Binder20okto16

Page 8

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

PT Industri Kereta Api (Persero) yang berada di Kota Madiun, Jatim, menargetkan dapat menguasai pasar bidang perkeretapaapian di tingkat Asia Tenggara atau ASEAN.

PT Inka Targetkan Kuasai Pasar Asean Madiun, Bhirawa PT Industri Kereta Api (Persero) yang berada di Kota Madiun, Jatim, menargetkan dapat menguasai pasar bidang perkeretapaapian di tingkat Asia Tenggara atau ASEAN. "Target kami adalah menguasai pasar perkeretaapian di negara-negara anggota ASEAN. Sejauh ini yang sudah bekerja sama dengan INKA adalah Malaysia dan Singapura. Ke depan diharapkan bisa dengan Thailand, Myanmar, Laos, dan juga Kamboja," ujar Direk-

RAGAM EKBIS

Mahasiswa Tanyakan Realisasi Program DBH Migas Sumenep, Bhirawa Puluhan mahasiswa di Kabupaten Sumenep, Jatim, Rabu (19/10), menanyakan peruntukan dan realisasi program yang digagas pemerintah daerah dari dana bagi hasil eksploitasi minyak dan gas bumi (DBH migas) 2010-2015. "Hingga sekarang kami tidak mendapat jawaban dari Bupati Sumenep tentang hal itu. Bupati seharusnya bisa menjelaskan langsung ke publik," kata Imam Arifin, juru bicara puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep. Aksi Imam bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Geramsi) tersebut merupakan demo yang ketiga kali. "Peruntukan dan realisasi program DBH migas itu adalah kebijakan bupati. Kami hanya ingin mengetahui sekaligus memastikan peruntukan dan realisasi DBH migas tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar," ujarnya. Versi mahasiswa, kekayaan alam berupa migas yang dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan migas itu, untuk sementara belum memberikan manfaat kepada warga di sejumlah pulau yang merupakan daerah sekitar lokasi eksploitasi migas. "Bupati Sumenep harus transparan ke publik, mulai dari besaran DBH migas, peruntukan, dan realisasi programnya. Jangan menghilang ketika kami datang ke kantor bupati," kata Imam. Setelah berorasi hampir satu jam, puluhan mahasiswa itu diperkenankan masuk ke kantor bupati dan diterima oleh Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Q ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Hitam, AG3498OC, a/ n. Aris Rahmawati, Ds. Pelem, Campurdarat-T.Agung No. 2496/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG3019RAD, a/n. Sukron Makmun, Ds. Podorejo, Sumbergempol-T.Agung No. 2497/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, Hjau Hitam, AG3719, a/n. Sulaiman, Ds. Tanggul Kundung, Besuki-T.Agung No. 2498/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2004, Biru, AG4144RN, a/n. Karyadi, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 2499/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG3552OE, a/n. Lilik Yuliawati, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 2500/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2007, Merah Hitam, AG4162SU, a/n. Agus Tamat, Ds. Trenceng, Sumbergempol-T.Agung No. 2501/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih Hijau, AG6131QA, a/n. Surati, Ds. Padangan, Ngantru-T.Agung No. 2502/IMB/BI-II/2016

tur Utama PT INKA (Persero) Agus Purnomo di Madiun, Rabu (19/10). Dalam kesempatan menerima kunjungan delegasi ASEAN Railways CEO`s Conference (ARCEO) ke-38, ia menegaskan teknologi yang dimiliki oleh PT INKA sudah sangat mumpuni untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan perkeretaapian di negara-negara ASEAN. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan banyaknya pasar ekspor yang telah dipenuhi oleh INKA. Di antaranya Malaysia, Singapura, Aus-

tralia dan juga pasar dalam negeri. "Pasar ekspor terbaru yang telah kai penuhi adalah pengiriman 150 kereta penumpang ke Negara Bangladesh. Dengan demikian, kami siap memenuhi kebutuhan kereta untuk ARCEO," kata Agus Purnomo. Dalam kegiatan tersebut, Agus memanfaatkannya untuk mempromosikan INKA kepada para delegasi. Para delegasi diajak berkeliling mengunjungi tempat pembuatan kereta. Mulai dari desain teknologi hingga "work shop".

Seperti diketahui, ARCEO ke-38 diikuti tujuh perusahaan operator kereta api di Asia Tenggara yaitu dari Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari di Yogyakarta. Untuk Malaysia diwakili oleh Mr Dato Haji Sarbini selaku President dari Kereta Api Tanah Melayu Berhad (KTMB), Thailand diwakili oleh Mr Voravuth Mala selaku Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock Business Clus-

ter dari State Railway of Thailand, Vietnam diwakili oleh Mr Ngo Cao Van selaku Deputy General Director dari Vietnam Railway. Kemudian, Kamboja diwakili oleh Mr Chan Samleng selaku Director of Railway Department dari Royal Railway of Cambodia, dari Laos diwakili oleh Mr Sonesack N Nhansana selaku Deputy General of Department of Railway dari Lao Railway Authority Laos, dan Myanmar diwakili Mr Thurein Win selaku Managing Director dari Myanmar Railways. Q dar,ant

Aspekindo Sesalkan Rumitnya Birokrasi LPJK Jawa Timur Pengusaha Konstruksi Pilih Urus SBU di Provinsi Lain Surabaya, Bhirawa Ketatnya persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti sekarang nyatanya belum didukung dengan kemudahan iklim berusaha. Khususnya di sektor jasa konstruksi yang dianggap tidak memiliki kepastian sistem birokrasi. Akibatnya, masyarakat jasa konstruksi harus bekerja ekstra keras untuk memperoleh sejumlah kelengkapan administratif sebagai syarat mutlak mengikuti lelang. Seperti diungkapkan Ketua Asosisasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Jatim Saleh Ismail Mukadar. Pihaknya mengaku kecewa dengan peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jatim yang sangat lemah. Khususnya dalam memberikan layanan terhadap pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja. "Contohnya saja proses verifikasi dan validasi pemngurusan SBU di tingkat asosiasi cukup satu hari selesai. Begitu dokumen masuk ke LPJK, prosesnya paling cepat dua minggu," ungkap Saleh Mukadar saat ditemui di Kantor Aspekindo Jatim Jl Gayungsari Timur Surabaya, Rabu (19/9). Untuk mengurus SBU, lanjut dia, pengusaha konstruksi juga harus memiliki sertifikat keahlian dan tenaga kerjanya memiliki sertifikat keterampilan kerja. Untuk memenuhi, kedua syarat itu juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Min-

imal satu minggu mengurus sertifikat keahlian. Jadi bisa sampai satu bulan mengurus SBU sendiri," terang dia. Lambatnya birokrasi ini, lanjut dia, membuat masyarakat jasa konstruksi di Jatim lebih memilih mendaftar di LPJK di provinsi lain. "Di provinsi lain mengurus SBU bisa selesai satu hari," kata dia. Saleh berharap,

kepengurusan LPJK ke depan tidak lagi di pasrahkan kepada masyarakat jasa konstruksi dari unsur swasta. "Lebih baik kembali seperti dulu, LPJK dikelola sendiri dari unsur pemerintah," terang dia. Kekecewaan senada diungkapkan Slamet Riadi pengusaha konstruksi bidang general trading dan mechanical electrical. Pihaknya mengaku, dalam proses pengurusan SBU terkesan tidak ada standar operasional prosedur yang jelas. Sehingga, proses pengurusan menjadi lamban dan tidak jelas. "Ini sudah eranya MEA. Kita seharusnya semakin kompetitif. Birokrasi yang bisa diperpendek ya diperpendek," tuQ tam tur dia.Q

adit hananta utama/bhirawa

Ketua Aspekindo Jatim Saleh Ismali Mukadar menunjukkan contoh SBU dan sertifikat keahlian yang harus dimiliki setiap pengusaha jasa konstruksi dan tenaga kerja sektor konstruksi.

Kadin Minta Pemkot Berpihak ke Industri Kreatif Surabaya, Bhirawa Rapat Kerja Kadin Surabaya merekomendasikan agar Pemkot Surabaya lebih berpihak kepada peningkatan pertumbuan industri kreatif dengan memberikan infastruktur tambahan. Demikian dikatakan Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (19/10). Menurut Ketua Kadin Sura-

baya, Jamhadi, saat ini kontribusi industri kreatif terhadap PDRB Surabaya hanya dikisaran 5,71% dari total PDRB Surabaya yang mencapai Rp 300 triliun di tahun 2015 Padahal potensinya masih sangat besar. Industri perfilman misalnya, saat ini di Indonesia hanya ada sekitar 1.170 studio film. Padahal Presiden Indonesia, Joko Widodo menargetkan jum-

lah studio film di seluruh Indonesia hingga tahun depan mencapai 5.000 studio film. Bahkan Jokowi tidak memasukkan industri ini dalamdaftar "negative investment", sehingga sahamnya bisa dimiliki asing 100% asal 60% konten dari film yang dirilis adalah konten lokal. "Dan Surabaya banyak yang bisa digali, bisa dieksplorasi," terang Jamhadi. Q ma

Management PT XL Axiata Tbk East Region bersama Management Huawei pada Grand Launching Mobile Broadband dan HUT XL ke-20 disertai Acara Seminar Teknologi "Peranan Mobile Broadband Untuk Inovasi Digital.

Siap Wujudkan 1 Miliar Koneksi di Indonesia Surabaya, Bhirawa Di usia 20 tahun, PT XL Axiata Tbk (XL) siap berkontribusi dalam mewujudkan visi 1 miliar koneksi oleh Industri Telekomunikasi Nasional di masa depan. Selain itu juga akan meningkatkan layanan baik secara kualitas, inovasi produk hingga jangkauan layanan. Menurut Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (19/10) kemarin mengungkapkan dalam rentang 20 tahun berkiprah melayani masyarakat Indonesia, XL telah mempelopori banyak hal yang kemudian bukan saja telah ikut memajukan industri, namun juga meningkatkan layanan kepada pelanggan, serta memperbesar kontribusi sektor telekomunikasi pada pembangunan nasional. "Lebih dari itu, sebagai entitas bisnis di Indonesia, kami memiliki tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan telekomunikasi dan kini juga layanan internet dan Data yang mampu menunjang kinerja dan produk-

tivitas masyarakat," terangnya dalam acara Seminar Teknologi Peranan Mobile Broadband Untuk Inovasi Digital yang diadakan di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Desy menambahkan, XL akan terus berupaya memperbesar kontribusi kepada masyarakat dan negara dengan meningkatkan layanan, baik secara kualitas, inovasi produk, juga jangkauan layanan. "Dengan dukungan iklim usaha yang kondusif, serta potensi pasar layanan data yang masih cukup besar di Indonesia hingga tahuntahun ke depan, XL akan mampu melayani masyarakat Indonesia dalam memasuki era digital yang tak terbendung lagi," jelasnya. Untuk itu pihaknya juga sudah siap menghadirkan layanan-layanan yang bersifat one shop solution yang melalui jaringan internet akan mampu diakses dari berbagai penjuru dunia. "Kini XL telah semakin maju dengan memasuki ranah layanan yang lebih luas dan menjangkau siapa saja yang terkoneksi dengan jaringan internet," ujarnya. Q riq

Tingkatkan Kesejahteraan, Pemkab Bondowoso Bina Petani Organik Setelah mengikuti pameran di Jakarta Ekspo beberapa waktu lalu, pertanian organik (botanik) Bondowoso bakal merambah pasar Internasional. Pihak pemkab akan terus membina petani untuk meningkatkan produksi.

Samsul Tahar/Bhirawa

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, H Karna Suswandi (kiri) dan Ketua Gapoktan Al Barokah, Mulyono, saat menunjukkan produk beras organik hasil pertanian organik di Kabupaten Bondowoso.

Sejak tahun 2008, Kabupaten Bondowoso, Jatim, sudah mencanangkan pertanian organik. Hal itu dikemas melalui program Bondowoso menuju botanik. Program tersebut terlihat berhasil sukses hingga menjadi daerah percontohan pertanian organik ditingkat nasional. "Soal pertanian organik, Bondowoso sudah menjadi percontohan nasional. Bondowoso memiliki lahan terluas di Indonesia untuk pertanian organik," jelas plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, H Karna Suswandi, kepada Bhirawa di Lokasi pertanian Organik Desa Lombok Kulon

kemarin, Rabu (19/10). Dengan diluncurkannya program Botanik, Kabupaten Bondowoso, tidak hanya menanam padi dan tanaman jenis organik. Tetapi telah menanam tonggak sejarah untuk Indonesia sehat. Pertanian organik jelas Karna sudah dicanangkan sejak tahun 2009 lalu, salah satunya bertujuan untuk mengubah pola pikir yang semula memupuk tanaman tetapi sekarang harus memupuk tanah. Konsep tersebut jelas sesuai dengan peta jalan pertanian organik di Kabupaten Bondowoso yang harus utuh dari hulu sampai hilir. Baik berupa sumber air,

agro input, sistem berusaha tani maupun pengolahan hasil. "Jika tanah yang dipupuk dengan bahan organik, seluruh yang hidup dibumi itu, akan menjadi tanaman organik. Upaya itu, jalan secara kompak dilakukan oleh petani setempat dan didukung penuh oleh pemerintah," katanya. Karna mengakui bukan hal mudah, tapi dengan perjuangan dan semangat tinggi petani setempat. Yakni, petani di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, dan Desa Taal kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. "Data resmi luas lahan organik yang ada di Bondowoso totalnya ada 237,38 hektare. Rinciannya, di Desa Taal Kecamatan Tapen ada 25,46 heaktare yang sudah bersertifikat internasional (sertifikasi Internasional dari BIOCert)," beber Karna. Jika lahan organik di Desa Lom-

bok Kulon, totalnya ada 45,96 hektare yang bersertifikat Internasional dan 60 hektare lahan yang bersertifikat nasional. "Total untuk di Desa Lombok Kulon ada 105,96 hektare," katanya. Sementara, untuk menuju proses itu, beberapa tahapan telah dilalui Pemkab Bondowoso mulai dari sosialisasi tentang penggunaan pupuk organik dan kelebihan serta keunggulan produk organik. "Tahan akhir adalah implementasi produksi pertanian organik dalam bentuk cluster dan yang memenuhi syarat baik lahan, kelembagaan, sistem pengairan, fasilitasnya dan dilakukan dengan pendampingan cukup ketat," katanya. Kini, perjuangan petani, pemerintah daerah dan semua pihak terkait, terus membuahkan hasil memuaskan di level nasional dan internasional. Q har


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.