Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Semua pihak terkait harus terus mendorong pengembangan industri perkopian sebagai salah satu industri kreatif,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454

Bupati Bondowoso Amin Said Husni

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

20 OKTOBER 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

14.00 Rakor Pengarahan Presiden di Istana Negara Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.30 Pembukaan Airlangga International Dental Expo di Gramedia Expo Surabaya 19.00 Pengajian Anwar Zahid di Lapangan Timur Griya Bhayangkara Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo 21.30 Peringatan Tahun Baru Hijriah di PP Ulul Albab Nganjuk (tentatif)

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 13.00 Rapat BLUD di Kantor BKD Jatim Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Mirip Kandang Hewan, SDN Cobbuk Panen Bantuan dari Donatur Situbondo, Bhirawa Adanya ketimpangan pembangunan masih dirasakan warga pinggiran, utamanya dunia pendidikan di Kabupaten Situbondo. Misalnya saja kegiatan belajar mengajar di Dusun Cobbuk Desa Curah Tatal Kecamatan Ajarsa yang mengundang keprihatinan para dermawan dan kalangan donatur. Ini karena pemerintah terkesan kurang memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan di tempat ini. Sehingga puluhan siswa di SDN Cobbuk ini terpaksa belajar di sekolah yang mirip kandang ternak.

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Para siswa SDN Cobbuk Desa Curah Tatal Kec Arjasa Situbondo saat mendapatkan bantuan dari donatur, Rabu (19/10).

Menpan RB Minta Aparatur Tidak Permainkan Pelayanan Bojonegoro, Bhirawa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur meminta aparatur negara tidak mempermainkan pelayanan publik untuk ajang mencari uang karena pelayanan publik harus diberikan secara gratis. “Pesan Bapak Presiden bahwa pelayanan publik jangan dijadikan ajang mencari uang,” katanya ketika di Bojonegoro, Rabu (19/10). Berbicara dalam diskusi Festival Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau festival Open Government Partnership (OGP) di Bojonegoro itu, ia mengemukakan bahwa adanya pelayanan publik yang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan kemampuan negeri. Salah satu kebijakan pelayanan publik yang memperkuat

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan utama dari Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Alumni International Awards atas prestasinya membawa perubaan positif di lingkungannya. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Utusan Khusus Perwakilan Kerajaan Belanda Henk Ovink di sela-sela rangkaian forum Habitat III di Quito, Ekuador, Senin (17/10) malam waktu setempat.

Pakde Karwo Buka Pameran Buku Terbesar di Asia Tenggara

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membuka pameran buku terbesar di Asia Tenggara bertajuk Big Bad Wolf Book Sale di JX International, Rabu (19/10). Dalam pameran ini, buku-buku yang dihadirkan sangat berkualitas dan

dijual dengan harga yang sangat murah bahkan diskonnya mulai 60-80 persen. “Pameran ini adalah human investment melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat dalam buku-buku yang dijual. Ini adalah amal jari-

yah dan salah satu jalan lain untuk mencerdaskan dan meningkatkan semangat membaca masyarakat,” kata Gubernur Soekarwo saat memberikan sambutan.

Wali Kota Jadi Tersangka, Gubernur Bakal Panggil Pejabat Pemkot Madiun Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bakal segera memanggil pejabat di Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun. Pemanggilan itu untuk mengetahui terganggu atau tidaknya kinerja Pemkot Surabaya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Pasar Besar Madiun. “Nanti akan saya panggil setelah saya dari Jakarta. Kamis

besok (hari ini, red) saya ada rapat dengan Presiden di Jakarta.

Setelah pulang dari Jakarta itu akan saya panggil pejabat Pemkot Madiun untuk mengetahui bagaimana kondisi pemerintahan di sana,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (19/10). Seperti diketahui, KPK akhirnya menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek

 ke halaman 11

Profesor Lokal Ogah Kedatangan Gubes Asing

 ke halaman 11

Resolusi Jihad SECARA realitas resolusi jihad harus memberikan kontribusi nyata demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus berani menyatakan jika NKRI sebagai konsep final yang tidak akan berubah lagi. Itulah makna resolusi jihad menurut Wakil Wali Kota Malang H Sutiaji. Karena itu dalam memaknai resolusi jihad, para santri sekaligus generasi muda perlu menelusuri lebih jauh tentang sejarah perjuangan para kiai. “Para kiai pendahulu telah berjuang dan merumuskan NKRI, karena itu

 ke halaman 11

H Sutiaji

Sentil..  Lingkar Timur Sidoarjo Gagal Jadi Jalan Nasional  Bukan predikatnya, tapi lebih ke fungsi pelayanan  Profesor Wajib Menulis di Jurnal Internasional  Semoga bukan proyek asing untuk jualan pendidikan di dalam negeri  Digelontor Beras dan Dijanjikan BPJS Gratis  Namanya juga janji, banyak palsunya kalau jelang Pilkada

adit hananta utama/bhirawa

Tiga profesor Unair saat menjadi pembicara dalam Gelar Inovasi Guru Besar di ruang Kahuripan 300 Unair, Rabu (19/10).

Unair, Bhirawa Impor guru besar alias gubes yang tengah direncanakan Kementerian Ristek dan Dikti terus

mendapat respon negatif. Tak terkecuali para profesor lokal yang merasa ogah-ogahan jika gubes asing itu benar-benar disebar ke

sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meninjau pameran buku The Big Bad Wolf Book Sale Surabaya 2016 di JX International Surabaya, Rabu (19/10).

Komisi D - Pemprov Minta Pengelolaan Jembatan Timbang Diserahkan ke Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Rencana pemerintah pusat untuk mengambilalih jembatan timbang sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah per Oktober 2016 ini, mendapat kritikan dari eksekutif maupun legislatif. Komisi D DPRD Jatim dan Gubernur Jatim telah menyurati Menhub agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kepada Jatim dengan alasan semua infrastruktur telah dimiliki Jatim. Anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri menegaskan jika Komisi D bersama gubernur telah menyurati Menhub agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kembali ke Jatim. Selain saat ini sistim yang digunakan sudah komputerisasi dan online, ternyata selama dikelola Jatim pengelolaan jembatan timbang telah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional. “Dengan sejumlah pertimbangan inilah, Jatim berharap pengelolaan jembatan timbang dikembalikan ke Jatim lagi. Mengingat di seluruh jembatan timbang bisa dimonitor langsung ke server pusat tepatnya di Kantor Dishub LLAJ Jatim, maka otomatis pungli tidak ada,”tambah politisi asal Partai Nasdem, Rabu (19/10). Ditambahkan Heri jika pengelolaan jembatan timbang tidak semata-mata untuk meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi lebih pada mempertahankan dan menjaga infrastruktur yang ada. Pasalnya, dengan mobil angkutan yang bermuatan melebihi tonase akan merusak jalan. Dan jika infrastruktur rusak, perbaikannya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Terpisah, Kadishub LLAJ Jatim Wahid Wahyudi mengakui jika pelayanan jembatan timbang di Jatim merupakan

 ke halaman 11

Makam Raja Asta Tinggi di Sumenep

Masih Primadona, Paling Ramai Didatangi Pengunjung Kawasan pemakaman Raja Sumenep dan keturunannya, Asta Tinggi di Kecamatan Kota merupakan daya tarik wisata setempat yang paling ramai didatangi pengunjung selama Januari-September 2016. Rachmad Caesar, Kabupaten Sumenep Minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata Asta Tinggi cukup besar. Bahkan dari sekian objek wisata yang ada di Kabupaten Sumenep, objek ini masih menjadi favorit. “Sesuai laporan yang kami terima dari pengelola Asta Tinggi, jumlah pengunjungnya sejak Januari hingga September 2016 sebanyak 159.214 orang,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep Sufiyanto, Rabu (19/10). Jumlah tersebut jauh melampaui pengunjung daya tarik wisata lainnya di Sumenep selama periode yang

sama, di antaranya Pantai Lombang di Kecamatan Batang Batang sebanyak 37.210 orang dan Pantai Slopeng di Dasuk sebanyak 22.337 orang. Kompleks pemakaman Raja Sumenep dan keturunannya yang dibangun pada 1750 itu merupakan salah satu daya tarik wisata religi yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Namun, Disbudparpora Sumenep sebagai SKPD terkait senantiasa berkoordinasi dengan pengelola Asta Tinggi. “Setiap tiga bulan sekali,

 ke halaman 11

Kawasan pemakaman Raja Sumenep dan keturunannya, Asta Tinggi masih menjadi favorit wisatawan saat berkunjung ke daerah tersebut.


SURABAYA

2

Kamis Pon 20 OKTOBER 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tarif Progresif dan Parkir Meter Diterapkan Awal Desember Salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan umum (TJU).Untuk mengatasi problem tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya akan segera menerapkan kebijakan parkir zona. Nantinya, kebijakan tersebut juga akan dikembangkan ke pemberlakuan tarif progresif di beberapa titik. Pada tahap awal, Dishub menetapkan 10 kawasan yang masuk parkir zona. Yakni, kawasan Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Taman Bungkul, Balai kota, Jl Kertajaya, Jl Kedungdoro, Jl Tunjungan, Jl Embong Malang, Jl Kembang Jepun dan Jl Nyamplungan. Kendaraan yang parkir di zonazona tersebut akan dikenakan tariff lebih mahal dibanding area lain. Kepala UPTD Parkir Surabaya Timur, Tranggono, mengatakan, penentuan 10 kawasan yang masuk parkir zona mempertimbangkan 3 aspek, yaitu lokasilokasi tersebut merupakan pusat kegiatan masyarakat, sering

terjadi kemacetan dan mobilitas kendaraan tinggi. Dari kesepuluh kawasan parkir zona tersebut, satu lokasi dipilih Dishub untuk pemasangan alat parkir meter, yakni di area balai kota. Rencananya, 10 unit alat parkir meter akan dipasang di sepanjang Jl Jimerto dan Jl Sedap Malam. ”Uji coba alat ini dimulai dari lingkup terdekat dulu. Kami ingin mengedukasi mulai dari para pegawai Pemkot, serta mungkin warga yang berkepentingan datang ke Pemkot,” ujar Tranggono saat dijumpai di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (19/10). Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ini melanjutkan, dengan adanya alat parkir meter tersebut, tran-

saksi pembayaran parkir menggunakan uang elektronik. Dia menyadari bahwa pada masa awal pemasangan, pengguna parkir akan sedikit kesulitan karena belum terbiasa dengan uang elektronik. Untuk itu, Dishub akan mengakomodir dengan menyiagakan juru parkir dengan kartu uang elektronik. “Jadi, pemilik kendaraan bisa membayar di jukir, lalu jukir yang akan tab kartu uang elektronik ke mesin parkir,” urainya. Adapun alat parkir meter menggunakan panel surya sehingga mampu beroperasi tanpa listrik. Jika penyimpan daya pada parkir meter dalam kondisi penuh, alat tersebut mampu beroperasi selama dua tahun dalam kondisi tanpa sinar matahari. Selain itu, parkir meter juga terkoneksi dengan server Dishub secara nirkabel. Dengan demikian, seluruh data transaksi dapat langsung terekam secara realtime. Dijelaskan Tranggono,

alat parkir meter ini diperkirakan beroperasi awal Desember 2016. Saat ini sedang dalam proses pembuatan peraturan wali kota (perwali) yang diprediksi baru kelar akhir November mendatang. Kendati demikian, dishub tidak akan langsung menerapkan tarif parkir progresif. “Tarif parkir progresif baru akan diberlakukan dua atau tiga bulan setelah pengoperasian alat parkir meter. Sebab, kami juga akan melakukan pemantauan dan pengukuran selama masamasa awal penerapan parkir meter,” imbuhnya. Sementara itu, pakar IT dari ITS, Endroyono menyambut baik niatan pemkot yang akan menggunakan alat parkir meter. Menurut dia, parkir sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Sehingga, mau tidak mau, parkir juga menjadi bagian dari manajemen lalu lintas. Namun

10 Kawasan Yang Masuk Parkir Zona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Taman Bungkul, Balai kota, Jl Kertajaya, Jl Kedungdoro, Jl Tunjungan, Jl Embong Malang, Jl Kembang Jepun Jl Nyamplungan.

Keterangan: Kendaraan yang parkir di zona-zona tersebut akan dikenakan tariff lebih mahal dibanding area lain. Penentuan 10 kawasan yang masuk parkir zona mempertimbangkan 3 aspek, yaitu lokasi-lokasi tersebut merupakan pusat kegiatan masyarakat, sering terjadi kemacetan dan mobilitas kendaraan tinggi. demikian, pria yang sempat mengenyam pelatihan DTV and DigiWorld di Perancis ini menekankan, bahwa pemilihan teknologi alat parkir harus memenuhi unsur sustainable, transparan, akuntabel dan reliable (STAR). “Syukurlah di Surabaya ini,

dalam pengadaan teknologi manajemen lalu lintasnya sudah memperhatikan unsur-unsur tersebut. Sehingga, dapat dipastikan bahwa teknologi yang digunakan terarah, tepat guna dan dapat dipertanggung jawabkan,” Q dre tandasnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Wadahi Daya Kritis Kaum Muda, Golkar Surabaya Gelar Lomba Orasi Kebangsaan Surabaya, Bhirawa Memperingati HUT Partai Golkar ke 52, DPD Partai Golkar Surabaya menggelar lomba Orasi Kebangsaan antar mahasiswa se Surabaya. Lomba orasi ini sebagai wujud partisipasi partai Golkar untuk mewadahi daya kritis dan militansi mahasiswa dalam mengawal kehidupan berbagngsa dan bernegara. Sekretaris Panitia HUT Partai Golkar ke 52 DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, Lomba orasi Kebangsaan antar mahasiswa se -Surabaya ini digelar tanggal 1 sampai 3 November sebagai rangkaian kegiatan HUT Partai Golkar ke 52 yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya. “Disamping lomba orasi Kebangsaan, DPD Partai Golkar Surabaya juga akan menggelar malam tasyakuran dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa jasa pahlawan dimasa lalu” ujarnya. Ketika disinggung mengenai lomba orasi Kebangsaan antar mahasiswa se Surabaya, Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menerangkan, kegiatan lomba orasi Kebangsaan antar mahasiswa se Surabaya ini digelar sebagai wujud apresiasi Partai Golkar terhadap milintansi gerakan dan daya kritis mahasiswa yang selama ini mengawal kehidupan Q gat berbangsa dan Bernegara.Q

Salahgunakan Kunjungan Visa di Surabaya, Delapan TKA Diperingatkan Surabaya, Bhirawa Masih adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Surabaya yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja, membuat Pemkot Surabaya bekerja keras . Pemkot Surabaya kali ini memang tengah gencar meningkatkan pengawasan terhadap TKA yang dimungkinkan melakukan pelanggaran di bidang administrasi. Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja (Penta) Disnaker Surabaya, Irna Pawanti, menyebutkan ada delapan orang warga negara asing (WNA) yang telah diperingatkan karena melakukan pekerjaan informal. “Kita sekarang ini sedang gencargencarnya menertibkan keberadaan orang asing di Surabaya yang statusnya visa kunjungan, tapi disini bekerja. Saat ini ada delapan orang asing yang kami peringatkan,” katanya saat ditemui Harian Bhirawa, Rabu (19/10) kemarin di ruang kerjanya. Menurut perempuan berjilbab ini, perbuatan orang asing tersebut masuk dalam bentuk penyalahgunaan visa. Ia menyebutkan kedelapan orang asing ini kebanyakan dari negara Asia yakni Cina. “Kebanyakan orang asing ini dari Cina yang bekerja di sini (Surabaya, red),” jelasnya. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan tim pengendalian orang asing yakni Bakesbangpol Linmas, Imigrasi, dan pihak kepolisian. Hal ini agar visa kunjungan tidak disalahgunakan oleh WNA. Sementara, Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya Soemarno mengatakan bahwa data Bakesbanglinmas hingga September 2016 dari 252 TKA yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sudah tujuh TKA mengalami deportasi Q geh melalui Imigrasi Kelas I Surabaya.Q

Sekdaprov Jatim Dr H Sukardi saat memberikan pengarahan dalam kegiatan pembekalan tenaga pengawas ketenagakerjaan di Jatim.

rac/bhirawa

Pemprov Resmi Terima 206 Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota Pemprov, Bhirawa Sebanyak 206 tenaga pengawas ketenagakerjaan yang ada di kab/kota seJatim kini telah resmi dilimpahkan pada Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim. Jika ditambahkan dengan tenaga pengawas yang dimiliki pemprov jatim,, maka saat ini di Jatim terdapat 230 tenaga pengawas ketenagakerjaan.Sebelumnya tenaga pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki provinsi sebelumnya hanya 24 orang saja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr H Sukardi mengatakan, jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan di Jatim sebanyak 230 orang itu, memang masih belum sebanding dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Jatim. “Jumlah perusahaan di Jatim sebanyak 37 ribu perusahaan yang terdiri dari 4800 unit perusahaan besar, 6700 perusahaan sedang, dan

28500 perusahaan kecil atau UMKM. Selain itu jumlah buruh sebanyak 3,2 juta orang,” katanya, Rabu (19/10). Untuk itu, Disnakertransduk memberikan pembekalan untuk bisa bekerjasama antar pengawas dan bersinergi dengan dinas terkait. “Dengan kekuatan yang kecil bisa mengawasi perusahaan di Jatim dengan baik,” katanya. Ia mengatakan pengalihan tenaga pengawas merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. “Kenapa diserahkan ke provinsi, supaya mudah pengawasan serta pembinaan terhadap mereka. Kalau kabupaten/ kota kan menyebar jika di provinsi gampang pembinaannya. Lebih efek-

tif pembinaannya,” katanya. Menurut dia, pengambilalihan ini tidak hanya untuk tenaga pengawas melainkan juga beberapa bidang lain semisal pendidikan dimana pengelolaan SMA dan SMK juga dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sementara Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr H Sukardo MSi mengatakan, rapat koordinasi yang diselenggarakan kali ini setelah pemerintah pusat resmi mengalihkan kewenangan tenaga pengawas perusahaan dari kabupaten/ kota ke provinsi. “Kami gelar rapat koordinasi, seluruh tenaga pengawas kami undang untuk menyamakan persepsi dan saling bersinergi,” kata Sukardo. Menurut dia, total tenaga pengawas yang ditarik ke provinsi sebanyak 204 orang. Mereka ini sebelumnya adalah tenaga pengawas dibawah Disnaker Kabupaten/Kota

se Jawa Timur. Selain mengusulkan menambah jumlah tenaga pengawas untuk tahun mendatang, Disnakertransduk juga mengusulkan penambahan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lima titik. “Tenaga pengawas ketenagakerjaan ini di Kab/kota tidak akan dipindahkan kantornya di provinsi, namun masih bisa berkantor di daerahnya masing-masing, sambil menunggu adanya UPT. Nanti tenaga pengawas di kabupaten/kota akan bergabung sementara dengan UPT lama yang sudah kami miliki atau juga bisa bergabung dengan kantor bakorwil,” ujarnya. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antar pengawas di kab/kota dan provinsi, lanjut Sukardo, pihaknya akan membangun sistem IT (informasi teknologi). “Pengawas tetap ada di daerah dan bisa berkomunikasi melalui IT Q rac dengan provinsi,” katanya.Q

Perkuat Koordinasi, Camat se-Surabaya Dapat Handy Talky Baru Surabaya, Bhirawa Pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan benar-benar membantu koordinasi antar pejabat. Apalagi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak bisa jauh dan meninggalkan Handy Talky (HT). Dengan adanya alat komunikasi tersebut, orang nomor satu di Kota Pahlawan bisa memantau kondisi para pegawai melakukan tugasnya di lapangan. Pemkot Surabaya kali ini telah memberikan HT baru kepada seluruh camat guna memudahkan koordinasi antar pejabat di ruang rapat Bagian

Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Sawunggaling, Rabu (19/10) kemarin. Sedangkan, HT yang lama ditarik kembali oleh Pemkot. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya Eddy Christijanto saat dikonfirmasi Harian Bhirawa kemarin mengatakan bahwa pemberian HT kepada seluruh camat ini guna memperlancar koordinasi antar pejabat hingga tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Ada 31 HT ( Handy Talky) yang telah kami berikan ke seluruh camat di Surabaya

geh/bhirawa

Camat Gunung Anyar Dewanto Kusumo Legowo menunjukkan Handy Talky (HT) baru miliknya. untuk memperlancar koordinasi Menurut mantan Camat Gencamat dengan SKPD lain dan teng ini, HT baru kali ini lebih lurah di wilayahnya,” katanya. memudahkan komunikasi de-

ngan kualitas yang lebih baik lagi. “Jadi informasi Surya I (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, red) langsung dengar,” ujarnya. Ia menjelaskan, adanya HT tersebut telah dimiliki seluruh camat dan lurah sejak tahun 2007 silam dan belum pernah ganti. Kalaupun rusak, camat atau lurah memperbaikinya sendiri bahkan membeli sendiri agar bisa berkomunikasi terus dengan orang nomor satu di Surabaya. “HT lama yang masih bisa dioperasionalkan itu masih bisa dipakainya. Kalau rusak akan ditarik Pemkot dan digantikan yang baru,” kata Q geh Eddy.Q

Rumdin Wali Kota Diteror Ancaman Bom Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Surabaya digemparkan adanya kabar ancaman bom dari seorang yang mengaku bernama Helmi. Pria tidak dikenal tersebut mengancam akan meledakkan rumah dinas dan Balai Kota yang terletak di Jalan Walikota Mustajab Nomor 61, Rabu (19/10) kemarin melalui telepon. Dalam ancamannya tersebut, jika lokalisasi Dolly tidak dibuka dalam tiga hari ke depan akan diledakkan. Telepon yang bernada ancaman tersebut diterima oleh Staf Piket Bagian Umum dan Protokol Pemkot Surabaya, Riaman. Ia menuliskan dalam laporannya yang diterima Harian Bhirawa Kejadian tersebut sekitar pukul 15.23 WIB. Adapun pembicaraan ter-

sebut yakni ‘apabila Pemkot Surabaya tidak membuka lagi lokalisasi Dolly, maka dalam waktu 3 hari rumah Dinas Wali Kota dan Gedung Pemerintahan Kota Surabaya akan diledakkan’. Dikonfirmasi Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, M Fikser membenar-

kan bahwa ia telah menerima kabar adanya ancaman bom di rumah dinas Wali Kota dan Balai Kota. “Iya ada (terror bom, red). Ini saya menuju lokasi (Balai Kota, red),” katanya saat dikonfirmasi Harian Bhirawa, kemarin. Sementara, Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, Soemarno saat dikonfirmasi melalui selulernya belum bisa tersambung. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, setelah menerima laporan tentang adanya terror bom di Rumah Dinas (Rumdin)

Wali Kota Surabaya, Tim Gegana Polda Jatim melakukan penelusuran dan sterilisasi. Terkait kekuatan personel, Argo mengaku hal itu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Tim Gegana Polda Jatim sudah melakukan penelusuran sekitar pukul 17.00 sore. Yang pasti jumlah personel disesuaikan keadaan di lokasi,” kata Argo. Ditanya terkait pelaku terror bom Rumdin Wali Kota Surabaya, Perwira Menengah asal Yogyakarta ini menegaskan bahwa pelaku terror masih dalam pengeQ geh.bed jaran petugas.Q

Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Surabaya digemparkan adanya kabar ancaman bom.

geh/bhirawa


SURABAYA

Kamis Pon 20 OKTOBER 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pemeriksaan Tatanan Penjualan Aset yang Dilakukan DI

Mengerucut, Posisi DI dalam Penjualan Aset PT PWU Kejati Jatim, Bhirawa Mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan kembali menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi penjualan asset BUMD yang dikelola PT PWU, Rabu (19/10). Setelah tiga kali menjalani pemeriksaan, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menemukan sedikit titik terang. Dahlan yang tiba di kantor Kejati sekitar pukul 08.55 pagi langsung menjalani pemeriksaan di lantai 5 ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan. Sekitar 8,5 jam yakni pukul 17.30 pemeriksaan terhadap man tan Menteri BUMN itu selesai. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya dimana Dahlan enggan berkomentar. Kali Dahlan lebih terbuka terkait pemeriksaan dirinya. Usai pemeriksaan

Dahlan mengatakan, pemeriksaan atasnya masih belum selesai dan dilanjut pada Senin (23/10) pekan depan. Ia menyadari pemeriksaan atas dirinya lama karena banyak pertanyaan yang disodorkan kepadanya. “Saya memaklumi, karena sebanyak 86 pertanyaan telah saya jawab, belum anakanak pertanyaan,” katanya usai menjalani pemeriksaan,

Rabu (19/10). Lanjut Dahlan, mengingat posisinya saat itu menjadi Dirut PT, dirinya perlu mengingat kembali kejadian yang sudah 13-14 tahun lamanya. “Karena posisi saya waktu itu Dirut, jadi dianggap banyak tahu. Apalagi peristiwa ini sudah 13-14 tahun yang lalu, sehingga saya harus pelan-pelan mengingat kembali. Intinya permintaan belum selesai, dan akan dilanjut lagi karena masih banyak lagi pertanyaan,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Kejati (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung mengaku pemeriksaan hari ketiga DI sudah mengerucut tentang tatanan pelaksanaan penjualan asset yang dilakukan DI. Untuk asetnya, lanjut Ma-

bed/bhirawa

Dahlan Iskan kembali memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Jatim terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU, Rabu (19/10). ruli, masih asset di Kediri selua riksaan juga mengerucut kepada 3,2 hektar. Selain itu, peme- peranan DI dalam penjualan as-

set PT PWU. Saat ditanya terkait bagaimana peranan DI apakah menyetujuhi atau menandatangani penjualan asset tersebut, Maruli mengatakan “Iya, ada yang dia tanda tangani”. Ditambahkan Maruli, pemeriksaan terhadap DI akan dilanjutkan Senin pekan depan. Sebab DI sempat mengeluh sakit dan pemeriksaan akan dilanjutkan kembali pekan depan. Untuk Wisnu Wardhana, Maruli mengaku WW akan diperiksa Kamis besok (ini). “Hari ini ada 19 pertanyaan. Berhubung yang bersangkutan mengeluh sakit hingga minum obat, maka pemeriksaan dilanjutkan Senin pekan depan,” pungkasnya.Q bed

RAGAM INFO

Gagal Ginjal Serang Remaja Surabaya, Bhirawa Jumlah pasien gagal ginjal berusia muda di Surabaya kian meningkat. Menurut Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita saat ini trend penderita gagal ginjal tidak lagi didominasi kaum berumur. remaja juga banyak yang kena gagal ginjal. “Jika dulu pasien gagal ginjal usia tua, maka sekarang pasien gagal ginjal usianya masih muda-muda,” katanya. Gagal ginjal di usia muda bisa terjadi karena faktor pekerjaan yang tanpa disadari menuntun ke arah gaya hidup tidak sehat. Sebab mayoritas di antara pasien gagal ginjal berprofesi sebagai satpam ataupun sopir. “Kebanyakan pasien-pasien itu bekerjanya malam hari, sehingga agar badan tetap fit mereka mengonsumsi minumen suplemen tiap hari,” ujarnya. Selain itu menurutnya, dihimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi jajan minuman berwarna. Hal itu disebabkan banyak pasien gagal ginjal yang tak hanya menyeQ dna rang orang melainkan anak-anak.Q

Ibrahim Taju Elak Adanya Mahar di Padepokan Dimas Kanjeng Polda Jatim, Bhirawa Ibrahim Taju, suami Marwah Daud Ibrahim yang diangkat sebagai Sultan di Padepokan Dimas Kanjeng milik Taat Pribadi akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim, Rabu (19/10). Ibrahim datang di gedung Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 10.50 WIB, dengan didampingi Isya Yulianto selaku kuasa hukumnya. Kedatangannya, guna memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim sebagai saksi dugaan penipuan berkedok penggandaan uang yang dilakukan Taat Pribadi di Padepokan miliknya. Menjelang salat zuhur, Ibrahim Taju keluar dari pemeriksaan dan mejalankan salat. Usai salat, Ibrahim mengatakan dirinya memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim setelah sebelumnya berhalangan hadir. Ditanya terkait aliran dana mahar yang diserahkan ke para Sultan di Padepokan Dimas Kanjeng, Ibrahim menampikanggapanitudanmenyatakanbahwa tidak ada istilah mahar dalam Padepokan. “Tidak ada yang namanya aliran dana dan mahar. Yang ada disana (Padepokan) yakni sumbangan sukarela dari anggota Padepokan. Nominalnya pun ada yang 10 ribu rupiah,” kata Ibrahim kepada Q bed wartawan, Rabu (19/10).Q

Segera Dipasang Box Culvert Proyek Frontage Road (FR) di depan RSI (Rumah Sakit Islam) Surabaya menuju depan Yayasan Khadijah di Jl A Yani, Surabaya hampir rampung. Seperti pada Rabu (19/10) kemarin pembangunan box culvert dikawasan Jl Raya Wonokromo ini.

trie diana/bhirawa

24 Video Pendek Bersaing Menjadi Tiga Besar

why/bhirawa

Proses penilaian lomba video pendek yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Timur, Rabu (19/10) kemarin. Surabaya, Bhirawa “Ketiga video pendek ini nanSebanyak 24 video pendek tinya akan mewakili Jawa Timur karya siswa Sekolah Menengah untuk bersaing ke tingkat naAtas/Sekolah Menengah Ke- sional bersaing dengan pemejuruan (SMA/SMK) dan sede- nang dari provinsi lainnya,” kata rajat se Jawa Timur bersaing salah satu tim juri Swastika menjadi tiga besar untuk men- Nahara, Rabu (19/10) kemarin. jadi wakil Jawa Timur di ajang Menurut Tika demikian pelomba video pendek “kita Boleh rempuan cantik ini biasa dibeda”. Ke-24 video pendek ini panggil, ada 32 provinsi yang sedang dinilai oleh tim Juri juga menggelar lomba serupa. untuk mendapatkan 3 video Sehingga nantinya kalau mapendek terbaik . sing-masing provinsi mengirim

3 video pendek terbaik, maka akan ada 96 video yang akan dinilai oleh tim juri di tingkat nasional. “Nanti akan diambil sepuluh besar yang berhak untuk mengikuti workshop tentang sinema di Jakarta,” kata Tika. Lebih lanjut menurut Tika, dari pengalamannya menjadi tim juri, banyak menemukan peserta yang sudah memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. “Ada potensi yang luar biasa yang dimiliki para siswa –siswa kita. Nah ini kalau difasilitasi tentu akan menjadi modal yang baik untuk ikut serta menyebarkan virus perdamaian melalui video-video pendek yang bisa dibuatnya,” kata Tika. Bukan itu saja, memberi ruang siswa untuk membuat video atau film diharapkan juga akan ikut mengisi ruang di dunia maya dengan konten yang positif. “Saat ini banyak konten-konten negatif yang mengandung kekerasan atau pun pornografi beredar luas di media sosial utamnya youtube. Sayang kalau remah kjita hanya sebagai Q why konsusmen.Q

SMKN 8 Latih Anggota DWP Membuat Roti yang Renyah Surabaya, Bhirawa DWP (Dharma Wanita Persatuan) Setdaprov Jatim terus mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan anggotanya dengan berbagai pelatihan. Kali ini bekerjasama dengan

SMKN 8 Surabaya, DWP Setdaprov mengadakan pelatihan membuat roti (bakery) di SMKN 8 Jl Kamboja Surabaya, Rabu (19/10). Wakil Ketua DWP Setdaprov Jatim Ny Sofwan mengatakan DWP menyelenggarakan ber-

bagai pelatihan guna membekali keterampilan anggota, sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya. Salah satunya, memberikan pelatihan pembuatan roti yang renyah dan bergizi. Pelatihan pembuatan roti

ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa menjaga keamanan pangan keluarga. masing-masing. Bila seluruh anggota keluaga sehat maka masyarakat juga sehat. “Jika anak-anak jajan di luar kita tidak bisa mengawasi

karena tidak tahu proses pembuatannya serta kandungan gizinya. Jika ibu-ibu sudah bisa mengikuti pelatihan dengan baik maka akan mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk Q tis keluarga,” ujarnya.Q

dna/bhirawa

Acara sarasehan yang digelar BPJS bersama dengan Polri di Surabaya.

Polri Jadi Sasaran Program JKN Surabaya, Bhirawa Untuk memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan sosialisasi dengan Polri wilayah Devisi Regional VII. Acara sosialisasi yang digelar kemarin (19/10) kemarin diikuti 200 anggota polisi. ‘’Kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama Polri untuk mengetahui lebih dekat BPJS Kesehatan, sehingga pertemuan ini sangat penting bagi BPJS danPolri kedepannya,’’ kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari. Menurutnya, dengan sistem dan mekanisme yang baru diterapkan oleh BPJS menjadikan masyarakat luas untuk mengerti aturan atau mekasnisme dalam memanfaatkan layanan kesehatan. ‘’Jika dahulu setiap PNS atau Polri dan TNI dapat menggunakan layanan langsung ke rumah sakit, akan tetapi dengan mekanisme baru (JKN/BPJS) sistem layanan jadi berbeda. ‘’Untuk mekanisme layanan kesehatan era JKN maka setiap pasien yang sakit harus ditangani di Faskes tingkat pertama atau Puskesmas dan klinik pratama dan baru dapat berobat ke rumah sakit jika mendapatkan rujukan dari Puskesmas,’’ ucapnya. Dikatakannya, rujukan dari Puskesmas ini penting mengingat rumah sakit Polri (Bhayangkara) agar tidak over load. Selain itu diharapkan dengan berobat ke Puskemas dimungkinkan sistem rujukan dari Faskes pertama dapat berjalan dengan baik. ‘’Mekanisme seperti ini yang nantinya menjadi aturan main bagi anggota polisi dan keluarganya Q dna jika menggunakan layanan BPJS,’’ ucapnya.Q

Berkat Bantuan Pemkot, Siti Aminah Kini Punya Usaha Sendiri Komitmen Pemkot Surabaya untuk mendorong warga ekonomi lemah menjadi lebih berdaya, membuahkan hasil. Ada banyak contoh nyata dari warga Surabaya yang telah menjadi berdaya setelah mendapatkan intervensi positif dari Pemkot. Salah satunya Siti Aminah warga Tembok Dukuh XI. Siti Aminah dulunya hanya menggantungkan pendapatan dari orang lain dengan membantu membuat pesanan kue tetangga nya, kini telah berubah. Berkat bantuan dari Pemkot Surabaya, ibu empat anak ini kini bisa mendapatkan penghasilan rutin dari hasil berjualan di depan rumahnya. Siti Aminah kini berjualan mie goreng, makanan ringan dan juga minuman. Dia bercerita, bila jualannya sedang ramai, dari pukul 10 pagi hingga malam, dirinya bisa mendapatkan uang hingga Rp 60 ribu. Angka yang tidak terlalu besar. Tapi, itu membuatnya bersyukur.

“Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa punya usaha sendiri. Setiap hari bisa mendapat pemasukan. Itu berkat bantuan dari Pemkot. Saya ingin jadi orang sukses. Makanya, meski sekarang pendapatan belum menentu, saya akan perjuangkan,” ujar Siti Aminah. Sebelumnya, perempuan berusia 53 ini sempat kehilangan harapan ketika dirinya mengidap penyakit paru-paru. Penyakit itupula yang membuat suami nya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Termasuk juga anak pertamanya. Karena arahan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang kemudian ditindak-

lanjuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Surabaya, Siti Aminah bisa ditangani di Puskesmas dan juga RSUD dr Soewandhi. Setelah menjalani pengobatan selama beberapa bulan dan serangkaian cek rutin, dia lantas dinyatakan sembuh. “Sekarang sudah sembuh total. Terima kasih kepada Pemkot yang telah membantu saya berobat hingga sembuh,” sambung Siti Aminah. Kepala Bapemas KB Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, Siti Aminah mendapatkan bantuan langsung dari Wali Kota Tri Rismaharini yang pernah bertemu dengan ibu yang juga mengasuh seorang anak yatim ini ketika ada program pengobatan gratis di kawasan tersebut. Bantuan pribadi wali kota itu untuk pengobatan dan juga modal

geh/bhirawa

Berkat bantuan dari Pemkot Surabaya, Siti Aminah kini bisa mendapatkan penghasilan rutin dari hasil berjualan di depan rumahnya. usaha. “Ibu Siti Aminah ini runtukkan modal usaha jua- daya seperti proses yang ditemukan ketika ada pro- lan,” ujar Nanis Chairani. telah dilalui Siti Aminah. gram kesehatan Pemkot. Ibu Dijelaskan Nanis, Pemkot Diantaranya dengan memwali lalu memberikan ban- Surabaya melalui Bapemas berikan pelatihan kepada tuan pribadi sampai dia KB, memang memiliki ko- warga, utamanya dari kasembuh. Ketika sembuh, mitmen untuk mendorong langan ekonomi lemah. Pebantuan nya kemudian dipe- warga menjadi lebih ber- latihan yang diberikan ber-

kaitan dengan kegiatan kewanitaan. Seperti memasak, menjahit atau membuat kerajinan handicraft. “Pelatihan ini untuk warga yang belum memiliki keterampilan khusus. Ini sesuai dengan peranan kami di Bapemas untuk mendorong dan memotivasi agar mereka berdaya. Ada ribuan warga Surabaya yang telah mendapatkan pelatihan. Selain berasal dari data warga miskin, juga ada dari usulan ibu wali kota dan juga usulan dari Musrenbang,” tegas mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini. Selain memberikan pelatihan, Bapemas KB Kota Surabaya juga memberikan akses permodalan kepada warga. Ketika warga mengikuti pelatihan dan mampu berdaya, mereka diarahkan untuk bisa mendapatkan permodalan. “Kami arahkan mereka ke koperasi,” samQ geh.dre bung Nanis.Q


4

OPINI Tajuk

Bersama Berantas Pungli “YANG milyaran dan trilyunan diurus KPK, yang seratus dua ratus ribu, saya yang urus.” Begitu tekad prsiden Jokowi dalam memberantas pungli (pungutan liar), terutama pada aspek layanan publik. Masyarakat menunggu, dengan berharap besar hasilnya. Sebab selama ini pungli nyaris menjadi kelaziman oleh jajaran birokrasi. Tiada keadministrasi-an yang gratis, termasuk mengurus identitas diri kependudukan. Lebih lagi mengurus izin usaha, bagai diperas di tiap meja. Namun sebenarnya, pungli bukan hanya dominasi birokrasi. Melainkan yang paling parah, dilakukan oleh penegak hukum. Mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, sampai mengurus banding dan kasasi. Yang lebih mahal, adalah mengurus remisi. Konon, harganya disesuaikan dengan besarnya pengampunan hukuman. Tidak sulit menyidik pungli pada kalangan penegak hukum. Cukup menggali informasi (dengan jaminan perlindungan) dari para napi yang sudah bebas. Kurang tepat manakala Kementerian Hukum dan HAM menjaga pungli di jajaran Imigrasi. Karena sudah lama keimigrasi-an telah melakukan upaya transparansi. Hasilnya pasti bagus. Seharusnya Kemenkumham menjelajah kepungli-an di dalam penjara (Lapas, Lembaga Pemasyarakatan). Hasilnya pasti “sekarung” daftar nama petugas Lapas yang memungut pungli. Kadang ada yang memberi secara “sukarela.” Lalu kondang istilah “susu tante” (sumbangan sukarela tanpa tekanan). Konon pula, hanya segelintir pengacara yang pandai (intelektual) dan bersih. Rata-rata pengacara hanya piawai menyuap polisi, jaksa dan hakim. Tujuannya, agar kliennya memperoleh keringanan hukuman, sampai bebas. Satu kasus saja (misalnya Saipul Jamil), telah membuktikan mata rantai pungli di jajaran penegak hukum. Padahal hampir seluruhnya tak beda dengan Saipul Jamil. Yang paling parah, dialami oleh napi kasus narkoba, dan jaringan maling kendaraan bermotor. Sedangkan pungli yang dilakukan oleh jajaran birokrasi, tergolong ecek-ecek tapi mengalir deras tiap hari. Antaralain (di daerah), terjadi pada jajaran Dinas Perhubungan di Kabupaten dan Kota. Uji kir kendaraan, menjadi ladang pungli paling subur. Disusul urusan administrasi perizinan. Bahkan tak jarang, asosiasi berbagai profesi (kontraktor rekanan, sampai perawat dan bidan) turut memperparah rentang administrasi. Ujung-ujungnya memeras masyarakat. Ingat dulu (dekade 1980-an), rezim Pak Harto juga gemas dengan pungli. Sampai dilakukan pemberantasan pungli, dipimpin oleh Pangkopkamtib Laksamana Sudomo. Sasaran utamanya (yang dijadikan pen-citraan), jembatan timbang. Namun tak lama, pungli makin marak. Bahkan berdasar catatan perekonomian (kalangan pengusaha), ongkos pungli mencapai 23% biaya produksi. Sedangkan upah buruh hanya sekitar 13%. Jadi, andai tiada pungli, pengusaha akan mampu meng-gaji buruh sampai dua kali lipat. Birokrasi dan jajaran ASN (aparatus sipil negara) memang jago meminta pungli. Sudah lama kondang istilah “susu tante” (sumbangan sukarela tanpa tekanan). Tanpa “susu tante” urusan akan berjalan lambat dan sulit. Bukan hanya di pelabuhan dengan kasus dwelling time (antre bongkar muat). Melainkan telah menjadi endemik pada hampir seluruh meja di bagian keuangan (pembayaran). Serta meja persyaratan perizinan, terutama pada proses lelang (tender) proyek pemerintah (dan daerah). Namun tekad presiden yang telah menugasi Kapolri Jenderal Tito, seyogianya bukan sekadar gertak sambal. Ke-geram-an masyarakat terhadap pungli telah sampai pada “ubun-ubun.” Ini warning untuk seluruh jajaran pelayanan publik, serta pejabat publik (politik). Bahwa rakyat telah siap menjadi “polisi anggaran.” Maka presiden, perlu merespons ke-geram-an masyarakat, dengan menyelenggarakan momentum pemberantasan pungli. Momentum pemberantasan korupsi, dapat di-inovasi bersamaan dengan peringatan hari anti korupsi (9 Desember). Atau hari hari kebangkitan nasional (20 Mei), sekaligus mengumumkan hasil kerja pemberantasan pungli. Hasilnya, pasti, perekonomian akan makin lancar, dan meningkatkan utilitas infastruktur (jalan dan jembatan). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

BMNU Dukung Tindakan Hukum Bagi Penista Agama BARISAN Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) mendukung sikap PBNU agar penista agama Islam ditindak sesuai hukum yang berlaku. PBNU bukan kumpulan ulama partai politik, sebaiknya jangan bawa budaya parpol ke PBNU.Oleh karena itu, kata mantan Sekjen PP IPNU, PBNU tidak perlu terlibat mendukung atau tidak mendukung pasangan calon dalam pilkada secara kelembagaan, termasuk memecat kadernya akibat perbedaan politik secara individual.Para ulama dan PBNU justru harus meningkatkan dan mendorong silaturrahim antar-umat seagama dan antar-umat beragama secara individu maupun organisasi untuk menjaga keutuhan NKRI. Sebagai warga Nahdliyin, pihaknya memimpikan PBNU menjadi perekat umat NU dan umat Islam. “Itu akan terwujud manakala PBNU kembali pada pembinaan umat sesuai visi dan misinya. Lima misi NU yakni di bidang organisasi melakukan penguatan jam’iyyah atau organisasi (capacity building) melalui pelatihan, workshop, upgrading, networking, dan lainnya. Di bidang agama, NU mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah, sedang di bidang pendidikan, NU mengupayakan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Di bidang sosial, NU mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia, lalu di bidang ekonomi, NU mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Kami mengajak semua komponen bangsa menjadikan pilkada sebagai momentum meneguhkan konsep ke-Indonesiaan. Kami tidak ingin Islam dijadikan kendaraan politik dengan menahan diri untuk tidak menggeser isu politik dalam pilkada menjadi isu SARA yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika, apalagi melakukan dengan fitnah dan hasutan bernada kebencian lewat media sosial. Maksum Zuber Koordinator Nasional BMNU

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

Jatim Menuju Provinsi Inklusif Bojonegoro. “Saya paling bangga mendapat penghargaan (inklusi award) ini. Mengapa membanggakan, karena penghargaan ini belum pernah didapat. Bahkan, saya sampai datang sendiri ke Temanggung ini,” ujar perempuan yang akrab Oleh : persiapkan diri untuk dipanggil Risma ini, Tuti Haryati, M.Pd Surabaya mengajukan usai acara peringatan dan menyatakan seHari Disabilitas Interbagai Provinsi yang nasional di Pendopo melaksanakan ProPengayoman Temanggram Inklusif, secara otomatis Jatim gung, Rabu (3/12/2014), ungkapnya. akan mendeklarasikan diri sebagai (Tribun Jogja.Com) Provinsi Jatim yang Inklusif. Banyak hal yang perlu disiapkan Dengan di Prakarsai oleh Kepala bagi Provinsi Inklusif, terutama Dinas Provinsi Jawa Timur Bapak pada seluruh sekolah yang telah Dr. Saiful Rahman, M.M, M.Pd, menyatakan diri menjadi sekolah beserta Kasi PK Bunda Drs. Puji pelaksana program inklusif, dianHastuti, M.Pd, mereka sangat mentaranya sekolah swasta maupun dukung dan berusaha mewujudkan Negeri, sekolah yang menyatakan kota Surabaya sebagai Provinsi diri sebagai sekolah pelaksana inklusif yang ingsya Allah akan di inklusif atau sekolah yang di tunjuk luncurkan pada tahun ini. Bukti langsung oleh Dinas pendidikan.

Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Salah satu arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah “meningkatkan kemampuan akdemik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga kependidikan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan Budi Pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan pendidikan “.

S

ebagai implementasi dari kebijakan tersebut, sudah selayaknya program dan kegiatan pembangunan nasional bidang pendidikan memberikan perhatian kepada penyediaan layanan pendidikan yang mamapu mengoptimalkan perkembangan setiap anak dengan memperhatikan potensi, bakat dan kekhususan anak dalam lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran. Dalam kaitan tersebut, upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat rumusan kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki Kelainan dan/ atau Memiliki Potensi Kecerdasan ad/atau Bakat Istimewa, dan sebagai informasi tambahan dalam dokumen ini juga dilampirkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No.34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik yang memiliki akelaian dan /atau Bakat Istimewa. Merujuk pada tujuan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Oleh sebab itu Provinsi Jawa timur mempersiapkan kader di daerahnya dengan memberikan peluang untuk diadakan workshop, pelatihan, pembentukan Pokja Inklusif, Pembentukan Master Teacher Inklusif, serta didirikannya TP2I (Tim Pengembang Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur), sebagai wujud PKLK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mem-

Mendukung Jatim sebagai Provinsi Inklusif, hendaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama PKLK semakin mempersiapkan diri mengadakan pelatihan tentang bagaimana penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan memahami secara utuh menegemen pendidikan Inklusif secara bertahap.

keseriusan mereka dengan terwujudnya daerah-daerah yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan sebagai Dinas Kabupaten yang telah menjadi Kabupaten Inklusif. Adapun 12 Kabupaten Inklusif yang telah menyatakan diri sebagai Kabupaten inklusif diantaranya : Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kota Malang, Kabupaten Batu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten

Pedoman implementasi Pendidikan Inklusif sebagai berikut : Pertama, peserta didik. Sasaran pendidikan iklusif secara umum adalah peserta didik yang ada di sekolah reguler. Tidak hanya mereka yang disebut sebagai anank kelainan, tetapi juga mereka yang termasuk “normal”. Mereka secara keseluruhan harus memahami dan menerima keanekaramagaman dan perbedaan individual. Kedua, kurikulum.Jenis kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaran pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum

standar nasional yang berlaku di sekolah umum. Namun, karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkelainan sangat bervariasi mulai dari yang sifatnya ringan, sedang, sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum tingkat satuan pondidikan yang sesuai dengan standar nasional perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Ketiga, tenaga pendidik. Tenaga pendidikan adalah pendidik profesiaonal yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program inklusif. Tenaga pendidiknya meliputi : guru kelas, guru bidang studi, dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Keempat, kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, GPK akan dibimbing dalam pengelolannya mulai dari perencanaan pengelolaan administrasi pembelajaran, pengelolaan kelas, strategi belajar, bahan ajar dan penilain dalam melaksanakannya. Kelima, managemen sekolah. Mempersiapkan diri untuk sekolah mempunyai Budaya inklusif yang akan didukung oleh semua warga sekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik secara personal maupun sarana prasarana secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah, yaitu setiap lulusan memiliki kompetensi untuk bekal hidup (life skill). Mendukung Jatim sebagai Provinsi Inklusif, hendaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama PKLK semakin mempersiapkan diri mengadakan pelatihan tentang bagaimana penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan memahami secara utuh menegemen pendidikan Inklusif secara bertahap. Dengan demikian antara pelaksanaan di provinsi dan di daerah akan terus bersinergi terhadap penyamaan, penanganan pendidikan inklusif secara utuh. Kepala Sekolah SMP Islam Al Azhaar Tulungagung ; Alumni Kelas Menulis Media

Fenomena Dimas Kanjeng dan Menjamurnya Budaya Tadlis

M

asyarakat Indonesia bulan ini dihebohkan dengan berita soal padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.Ada yang percaya bahwa Taat Pribadi bisa menggandakan uang. Ada juga yang tidak percaya dan menilai Taat Pribadi melakukan penipuan. Disisi lain yang perlu diwaspadai adalah munculnya budaya tadlis (arab) penipuan yang mulai menjamur ditengahmasyarakat, karena pada saat yang bersamaan bermunculan tokoh-tokoh tadlisseperti yang dilakukan oleh Taat Pribadi seperti dikabarkan disejumlah media. Tadlis dalam kontek Fiqh dan Ekonomi Dalam kajian fiqh Tadlis. Tadlis adalah sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (unknown to one party) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan atas informasi tersebut. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam, karena melanggar prinsip “an taraddin minkum” (sama-sama ridlo). Informasi yang disembunyikan tersebut bisa berbentuk kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan. Sedang dalam ekonomi bisa disebut A.Game Theory Dominant Strategy adalah strategi dalam sebuah permainan yang memberikan hasil yang lebih baik daripada strategi apa pun yang diambil oleh pihak lain. Nash Equibilirium adalah kombinasi strategi-strategi dalam suatu permainan dimana tidak ada satupun pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strategi yang di ambil pihak lain. Mixed Stategy adalah strategi diman kedua belah pihak membuat pilihan random dari dua atau lebih pilihan yang berdasar-

kan probability sebagai kualifikasi computer bahan renungan bagi yang dijualnya. pembaca berikut penuKetiga, Tadlis lis sampaikan macamdalam Harga Tadmacam tadlis penipuan lis (penipuan) dalam diantaranya: harga ini termasuk Pertama, Tadmenjual harga yang lis dalam Kuantilebih tinggi atau tas Tadlis (penipuan) lebih rendah dari dalam kuantitas terharga pasar karena Oleh : masuk juga kegiaketidaktahuan pemDr Abdur Rohman tan menjual barang beli atau penjual. Tekuantitas sedikit lah terjadi di zaman dengan harga barang Rasulullah SAW terkuntitas banyak. hadap tadlis dalam Misalnya menjual baju sebanharga yaitu: diriwayatkan oleh yak satu container karena jumlah Abdullah Ibnu Umar “ kami perbanyak dan tidak mungkin untuk nah keluar mencegat orang-orang menghitung satu persatu penjual yang datang membawa hasil berusaha melakukan penipuan panen mereka dari luar kota, lalu dengan mengurangi jumlah bakami mmembelinya dari mereka. rang yang dikirim kepada pemRasulullah SAW melarang kami beli. Perlakuan penjual yang membelinya sampai nanti barang tidak jujur selain merugikan tersebut dibawa kepasar”. pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan Hikmah di Balik penjual maupun pembeli yang fenomena Dimas Kanjeng tidak jujur akan mengalami Sungguhpun demikian, penurunan utility. Fenomena Dimas Kanjeng Taat Kedua, adlis dalam KualiPribadi sebenarnya cerminan tas Tadlis (penipuan) dalam kemorosotan ekonomi dan kekualitas termasuk juga menyemdangkalan pemahaman tentang bunyikan cacat atau kualitas agama atau salah memahami barang yang buruk yang tidak agama sebagai way of live. Oleh sesuai dengan yang disepakati karena itu setidak ada beberapa oleh penjual dan pembeli. Contoh hal yang bisa diambil hikmah dari tadlis dalam kualitas adalah pada peristiwa tersebut: pasar penjualan computer bekas. Pertama, evaluasi dan pemanPedagang menjual computer tapan program keagamaan ( Tarbekas denagn kualifikasi Penbiyah al-diniyah al-shohihah). tium III dalam kondisi 80% baik Pendidikan agama yang benar dengan harga Rp. 3.000.000,sehingga membuat perubahan pada kenyataanya tidak semua di masyarakat. Perubahan yang penjual menjual computer bekas dimaksud berkaitan dengan dengan kualifikasi yang sama. pemantapan akidah dan tauhid, Sebagian penjual menjual comibadah yang tekun dan akhlak puter dengan kualifikasi dengan yang mulia sebagai buah dari kualifikasi yang lebih rendah akidah dan ibadah.Pendidikan tetapi menjualnya dengan harga agama yang benar tidak sekedar yang sama, pembeli tidak dapat formalistik tapi satu di antaranya membedakan mana computer harus mampu mencegah keterdenagn kualitas rendah mana tarikan masyarakat terhadap computer dengan kulaitas yang hal-hal yang bertentangan delebih tinggi, hanya penjual saja ngan akidah dan iman. yang mengetahui dengan pasti Kedua : Program pendidikan

masyarakat juga harus dievaluasi dan dimantapkan dan menekankan pada hal yang paling penting dalam pendidikan adalah membentuk kecerdasan logika dan emosi untuk memahami berbagai fenomena aneh. Sehingga, publik bisa terbebas dari penipuan-penipuan berkedok agama dan mistis. Ketiga”Pendidikan harus membangun jiwa secara utuh karena dalam berbagai kasus termasuk dalam kasus Kanjeng Dimas melibatkan beberapa kaum intelek. Artinya kecedasan intelektual harus diimbangi dengan kecedasan sprituil. Keempat : Program pengentasan kemiskinan juga harus kembali dievaluasi oleh pemerintah. Sebab, peristiwa Dimas Kanjeng dan kasus serupa lainnya, selalu membawa daya tarik ekonomi bagi masyarakat miskin yang hidup dalam tekanan ekonomi.Para korban bahkan cenderung lebih tertarik pada hal tersebut ketimbang dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dimiliki pemerintah. Jika program-program tersebut belum dilaksanakan sungguhsungguh dan terpadu, lanjut Maka amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan umum masih belum dapat diwujudkan. Artinya Negara masih membiarkan masyarakat tetap dalam kondisi keterbelakangan yang selalu menjadi sasaran empuk berbagai macam tadlis penipuan berciri agama,mistis dan iming-iming uang. Bahkan lebih mengkwattirkan adalah jika hal tersebut dibiarkan berlangsung akan menjadi budaya tadlis yang semakin parah. Wallahu a’lamu bi al-shawab Ketua Pusat Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Ponorogo: Wardianto Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986. Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


Kamis Pon 20 OKTOBER 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Penertiban Bangli Butuh Langkah Kongkrit Sidoarjo, Bhirawa Banjir di Kab Sidoarjo masih menjadi momok di setiap musim hujan selama Pemkab tidak menertibkan Bangli di Kali Buntung, Sidokare, Pucang dan Karanggayam. penertiban stren yang berdiri di bibir sungai butuh langkah tegas untuk cepat direalisasi. A n g g o t a komisi C, Tarkit istimewa Erdianto, Rabu Tarkit Erdianto (19/10) kemarin, menantang Pemkab untuk melakukan gerakan penertiban Bangli. ‘’Sudah terlalu sering kita rapat-rapat membahas banjir Sidoarjo, tetapi percuma saja rapat saja bila sumber masalahnya tidak segera diselesaikan,’’ ucapnya. Masyarakat butuh sikap tegas Pemkab untuk menertibkan Bangli. Dalam menegakkan penertiban ini tidak pandang bulu. Siapapun yang berdiri di stren harus ditertikan. Rekannya sejawat Komisi C, Dhamrony Chudlori, membenarkan problem dasar banjir karena berdirinya Bangli di sepanjang sungai yang hampir merata. Sungai sudah tidak memiliki sempadan/stren untuk jalan inspeksi. Akibatnya menyulitkan Pemkab Sidoarjo dalam mengeruk sungai. Dinas pengairan tidak bisa bergerak maksimal karena terganggu Bangli. Seharusnya sungai itu memiliki stren 2 hingga 4 meter di kiri kanan sungai. Dengan stren akan memudahkan manuver alat-alat kerja dalam menormalkan kali. Selama Bangli masih bercokol, menurut Tarkit, tetap saja sulit mengendalikan banjir. Jadi perlu sinergi antara masyarakat dengan Pemkab, toh yang dikepras nanti tidak seluruh bangunan. Bila rumah itu panjangnya 15 meter yang dikepras untuk stren tinggal 11 meter. Tidak perlu penghuninya dipindah ke rumah susun. Ia mengakui perlu ada godwil dari Pemkab untuk memulai gerakan ini, dan tidak perlu menunggu lama, karena banjir sudah diambang mata. Masyarakat harus diberi sosialisasi tentang normalisasi. Sudah ada Perda sempadan. Dan diberi penyadaran bahwa bukan haknya menempati tanah negara. Tanah negara harus dikembalikan seperti fungsinya. Karena itu selama Pemkab Sidoarjo serius pasti bisa menertibkan sungai. Ia merasa aneh, masalah banjir baru jadi bahasan utama bila sudah terjadi musim hujan yang menimbulkan banjir. Tetapi bila musim kemarau, topik ini idak pernah jadi bahasan. Seharusnya ini menjadi skala prioritas. Banjir diakui timbul akibat banyak hal mulai banjir rob, banjir kiriman dan karakter mayarakat yang buang sampah sembarangan.Q hds

Pengangguran di Sidoarjo Dilatih Servis HP Sidoarjo, Bhirawa Memberikan pelatihan elektronika, dipilih Dinas Koperasi Perindag Kab S i d o a r j o sebagai cara u n t u k mengentas kemiskinan dan memberi bekal ketrampilan pada pencari kerja di daerah ini. Sebanyak 16 anak-anak muda yang masing-masing beali kusyanto/bhirawa rasal dari Desa Yayuk Puji Rahayu Sawocangkring Kec Wonoayu dan dari Desa Kemangsen, Kec Balongbendo, dilatih di Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Kec Singosari Kab Malang, agar setelah selesai bisa berwirausaha membuka servis. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindag Kab Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH MH, menyampaikan atas saran dari Kepala BLKI Singosari, dipilih pelatihan elektro servis HP, sebab peluangnya yang lagi ngetrend saat ini ‘’Masalah IT saat ini terus berkembang, sehingga punya prospek bagus untuk membuka servis HP,’’ tutur Yayuk, Rabu (19/10) kemarin. Para peserta yang berusia muda-muda itu, kata Yayuk, mendapat pelatihan bidang elektronika itu mulai 17 sampai 26 Oktober mendatang. Disampaikan Yayuk, bagi desa-dea yang ingin warganya juga mendapat pelatihan seperti itu, dapat memasukkan usulannya dalam Musrenbangnya. Untuk mengentas kemiskinan dan memberi kesempatan kerja pada warganya yang masih belum bekerja, SKPD di Kab Sidoarjo lainnya yakni Dinas Sosial Tenaga Kerja, pada hari Kamis ini (20/10) menggelar kegiatan Job Fair. Informasinya dalam bursa kerja terbuka (BKT) untuk umum itu ditawarkan ada sebanyak enam ribu lowongan kerja. Kegiatan sehari ini digelar di lapangan tenis Indoor GOR Jl Pahlawan, Sidoarjo.Q kus

5

Lingkar Timur Sidoarjo Gagal Jadi Jalan Nasional Sidoarjo, Bhirawa Jalan lingkar timur sepanjang 12 Km yang sebelumnya akan naik kelas menjadi jalan nasional ternyata dibatalkan. Status jalan dikembalikan ke daerah atau ke Pemkab Sidoarjo. Demikian juga dengan Jl Gajah Mada yang merupakan daerah pusat bisnis juga tidak jadi diambil pemerintah pusat untuk dikelola sebagai jalan pusat bisnis. ‘’Rencana Pemkab Sidoarjo mengajukan ruislag pengelolaan jalan nasional juga batal dan tetap dikelola Pemkab Sidoarjo. Jalan lingkar timur dengan Jl Gajah Mada, akhirnya dibatalkan untuk ditukar guling,’’ tutur H Sigit Setiawan, saat dikonfirmasi, kemarin. Karena batal ditukar guling, jalan lingkar timur kini dilebarkan dengan anggaran

Pemkab Sidoarjo. Sebab, jalan itu merupakan jalan alternatif untuk memecah kemacetan di dalam Kota Sidoarjo. Pelebaran jalan yang dimaksud, berada di sisi utara jembatan perempatan lingkar timur Bluru Sidoarjo. ‘’Kita lebarkan masing masing lima meter sehingga, lebar jalan menjadi 20 meter,’’ jelas Sigit Setiawan.

Dari pantauan di lokasi, pelebaran jalan sudah hampir tuntas tinggal finishing pengaspalan saja. Jalan yang sebelumnya menyempit, kini terlihat semakin lebar. Sebelumnya, Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah SH MHum saat mengikuti sosialisasi pemanfaatan jalan nasional di Pendopo Delta Nugraha menegaskan, keinginan tukar guling atau ruislag antara jalan lingkar timur dengan Jl Gajah Mada. Dimana jalan lingkar timur yang dibangun Pemkab Sidoarjo akan menjadi jalan kelas nasional. Sementara, Jl Gajah Mada yang merupakan jalan nasional dijadikan jalan dikelola Pemkab Sidoarjo dan

rencana ini sudah diajukan Pemkab Sidoarjo sejak tahun 2012 silam. ‘’Kami sudah mengirimkan surat pengajuan ruislag pengelolaan jalan ke Balai Besar sejak tahun 2012 lalu. Namun hingga kini belum bisa terealisasi karena beberapa kendala,’’ jelas bupati Saiful kala itu. Ruislag pengelolaan jalan ini, lanjut bupati, memang didasari besarnya anggaran pemeliharaan jalan lingkar timur. Sedangkan rencana ruislag yang diajukan Pemkab Sidoarjo adalah jalan arteri nasional di sepanjang Jl A Yani hingga Jl Gajah Mada, dengan jalan Kabupaten mulai pertigaan Banjar Kemantren (Buduran) hingga perempatan Candi.

‘’Jalan arteri nasional kondisinya sudah bagus dan kita bisa optimalkan dengan anggaran pemeliharaan yang ada,’’ terangnya kala itu. Sementara itu, Kasi Perservasi Balai Besar V Jalan Nasional, Purnyoto, membeberkan ada permintaan dari Bupati Sidoarjo, soal ruislag jalan nasional. Namun begitu ditinjau secara tekhnis oleh Tim Balai Besar, kondisi jalan lingkar timur belum memenuhi syarat. ‘’Diantaranya ruang milik jalan lingkar timur, lebarnya masih 20 meter. Sedangkan minimal ruang jalan nasional adalah 25 meter. Kalau diterima, kesulitan ada pada pembebasan lahan,’’ tutur Purnyoto.Q hds

Koperasi Simpan Pinjam Wajib Memiliki SKKNI

kerin ikanto/bhirawa

Wakil Bupati Gresik, Moh Qosim saat menandatangani penutupan program TMMD ke 97 di Desa Ngabeten, Kec. Cerme.

Pemkab Gresik Sukseskan Program TMMD ke 97 Gresik, Bhirawa Program TNI Manunggal Membangun Desa (MMD) ke 97 di Desa Ngabetan, Kec Cerme berakhir sukses. Program yang diprakarsai Kodim 0817 Gresik yang mendapat suntikan dana Rp2 miliar dari Pemkab Gresik secara resmi ditutup Rabu (19/10) sejak dibuka pada 20 September 2016. Beragam insfrastruktur fisik berhasil dibangun. Diantaranya, pendalaman waduk Desa Ngabetan, pembangunan tanggul, pembangunan irigasi sekunder, pembangunan jaringan irigasi peningkatan usaha tani, renovasi mushala, pembangunan gapura batas desa dan pembuatan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus). Selain itu, TMMD juga melakukan pembangunan non fisik. Diantaranya, melakukan berbagai penyuluhan. Penyuluhan itu meliputi penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan penyuluhan PKK (Program Keluarga Bencana). Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto cukup me-

ngapresiasi program TMMD yang eksis sejak tahun 1980an yang sebelumnya bernama ‘Program ABRI Masuk Desa’. Hingga kini, program TMMD selalu menjadi kebutuhan di setiap daerah. Sebab, manfaatnya bagi masyarakat begitu besar. Kegiatan TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan TNI, Pemerintah Daerah, Kemeterian, Lembaga Pemerintahan non kementerian dan masyarakat. Berakhirnya program TMMD itu ditandai penandatanganan naskah penutupan TMMD oleh Komandan Kodim 0817 Gresik, Letkol Arm Hendro Setyadi dan Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh Qosim dalam suatu upacara yang diadakan di Halaman Kantor Pemkab Gresik, Rabu (19/10). Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Czi Denny Herman. Dalam sambutan tertulisnya Kasad Jenderal TNI, Jenderal Mulyono selaku penanggung jawab operasional TMMD yang dibacakan Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Czi Denny Her-

man mengatakan, TMMD ke97 Tahun 2016 sebanyak 165 sasaran fisik berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang tersebar diberbagai wilayah Kodam di seluruh Indonesia. Diantaranya, pembangunan sarana transportasi berupa pembangunan jalan baru, rehabilitasi dan pengaspalan jalan, pemasangan paving dan pengerasan jalan/rabat beton/ makadam. ‘’Namun di Gresik, program TMMD yang dilaksanakan sesuai dengan program yang diagendakan Kodim 0817 Gresik terkait pendalaman waduk, pembangunan tanggul, pembangunan jaringan irigasi usaha tani, renovasi mushala, pembangunan gapura batas desa dan pembuatan MCK,’’ jelas Kasad Jenderal Mulyono. Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono, berharap adanya upaya menjaga dan memelihara segala insfrastruktur yang telah dibangun melalui program TMMD. ‘’Supaya manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ngabetan,’’ kata Suyono berharap.Q eri

Sidoarjo, Bhirawa Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2015, mewajibkan pengurus, pengelola, serta pengawas koperasi simpan pinjam memiliki sertifikat Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pengelola usaha simpan pinjam. Dengan sertifikasi SKKNI itu akan terwujud koperasi yang berkompeten dalam pengelolaannya. Hal itu diungkapkan Ketua TP-PKK Kab Sidoarjo, Hj Anik Saiful Ilah saat membuka Sosialisasikan SKKNI bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang dikelola TP-PKK di Kab Sidoarjo Rabu, (19/10). Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa diikuti ratusan pengelola Kopwan PKK kecamatan, desa maupun kelurahan. Dengan menghadirkan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab Sidoarjo Dana Riawati sebagai nara sumber tentang pentingnya sertifikasi SKKNI bagi pengelolaan koperasi. Ketua TP-PKK Kab Sidoarjo, Ny Hj Anik Saiful Ilah mengatakan pengelola koperasi diwajibkan bersertifikasi SKKNI. Pengelola koperasi yang bersertifikat akan mencetak pengelolaan koperasi yang profesional. Melalui sertifikasi SKKNI itu pengetahuan dan wawasan manajerial koperasi diberikan. ‘’Dengan begitu akan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi,’’ jelasnya. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab Sidoarjo, Dana Riawati mengatakan, sertifikasi SKKNI ibarat SIM bermotor yang harus dimiliki oleh pengendara. Untuk itu dalam pengelolaan koperasi harus ada salah satu pengelola yang memiliki sertifikasi SKKNI. Dengan sertifikasi SKKNI akan membuktikan bahwa koperasi itu berkompeten dalam menjalankan usahanya. Ia mengatakan sertifikasi SKKNI diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta keahlian dan kapasiatas maupun prilaku SDM pengelola koperasi. Sehingga akan dapat mewujudkan koperasi yang kompeten dan terpercaya. Masih banyak koperasi di Sidoarjo yang belum bersertifikat SKKNI. Dari jumlah koperasi di Sidoarjo yang mencapai 1.337, hanya 210 orang yang berkompeten. Untuk itu Pemkab Sidoarjo akan terus mendorong pelaku perkoperasian mengikuti sertifikasi SKKNI. Dana Riawati juga mengatakan, Pemda Sidoarjo akan terus menganggarkan sertifikasi SKKNI gratis bagi pengelola koperasi di Sidoarjo. ‘’Dengan demikian koperasi yang berkompeten akan terus tumbuh di Sidoarjo,’’ jelas Dana Riawati.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kabid Fasilitasi Pelayanan Diskoperindag, Dana Riawati saat memberikan penjelasan.

Genjot Partisipasi Masyarakat, Target Raih Kota Sehat Nasional Pemkot Mojokerto kini tengah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk meraih penghargaan kota sehat tingkat Nasional. Tekad ini dilontarkan, pasca Kota Mojokerto meraih predikat Kota Sehat tingkat Jatim. Persiapan getol dilakukan mengingat standard penilaian nasional jauh lebih berat ketimbang level provinsi. ‘’Tahun depan waktunya penilaian level nasional. Aspek penilaian Kota Sehat itu bukan program pemerintah, tapi partisipasi masyarakat melalui forum yang sudah dibentuk hingga tingkat RT,’’ ujar Harlistyati, Kepala Bappeko Mojokerto, Rabu (19/10) kemarin. Ambisi Pemkot itu tak pelak membikin instansi di dalamnya sejak tahun ini mulai gerilya menyiapkan diri. Agaknya, raihan predikat Kota Sehat tingkat provinsi itu melecut agar penghargaan serupa dengan level yang lebih tinggi bisa diraih yakni predi-

kat Kota Sehat Piala Presiden. ‘’Kita sedang menyiapkan untuk membidik penilaian tingkat Nasional di tahun 2017 nanti,’’ ungkap Harlistyati SH MSi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Mojokerto, kemarin. Menurut Harlis, sapaannya, target untuk meraih penghargaan Kota Sehat tingkat Nasional merupakan hal yang istimewa. Karena sudah sejak lama Kota Mojokerto belum masuk kategori Kota Sehat level apapun. ‘’’Alhamdulillah baru mengikuti sudah mendapat peng-

kariyadi/bhirawa

Harlistyati Kepala Bappeko Mojokerto memaparkan data terkait kota sehat. hargaan itu di tahun ini, predikat ini bukan tujuan akhir, melainkan sarana pelecut untuk ke tingkat lebih tinggi lagi,’’ terang mantan kepala Dispenda kota Mojokerto ini. Untuk itu, pihaknya tengah

menyiapkan formulasi dalam menghadapi penilaian Kota Sehat tingkat Nasional. Penilaian Kota Sehat ini berpatokan pada unsur pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, capaian Pemkot Mojokerto

sebenarnya pada terwujudnya kesehatan di masyarakat dengan peran serta masyarakat yang lebih menonjol. Program prioritas terkait Kota Sehat yakni program 1000-100. Dimana, tarikannya berupa perwujudan 100% pelayanan air minum. Kemudian 0% daerah kumuh dan 100% bebas dari praktik buang air sembarangan (ODF). ’’Sebagai ujung tombak adalah Forum Kota Sehat dimana terbentuk mulai tingkat Pokja di Kelurahan hingga tingkat kota. Mereka ini yang akan bergerak,’’ tuturnya. Awal pekan lalu, Pemkot Mojokerto mendapatkan penghargaan Kota Sehat tingkat Jatim dengan predikat Padana. Yakni dengan parameter penilaian pada dua tatanan. Yakni, tatanan sarana prasarana umum dan tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri.Q kar


JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dua Kali Konsultasi ke Dikti, Akhirnya Dewan Gelar Pansus Kota Kediri, Bhirawa Seteleh dua kali konsultasi ke Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti) akhirnya Dewan menggelar pansus Pembangunan gedung UB hari ini. Seluruh anggota Pansus dari 8 fraksi hari ini Rabu (19/10) berangkat ke Hotel Sunan, Kota Solo, Jawa Tengah, rapat pansus ini rencananya akan digelar selama 4 hari. Hal ini ditegaskan Ketua Pansus Reza Darmawan, menurutnya, permasalahan pembangunan gedung UB di Kediri ini pihaknya telah melakukan kunjungan ke beberapa tempat seprti Dikti, DPRD dan Banyuwangi untuk mendapatkan bahan dalam pansus. "Kita sudah melakukan kunjungan untuk menguatkan bahan kita dalam pansus ini, Dikti, DPRD dan banyuwangi,ada beberapa hal yang akan kita berbarui dalam pansus nanti atau mungkin rekomendasi karena MoU ini adalah kerjasama antara pemerintah kota UB, temen temen mengarahkan kemana kita belum tahu," ungkapnya. Kendati pembangunan gedung UB di Kediri ini sudah mulai dipansuskan, DPRD Kota Kediri tidak meminta eksekutif untuk memberhentikan pembanguan ini, alasanya penganggaran pembangunan sebesar Rp 19 milyar sudah sesuai mekanisme. "Pembangunan itu tetap berjalan, gak bisa ini berhenti dasarnya apa, sudah dianggarkan memalui mekanisme yang benar ya dijalankan" kata Reza Darmawan juga ketua Fraksi PAN ini. Namun di sisi lain, Anggota Fraksi PDIP Harianto yang juga anggota Pansus meminta agar pembanguan gedung UB ini dihentikan sementara hingga ada hasil dari Pansus yang digelar mulai hari ini, sebab dia mengganggap MoU antara UB dan Pemkot ada kesalahan.Q van

Tunggu Instruksi Gubernur Bentuk Satgas Berantas Pungli Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, belum memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) di instansi pemerintah daerah setempat. Ia masih menunggu instruksi Gubernur Jatim, Dr Soekarwo, terkait pembentukan satgas tersebut. “Kami masih menunggu instruksi dari gubernur,” ujarnya ketika ditanya Bhirawa disela acara Launching Angkutan Sekolah Gratis di Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung, Rabu (19/10). Ia menegaskan akan mengikuti segala aturan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. “Kami akan koordinasi juga dengan Forpimda. Satgas Pemberantasan Pungli kan dibentuk oleh aparat penegak hukum,” paparnya. Seperti diketahui, Gubernur Jatim telah membentuk Satgas Pemberantan Pungli yang bertugas membersihkan praktik pungli di instansi pemerintahan yang ada di Jawa Timur.

Satgas Pemberantasan Pungli ini sudah ditetapkan berdasar SK Gubernur No. 188/592/ KPTS/013/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 dan harapannya pembentukan satgas serupa diikuti kabupaten/kota di Jatim. Sementara itu terkait Launching Angkutan Sekolah Gratis, Bupati Syahri Mulyo yang didampingi Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, mengungkapkan kendati baru dilaunching tetapi pelaksanaannya sudah berjalan sejak dua tahun lalu. “Program ini awalnya dari bus bantuan pemerintah pusat yang penggunaannya kurang optimal. Kemudian dioptimalkan untuk mengangkut siswa secara gratis,” paparnya.

Layanan pengangkutan siswa gratis ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat utamanya kalangan siswa. Apalagi, Pemkab Tulungagung juga ikut menggandeng mobil penumpang umum (MPU) untuk mengangkut siswa secara gratis dengan subsidi dari Pemkab Tulungagung. Saat ini, menurut Bupati Syahri Mulyo, angkutan sekolah gratis didukung tujuh bus sekolah milik Pemkab Tulungagung dan 27 unit MPU yang bekerjasama dengan Pemkab Tulungagung. Rutenya pun sudah meliputi empat daerah eks kawedanan di Kabupaten Tulungagung. “Kerja sama dengan MPU itu saling menguntungkan. MPU yang selama ini mati suri bisa tetap eksis. Sedang Pemkab Tulungagung bisa menjalankan program angkutan sekolah gratis,” tutur bupati yang mantan anggota DPRD Jatim ini. Rencananya, Pemkab Tulungagung tahun depan bakal

wiwieko/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo coba kemudikan bus sekolah gratis ditemani wartawan mengelilingi Terminal Gayatri Kota Tulungagung, Rabu (19/10). menambah lagi armada angkutan sekolah gratis. Bupati Syahri Mulyo sedang menunggu survei dari Dinas Perhubungan dan Kominfo, apakah perlu ditambah armada bus atau hanya armada MPU. “Angkutan sekolah gratis ini tidak hanya bagi siswa dari

kalangan keluarga tidak mampu saja, yang dari kalangan mampu boleh juga menumpang angkutan sekolah gratis. Ini untuk mengurangi siswa menggunakan motor ke sekolah yang semestinya belum boleh mengendarai motor,” tuturnya.Q wed

Tim Penilai Adiwiyata Nasional Datangi SMABA

Khawatir Aliran Radikal, Warga Tolak Pembangunan Pondok Tahfid Alquran Sumenep, Bhirawa Ratusan warga Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menolak rencana pembangunan pondok Tahfid Alquran di atas bukit setempat. Mereka mendatangi lokasi rencana pembangunan pondok dengan menghentikan tukang yang sedang bekerja. Kepala Des Kasengan, Mahfud mengatakan, kedatangan warga ke lokasi pembangunan pondok Tahfid Alquran itu lantaran ada kekhawatiran dari warga karena yayasan Wadi Mobarok yang berpusat di Bogor itu bukan aliran ahlussunah waljamaah atau diduga aliran radikal. Akibatnya, warga meminta untuk menghentikan rencana pembangunan tersebut. "Masyarakat tidak setuju dengan pembangunan pondok diatas bukit ini. Karena mereka khawatir pondok tersebut tidak sejalan dengan warga. Tapi warga kami langsung pulang setelah kami minta pulang," kata Kades Kasengan, Mahfud, Rabu (19/10). Menurutnya, selain ada warga yang membicarakan adanya isu ajaran radikal itu, penolakan warga terhadap pondok itu lantaran terlalu dekat dengan Water Paark Sumekar (WPS) yang merupakan tempat pemandian atau rekreasi masyarakat umum. "Saya sebagai kepala desa tetap ikut warga dan tidak bisa menghalangi warga, hanya bisa meredam agar warga tidak bertindak anarkis," ujarnya. Sementara itu, Camat Manding, Sunaryanto menyatakan, sesuai surat yang diterimanya, rencana pembangunan pondok tahfid Al-Qur'an dari Yayasan Wadi Mobarak, yang berpusat di Bogor itu sudah disosialisasikan oleh pihak yayasan kepada warga setempat. Hasilnya, warga sekitar mendukungnya dan tidak ada penolakan.Q sul

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

Mahasiswa Sampang menggalang tanda tangan mosi tak percaya pada Bupati.

nurcholis/bhirawa

Mahasiswa Galang Tanda Tangan Mosi Tak Percaya Sampang, Bhirawa Kepemimpinan Bupati Sampang KH. A.Fannan Hasib selama 4 tahun berjalan dianggap gagal membawa Sampang lebih baik. Kondisi tersebut membuat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam forum silaturrahmi mahasiswa Sampang (Formasa) Rabu (19/10), melakukan aksi pengalangan tanda tangan warga Sampang untuk melakukan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Bupati Sampang dan harus mundur dari jabatannya. Dalam pengumpulan tanda tangan tersebut, mahasiswa mempunyai target minimal 3000 tanda tangan. Sementara selebaran yang dibagikan mahasiswa berisi tentang kinerja Bupati selama memimpin Sampang. "Kami menilai Fannan Hasib selaku Bupati Sampang 4 tahun berjalan telah gagal membawa Sampang bisa lebih baik. Oleh sebab itu, kami menuntut agar Bupati Sampang mundur dari jabatanya, pengumpulan tanda tangan pada warga Sampang ini cukup mendapat respon antusias dari warga Sampang, bahkan saat kami membuka pengumpulan tanda tangan mosi tak percaya pada Bupati dalam jangkan

2 jam pertama sudah ada 300 warga yang berpastisipasi melakukan penandatanganan tersebut," kata Abdul Azis, korlap aksi, Rabu (19/10). Hal senada juga diungkapkan Kiromul Umam, pengurus Formasa. Ia mengatakan pengalangan tanda tangan yang dilakukan mahasiswa Sampang ini, akan berlangsung selama tiga hari ke depan. "Target kami ribuan tanda tangan pada kain dan di selebaran. Hasil dari tanda tangan ini nanti akan kami sampaikan kepada DPRD untuk melakukan hak-hak legislatif terhadap kepemimpinan Bupati Sampang," tandasnya. “Bahkan beberapa waktu lalu DPRD Sampang sudah meminta Gubernur Jawa Timur untuk melakukan monitoring kinerja Bupati Sampang, namun hingga saat ini hasil dari monitoring tersebut, belum dibuka pada rakyat Sampang. Oleh sebab itu, kami dari mahasiswa Sampang mengajak partisipasi warga Sampang untuk menilai apa prestasi Bupati Sampang selama memimpin. Jika tidak ada, maka alangkah lebih baiknya secara sukarela Bupati mundur dari jabatannya.Q lis

Situbondo, Bhirawa Satu persatu sekolah SMA yang ada di Situbondo berhasil meraih status sebagai sekolah adiwiyata (sekolah berwawasan lingkungan). Salah satunya sekolah SMAN I Asembagus juga kedatangan Tim Penilai Adiwiyata Nasional dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rabu (19/10) kemarin. Kunjungan tim gabungan tersebut guna untuk melakukan evaluasi sekaligus peninjauan beberapa titik strategis tanaman pohon yang ikut dilombakan. Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH, dengan didampingi guru-guru SMA 1 Asembagus dan para pejabat Tinggi beserta Kepala Dinas Instansi terkait ikut serta mendampingi tim penilai adiwiyata di sekolah yang terkenal dengan sebutan SMABA (sekolah negeri Asembagus). Termasuk pula jajaran Komite sekolah, Camat Asembagus Masyari berikut forum pimpinan kecamatan ikut serta mensukseskan acara level nasional tersebut. Dalam sambutannya Bupati Dadang menegaskan, lomba adiwiyata nasional tersebut merupakan bentuk rasa syukur dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam khususnya di lingkungan sekolah. Selain itu

Bupati Dadang juga berharap, SMA 1 Asembagus dapat lolos dalam Penilaian Adiwiyata di Tingkat Nasional tahun 2016 ini. "Kami sangat optimis penilaian Adiwiyata Nasional ini akan memuaskan bagi keluarga besar SMABA. Artinya kami berdoa semoga bisa lolos ditingkat nasional," terang Bupati Dadang. Di lain pihak Misyari A Ghani, Ketua MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) SMA se-Kabupaten Situbondo menandaskan rasa optimisnya atas lolosnya SMABA sebagai salah satu sekolah adiwiyata nasional di Kota Santri Situbondo. "Kami sangat yakin SMABA akan lolos proses evaluasi penilaian dari tim adiwiyata nasional Jakarta. Sebab persiapan yang dilakukan sangat matang mulai tingkat adiwiyata Kabupaten hingga adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur," tegas pria yang berdomisili di Kecamatan Panarukan. Misyari menambahkan, ada beberapa tahapab penilaian yang dilakukan tim penilai dari Jakarta Diantaranya, sebut Misyari A Ghani, prestasi siswa, kecakapan siswa, kelengkapan sarana prasarana sekolah, penanganan sampah sekolah dan pembentukan sekolah menjadi kawasan yang hijau asri dan bersih.Q awi

sawawi/bhirawa

Tim penilai adiwiyata nasional saat meninjau beberapa sentra tanaman di lingkungan SMABA kemarin.

SPAM Umbulan Dapat Suntikan Rp 12 Miliar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp 12 miliar untuk pembangunan saluran Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Umbulan di Kecamatan Sukapura. Saat ini, proyek pembangunan tersebut sudah memasuki tahap lelang dan ditarget selesai selama enam bulan. Hal tersebut disampaikan Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono, Rabu (19/10). Selain untuk intake atau penambahan pipa melalui sumber mata air Umbulan, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan perangkat yang melintasi sungai, pemasangan pompa, panel serta kebutuhan lainnya. “Termasuk supervisi untuk kelancaran pembangunan saluran SPAM,” katanya. Nantinya saluran SPAM Umbulan tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Sukapura, Lumbang, Tongas, Sumberasih dan Wonomerto. “Saluran SPAM Umbulan ini ditargetkan bisa melayani 1.000 pelanggan. Na-

mun hingga saat ini yang mendaftar sudah mencapai 800 pelanggan. Begitu mendengar akan ada saluran SPAM, masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan diri,” terangnya. Menurut Bambang, dengan adanya saluran SPAM Umbulan ini tentunya akan mampu memberikan pelayanan air bersih secara maksimal kepada masyarakat. Terutama kepada daerah-daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih. “Selama ini masyarakat yang butuh air bersih harus membayar Rp 1.000 untuk 25 liter air. Tetapi dengan adanya PDAM, masyara-

kat cuma membayar Rp 2.500 untuk 1.000 liter. Tentunya masyarakat bisa hemat biaya. Namun karena bayarnya setiap bulan, maka kesannya sangat mahal,” jelasnya. Bambang mengharapkan, dengan adanya saluran SPAM Umbulan ini kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi sehingga derajat kesehatannya bisa meningkat. “Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Semua bantuan PDAM ini karena berkat dukungan dari Ibu Bupati (Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Red),” tandasnya. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo Prijono mengatakan bahwa pembangunan SPAM di Kabupaten Probolinggo sejauh ini masih kurang. “Terutama jika kita selaraskan dengan target di MDG’s (Millenium Deevelopment Goals),” ungkapnya.

Menurut Prijono, Pemkab sendiri menargetkan penyediaan air bersih sampai tahun 2015 mencapai 50 persen. Sementara ini yang tersedia baru 30 persen saja. Karenanya, pihaknya terus berupaya pembangunan SPAM baik dari APBN maupun APBD untuk memenuhi target MDGs tersebut. Dalam programnya, pembangunan SPAM di Kabupaten Probolinggo difokuskan dalam 3 titik, mulai dari wilayah timur, tengah dan barat. Untuk penyediaannya, wilayah timur mengambil air terjun Darungan yang ada di Desa Kalianan Kecamatan Krucil. Untuk wilayah tengah di air terjun Tancak. Sementara di barat memanfaatkan air umbulan di Sukapura. “Karena itu, di beberapa titik kami membangun SPAM sebagai sistem untuk menyalurkan air pada masyarakat,” terangnya. Lebih lanjut Prijono menegaskan bahwa pembangunan

wiwit/bhirawa

Sumber air SPAM Umbulan segera dibangun dengan dana Rp 12 Miliar. SPAM ini penting karena Kabupaten Probolinggo sendiri ketika musim kemarau rawan mengalami bencana kekeringan. “Misalnya

di Gunung Geni, di daerah ini saat ini diambilkan solusi untuk mengambil air di sungai Tancak,” tambahnya.Q wap


JAWA TIMUR

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

KILAS JATIM

Berantas Pungli Kadishub dan Kominfo Sidak UPTD PKB Situbondo, Bhirawa Guna untuk menghapus dugaan pungli di Situbondo, pejabat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo melakukan inspeksi mendadak ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) di jalan Basuki Rahmat kemarin. Kepala Dishubkominfo Lutfi Joko Prihatin, yang datang secara mendadak itu sempat membuat petugas di tempat pengujian kir kendaraan bermotor itu terkejut. Setelah memeriksa sejumlah loket pelayanan, Lutfi kemudian memberikan pengarahan. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Situbondo itu bahkan sempat mengancam akan menindak tegas jika ditemukan ada petugas melakukan pungli. Kata Lutfi, Operasi Pemberatasan Pungli atau OPP, merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Lutfi meminta petugas tidak menerima pengajuan uji kendaraan menggunakan calo. "Saya minta semua petugas di UPTD PKB melayani sesuai SOP yang ada," tegas Lutfi. Selain menyidak loket pelayanan pengujian kendaraan, Lutfi juga menemui pemilik kendaraan yang sedang menunggu mendapatkan pelayanan petugas. Lutfi meminta masyarakat melapor jika menemukan petugas yang nakal. "Jika ada petugas yang menarik biaya pengujian kendaraan melebihi ketentuan, silahkan laporkan. Nanti sy tindak tegas," papar mantan Kabag Hukum itu. Lebih jauh Kadishubkominfo Lutfi Joko Prihatin menuturkan, sejauh ini pihaknya telah maksimal mengantisipasi adanya praktek pungli. Terbukti Penerimaaan pajak dan retribusi di Dishubkominfo yang masuk ke PAD meningkat 100 persen. Q awi

Gubernur Jabar Apresiasi Khusus Kopi Bondowoso Bupati Paparan Pengembangan Kopi di Bandung Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama jajarannya menghadiri Sarasehan Urang Gunung, di Puntang Jaya, Gunung Puntang, Desa Campaka Mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sarasehan tersebut sebagai inisiatif finansial dan kreatif meningkatkan kondisi komunitas pegunungan terutama para pelaku industri kopi yang ada di banyak daerah di Indonesia, termasuk Bondowoso yang saat ini memiliki konsentrasi khusus dalam pengembangan kopi rakyat. Dalam acara yang digelar di Villa Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (18/10) itu, hadir juga Ketua Komisioner OJK Dr Mulyaman D. Hadad, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Selain itu, Executive Director Scopi Veronica, Bupati Bandung, Dadang M Naser serta pejabat BeKraf dan jajaran Direksi Bank BUMN. Sementara itu Bupati Amin Said Husni didampingi Sekda Drs H Hidayat, Asisten II Hindarto, Kepala Bappeda

Matsakur, Kepala Dishutbun Moh Erfan serta Ketua APEKI Sumarhum. Menurut Amin Said, dirinya hadir dalam acara tersebut atas undangan dari Scopi Veronica. "Sarasehan itu untuk pengembangan industri perkopian Indonesia," akunya kepada Bhirawa melalui sambungan telepon, Rabu (19/10). Dalam sarasehan itu, Amin menyampaikan banyak hal soal perkopian di Indonesia. Terutama soal perkembangan

kopi di Bondowoso. Menurutnya, dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak mulai dari Perhutani, Puslit Koka, Bank Indonesia, Bank Jatim serta dorongan penuh dari Pemkab Bondowoso saat ini Kopi Bondowoso sudah mampu menembus pasar Ekspor. "Semua pihak terkait, harus terus mendorong pengembangan industri perkopian sebagai salah satu industri kreatif," jelasnya. Selain itu, pihaknya juga mendorong bagaimana industri keuangan agar terus mendukung industri perkopian di banyak daerah di Indonesia. "Terutama perkopian di Bondowoso," akunya. Amin Said Husni menambahkan, Saat acara, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, langsung menuangkan kopi ke dalam gelas setelah mencoba menyajikannya sendiri. Kopi Bondowoso dalam tanggapan Ahmad Heryawan adalah kopi

samsul tahar/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama Gubernur Jawa Barat yang mengapresiasi Khusus Kopi Bondowoso karena memiliki kualitas tinggi. berkualitas tinggi yang layak mendapat apresiasi khusus. “Saya tentu bangga, karena

ristika/bhirawa

Benda berupa pecahan gerabah dan potongan tulang peninggalan zaman majapahit ditemukan di areal proyek tol trans Jawa.

Situs Perkampungan Majapahit Ditemukan di Areal Proyek Tol Nganjuk, Bhirawa Diperkirakan lokasi perkampungan zaman peradaban Majapahit, di areal Proyek pembangunan jalan Tol Trans Jawa ditemukan struktur bangunan dalam bentuk batu bata serta pecahan gerabah dan tulang belulang. Potongan tulang dan pecahan gerabah yang diduga berusia ribuan tahun dievakuasi tepat di areal yang tengah dilakukan proses pengerukan menggunakan alat berat di Dusun Demangan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron. Agus Sukaryono, warga setempat mengatakan jika potongan tulang dan struktur bangunan kuno tesebut ditemukan oleh pekerja Tol yang sedang melakukan pengerukan tanah. "Awalnya operator backhoe yang menemukan puing puing batu, lalu saya korek kok ada potongan tulang, " terang Agus. Mengetahui ada yang aneh, Agus yang juga bekerja pada proyek Tol Trans Jawa ini, menghubungi kepala desa setempat dan disarankan untuk menghadirkan Ahli Purbakala. "Ini tadi baru saja di bongkar rame-rame mas," ujar Agus. Sementara itu, Nazir, ahli purbakala asal Mojokerto menjelaskan, areal Dusun Kadema-

ngan merupakan situs yang diduga bekas padepokan atau pusat peradapan zaman kerajaan Majapahit atau Mataram Hindu. "Dari tekstur dan pecahan benda yang ditemukan kemungkinan besar dulunya wilayah ini merupakan areal pusat kademangan, " jelas Nazir. Ditambahkan oleh Nasir, bahwa sebelumnya dia juga pernah melakukan penelusuran situs Purbakala tak jauh dari tempat penemuan terbaru ini. Dan berdasarkan penelusuran sebelumnya, ternyata ada kemiripan bentuk dan jenis bendanya. "Jenis bendanya mirip, pecahan pecahanya semacam gerabah dan puing bangunan kuno dan ada juga potongan tulang, " imbuh Nazir. Sementara itu Amin Fuadi, Kasi sejarah seni tradisi dan kepurbakalaan Museum Pemkab Nganjuk menjelaskan, bahwa penemuan situs dan benda-benda purbakala ini merupakan kekayaan milik negara yang dilindungi. Sehingga harus dipastikan perlakuannya juga bersifat melindungi dan melestarikan. "Harus kita amankan kondisinya sebelum dilakukan Pemindahan temuan untuk diteliti lebih lanjut," ungkap Amin. Q ris

Pemkab Jember Jadikan IKM dan UMKM Destinasi Wisata Baru Pemkab Jember jadikan Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM menjadi destinasi baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Keseriusan ini dibuktikan dengan akan dibentuknya kampung indutri kreatif di Jember. "Kampung Industri dengan satu desa satu produk ini, masih kita godok konsepnya. Insya Allah tahun depan program kampung industri ini sudah terealisasi," ujar Wakil Bupati Jember KH.A.Muqit Arief saat membuka Gelar Produk yang diselenggaran oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Jember, di hotel Panorama, Rabu (19/10). Menurut Muqit, program kampung industri ini akan dijadikan destinasi pariwisata baru untuk wisatawan domestik dan mancanegara. "Para wisatawan bukan hanya disuguhi pantai saja, mereka akan kita ajak mengunjungi kampung industri yang ada di Jember. Selama ini, mereka (wisatawan) hanya mengenal produk makanan dan minuman saja seperti edamami, kopi, suwar-suwir tapi mereka kita perkenalkan dengan hasil produk handycraf, batik dan industri lainnya yang hasil sudah mendunia," ujar wabub Muqit yang didampingi oleh Plt. Kadisperindag dan ESDM Kab. Jember M.Jamil kemarin. Oleh karena itu, tandas Muqit, Pemkab Jember akan menggandeng beberapa agent travel untuk lebih

Gubernur Jawa Barat mengapresiasi khusus Kopi Bondowoso,” pungkasnya.Q har

Pelaku Spesialis Pembobol ATM Antar Kabupaten Ditangkap

Targetkan Kelahiran 60.000 Sapi Inseminasi Buatan Jadi Prioritas Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menargetkan program Inseminasi Buatan (IB) sapi potong tahun 2016 untuk akseptor sebanyak 60.000 ekor dan kelahiran sebanyak 60.000 ekor. Program IB merupakan salah satu penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo Endang Sri Wahyuni, Rabu (19/10). “Melalui kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah, dan cepat serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Sebab teknologi IB digunakan untuk tujuan peningkatan produksi dan produktivitas,” katanya. Menurut Endang, untuk mencapai target tersebut, pihaknya sudah menyiapkan 5 orang petugas tambahan. Sehingga total petugas inseminator di Kabupaten Probolinggo sebanyak 46 orang. “Nantinya petugas ini akan melaksanakan sosialisasi ke lapangan. Kebetulan kami memiliki seperangkat alat pameran berupa LCD, sound system dan tendanya. Sehingga diharapkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih efektif,” jelasnya. Hal lain yang dilakukan, kata Endang, dengan pembinaan SDM petugas inseminator setiap 3 bulan sekali serta pembinaan terhadap kelompok ternak. “Kami selalu berupaya memperbaiki produksi ternak melalui pemeriksaan kebuntingan,” terangnya. Dari 24 kecamatan dibagi dalam 6 korwil (koordinator wilayah) yang masingmasing membawahi 4 kecamatan. “Petugas kami rutin turun ke lapangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penyuluhan,” tandasnya.Q wap

7

menggecarkan lagi hasil produk IKM dan UMKM Jember secara nasional dan internasional. "Kemarin kita kedatangan tamu Delegasi Pakistan Indonesia Bisnis Forum (PIBF) dan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Karachi Pakistan. Mereka sangat terkesan hasil produk IKM dan UMKM Jember. Bahkan melalui Han's co Surabaya salah satu Agen yang sudah terjalin kerjama sama dengan negara Pakistan, siap mempromosikan produk IKM dan UMKM Jember ke negara Pakistan," ujar Muqit yang juga pengasuh Ponpes Al Falah Silo Jember. Selain itu, Pemkab Jember akan terus melakukan promosi dengan menggelar beberapa event dan rutin mengikuti kegiatan pameran baik berskala lokal maupun internasional." Kegiatan JFC yang sudah mendunia juga menjadi sara promosi hasil-hasil produk IKM dan UMKM Jember. Selain itu, disetiap suduh perhotelan dan pertokoan yang ada di Jember akan terpasang outlet-outlet hasil produk mereka," tandasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Plt. Kadisperindag dan ESDM

Lumajang, Bhirawa Jajaran Satreskrim Polres Lumajang dengan di bantu Jajaran Resmob Polda Jatim berhasil menggulung komplotan pencurian Uang melalui ATM yang sengaja dimacetkan oleh pelaku, sebelum isi ATM-nya dikuras oleh Komplotan tersebut. Komplotan Pelaku spesialis ATM antar kabupaten tersebut berjumlah tiga orang tersebut diperkirakan telah memakan banyak korban yang terjebak dalam perangkapnya. Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Tinton Yudha Riambodo dalam pers releasenya menjelaskan bahwa komplotan pelaku spesialis pencurian uang di ATM tersebut telah melakukan aksinya di dua lokasi yakni di Mesin ATM yang berlokasi di RSUD Dr.Haryoto dan mesin ATM yang ada di Kecamatan Klakah, Lumajang. Dalam uraianya, Tinton menjelaskan bahwa untuk kejadian Di RSUD Dr.Haryoto tersebut korbannya adalan Siti Komariah (56 th) warga jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Kota Lumajang yang mengaku seluruh uangnya yang ada di ATM Bank Jatim yang dia pakai, terkuras habis setelah melakukan transaksi di Mesin ATM yang berlokasi di halaman RSUD Dr.Haryoto pada (8/10) lalu. Dalam kesempatan ter-

sebut Kasat Reskrim menjelaskan kronologis kejadiannya dan modus yang dilakukan oleh para komplotan tersebut yakni bahwa pada awalnya pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai mobil Senja, berhenti di depan RSUD Dr.Haryoto kemudian salah seorang turun dari mobil dan memasuki mesin ATM dengan memasukkan korek api di lubang mesin tersebut serta memasang stiker call Center Bank Jatim Palsu di sebelah mesin ATM tersebut, dan kemudian kembali ke mobil sambil menunggu korban. Setelah Kartu ATM korban tertelan dan tidak bisa difungsikan, maka datanglah pelaku lain yakni seorang perempuan yang bernama Dewi (DPO) yang mendatangi korban tersebut dan membantu korban dengan cara memandu korban supaya menghubungi nomer Call Centre palsu yang tertempel di samping mesin ATM tersebut hingga terjadi komunikasi seolah seperti petugas Call Center dari Bank Jatim resmi dan akhirnya mendapatkan Nomer PIN korban. Setelah memandu korbannya, akhirnya pelaku tersebut keluar dari mesin ATM dan kemudian salah seorang pelaku lagi keluar dari Mobil mendatangi korban lagi dengan menyamar sebagai pegawai Bank Jatim, dan membantu mengeluarkan Kartu ATM tersebut dari Mesin ATM.Q dwi

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996, PT. BPR Kebomas Gresik melaksanakan lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, terhadap barang jaminan milik debitur/penanggung hutang sebagai berikut : Debitur ABDOELAH NASIR, berupa : Sebidang tanah berikut bangunan dan segala yang berdiri diatasnya yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap tersebut dalam SHM No. 60 Luas 277 M2, a.n ABDOELAH NASIR terletak di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. (Harga Limit lelang adalah Rp. 300.000.000,- dan uang jaminan Rp. 60.000.000,) Diselenggarakan pada: Hari : Kamis Tanggal : 27 Oktober 2016 Jam : 10.00 WIB Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Jl. Indrapura No. 5 Surabaya

effendi/bhirawa

Wakil Bupati Jember KH.A.Muqit Arief saat melihat produk IKM dan UMKM saat acara Gelar Produk yang dilaksanakan oleh Disperindag dan ESDM Jember di Hotel Panorama, Rabu (19/10). Jember M. Kamil. Program kampung IKM dan UMKM ini merupakan 22 program kerja Bupati dan Wakil Bupati dr. Faida, MMR - KH.A. Muqit Arief. IKM dan UMKM yang selama ini menjadi binaanya akan dipersiapkan dengan berbagai pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang industri yang digelutinya." Dengan begitu, mereka akan terus berkreasi dan berinovasi sesuai

dengan kebutuhan pasar," tandas Jamil singkat. Dalam Gelar Produk terebut juga dilakukan workshop dengan tema Pruduk Industri Kecil Menengah Jember Siap Berperan Aktif Dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Sebagai narasumber Perwakilan dari Bank Indonesia Jember, DPRD Jember dan Plt. Kadisperindag dan ESDM Jember.Q efi

Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cab. Indrapura Surabaya No. Rekening 140.0002063874 atas nama RPL 031 KPKNL Surabaya utk PDJ Lelang (Rekening penampungan KPKNL Surabaya). Uang jaminan tersebut harus sudah efektif oleh KPNKL Surabaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website KPNKL Surabaya. 3. Obyek lelang di jual dengan kondisi sesungguhnya, di lokasi & dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat lelang untuk memeriksa asset sebelum mengikuti lelang Gresik, 20 Oktober 2016


EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

PT Industri Kereta Api (Persero) yang berada di Kota Madiun, Jatim, menargetkan dapat menguasai pasar bidang perkeretapaapian di tingkat Asia Tenggara atau ASEAN.

PT Inka Targetkan Kuasai Pasar Asean Madiun, Bhirawa PT Industri Kereta Api (Persero) yang berada di Kota Madiun, Jatim, menargetkan dapat menguasai pasar bidang perkeretapaapian di tingkat Asia Tenggara atau ASEAN. "Target kami adalah menguasai pasar perkeretaapian di negara-negara anggota ASEAN. Sejauh ini yang sudah bekerja sama dengan INKA adalah Malaysia dan Singapura. Ke depan diharapkan bisa dengan Thailand, Myanmar, Laos, dan juga Kamboja," ujar Direk-

RAGAM EKBIS

Mahasiswa Tanyakan Realisasi Program DBH Migas Sumenep, Bhirawa Puluhan mahasiswa di Kabupaten Sumenep, Jatim, Rabu (19/10), menanyakan peruntukan dan realisasi program yang digagas pemerintah daerah dari dana bagi hasil eksploitasi minyak dan gas bumi (DBH migas) 2010-2015. "Hingga sekarang kami tidak mendapat jawaban dari Bupati Sumenep tentang hal itu. Bupati seharusnya bisa menjelaskan langsung ke publik," kata Imam Arifin, juru bicara puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep. Aksi Imam bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Geramsi) tersebut merupakan demo yang ketiga kali. "Peruntukan dan realisasi program DBH migas itu adalah kebijakan bupati. Kami hanya ingin mengetahui sekaligus memastikan peruntukan dan realisasi DBH migas tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar," ujarnya. Versi mahasiswa, kekayaan alam berupa migas yang dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan migas itu, untuk sementara belum memberikan manfaat kepada warga di sejumlah pulau yang merupakan daerah sekitar lokasi eksploitasi migas. "Bupati Sumenep harus transparan ke publik, mulai dari besaran DBH migas, peruntukan, dan realisasi programnya. Jangan menghilang ketika kami datang ke kantor bupati," kata Imam. Setelah berorasi hampir satu jam, puluhan mahasiswa itu diperkenankan masuk ke kantor bupati dan diterima oleh Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Q ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Hitam, AG3498OC, a/ n. Aris Rahmawati, Ds. Pelem, Campurdarat-T.Agung No. 2496/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG3019RAD, a/n. Sukron Makmun, Ds. Podorejo, Sumbergempol-T.Agung No. 2497/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, Hjau Hitam, AG3719, a/n. Sulaiman, Ds. Tanggul Kundung, Besuki-T.Agung No. 2498/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2004, Biru, AG4144RN, a/n. Karyadi, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 2499/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG3552OE, a/n. Lilik Yuliawati, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 2500/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2007, Merah Hitam, AG4162SU, a/n. Agus Tamat, Ds. Trenceng, Sumbergempol-T.Agung No. 2501/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih Hijau, AG6131QA, a/n. Surati, Ds. Padangan, Ngantru-T.Agung No. 2502/IMB/BI-II/2016

tur Utama PT INKA (Persero) Agus Purnomo di Madiun, Rabu (19/10). Dalam kesempatan menerima kunjungan delegasi ASEAN Railways CEO`s Conference (ARCEO) ke-38, ia menegaskan teknologi yang dimiliki oleh PT INKA sudah sangat mumpuni untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan perkeretaapian di negara-negara ASEAN. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan banyaknya pasar ekspor yang telah dipenuhi oleh INKA. Di antaranya Malaysia, Singapura, Aus-

tralia dan juga pasar dalam negeri. "Pasar ekspor terbaru yang telah kai penuhi adalah pengiriman 150 kereta penumpang ke Negara Bangladesh. Dengan demikian, kami siap memenuhi kebutuhan kereta untuk ARCEO," kata Agus Purnomo. Dalam kegiatan tersebut, Agus memanfaatkannya untuk mempromosikan INKA kepada para delegasi. Para delegasi diajak berkeliling mengunjungi tempat pembuatan kereta. Mulai dari desain teknologi hingga "work shop".

Seperti diketahui, ARCEO ke-38 diikuti tujuh perusahaan operator kereta api di Asia Tenggara yaitu dari Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari di Yogyakarta. Untuk Malaysia diwakili oleh Mr Dato Haji Sarbini selaku President dari Kereta Api Tanah Melayu Berhad (KTMB), Thailand diwakili oleh Mr Voravuth Mala selaku Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock Business Clus-

ter dari State Railway of Thailand, Vietnam diwakili oleh Mr Ngo Cao Van selaku Deputy General Director dari Vietnam Railway. Kemudian, Kamboja diwakili oleh Mr Chan Samleng selaku Director of Railway Department dari Royal Railway of Cambodia, dari Laos diwakili oleh Mr Sonesack N Nhansana selaku Deputy General of Department of Railway dari Lao Railway Authority Laos, dan Myanmar diwakili Mr Thurein Win selaku Managing Director dari Myanmar Railways. Q dar,ant

Aspekindo Sesalkan Rumitnya Birokrasi LPJK Jawa Timur Pengusaha Konstruksi Pilih Urus SBU di Provinsi Lain Surabaya, Bhirawa Ketatnya persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti sekarang nyatanya belum didukung dengan kemudahan iklim berusaha. Khususnya di sektor jasa konstruksi yang dianggap tidak memiliki kepastian sistem birokrasi. Akibatnya, masyarakat jasa konstruksi harus bekerja ekstra keras untuk memperoleh sejumlah kelengkapan administratif sebagai syarat mutlak mengikuti lelang. Seperti diungkapkan Ketua Asosisasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Jatim Saleh Ismail Mukadar. Pihaknya mengaku kecewa dengan peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jatim yang sangat lemah. Khususnya dalam memberikan layanan terhadap pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja. "Contohnya saja proses verifikasi dan validasi pemngurusan SBU di tingkat asosiasi cukup satu hari selesai. Begitu dokumen masuk ke LPJK, prosesnya paling cepat dua minggu," ungkap Saleh Mukadar saat ditemui di Kantor Aspekindo Jatim Jl Gayungsari Timur Surabaya, Rabu (19/9). Untuk mengurus SBU, lanjut dia, pengusaha konstruksi juga harus memiliki sertifikat keahlian dan tenaga kerjanya memiliki sertifikat keterampilan kerja. Untuk memenuhi, kedua syarat itu juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Min-

imal satu minggu mengurus sertifikat keahlian. Jadi bisa sampai satu bulan mengurus SBU sendiri," terang dia. Lambatnya birokrasi ini, lanjut dia, membuat masyarakat jasa konstruksi di Jatim lebih memilih mendaftar di LPJK di provinsi lain. "Di provinsi lain mengurus SBU bisa selesai satu hari," kata dia. Saleh berharap,

kepengurusan LPJK ke depan tidak lagi di pasrahkan kepada masyarakat jasa konstruksi dari unsur swasta. "Lebih baik kembali seperti dulu, LPJK dikelola sendiri dari unsur pemerintah," terang dia. Kekecewaan senada diungkapkan Slamet Riadi pengusaha konstruksi bidang general trading dan mechanical electrical. Pihaknya mengaku, dalam proses pengurusan SBU terkesan tidak ada standar operasional prosedur yang jelas. Sehingga, proses pengurusan menjadi lamban dan tidak jelas. "Ini sudah eranya MEA. Kita seharusnya semakin kompetitif. Birokrasi yang bisa diperpendek ya diperpendek," tuQ tam tur dia.Q

adit hananta utama/bhirawa

Ketua Aspekindo Jatim Saleh Ismali Mukadar menunjukkan contoh SBU dan sertifikat keahlian yang harus dimiliki setiap pengusaha jasa konstruksi dan tenaga kerja sektor konstruksi.

Kadin Minta Pemkot Berpihak ke Industri Kreatif Surabaya, Bhirawa Rapat Kerja Kadin Surabaya merekomendasikan agar Pemkot Surabaya lebih berpihak kepada peningkatan pertumbuan industri kreatif dengan memberikan infastruktur tambahan. Demikian dikatakan Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (19/10). Menurut Ketua Kadin Sura-

baya, Jamhadi, saat ini kontribusi industri kreatif terhadap PDRB Surabaya hanya dikisaran 5,71% dari total PDRB Surabaya yang mencapai Rp 300 triliun di tahun 2015 Padahal potensinya masih sangat besar. Industri perfilman misalnya, saat ini di Indonesia hanya ada sekitar 1.170 studio film. Padahal Presiden Indonesia, Joko Widodo menargetkan jum-

lah studio film di seluruh Indonesia hingga tahun depan mencapai 5.000 studio film. Bahkan Jokowi tidak memasukkan industri ini dalamdaftar "negative investment", sehingga sahamnya bisa dimiliki asing 100% asal 60% konten dari film yang dirilis adalah konten lokal. "Dan Surabaya banyak yang bisa digali, bisa dieksplorasi," terang Jamhadi. Q ma

Management PT XL Axiata Tbk East Region bersama Management Huawei pada Grand Launching Mobile Broadband dan HUT XL ke-20 disertai Acara Seminar Teknologi "Peranan Mobile Broadband Untuk Inovasi Digital.

Siap Wujudkan 1 Miliar Koneksi di Indonesia Surabaya, Bhirawa Di usia 20 tahun, PT XL Axiata Tbk (XL) siap berkontribusi dalam mewujudkan visi 1 miliar koneksi oleh Industri Telekomunikasi Nasional di masa depan. Selain itu juga akan meningkatkan layanan baik secara kualitas, inovasi produk hingga jangkauan layanan. Menurut Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (19/10) kemarin mengungkapkan dalam rentang 20 tahun berkiprah melayani masyarakat Indonesia, XL telah mempelopori banyak hal yang kemudian bukan saja telah ikut memajukan industri, namun juga meningkatkan layanan kepada pelanggan, serta memperbesar kontribusi sektor telekomunikasi pada pembangunan nasional. "Lebih dari itu, sebagai entitas bisnis di Indonesia, kami memiliki tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan telekomunikasi dan kini juga layanan internet dan Data yang mampu menunjang kinerja dan produk-

tivitas masyarakat," terangnya dalam acara Seminar Teknologi Peranan Mobile Broadband Untuk Inovasi Digital yang diadakan di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Desy menambahkan, XL akan terus berupaya memperbesar kontribusi kepada masyarakat dan negara dengan meningkatkan layanan, baik secara kualitas, inovasi produk, juga jangkauan layanan. "Dengan dukungan iklim usaha yang kondusif, serta potensi pasar layanan data yang masih cukup besar di Indonesia hingga tahuntahun ke depan, XL akan mampu melayani masyarakat Indonesia dalam memasuki era digital yang tak terbendung lagi," jelasnya. Untuk itu pihaknya juga sudah siap menghadirkan layanan-layanan yang bersifat one shop solution yang melalui jaringan internet akan mampu diakses dari berbagai penjuru dunia. "Kini XL telah semakin maju dengan memasuki ranah layanan yang lebih luas dan menjangkau siapa saja yang terkoneksi dengan jaringan internet," ujarnya. Q riq

Tingkatkan Kesejahteraan, Pemkab Bondowoso Bina Petani Organik Setelah mengikuti pameran di Jakarta Ekspo beberapa waktu lalu, pertanian organik (botanik) Bondowoso bakal merambah pasar Internasional. Pihak pemkab akan terus membina petani untuk meningkatkan produksi.

Samsul Tahar/Bhirawa

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, H Karna Suswandi (kiri) dan Ketua Gapoktan Al Barokah, Mulyono, saat menunjukkan produk beras organik hasil pertanian organik di Kabupaten Bondowoso.

Sejak tahun 2008, Kabupaten Bondowoso, Jatim, sudah mencanangkan pertanian organik. Hal itu dikemas melalui program Bondowoso menuju botanik. Program tersebut terlihat berhasil sukses hingga menjadi daerah percontohan pertanian organik ditingkat nasional. "Soal pertanian organik, Bondowoso sudah menjadi percontohan nasional. Bondowoso memiliki lahan terluas di Indonesia untuk pertanian organik," jelas plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, H Karna Suswandi, kepada Bhirawa di Lokasi pertanian Organik Desa Lombok Kulon

kemarin, Rabu (19/10). Dengan diluncurkannya program Botanik, Kabupaten Bondowoso, tidak hanya menanam padi dan tanaman jenis organik. Tetapi telah menanam tonggak sejarah untuk Indonesia sehat. Pertanian organik jelas Karna sudah dicanangkan sejak tahun 2009 lalu, salah satunya bertujuan untuk mengubah pola pikir yang semula memupuk tanaman tetapi sekarang harus memupuk tanah. Konsep tersebut jelas sesuai dengan peta jalan pertanian organik di Kabupaten Bondowoso yang harus utuh dari hulu sampai hilir. Baik berupa sumber air,

agro input, sistem berusaha tani maupun pengolahan hasil. "Jika tanah yang dipupuk dengan bahan organik, seluruh yang hidup dibumi itu, akan menjadi tanaman organik. Upaya itu, jalan secara kompak dilakukan oleh petani setempat dan didukung penuh oleh pemerintah," katanya. Karna mengakui bukan hal mudah, tapi dengan perjuangan dan semangat tinggi petani setempat. Yakni, petani di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, dan Desa Taal kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. "Data resmi luas lahan organik yang ada di Bondowoso totalnya ada 237,38 hektare. Rinciannya, di Desa Taal Kecamatan Tapen ada 25,46 heaktare yang sudah bersertifikat internasional (sertifikasi Internasional dari BIOCert)," beber Karna. Jika lahan organik di Desa Lom-

bok Kulon, totalnya ada 45,96 hektare yang bersertifikat Internasional dan 60 hektare lahan yang bersertifikat nasional. "Total untuk di Desa Lombok Kulon ada 105,96 hektare," katanya. Sementara, untuk menuju proses itu, beberapa tahapan telah dilalui Pemkab Bondowoso mulai dari sosialisasi tentang penggunaan pupuk organik dan kelebihan serta keunggulan produk organik. "Tahan akhir adalah implementasi produksi pertanian organik dalam bentuk cluster dan yang memenuhi syarat baik lahan, kelembagaan, sistem pengairan, fasilitasnya dan dilakukan dengan pendampingan cukup ketat," katanya. Kini, perjuangan petani, pemerintah daerah dan semua pihak terkait, terus membuahkan hasil memuaskan di level nasional dan internasional. Q har


Kamis Pon 20 OKTOBER 2016

KILAS AREMANIA

Ekonomi Digital Didorong Lebih Berkembang Malang, Bhirawa Ekonomi digital sudah berkembang di Kota Malang. Kenyataan ini, sejalan dengan amanat Presiden RI, Joko Widodo, yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengembangan ekonomi digital se Asia Tenggara. Wakil Walikota Malang, Sutiaji, mengutarakan, Pemerintah Kota Malang pada awal tahun ini telah melakukan gebrakan untuk menumbuhkan ekonomi digital. Salah salah satunya dengan membentuk komunitas bernama Malang Creative Fusion (MCF). Sutiaji, lebih jauh menambahkan keunggulan Kota Malang adalah memiliki perguruan tinggi sebagai modal dasar untuk menumbuhkan ekonomi digital. “Yang paling penting adalah bagaimana mempromosikan produk ekonomi digital sehingga dikenal masyarakat luas,” kata Sutiaji. Pengembangan ekonomi digital dengan sumber daya yang ada, mampu menumbuhkan, entrepreneur muda berbakat yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru sehingga roda ekonomi di Kota Malang bisa berjalan. Apalagi saat ini, Disperindag tenggah membentuk E-Commerce, aplikasi tersebut yang dilengkapi dengan aplikasi untuk pembayarannya yang disebut Malang Pay. Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Samuel Wamerapan, yang hadir di acara Dies Natalies di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya, Rabu19/10 kemarin, menyatakan jika pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena itu sejak tahun 2014 sehingga pemerintah daerah harus bisa menangkap peluang tersebut.Q mut

Profesor Wajib Menulis di Jurnal Internasional Malang, Bhirawa Profesor (Guru besar) diwajibkan mempublikasi jurnal ilmiah skala internasional bereputasi. Jika tidak dilakukan Pemerintah akan mencabut tunjangan sertifikasinya. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di selasela kunjungannya di Universitas Islam Malang (Unisma) mengutarakan pihaknya tengah menyiapkan aturan yang mewajibkan publikasi internasional bagi para guru besar. Ke depan, kata Nasir, pihaknya akan membuat regulasi bahwa guru besar harus melakukan publikasi internasional bereputasi. “Kalau tidak melakukan itu, tunjangan sertifikasinya nanti akan kita berhentikan sementara,” ujarnya. Selama ini, para guru besar di perguruan tinggi jarang sekali mau membuat publikasi internasional. Itu membuat kualitas mereka di dunia internasional terkesan kurang. “Jika tidak melakukan publikasi internasional tapi dapat sertifikasi. Ini tentu pemborosan anggaran negara. Makanya merek harus juga produktif,”urai Nasir. Di Malaysia, terang dia, guru besar diwajibkan sedikitnya dua kali membuat publikasi internasional dalam satu tahun. Bahkan di Thailand, minimal adalah empat publikasi internasional dalam setahun. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mencatat lebih dari 84 ribu dosen tersertifikasi. Dari jumlah itu, 21 ribu di antaranya adalah guru besar. Hanya saja dia tidak menyebut, berapa alokasi anggaran tunjangan sertifikasi untuk seluruh dosen dan guru besar itu. Nasir menambahkan, kementerian juga berencana mendatangkan 500 guru besar asing ke Indonesia. Mereka bakal mendampingi para kandidat doktor. Namun pemerintah tetap selektif dalam mendatangkan guru besar asing tersebut. Q mut

MALANG RAYA

Kasasi Ditolak, Anggota DPRD Dieksekusi Kab Malang, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang memutuskan melakukan eksekusi anggota DPRD Kabupaten Malang, dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Lukito Eko Purwandono. Langkah tersebut dilakukan setelah Kasasi yang diajukan Lukito ditolak Mahkamah Agung (MA). Selanjutnya Lukito sudah dikirim untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Kota Malang. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang Slamet SH membenarkan jika Lukito Eko Purwandono, sudah dikirim ke LP Lowokwaru untuk menjalani hukuman. Vonis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, kabupaten setempat, kepada Lukito selama 5 bulan. “Karena mengajukan Kasasi ke MA ditolak, maka Kejaksaan melakukan eksekusi,” ungkapnya. Menurut dia, sebelum Lukito diserahkan ke LP Lowokwaro, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dari pemeriksaan itu, maka Kejaksaan langsung melakukan eksekusi untuk kita kirim ke LP.

cahyono/bhirawa

Lukito Eko Purwandono (nomor dua dari kiri) saat didampingi kuasa hukumnya di Mapolres Malang, pada beberapa bulan lalu Slamet menjelaskan, kasus yang dialami anggota dewan tersebut, karena telah terbukti di dalam Pengadilan, yakni telah melakukan perselingkuhan dengan Itje Trisnawati istri dari Sukma Raharja, warga asal Desa Kali-

pare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Dengan putusan Hakim dia nyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman, maka Lukito mengajukan Kasasi ke MA. Karena Kasasi di tolak maka Kejaksaan berkewajiban un-

Digelontor Beras dan Dijanjikan BPJS Gratis Batu, Bhirawa Tak kurang dari 218 keluarga tidak mampu di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu bisa sedikit bernapas lega kemarin (19/10). Bertempat di Kantor Balai Desa Pesanggrahan, mereka mendapatkan pembagian beras gratis dari Pemerintah Kota. Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso menjanjikan agar keluarga kurang mampu ini juga bisa mendapatkan BPJS gratis di tahun depan. “Saat ini masalah pemberian BPJS kepada warga kurang mampu ini masih dibahas di Pemerintah Kota. Mudah-mudahan tahun depan program pemberian BPJS warga kurang mampu ini sudah bisa dilaksanakan,” ujar Punjul Santoso, Rabu (19/10). Selain Wakil Walikota, Ketua TP PKK Batu, Dewanti Rumpoko juga menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada warga. Sampai saat ini, kata Punjul, dari seratus warga

pedesaan, rata-rata hanya 3 keluarga yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS. Dan ke depan sekitar 97 keluarga tersisa juga harus menjadi anggota BPJS dengan dicover Pemkot Batu. Program ini dibuat untuk mendampingi Program Bantuan Pangan yang sudah berjalan selama 3 tahun. Ditambahkan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu, Wiwik Nuryati, dalam pembagian beras kemarin setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan jatah beras 10 Kg. Adapun warga yang mendapatkan beras ini adalah warga kurang mampu sesuai data dari Dinas Sosial. Beras yang dibagikan kemarin merupakan beras bantuan sosial yang diambil dari Gudang Cadangan Pangan (GCP) Kota Batu. GCP Batu mempunyai cadangan beras per tahun sebanyak 25 ton. Beras ini disediakan untuk antisipasi ketika ada bencana atau kekeringan. Dan sampai akhir tahun ini, cadangan beras yang ada di

GCP masih tersisa 5 ton. “Karena beras tidak bisa disimpan terlalu lama, maka beras yang disimpan ini dibagikan kepada warga tidak mampu. Sedangkan di gudang akan diberi/ diisi dengan beras baru,” jelas Wiwik. Sementara, Kepala Desa Pesanggrahan, Imam Wahyudi, Spd. mengatakan bahwa warganya sangat terbantu dengan adanya program pembagian beras gratis ini. Karena itu Imam mengajukan usulan kepada Pemkot agar pembagian beras ini dilaksanakan dua kali setahun. Di akhir pembagian beras gratis, Punjul Santoso mengajak kepada semua warga untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Batu. Iapun mengingatkan kepada warga bahwa Pilwali ini dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Dengan tingkat partisipasi warga yang tinggi, maka diharapkan Walikota yang terpilih adalah sosok pemimpin yang amanah. Q nas

SKPD Diminta Bersatu Perangi HIV/AIDS Batu, Bhirawa Dari 3000 lebih siswa di Kota Batu, hanya 18 persen saja yang paham atas bahaya dan penyebaran terhadap penyakit HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan program Sosialisasi Bahaya Penyakit HIV/ Aids belum berjalan maksimal. Fakta ini pula yang mendesak Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Batu untuk mengintensifkan program penyuluhan ke sekolah-sekolah. Ketua KPAD Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, hasil pemetaan dan survei terhadap siswa SMP dan SMA sederajat, memang belum sepenuhnya memahami jenis penyakit mematikan seperti HIV, Aids. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Makanya kami kumpulkan semua dinas terkait untuk merancang program secara bersama. Saya minta agar SKPD yang ada tidak jalan sendiri-sendiri,” ujar Punjul, Rabu (19/10). Selain itu, Pemerintah Kota juga akan mengundang kepala desa/kelurahan agar mengalokasikan anggaran di desa untuk sosialisasi HIV/AIDS. Karena tidak hanya anak sekolah, tetapi juga masyarakat umum juga perlu tahu tentang ancaman penyakit yang belum ada obatnya ini. Ditambahkan Sekretaris KPAD Batu, Agus Salim, sampai tahun 2016 ada 160 orang positif Odha di Kota Batu. Dan sebanyak 59 di antaranya telah meninggal dunia. “Tahun 2014 ada 144 orang, sekarang sudah mencapai 160 orang. Kenaikannya sangat drastis,”jelas Agus. Peningkatan jumlah Odha ini, katanya, tidak bisa lepas dari banyaknya pekerja seks. Namun, pihaknya kesulitan mendeteksi karena penyebarannya saat ini sulat dideteksi. Karena mereka saat ini sudah menggunakan sistem marketing online atau pemasaran lewat internet. Q nas

9

anas bachtiar/bhirawa

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, saat memberikan pengarahan dan menyerahkan bantuan beras gratis kepada warga Desa Pesanggrahan.

tuk melakukan eksekusi. “Sedangkan isi putusan MA tersebut, yakni dengan Nomor Register 321k/pid/2016 bunyinya Niet Ontvankelijke (NO) atau tidak dapat diterima. Artinya, pengajuan Kasasi ke MA ditolak, se-

hingga dia harus menjalani hukuman sesuai vonis yang dijatuhkan Hakim PN Kepanjen,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Malang Setyono mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mengetahui jika Pak Lukito sudah di eksekusi oleh Kejari Kepanjen. Dan jika eksekusi yang dilakukan oleh Kejari itu benar, maka hal itu telah memenuhi unsur penahanan di LP Lowokwaru. “Karena dalam salinan surat dari MA yang ada di kuasa hukum DPD Partai Nasdem menolak Kasasi Lukito,” terangnya. Dan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Lukito, kata dia, dirinya akan konsultasi terlebih dahulu kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Selain itu, dalam kasus itu, dirinya menunggu inkracht dari Gubernur Jawa Timur. Sebab, Lukito diberhentikan dari kader Partai Nasdem yaitu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan bukan dari DPD. Sehingga dia menggugat DPD atas pemberhentian dirinya itu salah alamat. “Seharusnya dengan diberhentikannya Lukito dari kader Partai Nasdem, logikanya dia harus sudah mundur dari anggota dewan. Padahal, surat pemberhentian dari DPP itu, pada tanggal 30 April 2016. Namun, dia tidak mau mundur dari anggota dewan, dan tetap menjalankan tugasnya hingga dilakukan eksekusi, pada Rabu (19/10) siang,” tandasnya. Q cyn

Daerah Seriusi Pembentukan Satgas Pungli Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli). Satgas Pungli tersebut untuk mengawasi dan memantau sekaligus menertibkan praktik pungli yang ada di seluruh instansi pemerintah dan unit pelayanan di lingkup Pemprov Jawa Timur. Hal ini disampaikan, Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusup (Gus Ipul), Rabu (19/10), seusai memberikan orasi ilmiah dalam acara Wisuda Prodi DIII dan Program S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen 2016, di Pendapa Agung Kabupaten Malang, di Kota Malang. Dijelaskan Gus Ipul, Satgas Pungli nantinya akan diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur yang beranggotakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non pelayanan. “Artinya, SKPD yang menggelar pelayanan tidak masuk dalam anggota satgas, karena mereka yang akan diawasi. Sehingga SKPD yang non pelayanan itu, seperti Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD),” jelasnya. Gus Ipul mengatakan, Satgas Pungli ini akan menghimpun seluruh laporan praktik pungli, menginvestigasi, membuktikan, kalau perlu Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dan setelah terbukti melakukan pungli, maka pelaku pungli langsung diproses di Inspektorat dan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, jika ada tindak pidana, satgas bisa melimpahkan kepada pihak yang yang berwenang yakni Kepolisian ataupun Kejaksaan. Ditegaskan, pembentukan Satgas Pungli tersebut setelah ada instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang memperingatkan kepada seluruh jajaran lembaga pemerintah agar menghentikan praktik pungli dalam melayani masyarakat. “Sehingga dengan adanya instruksi presiden tersebut, maka jika dalam pelayanan masyarakat ada oknum PNS terbukti melakukan pungli, maka sanksinya dipecat,” terang Wakil Gubernur Jawa Timur ini. Pihaknya berharap, lanjut dia, agar masyarakat juga ikut mengawasi pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, dan jika mengetahui adanya praktik pungli segera melaporkannya. Namun, ketika ada masyarakat melaporkan adanya dugaan pungli di salah satu instansi pemerintah, tentunya ada yang ditindaklanjuti dan ada yang tidak ditindaklanjuti. “Sebab, dalam laporan adanya dugaan pungli harus disertai bukti yang akurat, sehingga hal itu untuk bisa melanjutkan proses dalam memberikan sanksi. Tapi sebaliknya, laporan masyarakat yang tidak dilengkapi bukti, maka pihaknya sulit untuk menindaklanjuti,” papar Gus Ipul. Hal yang sama juga dikatakan, Bupati Malang H Rendra Kresna, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan segera membentuk Satgas Pungli. Sehingga saat ini, dirinya akan mempersiapkan anggota yang nantinya sebagai satgas. “Satgas Pungli akan kita efektifkan pada 1 Januari 2017 mendatang. Karena untuk membentuk satgas tidak semudah membentuk lembaga pengawasan lainnya,” ujarnya. Sehingga, tegas dia, anggota Satgas Pungli harus benar-benar netral, agar pengawasannya lebih maksimal dan optimal, serta bersih dari intervensi mana pun. Dengan begitu, dirinya yakin akan bisa memberantas praktik pungli di lingkungan Pemkab Malang, khususnya SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan. Q cyn

Guru SD Ngaglik Presentator Terbaik di AFC Dengan menggunakan Pendekatan Masalah, SDN Ngaglik 01 berhasil menggerakkan siswanya untuk berpartisipasi aktif menyelesaikan masalah lingkungan. Dengan melakukan daur ulang sampah plastik, sekolah ini mampu meringankan tugas Pemkot dalam menyelesaikan masalah sampah. Bahkan salah satu guru SDN Ngalik 01 menjadi The Best Presentation atau presentator terbaik bidang pendidikan lingkungan dalam Asia Future Conference (AFC) yang diselenggarakan di Kitakyushu, Jepang. Adalah Helmina Maulidiyah, guru kelas 5 SDN Ngaglik 1, Kota Batu yang mampu membuat para akademisi dari 20 negara di seluruh Asia terkagum atas presentasi yang disampaikan dalam AFC. Helmina memaparkan metode pembelajaran tematik menggunakan alat bantu sampah. “Dari 75 Warga Negara Indonesia yang ikut konferensi ini, hanya saya yang guru SD,

semuanya dosen dan mahasiswa,” ujar Helminah, kemarin (19/10). Konferensi yang dilaksanakan awal bulan Oktober lalu ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Helminah untuk menyumbangkan pemikirannya untuk masa depan Asia. Metode pembelajaran yang dipaparkan Helminah di depan peserta konferensi sebenarnya sudah dilakukannya sejak tahun 2014. Saat itu, ia mengajak sharing dengan para siswanya mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di sekolah mereka. Iapun memberikan mendorong para siswanya melakukan investigasi lingkungan untuk menemukan apa yang menjadi masalah di ling-

anas bachtiar/bhirawa

Guru SDN Ngaglik 0, Helmina Maulidiyah menggunakan Pendekatan Masalah dalam metode pembelajarannya dan menjadi presentator terbaik di konferensi tingkat Asia yang dilaksanakan di Jepang. kungan mereka. Ternyata dalam investigasi tersebut para siswa menyimpulkan permasalahan yang ada di sekolah mereka adalah sampah. Investigasi para siswa kebanyakan jenis sampah yang ada adalah plastik. Kemudian Helminah mengarahkan para

siswa ini untuk memanfaatkan sampah ini untuk di daur ulang, menjadi sebuah tas, mainan robot-robotan hingga tempat tisu atau pot cantik. “Daur ulang seperti ini sebenarnya sudah membumi di Indonesia sejak lama, hanya cara penyampaiannya yang

kadang kurang mengena,” tambah Helminah. Dengan metode pembelajaran yang dilakukannya ini, Helminah tidak hanya bisa menanamkan kesadaran kepada anak agar selalu menjaga kebersihan dan lingkungan hidup. Tapi juga mengajarkan hidup bersahaja dengan memanfaatkan barang yang ada. Diketahui, dalam AFC 2016 ini tema yang diusung adalah Environment and Coexistence. Kemudian Temas ini dibagi menjadi 18 sub tema untuk mendorong keberagaman pendekatan dalam analisis dan perumusan perspektif inklusif terhadap isu global. Diantaranya adalah natural environment, social environment, coexistence, human rights, peace, diversity, sustainability, globalization, communication, media, equity, health, happiness, thoughts, education, history, communication, dan innovation. Q nas


OLAHRAGA

10 LINTASAN

Pembatalan PON Remaja Jadi Topik HUT KONI Jakarta, Bhirawa Pembatalan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2016 oleh Kemenpora menjadi topik bahasan di sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ke-78 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu. Ketua KONI Pusat Tono Suratman mengatakan, PON Remaja II merupakan salah satu unggulan selain persiapan untuk menghadapi SEA Games 2017 Malaysia, Asian Youth Games 2017 dan Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. "HUT KONI ke-78 menjadi momentum yang istimewa. Selain dilaksanakan setelah perhelatan olahraga empat tahunan (PON 2016), banyak agenda yang telah disiapkan termasuk PON Remaja II," kata Tono Suratman dihadapan pengurus KONI hingga pengurus cabang olahraga. Menurut dia, PON Remaja memiliki visi yang jelas yaitu dipersiapkan untuk menghadapi level yang lebih tinggi di antaranya Asian Youth Games. Untuk itu keberadaan kejuaraan dua tahunan seharusnya tetap dijalankan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Jika benar-benar dibatalkan oleh Kemenpora, kata Tono, seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu dengan KONI yang selama ini mempunyai program. Apalagi ada informasi salah satu dasar pembatalan PON Remaja karena ada efisiensi anggaran. "Harapan kami PON Remaja bisa jalan terus. Makanya sebelumnya ada keputusan seharusnya kita bisa duduk bersama. Jika kendalannya masalah anggaran kan bisa dicarikan dari pihak lain," ujarnya, menambahkan.Q ant

Warga Kolaka Utara Gratiskan Rumah Saat Porprov Kendari, Bhirawa Warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) bersedia menggratiskan rumah untuk ditempati peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII tahun 2018. Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud di Kendari, Rabu, mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat Kolaka Utara mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Porprov XIII di daerah tersebut. "Gratis rumah warga bagi para tamu yang kami sampaikan saat rapat KONI bukan gombal. Saat ini sarana olahraga dibenahi dan masyarakat pun ikut berbenah," kata Rusda. Setelah keringanan akomodasi, kata dia, Kolaka Utara menjamin tidak ada pemadaman listrik dan pelayanan air bersih berjalan 1 x 24 jam. "Kita semua belajar dari pelaksanaan Porprov masa lalu di beberapa daerah. Kebutuhan vital selain sarana dan alat pertandingan adalah air bersih dan penerangan listrik," katanya. Mengenai sarana dan prasarana olahraga dibangun secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan menyiapkan lahan yang representatif. "Kolaka Utara menyadari bahwa membangun sarana olahraga yang lengkap membutuhkan biaya besar namun karena direalisasikan secara bertahap tidak memberatkan," ujarnya. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi KONI Sultra yang menetapkan Kolaka Utara sebagai penyelenggara Porprov XIII dengan obyektif dan transparan sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik. "Tidak ada ambisi apa pun dibalik permintaan Kolaka Utara menjadi tuan rumah Porprov XIII, kecuali menjadi tuan rumah yang terhormat," tambahnya.Q ant

Pemkot Balikpapan Usulkan Persiba Pakai Stadion Mulawarman Balikpapan, Bhirawa Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mengusulkan tim "Beruang Madu" Persiba menggunakan Stadion Mulawarman di Kota Bontang sebagai tempat markas sementara, seandainya pada kompetisi musim 2017 masih belum memiliki tempat bertanding. "Mungkin Persiba bisa menggunakan Stadion Mulawarman di Bontang," kata Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadli di Balikpapan, Rabu. Stadion Mulawarman adalah stadion megah di komplek PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT, yang beberapa tahun lalu menjadi kandang tim Galatama dan "runner up" Liga Indonesia pertama tahun 1994, PKT Bontang. Namun, sekarang tidak ada tim sekelas liga sepak bola utama yang bermarkas di stadion itu, menyusul meredupnya prestasi Bontang PKT, tim penerus PKT Bontang. Jarak Balikpapan dan Bontang sekitar 5-6 jam perjalanan dengan bus atau lebih kurang 40 menit terbang dengan pesawat berbaling-baling. Fasilitas hotel berbintang cukup lengkap di Bontang. Stadion Mulawarman menjadi kemungkinan pilihan apabila Stadion Penajam di Penajam Paser Utara tidak memenuhi syarat untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola kelas liga utama, seperti Indonesian Soccer Championship (ISC). Persiba Balikpapan terancam kehilangan tempat bernaung karena Stadion Parikesit akan digusur, menyusul rencana perluasan kilang minyak Balikpapan oleh PT Pertamina (Persero) mulai Maret 2017.Q ant

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

Kejurnas PPLP Gulat

SMANOR Ambisi Pertahankan Juara Umum Surabaya, Bhirawa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) berambisi untuk bisa mempertahankan gelar juara umum Kejurnas Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) cabor gulat yang digelar di Surabaya 19-2 Oktober. Pelatih sekaligus pembina gulat SMANOR, Sadeli melihat peluang untuk mempertahankan juara umum masih terbuka. Sebab ia melihat kemampuan atletnya bisa mengimbangi lawan. "Di Riau pegulat SMANOR bisa meraih juara umum dan sekarang kami memiliki tekad untuk mempertahankannya," kata Sadeli saat ditemui pada acara pembukan Kejurnas PPLP Gulat di pusat perbelanjaan BG Junctio Surabaya, Rabu (19/10). Ia mengakui untuk bisa merealisasikan target itu sangat berat, karena empat atlet yang turun di Kejurnas PPLP Riau sudah lulus dari SMANOR. Selain itu kekuatan gulat di level pelajar sudah merata, karena seluruh kontingen juga memiliki atlet yang sangat bagus. "Adanya PPLP maupun PPLPD sangat berpengaruh pada pembinaan gulat di tanah air," kata mantan pegulat nasional itu. Ditemui ditempat yang sama, Asisten Deputi Kemenpora Teguh Raharjo memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara karena mengge-

lar event ini ditengah pusat perbelanjaan. Sehingga para pengunjung yang bertujuan untuk belanja bisa menyaksikan pertandingan. "Kita akui gulat kurang begitu diminati oleh masyarakat, namun dengan menggelar Kejurnas di mall bisa menjadi sebagai ajang sosialisasi olahraga gulat ke masyarakat," katan Teguh. Ia berharap usai Kejurnas muncul atlet berbakat di cabor adu banting ini, selain itu juga menarik minat anak muda untuk belajar gulat. "Harapan kami gulat semakin di kenal masyarakat," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan tujuan pelaksanaan Kejuaraan Nasional Gulat Antar PPLP/PPLPD/SKO Tahun 2016 adalah sebagai berikut Mengukur dan mengevaluasi hasil pembinaan PPLP/PPLPD/ SKO Cabor Gulat, memberi motivasi atlet PPLP/PPLPD/ SKO Cabor Gulat agar lebih bersemangat berlatih untuk meningkatkan prestasi "Memperbanyak frekuensi pertandingan sehingga menambah pengalaman dan kematangan bertanding dan un-

Kejurnas PPLP cabor gulat yang digelar di BG Junction disaksikan ratusan pengunjung mall. tuk memupuk jalinan persahabatan antar sesame pelajar khususnya yang dibina di PPLP/PPLPD/SKO Cabor Gulat," terangnya.

Seperti diketahui, Kejurnas PPLP Gulat di ikuti 196 atlet pelajar 21 provinsi itu antara lain Papua, Riau, Sumut, SMANOR Sidoarjo (mandiri), Ta-

ist

ngerang, Kaltim, DKI Jakarta, Sumbar, Bangka Belitung, Jabar, Lampung, Kalteng, Jambi, Kalsel, dan Surabaya (mandiri). Q wwn

Tim Catur Sulsel Raih SD Kalijudan Tembus Semifinal Perunggu Peparnas Sirnas Milo School Competition Surabaya

ist

Nauval (8) perwakilan dari SDN Kalijudan Surabaya pada pertandingan babak perempat final kategori beregu SD Putra di Sirnas Milo School Competition Surabaya. Surabaya, Bhirawa Pasangan bulutangkis Nauval-Kurniawan Hendra dari SDN Kalijudan Surabaya berhasil lolos ke babak semifinal Sirnas Milo School Competition Surabaya setelah mengalahkan Jonas Justin Soeparto-Gavin Christ Abraham Soeparto siswa SD Citra Berkat Surabaya dengan 21-15 dan 21-16. Hari ketiga Sirnas yang digelar di GOR Sudirman dimulai dengan pertandingan kategori beregu SD dan SMP Putra yang telah memasuki babak perempat final di GOR Sudirman Surabaya. Sebanyak 8 SD dan SMP terbaik di Surabaya dan sekitarnya berjuang untuk Piala MILO. Guru ekstrakurikuler bulu tangkis SDN Kalijudan Surabaya, Dewi Setiyorini, me-

ngaku bangga dengan perjuangan anak didiknya. “Meskipun Nauval dan Hendra belum lama berlatih bulu tangkis, namun mereka memiliki potensi yang tinggi," katanya, Rabu (19/10). Di babak semifinal kategori beregu SD Putra, SDN Kalijudan Surabaya akan berhadapan dengan SDN Rungkut Kidul I/267 Surabaya, sedangkan SDN Lidah Kulon 4 Surabaya akan berhadapan dengan SDN Bugih 03 Pamekasan. Di samping itu, pada babak semifinal kategori beregu SMP Putra, SMP Jaya Sakti (B) Surabaya akan berhadapan dengan SMPN 2 Blitar dan SMPN 53 Surabaya akan berhadapan dengan SMP Jaya Sakti (A) Surabaya. Pertandingan babak semifinal kategori beregu SD dan SMP Putra akan

diselenggarakan Kamis (20/10). Sementara itu Pasangan putri asal SMPN 3 Jember Savira Nurul/Indy Eprita berhasil merebut tiket ke semifinal setelah mengalahkan Nazwa Feny Nurmalita dan Ghinathaya Julia Berliana dari SMPN 2 Pamekasan dengan skor 2-0 (21-7,21-8) di Sirnas Milo School Competition Surabaya di GOR Sudirman. Selain itu pasangan dari SMPN 3 Wates Kab. Kediri, SMPN 5 Probolinggo serta SMPN 12 Surabaya juga berhasil masuk ke babak semifinal kategori beregu SMP Putri. Ditemui usai pertandingan, Savira merasa optimistis bisa meraih juara di event ini. Walaupun di babak semifinal keduanya akan menghadapi lawan yang cukup berat. "Tantangannya pasti lebih berat, tapi kita akan berupaya meraih juara di Sinas," katanya. Selain kategori beregu SMP Putri, hari ini juga diadakan babak penyisihan untuk kategori perorangan kelompok usia U-13. Referee SIRNAS-MILO School Competition Surabaya, Syaiful Arif, mengatakan, pertandingan hari kedua pada kategori perorangan sudah mulai berimbang. Setiap peserta dikatakannya terlihat mengeluarkan permainan terbaiknya untuk bisa lolos ke babak utama. Peserta dari Jawa Timur khususnya Surabaya seperti Klub Hiqua Wima Surabaya, Chandra Wijaya Pratama, Suryanaga Mutiara Timur, Gemilang Surabaya juga masih bertahan di babak penyisihan ini. "Kami berharap semua peserta bisa bermain dengan baik dan bisa mendapat poin ranking di SIRNAS-MILO School Competition Surabaya ini,� tutur Syaiful Arif. Q wwn

Makassar, Bhirawa Tim catur Sulawesi Selatan turut menyumbangkan medali perunggu bagi kontingen Sulsel pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV di Bandung, Jawa Barat, 15-24 Oktober 2016. Ofisial Kontingen Peparnas Sulsel, Nur Ansar saat dihubungi dari Makassar, Rabu, mengatakan raihan medali perunggu itu diraih dari nomor beregu TN Lownvision B2/B3 dengan pasangan atlet Prasetyo dan Zulkifli Umar. "Pasangan pecatur kita yakni Prasetyo dan Zulkifli Umar berhasil merebut medali perungu dari nomor beregu B2/B3," katanya. Ia menjelaskan, tim Sulsel menduduki peringkat ketiga setelah kalah angka dari tim Sumatera Selatan dan Jawa Timur yang masing-masing berada di posisi pertama dan kedua sekaligus merebut medali emas dan perak. Sementara untuk pertandingan Kamis, kata dia, ada beberapa atlet yang akan

berlaga diantaranya dari cabang angkat berat yakni Fitriani (kelas 61kg), Amang Dores (kelas 72kg), Nippong (kelas 80kg) serta Nur Alam yang tampil dikenasl 86kg pada 22 Oktober 2016. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang berharap para atlet yang akan berlaga di Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV pada 15-24 Oktober 2016, agar bisa meraih hasil maksimal dan tidak mengulangi kegagalan Sulsel di PON Jawa Barat 2016. Pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat, September 2016, Kontingen Sulsel memang mencatatkan prestasi terburuk sepanjang sejarah pelaksanaan PON setelah hanya mampu menempati posisi 12. Posisi ke-12 yang diraih tim Sulsel juga membuat target awal yakni masuk posisi enam besar dipastikan gagal terwujud. Kegagalan itu sepatutnya menjadi perhatian utama agar kedepan tidak terulang.Q ant

Tim catur Sulsel turut menyumbangkan medali perunggu bagi kontingen Sulsel pada Peparnas XV.

GBK Siap Hadapi Gugatan Pelti Soal Lapangan Jakarta, Bhirawa Pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PP Pelti) terkait alih fungsi lapangan tenis di kawasan stadion terbesar di Indonesia itu. "Kami akan menghadapi gugatan ini sesuai dengan koridor hukum yang ada. Apalagi dalam gugatan tersebut ada presiden hingga menteri yang ada didalamnya," kata Direktur Utama GBK Winarto di sela perayaan HUT KONI di Gedung Serbaguna Sena-

yan, Jakarta, Rabu. Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan PP Pelti yang melakukan gugatan perdata terkait alih fungsi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018. Hal tersebut merupakan hak dari induk organisasi tenis Indonesia itu. "Sekarangkan era keterbukaan. Sebelum masuk ke materi biasanya ada mediasi. Makanya kita akan menghadapi gugatan yang dilakukan PP Pelti biar semuanya lebih jelas," ucapnya, menambahkan.

PP Pelti mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per Senin (17/10) dengan nomor perkara 570/PDT/G/2016/PN. JK. PST. Tidak hanya Direktur GBK yang menjadi tergugat, presiden, menpora, mensesneg, menpupera dan menteri keuangan juga masuk dalam materi gugatan. Apa yang dilakukan PP Pelti ini didasarkan pada rencana pengurangan jumlah lapangan yang ada di kawasan GBK itu dari 20 menjadi dua saja yaitu "center court" dan "tennis indoor". Jika hal tersebut terjadi maka Senayan dipastikan

tidak bisa menggelar kejuaraan level internasional. Dalam aturan yang ada, untuk menggelar kejuaraan internasional minimal harus ada tujuh "site court" dan satu "center court". Selain masalah tersebut, lapangan tenis yang berada di kawasan GBK merupakan bagian sejarah olahraga nasional yang sudah ada sejak 1962 atau bertepatan dengan Asian Games saat itu. "Jadi jangan berharap perhelatan tenis internasional bisa disaksikan di Senayan nantinya. Makanya langkah hukum ini yang kami perjuangkan untuk memperta-

hankan Stadion Tenis Gelora Bung Karno yang merupakan bagian dari sejarah olahraga nasional," kata Ketua Umum PP Pelti Maman Wirjawan, sebelumnya. Untuk menghadapi Asian Games 2018, kawasan GBK memang direnovasi besarbesaran dan saat ini prosesnya sedang berjalan meski lapangan tenis belum disentuh. Fokus renovasi adalah perbaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan digunakan untuk pembukaan dan penutupan Asian Games 2018.Q ant


Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

Profesor Lokal Ogah Kedatangan Gubes Asing l Sambungan hal 1

Seperti diungkapkan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Prof Hotman Siahaan. Menurut dia, perguruan tinggi harus berpikir ulang jika memang dijadikan sasaran untuk menerima gubes asing. Unair, kata dia, sebagai PTN-BH (Badan Hukum) memiliki otonomi dan bisa menolak tawaran dari KemenristekDikti. “Silakan dibicarakan dulu, gubes dengan bidang keahlian apa yang akan diterima. Kalau memang reputasinya tidak dimiliki di sini ya tidak masalah. Tapi kalau samasama saja, mending pakai gubes di sini,” tutur Hotman saat ditemui usai acara Gelar Inovasi Guru Besar di Kampus C Unair, Rabu (19/10). Seperti diberitakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terus mendorong Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia masuk peringkat kelas dunia. Salah satu cara yang akan dilakukan ialah mengimpor gubes dari luar negeri. Sayang, hal ini justru direspon sinis oleh sejumlah kalangan dari PTN. Hotman menilai jika pemerintah ingin mendorong kegiatan riset di PTN tidak harus mendatangkan gubes impor. Sebab, penelitian dan riset erat kaitannya dengan anggaran dan administrasi yang rumit. “Dikira riset itu murah? Tolong hargai periset kita dulu,” sambungnya. Hotman mengatakan, biaya riset yang disediakan pemerintah jarang diambil peneliti dalam negeri karena nilainya terlalu kecil. Hal itu tidak sebanding dengan riset yang dilakukan. “Ada yang diberi Rp 3 juta untuk sekali riset, tapi biaya pelaporannya jauh lebih mahal dari angka itu,” ungkapnya. Dengan mengimpor gubes asing, menurutnya akan terjadi ketidakadilan. Di satu sisi peneliti dalam negeri dibiayai murah, sementara mendatangkan guru besar asing membutuhkan biaya besar. Hal senada diungkapkan Gubes Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Prof Djoko Mursinto. Pihaknya tegas menolak kedatangan gubes asing kiriman dari Kemenristek-Dikti. Sebab, di Indonesia sendiri sudah memiliki program percepatan gubes. “Mereka belum tentu lebih baik, buku referensi yang dipakai juga sama saja. Apalagi soal perilaku yang pasti berbeda dengan kultur kita,” terang dia. Djoko berpendapat, kedatangan gubes asing cukup sebagai pembicara dalam kuliah tamu. Hal itu diperlukan untuk perbandingan. “Kalau soal riset, PTN kita sudah banyak mengeluarkan riset. Hanya saja tidak ada link dengan industri. Pihak industri sendiri tidak mau menggunakan riset kita,” terang Djoko. Sementara itu, Rektor Unair Prof Moh Nasih sendiri mengaku akan menerima kebijakan Kemenristekdikti itu dengan catatan. Pertama, guru besar asing tersebut tidak menjadi guru besar tetap di Unair. Kedua, PTN tidak dibebani penggajian guru besar asing, dan tidak mengganggu proses percepatan pengangkatan gubes di Unair. “Jangan sampai dengan membuka kran impor guru besar, malah menghambat proses percepatan guru besar yang sedang kita lakukan,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini. Selain itu, jika memang Unair harus menerima gubes asing. Pihaknya berharap akan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong produktivitas gubes dalam melakukan kegiatan riset dan penelitian. Nasih merinci, tradisi riset yang masih perlu dikembangkan di kampusnya antara lain bidang humaniora, hukum, manajemen dan bisnis. “Tradisi riset dalam negeri masih perlu diperbaiki. Selama ini guru besar masih terfokus pada pengajaran saja. Sementara untuk risetnya masih lemah,” pungkas dia. n tam

Resolusi Jihad l Sambungan hal 1

ge­nerasi kita harus dapat mengetahui sejarah yang benar seperti apa jihad para kiai dulu,” ujar pria yang juga seorang ustad kepada Harian Bhirawa belum lama ini. Sutiaji berharap, para santri saat ini harus terus berjuang dan meneladani kiprah serta peranan kiai dalam melawan penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. “Saat ini, jihad tidak lagi melawan penjajah karena kita sudah merdeka. Jihad yang kita lakukan adalah melawan pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan dari pengaruh globalisasi. Melawan peredaran narkoba juga merupakan jihad,”imbuhnya. Dengan memperhatikan perkembangan yang sangat cepat dan tantangan global yang semakin berat, maka menjadi satu keharusan bagi para santri untuk lebih dapat bersikap aktif, tanggap dan memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. “Para santri harus berani tampil dan mengembangkan dirinya agar tidak saja memiliki ketangguhan jiwa yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, budi pekerti yang mulia, tetapi juga hendaknya para santri memiliki berbagai disiplin ilmu keterampilan lainnya,”tambah dia. Sebab globalisasi dan modernisasi tidak mungkin dihindari. Tetapi harus dihadapi dengan persiapan yang matang agar tidak kalah dalam persaingan. n mut

11

SAMBUNGAN Wali Kota Jadi Tersangka, Gubernur Bakal Panggil Pejabat Pemkot Madiun l Sambungan hal 1

Pasar Besar Madiun. Penetapan sebagai tersangka itu dilakukan setelah KPK menemukan barang bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ke penyidikan. Bambang Irianto saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014, diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan seng­aja dan turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek multiyears dari 2009 sampai 2012. Penetapan Bambang sebagai tersangka dugaan korupsi proyek senilai Rp 76,523 miliar itu diteken seminggu yang lalu. Atas perbuatannya, Bambang disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, dari pemanggilan itulah nanti akan dibuat keputusan seperti apa. Apakah perlu membuat kebijakan mendelegasikan pemerintahan kota kepada pejabat lainnya atau tidak. “Keputusan pendelegasian itu perlu atau tidak tergantung nanti aturan hukumnya apa,” ujarnya. Yang jelas, ujar Pakde Karwo, penetapan status itu tidak boleh mengganggu pembangunan maupun Pemkot Madiun. “Tidak boleh ada yang terganggu. Semua pelayanan harus berjalan seperti biasanya,” tutur mantan Sekdaprov Jatim ini. Penetapan tersangka Bambang, lanjutnya, harus menjadi perhatian bagi seluruh kepala daerah di Jatim. Menurutnya pemerintahan harus meng­u tamakan akuntabilitas pelaporan penggunaan keuang­an daerah. “Bisa dilaporkan lewat media, harus terbuka kepada masyarakat,” ujarnya. Selain itu, penggunaan teknologi juga harus dilakukan untuk membuat akuntabilitas lebih dilakukan. “Penggunaan teknologi juga

mendorong adanya kontrol sosial. Kontrol sosial dilakukan agar tidak menyimpang,” tandasnya. Berikan Bantuan Hukum Meski KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang juga Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kota Madiun sebagai tersangka, namun Partai Demokrat Jatim menganggap jika masalah ini belum final. Karena­nya PD Jatim masih menunggu proses dan partai masih berpegang pada asas praduga tak bersalah. Selain itu Partai Demokrat tetap memberi bantuan hukum. Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Jatim Renville Antonio, menegaskan saat ini DPD Partai Demokrat Jatim hanya bisa memantau proses yang sedang berjalan atas Wali Kota Madiun yang juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Madiun dika­renakan SK struktur DPD Demokrat jatim yang sudah turun hanya 4 posisi yakni ketua, sekretaris, bendahara dan direktur eksekutif masih dalam posisi demisioner. Bahkan dalam SK tersebut juga disebutkan tugasnya mengawal kepentingan Pilkada Batu. Untuk itu secara etika tidak bisa DPD Partai Demokrat Jatim bertindak lebih jauh, begitu juga dalam penanganan dugaan korupsi yang membelit Bambang Irianto, DPD Partai Demokrat Jatim hanya sebatas memantau proses yang sedang berjalan. “Tapi dalam AD/ART pasal 11 dan 12 pelanggaran etika, moral, hukum yang dilakukan pengurus dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif menjadi kewenangan dewan kehormatan DPP. Sedangkan DPD dan DPC hanya sebatas melapor, untuk itu diharapkan DPC segera melapor dan meminta petunjuk ke DPP. Tapi terlepas dari proses itu, tetap ada bantuan hukum dari partai,” ungkap politisi yang duduk sebagai Wakil

Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, Rabu (19/10). Renville menambahkan, dan sesuai AD/ART yang mempunyai kewenangan memverifikasi, menyelidiki, memeriksa dan menelaah dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan pengurus atau kader partai adalah komisi pengawas DPP partai demokrat. Periksa Sub Kontraktor KPK melakukan pemeriksaan di kantor PT Tata Bumi Raya Jalan Pandegiling Kota Surabaya menindaklanjuti kasus korupsi pemba­ngunan Pasar Besar Madiun yang menyeret Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka. “Iya benar, tadi ada KPK ke kantor saya. Tapi saya tidak ada di kantor,” kata Direktur Utama PT Tata Bumi Raya Jamhadi kemarin. Menurut dia, petugas KPK tersebut memeriksa sejumlah dokumen terkait kontrak kerjasama dalam pembangunan Pasar Besar Madiun. Hanya saja, lanjut dia, perusahaan yang dipimpin dalam halnya ini hanya sebagai sub kontraktor, sedangkan kontraktor utama adalah PT Lince.  “Jadi PT saya tidak ikut lelang, yang ikut lelang PT Lince. Kami sifatnya hanya B to B atau swasta dengan swasta,” ujar Jamhadi yang juga Ketua Kadin Surabaya ini. Ia mengatakan pihak KPK menanyakan proses lelang, nilainya proyek, fee untuk wali kota. Namun, lanjut dia, pihaknya mengatakan tidak ada fee untuk wali kota karena pihaknya sebagai sub kontraktor sehingga tidak ada hubungan dengan Wali Kota Madiun.   Pada kesempatan itu, Jamhadi juga mengatakan sejumlah petugas KPK membawa dokumen kontrak kerjasama pembangunan  Pasar Besar Madiun untuk diperiksa. “Tidak ada masalah yang signifikan. Kita kooperatif,” katanya. n iib, cty

Pakde Karwo Buka Pameran Buku Terbesar di Asia Tenggara l Sambungan hal 1

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan pameran ini sejalan dengan progress perkembangan minat baca masyarakat Jatim yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan survei BPS, minat baca masyarakat Jatim pada 2015 mencapai 65,25 persen, meningkat pada 2014 yang mencapai 56 persen dan pada 2013 yang hanya 43 persen. “Karena itu, saya mendukung sepenuhnya pameran ini. Ini jadi bagian untuk mencerdaskan bangsa melalui pameran buku. Apalagi, buku yang dipamerkan adalah buku-buku yang berkelas internasional dengan berbagai genre. Ada buku anak, kesehat­an, politik, ekonomi, fiksi, non fiksi. Dan harganya pun sangat murah dengan diskon sampai 80 persen,” puji Pakde Karwo. Tak hanya memuji, Pakde Karwo pun ikut berpartisipasi dalam pameran ini. Dia membuka stan khusus untuk penjualan buku-buku karya­nya, yang terbaru adalah buku berjudul Jatimnomics. “Saya menjual tiga buku, pertama buku tentang birokrasi, kedua buku tentang Indonesia Incorporated, dan ketiga buku Jatimnomics. Semuanya diskon 50 persen,” katanya. Masih menurut Pakde Karwo, ke depan Pemprov Jatim akan terus meningkatkan minat baca masyarakat melalui pembangunan perpustakaan. Saat ini sudah ter-

dapat 3.188 perpustakaan di 8.506 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh Jatim. “Pada 2018, kita targetkan ada 4.226 perpustakan di seluruh Jatim,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Presiden Direktur PT Jaya Ritel Indonesia Uli Silalahi mengatakan terdapat lebih dari dua juta buku yang dipamerkan dan dijual di pameran ini. “Buku adalah jendela dunia, kami harap minat baca masyarakat kita bisa me­ningkat melalui terselenggaranya pameran ini,” katanya. Saat ini, lanjut Uli, minat baca masyarakat Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah Thailand dan berada tepat di atas Boswana. Padahal dari segi infrastruktur membaca, kualitas kita berada di atas negara-negara Eropa. “Jumlah buku yang dibaca di seluruh negara Asean adalah tiga buku per tahun, tapi Indonesia tidak sampai satu buku per tahun. Masyarakat lebih suka menonton TV, ini yang harus kita ubah. Big Bad Wolf hadir untuk meningkatkan minat baca dengan buku-buku berkelas dunia,” katanya. Pameran buku ini berlangsung selama 11 hari mulai 19-31 Oktober 2016 dan dibuka selama 24 jam nonstop. Uli menargetkan ada 350 ribu orang yang menghadiri pameran tersebut. “Kami optimistis target itu tercapai, karena buku-buku ini kami impor langsung dari negeri asalnya dan diskonnya sampai 80 persen,”

tandasnya. Sementara, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim Drs Sudjono MM mengatakan kalau Gubernur Jatim menerima 2.300 buku yang selanjutnya akan dikoleksi di Bapersip Jatim. Buku itu rencananya akan diambil Bapersip Jatim pada Jumat (besok, red). “Pertama kali kegiatan itu dilakukan di Indonesia, ribuan buku itu dikoleksikan khusus di lantai dua Bapersip Jatim. Tahun depan, akan ditambahkan lagi dalam rangka menyongsong Hari Jadi Provinsi. Saya juga infokan ke kab/kota kalau provinsi mendapatkan tambahan buku,” katanya. Langkah selanjutnya, Bapersip Jatim juga akan bekerjasama dengan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) untuk bisa melengkapi koleksi yang ada di perpustakaan. Di Perpustakaan milik Bapersip sudah memiliki koleksi 550 ribu buku. “Rata-rata tiap hari ada 200 pengunjung perpustakaan,” tambahnya. Di sisi lain, ia juga mengatakan, pihaknya juga mengadakan kegiatan membaca cepat yang kini sedang disosialisasikan di seluruh kab/kota. Sementara, salah satu pengunjung asal Surabaya, Chintya mengatakan kalau dirinya baru pertama kali mengunjungi pameran buku. “Nampaknya menarik dan ada keinginan untuk membeli dan mengoleksi buku-buku itu,” katanya. n iib, rac

Mirip Kandang Hewan, SDN Cobbuk Panen Bantuan dari Donatur l Sambungan hal 1

Kondisi tersebut mendapat simpati dari para dermawan yang tergabung di lembaga Yayasan Habibillah. Lembaga sosial itu memberikan santunan kepada 32 siswa SDN Cobbuk. Di mana setiap siswa diberi bantuan seragam sekolah, sepatu dan beberapa buku tematik. “Kami memberikan bantuan kepada setiap siswa termasuk juga berupa bantuan uang tunai,”ujar Ketua Yayasan Habibillah Rusnadi Wijaya, Rabu (19/10). Tidak hanya itu, Yayasan Habibillah bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Situbondo, aku

Rusnadi Wijaya, juga menggelar pengobatan gratis serta memberikan bantuan paket sembako kepada wali murid dan warga sekitar sekolah SDN Cobbuk. Masih kata Rusnadi Wijaya, pihaknya juga memberikan bantuan uang tunai kepada dua guru honorer di SDN Cobbuk, masingmasing Rp 500 ribu. Sedangkan setiap wali murid diberi bantuan uang tunai Rp 30 ribu. Rusnadi mengaku Yayasan Habibillah sangat prihatin melihat kondisi sekolah yang sangat tidak layak tersebut. Oleh karena itu, pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Situbondo segera membangun gedung sekolah di

SDN Cobbuk itu. “Ini karena setiap warga juga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak,” tegasnya. Sebelumnya seluruh siswa SDN Cobbuk juga mendapat bantuan serupa dari Komunitas Pecinta Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga bantuan ini dapat mendukung program peningkatan pendidikan yang berkualitas bagi siswa SDN Cobbuk. Sebab sejak awal sekolah ini didirikan para siswa dan guru selalu dipenuhi kekompakan. “ Kami all out dalam upaya menyukseskan kualitas pendidikan di pelosok desa,” ujar salah satu guru setempat kemarin. n awi

ahmad basir/bhirawa

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur hadir dalam diskusi Festival Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau festival Open Government Partnership (OGP) di Bojonegoro, Rabu (19/10).

Menpan RB Minta Aparatur Tidak Permainkan Pelayanan l Sambungan hal 1

negeri yakni tax amenesty. Oleh karena itu, katanya memberikan contoh lagi, petugas pajak harus mengarahkan masyarakat dalam membayar pajak melalui bank. “Jangan kemudian petugas pajak meminta 50 persen dari pajak yang harus dibayar,” ujarnya. Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau OGP di Bojonegoro karena bisa diketahui alokasi anggaran di daerah setempat. Dengan adanya laporan anggaran yang disampaikan melalui papan pengumuman berarti ada kemauan dari aparatur negara untuk tidak mempermainkan anggaran. “Saya meng­ apresiasi setinggi-tinggi­ nya OGP yang sudah berjalan di Bojonegoro,” jelas dia Dengan demikian, ia akan mendesak semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait OGP yang akan dijadikan percontohan di Indonesia. “Saya minta daerah lain belajar OGP ke Bojonegoro. Belajar bukan studi banding, “ katanya mene­gaskan. Bupati Bojonegoro Su­ yoto menjelaskan bahwa proses adanya OGP di daerahnya bisa berjalan melalui kolaborasi empat komponen yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan LSM. “Kolaborasi empat komponen itu secara bersama untuk memecahkan masalah dengan cepat, bukan kolaborasi saling menghujat,” tandasnya. Dalam acara itu juga tampil sebagai pembicara antara lain, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Rizky Ferianto, Direktur Aparatur Sipil Negara Kementerian PPN Bappenas Raden Siliwanti. Selain itu juga Staf Kepresidenan RI Januar Nugroho dan Direktur Hubung­an Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyawati. Aplikasi Soto Lamongan Saat di Lamongan, Menpan RB Asman Ab-

nur tertarik dengan aplikasi Soto Lamongan yang dilaun­ching Polres Lamongan. Dalam kunjungan singkatnya di Mapolres Lamongan, Rabu (19/10), Menpan RB meninjau langsung ke CCTV Monitoring Centre atau pusat kendali seluruh program Soto Lamongan. Di CCTV Monitoring Centre ini, Menpan RB langsung mendapat penjelasan dari Wakapolres Lamongan, Kompol Mukti Arif mengenai aplikasi Soto Lamongan. Didampingi oleh Bupati La­mongan Fadeli, Wakapolres Lamongan langsung memberikan penjelasan kepada Menpan RB mengenai aplikasi yang akan dipamerkan dalam pameran ino vasi pelayanan publik di Bandung 26 Oktober mendatang itu. Dalam kesempatan ini, Wakapolres Lamongan Kompol Mukti Arif menjelaskan jika selain memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Lamongan, aplikasi Soto Lamongan ini juga memberikan akses CCTV kepada pemakai aplikasi untuk mengetahui kondisi terkini di mana CCTV tersebut dipasang. Arif juga mengungkapkan, selain 60 CCTV yang bisa diakses oleh pengguna, Soto Lamongan juga punya akses langsung ke sel di Lapas Lamongan dan di beberapa lokasi strategis lainnya. Sebelum ke Mapolres Lamongan, Asman Abnur juga sempat mendatangi kantor Samsat Lamongan. Di kantor Samsat Lamongan, MenPAN RB Asman Abnur menanyakan mengenai sejumlah inovasi yang sudah dilakukan oleh Samsat Lamongan. Selain itu, Asman Abnur juga sempat bertanya mengenai pelaya­ nan publik yang sudah dilakukan oleh Samsat Lamongan. Di Samsat Lamongan, Menpan RB mendapat penjelasan mengenai sejumlah inovasi di antaranya adalah layanan jemput bola dan beberapa layanan lainnya. n bas, mb9

Komisi D - Pemprov Minta Pengelolaan Jembatan Timbang Diserahkan ke Jatim l Sambungan hal 1

satu-satunya pelayanan yang menerapkan sistem komputerisasi. Bahkan menjadi pilot project atau percontohan pelayanan jembatan timbang di seluruh Indonesia. “Bahkan kita sudah mendapat berbagai penghargaan dari KPK, Ombudsman RI dan Menpan RI. Sayangnya dalam posisi sudah bersih dari pungli terdapat wacana jembatan timbang akan dikelola pemerintah pusat. Un-

tuk itu Pemprov Jatim melalui Gubernur Jatim berharap pelayanan untuk masyarakat yang ada di daerah biarkan dikelola pemprov agar lebih dekat dengan masyarakat,”tandas Wahid. Bagaimanapun, lanjutnya gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah harusnya mendapat kewenangan dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat di daerah. n cty

Masih Primadona, Paling Ramai Didatangi Pengunjung l Sambungan hal 1

kami bertemu dengan pengelola daya tarik wisata yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu pula, kami menerima laporan atau data pengunjung per tiga bulan,” kata Sofi, sapaan Sufiyanto, menerangkan kepada

Kantor Berita Antara. Ia juga mengemukakan, Asta Tinggi Sumenep dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan keturunan dan kerabat raja. Sementara Ketua Yayasan Penjaga Asta Tinggi Sumenep RB Roeska Pandji Adinda menjelaskan saat ini terdapat 99 penjaga yang dibagi men-

jadi delapan kelompok. “Mereka yang merawat sekaligus menjadi pemandu wisata bagi pengunjung Asta Tinggi. Para penjaga itu bertugas secara bergiliran untuk melayani pengunjung selama 24 jam. Sebagian besar pengunjung Asta Tinggi adalah peziarah,” ujarnya. Di kawasan dalam Asta

Tinggi terdapat dua pintu gerbang, yakni pintu gerbang barat yang di dalamnya terdapat tiga kubah (berisi beberapa makam) dan pintu gerbang timur terdapat satu kubah. “Selama ini ada dua kubah yang lebih ramai didatangi pengunjung, yakni Kubah Bindara Saod atau Kanjeng

Tumenggung Ario Tirtonegoro (pintu gerbang barat) dan Kubah Sultan Abdurrahman (pintu gerbang timur),” kata Didik, sapaan RB Roeska Pandji Adinda. Asta Tinggi Sumenep berada di dataran tinggi/bukit di Desa Kebon Agung, Kecamatan Kota. *


UTAMA

12

Kamis Pon, 20 OKTOBER 2016

Lahan Menyusut, BKOW Serahkan Bibit KRPL Surabaya, Bhirawa Pesatnya pembangunan membawa dampak pada menyusutnya lahan pertanian karena beralih fungsi menjadi properti mau pabrik. Kondisi ini sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Karena dengan beralihnya fungsi lahan, maka lahan pertanian yang berfungsi memenuhi kebutuhan pangan sudah tidak bisa lagi memproduksi kebutuhan pangan. "Kita tahu dari tahun ke tahun lahan pertanian kita bertambah sust karena beralih funsi menjadi lahan non pertanian. Padahal kebutuhan pangan dari tahun ke tahun bertambah besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sangat sulit untuk ditekan," ungkap KetuaUmum BKOW (Badan Kerjasama) Organisasi Wanita Provinsi Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf saat menyerahkan Bibit Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), di PP. Al

Hidayah II, Desa Banyak Putih Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Rabu (19/10). Untuk menjawab hal tersebut, Jatim telah melakukan suatu konsep Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Plus-Plus (KRPL), mengingat potensi pekarangan yang ada di Jatim cukup luas mencapai Âą 626.740 Ha, dan belum dikelola secara optimal. "Apabila potensi pekarangan yang cukup besar tersebut dikelola dengan baik dan optimal akan

memberikan kontribusi yang positif terhadap penyediaan pangan, perbaikan gizi, mengurangi pengeluaran dan atau menambah pendapatan keluarga," paparnya lebih lanjut. Menurut Ketua Umum BKOW yang tidak lain adalah istri Wagub Jatim Drs. H Saifullah Yusuf, sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kerjasama organisasi wanita di tingkat provinsi, hingga saat ini tetap menekankan kegiatannya dalam peningkatan pemberdayaan kaum wanita dalam segala bidang. "Termasuk bidang ketahanan pangan yang hari ini kita laksanakan bersama," jelasnya. BKOW Jatim bersama para mitra melaksanakan Program KRPL yang bermakna sebagai kawasan pengembangan aneka komoditas tanaman, ternak, ikan secara terpadu di pekarangan, fa-

silitas umum milik desa dan kanan kiri jalan desa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dansekaligus sebagai cadangan pangan hidup keluarga. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim menurutnya sebagai fasilitator telah menyiapkan bibit tanaman hortikultura untuk ditanam, dipelihara dan hasilnya dapat dikonsumsi dan dimafaatkan bersama. Tujuan utama KRPL Puls-Plus antara lain meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan, meningkatkan kualitas gizi keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga dan menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di setiap desa. Sedangkan sasarannya adalah pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung

dalam PKK Desa, menumbuhkembangkan kebun bibit desa dan sarana penunjang lainnya, meningkatkan peran koperasi

wanita sebagai sumber permodalan penyedia agroinput dan pemesanhasil produksi baik segar maupun olahan. Q iib

Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita Provinsi Jawa Timur ( BKOW ) Melakukan Penyiraman Tanaman Lombok di Kawasan Rumah Pangan Lestari di PP Al Hidayah.

PKL Alun-alun Bebas Retribusi

RALAT BERITA

Wali Kota Pasuruan, H Setiyono, Kepala Diskoperidag Sumarni, Kepala Satpol PP Yunus Ilyas saat sidak di pasar poncol, Kota Pasuruan, Rabu (19/10) sore.

Pada halaman 12 Harian Bhirawa edisi Rabu 19 Oktober 2016 terdapat berita berjudul 'Pakde Karwo Raih Penghargaan Pengabdian Insan Kemanusiaan dari BNPB'. Pada berita tersebut terdapat kekeliruan di alenia kedua pada kalimat, "Penganugerahan penghargaan diserahkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada Gubernur Jatim yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Zainal Muhtadin‌". Seharusnya kalimat tersebut ditulis, " Penganugerahan penghargaan diserahkan oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei kepada Gubernur Jatim yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Zainal Muhtadin ‌". Ralat ini menjadi pelurusan atas kekeliruan pada berita tersebut. Terima kasih Redaksi

DEMO TOLAK PROYEK PGN DAN HCML

Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan menggatiskan biaya retribusi pedagang kali lima (PKL) di pasar poncol, pasca membersihkan seluruh PKL yang sebelumnya berjualan di kawasan alunalun Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan, H Setiyono menyampaikan penggratisan biaya retribusi merupakan salah satu upaya Pemkot Pasuruan untuk meringankan beban PKL usai direlokasi. "Seluruh PKL sebelumnya berjualan di kawasan alunalun yang saat ini menempati

Hilmi Husain/Bhirawa

Puluhan warga Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Wilayah Timur (Format) saat aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Pasuruan, Rabu (19/10). Aksi tolak proyek PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Hulsky CNOOC Madura Limited (HSML)lantaran keduanya dinilai merusak fungsi ekosistem mangrove pada proyek pembangunan dua terminal transmisi pipa gas yang berada di Desa Semare tersebut. Selain itu, Format meminta kepada Bupati Pasuruan untuk segera menutup proyek pembangunan terminal transmisi pipa gas yang saat ini telah dikerjakan oleh PT HSML di Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

pasar poncol kami bebaskan biaya retribusi. Tujuan kami meringankan beban PKL yang menempati jualan barunya. Penggratisan ini sampai jualan mereka pulih. Jika sudah ramai akan kami tarik kembali untuk biaya retribusinya," ujar H Setiyono, disela-sela inspeksi mendadak (sidak) PKL di pasar poncol, Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Pasuruan, Rabu (19/10) sore. Sekadar diketahui, Pemkot Pasuruan melakukan pembersihan ratusan PKL di kawasan alun-alun Kota Pasuruan.

Pembersihan itu dinilai lantaran keberadaan PKL mengganggu kebersihan kota, juga selalu mengganggu lalu lintas. Sehingga Pemkot Pasuruan mengembalikan alun-alun sebagaimana fungsinya yakni sebagai lahan terbuka hijau, pusat refreshing keluarga hingga taman bermain anak. "Maksud kami itu adalah para PKL bisa taat dan tertib. Pemerintah melarang berjualan di kawasan alun-alun karena kawasan itu semakin kumuh. Larangan ini juga ada peraturan daerah (perda-nya). Q hil

Binder20okto16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you