Binder20jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Dengan perda itu, kami sangat optimistis wilayah Kab Situbondo yang memiliki bentangan pantai terpanjang akan mendapatkan hasil dari komoditi potensi ikan dengan membanggakan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota DPRD Jatim Irwan Setiawan

Rabu Wage, 20 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

20 JANUARI 2016

Soal Umbulan, Pemkot Pasuruan – Pemprov Belum Sepakat

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

11.00 Musda Hanura di Hotel Mercure Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 11.00 Musda Hanura di Hotel Mercure Surabaya 19.00 Manaqib Qubro di Ponpes Raudlatul Ulum Kencong Kediri 22.00 Manaqib Kubro di Masjid Bulurejo Kedungombo Tanjunganom Nganjuk

Pasuruan, Bhirawa Mega proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Desa Umbulan Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang sedianya dibangun oleh Pemprov Jatim bakal terganjal.

Itu lantaran Pemkot Pasuruan, selaku pemangku sumber air terbesar di Jatim belum menyetujui sepenuhnya rencana mega proyek tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan Bahrul Ulum menyampaikan pihaknya menginginkan pembicaraan dahulu sebelum Pemprov Jatim merealisasikannya.

Terlebih, Kota Pasuruan selaku pengelola sumber Umbulan tak sepenuhnya sepakat dengan rencana Pemprov Jatim .

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Pemprov Tunjuk Amin Widodo Jadi Ketua Tim Kajian Pengeboran Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim menunjuk Dr Amin Widodo dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS menjadi Ketua Tim Kajian Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi Kegiatan Pengeboran PT Lapindo Brantas. Amin sendiri selama ini dikenal sangat menentang pengeboran kembali Lapindo di sumur eksplorasi migas di wilayah Tanggulangin Sidoarjo.

“Beberapa waktu lalu kita melakukan rapat dan sepakat untuk membuat kajian tentang aspek teknis, sosial dan ekonomi kegiatan pengeboran PT Lapindo. Tim yang ditunjuk dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS yang diketuai Dr Amin Widodo. Untuk anggarannya diambilkan dari pemprov,” kata Kepala Dinas ESDM, Dewi J Putriatni, Selasa (19/1).

Kajian dilakukan untuk mengetahui secara pasti kondisi bawah permukaan setelah terjadinya semburan lumpur di wilayah sekitar lokasi pusat

 ke halaman 11

Kucuran anggaran untuk pembangunan JLS sangat minim, yakni hanya Rp 190 miliar dari APBN 2016.

DPRD Jatim pesimistis jalur yang menghubungkan Pacitan ke Banyuwangi itu bisa selesai pada 2019.

Pemerintah Beri Harapan Palsu, Dewan Pesimistis JLS Selesai 2019 DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur nampaknya harus dipertanyakan. Buktinya alokasi anggaran yang diplot untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) sangat minim yakni Rp 190 miliar pada APBN 2016.

“Dua minggu yang lalu Komisi D ke Bappenas (Badan Pembangunan Nasional) untuk minta tambahan alokasi dana untuk JLS . Dalam pertemuan itu hanya disetujui naik menjadi Rp 190 miliar,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto, Selasa (19/1).

 ke halaman 11 hilmi husain

Tampak anak-anak dari Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan saat bermain di sekitaran sumber mata air Umbulan, Selasa (19/1).

Golkar Lebih Pilih Posisi Wagub, Gerindra Simpan Ide Brilian DPRD Jatim, Bhirawa PKB dan PDIP memberi sinyal tak akan mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Pilgub Jatim 2018, PKB memilih mengusung kader sendiri yakni Abdul Halim Iskandar untuk maju dalam hajatan politik itu. Bagaimana dengan parpol lain? Partai Golkar yang memiliki 11 kursi di DPRD Jatim, juga siap mengusung kader sendiri.

“Golkar kan partai kader. Tapi jumlah kursi tak mencukupi untuk mengusung calon sendiri, jadi kami siap koalisi. Minimal kami mengincar posisi Wakil Gubernur Jatim,” kata Wakil

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Fredy Poernomo saat dihubungi, Selasa (19/1).

Tapi untuk saat ini, lanjut Fredy, partai Beringin masih konsentrasi di internal partai,

yakni persiapan Rapimnas di Jogjakarta, 23-15 Januari serta Musda yang digelar di Surabaya.

“Jadi belum teridentifikasi kalau soal nama,” katanya.

Politikus yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim itu menambahkan, pihaknya juga masih mengkaji terkait anggaran Pilgub yang diperkirakan mencapai Rp 6,1 triliun. “Kami terus mengkaji bersama jajaran KPU, Pemda serta aparat terkait, berapa sebenarnya perkiraan riil

 ke halaman 11

TPP Guru Agama Rp 16 Miliar Macet

 ke halaman 11

Rangkul Bomber Grafiti TIDAK selalu hasil karya seni corat-coret tembok dan ruang terbuka

(grafiti) dapat diterima setiap orang. Soal penentuan lokasi, tema, hingga pewarnaan harus ditentukan secara cermat agar kreativitas mereka tetap terwadahi, namun tetap mengedepankan ketertiban umum.

“Ada yang temanya berbau SARA atau digambar di tempat fasilitas umum, grafiti terpaksa kita bersih-

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Guru agama yang belum menerima tunjangan profesi pendidik mengadukan nasibnya ke DPRD Nganjuk, Selasa (19/1).

 90% Pembiayaan Leasing Ada Peran Perbankan  Dan sama-sama mencekik bunganya  Kejaksaan Musnahkan Barang Bukti Narkotika  Semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal

Surabaya, Bhirawa Ketentuan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) belum menunjukkan titik terang. Khususnya terkait kuota bagi sekolah yang status akreditasinya telah mati. Pihak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengakui ketidakpastian dalam aturan tersebut.

Seperti diungkapkan Humas SNMPTN dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Ismaini Zain. Pihaknya mengaku, pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) diwajibkan memasukkan nilai akreditasi sekolah secara kuantitatif.

Selain itu, surat akreditasi yang asli juga dilampirkan. “Dengan demikian bisa terlihat status akreditasi sekolah itu,” katanya dikonfirmasi, Selasa (19/1).

 ke halaman 11

Nganjuk, Bhirawa Tunjangan Profesi Pendidik Guru Pendidikan Agama Islam (TPP-GPAI) 2014 sampai sekarang belum cair. Akibatnya, perwakilan guru agama Islam yang tergabung dalam Forum Guru Pendidikan Agama Islam (FGPAIS) mendatangi kantor DPRD Nganjuk dan mengadukan kejelasan nasib mereka, Selasa (19/1).

Ketua FGPAIS Idham Kholid mengatakan TPP selama enam bulan pada 2014 belum cair dan sampai sekarang kepastiannya juga belum jelas. Dengan kondisi yang ada, Idham Kholid menduga ada kesalahan dalam proses administrasi untuk para guru agama

 ke halaman 11

Politisi PDIP Tersangka Penipu CPNS Dibekuk Polisi Pasuruan, Bhirawa Seorang politisi dari PDIP Kota Pasuruan berinisial ZS resmi ditahan pihak kepolisian dari Mapolres Pasuruan Kota, Selasa (19/1) sore.

ZS yang menjabat sebagai salah satu Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Pasuruan diduga melakukan tindak penipuan berkedok penerimaan CPNS di Kota Pasuruan.

“Surat perintah penahanan untuk dia resmi terhitung hari ini (kemarin, red).

Dia kami tetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan,” tandas Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Iwan Hari

 ke halaman 11

Sukses dari Keprihatinan Melihat Lingkungan Kampus Kesadaran untuk menjaga lingkungan agaknya masih menjadi persoalan serius di masyarakat. Itulah mengapa, banyak tempat yang beralih fungsi menjadi pembuangan sampah.

Termasuk sungai yang seharusnya menjadi saluran air paling penting hingga ke muara.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

 Membeludak, Pasien DBD Terpaksa Dirawat di Lorong  Ironi warga miskin saat sakit

Dindik Minta Ada Sinkronisasi Kebijakan

WCR, Pembuang Sampah Otomatis Karya Mahasiswa ITS

Amin Wachid

Sentil..

Ketentuan Jalur Prestasi PTN Masih Bias

Ada keprihatinan mendalam dalam diri tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Industri ITS terkait sampah ini. Mereka adalah Arsyad Bunyanuddin, Diah Kusumastuti dan Rada Febbyandani. Dari keprihatinannya tersebut, mereka pun berinisiatif menciptakan Water Crap Remover (WCR). Sebuah alat yang selanjutnya dapat digunakan untuk membersihkan kolam secara otomatis.

Tidak jauh-jauh, kegelisa-

han melihat kondisi lingkungan itu juga dirasakannya ketika mengetahui danau di ITS yang kurang terawat.

“Danau di ITS kurang sedap dipandang mata. Tentu saja ini karena kesadaran masyarakat kampus yang masih rendah terhadap sampah. Jadi banyak sampah yang menggenang di atasnya,” ungkap Arsyad miris kemarin.

WCR yang dibuatnya pun diharapkan bisa menjadi solusi

soal itu. Arsyad menjelaskan, alat yang dibuatnya mampu mendeteksi sampah yang jatuh ke permukaan kolam dengan menggunakan sensor inframerah. “Sensor infra merah ini selanjutnya dikonversikan menjadi sinyal untuk memberi perintah alat swiper atau penyapu,” jelasnya.

Pada satu WCR, ada tiga swiper yang menempel untuk menyapu setiap sampah di kolam. Swiper utama berada di tengah berfungsi untuk menyapu atau mengarahkan sampah ke swiper lain yang ada di sudut alat. Dua swiper di sudut inilah yang selanjutnya berfungsi mengarahkan sampah menuju swiper pembuang.

“Swiper pembuang ini nantinya yang akan mengangkat

 ke halaman 11

dok humas its

Arsyad Bunyanuddin bersama tim ketika berhasil meraih juara I Industrial Design Exhibition (IDE).

SURABAYA

2

Rabu Wage 20 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Bangunan Penghalang Frontage Road Sisi Barat Berhasil Dieksekusi PN Surabaya, Bhirawa Perlawanan Sahlan (60) dalam mempertahankan rumah sekaligus stand dan tambal ban miliknya di Jl A Yani 72, Surabaya kandaslah sudah. Selasa (19/1) pagi, juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berhasil meratakan bangunan seluas 80 meter persegi yang ditengarai mengganggu jalannya proyek Frontage Road Jl A Yani, Surabaya.

Dengan pengawalan ketat petugas Polisi dilengkapi Satuan Raimas dan Unit Satwa (K9), Satpol PP, TNI AD dan Pom AL, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Bangunan yang ditempati Sahlan sekitar 40 tahun itu, berhasil dirobohkan dengan menggunakan Eskavator. Nantinya, lahan bekas bangunan tempat tinggal sekaligus tempat usaha ini bakal dibangun jalan Frontage Road sisi barat Jl A Yani, Surabaya.

Juru Sita PN Surabaya Joko Subagyo dalam putusan eksekusi mengatakan, pelaksanaan eksekusi sesuai dengan prosedur.

Dalam hal ini eksekusi diajukan oleh pemohon yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya, Ir Erna Purnawati.

Sesuai ketentuan, lanjut Joko, eksekusi berdasarkan surat keputusan Pengadilan Surabaya tertanggal 19 Januari 2015.

“Putusan PN Surabaya melaksanakan eksekusi terhadap bangunan di Jl Ahmad Yani Surabaya nomer 72,” tegas Juru Sita PN Surabaya Joko Subagyo dakam putusan eksekusi, Selasa (19/1).

Dijelaskan Joko, bangunan yang ditempati Sahlan dianggap menghalangi pembangunan Frontage Road sisi Barat Jl Ahmad Yani. Sebab, bangunan itu dianggap salah karena menempati jalan yang bukan peruntukannya.

Eskavator PN Surabaya berhasil merobohkan lahan bangunan milik Sahlan di area Frontage Road Jl Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (19/1).

Serta bangunan yang ditempati ngurusi sengketa tanah. Tapi, mengaku membeli tanah dari Sahlan berdiri diatas lahan milik Komnas HAM meminta agar Supinah. “Saya punya bukti PBB Pusvetma Jatim.

Pemkor Surabaya mengedepan- dan pernah dituduh mencaplok “Tidak diperbolehkan men- kan pendekatan persuasif dan tanah Upesma,” pungkasnya. dirikan bangunan diatas lahan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sementara Kepala Dinas Peitu. Meskipun alasan sudah Selain itu, Komnas HAM juga kerjaan Umum dan Bina Marga sekian puluh tahun, bukan berati meminta Pemkot Surabaya tak Pematusan (PU BMP) Kota Subangunan atau lahan itu bisa hanya memberikan ganti rugi rabaya, Erna Purnawati mengaditempati,” ungkap pria ber- bangunan saja, melainkan harus takan, proses eksekusi itu sudah badan tegap ini. memberikan fasilitas tempat melalui putusan pengadilan.

Usai diratakan dengan Eska- tinggal yang layak, mengingat Sebelumnya, Pemkot sudah mevator, petugas dari PU Bina lahan tersebut digunakan se- nempuh jalan panjang. Erna Marga dan Pematusan menge- bagai mata pencaharian bagi menyebut dari Polres sudah luarkan barang-baranh milik termohon (Sahlan). difasilitasi empat kali. NegosiSahlan. Sementara itu, pemilik “Ganti ruginya Rp 58 juta, dan sasi dari Polsek, Polres, dari PN bangunan yakni Sahlan mengaku, dititipkan di Pengadilan Negeri juga sudah berkali-kali. dirinya telah mengadukan per- Surabaya. Tapi saya belum mau “Kami sudah melakukan negokara ini keKomnas HAM. Sa- menerimanya,” ungkap Sahlan. nego tetapi pak Sahlan nya tidak yangnya, rekom Komnas HAM Diakui Sahlan, lahan dan ba- mau. Jadi ini jalan terakhir yang menyatakan bahwa tidak me- ngunan tersebut sudah dihuninya kami lakukan. Karena ini untuk miliki kewenangab untuk me- sekitar puluhan tahun lalu. Ia kepentingan umum,” ujar Erna.

trie diana/bhirawa

Dijelaskan Erna, untuk tanah yang berada di bawah bangunan yang dihuni Sahlan, hanya terkena bangunannya saja. Ini karena sertifikat nya bukan atas nama Sahlan. Tanahnya masuk sertifikat atas nama Pusvetma dalam hal ini Kementrian Pertanian. Dan oleh Kementrian Pertanian, tanah tersebut sudah dihibahkan ke Pemkot. Karenanya, Pemkot hanya mengganti nilai bangunan yang sesuai hitungan appraisal.

“Jadi kita tidak bisa mengganti tanah yang diakui pak Sahlan.

Kami sudah ganti rugi untuk bangunan. Nilai hasil bangunan itu bukan kita yang menentukan, ada appraisal khusus. Bangunan kita ganti rugi sesuai appraisal

senilai 58 juta. Tapi beliaunya tidak menerima ganti rugi yang kami berikan. Kami titipkan ke pengadilan,” ujar Erna.

Bahkan, sambung Erna, pihaknya telah menawarkan kepada Sahlan untuk tinggal di Ruman Susun Sewa (Rusunawa).

Namun, kata Erna, Sahlan tidak mau karena keberatan bila harus membayar sewa Rusun.

“Saya yang antar sendiri ke Rusunawa. Tapi beliau nya tidak mau. Padahal Rusun nya Pemkot sangat murah, masih di bawah 100 ribu. Itu memang wajib bayar, karena untuk operasional. Jadi nggak bisa kalau nggak bayar,” jelas Erna.

Selesai pengosongan dan pembongkaran bangunan tersebut, Pemkot kini bisa fokus untuk menyelesaikan FR sisi Barat.

Menurut Erna, untuk FR, selama ini hanya ada satu persil perseorangan yakni yang ditempati Sahlan. Kini, persil perseorangan itu sudah bisa diselesaikan.

“Harus segera nyambung. Setelah ini kita adakan pengadaan urukan terus kita aspal sendiri.

Untuk yang di depan Polda, tahap proses,” sambung Erna.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Pemkot dan personel gabungan tersebut bukan penggusuran, melainkan pengosongan lahan. Irvan menyebut, Sahlan tidak memiliki alas hak karena tidak punya petok D juga sertifikat tanah.

“Sehingga nilai ganti rugi appraisal bangunan, tidak menyangkut hak tanah,” ujarnya.

Menurut Irvan, proses negosiasi yang dilakukan sebelum melakukan pengosogan lahan tersebut cukup panjang. Sekitar enam bulan. “Intinya kami sudah melakukan pendekatan persuasif, memberikan pengertian.

Jadi ini upaya terakhir,” ujarQ bed.geh nya.Q

Tak Mungkin, Keringanan Harga Penggantian Lahan Surat Ijo DPRD Surabaya, Bhirawa Keinginan masyarakat pemegang Surat Ijo untuk mendapat keringanan penggantian lahan pada Pemkot agaknya bakal menjadi keinginan semata. Berdasarkan aturan, semua penggantian lahan milik Pemkot harus sesuai Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP).

Masalah harga ganti lahan asset Pemkot ini ditegaskan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia Ekawati Rahayu saat pembahasan Raperda Izin Pemakaian Tanah Aset Pemkot , Selasa(19/1) di Komisi A. Menurut pejabat yang akrab disapa Yayuk ini , berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 17 penjualan aset pemerintah minimal sesuai dengan NJOP. Sehingga, pelepasan di bawah NJOP melanggar aturan.

“Tidak bisa di bawah NJOP, sampai sekarang belum ada regulasi yang memperbolehkan melepas aset tanpa mengganti (membeli) 100 persen sesuai NJOP, namun perihal usulan bahwa durasi pelunasan yang mungkin bisa lebih dari 3 tahun, bisa kita bicarakan kembali” ujarnya saat hearing kemarin.

Memang dalam kesempatan pembahasan Raperda Izin Pemakaian Tanah,kemarin salah satu warga Kalidami yang bernama Subakri mengeluhkan terkait rencana pelepasan tanah

PANGGUNG BIROKRASI

Wagub Ajak Umat Tingkatkan Amal Spiritiual dan Sosial Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Drs H Saifullah Yusuf mengajak seluruh umat muslim untuk beramal saleh secara spiritual dan sosial. Yakni dengan senantiasa beribadah kepada Allah SWT serta berbuat baik kepada sesama manusia, dan mencari nafkah dengan cara yang halal.

“Kita harus meneladani Rasulullah, yang salah satunya adalah mampu menyeimbangkan kehidupan spiritual dan sosialnya, meskipun beliau terjamin dan dijamin Allah SWT akan masuk surga, tetapi beliau tetap rajin ibadahnya, tetapi disisi lain, beliau juga bekerja keras mencari nafkah, mulai menggembala kambing, sampai menjadi pedagang sukses, bahkan beliau bisa menjadi panglima perang,” Wagub Saifullah Yusuf, saat Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1437 H, di Gedung Islamic Centre Q iib Surabaya, Senin (18/1) malam.Q

surat ijo yang dikonversikan dengan nilai NJOP dan hanya diberi waktu 3 tahun.

“Kalau untuk menjadi sertifikat kemudian harus nyicil 8 jutaan..berat bagi kami..pegang uang segitu aja ndak pernah…warga kami di Kalidami rata-rata adalah menengah kebawah, mohon kalau nilai pelepasan tidak bisa diturunkan, paling tidak jangka pelunasannya bisa diperpanjang, tidak 3 tahun”, papar Subakri, Ketua RT 05, RW 09, Keluarahan Mojo, Kecamatan Gubeng.

Sementara Fatkur Rohman, anggota Komisi A, menambahkan bahwa memang menyikapi pelepasan aset ini pemerintah tetap harus berhati-hati dan memperhatikan peraturan yang ada namun juga tidak boleh kemudian memberatkan warga kota Surabaya.

“Saya mendorong kepada komisi A untuk mengagendakan kembali rapat pembahasan pelepasan tanah surat ijo ini, coba kita cari skema terbaik, pemerintah tidak salah secara aturan dan warga kota Surabaya juga tidak berat dalam hal cicilannya”, pungkas Fatkur.

Berdasar data Pemkot Surabaya hingga sekarang ini pemegang surat ijo mencapai 46.611 orang. Dimana luasan tanah aset Pemkot yang diterbitkan surat ijo mencapai 8.319.081,62 meter persegi.

Sebagian besar asset ini berada di Gubeng sebanyak 9.212 persil dan Wonokromo 7.073 persil.

Bahkan hampir semua kecamatan di Surabaya memiliki surat ijo.

Dari jumlah yang ada, setidaknya ada 36 ribu persil warga yang Q gat memenuhi syarat.Q

Pemkot Kesulitan Deteksi 400.000 Orang Belum Rekam e-KTP Surabaya, Bhirawa Meski ancaman denda administratiff sudah disiapkan bagi warga yang belum memiliki e-KTP, ternyata jumlah penduduk yang belum terekan e-KTP masih besar.

Status domisili terakhir warga belum ber e-KTP menjadi halangan sosialisasi yang dilakukan Dispendukcapil .

Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya warga yang belum terekam eKTP mencapai 400.000 orang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo bahkan mencatat setiap Kelurahan ada tiga ribu penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. “Masing-masing kelurahan itu rata-rata ada sekitar tiga ribu penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (19/1) kemarin.

Ia memprediksi karena banyaknya warga kota Surabaya yang berada di luar kota . “Kami belum bisa menuntaskan seluruh warga kota Surabaya untuk program e-KTP ini. Karena kami mengalami kesulitan untuk mengetahui posisi sekitar 400.000 warga yang belum e-KTP ini,” terangnya.

Padahal, Suharto juga menjelaskan bahwa petugas perekaman e-KTP sudah menjemput bola di Kantor Kelurahan.

Dirinya juga mendatangi setiap rumah yang sudah terdata belum melakukan perekaman e-KTP. “Ketika kami datangi rumahnya ternyata sudah pindah, dan rumah tersebut sudah ditempati orang lain. Meski alamat ada, tapi warga tersebut tidak ada di rumahnya. Jadi, intinya mereka sudah berpindah tempat tinggal namun tidak mengurus administrasi kepndudukan,” Q geh jelasnya.Q

Pengubahan Minimarket ke Kafe Melanggar Perda DPRD Surabaya, Bhirawa Munculnya mini market berkonsep kafe dikritisi legislative. Seharusnya pengubahan konsep minimarket ini disertai pengubahan perizinan, sebab telah berbeda kriteria menurut Perda. Demikian pula dengan retribusi juga berbeda antara mini market dengan kafe dan restoran.

Memang saat ini muncul trend baru, usaha minimarket dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi didepan gerai. Bahkan di sejumlah minimarket di bilangan Diponegoro kondisinya sudah mirip dengan sebuah kafe bahkan restaurant. Atas kondisi ini Achmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Surabaya menyebut pengubahan konsep mini market ke arah kafe itu masuk ke pembedaan kategori menurut Perda.

Sebagai contoh, lanjut Zakaria, keberadaan meja kursi di depan hampir di seluruh minimarket yang fungsinya untuk mengkonsumsi barang yang dijual oleh minimarket tersebut sudah mengarah menjadi kafe dan bukan kategori toko.“Apakah meja kursi dan penyajian minuman dan makanan di minimarket dan supermarket yang bisa dikatagorikan usaha restoran, kafe atau pusat penjualan makanan? kalau menurut saya itu sudah mirip dan sesuai perda 23 / 2012 mestinya semua memiliki TDUP,” paparnya. Selasa (19/1) Pertanyaannya, lanjut Zakaria, apakah itu semua sudah memiliki izin TDUP ? kalau belum, menurutnya hal ini bertentangan dengan Perda 23/2012 tentang Pariwisata.“Kalau mereka tidak punya TDUP, ya mestinya ada pengawasan dari Pemkot, karena semua tempat usaha yang menjalankan usaha mirip restoran atau café mestinya tunduk juga pada perda 23 /2012, “ ujarnya ditemui di kantor Dewan kemarin.

Politisi PKS Surabaya yang saat ini menduduki posisi Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Jatim ini memandang bahwa keberadaan minimarket yang telah dilengkapi dengan perangkat meja kursi layaknya kafe dan restaurant ini harusnya sudah bisa dikenakan pajak tambahan.

“Selain harus punya TDUP, jika Pemkot jeli, pengubahan konsep itu bisa menimbulkan potensi PAD baru yakni pajak restoran. Karena di Perda 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 10 ayat 3 disebutkan, semua jenis usaha pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli dan dikonsumsi di tempat, masuk sebagai objek pajak restoran.

“Sebetulnya keberadaan mereka dengan menyediakan foodcort atau makan ditempat baik didalam maupun diluar swalayan sangat menganggu usaha para anggota kami baik hotel maupun restauran karena izin yang mereka gunakan selama ini hanya dari kementerian perdagangan saja,” ungkap Ketua PHRI Provinsi Jawa Timur, M Soleh saat dikonfirmasi Bhirawa melalui telepon selularnya, Selasa (19/1) kemarin.

Selain itu Soleh juga mempertegas kepada Pemerintah Kota maupun Satpol PP supaya segera bertindak sesuai dengan ketentuan supaya tidak berlarut-larut. “Siapapun boleh melakukan usaha, kami persilahkan tapi harus taat hukum dan ketentuan yang ditetapkan, kalau tidak seharusnya Pemkot dan Satpol PP menertibkan selama mereka tidak Q gat.riq sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Soleh.Q

Teliti Anggaran Kegiatan Sekolah, Dindik Interogasi Sekolah Para kepala sekolah di Surabaya harus benar-benar mampu menjelaskan alasan dari setiap rupiah yang akan dibelanjakan selama setahun ini. Jika tidak, anggaran yang sudah direncanakan bisa jadi malah tidak boleh digunakan.

Hal itu terlihat saat verifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2016, Selasa (19/1) kemarin di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Satu per satu sekolah wajib menghadapi penyelia yang akan mempelototi setiap item dari anggaran. Mulai dari belanja yang nilainya ribuan hingga jutaan rupiah.

Salah seorang petugas tata usaha di SDN IV Dukuh Kupang Surabaya Heru Isnianto mengakui ketatnya verifikasi yang dilakukan oleh dinas. Bahkan soal nasi kotak yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan sekolah pun ditanyakan.

“Jumlahnya cuma 30 nasi kotak. Tapi ternyata harus dikoreksi karena akan diberikan untuk siswa dan guru,” tutur dia ditemui usai verifikasi anggaran.

Heru mengatakan, guru tidak boleh menerima nasi kotak dari anggaran sekolah.

Sebab, PNS sudah dapat mamin (Makan-minum) setiap bulannya. “Verifikasinya sampai setengah jam. Tapi itu sudah cepat. Ada yang lebih lama kalau masalahnya lebih banyak,” tutur dia.

Ketatnya verifikasi ini diakui Kepala Dindik Surabaya Ikhsan agar sekolah lebih mudah menggunakan anggaran di kemudian hari.

Sebab, yang termasuk dalam verifikasi selain melihat kesesuaian anggaran, juga kewajaran anggaran. Di samping itu, kepala sekolah merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab atas pemakaian anggaran.

“Kalau tidak sesuai kode rekeningnya, percuma. Sekolah malah tidak bisa menggunakan anggaran tersebut,” tutur dia. Kalau penggunaan anggaran berlebihan, kata Ikhsan, itu termasuk pemborosan atau masuk kategori tidak wajar. Karena itu, satuper satu item dalam penyusunan anggaran itu harus diteliti. “Tak terkecuali nasi kotak, ATK (Alat Tulis Kantor) atau belanja yang dianggap kecil lainnya,” tutur mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini.

Dalam penyusunan ang-

Pertimbangan lain, lanjut Ikhsan, kesesuaian penyusunan anggaran juga mengacu pada Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dari evaluasi tersebut, akan terlihat standar apa yang kurang dalam sekolah. “Penyelia yang kita tugaskan sudah terlatih.

Mereka tahu mana yang sesuai dan wajar,” tutur dia.

Kabid Pendidikan Dasar Eko Prasetyoningsih menuturkan, verifikasi anggaran sekolah akan berlangsung hingga 22 Januari mendatang. jika terdapat sisa dalam penganggaran kebutuhan sekolah dapat dialokasikan untuk penambahan guru kontrak baru dengan mengatam/bhirawa jukan usulan ke Dindik SuTim penyelia Dindik Surabaya saat melakukan verifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). rabaya. Selanjutnya, dindik garan, sekolah telah disi- tem itu, Ikhsan mengaku pada dulu sebelum ada yang akan melakukan pereapkan Sistem Informasi sekolah akan lebih mudah. SIPKS. Proses penyusunan krutan. “Jadi bukan dari sePengelolaan Keuangan Se- “Memang verifikasi itu la- saja bisa sampai berbulan- kolah yang merekrutnya,” Q tam kolah (SIPKS). Dengan sis- ma. Tapi ini lebih baik dari bulan,” tambahnya. pungkas dia.Q

SURABAYA

Rabu Wage 20 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pasung Masih Jadi PR Dinkes Jatim Pemprov, Bhirawa Belum terbebasnya Jatim dari kasus pemasungan membuat Pemprov mengambil sikap. Melalui Dinkes Jatim, Pemprov Jatim meminta kepada bupati/walikota agar melaksanakan gerakan bebas pasung. ‘’Gubernur sudah membuat program Jatim bebas pasung, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat bersama-sama mendukung Jatim bebas pasung,’’ uangkap Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengaku, sampai saat ini (tahun 2015, red) masih ada 602 orang yang dipasung. Menurutnya, jumlahnya ini sudah berkurang jika dibandngkan jumlah pasung tahun 2014. Tahun 2014 jumlah kasus pasung sebesar 1033 kasus dan yang sudah dibebaskan mencapai 608 orang. Sedangkan jumlah kasus pasung tahun 2015 mencapai 2.011 kasus dan yang belum dibebaskan mencapai 602 kasus. ‘’ Jadi kita masih punya pekerjaan rumah (PR) dalam membebaskan 602 orang,’’ tegasnya.

Harsono mengungkapkan, untuk membebaskan kasus pasung bukan pekerjaan yang mudah

diperlukan beberapa program dalam menanganinya seperti kerjasama lintas sektor, promosi kesehatan jiwa, deteksi dini gangguan jiwa, pengobatan pasien gangguan jiwa dan rahabilitasi kepada pasien gila. Selain itu yang terpeting adalah harus ada tindakan preventif yang dilakukan masyarakat. ‘’Jika masyarakat sudah melakukan tindakan preventif dapat dipastikan pasien baru gangguan jiwa dapat berkurang,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesda tahun 2013) prevelensi nasional masalah kesehatan jiwa di Jatim dalam kategori cukup besar. Data Riskesda menyebutkan 6 persen atau 2.283.177 populasi penduduk Jatim mengalami gangguan jiwa, sedangkan untuk gangguan jiwa

Penderita Gangguan Jiwa di Jatim Gangguan jiwa: 6 persen penduduk atau 2.283.177 orang Gangguan jiwa berat (psikotik) mencapai 0,22 persen penduduk atau 83.716 orang Gangguan jiwa berat (ODGJ) yang dipasung 14,3 persen penduduk atau 11.971 orang

dna/bhirawa

Kurangnya pengetahuan menjadikan kasus pasung marak di masyarakat. berat (psikotik) mencapai 0,22 diharapkan Jatim sudah mampu persen atau 83.716 orang. Se- membebaskan pasung. Sejak mentara itu untuk orang dengan dicanangkannya program bebas gangguan jiwa berat (ODGJ) yang Jatim bebas pasung 2013 hingga dipasung mencapai 14,3 persen sekarang masih belum tercapai. atau 11.971 orang.

Menurutnya, perlu kerjasama dan ‘’Jika dijumlah kasus gangguan kemauan keras dalam mensukmetal emosional dan gangguan jiwa seskan program Jatim bebas berat dan pemasungan masih pasung 2016. banyak, sehingga perlu menjadi ‘’Saya yakin jika kita kerjasama perhatian banyak pihak,’’ tuturnya. maka Jatim bebas pasung akan Orang nomer wahid di Dinkes segera terwujud,’’ yakinnya deJatim ini meminta tahun 2016 ngan nada mantap ini.

Sementatra itu Direktur RSJ Menur Surabaya Adi Wirachjanto mengatakan, untuk mensuksskan Jatim bebas pasung RSJ Menur telah mentargetkan 100 pasien jiwa bebas dari pasung. Menurutnya, tahapan pembebasan pasien jiwa yang dipasung akan dimulai dari injeksi obat di tempat masing-masing.

Injeksi obat itu akan dilakukan selama kurun waktu seminggu berturut-turut. Setelah itu, barulah pasien dibawa ke rumah sakit jiwa dan menjalani perawatan intensif selama seminggu.

Menginjak minggu kedua di rumah sakit, pasien akan menjalani rehabilitasi selama dua minggu. “Minggu keempat, mereka akan menjalani stabilisasi.

Setelah itu baru boleh pulang,” terangnya.

Setelah pulang, Adi menya-

takan pasien jiwa tetap akan dipantau oleh kader kesehatan.

Mereka akan diawasi penanganannya oleh keluarga sampai kedisplinan minum obat. “Jadi program bebas pasung ini ada tiga poin. Yakni memebaskan dari pemasungan, mencegah pemasungan, dan terakhir mencegah yang sudah dibebaskan dipasung kembali,” ujarnya.

Adi mengakui realisasi program ini tidaklah mudah. Apalagi, keluarga pasien biasanya khawatir pasien membahayakan lingkungan, keluarga, dan diri sendiri. Selain itu, keluarga juga terkadang kasihan melihat pasien jiwa yang keluyuran keluar.

“Karena itu perlu pendekatan kepada keluarga. Kadang ada keluarga tidak mau melepas pasung, kita beri pengertian,” kata Q dna Adi.Q

RAGAM INFO

TB Paru BTA Positif Harus Diwaspadai Surabaya, Bhirawa Banyaknya kasus Tuberkulosis (TB) atau TB paru BTA (Basil Tahan Asam) positif menjadikan masyarakat harus berhati-hati. TB paru BTA positif akan cepat menular kepada orang lain. Data Dinkes Kesehatan Jatim menyebutkan kasus TB paru BTA positif mencapai 15.371 kasus.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, banyaknya kasus TB paru BTA positif dapat mempercepat penambahan kasus baru TB di Jatim. Menurutnya, dengan penanganan dan pencegahan yang benar diharapkan kasus TB di Jatim berkurang.

Sampai saat ini kasus TB di Jatim mencapai 40 ribu orang sedangkan pasien yang berhasil diobati mencapai 28 ribu.

Untuk daerah penyumbang TB terbanyak diduduki oleh Surabaya dengan 3.569 kasus, kemudian disusul Jember 2.325 kasus, Sidoarjo 1.638 kasus, Malang 1.385 kasus dan Gresik 1.294 kasus. ‘’Surabaya masih menduduki peringkat pertama hal ini harus menjadi perhatian banyak orang, khususnya warga Surabaya,’’ tegasnya.

Tingginya kasus TB kata Harsono, disebabkan rendahnya tindakan pencegahan warga. Masyarakat, lanjutnya sering berobat pada saat sakit, dan tidak mengeQ dna depankan pencegahan sejak dini.Q

Untuk Kali ke Tujuh, Kejati Terima Berkas Bambang DH Kejati Jatim, Bhirawa Untuk ketujuh kalinya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menerima berkas kasus dugaan korupsi dana jasa pungut dengan tersangka mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH, dari penyidik Polda Jatim. Selanjutnya berkas akan diteliti Jaksa selama 14 hari ke depan.

Berkas Bambang DH dikirim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim ke Penuntutan Kejati Jatim pada Senin (18/1) lalu. Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto yang mengatakan bahwa berkas sudah diterima Kejaksaan.

Nantinya, oleh Jaksa Peneliti berkas tersebut akan diteliti perihal kelengkapan pemenuhan petunjuk Jaksa.

“Iya, berkas atas nama Bambang DH sudah diterima Sekretariat Kejati pada Senin (18/1) sore kemarin,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (19/1).

Kepada Bhirawa Romy menjelaskan, berkas akan diteliti oleh Jaksa yang ditunjuk Kejaksaan. Jaksa memiliki waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas tersebut bisa dinyatakan lengkap (P21) atau tidak (P19). “Soal isi berkasnya seperti apa, saya belum menerima Q bed laporan rinci,” ujar Romy.Q

Para personel dari Polri saat dites urine secara mendadak sebelum ditugaskan ke BNNK di lingkungan BNNP Jatim, Selasa (19/1) kemarin.

why/bhirawa

BNNP Jatim Tes Urine Personel Baru BNNP Jatim, Bhirawa Kesungguhan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dalam memberantas narkoba di Jatim tidak perlu diragukan lagi.

Untuk membangun kepercayaan publik terhadap BNNP Jatim, secara mendadak BNNP Jatim melakukan tes urine kepada personel Polri yang baru ditugaskan ke BNN Kabupaten/ Kota Jatim.

Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen (Pol) Drs Sukirman saat ditemui Bhirawa seusai melakukan tes urine mengatakan semua pimpinan dan personel di lungkungan BNNP dan BNNK harus bebas narkoba. Hal itu dilakukan untuk menjawab keraguan masyarakat tentang masih sering

adanya aparat hukum yang mempergunakan narkoba.

“Bersihkan diri sendiri dari penyalahgunan dan jaringan narkoba sebelum membersihkan diri orang lain dari penyalahgunaan dan jaringan narkoba,” kata Sukirman.

Pesan tersebut jelas Sukirman juga sudah sering disampaikan saat apel pagi.

“Saya tidak ingin anak buah saya main-main dengan narkoba. Lebih baik mundur daripada malah membebani lembaga ini,” tegas Sukirman.

Menurut Sukirman, pihaknya tidak hanya akan memantau stafnya di BNNP Jatim, tetapi juga akan secara berkala melakukan sidak dan tes urine bagi jajarannya di BNN

Kabupaten/kota.

“Tentu tes urine bagi aparat BNNK tidak ada pemberitahuan,” jelasnya.

Melalui Bhirawa, Kepala BNNP Jawa Timur juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jatim Dr Soekarwo yang telah mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberantasan Penggunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN di Jawa Timur.

“Kami mengharapkan program P4GN bisa terlaksana dengan baik pada tahun 2016,” jelas Sukirman.

Beberapa program P4GN yang akan dilaksanakan di antaranya adalah program sekolah bersih narkoba, program kurikulum terintegrasi, dan program tes urine secara kualitas dan

bukan sekadar kwantitas.

Sementara itu, salah seorang personel baru yang akan ditugaskan ke BNNK Aiptu Suhari, SH mengaku terkejut dengan tes yang dilakukan pimpinannya tersebut.

“Saya tidak menyangka disuruh tes urine sebelum melaksanakan tugas di BNNK. Selaku bawahan Saya sangat mendukung kebijakan Jenderal,” katanya. Menurut Suhari, dengan langkah tegas yang dilakukan pimpinannya tersebut, diharapkan akan menjadi warning bagi dirinya dan aparat di BNNP serta BNNK untuk tidak main-main dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba di Jawa Q why Timur.Q

Dinsos Jatim Godok Konsep Jatim Zero Pengemis Pemprov, Bhirawa Untuk mempercepat penyusutan pengemis di Jatim, Dinsos Jatim tengah menggodok konsep agar Jatim zero pengemis.

Dua daerah yang rencananya akan menjadi pilot project, yakni di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Kediri.

Konsep Jatim zero pengemis ini sudah telah terus dimatangkan Dinsos,bahkan mereka juga tak sungkan untuk belajar ke Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan program zero pengemis. Di Kabupaten yang dikomandani

Azwar Anas itu, tak satupun ada pengemis di jalanan.

Salah satu langkahnya Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian untuk menangkap anak-anak ataupun pengemis yang ada di jalanan. Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke tempat rehabilitasi.

Selanjutnya bagi anak yang masih sekolah akan dibina dan disekolahkan. Mereka akan diikutkan kejar paket hingga lulus. “Prinsipnya anak-anak tidak boleh dija-

lanan harus sekolah,” kata Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi, Selasa (19/1).

Salah satu cara itu yang akan digunakan oleh Dinas Sosial dalam menghapus pengemis dan kampong pengemis di Jatim, “Kita ubah branding desanya dulu, kemudian penduduknya kita latih program padat karya, kalau di Sumnep itu potensi alamnya sih tanaman singkong mungkin nanti salah satunya bisa buat keripik singkong,” katanya.

Saat ini, Jatim masih terbebani keberadaan Kampung

Pengemis. Jumlahnya juga tidak sedikit di Kabupaten Sumenep saja, dalam satu Kecamatan saja ada 3500 warga yang berprofesi sebagai pengemis.

Salah satunya di Dusun Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Sukesi didampingi Kabid Rehsos Indera Istianto mengatakan, jumlah 3500 warga yang mengemis itu sudah turun dari sebelumnya 7000 orang.

Pekerjaan mengemis bagi mereka sudah dilakukan se-

cara turun temurun. Berbagai alasan mereka utarakan untuk melandasi kebenaran pekerjaan yang diluar kebiasaan itu, salah satunya adalah mencari berkah, hingga menjadi kearifan lokal yang turun temurun.

Bahkan kearifan lokal yang mereka tanamkan secara turun menurun itu juga berlaku bagi orang luar yang memasuki kehidupan mereka lewat jalan menikah. Bagi mereka yang ingin menikahi anaknya, maka terlebih dahulu diwajibkan ‘mengemis’ hingga jangka Q rac waktu tertentu.Q

Satreskoba Polrestabes Surabaya Amankan 348,37 Gram Sabu

Januar Edarkan Narkoba Atas Perintah Orangtua Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Namun, apa jadinya kalau berbakti dalam hal ini digunakan untuk bisnis narkoba. Inilah yang terjadi kepada Januar (23) warga Jl Pesapen Surabaya, karena berbakti terhadap orang tua, mengharuskan dirinya menjalani masa mudanya dibalik jeruji penjara.

Januar berhasil ditangkap Timsus Satreskoba Polrestabes Surabaya atas perkara pengedaran narkoba jenis sabu. Bahkan, dari hasil penggeledahan di rumahnya, petugas berhasil mendapati tas berisi sabu seberat 348,37 gram. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan satu unit timbangan elektrik dan ratusan plastik klip pembungkus sabu.

Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Donny

Adityawarman mengatakan, berdasarkan informasi msyarakat, pihaknya berhasil mengamankan tersangka di kediamannya.

Namun, saat dilakukam penangkapan dan penggeledahan, upaya ini sempat dihalangi oleh keluarga dan warga setempat. Hingga akhirnya petugas berhasil mengamankan tersangka beserta barang buktinya.

Lanjut Donny, dari pengakuannya, Januar mengaku pengedaran narkoba

itu dikendalikan oleh orang tuanya. Dalam kasus ini, orang tua Januar yang bernama Syamsul merupakan narapidana kasus narkoba di Lapas Salemba Jakarta Pusat.

“Tersangka ini dikendalikan oleh Syamsul (orang tua tersangka), narapidana kasus narkoba yang divonis seumur hidup,” terang Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Donny Adityawarman, Selasa (19/1).

Disinggung terkait Syamsul, alumni Akpol1997 ini mengaku telah mengirimkan surat koordonasi kepada Kemenkumham Pusat. Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Syamsul.

“Kami sudah bersurat ke Kemenkumham Pusat. Ting-

bed/bhirawa

Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Donnu Adityawarman saat menunjukkan tersangka beserta barang bukti narkoba jenis sabu, Selasa (19/1). gal tunggu surat jawaban ungkapnya. pan petugas Januar medari yang bersangkutan,” Sementara itu, dihada- ngaku, dirinya sudah em-

pat kali mendapat kiriman barang dari Rawamangun, Jakarta Timur. Lanjut Januar, pengirim barang itu adalah Mansyur.

“Barang dikirim Mansyur lewat kereta api. Dia juga yang mengatur semua yang berkaitan dengan barang. Dalam satu kali pengiriman barang, saya mendapat fee Rp 2 juta,” ungkap Januar.

Ditanya perihal pencarian Mansyur, Donny menambahkan, pihaknya sudah menetapkan status DPO terhadap Mansyur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Januar dijerat dengan Pasal 114 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman Q bed mati.Q

4

OPINI

Kita Tidak Takut

Tajuk

Tata Sejahtera Petani Tebu PANEN tebu (tahun 2015) tidak meledak. Proses giling di PG (Pabrik Gula) juga dilakukan bagai sekedar “pemanasan” mesin. Kelesuan produksi gula ini demi mempertahankan stok ideal, agar masyarakat memperoleh harga wajar. Dan petani masih memperoleh penerimaan yang adil. Maka diharapkan pemerintah tidak impor gula, khususnya gula kristal putih. Karena stok gula masih sebanyak 1 juta ton, persediaan yang cukup sampai musim giling tahun ini.

Sebenarnya, kapasitas produksi PG sebanyak 2,3 juta ton per-tahun. Tetapi stok di gudang hasil musim giling tahun 2015 masih melimpah (1,6 juta ton). Persediaan ini cukup sampai musim giling 2016. Stok melimpah di gudang secara langsung juga menyebabkan mengendurnya kinerja PG. Termasuk mengurangi sewa lahan. Ini bagai simalakama PG, tetapi menjadi win-win solution. Agar PG tidak semakin terpuruk, dan tidak terbebani utang gula milik petani.

Tahun (2015) lalu PG juga mengurangi sewa lahan petani, dengan alasan yang sama. Areal tanaman dikurangi, niscaya hasil tanam juga berkurang. Banyak sisi positifnya, terutama efisiensi. Pada sisi kepentingan petani, uga bisa dianggap sebagai “jeda tanah” agar tidak jenuh terhadap tanaman tebu. Prinsipnya, stok harus dihabiskan, agar berubah warna, rasa, dan aroma. Serta segera bisa segera membayar gula milik petani.

Kelebihan stok gula nyaris mustahil di-ekspor, karena HPP dalam negeri sangat mahal (di atas Rp 8.000,- perkilogram). Sebagai bandingan, HPP di Thailand cuma Rp 4.500,- per-kilogram. Penyebab utama mahalnya HPP, adalah ongkos sewa lahan. Hal itu disebabkan mayoritas lahan tebu (75%) masih terpusat di pulau Jawa (dengan harga sewa lahan sangat mahal). Padahal rendemen tebu terbaik diperoleh di Lampung.

Problem gula tidak semanis rasanya. Harus bergelut dengan kuota gula rafinasi (untuk industri) yang merembes memasuki pasar. Juga bersaing dengan kuota “bodong.”

Petani menolak kebijakan pemerintah mengimpor gula tahun (2016) ini. Karena itut petani pernah menggugat pemerintah secara hukum, melalui jalur PTUN. Gugatan PTUN dilakukan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan impor.

Berdasarkan peraturan, impor gula hanya dilakukan oleh BUMN per-gula-an. Namun impor gula, ternyata juga dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki “core” bisnis gula. Selama ini kebijakan impor gula belum onegate policy, masih berdasar kenaikan harga. Diperlukan campur tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengawasi kebijakan impor gula. Saat ini kementerian terkait (Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian) telah menyerahkan berbagai peraturan terkait impor gula.

Harga gula dalam negeri, menjadi faktor menggiurkan untuk membuka keran impor. Modusnya, pedagang (besar) gula menimbun, sehingga terjadi seolah-olah suplai tak mencukupi. Padahal berdasar catatan hasil panen tebu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Bahkan stok hasil giling tahun 2013 masih menumpuk di PG (Pabrik Gula). PG tidak berani mengeluarkan gula lokal, karena kalah bersaing dengan gula impor.

Mengapa harga gula dalam negeri tergolong mahal? Tak lain, disebabkan sistem tanam dan kondisi lahan yang tidak sesuai baku mutu. Lahan yang tidak subur diobati dengan penambahan pupuk berlebihan. Menyebabkan kerusakan lahan makin akut. Ujung-ujungnya, rendemen semakin rendah. Rendemen tertinggi dicapai hanya sebesar 8,34 (PG Gunung Madu Plantation, Lampung). Di Jawa, rendemen tertinggi dicapai oleh PG Mojopanggung milik PTPN X (itupun hanya sebesar 8,16).

Sudah saatnya pemerintah meng-kampanyekan pengurangan pupuk untuk lahan tebu. Digantikan dengan penambahan zat adiktif yang mampu mengurai tanah, menambah ke-gembur-an makin dalam. Zat ini suda ditemukan, tetapi masih harus dilindungi dari kartel pupuk yang terlanjur meraksasa. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hukuman Mati Cegah Maraknya Korupsi HUKUMAN mati akan dapat mencegah maraknya kasus korupsi. Pemerintah harus mengamandemen terlebih dahulu Undang-undang korupsi dengan minimal kerugian uang negara di atas Rp1 miliar akan bisa dikenakan hukuman mati.

Penerapan hukuman mati sudah dilaksanakan di negara Tiongkok, sehingga bisa mengeleminasi pelaku korupsi tersebut. Sebaliknya, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif untuk memberantas korupsi. Kami yakin jika pelaku korupsi dihukum mati maka kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi dapat meruntuhkan perekonomian negara sehingga menimbulkan kesengsaraan dan juga penderitaan rakyat. Kita harus melawan korupsi karena korupsi musuh bersama yang harus diberantas hingga akar-akarnya.

Saat ini, pelaku korupsi di Tanah Air sudah cukup memprihatinkan karena status pelakunya memiliki strata pendidikan tinggi dan memiliki jabatan yang terhormat di lingkungan pemerintahan/legislatif.

Para pelaku korupsi sudah menjalani proses hukum di pengadilan, bahkan sebagian lainnya sudah dieksekusi menjalani hukuman terdiri dari berbagai profesi, seperti kepala daerah, menteri, legislatif, politik, Jenderal Kepolisian, penegak hukum, akademisi, perbankan, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan pengusaha swasta. Belum lama ini, kasus korupsi juga terjadi di lingkungan DPRD Banten terkait suap pendirian Bank Banten, lalu KPK juga menetapkan tersangka beberapa anggota DPR RI terlibat penyuapan pembangunan infrastuktur di Indonesia bagian timur.

Saya kira kasus korupsi di Indonesia cukup dahsyat karena bisa menghancurkan ekonomi makro dan juga merugikan keuangan negara sehingga bis menimbulkan kemiskinan.

Oleh karena itu, korupsi pemerintah harus mengamandemen terlebih dahulu Undang-undang korupsi untuk mencegah maraknya kasus korupsi.

Encep Khaerudin Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Wage, 20 JANUARI 2016

penting adalah menyadari segala ketakutan dan kekejian yang terjadi. Karena kita tidak sepakat dengan segala bentuk kejahatan, maka kita tidak perlu takut akan hal itu. Dengan demikian, keberaDalam konteks nian yang ada, lahir itu, tidak jarang dari keberanian, bupenangkapan yang Oleh: kan lahir dari ketadilakukan pasukan Hasnan Bachtiar kutan. anti teror, justru Konsekuensinya, mengabaikan asas pemberantasan teror praduga tak bersalah, harus berlandaskan hak asasi manusia pada asas-asas kemanusiaan, kedan keadilan sosial. Perintah adilan dan hak asasi manusia. Hal tembak di tempat seolah mutlak ini tentu berbeda dengan anti teror adanya, tanpa melihat banyak yang berlandaskan rasa dendam pertimbang an kemanusiaan. semata. Hitam legam kejahatan Anehnya, publik malah mengateror yang begitu gelap, mustahil cungkan jempol atas kekeliruan dilawan dengan kegelapan yang yang dilakukan tersebut. serupa. Karena itu, harus disinari Secara filosofis, inilah yang dengan terangnya keberanian dan dimaksud dengan oto-imunisasi. kebajikan.

Dengan itu semua, kita telah

Baru-baru ini, aksis teror mengemuka di Indonesia.

Beberapa bom meledak dan teroris menembakkan pelurunya. Para korban yang meninggal memang terhitung jari. Namun, kengerian yang dihasilkan telah menjangkiti siapa saja. Perasaan was-was bertebaran ke seluruh pejuru negeri ini.

K

etakutan massal sebagai buah dari terorisme, memanglah hal yang lazim. Yang terparah, akan menjadi trauma hebat, yang sukar disembuhkan. Pada akhirnya, kekejian teror ini menjelma hantu-hantu yang bergentayangan, yang menghilangkan akal sehat kita semua.

Di Jakarta, seorang ibu yang menyaksikan teror secara langsung, masih terus mengingat peristiwa kelam itu. Atas dorongan media-media massa dan elektronik, semua ibu di negeri ini juga merasakan kengerian yang terjadi. Terlebih lagi, melalui media sosial yang bertebaran, penyebaran ketakutan tiada terbendung lagi.

Seorang psikoanalis sosial terkemuka, Erich Fromm menandaskan bahwa, teror sekecil apapun akan meledakkan ketidakwarasan sosial yang dahsyat. Gagasan keji teror dan kehilangan akal sehat akibat teror yang ada, merupakan psiko-patologi yang setimbang.

Cheos kolektif yang massif sejak di alam bawah sadar, adalah konsekuensi nyata dari adanya teror.

Secara lebih jauh, filsuf postmodern dari Perancis, Jacques Derrida menyatakan bahwa, psiko-patologi akibat teror, bisa menciptakan teror yang serupa.

Misalnya, atas nama ketakutan yang tidak disadari, aparatur negara boleh bertindak anarkis seburuk yang dilakukan oleh para teroris terhadap siapa saja terduga teroris.

Konsekuensinya, pemberantasan teror harus berlandaskan pada asas-asas kemanusiaan, keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini tentu berbeda dengan anti teror yang berlandaskan rasa dendam semata. Hitam legam kejahatan teror yang begitu gelap, mustahil dilawan dengan kegelapan yang serupa. Karena itu, harus disinari dengan terangnya keberanian dan kebajikan. mengimunisasi imun kita sendiri.

Padahal sebenarnya, kita sudah memiliki imun untuk melawan teror. Hanya saja, ada penyakit jiwa yang lantas menganulir kekebalan psikologis setiap insan.

Sebenarnya, imun yang ter-

Atas teror yang terjadi di Jakarta, kita terlupa bahwa, ada benih-benih keberanian yang muncul ke permukaan. Misalnya, ada sebagian masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu, justru tampak tenang dan jauh dari rasa keta-

kutan. Pada saat Polisi berduel dengan teroris secara sengit, justru banyak orang malah menonton dengan santainya.

Pada peristiwa lainnya, hanya berjarak 100 meter dari lokasi kejadian, seorang tukang sate masih asyik mengipas satenya. Banyak juga orang yang memesan sate, sebagai selingan menonton aksi terorisme. Sekitar 20-30 meter dari pentas duel, para pengasong tumpah ruah menjual minuman dan jajanan lainnya. Salah seorang dari mereka berkomentar, “Teror ya teror. Jualan ya tetap harus jalan.”

Hal ini hanya terjadi di Indonesia. Karena itu, perlu kita tanamkan sejak dalam benak batin kita bahwa, ketakutan bukanlah bagian dari kamus keindonesiaan kita. Kita tidak takut teror atau kejahatan keji lainnya.

Yang perlu kita takutkan adalah, hilangnya kesadaran, kesehatan jiwa dan rasa kemanusiaan.

Sekali waktu, keberanian masyarakat Indonesia ini harus diekspos di dunia internasional.

Warga Eropa, Amerika dan benua lainnya perlu tahu bahwa, kita manusia yang berbudaya dan pemberani. Nilai kearifan kita dalam melawan terorisme, bisa menjadi teladan yang berharga bagi siapa saja. Kita menyadari bahwa, seluruh insan di dunia ini memang mengecam terorisme.

Namun sekali lagi, kita perlu melawan terorisme dengan cara yang penuh keberanian, bukan ketakutan, ketidakwarasan dan sakit jiwa. Keberanian dan kebajikan di dalam dada kita, tak terbeli oleh segala bentuk ketakutan dan kekejian.

Kita, manusia Indonesia, tidak takut teror!

Peneliti Filsafat dan Teologi Sosial di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang

Momentum Menginisiasi Pendidikan Anti Terorisme

W

ith guns you can kill terrorist, with education you can kill terrorism.

Dengan senjata kau bisa membunuh teroris, dengan pendidikan kamu dapat mengakhiri terorisme. Demikian ungkapan Malala Yousafzai, seorang remaja Pakistan penerima penghargaan Nobel perdamaian yang tewas tertembak di usia belia, 15 tahun.

Kamis (14/1) di jalan Thamrin, Jakarta telah terjadi Tragedi memilukan yang menimpa ibu pertiwi. Bangsa Indonesia dibuat terbelalak dengan aksi teroris yang sangat berani. Hal ini disebabkan para pelaku teror secara terangterangan menampakkan dirinya ke publik, sebuah aksi yang mengalami “kemajuan” semenjak Negara ini dilanda kejahatan terorisme beberapa tahun silam.

Banyak spekulasi bermunculan pasca kejadian tersebut, namun semua bermuara pada satu simpulan yang senada. Yakni, ulah kelompok islam radikal yang berafilisasi secara ideologis dengan Islamic State in Syiria and Iraq (ISIS). Indikasi-indikasi ini dapat diidentifikasi dari beberapa pernyataan antara lain testimoni Kepala Divisi Humas mabes Polri Anton Charliyan yang menyatakan bahwa kepolisian telah menerima sinyalemen pada akhir November 2015 lalu tentang “janji” ISIS yang akan mengadakan “konser” di Indonesia. Selain itu, ancaman kelompok radikal ini juga pernah dimuat di situs berita asiasentinel pada 25 November 2015 yang mewartakan bahwa ISIS akan menjadikan Indonesia sebagai Negara pertama di Asia Tenggara yang akan digempur.

Teror di ibu kota kemarin, membuktikan dua hal; bahwa ISIS telah “menepati janjinya” serta menegaskan bahwa ia telah eksis dengan berbagai simpul jaringannya di Nusantara.

Mengurai Pola Terorisme Pola serangan yang dilancarkan teroris di jantung Negara kamis lalu, terbilang efektif dan berhasil. Sungguhpun ada analis yang beragumen bahwa aksi teror tersebut gagal karena dilakukan dengan “ngawur” serta membawa bom dengan daya ledak rendah (low explosive). Namun, efektifitas dan keberhasilan tersebut bisa

Sumanto Al-Qurdilacak melalui haOleh: tuby, seorang Prosil penelitian Agus fesor Antropologi Maftuh yang meW Eka Wahyudi berkebangsaan Innyimpulkan bahwa donesia yang menkelompok teroris gajar di Arab Saudi. telah memiliki NidDi akun facebooknya ia menjelaslom Asasi semacam Undangkan bahwa muridnya pernah Undang yang mengatur mekanbercerita terkait ISIS. Muridnya isme gerakan dilengkapi dengan tersebut memberikan beberapa pelatihan militer (military traininformasi bahwa yang menjadi ing) dengan empat materi pokok; korban perekrutan anggota ISIS weapon training, teknik infanteri, rata-rata memiliki ciri-ciri: 1) map reading dan field engineering berusia muda, mulai usia 17-an lengkap dengan bombing trainingtahun yang mudah diprovokasi, nya. Dengan dampak jatuhnya 2) memiliki wawasan keagamaan korban baik dari aparat kepolisian yang sempit dan konservatif, dan maupun warga sipil, dapat disi3) jobless alias pengangguran. nyalir bahwa para pelaku tersebut Fakta ini menunjukkan bahwa, pernah mengenyam pelatihan di kalangan muda yang tak mempuatas, sehingga, dapat dikatakan nyai pemahaman keagamaan bahwa eksekutor teror di Thamyang memadai ternyata menjadi rin merupakan sosok yang sudah target strategis para kelompok terlatih. yang mengaku sebagai jihadis Selanjutnya, pasca beredarnya tersebut. Selain itu, dewasa ini foto para pelaku teror yang ramai menunjukkan kian ramainya di beberapa media online menun-

Usaha ini dalam rangka memutus mata rantai pemahaman-pemahaman radikal dan intoleran yang jamak mangatasnamakan agama. Dengan menggandeng dua ormas besar (baca: NU dan Muhammadiyah) yang telah terbukti oleh sejarah turut mengawal tegak berdirinya NKRI, pemerintah dapat bekerjasama dengan para ulama, kiai atau ustadz untuk memberikan pemahaman agama agar tidak terjadi misperspesi terhadap agama yang selama ini dijadikan sebagai tameng pembenar tindakan para teroris. jukkan bahwa mereka terbilang masih muda dan sekilas tidak mengindikasikan pengetahuan agama yang mapan. Fenomena ini sama sekali berbeda dengan para pelaku terror sebelumnya yang mengidentifikasikan dirinya dengan atribut/ aksesoris keagamaan, seperti berjenggot, berjidat hitam dan bergamis. Praktis para pelaku yang sempat terlibat baku tembak dengan polisi kemarin mengenakan pakaian layaknya orang kebanyakan, tak ada “aksesoris agama” yang terlihat.

Mengamati fenomena ini, sangat relevan dengan pernyataan

pemuda haus akan pengetahuan agama, namun di sisi lain tak jarang kehausan tersebut malah disambut oleh kelompok yang secara ideologis bertentangan dengan pemerintah sekaligus berhadap-hadapan dengan kelompok islam mayoritas yang mempunyai pemahaman toleran dan inklusif.

Sebenarnya, kenyataan ironis inilah yang menyisakan masalah yang jarang diketahui.

Momentum Inisiasi Orientasi yang konkrit untuk memecah problem terorisme dalam konteks kekinian

adalah, jangan sampai Indonesia dijadikan sebagai markas pengembangbiakan bibit-bibit teroris.

Salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menginisiasi, untuk selanjutnya menggalakkan pendidikan anti terorisme.

Jika pendidikan anti korupsi sudah masuk dalam kurikulum beberapa lembaga pendidikan, maka saat inilah momentum yang tepat untuk merumuskan program dan gerakan nasional pendidikan anti terorisme.

Usaha ini dalam rangka memutus mata rantai pemahamanpemahaman radikal dan intoleran yang jamak mangatasnamakan agama. Dengan menggandeng dua ormas besar (baca: NU dan Muhammadiyah) yang telah terbukti oleh sejarah turut mengawal tegak berdirinya NKRI, pemerintah dapat bekerjasama dengan para ulama, kiai atau ustadz untuk memberikan pemahaman agama agar tidak terjadi misperspesi terhadap agama yang selama ini dijadikan sebagai tameng pembenar tindakan para teroris.

Upaya praktis yang dapat dilakukan dengan segera antara lain; pertama, antara Kementrian Pendidikan, TNI, Polri, BNPT, Ormas Islam, Kementrian Pemuda dan Olahraga duduk bersama merumuskan regulasi dan gerakan yang bisa ditindaklanjuti sampai ke jajaran paling bawah (kabupaten/ kota). Kedua, disisipkannya materi pendidikan anti terorisme baik di sekolah, perguruan tinggi atau pada pelatihan yang lazim diadakan oleh instansi pemerintahan.

Ketiga, diadakan rihlah pesantren, yaitu dengan mengunjungi pesantren-pesantren besar yang dalam jejak sejarah pernah turut membela tanah air. Usaha ini sangat penting guna memupus tunas radikalisme dengan agama sebagi kedoknya. Semoga rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat terealisasi agar bangsa Indonesia tetap jaya dan bermartabat di mata dunia!

Pemerhati Pendidikan Islam sekaligus Dosen pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Lamongan.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage 20 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Anggaran Dicoret, Tambak Percontohan Mangkrak Gresik, Bhirawa Sejumlah kebijakan Pemkab Gresik dinilai kurang pro terhadap rakyat kecil.

Itu terbukti dengan dicoretnya anggaran untuk tambak percontohan senilai Rp2 miliar di Kec Panceng dan Sidayu oleh tim anggaran belum lama ini.

Melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Pemkab Gresik, sebelumnya telah mengajukan anggaran untuk tambak percontohan di dua kecamatan itu senilai Rp2 miliar melalui dana APBD 2016. Menurut rencana pengelolaan tambak-tambak itu akan diserahkan ke warga sekitar dengan cara kerja sama bagi hasil. Namun, rencana itu gagal total. Sebab, tim anggaran atas kesepakatan badan anggaran mencoret anggaran itu. ‘’Ya akhirnya batal. Karena anggarannya telah dicoret,’’ kata Langu Piningara, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Pemkab Gresik, Selasa (19/1).

Dijelaskan Langu, paling tidak terdapat sekitar 15 hektar tambak yang akan dijadikan percontohan itu. Di Kec Sidayu sekitar 11 hektar dan Panceng 4 hektar.

Soal sistem kerja sama itu, kata Langu, semua modal ditanggung DKPP, baik berupa bibit dan pupuk. Warga hanya mengelola saja. Q eri

Jabatan Dandim Tuban dan Jombang Diserahterimakan Mojokerto, Bhirawa Dua jabatan Dandim yakni Dandim Jombang dan Dandim Tuban Selasa (19/ 1) diserahterimakan Komandan Komando Resor Militer 082/CPYJ Mojokerto, Kol Inf Irham Waroihan di Aula Mokorem Mojokerto.

Dandim Tuban diserahkan dari Letkol Kav Rahyanto Edy Yunianto kepada Letkol Inf Sarwo Supriyo. Sedangkan Dandim Jombang dari Letkol Arm Muhamad Haidir kepada Letkol Arh Muhamad Fathurroman. Di lingkungan tugas TNI AD, mutasi jabatan seorang komandan merupakan hal biasa, tujuannya untuk mengembangkan karier pejabat dan memberikan pengalaman tugas yang bervariasi, agar kelak menjadi semakin matang dan mantap dalam kepemimpinannya.

Kepada kedua mantan Dandim disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin dan membina Kodim 0811/Tuban dan Kodim 0814/Jombang dengan baik, Danrem juga berharap agar pengalaman selama bertugas di satuan jajaran Korem 082, dapat bermanfaat sebagai bekal dalam mengemban tugas selanjutnya di kesatuan yang baru.

Juga disampaikan ucapkan terima kepada Ny Rahyanto Edy Yunianto dan Ny Muhammad Haidir atas pengabdian dan pengorbanannya yang telah diberikan, dengan penuh kesetiaan dan kesabaran mendampingi suami sebagai Dandim 0811/ Tuban dan 0814/Jombang, serta membina anggota Persit di masing-masing cabang.

Selanjutnya, Letkol Kav Rahyanto Edy Yunianto akan menjabat sebagai Kasrem 083/BDJ, sedangkan Letkol Arm Muhammad Haidir SIp akan menjabat sebagai Waasrendam V/Brawijaya.Q min

Dispenduk Capil Lakukan Validasi Data Sidoarjo, Bhirawa Untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan. Serta menyelenggarakan administrasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Sidoarjo terus melakukan validasi data Akta Kelahiran sekitar 500 ribu lebih untuk dimasukkan dalam data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Kepala Dispenduk Capil Pemkab Sidoarjo, Drs Medy Yulianto MSi Selasa (19/ 1) kemarin mengatakan, proses validasi data sudah dilakukan secara terus menerus, karena datanya segera dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk diproses pendataannya, masuk kedalam komputerisasi dengan sistem SIAK. Menurut Medy, proses pendataan sistem SIAK baru dimulai tahun 2012 hingga kini data itu secara otomatis sudah masuk kedalam SIAK, sementara yang belum masuk dalam SIAK tahun 1997-2011, data-data di tahun inilah yang terus dikerjakan proses validasinya secara bertahap, mengingat jumlah datanya sangat banyak sekali.

Jadi data yang belum masuk sistem SIAK harus diubah masuk kedalam sistem SIAK. Fungsinya untuk mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya. Juga untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan, yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dyah Rina Pujiastuti SH MM menambahkan, proses validasi data cukup memakan waktu yang lama, prosesnya harus dilakukan secara teliti. Tahap pertama dilakukan memasukkan data nama, alamat, kelahiran, selanjutnya data-data itu juga discan untuk dikirimkan ke Kemendagri.

Dispendukcapil Kab Sidoarjo turun ke desa-desa untuk perekaman dan mencetak KTP Elektronik di sejumlah kecamatan untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat. Kepala Dispendukcapil Kab Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, menyampaikan kegiatan ini juga dalam rangka menyemarakkan HUT Kab Sidoarjo ke 157 tahun 2016. ‘’Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat,’’ kata Medi, saat memantau kegiatan perekaman KTP Elektronik di hari pertama di Kantor Balai Desa Balongbendo kec Balongbendo, Selasa (20/ 1) kemarin.Q ach.kus

5

Identitas Kota Santri Mulai Luntur karena Rumah Karaoke Perizinan tempat karaoke harus memperhatikan estetika dan lingkungan, Pemkab Sidoarjo jangan semudah itu mengeluarkan izin rumah karaoke karena keberadaannya menyangkut dengan identitas daerah yang selama ini disandang Sidoarjo sebagai Kota Santri.

Begitu kuatnya masyarakat menjaga predikat Kota Santri, sehingga penempatan patung di Alun-alun Sidoarjo yang melambangkan sifat gotong royong masyarakat Sidoarjo akhirnya dirobohkan karena mendapat diprotes keras masyarakat. Padahal sembilan patung raksasa sumbangan CSR (Coorporate Social Resposibility) dari Finna Grup itu menelan biaya ratusan juta rupiah. Patung itu dianggap sebagai simbol yang tak sesuai dengan ajaran Islam, sementara banyak patung lainnya berdiri di berbagai sudut kota dibiarkan saja. Bila menjaga identitas Kota Santri seharusnya tidak berat sebelah. Apapun yang berbau patung perlu diturunkan.

Menyandang Kota Santri itu menjadi ironi dengan maraknya tempat karaoke yang diizinkan Pemkab Sidoarjo, di satu sisi Sidoarjo disebut Kota

Santri tetapi di sisi lainnya marak tempat karaoke. Di Kota Sidoarjo saja dalam rentang jarak yang sangat berdekatan berada di komplek perumahan KNV (Kahuripan Nirwana Village), dari lokasi yang tak lebih 300 meter atau tepatnya di Lippo Sidoarjo Mal juga ada Inul Fiesta Karaoke.

Di komplek Perumahan Taman Pinang, di Sun City Plasa ada dua tempat karaoke, di Ramayana Mal Sidoarjo,belum lagi di Jl Jenggolo dan Jl Gajah Mada. Jaraknya sangat berdekatan.

Anggota Komisi C, Dhamrony Chudlori, Selasa (19/1), meminta Pemkab untuk selektif dalam mengeluarkan izin tempat karaoke karena sudah sangat banyak tempat karaoke di Kota Sidoarjo. terlebih terhaap tempat karaoke yang berada di lahan milik Pemkab Sidoarjo. Ia menyebut Sun City Mal menempati lahan

milik Pemkab Sidoarjo. Terhadap hal seperti ini wajar izin dikoordinasikan dulu dengan berbagai pihak, terutama apakah tidak menimbulkan masalah sosial.

Untuk tempat yang diduga menjadi tempat peredaran purel juga harus mendapat perhatian serius dari Satpol PP. Satpol PP harus melakukan monitoring karena instansi ini yang bertanggungjawab terhadap pengawasan.

Apakah personil Satpol masih kurang? tanyanya. Kalau kurang tentu bisa mengajukan tambahan personil lagi. Yang pointing jangan sampai beralasan Satpol kekurangan personil untuk mengawasi tempat karaoke.

Kalau tempat karaoke yang memang sehat dan baik untuk keluarga, tentu saja ini menjadi baik untuk masyarakat.

Tetapi kalau di tempat itu menyediakan purel atau wanita pendamping berkaraoke tentu ini perlu mendapat perhatian lebih. Umumnya pengelolaan tempat karaoke bisa membuktikan bahwa pihaknya tak bersalah, karena purel itu biasanya dibawa

foto ilustrasi

Rumah karaoke seperti ini melunturkan identitas Sidoarjo sebagai Kota santri. tamu. Maka Satpol PP harus proaktif untuk memonitor dan mengawasi sesuai fungsi dan tugas yang diberikan.

Ia beranggapan, Sidoarjo masih lekat sebagai Kota Santri. Perihal patung bantuan CSR dari swasta yang dirobohkan, itu tak lepas dari kurangnya kordinasi Dinas Kebersihan Pertamanan Sidoarjo dengan pihak bupati.

Seharusnya bantuan CSR itu boleh diterima dengan catatan Pemkab Sidoarjo jangan mau didikte pihak swasta. Justru Pemkab harus menentukan dan menetapkan serta mengarahkan untuk apa bantuan

CSR itu.

Pemkab Sidoarjo awal tahun 2015 lalu mendapat sorotan dari masyarakat yang kecewa dengan dirobohkannya patung gotong royong itu. Padahal patung itu tidak beda dengan patung tugu tani ucapan selamat datang di Jakarta, atau patung pahlawan di perbatasan Kec Gedangan.

Patung itu dirobohkan karena desakan salah satu Ormas keagamaan. Namun dipertanyakan kenapa keberadaan patung di Alun-alun Sidoarjo saja yang diprotes. Akhirnya pihak swasta enggan memberikan hibah CSR lagi.Q hds

Pejabat Pungli Bakal Dinonjob Wali Kota Buka Hotline Pengaduan Kota Mojokerto, Bhirawa Pejabat setingkat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Mojokerto dipastikan tak bisa santai. Pasalnya Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengancam bakal menjatuhkan sanksi nonjob bagi pejabat yang terbukti melakukan Pungutan Liar (Pungli) maupun jual beli jabatan.

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto saat membuka acara penyuluhan dan penerangan hukum.

Pejabat Pemkab Diberi Penyuluhan Hukum Sidoarjo, Bhirawa Upaya untuk mencegah korupsi, agar tak terjadi di Pemkab Sidoarjo. Diantaranya dengan memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada para pejabatnya. Kegiatan yang dilakukan di Aula Delta Graha Setda Sidoarjo, Selasa (19/1) kemarin, menghadirkan pejabat Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai nara sumber.

Hadir dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT, sekalian membuka acara itu, juga terlihat Sekretaris Daerah Kab Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan SH. Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto mengapresiasi terselenggaranya kegiatan itu. Penyuluhan dan penerangan hukum

terkait tanggungjawab dan tanggung gugat pejabat pembuat komitmen penting disampaikan. Sehingga penanggulangan tindak pidana korupsi di Kab Sidoarjo dapat dicegah.

Menurut Jonathan, korupsi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apabila tindak pidana korupsi tak dicegah, maka tujuan pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai. ‘’Melalui forum ini saya berharap dapat menjadi wahana untuk sharing bagi unsur penegak hukum terutama dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi,’’ harapnya.

Pj Bupati Sidoarjo juga berharap kepada peserta penyuluhan, agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Pemahaman unsur pidana yang mengarah kepada tindak korupsi dapat diperoleh lewat kegitan kali ini.

Begitu juga dengan ketentuanketentuan terkait dengan ancaman hukuman pidana korupsi dapat diketahui. Sehingga pengetahuan tentang delik dan unsur terjadinya perilaku koruptif dapat dihindari dan dicegah. ‘’Kegiatan ini sangat penting bagi kita sebagai pedoman dalam setiap langkah kegiatan kita, terutama pada saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan,’’ jelasnya.Q ach

‘’Jangan main-main melakukan Pungli, kalau terbukti saya akan berikan sanksi tegas. Kalau dia memegang jabatan bisa saya nonjobkan,’’ ujar Mas’ud Yunus, Selasa (19/1) kemarin.

Pungli yang dimaksud wali kota diantaranya pungutan kepada masyarakat atas biaya pelayanan maupun pungutan kepada sesama PNS dengan motif jual beli jabatan. ‘’Silahkan lapor langsung kepada saya.

Sudah ada jalur khusus untuk laporan itu. Pasti akan saya tindak lanjuti dan pelapor saya rahasikan,’’ tambahnya.

Wali kota menambahkan, di era kepemimpinannya di tahun 2014 dan tahun 2015 fokus pada pelayanan dasar. Tahun 2016 dan tahun 2017 fokus pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur. ‘’Pada tahapan ini tak boleh ada pihak yang dirugikan. Makanya kalau ada aparatur negara yang terbukti melakukan praktek pungli, saya akan ambil tindakan tegas,’’ tegasnya.

Praktek pungli, katanya lebih jauh, tak perlu ditoleransi. ‘’Praktek pungli mengotori citra pemerintah.

Tekad kita Pemkot Mojokerto Bersih Pungli, makanya ganjaran yang tepat bagi oknum aparat negara yang melakukan praktek pungli ya nonjob,’’ ulangnya tandas.

Selain membuka pintu pengaduan, wali kota juga mengoptimalkan tim disiplin pegawai yang digawangi Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ‘’Kita tidak membentuk tim khusus Pungli, tapi kita optimalkan tim disiplin. Setiap kali pengaduan Pungli pasti akan kita panggil Inspektorat dan BKD untuk menindaklanjuti,’’ janji dia.

Kalangan DPRD memberikan apresiasi positif terhadap sikap tegas wali kota itu, namun sejumlah politisi mengingatkan agar wali kota juga komitmen mengaplikasikan kebijakan itu. ‘’Jangan sampai hanya gertak sambal, tapi juga harus ada tindakan kongkrit. Ini semua demi menjaga kewibawaan Kepala daerah,’’ lontar Junaedi Malik, anggota DPRD Kota Mojokerto asal PKB. Deny Novianto, politikus asal Partai Demokrat mmeberikan masukan agar kebijakan wali kota itu bisa efektif. Caranya dengan mengoptimalkan pemberian reward dan punishman terhadap PNS. ‘’Kalau PNS itu berprestasi ya diberikan penghargaan, Demikian juga sebaliknya, kalau melanggar ya harus diberikan hukuman,’’ lontar anggota DPRD Kota Mojokerto dua periode ini.Q kar

Komisi C Minta Lelang Proyek Selesai Enam Bulan Rapat kerja Komisi C DPRD Gresik dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Ketua Unit Layanan Pengadaan (Ketua ULP).

Tiga instansi ini meminta semua proyek lelang diselesaikan pada enam bulan agar pengerjaanya bisa maksimal.

Sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Ruang Komisi C Gedung DPRD Kab Gresik.

Kepala Dinas PU, Ir Bambang Isdianto beserta Kepala Bidang (Kabid) memaparkan proyek lelang anggaran tahun 2016.

Begitu juga Ketua ULP Gresik, Nanang Setiawan, memberikan persyaratan lelang dari mulai proses hingga terakhir pemenang lelang proyek itu.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kab Gresik, Syafi’ AM, pada proyek pembangunan jalan proses pengerjaanya yang diberikan cukup lama sekitar tiga bulan, padahal pantauan kami dikerjakan pada bulan terakhir. Itu pun dikerjakan paling lama hanya tiga minggu, lamanya waktu menunggu kalau material ditumpuk ditempat itu. Kondisinya mengganggu pengguna jalan

karena keberadaan material. ‘’Kami berharap dengan peralatan yang sudah modern proyek sekarang berjalan, waktu yang lama dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) bisa dipangkas menjadi efisien.

Karena kami ketahui dari tahunke tahun selalu lambat, dan banyak diselesaikan pada akhir tahun. Sehingga pengerjaanya banyak yang tak maksimal, ketika komisi melakukan Sidak.

Didapati masih banyak temuan hasil proyek yang kurang sesuai, sehingga harus dibenahi ulang pada jedah waktu pemeliharaan,’’ ujarnya.

Senada juga dikatakan Anggota Komisi C, Edi Santoso, pihaknya meminta Tim ULP tidak lelet, demi kelancaran proses pembangunan di Kab Gresik tahun ini. Tim ULP harus ada target, kira-kira

rokim/bhirawa

Ketua Komisi C, Syafi’ AM kapan akan mulai dilelang.

Mulai Januari sampai Desember, ULP harus mempunyai jadwal yang jelas. Yaitu, menentukan kapan proses lelang berakhir. Dan ada berapa yang sudah siap untuk dilelang, maka harus dijadwalkan. Jangan seperti pada dua tahun kemarin, semua proyek lelah molor sehingga tak tahu Silpa.

Dalam tahun ini, ULP harus melakukan koordinasi dengan SKPD yang memiliki proyek.

Sehingga tak ada hambatan

dalam program pembangunan di Kab Gresik. ‘’Saya harapkan, nanti bulan keenam (lelang) harus bisa selesai semua,’’ pintanya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Ir Bambang Isdianto mengatakan, ULP mengalami kesulitan terkait mempercepat proses lelang. Pasalnya, wewenang ULP hanya melayani.

Kedepan SKPD nya yang mempunyai paket akan ditindaklanjuti dan ULP tinggal

menyesuaikan. Untuk itu akan mengkoordinasi sejumlah SKPD yang memiliki proyek, agar tahun ini bisa sesuai target yang diharapkan Komisi C. ‘’Semua SKPD harus siap dan Sekda nanti akan mengkoordinasikan,’’ ujar Bambang yang juga Plt Sekda Ketua ULP Gresik, Nang Setiawan mengatakan, pihaknya siap melakukan lelang jika dari masing SKPD sudah menyerahkan berkasnya. Q kim.adv

rokim/bhirawa

Suasana Hearing Komisi C DPRD Kab Gresik

JAWA TIMUR

6

Rabu Wage 20 JANUARI 2016

Jadi Kabupaten Tertinggal, Situbondo Disorot Anggota Dewan Provinsi Jatim

KILAS JATIM

Bondowoso Kembangkan Kawasan Agropolitan di Empat Kecamatan Bondowoso, Bhirawa Bupati Amin Said Husni berharap kawasan agropolitan sudah bisa diwujudkan sebelum 2018. "Kami mulai dari nol," kata Amin. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang sentra produkproduk pertanian. Nantinya kawasan ini mengembangkan produk unggulan seperti kopi dan tebu.

"Nanti semua produk pertanian ditempatkan di satu titik, semacam terminal agribisnis," kata Amin. Ada dua jenis komoditas pertanian, yakni komoditas pertanian mentah dan olahan. Nantinya kawasan agropolitan ini menjadi tempat bertemunya produsen pertanian dan pedagang. "Anggaran kami tak bisa fokus ke sana saja. Jadi kami menggandeng pihak swasta dan menjajaki beberapa pihak," kata Amin.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, saat ini memang melanjutkan pengembangan agropolitan di empat Kecamatan. Salah satunya membangun pasar wisata, dan diharapkan menekan angka kemiskinan. Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, agropolitan dikembangkan di empat kecamatan, yakni Sukosari, Sumberwringin, Sempol, dan Tlogosari. Empat daerah itu masuk dalam kawasan miskin. "Dengan agropolitan diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan turun lima persen," katanya.

Kemiskinan memang menjadi probem utama di Bondowoso. Dari 725.571 jiwa penduduk Bondowoso, survei keluarga miskin pada 2005 menyebutkan, jumlah penduduk miskin mencapai 246.357 jiwa atau sekitar 34 persen lebih. Demikian pula rumah tangga miskin, menurut data pada tahun 2005 sebanyak 88.291 KK atau 35,09 persen.Q har

Situbondo, Bhirawa Status Kabupaten Situbondo sebagai salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jatim mendapat sorotan anggota DPRD Jatim asal PKS, Irwan Setiawan, baru-baru ini. Menurut Irwan, Pemerintah harus bersinergi mengangkat Kabupaten Situbondo dari predikat Kabupaten tertinggal.

Sebab dari catatan yang ada, persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta masalah kemiskinan masih mendera Kota Santri. Untuk itu, ia berpendapat persoalan itu harus menjadi fokus pada arah pembangunan kedepan.

Irwan Setiawan, mengatakan, selama dirinya melaku-

kan reses di Kab Situbondo, keluhan mendasar yang selalu disampaikan masyarakat yaitu persoalan pembangunan infrastruktur pedesaan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, selain masalah infrastruktur pedesaan, Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolahan hasil

pertanian. “Dengan begitu masyarakat Kab Situbondo yang mayoritas petani akan dapat menikmati insentif lebih dari komoditas hasil pertanian,” ungkap Irwan.

Lebih jauh pria yang juga Wakil Ketua Banleg DPRD Prov Jatim itu menuturkan, saat ini Pemprov Jawa Timur sedang membuat Perda pengelolaan laut. Dengan kewenanganya nanti, papar Irwan, diharapkan pengelolaan potensi laut di kabupaten Situbondo akan lebih optimal lagi. “Dengan perda itu,kami sangat awi/bhirawa optimis wilayah Kab. SitubonIrwan Setiawan do yang memiliki bentangan

pantai terpanjang akan mendapatkan hasil dari komoditi potensi ikan dengan membanggakan,” urai Irwan lagi.

Saat ini, kata anggota DPRD dari Dapil III (Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo) itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, harus bersinergi agar pembangunan di Kabupaten Situbondo berkembang pesat.

“Salah satu yang diprioritaskan adalah berorientasi pada pembangunan dengan tetap pengangkatan masalah IPM dan kemiskinan,” pungkas Irwan.Q awi

nurcholis/bhirawa

Pemusnahan barang bukti narkotika dan obat-obatan di halaman Kejakasaan negeri Sampang.

Kejari Bidik Dugaan Kasus Pengadaan Alkes di RSUD Kota

Kejaksaan Musnahkan Barang Bukti Narkotika

Kota Madiun, Bhirawa Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun mengadakan pengusutan dugaan kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Madiun dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp. 2 miliar. Ini terbukti Kejari Madiun telah memeriksa lima orang pejabat yang terkait dalam pengadaan Alkes, Kamis (14/1).

Kelimanya yakni, Kabid Pelayanan Medik, RSUD Kota Madiun yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sri Marhaendra Datta, Kasi Pelayanan Medik drg Priyo Rahardjo, Kasi Keuangan Yuda serta dua orang apoteker Yusuf dan Hendro. Demikian halnya, pada Jumat (15/1), Direktur RSUD, Kota Madiun, dr. Resty Lestantini mendatangi Kantor Kejari Madiun.

Namun tak jelas apa maksud dan tujuannya mendatangi kantor tersebut.

Sementara itu, salah satu pejabat di lingkup Kejari Madiun yang keberatan disebutkan jatidirinya mengaku, jika saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan bagian Intelijen dan belum diserahkan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus).

"Ini masih pulbaket (pengumpulan bahan keterangan. Red). Tetapi kalau nggak jadi kasus ya memalukan. Karena itu, dalam hal ini, pihak Kejari Madiun yakin kalau dugaan kasus pengadaan Alkes di RSUD Kota Madiun bakal terungkap,” ungkap salah satu pejabat di Kejari Madiun menginformasikan kepada wartawan.

Menanggapi adanya tim penyidik Kejari Madiun mengadakan pengumpulan bahan keterangan (pubaket) terkait pengusutan dugaan kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Madiun belum lama ini, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM dirinya mengaku yakin hal itu tidak akan terjadi. Masalahnya, pengadaan Alkes di RSUD Kota Madiun senilai Rp2 miliar itu, pengadaannya menggunakan sistem elektronik katalog (e-katalog).Q dar

basir/bhirawa

Pasien DBD di RSUD Jombang terus melonjak tajam hingga mereka rela menjalani perawatan di lorong-lorong rumah sakit.

Membeludak, Pasien DBD Terpaksa Dirawat di Lorong Jombang, Bhirawa Jumlah pasien DBD (Demam Berdarah Dengue) di RSUD Jombang terus melonjak tajam. Akibatnya, mereka harus rela menjalani perawatan di lorong-lorong rumah sakit. Praktis, para pasien harus rela kepanasan karena minimnya ventilasi udara. Para penunggu pasien membawa kipas bambu untuk mengusir kegerahan akibat panas karena kekurangan fasilitas Air Conditioner (AC).

Salah satu pasien yang dirawat di lorong Pavilyun Seruni RSUD Jombang, adalah Yulia (6) anak pasangan Sri Asih - Farid Warga kepuhkembeng sudah didirawt di rumah sakit selama 8 hari, 3 hari di RS Murjito dan 5 hari di RSUD Jombang." kondisinya sampai hari ini sudah lumayan, saya berharap anak saya cepat sembuh,"tuturnya ditemui saat menunggui anak ke empatnya dan terlihat terisak meneteskan air mata.

Kondisi serupa juga dialami, Lilis Warga Ngoro, yang anaknya baru satu hari diletakkan di lorong Pavilyun Seruni, setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di ICU kemudian dipindah ke HCU RSUD setempat."

Alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik, kemudidan dipindah ke sini karena kamar penuh, ndak apa apa yang penting dapat perawatan,"katanya sambil mengipasi anaknya yang masih mendapatkan infuse.

Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran

mengaku pihaknya sudah menyediakan tambahan untuk pelayanan pasien DBD, baik fasilitas berupa bad atau tempat tidur, tenaga medis serta stok obat obatan."Karena kita sudah prediksi musim penghujan seperti ini, pasien DBD bakal meningkat, sehingga meski pasien membludak fasilitas tetap dan pengawasan peratawan juga terkendali, "jelasnya.

Namun demikian, dr Pudji mengaku belum mendapatkan laporan dari pihak Yanmed (pelayanan Medis) terkait jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD. Dikatatakannya, Pavilyun Seruni RSUD Jombang berkapasitas 40 pasien, Namun kita sudah menyiadakan tambahan tempat tidur.” Jumlahnya belum ada laporan, namun kemarin ada tambahan pasien sebanyak 15 orang,"ujarnya.

Sekedar diketahui, Dalam sepekan, dua korban DBD kembali meninggal dunia menyusul dua korban yang lebih dulu meninggal minggu lalu. Dalam dua pekan jumlah kasus DBD di Jombang mencapai 96 kasus dengan korban meninggal 4 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Heri Wibowo mengungkapkan, bahwa pada tahun ini jumlah kasus DBD mengalami peningkatan. “ Memang jumlah kasus DBD 2016 ini meningkat dibanding tahun lalu pada bulan yang sama.

Dengan korban meninggal sebanyak 4 orang,”ujar kepala Dinas Kesehatan Heri Wibowo, ditemui di kantor pemkab Jombang.Q rur

Sampang, Bhirawa Kejaksaan negeri Sampang bersama forpimda Sampang, memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika dan obat-obatan selama tahun 2015 di halaman kantor kejaksaan negeri Sampang. Pasalnya pemusnahan barang bukti tersebut sudah memiliki kekuatan hokum tetap.

Pemusnahan barang bukti narkotika dan obat-obatan perkara tahun 2015, di saksinya Kapolres, Kajari, ketua pengadilan negeri, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang, ketua badan narkotika Kebupaten (BNK) yang sekaligus Wakil Bupati Sampang dan jajaran pejabat forpimda Kabupaten Sampang.

Kepala kejaksaan negeri Sampang Andhi Prabowo, di sela-sela pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan negeri Sampang, mengatakan pemusnahan barang bukti narkotika dan obat-obatan selama tahun 2015 ini meliputi 62 perkara, hal ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2014 lalu yang perkara narkotika dan obat-obatan terdiri jdari 30 perkara.

“Peningkatan perkara narkotika di Kabupaten Sampang meningkat lebih dari 100 persen, oleh sebab itu, kami mengajak semua pihak untuk berkomitmen memberantas peredaran barang haram jenis narkotika di Kabupaten Sampang. Memang kami selaku penuntut dalam persidang, kami da-

lam sidang perkara narkotika mjuga mengajukan pemusnahan barang bukti, dan Alhamdulillah oleh majelis hakim disetujui,” terangnya, Selasa (19/1).

Masih dikatakan Andhi Prabowo, pemusnahan barang bukti narkotika dan obat-obatan perkara tahun 2015 ini terdiri narkotika seberat 56,779 gram dan Pil sebanyak 1.228 butir, pemusnahan barang bukti tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara Fadilah Budiono ketua badan narkotika kabupaten (BNK) yang sekaligus menjabat wakil Bupati Sampang, ia keberhasilan penegak hokum memberantas narkoba di Kabupaten Sampang ini perlu diapresiasi dengan dimusnahkannya narkotika seberat 56,779 gram dan Pil sebanyak 1.228 butir perkara tahun 2015, namun saya yakin masih ada kiloan barang haram tersebut yang masih berredar di masyarakat khususnya di Sampang utara.

Lebih lanjut Fadilah Budiono menjelaskan, jika kewenangan BNK Sampang hanya melakukan pembinaan terhadap bahaya narkotika pada masyarakat dan tidak terlalu efektif, maka peran semua masyarakat sangat diperlukan, jika masyarakat melihat atau mendengar ada tindak pidana narkotika di Kabupaten Sampang, maka segera laporkan pada BNK atau pada penegak hukum agar segera ditindaklanjuti.Q lis

Bupati Lantik Empat Orang Pejabat Eselon II Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Sekda Kabupaten Madiun Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos telah melantik dan mengambil sumpah 4 orang sebagai Pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Kab. Madiun dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/28/KPTS/ 402.031.2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang disaksikan oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Perwakilan Forpimda, Kepala SKPD, Camat, Kepala Kelurahan, TP PKK dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun di Pendapa Muda Graha, Pemkab Madiun, Selasa (12/1).

Mereka yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu : Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Sekretaris Daerah (Eselon II A) Kab. Madiun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab. Madiun.

Berikutnya Drs. Sugiharto dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kab. Madiun yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Jiwan.

Adapun Dra. Siti Zubaidah dilantik sebagai Kepala Badan KB dan PP Kab. Madiun (Eselon II B) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Madiun, Sedangkan Drs. Sawung Rehtomo, M.Si yang semula menjabat sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamog Praja, sekarang dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perda-

gangan, dan Pariwisata Kab. Madiun (Eselon II B).

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Pejabat Eselon II pada hari ini merupakan proses final dari seluruh rangkaian tahapan sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tetang Tata cara pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah, yaitu melalui seleksi terbuka yang seluruh tahapannya dilaksanakan oleh Panitia seleksi.

Ini merupakan hal baru dan baru pertama kali ini Pemkab.

Madiun mengadakan seleksi

terbuka untuk mengisi Jabatan Tinggi Pratama. Menurut Bupati Madiun, hal ini sesuai dengan semangat Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tujuannya untuk menghasilkan Pegawai yang frofesional, memiliki nilai dasar, Etika Profesi, Bebas intervesi politik, dan bersih dari praktik KKN. Terkait dengan pelantikan

Sekretaris Daerah, Bupati H. Muhtarom, S.Sos menjelaskan, pelantikan kali ini untuk mengisi kekosongan karena pejabat lama telah memasuk masa pension per 1 Dese,ber 2015. Sehubungan dengan hal tersebut Bupati Madiun agar pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan amanah degan sebaik-baiknya sesuai Undang-

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos melantik 4 PNS eselon II di Pendapa Muda Grha Pemkab Madiun, Selasa (19/1). Tampak dari kanan Drs. Sawung Rehtomo, M.Si, dilantik sebagai Kepala Diskoperindagpar. Drs. Sugiharto dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kab. Madiun. Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Sekretaris Daerah Kab. Madiun dan paling kiri Dra. Siti Zubaidah dilantik sebagai Kepala Badan KB dan PP Kab. Madiun

Setelah dilantik menjadi Sekdakab Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto yang sebelumnya Kepala Bappeda Kab Madiun, tampak menandatangani berita acara disaksikan oleh Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos.

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213, Sekda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Karena itu, diharapkan agar sebagai Sekretaris Daerah hendaknya mengedepankan pola komunikasi dan koordinasi yang

baik, tidak hanya kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, tetapi juga dengan seluruh komponen dan stake holder, yang pada akhirnya akan tercapai keselarasan dan keserasian serta guyub rukun, mengayomi da ngayemi dalam mengawal program pembagunan guna pencapaian Visi dan Misi Kab. Madiun sebagaimana tertuang dalam RPJM Kab. Madiun.Q dar,adv

JAWA TIMUR

Rabu Wage 20 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Jumlah Pelamar Petugas Sensus Ekonomi 2016 Capai 1.809 Orang Lamongan, Bhirawa Rekrutment petugas Sensus Ekonomi 2016 di wilayah Lamongan mulai dilaksanakan. Perekrutan itu dilaksanakan di gedung Balai Latihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Lamongan, Selasa (19/ 1). Terlihat, jumlah pelamar untuk petugas Sensus Ekonomi 2016 di wilayah Lamongan kali ini telah mencapai 1.809 orang. Sebagian besar pelamar merupakan wanita, dan hampir seluruhnya merupakan fresh graduate yang baru lulus sekolah atau pun para pencari kerja.

"Meski demikian, tidak sedikit di antara mereka berstatus sarjana strata 1 (S1) dan strata 2 (S2). Ini ada yang S2 ikut tes. Mungkin mereka ikut karena sekarang memang sulit untuk mencari kerja,” kata Wahyu Wibowo, Bendahara BPS Lamongan.

Benar saja, motivasi para peserta yang mulai hari ini menjalani tes tulis dan wawancara pun beragam, dari mulai mencari kerja hingga ingin menambah pengalaman. “Sesuai yang ada di website BPS sendiri kita akan dapat Rp 3,1 juta,” kata Muhammad Febrianto Perdana (26), salah satu peserta.

Mereka berharap dengan diterimanya menjadi petugas sensus ekonomi, selain akan memperoleh gaji, mereka juga berharap dapat pengalaman yang akan mereka gunakan untuk mencari kerja.

“Harapan saya ingin diterima sebagai petugas sensus ekonomi, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Soalnya tidak susah hanya melatih ketelitian saja, ketelitian sensus. Wawancara bersifat kesiapan kita, ketersedian kita,” tambah pria asal Lamongan ini.Q mb9

Musim Hujan, Bojonegoro Waspadai Demam Berdarah Bojonegoro, Bhirawa Memasuki musim hujan tiba, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meminta warga agar mewaspadai penyakit demam berdarah dengue, terutama saat memasuki musim hujan seperti sekarang. Dalam Minggu kedua Januari 2016, tercatat ada 25 penderita Demam Berdarah Dengue (DBD). Sehingga untuk mencegah penyebaran tersebut Dinkes setempat melakukan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan abatisasi.

Kun Sucahyono Kasi pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojoengoro mengtakan, saat memasuki musim hujan seperti sekarang ini ada kecenderungan penyakit DBD menyerang masyarakat.

“Kami mengimbau warga Bojonegoro mewaspadai DBD pada musim hujan ini.

Sebab, pada musim hujan nyamuk berkembang biak dengan cepat, sehingga dapat menyerang manusia,” kata Kun Sucahyono, Selasa (19/1).Q bas

Probolinggo Waspadai Gerakan Gafatar Warga Lamongan yang Gabung ISIS dan Gafatar dalam Pengawasan Probolinggo, Bhirawa Merebaknya kasus orang hilang yang diduga terkait dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di beberapa daerah membuat Pemkot Probolinggo bersikap. Bakesbangpol Linmas menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah stakeholders di Puri Manggala Bhakti, kantor pemkot setempat.

Rapat itu juga dihadiri perwakilan Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Maklum, Gafatar yang disebut-sebut sebagai organisasi yang berafilisasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

“Kami lakukan koordinasi dengan pihak terkait tadi (kemarin). Memang tidak khusus membahas soal Gafatar, tapi disinggung juga. Sebab, kini sedang ramai diberitakan,” ujar Kepala Bakesbangpol Linmas Didik Sunaryoto, Selasa (19/1).

Sejauh ini belum mendapatkan laporan adanya organisasi tersebut maupun pengikutnya.

Indikasinya, sampai saat ini Gafatar belum terdaftar di Kesbangpol Linmas. Maklum, di tingkatan pusat, organisasi tersebut juga belum terdaftar di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), katanya.

“Hasil deteksi yang kami lakukan memang belum ada

indikasi pengikutnya disini.

Tapi, kami perlu waspada.

Sebab, organisasi semacam ini tidak terbuka. Apalagi, diberitakan sebagian diculik dari keluarganya,” ujarnya.

“Kami juga meminta masyarakat untuk mewaspadai organisasi ini. Karena itu, pihaknya dalam bulan ini akan melakukan rakor lanjutan dengan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda). Di antaranya Polri, TNI, dan Kejaksaan. Dalam rakor tersebut juga akan dibahas perkembangan terbaru terkait organisasi tersebut,” tambah dia.

Terpisah, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Sumaryono meminta masyarakat ikut berperan aktif membatasi ruang gerak organisasi ini.

“Kalau ada yang mencurigakan, silakan lapor ke kami,” katanya.

Perwira polisi dengan dua melati di pundaknya ini menyebutkan, Polres mendapat instruksi untuk mendeteksi keberadaan organisasi mau-

pun pengikutnya di daerah.

GAFATAR pernah Mengudara di Radio WK FM Probolinggo pada 4 September 2013. Karenanya Probolinggo adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, dan saat ini masih menjadi daerah perluasan DPD GAFATAR Jawa Timur untuk menempatkan Struktur di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu pula Radio WK 88,3 FM memberikan kesempatan GAFATAR untuk bisa menyampaikan visi, misi dan program kerjanya. Di kabupaten Probolinggo fenomena Gafatar yang belakangan ini kerap dibicarakan mendapatkan perhatian khusus dari Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI H Hasan Aminuddin. Menurutnya, Gafatar akan sangat mengancam kedaulatan bangsa. Sebab yang menjadi sasaran adalah agama. “Padahal fondasi bangsa Indonesia adalah agama,” katanya, Selasa (19/1).

Hasan mengatakan, hal mendasar untuk mencegah gerakan yang sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini adalah dengan mengamalkan agama Islam yang sebenarnya. “Amalkan Islam yang sebenarnya. Yang tidak aneh-aneh,” jelasnya.

Ajaran agama Islam yang

sebenarnya yang dimaksud Hasan adalah ajaran Islam yang jamak diketahui umum selama ini. Misalnya dengan menunaikan shalat, membaca Al-Qur’an serta mengamalkan ibadah lain yang tertera dalam Alquran.

Kalau sudah seperti itu, tidak akan ada gerakan yang menyimpang dan gerakan yang dilarang oleh agama dan negara. Hal yang harus dilakukan saat ini yakni dengan menggandeng ulama untuk saling menguatkan Islam di Kabupaten Probolinggo. “Perkuat pemahaman ajaran agama yang disampaikan ulama. Pola semacam itu akan lebih mempersempit ruang gerak ajaranajaran terlarang. Tidak hanya Gafatar, tetapi juga gerakan lain yang menyimpang,” pungkasnya.

Dalam Pengawasan Sementara itu, setelah teridentifikasi atas data warga yang telah bergabung dalam organisasi gafatar dan ISIS. Pihak Polres Lamongan kini tetap melakukan pengawasan dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Lamongan, AKBP Trisno Rahmadi.

"Terkait upaya pengawasan dan pembinaan, sudah ada rapat koordinasi dengan Komunitas pemerintah Daerah

(Kominda)," katanya.

Hasil koordinasi itu, lanjut dia, semua pihak yang terkait harus meningkatkan pengawasan, termasuk poskamling harus lebih waspada lagi. Kalau ada orang baru harus dilaporkan ke RT atau RW dan juga ke kepala desa," ujar Trisno.

Warga Lamongan yang telah diketahui selain berpotensi mengikuti aliran radikal salah satunya ada yang diduga bergabung dengan kelompok ISIS, warga Lamongan juga berpotensi bergabung di aliran yang dianggap sesat, seperti bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tersebut.

Data yang sudah diperoleh oleh pihak Kepolisian,Kapolres Lamongan AKBP Trisno Rahmadi, Selasa (19/1) membeberkanya, dari data yang dipunyai ada sedikitnya 50 orang warga yang tersebar di 8 kecamatan telah bergabung dengan ormas Gafatar. Total dalam data yang kita kantongi ada 50 orang yang bergabung dengan Gafatar.

Dari jumlah itu lanjutnya, 34 orang di antaranya sudah berangkat ke Kalimantan. Sementara 16 orang sudah kembali ke Lamongan dalam kondisi insyaf. "Mereka yang berangkat ke Kalimantan pengakuannya adalah untuk hijrah," kata Kapolres.Q wap,mb9

Pimpinan Dewan Lantik Pengganti Ketua Dewan Kabupaten Blitar, Bhirawa Mundurnya Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis Urip Widodo yang juga Ketua DPC. PDIP Kabupaten Blitar maju mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Blitar secara resmi telah digantikan Iwintara, Selasa (19/1) kemarin.

Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis Urip Widodo secara resmi melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur yang juga melantik mewakili Gubernur Jawa Timur sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.409/866/ 011/2015.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur menegaskan pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang baru, Iwintara adalah pengganti Marhaenis Urip Widodo yang sebelum-

nya telah mengundurkan diri ikut Pilkada di Kabupaten Blitar.

“Karena ada proses dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu atau PAW, maka baru hari ini (kemarin red) bisa dilaksanakan prosesi pelantikan setelah turunnya SK Gubernur,” ujar Masykur.

Lanjut Masykur, untuk mekanisme proses PAW sebelumnya pihaknya telah mengajukan calon pengganti yang dilakukan dan diverifikasi oleh KPUD Kabupaten Blitar siapa yang berhak menggantikan Marhaenis Urip Widodo yang telah mundur untuk mendampingi Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto yang maju sebagai calon tunggal Bupati Blitar pada Pilkada 9 Desember lalu sesuai dengan perolehan suara dibawahnya.

“Akhirnya Iwintara yang satu Dapil dengan Marhaenis Urip Widodo di Dapil 2 Kabupaten Blitar dari PDIP sebagai pengganti,” jelasnya.

Q htn

Tempat Eks Tower Air di Jantung Kota Jadi Tempat Pembuangan Sampah Lahan kosong di eks tempat tower air, peninggalan Belanda di alunalun utara Kota Pasuruan mendadak dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS). Tentu saja, kondisi yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini akan menimbulkan pemandangan yang negatif. Mengingat, selain TPS itu berada di jantung kota juga disekitarnya bersebelahan dengan kantor Pendopo Kabupaten Pasuruan, Gedung PWI Perwakilan Pasuruan maupun SDN Bangilan, Kota Pasuruan.

Bahkan, jika kondisi ini dibiarkan begitusaja. Peraih penghargaan adipura lima kali berturut-turut akan juga menjadi penghalang meraih adipura kembali di tahun ini. “Awal ngopi di samping bekas tempat tower air ini hawanya enak, sejuk serta asri.

Tapi begitu di sekitar sini terdapat tempat pembungan sampah, otomatis baunya pun kurang sedap. Termasuk juga puluhan-puluhan lalat berterbangan di warung ini akibat tempat sampah tersebut,” jelas M Aziz, warga Kota Pasuruan yang kebetulan sering mengopi di samping eks tempat tower air, Selasa (19/1).

Pantauan di lokasi, setiap harinya eks tempat tower air peninggalan Belanda serta eks Dinas Pendapatan Kota Pasuruan yang berada di alun-alun mendadak dijadikan tempat keluar masuknya petugas pembawa gerobak sampah.

Setiap harinya, petugas kebersihan tersebut keluar masuk dengan membawa gerobak sampah. Sampah yang dikumpulkan dari kawasan alun-alun dimasukkan ke kontainer yang ada sebelah timur tower air. Beberapa jam setelah sampah sudah menumpuk, sebuah truk biasanya datang mengambil kontainer.

Yang lebih ironis, lantai dua di eks tempat tower air dijadikan tempat menumpuknya sampah botol plastik dan gelas air mineral yang sedianya akan dijual kembali. “Jika kondisinya libur, yakni Sabtu-Minggu tentu bau

7

busuk dari tempat pembungan sampah itu makin menyengat lantaran tak langsung dibawa ke TPA Blandongan. Fatalnya lagi, lantai dua di eks tempat tower air dijadikan tempat sampah botol plastik dan gelas air mineral oleh petugas kebersihan setempat,” keluh Tekad, pedagang Bakso di depan eks tempat tower air.

Sementara itu, Kabid Persampahan dan Pertamanan pada Dinas PU Kota Pasuruan Wibowo H menyampaikan bahwa TPS yang berada di alun-alun utara Kota Pasuruan itu sifatnya hanya sementara. Tahun ini akan mem-

perioritaskan kembali untuk pindah lokasi di belakang Pasar Poncol.

“TPS disitu sifatnya hanya sementara. Lokasi awalnya berada di belakang Pasar Poncol.

Tapi karena saat itu untuk memasukkan truk kontainer sampah ke belakang Pasar Poncol terhalang oleh pager Mall Poncol sehingga di taruh di eks tempat tower air, peninggalan Belanda, yakni di alun-alun utara. Tahun ini rencananya akan pindah ke posisi semula dan terlebih dahulu membongkar pagar yang bekerja sama dengan Diskoperindag,” terang Wibowo H. Terkait adanya tumpukan sampah di lantai dua eks tower air, pihaknya akan memeriksanya. “Terima kasih atas masukkannya. Kami nanti akan mengecek langsung, jika terdapat demikian, tentu kami menegor langsung ke petugas di situ. Kami juga berharap agar jangan sampai ada sampah lagi di atas tower,” pungkasnya.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Petugas kebersihan saat melakukan aktifitasnya di alun-alun utara Kota Pasuruan, Selasa (19/1). Lahan kosong di eks tempat tower air, peninggalan Belanda yang berada di jantung Kota Pasuruan atau tepatnya di alun-alun utara mendadak dijadikan TPS.

hartono/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur, SPd saat melantik 2 Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Idris Marbawi dan Iwintara di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten, Selasa (19/1) kemarin.

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Wage, 20 JANUARI 2016

Kurs JUAL

BELI

USD

13,991.00

13,851.00

SGD

9,723.40

9,620.75

EUR

15,252.99

15,094.82

JPY

11,931.60

11,809.19

GBP

19,925.98

19,722.44

Sumber: Bank Indonesia (19 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

90% Pembiayaan Leasing Ada Peran Perbankan Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan kredit untuk kendaraan bermotor dan roda empat di Jatim bertumbuh cukup signifikan. Meskipun kondisi perekonomian tanah air masih belum sepenuhnya pulih, tetapi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan roda empat mulai menemukan titik terang. Meskipun bayang-bayang terjadinya kredit macet masih ada.

Senny Jovita Tondoharto, Kepala Marketing Tunas Mandiri Finance mengatakan semua pembiayan leasing yang ada mayoritas di cover oleh perbankkan. Seperti Tunas Mandiri Finance, yang di bawah Bank Mandiri, ACC di bawah Bank Permata, atau BCA Finance di bawah Bank BCA. “Semua perusahaan pembiayaan yang memiliki modal kuat, tentu di balik itu adalah side business dari bank-bank besar. Termasuk Adira yang dimiliki oleh Bank Danamon. Karena untuk modal milik pembiayaan jumlahnya tidak terlalu besar, 90% adalah milik bank,” ujarnya, Selasa (19/1) kemarin.

Senny menambahkan, semua pembiayaan saat ini berharap menunggu penurunan suku bunga perbankan kendati diharapkan segera menyesuaikan bunga kredit untuk mengakselerasi pembiayaan. Penurunan suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate sebesar 25 bps sejatinya tidak akan berpengaruh terhadap bunga kredit pembiayaan.

“Lembaga perbankan yang dominan menyediakan pendanaan bagi multifinance masih butuh waktu untuk menyesuaikan.

Karena suku bunga deposito masih terbilang tinggi, sehingga ketergantungan terhadap bank masih cukup tinggi,” katanya.

Sebagai perusahaan pembiayaan, pertumbuhan kredit di awal tahun 2016 bisa berjalan cukup stabil hingga akhir tahun ini.

Pertumbuhan kredit tersebut juga harus di dukung oleh kebijakan dari BI selaku regulator yang mengatur dunia perbankkan.

“Kita tidak mungkin lepas dari keterkaitan Bank Indonesia, untuk itu penurunan BI Rate dapat dikaji kembali.

Meskipun dengan penurunan sebesar 25 bps, masih belum dirasakan oleh banyak perusahaan leasing. Tetapi harus tetap disambut positif,” tutupnya. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2007, Abu-abu Metalik, AG1616RI, a/n. Pratama Arfan F, Ds. Tanggulwelahan, Besuki-T.Agung No. 166/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG6961ON, a/n.

Pratama Arfan F, Ds. Tanggulwelahan, Besuki-T.Agung No. 167/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 1997, Hitam, AG4842RW, a/n.

Sumani, Ds/Kec. Kalidawir-T.Agung No. 168/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2012, Merah Hitam, AG4725OF, a/n. Sumani, Ds/Kec. Kalidawir-T.Agung No. 169/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Biru, AG5136RAF, a/n.

Yanto, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 170/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6949RG, a/n. Ngarsono, Ds. Punjul, Karangrejo-T.Agung No. 171/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Biru Putih, AG3061OO, a/n. Hengki Chandra Budiman, Kel. Kenayan-T.Agung No. 172/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Kawasaki, th. 2001, Hitam, AG3718RT, a/n. Yudiarto Imardana, Dsn. Krajan RT 08 RW 02, Ds. Segawe, Pagerwojo-T.Agung No. 173/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2776 EW, a/n Jasuli, Ds. Semiring rw 14/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 174/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 6776 EW, a/n Cahyo Budi Utomo, Kel. Dawuhan, rw 04/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 175/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2154 EE, a/n Sahriyanto, Kel. Patokan, rw 03/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 176/IMB/BI-II/2016

Silaturrahim pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Aspekindo menggelar silaturrahim bersama jajaran Direksi Bank Jatim kemarin.

Tingkatkan Jaringan Usaha, DPK Aspekindo Gandeng Bank Jatim Bondowoso, Bhirawa Assosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Bondowoso terus berusaha meningkatkan jaringan usahanya, Senin (18/1) malam kemarin mereka menggelar silaturrahim dan sharing bersama jajaran Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Bondowoso bertempat di Café Orilla.

Pada acara yang dihadiri seluruh anggota Aspekindo dan jajaran Direksi Bank Jatim lengkap dengan Cabang Pembantu (Capem) pada beberapa kecamatan di Bondowoso.

Ketua DPK Aspekindo Bondowoso HM Jusuf mengungkapkan jika acara tersebut digelar untuk meningkatkan jaringan

usaha yang dilakukan para anggota Aspekindo agar jalinan komunikasi yang selama ini terjalin bisa terjaga dengan baik.

Selain itu menurut pengusaha senior tersebut juga untuk meningkatkan komunikasi yang baik antar anggota, sehingga usaha yang dilakukan kedepan bisa terus berkembang dan saling mendukung satu sama lain. “Kami sengaja mengundang lengkap jajaran anggota Aspekindo agar terjalin komunikasi yang baik serta kami juga mengundang lengkap jajaran direksi Bank Jatim agar jaringan yang sudah kita bangun lama bisa terjaga dengan baik”, katanya.

HM Jusuf menambahkan pola komunikasi yang saling menguntungkan (symbiosis mutualisme) yang dilakukan para ang-

gota Aspekindo dengan Bank Jatim melalui berbagai fasilitas yang diberikan dalam mendukung usaha selama ini diharapkan akan terus ditingkatkan karena pengusaha dan perbankan tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi di Bondowoso.

Sementara itu Pimpinan Bank Jatim Bondowoso Arif Wicaksono yang saat itu berhalangan hadir diwakili Wakil Pimpinan Retno mengaku sangat mengapresiasi positif ketika menerima undangan dari DPK Aspekindo Bondowoso, apalagi menurutnya hubungan yang selama ini terjalin sudah sangat baik, sehingga pimpinan Bank Jatim memerintahkan seluruh jajarannya untuk menghadiri acara tersebut.

“Kami Bank Jatim sudah menjalin

Wagub Minta Perkuat Peran Gapensi Jatim Untuk Kuasai Pasar Dalam Negeri Pemprov, Bhirawa Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Provinsi Jatim harus memperkuat perannya untuk menguasai pasar dalam negeri. Sebab Indonesia khususnya Jatim memiliki potensi pasar yang cukup besar.

“Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pasar konstruksi terbesar di ASEAN yakni mencapai lebih dari 70 persen. Untuk itu, perlu peran yang kuat untuk mengisi pasar yang besar di dalam negeri,” ujar Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Gabungan Pengusaha Konstrusi (Gapens) Provinsi Jatim di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (19/1).

Ia mengatakan, kontribusi konstruksi menjadi contributor terbesar keempat dari PDRB Jatim setelah sektor industri, perdagangan dan pertanian.

Pada tahun 2013, kontribusi sektor konstruksi mencapai 9,22 persen. Sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 9,47 persen.

Untuk pertumbuhan sektor industri sendiri di Jatim, tahun 2013 mencapai 8,06%, dan tahun 2014 mencapai 5,44%.

“Kinerja sektor industri mulai bergairah lagi pasca konstruksi di periode tahun 2014. Hal ini yang membuat optimis terhadap Gapensi untuk ikut berperan aktif dalam MEA dan mengembangkan perekonomian Jatim. sebagai pelaku ekonomi di bidang usaha jasa pelaksanan konstruksi, Gapensi wajib berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi.” kata Gus Ipul sapaan lekatnya.

Menurutnya, Pemprov Jatim terus mendorong peran sektor konstruksi di Jatim. Beberapa arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan antara lain meningkatkan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional, meningkatkan

efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi bebas KKN, meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang profesional, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan.

Selain itu, Gus Ipul mengingatkan kepada pengurus Gapensi Prov. Jatim yang barus untuk mempersiapkan sektor konstruksi Jatim dalam menghadapi MEA. Selain perkuat peran dalam pasar dalam negeri, sektor konstruksi harus melakukan sertifikasi terhadap perusahaan maupun pekerjanya (sumber daya manusia). Di banyak sektor usaha, ketenagakerjaan merupakan sarana penghasil produktivitas dan harga yang kompetitif. SDM juga salah satu penentu kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan berbekal keterampilan dan pengetahuan mereka.

Gus Ipul berpendapat memang tidak selayaknya pasar

tenaga kerja domestik dipenuhi warga asing. Tak semata karena mereka membawa investasi ke Indonesia lantas SDM yang dipakai bukanlah orang lokal. Sementara itu, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Prov.

Jatim Ir. H. Muhammad Amin mengatakan, pada Musda VIII Gapensi Prov. Jatim, pihaknya akan meminta masukan pemerintah terkait kelangkaan pasir, buntut kasus di Lumajang yang masih menjadi masalah serius bagi proyek-proyek kontruksi di Jatim.

Kalangan pengusaha jasa kontruksi menyebut, persoalan ini merupakan ancaman serius terhadap kelancaran pekerjaan kontruksi. Sebab, masalah ini menjadi isu strategis yang bakal menjadi pembahasan utama para pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam Gapensi pada Musda VIII Gapensi Jawa Timur.

Selain itu, Perusahaan konstruksi BUMN diharapkan tidak mengerjakan proyek konstruksi bernilai di bawah Rp. 50 miliar. Proyek tersebut sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor swasta. Ini bermaksud menghindarkan BUMN serta anak cucunya mencaplok pasar kontraktor kecil. Q ma,iib

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat memberikan pemaparan potensi pasar konstruksi di Jatim saat membuka Musda Gapensi di Hotel Shangrilla Surabaya.

komunikasi yang baik dengan para pengusaha Konstruksi Bondowoso khususnya yang tergabung dalam Aspekindo”, katanya.

Retno juga mengungkapkan jika Pimpinan Bank Jatim yaitu Arif Wicaksono berjanji akan mendatangi Khusus Kantor Aspekindo Bondowoso sebagai bentuk permintaan maaf karena tidak bisa menghadiri acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Retno juga menambahkan bahkan berbagai aturan main yang saat ini berlaku dalam rangka pengembangan usaha bagi para pengusaha konstruksi untuk terus di up date, karena aturan tersebut terus berkembang sesuai kebutuhan dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Q har

Hadapi MEA, Puspa Agro Luncurkan Trading House Surabaya, Bhirawa Menghadapi pasar bebas Masayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Puspa Agro meluncurkan trading house yang berfunsi sebagai stabilisator harga agribis.

Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, di kantornya Puspa Agro Jemundo, Sepanjang Sidoarjo, Selasa (19/1) mengatakan; tidak perlu takut menghadapi MEA karena Puspa Agro merupakan salah satu pasar agribis yang komoditinya berkualitas mutunya terjamin dan siap bersaing dengan komoditi agribis di kawasan ASEAN. Menghadapi MEA dan pasar ritel besar serta pemasok asing Puspa Agro jauhjauh hari telah membuka divisi trading house yang berfungsi sebagai stabilisator harga. Dengan jaringan pasar yang kuat dan luas melalui semua lini divisi trading house terus bergerak dan bermitra dengan kelompok-kelompok tani atau gapoktan di sentra-sentra produksi agribis.

Selanjutnya, dilakukan pemilahan (grading) di sentra gapoktan yang berdasar kualitas dan pengemasan, komoditas pilihan itu lalu didistribusikan ke pasar-

pasar modern, pabrikan atau perusahaan makanan olahan, bahkan untuk memenuhi pasar ekspor.

Melalui model trading house Puspa Agro mampu membayar tunai kepada petani yang tidak pernah didapatkan jika menjual melalui tengkulak. Sehingga nilai jual produk pertanian dan peternakan memiliki nilai ekonomis mencapai 2,5 persen dan produknya bisa bersaing dengan produk impor.

Upaya memperluas akses untuk memasarkan hasil panen petani, peternak dan petambak ini juga dibarengi terus menghasilkan komoditas yang berkualitas. Begitu pasar bebas diberlakukan, seperti sekarang petani Jawa Timur tidak hanya jadi penonton. Sebaliknya mampu bangkit terus bersaing dengan kemungkinan gempuran produk impor.

Melalui trading house sebagian petani, peternak, hingga nelayan di Jawa Timur kini mulai merasakan dan menikmati nilai tambah atas hasil panen mereka yang rata-rata mencapai 2530 persen. Pasalnya, produk yang dihasilkannya kini mulai banyak diserap oleh pasar modern serta industri pengolahan. Q kmf,ma

Ramaikan Imlek, Hotel Undang Artis Surabaya, Bhirawa Perayaan tahun baru Imlek saat ini akan benar-benar dimanfaatkan para pebisnis perhotelan untuk menjaring tamu khususnya bagi warga keturunan yang ingin merayakannya di hotel bersama keluarga, karena itu pihak perhotelan mengundang para artis legendaris Indonesia untuk menghibur.

Seperti di Pullman Hotel telah siap menghadirkan artis juga seniman legendaris dan sudah diakui dunia internasional Didik Nini Thowok. “Didik Nini Thowok ini kebetulan juga salahsatu warga keturunan yang legendaris khususnya senimanya yang menjadikan dia manusia topeng,” ungkap PR & Communications Manager Pullman & Area Accor East Java, Tatok Hariyanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (19/1) kemarin.

Menurut Tatok dengan menghadirkan Didik ini karena selain legendari ia juga memahami acara perayaan imlek ini sehingga bisa membawa acara yang spektakuler ini. “Kami yakin Didik Nini Thowok bisa membawa meriah acara tersebut baik dengan tariannya maupun event yang disuguhkannya nanti,” jelas Tatok. Sementara itu Tatok juga berharap acara yang digelar di ballroom ini bisa sukses digelar Pebruari mendatang. “Kami harap semua meja full dari 35 meja yang kami sediakan dengan satu mejanya untuk 10 orang jadi total 350 orang,” terangnya. Q riq

Ekspor 2015 Capai 65 Juta Kg

Ikan Tuna Jatim Jadi Favorit di Eropa, Jepang, dan Amerika Ikan Masyarakat Eropa, Jepang, dan Amerika ternyata sangat menggemari ikan Tuna asal Jatim. Setiap tahun ikan Tuna asal Jatim yang diekspor ke luar negeri, khususnya tiga tersebut jumlahnya selalu mencapai lebih dari 90 juta kilogram.

Setiap tahun ikan Tuna asal Jatim yang diekspor ke luar negeri, khususnya Eropa, Jepang, dan Amerika jumlahnya selalu mencapai lebih dari 90 juta kilogram.

Jika tahun 2013, ekspor ikan Tuna ke luar negeri mencapai 91.461.546 kilogram dengan nilai 206,9 juta dolar Amerika. Tahun 2014 jumlahnya naik menjadi 92.090.801 kilogram dengan nilai 179,2 juta dolar Amerika. Tahun 2015 hingga triwulan tiga, ekspor ikan Tuna sebesar 65.105.234 kilogram dengan nilai 169,9 juta dolar Amerika.

“Jika tabulasi data sudah ma-

suk semua, kita yakin ekspor ikan Tuna tahun 2015 naik dibanding tahun sebelumnya. Baik volume maupun nilainya,” Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Ir Heru Tjahjono MM, Selasa (19/1).

Menurut Heru, dari puluhan juta ton ekspor ikan Tuna, sebagian besar untuk memenuhi permintaan konsumsi negara-negara di Eropa, Jepang, dan Ameri-

ka. “Tiga negara ini paling senang dan sangat menggemari ikan Tuna asal Jatim,” katanya.

Dikatakannya, agar nelayan mendapatkan nilai tambah lebih besar dari ikan tuna yang diekspor, mulai tahun ini, Pemprov akan meningkatkan kualitas hasil ikan yang ditangkap. Setiap hari, produksi ikan tuna berkisar antara 70 - 100 ton per hari.

Caranya, merenovasi pelabuhan menjadi lebih higienis. Lalu membantu alat tangkap untuk nelayan dan memberi pelatihan cara mengolah ikan. Dengan begitu, ikan dari kapal tidak ditaruh di lantai. Tapi ditaruh crane

untuk dibawa ke meja. Sehingga kondisinya tetap bersih dan fresh.

“Itu penting, agar sirip dan mata ikan Tuna tidak luka. Inilah yang menjadikan harganya menjadi mahal,” katanya.

Selain ikan Tuna, Jatim juga mengekspor berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya ke luar negeri. Yakni, udang, kepiting, cumi-cumi, kerang, ikan hias, teri, rumput laut, dan jenis ikan lainnya. “Tahun 2014 tidak ekspor komoditas perikanan dan kelautan yang kita ekspor mencapai 360.780.300 kilogram dengan nilai mencapai 1,4 miliar dolar Amerika,” kata Heru. Q rac

Rabu Wage 20 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

Tujuh Pejabat Terancam Diparkir Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Muhamamd aAnton akan melakukan fit and proper test kepada pejabat di lingkungan Pemkot Malang, untuk menyesuaikan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Setidaknya ada tujuh pimpinan SKPD yang akan kehilangan pos karena lembaganya dilebur atau ditiadakan.

Kebijakan ini menyusul hilangnya sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditahun 2017, mendatang.

Untuk memilih pejabat yang layak satusatunya jalan dengan melakukan uji kompetensi.

Menurut Wali Kota yang kerap diapa Abah Anton itu, kompetensi pejajabat akan dilakukan di tahun 2016 ini, sehingga pihaknya sudah mendapat pilihan siapa saja pejabat yang akan menempati posnya nanti.

Berdasarkan ketentuan yang baru nanti, Dinas Pendapat (Dispenda), akan melebur dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) akan melebur dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang), akan menjadi intansi vertikal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dihapus fungsinya akan dialihkan ke Kekelurahan. Sedangkan keberadaan Kantor Ketahanan Pangan juga akan dihapus. Selain itu, Asisten Sekretarsi Kota Malang, yang saat ini berjumlah tiga orang, nantinya hanya ada dua orang. Demikian juga dengan keberadaan Sataf Ahli Wali Kota Malang, yang selama ini lima orang kedepan hanya akan ada tiga orang saja.

“Ada jabatan yang harus dilebur, dan ada yang harus dihilangkan, makanya kedepan pejabat yang tidak berkualitas, harus siap-siapa untuk tidak mendapatkan posisi. Ini aturan kita tinggal melakQ mut sanakan saja,”ujar Abah Anton.Q

Datangi Rapat PKK, Oknum Polisi Todongkan Pistol Batu, Bhirawa Rapat PKK yang digelar di rumah ketua RT:06, RW: 11 Perumahan Griya Permata Alam, Desa Ngijo, Karangploso akhirnya berakhir dengan kekhawatiran pihak tuan rumah. Hal ini terjadi setelah seorang oknum polisi yang bertugas di jajaran Polres Batu mendatangi lokasi rapat dengan marah sambil menodongkan pistolnya.

Senin (18/1), pemilik rumah, Suwanto, mengadukan aksi sewenang-wenang dan berbahaya tersebut ke Satuan Provost Mapolres Batu. Diketahui, aksi penodongan pistol dari oknum polisi kepada warga sipil ini terjadi pada hari Minggu (17/1) sore.

Saat itu di rumah Suwanto sedang diadakan rapat ibu-ibu anggota PKK. Banyak peserta rapat yang mengendarai motor dan memarkirnya di pinggir jalan depan rumah ketua RT:06 Suwanto.

Beberapa saat kemudian, ada petugas kepolisian berpangkat Brigadir berinisial TS lewat di depan rumah Suwanto dengan mengendarai mobil. Karena banyak motor yang terparkir, TS kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Akhirnya, iapun membunyikan klakson mobil keraskeras. Nampaknya bunyi kalson tersebut membuat beberapa anggota rapat marah.

Akhirnya terjadi perang mulut antara TS dengan istri Suwanto, Hermin Sulistyowati, dan juga adik Suwanto, Hermawan Setyabudi.

“Inilah yang saya sayangkan dari sikap anggota kepolisian ini. Jika dia adalah anggota kepolsian yang beretika, seharusnya dia harus turun dan meminta secara baik-baik kepada pemilik motor untuk meminggirkan kendaraannya,”ujar Suwanto ditemui usai melaporkan kasus ini ke Mapolres Batu, Senin (18/1).Q nas

MALANG RAYA

Prospek Properti 2016 Menjanjikan Malang, Bhirawa Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang Umang Gianto, disela-sela silaturrahmi REI Komisariat Malang, bersama pengusaha properti di Hotel Atria Malang, Selasa (19/1) kemarin, mengatakan jika prosepek properti di tahun 2016 ini lebih menjanjikan dibanding tahun 2015 lalu.

istimewa

Warga Bumiaji Kota Batu nampak berdoa ketika sampai dan akan memulai aksinya di Jakarta dalam menyelamatkan sumber mata air Kota Batu.

Warga Bumiaji Perjuangkan Sumber Air Gelar Aksi Demo di Gedung MA dan DPR RI Batu, Bhirawa Ratusan warga Kecamatan Bumiaji, Kota Batu melakukan aksi unjuk rasa di gedung Mahkamah Agung, Gedung DPR RI dan Kantor Staf Kepresidenan.

Aksi yang dilakukan bertujuan untuk memperjuangkan eksistensi sumber air Gemulo di Kecamatan Bumiaji. Sumber ini terancam rusak akibat pembangunan Hotel The Rayja yang dilakukan oleh PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri.

Warga Bumiaji yang ikut dalam aksi ini menamakan dirinya Aksi Wong Gunung Mudun Embong. Mereka berangkat pada hari Senin (18/1) menuju Ibukota Jakarta dengan menggunakan 3 bus. Tidak hanya warga, terlihat pula para aktivis dan penggiat lingkungan dari Jawa Timur ikut serta dalam rombongan Wong Gunung Mudun Embong.

“Di Jakarta kami menggelar

aksi bersama seluruh aktivis peduli lingkungan, untuk memperjuangkan Umbul Gemulo agar tetap lestari,” terang Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Jawa Timur, Ony Mahardika, dihubungi via ponsel, Selasa (19/1).

Diketahui, beberapa saat terakhir ketenangan warga Kota Batu terusik dengan kabar munculnya putusan Kasasi yang memenangkan pihak Hotel The Rayja. Padahal menurut Onny hingga saat ini belum ada putusan apa pun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kita belum tahu hasil kasasi, belum jelas,”ujarnya.

Rencananya, kemarin warga akan bertemu dengan Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan. Setelah itu mereka akan melanjutkan dengan melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI.

Dari pertemuan tersebut para pejuang lingkungan ini akan mendorong pemerintah untuk menghasilkan beberapa kebijakan. Antara lain, pemulihan dan penyelamatan kawasan hulu DAS Brantas dari ancaman industri pariwisata, serta ada pencabutan izin hotel yang membangun di kawasan lindung, seperti mata air dan hutan lindung. Mereka juga mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi para pejuang lingkungan baik secara perdata maupun pidana.

Diketahui, Sumber air Gemulo merupakan satu-satunya sumber air yang menghidupi 9000 KK di 4 desa. Yakni, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Pandan Rejo Kecamatan Bumiaji dan Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kota Batu.Q nas

Pemkot Ajak Warga Evaluasi APBD Setiap Triwulan Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu mengundang seluruh unsur di masyarakat ke gedung Balaikota Batu, Selasa (19/1) malam.

Mereka mengajak masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan APBD 2016. Direncanakan, pertemuan eksekutif dengan masyarakat ini akan diagendakan secara rutin setiap triwulan.

“Hari ini kita undang masyarakat untuk mengetahui dulu bidang-bidang yang menjadi fokus dalam pembangunan di tahun 2016 ini. Untuk kemudian masyarakat kita ajak untuk berperan antif dalam mengawasi pelaksanaan APBD ini,”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, saat ditemui di

ruang kerjanya, Selasa (19/1).

Selain dihadiri oleh Forpimda Kota Batu, ikut hadir dalam pertemuan itu anggota DPRD Kota Batu, para Kepala Desa/ Lurah, para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, BPS, BPN dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Batu. Selain menyampaikan kebijakan secara umum oleh Walikota, dalam pertemuan kemarin juga disampaikan penjelasan secara teknis oleh para kepala SKPD. Di antara titik fokus yang menjadi perhatian adalah, pengembangan lebih lanjut pertanian organik di Kota Batu, dan pengembangan dunia wisata Kota Batu menuju Kota

Pemkot Malang Kekurangan 2.285 PNS Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang, pada tahun ini kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 2.285 orang yang bakal ditempatkan di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Subkhan, Selasa (19/ 1) mengatakan kebutuhan PNS tahun ini meningkat dibanding 2014 yang hanya sekitar 1.000 PNS. Peningkatan kebutuhan jumlah PNS tersebut disebabkan adanya moratorium rekrutmen PNS pada 2015.

“Kebutuhan PNS di lingkungan Pemkot malang tahun ini cukup besar, namun sampai sekarang belum ada informasi terkait rekrutmen CPNS. Jika tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS, dapat dipastikan tahun depan, kekurangannya akan semakin banyak,” kata Subkhan di Malang.

Pada 2014, lanjutnya, kuota yang diberikan Kementerian Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) relatif sangat kecil. Rekrutmen CPNS 2014 lebih mengutamakan untuk tenaga honorer yang dibiayai APBD dan APBN dan itu pun tidak semua tenaga honorer lolos seluruhnya.

“Harapan kami tahun ini ada rekrutmen untuk CPNS. Mudah-mudahan pada informasi pembukaan lowongan CPNS 2016 segera diumumkan, paking tidak pada pertengahan tahun ini,” ujarnya.

Menyinggung SKPD yang banyak membutuhkan tenaga CPNS baru, Subkhan mengatakan dari 2.285 PNS yang dibutuhkan di lingkungan Pemkot Malang, sektor yang paling banyak membutuhkan adalah tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan.Q ant

9

anas bachtiar/bhirawa

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso terlihat sedang menerima kunjungan warga, hal ini untuk membuka iklim keterbukaan Pemkot Batu dalam pembangunan di tahun 2016

Pariwisata internasional.

Ditambahkan Punjul, sesuai aturan Pemkot harus melakukan sosialisasi APBD kepada masyarakat. Namun khusus di Kota Batu, Pemkot berkomitmen bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan pemaparan dalam sosialisasi APBD. Namun lebih dari itu, masyarakat juga bisa memberikan masukan lang sung maupun pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2016.

“Untuk itu pertemuan seperti ini akan kita lakukan secara berkala, sambil masyarakat memberikan evaluasi kepada pemkot,”tambah Punjul. Dan menurutnya, pemberian evaluasi dari masyarakat itu akan efektif jika dilakukan secara tiga bulan sekali. Hal ini juga untuk menghilangkan jarak antara Pemerintah Kota dengan masyarakat. Sesuai keinginan Walikota, Gedung Balaikota Batu yang baru akan menjadi gedung rakyat. Jadi, warga akan dikondisikan agar nyaman berada di gedung ini.

Untuk itu pintu pagar Balaikota akan dibiarkan terbuka.

“Dan di halaman Balaikota, akan dibuat taman bermain, dimana setiap sore masyarakat bisa berkunjung dan bermain di taman tersebut,”pungkas Punjul. Q nas

Menurut Umang, prediksi itu didasarkan dari, tersedianya infrastruktur yang disiapkan pemerintah pusat. Sehingga pengusaha properti di semua level akan menemukan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya.

“Kami yakin, prospek investasi properti di Malang raya, jauh lebih baik. Makanya ini menjadi harapan yang posisitif bagi pengusaha properti,”tutur Umang yang juga pemilik Perum Bulan Terang Utama (BTU) itu. Lebih jauh dia menyatakan, prospek tersebut juga didukung oleh adanya penggembang besar, seperti Araya, dan Citra Garden, yang akan membangun di wilayah Kabupaten Malang dan Batu.

Meski diakui dia, untuk pengembangan perumahan di Kota Malang, pihaknya mengaku jika saat ini, untuk pengadaan lahan di Kota Malang mengalami kendala. Tetapi untuk di Kabupaten dan Kota Batu masih tersedia.

Sementara itu, Wali Kota Malang Muhammad Anton, kepada wartawan menyatakan, jika pengembangan perumahan di Kota Malang itu, saat ini agak sulit dilakukan pasalnya Pemerintah akan berusaha untuk mempertahankan lahan pertanian.

“Lahan yang dimiliki masyarakat Kota Malang itu sudah sangat terbatas, jadi kemungkinan untuk pengembangan perumahan agak sulit. Jadi kemungkinan kalau di Kota Malang tinggal menghabiskan lahan yang telah dibeli oleh pengembang sebelumnya,”tutur Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu. Kendati demikian terhadap pembangunan lahan yang sudah dimiliki oleh pengembang, pihaknya akan memberi suport agar perizinan yang diajukan untuk tidak dipersulit.

“Setiap yang mengajukan izin, memiliki hak yang sama, baik itu pengusaha properti mapun masyarakat biasa. Yang penting semua persyaratanya sudah cukup pasti izin akan kita berikan. Apalagi sekarang ini proses izin tidak terlalu rumit yang penting tidak melanggar aturan pasti diberikan dalam waktu yang singkat,”ujar Abah Anton.

Wali Kota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang ini, berharap REI memiliki keperdulian kepada wong cilik. Selama ini REI telah membantu Pemkot Malang dalam membangun rumah layak huni bagi masyaraklat kecil. Namun kedepan sebaiknya peranan itu ditingkatkan lagi.

Di tempat yang sama, pihak Bank Tabungan Negara (BTN) seperti yang disampaikan Ricy RS Patinggi, BTN Malang siap mendukung, pengembangan properti di Malang raya, karena selama ini BTN telah memberikan suport terhadap pengembangan perumahan.

“Kami telah memberikan kredit perumahan, yang nilainya mencapai Rp.80 miliar, dana tersebut 40 persennya untuk perumahan subsidi dan 60 persennya perumahan non sibsidi, jadi prinsipnya kami siap memberikan dukungan pengembangan perumahan,” tuturnya. Q mut

Bandara Abd Saleh Kembali Dibuka Kab Malang, Bhirawa Hampir sepekan Bandara Abdurachman (Abd) Saleh Malang ditutup, akibat abu vulkanik Gunung Bromo. Kini Bandara Abd Saleh Malang dibuka kembali dan siap melayani penerbangan dengan tujuan Malang-Jakarta serta Malang-Denpasar.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bandara Abd Saleh Malang Suharno, Selasa (19/1), kepada wartawan mengatakan, abu vulkanik Gunung Bromo saat ini dinilai sudah tidak mengganggu penerbangan.

“Sejak pukul Selasa (19/1) pukul 08.00 WIB pagi, bandara sudah dibuka penerbangan untuk umum karena dinilai sudah aman,” jelasnya.

Dibukanya penerbangan kembali, jelas dia, maka beberapa maskapai penerbangan sudah bersiap-siap untuk melayani penumpang dengan tujuan MalangJakarta dan Malang-Denpasar.

“Seperti Sriwijaya Air kini masih reload atau akan mengisi penumpang kembali, namun untuk maskapai penerbangan Citylink telah mengcancel keberangkatan,” terangnya.

District Manager Sriwijaya Air Malang, Muhammad Yusri Hansyah menjelaskan meski Bandara Abd Saleh sudah beroperasi, tapi penerbangan belum pulih.

Penumpang Sriwijaya Air tujuan Malang-Jakarta, dialihkan penerbangannya ke Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Dan ada dua penerbangan MalangJakarta yang seharusnya dilayani Sriwijaya air, terpaksa diberangkatkan melalui Bandara Juanda.

“Sebab pihaknya sudah terlanjur memberitahukan pada penumpang, jika keberangkatan tujuan Jakarta untuk sementara melalui Bandara Juanda. Sehingga penerbangan dari Malang baru kita lakukan pada Rabu (20/1)/(hari ini),” paparnya. Dikatakan Yusri, dengan adanya penutupan Bandara Abd Saleh Malang selama satu Minggu, maka terjadi penurunan penjualan tiket Sriwijaya Air sebesar 30 persen. Q cyn

Hadapi MEA, PHRI Batu Beri Pelatihan Staf dan Manajer Setelah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diprediksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu meningkat hingga 2 kali lipat. Karena itu, kemarin (19/1) bertempat di Hotel Kartika Wijaya Kota Batu, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu memberikan pelatihan khusus tentang pengembangan hotel kepada para manajer hotel Kota Batu. Pelatihan ini sebagai tindak lanjut setelah sebelumnya PHRI memberikan pelatihan kepada para staf hotel.

“Jadi yang kita persiapkan untuk menyambut MEA ini tidak hanya memberikan pembekalan kepada para staff.

Tetapi para manajer hotel juga diberi pembekalan tentang service excellence atau pelayanan prima di perhotelan,”ujar Ketua PHRI Kota Batu, Bambang Dharma, Selasa (19/1).

Ia menjelaskan, agar hotelhotel di Kota Batu tidak kalah bersaing saat pemberlakuan MEA, maka harus dilakukan pembenahan di semua lini.

Termasuk pembenahan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di hotel-

hotel Kota Batu. Apalagi mayoritas hotel yang ada di Kota Batu merupakan hotel independen (hotel indie).

“Hotel indie ini merupakan hotel yang bukan didirikan oleh investor dari grup perusahaan perhotelan besar,”tambah Wakil PHRI Kota Batu, Titik S Arianto. Jadi, hotel di Kota Batu ini awalnya didirikan oleh investor lokal Kota Batu dan sekitarnya, dimana pemilik (owner) dari hotel tersebut belum memiliki latar belakang sebagai pengusaha hotel. Namun dengan perkembangan dunia pari-

wisata Kota Batu yang pesat, menuntut Hotel Kota Batu untuk melakukan pengembangan diri. Akhirnya, hotelhotel ini berkembang menjadi hotel-hotel berbintang. Namun tantangan baru kembali datang dengan akan diberlakukannya MEA. Beberapa waktu lalu, lanjut Bambang, PHRI telah memberikan pelatihan khusus kepada para staff hotel di Kota Batu. Di antaranya adalah pelatihan Bahasa Inggris yang diberikan secara gratis. Pelatihan tersebut lebih difokuskan kepada conversation atau percakapan dalam Bahasa Inggris.

“Pelatihan ini kita adakan secara swadaya di PHRI. Belum ada bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) untuk pemberian pelatihan terutama dalam menyambut MEA,”tambah Bambang.

Dengan langkah yang diambil ini, PHRI Kota Batu yakin bahwa SDM mereka bisa ber-

anas bachtiar/bhirawa

Para manajer hotel di Kota Batu mendapatkan pelatihan khusus dari PHRI Batu dalam menyambut MEA saing dalam MEA. Walapun hampir 90 persen SDM yang bekerja di Hotel Kota Batu merupakan tenaga lokal dari Kota Batu. Adapun 10 persen SDM tersisa merupakan tenaga dari luar kota, namun bukan berarti dari luar negeri.

“Kita tidak takut dengan pemberlakuan MEA. Karena SDM yang kita miliki saat ini sudah memiliki daya saing tinggi. Apalagi setelah pemberian training-training (pelatihan) yang kita berikan,”pungkas Bambang optimis. Q nas, sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Kalimantan Tengah Targetkan 15 Besar PON Sampit, Kalteng, Bhirawa Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan masuk 15 besar juara Pekan Olahraga Nasional XIX/ 2016 di Jawa Barat pada September mendatang.

"Pada PON sebelumnya di Riau kita hanya mampu meraih enam emas. Kini target kita naikkan menjadi sembilan emas. Dengan itu kita target bisa masuk peringkat 15 besar," kata Wakil Ketua I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah Aries Marcorius Narang di Sampit, Selasa.

Saat pra-PON, Kalimantan Tengah hanya menargetkan 20 cabang olahraga yang lolos, namun disyukuri karena ternyata mampu melampaui perkiraan, yakni menjadi 26 cabang olahraga dengan jumlah atlet 136 orang. Kemajuan itu pula yang membuat KONI berani menaikkan target peroleh medali.

Saat ini, katanya, berbagai persiapan sudah dilakukan. Pemusatan pelatihan rencananya dilaksanakan mulai Februari mendatang untuk selama enam bulan dengan harapan bisa membawa kemajuan yang signifikan bagi seluruh atlet.

"Atlet akan digodok di pemusatan pelatihan mulai 1 Februari. Juni nanti sudah bulan puasa. Agustus atlet sudah kita kirim ke Jawa Barat untuk membiasakan mereka di lokasi supaya mereka tidak demam panggung karena sering terjadi atlet kita bisa mampu maksimal saat di daerah sendiri, tapi saat tampil di lokasi lomba mereka grogi," kata Aries.

Untuk persiapan, KONI Kalimantan Tengah mendapat alokasi dana sekitar 17,5 miliar. Dana itu untuk mempersiapkan atlet dan kebutuhan lainnya agar bisa tampil maksimal dalam ajang bergengsi olahraga nasional tersebut.

Aries juga meminta KONI kabupaten dan kota terus membina atlet-atlet mereka untuk kontribusi prestasi bagi Kalimantan Tengah.Q ant

Timnas Rebut Perak di Kejuaraan Malaysia Makassar, Bhirawa Timnas sepak takraw Indonesia merebut medali perak di kejuaraan sepak takraw pantai lima negara di Malaysia di Kuala Lumpur, 9-11 Januari 2016.

"Tim putra kita harus puas merebut medali perak setelah kalah dari tuan rumah Malaysia dengan skor 1-2 di babak final," jelas Ketua Bidang Perwasitan dan Pertandingan PB PSTI, Saleh Gottang di Makassar, Selasa.

Timnas sepak bola Indonesia di ajang itu diperkuat sejumlah atlet dan salah satunya berasal dari Sulawesi Selatan atas nama Andi Tri Sandi. Atlet yang juga dipersiapkan ke PON 2016 itu memang menjadi unggulan Sulsel baik di tingkat nasional hingga internasional.

Mengenai kontribusi atlet Sulsel itu, dirinya tentu mengaku ikut berbangga.

Sekretaris Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Selatan itu juga berharap keterlibatn atlet di berbagaikejuaraan internasional semakin meningkatkan kemampuan dan mental bertandingnya.

"Kami tentunya ikut berbangga dan bersyukur dengan pencapaia ini. Kitajuga berharap semakin banyak atlet Sulsel yang terpilih memperkuat Sulsel," katanya.

Lebih jauh, Pengprov PSTI Sulsel telaha mengagendakan "try out" ke Thailand sebagai upaya memaksimalkan kemampuan dan kekompakan tim sebelum tampil pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat.

Namun agenda ini memang baru dalam lingkup pengurus PSTI dan belum disampaikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat karena masih akan menyesuaikan dengan agenda pelatda yang akan dilaksanakan.

"Kami memiliki agenda menggelar `try out` dua kali sebelum tampil di PON 2016.

Salah satunya tentu kita harapkan bisa berangkat ke Thailand," ujarnya.

Mengenai pemilihan Thailand sebagai lokasi uji coba, kata dia, tentu saja karena potensi dan prestasi negara itu di cabang olah raga sepak takraw yang memang masih tampil mendominasi.Q ant

Rabu Wage 20 JANUARI 2016

Atlet Tembak Jatim Dilatih Meditasi Surabaya, Bhirawa Tak hanya mengusai teknik menembak, para atlet Jatim juga akan dibekali teknik meditasi sebelum berlomba di Pekan Olahraga Nasiona (PON) XIX Jabar 2016. Upaya ini dilakukan agar para petembak bisa menguasai emosi dan lebih fokus.

Menurut Ketua Harian Perbakin Jatim, Kolonel Kav Roesdiarno, semua teknik menembak sudah pasti dikuasai oleh para atlet. Karena setiap hari mereka dilatih untuk membidik sasaran.

Namun mereka juga harus mengusai emosi, karena olahraga ini membutuhkan ketenangan dan konsentrasi tinggi.

"Kami juga sudah memiliki instruktur meditasi, dan atlet wajib mengikuti program tersebut," kata Roesdiarno yang juga menjabat sebagai Kepala Pelatih Puslatda Jatim 100, Selasa (19/1).

Lebih lanjut ia mengatakan,

sebelum berlaga di PON, para atlet nantinya akan turun di event kejurnas antar Perbakin se Indonesi yang rencanannya digelar pada Bulan April di Bandung.

Kemudian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Menembak Jakarta Anniversary. "Dua even ini bisa menjadi tolok ukur para atlet Jatim sebelum turun di PON. Karena saya yakin petembak terbaik nasional akan turun di event tersebut," kata Rusdianto yang berhasil mengantarkan tembak Jatim meraih juara umum di PON Riau 2012 dengan meraih 11 emas, 2 perak dan 1 perunggu

Susunan Pelatih dan Atlet Puslatda Tembak Jatim Manager / pelatih kepala Roesdianto Pelatih : Purwadi, Maolan, Marsono Susunan Atlet Putera : Firtian judiswandarta, SE ST MM, Sahurun, Supriyono, Arianto, M Hasan Busri, Eko Puji P, Joko Wicaksono, Puteri : Ony Rajaloa, Dwi Yulia Purnamawati, Diaz Kusumawardani, Eva Yulianti Pratiwi, Talitha Judith Almira.

Kelompok Junior: Dendy Stria Putra Pratama, Paragra Duncan Taruma NFS, Kresna Arya Nugraha, Adhania Iin Fadila, Salwa Pramestiara, Rafi Arofah Dirgantari, M Adib Yulianto, Noor Sultan MA, Ivana Kusuma Wardhani Artana, Whidda Andria, Drajat Erwan dan Suratno.

ist

Selain mengasah teknik, para atlet Puslatda tembak Jatim dituntut untuk menguasai ilmu meditasi. itu.

Selain itu permintaan tambahan atlet Perbakin Jatim ke KONI Jatim sudah di penuhi oleh KONI Jatim yaitu enam atlet, dengan tambahan 6 atlet makan Perbakin Jatim sudah memiliki 22 atlet yang dipersiapkan menghadapi PON Jabar. Sepuluh atlet diantara adalah atlet pelatnas SEASA,

seperti Yulia dan Talita., dengan berkekuatan 22 atlet, maka Jatim akan melakukan strategi untuk menghadang atlet Jabar,” ujarnya.

Pada PON XVIII/2012 di Riau, tim menembak Jatim berkekuatan 16 atlet dan mengukir prestasi cemerlang.

Dari target 6 emas yang dibe-

rikan KONI Jatim, berhasil merebut 11 emas. Sebuah prestasi yang belum pernah diukir menembak Jatim sepanjang keikutsertaannya di arena PON. “Jadi, wajar jika kami minta tambahan atlet, untuk bisa memenuhi target yang di bebankan KONI Jatim,”ujar Roesdiano. Q wwn

PPLP Bulu Tangkis Jatim Lanjutan Harjaba Cup SMPN I Giri Puteri Lolos ke Semi Final Enjoy Berlatih di GOR Sudirman Banyuwangi, Bhirawa Tim Basket Putri SMP N I Giri memastikan lolos ke babak semi final Kejuaraan Bola Basket Harjaba Cup setelah dalam pertandingan penyisihan terakhir di GOR Basket Sahabat Banyuwangi mampu mengalahkan tim Putri SMPN I Banyuwangi dengan skore 28 – 22 (10-12).

Menurut Dedi Susanto, pembina ekstra kulikoler bola basket SMP N Giri pihaknya merasa bersyukur bisa memenangkan pertandingan lawan salah satu tim kandidat juara untuk kelompok putrid pada kejuaraan Harjaba tahun ini.

Selanjutnya Dedi menyatakan pada kuarter pertama, dengan mengandalkan permainan cepat anak didiknya unggul satu angka 8 – 6. Namun dalam kuarter kedua Rena dkk bermain kurang tenang dan tidak bisa memanfaatkan peluang untuk menambah point padahal sering lolos ke daerah serta beberapa kali mendapatkan tembakan bebas / free throw namun tidak ada satupun yang masuk.

Setelah istirahat pada setengah babak, lanjut Dedi coach tim putrid SMP Giri mampu mengevaluasi dan memotivasi anak didiknya sehingga pada kuater ketiga mampu leading 12 – 4.”Pada kuarter ke 4 kami sempat kuatir lawan mendapatkan momentum dengan foul out nya pemain nomor 8 Cindy dan cederanya Rena yang merupakan pemain andalan tim kami. Ternyata pemain pelapis mampu mengatasi beban psikisnya untuk tetap bermain tenang dan menuntaskan pertandingan dengan kemenangan melalui pertandingan yang cu-

kup a lot,”jelas Dedi Susanto.

Menghadapi babak semi final hari Kamis mendatang, menurut Dedi Susanto pihaknya berupaya memanfaatkan waktu yang ada untuk membenahi kekurangan tim, utamanya meningkatkan kemampuan pemain pelapis yang dinilai belum sesuai dengan harapan. Disamping itu, aan membenahi kelemahan tim yang lain baik

dalam transisi menyerang bertahan maupun sebaliknya. ”Meskipun pemain kami terbatas dalam mengikuti even Harjaba tahun ini, namun dengan materi yang ada dan persiapan yang cukup kami optimis mampu mengatasi lawan dan tampil sebagai juara dalam even basket yang digelar Pengkab Perbasi Banyuwangi tahun ini,” tegas Dedi Susanto.Q mb12

nurhadi/bhirawa

Tim Puteri SMP N I Giri kostum merah dan SMP N I Banyuwangi kostum Putih.

Surabaya, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim terpaksa harus memindahkan tempat latihan Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis dari Candi-Sidoarjo ke GOR Sudirman Surabaya.

Upaya ini dilakukan karena Kadispora Jatim, Drs Supratomo, MSI menilai tempat latihan PPLP di Sidoarjo kurang layak. Agar atlet bisa lebih fokus berlatih maka dipidah ke GOR Sudirman yang memiliki sarana dan prasarana sangat lengkap.

"Lapangan di GOR Sudirman sudah sangat bagus, selain itu juga memiliki asrama yang kondisinya sudah memenuhi syarat.

Dengan fasilitas itu saya berharap para atlet lebih semangat untuk berlatih dan mereka nantinya bisa menjadi atlet andalan Jatim maupun Indonesia," kata Supratomo, Selasa (19/1).

Dihubungi secara terpi-

sah, Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim, Wijanarko Adi Mulya menyambut baik para atlet PPLP berlatih di GOR Sudirman.

Ia yakin para atlet bisa lebih enjoy berlatih di GOR yang sudah beberapakali menjadi tempat pertandingan nasional maupun internasional itu. Selain itu para atlet PPLP juga bisa melihat para seniornya atau para atlet Puslatda berlatih.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan para atlet PPLP bisa berlatih uji coba melawan tim Puslatda Jatim, atau pemain kelas dunia seperti Sony Dwi Kuncoro yang sering berlatih di GOR Sudirman," kata pria yang akrab disapa Wijar itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, membina atlet PPLP juga bagian tugas dari PBSI Jatim, karena mereka juga calon bibit atlet yang nantinya membela Jatim. "Kita siapkan semua fasilitas untuk atlet PPLP," katanya. Q wwn

Pelatda Jabar Siapkan Atlet ke Bali Bandung, Bhirawa Pelatda Judo PON XIX/ 2016 Jawa Barat menyiapkan sejumlah atlet untuk mengikuti kejuaraan di Denpasar Provinsi Bali pada Februari 2016.

"Beberapa atlet akan dikirim untuk turun di kejuaraan di Bali, rencananya awal Februari," kata Pelatih Judo PON XIX/2016 Jabar Maulana di Bandung, Selasa.

Meski demikian, kata Maulana tidak semua atlet akan dikirim ke kejuaraan di Bali, namun setidaknya ada beberapa atlet yang akan dikirim untuk dilihat performance.

Selain beberapa atlet senior, menurut Maulana pihaknya akan mengirim sejumlah atlet muda untuk meningkatkan jam terbang.

"Meski kita otomatis lolos ke PON XIX/2016 dan dihuni

oleh atlet-atlet Pelatnas, namun kami tidak akan lengah dan tetap memantau perkembangan atlet," katanya.

Menurut dia kelolosan atlet ke PON berdasarkan peringkat atlet di masing-masing nomor pertandingan. Dan Jawa Barat terus melakukan upaya meningkatkan peringkat atletnya di lima besar.

Keikutsertaan dalam ke-

juaraan, menurut Maulana termasuk salah satu untuk menambah poin para atlet, khususnya para atlet muda Jabar.

"Pada kejuaraan di Bali mungkin juga bisa untuk melakukan pemantauan atlet daerah lain, meski kemungkinan tidak semua atlet papan atas turun di sana," kata Maulana.Q ant

Mohammad Ervan Pecatur Probolinggo Kini Go Internasional Probolinggo, Bhirawa Kecintaan Mohammad Ervan pada olahraga catur berawal dari ketidak sengajaan. Ia menceritakan mulai menyukai catur garagara sering mengikuti ayahnya untuk nyangkruk di Poskamling tempat tinggalnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Saat itu, usianya masih 5 tahun. Ia pun langsung jatuh hati pada olahraga otak ini. Dia pun meminta pada ayahnya untuk mengajarinya bermain catur.

Setelah diajari oleh ayahnya, Ervan rajin mempraktikkannya dengan bermain bersama warga setempat di Poskamling.

Hobinya bermain catur itu berlanjut saat dia duduk di kelas 1 SD Tanjung Kidul, Paiton.

Sepulang dari sekolah, dia biasanya mampir di perempatan jalan dekat lokasi sekolahnya. Di tempat itu, dia terus mengasah kemampuannya bermain catur dengan bermain bersama tukang becak yang kerap mangkal disana.

Karena sesuatu hal sempat

vakum selama dua tahun, pada kelas 3 SD mulai mengikuti kejuaraan catur lokal di Paiton yang diselenggarakan oleh PJB Paiton. “Saya vakum karena saat itu tidak ada kejuaraan catur untuk pemula di Probolinggo,” katanya yang kini kuliah di UM Malang ini, Selasa 19/1.

Bakatnya yang terlihat di kejuaraan lokal tersebut terpantau salah satu klub catur di Paiton.

Pada 2002, Ervan pun ditawari oleh klub Kuda Lari Paiton untuk ikut bergabung. Setahun berada di klub tersebut, Ervan mengikuti seleksi yang di adakan oleh Probolinggo untuk Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) untuk Usia 12 tahun (U-12) di Pamekasan.

Pada kejuaraan resmi perdananya tersebut, dia langsung menyumbangkan medali emas untuk Probolinggo. Sejak saat itu, Ervan pun rutin menyumbangkan medali bagi Probolinggo di ajang Kejurprov mulai 2003 hingga 2012.

Menurut Ervan, hanya 2 kali gagal menyumbangkan medali

emas bagi Probolinggo. Hal itu terjadi pada 2009 dan 2010. Saat itu, saya hanya meraih medali perak. “Kejurprov yang saya ikuti dimulai dari kelompok usia 12 tahun pada 2003 hingga yang terakhir untuk usia 20 pada tahun 2012,” ujarnya.

Selain meraih sukses di ajang Kejurprov, dirinya juga berhasil meraih prestasi di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Berhasil meraih medali emas di Kejurnas perdananya pada tahun 2005 di Tarakan untuk usia 14 tahun. Saya kembali meraih emas pada tahun 2007 dan 2010 di ajang yang sama.

Pada 2013, tidak ikut ajang Kejurprov. Ini, dikarenakan saya konsentrasi mengikuti ajang seleksi SEA Games di Jakarta.

Di ajang SEA Games yang diselenggarakan di Myanmar, saya mengikuti 3 nomor. Yakni, nomor catur cepat, nomor klasik, dan nomor kilat.

Dari 3 nomor tersebut, berhasil meraih perak di nomor klasik dan kilat. Pada 2014, kembali meng-

ikuti ajang Kejurprov di Sidoarjo untuk kelas senior. Lagi-lagi, ia berhasil menyabet emas. Namun, di tahun yang sama pula, dia gagal meraih juara di ajang kejurnas karena kalah di babak 8 besar.

Saat itu, saya kalah dalam sistem poin,” tandasnya. Pada tahun berikutnya, tidak mengikuti Kejurprov karena sakit.

Praktis, tidak dapat mengikuti ajang kejurnas di tahun yang sama. Ini, dikarenakan untuk mengikuti ajang Kejurnas harus mengikuti seleksi melalui Kejurprov.

Masih di 2014, berhasil meraih medali emas di ajang Pra-PON di Jatim. Hasil ini membuatnya terpilih menjadi salah satu perwakilan tim catur Jawa Timur di ajang PON yang akan diselenggarakan di Jawa Barat tahun ini.

Dirinya saat ini sedang berkonsentrasi untuk meraih hasil positif di PON nanti. Berharap mampu membantu tim catur Jatim meraih medali emas di nomor beregu putra yang terdiri atas 3 nomor. Yakni catur cepat, catur kilat, dan catur klasik.Q wap

Ervan saat berlaga pada kejuaran catur di tingkat nasional.

wiwit/bhirawa

Rabu Wage, 20 JANUARI 2016

Pemprov Tunjuk Amin Widodo Jadi Ketua Tim Kajian Pengeboran l Sambungan hal 1

semburan. Selain itu, juga untuk mengetahui respon masyarakat terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah sekitar lokasi pusat semburan.

“Kami juga ingin mengetahui luasan area berdampak berupa penurunan tanah akibat semburan lumpur. Jangka waktu pelaksanaan kajian adalah tiga bulan ke depan dimulai sejak 18 Januari 2016,” tuturnya.

Lingkup kajian meliputi kajian teknis yang dilakukan dengan pendekatan geologi, geofisika dan geodesi untuk mengetahui kondisi bawah permukaan dan di atas permukaan. Selain itu, juga kajian sosial dan ekonomi. Kajian sosial dan ekonomi dilakukan dengan survei respon masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas serta kerentanan sosial dan ekonomi penduduk sekitar terutama di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Dewi, rapat persiapan pembentukan tim kajian dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim, Pj Bupati Sidoarjo beserta dengan jajarannya, Kepala SKK Migas Jabamanusa, Tim dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS, Badan Penanggulangan Lumpur (BPLS) Sidoarjo serta PT Lapindo Brantas.

“Kajian juga meminta adanya dukungan penyediaan data yang akan disuplai oleh pihak-pihak terkait yaitu dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, SKK Migas Jabamanusa, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan PT Lapindo Brantas,” pungkasnya. n iib

Pemerintah Beri Harapan Palsu, Dewan Pesimistis JLS Selesai 2019 l Sambungan hal 1

Padahal kata Hammy, dalam rapat paripurna 10 November 2015, Gubernur Jatim menyatakan pembangunan JLS ditarget selesai 2019 dengan alokasi dari APBN. Dengan minimnya bantuan APBN untuk JLS ini, dia pesimistis pembangunan JLS bisa tuntas pada 2019.

Politisi yang berangkat dari Dapil Surabaya - Sidoarjo ini menilai minimnya alokasi dana untuk JLS itu karena Jokowi beberapa waktu lalu di Papua menginstruksikan agar dibangun jalan sepanjang 160 km. “Mungkin dananya kesedot untuk pembangunan jalan di Papua. Tapi apa mungkin itu dikerjakan semua. Ini kan hanya pencitraan,” tuturnya.

Karenanya, politisi asal PKS ini menuding mereka telah memberikan PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada masyarakat Jatim. Kini, kata Hammy, pihaknya bersama dengan Bappenas sedang berusaha untuk mencari pinjaman lunak dari IDB (Islamic Development Bank) untuk pembangunan JLS tersebut. “Pihak IDB akan survei akhir bulan ini dan kemungkinan baru bisa cair tahun depan. Sehingga saya yakin JLS tak akan bisa selesai pada 2019 maupun pada 2020,”pungkasnya.

Seperti diketahui progres pembangunan JLS mencapai 60 persen dari total panjang 673 km. Untuk menyelesaikan sisa JLS yang belum dikerjakan, komisi yang membidangi pembangunan dan transportasi tersebut diperkirakan menelan dana Rp 5,5 triliun. Jika mulai 2016 alokasi dananya sangat minim, DPRD pesimistis jalan yang menghubungkan Pacitan ke Banyuwangi itu selesai pada 2019.

Di sisi lain, APBD Jatim tidak mengalokasikan dana karena pemerintah pusat menjanjikan akan di-take over semua pembangunannya dengan APBN. “Gubernur memang tidak mengalokasikan karena dijanjikan di-take over oleh APBN. Tapi kenyataannya hanya sedikit. Ini dapat mangkrak lama,” pungkasnya.

Komisi D akan menyampaikan minimnya alokasi dari pusat itu kepada gubernur agar dalam P-APBD Jatim 2016 dialokasikan dana untuk pembangunan JLS. Jika tidak dibantu oleh APBD, maka rencana selesai dalam 3 tahun mendatang tidak akan terealisasi. n cty

Rangkul Bomber Grafiti l Sambungan hal 1

kan,” ujar Kepala DKP Kota Mojokerto Amin Wachid terkait program jangka pendeknya kepada Bhirawa kemarin.

Meski baru dilantik sebagai Kepala DKP sepuluh hari lalu, mantan Kadisnaker ini mengaku sudah memiliki strategi untuk meredam maraknya grafiti yang kurang pantas.

“Saya akan terus membangun komunikasi dengan para bomber (istilah untuk pegiat grafiti). Kita rangkul dan arahkan,” lontar pejabat alumnus Universitas Jember ini.

Selama sepekan menjabat, Amin mengaku sudah menertibkan dan memutihkan tembok-tembok yang menjadi kanvas para bomber. “Sudah ada empat lokasi grafiti yang sudah kita tertibkan, kita tutup dengan cat warna putih. Terutama yang bermotif SARA,” imbuhnya.

Ke empat lokasi itu di antaranya tembok di Jl Letkol Soemarjo, Jl Taman Siswa, dan dua lokasi di Lapangan tenis indor di kawasan Jl Trunojoyo.

“Kita masih terus mencari lokasi-lokasi yang lain. Dan untuk mewadahi mereka, nanti bakal kita siapkan satu tempat dengan tema-tema grafiti yang baik,” urainya.

Untuk mengetahui dari dekat kondisi taman dan fasilitas taman di sudut-sudut kota, Amin Wachid memiliki kebiasaan berkeliling dengan menggunakan sepeda dan motor.

“Termasuk untuk lampu penerangan di seputar alun-alun nantinya saya tambahi 35 titik lampu. Ratusan watt,” pungkas pejabat yang juga suami Kepala BNN Kota Mojokerto ini. n kar

11

SAMBUNGAN Bandara Khusus Migas segera Dibangun di Bojonegoro

Ketentuan Jalur Prestasi PTN Masih Bias

Pemprov, Bhirawa Bandara khusus minyak dan gas segera dibangun di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro yang proses pembangunan rencananya dimulai pada 2017.

“Bandaranya khusus untuk segala aktivitas migas dan bukan untuk komersil,” ujar Kepala Bagian Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Anwari di sela rapat persiapan pembangunan bandara di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (19/1).

Berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan Pemkab Bojongoro, kata dia, pengadaan lahan untuk bandara ini akan dilakukan selama tiga tahun, mulai 2016 hingga 2018.

“Sedangkan, pembangunan fisiknya dilakukan selama empat tahun, mulai 2017 dan diharapkan selesai pada 2020,” ucapnya.

Sementara itu, pada rapat tersebut juga dibahas penentuan

Selama tidak bisa menunjukkan surat akreditasi, lanjut dia, maka sekolah tersebut akan masuk jenis akreditasi lain-lain dengan kuota 10 persen terbaik di sekolahnya. Bagaimana dengan sekolah yang masa akreditasinya habis? Ismaini meminta sekolah tetap memasukkan nilainya dan masa kadaluwarsa akreditasi. “Nanti ada pertimbanganpertimbangan tersendiri,” ujarnya.

Ismaini menambahkan, pertimbangan yang bisa dilakukan yakni melihat masalahnya seperti apa sehingga belum dapat memperbarui akreditasi.

“Kalau karena keterbatasan kuota akreditasi dari pusat ini bisa menjadi masukan bagi panitia,” katanya.

Polemik ini, lanjut dia, akan menjadi bahan evaluasi saat rapat panitia. Disinggung terkait koordinasi antara panitia SNMPTN dengan BAN S/M terkait pemberian kuota akreditasi, Ismaini mengaku tidak mengetahuinya karena tidak termasuk tim pembahas. “Tapi nanti kami sampaikan terkait problem akreditasi ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga Sukowidodo mengatakan, hingga saat ini aturan yang berlaku masih tetap sama. Sekolah dengan yang masa akreditasinya mati termasuk kuota 10 persen. “Itu aturan nasional dan sampai saat ini belum ada perubahan,” tutur dia.

Dengan aturan ini, lanjut Suko, pihak panitia berharap adanya perbedaan antara sekolah yang sudah terakreditasi dengan yang belum atau memasuki masa reakreditasi. “Kita ingin menghormati pihak yang sudah melakukan akreditasi,” tutur Suko.

Karena itu, lanjut dia, kesempatan masih terbuka bagi siswa yang tidak bisa mengikuti jalur prestasi untuk mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau jalur tes.

Sementara itu, kecemasan juga mulai ditunjukkan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan. Pihaknya mengaku perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar lembaga di pusat. “Kuota akreditasi BAN S/M tahun kan diprioritaskan untuk sekolah yang belum pernah ikut akreditasi.

Jadi, sekolah yang masa akreditasinya habis tidak menerima kuota,” ujar Ikhsan.

Ikhsan menjelaskan, sekolah yang masa akreditasinya habis tahun kemarin bukan hanya persoalan di Surabaya, melainkan di seluruh Indonesia.

Tentu sekolah ini tidak bisa disamakan dengan sekolah yang belum terakreditasi. “Saya harap panitia SNMPTN sinkronkan kebijakan akreditasi itu dengan BAN S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah),” ungkap mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini.

Kecemasan ini pun beralasan. Sebab, di Surabaya sedikitnya ada 46 SMA 138 SMK yang sejak Desember 2014 lalu habis masa akreditasinya.

“Target anak-anak di Surabaya bukan lagi UN (Ujian Nasional), melainkan masuk PTN. Jadi kami berharap ada kebijakan yang sesuai dari panitia,” pungkas dia. n tam

lokasi bandara yang luasnya mencapai 195 hektare.

Rapat dipimpin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Ardhi Prasetiawan dan diikuti Pemkab Bojonegoro, Tim Persiapan Pengandaan Tanah Pemprov, BPN, Bappeda, Dinas Kehutanan, dan tim teknis lain sesuai bidang pembangunan.

Menurut dia, sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa penetapan lokasi lahan di atas satu hektare harus disertai persetujuan Gubernur setempat.

“Bojonegoro mengajukan pe­ netapan lokasi ke Pemprov untuk bandara khusus ini sehingga di dalam rapat dibahas dan dilihat dokumen-dokumennya,” katanya.

Setelah dilakukan pengecekan, lanjut dia, sekitar 175 hektare lahan merupakan milik Perhutani

dan lahan sisanya sisanya adalah milik warga.

Pj Bupati Mojokerto itu meminta Pemkab Bojonegoro membuat jadwal dan perencanaan pengadaan tukar menukar lahan untuk bandara.

Meski tenggang waktunya 294 hari, kata dia, diharapkan masalah lahan dipercepat dan tahun ini di­ seselsaikan sekaligus persetujuan dari Kemenhut yang lahannya akan dipakai, termasuk mengganti lahan milik warga. “Maret atau April nanti, penentuan lokasi sudah bisa diajukan ke Gubernur untuk mendapat persetujuan dengan dilengkapi semua dokumen yang ada,” katanya.

Selanjutnya, tim juga melakukan verifikasi sejumlah dokumen bandara khusus migas, mulai dokumen perencanaan pembangunan, feasibilty study, analisis dampak lingkungan, hingga sesuai atau tidak dengan tata ruang. n bas, ant

Golkar Lebih Pilih Posisi Wagub, Gerindra Simpan Ide Brilian l Sambungan hal 1

kebutuhannya. Secara pribadi saya nggak sependapat dengan angka itu, Rp 6,1 triliun itu terlalu besar,” katanya.

Sedang Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Abdul Halim juga masih enggan menyebut nama yang akan diusung partainya yang memiliki 13 kursi di DPRD Jatim.

“Nantilah, masih jauh. Sabar, nanti Gerindra akan bikin gagasan yang brilian, tunggu saja,” katanya.

Sayangnya, Halim tak menyebut gagasan brilian apa yang dimaksud. Politikus asal Madura ini kembali menegaskan dirinya belum bisa menyebut soal nama.

“Masih jauh, tunggu saja,” tegasnya.

Sementara PDIP juga masih belum memberikan nama yang pasti sebagai calon Gubernur dan Wagub Jatim. Sebelumnya muncul nama duet Tri Rismaharini dan Azwar Anas dalam Pilgub Jatim 2018, namun duet ini dibantah oleh internal PDIP sendiri. “PDIP Jatim belum tentu mencalonkan Bu Risma atau Mas Azwar Anas, PDIP punya mekanisme sendiri dalam mengusung calon Gubernur Jatim nanti,” terang Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi.

Kusnadi juga memastikan akan mempertimbangkan soal koalisi di Jawa Timur, mengingat PDIP

memiliki 19 kursi, kurang 1 kursi untuk bisa mengusung calon gubernur. Termasuk mempertimbangkan tentang kondisi Jawa Timur yang heterogen. Sehingga bisa saja PDIP dalam pilgub nanti akan menggandeng tokoh atau figur dari nahdliyin.

Saat ini ada beberapa nama kader dan non kader yang berpotensi maju menjadi calon gubernur 2018. Dari kader ada nama Tri Rismaharini, Azwar Anas (Banyuwangi), Budi Sulistyono (Bupati Ngawi), Kusnadi SH (Ketua DPD PDIP Jatim) dan Pramono Anung.

Sedangkan dari luar kader ada nama Khofifah Indar Parawansa. n cty

TPP Guru Agama Rp 16 Miliar Macet l Sambungan hal 1

Islam di Kementerian Agama Nganjuk. Meski demikian anggaran TPP untuk para guru Agama Islam itu harus tetap dicairkan dan diharapkan 2016 sudah bisa dicairkan semuanya.

“Tunjangan kami pada 2014 selama enam bulan masih belum terbayar. Sedangkan pada 2015 selama dua bulan yang belum terbayar,” kata Idham Kholid saat wadul ke kantor DPRD Nganjuk, Selasa (19/1).

Dikatakan Idham Kholid, tunjangan tersebut sangat dibutuhkan para guru. Sementara guru lainnya menyebutkan, para guru sudah lelah dan capek karena menerima janji-janji yang tidak kunjung ada realisasinya. “Kalau kami mengadu hanya diberi janjijanji yang sampai sekarang belum direalisasi,” ungkapnya.

Idham Kholid juga mengaku jika perwakilan guru agama ini telah mempertanyakan kekurangan TPP 2014 ke pimpinan Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk.

Namun jawaban yang diterima kurang memuaskan dan para guru diminta bersabar menunggu

turunnya dana dari pusat.

“Kami sudah jengkel, dan kami akhirnya meminta Komisi D DPRD Nganjuk untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kemenag agar ada kejelasan kapan TPP guru agama Islam dapat dicairkan,” tegas Idham Kholid.

Kepala Kemenag Nganjuk Bahrozi mengakui adanya keterlambatan pencairan TPP guru agama Islam. Pada 2014, total TPP yang nyantol sebanyak Rp 12 miliar lebih, sedangkan pada 2015 sekitar Rp 3,75 miliar untuk TPP guru pendidikan agama Islam belum cair. “Pada 2014 sebanyak 518 guru agama yang belum menerima secara utuh TPP 2014 tersebar mulai jenjang sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. Sedangkan pada 2015 ada 447 guru yang belum menerima TPP,” terang Bahrozi.

Bahrozi juga menambahkan keterlambatan pencairan TPP lebih diakibatkan karena proses terbitnya sertifikasi guru dengan Nomor Register Guru (NRG) tidak bersamaan. Sementara peraturan menteri keuangan, mensyarakatkan bahwa penerima TPP untuk guru yang telah mendapatkan NRG. “Yang terjadi adalah serti-

fikat guru terbit tidak dibarengi dengan NRG, sehingga kami tidak dapat menganggarkan TPP untuk guru yang tidak memiliki NRG dikarenakan adanya peraturan menteri keuangan,” terang Bahrozi.

Untuk itu, Kemenag Nganjuk telah mengajukan anggaran kekurangan TPP yang belum terbayar sejak 2014 hingga 2015.

Namun demikian pengajuan tersebut baru akan dilakukan pada APBNP, sekitar Maret mendatang. “Kami sudah ajukan pada APBN perubahan 2016, agar semua TPP yang terhutang dapat dicairkan pada 2016,” tandas Bahrozi di depan perwakilan guru pendidikan agama Islam.

Ketua Komisi D DPRD Nganjuk Karyono Sulistyo akan mengawal proses pengajuan anggaran untuk TPP guru agama Islam di Nganjuk. Karena TPP merupakan hak para guru yang telah bersertifikasi sesuai dengan amanat undangundang. “Guru agama adalah masyarakat Nganjuk juga, kami berkewajiban mengawal anggaran TPP agar segera dapat diterima oleh yang berhak,” kata politisi Partai Golkar ini. n ris

Politisi PDIP Tersangka Penipu CPNS Dibekuk Polisi l Sambungan hal 1

Purwanto didampingi Kapolres Pasuruan Kota AKBP Yong Ferrydjon kepada wartawan.

Menurutnya, penahanan pria yang juga aktif di LSM Lira itu sudah dilakukan oleh pihak penyidik Polres Pasuruan Kota sejak Senin (18/1) sore.

Sedangkan modus ZS adalah menjanjikan korban lolos sebagai PNS di Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, korban dimintai sejumlah uang sebagai upaya untuk meloloskannya. Hanya saja, janji jabatan sebagai PNS yang dijanjikan tersebut tak terpenuhi. “Ada empat korban dalam penipuan CPNS ini,” paparnya.

Dari laporan empat korban itu, tiga di antaranya sudah memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada tersangka. Untuk satu korban lainnya mengaku telah memberikan uang sebanyak Rp 78 juta.

“Pemberiannya ada yang tunai langsung, ada pula yang melalui transfer. Keempat korbannya melalui tiga laporan polisi yang berbeda,” kata Iwan Hari Purwanto.

Saat ini, tersangka ZS sudah

hilmi husain/bhirawa

Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Iwan Hari Purwanto didampingi Kapolres Pasuruan Kota AKBP Yong Ferrydjon berhasil menangkap seorang politisi dari PDIP Kota Pasuruan berkedok penipuan CPNS, Selasa (19/1) sore.

diamankan di Mapolres Pasuruan Kota. Tersangka dianggap telah melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

ZS yang ditahan polisi diduga adalah Zulhendri, pria yang sempat menjadi tim sukses pasangan Wali Kota Pasuruan terpilih Setiyono - Raharto Teno Prasetyo (SEHat) pada Pilkada 2015. n hil

l Sambungan hal 1

Soal Umbulan, Pemkot Pasuruan – Pemprov Belum Sepakat l Sambungan hal 1

“Belum mengetahui, apakah pengelolaannya nanti di luar atau di dalam Umbulan. Jika dilakukan di dalam, kami harus diajak bicara terlebih dulu. Untuk pengelolaan di pihak provinsi, kami tak sepakat. Sebab selama ini kami sebagai pengelola sumber Umbulan,” ujar Bahrul Ulum, Selasa (19/1).

Bahkan, hingga saat ini Pemkot Pasuruan tak mengetahui perkembangan terakhir rencana Pemprov Jatim terkait proyek Umbulan.

“Perkembangannya Pemkot Pasuruan belum mengetahuinya hingga sekarang. Kemarin Pak Pj Wali Kota Pasuruan dipanggil oleh Gubernur Jatim,” pungkas Bahrul Ulum.

Sementara itu, pihak DPRD Kota Pasuruan juga mempertanyakan terkait makin dekatnya realisasi mega proyek Umbulan tersebut. Bahkan, Komisi II DPRD Kota Pasuruan berencana mendesak Pemkot Pasuruan untuk meminta kejelasan status Umbulan dan rencana mega proyek Umbulan tersebut.

“Kami akan mempertanyakan ke Pj Wali Kota Pasuruan dalam waktu dekat ini soal kejelasan status Umbulan dan rencana mega proyek Umbulan.

Termasuk juga agar Pemkot Pasuruan berkonsultasi ke Pemprov Jatim,” jelas Arif Ilham, anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan.

Didukung Anggaran Rp 17 M Proyek pembangunan penyaluran air Umbulan dengan pembangunan jaringan pipa ke Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dijanjikan tuntas tahun 2019 mendatang. Sayangnya keinginan mempercepat pelayanan kebutuhan air bagi masyarakat di empat wilayah tersebut hanya didukung anggaran minim, hanya Rp 17 miliar dari APBD Jatim 2016.

Ketua Komisi D DPRD Jatim Eddy Paripurna menyampaikan, desakan memperhatikan masyarakat sekitar lokasi sumber Umbulan, ka­rena selama ini mereka belum banyak diperhatikan. “Ini suara di masyarakat. Mereka juga membutuhkan perhatian, jangan diabaikan,” terang Eddy.

Politisi PDI Perjuangan ini, menilai selama ini di wilayah Pasuruan banyak sumber mata air.

Ia mencontohkan sumber mata air di wilayah Kecamatan Prigen. Yang dikonsumsi masyarakat di luar Pasuruan, melalui sarana angkutan truk tangki. “Ironis, setiap hari ada ratusan truk keluar masuk wilayah Prigen untuk mengambil air sumber. Sementara warga sekitar saat ini, juga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Artinya warga di dekat Umbulan juga masih ada yang kesulitan air bersih, ini harus dicarikan solusi,” urai dia. n hil, cty

Sukses dari Keprihatinan Melihat Lingkungan Kampus l Sambungan hal 1

sampah lalu membuang ke luar kolam secara otomatis.

Dengan begitu sampah akan terkumpul di tepi kolam dan mudah diambil untuk dibersihkan,” ujar mahasiswa angkatan 2014 ini.

Bukan hanya untuk kolam.

Secara umum, Arsyad mengaku alat ini juga dapat berfungsi untuk membersihkan sampah di sungai.

Atas karyanya itu, Arsyad bisa berbangga karena berhasil sukses dalam ajang Industrial Design Exhibition (IDE)

2015 yang digelar pertengahan Desember lalu. Ketiganya sukses menyabet juara I dalam kategori Otomasi Industri (OTI). “Bangga bisa memberi manfaat sekaligus berprestasi seperti ini,” lanjut dia.

Diah Kusumastuti menambahkan meski cara kerja alat

buatannya itu tergolong sangat sederhana, namun justru meyakini itu sebagai keunggulan WCR. Bahkan dia berencana untuk mematenkan alatnya sebelum dikomersilkan nantinya. Meski demikian, dia tidak menampik jika alatnya masih perlu penyempurnaan.

Khususnya beberapa komponen yang diakuinya masih belum berfungsi maksimal.

“Ini karena keterbatasan dana saat perancangan alat dimulai. Tapi kami tetap akan berusaha mengembangkan alat ini agar siap dikomersilkan,” pungkasnya optimistis.*

UTAMA

12

Rabu Wage, 20 JANUARI 2016

Pertinas SBH V di Blitar

Gubernur Minta Pramuka Libatkan Masyarakat Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo me minta agar Pramuka saat melaksanakan Perkemahan Nasional Saka Bhakti Husada (Pertinas SBH) ke-V di Blitar pada Oktober mendatang harus melibatkan gerakan masyarakat.

Gerakan masyarakat tersebut akan memberikan kontribusi nyata dalam

aplikasi kepramukaan yakni mengabdi kepada masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Soekarwo, saat menerima Panitia Pertinas SBH V yang terdiri dari anggota pimpinan Saka Bakti Husada (SBH) tingkat nasional, dari Kementerian Kesehatan, Pimpinan SBH Provinsi Jatim, Kwarda Jatim, Pimpinan SBH Kabupaten Blitar dan Kwarcab Kabupaten Blitar, di ruang kerja gubernur, Selasa (19/1).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengatakan, gerakan masyarakat yang dimaksud seperti memberikan pendampingan kepada rumah tangga di bidang kesehatan.

Salah satunya, yakni pendampingan satu kader di setiap satu rumah tangga. “Artinya, setiap rumah tangga harus di dampingi oleh kader kesehatan yang dapat membantu masyarakat dalam pencegahan penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit

yang diakibatkan dari jentik jentik nyamuk,” tuturnya.

Dikatakannya, Pertinas SBH ke-V tersebut harus menjadi gerakan masyarakat agar berperilaku dan hidup secara sehat. Dalam Pertinas nanti, Pramuka dapat memasukkan materi kegiatan kesehatan masyarakat seperti pemantauan jentik nyamuk beserta penangananya hingga penanganan penyakit menular lainnya agar masyarakat lebih peduli kepada

lingkungan. Menurutnya, lebih baik menggunakan upaya promotif dan preventif daripada mengobati. “Kegiatan Pramuka di Blitar ini harus dijadikan model gerakan masyarakat dalam bidang kesehatan secara nasional.

Problem kesehatan dapat teratasi jika semua unsur melibatkan diri.

Pramuka harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengaplikasikan program kesehatan,” ungkapnya. Q iib

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima audiensi dari Kemenkes di ruang kerja terkait akan diadakannya PERTINAS SBH V Tahun 2016, di Bumi Perkemahan Serut Kabupaten Blitar.

LINTAS PERISTIWA

Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono panen raya padi bersama TNI dan petani setempat.

Bersama Masyarakat dan TNI, Wabup Bojonegoro Panen Raya Bojonegoro, Bhirawa Upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan masyarakat terus digalakkan dan diupayakan dengan berbagai keterpaduan kegiatan. Sasaran produksi pangan terutama padi atau beras di tahun 2016 mendatang. Upaya tersebut diharapkan selain mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat juga dapat sebagai sarana peningkatan pendapatan masyarakat.

Panen raya padi yang diselenggarakann Selasa, (19/1) di tiga desa yakni Gedungarum, Temu, Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan secara serentak yang panen kali ini luasan mencapai 1.164 hektar lebih. Diantaranya luasan panen untuk di Desa Gedungarum mencapai 539 hektar, kemudian Desa Temu luasan panen mencapai 300 hektar dan kedungprimpen luasan 325 hektar.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Djupari menyampaikan, pada saat panen raya padi sawah tersebut. Dikatakannya, panen raya kali ini menunjukkan bahwa hasil padi di lahan persawahan Kecamatan Kanor memiliki potensi yang besar.

“Karena dukungan dari beberapa pihak mulai dari petani, petugas PPL, aparat TNI dan pihak ketiga yakni pabrikan yang telah turut serta mendampingi petani Bojonegoro mulai dari pembenihan, penanggulangan hama tanaman sampai dengan memasuki musim panen,” jelasnya.

Menurut Djupari, dipasaran memang banyak beredar obat dan pupuk baik kimia maupun organik namun yang utama adalah bagaimana pabrikan tersebut mau terjun langsung mendampingi petani. Mengajarkan tentang dosis dan takaran pupuk dan obat-obatan yang digunakan saat bercocok tanam. “ Dan bagaimana pengendalian hama penyakit yang menyerang tanaman padi. Dirinya berterima kasih kepada sygenta yang telah mendampingi petani diwilayah Bojonegoro,” imbuhnya. Melalui sambutan Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono Produktiftas untuk panen hari ini mencapai 10 ton setiap hektarnya sehingga jumlah gabah yang dihasilkan sebanyak 11.640 ton lebih. Q bas

Satpol PP Bojonegoro Jaring Empat PNS Bojonegoro, Bhirawa Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro menjaring sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tengah berkeliaran dan belanja saat jam kerja di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan, serta di sebuah warung makan di kota ledre. Kasi Penyidikan dan Penindakkan Satpol PP Pemkab Bojonegoro Yoppi Rahmad Wijaya mengatakan, razia tersebut merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk pengawasan dan meningkatkan kedisiplinan. “Biasanya mereka mangkir dari tugas karena di warung makan, berbelanja di mal dan pasar tradisional di jam kerja,” kata Yoppi, Selasa (19/1).

Dari razia itu, petugas berhasil pergoki empat PNS sedang asyik makan di sebuah warung makan dijalan panglima Sudirman dan Teuku Umar. “Lainnya banyak yang kabur, yang tertangkap di warung langsung kita data,” jelasnya. Setelah mencari di beberapa ruangan kantor Disbudpar hasilnya nihil, bahkan beberapa PNS saat ditanyai keberadaan PNS tidak diketahui. “Kita lanjutkan patroli ke kantor Dinas lainnya, setelah itu PNS yang tertangkap akan kita laporkan ke atasan dan diteruskan ke BKD, guna memperoleh peringatan,”

imbuhnya.

Ia menyebutkan salah satu PNS yang tertangkap di sebuah warung, salah satunya PNS dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Yang jelas mereka yang tertangkap berkeliaran di luar pada jam dinas akan kami minta datang ke kantor Satpol PP untuk memperoleh pembinaan,” ujarnya.

Menurut dia, PNS yang terjaring tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang disiplin karena telah mangkir dari pekerjaan serta berkeliaran di jam

kantor. “Apa pun alasannya, jika memang dia berada di luar, harus ada surat tugas dari pimpinan,” ucapnya.

Seorang PNS yang terjaring razia mengatakan alasan kedatangannya ke Bojonegoro bukan untuk berbelanja, melainkan tugas dan mampir disebuah warung jauh dari tempat pekerjaannya di wilayah Kecamatan Sekar. “Sebenarnya mau balik ke tempat pekerjaan dan mampir disebuah warung makan karena merasa lapar,” kata PNS yang menolak menyebutkan namanya itu. Q bas

Petugas Satpol PP pergoki seorang PNS dijam kerja disebuah warung makan.

Disbudpar Jatim Siapkan Kongres Kesejarahan Pemprov, Bhirawa Memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), serangan akan budaya asing akan masuk secara bertubi Untuk itu langkah antisipasi selain menyelenggarakan Kongres Kebudayaan pada tahun sebelumnya, maka tahun 2016 Disbudpar Jatim akan melangsungkan gawe besar berupa Kongres Kesejarahan. Rencananya Kongres Kesejarahan yang akan berlangsung pada pertengahan tahun ini akan mengunpukan para pemikir sejarah untuk menggali lagi alur kesejarahan di Jawa Timur. “Sebenarnya Kongres Kesejarahan tersebut sebenarnya merupakan event lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, Selasa (19/1).

Dikatakan Jarianto, masyarakat Jatim tidak perlu takut dan resah dengan datangnya MEA tersebut. Sebab, semua komponen sejarah, budaya dan pariwisata di Jatim sendiri sudah dipersiapkan sejak dini. Teruta-

Dr H Jarianto MSi

ma sumber daya manusia yang saat ini berperan aktif dalam sejarah budaya dan pariwisata.

“Kami persiapkan semuanya untuk Kongres Kesejarahan dan rencanakan pertengahan tahun akan terlaksana. Atau jika tidak memungkinkan, bisa jadi menjelang akhir tahun 2016. Dan selain pemikir-pemikir sejarah,

kami juga akan libatkan masyarakat umum. Tentunya untuk menunjukkan (merekontruksi) ulang sejarah yang ada di Jawa Timur kepada mereka (masyarakat),” katanya.

Dikatakan Jarianto, sebenarnya kecemasan tidak hanya pada MEA, seharusnya pada tahun 2020 pada saat WTO (world trade organization) dimana budaya asing akan lebih menyerang dengan bertubi, sehingga dari tahun ke tahun, seni budaya dan sejarah di Jatim harus diperkuat menghadapi semuanya baik MEA dan WTO. Sementara pemerhati budaya, Profesor Sarijono mengatakan, terkait kongres kesejarahan ini, bakal dikemas berbeda karena fokus untuk menggali alur sejarah di Jawa Timur. Bukan hanya terkait benda-benda, melainkan sebagai bentuk mentalitas fikiran yang artinya sejarah bukan masa lalu, namun sejarah bisa jadi refleksi dan inspirasi untuk masa kini dan masa depan. Q rac

Kenang Pahlawan Nasional M.Yasin

Brimob Napak Tilas Madiun ke Surabaya Blitar, Bhirawa Dikukuhkannya Gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintah kepada Komjen.Pol Purn. HM Yasin, ribuan Brimob Napak Tilas dengan berjalan kaki dari Madiun menuju Surabaya seperti dilakukan oleh Anggota Brimbob dari Polres Blitar Kota dan Polres Blitar yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Blitar, Selasa (19/1) kemarin.

Pengukuhan Gelar Pahlawan Nasional kepada Komjen Pol Purn. HM Yasin merupakan kebanggan tersendiri bagi satuan Polri,dimana sebelumnya satuan Peleton beranting Senin malam (18/1) sudah tiba di Polsek Sanankulon merupakan wilayah Polres Blitar Kota, dan di inapkan di Polsek Sanan Kulon, dan pada hari Selasa (19/1) kemarin Panji Panji tersebut di lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Polda Jawa Timur, dalam Upacara pemberangkat Panji Panji dengan upacara Militer kemarin itu di dahului penyerahan bendera Merah Putih kepada Bupati Blitar sebagai Inspektur Upacara, berturut turut penyerahan panji panji secara bergilir, Panji Panji Tribrata kepada Kapolres Blitar Kota, AKBP Yossi Runtukahu, Panji Panji Kepolisian kepada Kapolres Blitar AKBP. Slamet Wakuyo sedang Surat Pengangkatan Pahlawan Nasional di serahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Blitar

Drs. Slamet, dalam penyerahan itu di hadiri oleh seluruh Forpimda Kabupaten dan Kota Blitar, yang sebelum pemberangaktan di bacakan riwayat Hidup Alm Komjen Pol. Mohamad Yasin, dimana Komjen Pol. M.Yasinm merupakan pendiri Pasukan Brimob yang kini merupakan pasukan Elit Polri.

Secara simbolis untuk penyerahan Surat Keputusan Presiden nomor 116/tahun 2015, selain di iringi satuan Ton Ting (Peleton beranting) dari Pasukan Brimob, juga di iringi Foto Moh Yasin yang di pasang pada puluhan Becak pengiring dari Polsek Sanankulon menuju Pendopo Kabupaten Blitar dengan jarak tempuh 5 Km. “Ini merupakan kebanggan bagi Polri, karena baru pertama kali mendapat Anugerah sebagai Pahlawan Nasional, atas perjuangan Alm HM Yasin, kami sabagai generasi penerus Polri, sangat betrerima kasih kepada Pemerintah atas penghargan yang tinggi ini,” kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Yossi Runtukahu yang juga didampingi Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waluyo.

Bupati Blitar, H Herry Noegroho juga merasa bangga atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Komnjen Pol. Purn.HM Yasin, dimana sebagai Pahlawan Nasional, menurutnya pemberian itu bukan hanya sebagai Jendral Polisi, akan tetapi atas perjuangan pada masa penjajahan Alamarhum. Q htn

Hartono/Bhirawa

AKBP Yossi Runtukahu saat menerima Panji Tribrata untuk diteruskan oleh Anggota Brimob Polres Blitar Kota dan Polres Blitar dengan berjalan kaki menuju Malang dengan tujuan akhir Polda Jatim di Surabaya.

Organisasi Pariwisata se-Asia Pasifik Kunjungi Surabaya

Kenalkan Klepon Hingga Anyaman Enceng Gondok Kota Surabaya dengan berbagai macam daya tarik wisatanya, ternyata menjadi perhatian bagi dunia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Asia Pasifik, Selasa (19/1).

ChaenYeon Kim (paling kiri) memamerkan klepon hasil buatannya.

Sebanyak 15 wisatawan yang tergabung dalam Tourism Promotion Organization for Asia Pasifik Cities (TPO) (Organisasi Pariwisata se-Asia Pasifik) berkunjung ke Surabaya selama 14 hari lamanya untuk belajar tentang bahasa Indonesia dan budaya yang terdapat di Kota Pahlawan.

Selama 14 hari mereka akan mengunjungi berbagai lokasi wisata seperti kawasan sejarah, pasar rakyat, sentra UKM, hingga kampung Gundih yang keramahannya mendunia. Memasuki hari ketiga, pukul 09.00 para wisatawan ini berada di Rumah

Bahasa yang ada di Balai Budaya, komplek Balai Pemuda untuk memperdalam bahasa Indonesia.

Kepala Bidang Objek dan Promosi Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Surabaya, Ida Widayati saat mendampingi para tamu yang berasal dari empat negara di Asean ini. “Ini kali ke dua mereka belajar bahasa Indonesia di rumah bahasa, setidaknya ada enam kali lagi pertemuan dengan mentor untuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini dan besok seluruh acara akan dipusatkan di Balai Pemuda mulai dari membuat kuliner khas Surabaya

hingga membuat kerajinan anyaman yang terbuat dari enceng gondok,’’ kata Ida Widayati.

Menurut Ida, mayoritas para wisatawan ini berlatar belakang mahasiswa, dengan usia 19 hingga 22 tahun. Berasal dari negara Korea Selatan, Malaysia, Jepang dan China. Tujuanya mereka adalah untuk memahami bahasa Indonesia dan budaya yang ada di Surabaya. Meskipun mayoritas partispan adalah anak muda, Ms. Jumnam (53) asal Korea Selatan menjadi peserta tur paling tua, juga merupakan salah satu peserta yang paling semangat dibandingkan peserta lainnya.

“Kemarin malam (18/1) para tamu ini diterima oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno di kediaman wali kota,

dalam kesempatan itu para tamu menikmati kuliner Surabaya seperti rawon dan soto, beberapa dari mereka bahkan bisa menghabiskan dua hingga tiga mangkok makan. Ini bukti bahwa kebudayaan Surabaya berupa kuliner ternyata bisa dinikmati oleh masyarakat dari negara lain,” imbuh perempuan yang ramah dengan wartawan ini. Tak hanya belajar bahasa Indonesia, para partisipan ini juga diajarkan untuk membuat kuliner Surabaya berupa klepon.

Kudapan ringan yang dibuat dari tepung beras dan berisikan gula merah ternyata tidak asing bagi ChaenYeon Kim (20), partisipan yang berasal dari Korea Selatan ini merasa klepon yang ia buat mirip Dduk/ Tteok (Kue Beras ala Korea Selatan). Q dre