Binder21jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Pengusaha dari Singapura itu berjanji akan memfasilitasi di bidang perdagangan, seperti proses produksi, pengelolaan, proses pemberian hak merek, hingga membantu agar produk kita nanti laku terjual di negaranya,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinkop dan UMKM Kabupaten Malang Sukowiyono

Kamis Kliwon, 21 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

21 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Memberikan Kuliah Umum di Kampus Universitas Adibuana Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Menteri Agraria Serahkan Sertifikat Korban Lumpur Sidoarjo, Bhirawa Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional ) Jatim dan Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo betul-betul memenuhi janjinya untuk menuntaskan sebanyak 493 sertifikat warga korban lumpur yang tersisa di Perumahan KNV (Kahuripan Nirwana

Village) Sidoarjo.

Proses penyerahannya dilakukan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Direktur Lapindo Brantas Tri Setya Sutisna, Kepala Kanwil BPN Jatim Muchtar Deluma SH, MM, Pj Bupati Sidoarjo Drs Ec Jonathan Judianto

M MT serta Bupati Sidoarjo terpilih Saiful Ilah di Kantor Lapindo Brantas Perum KNV Desa Jati Sidoarjo, Rabu (20/1) siang.

Usai penyerahan Menteri Ferry Mursyidan Baldan mengatakan kalau pihaknya bersama jajarannya ber-

achmad suprayogi/bhirawa

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan sertifikat kepada warga korban lumpur, Rabu (20/1).

 ke halaman 11

Wisata Pantai di Tulungagung Diintegrasikan ke JLS Tulungagung, Bhirawa Kendati belum selesai sepenuhnya, Jalur Lintas Selatan (JLS) di Tulungagung mulai diminati warga setempat untuk dikunjungi. Bahkan rencana ke depan seluruh tempat wisata di pantai selatan Tulungagung akan diintegrasikan ke JLS. Anggota DPRD Tulungagung Suprapto SPt, MMA mengungkapkan sudah ada rencana untuk membuat RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) yang di dalamnya terkait integrasi antara JLS dan tempat wisata pantai selatan. “Kami dari DPRD sudah melakukan inventarisasi. Kemarin kami melakukan kunjungan lapangan bersama SKPD terkait ke JLS yang berada di Kecamatan Besuki. Hasilnya cukup memuaskan,” ujarnya, Rabu (20/1).

Menurut dia, pembangunan JLS di Kecamatan Besuki yang bakal menghubungkan Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek di jalur selatan tersebut sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

“JLS dari Desa Besuki ke Desa Keboireng dekat Pantai Klatak jalannya sudah mulus. Sudah banyak masyarakat di sekitar JLS itu yang me-

 ke halaman 11

Dishub Jatim Usul Pengelolaannya Tetap Diberikan Daerah Jembatan Timbang dan Terminal Tipe A Ditarik Pusat

wiwieko/bhirawa

Perahu-perahu nelayan dan keramba di birunya laut Pantai Bayam Kecamatan Besuki Tulungagung. Keindahannya bisa dilihat dari JLS.

Harga Daging Sapi di Sumenep Capai Rp 125 Ribu per Kg Sumenep, Bhirawa Harga daging sapi di pasar tradisional Anom Baru Sumenep sejak awal Januari 2016 terus merangkak naik. Minggu pertama mencapai Rp 110 ribu per kilogram, minggu kedua naik lagi hingga Rp 120 ribu dan sekarang mencapai Rp 125 ribu per kg. Diperkirakan harga akan terus merangkak naik seiring diterapkannya peraturan pemerintah terkait dengan PPN 10 persen bagi barang impor yang mulai berlaku pada 19 Januari 2016.

Kabid Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Pemkab Sumenep R Heni Yulianto mengatakan, naiknya harga daging sapi di pasaran itu terjadi sejak awal Januari. “Minggu pertama bulan Januari masih Rp 110 ribu per kilogramnya, minggu kedua Rp 120 ribu dan sekarang naik mencapai Rp 125 ribu

Pemprov, Bhirawa Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT mengusulkan agar pengelolaan jembatan timbang (JT) dan terminal tipe A tetap diberikan daerah. Usulan ini dimunculkan terkait adanya rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menarik semua kewenangan JT yang sebelumnya di provinsi dan terminal tipe A yang dikelola kabupaten/ kota ditarik ke pusat.

“Kita sekarang sedang melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait seiring menguatnya rencana penarikan jembatan timbang dan terminal tipe A ke pusat.

Kita mengusulkan bila me-

mungkinkan kewenangan tetap di Kemenhub, tapi pengelolaannya tetap diserahkan ke daerah,” kata Wahid, Rabu (20/1).

TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG TIPE A DI JATIM No Daerah

Nama Terminal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bangkalan Ketapang Tawang Alun Tamanan Minak Koncar Purboyo Arjosari Kertonegoro

Bangkalan Banyuwangi Jember Kota Kediri Lumajang Madiun Kota Malang Ngawi

 ke halaman 11

Sekolah Dapat Perpanjang Akreditasi Cuma-cuma Sikapi Polemik Kuota SNMPTN

 ke halaman 11

Suka Wisata Air Panas NTT itu KURANG lebih satu mendapat bulan lamanya sejak sambutan bertugas sebahangat gai pimpinan dari para di lingkunkaryawan gan Rumah yang berTahanan Negara kantor (Rutan) Situdi Jalan bondo, sosok Eka Akhmad Priyatna banyak Jakfar Simelakukan getubondo itu. brakan baru, Penataan ini baik secara diakui Eka seinternal bagai sesuatu maupun eksternal.  ke Tak herhalaman 11 an, pria y a n g sebelumnya m e n j a b a t sebagai Kepala Lapas L e m Eka Priyatna BcIp, SSos, MSi batak

Sentil..  Wali Kota Ancam Pecat PNS yang Terbukti Lakukan Pungli  Warga dengan senang hati menunggu bukti itu  Tebang Pohon Sembarangan Dewan Ancam Polisikan Kantor LH  Bukan sembarangan, tapi sesuai pesanan pengusaha reklame  Eks Kantor SKPD Bisa Dimanfaatkan Masyarakat  Dibangun dari uang rakyat, harus bermanfaat untuk rakyat

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Kepala SMK PGRI 4 Kota Blitar mendapat surat perpanjangan dari Kepala BAP S/M setelah statusnya mati sejak 2014 lalu, Rabu (20/1).

BAP S/M Jatim, Bhirawa Kabar gembira bagi sekolah-sekolah yang status akreditasinya telah mati dan belum mendapat jatah reakreditasi. Sekolah bisa mengajukan kembali perpanjangan secara cuma-cuma.

Ini setelah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melonggarkan ketentuan perpanjangan yang semula hanya satu kali menjadi dua kali.

Disampaikan Ketua BAP S/M Jatim Prof Dr Roesminingsih, sekolah yang sudah pernah mengajukan perpanjangan masa akredi-

 ke halaman 11

Dindik Jamin Tak Ada Penyelewengan SMK Mini Tahun Ini, 100 Lembaga Baru Siap Didirikan

Dindik Jatim, Bhirawa Program hibah SMK Mini yang telah dimulai sejak 2014 lalu dipastikan akan terus berlanjut hingga 2017 mendatang. Ini lantaran evaluasi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terhadap pelaksanaan SMK Mini ber-

 ke halaman 11 Dr Saiful Rachman

Gerindra Pastikan Usung Gus Ipul Calon Gubernur Pemprov, Bhirawa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jatim memastikan mengusung Drs H Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur provinsi Jatim pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung 2018 mendatang.

“Kami sudah menemukan kesepakatan dan memiliki pandangan sama sehingga Gerindra memilih Saifullah Yusuf,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Jatim Soepriyatno, Rabu (20/1).

Selain itu, pihaknya bahkan mengaku sudah memiliki kesepahaman dengan Partai Demokrat mengusung nama yang sama untuk memimpin Jatim periode 2019-2024. “Gerindra dan Demokrat Ja-

 ke halaman 11

Musim Durian Datang

Pedagang Pasuruan Populerkan Jalan KH Mukmin Jadi Destinasi Kuliner Siapa yang tidak suka durian. Si manis nan legit ini selalu ditunggu saat panennya. Memang sulit mencari saat tidak musim, tetapi bila sudah musim akan mengalir seperti banjir bah. Buahnya ada di tepitepi jalan. Soal harga sangat relatif tergantung tawar menawar. Itulah uniknya transaksi membeli durian.

Hadi Suyitno, Sidoarjo Kawasan Jalan KH Mukmin Sidoarjo kini telah berubah menjadi sentra penjualan durian. Transaksi durian di tempat ini bisa berlangsung pagi hingga jam 2 malam. Penjual yang umumnya pendatang dari Pasuruan secara alamiah mempromosikan Jl Mukmin yang sudah kesohor sebagai kawasan kuliner makanan.

Awalnya mereka hanya berjualan di trotoar Jl KH Mukmin, ada sekitar 3 sampai 4 stan duren yang nongkrong di atas mobil pikap. Saat itu memang mengganggu karena mobil pikapnya berada di badan jalan yang sangat sibuk.

Merintis usaha dengan cara berdagang durian di atas pikap ternyata mendatangkan hasil lumayan. Ini yang membuat pedagang Pasuruan tertarik membuka lapak di sepanjang Jl Mukmin.

Akhirnya ada cara berjualan lebih efektif dan tidak mengganggu badan jalan, yakni menyewa rumah warga setempat. Namun harga sewa rumah itu cukup mahal dengan tarif bervariasi Rp 3-7 juta/bulan.

Problem mahalnya sewa rumah itu

 ke halaman 11

hadi suyitno/bhirawa

Pedagang Pasuruan berjualan durian di sepanjang Jl KH Mukmin Sidoarjo, Rabu (20/1).

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 21 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Silaturahim Bersama Tokoh Masyarakat

trie diana/bhirawa

Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan, Letkol Inf Bangkit Rahmat Triwidodo MSi (HAN) MA bersilaturahmi dan mensosialisasikan bagaimana Mewujudkan Kampung Yang Aman, Nyaman Terbebas dari Narkoba, Kenakalan Remaja, Prostitusi, serta mengantisipasi terorisme dan Gafatar bertempat di Balai RW II Karangrejo VI, Kel Wonokromo. Sosialisasi yang digelar Rabu (20/1) kemarin, selain dihadiri tokoh masyarakat juga hadir Lurah Wonokromo, Harijanto, Ketua LKMK Wonokromo H Fauzi, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) juga mantan anggota DPRD Surabaya, HMS Waliji, Kasatgas Linmas Wonokromo dan tokoh agama.

Pemkot Duga Ada PNS Gabung Organisasi Radikal Surabaya, Bhirawa Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya saat ini sedang menyelidiki dugaan adanya sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya yang bergabung dengan ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Kemungkinan adanya oknum yang bergabung dengan kelompok radikal ini bukan tanpa alasan.

Kepala Bakesbanglinmas Kota Surabaya Sumarno menjelaskan, pada 2004 ada sejumlah PNS Pemkot Surabaya yang bergabung dengan kelompok Al-Qiya-

dah yang saat ini diduga berafiliasi dengan Gafatar.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan info soal itu. Tapi kalau pada 2004, ada sejumlah PNS

PANGGUNG BIROKRASI

Disinyalir Lobi Politik, Gus Ipul Hadir di Acara Pengukuhan Pengurus Hanura Jatim Surabaya, Bhirawa Kehadiran Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf dalam acara pengukuhan kepengurusan DPD Partai Hanura Jatim mengundang banyak pertanyaan.

Berbagai spekulasi pun bermunculan. jika kehadiran Gus Ipul—panggilan Saifullah Yusuf adalah upaya pendekatan atau lobi politik terkait pencalonan Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018 mendatang.

Apalagi, dalam pengukuhan kepengurusan DPD Hanura Jatim juga dihadiri Wiranto. Sehingga, dianggap momen yang pas bagi Gus Ipul untuk bisa mendapatkan dukungan dari Hanura.

Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo dianggap sosok yang pas untuk memperkenalkan Gus Ipul kepada seluruh pengurus dan kader Hanura Jatim. Sebab, Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai politik Q cty di Jatim.Q

Tingkatkan Ibadah, Koramil Benowo Pelopori Rehap Musala Surabaya, Bhirawa Motivasi dan pelopor ketauladanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pembinaan teritorial (Binter) yang dilakukan anggota Koramil 0830/06 Benowo Kodim 0830/Surabaya Utara yang diwujudkan pada kegiatan gotong royong rehap/perbaikan dan pembuatan jamban Mushola Makoramil Benowo yang digunakan ibadah oleh anggota Koramil dan masyarakat setempat, Rabu 20 Januari 2016.

Tujuan dilakukannya rehap/perbaikan Mushola tersebut untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, khusunya di lingkungan Makoramil Benowo yang memulai pada pembuatan jamban di Mushola tersebut.

Kegiatan pembuatan pengecoran tiang Mushola ini di secara gotong royong dan kerja Q bed bakti Babinsa secara bergiliran.Q

yang terlibat dalam gerakan AlQiyadah (yang kini diduga menjelma Gafatar),” katanya, Rabu (20/1).

Dia menegaskan, hingga saat ini pihaknya terus menggali informasi adanya keterlibatan PNS Pemkot Surabaya di Gafatar. Menurut dia, masukknya sejumlah PNS yang terlibat dalam Al-Qiyadah pada 2004 diketahui melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pemkot Surabaya.

“Melalui unit kecil itu mereka masuk dan mendekati para PNS. Ada sebagian yang tertarik dan

bergabung,” ungkapnya.

Ia mengatakan hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimasuki faham AlQiyadah pimpinan Mussadeq seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Cipta Karya, Dinas Sosial dan lainnya.

Al-Qiyadah yang memiliki keterkaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII) didirikan Mussadeq pada 2000 dan bubarkan pemerintah pada 2007. Sedangkan Gafatar yang diduga reinkarnasi dari Al Qiyadah didi-

rikan pada 14 Agustus 2011.

Secara fisik, lanjut dia, sangat sulit mengidentifikasi anggota Gafatar. Tapi, ciri-ciri saat mereka melaksanakan kegiatan formal dapat diketahui dengan seragam khas berwarna oranye disertai lambang Gafatar matahari terbit.

Menurut Soemarno, keberadaan Gafatar jelas-jelas ilegal karena tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian, sesuai aturan, ormas yang tidak terdaftar tidak mendapat pela-

yanan dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

Selain melakukan identifikasi terhadap oknum PNS Pemkot Surabaya, Pemkot sudah mengeluarkan surat edaran tertanggal 1 April 2015 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Yayuk Eko Agustin. Isinya, menekankan kepada seluruh camat dan lurah agar tidak memberikan fasilitas serta tidak melibatkan ormas Gafatar dalam kegiatan-kegiatan apa pun di Q geh lingkup Pemkot Surabaya.Q

Rawan Jebol, Dewan Minta Pemkot Proaktif di Proyek Tanggul Kali Lamong DPRD Surabaya, Bhirawa Baru beberapa bulan dinyatakan selesai, proyek pelaksanaan konstruksi tanggul Kali Lamong dan Pintu Air di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Surabaya dan Pintu Air milik BBWS dengan biaya APBN sudah terlihat miring, patah dan jebol.

Tiga proyek biaya nasional itu untuk mengantisipasi luapan banjir di wilayah Pakal dan sekitarnya, sebagai hasil koordinasi Pemkot Surabaya dengan provinsi Jatim dan pusat. Hasilnya realisasi proyek pembangunan konstruksi tanggul Kali Lamong dan Pintu Air di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Surabaya, yang lokasi di

perbatasan wilayah antara Surabaya dan Gresik.

Kondisi proyek yang menurutnya amburadul ini disampaikan Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya, dirinya mengaku prihatinan sekaligus kecewa terhadap hasil kinerja pihakpihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan tanggul Kali Lamong dan Pintu Air di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Surabaya.

“Pelaksanaannya selesai pada tanggal 10 Desember 2015, namun hanya di sisi sebelah kanan, sebelah kiri masih belum, dan fatalnya sudah mulai mengalami kerusakan dua minggu kemudian, bahkan di awal Januari lebih

kelihatan parah lagi, yakni terjadi kemiringan,” katanya.

Rabu (20/1).

Secara detil, Awey mengatakan jika pada minggu kedua Januari, kemiringannya semakin parah bahkan terjadi patahan di tiga titik pada struktur di posisi tanggul betonnya.

“Kami minta kepada Pemkot Surabaya yang dalam hal ini Dinas PU untuk segera berkoordinasi secepatnya dengan pihak BBWS, untuk dilakukan perbaikan, karena jika tidak, maka jika curah hujan tinggi dan air laut pasang, maka akibatnya akan lebih yakni jebolnya tanggul, dan dampaknya adalah warga Surabaya disekitar tanggul,” tandasnya.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan, Awey juga menyoroti konstruksi bangunan Pintu Air yang pelaksanaannya telah selesai dua tahun silam. Karena ternyata hanya terbangun dengan konstruksi pasangan bata merah yang diplester dengan campuran pasir dan semen.

“Setahu saya konstruksi tanggul air itu dengan cor beton dengan ketebalan tertentu, namun yang terbangun disana ternyata hanya pasangan bata yang dilapisi pasangan campuran semen dan pasir, maka wajar jika kondisinya sekarang sudah ambrol,” tambah politisi asal Partai Nasdem ini.

Awey menilai, meskipun pekerjaan ini menjadi bagian dari BBWS, namun kami sebagai anggota dewan Surabaya tetap meminta pemkot untuk segera berkoordinasi dengan BBWS, karena menurut hemat saya, kesalahan ini ada pada pelaksanaan, namun lebih kepada pengawasan dan perencanaan.

“Saya melihat, petugas rayon dilapangan serta konsultan pengawasnya tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, saya berharap kepala dinas PU tidak hanya sekedar menerima laporan yang sifatnya “Yes Men” saja, tetapi juga turut melakukan check list dilokasi,” pungQ gat kasnya.Q

Perbaiki Jaringan Layanan Publik, Pekerjakan Tenaga Asing Tak Berdokumen, Pemprov Kerjasama dengan Jerman Perusahaan Bakal Disanksi Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim bersama Jerman kini menjalin kerjasama khusus berupa program transformasi Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeif (GIZ).

Yakni berupa kerjasama pembenahan inovasi jaringan pelayanan publik.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiajid SH MM mengatakan, Pemprov Jatim mengucapkan terima kasih kepada Transformasi GIZ Jerman atas kepedulian kerjasama dengan Indonesia khususnya dari Jatim dalam upaya ikut membenahi pelayanan publik. Provinsi Jatim dalam kerjasamanya dengan Transpormasi GIZ telah membentuk jaringan inovasi pelayanan publik (JIPP).

“Jaringan inovasi pelayanan publik tersebut merupakan wadah dan forum yang keanggotaannya adalah semua pihak yang berminat dan berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik dan tidak terbatas hanya pada lingkungan pemerintah,” kata Setiadjit, saat menerima Tim Transformasi GIZ dari Jerman di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (20/1).

Adapun kegiatannya, yakni forum berbagi best practice dan penyebarluasan inovasi pelayanan publik, booatcamp/ pelatihan inovasi pelayanan publik, super-

vise pembuatan proposal inovasi pelayanan publik Jatim yang akan mengikuti kompetisi internasional.

Kemudian, membuat website JIPP ysng diintetegrasikan dengan website resmi Pemprov Jawa Timur dengan tujuan agar pemangku kepentingan baik pemerintah dan non pemerintash dapat berbagi dan saling belajar inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Penyedia layanan dapat meniru memodifikasi dan mengembangkan inovasi yang ada sesuai kebutuhan serta kondisi lokal di lapangan.

“Inovasi pelayanan publik merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai reformasi birokrasi, bukan hanya sebatas memperbaiki yang belum baik, tetapi bagaimana melakukan perubahan besar dan mendasar dalam paradigma serta tata kelola pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur,” tuturnya.

Direktur Program GIZ Trasformasi, Doriz Becker mengatakan, Transformasi GIZ merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jerman bertujuan mendorong terciptanya administrasi publik yang efektif, efiesien, akuntabel, Q iib dan berorientasi pada masyarakat.Q

Pemprov, Bhirawa Kembali Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur menegaskan bakal member sanksi pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tanpa disertai dokumen resmi.

Kadisnakertransduk Jatim, Sukardo, di Surabaya, Rabu (20/1) mengatakan, memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serbuan tenaga asing tidak mungkin bisa dihindari. Karena itu pihaknya meyakini pekerja asing ilegal di Jawa Timur tinggi, sebab di Surabaya saja tenaga kerja asing yang tinggal berkisar 2.000 orang, dengan 450 di antaranya sudah mendaftar ke Disnaker Surabaya.

Berbagai modus dilakukan agar tenaga asing dapat bekerja di dalam negeri, salah satunya dengan menyalah gunakan izin visa, maupun adanya perusahaan yang langsung merekrut tenaga asing tanpa melalui mekanisme yang benar.“Kalau memang melanggar ya dideportasi, kalau ada perusahaan yang melanggar akan dilaporkan ke Menaker, untuk kemudian izinnya di cabut, “ ujarnya.

Terkait hal itu, Sukardo mengaku segera melakukan pembatasan terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke Jawa Timur, salah satunya dengan cara menggandeng aparat kepolisian serta pihak imigrasi.

“Kita punya 200 petugas diterjunkan untuk mengawasi para tenaga kerja asing.” urainya.

Disnakertransduk Jatim mencatat hingga Agustus 2015, sebanyak 14 ribu tenaga kerja asing masuk ke Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kerja asing ilegal.

Paling banyak tenaga kerja asing berasal dari Cina dan Taiwan. Ada juga yang berasal dari negara-negara di Eropa, Jepang, serta Amerika.

“Umumnya, mereka bekerja di industri IT dan konstruksi dengan posisi Q rac menager ke atas,” terangnya.Q

Save Indonesia, Siswa Prihatinkan Mutu Siaran TV yang Tak Mendidik Mutu penyiaran televisi dinilai semakin tidak mendidik.

Bahkan cenderung menjerumuskan generasi muda untuk meniru tindak negatif. Kondisi ini tak urung memantik keprihatinan para pelajar di Surabaya dengan menggelar aksi turun jalan.

Aksi pelajar menyuarakan keprihatinan mutu siaran TV digelar gabungan 16 SMP Muhammadiyah se Surabaya bertajuk “Save Indonesia”. Dalam aksinya di depan patung Gubernur Suryo depan gedung negara Grahadi, Rabu (20/1), para pelajar mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki cabang di masing-masing provinsi tegas dalam menindak lembaga penyiaran yang jelasjelas menyiarkan materi yang tidak seharusnya.

Meski dalam situasi gerimis, para siswa tetap semangat menggelar aksi ber-

tema Save Indonesia itu.

Termasuk membentangkan poster bertuliskan pernyataan sikapnya. “Selamatkan Indonesia dari Pornoaksi dan Pornografi, KPI harus tegas menindak lembaga penyiaran adalah dua diantara yang dituliskan pada poster.

Selain menggelar poster, aksi pelajar SMP Muhammadiyah ini juga menggelar aksi teatrikal. Enam siswa dari SMP Muhammadiyah 9 Surabaya berperan sebagai sosok penebar tindakan negatif. Mereka bercelana, berkaos hitam. Wajahnya bercat hitam. Keberadaan mereka akhirnya disingkirkan oleh

teman lain yang mengenakan pakaian serba putih.

Aksi teatrikal ini bentuk kritik atas kinerja KPI yang dinilai lemah. Banyak halhal negatif lolos penayangan.

“Kami di sini menggambarkan siaran yang bisa merusak mental siswa,” tutur Ryandika, siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 9 Jojoran Surabaya, yang berpenampilan serba hitam bersama lima teman lainnya.

Koordinator aksi Save Indonesia lintas SMP Muhammadiyah se Surabaya Dikky Syadqomullah mengatakan, tiap SMP Muhammadiyah di Surabaya mengirimkan perwakilannya. “Para siswa ini tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM),” tutur Dikky yang juga guru SMP Muhammadiyah 6 ini.

Menurutnya, aksi ini berdasar kajian siswa yang dilaksanakan di sekolahan.

trie diana/bhirawa

Sekitar 500 siswa SMP tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) se Surabaya menyerukan Save Indonesia, dan mengajak elemen masyarakat untuk bangkit. Dalam aksi Rabu (20/1) kemarin juga digelar aksi teatrikal dengan membawa tiruan bola dunia sebagai bentuk luasnya wilayah Indonesia dengan permasalahan yang ada didalamnya bertempat di depan Gedung Negara Grahadi.

“Kenapa kok anak SMP yang kami ajak aksi ini, itu karena mereka memasuki masa puber. Rasa penasarannya begitu luar biasa. Jangan sampai mereka terbawa arus karena terpengaruh penyiaran yang negatif,” sambungnya.

Dikky mengutip data Badan Nasional Narkotika (BNN) yang sempat disampaikan BNN Surabaya pada para kepala sekolah. “BNN menyebut 65-70 persen siswa SMA sudah tidak virgin lagi. Sedangkan untuk siswa SMP yang sudah tidak perawan ada 52 persen.

Data ini dinilai memprihatinkan oleh para guru.

“Parahnya ada sinetron yang pemerannya berkata hari gini masih perawan gak level,” Dikky menirukan dialog dalam sinetron itu. “Perkataan semacam itu kok bisa muncul di televisi,” Q tam tanya Dikky.Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 21 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Kasus Penembakan Aktivis Anti Korupsi di Bangkalan Diduga Mangkrak Surabaya, Bhirawa Puluhan Ormas yang mengatasnamakan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Timur Jalan Ahmad Yani, Rabu (20/1) kemarin menuntut tindak lanjut penanganan kasus penganiayaan salah satu aktivis LSM di Kabupaten Bangkallan tepat 20 Januari 2015 lalu.

Dalam aksinya Jaka Jatim menilai Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur mandul dalam menangani kasus tersebut. Koordinator aksi, Mahmudi Ibnu Khotib mengatakan, kasus penembakan aktivis anti korupsi Mathur Husyairi di Kabupaten Bangkalan setahun yang lalu hilang begitu saja. Kekhawatirannya yakni kasus penembakan ini hilang begitu saja seperti halnya kasus-kasus yang lainnya.

“Sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 ada tujuh kasus yang hilang begitu saja. Kami menuntut dan mencari keadilan

yang lama terlupakan oleh pihak kepolisian. Seperti kasus Salim Kamcil aktivis lingkungan di Lumajang dan penembakan Mathur yang dilakukan orang tak dikenal di Bangkalan,” katanya ditengah-tengah aksinya.

Ia menerangkan, sudah setahun kasus penganiayaan dan penembakan yang dialami Mathur Husairi-pegiat anti korupsi di Bangkalan, pada 20 Januari 2015 lalu. Penembakan tersebut terjadi karena diduga korban sering bersuara lantang dan mengkritisi kebijakan Pemkab Bangkalan, dan getol mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi mantan Bupati Bangkalan.

Penanganan kasus penembakan itu diambil oleh Polda Jatim. Dengan gerakan cepat yang dilakukan oleh Ditreskrimum, polda menahan empat orang yang diduga kuat sebagai otak dan pelaku penembakan.

Bahkan katanya, saat penggerebekan salah satu tersangka, tim Jatanras Polda Jatim menyita satu unit senjata api (senpi)

Kasus Penganiayaan Aktivis LSM yang Ngambang Sampai saat ini Perusakan mobil Aliman Harish (Direktur LSM Pusaka Jatim) pada Tahun 2010.

Pelemparan kaca rumah Mathur Husairi(Direktur CIDe) Tahun 2010.

Pembacokan M Fahrillah (Ketua LSM Kompak) Tahun 2011.

Pembakaran mobil Mathur Husairi Tahun 2012.

Pembacokan Muzakki (Sekretaris PKNU) tahun 2013.

Pembacokan Mahmudi Ibnu Khotib (Ketua Poros Pemuda Jatim) Tahun 2013.

Pembacokan Musleh aktivis Madura Corruption Watch (MCW) Tahun 2014.

syafruddin/magang

Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Jaringan Kawal Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Timur, Rabu (20/1) kemarin. rakitan. Namun sangat disa- dilakukan kepolisian, sudah sayangkan, empat orang yang di- ngat kuat indikasinya, dan metahan dilepas satu per satu tanpa ngarah kepada keterlibatan bealasan jelas. berapa orang tertentu. Teror bom “Ada indikasi pengaburan dan di Jakarta kemarin itu sangatlah pembiaran terhadap kasus pe- kecil bagi kami,” katanya. nembakan dan penganiayaan Ia menambahkan, pihaknya lainnya, sehingga berlarut-larut. khawatir kasus penembakan Padahal hasil pemetaan yang Mathur Husairi menguap dan

hilang begitu saja seperti kasuskasus kekerasan lainnya. “Kami mendesak Kapolda Jawa Timur, mengusut tuntas semua kasus penganiayaan yang dialami para aktivis dan mahasiswa,” ujar Mahmudi yang juga Ketua Poros Pemuda Jawa Timur ini.

Ia meminta, Polri menciptakan rasa aman dan nyaman, di semua lingkungan masyarakat, sesuai komitmen Polri sebagai pelayan dan pelindung setiap warga negara Indonesia. “Jika pihak kepolisian tidak mampu mengungkap kasus-

kasus tersebut, kami minta segera keluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3), agar polisi tidak punya hutang atau tunggakan,” ujarnya.

Bahkan dirinya mengungkapkan dengan mengeluarkan SP3 dengan konsekwensi Kapolda Jawa Timur mengundurkan diri dari jabatannya. “Kita merasa dianaktirikan. Terakhir ini kami juga mendapat terror lewat seluler dan mengajak ketemuan karena kita ditengarai mengintip Q geh kantor,” paparnya.Q

Giat Ungkap Pencucian Uang, Kapolda Terima Penghargaan PPATK Polda Jatim,Bhirawa Berhasil mengungkap kasus money loundering atau pencucian uang di Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Jajaran Direktur Reserse Kriminal khusus (Direskrimsus) Polda Jatim mendapatkan penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Penghargaan langsung diserahkan Kepala PPATK Muhammad Yusuf di Mapolda Jatim, Rabu (20/1).

trie diana/bhirawa

Dijadikan Parkir Liar

Pasca pembangunan box culvert dan pelebaran jalan didepan sentra PKL Karah Jl Karah Agung Surabaya akhir Desember lalu, kini kawasan tersebut mulai beralih fungsi dengan dijadikan parkir liar kendaraan roda empat oleh oknum warga sekitar. Dikhawatirkan kawasan ini bila tidak ditertibkan akan menimbulkan penumpukan parkir dan terjadi kemacetan karena jalan menyempit,Rabu (20/1).

Sepanjang 2015, Pemkot Tertibkan 48 Tower Bodong

RAGAM INFO

Ngaku sebagai Wara Berpangkat Lettu, Yulliani Tipu 35 Orang Polrestabes Surabaya, Bhirawa Niat bergaya dengan pakaian TNI dan diposting ke Facebook, membawa Yulliani (31) warga Muneng Wetan, Kediri ini dibekuk Unit Jatanras Polrestabes Surabaya. Masalahnya, Yu lliani me n g aku se ba g i W a n i t a Angkatan Udara (Wara) untuk menipu ke 35 korbannya.

Dengan mengaku Wara berpangkat Lettu, Yulliani meyakinkan bisa menjadikan korbannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan, wanita yang bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan TNI ini, menjanjikan korbannya bisa menjadi PNS di PT KAI dan Bank Indonesia (BI). Alhasil, puluhan korban yang rata-rata ingin menjadi seorang PNS ini terperdaya oleh penampilan Yulliani yang mengaku sebagai Wara TNI AU. Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar mengatakan, tersangka ini mengaku sebagai Wara TNI AU. Bahkan, tersangka memamerkan foro dirinya dengan mengenakan baju TNI dan dipostingkan di Facebook miliknya.

Tujuannya yakni ingin meyakinkan para korbannya bahwa dirinya merupakan Q bed PNS di TNI AU.Q

Surabaya, Bhirawa Sepanjang tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menertibkan sebanyak 48 tower Base Transceiver System (BTS) lantaran tidak mengantongi izin operasional. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya dibongkar dan tidak bisa beroperasi kembali. Sisanya disegel dan aliran listriknya dipadamkan.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Endang Wachjuni mengatakan, sebelum melakukan penyegelan, pihaknya masih memberikan toleransi pada pemilik tower untuk melakukan pengurusan izin. Jika tetap tidak bisa me-

nunjukkan izin operasional, Satpol PP langsung mengambil tindakan tegas dengan menyegel dan mematikan aliran listrik.

“Ke depan tower yang sudah kami segel akan dilakukan pembongkaran secara bertahap sebagai bentuk tindakan tegas,” katanya, Rabu (20/1) kemarin.

Dirinya menambahkan, prosedur pembongkaran sama seperti pembongkaran reklame.

Pembongkaran dilakukan secara bertahap. Setelah pembongkaran selesai, akan dilaksanakan pemanggilan pada pihak ketiga selaku pemilik tower.

Untuk pembongkaran tower, baru dilaksanakan dua kali, yakni di Jalan Nyamplungan dan di Jalan Kinibalu. Kedepan, pihak-

nya mengimbau pada para penyedia tower agar melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta mengantongi izin pembagian cell plan dari Kominfo. Selain itu, pemilik tower diharapkan agar lebih memperhatikan kontruksi tower agar tidak ada masalah dikemudian hari.

“Lokasi tower yang disegel bervariasi diantaranya berada diatap rumah warga dan jalur hijau. Rata-rata pemilik tower begitu saja memasang menara tanpa meminta izin dulu pada warga sekitar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menambahkan, saat ini pihaknya menunggu putusan dari pihak pengadilan terkait status Q geh.dre bongkaran tower.Q

Kepala PPATK, Muhammad Yusuf mengatakan, penghargaan diberikan karena konsistensi Polda Jatim dalam mengungkap perkara perkara money laundering selama tahun 2013-2015 dan beberapa kasus money laundering yang berhasil diungkap oleh penyidik Direskrimsus Polda Jatim.

Diantaranya, kasus money laundering yang terjadi di Bank Danamon Unit Pasuruan dengan modus pemalsuan surat keterangan usaha oleh tersangka Ali Abu Bakar Cs, sehingga mendapat kucuran kredit bank Rp 7 miliar.

Dari hasil penyidikan berhasil dilakukan penyitaan sebesar Rp 3,5 miliar.

Kasus money laundering di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri oleh pimpinan cabang, Heru Pambudi dengan cara pencatatan palsu perbankan terhadap dibetur yang mengakibatkan kerugian Rp 27 miliar dan dari hasil penyidikan menyita Rp 21,5 miliar.Kasus money laundering Bank Jatim Cabang HR Muhammad Su-

rabaya dengan modus pengajuan kredit modal kerja dengan digunakan perusahaan fiktif dan SPK palsu oleh tersangka Bagus Suprayogo, Kepala Cabang Bank jatim dan kawan kawan.

Sehingga mengakibatkan kerugian Rp 53 miliar. Penyidik berhasil melakukan penyitaan Rp 30 miliar.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) kinerja tahun 2015 terdapat 30 laporan polisi (LP) di unit III Money Laundering dan berhasil dilakukan penyelesaian sebanyak 20 perkara.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji mengatakan, pembekalan Kepala PPATK merupakan hal penting, karena tahun 2016 merupakan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).”Era MEA itu perekonomian berjalan tanpa batas sehingga transaksi antarnegara juga berjalan, bahkan kejahatan antarnegara juga sangat mungkin, baik kriminalitas umum, narkoba maupun Q inf.bed TPPU,” ujarnya.Q

ist

Kapolda Jatim saat mendapatkan penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Capai Rp 200 Miliar Surabaya, Bhirawa Sampai saat ini jumlah tunggakan peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminana Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 212 miliar. Kondisi ini disampaikan Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan Jatim Mulyo Wibowo.

Menurut Mulyo, ketercapaian

iuran BPJS Kesehatan tahun 2015 yang mencapai Rp 6,2 triliun dari semua jenis peserta, baik penerima bantuan iuran PBI), pekerja penerima upah (PPU), dan peserta mandiri.

Kontribusi iuran dari pesertaan mandiri mencapai Rp 616 miliar, dimana yang sudah dibayar baru

Rp 404 miliar, sedangkan yang Rp 212 miliar masih belum dibayar atau masuk tunggakan peserta. Jumlah tunggakan tersebut belum termasuk denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran.

“Memang masih cukup besar tunggakan dari peserta mandiri.

Karena memang yang mendominasi dari peserta mandiri. Sedangkan untuk PBI dan PPu sudah ada perjanjian tersendiri, diantaranya tidak dibayar tiap bulan, tapi setiap beberapa bulan sekali,” terangnya.

Dikatakan Mulyo, untuk menekan semakin banyaknya tunggakan oleh peserta mandiri terse-

but, BPJS kesehatan melakukan upaya salah satunya dengan memperluas jaringan pembayaran. Pembayaran tidak hanya melalui bank-bank pemerintah yang ditunjuk dan Kantor Pos,saja, akan tetapi juga melalui jaringan mini market hingga payment point Q dna online banking.Q

Cegah Kecepatan Berlebihan, Frontage Road Bakal Dilengkapi Berbagai Rambu Masih dalam masa uji coba, sehari setelah jalur frontage road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani dibuka, banyak kendaraan bermotor diparkir sembarangan dan dikendarai dengan kecepatan tinggi. Mencegah terjadinya kecelakaan Dinas perhubungan kota Surabaya melengkapi jalur baru ini dengan berbagai rambu lalu lintas.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad menerangkan, dengan dibukanya akses frontage road ini bisa mengurai kepadatan yang ada di Jalan Ahmad Yani sekaligus melakukan evaluasi.

“Kami terus melakukan rapat koordinasi dengan Pihak Polda, Polrestabes, Bina Marga, dan Balai Besar terkait progress frontage road Ahmad Yani. Mulai dari pembebasan lahan, dan juga termasuk nantinya pema-

sangan rambu-rambu lalu lintas,” katanya saat ditemui Bhirawa di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Rabu (20/1) kemarin.

Ia menjelaskan, akses frontage road sisi barat Jalan Ahmad Yani dibuka mulai dari ujung jalan dekat City of Tomorrow (Cito) hingga depan kantor Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di sekitaran Jalan Injoko.

Terutama, saat pagi hari atau bertepatan jam aktifitas orang berangkat kerja,

kawasan FR sisi barat sangat padat.

Irvan mengakui, kepadatan dan antrian panjang itu nanti terjadi pada ujung FR sisi barat tepatnya depan kantor Dinas Pertanian.

Sebab, di depan itu merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari kawasan Injoko dan arah Waru menuju ke Surabaya menjadikan penumpukan kendaraan di ujung jalan tersebut.

“Bottleneck terjadi saat pagi hari, saat jam berangkat kerja. Penumpukan dibawah jembatan penyeberangan orang didekat kantor Dinas Pertanian Jatim. Itu yang nanti akan jadi konsentrasi kami untuk mengurai agar tidak terjadi penumpukan panjang,” paparnya.

Pantauan Bhirawa, kepadatan di ujung FR sisi barat

Sementara itu, Kasi rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya Joko Supriyono mengatakan akan menambah traffic light jika memungkinkan. Kalau dari segi keselamatan pengendara akan memberikan pita penggaduh yang fungsinya untuk memperlambat laju kecepatan kendaraan bermotor.

“Sebelum simpangan jalan dan sesudahnya pasti kita kasih pita penggaduh.

Rambu dilarang parkir juga sudah terpasang,” katanya.

Joko menjelaskan, pembukaan frontage road sisi barat bagian dari sosialisasi syafruddin/magang ke pengguna jalan meski Banyak pemilik mobil yang parkir sembarangan di frontage road sisi barat meski sudah ada rambu dilarang parkir, secara resmi belum dibuka.

Rabu (20/1) kemarin.

“Saat ini di jalan Ahmad depan kantor Dinas Per- lebih dikarenakan perte- dengan kendaraan dari Jl. Yani ada tujuh lajur yang tanian Provinsi Jatim tidak muan kendaraan yang akan Ahmad Yani yang akan ma- semula hanya tiga lajur Q geh jauh dari taman Pelangi, berbelok dibundaran Dolog suk ke Surabaya. saja,” jelasnya.Q

4

OPINI Tajuk

Pedang Sosial Lawan Teroris TERORISME, tidak akan memiliki tempat di masyarakat.

Beberapa hari setelah aksi “konser” terorisme di Jakarta, masyarakat bangkit melawan. Melaui berbagai poster, di-deklarasi-kan kebulatan tekad, tidak takut melawan terorisme. Berarti, masyarakat dengan perangkat sosialnya telah siaga. Siap melawan terorisme ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ini warning kepada setiap teroris, agar segera pergi dari perkampungan.

Tidak takut menghadapi terorisme, terbukti, kegaduhan di pusat kota Jakarta, hanya berlangsung sesaat. Bahkan berselang sehari, lokasi peledakan di jalan MH Thamrin, dijadikan arena foto selfie. Sedangkan di seluruh perkampungan telah dilakukan siaga keamanan. Perangkat sosial, akan menjadi pertahanan semesta. “Pedang sosial” akan menjadi metode sistemik (dan masif) oleh masyarakat untuk mempertahankan ketenangan lingkungan.

Konstitusi telah meng-amanatkan keterlibatan masyarakat dalam pertahanan negara. Terbukti efektif pada berbagai situasi sulit. Dirasakan kekuatannya oleh penjajah maupun pengkhianat dari dalam negeri. Misalnya, terjadi pada perang merebut Jayakarta, serta perang Diponegoro (1825-1830).

Juga perang revolusi, serta menghentikan pengkhianatan PKI. Khusus terhadap PKI, masyarakat sudah berpengalaman dua kali menghadapi teror pembunuhan, tahun 1948 dan 1965. Bagai perang saudara.

Kali ini pun, bagai perang saudara. Karena teroris direkrut oleh kelompok ekstrem dari kalangan pemuda kampung.

Maka boleh jadi, pengalaman menumpas teroris komunisme (ekstrem kiri), akan menjadi cara untuk melawan teroris dari ekstrem kanan. Kedua ekstremis, kanan maupun kiri, sama bahaya. Menjadi ancaman keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Masyarakat pasti akan melibatkan diri secara sukarela, tanpa diminta.

Keterlibatan rakyat dalam pertahanan negara, merupakan budaya Indonesia, yang diadopsi (dan dikukuhkan dalam konstitusi). UUD pasal 30 ayat (2), dinyatakan, “Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Aksi teror oleh ekstrem kanan maupun kiri, sesungguhnya berujung pada ke-ideologi-an. Rakyat semesta melawan, karena tidak sesuai dengan kebiasaan sosial budaya keIndonesia-an. Lebih lagi dilakukan secara paksaan, melaui kekerasan psikis maupun kekerasan fisik, akan dilawan.

Bakan yang “disusupkan” (antaralain melaui buku paket pendidikan) akan segera cepat diketahui. Penyusupan yang diketaui, diantaranya terjadi di Jombang (Jawa Timur).

Buku mata pelajaran Pendidikan Agama untuk kelas XI semester II, disusupi tentang ajaran “membolehkan” membunuh kaum musyrik. Ini tidak sesuai (berlawanan) dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengaku kesusupan ajaran radikalisme. Buku paket yang sudah beredar di seluruh Indonesia itu sempat meresahkan ulama. Sebab sangat dikhawatirkan, transformasi pengetahuan tentang paham radikal dapat menyebabkan suburnya pemahaman fundamentalisme ke-agama-an. Maka penarikan buku paket, harus pula disertai penelusuran penulis dan penerbit.

Pada sisi lain, diperlukan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan propaganda ekstrem kiri. Ini juga bisa memicu dendam (reaksi) ekstrem kanan yang geregetan.

Selain itu, ekstrem kanan juga memiliki “basic” lawan laten.

Yakni, berbagai penyimpangan hukum oleh aparat pemerintah, serta maraknya kemaksiatan melalui hiburan malam.

“Pedang sosial,” harus digerakkan dengan memberi insentif khusus pula. Masyarakat membutuhkan insentif, terutama kemudahan memperoleh nafkah secara berkeadilan. Sebab nafkah (yang lancar) bisa menenteramkan masyarakat. Ini bekal utama ketangguhan sosial. Rakyat tidak akan kepincut ajaran radikalisme (kanan maupun kiri), manakala berkecukupan sandang dan pangan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Masyarakat Pesisir Belum Siap Hadapi MEA MASYARAKAT pesisir saat ini belum siap menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku 2016. Dalam analinis kami, kita melihat masyarakat belum mampu. Karena ketika berbicara soal mayarakat pesisir, kita terus berkutat pada soal kemiskinan, kumuh keterbelakangan dan rendahnya taraf pendidikan. Kondisi masyarakat pesisir saat ini memang belum memiliki atau memenuhi sejumlah syarat agar bisa bersaing dalam pasar bebas, jasa, tenaga kerja dan sebagainya di MEA. Melihat kondisi itu, kami akan berupaya fokus dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDA) masyarakat pesisir.

Jika itu bisa dilakukan, kata dia, maka potensi masyarakat pesisir untuk eksis diera pasar bebas MEA bisa lebih terjaga.

Untuk itu, kami mengajak khususnya pemerintah untuk bisa menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.

Seperti halnya pengadaan listrik di pulau agar siswa di sana bisa belajar lebih maksimal saat malam hari.

Sejak munculnya wacana-wacana MEA hingga berlaku mulai 2016 ini, memang sudah seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Sebab MEA selain memberikan dampak positif juga memberikan pengaruh negatif.

Hal itu, tentu saja melihat sejauh mana persiapan masyarakat dalam menghadapi MEA. Namun khusus untuk masyarakat nelayan, kata dia, memang belum dinilai memiliki modal atau kapasitas untuk bersaing dalam persaingan bebas diberbagai bidang.

Sementara itu, Forum Pemuda Bahari Indonesia (FPBI) bersama Kementerian Pertahanan saat ini terus fokus dalam program pembinaan desa pesisir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan Indonesia.

Pada 2014, FPBI bersama Kementerian Pertahanan melalui Direktur Bela Negara membina 10 desa pesisir di Parigi Moutong. Ini merupakan bagian dari Kampung Nelayan Mandiri (Kemari) yang digagas sejak 2014.

Ketua Umum DPP FPBI Andi Bahktiar

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Kliwon, 21 JANUARI 2016

Teror dan Kekuatan Media Sosial ideologinya, dan juga dimanfaatkan oleh para teroris untuk berkomunikasi dalam melancarkan rencana aksinya.

Tidak sampai di situ, penyebaran paham-paham radikal yang didasarkan pada doktrin agama dan argumen kitab Oleh : suci yang dilakukan Najamuddin Khairur Rijal oleh para ekstremis atau kelompok tersatu contohnya adaorisme agama tidak lah postingan status terlepas dari peran di Facebook. Betapa penting internet dan media sosial. media sosial yang lahir dari Hal itu dapat ditemukan, misalperkembangan internet punya nya, pada propaganda-propagankekuatan dahsyat untuk meda jihad ala Islamic State of Iraq nyatukan kita dalam satu panand Syria (ISIS), yang disebutdangan dan perasaan simpati dan sebut menjadi dalang di balik empati yang sama. peristiwa 14 Januari tersebut.

Namun demikian, berjalin Hasilnya, ISIS melalui propaberkelindan dengan itu, di sisi gandanya dapat mempengaruhi lain kekuatan internet dan mebanyak orang di berbagai negara dia sosial itu juga dapat digunauntuk bergabung mendukung kan untuk hal-hal dan tindakan ideologi dan tujuan perjuangandestruktif. Aksi teroris masa nya atas nama narasi “jihad”. kini adalah salah contoh konKata Bungin (2006), hal di krit. Satu hal yang menarik dari atas diistilahkan dengan theater Teror Thamrin adalah tentang of mind, bahwa sistem teknologi bagaimana aksi itu dikontrol informasi dapat menguasai jalan melalui kekuatan internet dan pikiran masyarakat yang secara media sosial. Jamak diberitakan tidak sengaja akan mempengarbahwa otak dari peledakan bom uhi tindakan seseorang, tindakan di kawasan Sarinah Thamrin seseorang untuk menjadi bagian adalah Bachrun Naim, seorang dari teroris salah satu contohnya. buron teroris. Meski tercatat Selain itu, menurut Chandler dan posisi Bachrun Naim berada di Gunaratna (2007), perangkatSuriah, namun ia disebut-sebut perangkat komunikasi modern menjadi otak aksi teroris yang telah menjadi komponen yang terjadi Jakarta. Ia menjalin kosangat diperlukan dan sangat penmunikasi dengan para eksekutor ting bagi kelompok teroris. Bahyang tewas dalam ledakan bom kan sekalipun kelompok teroris itu dan baku tembak dengan aparat memiliki ideologi puritan, mereka melalui media sosial, salah satutetap menggunakan instrumennya Whatsapp. instrumen modern dari fitur-fitur Sampai di sini, kita kemuinternet untuk mengembangkan dian dapat berkesimpulan bahwa dan mencapai misinya. Hal itu teknologi informasi berbasis karena “communication is the internet dan media sosial selalu heart of terrorism.” punya dua wajah (two faces), puKenyataan tentang perkemnya dua sisi paradoksal. Satu bangan teknologi informasi yang sisi memberikan sesuatu yang semakin canggih seiring kehapositif (happy face), namun di diran jaringan internet dengan lain sisi sekaligus memfasilitasi berbagai fiturnya, secara nyata tekelompok-kelompok ekstremis lah mengubah lanskap terorisme. dan radikalis untuk menunTeroris dan terorisme tidak lagi jukkan eksistensinya, melakusemata-mata dapat dipandang kan propaganda, menyebarkan

Teror Thamrin atau Teror Sarinah, begitu media banyak menyebut, yang terjadi pada 14 Januari 2016 lalu menarik perhatian kita semua. Teror tersebut tidak hanya menyisakan duka tetapi juga suka, tidak hanya menciptakan ketakutan tetapi juga keberanian. Hastag #IndonesiaBerani atau #KamiTidakTakut di jagat maya menjadi cerita tersendiri. Aneka gambar dan kata lucu tercipta, mulai dari polisi ganteng hingga tukang sate, mulai pakaian trendy polisi hingga berfoto selfie menjadi catatan tersendiri.

A

lhasil, aksi terorisme yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan teror dan efek psikologis nyaris tertutup oleh cerita-cerita yang sangat kontras dari tujuan teror itu sendiri. Hal ini berbeda dari peristiwa-peristiwa teror yang beberapa waktu lalu marak terjadi di tanah air dan di negara lain. Kita lalu menyebut bahwa aksi teroris tersebut gagal, karena #KamiTidakTakut.

Alih-alih menciptakan ketakutan, yang ada malah lokasi meledaknya bom dan jatuhnya korban jiwa sesaat kemudian menjadi “wisata” yang diserbu pasukan selfie.

Satu hal yang patut dicatat dari fakta di atas adalah adanya kekuatan jaringan internet dan media sosial. Perkembangan globalisasi yang melahirkan internet dengan aneka fiturnya rupanya memiliki kekuatan untuk mengubah tragedi teror tersebut menjadi cerita menarik yang jauh dari kesan rasa takut.

Kekuatan internet lewat media sosial menjadikan kita sebagai click activism.

Click activism dapat dimaknai sebagai “aktivis” yang diam-diam terlibat dan menjadi bagian dari sebuah gerakan melawan terorisme dengan cara sederhana tanpa harus terlibat fisik secara langsung, melainkan hanya dengan “click”. Click dimaksudkan dengan menekan tombol-tombol untuk berbagi informasi, berkomentar, atau sekadar memberi jempol (Like) dan segala macamnya di jagat dunia maya sehingga mampu menjangkau dan menjadi perhatian banyak orang. Salah

sebagai ancaman fisik, tetapi juga ancaman ideologis yang sifatnya tidak kasat mata. Oleh karena itu, upaya counter-terrorism perlu direspons secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan. Menghadapi dan mencegah perkembangan jaringan tidak lagi semata-mata bisa dilakukan melalui kekuatan aparat keamanan (hard power), tetapi juga melalui upaya-upaya persuasif.

Dalam konteks Indonesia, karena lanskap terorisme telah berubah, yang lebih penting adalah upaya preventif. Menghadapi terorisme dengan pengerahan kekuatan senjata (security approach) hanya akan menciptakan lingkaran kekerasan, sementara benih dan jaringan terorisme terus tumbuh berkembang. Karena sifatnya ancaman ideologis, maka pemahaman masyarakat menjadi penting agar tidak keliru dan terjebak pada dogma otoritas kitab suci yang sering kali disempitkan dan disalahmaknai oleh kelompok ekstremis dan teroris.

Menutup situs-situs yang bermuatan radikal dan berisi ujaran kebencian tidaklah cukup. Pasalnya, media sosial punya kekuatan sendiri yang lebih bersifat dialogis dibandingkan situs. Apalagi akses terhadap jaringan internet dan fitur-fiturnya tidak dapat dihentikan karena kita sudah “kecanduan virus-virus” internet.

Salah satu solusinya adalah berbagai stakeholders perlu berjalan sinergis untuk memberikan bekal pemahaman secara persuasi kepada masyarakat melalui pendidikan formal dan informal tentang ajaran-ajaran agama, Pancasila, kebhinnekaan, dan sebagainya. Hasilnya mungkin tidak instan, tetapi efeknya jangka panjang yang diharapkan dapat memutus perkembangan jaringan terorisme jika masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda-propaganda dengan labelisasi narasi agama yang dangkal dan sempit. Semoga.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Bersinergi Melawan Terorisme

B

eberapa hari yang lalu, negeri ini dikejutkan oleh bom yang meledak di jantung ibukota. Ledakan tersebut berada di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta.

Sontak ledakan tersebut menyita perhatian publik. Ledakan tersebut ternyata merupakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris. Tidak hanya ledakan, aksi tembak menembak antara teroris dan pihak kepolisian juga mewarnai suasana yang mencekam kawasan tersebut. Setidaknya 7 orang meninggal dunia (5 teroris, 1 warga sipil WNI, dan 1 WNA Kanada), 24 orang luka-luka, dan beberapa tempat hancur dikarenakan bom bunuh diri dan aksi tembak menembak tersebut.

Lagi-lagi terorisme kembali menancapkan eksistensinya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini ?

Aksi teror di kawasan Thamrin bukanlah aksi yang pertama kalinya yang terjadi di Jakarta.

Jika dilihat dari kejadian teror di masa lalu, kejadian di Thamrin merupakan aksi yang ke sekian kalinya. Patut untuk dipertanyakan, motif dibalik aksi teror di ibu kota. Banyak pengamat muncul di media massa. Mereka memberikan pendapat dan analisisnya terkait kejadian teror tersebut.

Sebagai orang awam, saya sendiri masih belum bisa menafsirkan secara jeli motif di balik kejadian tersebut. Karena motif terorisme sendiri juga beragama. Mulai dari motif ekonomi, politik, motif balas dendam, kegilaan dan sebagainya.

Pelaku terorisme sendiri terbagi dalam lima golongan: (1) gerakaan separatisme; (2) pembela ideologi tertentu; (3) dissident, yakni pihak-pihak yang melakukan teror untuk memperlemah posisi pemerintah atau menggulingkannya; (4) penganut fanatik kepercayaan/ sekte tertentu, dan (5) psikopat yang melakukan aksi teror untuk motif-motif kegilaan (madness). Umumnya kebanyakan pelaku menjadikan bangunan yang menyimbolkan

kembali diingatkan pihak yang diangbahwa kewaspadaan gap lawan sebagai dan sikap antisipatif sasaran. Teroris yang sedini mungkin sanmenjadikan AS sebagat diperlukan. Hal gai musuh tentu akan tersebut sebagai menyerang tempatupaya pencegahan. tempat yang menunBahkan saya menjukkan eksistensi AS, dengar pernyataan di mana saja, di seseorang pengamat tiap negara, selama di yang menyebutnegara yang dijadikan kan bahwa pihak ajang peperangan itu Oleh: keamanan kita kesendiri terdapat banMuhammad Aufal Fresky colongan. Di balik gunan yang menyimkejadian itu, kita bolkan kepentingan semestiya bisa kematau kekuasaan AS, bali belajar dan mengevaluasi termasuk Indonesia (Kompas, diri. Selain itu ini adalah sebuah 16/1.2015). momentum bagi segenap komDari catatan di atas, kita bisa ponen bangsa untuk bersatu melihat bahwa motif dan pelaku serta bersinergi melawan segala dari terorisme sendiri sangat tindakan terorisme. Kita tidak beragam. Tetapi media yang duboleh cemas dan takut menghadi ganakan umumnya sama, yaitu ini semua. Presiden Jokowi pun bom bunuh diri. Menurut Medsen menyatakan tidak takut terhadap (2004), kelompok dan pelaku tertindakan teror. or, terutama yang memanfaatkan Aksi simpatik dan solidaritas bom bunuh diri, telah memperdilakukan oleh berbagai pihak dahitungkan benefit cost yang ada,

Aksi solidaritas adalah bentuk rasa simpatik dan dukungan berbagai komponen bangsa dalam melawan terorisme. Hal tersebut sangat diperlukan untuk kembali membuat keadaan bangsa kembali tenang. Sebagai pembuktian diri bahwa bangsa ini tidak takut melawan ancaman para teroris.

melakukan pertimbangan dan analisis cermat berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, serta melakukan riset terhadap obyek yang akan dijadikan sasaran.

Bahkan, mereka juga melakukan pelatihan sejak dini bagi individu yang kelak akan dijadikan martir untuk meledakkan dirinya sendiri.

Kembali lagi terkait teror di Thamrin, bangsa ini seakan

lam menanggapi kejadian tersebut. Berdasarkan catatan Litbang “Kompas” banyak kalangan yang menaruk simpati dan melakukan aksi terhadap ulah teroris tersebut. Di antaranya, Tagar #KamiTidakTakut di media sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi teror, aksi solidaritas dari gerakan #KamiTidakTakut.

Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas atas tragedi bom. Aksi

ini mengajak warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama menghentikan gerakan terorisme. Selain itu, adapula aksi solidaritas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, aksi damai para pelajar di bundaran HI, aksi komunitas “BicaraSurabaya”, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan pula para pemimpin dunia juga memberikan dukungan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Di antaranya yaitu, Malcolm Turnbull (Australia), Lee Hsien Loong (Singapura), Mohd Najib Tun Razak (Malasyia), dan Narendra Damodardas Modi (India).

Aksi solidaritas adalah bentuk rasa simpatik dan dukungan berbagai komponen bangsa dalam melawan terorisme. Hal tersebut sangat diperlukan untuk kembali membuat keadaan bangsa kembali tenang. Sebagai pembuktian diri bahwa bangsa ini tidak takut melawan ancaman para teroris. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan dalam menyikapi tindakan terorisme.

Semua perlu bekerjasama dalam membangun sinergitas melawan terorisme. Mulai dari pemerintah, Polri, Ulama`, mahasiswa, LSM, dan seluruh komponen bangsa agar bersatu padu menjadikan terorisme sebagai musuh bersama yang patut untuk diberantas.

Karena tindakan terorisme tidak hanya bisa berdampak pada kerugian materil, tetapi juga mengancam psikologis para korban, bahkan juga bisa mengancam nyawa manusia yang tak berdosa. Sekali lagi, mari kita bersatu dalam melawan kejahatan teroris. Hal yang paling penting lagi adalah bersinergi untuk mengantisipasi kejadian ini agar tidak kembali terulang, atau setidaknya diminimalisir.

Muhammad Aufal Fresky ( Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga/ Ketua Komunitas Airlangga Menulis/ Aktivis HmI Komisariat Ekonomi Airlangga)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 21 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

PNS Sidoarjo Belum Semua Jadi Anggota KPRI Sidoarjo, Bhirawa Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Delta Makmur Kab Sidoarjo dinyatakan sebagai koperasi yang sehat di Kab Sidoarjo. Namun ternyata, tak semua PNS Sidoarjo menjadi anggota KPRI milik PNS Sidoarjo itu. Karena hingga kini jumlah anggota KPRI ini masih sekitar 3.500 orang, padahal jumlah PNS Sidoarjo ada sekitar 15 ribu. ‘’KPRI Delta Makmur ini koperasi yang sehat, jangan khawatir bila ingin menarik uangnya,’’ kata Kepala Dinas Koperasi Perindag ESDM Kab Sidoarjo, Feni Apridawati, saat hadir dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015, Rabu (20/1) kemarin, di Aula Delta Graha Setda Sidoarjo.

Karena itu, diharapkan PNS Kab Sidoarjo yang sudah menjadi anggota KPRI Delta Makmur, agar bisa menggethok tularkan pada PNS Sidoarjo lainnya, yang belum jadi anggota KPRI Sidoarjo. ‘’Bilang kalau ingin makmur, maka ikut Delta Makmur,’’ kata Feni, yang punya Tupoksi sebagai pembina koperasi di Kab Sidoarjo itu.

Disampaikannya, dari 1.337 koperasi di Kab Sidoarjo diawal tahun 2016 ini tak lebih 20 koperasi yang sudah menggelar RAT tahun 2015 kemarin.

Ketua KPRI Delta Makmur Sidoarjo, Sri Witarsih, menyampaikan RAT ini digelar sebagai pertanggungjawabkan pengurus atas keberhasilan atau tidak KPRI Sidoarjo pada tahun 2015 kemarin dan menyampaikan rencana kerja tahun 2016.

Dalam RAT itu, anggota KPRI Delta Makmur Sidoarjo bisa menyampaikan saran dan pendapat akan kinerja pengurus.Q kus

MUI Tolak Hadirnya Karaoke Menjamurnya tempat-tempat karaoke yang terjadi di wilayah Kab Sidoarjo langsung disikapi dengan keras dan tegas oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Sidoarjo. MUI Kab Sidoarjo dengan tegas menolak rencana berdirinya karaoke baru di Sun City Mall yang merupakan aset Pemkab Sidoarjo.

Ketua MUI Sidoarjo, KH A Hambali Zuhdi, ditemui di Kantornya di Jl Pahlawan, Sidoarjo, Rabu (20/1) kemarin dengan tegas menolak atas kehadiran karaoke-karaoke yang menyebar di wilayah Kab Sidoarjo. Dengan mengutip Qoidah Fiqh, Dar ul Mafasid Muqoddamun Ala Jadbil Masolih kami dari MUI Sidoarjo maka menolak dan meminta Pemkab tak memberikan izin beroperasinya tempat hiburan

malam, atau karaoke di kawasan yang notabene menempati aset daerah. ‘’Kami dengan tegas menolak beroperasinya rumah karaoke yang menempati asset milik Pemkab Sidoarjo,’’ tegasnya.

Lebih jauh dijelaskan, penolakan beroperasi dan berdirinya tempat hiburan malam itu sebagai upaya mencegah dari kerusakan sosial yang akan muncul. ‘’Kondisi seperti ini harus segera di-

sikapi dengan tegas, yakni menolak,’’ tegas Hambali.

Komisi Fatwa MUI Sidoarjo, Gus Wahid juga menambahkan, semakin menjamurnya tempat hiburan malam, dalam hal ini karaoke yang faktanya menyediakan minuman keras dan perempuan ‘jual diri ‘ patut ditindak. ‘’Kapasitas MUI memberikan masukan ke pihak terkait untuk menindak. Sepatutnya juga, Pemkab tak memberikan izin baru untuk tempat semacam itu,’’ pintahnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua Bappeda Sidoarjo yang juga Bendahara MUI, Nadhim Amir, memberikan testimoni mengejutkan, terkait keberadaan tem-

ali kusyanto/bhirawa

Ketua MUI Sidoarjo, A Hambali Z saat memberikan keterangan pers kemarin. pat hiburan yang berlokasi pada kawasan milik aset Pemkab itu. “Saya Ketua Bappeda pada saat perjanjian antara investor dengan Pemkab Sidoarjo terkait pemanfaatan

achmad suprayogi/bhirawa

Warga mendesak aparat hukum segera menuntaskan kasus dugaan ijazah palsu Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo, M Rifai.

aset Pemkab selama 30 tahun itu. Dalam MoU nya tak ada pemanfaatan sebagai tempat hiburan malam hanya mall dan hotel,’’ tegas Nadhim Amir.Q ach.kus

Saiful Ilah Akui Tanda Tangan Izin Pengeboran Sidoarjo, Bhirawa Dengan dikeluarkannya Izin Lokasi, Izin Lingkungan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) yang telah dilakukan Pemkab Sidoarjo, sebagai syarat diperbolehkan PT Lapindo Brantas melakukan pengurukan dan pengeboran. Selasa (20/1) kemarin telah diakui Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo periode 2010-2015, bahwa pihak telah menandatangani surat perizinanya.

Warga Desak Polisi Tuntaskan Dugaan Ijazah Palsu Rifai Sidoarjo, Bhirawa Belum ada titik terangnya kasus dugaan ijazah Palsu Wakil Ketua DPRD Sidoarjo M Rifai yang telah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka. Beberapa warga yang tergabung dalam Sidoarjo Forum mendesak kepolisian agar segera menuntaskan proses hukumnya.

Menurut Sekretaris Forum Sidoarjo, Imam Syafii saat ditemui Rabu (20/1) kemarin menegaskan, pihaknya memberikan dorongan kepada polisi agar segera menuntaskan kasus dugaan ijazah palsu yang digunakan Wakil Ketua Dewan M Rifai. ‘’Kami juga mendesak agar M Rifai legowo mundur dari jabatan wakil ketua dewan, agar pihak kepolisian lebih mudah melakukan proses hukum. Jadi kalau sudah tidak memakai jabatan wakil ketua dewan, saya kira prosesnya akan lebih mudah,’’ jelas Imam Syafii.

Ketua Forum Sidoarjo, Heru Sastrawan juga menambahkan pihaknya telah mengirimkan surat desakan kepada kepolisian dan BK (Badan Kehormatan) DPRD, agar segera bertindak terhadap anggotanya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Heru juga meminta kepada M Rifai dari Partai Gerindra, untuk mundur dan non aktif dari wakil ketua dewan. Karena ini masalah hukum pidana, semestinya fokus dulu menuntaskan masalah hukumnya. ‘’Non aktif saja sebagai wakil ketua dewan,’’ pinta Heru.Q ach

5

hasan amain/bhirawa

Segenap anggota berseragam doreng sedang mengoperasikan pompa air bantuan pemerintah pusat di area persawahan penduduk.

22 Alat Pertanian Bantuan Pemerintah Turun Anggota Korem 082/CPYJ Dilatih Mengoperasikan Mojokerto, Bhirawa Bagi setiap anggota Korem 082/CPYJ Mojokerto dan enam Kodim jajarannya masing- masing Kodim Mojokerto, Kodim Jombang, Kodim Kediri, Kodim Lamongan, Kodim Tuban dan Kodim Bojonegoro berseragam loreng memanggul cangkul dan sabit turun ke sawah berbaur dengan petani saat ini bukanlah hal yang aneh, tapi sangat biasa dijumpai di areal sawah pertanian.

Pasalnya sejak Presiden Jokowi mengintruksikan kepada KASAD agar TNI AD ikut mensukseskan ketahanan pangan nasional tiga tahun lalu, saat itu juga instruksi itu dijalankan hingga jajaran paling bawah yaitu Koramil.

Apalagi dibarengi dukungan penuh pemerintah pusat atas kepeduliannya terhadap sektor

Puspa Agro Targetkan Naik 100% Tingkatkan Nilai Tambah Petani, Terus Kembangkan Jaringan Pasar UPAYA manajemen PT Puspa Agro untuk terus meningkatkan nilai tambah petani, nelayan, dan peternak di Jatim terus dilakukan. Bahkan untuk tahun 2016 ini, tak tanggung-tanggung, target serapan hasil panen petani, nelayan, dan petambak dinaikkan hingga 100 persen.

Target meningkatkan serapan hasil petani, nelayan, dan peternak tidak saja terkait dengan keragaman komoditas, tetapi sekaligus mengembangkan jangkauan area di berbagai daerah di Jatim. Untuk maksud ini, pengembangan jejaring pasar dan mitra bisnis juga terus dilakukan untuk memaksimalkan pemasaran komoditas yang dihimpun dari para petani, nelayan, dan peternak.

Tahun 2015, untuk periode Januari-Desember, Puspa Agro —melalui divisi Trading House— telah menyerap sekitar 3.710 ton hasil panen petani, nelayan, dan peternak di sejumlah daerah di Jatim dengan nilai Rp 60,2 miliar. Serapan sebesar itu dihimpun dari berbagai komoditas, di antaranya aneka buah-buahan, sayur, ikan, rempah, ayam, telur, beras, kopi, juga jagung.

Tahun 2016 ini, manajemen Puspa Agro menargetkan menaikkan serapan hasil panen petani, nelayan, dan peternak hingga dua kali lipat (100%).

Sejumlah mitra bisnis Puspa Agro yang telah banyak menyerap distribusi aneka komoditas hasil panen petani, nelayan, dan peternak Jatim adalah perusahaan-perusahaan katering, supermarket, hotel, restoran, rumah sakit, perusahaan transportasi, dan pabrikan pengolahan komoditas agro.

Di antaranya PT Indocater (Media Group), PT Trans Retail Indonesia (Carrefour), PT Aero Catering Service, PT Lion Super Indo (Super Indo), Rumah Sakit (RS) Siloam Surabaya, RS Premier International, RS PHC Surabaya, Hotel Bumi Surabaya, Hotel Sahid Surabaya, Hotel Novotel Surabaya, Taksi Silver, dan beberapa perusahaan lainnya.

Sementara aneka komoditas agro yang telah didistribusikan dihimpun dari sejumlah kelompok tani (Gapoktan) dan koperasi yang tersebar di berbagai daerah di Jatim, di antaranya Malang, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, Kediri, Jombang, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Gresik, Bojonegoro dan daerah lainnya.

Diharapkan, peran ekonomi ini bisa terus dimaksimalkan sehingga stabilitas harga dan pasokan berbagai komoditas agro di Jatim bisa dijaga. Pada gilirannya misi meningkatkan nilai tambah petani, peternak dan nelayan/petambak di Jatim pun bisa direalisasikan. (*)

pertanian, yang diwujudkan dengan turunnya bantuan berbagai alat pertanian ke daerah, maka menambah semangat para anggota TNI AD ini untuk bekerja lebih baik dalam mengawal alat pertanian bantuan itu agar bisa sampai ke petani, termasuk pendistribusian pupuk bersubsidi. Bahkan tidak hanya mengawal anggotapun rela turun ke sawah untuk ikut belajar mengoperasikannya alat- alat pertanian ini.

Seperti yang dilakukan anggota Kodim 0809 Kediri ini Senin (18/1) lalu melakukan pendampingan setelah hibah pemerintah pusat kepada Kodim 0809/Kediri turun sebanyak 22 alat pertanian berupa 10 unit mesin pompa air, lima unit mesin transplanter , satu unit tracktor motor, lima unit hand tractor dan satu unit excavator, lang-

sung diserahterimakan kepada 22 Koramil se Kodim Kediri, sebagai tindaklanjut pendayagunaan alat pertanian sebagai penggerak dan pendorong peningkatan produktifitas pertanian, khususnya di Kediri. ‘’Bantuan pemerintah ini harus diapresiasi positif dan ditindaklanjuti dengan mendayagunakan semua alat-alat pertanian seefektif dan seefisien mungkin, serta dapat dinikmati seluruh petani, khususnya yang ada di Kediri,’’ kata Dandim Kediri, Letkol Inf Purnomosidi.

Lebih lanjut dikatakan Dandim, anggota TNI AD harus bergerak cepat, secepat langkah kaki Presiden Joko Widodo dalam melangkah, baik langkah strategis maupun yang terprogram, alatalat pertanian ini harus segera difungsikan dan tidak bisa ditolerir lagi untuk ditawar. Q min

Menurut Saiful Ilah, pihaknya berani menandatangani setelah menerima berkas dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Sidoarjo disertai syarat-syarat yang sudah lengkap, termasuk masalah persetujuan dari warga sekitar sumur Tanggulangin 1, Sidoarjo pada Bulan Oktober 2015, yakni pada akhir jelang jabatannya sebagai Bupati Sidoarjo yang pada 1 Nopember 2015.

Namun yang disayangkan, temuan di lapangan ternyata untuk data UKL-UPL nya menggunakan data pengajuan tahun 2013, padahal proses pengurukan dan pengeborannya dilakukan pada tahun 2016. Jadi tak ada proses pembaruan data, yang lebih mengherankan lagi warga yang setuju untuk pengeboran lagi hanya ditandatangani sekitar 9 orang.

Sementara warga yang menolak untuk melakukan pengeboran lagi lebih banyak.

Mendapat pertanyataan tersebut, Saiful Ilah tidak membantah, hanya terdiam dan mengakui tak membaca data-data yang. Ia menyerahkan semuanya kepada BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Pemkab Sidoarjo untuk mendalami berkas-berkasnya. ‘’Baik memenuhi syarat atau tidak, saya tidak membaca berkas itu, sudah saya serahkan kepada BPPT untuk membaca atau mempelajarinya,’’ ungkap Saiful Ilah yang terpilih lagi menjadi Bupati Sidoarjo periode 2016-2021.

Saiful Ilah yang didampingi Dirut Lapindo Brantas, Tri Setya Sutisna menjelaskan lebih jauh, bahwa proses pembaruan data telah dilakukan, yakni dengan telah dibuktikan tandatangan ketiga kepala desa sekitar sumur Tanggulangin 1 beserta camatnya. ‘’Mereka menyatakan setuju untuk dilakukan pengeboran lagi, karena letak sumur Tanggulangin 1 jauh dari pusat luberan lumpur Lapindo,’’ jelasnya.

Sementara itu, Dirut Lapindo Brantas, Tri Setya Sutisna dengan tegas mengatakan, kalau pihaknya harus melakukan pengeboran. Karena apa yang dilakukan itu bukan semata-mata kepentingan Lapindo, tetapi untuk kepentingan negara. ‘’Jadi apa yang kami kerjakan ini merupakan tugas negara.

Semua proses sudah dikaji, dengan kesimpulan kondisinya sangat aman,’’ katanya.Q ach

Bupati Sidoarjo terpilih Saiful Ilah dan Dirut Lapindo Brantas, Tri Setya Sutisna saat konferensi pers. achmad suprayogi/ bhirawa

Tangkal Radikalisme, Pj Bupati Gresik Terbitkan SE Gresik, Bhirawa Untuk menangkal gerakan radikalisme, Penjabat Bupati (Pj) Gresik, Dr H Akmal Boedianto menyiapkan Surat Eedaran (SE) yang akan dikirim kepada seluruh kecamatan. SE itu nantinya akan disebarkan sampai ke tingkat RT/RW. Saat ini SE itu masih di meja Akmal. ‘’Setelah saya tandatangani akan segera dikirimkan kepada seluruh wilayah kecamatan,’’ ujar Akmal saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rabu (20/1).

Rakor Forkopimda yang berlangsung di Kantor Bupati Gresik dihadiri seluruh anggota Forkopimda serta semua pejabat Pemkab Gresik.

Langkah Akmal ini sebagai bentuk antisipasi dini bahaya radikalisme. Mengingat beberapa saat lalu

Forkompinda Gresik menggelar rapat koordinasi untuk menangkal bahaya radikalisme. kerin ikanto/ bhirawa

ada seorang warga Gresik diduga masuk dalam jaringan teroris ditangkap di Wilayah Perumahan Kota Baru Driyorejo (KBD). Selain itu, juga disinyalir adanya markas Gafatar ada di Wilayah Kec Kebomas.

Dalam SE yang segera diedarkan, Akmal menghimbau semua masyarakat peduli terhadap Kamtibmas dan mewaspadai seluruh

kegiatan di wilayahnya. Selanjutnya, agar RT dan RW selalu mendata warganya, terutama orang asing dan orang baru tinggal di wilayahnya. ‘’Kalau RT dan RW sering mendata dan mendatangi warga, maka orang asing yang akan berbuat tidak baik, merasa terganggu dan akhirnya tidak kerasan,’’ ungkap Akmal.

Jika ada warga baru atau

tamu bermalam, maka Ketua RT dan RW mewajibkan kepada tamu itu untuk melapor paling lama 1 kali 24 jam kepada RT setempat. ‘’Jangan sampai RT setempat tidak tahu ada orang baru atau tamu warga yang menginap. Tanyakan keperluannya. Berapa lama menginap dan mintalah KTP atau surat lain kemudian dicatat,’’ papar Akmal.

Sementara, Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo SIK MSi, menyatakan terima kasih atas bantuan Pj Bupati yang sudah melaksanakan antisipasi dini. ‘’Sesuai perintah Presiden, Pemerintah harus selalu hadir di masyarakat. Untuk itu, langkah yang sudah diambil Pj Bupati ini setidaknya bisa meringankan tugas polisi,’’ tegas Kapolres.Q eri

KPU Serahkan Hasil Penetapan Pilbup Gresik ke DPRD Gresik, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Gresik menyerahkan hasil penetapan Pilbup Gresik ke DPRD, Rabu (20/1) kemarin. Selanjutnya, DPRD akan mengusulkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih ke Provinsi Jatim untuk segera dilantik.

Hasil penetapan itu diserahkan langsung Ketua KPU Kab Gresik, Ahmad Roni kepada Abdul Hamid, Ketua DPRD Gresik sekitar pukul 11.00 Wib. ‘’Namun, kapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih itu dilakukan kami belum tahu karena bukan ranah KPU. Kabarnya Feb-

ruari. Tapi tanggalnya, kami belum tahu,’’ kata Elvita Yulianti, salah satu komisioner KPU Gresik, Rabu (20/1).

Dikatakan Vety—sapaan akrab Elvita Yulianti, sesuai hasil konsultasi yang dilakukan dengan KPU RI, setelah MK (Mahkah Konstitusi) menolak gugatan kubu Paslon Husnul Khuluq-

Ahmad Rubai (Berkah), tanpa menunggu waktu lama KPU Gresik langsung menggelar rapat penetapan hasil Pilbup Gresik. ‘’Karena hasil konsultasi dengan KPU RI, penetapan harus dilakukan sehari setelah putusan MK. Makanya kami tak mempunyai waktu lama,’’ terang Vety.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dewan Akan Panggil Eksekutif Banyuwangi, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi akan mengundang eksekutif terkait banyaknya Kepala Satuan Kerja Persangkat Daerah (SKPD) yang nurhadi/bhirawa melakukan keHM Joni Subagiyo giatan di luar kota dan melakukan kunjungan ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan tersebut disampaikan oleh H M Joni Subagiyo, kepada sejumlah wartawan di gedung dewan Rabu siang.

Menurut Joni Subagiyo, hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima surat pemberitahuan dari eksekutif terkait banyaknya kepala SKPD yang melakukan kunjungan kerja keluar daerah maupun yang melakukan kunjungan ke luar negeri. ”Kami khawatir banyak pejabat yang melakukan aktifitas di luar kota Banyuwangi akan mengganggu tugas dan kewajiban pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan,” ujar Joni.

Selanjutnya politisi PKB tersebut menyatakan, pihaknya akan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang kegiatan tugas di luar kota yang dilaksanakan, sumber dana yang digunakan dan beberapa keterangan lain yang dibutuhkan.

Sementara M Yanuarto Bramuda, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata kabupaten Banyuwangi kepada Bhirawa beberapa waktu lalu menyatakan kunjungan tim Banyuwangi ke Spanyol yang dilakukan merupakan tugas dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia untuk menjadi duta Indonesia dalam ajang United Nation World Tourism Organization (UNWTO) bersama dengan dua kabupaten / kota yang lain.Q mb12

Bupati Lantik Sebelas Pejabat Eselon Dua Lumajang, Bhirawa Sebanyak sebelas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang biasa disebut pejabat Eselon Dua, hari ini (20/1) secara resmi dilantik oleh Bupati Lumajang Drs. As'at Malik di Pendopo Kabupaten Lumajang. Dalam acara pelantikan tersebut turut pula hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang.

Menurut Bupati Lumajang Drs.As'at Malik bahwa rolling jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang adalah bagian dari penyegaran dalam sebuah jabatan. Namun dalam mutasi kali ini menurut As'at selain dari penyegaran jabatan lebih menekankan kepada pejabat yang lebih dari lima tahun menjabat di jabatan yang sama.

"Sebab mutasi itu adalah hal biasa dan memang harus dilakukan terutama kawan-kawan ditempat yang sama lebih dari lima tahun," ujarnya.

As'at juga menyarankan kepada pejabat yang dilantik

tersebut untuk bisa mengawasi dan juga bisa menjadi contoh yang baik kepada jajaran di bawahnya.Selain itu As'at menambahkan bahwa sebagai pimpinan diharapkan untuk memperhatikan hak hak bawahannya dan di wanti wanti untuk tidak melakukan pemotongan terhadap hak hak bawahannya.

Dalam lampiran No 821/ 08 /427.61/2016 tertanggal 19 Januari 2016 menyebutkan daftar dari sebelas pejabat Eselon Dua yang baru dilantik diantaranya, Imam Supriyadi MSi menjadi Kepala Dinas Pendidikan jabatan sebelum-

nya adalah Ka. Dinas kehutanan, Indah Amperawati MSi sebagai Kepala Dinas Kehutanan,jabatan sebelumnya adalah Kepala Bapekab.

Sedangkan Ir.Nugroho Dwiatmoko menjabat Kepala Bapekab sebelumnya menjabat kepala PUK, Drs. Wisu Wasono Adi menjadi Kepala Dispenduk Capil,Slamet Supriyono menjabat sebagai Asisten Administrasi, Drs. Amat menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan,jabatan sebelumnya Kepala Pasar, Drs. Yos Sudarso menjabat sebagai Kepala Pasar jabatan sebelumnya sebagai Kepala Sekwan DPRD lumajang,Susianto SH. sebagai Asisten Tata Praja.

Hanifah Diah Ekasiwi yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Rachmaniah SE, MM.yang sebelumya menjabat sebagai Ke-

dwi/bhirawa

Suasana Pelantikan sebelas Pejabat Eselon Dua Oleh Bupati Lumajang Drs. As'at Malik yang bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Lumajang. pala DPKAD kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Inspektorat, sedangkan Drs. Gawat Sudarmanto yang sebe-

lumya menjabat Kepala Dinas Pariwisata menempati jabatan baru sebagai Kepala DPKAD.Q dwi

Tebang Pohon Sembarangan Dewan Ancam Polisikan Kantor LH

Perubahan Status Puskesmas ke RS Tunggu Tiga Tahun Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep menganggarkan dana sebesar Rp4 milyar di APBD 2016 untuk merubah status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit Pratama di Pulau Kangean, Sumenep.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, A Fatoni mengatakan, anggaran sebesar Rp4 milyar di APBD 2016 ini untuk penambahan fasilitas Puskesmas Arjasa sebelum dinaikkan status menjadi rumah sakit pratama dan pembelian lahan serta pembangunan Puskesmas yang baru.

"Dana sebesar Rp 4 miliar itu kami anggarkan tahun ini untuk pembangunan Puskesmas baru dan fasilitas Puskesmas yang akan menjadi rumah sakit di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Sebab, untuk merubah status Puskesmas menjadi rumah sakit itu harus ada bangunan puskesmas baru," kata A Fatoni, Rabu (20/01).

Fatoni menerangkan, dana miliaran rupiah itu dianggarkan untuk pembelian lahan dan gedung puskesmas baru sebesar Rp2 miliar dan pembangunan ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit, Gudang Farmasi dan Poli Klinik serta ICU. "Sedangkan dana sebesar Rp2 miliar lagi dianggarkan melalui DAU tahun ini, jadi total keseluruhan mencapai Rp4 milyar," bebernya.

Peningkatan status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit itu, lanjutnya, tidak bisa direalisasikan dalam waktu singkat, sebab selain dana yang dibutuhkan sangat besar, yakni dalam kisaran Rp100 milyar, juga banyak persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya sumber daya manusia (SDM).Q sul

Kamis Kliwon 21 JANUARI 2016

basir/bhirawa

Semangat 35 penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro ketika mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemkab Bojonegoro dan Pemprov Jawa Timur.

Puluhan Penyandang Disabilitas Ikuti Pelatihan Garmen Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Rabu (20/ 1) kemarin menyelenggarakan pelatihan garmen yang diikuti 35 penyandang cacat atau disabilitas dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Ketua Himpunan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro, Sanawi menyampaikan, bahwa kekurangan dan cacat fisik bukan halangan bagi mereka untuk berkarya. Mereka membutuhkan perhatian bukan belas kasihan sehingga akan menjadikan para penyandang disabilitas ini bisa menjalani hidup dan berkarya. “Baginya menjadi penyandang cacat bukan untuk menjadi kaum yang dicap dengan meminta dan harus dikasihani,” kata Sanawi.

Sanawi menuturkan bahwa terlahir dengan anugerah ini bukan perkara gampang, mental dan kepercayaan diri menjadi modal utama yang harus dimiliki agar bisa mandiri.Namun dengan memberikan bekal yang cukup akan menjadikan kaum difabel ini menjadi produktif. “Mereka mendapatkan pelatihan memotong kain, membuat pola, menjahit, mengukur dan obras serta bordir.

Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal mereka untuk melanjutkan hidup,” ucapnya.

Gunawan salah satunya, pria asal Desa Bonorejo Kecamatan Gayam ini menjadi anggota disabilitas Bojonegoro. Sebelum tahun 2010 dirinya hanyalah pengangguran kini sejak mengikuti pelatihan khusus penyandang disabilitas tahun 2013.

Kini pria satu putri ini telah menekuni usaha menjahit ditempat tinggalnya. Ratarata dia mendapatkan penghasilan dari menjahi ini sebesar Rp 2 juta setiap bulannya jika tengah ramai, dihari-hari biasa Rp 700 ribu sudah lebih dari cukup meki dia harus berhemat.

Akhirnya sebagai bentuk rasa Syukur dirinya kini melatih teman-teman senasibnya untuk bisa berkarya mandiri. Kekuarang bukanlah halangan untuk produktif selama ada kemauan dan tak mudah menyerah.

Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kondisi yang demikian, kepedulian bukanlah rasa iba dengan menghargai hasil karya mereka dan memberi kesempatan bagi mereka untuk produktif adalah langkah yang sangat bijaksana.Q bas

Nganjuk, Bhirawa Penebangan pohon peneduh tidak bisa sembarangan, harus dilakukan sesuai standart operating prosedure (SOP). Bakal ada sanksi jika menebang pohon sembarangan, yaitu sanksi pidana atau mengganti pohon sesuai jumlah pohon yang ditebang.

Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh Agus Setyantoro, anggota Komisi C DPRD Nganjuk saat mengetahui penebangan pohon peneduh. Ironisnya penebangan yang mengabaikan SOP itu justru atas izin dari Kantor Lingkungan Hidup.

“Kalau melakukan penebangan pohon yang dipinggir jalan, alasannya sudah membahayakan, karena pohon lapuk atau kemiringan sudah mencapai 30 derajat,” jelas Agus Setyantoro saat ditemui Bhirawa di Kantor DPRD Nganjuk.

Namun rekanan yang ditunjuk Kantor Lingkungan Hidup justru membabibuta dalam menebang pohon.

Terbukti tidak hanya pohon yang lapuk atau miring saja yang ditebang, tetapi hamper sebagian besar pohon peneduh ditebang habis.

Kondisi ini terlihat di jalan raya Nganjuk-Rejoso tepatnya mulai dari Desa Kedungdowo hingga Desa Mlorah Kecamatan Rejoso. Kemudian, jalur Nganjuk-Kediri yang berada di wilayah Kecamatan Bagor.

Kejengkelan Komisi C DPRD Nganjuk terhadap tindakan Kantor Lingkungan Hidup yang menebang pohon sembarangan dibuktikan dengan surat untuk menghentikan penebangan pohon. Bahkan, Komisi C mengancam akan mempidanakan pelaku penebangan pohon peneduh ke Polisi berikut yang memerintahkan penebangan pohon.

“Kami sudah melayangkan surat untuk menghentikan penebangan pohon peneduh ke Kantor Lingkungan Hidup. Jika surat kami diabaikan, kami tidak segan akan melapor ke Polisi karena telah terjadi perusakan

lingkungan,” tegas politisi PKB ini.

Lebih jauh Agus Setyantoro juga mengingatkan Kantor Lingkungan Hidup, bahwa saat digelar rapat kerja beberapa waktu lalu, Komisi C telah memberikan arahan bahwa hanya pohon yang masuk kategori membahayakan saja yang ditebang. Namun yang terjadi, hampir semua pohon peneduh ditebang.

Lebih parah lagi, ranting atau pohon peneduh yang ditebang tersebut dijual ke pembuat arang di Kecamatan Rejoso. Namun tidak sepeserpun ada kontribusi ke kas daerah, sehingga muncul kecurigaan ada permainan antara rekanan yang ditunjuk dengan pejabat Kantor Lingkungan Hidup.

“Ini jelas ada permainan antara pejabat Kantor Lingkungan Hidup dengan rekanan yang ditunjuk dan saya tahu siapa pejabat yang bermain. Buktinya, hasil tebangan pohon dijual tapi tidak ada sepeserpun masuk kas daerah,” papar Agus Setyantoro dengan nada kesal.

Keluhan yang sama juga dilontarkan oleh Harianto MSi, Camat Rejoso dimana di wilayahnya yang paling banyak pohon penedung yang ditebang. Apalagi pohon yang ditebang adalah pohon asem tepi jalan yang umurnya sudah ratusan tahun.

Akibatnya, jalan di sepanjang Kecamatan Rejoso berubah gersang karena ratusan pohon asem ditebang.

“Saya tidak habis piker, pohon asem umur ratusan tahun ditebangi. Gimana ini Kantor Lingkungan Hidup,” tanya Camat Rejoso.

Sayangnya tidak ada pejabat Kantor Lingkungan Hidup yang berada di Jl. Diponegoro Nganjuk tersebut mau memberikan tanggapan terkait aksi tebang sembarangan terhadap pohon peneduh jalan di Nganjuk. Sementara, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Hariyanto, telah dimutasi sebagai staf ahli bupati.Q ris

Basmi Jentik, Dinkes Canangkan Program Gesit Batik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, melalui Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit mencanangkan program Gesit Batik (Gerakan Situbondo Bebas Jentik) pagi kemarin (20/1). Pelaksanaan program tersebut digelar bersamaan dengan peresmian penggunaan gedung baru Puskesmas Panji, oleh PJ Bupati Situbondo Zainal Muhtadien dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kab. Situbondo, Abu bakar Abdi. Sejumlah jajaran Kepala Bidang dan Kepala RSU Situbondo, Asembagus dan Besuki juga ambil bagian dalam acara tersebut.

Menurut Bupati Zainal, pencanangan program Gesit Batik sangat seirama dengan kondisi masyarakat di Kab Situbondo yang sudah memasuki musim hujan pada awal tahun 2016 ini.

Selain itu, kata Bupati Zainal, agar kegiatan berhasil dengan baik, seyogianya Pemerintah harus memberikan pelayanan yang masimal kepada masyarakat.

“Kita harus memberikan layanan yang prima dan harus dekat

dengan masyarakat. Khusus kepada Puskesmas, agar sealu memberikan pelayanan yang maksimal. Sebab persoalan kesadaran masalah kesehatan ini harus dikerjakan secara bersama-sama,” papar mantan Kepala Bakesbangpol Prov Jatim itu.

Masih kata Bupati Zainal, pelaksanaan launcing program Gesit Batik ini sangat tepat waktu dan harus terus menerus didengungkan agar Kab Situbondo bisa bebas dari jentik. Cara-

nya, lanjut Bupati Zainal, harus sudah dimulai sejak dini (kelas SD) sehingga keberadaan jentik terus bisa ditekan.

“Mulai sejak dini kita sosialisasikan soal 3 M. Termasuk benda benda yang dipakai gendangan air yang menimbulkan jentik harus cepat dihilangkan. Kongkritnya, kita harus ada antisipasi secara serentak dan menyeluruh agar program ini tepat sasaran,” ungkap Zainal kepada Bhirawa.

Usai memberikan arahan, Bupati Zainal sempat melakukan telekonferensi dengan Puskesmas Banyuputih dan Puskesmas lainnya. Dalam telekonferensi tersebut, Bupati Zainal langsung memandu pelaksanaan Gesit Batik dipelosok pedesaan.

Selain itu, Bupati Zainal dalam kesempatan tersebut juga sempat mempertanyakan cara dan sasaran tim dilapangan sehingga dapat menekan persebaran jen-

tik. Selanjutnya, Bupati Zainal dengan didampingi Kadinkes Kab. Situbondo Abu Bakar Abdi melakukan peresmian gedung Puskesmas Panji, dengan melepas puluhan balon dan pemotongan untaian bunga melati.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Situbondo, Abu Bakar Abdi, menandaskan, sasaran program Gesit Batik meliputi seluruh masyarakat Kota Santri, mulai Kecamatan Banyuglugur hinga Kecamatan Banyuputih. Bahkan semua tim kesehatan, lanjut mantan Kabag TU RSU Situbondo itu, dikerahkan untuk mensukseskan program pemberantasan jentik dilapangan. “Kami juga membagikan sejumlah abate kepada para undangan untuk dipasang ditempat mandi rumah masing-masing,” pungkas Abu Bakar Abdi.Q awi

sawawi/bhirawa

PJ Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Abu Bakar Abdi, saat pencanangan program Gesit Batik dan peresmian gedung Puskesmas Panji pagi kemarin.

Kamis Kliwon 21 JANUARI 2016

KILAS JATIM

BPS Gelontorkan Rp 6 M untuk Sensus Ekonomi Lamongan, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan menggelontorkan anggaran hingga Rp 6 Miliar Untuk menyelenggarakan Sensus Ekonomi pada tahun 2016 ini. Anggaran tersebut diperlukan untuk mensurvei ribuan pelaku usaha dan rumah tangga yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal itu diiungkapkan Darmono Kepala seksi statistik dan distribusi BPS Lamongan, Rabu (20/1). “Sensus Ekonomi akan dimulai pada 1-31 Mei mendatang dan kami siapkan anggarannya sekitar Rp 6 M,” ucap Darmono.

Lebih lanjut, ia mengatakan, besaran anggaran tersebut masih dinilai cukup wajar,sebab,dalam pelaksanaanya banyak melibatkan ribuan tenaga sensus selama satu bulan melakukan sensus.

“Kita bayar petugas cukup banyak. Paling banyak di PCL (pencacah lapangan).

Kontrak kerja selama 1 bulan,” jelasnya.

Jumlah tenaga sensus ekonomi yang direkrut BPS Lamongan sebanyak 1030 orang. Apalagi, skala dan usaha yang akan disurvei dalam sensus ekonomi sangat besar. “Di Lamongan ada 80 ribu usaha,” jelasnya.

Menurutnya, 80 ribu UMKM itu akan di survei mulai dari omzetnya, pendapatan, tenaga kerjanya, gaji pegawainya, sampai pembayaran pajak. Lebih jauh dia juga menjelaskan, sensus ekonomi di Lamongan akan mencakup 8 sektor di luar pertanian, yakni sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air, kontruksi, perdagangan dan jasa, komunikasi dan transportasi, jasa perusahaan keuangan dan jasa pendidikan.Q mb9

JOB PPEJ Pastikan Bau Gas dari Proses Water Inject Tidak Beracun Bojonegoro, Bhirawa Operator minyak dan gas bumi (migas) Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) bau gas yang keluar dari proses water inject di Lapangan Sukowati bukan merupakan gas beracun atau yang mudah terbakar.

Namun pihaknya memastikan bahwa gas yang keluar itu tidak termasuk berbahaya.

“Gas yang keluar itu bukan gas beracun,” kata Field Admin Superintendent, JOB PPEJ, Akbar Pradima, kemarin.

Meski demikian, menurut Field Admin Superintendent, JOB PPEJ, Akbar Pradima, karena bau yang timbul menyebabkan beberapa warga mual dan harus di larikan ke rumah sakit, maka JOB PPEJ menghentikan program water injection agar bau yang ditimbulkan dalam proses tersebut hilang. “Demi menjaga ketenangan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat kami menghentikan kegiatan water injection sampai diketahui penyebab munculnya bau yang dirasakan dan dapat dicarikan solusinya,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam proses water injection ini adalah mengandung unsur yang beragam diantaranya unsur karbonat dan sulfur. Ia menduga bau tidak sedap itu muncul akibat bau sulvur (belerang), karena memang belerang menimbulkan bau yang busuk.

“Karena proses water injection masih baru di lapangan Sukowati, masyarakat belum pernah merasakan atau mencium bau seperti ini, sehingga tubuh mereka merasa tidak nyaman. Sementara bagi orang yang sudah pernah atau biasa mencium bau tersebut merasakan sebagai hal yang biasa karena bersifat tidak berbahaya/beracun,” terangnya.

Akbar menegaskan, dalam proses water injection ini tidak terjadi kebocoran gas. Sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat. “Ini adalah proses yang biasa dilakukan dalam water injection dan lainnya tidak memunculkan bau yang berlebihan sehingga bisa mengganggu,” katanya.Q bas

JAWA TIMUR

Warga Tuntut Penutupan Tambang Galian C Jombang, Bhirawa Puluhan warga Dusun Karangasem, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang, Rabu (20/1) mendatangi kantor Desa setempat. Mereka menuntut Kepala Desa untuk menutup kegiatan penambangan galian C yang dinilai telah merusak lingkungan.

Dengan membentangkan spanduk dan poster hujatan atas kebijakan Kapala Desa, puluhan warga juga melakukan orasi.Warga mengatakan kebijakan pembiayaran adanya penambangan galian C yang masih beroperasi di Karangdagangan dinilai bentuk ketidak pecusan Kades Jamal mengurus warganya.

“Tambang galian C tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali bagi warga Karangdagangan. Justru sangat meresahkan. Debu beterbangan, jalan desa hancur. Setiap hari truk pengangkut material lalu lalang. Makanya kami minta agar tambang tersebut ditutup," ujar Sucipto salah satu warga dalam orasinya.

Aksi warga ini mendapat kawalan ketat dari jararan kepolisian Jombang, yang menerjunkan puluhan personel bersama Babinsa (TNI). Tidak ingin anarkis, warga kemudian dipertemukan dengan Kepala Desa untuk melakukan perundingan. antara perwakilan pendemo dengan Kepala Desa berjalan cukup a lot.

Bahkan karena tidak ada titik temu, warga memutuskan aksi penutupan lokasi penambangan. “Lokasi penambangannya tidak sesuai dengan ijin yang ada. Ijinnnya di Plosogenuk akan tetapi lokasi

galiannya sekarang ada di Karangasem,” ujar salah satu warga yang mengusulkan untuk langsung melakukan penutupan lokasi.

Kepala Desa Karangdagangan, Jamal berlasan, pihak desa juga tidak mengetahui beroperasinya tambang tersebut. Bahkan, lanjutnya, sekedar tembusan saja pihak desa tidak pernah tahu. Jamal justru mempersilahkan warganya untuk mengecek keberadaan tambang galian C tersebut ke Badan Perijinan Jombang.

"Memang tambang galian C di Dusun Karangasem beroperasi lagi. Tapi saya sendiri tidak tahu siapa yang memberi izin.

Karena pihak desa tidak pernah mendapat surat tembusan," kata Jamal beralasan.

Warga Paksa Tutup Dengan alasan tidak ada titik temu, dan perbedaan lokasi penambangan, warga akhirnya memutuskan menutup sendiri lokasi penambangan. Warga memaksa masuk dengan menjebol portal. Sementara sejumlah penjaga tambang dan polisi menghadang aksi nekad warga tersebut.

Tak ayal, aksi saling dorong tidak terhindarkan. Portal yang digunakan pembatas menuju lokasi tambang galian

ramadlan/bhirawa

Puluhan terlihat saling dorong dengan penjaga lokasi tambang galian di Dusun Karangaem Desa karangdagangan Bandarkedungmulyo.

C remuk diterobos warga. Emosi warga semakin terpantik.

Hal itu menyusul adanya warga yang mendapat bogem mentah dari pria mengenakan penutup wajah. Warga yang emosi berusaha mengejar, akan tetapi polisi segera mencegah. Suasana kembali tenang. Kericuhan hanya sekitar 10 menit.

Kedatangan warga ke lokasi tambang tersebut bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya, dialog yang digelar di balai desa Karangdagangan tidak mencapai kata mufakat. Padahal dialog tersebut dilakukan hampir dua jam. Ratusan massa tetap kukuh meminta agar praktik tambang

galian C tersebut ditutup.

Namun pihak desa tak berani bertindak. "Kami sudah menghubungi pengusaha. Intinya sepakat jika hari ini praktik pertambangan galian C dihentikan sementara atau ditangguhkan," ungkap Kades Karangdagangan, Jamal, menenangkan warganya.Q rur

Pemkab Realisasikan Asuransi untuk Petani Wali Kota Ancam Pecat PNS Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni terus melakukan inovasi dalam bidang pertanian, sebagaimana yang saat ini Bondowoso menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional, namun hal itu tidak membuat puas dan terus meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam rangka menjamin para petani agar tidak gagal panen.

Upaya tersebut merupakan Kabar gembira bagi seluruh petani di Kabupaten Bondowoso, karena Dinas Pertanian Bondowoso akhirnya merealisasi program asuransi untuk petani yang gagal panen. Sehingga para petani yang gagal panen nantinya akan mendapat ganti jika sudah memenuhi syarat tertentu.

Kepala Bidang Usaha Tani, Dinas Pertanian Bondowoso, Ir

Winarto mengatakan, saat ini tercatat sudah ada 12 ribu petani dengan total luas lahan 3.900 hektar, yang terdaftar sebagai peserta asuransi. Untuk mengikuti program ini, setiap petani diwajibkan membayar premi sebesar Rp. 32 ribu per hektar setiap 1 kali musim tanam.

“Semua petani yang menanam padi bisa mendaftar asuransi ini. Petani harus bayar 20% dari total premi yakni Rp. 32.000 per hektar per 1kali musim tanam.

80% disubsidi pemerintah.

Klaim bisa dilakukan jika terjadi gagal panen,” kata Winarto kepada Bhirawa, Rabu (20/1) kemarin.

Dikatakan Winarto, kriteria premi asuransi bisa dicairkan adalah ketika petani mengalami puso atau gagal panen. Gagal panen ini bisa disebabkan ka-

Dampak Abu Vulkanik, Harga Kentang dan Kubis Naik Pasuruan, Bhirawa Erupsi Gunung Bromo yang terletak di empat wilayah di Jawa Timur hingga saat ini masih berlangsung. Dampaknya, selain mengganggu penerbangan, juga mengganggu aneka tanaman penghasil jenis sayuran di lereng gunung aktif tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan, Edy Suwanto melalui Kasi Perdagangan Dalam Negeri, Gatot Sutanto mengatakan erupsi Gunung Bromo sejak beberapa pekan terakhir ini membawa dampak tanaman holtikultura seperti kentang dan gubis di pasaran lantaran minim pasaran.

Pasalnya komoditas tersebut rusak akibat dampak vulkanik Gunung Bromo.

"Dua sayuran yakni kentang dan kubis di tingkat petani sudah mengalami kenaikan. Karena pengaruh abu vulkanik Gunung Bromo sehingga pasokannya sangat minim," jelas Gatot Sutanto, Rabu (20/1).

Di Jawa Timur suplay kentang dan kubis sebagian besar dari Kabupaten Pasuruan yakni wilayah lereng Gunung Bromo tepatnya di Tosari. Untuk di Kabupaten Probolinggo terdapat diwilayah Kecamatan Sukapura. "Per kilo gramnya naik Rp1.000. Harga kentang dari Rp17 ribu per kilogram naik menjadi Rp18 ribu per kilogram, begitupula harga kubis dari Rp7 ribu perkilogram naik menjadi Rp8 ribu per kilogram," jelasnya.Q hil

7

samsul tahar/bhirawa

Bupati Amin Said Husni yang rajin turun kebawah menemui para petani untuk melihat langsung kesulitan yang dialami petani.

rena serangan hama, kekeringan dan bencana banjir atau bencana lainnya. “Gagal panen minimal 75% dari luas lahan. Per hektar bisa mendapat ganti rugi sekitar Rp. 6 juta. Estimasi untuk menanam kembali,” paparnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas pertanian, Hingga saat ini tercatat sudah ada 12 ribu petani Bondowoso yang terdaftar sebagai peserta. Dari jumlah tersebut, sudah dibayar premi sebesar Rp. 144 juta rupiah kepada PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo).

H. Samsul salah satau petani padi asal desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel yang ditemui Bhirawa usai mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi pertanian mengaku jika saat ini pihaknya tidak khawatir jika terjadi gagal panen, karena pemerintah saat ini sudah memfasilitasi agar petani tidak mengalami kerugian besar jika gagal panen.

Pihaknya menegaskan jika sebenarnya petani tidak berharap terjadinya gagal panen dan mendapat ganti dari asuransi, tetapi upaya pemerintah ini menurutnya patut diapresiasi agar meningkatkan semangat bagi para petani Bondowoso untuk terus menanam padi, karena yang bias diasuransikan hanya untuk petani yang menanam padi.

“Ini merupakan upaya luar biasa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tentu ini merupakan kabar baik bagi para petani padi dan harapannya tanaman lain juga akan menjadapat jaminan asuransi agar semangat menanam bias terjaga,” katanya.Q har

yang Terbukti Lakukan Pungli Kota Madiun, Bhirawa Apabila PNS di kantor Dispendukcapil Kota Madiun, ketahuan atau terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dan pelanggaran disiplin kerja dan kesalahan lainnya, bakal dipecat. Masalahnya, selama ini, PNS dan karyawan Pemkot Madiun harus mengikuti peraturan dan disiplin kerja dengan baik.

Dengan kesejahtraan yang cukup tinggi PNS dituntut mempunyai rasa tanggung jawab serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

“Pemkot Madiun telah membuat program dan langkah positif untuk mensejahterakan masyarakat Kota Madiun. Karena itu, staf/ anak buah saya tidak boleh main main,”kata Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH, MM di sela-sela peresmian kantor baru Dispendukcapil Kota Madiun, di Jln. Dr Sutomo Madiun, Rabu (20/1).

Menurut Wali Kota Bambang Irianto, dirinya akan langsung memecat dan memberhentikan secara tidak hormat kepada PNS dan karyawan yang melakukan praktek pungutan liar (Pungli) dan calo di seluruh dinas. Karena perbuatan itu melanggar hukum dan dapat mempengaruhi program kerja Pemkot Madiun.

“Kalau ada PNS yang melakukan praktek pungli akan langsung kita pecat. Untuk apa mereka di gaji tinggi kalau

masih melakukan hal yang tidak baik,”tegas orang nomor satu di Pemkot Madiun itu kepada wartawan.

Wali Kota Madiun memeperingatkan kepada seluruh karyawan dan PNS Pemkot Madiun untuk tidak mainmain dan melakukan pungli atau menerima suap. Karena untuk pelayanan administrasi di Pemkot Madiun semuanya dilakukan secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah.

Bambang Irianto, Wali Kota Madiun juga merasa geram dengan adanya pungli dan praktek calo seperti yang dimuat di media yang melibatkan oknum pegawai BPN Kota Madiun. Dirinya berharap hal serupa tidak terjadi di seluruh dinas di Pemerintah Kota Madiun.

“Ya karena itu, jika PNS di lingkungan Pemkot Madiun terbukti lakukan pungli dan langgar kedisiplinan kerja, bakal dipecat,” tegas Wali Kota setengah mengancam.

Ditanya, kenapa kantor Dispendukcapil Kota Madiun yang semula berada di lantai III di gedung Bersama di jalan DI. Panjitan dipindah ke jalan Dr. Sutomo .

Spontan, Wali Kota Madiun Bambang Irianto, SH. MM mengatakan “Itu juga karena atas perminbtaan masyarakat. Kasihan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua, kalau ke kantor Dispendukcapil mengaku kecapekan, walaupun sebenarnya sudah dipersiapkan dengan lif.Q dar

Polisi dan Warga Lari Berhamburan ‘Diteror’ Bom Siang itu, sejumlah warga masyarakat dan anggota Polisi yang lagi memberikan pelayanan dibuat panik setelah tanda bahaya di Mapolres Tuban berbunyi, warga yang kebetulan sedang berada di Mapolres Tuban tersebut langsung lari berhamburan, setelah mengetahui adanya aksi teror bom di markas kepolisian tersebut.

Sejumlah anggota yang mengetahui adanya ancaman teror bom langsung bergerak cepat, seperti mengamankan warga yang berada di Mapolres, melakukan pengamanan dan menyisir setiap sudut ruangan, untuk mencari keberadaan bom tersebut.

Dengan gerak cepat, setelah dilakukan penyisisran ditemukannya adanya bom di area Mapolres, para personil polisi masih tampak melakukan penjagaan dan pengamanan ekstra ketat, sebelum tim penjinak bom Gegana dari Polres Bojonegoro datang kelokasi untuk menjinakkan Bom tersebut.?

"Kali ini kita lakukan simulasi, untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan, seperti ancaman bom, bila mana Mako (Markas Komando) diserang. Sejumlah anggota beberapa hari kemarin telah melakukan latihan, peningkatan skill individu," kata Kapolres Tuban, AKBP Arif Guruh Darmawansetlah dilakukanya simulasi aksi tanggap teroris yang di gelar di Mapolres Tuban, Rabu (20/01).

"Tadi saat simulasi kita ketahui setelah ada tanda bahaya anggota langsung bergerak cepat, seperti mengamankan war-

ga yang kebetulan berada di lokasi kejadian, juga melakukan pengamanan dan menyisiran sejumlah tempat di Mapolres Tuban," terang mantan Kapolres Donggala Sulteng ini.

Kapolres juga berharap dengan kegiatan semacam ini nantinya tidak membuat gagap dan bingung, para anggota jika kemungkinan tersebut terjadi, anggota sudah tau apa yang akan dilakukan masing-masing personil, baik Lantas, Sabhara dan anggota yang lain.

"Berhubung simulasi ini kita lakukan di dalam Mako Polres Tuban, jadi untuk penanganannya sedikit cepat dan lebih muda dikoordinir, rencananya hal ini akan kita lakukan ditempat lain, untuk menghitung estimasi waktu dan kecepatan anggota," terang Kapolres yang pernah menjadi anggota Brimob dan tim Gegana ini.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Sejumlah anggota Polres Tuban, melakukan penjagaan dengan senjata lengkap, didepan Mako Polres Tuban saat ada ancaman teror Bom dalam simulasi kemarin siang (20/1).

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Kliwon, 21 JANUARI 2016

Kurs JUAL

BELI

USD

13,991.00

13,851.00

SGD

9,723.40

9,620.75

EUR

15,252.99

15,094.82

JPY

11,931.60

11,809.19

GBP

19,925.98

19,722.44

Sumber: Bank Indonesia (19 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Beberapa petani bawang saat memanen. Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim bulan Desember 2015 turun 0,41 persen dari 106,56 menjadi 106,13.

Akhir 2015, NTP Jatim Turun 0,41% Peluncuran laptop gaming Lenovo Ideapad Y700 yang akan tersedia di pasar pada Februari 2016.

Lempar PC Gaming untuk Atasi Kelesuan Pasar Surabaya, Bhirawa Penurunan pasar di industri PC (Personal Computer) dalam beberapa tahun terakhir mendorong Lenovo Indonesia terus memainkan strategi penjualannya. Satu di antaranya dengan menghadirkan produk PC dan notebook gaming seiring terjadinya perubahan fungsi laptop yang tidak hanya untuk bekerja. “Kalau dulu kehadiran laptop lebih banyak digunakan untuk bekerja. Sekarang tren bergeser, laptop tidak hanya untuk bekerja tapi juga untuk bermain game. Karena itu sejak tiga tahun lalu, kompetisi game cukup marak di Indonesia,” ujar Consumer Notebook Product Manager Lenovo Christy Candlestine Susastra, Rabu (20/1).

Pihaknya mulai masuk pasar laptop atau notebook yang memiliki spesifikasi untuk game sejak 3 tahun terakhir dengan membidik segmen premium. Pada 2014, penjualan laptop gaming naik 16 persen pada 2014.

Dan di Surabaya sendiri ada peningkatan 20 persen. “Market share segmen premium Lenovo sebesar 19,5 persen pada 2014 dan kami optimistis tahun ini bisa naik ke angka 30 persen. Secara total segmen produk alami peningkatan hingga 48 persen, ”ungkap Christy seraya mengatakan ntuk mencapai target pasar tahun ini bakal banyak menggelar kegiatan lomba atau kompetisi game di berbagai kota di Indonesia.

Ia menjelaskan secara total market share Lenovo Indonesia di pasar PC naik 45 persen pada 2014. Market share di Surabaya menduduki posisi nomor dua. Secara total produk PC Lenovo market sharenya naik dari 20,6 persen pada November 2015 menjadi 22 persen pada Maret 2016 ini.

Sementara itu, Hardware Specialist Gamer Alvin Josef mengatakan potensi pasar produk notebook segmen gaming ini sangat potensial. Terlebih di dunia gaming tidak hanya ada gamers tapi juga ada game developer, publisher, organizer dan media game. Q tis

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2009, Hitam, AG5721TX, a/ n. Paiman, Cerme RT 01/03 Gamping, Campurdarat-T.Agung No. 177/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Abu-abu Metalik, AG1293RO, a/n. Agustinus Budiono, Kel. Kenayan-T.Agung No. 178/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Merah, AG5764TS, a/n.

Satir, Ds/Kec. Sendang-T.Agung No. 179/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Mobil Chevrolet, th. 2004, Hitam Metalik, AG1788RH, a/n. Iskak, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No. 180/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha Vega ZR, th. 2011, Putih, AG2505OA, a/n. Supiyah, Ds. Bendo, Gondang-T.Agung No. 181/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6971RAS, a/n.

Tufi Nur Laili, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No. 182/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 1994, Hitam, AG5078SS, a/n.

Slamet, Ds/Kec. Gondang-T.Agung No. 183/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6509 FG, a/n Devi Lestriana, Ds. Talkandang, rw 08/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 184/IMB/BI-II/2016

Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim bulan Desember 2015 turun 0,41 persen dari 106,56 menjadi 106,13. Penurunan NTP ini disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih tinggi dari pada kenaikan indeks harga yang diterima petani (It).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, Desember 2015, dua sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan sisanya mengalami penurunan. “Kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Hortikultura sebesar 0,55 persen dari 103,36 menjadi 103,92 dan sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,46 persen dari 100,32 men-

jadi 100,78,” katanya.

Dilanjutkannya, untuk sub sektor yang mengalami penurunan NTP terbesar yaitu sub sektor Peternakan sebesar 1,27 persen dari 112,78 menjadi 111,35 diikuti sub sektor Perikanan sebesar 1,17 persen dari 106,38 menjadi 105,14, dan sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,49 dari 150,77 menjadi 105,26.

Dikatakannya juga, indeks harga yang diterima petani naik 0,76 persen dibanding bulan November 2015 yaitu dari 129,55 menjadi 130,53. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada empat sub sektor pertanian dan sisanya mengalami penurunan.

Sub sektor Hortikultura mengalami kenaikan terbesar yaitu 1,65 persen, diikuti sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar

1,53 persen, sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,81 persen, dan sub sektor Perikanan sebesar 0,16 persen. Sedangkan sub sektor Peternakan mengalami penurunan indeks yang di terima petani sebesar 0,17 persen.

Disisi lain, ia juga memaparkan, sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada bulan Desember 2015 adalah tebu, jagung, bawang merah, buah jeruk, ikan nila, tembakau, kapuk, cabai rawit, tomat, dan lele. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah tongkol, sapi potong, petai, ikan kuniran, ikan cakalang, ikan layang, ikan swanggi, kakao, petsai/sawi, dan wortel.

Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 1,17

persen dari 121,57 pada bulan November menjadi 122,99 pada bulan Desember 2015. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) sebesar 1,54 persen, dan kenaikan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) sebesar 0,38 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani bulan Desember 2015 adalah cabai rawit, bawang merah, tomat sayur, cabai merah, bawang putih, benih nila, telur ayam ras, rokok kretek filter, beras, dan bibit ayam ras pedaging. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani benih gurame, ikan cakalang, terung, sawi, bayam, salak, sewa lahan ladang, sawi hijau, es batu, dan bibit kedelai. Q rac

PT. TPS Kuasai 92% Pasar Petikemas Internasional KAI Berikan Diskon 10% di Acara Solo Great Sale Surabaya, Bhirawa Arus petikemas internasional (ekspor impor) yang melalui PT. Terminal Petikemas Surabaya menunjukkan angka peningkatan yang kurang signiflkan. Pada tahun 2014 arus petikemas ekspor menunjukkan angka 600.067 Teus dan tahun 2015 menunjukkan angka 605.002 Teus. Sedangkan arus impor di tahun 2014 menunjukkan angka 606.574 Teus, dan pada tahun 2015 menunjukkan angka 607.195 Teus.

Sehingga peningkatan arus petikemas intemasional dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 1%, demikian Etika Psikologi manager legal komersial PT Terminal Perikanan Surabaya (TPS) didampingi lKa Halamannya M.Sholeh .

Menurut Etika, dengan kondisi perekonomian yang belum stabil sampai dengan saat ini, kenaikan 1% tersebut menunjukkan kinerja perusahaan yang terjaga dengan baik. Sampai dengan tahun 2015 PT. TPS masih menguasai 92,61% pasar petikemas intemasional.

“Sedangkan untuk Arus Domestik walaupun kecil tetap menunjukkan peningkatan kurang dari 1% (satu person) dibanding tahun 2014. Arus Domestik di tahun 2014 me-

nunjukkan angka 161.756 Teus dan pada tahun 2015 menunjukkan angka 162.904 Tens,” kata Etika, Rabu (20/1).

Dengan demikian PT. TPS masih memberikan kontribusi untuk pasar petikemas domestik Sebesar 8,98% di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

Dengan total realisasi bongkar muat petikemas intemasional dan domestik sebesar 1.375.101 Teus di tahun 2015 maka target throughput tahun 2015 yang terpenuhi adalah Sebesar 97,69% daIi target yang ditetapkan awal tahun 2015 sebesar 1.407.628 Tens.

Tidak tercapainya target throughput ini disebabkan kenaikan nilai dollar terhadap rupiah pada Pertengahan tahun 2015 sehingga terjadi penurunan volumes ekspor impor yang pada akhirnya berdampak juga pada penurunan volume petikemas domestik.

“Untuk tahun 2016 ini manajemen PT. TPS menargetkan bongkar muat petikemas sebesar 1.400.000 Teus. Dengan peningkatan fasilitas dan kapasitas layanan manajemen PT. TPS yakin target tersebut bisa dicapa,i.,” ungkap Eropa Palippi. Q ma

Etika Palluppii manager legal komersial didampingi Humasnya M.Sholeh saat ketemu wartawan.

Tingkat Konsumsi Masyarakat Surabaya Masih Kuat Surabaya, Bhirawa Kegiatan konsumsi masyarakat Surabaya menunjukkan peningkatan di bulan November 2015. Tercermin pada Indeks Riil Penjualan Eceran (IRPE) tercatat naik baik secara bulanan maupun tahunan yaitu masingmasing sebesar 2,09% (mtm) dan 2,89% (yoy). Demikian, Ka BI Jatim Benny Siswanto pada acara Bincang Bareng Media ( BBM) Rabu (20/1) kemarin.

“Masih tingginya permintaan

masyarakat terhadap kelompok makanan, minuman serta kelompok bahan bakar sedangkan kelompok suku cadang, barang budaya dan rekreasi serta perlengkapan rumah tangga lainnya menjadi faktor penahan pertumbuhan tersebut,” kata Benny.

Untuk Desember 2015, Survei Penjualan Eceran (SPE) memperkirakan aktivitas konsumsi akan terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan di semua kelompok

barang dengan ekspektasi pertumbuhan penjualan sebesar 5,90% (mtm). Diperkirakan permintaan masih akan meningkat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, bahan bakar dan pelumas, perlangkapan rumah tangga lainnya serta barang budaya dan rekreasi. Permintaan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, menurut Benny diperkirakan naik sebesar 0,85% (mtm). Q ma

Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta api, PT KAI (Persero) mendukung acara Solo great sale, maka untuk keberangkatan kereta api tujuan Stasiun Solo Balapan, jebres dan purwosari diberikan diskon sebesar 10%. Selain meningkatkan jumlah penumpang, juga mengajak masyarakat daerah lain untuk menikmati kunjungan di Kota Solo. Suprapto, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya mengutarakan PT KAI memberikan dukungan penuh terhadap program Solo great Sale yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d 29 februari 2016.

Tentunya dalam momen tersebut disesuaikan dengan keberangkatan kereta.

“Acara ini mengacu kepada jadwal acara dan menyesuaikan saja, jadi penumpang tetap bisa melakukan perjalanan sesuai tiket yang tercetak. Pemberlakukan diskon tersebut diberikan kepada seluruh penumpang tujuan Solo Balapan, Solo Jebres dan Purwosari pada KA. hanya berlaku pada keberangkatan hari selasa, rabu dan kamis pada periode pelaksanaan event solo great sale tanggal 1 s.d 29 februari 2016,” ujarnya Rabu (20/1) kemarin.

Suprapto melanjutkan, seluruh kereta yang beroperasi di bawah Daop 8 Surabaya yang menuju Solo tetap mendapatkan potongan harga. Tiket tersebut menggunakan kode reduksi ‘Solo Great Sale’, promo ini hanya berlaku untuk pembelian / pemesanan di loket stasiun.

“Penumpang akan

KERETA YANG MELAYANI ‘SOLO GREAT SALE’ Majapahit (Malang - Kakarta/pp) Argo Wilis (Bandung - Surabaya/pp) Bima (Jakarta - Surabaya / via selatan/pp) Lodaya Malam (Bandung - Solo /pp) Lodaya pagi (Bandung - Solo /pp) Malabar (Malang - Bandung/pp) Malioboro Ekspres (Malang - Jogya/pp) Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya/pp) Sancaka Pagi (Surabaya - Jogya /pp) Sancaka Sore (Surabaya - Jogya /pp) Turangga (Bandung - Surabaya /pp)

mendapatkan tiket yang tercetak dengan nama Solo Great Sale. Promo ini bisa di dapatkan melalui pembelian di Stasiun. Sedangkan untuk penjualan di minimarket tidak tersedia, calon penumpang harus datang ke stasiun dengan membawa identitas yang masih berlaku. Ketentuan diskon ini sudah mulai diberlakukan mulai Selasa (19/1) kemarin,” tambahnya.

Suprapto berharap, acara ‘Solo Great Sale’ mendapatkan dukungan dari masyarakat Jatim. Hal ini untuk menunjang pertumbuhan wisata antar daerah.

Apabila program ini berhasil, jika Surabaya mempunyai program seperti ‘Solo Great Sale’ PT KAI bisa saja memberikan diskon untuk mengundang masyarakat dari luar Jatim untuk datang di Surabaya.

“Setiap even yang ada di kota-kota dapat dikembangkan lagi. Dengan menarik penumpang KA untuk bisa hadir dalam even yang cukup bergengsi. Surabaya bisa mengembangkan even yang cukup potensial,” tutupnya. Q wil

Harga Gabah Tinggi, Petani Bojonegoro Sumringah Tingginya harga gabah, membuat kalangan petani di Kabupaten Bojonegoro sumringah. Pasalnya harga gabah mencapai antara Rp 4.800 hingga Rp 5.000 per kilogram pada musim panen kali ini.

Achmad Basir /bhirawa

Sejumlah pekerja buruh tani sedang memanen padinya diwilayah Bojonegoro.

Seperti yang diungkap petani asal Desa Temu, Kecamatan Kanor Bojonegoro, Pribadi. Dikatakan memasuki panen raya musim rendeng kali ini, harga gabah cukup menggembirakan karena terbilang tinggi harganya. “Harga GKP (gabah kering panen) cukup bagus, di atas Rp 4.000 per kilogram. Bahkan ada yang harganya sampai Rp 4.700 per kilogram, sebelumnya harga hanya kisran Rp 3.000 hingga Rp 4.000, “ kata Pribadi, Rabu (20/1).

Petani lainnya, Robadi salah seor-

ang petani di Desa Gedungarum, Kecamatan Kanor saat menjelang panen padi menyampaikan bahwa saat ini dirinya adalah musim panen kedua. “ Harga gabah kering panen dikalangan petani antara Rp 4.600 sampai dengan Rp 4.800 perkilogram bahkan ada yang bisa mencapai Rp 5000 perkilogram,” imbuhnya.

Robadi menuturkan, keberhasilan panen ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tanam serempak yang dilakukan oleh petani. Dengan tanam serempak ini maka sebaran hama yang meny-

erang tanaman padi dapat dinimimalisir. Akan tetapi sebelum musim tanam dulu, petani bersama dengan PPL dan TNI melakukan pembasmian tikus dengan sistem gopyok tikus dengan pengasapan. Langkah ini ternyata efektif mengurangi populasi tikus yang biasanya menyerang tanaman padi.

Dirinya mengharapkan agar air tersedia demikian dengan pupuk khususnya menjelang musim tanam tentunya.Saat ini, harga gabah di Bojonegoro masih cukup bagus sebab panen raya di Bojongeoro belum menyeluruh dan hanya terjadi di daerah tertentu.

Kepala UPT Dinas Pertanian wilayah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Djumadi men-

gatakan, keberhasilan panen ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dimana hujan turun tak sebegitu lebat sehingga hasil panen dalam kondisi yang bagus. “ Harga ini adalah harga tertinggi dalam sejarah saat musim penghujan seperti kali ini,” kata Djumadi.

Dalam panen musim penghujan seperti ini harga seperti ini adalah harga yang tinggi karena musim panen saat ini sudah memasuki musim penghujan. Luasan panen untuk di Gedungarum mencapai 539 hektar, kemudian Desa Temu luasan panen mencapai 300 hektar dan kedungprimpen luasan 325 hektar sehingga tiga desa yang panen kali ini luasan mencapai 1.164 hektar lebih. Q bas

Kamis Kliwon 21 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

PD Jasa Yasa Belum Beri Kontribusi PAD Kab Malang, Bhirawa Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa Kabupaten Malang telah melakukan diversifikasi atau pengembangan usaha di bidang tour and travel yang dilaunching, pada 6 Mei 2014. Namun sampai saat ini masih belum mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Direktur utama (Dirut) PD Jasa Yasa Kabupaten Malang Mohammad Arief Wicaksono, Rabu (20/1), kepada wartawan mengatakan, keberadaan unit usaha tour and travel sebenarnya di bentuk untuk lebih memperkenalkan obyek-obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Namun nyatanya, sejak dirinya dilantik menjadi Dirut PD Jasa Yasa pada tahun lalu, hingga kini masih belum mendapatkan keuntungan.

“Tidak hanya tour and travel saja yang belum mendapatkan keuntungan, tapi kerugian pada semua bidang usaha.

Karena kami menilai bahwa semua unit usaha mayoritas dikerjasamakan kepada pihak ketiga,” katanya lagi. Dengan adanya unit usaha banyak merugi, papar Arif, hal ini berdampak pada tidak adanya dana parkir di kas PD Jasa Yasa.

Seharusnya, dengan menjalin kerjasama itu ada pemasukan di kas, dan selama ini yang keluar angka-angkanya saja. Sehingga uangnya lari kemana selama ini. Sedangkan penggalian potensi pendapatan tersebut katanya untuk menutup kerugian selama ini belum ada.

Seharusnya, Arif menegaskan, tour and travel dapat memberikan pelayanan berbagai macam informasi tentang tempat-tempat wisata sekaligus jalurjalur untuk menuju obyek-obyek wisata yang akan dikunjungi wisatawan, serta memperkenalkan dan mempromosikan kawasan obyek wisata.Q cyn

MALANG RAYA

Wali Kota Tegur Kinerja Satpol PP Beri Layanan Buruk Tamu di Block Office Batu, Bhirawa Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, menegur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditempatkan di Perkantoran Terpadu atau Block Office (BO). Teguran tersebut diberikan akibat buruknya kinerja Satpol PP khususnya dalam memberikan pelayanan kepada tamu SKPD maupun tamu Wali Kota.

Kebanyakan para tamu banyak yang ‘tersesat’ saat mencari lokasi kantor SKPD yang dituju di gedung baru BO yang memiliki 5 blok dan 5 lantai tersebut.

Wali Kota menginginkan Satpol PP lebih pro aktif kepada para tamu yang datang ke gedung Balaikota dan blok office ini. Karena gedung ini sangat besar dan ada 32 SKPD yang berkantor di sini.

Ditambah lagi beberapa organisasi kemasyarakatan juga berkantor di kantor yang berlokasi di Jl.panglima Sudir man ini. Akan kesulitan tersendiri bagi para tamu terutama yang belum pernah datang ke BO untuk mencari kantor SKPD yang dicari.

“Karena itu Satpol PP yang berjaga di block office ini jangan hanya menujukkan jari saja saat memberikan keterangan mengenai lokasi kantor SKPD kepada para tamu. Antar tamu itu menuju kantor SKPD yang dicari. Kalau perlu temukan mereka (tamu) dengan pejabat yang dicari,”ujar ER, panggilan akrab Eddy Rumpoko, Rabu (20/1).

Wali Kota merasa geram ketika melihat Satpol PP yang ditempatkan di block office bergerombol di pintu masuk

gedung. Padahal maksud dan tujuan penempatan Satpol PP di BO agar bisa membantu kepada masyarakat yang mem butuhkan pelayanan pemerintahan.

“PNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dibayar bukan untuk duduk-duduk dan tunjuk sana tunjuk sini saat ada tamu datang,”tegas ER sambil memperagakan gaya Satpol PP saat menunjukkan lokasi kantor SKPD yang ada di BO. Dan para petugas Satpol PP yang terkena tegur tersebut langsung menyatakan siap melaksanakan apa yang diperintahkan Walikota. Tak hanya Satpol PP, Walikota juga meminta organisasi kemayarakatan yang berkntor di BO bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tak terkecuali Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) yang sebelumnya bermarkas di Jl.Kartini yang berdekatan dengan alun-alun

Deteksi Gafatar, Bakesbangpol Turun ke Desa-desa Kab Malang, Bhirawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang bergerilya ke seluruh pelosok desa untuk mendeteksi keberadaan kader Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Langkah ini ditempuh, sebagai upaya mengantisipasi gerakan Gafatar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkembangnya organisasi yang bertentangan dengan ideologi. Selain itu juga untuk menghindari tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat yang tidak suka dengan Gafatar seperti kejadian di Kalimantan Barat.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang, Choirul Fathoni menyampaikan, pihaknya akan memonitor aktivitas organisasi atau lembaga yang berpotensi menimbulkan masalah atau yang diduga menyimpang.

“Kita akan monitoring, kerjasama berbagai institusi terkait. Bakesbangpol terus berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak,” ujar Fathoni, Rabu (20/1).

Menurut Fathoni, pihaknya meminta organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintah, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk selalu waspada dan melakukan upaya pencegahan dini. Selain itu, pilar pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, termasuk perangkat desa/kelurahan dan masyarakat, diharapkan juga untuk ikut serta memantau situasi dan kondisi di wilayahnya.

Lebih lanjut, sesuai kewenangan Kesbangpol, maka organisasi yang mendaftarkan diri, akan dicermati lebih lanjut.Q sup

Foto ilustrasi

Masih minimnya informasi terkait denah BO, beberapa tamu yang datang sempat kesulitan saat mencari kantor SKPD di kantor terpadu kota.

Sebelumnya, PMK sempat kesulitan ketika harus pindah markas ke BO. Karena mobilmobil PMK membutuhkan tempat khusus yang terbebas dari gangguan kegiatan apapun. Termasuk kemudahan

mobil PMK saat keluar dari markasnya menuju tempat terjadinya musibah kebakaran. Namun dengan penataan yang baik, kini PMK Kota Batu telah memiliki tempat khusus di BO, dan semua mobil PMK bisa standby di sana. Q nas

Lahan Pertanian di Kota Malang Terus Menyusut

Kekerasan terhadap Siswa Tidak Boleh Terjadi Malang, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah memastikan kekerasan terhadap siswa atau peserta didik di Kota Malang tidak boleh terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan Zubaidah, terkait dengan dugaan adanya salah satu kepala SDN di daerah Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang melakukan kekerasan terhadap siswa.

Pendidikan yang dilakukan di kota Malang, menurut Zubaidah tidak boleh dengan cara kekerasan, dengan dalih atau alasan apapun. Karena kekerasan itu bukan prinsif pendidikan.

“Kota Malang ini merupakan kota pendidikan, sekaligus kota layak anak, jadi tidak mungkin kami akan membiarkan, kekerasan kepada siswa,” tutur Zubaidah.

Karena itu, pihaknya pasti akan mengambil tindakan tegas kepada para guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa.

“Kami pastikan kalau ada yang melanggar pasti kami tindak, atau kami lakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”terang Zubaidah.

Termasuk persoalan yang tengah menimpa J salah satu kepala sekolah, maka pihaknya juga melakukan pembinaan tetapi disesuikan dengan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Koordinator Advokasi PP Otoda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Syahrul Sajidin, menyatakan jika dugaan kekerasan itu terjadi pada Agustus 2015 dan baru dilaporkan ke PP Otoda UB pada November 2015.

Kasek berinisial J ini yang juga mengajar matematika membuat siswa kelas 6 depresi. Hal ini terjadi setelah kasek menyuruh siswanya membenturkan kepalanya di meja bagi yang tidak mampu menjawab soal dan PR. Syahrul sudah melaporkan hal itu ke dinas pendidikan, wali kota dan DPRD Kota Malang. Termasuk kemudian dilakukan langkah mediasi pada 30 November 2015. Q mut

9

supriyanto/bhirawa

Sepi penumpang, kursi-kursi penumpang dalam pesawat Batik Air terlihat kosong. Dari 150 kursi yang tersedia, hanya terisi 38 penumpang saja dalam penerbangan Rabu (20/1) pukul 14.30 WIB

Penumpang di Bandara Abdurrachman Saleh Sepi Kab Malang, Bhirawa Penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di bandara Abdurrachman Saleh Malang kondisinya sepi sejak dibuka kembali Selasa lalu (19/ 1). Sepinya penumpang tersebut tidak terlepas dari seringnya penutupan bandara sebagai dampak abu vulkanik yang disemburkan Gunung Bromo.

Kepala Unit Pelaksana Tek nis (UPT) Bandara Abdul Rachman Saleh, Suharno, mengatakan bandara memang telah beroperasi kembali, namun pengguna jasa layanan pesawat udara memang menurun dibanding sebelum Gunung Bromo batuk-batuk.

“Kondisi penumpang memang menurun dalam sebulan terakhir akibat seringnya pe-

nutupan bandara. Rata-rata saat ini hanya terisi 30 persen dari jumlah sheet yang tersedia,” tuturnya.

Seperti penerbangan Batik Air, dalam 2 kali penerbangan Rabu kemarin (20/1) hanya terisi kurang dari 30 persen.

Dari 150 sheet kelas bisnis dan ekonomi, hanya terisi 38 penumpang saat penerbangan kedua pukul 14.30 WIB. Hal ini dibenarkan salah satu Pramugari Batik Air. “Sejak kemarin (Selasa,red) memang sepi mas. Penumpang mungkin masih khawatir bandara kembali ditutup karena abu Gunung Bromo,” kata salah satu pramugari yang enggan disenbut namanya.

Seringnya penutupan bandara Abdurrachman Saleh Ma-

lang memang membuat pengguna jasa penerbangan sering ragu memesan tiket untuk penerbangan dari dan ke Malang.

Sebab jika bandara ditutup, maka mereka harus dialihkan ke bandara Juanda Surabaya.

Walaupun dalam pengalihan penerbangan tersebut waktunya sama, masyarakat cenderung tidak mau repot.

“Pengguna jasa penerbangan memilih langsung pesan untuk berangkat dari Juanda karena tidak mau repot saat dialihkan.

Makanya pemesanan tiket dari dan ke Malang sepi,” tukas Iwan, salah satu pemilik agen perjalanan di Kota Batu. Padahal saat sebelum Gunung Bromo batuk-batuk, rata-rata sheet setiap penerbangan terisi di atas 80 persen. Q sup

Eks Kantor SKPD Bisa Dimanfaatkan Masyarakat Kota Batu, Bhirawa Setelah seluruh SKPD boyongan ke kantor terpadu Block Office, otomatis perkantoran yang lama kosong.

Terkait hal itu, Walikota Batu, Eddy Rumpoko mengatakan aset yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Wisata Batu.

“Aset-aset yang sudah ditinggalkan, boleh dimanfaatkan warga Batu,” ujar Eddy Rumpoko saat menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kota Batu di ruang Serbaguna Pancasila kompleks Block Office, Selasa

malam (19/1).

Sejumlah perkantoran yang ditinggalkan, antara lain kompleks perkantoran di jalan Bukit Berbunga,yaitu kantor Dinas Pendidikan, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu dan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Juga kantor Dinas Cipta Karya di Barat Alun-alun KWB, kompleks kantor di jalan Sultan Agung, yaitu kantor Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal (BPM), serta kantor Dinas Bina Marga di Bumiaji.

supriyanto/bhirawa

Walikota Batu Eddy Rumpoko saat menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kota Batu di ruang Serbaguna Pancasila kompleks Block Office, Selasa malam (19/1).

Menurut ER, gedung yang tak terpakai tersebut bisa dimanfaatkan oleh desa/kelurahan yang ada di Kota Wisata Batu.

“Kalau UKM butuh tempat display, bisa menggunakan salah satu gedung untuk dijadikan tempat display berbagai produk UKM atau produk pertanian organik. Atau desa yang ingin memanfaatkan untuk usaha, juga boleh,” tuturnya. Dikatakan, saat ini pihaknya masih meminta persetujuan kepada DPRD Kota Batu untuk pemanfaatan aset eks kantor SKPD tersebut.

Dalam silaturahmi tersebut dihadiri seluruh pimpinan Forkompinda Kota Batu, semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama.

Sebelum dialog, Walikota Batu mengajak undangan berkeliling gedung block office.

Para undangan diperkenalkan dengan kompleks perkantoran terpadu yang dibangun menghabiskan anggaran Rp 210 miliar selama 3 tahun anggaran tersebut. Q sup

Malang, Bhirawa Banyaknya bangunan perumahan dan gedung bertingkat di Kota Malang, membuat lahan pertanian di Kota Malang terus mengalami penyusutan. Setiap tahun lahan pertanian terus berkurang.

Kepala Dinas Pertanian Kota Malang, Hadi Santoso kepada, sejumlah wartawan Rabu (20/1), kemarin mengatakan saat ini, jumlah lahan pertanian di Kota Malang, tinggal 1.214 hektar. Dari luas lahan tersebut, sebanyak 942 hektar ditanami padi di tahun 2015.

Namun memasuki tahun 2016, jumlah lahan yang ditanami padi menyusut menjadi 926 hektar.

Hadi Santoso mengatakan, penyusutan lahan pertanian di wilayahnya terjadi akibat petani yang beralih profesi, sehingga lahan pertanian banyak yang dialihfungsikan, atau dijual.

“Para petani ada yang beralih profesi, sehingga mereka menjual sawahnya, dan sawah dialihfungsikan untuk keperluan yang lain.

Selain itu, tenaga pertanian dari generasi mudah jumlahnya terus menurun, karena anak muda sekarang lebih memilih profesi lainnya,”ujar Hadi Santoso.

Berkurangnya lahan ini, lanjut Hadi Santoso, berdampak pada produksi hasil pertanian Kota Malang, yang

juga mengalami penurunan.

Yang harus dilakukan adalah optimalisasi lahan agar persedian beras tetap terjaga.

“Kami tidak bisa meningkatkan produksi karena ada pengurangan lahan, tetapi yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan produktivitas lahan yang masih ada,” tutur pria yang kerap disapa Pak Soni itu.

Dinas Pertanian menargetkan produktivitas hasil pertanian Kota Malang tahun ini mencapai 14 ribu ton lebih atau naik 30 persen dibandingkan tahun 2014. Di tahun 2015 produktivitas beras Kota Malang mencapai 13.500 ton.

“Kita selalu memiliki produksi padi dengan kualitas super, bukan beras jenis medium, makanya sangat kita sayangkan jika produk beras di Kota Malang ini menurun, karena persoalan lahan,”imbuh Soni. Karena itu, pihaknya menghimbau kepada warga Kota Malang pemilik lahan pertanian untuk tidak mengalihfungsikan lahannya, guna meminimalisir berkurangnya lahan pertanian di Kota Malang.

Pasalnya, kebutuhan beras warga Kota Malang selama setahun diperkirakan mencapai 96 ribu ton lebih. Jika lahan pertanian terus berkurang maka akan terjadi kekurangan dan mau tidak mau harus mengambil atau membeli dari dearah lain.Q mut

Diskop Terima Tawaran Pengusaha Singapura Kab Malang, Bhirawa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Kabupaten Malang telah siap memasuki perdagangan bebas. Kesiapan ini disampaikan, Kepala Dinkop dan UMKM Kabupaten Malang Sukowiyono, Rabu (20/1), saat berada di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur, Kota Malang.

Dijelaskan, dengan masuknya MEA, dirinya menerima tawaran berkerja sama dengan salah seorang pengusaha dari Negara Singapura. Sedangkan tujuan kerjasama tersebut, yakni untuk menfasilitasi UMKM di Kabupaten Malang.

“Pengusaha dari Singapura itu berjanji akan menfasilitasi di bidang perdagangan, sepetti dari proses produksi, pengelolaan, sampai proses pemberian hak merk, hingga produk kita nanti laku terjual di negaranya,” ujarnya.

Saat ini, dikatakan Suko, ada sejumlah produk Kabupaten Malang yang bakal dipasarkan disana, diantaranya produk minuman, asesoris, garmen dan batik.

Sehingga para perajin kita nantinya diberi kesempatan mengisi stand untuk memasarkan aneka produk kebanggaan dalam negeri ini, itupun harus menyesuaikan selera konsumen disana, salah satunya adalah masalah merk.

“Misalnya ada sedikit perubahan merk, itupun tidak merubah kualitas produk, dan bagaimanapun tetap produk yang dihasilkan oleh

cahyono/bhirawa

Sukowiyono

para perajin KabupatenMalang. Namun, hanya mengubah sedikit nama saja,” paparnya. Contohnya, Suko melanjutkan, produk minuman kita bernama Gatut Kaca, dan jika tetap menggunakan nama merek tersebut, maka warga Singapura tidak kenal nama tokoh pewayangan. Sehingga perlu diganti dengan nama merk lain yang bisa dikenal masyarakat Singapura.

Terlepas dari berbagai jenis minuman, makanan ringanpun juga bakal meramaikan stand di negara tersebut.

Seperti makanan ringan Keripik Apel Poncokusumo yang diproduksi warga Kecamatan Poncokusumo, serta Keripik Nangka dan Sele Salak asal Desa Swaru, Kecamatan Pagelaran.

Sementara, ia juga menambahkan, untuk jenis asesoris seperti tas, dompet dan berbagai macam kerajinan kulit juga akan ikut bersaing dan dipasarkan. Sehingga dengan adanya MEA, maka kita harus mampu bersaing dengan produk impor. “Agar kita tidak hanya sebagai penonton di negeri sendiri,” tegas dia. Q cyn

OLAHRAGA

10

Kamis Kliwon 21 JANUARI 2016

Atlet Jabar Bersiap Ikuti Kejuaraan di Mesir

LINTASAN

Kejuaraan Dunia Muaythai Makassar Diundur Makassar, Bhirawa Kejuaraan dunia muaythai yang akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Maret diputuskan diundur hingga Oktober 2016.

Ketua Pengurus provinsi Muaythai Sulsel Surachman Tiri di Makassar, Rabu, mengatakan pembatalan itu dilakukan karena beberapa alasan di antaranya bertepatan dengan agenda sejumlah kejuaraan baik nasional dan internasional.

"PBMI sudah konfirmasi penundaannya. Alsannya karena jadwalnya yang memang bersamaan dengan sejumlah agenda seperti kejurnas muaythai di Jawa Barat (Maret) dan Kejuaraan Internasional di Thailand yang rencana digelar pada April 2016," katanya.

Akibat jadwal yang padat itu akhirnya diputuskan ditunda. Keputusan penundaan itu disepakati dalam rapat bersama pengurus muaythai dunia di Bangkok, Thailand pada Desember 2016.

Mengenai penundaan ini, kata dia, pihaknya mengaku tidak mempersoalkan. Sebab alasan penundaan juga bisa memang masuk akal atau tidak bisa dipaksakan agar pelaksanaan kejuaraan dunia lebih maksimal.

"Kita juga tidak ingin paksakan karena takutnya justru banyak tim yang absen.

Kita juga sebagai panitia lokal memiliki waktu yang lebih panjang untuk persiapandan bisa fokus tampil di PON 2016," jelasnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) menunjuk Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai tuan rumah kejuaraan dunia muaythai yang direncanakan di Pantai Losari Makassar pada Maret 2016.Q ant

Sultra Prioritas Enam Cabang Olahraga Menuju PON Kendari, Bhirawa KONI Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan enam cabang olahraga dalam kategori prioritas menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat 2016.

Wakil Ketua II KONI Sultra Ashar di Kendari, Rabu mengatakan, enam cabang olahraga prioritas itu adalah dayung, kempo, pencak silat, balap motor, menembak dan karate.

"KONI Sultra menempatkan cabang olahraga pemegang tiket PON dalam tiga kategori yakni prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas ketiga," kata Ashar.

Kategori cabang olahraga prioritas pertama adalah cabor peraih medali emas, perak dan perunggu pada ajang prakualifikasi secara nasional.

Prioritas kedua adalah cabang olahraga peraih emas, perak dan perunggu pada ajang prakulaifikasi PON tingkat wilayah serta prioritas ketiga cabang olahraga lolos PON memenuhi syarat kuota.

"Pengelompokan cabang olahraga jangan disalah artikan. KONI melalui analisis dan kajian berdasarkan fakta prestasi yang diraih pada babak prakualifikasi," kata Ashar.

Ketua Bidang Pembinaan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Sultra Isnain Kimi mengatakan kategori prioritas satu sampai tiga menghadapi PON XIX menjadi kewenangan KONI. "Pendapat Forki mengamini kebijakan tersebut bukan karena masuk prioritas pertama tetapi hendaknya dijadikan motivasi untuk meningkatkan pembinaan," kata Isnain.Q ant

Jika tidak ada kendala tim Surabaya United akan melakukan uji coba melawan Deltras.

Taklukkan Tim PON, Ibnu Puas Surabaya, Bhirawa Kemengan 4-0 yang diraih Surabaya United atas tim PON Jatim, membuat sang pelatih Ibnu Grahan lega. Karena ia melihat tim Sahrul Kurniawan dkk mulai padu dan banyak melakukan akselerasi penyerangan.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarho, Selasa (19/1) sore, tim Surabaya United begitu dominan dan terus menekan pertahanan lawan..

Dimulai tendangan penalti di babak pertama, Muhammadi Ifran, kiper Pra PON Jatim mulai kewalahan. Di susul babak kedua, duo pemain asal Persegres Fitra Ridwan dan Rico Simanjuntak mampu me-

naklukkan gawang lawan, dan di menit terakhir. Tak kalah pemain baru jebolan timnas U16, Justin Steven pun mencoba peluang memasukkan gawang lawan.

Melihat permainan baik dari pemain baru, Ibnu Grahan mengacungkan jempol untuk mereka.

Menurutnya dari segi skill para pemain baru, di antaranya Agung Prasetyo, Rico Simanjuntak, Fitra Ridwan dan Justin Steven

dan Abel Gebor ini memiliki skill yang cukup bagus karena memilik pengalaman sebelumnya.

Namun untuk kemampuan fisik perlu ditingkatkan terutama pada power streng.

"Mereka sudah mulai saling melengkapi antara pemain lama dan pemain baru, hasilnya lumayan secara kondisi fisik dan taktik cukup bagus. Cuma untuk pemain baru mereka harus lebih meningkatkan fisik dan power streng," ujar Ibnu Grahan usai pertandingan ujicoba.

Ditambahkan, rencananya tim akan melakukan ujicoba kembali dalam waktu dekat dengan tim Deltras Sidoarjo. Q wwn

Jelang Final, Mitra Kukar Jalani Latihan Fisik di Batu Batu,Bhirawa Para pemain Mitra Kutai Kertanegara (Kukar) digenjot dengan latihan fisik dan teknik di lapangan Agropolitan Kota Batu, Rabu (20/1). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan fisik sekaligus persiapan menghadapi babak final Piala Sudirman.

Diketahui, pada laga semin final yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Mitra Kukar berhasil mengalahkan Arema Cronus dalam

drama adu pinalti, Minggu (17/ 1). Usai mengalahkan Arema yang bertindak sebagai tuan rumah, kini para pemain Mitra Kukar kembali melakukan latihan di lapangan Agrokusuma Kota Batu.

Latihan tersebut dimpimpin langsung pelatih Mitra Kukar, Jafri Sastro. Ia memantau perkembangan pemulihan fisik dari para anak asuhnya. Hal ini menjadi penting bagi Mitra Kukar sebelum menghadapi Semen Padang di babak final. “Di

KONI Sumsel Selektif Kirim Atlet PON Palembang, Bhirawa KONI Sumatera Selatan selektif dalam mengirim atlet ke Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat pada September 2016 karena keterbatasan dana untuk memberangkatkan kontingen.

Ketua Umum Pengurus Provinsi KONI Sumsel Muddai Madang di Palembang, Rabu, mengatakan keputusan tersebut harus diambil mengingat atlet yang meraih tiket ke PON tidak seluruhnya berpeluang meraih medali.

"Tim di KONI sudah melakukan pemetaan, sehingga dari 269 atlet peraih tiket ke PON dari 33 cabang olahraga, rencananya hanya akan diberangkatkan 165 atlet saja," kata Muddai.

Ia tidak menampik bahwa keputusan KONI ini menuai protes dari sejumlah cabang olahraga karena sudah merasa bersusah payah mendapatkan tiket ke PON di babak kualifikasi.

Lantaran itu, Muddai mengharapkan berbagai pihak dapat berpikir terbuka mengingat ajang PON merupakan ajang tertinggi olahraga di Tanah Air. Artinya, atlet yang biasa turun di Asian Games dan SEA Games juga akan ambil bagian untuk membela daerah masing-masing.

"Semua harus ada hitung-hitungannya, dan logis. Jika seorang atlet belum layak bersaing atau bahkan hampir tidak mungkin menembus persaingan PON, maka akan lebih baik jika disupport untuk berlatih lagi," kata dia.

Sementara keputusan pengurangan jatah atlet ini menuai kekecewaan Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Sumatera Selatan.

Ketua Umum Pengprov Ikasi Sumsel Nasrun Umar menyatakan akan menghadap gubernur untuk menemukan solusi terbaik mengingat anggar diproyeksikan menjadi ladang medali.Q ant

ist

anas/bhirawa

Para pemain Mitra Kukar saat menjalani latihan fisik dan teknik yang dilaksanakan di lapangan Agropolitan.

latihan ini, selain latihan teknik seperti meningkatkan skill, juga diberikan latihan pinalti serta latihan fisik untuk meningkatkan stamina pemain,”ujar Jafri, Rabu (20/1).

Diharapkan dengan adanya latihan ini, lanjutnya, stamina para pemainnya bisa kembali seperti sedia kala. Dan tentu saja para pemain Mitra Kukar memiliki kesiapan mental untuk menghadapi laga final melawan Semen Padang di Jakarta nanti.

Sementara itu, terkait adanya pemain yang cedera dan kemungkinan tidak bisa turun, Jafri mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Untuk itu pada laga final nanti Jafri akan menyiapkan para pemain pengganti.

Diketahui, laga final akan digelar pada tanggal 24 Januari 2016 mendatang. Dan dalam laga tersebut kemungkinan ada dua pemain Mitra Kukar yang tidak bisa diturunkan.

Menanggapi Semen Padang sebagai calon lawan, Jafri menyatakan bahwa pihaknya sudah siap menghadapi dan memberikan perlawanan maksimal.

Semua tim termasuk Semen Padang memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. “Hal inilah yang menjadi modal kita untuk meraih kemenangan nanti di laga final,”pungkas Jafri.

Q nas

Tim Pendamping Perkuat Pelatda PON XIX/2016 Jabar Bandung, Bhirawa Sebanyak 46 orang praktisi dan profesional direkrut menjadi Tim Pendamping yang akan memperkuat pelaksanaan Program Pelatda PON XIX/2016 Jawa Barat.

"Tim Pendamping berada di bawah koordinasi Satgas 'Jabar Kahiji' yakni untuk mengefektifkan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan Pelatda PON XIX/2016 yang digelar di tiap cabang olahraga," kata Ketua Umum KONI Jawa Barat Ahmad Saefudin di Bandung, Rabu.

Tim Pendamping di bawah kendali Ketua Satgas Jabar Kahiji yang diketuai Yuyun Widiana yang juga Dekan FPOK Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Menurut Ahmad Saefudin, tim Pendamping dibentuk untuk memastikan pelaksanaan

pelatihan, pembinaan dan semua tahapan Pelatda PON XIX/ 2016 di tiap cabang terkontrol dan transparan.

Personel pendamping itu, kata Ahmad Saefudin memiliki kapasitas untuk bisa memberikan pendampingan dan bantuan teknis kepada cabang olahraga yang didampinginya.

"Melalui personel tim pendamping itu, KONI Jabar hadir dan mereka memiliki kewenangan untuk bisa memberikan solusi bahkan mendorong eksekusi atau pengambilan kebijakan yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada," kata Ahmad Saefudin.

Menurut dia tim itu akan berkoordinasi secara intesif dengan Satgas Jabar Kahiji yakni satuan tugas yang mengomandani Pelatda PON XIX/2016 Jabar.

"Mereka memberikan laporan minimal sekali sepekan, atau bila ada permasalahan bisa langsung koordinasi dengan koordinasi cabang masing-masing," katanya.

Ia menyebutkan tim pendamping itu merupakan bentukan baru, namun tetap berada dalam koordinasi dengan rumpun cabang olahraga masingmasing yakni aquatik, olahraga terukur, permainan, kedirgantaraan dan rumpun bela diri.

"Kami sadari konsentrasi pelatda menjelang PON ini sangat fokus, dan tentunya ada masalah yang muncul. Tim Pendamping ini bertindak menjadi fasilitator, sekaligus pula menjaga ritme latihan dan persiapan tetap berjalan sesuai dengan skenario," katanya Ahmad Saefudin.Q ant

Bandung, Bhirawa Atlet terjun payung Pelatda PON XIX/2016 Jawa Barat bersiap mengikuti kejuaraan internasional di Mesir, Maret 2016, sebagai bagian dari pelaksanaan program pelatihan di luar negeri.

"Kejuaraan terjun payung di Mesir akan diikuti oleh atlet dari sejumlah negara.

Rencananya tim Jabar akan ikut serta," kata Ketua Persatuan Olahraga Dirgantara Terjun Payung FASI Jabar Dadang Satria di Bandung, Rabu.

Menurut Dadang, rencana keberangkatan atlet terjun payung Jabar merupakan bagian dari program latihan di luar negeri.

Cabang olahraga terjun payung Jabar merupakan salah satu cabang olahraga yang selalu mempertahankan tradisi emas dan salah satu andalan Jabar pada PON XIX/2016.

Keikutsertaan atlet pada kejuaraan berlevel internasional, kata Dadang sangat penting untuk mendongkrak performance, semangat bertanding dan percaya diri para atlet.

"Jam terbang atlet terjun payung Jabar cukup mendukung, namun dengan beruji tanding melawan atlet luar negeri dipastikan nuansanya lain dan sangat positif meningkatkan performance atlet," katanya.

Dadang mengakui dengan mengikuti banyak kejua-

raan ini sangat membantu untuk meningkatkan atletnya. Ini pun menjadi kesempatan emas bagi para atlet Jabar yang berpeluang meraih medali emas utuk mempertajam kemampuannya pada ajang bergengsi tersebut.

Pada PON XIX/2016, tim terjun payung Jabar menargetkan tiga medali emas.

Target Jabar itu antara lain pada nomor ketepatan mendarat beregu putra dan putri serta dari nomor perorangan.

"Cabang terjung payung ini cukup langka kejuaraan, sehingga begitu ada kesempatan kita langsung berangkat dan ikut. Kami tak akan membuang peluang emas yang bisa kami upayakan," katanya.

Terkait persiapan menuju Mesir, menurut Dadang pihaknya tengah melakukan persiapan. Meski demikian bukan tanpa masalah, pasalnya cuaca buruk kerap menjadi kendala dalam latihan sehingga tidak bisa melakukan penerbangan pada cuaca buruk.

"Kita lakukan lagi penjadwalan ulang latihan, ya salah satunya mensiasati cuaca yang tidak menentu," katanya.

Latihan tim Jabar saat ini dilakukan di sejumlah lokasi secara bergantian yakni di Pondok Cabe, Kalijati Subang, Lanud Sulaiman Bandung serta Lapangan Terbang Nusawiru Pangandaran.Q ant

Gubernur Minta Disorda Fokus Siapkan PON 2020 Jayapura, Bhirawa Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) setempat agar mulai 2016 fokus menyiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Bumi Cenderawasih.

"Kami akan memindahkan semua pegawai dari Disorda Provinsi Papua ke instansi lain di lingkungan pemprov setempat," katanya di Jayapura, Rabu.

Menurut Lukas, Disorda Provinsi Papua akan diisi dengan lulusan insinyur, dan tugasnya hanya mengurus PON XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.

"Semua Kepala Bidang (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubag) akan ditempati oleh semua pegawai yang insinyur, tugasnya bekerja untuk PON di Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak bisa merinci pegawai Disorda akan dipindahkan ke dinas mana, namun, jika pegawai baru yang akan ditempatkan tidak mampu bekerja, tentu akan diganti.

"Ya, jika tidak mampu bekerja untuk PON di Papua, kita akan ganti dengan orang lain yang dianggap lebih layak dan bisa," katanya lagi.

Dia menambahkan, selain itu akan ada penambahan satu bidang di Dinas Perhubungan Provinsi Papua, yakni bidang perkeretaapian.

"Nanti kita tambah satu bidang perkeretaapian, dijabat oleh pejabat eselon IV," ujarnya lagi.Q ant

Sulteng Targetkan Rebut Medali PON XIX Palu, Bhirawa Sulawesi Tengah menargetkan meraih medali dari cabang sepak takraw putri pada PON XIX di Jawa Barat 2016.

"Minimal kita bisa mempertahankan prestasi yang dicapai pada pra-PON 2016 yang meraih medali perak," kata pelatih takraw putri SUlteng Sandrina Keley di Palu, Rabu.

Mantan atlet dan pelatih nasional itu mengatakan terus mengenjot atlet binaanya agar bisa mengukir prestasi cemerlang di PON. Sulteng pada prakualifikasi PON hanya berhasil meloloskan atlet putri, sementara putra gagal meraih tiket ke iven olahraga terakbar Indonesia empat tahunan.

Karena itu, kata Sandrina, sebagai pelatih ia berusaha keras memberikan semua ilmu dan pengalamannya untuk meningkatkan kemampuan atlet.

Dia mengatakan bahwa sementara meninggu pemusatan latihan daerah (pelatda) terpusat yang ak-

an dilaksanakan oleh KONI Sulteng Maret 2016, para atlet sepak takraw putri setiap hari mengikuti latihan di Gelanggang Olahraga (GOR) Siranindi Palu.

"Setiap hari atlet kami menjalani latihan dan saya mengawasi langsung mereka," kata Sandrina yang juga seorang guru itu.

Menghadapi PON XIX, Pengda Persetasi Sulteng menyiapkan 12 atlet, semuanya merupakan atlet terbaik di daerah ini.

Sepak takraw merupakan salah satu dari beberapa cabang olahraga yang sangat diharapkan KONI Sulteng merebut medali di PON. Sulteng beberapa tahun lalu, kata Kepala Sekretariat KONI Sulteng, Edison Ardiles, sempat melahirkan sejumlah atlet nasional.

Salah satu atlet Sulteng yang menjadi atlet nasional dan pernah membawa nama "Merah Putih" pada iven internasional adalah Yusri Pakke. Yusri kini menjadi pegawai pada salah satu BUMN di Kota Palu.Q ant

Sulteng targetkan raih medali dari cabang sepak takraw puteri di PON XIX.

Kamis Kliwon, 21 JANUARI 2016

Wisata Pantai di Tulungagung Diintegrasikan ke JLS l Sambungan hal 1

manfaatkannya untuk usaha dan mulai mendongkrak perekonomian setempat,” paparnya.

Di hari Minggu atau hari-hari libur, JLS di Kecamatan Besuki yang sudah beraspal hot mix sejauh 5 km memang akhir-akhir ini selalu ramai dikunjungi warga. Salah satu warga Kota Tulungagung Aditya (35), mengatakan hal yang sama dengan Suprapto. Menurut dia, banyak warga yang berkunjung ke JLS di Kecamatan Besuki ketika hari libur. “Sampai macetmacet kalau Minggu atau hari libur. Selain karena baru selesai pengaspalannya, juga pemandangan di JLS sana sangat bagus.

Bisa lihat pantai dari jalan yang menanjak,” tuturnya.

Suprapto bertambah yakin jika Pemkab Tulungagung dapat segera mengintegrasikan JLS dengan tempat wisata pantai selatan Tulungagung akan semakin membuat perekonomian warga di bagian selatan Tulungagung terdongkrak. “Sekarang saja sudah mulai kelihatan. Apalagi sampai JLS sudah selesai. Nanti bakal ada jalan-jalan sirip yang representatif terintegrasi dengan JLS menuju tempat-tempat wisata pantai selatan, seperti Pantai Klatak, Pantai Bayam, Pantai Sidem, Pantai Popoh dan lainnya,” papar Suprapto lagi.

Dalam RIPDA yang bakal dibahas pada masa sidang mendatang tersebut, lanjut Suprapto, pengembangan pantai selatan menjadi prioritas utama. Di samping pengembangan wisata Agrowilis di Kecamatan Sendang. n wed

Harga Daging Sapi di Sumenep Capai Rp 125 Ribu per Kg l Sambungan hal 1

per kilogramnya,” kata R Heni Yulianto, Rabu (20/1).

Heni memprediksi, penyebab naiknya harga daging sapi itu karena bersamaan dengan musim Maulid Nabi sehingga permintaan konsumen sangat tinggi. Sebab, warga kabupaten ujung timur Pulau Madura ini mayoritas merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Hasil pengamatan kami di pasaran, permintaan konsumen memang tinggi sehingga bisa mempengaruhi harga,” ungkapnya.

Menurut Heni, untuk harga komuditas lainnya masih relatif stabil, meski ada kenaikan dan penurunan tidak terlalu banyak. Seperti harga daging ayam potong tetap yakni Rp 30 ribu dan daging ayam kampung juga tetap Rp 65 ribu per kg.

“Harga telur ayam ras justru turun dari Rp Rp 25 ribu menjadi Rp 24 ribu dan telur ayam kampung tetap stabil yakni Rp 40 ribu per kg,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, harga cabe merah besar keriting turun, dari Rp 23 ribu menjadi Rp 20 ribu, cabe merah besar naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 26 ribu, cabe kecil biasa Rp 38 ribu dari sebelumnya Rp 30 ribu, cabe rawit Rp 24 ribu sebelumnya Rp 25 ribu per kg.

Mogok Berjualan Jika di Sumenep harga daging sapi terus bergerak naik, di daerah lain bahkan banyak pedagang sapi mogok berjualan. Salah satunya pedagang daging sapi di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi mogok berjualan sejak Rabu kemarin menyusul berlakunya peraturan pemerintah terkait dengan PPN sebanyak 10 persen bagi barang impor yang mulai berlaku pada 19 Januari 2016.

“Kami protes dengan penerapan barang impor kena PPN 10 persen,” kata Ahmad Syarifudin, seorang pedagang daging sapi saat ditemui di Pasar Induk Cikurubuk kemarin.

Menurut Ahmad, sapi yang dipotong di Tasikmalaya kebanyakan merupakan sapi impor. Dengan adanya pajak tersebut, kata dia, para pedagang harus mengeluarkan biaya tambahan. “Kami ketergantungan sapi impor. Di Tasikmalaya, hampir 80 persen sapi impor. Sapi lokal hanya dua pedagang yang motong,” ujarnya. n sul, ins

Suka Wisata Air Panas l Sambungan hal 1

yang perlu dilakukan, guna menunjang peningkatan kinerja para abdi negara yang ia pimpin.

Kepada Bhirawa, Eka mengaku akan melanjutkan kebijakan positif yang dirintis Kepala Rutan sebelumnya, Toro Wiyarto.

Sebaliknya, urai alumnus AKIP 1989 itu, kebijakan yang kurang baik akan ia tinggalkan dan secepatnya akan dicari solusi terbaik.

“Saya sudah berkomitmen, segala kebijakan yang baik akan dilanjutkan. Sedangkan kebijakan yang kurang baik akan ditinggalkan.

Sehingga peningkatan kinerja jajaran Rutan Situbondo akan lebih baik lagi,” papar pria yang pernah berdinas di Lapas Martapura selama 10 tahun itu kemarin.

Selain melakukan penataan, Eka juga mengaku melampiaskan hobinya selama di Kab Situbondo dengan mendatangi tempattempat wisata yang memiliki kandungan air panas. Termasuk juga mendatangi wisata kabupaten tetangga Situbondo seperti Kab Bondowoso dan Probolinggo. “Saya sangat menyenangi lokasi wisata yang memiliki potensi pemandian air panas. Misalnya saja di daerah Kawah Ijen Bondowoso dan kawasan Probolinggo, sudah sejak awal saya datangi,” katanya.

Pejabat yang punya garis keturunan dari suku Sunda itu menuturkan, selain itu ia juga melakukan olahraga ringan sebelum memulai aktivitas kerja sebagai Kepala Rutan Situbondo. Tiap hari, aku Eka, ia sempatkan untuk lari-lari kecil di Alun-alun Kota Situbondo yang notabene berada di depan rumah dinasnya. “Untuk mengeluarkan keringat, saya tiap pagi cukup dengan lari-lari kecil saja di alun-alun. Selain itu saya juga hobi bermain olahraga tenis meja.

Agar tetap tertampung hobi ini kadang saya bermain tenis meja bersama karyawan dan sejumlah warga binaan,” pungkas pria yang pernah berdinas di Lapas Cipinang dan Lapas Narkotika Jakarta itu. n awi

11

SAMBUNGAN Dishub Jatim Usul Pengelolaannya Tetap Diberikan Daerah l Sambungan hal 1

Jika pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A tetap diberikan daerah, lanjut Wahidm akan lebih efisien. Sebab orangorang dari Jakarta tidak perlu terjun ke lapangan langsung mengoperasikannya, tapi cukup orang-orang daerah saja.

“Usulan kita, Kemenhub cukup membuat tim pembina yang saat ini sudah ada harus diperkuat lagi. Tugas dari tim pembina ini adalah melakukan evaluasi secara periodik melihat sarana dan prasarana jembatan timbang dan terminal tipe A. Jika tidak memenuhi standar perlu ditingkatkan, jika butuh dana dan daerah tidak mampu harus dibantu menggunakan APBN. Jadi tugas tim pembina bukan hanya mengevaluasi, tapi juga memberikan solusi,” papar Wahid.

Khusus untuk jembatan timbang, Wahid mengaku sangat setuju kewenangannya ditarik pusat. Namun sama seperti terminal tipe A, pengelolaannya tetap diberikan ke provinsi, sama seperti yang selama ini sudah dilakukan.

“Kalau jembatan timbang kewenangannya dilakukan pusat,

9. Pacitan Pacitan 10. Ponorogo Selu Aji 11. Kota Probolinggo Banyuangga 12. Sumenep Arya Wiraraja 13. Kota Surabaya Purabaya 14. Tulungagung Tulungagung Sumber: http://www.terminaltipea.id

nanti seluruh kebijakan itu dari pusat. Jadi provinsi tinggal melaksanakannya dengan baik.

Berbeda dengan sekarang, tiap provinsi kebijakannya berbedabeda, ini tentu membingungkan pelaku transportasi. Sebab transportasi itu tidak bisa dibatasi wilayah,” katanya.

Menurut Wahid, rencana penarikan jembatan timbang dan terminal tipe A sebetulnya sudah lama. Sebab berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan penarikan itu sudah diamanatkan. Begitu pula dengan dibuatnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga sudah disebutkan, jembatan timbang dan terminal tipe A ditarik ke pusat.

“Jadi sebetulnya ini kebijakan lama, tapi seolah-olah sekarang baru. Makanya dengan adanya kebijakan ini, kita usulkan agar

kewenangan tetap berada di pusat, tapi pengelolaanya tetap di daerah. Jadi jika nanti ada kebijakan dari pusat, daerah tinggal melaksanakannya. Jika begitu, semua kebijakan akan bisa seragam seluruh Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, terkait terminal tipe A Purabaya di Bungurasih, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad enggan memberikan komentar banyak. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu kepada dinas yang menaungi aset Kota Surabaya.

“Yang memiliki kewenangan itu dinas yang menangani aset kota. Karena itu menyangkut aset Kota Surabaya,” katanya saat ditanya wacana Kementerian Perhubungan yang akan mengambil alih terminal tipe A termasuk Terminal Purabaya, Rabu (20/1) kemarin.

Mengenai keberadaan petugas yang ada di Terminal Purabaya nantinya, dia juga menyerahkan sepenuhnya ke pusat.

“Apakah nanti langsung digaji oleh pusat atau tidak kami menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu,” singkatnya. n iib, geh

Sekolah Dapat Perpanjang Akreditasi Cuma-cuma l Sambungan hal 1

tasi tahun ini bisa mengajukan untuk kedua kalinya. Hal ini untuk menyikapi aturan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang menggunakan akreditasi sebagai acuan kuota. “Sebelumnya perpanjangan hanya diperbolehkan selama satu kali untuk masa satu tahun. Sekarang, kita memberi kesempatan dua kali.

Masing-masing perpanjangan masa aktifnya satu tahun,” tutur Roesminingsih saat ditemui di Kantor BAP S/M Jalan Indragiri 62 Surabaya, Rabu (20/1).

Dia mencontohkan, masa akreditasi sekolah habis pada 2014. Kemudian pada 2015 sekolah tidak dapat kuota untuk reakreditasi sehingga harus melakukan perpanjangan. Nah, tahun ini sekolah tersebut dapat melakukan perpanjangan selama satu tahun. “Kesempatan hanya 2 kali. Sesudahnya ya harus dapat masuk kuota reakreditasi,” tegasnya.

Sekretaris BAP S/M Jatim Suparno menambahkan untuk melakukan perpanjangan, sekolah dapat mengajukan dengan menggunakan surat permohonan yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/ kota. Selain itu, sekolah juga melampirkan salinan sertifikat akreditasi yang lama. “Kita akan cocokan sertifikat sekolah dengan database yang kita miliki.

Kalau cocok, surat perpanjangan kita berikan,” tutur Suparno.

Mengurus perpanjangan,

lanjut dia, tidak akan lebih dari 15 menit. “Kita diminta untuk mempermudah sekolah agar peserta didiknya tidak ada halangan dalam mendaftar SNMPTN,” kata dia.

Seperti diketahui, di Jatim ada ribuan sekolah yang habis masa akreditasinya sejak 2014 lalu. Secara rinci, untuk jenjang SMA/MA tahun ini mencapai 1.252 lembaga dan SMK sebanyak 1.511 program keahlian. Sementara di Surabaya, sedikitnya ada 46 SMA dan 138 SMK yang juga habis masa akreditasinya.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, kebijakan baru ini harus segera direspon para kepala sekolah agar tidak menjadi kendala dalam SNMPTN. “Hari ini (kemarin) langsung kita sosialisasikan ke dinas kabupaten/kota. Kita pertemukan mereka sekaligus dengan PTN,” tutur dia.

Saiful mengakui cukup ketirketir dengan ketentuan SNMPTN yang baru itu. Karena itu, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan BAN S/M agar sekolah mendapat kemudahan. “Kita bersyukur sekarang sudah ada solusi yang tepat.

Dengan begitu aturan tetap bisa berjalan dan siswa juga tidak dirugikan,” imbuhnya.

Harus Masuk PDSS Humas SNMPTN dari ITS Bekti Cahyo Hidayanto menjelaskan teknis pengisian Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS). Pihaknya menghimbau kepada seluruh sekolah agar

tetap mengentrikan seluruh data siswa kelas XII. Sebab penghitungan kuota berdasarkan akreditasi sekolah dihitung berdasarkan total siswa yang masuk dalam PDSS. Dia mencontohkan sekolah A memiliki 100 siswa kelas XII. Sekolah tersebut mengentrikan data seluruh siswa ke PDSS. Secara otomatis, sistem SNMPTN akan memeringkat siswa berdasarkan nilai 6 mata pelajaran Ujian Nasional (UN) dalam rapor semester 3-5. “75 persen terbaik akan diambil.

Kalau dientri 100 siswa, berarti 75 siswa terbaik yang berhak daftar SNMPTN,” terangnya.

Karena itu, sekolah diharapkan mengentri data seluruh siswa kelas XII. Kalau semakin sedikit yang dientri, jumlah yang masuk juga semakin sedikit. “Misal, sekolah memiliki 100 siswa. Tetapi hanya dientri 75 siswa saja. Nantinya sistem akan merangking 75 persen atau diambil 57 siswa yang terbaik,” ujarnya.

Setelah masuk kuota, dia berharap siswa dapat memanfaatkan kesempatan sebaikbaiknya. “Jangan sampai sudah masuk kuota, siswa membuang sia-sia lantas tidak jadi daftar,” terangnya.

Siswa yang masuk kuota bisa langsung melakukan pendaftaran melalui laman resmi SNMPTN dengan melakukan pengisian data yang diperlukan.

“Sisanya tidak boleh daftar,” tambah Bekti. Pendaftaran SNMPTN dimulai 29 Februari sampai 12 Maret 2016. n tam

Menteri Agraria Serahkan Sertifikat Korban Lumpur l Sambungan hal 1

prinsip tidak ingin memproses sertifikat dengan berlama-lama.

Karena akan sangat merugikan masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi nyaman dan tidak terusik. “Salah satu kepastian agar warga lebih nyaman menempati rumah dan tidak terusik adalah dengan memiliki sertifikat tersebut.

Jadi sertifikat adalah salah satu jawabannya,” katanya.

Menurutnya, ada hal luput sekarang ini, seolah-olah rumah bersertifikat itu hanya boleh dimiliki orang-orang yang memilik finansial saja. Padahal tidak, bahwa negara harus hadir dalam kemanfaatan sertifikat rumah bagi masyarakat. Salah satu yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan kenyamanan kepada setiap pemilik rumah yang sah. “Seperti yang sudah diutarakan bahwa rumahku

adalah surgaku. Untuk itu kami akan memberikan ungkapan itu melalui pemberian sertifikat kepada yang berhak,” jelas Ferry Mursyidan Baldan.

Ia juga menegaskan, para korban lumpur di KNV yang belum mendapatkan sertifikat sebelumnya, merupakan mutiara yang harus dibantu. Alhamdulillah, dengan kerja cepat dan kreasi dari Kanwil BPN Jawa Timur dan BPN Sidorjo, selama dua pekan sertifikat selesai. “Saya ucapkan terima kasih dan selamat atas kerja cepatnya,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo MSi hanya berkomentar cukup singkat. Ia mengucapkan terima kasih dan menegaskan tuntasnya sertifikat warga KNV ini, merupakan bukti bahwa BPN sekarang sudah hijrah, yaitu dengan memberikan layanan terbaiknya. “Hijrah ini harus kita apresiasi dengan positif,” tutur Soekarwo.

Sebelumnya Kepala BPN Sidoarjo Agus Nandang Taruna mengatakan, kalau sertifikat yang diserahkan sebanyak 493 sertifikat. Penyerahan ini merupakan kerja keras dan respon positif dari seluruh pihak untuk percepatan sertifikat yang telah diinstruksikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pembuatan sertifikat ini,” jelas Nandang.

Usai menerima menerima sertifikat warga Perum KNV Blok AB VIII/10 Putri Fatmawati dan Ketut Perbowo Blok CA 3 sama-sama mengaku sangat senang setelah menerima sertifikat yang ditunggu-tunggu selama 8 tahun. “Setelah menerima sertifikat ini kami sangat merasa lega, karena sertifikat sebagai bukti bahwa rumah kami telah sah kepemilikannya,” ungkat Putri Fatmawati dengan riangnya. n ach

Dindik Jamin Tak Ada Penyelewengan SMK Mini l Sambungan hal 1

jalan lancar selama dua tahun terakhir.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, seluruh anggaran yang didistribusikan untuk SMK Mini sudah tepat sasaran. Karena itu, pihaknya keberatan jika disebut sasaran SMK Mini abal-abal apalagi diselewengkan.

Ditanya terkait dugaan anggota DPRD Jatim yang menyebut adanya SMK Mini di Jember abal-abal, Saiful membantah tegas. “SMK Mini di Jember itu program 2014 dan sudah kita evaluasi.

Lembaga tersebut termasuk yang kualitasnya baik,” tutur Saiful ditemui di Kantor Dindik Jatim, Rabu (20/1).

Untuk diketahui anggota Komisi B DPRD Jatim Fawaid menuding adanya SMK Mini di Jember dan Lumajang yang fiktif. Salah satunya adalah SMK di Pondok Pesantren Baiturrachman Jember. Lembaga tersebut disebutnya sudah tidak beroperasi namun tetap mendapat dana hibah SMK Mini. Otomatis dana yang digelontorkan dari dana hibah disinyalir dipakai untuk foya-foya dan memperkaya diri sendiri. Untuk itu, dia meminta gubernur segera turun tangan agar kasus terebut tidak berlarut-larut yang justru merugikan rakyat yang membutuhkan SMK Mini.

“Saya sendiri menemukan di Jember ada SMK Mini yang hanya ada plang papan nama dengan nama Pondok Pesantren Batu Rahman Jember.

SMK ini tidak ada aktivitasnya. Bahkan SMK ini mendapat dana hibah dari Pemprov Jatim,” katanya.

Dia menilai Dinas Pendidik­ an Jatim terkesan membiarkan itu semua. Buktinya SMK ini sudah berulang kali mendapatkan dana hibah, padahal tak pernah ada aktivitasnya. “Ada dugaan bancakan dana hibah di sana,”jelasnya.

Pria yang juga salah satu putera dari pengasuh Ponpes Alqodiri Jember ini mengatakan dirinya juga menemukan adanya beberapa SMK di Jember dan Lumajang yang menerima dana hibah secara bersamaan dari APBD Jatim maupun dari pusat. “Ini tum­ pang tindih dan jelas melanggar Pergub Jatim. Bahkan ada permainan oknum staf di Dinas Pendidikan yang menjadi penentu penyaluran dana hibah ini. Ini yang tidak dipantau oleh Kepala Dinas Pendidikan Jatim. Saya menemukannya di Jember yaitu sebuah SMK di Kecamatan Jombang,”jelasnya.

Lebih jauh Saiful men-

gatakan, pada 2014 lalu Pemprov mendistribusikan dana hibah SMK Mini untuk 80 lembaga dengan nilai anggaran Rp 250 juta per lembaga. Selanjutnya, pada 2015 terdapat 100 lembaga dan 2016 ini juga akan didirikan 100 lembaga dengan nilai anggaran yang sama.

“Ini sudah komitmen gubernur untuk mencetak tenaga kerja terampil lewat SMK Mini,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Untuk mencairkan dana hibah tersebut, Saiful mene­ gaskan adanya proses verifikasi yang tepat melibatkan tim independen dari perguruan tinggi. Prosesnya meliputi kesesuaian program, uji kelayakan dan visitasi di lapangan. “Silakan jika ingin dicek lapangan. Kita sendiri juga selalu melakukan monitoring,” tegas Saiful.

Terkait evaluasi SMK Mini 2014, Saiful tidak membantah jika programnya tidak 100 persen berjalan mulus. Hanya saja, seluruh kendala itu sudah lolos audit dari Inspektorat Jatim. “Memang ada satu lembaga di Mojokerto yang tidak bisa melaksanakan program.

Itupun anggarannya sudah dikembalikan,” kata dia.

Sedangkan untuk program 2015, anggaran baru dicairkan pada Desember 2015 lalu dan saat ini masih dalam tahap pelaksanaan hingga enam bulan mendatang.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, pelaksanaan program SMK Mini menggunakan sistem top down dan button up. Sistem top down merupakan regulasi yang tercantum dalam Perda Nomer 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sementara button up merupakan pelaksanaan yang dijaring dari aspirasi masyarakat.

“Semua proses dilakukan sesuai petunjuk teknis. Termasuk pelaksanaannya tidak bisa keluar dari itu. Jadi perencanaannya ada, produknya pun juga harus ada,” tutur Hudiyono.

Pada pencairan 2015 lalu, Hudiyono mengakui, ada dua lembaga yang ditolak karena rencana kegiatannya tidak se­ suai dengan tujuan program.

Hudiyono juga menjelaskan hingga 2017 mendatang road map yang ditetapkan Gubernur Jatim ialah melahirkan 80 ribu tenaga terampil kelas menengah di Jatim. Hudiyono merinci, 2014 terdapat 80 SMK Mini dengan sasaran 16 ribu siswa. Pada 2015 ada 100 SMK Mini dengan sasaran 20 ribu siswa dan tahun ini juga 100 lembaga dengan sasaran 20 ribu siswa. n tam, cty

Gerindra Pastikan Usung Gus Ipul Calon Gubernur l Sambungan hal 1

tim sudah bertemu membahas ini sekaligus berkoalisi.

Nantinya pimpinan DPD menyampaikan ke pusat terkait kesepakatan mengusung nama calon gubernur,” ucapnya.

Menurut dia, langkah berkoalisi menjadi harga mati karena kursi yang dimiliki Gerindra tidak cukup mengusung pasangan calon sendiri, yakni 13 kursi dari 20 kursi yang menjadi batas minimal. “Kalau dengan Demokrat maka 26 kursi, karena Gerindra dapat 13 kursi dan Partai Demokrat juga 13 kursi. Tapi kami tetap membuka peluang koalisi dengan partai lainnya,” kata anggota DPR RI tersebut.

Terkait nama calon wakil gubernur, politisi kelahiran Surabaya itu berharap berasal dari PDI Perjuangan yang memiliki dua kader mumpuni, yakni Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Bupati Banyuwangi terpilih Abdullah Azwar Anas.

Sedangkan, Ketua DPD

Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo mengaku belum memastikan nama siapapun yang ditunjuk sebagai calon gubernur karena masih harus melaporkannya ke DPP. “Harus mendapat restu dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang ini masih belum ada kepastian, termasuk koalisi dengan Partai Gerindra,” katanya.

Sementara itu, Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf ketika dikonfirmasi mengakui sudah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik dan berharap memunculkan keputusan terbaik.

“Mudah-mudahan saja dan kami masih berkomunikasi intens. Ditunggu saja semoga ada kabar positif,” katanya.

Kendati demikian, mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut menegaskan belum terlalu sibuk memikirkan Pilkada Jatim karena lebih berkonsentrasi di posisinya sebagai Wakil Gubernur Jatim. “Masih ada waktu untuk memikirkannya,” tandasnya. n iib

Pedagang Pasuruan Populerkan Jalan KH Mukmin Jadi Destinasi Kuliner l Sambungan hal 1

dianggap bisa nyucuk dengan keuntungan yang diperoleh mereka.

Asumsinya satu hari mengeluarkan Rp 100 ribu untuk sewa rumah. Sebanding dengan harga 1 atau 2 buah durian. Anggap saja sewa itu diganti dengan penjualan 1-2 buah durian saja.

“Rumah mungil ini saya sewa Rp 3 juta per bulan,” kata Ridwan, penjual durian dari Kec Wi­ nongan, Kab Pasuruan kepada Bhirawa kemarin.

Rumah sederhana yang dia sewa berukuran 3 x 11 meter menjadi mahal karena menghadap jalan raya. Tentu saja

rumah disewa selama musim durian saja, yakni antara Desember-Mei saja. Kalau disewa 6 bulan maka biaya sewanya Rp 18 juta. “Cukup mahal sebenarnya untuk rumah mungil seperti ini. Tetapi karena kami butuh maka harga mahal bukan masalah,” kata Ridwan.

Malah di lokasi yang tidak jauh dari tempat Ridwan, ada rekannya menyewa rumah Rp 7 juta per bulan. Tentu saja rumahnya cukup besar dan bisa digunakan untuk 2 kelompok pedagang. Sudah ada perjanjian dengan pemilik rumah bahwa rumah ini disewa pada saat musim durian saja. Namun sudah ada komitmen untuk mem-

perpanjang sewa pada musim durian tahun berikutnya.

Pedagang tidak rugi meski mengeluarkan uang sewa sebanyak itu, biayanya sama saja dengan menyewa mobil pikup yang kisarannya Rp 5 juta per bulan.

Enaknya dengan menyewa rumah warga, para pedagang bisa menyediakan meja kursi untuk penikmat durian yang ingin makan di tempat.

Para pedagang di sepanjang Jl Mukmin ini tinggal menunggu kiriman durian dari Pasuruan, biasanya datang setiap 2 kali dalam sepekan. De­ ngan begitu tidak perlu mondar mandir pulang ke Pasuruan untuk mengambil barang. Durian

asal Pasuruan dikenal cukup manis dan legit sehingga banyak disukai konsumen.

Sueb, pedagang durian di jalan itu mengatakan pernah menjual durian dari Wonosalam, Jombang atau dari Lampung. Tetapi durian Pasuruan lebih unggul.

“Saya juga pernah berjualan di Mojosari, Kab Mojokerto tetapi ternyata durian yang didatangkan dari Wonosalam Jombang tidak semanis Pasuruan sehingga tidak seberapa laku,” kata Sueb.

Diceritakan Sueb, saat ini memang ada pedagang besar yang mendatangkan durian dari Lampung, Sumatera. Mereka mendatangkan dalam jumlah besar dengan kontainer. Tetapi

durian Lampung ini modalnya besar, bila laku memang untung besar tetapi kalau rugi maka ruginya juga besar. Bisa saja, durian yang tidak laku menjadi busuk dan tidak laku. Sebagai pedagang kecil, ia lebih suka bermain yang kecil-kecil saja dengan kulak satu boks saja.

Sebenarnya bukan hanya di Jl Mukmin saja, sentra durian juga berkembang di Jl Raya Juanda sisi utara. Namun masih berjualan dengan cara konvensional yakni dengan menyewa bedak, ada lagi yang menimbun di tepi jalan. Namun kondisi ini tidak mengganggu jalan karena suasana sisi utara raya Juanda relatif sepi. *

UTAMA

12

Kamis Kliwon, 21 JANUARI 2016

Ahli Waris Menggugat, Desak Kantor Kelurahan Bukir Dikosongkan Pasuruan, Bhirawa Sejumlah ahli waris, atas tanah yang di bangun di kantor Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan melurug kantor kelurahan setempat, Rabu (20/1).

Kedatangan puluhan warga dari 10 orang ahli waris mbah Djuna (alm) menuntut agar tanah Kelurahan Bukir seluas 1.060 m2 segera dikosongkan. Itu menyusul tidak adanya kata sepakat terkait tukar guling yang selama ini belum ada penyelesaian.

Bahkan dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Kembalikan tanah mbah Djuna dan kosongkan tempat ini tidak ada tukar guling’. Bentangan spanduk itu dipasang di atas pintu masuk pendopo kantor kelurahan. “Kami datang ke lokasi tanah milik mbah Djuna supaya tanah yang dibangun di kantor Bukir dikosongkan segera. Kami menginginkan tanah ini dikembalikan,” teriak Arif Saejan, kuasa hukum ahli waris.

Menurut Arif, tukar guling yang dilakukan pihak Pemkot Pasuruan selama ini tak jelas.

Bahkan, pihak pemerintah dinilai telah menyerobot lahan orang lain. “Sekali lagi agar tanah di lokasi bangunan kantor ini dikosongkan. Pihak kelurahan disini semua sudah tahu bahwa lahan disini milik ahli waris dari mbah Djuna. Makanya, saat ini pihak ahli waris sangat dirugikan,” jelasnya.

Tentusaja, tak adanya kejelasan dalam kesepakatan tersebut berarti pihak Pemkot Pasuruan melakukan tindakan penyalahgunaan, dalam hal ini adalah wewenang dan jabatan. “Jika tanah ini tak secepatnya dikosongkan, Lebih baik dibeli dengan harga yang pantas karena sudah berdiri bangunan kantor Kelurahan Bukir,” papar Arif Saejan.

LINTAS PERISTIWA

Sementara itu, perwakilan dari Pemkot Pasuruan saat menghadapi ahli waris mbah Djonah yakni Asisten I Setyo Hadi menyampaikan bahwa tanah yang menjadi kantor kelurahan Bukir itu sudah menjadi aset Pemkot Pasuruan. “Tanah ini statusnya sudah beralih status desa ke kelurahan.

Makanya seluruh aset desa menjadi aset Pemkot,” papar Setyo Hadi.

Disisi lain, meski kantor Kelurahan Bukir di lurug ahli waris. Namun sejumlah pelayanan di kantor tersebut tetap buka seperti biasanya. Salah satunya pelayanan membayar listrik maupun PDAM di wilayah Kota Pasuruan maupun pelayanan lainnya.

Hilmi Husain/Bhirawa

Kantor Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saat dilurug ahli waris tanah yang menuntut agar kantor kelurahan setempat segera dikosongkan, Rabu (20/1).

Polisi Potong Knalpot Brong Batu,Bhirawa Kepolisian Resor Kota Batu mengamankan belasan kendaraan roda dua penyebab kebisingan kota. Suara bising tersebut muncul dari knalpot brong yang hampir semuanya terpasang di motor para pemuda Kota Batu dan sekitarnya.

Tak hanya diamankan, knalpot brong tersebut langsung dihancurkan dengan cara dipotong-potong dengan alat khusus yang disediakan di Mapolres Batu.

Kapolres Batu, AKBP Leonardus H Simarmata melalui Kabag Humasnya, AKP Waluyo mengatakan ada sekitar 19 kendaraan yang diamankan karena menggunakan knalpot brong. “Kita terpaksa mengamankan motor dengan knalpot brong ini karena suara bising yang dikeluarkan mengganggu kenyamanan warga Kota Batu maupun wisatawan yang berkunjung ke Batu,”ujar Waluyo, Rabu (20/1).

Ada tiga kategori yang dijadikan patokan petugas untuk menertibkan knalpot sepeda motor para pengguna jalan. Jika motor tersebut memiliki kapasitas di bawah 80 cc, maka suara knalpot yang dikeluarkan maksimal 77 desibel.

Jika motornya berkapasitas 80-175 cc maka suara knalpotnya maksimal 83 desibel. Dan jika motornya berkapasitas lebih dari 175 cc maka suara knalpotnya maksimal 80 desibel. “Penertiban ini perlu dilakukan, karena seringkali ditemukan kendaraan berknalpot brong ini berkeliling kota dengan mengeluarkan suara bising yang menganggu masyarakat,”tambah Waluyo.

Setelah diamankan, Polres Batu juga memastikan para pemilik kendaraan yang bersangkutan tidak menggunakan kembali knalpot brong bersuara bising tersebut. Karena itu kemarin Polres Batu telah menyiapkan alat pemotong besi yang memotong knalpot brong agar tidak bisa dipakai kembali.

Sebelum dipotong, setiap knalpot dilepaskan dari badan motor oleh teknisi Polres. Setelah terlepas, petugas langsung memasang dan mengunci knalpot tersebut pada alat pemotong. Kemudian seorang polisi yang ditunjuk memotong-motong knalpot brong menjadi beberapa bagian. Selain knalpot bersuara bising, kita juga mengamankan kelengkapan kendaraan yang lain. nas

dala dalam mengurus administrasi. “Awalnya saya kaget, tapi ketika saya tanya ke petugas ternyata pelayanan administrasi tetap dibuka. Sejauh ini pelayanan cepat tak ada kendala,” ucap Hilda, usai mengurus surat kependudukan. hil

Pemprov Tolak Kebijakan Ketum Kadin Jatim Mendag Soal Garam Penuhi Panggilan Kejati Dugaan Penyelewengan Dana Hibah ke Kadin Jatim

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku tetap berkomitmen akan selalu melindungi petani di garam di Jatim, meski pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang dianggap tak berpihak pada petani. Menurutnya, Pemprov Jatim akan tetap membatasi impor garam ke Jatim.

Seorang Perwira Polisi sedang menghancurkan knalpot brong dengan menggunakan alat pemotong besi.

“Sedikit terganggu, tapi pelayanan disini tetap buka,” jelas Rina petugas pelayanan di kantor Bukir sambil melayani warga yang membayar listrik bulanan.

Sedangkan, salah satu warga ditemui di kantor Kelurahan Bukir mengaku tak ada ken-

“Tidak bisa, petani garam tidak bisa begitu saja dibiarkan.

Kami tetap ingin melindungi petani garam, khususnya terkait harga dipasaran. Jika suplai terlalu banyak, harga garam dipasaran pasti akan anjlok,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Rabu (20/1).

Seperti yang diketahui, pemerintah kini menghapus harga patokan garam, pembatasan waktu impor, dan kewajiban importir garam untuk menyerap garam rakyat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/MDAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Peraturan menteri (permen) ini dirilis pada 29 Desember 2015 merevisi Permendag No. 58/M/-DAG/ PER/9/2012 tentang Ketentuan

Impor Garam. Tentu saja, kebijakan ini langsung ditentang banyak pihak. Tak hanya Gubernur Soekarwo, tapi juga Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf.

Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, dirinya sangat keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, karena akan semakin menyengsarakan petani garam.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini mengatakan, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan ini bisa mematikan usaha garam rakyat. “Ya matilah petani garam, kasihan mereka. Saya keberatan kalau peraturannya seperti ini. Garam rakyat bisa hancur,” ungkapnya.

Gus Ipul berharap kepada pemerintah pusat agar garam

rakyat tetap bisa diserap oleh pasar, meskipun kualitasnya hingga kini masih kalah dengan garam impor. “Kami mau garam rakyat diserap. Kalau tidak memenuhi kualitas ya dibina, bukan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya berarti pemerintah tidak hadir. Memang pembinaan selalu membutuhkan waktu,” katanya.

Dia menilai nasib para petani garam di Jatim biusa semakin miskin. Tanpa kewajiban importir menyerap garam rakyat, apa yang mereka produksi semakin tidak laku. Pada akhirnya kesejahteraan petani jadi terbengkalai.

Gus Ipul berpendapat, harus tetap ada peraturan yang mewajibkan penyerapan garam lokal. Apabila memang kualitas garam mereka yang kurang baik, justru di sanalah pemerintah seharusnya hadir untuk membina. “Kami siap sampaikan ini kepada pemerintah pusat. Seharusnya sudah jelas kalau mau impor itu sebulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen,” tandasnya. iib

Tingkatkan Kinerja ASN, Pemkab Sosialisasikan Penyusunan LPPD Situbondo, Bhirawa Guna meningkatkan kinerja laporan Apartur Sipil Negara (ASN), dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, kemarin Bagian Pemerintahan menggelar sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2015, Rabu (20/1).

Acara bertempat di Pendopo Bupati Situbondo, Jalan R.A Kartini dengan diikuti sejumlah pmpinan SKPD dan Kabag di Sekretariat Pemkab Situbondo.

Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai pembicara Kabiro Administrasi Pemerintahan Umum Pemprov Jawa Timur, Dwi Mardiana Sulistiyowati, S.TP, M.Si dan pejabat penyusun Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab Situbondo.

Dalam arahannya PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien, SH.,MM, mengatakan tujuan diselenggarakannya sosialisasi Penyusunan LPPD, untuk memberikan pemahaman cara

penyusunan laporan secara benar dan tepat mengenai format maupun isian laporan.

“Selain itu, agar para para pejabat yang menyusun laporan paham dan tahu tata cara indikator kinerja kunci penyusunan laporan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Masih kata PJ Bupati Zainal,

agar dapat berjalan tepat sasasarn perlu adanya keterlibatan serta peran serta aparatur sehingga program tertib administrasi kian meningkat. “Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), tentu ada peran serta Aparatur Sipil Negara, sehingga para abdi negara menjadi tertib administrasi dalam setiap membuat pelaporan,” papar Zainal. awi

sawawi/bhirawa

Pj Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien saat memberikan arahan dalam acara sosialisasi penyusunan LPPD, kemarin.

Kejati Jatim, Bhirawa Pasca tidak menghadiri undangan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (18/1) lalu. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim La Nyalla Mattaliti akhirnya menyanggupi permintaan keterangan oleh penyidik Kejaksaan, terkait dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim, Rabu (20/1).

Tanpa diketahui kedatangannya, sumber di lingkungan Kejaksaan kepada Bhirawa mengatakan, Ketum Kadin Jatim itu datang ke Kantor Kejati pukul 08.30 pagi. Setelah mendatangi Kejaksaan, La Nyalla Mattaliti menjalani serangkaian pemeriksaan di lantai 5 ruang Pidsus Kejati Jatim. Setelah menjalani pemeriksaan hampir 8,5 jam lamanya, pukul 17.00 sore orang nomor satu di Kadin Jatim itu rampung memberikan keterangan.

“Ada 45 pertanyaan. Masih sama dengan kasus (dana hibah ke Kadin Jatim) sebelumnya, seputar dana hibah Kadin,” ungkap Ketum Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim, Rabu (20/1).

Disinggung terkait temuan baru, La Nyalla enggan merincikan hal itu. Menurutnya, hal itu merupakan rana dari penyidik Kejaksaan, dan bukan merupakan kewenangannya. “Kalau tanya ada temuan baru atau tidak, silahkan tanya Kejati,” tegasnya kepada awak media.

Sebelumnya, kasus dugaan penyelewengan dana hibah Kadin Jatim sudah disidik oleh Kejati Jatim tahun 2015 lalu. Dalam perkara ini, Wakil Ketum Kadin Jatim Bidang Hubungan Antarprovinsi, Diar Kusuma Putra, dan Wakil Ketum Bidang ESDM, Nelson Sembiring, jadi terdakwa dan sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor. Sementara itu, Penasihat Hukum La Nyalla, Ahmad Riyadh UB, mengatakan bahwa kasus hibah Kadin Jatim sebenarnya sudah

disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dan sudah inkracht. “Kerugian negaranya juga sudah dikembalikan oleh Diar dan Nelson Sembiring (terpidana kasus Kadin),” katanya. Nah, La Nyalla dimintai keterangan dalam kasus yang dikembangkan pada perkara sebelumnya.

“Tapi kami tetap hormati proses hukum yang dilakukan Kejati. Yang perlu dipahami, kasus ini masih penyelidikan. Diharapkan semua menghormati asas praduga tak bersalah,” pinta dia.

Terpisah, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Ahmad Sukardi, menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia langsung bergegas menuju mobilnya menghindari awak media. “Gak onok opo-opo. Pemeriksaan opo (tidak ada apa-apa. Pemeriksaan apa),” elaknya sembari meninggalkan Kantor Kejati Jatim.

Sebelumnya, Kepala Kejati Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung membenarkan adanya permintaan keterangan atas kasus Kadin Jatim. Sayangnya, Maruli enggan merincikan permintaan keterangan seperti apa yang diminta penyelidik Kejati Jatim. “Ada dua orang yang dipanggil hari ini, Pak Nyalla dan Sekdaprov.

Bukan diperiksa, karena ini masih penyelidikan. Jadi cuma dimintai keterangan,” papar Kajati Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung.

Dijelaskan Maruli, Nyalla dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Kadin Jatim. Sementara Sekdaprov dimintai keterangan karena dana hibah tersebut dikucurkan oleh Pemprov setempat. “Masih penyelidikan, saya belum bisa kasih tahu materinya,” tandasnya.

Yang jelas, lanjut Maruli, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sama yang sudah disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyeret dua pejabat Kadin Jatim sebagai terdakwa, yang sudah vonis beberapa bulan lalu. “Ini pengembangan kasus Kadin sebelumnya,” kata mantan Dirdik Kejagung ini. bed

Bupati Tuban Kukuhkan Dewan Pendidikan

Jangan Ada Tarikan Dana yang Memberatkan Wali Murid Setelah lama ‘mati suri’ dalam dunia pendidikan, akhirnya kemarin (20/1) Bupati Tuban H. Fathul Huda mengukuhkan pengurus dewan pendidikan Kabupaten Tuban periode 2016–2020 di Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) setempat (20/1).

Khoirul Huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si saat foto bersama bareng bersama seluruh pengurus baru dewan pendidikan kabupaten Tuban.

Untuk periode kali ini, dewan pendidikan kabupaten tuban diisi oleh disiplin keilmunan dan latar belakang profesi, seperti seperti Dr. H. Sutrisno Rahmat, M.Pd, MM, yang diberangkatkan dari unsure tokoh masyarakat menduduki sebagai ketua, sementar untuk sekretaris di jabat oleh Drs.H. Syaiful Huda, M.Pd (Dikpora), sedangkan untuk bendahara dijabat oleh Ir.H. Wiwid Agung Wibowo, MM (Pengusaha) yang juga menjabat sebagai Ketua Ka-

din Kabupaten Tuban.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda berpesan bahwa pengurus yang baru ini bisa lebih eksis dan bekerja secara maksimal dengan dinas terkait untuk kemajuan Kabupaten Tuban. Peran dan tugas dari dewan pendidikan perlu dijalankan dengan sebaik mungkin dan ikhlas untuk melayani masyarakat.

“Kita juga meminta agar partisipasi wali murid lebih di sinergikan, dan jangan sampai ada tari-

kan biaya yang berlebihan buat wali murid. Tarikan ini perlu ada batasi jumlah maksimalnya, karena anggaran pendidikan di Tuban sudah tinggi,” pesan huda dalam sambutanya.

Kepala Disdikpora Kabupaten Tuban Drs.H.Sutrisno,MM, dalam sambutanya menyampaikan bahwa dengan adanya pengurus baru ini bisa menjadikan Tuban lebih baik. Serta kedepanya, Dinas pendidiknan lebih kuat dan optimal dalam memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat Tuban.

“Kita berharap, pengurus nantinya bisa menjalankan tugas dan fungsinya lebih baik dan maksimal untuk kepentingan

masyarakat luas,” kata Sutrisno.

Lebihlanjut diterangkan keberadan dewan pendidikan ini berfungsi dalam rangka meningkatkan mutu pelayan dan kuwalitas pendidikan di Bumi Wali.

Melalui beberapa cara, diantaranya memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasyarana serta pengawasan di pendidikan pada tingkat Kabuapten.

“Menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat dalam bidang Pendidikan adsalah bagian dari tugan dewan pendidikan,” terang mantan kepala SMAN 1 Tuban ini. hud