusus. Termasuk oleh para ahli yang kompeten di bidangnya.

“Namun sebelum penanganan itu dilakukan. Komunikasi dengan keluarga yang paling penting,” kata dia.

Mantan Ketua Himpunan PAUD Surabaya itu mengatakan, dalam komunikasi itulah sebenarnya tahap yang paling sulit. Sebab, orang tua kerap tidak percaya dengan indikasi yang diterangkan oleh guru atau bunda PAUD. “Itu sebabnya, pengelola lembaga jangan sibuk dengan urusan manajemen.

Tapi juga penting untuk membangun kemitraan dengan orang tua secara intensif,” tutur dia.

Dari segi fisik, anak memang tampak biasa seperti pada umumnya. Namun dalam perkembangannya, karakter anak baru terlihat perlu penanganan khusus.

“Butuh guru yang peka terhadap karakter anak,” lanjut dia. Sebenarnya, indi-

“Kita perlu wawancara dengan anak. Mengajak mereka berdialog sebelum masuk ke lingkungan sekolah yang baru,” tutur dia.

Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan menjelaskan, sebanyak 5.263 tenaga pendidik KB,TK, dan PAUD se Surabaya ikut dalam kegiatan ini. Pihaknya berharap, satuan pendidikan mampu menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Tujuannya, membangun ekosistem pendidikan yang baik dan berbudaya prestasi.

“Semua yang dilakukan pendidik harus demi perkembangan anak. Karena tam/bhirawa itu perlu ada hubungan baik Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan saat memberikan bimtek bagi pendidik TK, KB dan PAUD se Surabaya antara pendidik dengan undi Hotel Santika, Senin (21/12). sur-unsur seperti masyakasi disabilitas ini dapat daftar ke sekolah baru. Sa- tanggap saat wawancara rakat dan orang tua,” pungQ tam diawasi sejak anak men- lah satunya melalui daya dan cara beradaptasi anak. kas Aston.Q

SURABAYA

Selasa Kliwon 22 DESEMBER 2015

3 Maruli Hutagalung Komitmen Penuntasan Kasus Korupsi

Angka Kematian Akibat TB Masih Tinggi Surabaya, Bhirawa Sampai saat ini jumlah korban akibat penyakit Tuberculosis (TB) terus bertambah. Hingga tahun 2014 jumlah penderita TB yang meninggal dunia mencapai 43 orang. ‘’Jumlah korban meninggal ini mulai tahun 2009 lalu dan jumlah ini akan terus bertambah,’’ kata Kepala Dinkes Surabaya.

Untuk itu pihaknya berusaha keras agar jumlah korban meninggal tidak bertambah. Menurutnya, Dinkes telah melakukan cara agar korban TB tidak bertambahn yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui Posyandu di masingmasing RT hingga menurunkan tim TB ke perkampungan.

“Kami seolah berburu sebanyakbanyaknya menemukan warga yang menderita penyakit TBC. Itu dilakukan agar penderita bisa diobati dan disembuhkan sehingga tidak menular ke yang lain,” kata Febria Rachmanita, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Selain itu, tim TB Dinkes Surabaya melakukan pendampingan terhadap penderita untuk minum obat secara rutin hingga enam bulan menuju sembuh. Hanya saja, para penderita TB biasanya kurang sabar sehingga seringkali menghilang dari pendampingan tim TB. “Itu problemnya, penderita merasa bosan minum obat setiap hari tanpa henti selama enam bulan.

Padahal, hanya dengan cara minum obat rutin itu penyakit TB bisa disembuhkan. Artinya, penyakit TB bisa sembuh dan tidak benar kalau divonis tidak bisa disembuhkan,” tutur Febria Rachmanita.

Dijelaskan Febria, untuk kasus TB sendiri sebenarnya di wilayah Surabaya terus mengalami penurunan meski jumlahnya masih yang tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah penderita mencapai 4.028.

Kajati Baru Janji Tuntaskan Kasus PT PWU

Kejati Jatim, Bhirawa Resmi de facto menduduki jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Elieser Sahat Maruli Hutagalung berjanji segera menyelesaikan dugaan kasus penyalagunaan penyewaan aset milik Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU).

Tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada salah satu pasien TB. Dari jumlah penderita tersebut, ‘’Yang penting saat ini adalah jumlah penderita baru yang masuk masyarakat harus terbiasa hidup pendataan mencapai sekitar 2.000 sehat karena dengan Perikau Bupenderita. Dan sisanya merupakan daya Hidup Sehat (PHBS) akan data jumlah penderita lama. memperkecil terjadinya penularan “Kami akui jumlah penderita TB penyakit,’’ tegasnya. cukup tinggi di Surabaya. Tapi seKepala Dinkes Jatim Harsono cara umum jumlah penderita di menyatakan, tahun 2014 jumlah Surabaya turun dari tahun ke kasus TB di Jatim sebanyak 39 ribu tahun kok,” ucap Febria. orang sedangkan tahun 2013 angMengenai penyebab penyakit kanya mencapai 42 ribu orang. Jika TB, jelas Febria, pada intinya dilihat jumlah kasus tahun 2014 karena lingkungan kurang sehat mengalami penurunan jika dibanddan perilaku hidup warga sendiri. ingkan dengan tahun 2013 hal ini Pemkot Surabaya melalui Dinas disebabkan jumlah penderita TB Sosial telah berupaya melakukan baru belum ditemukan semuanya. perbaikan di tempat-tempat ku“Jika semua penderita didata muh yang rawan menimbulkan secara keseluruhan maka jumlah penyakit TB dan perbaikan lingpenderita TB di Jatim akan bakungan dan program tersebut hingnyak,” ucapnya. ga sekarang terus dijalankan.

Menurutnya, kasus TB hampir

dna/bhirawa

sama seperti kasus HIV, dimana kasus tersebut ibarat gunung es (Tampak kecil dipermukaan tapi besar di dalam, red). Jika dilihat sampai saat ini petugas pelayanan TB yang bergerak di masyarakat belum sampai menyasar ke bawah sehingga banyak penderita belum terdata. ‘Kita ingin para petugas pelayanan TB dapat terjun ke bawah sehingga penderita TB dapat mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Muhammad Arifin Nawas menyatakan, saat ini penyebarannya tuberculosis (TB) cukup tinggi di Indonesia.

Dalam setahun terdapat 730.000 kasus baru atau setiap jam ada Q dna 83 orang penderita TB.Q

Perlancar Pembangunan Daerah, Jatim MoU dengan NTT Pemprov, Bhirawa Guna membangun hubungan dan memperlancar pembangunan daerah,Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (19/ 12) malam di Kupang NTTmelakukan Nota Kesepakatan (MoU) di lima bidang. Penandatanganan kedua provinsidilakukan antara Gubernur Jatim H Soekarwo dan Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya.

“MoU ini sangat penting bagi Jawa Timur dan NTT.

Karena perdagangan ini sangatmenguntungkan dan juga untuk perkembangan dan kemajuan daerah dalam kemandirianekonomi kita. Jadi bagaimana untuk saling membantu demi masyarakat dibawah,” tutur PakdeKarwo melalui siaran pers Humas Setdaprov.

Adapun 5 bidang pembangunan yang disepakati, antara lain Bidang Pertanian danPerkebunan, Bidang Energi dan Sumber Daya Miner-

al (ESDM), Bidang Peternakan danKesehatan Hewan, Bidang Perikanan dan Kelautan serta Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pakde Karwo menyinggung soal kelima bidang yang dilakukan kerjasama. Salah satu yangdisampaikan adalah soal pertanian, khususnya tentang gula merah yang dinilainya sangatpotensial dalam aspek perekonomian.

Selain bidang pertanian, Pakde Karwo juga menyoroti-

soal bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tenaga kerja.“Jenisnya itu PSJT 1,dimana jenis ini sangat khusus ditanam di tanah yang kering. Jadi ini sangat cocok iklimnya diNTT,” terangnya.

Maksud kesepakatan bersama itu dibuat yakni untuk mensinergikan program-programpembangunan Pemprov Jatim dan Pemprov NTT dalam rangka melaksanakan PembangunanDaerah. Sedang

tujuan yang diinginkan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensidan sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usai melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, Gubernur NTT Drs Frans Lebu Rayaberharap penandatanganan kerjasama itu akan semakin berdampak postif terhadappertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Q inf kedua belah pihak.Q

Bahkan, komitmen Maruli pada pemberantasan kasus korupsi di Jatim mulai ditunjukkan dengan memerintahkan semua Kejaksaan Negeri (Kejari) se Jatim untuk menyelesaikan semua perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan.

Begitu juga pada penyelesaian kasus korupsi yang sudah lama belum selesai, Maruli , yang sempat terlambat datang ke Jatim karena harus Raker Kejagung RI, berpesan agar semua Kejari segera menutaskan perkara korupsi yang lama-lama.

“Kasus PWU, tenang saja.

Mudah-mudahan secepatnya akan kita selesaikan,” tegas Kajati Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung usai acara pisah sambut di Kantor Kejati Jatim, Senin (21/12).

Disinggung terkait pemanggilan Dahlan Iskan yang turut terseret dalam kasus ini, Maruli mengaku, saat ini penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Jika sudah naik ke level penyidikan, Maruli berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait kasus ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Tunggu dulu dong, kan masih penyelidikan. Nanti kalau sudah penyidikan, baru yang ada kepentingan terkait kasus ini akan kita panggil

sebagai saksi,” katanya.

Ditanya terkait program yang akan dibawa ke Kejati Jatim, mantan Asintel di Kejati Jatim ini mengaku tidak mempunyai program maupun target. Tapi, dirinya berprinsip untuk bekerja secara maksimal. “Prinsipnya yakni, sedikit bicara dan banyak bekerja. Dengan begitu semua pekerjaan yang kita lakukan akan berjalan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Ditambahkan Maruli, keseriusannya menangani kasus korupsi dibuktikan dengan keberhasilannya menagkap 36 tersangka korupsi selama menjabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Selain itu, dirinya juga pernah meneken surat perintah penyelidikan kasus freeport ‘Papa Minta Saham’ saat tugas di Kejagung.

“Saya yang teken sprin penyelidikannya. Tapi, setelah serah terima tanggal 11 lalu, saya tidak bisa kementar lagi. Ikuti saja kasus itu, karena Kejagung sangat serius menangani kasus ‘Papa Minta Saham’,” urai mantan Diridik Kejagung itu.

Ditambahkan Maruli, terkait kasus ‘Papa Mintas Saham’ yang jelas Kejagung serius mengungkap kasus dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak FreeQ bed port tersebut.Q

Pengusutan Kasus ‘Koboi’ Pelindo III, Suram

Kejari Surabaya Mengaku Belum Terima SPDP GM Pelindo III Kejari Surabaya, Bhirawa Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Pengusutan kasus aksi ‘Kobi’ yang dilakukan Eko Harijadi Budijanto (eks GM Pelindo III Tanjung Perak) oleh Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya terkesan ‘suram’.

Bahkan, setelah dua minggu lamanya kasus ini ditangani pihak kepolisian, tak terdengar satupun adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini. Bahkan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi yang mengaku belum menerima SPDP kasus ini dari kepolisian.

“Biasanya setelah penyidikan dan penetapan tersangka, diikuti dengan pengiriman SPDP. Tapi,

sampai saat ini kami (Kejaksaan, red) belum menerima SPDP kasus itu dari kepolisian,” tegas Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi usai acara pisah sambut Kajati Jatim, Senin (21/12).

Begitu juga dengan Kejari Tanjung Perak, juga belum menerima SPDP atas nama tersangka Eko Harijadi Budijanto dari Polrestabes Surabaya.

“Belum ada SPDP kasus itu dari Polrestabes,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Perak Ahmad Pathoni saat dikonfirmasi Bhirawa.

Terpisah, saat dikonfirmasi kasus ini, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP Lily Djafar tidak memberikan komentar banyak dan menutup obrolan dengan Bhirawa. “Nanti saja, itu belum,” singkatnya sembari menutup sambungan Q bed seluler miliknya.Q

Dewan Desak Pemkab Tertibkan Minimarket Liar Kompetisi antar-minimarket di Kabupaten Sidoarjo, cukup mengkuatirkan. Mereka bermunculan dibeberapa tempat. Dampaknya, usaha kecil atau prancangan sudah dipastikan akan gulung tikar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M Rifai, Senin mendesak Pemkab Sidoarjo untuk menyelamatkan usaha kecil dengan cara menegakkan aturan pendirian bisnis minimarket.

Saat ini jumlahnya mencapai 349 minimarket namun hampir separohnya tidak mengantongi izin. Ia menduga minimarket yang tidak berizin ini lokasinya di kawasan yang seharusnya terlarang untuk minimarket karena berdekatan dengan pasar tradisional/krempyeng.

“Kami tidak melarang usaha minimarket, tapi penataannya harus jauh dari pasar sehingga tidak merugikan pihak lain,” tegas Rifai.

Anggota dewan Sidoarjo ini cukup memahami, mengapa bisnis minimarket perkembangann pesat, itu akibat berkembangnya hunian masyarakat.

Masyarakat luas pasti diuntungkan oleh keberadaan minimarket karena menyediakan semua kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun dampak buruknya bagi usaha lemah yang pasti tidak mampu bersaing.

Sementara anggota komisi A, Kusman, meminta ketegasan Pemkab Si-

doarjo untuk menjalankan peraturan tanpa pandang bulu. Karena bila salah menjalankan aturan maka yang menjadi korban adalah usaha kecil yang seharusnya dilindungi dan diayomi.

“Sudah banyak korban dari kalangan pengusaha mikro/kecil yang menjerit karena meledaknya jumlah minimarket.

Tanpa pengendalian dan tanpa pengawasan. Sangat disayangkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu maupun Dinas Perindag seolah tutup mata,” ujarnya.

Ia mencontohkan, seperti gula, minimarket sebagai ladang emas untuk meraih keuntungan. Begitu silaunya, ada pengusaha wanita dari Malang yang mempunyai 74 minimarket di Sidoarjo. hal demikian membuktikan adanya persaingan tidak sehat, tidak mungkin uaha kecil seperti klontong dan pasar tradisional mampu bersaing dengan mereka.

Yang mengherankan Pemkab Sidoarjo sebenarnya mempunyai sistem untuk pengendalian izin melalui study kelayakan. Usaha minimarket itu harus berada di radius 300 meter dari pasar tradisional. Kenyataannya, saat ini ada minimarket yang menempel dengan pasar tradisional. “Pelanggarannya sudah sangat masiv,” tuturnya.

Saat masalah ini diklarifikasi di BPPT mupun Disperindag, tambah Kusman, jawabannya SKPD ini tidak klop dengan Disperindag. Disperindag menyatakan minimarket yang tidak direkom hanya 175, namun BPPT berkata lain ada 349 minimarket yang tidak memiliki izin usaha.

Pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo.

“Disperindag sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi kepada BPPT sebenarnya adalah pihak yang paling bertangungjawab terhadap menjamurnya usaha ini karena menjadi pintu untuk mengeluarkan rekom,” tegasnya.

Untuk menertibkan minimarket tersebut, komisi A sudah menyampaikan ketegasan melalui pimpinan DPRD, agar Pemkab Sidoarjo tidak mengeluakan izin baru, sampai persoalan 174 minimarket liar ini ditertibkan dulu.

“Prinsipnya komisi A tidak menghalangi siapapun yang mau berbisnis di Sidoarjo, namun harus melalui mekanisme yang berlaku. Pejabat juga jangan tutup mata terhadap pelanggaran ini,” pungkasnya.

Terpisah Kepala BPPT, Ahmad Zaini menyatakan, tidak serta merta rekomendasi yang dikeluarkan Disperindag itu disetujui.

“BPPT mempunyai standar jelas untuk setiap izin apa saja, termasuk izin pendirian minimarket yang harus mengikuti ketentuan salah satunya dengan rekom Disperindag, tetapi bila persaratan lain tidak dipenuhi tentu saja ijin Q hds* tidak dikeluarkan,” terangnya.Q

4

OPINI Catatan Politik 2015

Tajuk

Wajib Sayangi Ibu SORGA di bawah telapak kaki ibu, sebagaimana diajarkan agama, ternyata benar. Hanya ibu yang mengerti “bahasa” bayi. Ibu pula yang mengajar setiap bayi sampai bisa berbicara. Sekaligus menjadi arena “sekolah” pertama seluruh manusia. Pengorbanan setiap ibu pada saat melahirkan anaknya, tak tertandingi oleh pengorbanan siapapun. Juga tiada kasih setulus cinta ibu, bagai malaikat yang selalu membimbing.

Pada proses melahirkan, seorang ibu bertaruh nyawa. Pada kitab suci (Al-Quran, surah al-Luqman) juga dinyatakan bahwa ibu hamil dalam keadaan sakit yang semakin sakit. Puncak kesakitan terjadi saat melahirkan. Karena itu agama mengajarkan, bahwa masa hamil dan melahirkan mestilah diatur. Agar tidak semakin sengsara, serta mengurangi risiko kematian ibu saat melahirkan.

Patut disayangkan, program jampersal (jaminan persalinan) dihapus. Biaya melahirkan terasa menjadi beban.

Walau telah terdapat BPJS, tetapi tidak nyaman. Sebab biasanya, pasien pemegang BPJS “di-nomor dua-kan.”

Sehingga banyak ibu hamil memilih pasif, tidak rutin memeriksakan diri ke bidan. Ini bisa meningkatkan berbagai risiko selama masa kehamilan sampai melahirkan. Lebih lagi, pada saat melahirkan tidak ditolong oleh tenaga ahli (bidan bersertifikat).

Kenyataannya, AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia masih sebanyak 228 orang pada setiap 100 ribu persalinan.

Ini tergolong sangat tinggi, bahkan tertinggi di kawasan ASEAN (3 sampai 6 kali lebih besar). Negara lain di ASEAN hanya sekitar 50-an ibu yang meninggal. Menurut data Kementerian Kesehatan tingginya AKI kebanyakan akibat pendarahan oleh ibu yang melahirkan pada usia muda serta infeksi.

Harus diakui, kebiasaan menikah muda di beberapa daerah tidak mudah ditembus. Malu anaknya disebut “perawan tua” (walau usianya baru 18 tahun). Banyak keluarga menikahkan anaknya pada usia sebelum 18 tahun. Bahkan banyak yang putus sekolah pada masa wajib belajar (pendidikan dasar 9 tahun). Selain tingkat pendidikan, penyebab lainnya menikah dini adalah problem perekonomian. Maka penyebab AKI, bagai rantai yang saling berkait: kemiskinan, pendidikan, dan keterbelakangan.

Tingginya indeks AKI, bukan hanya terjadi di daerah ter tinggal (Papua, NTT, dan Maluku. Melainkan juga di pulau Jawa. Namun mencegah kematian ibu saat melahirkan, bukan tanpa solusi. Diperlukan kerja keras jajaran paramedis (terutama bidan berpendidikan formal setingkat ahli madya, D-3) untuk men-sosialisasi hal-ihwal persalinan. Sosialisasi bisa memanfaatkan ibu-ibu kader PKK melalui program posyandu yang biasa dilakukan di kampung-kampung. Terutama pengetahuan praktis tetang kehamilan.

Berdasarkan data pada Kemenkes, persalinan ibu yang dibantu tenaga kesehatan sebanyak 82,3%. Tetapi Ibu yang melahirkan di rumahsakit masih sedikit lebih dari 50%.

Masih banyaknya kelahiran yang dilakukan di rumah karena terbatasnya akses kesehatan dan ekonomi. Kadang, problem akses letak rumah jauh dari fasilitas kesehatan.

Sedangkan secara ke-ekonomi-an, ibu hamil takut ke rumahsakit karena tidak punya uang.

Pada tahun 2015 ini, diharapkan penurunan AKI sampai tersisa 0,1%. Artinya, haya terdapat satu korban jiwa ibu dari seribu kelahiran. Selain penyelamatan ibu saat persalinan, pengetahuan kehamilan yang baik bisa menjamin kualitas anak yang dilahirkan. Tetapi risiko ibu saat hamil dan melahirkan, masih dianggap sebagai “kewajiban” kodrat. Ironisnya, “hak” kodrati ibu (sebagai ratu rumahtangga) sering diabaikan.

Masih banyak ibu menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Serta menjadi “korban” paling empuk bandit human trafficking (perdagangan manusia).

Bersyukur, agama meng-garansi setiap ibu akan memperoleh penghormatan di dunia dan akhirat. Ibu juga diberi mandat memberi pengampunan Allah. Maka seyogianya (selalu) minta maaf dan menghormati ibu, sebelum ditinggalkannya. Sebab kehilangan ibu bagai ditinggal malaikat penuntun. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Rendahnya Partisipasi Politik Pilkada PARTISIPASI politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 19 Desember lalu, karena itu merupakan tolak ukur keberhasilan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada serentak terkendali namun yang dikhawatirkan adalah partisipasi masyarakat jauh dari harapan. Tidak mau demokrasi yang berjalan di Indonesia hanya prosedural namun harus substansial.

Salah satu tolak ukur terwujudnya demokrasi substansial adalah tingginya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat harus tinggi karena menunjukkan demokrasi berjalan baik. Sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, Indonesia melaksanakan Pilkada nyaris setiap bulan karena adanya perbedaan periodisasi masa jabatan kepala daerah.

Pelaksanaan Pilkada serentak, adanya “cacat” demokrasi yang pernah terjadi bisa dikurangi misalnya dengan membatasi sengketa yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hanya perbedaan atau selisih suara 1,5 hingga 2,5 persen saja yang bisa digugat ke MK, sehingga jumlah perkara pilkada yang diperkarakan bisa ditekan.

Selain itu, meskipun pelaksanaan Pilkada berjalan lancar namun berdasarkan monitoring ada tiga permasalahan yang ditemukan.

Pertama, terpaksa ditundanya pelaksanaan Pilkada di lima daerah sehingga Pilkada serentak hanya dilaksanakan di 264 daerah dari 269 yang semula direncanakan. Kedua, kasus calon tunggal karena adanya indikasi ‘pemborongan’ partai oleh sementara pasangan calon di beberapa daerah.

Ketiga berdasarkan evaluasi KPU, tingkat partisipasi pemiluh hanya 64,02 persen di pemilihan Bupati/Walikota dan 64,78 persen untuk pemilihan gubernur.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Kliwon, 22 DESEMBER 2015

Tahun Kejenuhan Politik Masyarakat akan memilih calon A. Istilah kerennya adalah “penggembosan” lawan politik.

Hal demikian bisa dilakukan dengan kata-kata, “Pak, pasang an A pasti memang di daerah ini. Boleh gak kartu suaranya saya beli 50 ribu. Pasangan A Oleh : Azwar Anas menjadi pasti memang deh.

Nurudin contoh konkrit.

Percaya saya”. KeperKedua, mereka cayaan masyarakat tidak menggunakan akan calon A yang hak pilih karena menang dengan immenganggap suaranya tidak being-iming uang telah membuat rarti untuk proses perubahan masyarakat rela menjual kartu di masyarakat. Sebut saja ini suaranya. Padahal sebenarnya kelompok masyarakat apatis. tim sukses B sedang “nggembosi” Bagi mereka, memilih dan tidak suara lawan politik. memilih proses perubahan sosial politik masyarakat tidak akan Redefinisi Partisipasi mengalami kemajuan berarti.

Selama ini, persepsi partisiJadi memilihpun tidak akan berpasi politik hanya dipahami ketika dampak signifikan, maka mereka masyarakat menggunakan hak pimemilih tidak menggunakan hak lih, sementara mereka yang tidak pilih. menggunakan hak pilih dianggap Ketiga, mereka muak dengan tidak berpartisipasi. Sebenarnya hiruk pikuk politik yang tak persepsi ini tidak salah, hanya kunjung usai. Hiruk pikuk ini tidak persen benar. Pesepsi yang tidak hanya dilihat dari lingsudah telanjur begitu juga dibukkup daerah, tetapi juga nasional. tikan dengan literatur tentang Artinya, hiruk pikuk politik napartisipasi politik. sional berimbas pada persoalan Partisipasi politik (Ramlan politik di daerah. Misalnya saja Surbakti, 1992) dibagi menjadi bagaimana hiruk pikuk persetedua; pertama, partisipasi aktif ruan di DPR atau bagaimana yakni kegiatan yang bebrorienpemerintah dianggap lamban tasi pada output dan input politik. menangani kasus-kasus penting Yang termasuk dalam partisipasi di masyarakat. Semua persoalan jenis ini adalah mengajukan usul ini membuat masyarakat menjadi mengenai kebijakan yang dibuat antipati pada politik. pemerintah, mengajukan kritik Tentu saja tiga alasan di atas dan perbaikan kebijakan, membahanya sebagian kecil dari alasam yar pakak an memilih pemimpin masyarakat tidak menggunakan pemerintahan.Kedua, partisipasi hak pilih. Sebab yang jelas mepasif yakni kegiatan yang hanya reka mempunyai alasan sendiri berorientasi pada output semata. untuk tak menggunakan hal Jenis partisipasi ini hanya menupilih, misalnya ada “serangan ruti segala kebijakan pemerintah sajar” dengan membeli hak suara dan paraturan yang dikeluarkan mareka. pemerintah tanpa mengajukan Sekadar contoh, di suatu daekritik dan usulan perbaikan. rah calon A dipastikan memJika kita melihat kriteria dapunyai suara banyak dan akan lam partisipasi politik pasif, nyata memenangkan kompetisi. Tim bahwa masyarakat yang tidak sukses pasangan lain (sebut menggunakan hak pilih sebagai saja B) memengaruhi perilaku salah satu wujud partisipasi pemilih. Tim sukses B membeli politik. Bisa jadi hanya dengan suara pada masyarakat yang caranya itu kebijakan politik bisa

Tahun 2015 menyisakan banyak cerita, khususnya persoalan politik. Persoalan politik di tahun ini puncaknya ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pesta demokrasi di tingkat daerah yang dilaksanakan secara serentak dan baru pertama kali ini dilaksanakan. Tentu saja, Pilkada tersebut akan menjadi barometer bagaimana peran serta masyarakat dalam kehidupan politik, khususnya di daerah.

J

ika kita mengacu pada wilayah Jawa Timur (Jatim) hal demikian bisa dijadikan tolok ukur, dan saya yakin hal itu tak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain.

Pilkada bisa dijadikan tolok ukur secara kuantitatif bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Tentu saja Pilkada yang sudah dilaksanakan menyimpan beberapa catatan sisa yang layak kita ketahui untuk dijadikan refleksi agar langkah politik di tahun depan bisa lebih baik.

Kita ambil contoh Pilkada di kota Surabaya. Di kota ini Tri Rismaharini melejit dengan mencapai keunggulan suara sekitar 86,34 persen, namun jumlah pemilihnya cuma 50,48 persen. Sementara itu di Banyuwangi tak jauh berbeda, calon petahana Abdullah Azwar Anas menang 86,34 dengan jumlah pemilih sekitar 59,47. Begitu juga Blitar jumlah pemilihnya sekitar 57 persen. Catatan tiga kota ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain jika dilihat dari penurunan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih.

Kemana Suara Lain?

Selanjutnya kita bertanyatanya, kemana suara lain yang tidak menggunakan hak pilihnya itu? Apakah itu wujud ketidakpedualian masyarakat pada politik? Setidaknya, beberapa alasan yang bisa dikemukakan antara lain; pertama, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sudah menduga bahwa calon (khususnya) petahana akan menang. Jadi tanpa mereka menggunakan hak pilihnya calon petahana itu akan tetap menang.

Kasus Tri Rismaharini dan A.

berubah. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih berharap siapa tahu tahu dengan memperbanyak angka Golput membuat pemerintah tidak punya legitimasi tinggi akhirnya sadar untuk berubah atau dipaksa berubah.

Hal demikian juga pernah dikatakan Samuel Huntington (1991) bahwa partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa yang berhubungan dan bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Pendapat Huntington ini menekankan bukan pada apakah warga negara menggunakan hak pilih tetapi pada apakah perilaku warga negara itu bisa memengaruhi kebijakan pemerintah dan semua itu bagian dari partisipasi politik.

Pelajaran Membahas penurunan partisipasi memang penting, tetapi yang lebih penting apa yang harus kita perbuat di masa datang? Setidaknya penurunan partisipasi politik memberikan pelajaran; pertama, masyarakat sudah muak dengan politik. Rasa muak ini tidak ditunjukkan dengan teriak di jalan-jalan, tetapi dengan langkah konkrit untuk tidak datang ke bilik suara.

Kedua, pemerintah daerah (dan juga pusat) harus menjawab keraguan masyarakat itu dengan program konkrit. Mereka harus menghindari hiruk pikuk perseteruan politik yang justru menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal demikian tidak hanya dilakukan elit politik di daerah tetapi juga pusat. Sebab, hiruk pikuk di tingkat pusat imbasnya juga ke daerah.

Maka, kejenuhan politik masyarakat di tahun 2015 semoga bisa menjadikan cambuk untuk lebih maju di tahun berikutnya. Yang pasti masyarakat membutuhkan langkah konkrit dan bukan janji pepesan kosong.

Masyarakat akan terus menyorot pemerintah baik lewat media massa atau media sosial.

Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Surabaya

Memperingati Hari Ibu

D

Hak Ibu Bekerja dan Dukungan Kita

i Indonesia, 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Peringatan itu untuk mengenang hari pertama penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 22 – 25 Desember 1928. Kongres ini melahirkan federasi organisasi perempuan Indonesia dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kemudian berubah nama menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII) hingga akhirnya menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Tahun 1946.

Kongres serupa kemudian diadakan di Jakarta dan di Bandung. Pada saat Kongres III di Bandung itulah ditetapkan bahwa tanggal 22 Desember, mengacu pada tanggal pelaksanaan Kongres I, sebagai Hari Ibu. Hal ini kemudian dikuatkan dengan Dekrit Presiden Soekarno No. 316 tanggal 16 Desember 1959.

Melihat sejarah lahirnya Hari Ibu, agaknya kita sedikit salah kaprah ketika memperingati Hari Ibu dengan melekatkannya pada kegiatan-kegiatan domestik. Misalnya membebaskan ibu untuk tidak melakukan kegiatan domestik seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain-lain.

Sejarah Hari Ibu menunjukkan bahwa bagaimana perempuan Indonesia berhimpun, berorganisasi dan berjuang untuk masa depan perempuan yang lebih baik. Peran perempuan tidak hanya sebatas pada peran-peran domestik tersebut. Peran perempuan ada pada ranah publik yang sangat luas.

Perjuangan perempuan dilihat dari perspektif kolektif bukan sudut pandang perempuan sebagai seorang individu.

Bahkan rekomendasi yang dikeluarkan kongres-kongres PPPI, PPII atau Kowani juga bukan main-main, sebut saja membentuk Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan

gas menyebut bahwa dan Anak, Badan selama pemberian air Penyeledikan Perbususu ibu, pihak keluruhan Perempuan, arga, pemerintah, peatau merancang merintah daerah, dan pembentukan Komimasyarakat harus si Perkawinan untuk mendukung ibu bayi menyetarakan hak secara penuh dengan perempuan dalam penyediaan waktu pernikahan. Perdan fasilitas khusus. juangan perempuanAdapun penyediaan perempuan yang hari fasilitas khusus yang kongresnya kita perOleh : dimaksud wajib diingati sebagai Hari Eko Setiawan adakan di tempat kerIbu itu sangat menja dan tempat sarana dasar yaitu memumum. perjuangkan hak Selain itu, Pasal 83 Unperempuan. dang-Undang No.13 tahun 2003 Namun perubahan rezim waktentang Ketenagakerjaan juga tu itu ikut mengkerdilkan gerakjelas menyebut bekerja/buruh an perempuan agar tidak memperempuan yang anaknya masih bahayakan “stabilitas nasional”. menyusu harus diberi kesempaPeran perempuan semakin didortan sepatutnya untuk menyusui ong ke dalam. Peran perempuan anaknya jika hal itu harus dilakutidak lagi dilihat sebagai sebuah kan selama waktu kerja. Selain gerakan. Personifikasi peremkedua undang-undang tersebut puan menjadi sangat individualis masih banyak lagi peraturan yang dalam sosok seorang ibu. Ranah melindungi hak ibu bekerja untuk gerak perempuan tidak lagi di menyusui mulai dari Konvensi ILO bidang sosial dan politik. Pendek (Organiasi Pekerja Internasional) kata: perempuan “dirumahkan”.

No. 183 Tahun 2000 hingga Surat Urusan perempuan terbatas pada Keputusan Bersama 3 menteri urusan domestik rumahan dan antara Menteri Tenaga Kerja dan keluarga. Sisi kritis perempuan Transmigrasi, Menteri Pembersemakin dibungkam. Perempuan dayaan Perempuan dan Perlindunkembali pada urusan dapur, gan anak serta Menteri Kesehatan sumur dan kasur. pada tahun 2008 yang lalu.

Namun sayangnya berbagai Hak Ibu peraturan ini tidak ditindaklanKarena peran yang semakin juti dalam pelaksanaannya di domestik tersebut, perempuan lapangan. Tidak banyak tempat semakin kehilangan daya untuk kerja di lingkungan swasta dan memperjuangkan haknya di bahkan di lingkungan pemerinruang publik. Salah satu hak tah menyediakan ruang laktasi perempuan khususnya hak ibu bagi ibu menyusui. Sehingga ibu yang kadang diabaikan tersebekerja yang ingin menyusui atau but adalah hak untuk dapat memompa Asi kerap kali mendapmenyusui di ruang publik atau atkan tempat yang kurang layak di tempat kerja. Tidak kurang seperti gudang atau bahkan banyaknya peraturan yang menkamar mandi. Padahal secara gatur hal ini, mulai dari undangtegas di dalam Peraturan Daerah undang hingga peraturan di Provinsi Jawa Timur No. 11 bawahnya.

Tahun 2011 tentang Perbaikan Pasal 128 ayat 2 dan 3 UnGizi di Pasal 18 Ayat 4 tergaris dang-Undang Kesehatan No. 36 peraturan bahwa Setiap sarana Tahun 2009 misalnya dengan te-

pelayanan kesehatan, tempattempat umum dan perkantoran/ instansi, baik milik Pemerintah Daerah Provinsi maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan Program Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif.

Selain menyusui, hak ibu bekerja lainnya adalah hak untuk mengasuh anak. Dalam hal ini kita baiknya belajar dari berbagai negara lain yang menyediakan fasilitas pengasuhan anak yang terintegrasi dengan kantor para ibu bekerja. Sehingga para ibu akan tetap konsentrasi bekerja sebab yakin sang buah hati mendapat pengasuhan yang sebagaimana mestinya. Penyediaan fasilitas pengasuhan anak bagi ibu bekerja bukan membuat para ibu kemudian tidak fokus pada pekerjaan tapi justru sebaliknya.

Berbagai hak ibu yang kurang diperhatikan tersebut menandakan dukungan kita untuk ibu masih belum maksimal. Peringatan Hari Ibu ke-87 yang jatuh pada tahun ini seyogyanya menjadi momentum untuk meningkatan dukungan kita bagi ibu bekerja untuk menyusui dan mengasuh anak. Sudah saatnya peringatan Hari Ibu tidak hanya diperingati dengan membebaskan ibu dari urusan domestik semata tapi peringatan Hari Ibu menjadi tonggak untuk memberikan hak ibu sepenuhnya. Selain itu sudah waktunya para ibu untuk sadar bahwa sejarah Hari Ibu di Indonesia adalah sejarah perjuangan untuk menegakkan peran ibu di ranah publik bukan hanya menegaskan pentingnya peran ibu di ranah domestik.

Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Akademi Wartawan Surabaya (STIKOSAAWS) Surabaya dan bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Selasa Kliwon 22 DESEMBER 2015

Posisi 26 Pejabat Eselon II Dikocok Ulang

KELANA

Kota Mojokerto, Bhirawa Posisi jabatan 26 pejabat di lingkup Pemkot Mojokerto bakal mengalami mutasi atau kocok ulang di akhir tahun ini.

Pelaksanaan mutasi dipastikan bakal terjadi setelah seluruh pejabat tersebut melakukan tes asesment di badiklat pemprov Jatim. ali kusyanto/bhirawa

PJ Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto, melihat produk bandeng asap khas Sidoarjo yang dijual UMKM Sidoarjo dalam pasar malam Maulid Nabi di alun-alun Sidoarjo

Lelang Bandeng Kawak Sidoarjo, Bhirawa Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Pasar Malam Maulid dan Lelang Bandeng Kawak di Alun-alun Sidoarjo.

Sebanyak 100 stan UMKM Sidoarjo meramaikan Pasar Malam Maulid yang digelar selama tiga hari mulai 20-23 Desember yang kemarin resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo Drs Ec H Jonathan Judianto M MT. Jonathan mengatakan stan-stan pasar malam itu diperuntukkan bagi UMKM di Sidoarjo. Masyarakat dapat melihat dan membeli produk-produk UMKM Sidoarjo disini. ‘’Peran UMKM sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Ini membuktikan UMKM di Sidoarjo tetap eksis,’’ katanya.

Dalam kesempatan tersebut ia berharap keberadaan UMKM Sidoarjo dapat terus terjaga. Untuk itu ia berharap dukungan semua pihak dapat diberikan. Salah satunya dengan menyelenggarakan even semacam ini dan masyarakat lebih mencintai produk-produk UMKM nya sendiri.

H. Jonathan Judianto meminta kepada seluruh SKPD Sidoarjo untuk dapat meramaikan kegiatan tersebut. Dan ia berharap seluruh SKPD dapat mendorong masyarakat untuk berbondongbondong meramaikan even tahunan tersebut. Q ali

Pemkab Biayai Operasi Bayi Kembar Siam Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT, saat melihat kondisi bayi kembar siam dempet perut Ivanna dan Ivonne langsung terharu dan minta kepada masyarakat agar mendoakan bayi yang lahir Kamis (17/12) itu.

Lantaran, kondisi salah satu bayi kembar siam Ivonne terus memburuk secara mendadak, Senin (21/12) sekitar pukul 10.00 WIB, terpaksa dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya guna mendapatkan perawatan yang intensif. Memburuknya Ivonne, dikarenakan Saturasi Oksigennya (ukuran perbandingan jumlah oksigen dalam media tertentu) mengalami penurunan.

Disinggung mengenai biaya operasi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dan tidak ada masalah. Semua biaya ditanggung pemerintah, akan diambilkan dari APBD. “Makanya kami berharap operasinya nanti kalau bisa dilakukan di RSUD Sidoarjo, agar rumah sakit ini bisa mendapat pengalaman dalam menangani operasi bayi kembar,” harap Jonathan Judianto.

Dirut RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan Sp P, menjelaskan, kalau kondisi Ivonne terus menurun. Sehingga Tim dokter dari RSUD Sidoarjo dan RSUD dr Soetomo Surabaya sepakat membawa kedua bayi kembar siam tersebut ke RS Soetomo untuk mendapatkan penanganan medis.

Menurutnya, sekitar pukul 10.00 kondisi salah satu bayi yang beratnya 1,8 kg saturasinya memburuk hanya 80, harusnya diatas 95. “Kami sudah melakukan pertolongan, namun kondisinya tetap seperti itu, hingga harus dipasang ventileter untuk membantu agar nafasnya kembali baik lagi,” tuturnya.Q ach

ali kusyanto/bhirawa

Saat ini sangat gampang jadi anggota Perpustakaan Sidoarjo. Sehingga pengunjung tiap harinya membludak sampai mencapai 500 an lebih

Perpustakaan Bantah Minat Baca Warga Rendah Sidoarjo, Bhirawa Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, Drs Sucipto MM, membantah kalau minat baca warga Sidoarjo rendah, Senin (21/12).

Sebagaimana yang sempat diklaim oleh sebuah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang menyatakan minat baca warga Sidoarjo rendah, karena dalam setahun tingkat kunjungan warga ke Kantor Perpustakaan Sidoarjo hanya sekitar 70 ribuan saja.

Menurut Sucipto, data tersebut tidak valid. Sebab untuk mengukur minat baca, tidak hanya Kantor Perpustakaan Sidoarjo milik Pemkab yang ada di jl Jaksa Agung Suprapto itu saja yang dijadikan acuan.

Menurut ia, harusnya juga pada Perpustakaan lain di Sidoarjo. ‘’Perpustakaan di Sidoarjo itu banyak jenisnya, selama ini mereka kita bina dan kita kembangkan dalam melayani pengunjung, ada perpustakaan sekolah, perguruan tinggi,

desa, ponpes, gereja dan PKK,’’ ujar Sucipto.

Ia juga menambahkan, belum lagi masyarakat yang berlangganan majalah dan koran serta yang membaca media online lewat internet seperti saat ini. Bila ingin mengukur minat baca, jangan hanya pada satu tempat saja, sebab hasilnya nanti tidak akan valid dan maksimal. ‘’Minat baca tak hanya bisa diketahui dengan membaca buku di perpustakaan saja, tapi bisa baca buku di rumah,’’ kata mantan Kabag Humas Pemkab Sidoarjo itu.

Menurutnya data yang menyebutkan minat baca warga Kabupaten Sidoarjo tentu saja tidak kompeten. Saat ini saja sesuai dengan data online buku tamu pada tahun 2014 lalu, jumlah pengujung di kantor perpustakaan milik Pemkab Sidoarjo itu, ada sebanyak 85.185 pengunjung. ‘’Jumlah ini gak bisa dibohongi dan gak bisa dima-

nipulasi sebab online,’’ kata Sucipto, dibenarkan Kasi Pelayanan, Nyonik Adiwarno.

Saat ini jumlah pengujung ke Kantor Perpustakaan Sidoarjo rata-rata 500/hari.

Jumlah ini tiap tahun naik.

Agar minat baca warga Sidoarjo tumbuh berkembang, maka menurut Sucipto, jenisjenis perpustakaan di Sidoarjo dibina dalam melayani pengunjung, agar pelayanan bagus. Memudahkan menjadi anggota dengan syarat gampang dan gratis. Juga memberikan sarana membaca yang nyaman, dan menambah variasi koleksi buku.

Untuk meningkatkan minat baca warga, Kantor Perpustakaan Sidoarjo juga mengerahkan armada mobil keliling sampai ke pelosok wilayah. Misalnya ke desa-desa terpencil. Harapannya, agar minat baca masyarakat bisa tumbuh dan bisa mencerdaskan masyarakat Sidoarjo, beretika dan berilmu. Q ali

Info yang berkembang, salah satu pejabat yang sudah mengikuti asesment tersebut berpeluan menduduki jabatan sebagai staf ahli. Pasalnya kebutuhan pejabat eselon II yang telah mengikuti assesment hanya 26 orang. Padahal kebutuhan jabatan struktural mencapai 27 kursi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Mojokerto, Endri Agus Subianto tidak menampik peluang masuknya pejabat struktural sebagai Staf Ahli.

“Ya kalau melihat komposisinya seperti itu, Pasti ada yang masuk (ke Staf Ahli). Tapi itu semuanya tergantung Walikota,” kata Endri Agus, Senin (21/12) kemarin.

Dan sebaliknya, seorang pejabat yang selama ini menduduki posisi staf ahli juga berpeluang menduduki posisi sebagai pejabat struktural.

“Logikanya begini, kalau butuh 1 pejabat untuk mengisi Kadiskoperindag mau diambilkan dari mana kalau tidak dari Staf Ahli. Dan itu tergantung kebutuhan ,” tambah Agus Endri.

Ia menyampaikan, mutasi kemungkinan digelar akhir tahun. Sebab, pihaknya masih melakukan analisa hasil tes assesment.

Assesment Badan Diklat Propinsi ini bakal menjadi salah satu indikator untuk menempati jabatan tertentu.

Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus mengisyaratkan bakal mengisi jabatan Kepala Diskoperindag yang lama kosong.

Pengisian yang dilakukan bareng rotasi pejabat eselon II secara serentak ini didasari assesment, raport kerja yang salah satunya menyangkut serapan anggaran dan kepatutan sebagai indikatornya.

Wali kota tidak menampik jika pihaknya telah mengantongi nama-nama pejabat yang bakal digeser.

kariyadi/bhirawa

Agus Endri Subianto

Termasuk siapa yang bakal menempati posisi strategis.

“Kalau nilai serapan anggaran dan kinerja sudah ditangan. Soal siapa-siapa itu rahasia perusahaan,” katanya.

Walau demikian, ia secara tegas mengingatkan tidak ada istilah jabatan basah jabatan kering dalam pemerintahannya. Soal penempatan, kata ia, sebetulnya ditentukan oleh rapor kinerja setiap pejabat sendiri, dan ia akan menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan tiap individu.

Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah pejabatnya yang melakukan banyak inovasi di instansi yang disebut “kering”. Di instansi yang kering, katanya, justru banyak melahirkan pejabat dengan kemampuan membuat inovasi-inovasi baru.

Meski demikian, orang nomer satu di Pemkot Mojokerto itu mengatakan, perihal pergeseran pejabat itu sebagai hal biasa yang tak perlu dibesar-besarkan.”Pergeseran itu lumrah dan biasa. Nggak usah deg-deg ser. Ngapain takut,” tambahnya.

Secara gamblang, Wali kota juga akan mengisi jabatan Kadiskoperindag yang lama kosong. Ia berharap dengan pengisian itu nantinya akan membuat ujung tombak Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi makin tajam. Q kar

Minimarket Liar Harus Ditutup Sidoarjo, Bhirawa Maraknya minimarket liar yang berdiri bebas di wilayah Sidoarjo, membuat Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT mengambil tindakan tegas, jika memang ditemukan minimarket liar akan ditutup padang bulu.

“Jika memang betul-betul ditemukan menyalahi aturan harus ditutup, tanpa pandang bulu. Tidak peduli milik siapapun, kita tetap akan menutup keberdaan minimar ket liar tersebut,” tegas Bupati Judianto, usai menjenguk bayi kembar siam dempet perut di RSUD Sidoarjo, Senin (21/12).

Untuk menindak lanjuti masalah itu, orang nomor satu

di Sidoarjo ini langsung merapatkan barisan bersama tim jajaran SKPD berkoordinasi dan menyikapinya. “Oleh karena itu, kita tunggu hasilnya rapat besok siang, kita akan putuskan terhadap minimarket yang melanggar hukum,” tegas Jonathan Judianto.

Menurutnya, pihak Satpol PP selaku penegak Perda, semestinya mempunyai tembusan-tembusan data dari Dinas Perijinan, minimarket mana saja yang sudah berijin maupun yang belum berijin.

Sehingga mereka bisa langsung melakukan penindakan.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Drs Ec Tjarda menguraikan masalah peri-

jinan minimarket harus melalui aturan yang sudah ada, yaitu dalam Perpres, Peraturan Menteri Perdagangan maupun SK Bupati Sidoarjo.

Selama ini kalau melihat perkembangan pertumbuhan minimarket memang tumbuh sangat pesat.

“Melihat kondisi tersebut, perlu sangat kita seriusi yang menyangkut soal perijinan, di Sidoarjo yang sudah resmi berijin ada 331 minimarket.

Jadi masih ada yang lagi proses mengurus perijinan, bahkan sampai ada yang diduga tidak berijin sama sekali,” ujar lakilaki bertubuh tambun ini.

Jadi menurutnya, perijinanperijinan ini segera ditun-

taskan, Pj Bupati Sidoarjo juga memerintahkan kalau masalah perijian segera ditertibkan. Bahkan sampai pada prosesnya terus kita atur dengan peraturan yang sudah ada.

Jadi proses legalitas, perijinan itu sendiri tidak diatur oleh Diskoperindag sendiri, tetapi banyak SKPD-SKPD yang terlibat di dalamnya. “Termasuk kepengurusan IMB, pengaturan tata ruang dan sebagainya,” jelas Tjarda.

Sementara untuk akurasi pendataannya telah dilakukan, dengan meminta kepada para camat untuk mendata adanya dugaan menjamurnya minimarket, baik yang sudah berijin maupun yang belum

berijin. “Kami sudah berkirim surat kepada mereka, para camat agar membantu pendataan tersebut,” tutur Tjarda.

Jadi yang dimaksud dengan minimarket itu, tambah Tjarda, bukan hanya jenis waralaba seperti Indomart, Alfamart saja. Jadi yang namanya minimaret itu sendiri yang dalam pelayannya menggunakan sistem mandiri, artinya konsumen bisa memilih sendiri barang-barangnya secara leluasa.

“Ada penataan manajemen yang teratur, termasuk ada kasir dan sebagainya. Konsumen bisa terlayani langsung.

Itu sudah termasuk minimarket,” katanya. Q ach

Petro Penyelenggara Program SMN 2015 PT Petrokimia Gresik (PG) menjadi salah satu penyelenggara Program Siswa Mengenal Nusantara 2015. Program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kementerian BUMN untuk memperingati HUT RI ke-70 dengan tema “BUMN Hadir Untuk Negeri” yang melibatkan seluruh BUMN di Indonesia.

Untuk wilayah Jawa Timur, program ini dilaksanakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Dimana PG, sebagai anak usahanya, menjadi pelaksana teknis program bersama dengan PT Jasa Tirta I. Direktur Utama PG Hidayat Nyakman menyatakan, tujuan dari Program Siswa Mengenal Nusantara adalah untuk menanamkan

rasa bangga para siswa sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan. Rasa bangga ini ditumbuhkan melalui pemahaman nyata dengan interaksi, pertukaran informasi dan pengalaman secara langsung.

“Jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN untuk merangkul masyarakat melalui program-pro-

kerin ikanto/bhirawa

Siswa SMU dari Jatim Berfoto Selfie di Depan Kantor Diknas Prov Jatim sebelum berangkat menuju Bengkulu, Sabtu kemarin.

gram yang bersifat membangun kapasitas nasional atau national capacity building melalui generasi muda,” ujar Hidayat Nyakman.

Dalam program ini, setiap provinsi mengirimkan 17 siswa SMU kelas XI yang secara proporsional mewakili setiap Kabupaten/Kota. Mereka akan berkunjung ke provinsi lainnya untuk mengenal kekayaan alam dan budaya provinsi tujuan selama 2 minggu (19 Des 2015 s.d 1 Januari 2016).

Para siswa didampingi oleh 3 orang, yaitu masing-masing dari Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Guru Teladan.

PG mengirimkan 17 siswa asal Jawa Timur menuju Bengkulu dan menerima 17 siswa asal Jambi di Jawa Timur. Peserta program diseleksi melalui sejumlah kriteria, diantaranya adalah peserta berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik, aktif sebagai pengurus organisasi, serta berkepribadian yang baik.

Program ini menekankan pada 3 aspek wawasan, yaitu aspek sosial-budaya, pendidikan, dan entrepreneurship.

Oleh karena itu, tempat yang dituju dalam program ini tidak terlepas dari salah satu aspek tersebut.

Sedangkan cakupan kunjungan terdiri dari 3 wilayah.

Untuk siswa Jatim di Bengkulu akan mengunjungi Kota Bengkulu, Kaur, dan Rejang Lebong-KepahiangBengkulu Utara. Sedangkan siswa Jambi di Jawa Timur akan mengunjungi wilayah Surabaya-Sidoarjo, GresikLamongan, dan Malang-Batu.

Adapun lokasi yang dikunjungi siswa Jawa Timur di Bengkulu antara lain adalah Rumah Pengasingan Soekarno, rumah kediaman Ibu Fatmawati, Benteng Marlborough, Sekolah Pentagon (sekolah gratis berstandar internasional), melihat bunga Raflesia, penangkaran gajah, sentra pengolahan makanan, pantai, dan sebagainya.

Sementara itu, siswa asal Jambi di Jawa Timur akan diajak mengunjungi House of Sampoerna, kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Monumen Tugu Pahlawan, Museum 10 November, Kebun Binatang Surabya (KBS), PT Angkasa Pura I, PT Pelindo III, makam Wali Songo (Sunan Malik Ibrahim dan Sunan Giri), Wisata Bahari Lamongan (WBL), Jawa Timur Park II, pabrik songkok dan bandeng, dan sejumlah tempat lainnya. Q eri. kim

Semarak ‘Sidoarjo Fair 2016’ di Puspa Agro Sambut HUT Sidoarjo, Gelar Bursa Akik dan Aneka Produk UKM Terbesar Perhelatan “Sidoarjo Fair” dalam rangka menyemarakkan HUT Sidoarjo 2016 bakal dipusatkan di area pasar induk agrobis Puspa Agro. Digelar pada 6-24 Januari 2016, selain akan menampilkan aneka produk akik dan permata, serta berbagai produk UKM unggulan, “Sidoarjo Fair” juga full event yang bakal menyedot perhatian ribuan pengunjung.

Konsep bisnis dan hiburan ini dikemas sekaligus dalam event terbesar ini guna memanjakan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Murah barangnya, meriah hiburannya. Karena itu, tempat khusus disiapkan oleh manajemen Puspa Agro untuk menampung barang-barang peserta pameran dengan kapasitas sekitar 500 stand, yakni di gedung aneka produk.

Segera daftarkan produk Anda ke panitia sebelum stand habis. Berbagai event pendukung disiapkan oleh panitia. Di antaranya, elekton, lomba karaoke, lomba fashion hijaber, lomba musik banjari, lomba mewarnai untuk siswa TK, lomba musik patrol, juga ada kontes akik yang memperebutkan trophy Pj. Bupati Sidoarjo.

Keberadaan Sidoarjo sebagai kota UKM kiranya pas dengan event terbesar ini. Para pelaku usaha kecil menengah (UKM) bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak dan mengembangkan bisnis mereka dengan biaya pameran yang murah meriah. Sementara bagi masyarakat Sidoarjo, khususnya di sekitar kawasan Puspa Agro, “Sidoarjo Fair” bisa dijadikan ajang untuk berburu barang-barang murah dan berkualitas. Ayo, jadilah Anda bagian dari event prestisus ini dan manfaatkan peluang emas ini sebelum stand habis.*

JAWA TIMUR

6

Selasa Kliwon 22 DESEMBER 2015

Cabup-Cawabup Lamongan Terpilih Ditetapkan Hari Ini Sumenep dan Jember ke MK Lamongan, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan akan segera berlenggang ke tahapan selanjutnya, yakni penetapan pemenang pilkada 2015. Pasalnya, tidak ada pengajuan gugatan hingga batas waktu terahir yang telah ditentukan pada 21 Desember 2015. Atas hal itu dipastikan Cabup dan Cawabup terpilih, hari ini, Selasa (22/12) akan ditetapkan.

Fadeli dan Kartika Hidayati sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dipastikan tidak mendapat gugatan. Ketua KPU Kabupaten Lamogan kepada Bhirawa Senin (21/12) membenarkan jika sampai kemarin belum ada pengajuan gugatan. ”Sampai saat ini (kemarin –red.) belum ada pengajuan gugatan secara tertulis. Dengan demikian, bisa dipastikan besok (hari ini –red.) akan kita laksanakan penetapan Bupati dan Wakil Bupati trerpilih,” ujarnya.

Sementara itu Divisi sosialisasi Komisioner KPU Fathur menjelaskan tentang wacana untuk mempercepat pelantikan cabup dan cawabup terpilih jika tidak terjadi gugatan. Fathur mennjelaskan, pihaknya belum mengetahui wacana itu. “Kita melakukan sesuai tahapan yakni,membuat surat usulan pe-

lantikan dari KPUD dan nantinya akan diteruskan ke Gubernur melalui Pj Bupati Lamongan, dan Gubernur meneruskannya ke Mendagri,” jelas Fatkhur Rohman Komisioner KPUD Lamongan, Divisi Sosialisasi.

Fatkhur mengaku, KPUD tidak dapat memastikan kapan calon terpilih bakal dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2016-2021. “Itu sudah menjadi domain dari Kemendagri. Soal tanggal kepastiannya Kemendagri yang menentukan semuanya,” ujarnya.

Pihaknya memperkirakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dilakukan serentak, sebab Pilkada 9 Desember lalu merupakan Pilkada serentak. “Tapi sepengetahuan kami pelantikan calon terpilih rencananya bulan Juli 2016 mendatang,” akunya.

ZA-Eva ke MK Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat yang digelar serentak pada 9 Desember 2015.

Ketua KPU Sumenep, A Warits mengatakan, informasi yang diterimanya memang paslon nomor urut 2, Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva ) melakukan gugatan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), namun hingga kini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari MK melalui KPU RI. "Kami belum menerima pemberitahuan secara resmi dari MK, tapi informasinya memang ada pengajuan gugatan hasil pilkada ke MK," kata ketua KPU Sumenep, A Warits, Senin (21/12).

Menurut Warits, KPU juga belum mengetahui materi sengketa pilkada tersebut karena pihaknya juga belum menerima berkas gugatan tersebut. "Kami juga belum mengetahui apa materi laporan pasangan calon nomor urut 2, Zainal Abidin-Dewi Khalifah," ungkapnya.

Dengan adanya gugatan hasil pilkada ke MK itu, lanjutnya,

KPU belum bisa menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak saat rekapitulasi tingkat KPU, pada tanggal 21-22 Desember sebagaimana dijadwalkan oleh KPU RI. "Sesuai jadwal KPU RI, kalau tidak ada gugatan hasil pilkada dari salah satu paslon ke MK, maka KPU akan menetapkannya pada tanggal 21-22 Desember, tapi kalau ada gugatan, maka KPU akan menetapkan paslon tersebut pada tanggal 12 Februari-13 Maret 2016," urainya.

KPU Sumenep telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten pada 17 Desember. Dalam rekapitulasi itu, paslon nomor urut 1, A Busyro KarimAchmad Fauzi unggul 10.108 suara dari paslon nomor urut 2, Zainal Abidin-Dewi Khalifah.

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 2 pada Pilkada Sumenep, Zainal Abidin-Dewi Khalifah(ZA-Eva) resmi mengajukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada pukul 12.14 Wib, Minggu (20/12). Gugatan tersebut tertuang dalam akta pengajuan permohonan pemohon nomor 50/PAN.MK/2015.

Gugatan hasil pilkada ke MK dilakukan atas dasar adanya dugaan pelanggaran yang ditemu-

Gugat ke MK Sementara itu, Penetapan pemenang pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, juga resmi ditunda. Pasalnya, kubu pasangan calon nomor urut 1 (H.Sugiartodr.Dwi Koryanto) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstritusi (MK).

Sesuai jadwal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember akan menetapkan pemenang pemilihan kepala daerah pada 21-22 Desember 2015. Namun karena ada gugatan, penetapan ditunda 12 Februari 2016 mendatang. "Kami menghormati upaya hukum pasangan calon nomor urut 1. Apakah gugatan itu masuk persidangan atau tidak, kita tunggu saja proses di MK. Apapun keputusan MK, penetapan pada 12 Februari itu," kata Ahmad Hanafi, salah satu komisioner KPU Jember, saat

ditemui sejumlah media diruang kerjanya, Senin (21/12).

Menurut Hanafi, KPU Jember sudah jemput bola ke MK. "Ternyata memang sudah pengajuan gugatan register nomor 71.Masuk sidang atau tidak itu terserah MK. Tapi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, yang bisa melakukan gugatan bila selisihnya 0,5 persen untuk Jember," kata Hanafi.

Hasil rekapitulasi suara resmi KPU Jember menunjukkan, bahwa pasangan Faida - Abdul Muqit Arief menyabet 53.76 persen suara, dan pasangan Sugiarto Dwikoryanto memperoleh 46,24 persen suara. Sementara, berdasarkan informasi menyebutkan, dari 19 kabupaten/kota yang menggelar pemilukada serentak 9 Desember di Jawa Timur, sebanyak enam calon kepala daerah mengajukan gugatan ke Mahkahmah Konstitusi.

Keenam calon kepala daerah itu di antaranya Husnul KhuluqAchmad Rubaie (Gresik), Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi (Kabupaten Malang), Sugiri SancokoSukirno (Kabupaten Ponorogo), Hamid - Fadli (Kabupaten Situbondo), Sugiarto-M Dwikoryanto (Kabupaten Jember), dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (Kabupaten Sumenep).Q mb9,sul,efi

sawawi/bhirawa

KILAS JATIM

Asisten I Tata Praja Setkab Situbondo, Suradji, saat memberikan arahan dalam acara pengembangan informatika Bidang Infokom Dishub-Kominfo Kab Situbondo, di gedung PKK, kemarin.

Implementasi Pemerataan Guru Diminta Bijak Lamongan, Bhirawa Sekkab LamonganYuhronur Efendi mewanti-wanti agar implementasi Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) di Lamongan dilaksanakan secara bijak. Itu disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik Hasil PPG di Kabupaten Lamongan di Ruang Bina Praja Pemkab Lamongan, Senin (21/12).

Disebutkan Yuhronur, upaya penataan dan pemerataan guru tersebut dilakukan karena memang fakta di lapangan terjadi kekurangan guru PNS yang sangat besar, terutama untuk guru SD. Namun dia mewanti-wanti agar implementasinya dilaksanakan secara bijak. “Saya minta diperhatikan semua aspek. Baik itu aspek sosial maupun psikologis. Karena meski ini program bagus dan bertujuan baik, demi pemerataan dan majunya pendidikan di Lamongan, perlu dikaji secara bijak,“ pesan dia.

Terkait kekurangan jumlah guru PNS SD di Lamongan itu disampaikan lebih rinci oleh Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Bambang Kustiono. Berdasarkan data bulan Juli 2015 yang sudah diolah dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simdiknas), Lamongan kekurangan 1.150 guru kelas PNS SD. “Kekurangan guru di tingkat SD ini terjadi secara nasional.

Sehingga keluarlah SKB lima menteri untuk melakukan penataan dan pemerataan guru, “ungkap Bambang.

Di Lamongan, jelas Bambang, jumlah rombongan belajar SD di Lamongan sebanyak 3.785, sedangkan jumlah guru kelas PND SD yang ada sebanyak 2.635 orang sehingga kekurangan 1.150 Guru Kelas PNS SD. Kekurangan itu selama ini ditutupi dengan mengangkat sebanyak 2.176 guru tidak tetap (GTT). “Namun tidak semua SD mampu mengangkat GTT,“ ungkap Bambang.Q yit

Dishub-Kominfo Realisasikan Pengembangan Informatika di Desa Situbondo, Bhirawa Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan bersih, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika (Dishub-Kominfo) Kabupaten Situbondo, merencanakan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data dan informasi antar SKPD serta Desa. Ini direalisasikan Dishub-Kominfo sebagai kegiatan pendukung awal pelaksanaan egoverment dimasa mendatang.

Dalam kegiatan ini, hadir Kadishub-Kominfo, Lutfi JP, Asisten I Suradji dan pemateri Irfani Ahmad dari PT Telkom.

Kepala Dishub-Kominfo Kab. Situbondo Lutfi JP mengatakan, pengembangan informatika di pedesaan diharapkan bisa menjembatani peningkatan dan perkembangan tehnologi informasi bagi masyarakat ditingkat bawah dan pelosok desa. Sehingga, kata mantan Kepala BKD Kab. Situbondo itu, masyarakat desa bisa melek tehnologi. “Program perkembangan pemerataan tehnologi mulai dari pusat, daerah hingga sampai di desa bisa terwujud dengan baik,” terang Lutfi JP. Mantan Kabag Hukum itu menambahkan, mulai tahun 2016 mendatang seluruh desa se-Kab.

Situbondo harus mulai mempersiapkan sarana prasarana tehnologi informasi melalui dana ADD (anggaran dana desa). Dengan demikian, lanjut Lutfi, pelaksanaan musrenbangdes, musrenbangcam hingga musrenbang Kab, bisa diketahui oleh masyarakat melalui jaringan informatika tersebut. Termasuk juga dalam pembahasan ADD, maka bisa diketahui langsung oleh masyarakat melalui TI ini. Sehingga gambaran hasil pembangunan dapat berjalan transparan,” ungkap Lutfi.

Sementara itu Asisten I Setkab Suradji, mengatakan, bahwa realisasi sarana informatika merupakan kewajiban Kades dimasingmasing Desa. Pasalya, aku Suradji, hal itu ada keterkaitan dengan kewenangan antara Pemkab dan Pemdes.

Selain itu, kata Suradji, Informasi TI memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana pemgembangan pembangunan desa.

“Termasuk diantaranya soal penganggaran desa dengan (tehnologi informasi) akan mempermudah sarana dalam membangun.

Mudah mudahan kerjasama pembangunan IT di desa bisa terwujud 2016, sehingga e budjeting Pemdes bisa dilakukan pada tahun 2017,” ujar Suradji.Q awi

Tutup Tahun, Investasi di Pasuruan Capai Rp 15 Triliun Tersedianya sumber energi dan air serta adanya jalan tol membuat investasi di Kabupaten Pasuruan makin meningkat.

Bahkan, faktor infratruktur pendukung itulah membuat dampak signifikan investasi di tahun 2015 hingga Rp15 triliun.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan, Soenarto menyampaikan tahun 2015 Pemkab Pasuruan hanya memasang target investasi Rp2,5 triliun. Namun, berjalannya waktu, investasi tersebut makin meningkat di penghujung tahun ini hingga Rp15 triliun.

“Kami akui investasi di Kabupaten Pasuruan tumbuh berkembang pesat di tahun 2015. Hingga tutup tahun investasi tercatat mencapai Rp15 triliun dimana target kami hanya Rp2,5 triliun,” tandas Soenarto, Senin (21/12).

Menurut Soenarto, meningkatnya investasi lantaran didukung oleh infla-

kan tim paslon yang diusung 8 partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Ada sejumlah TPS, tersebar di 7 kecamatan yakni Masalembu, Sapeken, Guluk-guluk, Kangayan, Raas, Lenteng dan Arjasa yang diduga terjadi kecurangan sehingga tim paslon 2 mengajukan gugatan ke MK.

truktur pendukung. Antara lain pembangunan sejumlah ruas jalan tol serta tersedianya sumber energi dan air.

“Yang menjadi pertimbangan bagi para investor untuk memilih Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan bisnisnya yakni karena infrastruktur yang sudah memadai. Misalnya, sudah banyak yang lengkap dan kebutuhan energi serta sumber air yang mencukupi.

Ditambah lagi, dibukanya tol Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan hingga berlanjutnya Pandaan-Malang,” jelas Soenarto.

Terinci, nilai investasi sepanjang 2015 di dominasi sejumlah perusahaan modal

hilmi husain/bhirawa

Sebuan pintu gerbang tol Pandaan, di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Di tahun 2015 ini investasi di Kabupaten Pasuruan hingga tutup tahun meningkat tajam hingga mencapai Rp15 triliun. asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN). Sedangkan, investasi paling besar berada pada sektor industri, pariwisata, pertanian dan perkebunan.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengapresiasi kinerja BP3M Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, capaian itu harus di tingkatkan kembali di tahun depan.Q hil

wiwieko/bhirawa

Sebelum dibangun jembatan, sebagian lokasi lingkar timur saat ini sedang dilakukan pematangan oleh Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung.

Jembatan Jalan Lingkar Timur Dibangun 2016 Tulungagung, Bhirawa Sebentar lagi jalan lingkar (ring road) timur Kota Tulungagung bakal segera beroperasi. Jembatan yang akan melewati Kali Brantas bagian dari jalan lingkar timur tersebut direncanakan dibangun pada tahun 2016 mendatang.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, pada Bhirawa, Senin (21/12) mengungkapkan sudah ada kepastian jika jembatan di jalan lingkar timur dibangun pada tahun depan. “Dana pembangunan (jembatan) berasal dari APBN,” ujarnya melalui telepon seluler.

Begitu pun yang dikatakan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Menurut dia, jembatan di jalan lingkar timur yang disebut juga Jembatan Ngujang II itu sudah disetujui oleh DPR RI untuk segera dibangun pada tahun 2016. “Kepastian pembangunannya sudah. Dan pembiayaannya dengan dana APBN. Kalau memakai dana APBD Kabupaten dananya belum ada,” paparnya.

Supriyono dan Bupati Syahri Mulyo belum bisa memastikan berapa besar dana

yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk membangun jembatan di jalan lingkar timur. Mereka menyarankan Bhirawa untuk menanyakan pada Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Tulungagung, Slamet S MSi, ketika dikonfirmasi juga belum mengetahui secara pasti nominal biaya pembangunan jembatan di jalan lingkar timur. “Yang pasti dibangun 2016. Biaya dari APBN dengan sistem multiyears,” bebernya.

Pembangunan jalan lingkar timur Kota Tulungagung diharapkan dapat memecah kepadatan kendaraan yang melewati Jembatan Ngujang I yang menghubungkan Kota Tulungagung dan Kota Kediri. Apalagi Jembatan Ngujang I saat ini sudah termakan usia dan keadaannya semakin mengkhawatirkan.

Pemkab Tulungagung sudah membebaskan lahan yang merupakan jalur lingkar timur. Saat ini Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung sedang pula menyelesaikan pematangan lahan di lokasi sekitar rencana pembangunan jembatan.Q wed

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 22 DESEMBER 2015

KILAS JATIM

Selama Tiga Tahun Pemkab Bojonegoro Realisasikan 375 Embung Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pengairan, selama tiga tahun yakni sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 ini baru mampu menyelesaikan pembangunan 375 embung secara swakelola. Jumlah tersebut masih jauh dari target rencana pembangunan 1.000 embung yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selesai tahun 2018.

Embung tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai persediaan air di daerah, yang biasa mengalami kekeringan di musim kemarau. Selain itu pemanfaatannya untuk geomembran, pengairan irigasi tanah solo vale dan tadah hujan.

“Saat ini sudah ada 375 embung yang selesai dikerjakan,” ungkap Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pengairan Pemkab Bojonegoro, Retno Wulandari, Senin (21/12) di ruang kerjanya.

Retno menjelaskan, pelaksanaan pembangunan embung secara swakelola dilakukan dengan memanfaatkan peralatan berat yang dimiliki sendiri yaitu delapan "backhoe", dua buldoser dan alat berat lainnya. “Penyelesaian pembuatan sebuah embung berukuran 50 x 30 meter dengan kedalaman 4 meter hanya membutuhkan waktu dua pekan,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, bahkan kemungkinan pembuatan embung tahun ini jumlahnya bisa melampaui target 55 embung. “Tahun ini bisa menyelesaikan pembangunan 69 embung dan melebihi dari target 55 embung pertahunnya,” jelasnya.Q bas

7

Komisi D DPRD Jatim Harapkan Perizinan Pasir Cepat, Tegas, Tepat Lumajang, Bhirawa Persoalan pertambangan pasir Lumajang meskipun saat ini telah beroperasional, namun fakta yang terjadi di lapangan masih saja ditemukan penyimpangan, hingga sejumlah LSM mengadakan diskusi penel yang dihadiri oleh Karimullah, Politisi Golkar yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jatim dari komisi D. Karimullah menegaskan bahwa untuk mengatasi persoalan pertambangan pasir tersebut adalah tentang perijinan yang diharapkan harus cepat tegas dan tepat.

Hal tersebut menurutnya bukan tanpa alasan, sebab dari 18 penambang yang telah mendapatkan lampu hijau untuk pelaksanaan pertambangan terdapat 7 penambang yang tidak bisa menambang akibat arealnya bersinggungan dengan perhutani. Dan hasil Dengar pendapat dari peserta diskusi panel tersebut juga mengeluhkan adanya tumpang tindih lokasi perijinan.

"Sekalipun cepat tapi gak

tepat bisa menyisakan persoalan, barusan saya juga minta bantuan pengukuran izin susah dikeluarkan dari provinsi. Ada klaim perhutani berkaitan tentang itu akhirnya kan belum selesai juga, ya cepat ya tepat," terangnya.

Bahkan terdapat temuan dari peserta diskusi yang merupakan mantan ketua Pemuda Pancasila Lumajang, Maman yang menjelaskan secara terang-terangan menyebutkan pelanggaran dari satu penambang yang berizin melakukan pertambangan di tanah milik warga yang bersertifikat dan juga di lapangan banyak ditemukan jual beli Kartu kendali

kepada para penambang yang tidak berizin dengan harga yang cukup tinggi.

Modusnya menurut Maman, kartu kendali yang fungsinya sebagai kendali pajak dari pemkab lumajang seharusnya pasir yang diangkut harus berasal dari areal pertambangan sesuai dengan yang tertera dalam kartu kendali tersebut namun hasil temuannya Kartu kendali tersebut di jual kepada penambangan lain agar terbebas dari razia polisi.

"Mereka mendapatkan penjualan kartu kendali yang seharga 75 ribu sedangkan dia setornya ke pemda cuma 20 ribu kan dia bati aksi ( untung banyak ) untuk ini saya mohon untuk di simak betul," terangnya.

Menurutnya, pasir yang lalu lalang tersebut banyak yang telah melakukan penyimpangan akibat adanya jual beli Kartu kendali, dan dia mencontohkan bahwa penambang pasir yang ada di kecamatan Kunir mendapatkan kartu

kendali dari kecamatan Pronojiwo. Sehingga Maman menilai pengawasan pemkab lumajang terhadap para penambang tersebut menurutnya lemah.

Dalam diskusi tersebut sempat terkendala setelah unsur dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati lumajang dan ketua DPRD lumajang tidak hadir dalam acara tersebut.

Menurut informasi dari panitia diskusi panel tentang tata kelola pertambangan tersebut tetap berlangsung tanpa kehadiran unsur eksekutif dan legislatif yang beralasan bersamaan dengan kegiatan di gedung Dewan.

Karimullah mengaku kecewa dengan ketidakhadirannya Bupati dan ketua DPRD yang diharapkan dapat duduk bersama dalam memecahkan persoalan pertambangan tersebut, sebab ketidak kehadirannya juga tidak diwakilkan oleh wakil Bupati atau dinas yang berkompeten di bidang perpasiran. “Paling tidak ada wakil-

lah, baik dari jajaran eksekutif dan legislatif," kilahnya.

Politisi golkar tersebut tetap akan membawa persoalan yang telah disampaikan oleh para peserta diskusi tersebut kepada pansus pasir di DPRD provinsi jatim.bahkan menurut Karim bahwa hasil dari masukkan para peserta yang di dapat dari diskusi tersebut rencananya digunakan untuk mendorong dalam mempercepat perijinan.

Sebab akibat penutupan sementara pertambangan pasir di Lumajang kemarin menurut Karim berdampak terhadap penyerapan anggaran mulai dari penyerapan dana ADD ,proyek proyek tol dan berbagai proyek fisik yang membutuhkan pasir. Memang dampak dari itu jujur ya mulai penyerapan dana ADD ,APBD, proyek proyek tol dan sebagainya kemarin sempat menjadi beku, lantas salah satu rekomendasi pansus untuk membuka kembali pasir ," jelasnya.Q dwi

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG3988RAF, a/n. Suprihatin, Ds. Sambijajar, Sumbergempol-T.Agung No. 2572/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1989, Hitam, AG2282SX, a/ n. Kaderi, Ds. Kacangan, Ngunut-T.Agung No. 2573/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Biru, AG3761TC, a/ n. Nur Huda, Ds. Joho, Kalidawir-T.Agung No. 2574/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Orange, AG5657OM, a/n. Supar Afandi, Ds. Bukur, Sumbergempol-T.Agung No. 2575/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2012, Merah Hitam, AG4076ON, a/n. Saiful Jihad, Fsn. Pakel RT 02/03, Ds. Pakel, Ngantru-T.Agung No. 2576/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5603SX, a/n. Sukini, Ds. Panggugnguni, PucanglabanT.Agung No. 2577/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1979, Hitam, AG6042SP, a/n. Joko Nurniyanto, Ds. Kepuh, BoyolanguT.Agung No. 2578/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Suzuki FK, th. 2008, Merah Hitam, AG2074TE, a/n. Hendra Rohmadhianto, Ds. Bendiljati Wetan, Sumbergempol-T.Agung No. 2579/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2006, Merah, AG2391SZ, a/n. Eri Fahyudin, Bendiljati Wetan RT 01/ 02, Sumbergempol-T.Agung No. 2580/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Biru Putih, AG3026RAF, a/n. Supatmi, Pakisaji, Kalidawir-T.Agung No. 2581/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2007, Orange Silver, AG4828SO, a/n. Gorib, Blimbing RT 012/002, KarangrejoT.Agung No. 2582/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Mobil Daihatsu, th. 1994, Merah Metalik, AG637RB, a/n. Siti Zunaidi, Ds. Domasan, Kalidawir-T.Agung No. 2583/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG4371OI, a/n. Slamet Afendi, Ds. Tenggong, Rejotangan-T.Agung No. 2584/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG6630OI, a/n. Musripah, Ds. Sumberdadap, Pucanglaban-T.Agung No. 2585/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th.2008, Hitam, AG5521TB, a/n. Basuki, IG Ngurah Rai Gang 7 BagoT.Agung No. 2586/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN STNK, Honda Vario, th. 2014, Hitam, AG4317RAL, a/n. Dafid Saputra, Ds. Babadan, Karangrejo-T.Agung No. 2587/IMB/BI-II/2015

irvan/bhirawa

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kediri Arif Junaidi saat memberikan klarifikasi pada simpatisan yang menyeruduk kantor DPC Gerindra Kabupaten Kediri.

Kalah dalam Pilihan, DPC Gerindra Didemo Simpatisan

cholis/bhirawa

Pembangun PAB 2014 Desa Somber Kecamatan Tambelangan Sampang.

Ormas GAIB Ancam Laporkan PAB 2014 PU Cikatarung ke Polisi Sampang, Bhirawa Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), kembali menyoroti proyek Penyediaan sarana air bersih (PAB) 2014 di Kabupaten Sampang. Pasalnya kegiatan PAB di bawah PU Cikatarung Sampang tersebut sarat dengan KKN. Awal tahun 2015 lalu, Ormas GAIB bersama anggota dewan sempat melakukan sidak ke salah satu lokasi PAB di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan Sampang ditemukan banyak kejanggalan. “Karena itu, kami akan melaporkan kegiatan tersebut pada ranah hokum,” kata Habib Yusuf, wakil ketua ormas GAIB, Senin (21/12).

Habib Yusuf, saat sidak pelaksanaan proyek PAB di Desa Somber, dengan tegas menyatakan bahwa proyek ini tidak sesuai RAB, salah satu contoh mestinya proyek tersebut sudah selesai 100 persen kala itu, dan air sudah

mengalir pada 25 kepala keluarga (KK), namun fakta di lapangan saat ini hanya ada 8 KK yang teraliri air bersih tersebut.

"Padahal proyek PAB tersebut APBD Sampang tahun 2014, jika saat ini proyek tersebut masih belum selesai 100 persen, dengan tidak ada pipa ke rumah warga, lalu bagaimana bisa anggarannya bisa cair semua dengan pekerjaan yang tidak selesai ini. Hal yang sama kami juga menemukan kejanggalan proyek PAB di Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan Sampang,” tegas Habib Yusuf.

Berdasarkan temuan awal tersebut, maka kami dari ormas GAIB, dalam waktu dekat akhir tahun 2015 ini, kami akan melaporkan proyek PAB 2014 tersebut, pada ranah hukum agar ditindaklanjuti, sebab kami yakin tahun anggaran 2015 ini-pun PU Cikatarung juga melaksanakan kegiatan yang sama di beberapa Desa di Kabupaten Sampang.tambah Habib.Q lis

Kab Kediri, Bhirawa Kalah dalam hitungan quick count dalam Pilkada Kediri, kantor baru DPC Gerindra Kabupaten Kediri didemo simpatisannya, Senin (21/12). Alasannya disebabkan tidak ada koordinasi dengan simpatisan dalam pencoblosan lalu.

Menurut koordinator aksi, Lamijan, kedatangan Simpatisan tersebut menuntut kejelasan pilkada kabupaten kediri 09/12 /2015 lalu.

Simpatisan yang datang meminta pada ketua DPC agar ada transparansi pada simpatisan yang ada di bawah. "Tidak ada Kordinasi sama sekali, bahkan saksi pemilihan di semua TPS tidak ada, meskipun ada bukan dari gerindra, mereka dari partai lain," kata Lamijan berapi-api.

Lebih lanjut Lamijan mengatakan, DPC Gerindra Kabupaten Kediri tak pernah memberikan arahan dan juga mau turun ke bawah. "Padahal kami ini siap segalanya, masak DPC nggak pernah turun ke bawah," ketus Lamijan.

Sementara itu dalam surat edaran yang dibuat oleh

Simpatisan menuntut dua item tuntutan di antaranya adalah menuntut kejelasan DPC yang tak mau turun ke bawah yaitu akar rumput.

Tak hanya itu, kedatangan simpatisan ini juga untuk mengadili ketua DPC karena ada dugaan jual beli suara.

Di tempat yang sama, Ketua DPC Gerindra Arif Junaidi menjelaskan, pihak DPC mengakomodir dan akan dibawa ke rapat. "Kita mengakomodir semuanya dan akan kita bahas," ungkap Arief.

Sementara itu, terkait dengan pelanggaran dan kecurangan pihaknya masih menunggu penetapan dari KPUD Kabupaten Kediri.

"Kita masih menunggu hasil KPU, namun kita mempunyai beberapa data yang nanti akan kita cocokkan dengan hasil KPU," tandas Arief.

Arief juga menambahkan penasehat hukum partai Gerindra dan juga menunggu perintah dari DPP apakah akan menuntut hasil Pilkada kemarin, Arief menambahkan masih dipelajari dulu.Q van

Indonesia Memiliki Lembaga Pendidikan Islam Terbesar di Dunia Kementerian Agama (Kemenag) RI mencatat jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencapai 300.270 lembaga. Bahkan capaian tersebut merupakan jumlah terbesar di dunia. Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan dengan banyaknya lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu diharapkan akan mampu menciptakan serta memperkokoh karakter Bangsa Indonesia sebagai bangsa beradab dan bertoleransi tinggi.

“Total lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebanyak 300.270 lembaga. Itu mulai dari Raudlatul Athfal hingga perguruan tinggi. Sekaligus di antaranya sebanyak 27.290 pondok pesantren yang tersebar di seluruh tanah air. Besaran jumlah itu terbesar di dunia,” ujar Lukman Hakim Syaifuddin saat menghadiri haul ke 34 KH Abdul Hamid di Pondok Pesantren Salafiyah, Kota Pasuruan, Senin (21/ 12).

Adapun sebanyak 300.270 lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu rinciannya adalah 675 perguruan tinggi, termasuk seba-

nyak 55 perguruan tinggi berstatus negeri. Madrasah dari berbagai tingkatan mulai dari diniyah hingga aliyah, sebanyak 75.199 lembaga. Sedangkan jumlah siswa dan mahasiswa yang berada di lembaga pendidikan berbasis agama islam tersebut mencapai 24.126.727 jiwa.

“Tantangannya saat ini adalah membangun sebuah karakter Bangsa Indonesia dari banyaknya anak didik yang tergolong besar.

Tapi, peran itu tidak terlepas dari para alim ulama dan para pengasuh pondok pesantren di Indonesia. Terutama menjadikan santri yang berkemampuan dengan di-

landasi keimanan dan ketaqwaan,” kata Lukman Hakim Syaifuddin.

Karenanya, peran ulama tetap akan menciptakan dan mengokohkan karakter Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkepribadian dan memiliki toleransi yang tinggi. Namun tetap memiliki kemampuan serta keunggulan di bidang keilmuan.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf menyatakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah memberikan perhatian yang besar untuk pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan islam. Antara lain program yang dijalankan, misalnya dengan bea siswa santri hingga menyekolahkan tenaga pengajar di madrasah-madrasah.

“Pemerintah Propinsi Jatim menginginkan serta mencetak santri yang hafal Al Quran dan ahli matematika serta ahli dibidang keilmuan lainnya. Tentu

kami mengajak kementerian agama, berjalan seiring membangun karakter bangsa,” kata Gus Ipul panggilan akrabnya.

Haul ke 34 KH Abdul Hamid di Pondok Pesantren Salafiyah Kebonsari, Kota Pasuruan dipadati ratusan ribu jamaah yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Besaran itu setara quota jamaah haji Indonesia yang mencapai 200.000 lebih. Bahkan, membludaknya jamaah haul membuat sejumlah jalan di Kota Pasuruan ditutup sementara yakni Jl KH Wachid Hasyim, JL KH Abd Hamid dan seputaran alun-alun Kota Pasuruan.

Meski tiga ruas jalan ditutup, namun kemacetan tetap terjadi di banyak jalan. Karena padatnya arus lalu lintas serta puluhan ribu kendaraan dari berbagai jenis mulai bus, pickup hingga mobil pribadi maupun motor yang kesulitan mencari tempat parkir terdekat dengan

hilmi husain/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf memberi sambutan Haul ke 34, KH Abdul Hamid, di Ponpes Salafiyah, Kota Pasuruan yang dihadiri Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin dan Rais Aam Syuriah PBNU serta pejabat lainnya, Senin (21/12). lokasi haul. “Belian (Mbah Hamid) merupakan sosok ulama alim dengan berbudi yang santun dan mengetahui kejadian yang

belum terjadi. Makanya, sifat itu jadi panutan masyarakat luas,” kata M Shomat, jamaah asli Banyuwangi.Q hil

MALANG RAYA

8

Selasa Kliwon 22 DESEMBER 2015

Marak Modus Baru Kejahatan Saat Liburan Batu, Bhirawa Memasuki masa liburan sekolah dan jelang liburan Natal serta tahun baru, Kepolisian Resor Kota Batu memberikan peringatan khusus kepada pengelola vila dan home stay. Para pengelola dituntut untuk lebih berhati-hati dalam masa liburan kali ini. Di tengah hiruk pikuk kunjungan wisata, ada modus baru dalam dunia kriminalitas di Kota Batu.

Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono menjelaskan, salah satu modus baru kejahatan terjadi di vila adalah pelaku kejahatan menyaru sebagai tamu.

Komplotan maling ini menggunakan fasilitas pemesanan vila melalui online, hingga pemilik vila tidak meminta identitas penyewa.

“Pengelola tidak meminta kartu identitas penyewa karena yang bersangkutan sudah membayar uang muka saat bertransaksi via on line,”ujar Decky, Senin (21/12).

Sempat terjadi, setelah tinggal di sebuah vila, komplotan maling mengambil 4 unit televisi berukuran besar tanpa sepengeta-

huan pemilik vila. Beruntung, pemilik vila segera mengetahui kalau televisinya diambil maling dan segera melaporkan ke polisi.

“Hati-hati dengan kejahatan modus baru, kita berhasil ungkap orang menyewa vila, namun pergi tanpa pamit sambil membawa beberapa unit televisi. Kita masih mengembangkan kasus kejahatan ini,” jelas Decky..

Ia melihat banyak pengelola vila melakukan transaksi online, namun tidak diimbangi dengan meminta identitas tamu saat menginap. Rata-rata pemilik vila tergiur pembayaran penuh saat calon tamu datang ke villa. Namun demikian, Kapolres memuji

kecepatan laporan satpam sehingga polisi bisa segera mengambil tindakan dan berhasil menangkap komplotan ini.

Untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke kota wisata, Polisi sudah menyiapkan beberapa Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Wisata di obyek-obyek wisata yang ada.

Beberapa prioritas penanganan selain menjaga keamanan dan ketertiban adalah mengurai kemacetan. “Patroli Chips sudah kita siapkan, nanti kalau ada kemacetan, kita akan berlakukan one way trafic di Jl Dewi Sartika, Agus Salim, Imam Bonjol dan Pattimura,” tambah kapolres.

Semua fungsi tidak hanya Lantas dan Sabhara yang diterjunkan, fungsi Intelejen dan Reserse Kriminalitas juga diterjunkan. Selain ancaman dan ketertiban, polisi juga fokus mengamankan obyek vital. “Sekecil apa pun aktifitas di Gereja dan obyek vital lainnya, kita

anas bachtiar/bhirawa

Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, memberikan reward kepada anggotanya yang berhasil mengungkap kasus kejahatan dengan modus menyaru tamu villa awasi,”ujar Kapolres..

Selama beberapa hari ini ada peningkatan volume kendaraan di Kota Batu. Beberapa titik ruas jalan terjadi kepadatan kendaraan bermotor, hingga terjadi kemacetan di beberapa titik.

Seperti yang terjadi kemarin di ruas jalan depan Jatim Park 2,

ruas Jl Soekarno dan Jl M Hatta.

Di Jl Soekarno arus lalu lintas merambat mulai dari Dusun Rejoso, Desa Junrejo hingga Simpang 3 Pendem. Sementara dari arah berlawanan kendaraan merambat dari depan kampus UIN Pasca Sarjana. Begitu juga dari Jl M Hatta arus merambat

mulai Desa Pendem, hingga Simpang 3 Pendem-Dadaprejo.

Terpisah, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan bahwa di Kota Batu mulai ada peningkatan arus lalu lintas sejak hari Sabtu (19/12). Kepadatan arus terlihat di jalur protokol seperti Jl Soekarno, Jl Hatta Jl Diponegoro, Jl Dewi Sartika dan di beberapa ruas jalan mendekati obyek wisata.

“Banyak sekali, kurang lebih 200 ribu pengunjung datang.

Sampai kita dari arah Malang menuju Batu saja membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, padahal itu siang hari lho,” ujar Punjul. Terkait masalah tersebut, pihaknya mulai melakukan rapat koordinasi terkait musim liburan, hari Natal dan Tahun Baru. Rapat ini diperlukan mengingat harus ada sinergitas antara Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dishub, Kesbang Linmas dan instansi samping seperti Polres Batu dan TNI. Q nas

KILAS AREMANIA

Panwas Dinilai Terjebak Urusi Teknis Malang, bhirawa Panwas dinilai gagal menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak Kabupaten Malang 2015. Pasalnya dalam tugasnya, Panwas terjebak hanya mengurusi pengawasan teknis pilkada dan selalu terbelenggu oleh UU Pilkada semata.

Hal itu tidak sejalan dengan semangat pemerintah dan rakyat Indonesia dalam untuk memerangi korupsi dan menciptakan pilkada bersih dari money politics.

“Politik penyalahgunaan anggaran ini dibiarkan oleh panwas. Panwas hanya mengurusi pelanggaran-pelanggaran kecil.

Padahal panwas harusnya sensitif pada politik anggaran yg dilakukan incumbent.

Karena ini tentang uang rakyat yg harus digunakan utk kesejahteraan rakyat,” ungkap kuasa hukum Dewanti Rumpoko Masrifah Hadi, Togar Manahan Nero, kepada wartawan, Senin (21/12) usai mendampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Malang Eddy Rumpoko melapor ke DPP PDI Perjuangan. Dikatakan, kemungkinan ini bukan hanya terjadi di kab malang, tapi di seluruh daerah yang melakukan pilkada. Maka PDIP akan melakukan perang terhadap hal ini.

Oleh karena itu PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke Makhamah Konstitusi (MK).

“PDI Perjuangan Kab Malang memutuskan untuk mengajukan gugatan perselisihan Pilkada karena menemukan fakta lapangan bahwa banyak kecurangan yg dibiarkan diantaranya, yaitu dugaan penyimpangan anggaran Pemkab Malang untuk kepentingan kampanye incumbent,” ungkap Ketua Tim Kuasa Hukum Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi, Andy Firasadi.Q sup

Gagal Lelang Obat dan Alkes, RSUD Gagal Beroperasi Malang, Bhirawa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang, dr. Rohana memastikan bahwa Rumah Sakit yang dia pimpin itu, gagal beroperasi tahun 2015 ini, dan kemungkinan besar baru bisa dilakukan pada saat HUT Kota Malang tanggal 1 Apri 2016 mendatang.

Diakui Rohana, ada dua penyebab gagalnya operasional RSUD, yang pertama disebabkan oleh gagalnya lelang obat, dan gagalnya lelang alat kesehatan (alkes) penunjang operasional RSUD. Karena itu pihaknya memilih untuk menunda opersional Rumah Sakit.

“Ada dua item yang tidak bisa di wudjukan di tahun 2015 ini, meskipun kami telah berupaya tetapi pada kenyataanya, tidak bisa kami lakukan makanya kami memilih untuk menunda,”ujarnya.

Dia beralasan operasional Rumah Sakit harus dilakukan dengan maksimal, sehingga seluruh penunjang harus lengkap. Karena pihaknya tidak ingin ada persoalan di kemudian hari. Apalagi sebagai Rumah Sakit milik pemerintah harus memberikan contoh yang baik.

“Kita ini rumah sakit pemerintah standart minimalnya harus benar-benar terpenuhi, operasional jangan sampai asalasalan, karena kita akan menjadi panutan bagai Rumah Sakit lainnya,”imbuh dia.

Pihaknya lantas menambahkan proses pengadaan obat dan alat kesehatan akan dilakukan diawal tahun 2016. Jika sudah dilaksanakan maka operasional akan dilakukan secepatnya. Atau sesuai dengan proyeksi awal dilakukan pada saat peringatan HUT Kota Malang tanggal 1 April.

Sementara itu, Walikota Malang Muhammad Anton, beberapa waktu yang lalu meminta kepada pihak RSUD untuk membenahi sejumlah kekurangan, agar dalam waktu dekat semuanya bisa terpenuhi. Kalau tahun ini gagal beroperasi , paling lambat di awal tahun 2016 sudah bisa dilaunching.

Pihaknya menekankan, persyaratannya harus lengkap baru berani beroperasi. Jangan sampai nekat, makanya jika ada keggalan dalam lelang obat dan alat kesehatan itu harus segera dievaluasi, sehingga tahun depan tidak lagi ada masalah.Q mut

muhammad taufiq/bhirawa

Prosesi pelantikan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pengurus Wilayah Aisiyah (PWA), Jatim di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (21/12) kemarin.

Gubernur Ajak Muhammadiyah Terus Bersinergi anas bachtiar/bhirawa

Di tahun 2016, Pemkot akan memanfaatkan dana cukai untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan UMKM.

Dana Cukai Rp 35 M Diduga Belum Masuk RAPBD Batu, Bhirawa Berkenaan dengan belum ditetapkannya APBD Kota Batu 2016, salah satunya dikarenakan belum masuknya anggaran dana cukai ke dalam APBD. Padahal sejak tahun 2012-2014, dana cukai masih memiliki silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sebesar Rp 24,14 miliar.

Silpa ini masih akan ditambah dengan pendapatan cukai di tahun 2016 yang diprediksi mencapai Rp 11,43 miliar.

“Jika Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 24,14 miliar, sedangkan prediksi pendapatan cukai mencapai Rp 11,43 miliar, maka dana cukai yang dimiliki Kota Batu selama tahun 2016 ini sebesar Rp 35,58 miliar,” ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso usai memimpin rapat bersama para kepala SKPD, Senin (21/12).

Belum masuknya dana cukai ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi Pemkot.

Karena mereka terus diburu waktu dengan belum ditetapkannya APBD 2016 hingga batas waktu yang telah ditetapkan (30 November).

Namun demikian Pemkot optimis bisa segera merampungkan pemanfaatan dana cukai sesuai dengan yang ada pada juklak dan juknis pemanfaatan dana cukai.

Dijelaskan Punjul, beberapa daerah di Indonesia telah meminta kelonggaran terhadap penggunaan dana cukai di daerah. Dengan demikian pada tahun 2016 nanti, juklak dan juknis pemanfaatan dana cukai tidak serumit dengan peraturan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya.

“Apalagi di Kota Batu hanya memiliki 3 pabrik rokok, dan tidak memiliki area perkebunan tembakau. Jika mengacu pada peraturan yang lama, maka sulit bagi kita untuk memanfaatkan dana cukai. Tetapi dalam pera-

turan yang baru tidak serumit dulu lagi,” jelas Punjul.

Lebih detail Punjul menjelaskan, pada tahun 2016 ada beberapa program SKPD yang sudah bisa didanai oleh dana cukai. Di antaranya, membiayai program BPMPKB dalam melakukan pembinaan keterampilan pada industry rumah tangga penghasil kain perca. Kemudian Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan juga dibantu dalam membiayai program peberian pelatihan industri UMKN yang berbasis teknologi.

Di tahun 2016, Pemkot melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga akan memanfaatkan dana cukai untuk memberikan pelatihan kepada keluarga miskin. Ada juga program dana cukai berkelanjutan, berupa program sosialisasi pemberantasan cukai ilegal yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Q nas

OJK Dorong Petani Manfaatkan Asuransi Malang, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mendorong petani di wilayah kerjanya untuk memanfaatkan asuransi bagi petani padi guna melindungi tanamannya ketika terjadi gagal panen.

Pimpinan OJK Malang, Jawa Timur, Indra Krisna, menga-

takan program yang digulirkan pada November 2015 itu diharapkan bisa dimanfaatkan maksimal oleh petani dan perbankan pun juga memberikan dukungan terhadap program pemerintah tersebut.

“Semakin cepat dan semakin banyak petani yang memanfaatkan jasa asuransi ini, akan

semakin besar peluang perbankan memberikan dukungan pembiayaan pada petani. Kami sendiri memang belum sempat sosialisasi hingga ke petani, tapi informasi dari Jasindo (perusahaan asuransi yang ditunjuk sebagai operator asuransi petani tahun ini), sosialisasi sudah berjalan,” katanya.Q ant

Malang, Bhirawa Gubernur Jatim Soekarwo saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pengurus Wilayah Aisiyah (PWA), Jatim di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (21/12) kemarin, mengajak pengurus dan warga Muhammadiyah di Jawa Timur untuk semakin bersinergi dengan pemerintah.

“Sebagai warga Jatim kami berharap kebesaran Muhammadiyah yang memiliki visi menyejahterakaan umat dapat bersinergi dan selalu mendukung kinerja dan program pemerintah Jatim,” tutur Soekarwo.

Menurut Soekarwo, pihaknya telah merasakan peran Muhammadiyah dalam upaya meningkatkn ksejahteraan rakyat, melalui beberapa amal usaha Muhammadiyah yang tersebar diseluruh pelosok Jawa Timur.

“Ada tiga kegiatan atau amal Muhammadiyah yang sangat dirasakan, yakni bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dari kesehatan dan pendidikan yang baik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan semakin meningkat,” imbuh Gubernur yang kerap disapa Pakde Karwo itu.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPW Muhammadiyah Jawa Timur yang baru Dr. Saad Ibrahim MA mengatakan dirinya beserta jajarannya dengan dukungan seluruh warga Muhammadiyah di Jatim, menyatakan perjuangan Muhammadiyah melalui misi Kenabian yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Salah satunya adalah menjaga agama, atau menjaga ideologi keagamaan warga Muhammadiyah untuk tetap berpedoman pada tindak tanduk Nabi Muhammd SAW yang berurusan dengan agama. Agama Islam Kembali kepada Al Qur’an dan Hadist. Selain itu dalam mengendalikan urusan - urusan duniawi agar semua warga dan amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan, pendidikan dan lain lainnya berdasar pada menjadikan semuanya menjadi baik.

“Kami ingin gerakan Muhammadiyah di Jawa Timur ini, makin masif demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan menjadikan semua urusan menjadi lebih baik tidak saja di Jawa Timur Tetapi diseluruh Indonesia,”ujar Saat Ibrahim.

Acara pelantikan pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Pengurus Wilayah Aisiyah dihadiri oleh Mantan Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsudin, Ketua PP Muhammadiyah Haidar Natsir, Ketua PP Aisiyah Siti Nurjannah Johantini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf, dan sejumlah tokoh lainnya. Q mut

Percepat Pembangunan SDM, Timor Leste Gandeng UB Sejak menjadi negara sendiri sejak tahun 1999, Timor Leste terus memacu Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya. Upaya itu diwujudkan dengan menjalin Memorandum of Understanding dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB). MoU itu dilakukan di Auditorium FISIP UB, Senin (21/ 12) kemarin.

Menteri Koordinator Administrasi Negara dan Hukum Timor Leste Dioniso Soares Babo, Phd, melakukan penandatanganan, mewakili Timor Leste, sedangkan dari UB dilakukan oleh Rektor UB Prof Dr Ir M. Bisri serta Dekan Fisip UB Prof Dr Ir Darsono Wisadiana, MS. Usai penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan pem berian materi pada Kuliah tamu yang bertajuk “Potensi kerjasama antara Timor Leste dengan FISIP UB “ oleh Dioniso Soares Babo.

Dalam kesempatan terse-

but, Rektor UB Prof Dr Ir M Bisri mengatakan bahwa kerjasama yang terjalin saat ini pada prinsipnya adalah ingin membantu SDM di negara baru untuk membentuk dan menciptakan aparatur ataupun SDM yang berkualitas dan juga profesional. Bisri juga menambahkan kerjasama dengan Timor Leste, itu akan lebih banyak pada proses Joint Riset dan bukan hanya pada tataran teori saja namun juga pada tataran aplikasi.

“Saat ini telah banyak negara - negara tetangga khususnya negara di kawasan

muhammad taufiq/bhirawa

Penandatanganan Memorandum of Understanding antara pemerintah Timor Leste dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Senin (21/12) kemarin.

Asia yang telah menjalin kerjasama dengan UB,”ujar Bisri.

Kerjasama ini pada intinya adalah pengembangan sumber

daya manusia yang saat ini menjadi prioritas pemerintah Timor Leste, yang pernah menjadi Propinsi ke 27 Indonesia

itu.

“Tujuanya tentu mampu berkompetisi dengan negara lain. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Negara kami adalah negara baru sehingga memerlukan berbagai pengembangan dan juga pembangunan,” jelas Menteri Koordinator Administrasi Negara dan Hukum Timor Leste Dioniso Soares Babo.

Dioniso menambahkan bahwa sampai saat ini ada 29 orang yang sedang menempuh pendidikan baik pada jenjang S-2 maupun S-3 do beberapa perguruan tinggi. Pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas personal yang akan dibiayai oleh negara Timor Leste untuk mengembangkan potensi mereka yang pada akhirnya nanti dapat melakukan pembangunan Timor Leste. Q mut

Selasa Kliwon 22 DESEMBER 2015

LINTASAN

Ratusan Peserta Hadiri Seminar UKM Kempo UMI Makassar, Bhirawa Ratusan peserta menghadiri seminar nasional yang dilaksanakan Unit Kegiatan Mahasiswa Shorinji Kempo Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Gedung Al Jibra Kampus UMI Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Sekretaris Perkemi Sulsel yang juga menjadi salah satu pemateri, Bonay Syam di Makassar, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen UKM UMI dalam memajukan dan meningkatkan prestasi cabang olahraga kempo di Sulsel. Pihaknya sekaligus mengapresiasi UKM Shorinji Kempo UMI dalam upaya meningkatkan dan mempopulerkan olahraga ini di kalangan mahasiswa.

"Kegiatan ini ternyata mampu menarik hingga ratusan peserta. Seandainya tidak hujan mungkin jumlah yang hadir akan jauh lebih banyak," katanya.

Selain menghadirkan Sekretaris Umum Persaudaraan Olahraga Kempo Seluruh Indonesia (Perkemi) Sulsel, seminar ini juga mendatangkan dua pemateri alumni Kensi UKM Shorinji UMI yang telah berprestasi di tingkat nasional yakni Samaun Thalib serta Dr dr Muh Khidri Alwi M Kes MAg. Khusus kehadiran Muh Khidri Alwi dalam seminar nasional tersebut, tentu saja berhubungan dengan olah raga yang memang berguna untuk kesehatan para atlet.

"Dalam seminar ini juga membahas berbagai hal mulai soal filosofi kempo, memberikan motivasi serta peran kempo ditinjau dari sudut pandang kesehatan yang memang penting," katanya.

Ketua Umum UKM Shorinji Kempo UMI, Zulvian Pramana mengatakan antusiasme peserta dalam kegiatan ini memang besar karena acara seminar ini merupakan yang pertama ada dilaksanakan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dirinya juga berharap melalui seminar ini akan semakin mempopulerkan dan meningkatkan perkembangan olahraga ini di masyarakat luas. Selanjutnya tentu saja melahirkan banyak atlet potensial dari UKM UMI untuk memperkuat Sulsel di ajang nasional hingga internasional.

"Kegiatan Seminar Nasional ini merupakan bukti eksistensi UKM Shorinji Kempo UMI untuk memberi pemahaman dan ilmu kepada pelajar di Makassar," ujarnya.

UKM Kempo UMI juga akan terus berupaya memperbanyak program untuk semakin menghidupkan cabang olahraga ini khususnya di kawasan kampus tersebut.Q ant

Victory Open Gandeng Perusahaan Makanan Halal Bogor, Bhirawa PB Victory Bogor menggandeng sejumlah perusahaan makanan dan minuman halal untuk mendukung penyelenggaraan Turnamen "Victory Open" yang menjadi kompetisi bagi para pemain bulu tangkis muda berbakat dari berbagai daerah di Indonesia.

"Di penyelenggaraan 'Victory Open' kita menghadirkan produk makanan dan minuman, sudah makin banyak yang tertarik untuk mendukung kejuaraan bulu tangkis ini," kata Ketua Panitia Victory Open 2015, Syafri Ahmad Siregar, saat ditemui dalam laga final Victory Open 2015, di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Dikatakannya, keterlibatan industri makanan dan minuman dalam mendukung kejuaraan bulu tangkis yang diselenggarakan PB Victory Bogor sebagai pembuktian bahwa turnamen serupa tetap berjalan tanpa disponsori oleh industri rokok seperti yang selama ini terjadi.

"Sudah semakin banyak masyarakat yang anti rokok, oleh karena itu kita mencoba merangkul industri makanan dan minuman dalam kejuaraan ini," katanya.

Menurutnya, awal mula mengajak industri makanan dan minuman untuk mendukung kegiatan turnamen bulu tangkis sangatlah sulit. Karena biaya yang diperlukan untuk selaku penyelenggaraan cukup besar.

"Dengan adanya pendekatan, kita mengundang industri makanan dan minuman untuk hadir menyaksikan kejuaraan, dan mereka tertarik untuk mendukung kegiatan," katanya.

Dikatakannya, untuk menyelenggarakan satu turnamen se level Victory Open yang menggunakan 11 lapangan, dengan 24 wasit, 48 hakim garis dan 15 petugas, diperlukan pendanaan sekitar Rp500 hingga 600 juta.

Dana terbesar diperuntukkan bagi hadiah juara, biaya wasit, hakim garis, konsumsi dan keperluan selama pertandingan seperti satelkok.

"Untuk kepanitiaan kita bisa meminimalisir, biaya terbesar untuk juara lomba, wasit, hakim garis, dan keperluan pertandingan lainnya," kata dia.

Sementara itu, Pelaksana Victory Open yang juga Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menyebutkan, turnamen ini berbeda dari turnamen bulu tangkis lainnya.

"Victory tidak hanya diselenggarakan untuk membina atlet bulu tangkis agar berprestasi, tetapi juga untuk memperkenalkan gaya hidup halal kepada pesertanya," kata Lukmanul.

Ia mengatakan, cara yang ditempuh untuk memperkenalkan gaya hidup halal yakni dengan memperkenalkan produkproduk halal kepada para peserta, menyediakan fasilitas peribadatan yang layak di lokasi acara.Q ant

OLAHRAGA

9

Ketua Kodrat Banyuwangi Mundur KONI Segera Undang Pengurus Harian Cabor Banyuwangi, Bhirawa Dunia olah raga Banyuwangi kembali dikejutkan mundurnya Muchamad Dimyati, ketua Pengurus Kabupaten Keluarga Olah raga Tarung Drajat (Kodrat), salah satu cabang olahraga (cabor) baru di Banyuwangi yang mampu mencetak prestasi yang bagus dalam dua tahun terakhir.

Menurut Dimyati, alasan mundurnya dari ketua Kodrat Banyuwangi karena kecewa dengan tindakan sebagian pengurus yang melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan dana yang seharusnya disalurkan kepada pelatih dan atlit Kodrat Banyuwangi.

Disamping itu, menurut Dimyati pihaknya juga kecewa dengan sikap Pengurus Provinsi Kodrat Jawa Timur yang dinilai tidak membantunya dalam menghadapi permasalahan yang tengah membelitnya.

Selanjutnya Dimyati menyatakan bahwa laporan duga-

an penyimpangan pengelolaan dana cabor yang dituduhkan kepadanya, selain tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan dalam membina cabor Kodrat di Banyuwangi, juga telah mengakibatkan ketidak nyamanan bagi diri dan dalam kehidupan keluarganya.�Setelah melakukan diskusi dengan keluarga saya putuskan untuk mundur dari jabatan ketua Kodrat Banyuwangi,�tegas Dimyati.

Selama ini, imbuh Dimyati sebagai cabor baru yang belum mendapatkan dana pembinaan APBD Banyuwangi, jajaran pengurus tetap semangat un-

tuk melakukan pembinaan dan mengikuti berbagai kejuaraan yang digelar di tingkat Provinsi.

Bahkan dalam Porprov Jawa Timur digelar di kabupaten Banyuwangi, menurut Dimyati cabor Kodrat mampu meraih juara umum dan menyumbang 9 medali bagi kontingen Banyuwangi. Sehingga dengan mundurnya dari ketua Kodrat Banyuwangi dia berharap pembinaan dan peningkatan prestasi oleh raga atlit tetap berjalan ditangan pengurus yang baru.

Sementara Ketua Umum KONI kabupaten Banyuwangi,

Bambang Wahyudi menyatakan secara mendasar pihaknya menghargai dan menghormati pilihan dan keputusan beberapa ketua Cabor di Banyuwangi yang mengajukan pengunduran diri.

Kemudian untuk mengatasi permasalah yang terjadi, menurut Bambang KONI dalam waktu secepatnya akan mengundang pengurus harian beberapa cabor yang saat ini ketua umumnya mengundurkan diri agar segera melaksanalan musyawarah cabang demi kelangsungan pembinaan olah raga di kabupaten Banyuwangi. Q mb12

Perbakin Sulsel Gagal Dapat Tambahan Tiket PON

Ratusan atlet utusan sejumlah pengurus cabang PABBSI dari beberapa daerah ikuti kegiatan bodi kontes di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

Ratusan Atlet Nasional Berkompetisi di Sawahlunto Sawahlunto, Bhirawa Sebanyak 300 atlet utusan sejumlah pengurus cabang Persatuan Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) dari beberapa daerah di Indonesia, mengikuti kegiatan bodi kontes di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Minggu (20/12).

Salah seorang unsur panitia pelaksana kegiatan yang bertajuk Sawahlunto Heritage Body Muscle Competition Indonesia Open 2015 tersebut, Afridarman di Sawahlunto, Senin, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan masih merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Sawahlunto ke 127 dan sudah menjadi agenda rutin tahunan Pengcab PABBSI kota itu.

"Para peserta tersebut berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, di antaranya Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Bangka Belitung, serta berbagai provinsi lainnya di Indonesia," kata dia.

Menurutnya, untuk tahun ini jumlah peserta meningkat tajam dimana sebelumnya hanya diikuti 115 atlet untuk lokal Sumatera saja, maka pada penyelenggaraan tahun ini naik melebihi dua kali lipat dan disebutsebut sebagai ajang terbesar di Sumatera dengan skala nasional.

"Tahun ini kami menggelar cabang Binaraga berbagai kelas, yakni kelas 60 kilogram ke bawah, kelas 65 hingga 75 kilogram dan kelas 80 kilogram ke atas," kata dia.

Sementara, untuk body contest pihaknya juga membuka kategori All Seasion, New Beginning, Ultimate Body serta kelas Body Fit. Dia mengatakan, selain dalam rangka memeringati HJK Kota Sawahlunto ke-127 tahun, kegiatan tersebut merupakan langkah persiapan atlet kota itu, dalam menghadapi pekoan olahraga provinsi (Porprov) mendatang serta upaya untuk memrpomosikan potensi pariwisata kota Sawahlunto.

"Para atlet nantinya mampu saling mengukur kemampuan sebagai referensi dalam meningkatkan prestasi mereka nantinya," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) PABBSI Sumbar, Kombes (Purn) Busri Zein SH, dalam sambutannya mengatakan pihaknya cukup memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya panitia dala menyelenggarakan kegiatan itu.

Pada tahun sebelumnya saya juga hadir dan membuka event ini di Kota Sawahlunto, untuk event tahun ini jumlah pe-

sertanya sangat melonjak dan itu artinya keinginan para atlet untuk datang ke kota ini cukup tinggi, kata dia.

Untuk itu, lanjutnya, kegiatan tersebut hendaknya terus ditingkatkan dalam pelaksanaannya yang sudah sangat baik, yakni dengan menggabungkan dengan kegiatan pagelaran seni budaya yang merupakan simbol kota itu sebagai kota wisata tambang yang berbudaya.

Senada dengan itu, Wali Kota Sawahlunto, Ali Yusuf mengatakan dengan banyaknya peserta yang turut ambil bagian dalam event tahun ini, merupakan bukti semakin banyak yang mencintai dan berkembangnya olahraga ini.

Ada nilai positif pada perkembangan olahraga body contes, dan hal ini harus terus dikembangkan. Selain itu, dengan adanya berbagai event yang dilaksanakan pengcab olahraga lainnya, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kota ini secara berantai dan menyeluruh, kata dia.

Kegiatan diawali dengan sesi "guest pose" oleh dua atlet PABBSI Sawahlunto, Ari Krisna dan Iwan Samurai, yang cukup memiliki nama besar sebagai atlet binaragawan nasional dengan sederet prestasi yang cukup membanggakan.Q ant

Kemenpora Lelang Terbuka Jabatan Eselon I Jakarta, Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk pertama kalinya melakukan lelang jabatan secara terbuka untuk posisi pejabat eselon I, yang melibatkan banyak panelis dari berbagai disiplin ilmu.

Lelang jabatan itu dilakukan serentak di tiga tempat yaitu Media Center, Wisma Kemenpora dan Ruang Teater Kemenpora Jakarta, Senin.

Sedikitnya 18 calon yang berjuang untuk mengisi jabatan yang dilelangkan yaitu bidang pemuda, olahraga dan staf ahli.

"Saya ingin memulai tradisi baru, memilih pejabat harus terbuka dan tidak sembunyisembunyi. Publik harus tahu dan ikut mengawal," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Menurut dia, dilakukannya lelang jabatan secara terbuka ini untuk mencari pejabat yang berkualitas. Untuk itu pihaknya mendatangkan para panelis dari berbagi bidang. Tidak hanya olahraga, namun juga ahli di bidang lain seperti halnya psikolog hingga peneliti kebuda-

yaan.

Panelis yang menguji calon pejabat eselon satu di lingkungan Kemenpora itu di antaranya Direktur CSIS Philip Vermonte, Peneliti Kebudayaan LIPI Jaleswari Pramodhawardani, motivator dan penulis Rene Suhardono, peneliti LP3ES Adnan Anwar, Susy Susanti, dan mantan Direktur Penindakan KPK Eko Tjiptadi.

"Tantangan kita ke depan untuk kepemudaan dan olahraga akan semakin berat. Kita butuh pejabat-pejabat yang inovatif dan mampu berfikir out of the box," kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Dari berbagai bidang jabatan yang dilelang di antaranya adalah Deputi Pembudayaan Olahraga, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga dan staf ahli menteri. Dari beberapa posi tersebut, posisi Deputi Peningkatan Prestasi yang persaingannya cukup ketat.

Ada dua calon yang sudah akrab dengan keolahragaan yaitu Djoko Pekik Irianto yang merupakan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga saat ini serta

Gatot S Dewa Broto yang saat ini masih menjabat sebagai Deputi Bidang Harmonisasi Kemitraan Kemenpora.

Kedua calon ini saling memaparkan visi dan misinya di hadapan panelis. Termasuk saat ditanya oleh panelis yang juga seorang psikolog yaitu Sony Trilaksono. Kedua calon diminta memberikan dua program unggulan yang akan dilakukan.

"Peningkatan kualitas pelatih harus ditingkatkan. Contoh saja sepak bola. Kita masih kurang. Selain itu adalah pembibitan dengan didukung sport science. Misalkan voli. Kita sudah jauh tertinggal. Di luar tinggi rata-rata pemain 207 cm, kalau kita hanya 193 cm jelas berbeda," kata Djoko Pekik Irianto.

Berbeda dengan program Djoko Pekik, Gatot S Dewa Broto juga mempunyai program andalan. Pria yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu fokus pada komunikasi yang baik antara stakeholder olahraga di Indonesia meliputi KONI, KOI maupun pengurus besar (PB) cabang olahraga.Q ant

Makassar, Bhirawa Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan gagal menambah tiket PON 2016 setelah para atletnya tampil kurang maksimal pada kejuaraan nasional Jabar Terbuka sekaligus babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional, 16-20 Desember 2015.

Pelatih Tembak Sulsel, Amadin saat dihubungi dari Makassar, Minggu, mengakui pihaknya bukan hanya gagal mendapatkan tambahan tiket PON namun juga tidak mampu merebut medali di ajang tersebut.

"Para atlet yang kita turunkan gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Kami tentunya akan kembali melakukan evaluasi setelah tiba di Makassar," katanya.

Dengan kegagalan merebut tiket PON di kejuaraan Jabar terbuka 2015, maka Sulsel sejauh ini baru memastikan tujuh tiket PON yang telah diraih pada kejuaraan sebelumnya.

Tujuh atlet yang sudah mengamankan tiket PON 2016 itu masing-masing Andi Fajrin (air rifle match

putra), Andi Sappewali (air rifle match putra) Andhika Bayangkara (nomor air pistol match putra) Selain itu ada pula Firdana Bintara (air rifle match putri senior), Siti Rahma dinomor air rifle match putri junior, Refinda (nomor air rifle match putri) serta Sultan Sasmita yang lolos di dua nomor yakni air pistol match dan Soother fire.

Seluruh atlet berhak lolos setelah mendapatkan poin standar Minimum Qualification Score (MQS) yang menjadi syarat layak tidaknya atlet tampil di PON 2016 saat tampil di Kejurnas Awang Faroek Cup IV di Balikpapan, Kalimantan Timur, 31 Juli-4 Agustus 2015.

"Para atlet yang telah lolos PON juga tetap kita ikutkan meski juga gagal merebut medali. Untuk atlet lain yang belum lolos diantaranya Indah Suciati, Amirullah, dan Faisal," katanya.

Ketua Perbakin Sulsel sekaligus Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar, dalam acara pelepasan atlet sebelumnya berharap hasil terbaik di Jabar open 2015.Q ant

Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia Sulsel gagal menambah tiket PON 2016 setelah para atletnya tampil kurang maksimal.

Pemkot Denpasar Bangun Arena Papan Luncur Denpasar, Bhirawa Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan arena olahraga "skateboard" atau papan luncur di Lapangan Lumintang dalam upaya memberikan ruang kepada anak muda yang memiliki bakat dan kegemaran permainan tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar Ida Bagus Rahoela di Denpasar, Senin mengatakan pemkot telah memfasilitasi hobi papan luncur anak-anak muda dengan membangun "skatepark" atau taman permainan papan luncur di Lapangan Lumintang Denpasar.

Ia mengatakan tujuan pemkot membangun arena papan luncur dengan harapkan tidak ada lagi anak muda yang bermain "skateboard" di jalanan.

"Sekarang sudah memiliki tempat dalam menyalurkan hobi bermaian 'skateboard', yang terus dilakukan peningkatan fasilitas oleh Pemkot Denpasar. Memang dulunya para anak muda bermain di Lapangan Puputan Badung. Dengan dibangunnya di arena itu di Lapangan Lumintang agar bermain di sana," katanya.

Ia mengatakan dengan adanya lapangan dan ruang terbuka seperti Taman Kota di Lumintang yang telah dilengkapi air mancur menari, tempat bermain anak, dan taman burung serta

ditambah lagi dengan taman lalu lintas serta arena papan luncur diharapkan dapat menjadi alternatif warga masyarakat Denpasar dalam mengisi waktu bersantai bersama keluarga.

Seorang penghobi papan seluncur, Okta mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Denpasar, sehingga para pencinta "skateboard" dengan leluasa menyalurkan hobi olahraga ekstrem tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar yang telah mempersiapkan ruang bermain bagi para penghobi skateboard," ujarnya.

Ia mengatakan kini dengan telah disediakan arena "Skatepark" oleh Pemkot Denpasar, anak-anak muda yang menggandrungi hobi permainan ekstrim dapat lebih leluasa bermain dan tersalurkan secara positif.

Okta lebih lanjut mengatakan dengan pembangunan arena papan luncur ini telah memadai bagi para "skater" untuk unjuk kebolehan dengan papan luncur.

Namun hal ini juga perlu ditambahkan dengan lengkungan ramp, sehingga permainan papan luncur lebih bervariasi. Pengaman besi dengan berbahan baja disetiap kiri dan kanan ramp perlu juga ditambah sehingga dapat melindungi bidang ramp yang telah dibangun ini.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Selasa Kliwon, 22 DESEMBER 2015

Harga Sembako Naik, Warga Serbu Pasar Murah Kota Kediri, Bhirawa Pasar murah yang sebagai upaya pemerintah Kota Kediri dalam mengantisipasi meroketnya harga sembako menjelang Natal dan Tahun Baru serbu puluhan warga.

Warga sangat antusias dengan Pasar murah tersebut karena sejumlah pahan pokok dijual memiliki selisih harga dengan sembako yang ada dipasaran Puluhan warga sudah sejak pagi hari memadati lo-

kasi pasar murah, yakni kelurahan Tamanan, Tosaren, dan Pocanan. Menurut Tina, salah satu warga membenarkan jika paras murah yang digelar oleh Disperindag jauh lebih murah yang ada dipasarkan. “Lumayan terbantu dengan adanya pasar murah ini, harga lumayan murah, seperti beras, gula, maupun harga bahan pokok lainya” terang Tina Tina berharap, agar pemerintah rutin menggelar

Warga Kelurahan Tamanan Serbu Pasar Murah yang digelar Disperindagtamben Kota Kediri dalam rangka antisipasi kenaikan harga sembako, Senin (21/12).

RAGAM EKBIS

Indihome Raih 1 Juta Pelanggan Surabaya, Bhirawa Tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), yang berkomitmen membangun Indonesia Digital Network sebagai pendorong bagi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat digital. Jelang akhir tahun 2015, IndiHome berhasil meraih kepercayaan lebih dari 1 juta pelanggan, dimana sepanjang tahun ini tercatat penambahan hingga 930.000 pelanggan di seluruh Indonesia.

Dian Rachmawan selaku Direktur Consumer Service Telkom mengatakan, satu juta pelanggan IndiHome merupakan wujud nyata komitmen Telkom melalui Indonesia Digital Network dalam mendukung digitalisasi bangsa Indonesia.

“Pencapaian 1 juta IndiHome ini tidak lepas dari dukungan seluruh stakeholder, khususnya pelanggan yang terus memberikan kepercayaan kepada Telkom dalam menyediakan layanan ICT terbaik,” ujar Dian, Senin (21/12).

Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom dengan program utamanya Indonesia Digital Network ingin turut serta mendukung terwujudnya digitalisasi bangsa, memperkecil kesenjangan informasi (digital divide) dan sejalan dengan pesan Presiden Jokowi Widodo bahwa “Revolusi Digital Merevolusi Ekonomi Indonesia”. Untuk itu, Telkom membangun jaringan infrastruktur fiber optic yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga yang menjamin kecepatan akses internet hingga mencapai 100 Mbps yang merata di seluruh Indonesia. Q ma

pasar murah tersebut, “Apalagi menjelang natal dan tahun baru sebab harga sembako akhir-akhir ini terus meningkat “terang Tina Sementara, Kepala Disperindag Tamben Kota Kediri Yeti Sisworini mengatakan, saat ini beras dipasarkan tembus Rp 52 ribu per 5 kilogram, dan dipasar murah tersebut disediakan dengan harga Rp 46 ribu.

“Sementara telur ayam hanya Rp 18 ribu dari harga pasar yang tembus harga Rp 20 ribu, sementara harga gula di pasar murah hanya Rp 8 ribu dari harga dipasarkan yang mencapai Rp 11

ribu” terang Kepala Disperindag. Lebih lanjut, dalam pasar murah ini, pihaknya menyediakan beras disetiap lokasi 150 sak 5 kilogram, 100 kilogram Gula, 80 kilogram telur perhari, dan minyak goreng sebanyak 150 bungkus 2 literan Sementara warga berharap pemerintah Kota Kediri mampu mengendalikan harga dipasarkan yang mulai merangkak naik. Sebab kondisi saat ini beberapa warga menengah kebaawah sudah merasakan dampak dari naiknya beberapa komoditi menjelang natal dan tahun baru. Q van

Disperindag Perketat Pengawasan Barang Antisipasi Mamin Tak Layak Konsumsi Pemprov, Bhirawa Jelang perayaan Natal dan tahun baru 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim meningkatkan pengawasan barang beredar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi produsen nakal yang menjual barang tak layak konsumsi saat permintaan meningkat.

Pengawasan barang beredar ini dilakukan Disperindag Jatim dengan Tim Terpadu yang terdiri dari Polda Jatim, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Biro Perekonomian dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Tak hanya di Surabaya, pengawasan barang ini juga dilakukan di kabupaten/ kota lain di Jatim.

“Beberapa daerah yang akan menjadi sasaran pengawasan ini yaitu di Kota Malang, Kota Batu, Madiun, Sidoarjo, Jember, Probolinggo dan Tulungagung,” kata Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir Moch Ardi Prasetiawan MEng Sc ME, dikonfirmasi, Senin (21/12).

Untuk di Surabaya, pengawasan telah kita lakukan dan hasilnya menemukan bebera-

pa barang yang tidak layak konsumsi. Yakni daging yang sudah berubah warnanya, susu dan permen impor tidak ada izin edarnya, makanan olahan yang rusak dan kedaluwarsa serta beras yang berlabel organic tapi tidak dapat menunjukkan sertifikatnya.

Setelah ditemukan barangbarang tersebut, Tim Terpadu langsung melakukan tindakan-tindakan. Untuk produk yang belum berlabel langsung diberikan sanksi teguran untuk segera mendaftar, sementara daging yang berubah warna, makanan olahan yang rusak serta yang kedaluwarsa langsung dimusnahkan. Sedangkan produk yang tidak ada izin edarnya barangnya

langsung diamankan. “Parameter pengawasan yang kami lakukan yaitu tentang label organic untuk produk pangan segar, izin edar dan halal untuk produk makanan olahan, dan masa kedaluwarsa, rusak dan cacat serta terkontaminasi bakteri untuk semua produk olahan pangan dan pangan segar,” jelasnya.

Ardi menjelaskan, komoditi barang yang diawasi yaitu pangan segar hasil pertanian seperti beras, buah-buahan dan sayur. Lalu pangan olahan seperti sarden, susu kaleng dan makanan ringan, kemudian pangan segar hasil peternakan contohnya daging segar, telor, karkas dan jerohan.

“Dasar hukum kami me-

lakukan pengawan ini adala Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan SK Gubernur Nomor: 188/320/Tahun 2011 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar,” kata Ardi, yang kini tengah menjadi Pj Bupati Mojokerto.

Dengan masih ditemukannya barang yang tidak layak konsumsi ini, Disperindag Jatim meminta masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas memilih barang sebelum membeli. “Jika menemukan barang yang tidak sesuai kami minta masyarakat melapor ke Disperindag Jatim maupun disperindag kabupaten/kota, agar bisa kami tindaklanjuti,” pintanya. Q iib

Harga Turun, Logam Mulia Diburu Pembeli Surabaya, Bhirawa Sekalipun kondisi ekonomi di penghujung tahun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, tetapi penjualan emas secara perlahan mulai mengalami kenaikkan. Hal tersebut tidak terlepas dari melemahnya harga jual emas yang sedang turun dalam seminggu belakangan ini.

Turunnya harga emas, di sambut masyarakat dengan positif, karena bisa menja-

di nilai investasi yang cukup lumayan.

Puji Rahayu, penjual logam mulia pada Toko Gentong, Wonokromo, mengatakan harga jual emas saat ini Rp.406.000 per gramnya, sedangkan untuk harga Rp. 418.000 per gramnya. Berbeda dengan hari-hari biasa dimana harga jual Rp. 475.000 per gramnya, sedangkan untuk harga belinya Rp.510.000 per gramnya.

“Jumlahnya dalam semi-

nggu ini memang mengalami peningkatan, sekitar Rp50 juta transaksi selama tiga hari terakhir ini dan terus mengalami peningkatan.

Kebanyakan dari masyarakat membeli dimanfaatkan sebagai nilai investasi,” ujarnya, Senin (21/12) kemarin. Gadis Megalitha penjual emas di toko Bagong, Blauran, menjelaskan jika penjualan emas putih yang mengalami penurunan. Q wil

Turunnya harga emas, di sambut masyarakat dengan positif, karena bisa menjadi nilai investasi yang cukup lumayan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Industri Kepariwisataan Jatim Mampu Bersaing Dalam MEA Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 dan kesiapan Jatim sebagai provinsi industri pada tahun 2016, Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim terus mempersiapkan baik sumberdaya manusia hingga industri kepariwisataan.

S

alah satu yang menjadi fokus dalam menyongsongMEA adalah memberikan pembinaan dan pelatihan pada sumberdaya manusia di sektor kepariwisataan yang produktif dengan memberikan sertifikasi kompetensi, hingga memprioritaskan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pasalnya, kemampuan daya saing dan dinamisme UMKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses UKM terhadap informasi terkini, kondisi pasar, dan pembangunan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kapasitas agar tidak kalah dengan provinsi lain maupun negara lain.

Disisi lain, tahun 2016, Jatim juga mencanangkan sebagai provinsi industri. Industri kepariwisataan turut didorong agar tidak ketinggalan. “Artinya harus ada peningkatan dari berbagai lini yang mendorong pariwisata turut dalam memajukan provinsi industri,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi. Upaya mendorong industri kepariwisataan yaitu dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang ke Jatim baik dalam kapasitas berwisata maupun dalam agenda MICE (Meeting Incentive Convention dan Exhibition).

“Yang jelas wisata itu jual jasa. Diharapkan ke depan sektor pariwisata mampu mendongkrak perekonomian Jatim dengan pen-

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi dalam berbagai kesempatan membuka pelatihan terhadap pelaku kepariwisataan agar mereka mampu bersaing dalam MEA dan menyongsong Jatim sebagai Provinsi Industri.

ingkatan pada PDRB dari tahun ke tahun lebih besar lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Jarianto juga mengatakan, pihaknya tidak mau tenaga kerja lokal yang mampu dan berkualitas tergeser tenaga kerja asing. Sebagai langkah antisipasi sejumlah syarat ditentukan antara lain harus dapat berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait didalam negeri.

Sehingga para pelaku pariwisata dalam menghadapi persaingan tenaga kerja di Asia Tenggara pada pasar bebas khususnya bangsa Indonesia telah siap untuk bersaing “Tinggal sejauh mana dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan pariwisata dapat sejalan dan searah

dengan instansi dan stakeholder pariwisata khususnya dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang dapat bermanfaat bagi peningkatan,” katanya.

Lebih lanjut Jarianto mengungkapkan, menyadari pariwisata adalah merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa, maka sektor pariwisata kedepan harus mampu menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan roda perekonomian disegala lapisan masyarakat dan mempunyai dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mampu mendorong pertumbuhan pembangunan dan pengembangan daerah.

“Tentunya hal ini hanya dapat dilakukan

masyarakat sebagai pemangku kepentingan bersama-sama pemerintah dan kalangan usaha/swasta dalam mewujudkan pengembangan tersebut, pengembangan yang tetap memperhatikan posisi, potensi, dan peran masyarakat baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan,” kata Jarianato Namun, kata dia, pada kenyataannya terjadi sebaliknya masih terdapat kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengembangan kepariwisataan menjadikan masalah yang harus diselesaikan dan dicari solusinya.

Menurut Jarianto, untuk mewujudkan hal tersebut sangat dibutuhkan kontribusi dari

Berbagai pelatihan dilakukan di berbagai bidang Disbudpar Jatim dalam mendorong dan meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataan yang juga bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

semua pihak baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), lanjutnya, merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kapasitas masyarakat agar memiliki peran dan kontribusi penting dalam pembangunan kepariwisataan di daerah.

Untuk itu, kegiatan pembinaan dan pelatihan disektor wisata harus tetap didukung dan dilaksanakan dalam upaya peningkatan SDM masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan dalam mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di daerah dengan mengimplementasikan kepada masyarakat dengan “Sapta Pesona” sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan mampu menjadi tuan rumah yang baik.

Jarianto berharap, dengan kegiatan sadar wisata dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan data LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur capaian ekonomi pariwisata produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2014 sebesar Rp 101,7 atau meningkat 57,07 persen dari tahun 2013. sebsar 88,16 triliun. Sedangkan kontribusi PDRB pariwisata Jawa Timur meningkat sebesar 7.89 persen (PDRB Jawa Timur Rp 1,292 triliun). Q rac*

Selasa Kliwon, 22 DESEMBER 2015

Pemakaman Dan Skadron 15 Iswahyudi Diiringi Tembakan Salvo l Sambungan hal 1

Isak tangis dari keluarga, terutama istri almarhum, Dian Ambarwati mengiringi kepergian pilot pesawat tempur yang telah mengantongi 1.000 jam terbang ini.

“Almarhum adalah salah satu penerbang terbaik yang dimiliki TNI AU. Kami keluarga besar TNI AU sangat kehilangan almarhum. Almarhum orangnya sangat berdedikasi”, kata Pangkoops AU II Marsma TNI Dody Trisunu.

Sedangkan rekan almarhum yang berada dalam satu pesawat, Kapten Penerbang Dwi Cahyadi dimakamkan di Sleman Jogjakarta.

Letkol Penerbang Marda Sarjono adalah komandan Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi Madiun. Beliau adalah lulusan Akabri 1995. Almarhum Letkol Penerbang Marda Sarjono, putera nomor 4 dari 5 bersaudara pasangan suami istri Peltu Ngadino-Darumi, lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) Jogjakarta 1997.

Ayah almarhum yang juga anggota Kopassus, juga gugur ketika menjalankan tugas operash Seroja di Timor Timor pada 1976 silam. Dari hasil perkawinannya dengan Dian Ambarwati, almarhum dikaruniai tiga orang putera. Almarhum kelahiran Jakarta 40 tahun silam ini, gugur saat menerbangkan pesawat T-50i Golden Eagle dalam rangka Gebyar Dirgantara di Lanud Adisucipto Jogjakarta, Minggu (20/12) kemarin. n dar

DPRD Jatim Minta Polisi Tegas kepada Suporter Anarkis l Sambungan hal 1

bukanlah hal yang baik dalam menyelesaikan persoalan,” kata Agung, Senin (21/12).

Politisi asal Partai Demokrat itu juga meminta adanya koordinasi yang baik antara panitia dengan klub dan pengurus suporter. Ini dinilai penting dilakukan, agar bisa meminimalisir bentrokan antar suporter atau dengan aparat.

Bahkan pihaknya juga siap menjadi mediator untuk mendamaikan kedua kelompok suporter tersebut. Namun dengan catatan, kedua pihak baik Bonek maupun Aremania tak lagi melakukan tindakan brutal dan anarkis di tengah-tengah masyarakat.

Sementara, anggota Komisi E lainnya Baddrut Tamam menilai kelakuan para suporter yang kerap anarkis tersebut timbul karena terkikisnya rasa nasionalisme yang ada dalam diri masing-masing. Dia menyatakan sangat prihatin dan tak ingin generasi muda khususnya di Jatim mudah terprovokasi oleh tindakan yang tak terpuji, bahkan terkesan kampungan itu.

“Bonek dan Aremania yang sering terlibat kerusuhan di banyak tempat itu menunjukkan rasa nasionalisme generasi muda kita yang terkikis. Jadi sekarang ini permainan sepak bola dianggap bukan permainan yang mengedepankan suportivitas, sehingga hal itu terus terulang lagi. Pemerintah perlu mengkanalisasi perilaku kriminal di internal suporter,” ujar pria yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Bahkan, dengan tegas pula ia menyebut ulah anarkis para suporter yang tak bertanggung jawab itu disebabkan pula oleh faktor lain, seperti minimnya tingkat pengetahuan dan faktor pengangguran . “Selain terkikisnya rasa nasionalisme, ulah anarkis mereka juga disebabkan dua hal yakni tingkat kebodohan dan pengangguran serta tak adanya pekerjaan yang jelas. Sehingga mereka mudah tersulut emosi juga terprovokasi melakukan tindakan brutal,” tandasnya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo masih mencarikan solusi terbaik terkait bentrokan antara suporter Aremani dan Bonek yang menelan korban jiwa.

Pakde Karwo sapaan akrabnya meng­ atakan kalau cinta sepak bola kemudian berakhir bentrok hingga menyebabkan suporter tewas sama halnya menutup sendiri sepak bolanya. Sedangkan terkait bentrokan di Sragen tersebut, Pakde Karwo menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk menangani. “ Kita masih cari solusinya, yang penting hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tapi kita harus cari juga penyelesaian sosialnya seperti apa,” Kata Soekarwo saat ditemui usai rapat Paripurna laporan Dapil I-XI terhadap hasil reses III 2015 di Gedung DPRD Jatim, Senin (21/12) kemarin. n geh

Masih Seperti Dulu l Sambungan hal 1

Menjadi sahabat siswa-siswa saya. Karena saya ingin yang terbaik untuk mereka semua,’’ kata pria asli Surabaya ini, Senin (21/12).

Iwan demikian panggilan kecilnya mengatakan, menjabat sebagai Wakil kepala sekolah kesiswaan, baru diembannya sejak Juli 2015 lalu. Sebagai pengurus baru, tentunya, pekerjaan yang dipegangngya sedikit berbeda seperti biasanya, yakni guru Bahasa Inggris. Salah satu contohnya, ketika bertatap muka dengan siswa. Saat masih menjadi guru, anak-anak bisa bertemu saya ketika mengajar.

Tetapi saat ini, jika anak-anak ingin bertemu maka mereka harus datang ke ruangan kesiswaan atau bertemu di lobi sekolah, meskipun hanya sekadar ngobrolngobrol biasa.

Ini kadang yang membuat siswanya merasa ada sedikit perbedaan pada sosoknya. ‘’Padahal sebenarnya tidak ada yang berubah pada sikap saya. Andaikan anak-anak merasakan ada perubahan pada dirinya, hal itu karena saya ingin mengajarkan pada mereka bahwa orang itu harus tahu ia berada di mana dan dengan siapa ia berbicara,’’ katanya.

Iwan menegaskan apa yang dilakukan itu diharapkan bisa menjadi bekal di kemudian hari untuk masa depan mereka semua.

Iwan mencontohkan dirinya sendiri, sejak 2014 sebagai guru Bahasa Inggris. Dan pada 2015 ini, ia dipercaya dan dipilih menjadi Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan di SMA Trimurti. Pencapaian ini diraih karena selama hidupnya ia menerapkan filosofi harus pandai menempatkan diri dalam berkomunikasi. n ike

11

SAMBUNGAN BPBD Prediksi Banjir Akan Terjadi Februari-April 2016 l Sambungan hal 1

gan SKPD terkait dan dengan 35 kabupaten/kota yang sudah terbentuk BPBD. “Dari 35 kabupaten/kota yang sudah terbentuk BPBD itu semua memiliki potensi bencana banjir maupun longsor. Tapi klasifikasi­nya tentu berbeda-beda, ada yang tinggi, menengah dan rendah,” kata pejabat yang kini ditunjuk menjadi Pj Bupati Sumenep tersebut.

Dalam status siaga darurat ini, katanya, BPBD Jatim telah membuat rencana aksi terpadu penanganan banjir dan longsor. Ini dipakai sebagai acuan dalam rangka pena­nganan agar lebih ter­koordinir, siapa dan apa sudah jelas sehingga saat terjadi bencana tidak saling lempar tanggung jawab.

Untuk daerah rawan banjir, akan terjadi di tujuh sungai besar di Jatim. Dua sungai manajemennya di pemerintah pusat yakni Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo.

Sedangkan lima sungai manajemennya berada di provinsi.

“Untuk sungai yang menjadi kewenangan provinsi seperti Kali Lamong, Sungai Kemuning di Sampang,” katanya.

Sementara itu, daerah yang mulai melakukan antisipasi banjir dan longsor adalah Kabupaten Jombang. Sebuah tenda berwarna oranye berdiri di ruang terbuka hijau Kecamatan

Mojoagung, sejak Kamis 17 Desember. BPBD membangun tenda tersebut lantaran Kecamat­an Mojoagung kerap banjir di saat hujan turun setiap tahun.

“Posko ini sebenarnya mulai aktif sejak 10 Desember lalu. Tugas tim di posko yaitu memantau titik-titik rawan bencana banjir, longsor, dan puting beliung,” kata Ketua Tim Relawan Agus Irmawan.

Agus menjelaskan beberapa relawan menjalankan tugas selama 24 jam secara bergiliran di posko itu. Mereka berkoordinasi dengan BPBD Jombang untuk mengantisipasi dan menangani laporan bencana banjir.

“Bukan hanya di pos, petugas juga berpatroli ke sejumlah titik yang berpotensi terkena bencana. Misal pinggir sungai,” ungkap Agus. Posko juga menyiagakan sejumlah peralatan untuk pe­nanganan bencana.

Misal perahu evakuasi dan baju pelampung.

Pohon Tumbang Sementara itu lima kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan di antaranya Kecamatan Bangil, Rembang, Beji, Gempol dan Pandaan, Senin (21/12) sore dihajar angin puting beliung.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun hajaran angin tersebut membuat sejumlah pohon bertumbangan serta menimpa kabel-kabel lis-

trik hingga putus.

“Hingga petang ini (kemarin petang, red) kami masih menunggu data yang masuk, terutama untuk bangunan yang rusak akibat puting beliung itu.

Saat ini data yang masuk hanya pohon-pohon yang tumbang saja,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Bhakti Jati Permana kepada sejumlah wartawan, Senin (21/12) petang.

Menurutnya, dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun, pohon-pohon di lima kecamatan tersebut bertumbangan dan me­nimpa tiang-tiang listrik.

“Kami kesulitan berkomunikasi dengan petugas yang ada di lapangan, mengingat kondisinya saat ini listrik padam,” jelas Bhakti Jati Permana.

Tak hanya itu, pohon yang bertumbangan juga menimpa rel kereta api serta akses jalan di desa-desa. Untuk pohon yang menimpa rel terjadi di Kecamatan Beji, sedangkan yang menimpa jalan-jalan desa terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Gempol. “Untuk pohon tumbang yang menutup rel KA di Beji langsung kami evakuasi dengan menggergaji, saat ini evakuasinya selesai. Sementara, saat ini petugas bersama warga tengah mengevakuasi pohonpohon yang menutup jalan-jalan desa di Kecamatan Gempol,” kata Bhakti Jati Permana. n iib, hil

Dinilai Berhasil Tata Transportasi, Jatim Raih WTN Kencana l Sambungan hal 1

Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT menjelaskan penghargaan WTN Kencana ini menjadi indikasi keberhasilan Jatim dalam menata dan membangun transportasi.

Beberapa pembangunan transportasi sepanjang 2015 yang dilakukan Pemprov Jatim di antaranya adalah Pelabuhan Probolinggo (New Tanjung Tembaga) yang menjadi satu-satunya pelabuhan nasional yang pengelolaannya diserahkan ke Pemprov Jatim melalui BUMD. “Pelabuhan Probolinggo ini menjadi pilot project karena Jatim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi kepercayaan untuk mengelola pelabuhan nasional oleh pusat,” katanya dikonfirmasi saat masih berada di Lamongan, Senin (21/12).

Keberadaan Pelabuhan Probolinggo ini sangat vital bagi aktivitas ekonomi karena selain mengurangi disparitas wilayah juga efektif menekan biaya transportasi. Barang-barang dari Pasuruan, Probolinggo dan sekitarnya sekarang tidak perlu

ke Pelabuhan Tanjung Perak, tapi cukup dikirim melalui Pelabuhan Probolinggo. Ini bisa memangkas biaya pengiriman barang. “Jika biaya pengiriman bisa ditekan, harga barang ke konsumen bisa lebih kompetitif terutama saat menghadapi MEA. Keberadaan pelabuhan ini juga menyentuh masyarakat, karena penataan transportasi memang menjadi urat nadi perekonomian suatu daerah,” katanya.

Selain pemberian kewenangan pengelolaan New Tanjung Tembaga, Pemprov Jatim juga menjadi satu-satunya provinsi yang dipercaya untuk mengelola bandara kelas III, yakni Bandara Abdulrachman Saleh di Malang. “Ini semua kebanggaan bagi Pemprov Jatim karena dipercaya pusat untuk mengelolanya,” ungkap Wahid.

Terkait WTN, Penjabat (Pj) Bupati Lamongan ini menjelaskan jumlah peserta kabupaten/ kota di Jatim yang mengikuti kegiatan penghargaan WTN 2015 sebanyak 31 kabupaten/ kota. Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II oleh Panitia Provinsi dan Panitia Tingkat Nasional jumlah peserta yang lolos sebanyak 27 kabupaten/

kota.

Kabupaten/kota peserta WTN 2015, tetapi tidak lolos tahap II yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kabupaten/ kota yang tidak mengikuti penilaian WTN 2015 di antaranya Kota Madiun (telah mencapai WTN Kencana pada 2014 dan pada 2015 tidak mengikuti penilaian WTN), Kabupaten Madiun (tidak pernah ikut WTN), Kota Batu (tidak pernah ikut WTN), Kabupaten Bangkalan (tidak pernah ikut WTN), Kabupaten Sampang (pernah ikut WTN pada 2012), Kabupaten Pamekasan (pernah ikut WTN pada 2012) dan Kabupaten Sumenep (tidak pernah ikut WTN).

Penghargaan WTN merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan. Termasuk penyediaan sarana prasarana, fasilitas pelayanan umum, ke­tertiban transportasi kota hingga penataan parkir. n tis

Ratusan KSP di Nganjuk Beroperasi Mirip Bank l Sambungan hal 1

nyimpang, sementara praktik rentenir lebih mendominasi.

“Sesuai UU Perkoperasian, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan,” terang Ketua LSM Komite Independen Peduli Rakyat (KIPER) Aris Mujiono SH, Senin (21/12).

Pelanggaran yang paling mencolok dilakukan oleh KSP yang beroperasi di Nganjuk , kata Aris Mujiono, adalah praktik gadai atau lebih mirip perbankan bahkan dengan bunga pinjaman yang mencapai hampir tiga persen per bulan. Di mana para nasabah wajib memberikan jaminan untuk pinjaman yang diajukan, selain itu nasabah yang bersangkutan baru didaftar sebagai anggota koperasi saat meminjam uang. “Idealnya koperasi simpan pinjam adalah melayani para anggotanya, sementara praktik di lapangan bukan anggota juga dilayani.

Bahkan wajib memberikan jaminan berupa surat berharga

atau barang,” terang Aris Mujiono.

Karena itu, Aris Mujiono menyerahkan daftar koperasi yang berpraktik gadai atau perbankan ke Dinas Perindakoptamben untuk dilakukan evaluasi izin operasionalnya. Bahkan, Dinas Perindakoptamben dituntut untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap KSU yang menyimpang dan mencabut izinnya. “Ada KSU AR yang jelas-jelas melakukan praktik gadai, karena itu Dinas Perindakoptamben harus tegas melakukan tindakan agar masyarakat tidak dirugikan,” tandas Aris Mujiono.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Perindagkoptamben mengaku menyerahkan penindakan koperasi yang melanggar aturan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini karena akan diberlakukannya UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang rencananya berlaku mulai 8 Januari 2016.

“Saat ini pihak dinas hanya mengawasi dan memberi pembinaan terhadap lembaga koperasi yang menyalahi aturan,” ujar Kasi Koperasi Bambang mendampingi Kadis Perindagkoptamben Heny Rochtanti.

Lebih jauh Bambang mengatakan, sinyalemen koperasi yang melakukan praktik di luar kewenangannya, yakni melakukan penjualan kredit kepada nasabah yang bukan anggotanya, melakukan praktik gadai dan tidak memenuhi kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Sebelum adanya pemberlakukan UU No 1 Tahun 2013 tugas penindakan atas pelanggaran koperasi menjadi wewenang Dinas Perindakoptamben, namun sekarang sudah tidak bisa dilakukan lagi,” ujar Bambang.

Pemberlakukan UU No 1 Tahun 2013, menurut Bambang ada konsekuensi tambahan jika koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam harus mengajukan izin kepada OJK melalui perwakilan Kediri yang didahului dengan pengurusan Nomor Induk Koperasi (NIK). Namun, sejauh ini dari 600 koperasi yang aktif , baru sekitar 200 koperasi yang melakukan pengajuan NIK dan masih ada sekitar 400 koperasi yang masih diproses.

“Ini menjadi tanggungjawab kami untuk melakukan penyuluhan agar semua koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam mengurus NIK,” pungkas Bambang. n ris

Mahasiswa UPN Protes Keringanan UKT l Sambungan hal 1

ke-43 berkas yang diserahkan tak kunjung di­respon. “Kami bahkan sempat diancam DO (Drop Out) saat menyampaikan berkas permohonan keringanan UKT untuk 43 mahasiswa tidak mampu itu,” tutur Humas Paguyuban Mahasiswa UPN Charis Subarca.

Ancaman itu dilontarkan kampus lantaran paguyubannya dianggap tidak memiliki izin advokasi. Padahal kenyataannya, para mahasiswa tidak mampu ini ditetapkan mulai dari golong­ an 4 ke atas. Biaya UKT yang harus dibayar mulai dari Rp 4 juta-an per semester.

Selain penetapan UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.

Sistem penetapan uang Ikatan Orangtua Mahasiswa (IKOMA) juga diprotes. “Kami meminta transparansi penetapan UKT serta penggunaan uang IKOMA. Di kampus lain mahasiswa juga dilibatkan dalam verifikasi UKT,” ungkapnya.

Charis menjelaskan, akan menempuh jalur hukum jika masih ada penarikan yang tidak transparan karena terindikasi pungutan liar.

Ilmia Rizki, merupakan salah satu mahasiswa yang mengajukan keringanan biaya UKT. Ilmia mendapat UKT sebesar Rp 5 juta. “Orangtua saya pegawai di pabrik, gajinya cuma Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan kakak saya juga kuliah,” tuturnya.

Diapun pernah bertemu dengan Wakil Rektor 3, tetapi Aulia diminta untuk menunggu hingga semester 2. Baru bisa diurus keringanan biayanya.

Sementara Rezky Ramadhan, mahasiswa prodi Teknik Kimia FTI, telah berhasil menurunkan UKT-nya setelah membawa surat keterangan keluarga miskin dan mendatangkan kedua orangtuanya langsung. “Bapak saya honorer, kadang dapat gaji dan UKT saya sekitar Rp 4 jutaan. Keluarga lalu keberatan dan mengirimkan surat gakin,” aku dia.

Surat gakin itu semula ditolak. Tapi usaha itu berhasil ketika orangtuanya yang di Gresik menemui pihak kampus.

Sayangnya, permasalahan kembali muncul saat pertemuan IKOMA hanya mengundang perwakilan orangtua dan me­ netapkan iuran wajib sebesar Rp 500.000. “Orangtua yang diundang cuma perwakilan kelompok maba dan yang berdomisili di Surabaya. Sedangkan orangtua saya tidak, tapi iuran sebesar itu, setengah dari UKT saya. Tanpa ada penjelasan alokasi dananya,” tuturnya.

Kepala Biro Kerjasama dan Kemahasiswaan Didik Utomo menjelaskan, penetap­an UKT sudah se­suai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini ada 60 berkas mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT. Berkas ini akan diproses sekitar 2 sampai 3 bulan. “Tahapannya saat ini memverifikasi kembali dengan peninjauan kembali ke lapangan. Melihat konsidi mahasiswa secara langsung.

Sejak masuk hingga sekarang,” tuturnya.

Kondisi UKT bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapang­ an. Apabila mendapatkan keringanan, maka UKT yang telah dibayarkan di semester satu akan diakumulasikan ke semester baru. Sehingga mahasiswa tinggal membayar kekurangan UKT dengan nomimal yang diperbarui semester 2.

“Penetapan awal sudah ada rambu-rambunya, ketemunya indeks dari beberapa. Sebulan ini akan ada kejelasan, apakah ada penurunan dan ketetapan untuk UKT 60 mahasiswa ini,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait IKOMA, pihak universitas tidak memberikan ketetapan tarikan iuran ataupun permintaan bantuan. Ditegaskannya, IKOMA murni dari inisiatif kekeluargaan orangtua mahasiswa sejak UPN masih berstatus perguruan tinggi swasta.

Namun, tahun depan rektor UPN akan membubarkan IKOMA. “Tahun depan sistem di UPN sudah murni PTN, kalau sekarang masih transisi. Kalau dengan status PTN, IKOMA akan ditiadakan, karena pendanaan murni dari pemerintah,” ungkapnya. n tam

Polresta Atensi 37 Gereja, Satpol PP Sisir Rumah Kos l Sambungan hal 1

ja, Senin (21/12) kemarin.

Ke-37 gereja itu berada di enam wilayah Kecamatan, dua di wilayah Kota Mojokerto dan empat masuk wilayah Kabupaten Mojokerto. “325 petugas kepolisian sudah saya siapkan untuk mengamankan gereja pada misa Natal dan Tahun Baru 2016 nanti,” tambah Nyoman.

Intensitas penjagaan gereja itu diakui Nyoman setelah ada informasi bahwa terduga teroris yang ditangkap itu berencana meledakkan bom di wilayah Mojokerto. “Apalagi pada 2000 lalu ada tiga gereja di Kota Mojokerto yang menjadi sasaran pengeboman,” imbuhnya.

Selain aparat kepolisian, Pemkot Mojokerto juga tidak mau kecolongan. Melalui Satpol PP, pemkot meningkatkan patroli penyisiran rumah kos dan pemantauan pendatang baru.

“Patroli dan pemantauan rumah kos kita tingkatkan. Petugas Satpol PP aktif memantau asal-usul penghuni rumah kos,” papar Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Mashudi.

Kawasan rumah kos yang dilakukan pemantaun di antaranya yang berada di kawasan Kelurahan Meri, Kranggan, Gunung Gedangan, Miji dan Surodinawan.

“Bekerjasama dengan RT dan RW, Satpol PP melakukan pemantauan. Kita tidak ingin kecolongan masuknya pendatang yang berpotensi sebagai teroris,” tambah Mashudi lagi.

Wali Kota Mojokerto sebelumnya juga memerintahkan aparat pemerintah mulai paling bawah agar melakukan deteksi dini pendatang baru. Melalui aparat RT dan RW diharapkan aktif dalam membangun komunikasi dengan warganya.

“Karena RT dan RW itu yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau ada yang dirasa janggal bisa dilaporkan melalui lurah hingga camat,” terang Wali Kota Mojokerto melalui Kabag Humas Heryana Dodik Murtono.

Sebelumnya Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap tiga orang terduga teroris yang diduga jaringan ISIS di sebuah

rumah terapi di Jalan Empunala Nomor 78, Lingkungan Balongcok RT3 RW 2 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Sabtu (19/12).

Ketiga terduga teroris diamankan di Mapolda Jatim. Ketiganya yakni Bravo alias Karto alias Amin alias Mochammad Choirul Anam, disebut-sebut sebagai bos pabrik senjata, warga Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Teguh alias Basuki, warga Dusun Sambiroto RT 3 RW 04, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dan Indraji Idam Wijaya alias Imran, terapis warga Dusun Notog, Desa/Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dalam penggerebekan tersebut juga diamankan tiga unit motor yang disinyair milik ketiga terduga teroris tersebut.

Selain itu juga ditemukan buku pintar Mujahidin yang diduga sebagai panduan aksi teroris.

Gubernur Jatim Dr H Soe­ karwo mengimbau agar warga Jatim terus waspada terhadap gerak-gerik orang asing yang ada di lingkungan sekitarnya.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Soekarwo dalam menyikapi tertangkapnya terduga teroris di Mojokerto oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

“Kalau ada orang asing, baik asing pakaiannya, asing perilaku dan tingkah lakunya segera melaporkan ke aparat setempat,” kata Pakde Karwo, panggilan karibnya ditemui usai rapat paripurna laporan Dapil I-XI terhadap hasil reses III 2015 di Gedung DPRD Jatim, Senin (21/12) kemarin.

Pakde Karwo menjelaskan, tidak hanya Polri dan TNI, melainkan masyarakat diajak untuk terus memantau kemungkinan munculnya terduga teroris di wilayahnya. Misalkan, Banser (Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama), Pemuda Muhammadiyah, Pemuda NU, Pemuda Kristen Katolik. “Kita bicara terus dengan Kapolda Jawa Timur untuk mengontrol tiap rumah di sekitar wilayah mereka untuk meminimalisir kemungkinan munculnya terduga teroris,” pungkasnya. n kar, geh

Hindari Kemacetan, Sibuk Siapkan Lahan Parkir l Sambungan hal 1

Sarangan Kuswinardi, telah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya menambah ketersediaan lahan parkir agar tidak terjadi kemacetan.

“Guna menambah lahan

parkir, kami akan memanfaatkan lahan warga yang kosong untuk disewa sebagai tempat parkir. Sistem parkir ini harus diatur saat masa puncak kunjungan seperti akhir tahun dan lebaran, agar tidak menimbulkan kemacetan,” kata Kuswinardi.

Ia menambahkan, untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan, pihaknya akan mengadakan sejumlah kegiatan. Di antaranya panggung hiburan dan pesta kembang api saat malam pergantian tahun 2015 ke 2016.

Data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat, target kunjungan wisatawan di objek wisata Telaga Sarangan pada 2015 mencapai 700.000 orang dengan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata sebe-

sar Rp 6 miliar lebih.

Pihaknya optimistis dapat memenuhi target tersebut dengan memanfaatkan masa puncak kunjungan ke objek wisata Telaga Sarangan yang terjadi saat liburan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. *

12

Selasa Kliwon, 22 DESEMBER 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Datang ke Jatim, Langsung Klik www.eastjava.com Berwisata sangatlah dibutuhkan setiap orang ketika sudah jenuh dengan aktivitas seharian yang padat bersekolah. Jika ingin berwisata, maka datanglah berkunjung ke Jawa Timur jawaban yang tepat. Hal ini mengingat banyaknya destinasi objek wisata yang ada di Jatim.

S

ebelum berkunjung ke objek wisata yang akan dituju, wisatawan hendaknya meli hat terlebih dulu kondisi dan situasi yang ada di objek wisata. Cukup mudah saja, wisatawan bisa langsung memanfaatkan digital marketing kepariwisataan yang telah dilaunching Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Cukup klik saja website resmi Jawa Timur yaitu www.eastjava.com atau bisa juga melalui media sosial berupa (facebook, twitter, instagram, youtube). Bahkan, website itu juga bisa berupa mobile application seperti android, iOS, windows 8 dan windows phone.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto Msi mengatakan, Pemprov Jatim sedang menggenjot promosi pariwisata melalui digital marketing.

Paling lambat awal 2016, seluruh daerah di Jatim sudah memiliki website masing-masing berisi informasi wisata. “Targetnya, paling lambat awal 2016, seluruh kabupaten/kota sudah punya website masing-masing dan sudah termuat di eastjava.com,” kata Jarianto.

Tidak hanya itu, pada oktober ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim mengembangkan sistem informasi melalui SMS untuk semua wisatawan di kawasan Bandara Juanda. “Begitu turun dari pesawat, langsung dapat SMS, isinya mengenai potensi wisata di Jawa Timur,” katanya.

SMS tersebut akan memuat informasi yang sudah ada di eastjava.com. Karena itu, dia berharap, setiap Kabupaten/Kota di Jatim melengkapi data-data pariwisatanya. Selain website dan SMS, Disbudpar Jatim juga menempatkan sistem informasi digital berupa layar touchscreen yang memuat informasi pariwisata di eastjava.com, tepatnya dilokasi Tourist Information Center di pintu masuk kedatangan Bandara Juanda.

“Sistem informasi digital itu sudah ada di Bandara Internasional Juanda, sehingga wisatawan yang turun bisa langsung mendapatkan informasi. Nanti juga bisa ditempatkan di Kementerian Pariwisata, pokoknya kita yang mengawali,” katanya. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah perbaikan data informasi setiap pariwisata yang ada. “Data harus diupdate sesuai dengan kondisi yang ada.

Jangan sampai, wisatawan datang namun tidak sesuai yang diinformasikan,” katanya.

Jarianto juga mengatakan, bahwa pengembangan digital marketing ini dilakukan oleh Pemprov tanpa biaya. Untuk pembuatan website masing-masing daerah, sudah ada dana CSR dari PT Mahoni Global Jakarta yang bergerak di bidang teknologi informasi.

Dikatakannya, Jatim memiliki 772 lokasi

Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi saat melaunching www.eastjava.com.

Perlu Ada Kerjasama PHRI, Disbudpar Jatim, dan Eastjava.com

Salah satu wisatawan yang mencoba melihat informasi interaktif yang tersaji pada kios eastjava.com.

pariwisata, diharapkan dengan mengolah pariwisata menjadi lebih baik, maka menjadikan pariwisata Jatim makin tinggi kunjungan wisatanya. Keberadaan digitalisasi/website, maka jangkauan sangat luar biasa dan informasi lebih cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Sekedar diketahui, Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim telah mencanangkan Digital Marketing Kepariwisataan yaitu

Jika ingin melihat wisata di Jawa Timur, wisatawan yang datang dari pintu kedatangan Terminal II bandara Juanda bisa langsung menuju tempat TIC (Tourist Informations Centre).

Konsep digital marketing kepariwisataan www.eastjava.com secara online yang dikembangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim juga mendapatkan apresiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim.

Ketua PHRI Jatim, M Soleh mengatakan, keberadan digital marketing kepariwisataan tersebut akan turut memperluas pasar yang sebelumnya hanya domestik oriented menjadi international oriented. “Websitenya juga nampak representatif dan menarik desainnya. Harapannya, website itu juga bisa menarik para pengusaha hotel kerjasama dengan eastjava.com,” katanya.

Dikatakannya, saat ini sudah ada beberapa pengusaha hotelan di Jatim turut masuk dalam eastjava.com untuk promosi iklannya. “Namun kedepan, diharapkan eastjava.com juga bisa bergabung dengan booking online perhotelan yang sudah ada. Sebab Sekarang trennya, langsung ke booking online seperti Traveloka dan lainnya,” ujarnya.

Dampak kenaikan okupansi perhotelan dari eastjava.com, lanjut Soleh, tentunya

turut berpengaruh. “Secara tidak langsung memang berpengaruh, biasanya website perhotelan dalam pencarian di google bisa menjadi urutan pertama, hal ini bisa juga terbantu dengan eastjava.com,” katanya.

Soleh juga mengingatkan, update konten dan data harus selalu dilakukan pihak pengelola website dengan bekerjasama dengan pengelola industri kepariwisataan. “Jika calender of event sudah lewat, namun masih juga terpasang. Kondisi seperti itu pastinya akan mempengaruhi pelayanan juga,” ujarnya.

Harapannya dari PHRI, lanjutnya, kerjasama harus tetap dilakukan bersama Disbudpar Jatim dan eastjava.com, salah satunya membuat penandatangan kesepakatan bersama (MoU). “Misalkan saja, anggota PHRI mendapatkan harga spesial ketika bergabung di eastjava.com, atau mendapatkan space (ruang, red) secara gratis untuk menempatkan logo PHRI. Meskipun eastjava.com bentuknya komersil, namun setidaknya bisa mengutamakan layanan pariwisata untuk masyarakat,” katanya. Q rac*

www.eastjava.com pada tanggal 28 Maret 2015 yang dilaunching Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum. Sebelumnya, Gubernur Jatim mengatakan pelaksanaan Digital Marketing Kepariwisataan sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan program digital seperti e-Promotion ini untuk mendukung kegiatan promosi masa kini. Program Digital Marketing Pariwisata untuk tingkat provinsi adalah yang pertama di Indonesia.

Bahkan, Gubernur mengharapkan dan menghimbau agar segenap masyarakat di Jawa Timur yang tersebar di 38 kabupaten& kota mendukung program ini dan ikut berperan aktif mensukseskan program Digital Marketing Pariwisata Jawa Timur ini.

Mengingat jika program ini sukses maka akan terjadi peningkatan bisnis yang sangat pesat karena memberi multiplier efek di industri pariwisata sehingga bisa dinikmati oleh banyak penduduk di Jawa Timur, mulai dari pengusaha hotel, rumah makan, pengusaha kerajinan, dan sebagainya. Program yang sangat bagus dikatakan Gubernur memang selayaknya didukung dan diikuti oleh propinsipropinsi lain di Indonesia, sehingga target pemerintah untuk mendatangkan 20 juta wisatawan asing di tahun 2019 akan tercapai, dengan begitu devisa yang masuk ke Indonesia akan meningkat dan berguna bagi pembangunan negara Indonesia. Q rac*

Eastjava.com, Cara Murah Promosikan Destinasi Wisata Eastjava.com merupakan cara yang paling murah untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata di Jawa Timur, dengan konsep yang atraktif dan elegan. Website ini, bisa sebagai media informasi untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara bisa lebih tahu ragam wisata di Jawa Timur. Website yang notabennya berbahasa inggris ini ternyata menyediakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan juga bisa menerjemahkan ke bahasa asing lainnya dengan dilengkapi aplikasi google translate di dalamnya.

Ginting Satyana, direktur PT Mahoni Global mengatakan, layanan interaktif seperti kios Pariwisata yang memberikan layanan informasi interaktif. “Saat ini terpasang di Terminal 2 Kedatangan Bandara Juanda, namun diharapkan ke depan juga bisa dipasang di ruang tunggu Gubernur, atau Bupati/Walikota juga di hotel berbintang,” katanya. Upaya adanya digital marketing kepariwisataan ini, lanjutnya, untuk mere-

Layanan Kios Pariwisata berupa layanan interaktif berupa layar touchscreen yang memuat informasi pariwisata di Jatim.

Wisatawan Mulai Manfaatkan Layanan Kios Pariwisata di Bandara Juanda Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi ketika mencoba aplikasi www.eastjava.com di smartphone.

alisasikan target kunjungan wisatawan asing sebesar 20 juta orang ke Indonesia.

Dimana diharapkan Jatim memberikan kontribusi besar karena mempunyai 728

Kadisbudpar Jatim ketika dalam kesempatan membuka bimtek Digital Marketing Pariwisata.

destinasi wisata unggulan.

Dari data yang diperoleh sepanjang tahun mencapai 9,5 juta orang. Di 2019 nanti, selain kunjungan wisatawan asing yang diprioritaskan, dihsrapkan menyedot tak kurang dari 275 juta orang wisatawan domestik.

Ginting juga mengatakan, pihaknya bangga bisa bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Timur & PT Telkom untuk memajukan Pariwisata Jawa Timur. Apalagi eastjava.com dibangun sejak tahun 1998 dan akhirnya mendapatkan dukungan dan kini banyak pengunjung yang melihat website tersebut. “Website eastjava.com saat ini sudah mencapai di atas 12 ribu halaman, 2000 foto obyek pariwisata, 40 peta pariwisata yang dibuat sendiri oleh team Mahoni, serta mempunyai koleksi sampai 1000 clip video pariwisata jatim di youtube.com, jumlah halaman web akan kami tambah terus dan kami tetap update,” katanya. Q rac*

Layanan Kios Pariwisata berupa layanan interaktif berupa layar touchscreen yang memuat informasi pariwisata di Jatim, tepatnya dilokasi Tourist Information Center di pintu masuk Kedatangan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda mulai dimanfaatkan wisatawan.

Petugas TIC, Niluh mengatakan, wisatawan asing sudah mulai memanfaatkan layar infomasi kepariwisataan. “Kebanyakan mereka memanfaatkan informasi ini ketika menunggu ada yang menjemput atau memang mereka ingin mengetahui wisata yang ada di Jatim,” katanya. Dikatakannya, wisatawan asing yang datang dan meminta informasi mengenai kepariwisataan di Jatim itu, rata-rata mereka tertarik dan ingin berkunjung ke wisata alam seperti Gunung Bromo dan Gunung Ijen.

“Ketika mereka meminta informasi mengenai Gunung Bromo, kami tetap berikan informasi meskipun saat ini masih ada peringatan mengenai kunjungan wisata ke Bromo. Mereka (wisatawan asing,red) malah senang bisa melihat hal seperti itu (erupsi gunung). Bahkan, kami juga memberikan peringatan ketika mereka ingin berkunjung ke sana,” paparnya.

Untuk bulan Desember ini, lanjut Niluh, wisatawan asing yang berkunjung melalui pintu kedatangan Bandara Internasional Juanda tidak menunjukkan peningkatan. “Justru condong agak menurun, mungkin saja dikarenakan mereka kembali ke negara asalnya mengingat tak lama lagi ada perayaan natal dan tahun baru untuk berkumpul dengan keluarganya,” katanya. Rata-rata, lanjutnya, dari pantauannya wisatawan asing yang banyak berkunjung ke Jatim yaitu pada bulan Agustus. “Rata-rata banyak sekali wisatawan asing yang saat itu meminta informasi kepariwisataan mengenai Jatim pada kami,” ujarnya.

Dikatakannya pula, kalau TIC saat ini yang ada di pintu masuk Bandara Internasional Juanda masih tergolong baru. “Penempatan TIC mulai per Agustus lalu. Sebelumnya TIC beserta sistem informasi digital berupa layar touchscreen yang memuat informasi pariwisata itu ditaruh diluar, sehingga banyak tangan jahil dan cepat menjadi rusak. Namun, kalau ditempatkan yang baru ini, tidak banyak kejahilan sebab alat juga dibawah pengawasan petugas,” ujarnya. Q rac*