Binder20apr16

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami mendesak PT Rajasa untuk secepatnya melakukan perbaikan. Dan paling lambat besok Rabu (hari ini, red) sudah selesai dan sudah bisa digunakan sistem tersebut, “

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454

Kabag Umum PDAM Kabupaten Malang Eko Priyo Ardianto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Kliwon, 20 APRIL 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

20 APRIL 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

07.00 Di Ruang Kerja 19.00 Silaturahim Forpimda dengan Buruh di HotelSinggasana

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00 08.00 11.00 14.00 15.00 19.00

Pelantikan Kwarcab Pramuka Kab Ponorogo Parent Gathering di Alun-alun Ponorogo Membuka Musda Apdesi di Hotel Aston Madiun Pelantikan Kwarcab Pramuka Kab Magetan Parent Gathering ISC di GOR Magetan Pelantikan Kwarcab Pramuka Kab Madiun Dilanjutkan Parent Gathering ISC di Lap Kantor Pemkab Madiun

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Menghadiri Undangan Misi Dagang Provinsi Kepri di Batam

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Nama Paspor Jamaah Haji Blitar Banyak yang Salah Kabupaten Blitar, Bhirawa Pembuatan paspor calon jamaah haji asal Kabupaten Blitar masih banyak terjadi kesalahan ejaan nama. Akibatnya proses pembuatan paspor 580 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Blitar di Kantor Imigrasi Blitar belum bisa dilakukan secara maksimal, karena masih banyak data administrasi kependudukan calon jamaah haji yang tidak sesuai atau tidak valid.

“Sehingga paspor calon jamaah semuanya belum tuntas, namun kami berharap bisa segera terselesaikan,” kata Humas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar Jamil Mashadi, Selasa (19/4).

Lanjut Jamil, pada pembuatan paspor tersebut ada banyak perbedaan data kependudukan antara KTP dan dokumen lain seperti akta dan KK yang tidak sama, terutama ejaan nama yang tidak sama. “Sebab dalam pembuatan paspor, seluruh data kependudukan harus sama,” ujarnya.

Jamil mengaku, pihak Kemenag dan Imigrasi sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar proses administrasi kependudukan

 ke halaman 11

Kadindik Jatim Dilirik sebagai Bacawagub Surabaya, Bhirawa Partai NasDem Jatim melirik Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim Saiful Rahman sebagai bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) Jatim yang akan disiapkan berpasangan dengan Cagub Jatim yang akan didukung Partai NasDem Jatim.

“Dia punya wawasan luas dan saya yakin dia pantas jadi Cawagub Jatim. Saya akan perjuangkan di DPP Partai NasDem untuk merekomendasikan Saiful Rahman Bacawagub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Bappilu Jatim Muzamil Safii saat ditemui di kantornya, Selasa (19/4).

Alasan dipilihnya Saiful Rahman, mantan Wakil Bupati Pasuruan ini mengatakan Saiful yang berlatarbelakang guru ini dinilai cukup berhasil memimpin Kadindik Jatim. “Dia guru murni yang berangkat dari kepala sekolah di Malang. Selama menjadi kepala sekolah dia berhasil memimpin sekolahnya menjadi sekolah favorit.

Tak hanya itu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim saya nilai juga berhasil,” terangnya.

Ditambahkan oleh Muzamil, Partai NasDem Jatim tak sembarangan untuk menentukan nama yang akan diajukan di Pilgub Jatim.”Kami menentukannya dengan menggunakan survei. Dari

Hampir 2 Tahun Jalur Alternatif Jombang Lamongan Rusak Parah Jombang, Bhirawa Sudah hampir dua tahun lebih, jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan kondisinya rusak parah. Kerusakan jalan sepanjang 2 km itu terletak antara Desa Sumberaji Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Sukorame Lamongan.

Eko Widianto (30), warga setempat mengatakan kerusakan jalan alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Jombang menuju wilayah Kabupaten Lamongan hingga ke Kabupaten Bojonegoro tersebut,

 ke halaman 11 ramadlan/bhirawa

Jalan alternatif yang menghubungkan antara Jombang, Sukorame Lamongan dan Bojonegoro ini sudah mengalami rusak parah dan sampai sekarang belum ada perbaikan.

Protes, MenPAN RB Akhirnya Kabulkan Penambahan Pejabat Eselon DPRD Jatim, Bhirawa Banyaknya pejabat eselon II dan III yang terkena kepras terkait dengan penggabungan beberapa instansi di lingkup Pemprov Jatim sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat Komisi A DPRD Jatim prihatin. Karenanya bersama Pemprov Jatim, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini bertemu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) untuk memprotes soal minimnya kuota untuk pejabat yang duduk di eselon II dan III.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan jika beberapa waktu lalu, Komisi A bersama Pemprov Jatim ke Jakarta untuk memprotes batasan pejabat eselon II dan III yang ditetapkan oleh MenPAN RB dalam pelaksanaan penggabungan instansi. Dan akhirnya upaya tersebut dikabulkan oleh MenPAN RB dengan landasan hukum jika Jatim meiliki wilayah yang luas dengan

Peziarah Keluhkan Mahalnya Biaya Becak Wisata Pasuruan

 ke halaman 11

Berpolitik Itu Pengabdian MENDUDUKI posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi tidak pernah terbesit dalam benak Yusieni yang m e -

nyadari posisinya sebagai pendatang baru di dunia politik.

Bagi politisi perempuan asal Partai Demokrat itu, terpilih sebagai wakil ketua dewan merupakan pengabdian amanat dan tugas partai yang wajib dilaksanakan secara baik dalam menjalankan peran dan fungsi seba-

 ke halaman 11

Yusieni

Sentil..  DPRD Berang Banyak Dokter Spesialis Mangkir di RSUD  Sibuk cari objekan di tempat lain  Guru dan Siswa Diajak Nonton Film Inspiratif  Daripada dicekoki tontotan tak bermutu  Serapan Anggaran Masih di Bawah 20 Persen  Tatanan tak jelas, semua pilih aman dan tiarap

 ke halaman 11

hilmi Husain/bhirawa

Becak wisata di Kota Pasuruan yang menunggu penumpang dikeluhkan para peziarah karena mahalnya tarif, Selasa (19/4).

Pasuruan, Bhirawa Para peziarah yang berkunjung ke makam KH Abdul Hamid di Kota Pasuruan mengeluhkan masalah tarif becak wisata yang mahal.

Salah satu peziarah dari Kudus Jawa Tengah, Budi Santoso mengungkapkan biaya tarif becak wisata di Kota Pasuruan yang akan ziarah ke makam KH Abdul Hamid di Kota Pasuruan ditarik hingga mencapai Rp 18 ribu sekali jalan. Padahal, sebelumnya hanya ditarik Rp 10 ribu.

“Biaya becak wisata di Kota Pasuruan untuk peziarah mahal.

Tadi kami naik becak wisata bersama istri ditarik Rp 18 ribu sekali jalan. Padahal enam bulan yang lalu hanya Rp 10 ribu. Di daerah-daerah lainnya tidak mahal seperti di sini,” keluh Budi

 ke halaman 11

Calon Peserta Didik Bisa Mulai Latihan PPDB Dindik Surabaya, Bhirawa Calon peserta didik di Kota Pahlawan bisa mulai bersiap-siap mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017. Ini setelah Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya membuka aplikasi latihan sebelum PPDB dimulai pada 25 Juni mendatang.

Ketua PPDB Surabaya Yusuf Masruh menuturkan, uji coba aplikasi versi latihan ini sudah dibuka sejak 18 April lalu. Calon siswa bisa mulai membiasakan diri dengan berlaih melalui laman http://ppdbsurabaya.net/. Dalam latihan tersebut, yang diutamakan adalah siswa pemilik Kartu Keluarga (KK) Surabaya. “Versi latihan ini akan dibuka terus sampai PPDB sebenarnya dibuka,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Se-

 ke halaman 11

Kemenristek Dikti Sediakan Kuota 2.700 Beasiswa Dosen Surabaya, Bhirawa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menyediakan kuota secara nasional sebanyak 2.700 beasiswa untuk dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi

 ke halaman 11

Prof Ali Ghufron Mukti

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Berkunjung ke Grahadi

Diajak Keliling Pakde Karwo Melihat Kalimas dan Sibuk Layani Foto Selfie Pesona keindahan Gedung Negara Grahadi Surabaya memang mengundang decak kagum bagi siapapun yang masuk ataupun melihatnya.

Tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru pertama kali masuk gedung cagar budaya tersebut Zainal Ibad, Kota Surabaya Kedatangan Ganjar Pranowo ke Gedung Negara Grahadi bukan khusus untuk melihat keindahan gedung yang dibangun pada 1795 pada masa kekuasaan Residen Dirk Van Hogendorps. Namun untuk menghadiri launching Kongres Sungai Indonesia II yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (19/4).

Nah, usai acara itulah Ganjar tidak langsung pulang seperti tamu undangan lainnya, tapi diajak keliling Grahadi oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Tempat pertama yang dituju adalah Sungai Kalimas yang letaknya persis di belakang Grahadi.

Melihat pemandangan yang indah dan bersih itu, politisi PDI Perjuangan pun melontarkan pujiannya. Apalagi setelah melihat Taman Prestasi dari kejauhan yang letaknya di seberang sungai.

“Pemandangannya bagus. Itu ada pesawatnya juga,” katanya sambil menunjuk pesawat Tocano yang ada di Taman Prestasi.

Kepada Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, Ganjar mengatakan sungai-sungai di In-

 ke halaman 11

Pakde Karwo bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat melihat Sungai Kalimas di halaman belakang Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/4).

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 20 APRIL 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Jatim dan Jateng Sepakat Jaga Ekosistem Sungai Pemprov, Bhrawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIp bertekad untuk terus menjaga ekosistem sungai. Tekad tersebut terlihat pada saat keduanya melaunching Kongres Sungai Indonesia II Tahun 2016 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (19/4).

Gubernur Soekarwo mengatakan, menjaga ekosistem sungai menjadi keharusan. Tujuannya utamanya adalah jika sungai di Jatim bersih dan terjaga, maka ekosistem maupun habitat baik hewan maupun tumbuhan akan terjaga dengan baik.

Menjaga ekosistem sungai, menjadi budaya yang harus digelorakan dan dibiasakan oleh setiap individu masyarakat.

“Kegiatan ini akan membangun budaya prilaku masyarakat untuk hidup bersih dan menjaga lingkungan. Air bersih menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” ungkapnya.

Peran sungai sangat penting sebagai unsur berlangsungnya siklus hidrologi. Fungsi dasar sungai bisa digunakan sebagai

tempat aliran air. Fungsi lainnya yakni irigrasi, transportasi, budi daya perikanan dan sumber energi yang jika dikembangkan secara optimal akan mendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari air dan aliran sungai yang bersih akan menghasilkan produk pertanian yang baik dan bersih pula. Tak hanya itu, dari sungai yang bersih akan menghasilkan sumber air dan ikan yang baik untuk dikonsumsi bagi manusia.

Keberadaan sungai yang bersih akan dapat digunakan sebagai sarana rekreasi pendidikan dan pembelajaran yang baik.

“Kongres ini prinsip dasarnya adalah kongres menjaga lingkungan, yang dimulai dari asal mula air tersebut berada hingga memelihara ketersediaan air bagi manusia. Ini menjadi bagian dari peradaban cara menghargai air. Siapa yang menghargai air akan member nilai tambah pula bagi kehidupan,” tuturnya.

Pencemaran limbah sungai terus menjadi perhatian dari Pemprov Jatim. Limbah domestik akan terus di kurangi sesuai dengan regulasi dan atu-

ran-aturan dari pemerintah.

Pemprov Jatim akan memaksimalkan jamban mulai dari pinggiran selatan kali Surabaya hingga Driyorejo. Sementara untuk masalah seperti pengerukan pasir sungai, Pakde Karwo menyerahkan sepenuhnya penangannya kepada aparat keamanan untuk menertibkan pengerukan pasir sungai secara illegal.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo SH MIp mengaku bahwa semua sepakat bahwa semua pihak harus menggelorakan dan menjaga ekosistem sungai. Semua sepakat untuk menjaga sungai, banyak dampak yang terjadi jika sungai tidak dijaga dengan baik.

“Semua sepakat untuk lebih menjaga sungai. Banyak kerugian di dalamnya seperti pencemaran lingkungan tinggi, banyak biota laut yang hilang dan mati, hilir sungai yang kacau, keperuntukan sungai yang keliru hingga peradaban sungainya menjadi rusak,” ujarnya.

Maka, Ganjar berkomitmen bersama Pakde Karwo untuk menata kembali ekosistem sungai yang rusak agar lebih di

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima buku hasil Kongres Sungai Indonesia I dari Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP sebagai tanda serah terima pelaksanaan Kongres Sungai Indonesia II. manfaatkan sebaiknya. Kongres lingkungan terutama sungai. harapkan muncul masyarakat sungai ini akan memberikan Harapan kita adalah memun- yang meneriakkan kepedulian kesadaran masyarakat untuk culkan aktifis aktifis peduli sungai. Masyarakat tidak segan lebih peduli terhadap sungai. lingkungan sungai. lagi meneriakkan, jangan buang Harapan dari adanya kongres “Kami berdua sangat serius sampah sembarangan di sungai. sungai seperti ini di Indonesia, dan berkomitmen untuk ber- Jangan membangun bangunan akan lahir gerakan gerakan sama-sama menjaga ekosistem sembarangan di tepi sungai,” Q iib masyarakat yang lebih kepada sungai. Melalui gerakan ini, di- pungkasnya.Q

Pansus LKPJ Wali Kota Minta Semua SKPD Sediakan RKA dan Hasil Kegiatan Membahayakan Meningkatnya angka kecelakaan diperlintasan kereta api yang kerap terjadi disebabkan masih banyaknya pengendara yang saling tidak sabar hingga menyerobot perlintasan. Seperti yang terjadi di perlintasan Jl Bung Tomo, Ngagel Surabaya, banyak pengendara yang menyerobot meskipun ada kereta api yang mau melintas,Selasa (19/4).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

DPP Instruksikan Musda Digelar Bersamaan dengan Muscab PD se- Jatim Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Musda (musyawarah daerah) DPD Partai Demokrat jatim kembali molor, setelah diperkirakan bulan April kini berubah akan digelar bulan Mei. Menariknya lagi. DPP Partai Demokrat mengintruksikan pelaksanaan Musda digelar secara bersamaan dengan Muscab (musyawarah cabang) se-Jatim dalam satu lokasi.

Keputusan ini menyusul turunnya surat pemberitahuan dari DPP dengan nomer 22Q/BPOKK/DPP-PD/IV/2016 terkait pelaksanaan Musda dan Muscab serentak se-Jatim. Surat yang ditandatangani Ketua Badan Pembinaan OKK DPP Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo itu mengintruksikan pelaksanaan Musda dan Muscab se-Jatim harus bersamaan dalam lokasi dan waktu yang sama.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, menegaskan, intruksi DPP untuk pelaksanaan Musda bersamaan dengan Muscab di Jatim baru pertama kali dilaksanakan.

Sehingga DPD belum begitu paham seperti apa pelaksanaan dan teknisnya nanti.

Imbasnya agenda Musda yang diperkirakan April harus kembali tertunda. Dan hingga saat ini belum jelas kapan akan digelar, kemungkinan bulan Mei, itupun jika DPD Q cty dan seluruh DPC se-Jatim siap.Q

Gerindra Jatim Minta DPRD Surabaya Minta Maaf ke PCNU Terkait Insiden Pengusiran Rombongan PCNU di Paripurna DPRD Surabaya

DPRD Jatim, Bhirawa Pengusiran rombongan PCNU Kota Surabaya oleh petugas Pamdal DPRD Kota Surabaya saat hendak mengikuti jalannya rapat paripurna tentang pembahasan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minumal Beralkohol (Mihol) di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (18/4) menuai kritik keras dari berbagai kalangan.

Bahkan DPD Partai Gerindra Jatim secara khusus meminta kepada Aden Darmawan selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya selaku pimpinan rapat paripurna maupun atas nama Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya untuk meminta maaf kepada Ketua PCNU Kota Surabaya terkait perlakuan yang kurang sopan saat menghadiri rapat paripurna kemarin.

“Saya minta Aden Darmawan atas nama pribadi maupun Wakil Ketua DPRD Surabaya untuk meminta maaf kepada Ketua PCNU Surabaya, dan ke depan saya harapkan untuk selalu berkoordinasi dan satu garis dengan Nahdlatul Ulama dalam proses politik pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut pesoalan moralitas, budaya, lebih-lebih terhadap persoalan yang berkaitan dengan agama,” terang Anwar Sadad

sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Selasa (19/4).

Menurut Sadad, kejadian itu juga mengindikasikan bahwa DPRD Kota Surabaya tidak ‘care’ terhadap persoalan peredaran Mihol. Padahal seharusnya mereka berterima kasih lembaga seperti PCNU turut memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan.

Sebab persoalan Mihol memiliki pengaruh yang kompleks terhadap seluruh sisi kehidupan masyarakat Kota Surabaya, sehingga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasannya.

“Karena itu saya minta kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya untuk all out berada di belakang PCNU Surabaya dan ormas sosial keagamaan lainnya. Fraksi Partai Gerindra harus menjadi benteng pertahanan upaya pengerusakan nilai-nilai agama, budaya, adat-istiadat di tengahtengah masyarakat,” pinta politisi asal Pasuruan ini.

Ia menyesalkan adanya pihakpihak yang berasumsi Perda Mihol Kota Surabaya bakal ditolak Gubernur Jatim lantaran tidak sesuai dengan judul dan materi Raperda sehingga perlu ditunda pengesahannya. Pa-

dahal arus besar fraksi-fraksi di DPRD Kota Surabaya maupun elemen masyarakat berharap Raperda tersebut segera disahkan.

“Justru perpanjangan masa kerja Pansus itu menunjukkan bahwa DPRD Kota Surabaya hendak menentang arus besar di masyarakat Kota Surabaya yang menginginkan generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya lebih terjaga moralnya dan terhindar dari pengaruh Mihol,” dalih Anwar Sadad.

Terpisah, Ketua PW GP Ansor Jatim, Rudi Tri Wahid juga sangat menyayangkan pengusiran rombongan PCNU Kota Surabaya untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang bersifat terbuka. Terlebih sebelumnya PCNU juga sempat dimintai pendapat dan masukan untuk pembahasan Raperda Mihol tersebut.

“Kalau sesuai prosedur dan paripurna bersifat terbuka untuk umum, harusnya rombongan PCNU Kota Surabaya tidak perlu diusir. Bahkan harusnya dihormati karena lembaga para kiai itu ingin mengawal kebijakan Pemkot dan DPRD Kota Surabaya benar-benar sesuai aspirasi mayoritas warga Surabaya,” pungkas Q cty Rudi Tri Wahid.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Pansus keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Surabaya tahun anggaran 2015 akan memanggil semua SKPD untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah kota Surabaya. Dalam proses ini Pansus meminta agar semua SKPD membawa Rencana Kegiatan Anggaran(RKA), perubahan anggaran, laporan kegiatan serta laporan realisasi anggaran.

“Kerja Pansus memanggil SKPD akan dimulai tanggal 25 April mendatang . Saat itu semua SKPD kami wajibkan untuk membawa RKA, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan realisasi anggaran selama 2015,” tegas ketua Pansus LKPJ Wali kota, Agustin Poliana, Selasa(19/4).

Kewajiban SKPD untuk membawa berbagai macam berkas itu, lanjut Agustin untuk memudahkan Pansus menelusuri kerja Pemkot Surabaya sehingga bisa diketahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangannya.

“Kita membutuhkan pembanding antara laporan kinerja Wali kota yang telah disampaiakan kemarin dengan detil kondisi di tiap SKPD. Dari situ baru bisa kita munculkan rekomendasi perbaikan agar Surabaya jauh lebih baik lagi,” terang Agustin ditemui di ruang Komisi D, kemarin.

Ditanya sejauh mana posisi LKPJ saat ini, Agustin yang juga ketua Komisi D menegaskan Pansus LKPJ hanya menilai kinerja Wali kota pada tahun 2015 dan memberikan rekomendasi terkait kekuarang yang perlu diperbaiki pada periode anggaran selanjutnya.

“Jadi bukan untuk memundurkan Wali kota. Tidak akan seperti itu dalam undang-undang,” tegas kader senior PDIP Surabaya ini.

Senada dengan Agustin, Sekretaris Pansus LKPJ Wali kota, Junaedi menambahkan Pansus LKPJ hanya akan merekomendasikan penilaian LKPJ untuk perbaikan kinerja pemerintah selanjutnya.

Untuk itu, lanjut Junaidi, penilaian kali ini harus benar-benar terarah. “Jadi memang diperlukan data pembanding yaitu RKA dan hasil kinerja dari tiap SKPD haruslah tepat,” tegasnya.

Pada kesempatan kemarin Junaedi juga menginformasikan, pihak pansus akan melakukan studi banding ke salah satu kota di Bali yang telah menyelesaikan LKPJ pimpinan daerahnya. “Ada sejumlah hal yanag akan kami jadikan diskusi, salah satunya terkait hasil audit BPK atas APBD tahun yang bersangkutan, apakah bisa dipakai untuk bahan penialaian LKPJ Q gat atau tidak,” ujar Junaedy.Q

Ditengah Lesunya Ekonomi Masyarakat Jatim

Agung Turun Tawarkan Suntikan UMKM ke Warung Desa Di tengah krisis dan lesunya perekonomian secara global, ternyata ada secercah harapan bagi masyarakat pelaku UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) untuk mendapatkan suntikan modal. Lewat program UMKM yang diluncurkan Pemprov Jatim sebesar Rp400 miliar beberapa waktu lalu, diharapkan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat Jatim Sulitnya mendapatkan modal usaha bagi pelaku UMKM khususnya warung desa yang jumlahnya menjamur di Wilayah Banyuwangi mendesak Anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat (PD), dr Agung Mulyono untuk turun gunung. Melalui Bank UMKM setiap pemilik warung desa akan disuntik modal sebesar Rp50 juta.

Tidak sampai disitu saja, bunga yang ditawarpun sangat minim sekali antara 6 sampai 9 persen. Tentu saja bunga sekecil itu dibanding dengan Bank pemerintah

lainnya akan sangat membantu para pemilik warung desa untuk meningkatkan pendapatannya ditengah krisis dan lesunya perekonomian saat ini. Dan yang paling penting, dari suntikan modal tersebut dapat menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.

“Saya sudah komunikasi dengan pihak Bank UMKM Jatim dan mereka siap memberikan bantuan suntikan modal. Ini yang saya dorong agar bisa menghidupkan perekonomian masyarakat bawah di Banyu-

wangi,”ungkap pria yang pernah menjadi Bacabup Banyuwangi ini dengan mimik serius.

Untuk realisasi tahap awal, kata pria yang akrab dipanggil pak dokter ini, pihaknya membantu suntikan modal untuk per kecamatan satu warung. Sementara di Banyuwangi ada sekitar 24 kecamatan. Diusakan dalam satu tahun sudah dapat berkembang..

Selain membantu pemodalan usaha, dr.Agung mengerahkan relawan untuk menggairahkan perekonomian di Banyuwangi yang saat ini lesu.” Kemarin saya bersama relawan dan DPC Demokrat Banyuwangi menemukan warga yang tinggal di Mushola tidak punya rumah. Atas dorongan rasa kemanusiaan, dirinya mengajak saweran beberapa pengurus DPC Demokrat.

dr Agung saat memberikan bantuan modal usaha ke beberapa warung desa.

Dari saweran tersebut kami Selain itu, selama ini membeli dua kavling tanah banyak kelompok pengajian untuk warga tersebut de- yang selalu minta bantuan ngan harga Rp 22 juta,”tan- seragam hingga sarana dan dasnya. prasaran untuk mendukung

cty/bhirawa

program pengajian. Agar masyarakat tak terbiasa hanya meminta bantuan, dr Agung sengaja memberikan kail berupa sumbangan 30

ekor kambing. ‘’Saya sengaja memberi kail daripada ikannya. Artinya masyarakat jangan dibiasakan dengan diberi uang tanpa usaha lebih dahulu. Karenanya saya mencoba memberikan bantuan kambing untuk dibudidayakan,’’papar pria yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.

Dari hasilbudidaya tersebut nantinya kambing tersebut akan anak beranak. Dari situlah mereka dapat menjualnya untuk kepentingan pengajian dan sebagiannya tetap diternak.

Dengan begitu selain meningkatkan pendapatan mereka,sekaligus dapat memenuhi kebutukan untuk program pengajian desa. Untuk sementara akan diujicoba di lima kecamatan, dan satu kecamatan akan diberikan di lima Q cty desa.Q

SURABAYA

Rabu Kliwon 20 APRIL 2016

3

Angka Kriminalitas Surabaya Signifikan dengan Pengangguran Surabaya, Bhirawa Pengangguran melanda masyarakat muda Surabaya. Data Karang Taruna Surabaya menyebut himpitan ekonomi dan minimnya ketersediaan lapangan kerja berimbas pada tingginya tingkat kriminalitas yang kebanyakan dilakukan kaum muda usia produktif.

Kadisnakertransduk Jatim, Dr H Sukardo MSi saat mempertahankan desertasi dihadapan tim penguji untuk meraih gelar doktor.

rac/bhirawa

Angkat Perizinan Terpadu Sidoarjo, Kadisnakertransduk Jatim Raih Gelar Doktor Surabaya, Bhirawa Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Drs Sukardo MSi kini berhasil menyandang gelar doktor. Desertasinya berhasil dipertahankan dihadapan tim penguji Pascasarjana Universitas 17 Agustus Surabaya, pada hari Selasa, 19 April 2016.

Disertasi yang diajukan mengangkat judul Reformasi Birokrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Disertasi ini sudah disiapkannya saat ia menjabat sebagai Asisten IV Setdaprov Jatim.

Dalam sidang terbuka, Dr H Sukardo MSi akhirnya dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan mendapatkan gelar promosi Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas 17 Agustus Surabaya.

“Saya bersyukur bisa menyelesaikan pendidikan S3 ini kurang dari tiga tahun,” katanya sesuai sidang terbuka.

Dalam kesempatan ini, Sukardo menjelaskan, dalam desertasinya tersebut meneliti dan menga-

nalisis dampak dan faktor reformasi birokrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, menganalisis model reformasi birokrasi yang mampu mewujudkan peningkatan kinerja birokrasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil temuan hasil penelitian menunjukkan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo memang sudah baik namun masih belumsesuai harapan, sehingga kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik belum maksimal.

Hal tersebut dikarenakan tidak semua pegawai mempunyai komitmen kuat untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Faktor penghambat diantaranya kemampuan pegawai, keterbatasan pegawai dan sarana prasarana.

“Kecenderungan aparatur birokrasi masih mempertahankan budaya lama yang sudah mengakar di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesulitan dalam mengubah perilaku. Selain itu,

tidak adanya keseragaman pemahaman antara stakeholder dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Pemkab Sidoarjo,” papar pejabat asal kelahiran Nganjuk.

Dikatakannya, model reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo belum mampu meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. “Hal ini juga dikarenakan reformasi birokrasi belum menyentuh secara mendasar, yaitu pada budaya kerja,” ujar suami Hj Ninik Kuntari SSos. Dalam desertasi itu juga direkomendasikan, agar ada reformasi brokrasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diantaranya perubahan nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu serta penambahan struktur organisasi pejabat setingkat eselon IV pada bidang perizinan tertentu danb idang perizinan usaha sebagaimana amanat Perpres 97 Q rac tahun 2014.Q

Sidang Kasus Dugaan Pemalsuan Dua Pengacara

Puluhan Pengacara Terkecoh Jadwal Sidang PN Surabaya PN Surabaya, Bhirawa Sebanyak 50 lebih pengacara asal Surabaya dan Sidoarjo terkecoh dengan jadwal sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (19/4). Niat hati untuk melakukan pendampingan advokasi terhadap kedua rekannya, Sutarjo dan Sudar-

mono yang terjerat kasus dugaan pemalsuan, puluhan pengacara ini harus menunggu giliran sidang hampir sepermpat jam lamanya.

Dari pantauan Bhirawa, puluhan pengacara yang menghadiri persidangan di Ruang Cakra PN Surabaya ini telah menempati posisi duduk ma-

sing-masing. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Hary Basuki yang telah siap untuk bersidang. Sayangnya, setelah hampir menunggu hingga setengah jam, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini, Jihad Arkanuddin masih menjalani persidangan

atas kasus lain.

Mengerti Hakim kasus ini menyidangkan kasus lainnya, puluhan pengacara ini tetap menempati Ruang Sidang Cakra, hingga mendapat teguran dari Hakim Manungku Prasetyo yang hendak menjalani persidaQ bed ngan kasus lainnya.Q

Ketua Karang Taruna Surabaya M Arif’an, Selasa (19/4) menyebut lembaganya memiliki data yang bisa menunjukkan korelasi signifikan antara pengangguran masyarakt muda Surabaya dengan peningkatan tindak kriminalitas, terutama kejahatan jalanan, jambret, begal dan lainnya.

“Kami punya data by name anak di wilayah Surabaya Utara, lulusan SMA/ SMK yang belum diintervensi. Sekarang anaknya terlibat Curas (pencurian dengan kekerasan),” kata Arif’an, kemarin.

Arif’an menyebut, data survei yang dilakukan pihaknya di 10 kecamatan menyebut peningkatana kriminalitas terjadi di kalangan anak muda yang belum bekerja sejak lulus sekolah. Peningkatan kriminalitas juga terjadi pada usia produktif menganggur akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja(PHK).

“Termasuk juga dipengaruhi tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami diusia 20-35 tahun. Ini sangat banyak,” paparnya.

Tahun 2016 ini, kata Arif’an, Karang Taruna fokus didata 10 kecamatan saja.

Tiap kecamatan diambil 90 orang, sehingga total dari 10 kecamatan itu ada 900 orang. “Biar kami fokus ke permintaan minat mereka, kerja atau usaha. Ditambah lagi dengan eks pasien Narkoba yang sebagian besar generasi muda,” imbuhnya.

Tahap pertama menyikapi 900 orang ini, Karang Taruna akan terlebih dulu menetapkan 150 orang sebagai peserta pelatihan membuka usaha baru. Mereka yang berusia 20-35 tahun akan dibekali di Villa Kalijudan, milik Pemkot Surabaya.Arif’an merinci kecamatan asal peserta pelatihan usaha. Bukan saja dari Surabaya Utara.

Di antaranya, Jambangan, Wonokromo, Semampir, Gayungan, Sukomanunggal, Sawahan, Tambaksari, Wonocolo, Krembangan.Jenis usaha yang ditawarkan.

Cukup banyak, jasa servis dan gulung dinamo, pembuatan roti, pembuatan dan penjualan nasi krawu, ternak ikan, jual roti bakar, membuka jahitan, toko perancangan, membuka warung kopi, jual es jus, rias penganten. Selain itu, ada usaha bekled jok mobil dan motor, kerajinan tangan, air isi ulang, jamur krispi, lukisan cobek, cetak mug, servis ac, warung nasi dan lainnya.

Ketua Hotline Pendidikan Surabaya Isa Anshori mengatakan, pihaknya menyimak keberadaan pelaku kriminalitas di Surabaya yang ditembak kakinya oleh polisi, rata-rata usia produktif 17-29 tahun. “Ka-

lau data Karang Taruna baru 10 kecamatan saja ada 900, artinya bisa 90 orang perkecamatan. Kalau 31 kecamatan, maka tinggal kalikan aja, bisa diketahui ada ada 2.790 orang lulusan SMA/SMK dan usia produktif menganggur,” rinci Isa yang juga Sekretaris Komunitas Peduli Surabaya Rek Ayo Rek (RAR) usai audiensi dengan Ketua DPRD Surabaya Armudji kemarin.

Kalau di 10 kecamatan saja sudah didapatkan data 900 orang, menurut Isa, berdasarkan permintaan itu (kerja dan usaha) berarti bisa lebih banyak lagi dari seluruh kecamatan se Surabaya.

“Atau kalau dihitung rata-rata itu berarti disetiap kecamatan ada 90 orang usia produktif yang belum bekerja. Lalu apakah bisa juga dikatakan bahwa dari 31 kecamatan di Surabaya apakah bisa diasumsikan ada 2.790-an usia produktif yang belum bekerja?,” tanya Isa, lagi.

Soal upaya Karang Taruna yang memberi pelatihan, Isa juga menanyakan kisah sukses peserta pelatihan. “Sudah saatnya juga pemkot terutama Dinas Pendidikan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, seperti pelaku dunia usaha dan komunitas usaha. Sehingga anak anak sekolah terutama di jenjang SMA dan SMK mendapatkan informasi peluang usaha dan bagaimana memulai usaha,” pinta Isa. Sementara itu, Ketua Garda Muda Bibit Unggul, Achmad Hidayat, menyebut pihaknya sebagai wadah siswa dan mahasiswa berprestasi penerima beasiswa pemkot menilai SMK merupakan pendidikan vokasi tingkat awal yang memberikan pemahaman akan kompetensi teknis lapangan.

“SMK harus bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja Kota Surabaya, mulai dari kompetensi dan kualifikasinya melalui proses pelatihan hingga sertifikasi,” kata Achmad.

Menurutnya, soal meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh lulusan SMK dan usia produktif disebabkan beberapa faktor. Menurutnya, tidak terserapnya siswa SMK dalam dunia Kerja, norma dan nilai sosial yang kurang tertanam pada siswa SMK.”Oleh karena itu pendidikan untuk SMK tidak hanya mengenai pelatihan kompetensi kerja, namun diimbangi dengan pembinaan mental dan moral,” tegasnya.

Selain itu, kata Achmad, sekolah harus aktif dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja supaya dapat menyerap siswa SMK se optimal mungkin. Sinergi antara siswa, walimurid, sekolah dan Q geh masyarakat juga di butuhkan.Q

Beasiswa untuk Dosen Digerojok Rp 250 Miliar Surabaya, Bhirawa Kesempatan untuk meraih beasiswa bagi dosen akan semakin terbuka lebar. Ini setelah Kementerian Ristek dan Dikti memperbanyak peluang beasiswa dari 400 dosen di tahun 2015 menjadi 2.700 dosen tahun ini. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontor pun mencapai Rp 250 miliar.

“Baru kemarin (Senin, 18/4) kuota beasiswa ini dipastikan,” kata Dirjen Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti Prof Ali Gufron saat bertandang di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kemarin (19/4). Kuota 2.700 dosen itu dibagi menjadi dua. Sebanyak 2300 untuk beasiswa di kam-

pus dalam negeri dan 400 untuk kuota kuliah luar negeri.

Jumlah itu disebutnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah dosen se-Indoensia yang mencapai sekitar 250 ribu orang. Kendati demikian, peningkatan kuota lebih dari 600 persen itu terbilang sangat besar. Sebab, Kemenristek Dikti sendiri memang menargetkan peningkatan kualitas dosen untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurut Ali, beasiswa kemenristek dikti akan terbuka bebas bagi seluruh dosen yang mengusulkan. Asal dosen tersebut sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan

masih berada di bawah 47 tahun. Dosen juga harus dari perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. “Kalau akreditasi kampusnya A itu menjadi nilai sendiri,” kata Ali. Syarat lainnya yakni perguruan tinggi yang dituju menerima dosen tersebut. Karena memang, masing-masing perguruan tinggi yang dituju memiliki standar ujian sendiri bagi calon mahasiswanya. Seperti tes potensi akademik, toefl maupun jurnal yang sudah terakreditasi.

Selain beasiswa dosen, lanjut Ali, tahun ini menjadi tahun istimewa bagi seluruh akademisi maupun ahli yang mau terjun di Q tam dunia pendidikan tinggi.Q

Menkes: Rumah Sakit Harus Siap Hadapi MEA Surabaya, Bhirawa Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Prof Dr dr Nila Farid Moeloek SpM (K) meminta seluruh rumah sakit siap menghadapai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai berlaku tahun ini.

“MEA dilakukan untuk mengubah Asean menjadi daerah perdagangan yang bebas barang, investasi, jasa, aliran modal, hingga tenaga kerja terampil seperti dokter dan kita harus siap,” kata Menkes usai paparan pada Seminar Perumasakitan dan Hospital Expo 2016 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Daerah Jawa Timur, di Surabaya Selasa (19/4).

Menurutnya, dengan MEA, tidak menutup kemungkinan, masyarakat Indonesia khususnya yang bergerak di bidang layanan kesehatan akan tertinggal jika tidak menyiapkan diri dengan baik. Namun sebaliknya bagi yang siap akan memperoleh keuntungan karena mampu menarik konsumen asing datang ke Indonesia.

Ada beberapa hal penting di bidang kesehatan yang harus diperhatikan untuk menyambut MEA,yakni peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kopetensi rumah sakit hingga perbaikan fasilitas.

“Yang perlu diperhatikan adalah pembenahan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi SDM, peralatan, sarana dan prasarana, serta pentingnya law enforcement atau penegakan hukum dalam bentuk peningkatan pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing,” katanya Jika semua pihak berkomitmen dalam menghadapi MEA,

dna/bhirawa

Menghadapi MEA pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan. maka Menkes yakin bidang lay- lakukan oleh rumah sakit kita, anan kesehatan mampu men- jika mau berinvestasi di negara ingkatkan devisa negara mela- Asean,” ungkapnya. lui konsep Medical Tourism unSementara Kepala Dinas Kesetuk menarik konsumen asing hatan (Kadinkes) Provinsi Jawa berobat ke Indonesia.”Kami san- Timur, dr Harsono menuturkan gat yakin Indonesia bisa bersa- secara bertahap rumah sakit di ing dengan rumah sakit asing Jatim terus berbenah dalam sehingga menjadi salah satu tu- menghadapi MEA. Dari 370 rujuan wisata kesehatan di ka- mah sakit pemerintah dan swaswasan Asean,” tuturnya. ta,14 persen di antaranya telah Sedangkan untuk tenaga ahli terakreditasi. kesehatan asing yang akan ma“Bukan berarti yang lain belum suk ke Indonesia, lanjut Menkes terakreditasi tetapi akan dilakuakan tetap diawasi secara berka- kan secara bertahap. Nantinya la oleh bihal-pihak yang nantin- seluruh rumah sakit akan terya bertanggungjawab. “Para ten- akreditasi sehingga memenuhi aga asing di Indonesia harus me- salah satu syarat untuk menghmenuhi beberapa ketentuan seh- adapi MEA,”katanya. ingga tidak sampai menyalaSelain itu saat ini Jatim sedang gunakan ijin praktik,” imbuhnya. mengatur penyebaran dokter spLebih lanjut dikatakan Men- esialis keseluruh wilayah sehingkes, MEA juga membuka pelu- ga tidak terpusat di kota besar ang rumah sakit asing untuk ber- saja seperti Surabaya, Gresik, investasi di Indonesia, begitu Sidoarjo, dan Malang. “Dengan juga sebaliknya.”Tidak menutup menyebaran dokter spesialis yang kemungkinan akan ada rumah merata, maka tingkat layanan sakit asing yang ingin berinvesta- kesehatan masyarakat akan Q dna si di Indonesia, itu juga bisa di- meningkat,” jelasnya.Q

4

OPINI Tajuk

Jalan Terang Emansipasi SIAPA bilang, perempuan selalu berada dibawah lakilaki? Secara sosial, Indonesia (dan suku-suku) memiliki penghormatan terhadap perempuan. Ditambah pencerahan agama, perempuan menjadi garda terdepan aspek pendidikan (untuk kemajuan bangsa). Berbagai istilah (perempuan, wanita, dan wadon) memiliki makna strategis. Kata wadon, berarti tempat meng-hiba (curhat). Karena ibu biasanya selalu memiliki solusi berbagai permasalahan.

Agama menempatkan perempuan sejajar dengan lakilaki. Banyak ayat-ayat dalam kitab suci, mewajibkan perilaku hormat dan santun kepada kaum ibu. Bahkan ratusan hadits Nabi SAW, memberi status “nomor satu” kepada perempuan.

Misalnya, dinyatakan bahwa perempuan adalah al-madrasah al-ula (pendidik awal) seluruh manusia. Tetapi harus diakui pula, banyak perempuan melakukan “banting harga.”

Pada tataran agama (Alquran) banyak dikisahkan perempuan pejuang yang sangat gigih. Termasuk istri Fir’aun (bernama Asiyah). Bahkan pada sejarah Islam, banyak pula perempuan menjadi pemimpin pasukan (tentara). Emansipasi, telah menjadi bagian dari kodrat perempuan. Emansipasi, bukan skenario yang dipaksakan. Emansipasi, juga bukan sekedar indeks untuk mengukur penghargaan kepada perempuan.

Sudah 110 tahun lebih, “curhat” Raden Ajeng Kartini kepada rekan Belanda-nya, Rosa Manuela Madri (istri Mr Abendanon) dipublikasikan. Ternyata Kartini, memiliki referensi luas dari berbagai buku, maupun realita sosial. Suratsurat Kartini menjadi menarik, karena pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang membuka keran demokrasi, melalui program politik etis. Banyak versi kumpulan surat Kartini diterbitkan sejak dekade 1920-an.

Kartini, memiliki garis keturunan sebagai arek Suroboyo.

Ayahnya, RM Sosroningrat, adalah keturunan Pangeran Dangirin, Bupati Surabaya abad ke-18. Dari Pangeran Dangirin, dapat ditelusuri trah keturunan kerajaan Majapahit. Juga tersambung dengan Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Kartini merupakan “santriwati.” Ia adalah cucu dari mbah kyai Haji Madirono, seorang guru agama, ulama kesohor di Telukawur, Jepara.

Trah “darah biru” menengah, biasanya tidak suka banyak membaca. Namun dengan garis keturunan mbah kyai Madirono, Kartini mewarisi intelektualitas memadai. Minat bacanya sangat tinggi, termasuk beberapa karya sastra bermutu. Misalnya karya van Eeden, serta roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, berjudul “Die Waffen Nieder” (Letakkan Senjata). Ia juga membaca “Max Havelaar” karya Multatuli (alias Douwes Dekker).

Max Havelaar (lengkapnya berjudul “Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij” (dalam bahasa Indonesia berarti: Max Havelaar, pada Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda). Itu semacam novel, yang diakui sebagai bagian dari karya sastra dunia.

Di salahsatu bagiannya memuat drama percintaan tentang “Saijah dan Adinda.” Bagian ini juga sangat populer, sering menjadi topik pentas panggung.

Max Havelaar, merupakan potret situasi sosial yang buruk akibat kolonialisme. Nampaknya, roman itu, meng-inspirasi RA Kartini. Terutama pada bagian “Saijah dan Adinda,” yang terasa menguras air mata. Karena itu dalam surat yang dibukukan, Kartini banyak menulis situasi sosial, budaya, agama, sampai korupsi. Persis seperti diungkap dalam roman Douwwes Dekker. Yakni, cerita sistem cultuur stelsel (tanam paksa), yang digagas oleh Gubernur Jenderal GJ van den Bosch.

Tanam paksa (mulai tahun 1830), mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) ditanami komoditi ekspor. Khususnya kopi, tebu dan nila (tarum). Yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah, tanpa upah. Pada praktiknya terjadi penyimpangan, dan berbagai korupsi.

Seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman ekspor, dan tetap dikenakan pajak.

Kelebihan Kartini, ia berani memapar kesengsaraan kaumnya (perempuan) kepada pejabat pemerintah kolonial yang tertutup. Kini, masih diharapkan “Kartini lain” untuk mencegah perempuan di-eksploitasi dengan dalih emansipasi dan kesetaraan gender! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perempuan Paling Terdampak Perubahan Iklim PEREMPUAN dan anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak terhadap perubahan iklim karena perempuan menjadi lebih dekat dengan alam. Alam itu berhubungan dengan pangan yang selama ini masih dipersepsikan menjadi tanggung jawab perempuan, sehingga ketersediaan pangan tentu berimplikasi terhadap perempuan. Bahwa perempuan tidak cukup hanya diberi akses terhadap sumberdaya alam.

Perempuan juga harus diberi kontrol agar perempuan bisa mendapat kesempatan dan memutuskan pengelolaan sumberdaya alam. Bahwa perempuan mau berjuang untuk sumberdaya alam karena mereka menjadi lebih dekat terhadap alam itu sendiri. Selain terkait pangan, alam juga sebagai penyedia obatobatan. Berbicara tentang merawat keluarga masih menjadi tanggungjawab perempuan, sehingga jika kehilangan sumber obat-obatan dari alam tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perempuan. Begitu juga dengan alam sebagai sumber mata pencarian. Semuanya menjadi satu kesatuan yang jika dirusak akan berdampak langsung terhadap perempuan.

Bahwa perempuan adalah pelaku langsung yang memperjuangkan tanah dan sumberdaya alam, ditunjukkan dengan banyaknya perempuan berjuang dari daerah yang masih berkonflik lahan. Perempuan tersingkir karena tidak mampu lagi mengakses lahannya, situasi ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya.

Khusus bagi perempuan masyarakat adat, ketika negara tidak mengakui hak masyarakat adat maka tidak akan ada pemenuhan hak perempuan itu sendiri. Dia menjelaskan, hal tersebut karena pendekatan pembangunan terhadap perempuan belum ramah, misalnya perempuan tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan di lingkungannya yang kadang terkait dengan lahan atau sumberdaya alamnya.

Bicara perubahan iklim, perempuan adat adalah kuncinya, karena mereka lebih ramah lingkungan. Saat ini kita terus mendorong agar RUU masyarakat adat bisa dibahas agar bisa memberi dampak signifikan terhadap hak-hak mereka.

Puspa Dewy Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Kliwon, 20 APRIL 2016

Menyemaikan Gaya Hidup Bangga Produk Indonesia antara stakeholder menyebabkan gerakan yang dicanangkan tidak menjadi gerakan bersama antara seluruh elemen masyarakat.

Berkaca dari pengalaman tersebut, sungguh perlu but sudah dihindari sebuah gerakan oleh masyarakatnya yang menjadikan Oleh : dengan alasan makamasyarakat IndoWahyu Kuncoro SN nan tersebut adalah nesia sebagai konmakanan sampah sumen yang cerdas. atau yang dikenal Konsumen cerdas dengan junk food. bukan saja akan Justru masyarakat luar negeri menyelamatkan dirinya karena lebih menyukai makanan rumasikap kritisnya dalam menilai han seperti di Indonesia karena produk, tetapi konsumen cerdas makanan di Indonesia lebih sehat juga akan memikirkan masa depembuatan serta penyajiannya. pan perekonomian bangsanya.

Selain lebih sehat, kuliner IndoMenjadi konsumen cerdas senesia lezat dan kaya rasa karena makin menemukan relevansinya menggunakan banyak rempahkarena semakin banyak barang rempah. Ironis bukan? dan jasa yang beredar, sehingga konsumen dihadapkan pada banGaya Hidup Bangga yak pilihan yang besar kemungProduk Indonesia kinan menciderai hak konsumen Bahwa begitu kentalnya gaya yang sejogyanya telah dilindungi hidup masyarakat kita yang undang undang. Konsumen, bermendewakan produk impor memhak mendapatkan kenyamanan, buat upaya untuk mengampanyekeamanan dan keselamatan dakan rasa cinta kepada produk lam mengkonsumsi barang atau dalam negeri menjadi hal yang menggunakan jasa. Begitu juga tidak mudah. Meskipun sesungmemilih barang dan mendapatguhnya, kampanye untuk mencinkan informasi yang benar serta tai produk-produk dalam negeri keluhan yang disampaikan pun sudah lama digaungkan dalam harus didengarkan oleh pihak berbagai bentuk dan formula. produsen. Selain itu, masyarakat Kita pernah mendengar Gerakan selaku konsumen diharapkan Aku Cinta Indonesia (ACI), Pelunjuga lebih memilih memanfaatcuran logo 100% Cinta Indonesia, kan produk dalam negeri sebagai Gerakan Nasional Beli Indonesia, bentuk nasionalisme dan peduli Gerakan Bangga Produk Dalam terhadap pertumbuhan produkNegeri, maupun Gerakan Pentifitas bangsa. ingkatan Produksi Dalam Negeri Kita jangan terlena dengan (GP3DN) dan sebagainya. produk – produk yang datang dari Pengalaman yang terjadi seluar, padahal belum tentu baik lama ini menunjukkan bahwa dan memenuhi syarat kesehatan. gerakan-gerakan semacam itu Seharusnya kita lebih perkuat seringkali hanya berhenti pada produksi dalam negeri agar kita tataran retorika. Akibatnya, tidak memiliki ketergantungan realisasi dari gerakan itu pun terhadap luar negeri. terkesan parsial sehingga hasilMembangun gaya hidup nya pun menjadi tidak optimal semasyarakat agar menjadi konhingga produk-produk pengusaha sumen yang mencintai produk lokal masih kalah bersaing dendalam negeri memerlukan sebuah gan produk-produk luar negeri. proses yang kontinyu dan perlu Tidak adanya langkah bersama di dilakukan sejak dini. Maka da-

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang masyarakatnya gemar berbelanja alias konsumtif. Tidak mengherankan kalau di pusat-pusat perbelanjaan atau di kota-kota fashion di luar negeri akan dengan mudah ditemukan orang Indonesia. Bukan itu saja, produk - produk ber-branded impor pun begitu laris manis di dijual di dalam negeri.

T

idak hanya barang-barang mewah saja yang di impor dari luar negeri, barang-barang primer pun banyak yang diimpor dari luar negeri. Bahkan, produk fashion bekas yang ber-branded luar negeri pun laris manis saat dijual di tanah air. Sungguh tidak terbantahkan, kalau banyak masyarakat Indonesia yang lebih bangga menggunakan barang-barang impor daripada barang-barang buatan Indonesia.

Salah satu alasannya adalah prestise.

Ironisnya, di saat masyarakat Indonesia begitu mengidolakan produk yang berbau impor, pada wilayah lain ternyata banyak produk Indonesia yang justru disanjung oleh masyarakat luar negeri. Salah satu produk kebanggaan Indonesia yang disanjung masyarakat negara lain yaitu batik. Memang, sebelum batik dijadikan oleh UNESCO sebagai warisan dunia, banyak masyarakat Indonesia khususnya kalangan muda yang enggan menggunakan batik. Tetapi, setelah UNESCO mempublikasikan batik sebagai warisan dunia, barulah masyarakat Indonesia sadar bahwa batik adalah milik bangsa dan harus dilestarikan.

Tidak hanya pakaian saja, kuliner Indonesia pun banyak yang menjadi makanan favorit masyarakat luar negeri seperti nasi goreng, rendang, dan masih banyak lagi.

Namun lagi-lagi ironisnya, masyarakat Indonesia sendiri banyak yang lebih menyukai makanan dari luar negeri seperti burger, fried chicken atau makanan cepat saji lainnya yang berbau asing. Padahal di negara asalnya, makanan terse-

lam konteks ini pelibatan dunia pendidikan dalam ikut serta mengampanyekan masyarakat sebagai konsumen cerdas menjadi menemukan relevansinya. Artinya, sejak pada level pendidikan dasar bahkan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu sudah dibudayakan agar anakanak bisa menjadi konsumen yang cerdas. Misalnya dengan mengajari bagaimana cara belanja yang cerdas.

Budaya ini perlu dilakukan mengingat di lingkungan pendidikan dasar seringkali justru terbangun budaya konsumsi yang tidak cerdas. Misalnya, pihak sekolah yang membiarkan para PKL menjual jajanan yang tidak terjamin kesehatannya produk makanan yang dijualnya.

Tradisi untuk membangun kecintaan terhadap produk dalam negeri sesungguhnya juga bisa dilakukan sejak dini. Namun sayangnya, tanpa sadar para guru guru kita di TK atau PAUD justru kadang lebih senang mengajak merayakan ulang tahun anak didiknya di tempat seperti Mc Donald, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Singkatnya, dunia pendidikan sesungguhnya menjadi pintu yang strategis dalam membangun dan mengembangkan gaya hidup masyarakat agar bangga dengan produk dalam negeri. Selain melakukan edukasi sejak dini, untuk membangun gaya hidup bangga produk dalam negeri juga harus terus dikampanyekan. Caranya, dapat dilakukan melalui berbagai media kampanye, iklan, publik figur, modeling, dan penguatan (reinforcement).

Kampanye menjadi penting, karena sebaik apa pun kualitas suatu produk akan mubazir tanpa dikampanyekan penggunaan dan manfaatnya. Kampanye ini akan semakin efektif ketika para pejabat negara nyata-nyata juga mencintai produk dalam negeri. Keteladanan inilah yang hari ini sungguh dirindukan masyarakat.

Wartawan Harian Bhirawa

Quo Vadis Pencapaian Pembangunan Global ?

M

akin rumit tantangan pemerintah, termasuk pemda, untuk mencapai standar hasil pembangunan global. Ketika kebanyakan target MDGs meleset, kini PBB memberi daftar target lebih banyak via SDGs. Tutup buku tujuan pembangunan milenium (millennium development goals, MDGs) pada akhir 2015 menyisakan banyak target tercecer. Salah satu indikator penting ’’peradaban’’ adalah angka kematian ibu (AKI). Jumlah AKI dari 390 (1992) baru bisa ditekan menjadi 356 per 100.000 kelahiran pada 2012. Padahal, jumlah kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan bisa ditingkatkan dari 40,70 persen pada 1992 menjadi 83,10 persen pada 2012.

Target penurunan AKI dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) memang agak muluk. Yakni, menuju 307 pada 2008 dan 118 pada 2014. Meski belum ada statistik mutakhir yang pasti, target itu dipastikan meleset jauh, seperti tersirat dari laporan Bappenas. Apalagi bila diukur dengan patokan MDGs sebanyak 102.

Di lingkup yang lebih kecil, Jawa Timur misalnya, angka kematian ibu juga sulit diatasi.

Selama 2008–2012, justru terjadi kenaikan angka kematian ibu 7–11 poin. Berdasar data statistik Jawa Timur, angka kematian ibu masih menunjukkan 97,39 per 100.000 kelahiran hidup. Meski demikian, Dinkes Jatim menyebut AKI di provinsi ini sudah berada di bawah target MDGs sebesar 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Dinkes kabupaten dan kota melaporkan tahun 2011 sebesar 101,4; tahun 2012 sebesar 97,43; dan tahun 2013 sebesar 97,39.

Mengutip JPIP (Jawa Post Institute of Pro Otonomi), terdapat empat tantangan di Jatim yang dicatat dari hasil riset tersebut. Pertama, fluktuasi anggaran. Ini berdampak terhadap ketercukupan dan jangkauan program-program untuk ibu,

gunan yang dimulai terutama akses bagi 2016 ini akan beramereka dari berisiko khir pada 2030. tinggi dan misBerbeda denkin. Kedua, variagan MDGs, yang si komitmen kepala konon hanya didedaerah atau kepala sain beberapa gelintir satuan kerja perangorang di PBB, SDGs kat daerah (SKPD) dibuat secara lebih terhadap keberlanberhati-hati dan komjutan program. Keprehensif karena metiga, program yang Oleh: libatkan banyak negdibuat bersifat lokal.

Mahathir M Iqbal ara melalui kelompok Dibutuhkan peran kerja, konsultasi, dan pemerintah provinsi survei door-to-door. untuk menjadi makIni dilakukan untuk merespons comblang inovasi. Keempat, hamkritik terhadap MDGs karena batan gender dan sosiokultural dianggap tidak mampu mengmasyarakat. akomodasi kondisi dan kebutuSejak diterapkan pada 2000, han seluruh negara yang sangat capaian MDGs di Indonesia sebervariasi. SDGs juga tidak hancara keseluruhan cukup berat. ya melibatkan pemerintah daBerdasar hasil laporan Baplam proses implementasinya, penas pada awal 2015, dari 48 tetapi juga dibutuhkan kemitraan indikator MDGs, hanya enam dengan pemangku kepentingindikator yang sudah tercapai. an lainnya seperti swasta dan Sedangkan 42 indikator lainnya masyarakat sipil. belum tercapai dan masih menMeski telah terjadi perganjadi pekerjaan rumah bagi Intian nama agenda pembangunan donesia. Termasuk di antaranya global, bukan berarti SDGs benartujuan di bidang kesehatan. Tiga benar terpisah dari MDGs. Sebadari delapan tujuan pembanliknya, tujuan-tujuan yang belum gunan milenium berfokus di tercapai selama 15 tahun implekesehatan (tujuan 4, 5, dan 6). mentasi MDGs telah dimasukkan Yakni, mengurangi angka keke dalam SDGs. Misalnya, pembermatian bayi (AKB), mengurangi antasan kemiskinan, kesehatan, angka kematian ibu (AKI), serta pendidikan, dan kesetaraan genmemerangi HIV/ AIDS, malaria, der. SDGs disusun dengan lebih dan penyakit lainnya. terperinci dan menambahkan Dari tiga tujuan tersebut, hapoin-poin penting yang belum nya satu indikator yang tercapai. diakomodasi dalam MDGs seperti Yaitu, penurunan prevalensi TB. perlindungan HAM dan fokus terhTarget-target dan indikator lainadap kelompok miskin, rentan, dan nya masih menjadi pekerjaan termarginalkan. Tentu, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan makin berat. daerah. Juga 11 indikator lain Meski berat, seperti halnya yang masih membutuhkan kerja MDGs, SDGs menjadi penting keras karena masih jauh dari untuk diperhatikan karena akan target. berdampak terhadap perencaTarget makin berat karena naan pembangunan di Indonesia PBB membuat daftar lebih banmulai tingkat nasional sampai yak dengan meluncurkan tukabupaten/kota. juan pembangunan berkelanKarena MDGs pula, pemerintah jutan (sustainable development kabupaten/kota giat menggenjot goals, SDGs) pada 25–27 Sepprogram-program (dengan berbatember 2015. Jika MDGs hagai variasi nama program) seperti nya memiliki delapan tujuan membebaskan masyarakat dari dan 18 target, SDGs memiliki 17 buang air di sembarang tempat tujuan dan 169 target. Dengan serta penurunan angka kematian meng usung prinsip 5P (peoibu dan anak. ple, planet, prosperity, peace, dan Dengan merujuk pada capaian partnership), tujuan pemban-

MDGs sampai dengan 2015, pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota butuh meneruskan program yang sudah on the track dan memang harus bekerja keras untuk menuntaskannya.

Soal Kemiskinan Kemiskinan terus menjadi sasaran pelik jihad akbar pembangunan. Ketika program MDGs dimulai, jumlah kemiskinan di Indonesia ditargetkan terpangkas sampai 7,55 persen, separo dari angka ketika program dimulai, 15,10 persen. Namun, sampai dengan akhir 2014, angka kemiskinan di Indonesia hanya bisa di pangkas hingga 11,25 persen. Berdasar data di Badan Pusat Statistik (BPS), sampai dengan September 2015, sebanyak 28,5 juta penduduk Indonesia masih miskin.

Ketika pengentasan kemiskinan masih menjadi masalah pelik dan belum bisa dipenuhi dalam MDGs, di akhir Desember tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Hasilnya, 122 daerah yang tersebar di 22 provinsi dikategorikan tertinggal. Terbanyak ada di Papua dengan 25 kabupaten. Disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tengah dengan jumlah daerah 17 dan 9.

Memang, beberapa daerah melakukan inovasi. Contohnya, Kabupaten Jember dengan inovasi Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM). Inovasi itu secara kontinu dilakukan sejak 2005. Dengan mengadopsi model Grameen Bank, sebanyak 433 unit bank keluarga miskin (bankgakin) hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu mengatasi problem kemiskinan.

Harapannya, daerah-daerah lain juga harus melakukan inovasiinovasi dalam mengentaskan kemiskinan.

Staf Pengajar Pada Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Ponorogo: Wardianto Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 20 APRIL 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pemprov Turun ke Balong Cangkring Kota Mojokerto, Bhirawa Pemprov Jatim mulai turun ke lapangan melakukan validasi data penghuni Yayasan Mojopahit, Selasa (19/4) kemarin.

Di lokasi yang akrab disebut Balong Cangkring itu, petugas dari Biro Kesra mencocokan data lebih dari seribu kepala keluarga (KK) warga binaan Yayasan Mojopahit, mereka yang divalidasi merupakan hasil pendataan yang dilakukan Yayasan Mojopahit sebagai warga terdampak menjelang penutupan kawasan.

Tim yang dipimpin Sukardi, Kasubag Bansos Biro Kesra Pemprov itu melakukan cross check ribuan data KK yang sebelumnya sudah diserahkan pihak yayasan ke Pemprov Jatim. ‘’Kami memvalidasi 1.137 KK yang tersebar di 14 RT, 4 RW di dua wilayah dua kelurahan, sebagaimana data yang sudah kami terima,’’ kata Sukardi.

Menurut Sukardi, pihaknya menurunkan 15 pegawai yang dibagi enam untuk cross check data warga multi tuna binaan yayasan itu. ‘’Kami dibantu perangkat RT, relawan dan pengurus yayasan,’’ imbuhnya.

Sedianya, validasi warga terdampak sosial yang disebut Sukardi terkategori kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) itu dilakukan selama dua hari. ‘’Kita tuntaskan dalam dua hari,’’ sergahnya.

Namun soal tindaklanjut validasi, Sukardi enggan membeber lebih jauh.

Sebab tugasnya hanya sebatas memvalidasi data saja. Apa pun hasilnya itu yang diserahkan ke pimpinan. Soal tindaklanjut tentunya mengacu regulasi, juga kebijakan Gubernur Jatim.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mojopahit, Teguh Starianto mengatakan, data yang diserahkan ke Pemprov Jatim merupakan data riil warga binaan.

Pihaknya memberi akses seluas-luasnya bagi tim validasi. ‘’Tidak ada rekayasa dalam bentuk apa pun. Jadi ya monggo saja,’’ tandasnya.Q kar

Fandi Utomo Minta Pemerintah Sosialisasikan RPJM ke Masyarakat Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah agar secara terus menerus mensosialisasikan Rancangan Program Jangka Menengah (RPJM) pada masyarakat. Sehingga masyarakat akan mengetahui secara detail kinerja presiden saat melakukan kinerjanya, apakah sesuai visi dan misi yang dijanjikan pada masyarakat saat maju Pilpres.

Anggota DPR RI, Fandi Utomo saat saat serap aspirasi yang dilakukan pada Jumat (15/4) di wilayah Sidoarjo mengatakan, banyak masyarakat tak mengetahui program dari presiden yang dituangkan dalam RPJM selama lima tahun kedepan.

Justru rakyat hanya mengetahui janji presiden saat kampanye saja.

Lebih lanjut dijelaskan, saat serap aspirasi di Sidoarjo, katanya banyak masyarakat meminta pemerintah agar mensosialisasikan RPJM le-

bih intensif seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diajarkan sampai ke sekolah bahkan ada penataran GBHN. ‘’Masukan ini harus jadi evaluasi agar kedepannya pemerintah lebih intensif dalam menyosialisasikan programnya, sehingga masyarakat tak hanya tahu program presiden saat kampanye saja,’’ ujar politisi asal Partai Demokrat.

Apakah saat ini perlu menghidupkan kembali GBHN?, Fandi mengatakan saat ini

masyarakat tetap menginginkan sistem sekarang yaitu pemilihan presiden langsung. ‘’Tapi menurut saya seharusnya pemerintah sekarang tetap menjalankan programnya. Tapi tetap disosialisasikan ke rakyat agar rakyat paham dulu tentang programnya. Setelah itu rakyat bisa memberikan pendapat kepada pemerintah,’’ ujar pria yang pernah maju dalam Pilwali Kota Surabaya ini.

Kemudian program yang perlu disosialisasikan, menurutnya, soal situasi keuangan negara yang sudah dalam kondisi yang kurang baik atau defisit mencapai 60% seharusnya juga perlu diketahui masyarakat. ‘’Sistem sekarang sudah berjalan dengan baik. Namun pemerintah tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat agar

189 Perempuan Sidoarjo Kena Kanker Serviks

Sidoarjo, Bhirawa Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo terus melakukan sosialisasi pada warganya, untuk mencegah terjadinya kasus kanker serviks atau kanker mulut rahim. Karena tahun 2015 lalu, di Kota Udang ini tercatat ada 189 kasus kanker serviks yang menyerang kaum perempuannya. ali kusyanto/bhirawa Kepala Bidadr Edi Tamat ng Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kab Sidoarjo, dr Edi Tamat Susanto menyampaikan, penyakit yang menyerang kaum perempuan ini berbahaya. Selain akan bisa menurunkan aktivitas seharihari juga bisa berakibat pada kematian. ‘’Kami harap bagi perempuan yang sudah berusia 30 tahun keatas agar melakukan papsmear atau pembersihan leher rahim terhadap Humen Papiloma Virus (HPV) sekali setahun,’’ kata Edi, Selasa (19/4) kemarin.

Untuk meminimalisir terjadinya kasus, menurut Edi, petugas akan terus melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan inspeksi visual assetat (IVA). Petugas di Puskesmas, kata Edi, mempunyai tim yang terdiri dari dokter dan bidan. Pemeriksaan harus dilakukan di Puskesmas,karena harus menggunakan peralatan tertentu.

Untuk deteksi dini yang dilakukan tahun 2016 ini, telah memakai sample untuk diperiksa sebanyak 4.603 orang.

Dari hasil IVA itu sebanyak 357 atau 7,75%, dinyatakan positif.Q kus

siti sulistiani/bhiraw

Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo memberikan sosialisasi RPJM pada masyarakat. paham program pemerintah.

Dan sekarang tinggal sistem pertanggungjawaban presiden juga perlu dilakukan. Tidak

hanya ke rakyat saja tapi juga juga ke MPR perlu dihidupkan lagi,’’ ujarnya Fandi Utomo dengan mimik serius. Q cty

Produktifitas DPRD Sidoarjo Mudah Dimentahkan Sidoarjo, Bhirawa Perda pembentukan PD Pasar terbukti ompong, sebab tak berkutik saat dewan mendorong terbentuknya PD Pasar.

Walaupun sudah dianggap cara tepat untuk mengefisienkan kinerja aparatnya serta menghemat anggaran yang besar, tetapi akhirnya dimentahkan eksekutif.

Tingkatkan Pelayanan, RSUD Ibnu Sina Jalani Akreditasi Gresik, Bhirawa RSUD Ibnu Sina menjalani Akreditasi RS Versi 2012 oleh tim dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) , Selasa (19/4) kemarin. Tim dari KARS itt merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang akreditasi untuk melaksanakan survey akreditasi RS. Mereka adalah dr H Mgs Johan Saleh, Prof Dr dr H Zainal Musthafa dan beberapa tim lainnya. Rencananya tim KARS itu berada di RSUD Ibnu Sina selama tiga hari kedepan. Mereka akan melakukan penilaian terhadap pencapaian dan cara penerapan standart pelayanan RS. Menurut Direktur Utama RSUD Ibnu Sina, dr Endang Puspitowati melalui Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono, hal itu sesuai dengan Dasar Hukum Akreditasi RS di Indonesia dan dinyatakan dalam UU Nomor 44 tahun 2009 pasal 40, yakni dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, RS wajib akreditasi berkala minimal tiga tahun sekali. ‘’Tingkat kelulusan terbagi dalam 15 sasaran, antara lain keselamatan pasien, hak pasien dan keluarga, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, MDGs, akses dan kontinuitas pelayanan, pelayanan anestasi dan bedah serta manajemen fasilitas dan keselamatan,’’ jelas Suyono.

Pihak RSUD Ibnu Sina juga berterima kasih kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, atas dukungan dibidang kesehatan selama ini. Terbukti dengan pembangunan RS Ibnu Sina yang kini sedang dilakukan pembangunan lima lantai dan pembangunan infrastruktur lainnya. Hal itu semata-mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Serta RSUD Ibnu Sina merupakan RS rujukan regional yakni Bojonegoro, Tuban dan Lamongan.Q eri

5

achmad suprayogi/bhirawa

Kapolda Jatim, Irjen Anton Setiadji didampingi Wabup Nur Ahmad Syaifuddin memberikan sembako kepada para buruh.

Polda Silaturrahmi dengan Ribuan Buruh Sidoarjo, Bhirawa Menjelang Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei mendatang, atau yang lebih dikenal dengan May Day. Polda Jatim telah mengadakan Silaturrahmi dan Bhakti Sosial bersama ribuan buruh yang tergabung dalam 24 DPC se Sidoarjo, dengan tujuan kegiatan buruh saat melakukan penuntutan bisa berjalan sesuai aturan dan kondusif.

Kegiatan yang digelar di Lapangan Jenggolo Kec Gedangan, Senin (19/4) kemarin dihadiri seluruh jajaran Forkopimda Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua Dewan Sulamul Hadi Nurmawan, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta jajaran SKPD terkait.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jatim, Irjen Anton Setiadji berharap kepada

para buruh kalau melakukan kegiatan atau menuntut haknya kepada perusahaan jangan sampai bertindak anargis, membuat kerusuhan. Laporkan saja kepada pihak kepolisian, selanjutkan kami atau pihak kepolisian akan melakukan mediasi. Karena dalam hal ini polisi adalah sebagai mediator. ‘’Tetapi kalau tidak berhasil jangan marah, apalagi marahnya ditujukan kepada polisi. Terus kesalahan polisi itu apa,’’ harap Anton Setiadji.

Padahal, lanjutnya, semua yang menentukan kebijakan itu adalah dari pihak pemerintah, baik Pemda maupun Provinsi. ‘’Jadi kami dalam hal ini hanya sebagai mediator saja, juga sebagai pengamanan saja. Jangan sampai marah, langsung demo menutup jalan yang sangat mengganggu para pengguna jalan.

Kasihan pengguna jalan yang lain,’’ jelas Anton Setiadji.

Sebelumnya Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin merasa sangat senang dan bangga atas terpilihnya Sidoarjo menjadi tempat Silaturrahmi dan Bhakti Sosial.

Disisi lain pihaknya juga sangat menyetujui kalau para buruh melakukan tuntutan hak-haknya tapi jangan sampai menyalahi aturan-aturan yang berlaku.

Namun bila ada salah satu yang melenceng dari aturan, disinilah yang banyak menimbulkan masalah atau menimbulkan gesekan-gesekan. ‘’Kalau tuntutannya dilakukan dengan cara yang benar, kami justru akan membantu mencarikan solusi yang sama-sama tidak merugikan, baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan,’’ katanya.Q ach

Anggota DPRD Sidoarjo, H Kusman, Selasa (20/4) kemarin, mengaku nelangsa melihat realitas ini. Saat ini dewan menggulirkan semangat membentuk PD Pasar, setelah dirasa Dinas Pasar hanya menggerogoti keuangan daerah. Kenapa Dinas Pasar selalu mementahkan keinginan dewan untuk membentuk perusahaan daerah, karena kuatir tak bisa bekerja santai lagi. ‘’Ibaratnya dengan duduk manis saja sudah dapat gaji, kok,’’ ujarnya.

Etos kerja buruk seperti ini, menjadi landasan dewan untuk membentuk PD Pasar, sudah tujuh tahun Perda PD Pasar dan malah waktu itu sudah keluar rekomendasi dewan tahun 2009 untuk mendirikan PD Pasar. Tetapi faktanya mendapat penolakan Dinas Pasar. ‘’Ini sungguh naas, dewan itu ternyata tak punya gigi. Rekomendasi bahkan Perda sudah ada, toh masih sulit,’’ ujarnya.

Bahkan, Kusman menyebut, dewan itu tak ubahnya subsistem dari Sekwan dewan, dengan kata lain dewan itu bawahannya Sekwan. ‘’Dewan ini strukturul seperti Kabid atau Kasi di Sekretariatan Dewan,’’ tambahnya.

Kasus terbaru adalah soal toko modern yang menjamur di Sidoarjo, dewan sudah Sidak dan sudah menemukan kasus adanya toko yang tidak berizin. Temuan ini juga sudah dilaporkan ke Satpol PP, Dinas Perizian dan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Kedua dinas ini juga sudah mengkon-

hadi suyitno/bhirawa

H Kusman

firmasi adanya toko modern tak berizin. Tetapi anehnya usaha toko modern tetap buka seperti tidak ada apaapa.

Lalu untuk apa dewan melakukan Sidak, mendapatkan temuan kasus dan sebagainya kalau ternyata tindak lanjut dari eksekutif tidak ada. ‘’Andai dewan boleh melakukan eksekusi, pasti akan dijalankan. Tetapi kewenangan eksekusi itu ada pada mereka,’’ terangnya.

Dengan nada gemas, Kusman mengaku sudah lelah.

Di periode dewan yang sekarang ini, kinerja dewan begitu mudah dimentahkan dan dirinya merasa cemas dengan kondisi seperti ini.

Komisi A, paling getol dengan penertiban toko modern yang sudah kelewat batas, sehingga mematikan usaha kecil seperti klontong, warung kecil dan sebagainya. Keluhan masyarakat itu sudah meluas dan komisi A sudah membuktikan sendiri di lapangan melalui Sidak atau kunjungan di lapangan. Tetapi setelah bekerja hingga berkeringatkeringat ternyata hasilnya dimentahkan, sungguh menyedihkan.Q hds

Kode Etik DPRD Disepakati Aklamasi Melalui pembahasan maraton selama 10 hari, akhirnya anggota Panitia Khusus (Pansus ) DPRD Gresik menyelesaikan pembahasan Rancangan Kode Etik, dan disahkan melalui rapat paripurna internal. Sebelumnya, terjadi pro dan kontra cukup alot terkait dengan pemakaian songkok atau kopyah dalam setiap rapat berakhir dengan kesepakatan aklamasi.

Dalam rapat paripurna pengesahaan kode etik dewan 2016 diikuti seluruh anggota dewan da berjalan sekitar dua jam. Setelah Sekretaris Pansus Kode Etik, Jumanto SE membacakan hasil rapat.

Anggota dewan melakukan intrupsi pada pimpinan, terkait dengan pasal dan ayat yang memuat, kurang spesifikasi dalam menjabarkan.

Seperti interupsi dari Anggota F-PKB DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, dan meminta pada pasal 25 ayat 4 yang berbunyi. Dalam sidang paripurna pimpinan dan anggota DPRD laki-laki memakai kopyah dan anggota perempuan menyesuaikan, meminta penjelasan pada Pansus agar penggunaan songkok tak di-

wajibkan. Sebab, tidak ada landasannya kewajiban songkok ini hanya mubah. ‘’Kalau barang mubah jangan dijadikan wajib, jadi kalau mau bersongkok ya silahkan kalau tidak ya tidak apa-apa. Namun harus diperjelas dulu sehingga nantinya tak muncul banyak penafsiran, karena munculnya penafsiran satu orang dengan lainya tidak sama. Bila ini terjadi, maka kede etik yang disahkan tak bisa berjalan dengan baik,’’ ujarnya.

Menurut Ketua Pansus Kode Etik DPRD Gresik, Zulfan Hasyim SH, pihaknya tidak mewajibkan penggunaan song kok. Namun, lebih pantasnya memang saat mengikuti rapat paripurna anggota dewan

harus menggunakan songkok.

Untuk keseragaman agar rapi dan dipandang juga enak. ‘’Ini hanya himbauan, karena Gresik merupakan Kota Santri, di Kota Denpansar, Bali. Yang notabenya banyak non muslim, pada saat rapat paripurna pakai peci. Dan di Gresik yang merupakan Kota Santri, masak anggotanya dewannya tidak mau memakai songkok. Ini kan aneh, dan selama ini juga banyak yang sudah pakai songkok dalam rapat,’’ katanya.

Ditambahkan Zulfan Hasyim, sebelum Pansus Kode Etik membacakan hasil draf kode etik dalam sidang paripurna untuk dimintakan persetujuan. Sebelumnya Pansus sudah berkirim surat pada masing-masing fraksi, untuk meminta masukan.

Namun sampai finalisasi tidak dilakukan sehingga Pansus memutuskan sudah tidak ada masalah.

Sekertaris Pansus Kode Etik DPRD Gresik, Jumanto SE mengatakan, pada kode

Suasana sidang paripurna kode etik DPRD Kab Gresik.

etik ini, mengatur ketentuan lebih detail. Sebab, pada sebelumnya hanya ada 5 bab, yang baru ini memiliki 14 bab. ‘’Yang lama, hanya 12 pasal, sedangkan kode etik yang baru memiliki 36 pasal,’’ ungkapnya saat menyampaikan laporan, kemarin.

Isi dari kode etik ini mengatur terkait hubungan dewan dengan masyarakat, perilaku dewan, ketentuan tentang rapat dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. ‘’Kami mencoba membuat ketentuan yang lebih detail agar meningkatkan kinerja kedewanan,’’ pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Gresik, Ir Abdul Hamid, mengucapkan terimakasih atas kinerja Pansus Kode Etik DPRD. Dengan waktu 10 hari, sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Dan berharap kode etik yang sudah disepakati bersama, dalam sidang paripurna. Nantinya, bisa di taati dan dipatuhi oleh rokim/bhirawa seluruh anggota dewan. Q kim.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Klaim Angka Keluarga Miskin Turun Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) mengklaim jika jumlah angka keluarga miskin (gakin) di Bojonegoro mengalami penurunan setiap tahunnya dari 118.354 menjadi 115 kepala keluarga (KK), total jumlah 1,4 juta jiwa.

Kepala Bidang (Kabid) Bimbimngan Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraaan Sosial (Disnakertranssos) Bojonegoro Dwi Harningsih, mengungkapkan angka kemiskinan di Bojonegoro turun karena banyak faktor.

Antara lain adanya pembinaan secara berkelanjutan tercapai. Sehingga keluarga yang semula dikatagorikan sebagai keluarga tidak mampu akhirnya bisa menyandang status stara. Selain faktor adanya pembinaan ada juga sebagian masyarakat yang pindah dan meninggal. “Kalau pembinaan sering kita lakukan kepada mereka, dan memberikan bantuan modal. Misalnya orang ini ingin usaha apa kita bantu,” katanya.

Tak hanya itu, karena investasi yang terus bertambah sehingga banyak tersedia lapangan pekerjaan. Selain itu juga dipengaruhi program pemerintah yang prorakyat. Misalkan program bidang pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, program bedah rumah, pelayanan administrasi kependudukan gratis dan bantuan modal usaha untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Q bas

DPRD Berang Banyak Dokter Spesialis Mangkir di RSUD Tulungagung, Bhirawa Banyaknya dokter spesialis yang dilaporkan sering mangkir kerja di RSUD dr Iskak Tulungagung membuat kalangan DPRD setempat berang. Mereka berencana memanggil dokter-dokter tersebut jika dalam waktu dekat masih melakukan hal serupa.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, Selasa (19/4), mengaku jengkel dengan ulah para dokter spesialis yang banyak mangkir kerja di RSUD dr Iskak. “Padahal mereka itu PNS. Seharusnya lebih mementingkan pelayanan di RSUD bukan dilainnya,” tandasnya.

Laporan yang masuk di DPRD Tulungagung, menurut dia, setidaknya ada delapan dokter spesialis di RSUD dr Iskak yang sering mangkir kerja. “Kami sudah memberitahu persoalan ini ke Direktur RSUD. Kalau masih tetap begitu, kami akan panggil mereka ke DPRD,” tandasnya lagi.

Subani menduga banyaknya dokter spesialis yang mangkir kerja di RSUD dr Iskak karena

lebih mementingkan pelayanan di klinik prakteknya masing-masing atau di rumah sakit-rumah sakit swasta. Hal ini tentu membuat pasienpasien yang memerlukan penanganan dokter spesialis di RSUD dr Iskak menjadi kurang tertangani.

“Laporan yang masuk dokter-dokter spesialis itu tidak masik kerja pada pagi hari antara pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB. Kan kasihan pasien-pasien di RSUD yang menunggu pelayanan dari mereka. Pasien jadi tidak tertangani dokter spesialis,” paparnya.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, tak kalah berangnya. Dia bahkan sampai meminta Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto SPb,

untuk tidak hanya memperingatkan dokter spesialis yang sering mangkir tetapi sudah harus menindaknya dengan tegas. “Sodori saja para dokter spesialis itu surat pernyataan. Apa tetap mau di RSUD atau tidak,” tegasnya.

Menurut Supriyono, tindakan tegas pada dokter-dokter spesialis yang mangkir kerja di RSUD dr Iskak diperlukan agar kejadian serupa tidak selalu terulang. “Kami kira masih banyak dokter spesialis yang mau bekerja maksimal di RSUD. Sekarang tinggal ketegasan direkturnya dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Sampai berita ini ditulis belum ada pernyataan dari Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto SPb. Bhirawa yang coba konfirmasi belum bisa menghubunginya.

Sebelumnya, informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan banyak pasien yang mengeluh terkait keberadaan sejumlah dokter spesialis di RSUD dr Iskak. Di antara

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Truck Mitsubishi, th. 1989, Kuning, AG8867RH, a/n. Drs Sudarpo, Ds. Tapan, KedungwaruT.Agung No. 880/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5835 FE, a/n Heru Wibowo, Ds. Wringin Anom, rw 03/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 881/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 6486 EW, a/n Budi Harto, Ds. Landangan, rw 02/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 882/IMB/BI-II/2016

SURABAYA HILANG STNK, Mobil Suzuki PICK UP, th. 2015, Hitam, L 9577 AN, a/n. SIANTORO TRIONO, Bratang Binangun 9/29 – 31 Surabaya No. 883/IMB/BI-II/2016

wiwieko/bhirawa

Di tengah Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, mengunggulkan pelayanan IRD di RSUD dr Iskak, pelayanan dokter spesialis di rumah sakit milik Pemkab Tulungagung itu dikeluhkan pasien dan membuat kalangan dewan berang. mereka sampai ada yang mengaku selama dua hari masuk ruang perawatan belum juga ditangani oleh dokter spesialis. “Jangankan diperiksa,

dikunjungi juga belum. Padahal pihak RSUD sudah menunjuk dokter spesialisnya,” ujar salah seorang keluarga pasien.Q wed

Tuna Susila Harus Dapat Perhatian Khusus

Tiga Anggota Dewan Absen Tes Urine Banyuwangi, Bhirawa Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi absen dalam kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga dewan dengan melakukan test urine bagi pimpinan dan anggota serta staf kantor sekretariat Dewan di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi.

Menurut Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, pada dasarnya dewan sudah mempunyai niatan baik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pemakaian narkoba di kalangan anggota dewan salah satunya dengan menggelar paripurna agar kehadiran anggota bisa maksimal. “Kenyataanya sebagian besar anggota dewan sudah melakukan test urine yang proses pelaksanaanya dibantu oleh petugas satuaj narkoba polres Banyuwangi,” jelas Made.

Bagaimana apabila dari hasil test urine ada anggota dewan yang dinyatakan positif memakai Narkoba ? Menurut Made dewan bukan lembaga yang bersifat menghukumi sehingga hasil test nanti akan disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Sedangkan tiga anggota dewan yang tidak hadir mengikuti test urine adalah Heksa Sudarmaji (Fraksi PDI Perjuangan), Ruliyono ( Fraksi Partai Golkar &PAN) dan Suparman Edi dari Fraksi Gerindra Sejahtera (Gasa). Q mb12

Rabu Kliwon 20 APRIL 2016

suprayitno/bhirawa

Ratusan guru saat mengikuti sesi pertama pemutaran film inspiratif dengan judul Guru Bangsa Tjokroaminoto.

Guru dan Siswa Diajak Nonton Film Inspiratif Lamongan, Bhirawa Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Lamongan pagi itu, Selasa (19/4) disulap tertutup bak ruang tonton bioskop.

Setting itu disiapkan untuk ratusan guru dan siswa se Lamongan diajak nonton film inspiratif dari Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kabupaten Lamongan adalah 1 di antara 50 Kabupaten/Kota yang didatangi guna Persemaian Nilai Budaya Sebagai Penguat Karakter Bangsa oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nono Adya Supriyatno dalam acara Persemaian Nilai Budaya Sebagai Penguat Karakter bangsa 2016 di gedung IPHI. “Sesuai arahan Bapak Prseiden Jokowi kita harus memberikan inspirasi kepada masyarakat yang terkait pembangunan di segala bidang, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diberi kesempatan di ruang terbuka

untuk berdialog dengan kelompok masyarakat, maka dilakukan Persemaian Nilai Budaya Sebagai Penguat Karakter bangsa melalui pemutaran film inspiratif. Kabupaten Lamongan adalah target ke 3 dari 50 kabupaten/ kota yang didatangi guna kegiatan tersebut, “ ungkap Nono Adya Supriyatno.

Dengan pemutaran film tersebut, menurut Nono Adya Supriyatno dapat memberikan inspirasi kepada siswa bahwa keberhasilan itu bukan hanya diraih karena adanya kemudahan tetapi juga dengan perjuangan, kepada para guru agar dapat mengetahui nasehatnasehat oleh Guru bangsa Tjokroaminoto.

Wakil Bupati Kartika Hidayati yang membuka kegiatan tersebut menyebutkan bahwa ada 3 hal yang membuat Kabupaten Lamongan terpilih dalam 50 kabupaten/kota yang didatangi. “Setelah saya berbincang dengan pak Nono Adya Supriyatno ternyata ada 3 hal yang membuat Kabupaten Lamongan masuk dalam 50 kabupaten/kota terpilih dalam kegiatan ini. Yakni masyarakatnya yang mobile, basic kualitas SDM yang tinggi serta kaya akan sejarah, “ kata Kartika Hidayati.Q yit, mb9

Kota Kediri, Bhirawa Dalam penutupan bimbingan sosial dan ketrampilan penyandang masalah sosial di UPT rehabilitasi sosial tuna susila Kediri tahun angkatan I tahun 2016, Istri Gus Ipul Ny Fatma Syifullah Yusuf mengatakan tuna susila harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab hal ini adalah salah satu upaya untuk kesejahteraan sosial.

Menurut Istri Wagub Jawa Timur ini, eks wanita tuna susila adalah salah satu masalah sosial yang merupakan masalah nasional. "Hal ini seiring tujuan pembangunan nasional," tuturnya dalam menutup pelatihan di UPT Rehabilitasi Tuna Susila Kediri Selasa (19/4).

Lebih lanjut, menurutnya dalam menangani masalah sosial eks wanita tuna susila diperlukan adanya upaya penanganan secara maksimal dari segala lini, dari para penyandang masalah hingga kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah-masalah social.

"Untuk penangan diperlukan adanya penanganan yang ditujukan pada penyan-

dang masalah itu sendiri dan kelompak masyarakat yang rentan masalah yang dimaksud," terangnya.

Lebih lanjut, program penaganan eks wanita tuna susila yang dilakukan pemprov Jatim ini dilakukan secara berkala dan periodik, dengan sistim panti yang dilaksanakan oleh UPT rehabilitasi tuna susila Dinas Sosial Provinsi Jatim yang ada di Kediri.

"Penanganany meliputi pembinaan fisik dan mental keagamaan, sosial, mengubah sikap dan perilaku dan pelatihan ketrampilan rehabilitasi sosial serta pembinaan lebih lanjut agar para penyandang masalah sosial dapat berperan secara aktif dalam masyarakat," terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial Provinsi Jatim Indera Istianto mengatakan jika setelah penutupan pelatihan ini diharapkan eks tuna susila dapat kembali kemasyrakat untuk berkarya. "Mudah-budahan setelah ini ada kelanjutan dan semoga ada kesejahteraan dalam sosial ekonomi," ungkapnya.Q van

irvan/bhirawa

Istri Wagub Jatim Ny Fatma Saifullah Yusuf Memberikan stimulan pada eks tuna susila di UPT Resos tuna susila Kediri Selasa (19/4)

Antisipasi Dampak Kekeringan, BLH Bangun Sumur Resapan Untuk mengantisipasi dampak kekeringan serta mengganti cadangan air didalam tanah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo bangun sumur resapan. “Pada triwulan II tahun 2016 ini, sudah mulai lakukan pekerjaan sumur resapan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan BLH Kabupaten Probolinggo, Ir. Hendri Priyanto, Selasa (19/4).

Sumur resapan tersebut direncanakan dibangun di lima kecamatan yaitu kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Gading, Kecamatan Tiris dan Kecamatan Kuripan.

“Setiap kecamatan tersebut nantinya kita bangun 7 titik sumur resapan, jadi totalnya ada 30 titik,” ujarnya.

Fungsi sumur resapan itu menurut Hendri untuk mengendalikan banjir, menekan laju erosi dalam jangka waktu lama, juga untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas air tanah sehingga dapat memberi cadangan air tanah. “Sehingga ketersedian air tanah juga tetap ada, karena air

hujan akan masuk ke dalam tanah sebagai infiltrasi atau resapan,” paparnya.

Lebih lanjut, Hendri mengatakan bahwa dengan dibangunnya sumur resapan tersebut, Ia berharap mampu mengatasi musim kekeringan saat musim kemarau datang. Selain itu, juga dapat meminimalisir terjadinya bencana. “Dengan pembangunan sumur resapan air ini, maka kemungkinan bencana datang kecil,” tandasnya.

Bantuan air bersih akan segera digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo

terhadap daerah yang masuk daerah kekeringan.

Secara terpisah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan langkah-langkah dalam antisipasi menghadapi musim kemarau nanti. Diantaranya dengan mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang masuk dalam data status darurat kekeringan.

Ditanya terkait daerah mana saja di Kabupaten Probolinggo yang masuk dalam daerah darurat kekeringan, mantan Camat Dringu itu mengatakan ada 44 desa yang tersebar di 13 Kecamatan. Jumlah desa tersebut sesuai dengan hasil pendataan dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Probolinggo.

Dwijoko menjelaskan bahwa sesuai penetapan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kabupaten

Probolinggo saat ini masih belum dinyatakan masuk dalam status darurat kekeringan.

Namun terhitung 5 September hingga Oktober, sesuai surat dari BMKG dinyatakan masuk status darurat kekeringan. “Dengan adanya surat dari BMKG tersebut nantinya akan diajukan kepada Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE. Nantinya kami akan meminta petunjuk beliau,” tutur Dwijoko.

Namun, meski belum dinyatakan darurat kekeringan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi datangnya status tersebut. Salah satunya, dengan menyalurkan bantuan air bersih. Dalam mengantisipasi jangka panjang terhadap masalah kekeringan nantinya akan ditindaklanjuti dengan melakukan reboisasi dan penghijauan, terutama di daerah atas.

“Dengan adanya program penyaluran bantuan air bersih tersebut, apa lagi dengan akan diba-

wiwit/bhirawa

Bupati Tantri Resmikan Penggunaan Air Bersih. ngunnya sumur serapan oleh [pihak BLH diharapkan masyarakat nantinya akan lebih mudah lagi memperoleh air ber-

sih, serta semakin banyaknya sumur bor yang sudah diresmikan bupati beberapa waktu lalu,” tambah Dwijoko.Q wap

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 20 APRIL 2016

7

Petugas Gabungan Tuban Razia Penambang Ilegal Penambang Liar di Bojonegoro Masih Leluasa Beroperasi Tuban, Bhirawa Karena merusak ekosistem serta merugikan pemerintah karena tidak ada pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemarin (19/4) petugas gabungan dari anggota Satpol PP Tuban, Polisi, TNI, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Dinas Pertambangan menutup paksa area tambang batu kapur ilegal di Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel Tuban.

Tidak hanya menutup area dan aktifitas penambanghan, petugas juga mengamankan satu dump truk dan satu alat Backhoe yang berfungsi sebagai alat gali batu kapur, serta meminta dua orang penambang ilegal bernama Munarto dan Sarkam warga Desa Sumberjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya di Kantor Pemkab Tuban. “Barang bukti berupa satu dump truk dan Backhoe, kita amankan di kantor Satpol PP Tuban,” kata Wadiono, Kepala Bidang Penegakan UndangUndang Daerah, Satpol PP Tuban (19/4).

Razia gabungan yang melibatkan 40 personil dengan mendatangi beberapa tempat penambangan batu kapur di wilayah Kecamatan Rengel menertibakan penambang lain yang tidak memiliki ijin resmi. “Penertiban tambang ilegal akan terus kita lakukan untuk menghindari keruskan alam,” tegas Wadiono ini.

Akibat penambangan ilegal tersebut, kata Wadiono mengakibatkan tiga kerusakan atau kerugian. Diantaranta kerusakan secara ekosistem yang disebakan lokasi yang sebenarnya tidak layak tambang. “Selain itu, kerusakan alam yang disebakan cara menambang tidak dilakukan oleh tenaga teknik tambang atau

tenaga profesional. Serta mengakibatkan kerugian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya.

Rencananya minggu depan, (25/ 04), kedua pelaku penambang ilegal, akan di panggil untuk di lakukan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP). Dan di koordinasikan dengan pihak Polres Tuban untuk di proses Pidana. “Kita akan koordinasi dengan pihak Reskrim Polres Tuban, apakah nanti pelaku di jerat Perda nomor 16 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentaram masyarakat, atau Undang-Undang (UU) Mineral dan batu bara nomor 4 tahun 2009,” pungkas Wadiono.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tuban, Nasirul Umam mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Satpol PP selaku ‘Polisi’ Peraturan Daerah (Perda). “Tidak hanya di wilayah Kecamaran Rengel, masih banyak para penambang ilegal yang hingga saat ini masih melakukan parktik penambangan, dan yang pasti kami memberikan apresiasi pada Satpol PP yang mulai tegas,” kata Nasirul Umam (19/ 4).

Masih Leluasa Sementara itu, penertiban

aktivitas tambang liar di kabupaten Bojonegoro, tidak pernah tuntas. Terbukti keberadaan aktivitas penambangan, khususnya tambang pasir, material urukan dan batu gamping, secara liar di sejumlah Kecamatan di Bojonegoro, disinyalir masih leluasa beroperasi.

Hal itu diketahui setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro mendapat banyaknya laporan dari masyarakat sekitar lokasi tambang. Puluhan tambang tersebut, di duga tanpa dilengkapi dokumen perizinan resmi.

Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Umum dan Migas ESDM Bojonegoro, Eric Firdaus mengatakan, tercatat dari puluhan tambang pasir, material urukan dan batu gamping, hanya 6 pemilik saja yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara selebihnya adalah pertambagan tidak resmi alias ilegal. “Kita akui di Bojonegoro ini banyak sekali tambang-tambang yang tidak resmi, kalau dihitung ada ratusan mas,” kata Eric, kemarin (19/4).

Menurutnya, Pemkab menjadi serba salah, untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal di Bojonegoro tersebut. Sebab urusan perizinan dan penindakan atau sanksi tambang kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim. Hal inilah yang dijadikan kesempatan bagi pengusaha pertambangan yang nakal. “Bagai mana kita bisa menindak, kalau kewenangan sanksi saja, harus diatur oleh pemprov,” ujarnya.

Meski demikian Pemkab Bojonegoro hanya bisa memberikan

khoirul huda/bhirawa

Petugas gabungan dari Satpol PP Tuban, Polisi, TNI, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Dinas Pertambangan menutup paksa area tambang batu kapur ilegal di Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel Tuban kemarin lusa. rekomendasi bagi pemprov, terkait dengan adanya aktivitas pertambangan yang belum mengantongi izin. “Kalau ada laporan soal tambang ilegal, kami koordinasi dengan provinsi dan melakukan cek ke lokasi,” imbuhnya.

Terkait hal ini pihaknya ber-

harap kepada pemrov, harus segera bertindak dengan cepat memberkan sanksi bagi sejumlah perusahaan yang melakukan eksplotasi secara besar-besaran.

Sebab jika hal ini dibiarkan maka dipastikan kerusakan lingkungan akan terus terjadi di Bojonegoro.

“Kalau saya berharap semua

tambang ini bisa diberikan izin, karena kalau sudah ada izinnya kan mereka sudah pasti membayar jaminan reklamasi (Jamrek). Nah, jaminan itu nantinya dibuat untuk mengembalikan atau memulihkan kembali bekas tambang tersebut,” harapnya.Q hud,bas

Jember Jadi Sentra Pakan Ternak Bulog-Kodim-Pemkab Gelar Rakor E-Vit Berbasis Kearifan Lokal

KILAS JATIM

330.499 Anak di Bawah Umur Akan Segera Punya KIA Bangkalan, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didpenduk-Capel) Kabupaten Bangkalan menyatakan siap untuk melaksanakan program identitas untuk anak di bawah umur yang nantinya akan dikenal dengan Kartu Identitas Anak (KIA).

Menurut Kepala Dispenduk Kabupaten Bangkalan, sampai hari ini pihaknya masih menunggu instruksi dari Depdagri, karena untuk Provinsi Jawa Timur sendiri sesuai dengan ederan Depdegri hanya ada empat Kabupaten yang saat ini menjadi pailet project KIA tersebut.

"Pada intinya, kami sudah siap melaksanakan pembuatan KIA, kalau sudah ada edaran, akan segera kami tindak lanjuti," ucap Rudiyanto, Kepala Dispenduk-Capil Bangkalan, Selasa (19/4).

Kartu Identitas Anak (KIA) nantinya, lanjut Rudi, akan berfungsi seperti halnya Kartu Penduduk pada umumnya, hal ini akan memberikan kemudahan dalam memberika identitas bagi anak yang belum wajib mempunyai KTP. "Insya allah awal tahun depan, KIA akan serentak ?dilaksanakan," terang pria yang biasa di panggil Rudi ini.

Pembuatan KIA sendiri menurut Rudi, nantinya akan di dasarkan pada akte kelahiran serta kartu keluarga, pihaknya berharap mulai saat ini, baik anak yang baru lahir sampai umur 17 tahun sudah masuk dalam kartu keluarga maupun akte kelahiran. "KIA nantinya didasarkan pada umur masing-masing, dari umur 05 tahun kartu identitasnya tidak memakai foto, sedangkan 6-17 sudah memakai foto," tandasnya.Q mb8

Jember, Bhirawa Pemkab Jember support pembuatan pakan ternak Emulsion Vitamin (E-Vit). berbasis kearifan lokal untuk peningkatan produksi ternak di Jember ."Saya bangga dan berterima kasih kepada Disperindag dan ESDM dan Politeknik Jember, yang peduli terhadap para peternak Jember untuk meningkatkan produksi ternaknya dengan emulsion vitamin," ujar Wakil Bupati Jember KH. A.Muqit Arief usai membuka bimbingan teknis / pelatihan pembuatan pakan ternak di desa Balung Kulon kec. Balung Jember, Selasa (19/4).

Menurut Muqit, pelatihan pembuatan pakan ternak yang digelar ini sangat kongkrit.

Apalagi mesih dan bahan bakunya berbasis kearifan lokal."Bahan bakunya limbah yang mudah didapat, dan mesin pembuatan pakannya diproduksi oleh Politeknik Jember. Sehingga pelatihan ini membawa dampak postif bagi para peternak, untuk mengembangkan ternaknya," ujar Wabub kemarin.

Oleh karena itu, ia berharap agar usai pelatihan ini ilmunya disebar luaskan kepada peternak lainnya di Kabupaten Jember. Sehingga produksi ternak di

effendi/bhirawa

Wakil Bupati Jember KH.A.Muqit Arief didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Drs.H.Achmad Sudiyono menguji bantuan mesin penghancur bahan baku untuk pembuatan pakan ternak Emulsion Vitamin (E-Vit) berbasis kearifan lokal, Selasa (19/4).

Jember semakin meningkat.

Baik untuk daging maupun telur (unggas). "Saya berharap ilmunya digetuk tularkan kepada seluruh pernak yang ada di Jember. Selain itu, Jember diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain, sehingga bisa belajar dan membeli peralatan yang dibuat oleh Politeknik Jember.

Saya bersama Bupati siap untuk menjadi marketingnya," tandas mantan pengurus Forum Kesatuan Umat Beraraga (FKUB) Kab. Jember.

Dalam pelatihan ini diikuti 75 perternak dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Persada Nuswantara Kec. Wuluhan, KUB Sumber jaya Puger, KUB Sido Makmur Balung, KUB Langgeng Jaya Balung. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Drs. H. Achmad Sudiyono, SH,MSi mengatakan pihaknya sengaja menggandeng Politeknik Jember untuk memberikan pelatihan pembuatan pakan ternak, karena ahlinya.

Sehingga, ia berharap kepada peserta pelatihan untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini. "Apa pun bentuk kegiatan kalau diserahkan kepada ahlinya akan bermanfaat.

Dan mudah-mudahan, pasca pelatihan ini, akan menjadi Industri kreatif yang handal dibidang pakan ternak. Jember. bisa menjadi sentra pakan ternak berkualitas yang memenuhi emulsion vitamin baik pakan ternak sapi, kambing dan ungas," ujarnta.Q efi

Situbondo, Bhirawa Guna untuk mengoptimalkan program sergap (serapan gabah petani), Sub Bulog Bondowoso bersama Dandim 0823 Situbondo dan Pemkab Situbondo menggelar rakor (rapat koordinasi) dilantai II Baluran, Kantor PemKab Situbondo, Selasa pagi kemarin (19/4).

Hadir diantaranya, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto, Dandim 0823 Letkol Ashari S.Pd, Kasub Bulog Bondowoso M. Zainal dan sejumlah pimpinan SKPD terkait. Beberapa pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan beberapa petani juga turut ambil bagian dalam acara tersebut.

Kasub Bulog Bondowoso, M. Zainal, menjelaskan, memasuki tahun 2016 ini ada beberapa perubahan kebijakan terkait kualitas beras raskin, yang disalurkan kepada masyarakat. Beras yang semula berjenis medium, kata Zainal, kini diubah menjadi beras jenis premium.

“Kebijakan ini berlaku sejak Januari, dimana semua Sub-Bulog dan petugas pemeriksa diberi ultimatum, agar menyalurkan jenis beras yang memiliki standar kualitas, sehingga tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat penerima manfaat,” terang M. Zainal, usai acara Rakor Optimalisasi Serapan Gabah Petani kemarin.

Zainal menambahkan, pada akhir Maret 2016 lalu,

ada perubahan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah (Kementerian Pertanian RI), dimana secara nasional stock beras ditarget sebanyak 4 juta ton dan wilayah Provinsi Jatim ditarget 1 juta ton. Sedangkan khusus Sub-Divre Bondowoso (Situbondo-Bondowoso) juga ditarget pengadaan beras sebanyak 87 ribu ton.

“Kalau mengacu tahun lalu target itu tidak masalah karena pengadaan beras dipatok hingga akhir tahun.

Namun, aturan baru ini, Bulog dipatok hingga bulan Juni 2016, sudah harus tercapai 70 persen dari target yang ditentukan. Ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi,” papar Zainal.

Menyikapi kebijakan baru tersebut, kata Zainal, Bulog akan melakukan beberapa strategi dan terobosan agar target dari pemerintah bisa terealisasi dengan baik.

Diantaranya, sebut Zainal, Bulog akan bekerjasama dengan TNI dan Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, BKPPP, PPL dan Poktan (kelompok tani).

“Selain itu, Bulog akan mengerahkan Satker yang ada di wilayah timur dan wilayah barat Kabupaten Situbondo. Diharapkan, dua satker (satuan kerja) itu bisa melaporkan secara berkala perihal penyerapan beras disaat melakukan pembelian gabah ke petani,” ungkap Zainal. Q awi

Kopwan Lamongan Terbaik se-Jatim, Miliki Aset Rp 61,2 Miliar Keberadaan koperasi wanita di kota Lamongan perlu diacungi jempol atas kinerjanya yang menunjukkan trend positif.Sebab,Koperasi wanita yang ada di Lamongan ini terbaik se-Jawa Timur. Hal itu dikatakan oleh Kabid Koperasi Diskoperindag Lamongan Pudi Astiono kepada Bhirawa Lamongan Selasa,(19/4). ”Selain terbaik se-Jawa Timur, Prestasi Koperasi Wanita juga mengalami kenaikan yang cukup fantastis, dilihat dari kenaikan aset yang dimiliki oleh Koperasi wanita,” kata dia.

Dia menjelaskan, perihal kenaikan aset yang dimiliki oleh Koperasi wanita di Lamongan. Pada tahun 2014 lalu, koperasi wanita (Kopwan) di Lamongan memiliki aset hingga mencapai Rp 2,3 miliar. “Sedangkan saat ini aset yang dimiliki sudah mencapai Rp 60 Miliar lebih,” jelas Pudi yang juga merupakan dekan Fakjkultas Ekonomi Unisla tersebut.

Indikator yang menjadikan Koperasi Wanita Lamongan meraih peringkat terbaik se-Jawa Timur tidak lain ditinjau dari sisi manajerial, pengelolahan manajemen organisasinya dan keaktifan anggota koperasi pada RAT (Rapat Ahir Tahunan) dengan pelaporanpelaporan administrasi yang baik.

“Dengan indikator–indikator itu,

secara umum kelembagaan Kopwan di Lamongan diakui oleh Pemprov Jatim dan menjadi yang terbaik di Jawa Timur. Bahkan. menjadi rujukan kopwan daerah lain,” tutur Pudi Astiono.

Dia juga menambakan, untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan koperasi, pihaknya terus melakukan berbagai upaya. antara lain dengan memberikan pelatihan pada pengurus dan pengelola koperasi serta perlu diadakan kelompok dan mendorong paguyuban-paguyuban untuk segera dijadikan koperasi.

“Lewat pengetahuan – pengetahuan yang diberikan di sebuah pelatihan yang dipaparkan. paguyuban-paguyuban harus didorong untuk dijadikan koperasi,”

pungkasnya.

Dari data yang dihimpun Bhirawa juga menyebutkan, total Koperasi wanita di Lamongan ada 474 unit usaha, dengan total bantuan yang didapayt saat ini

mencapa Rp 23,7 M. Dari total Kopwan di Lamongan seluruhnya dalam keadaan aktif sehingga modal berkembang menjadi Rp 61,2 M. Aset terbesar dimiliki oleh Kopwan Amaliyah Desa

alimun hakim/bhirawa

Gus Ipul yang pada 2015 lalu, mengapresiasi Kopwan Lamongan. Gus Ipul menegaskan usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian jatim. Berkat UMKM dan koperasi harus diperkuat pengembangannya.

Kabid Koperasi Diskoperindag Lamongan Pudi Astiono (Pakai Kacamata) terus berupaya untuk tetap meningkatkan kinerja Kopwan di Lamongan meskipun Kopwan Lamongan berprestasi di Jatim.

Kandangrejo Kecamatan Kedungpring yang nilai asetnya mencapai Rp 3 Miliar, dengan jumlah anggota 625 orang.

Atas berbagai upaya terobosan dan kemajuan dunia koperasi ini,

pada tahun 2014 lalu,Bapak Bupati memperoleh penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI saat peringatan Hari Koperasi ke66 tahun 2013.Q mb9,yit,adv

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Tiket KA Lebaran Sudah Hampir Habis Malang, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak beberapa waktu lalu, telah menjual tiket Lebaran. Tiket tersebut ternyata sudah menipis bahkan hampir habis. Karena itu PTKAI telah menyiapkan kereta tambahan.

Humas PT KAI, Daops 8 Suprapto, Selasa (19/4) kemarin, kepada wartawan di Malang, mengatakan untuk mengantisipasi tingginya permintaan masyarakat akan moda transportasi Kereta Api pada momen Lebaran tahun 2016 ini, PT KAI Daops 8 menyiapkan kereta tambahan kereta lebaran.

“Lebaran menjadi puncak kebutuhan masyarakat akan Kereta Api. Masyarakat merasa lebih nyaman menggunakan Kereta Api, karena itu layananya harus kita optimalkan,” tutur Suprapto.

Lebih jauh disampaikan dia, untuk wilayah Daops 8 Surabaya, diprogramkan ada tenam perjalanan KA tambahan Lebaran 2016.

Tambahan tersebut ada empat perjalanan KA menuju Jakarta yang terdiri dari dua KA kelas ekonomi dan dua KA kelas bisnis, eksekutif satu perjalanan KA menuju Bandung, serta satu perjalanan KA menuju Yogyakarta.

Di Malang, kereta tambahan hanya disediakan untuk ka Gajayana jurusan Malang-Jakarta saja, total ada 7.136 tempat duduk yang tersedia setiap harinya pada perjalanan KA tambahan tersebut.

Di samping perjalanan KA jarak jauh, menengah reguler yang menyediakan 16 ribu tempat duduk.

Tiket KA tambahan sendiri bisa dipesan mulai awal Mei 2016 mendatang.

Patut diketahui tuntuk pada arus mudik Lebaran, pemesanan tiket KA didominasi dari arah Jakarta atau Bandung menuju ke arah wilayah daop 8 Surabaya. Bahkan tiket KA pada arah tersebut sudah hampir habis terjual. Q mut

Kantor UPT Dinkop Jatim Tergusur Tol Mapan Kab Malang, Bhirawa Pembangunan jalan tol Malang-Pandaan (Mapan) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat akan menggusur Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di Karanglo Kabupaten Malang.

Kepala UPT Dinkop dan Koperasi Pemprov Jatim Karanglo Agus Pudji Walujo, Selasa (19/4), menjelaskan jika Kantor UPT Diklat Dinkop dan UMKM Pemprov Jatim ini rencananya akan ditukar guling atau lahan dan bangunannya akan diganti oleh Pemerintah Pusat.

“Tapi pihaknya hingga kini belum memperoleh informasi, terkait akan dipindahkan dimana Kantor Diklat UPT Dinkop dan UMKM tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, jika pengganti Kantor UPT Dinkop dan UMKM belum dibangun yang baru, maka untuk sementara dirinya berharap agar gedung bekas Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN) di Jalan Kawi, Kota Malang bisa digunakan untuk Kantor UPT. Karena itupun juga aset milik Pemprov Jatim. Namun penggantian lahan dan gedung itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga Pemprov Jatim pun masih menunggu dari pusat.

“Tapi di sisi lain, jika Kantor UPT ditukar guling lalu tidak dirupakan aset kembali, maka aset Pemprov Jatim berkurang.

Sehingga ada sisi dilematisnya,” ungkap Agus. Ia mengaku, dari informasi yang didapat, bahwa Kantor UPT Dinkop dan UMKM Pemprov Jatim ini, rencananya akan dibangun di wilayah Kabupaten Malang, namun tepatnya dimana, pihaknya masih belum mengetahui. Karena lahan di Kabupaten Malang masih cukup luas, sehingga jika dipindahkan, misalnya di wilayah Kecamatan Kepanjen, itupun masih ada lahan kosong yang nantinya bisa dibangun Kantor UPT.Q cyn

Anggota Linmas 9 Bulan Tak Gajian Batu, Bhirawa Di tengah meriahnya peringatan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) beberapa hari lalu, ternyata mereka memendam masalah yang belum terselesaikan.

Selama 9 bulan mereka belum menerima gaji yang menjadi haknya. Hal ini sebagai dampak dari belum bisa dicairkannya Alokasi Dana Dasa(ADD) di Kota Batu.

Setidaknya ada 3 Desa yang anggota Linmasnya belum menerima gaji. Yaitu, Desa Giripurno, Sumbergondo dan Gunungsari. Akibatnya, mereka melakukan boikot dengan tidak hadir dalam perayaan HUT Linmas ke 54 tahun yang digelar di halaman gedung Balaikota AmongTani Kota Batu beberapa waktu lalu.

“Mulai semester II tahun 2015 atau mulai Juli-Desember, insentif anggota Linmas sebesar Rp3.125 juta per desa tidak dicairkan oleh Pemkot Batu. Mungkin teman-teman kita kecewa dengan hal itu,” ujar Kordinator Linmas Kecamatan Bumiaji, Cahyono Hadi, Selasa (19/4).

Diketahui, setiap bulan anggota linmas di Kota Batu menerima insentif Rp100 ribu, sedangkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Linmas di setiap desa/kelurahan menerima insentif Rp125 ribu dari Pemkot Batu. Namun sejak semester II tahun 2015 sampai akhir bulan ini mereka menerima pencairan dana insentif.

Dijelaskan, sejak semester II tahun 2015, administrasi pencairan insentif berubah. Awalnya dicairkan lewat kegiatan belanja langsung Satpol PP Kota Batu. Namun sejak pertengahan tahun lalu Insentif anggota linmas dicairkan lewat Alokasi Dana Desa (ADD) di Pemerintah Desa masing-masing.

“Tahun kemarin ADD cair mendekati akhir tahun. Sehingga insentif anggota Linmas tidak bisa cair. Tahun ini juga belum cair. Sehingga kami kecewa,” urai Cahyono.Q nas

Rabu Kliwon 20 APRIL 2016

Penggabungan SKPD Tunggu PP Malang, Bhirawa Penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga saat ini masih disiapkan. Pemkot Malang menunggu Peraturan Pemerintah (PP), yang mengatur persoalan tersebut. Jika sudah ada PPnya maka akan langsung dilakukan.

Sekkota Malang, Cipto Wiyono, kepada wartawan, Rabu (19/4) kemarin, mengatakan, Pemkot Malang, tengah menunggu PP. Namun demikian secara teknis tidak ada persoalan jika harus ada penggabungan SKPD. “Kita nggak ada masalah, perangkatnya sudah kita siapkan. Tetapi kita harus menunggu aturan bakunya, baru kemudian mengambil langkah,”ujar Cipto Wiyono.

Saat ini yang dipersiapkan adalah melakukan skoring terhadap SKPD, yang dilakukan oleh Bagian Organisasi. Dari hasil skoring itu kata Cipto, akan diketahui SKPD mana saja yang akan dipertahankan dan yang harus di marger.

“Ada beberapa kreteria SKPD yang dinilai, jika nilainya A, mereka layak dipertahankan. Tetapi jika nilainya B, akan diturunkan grade nya,” imbuh Cipto.

Penilaian itu, hasilnya akan berdampak pada SKPD, untuk Dinas atau Badan yang nilainya kecil, akan diturunkan menjadi Kantor, atau Bagian, bahkan bisa jadi hanya akan menjadi Bidang.

Itu tergantung pada skore nilai yang didapatkan.

Parameternya, kata dia sangat banyak, bisa dari cakupan pelayanan, atua luas wilayah. Semakin besar nilainya maka SKPD semakin tinggi gradenya. Pihaknya, menjelaskan, jika yang turun grade adalah, SKPDnya, sedangkan pejabatnya tidak terpengaruh

anas bachtiar/bhirawa

Ketua TP PKK Kota Batu, Dewanti Rumpoko, saat melepaskan balon tanda pembukaan Olimpiade Seni dan Olah Raga antar siswa se-Kota Batu dimulai di Balaikota Among Tani Batu

Balaikota Jadi Ajang Kreasi Seni Pelajar Batu, Bhirawa Sejak kemarin (19/4), Balaikota Among Tani Kota Batu ramai dengan riuh dengan dukungan supotrer peserta seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN2N) yang digelar di sana. Mulai halaman Balaikota hingga gedung lantai 3 dipenuhi lomba seni antar pelajar.

Sedikitnya, ada 16 cabang seni yang dilombakan di tingkat SMP, dan 10 cabang seni di tingkat SMA. Adapun total SMP yang ikut sebanyak 26 sekolah, dan 10 sekolah di tingkat SMA. “Kami harapkan seluruh siswa yang mengikuti festival seni budaya dan olimpiade olahraga ini dapat bersaing secara sehat dan fair. Sehingga didapat pemenang yang benar-benar kompeten,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Hj Mistin, Selasa (19/4).

Di halaman Balaikota dibuat seleksi seni lukis/menggambar, dan tari dengan panggung panggung cukup besar.

Kemudian di lantai 3 dibuat seleksi seni pantomim, dan

ada pula lomba membuat puisi dan cerpen.

Selain lomba seni, Dindik juga menggelar seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Ajang ini diikuti oleh 301 siswa dari 26 sekolah tingkat SMP dengan 8 cabang olahraga. Kemudian di tingkat SMA ada 158 siswa dari 10 sekolah yang mengikuti 8 cabang olahraga. Khusus 02SN dilaksanakan di Gedung Olah Raga Kota Batu.

Dinas Pendidikan Kota Batu menyeleksi siswa-siswi di seluruh sekolahan untuk mengikuti FLS2Ndan O2SN di tingkat Jawa Timur.

Perlombaan lainnya ada National Schools Debating Championship (NSDC) hanya diikuti 4 sekolah tingkat SMA dengan jumlah 18 siswa. Dan terakhir ada Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) yang diikuti 6 sekolah di tingkat SMA dengan jumlah 18 siswa.

Dalam seleksi tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menengarai adanya rasa min-

der dan rendah diri yang menjangkiti psikologi siswa Kota Batu. Hal ini biasanya terjadi saat mereka bertemu siswa dari kota besar dalam olimpiade tingkat Jawa Timur.

Namun rasa minder ini tak boleh terjadi lagi pada para siswa-siswi Kota Batu. Karena siswa di Batu punya potensi dan kompetensi yang tak kalah meski dibanding dengan Kota Malang ataupun Kota Surabaya.

“Kalau juara di tingkat provinsi saat festival dan olimpiade, tentunya kami akan memberikan hadiah buat penyemangat mereka,”ujar Dewanti usai menyambut ratusan siswa peserta lomba.

Menurutnya, jika psikologi siswa sudah minder, akan mempengaruhi optimalisasi hasil lomba. Dan menumbuhkan kepercayaan diri merupakan tahap pertama untuk memenangkan setiap kompetisi. Baru kemudian diikuti latihan intens dan teknik untuk menjuarai perlombaan. Q nas

Serapan Anggaran Masih di Bawah 20 Persen

Sistem Online Terganggu, Pelanggan PDAM Bayar Manual Kab Malang, Bhirawa Layanan pelanggan PDAM Kabupaten Malang melalui System Online Payment Point (SOPP) sejak se-Minggu mengalami gangguan. Sehingga pelanggan dalam pembayaran rekening tagihan air dilayani dengan cara manual.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Umum PDAM Kabupaten Malang Eko Priyo Ardianto, Selasa (19/4), kepada Bhirawa, gangguan disebabkan adanya gangguan pada server yakni di system Informasi Teknologi (IT). Server tersebut dikelola pihak ketiga yakni PT Rajasa. “Informasi yang kita terima dari PT tersebut memang ada gangguan server, sehingga saat ini masih dalam perbaikan,” terangnya.

Ia menjelaskan, tidak hanya PDAM Kabupaten Malang saja yang SOPP-nya mengalami gangguan, tapi sistem pembayaran online lain yang ditangani PT Rajasa juga mengalami gangguan. Namun, pihaknya tidak tahu nama perusahaan lain yang SOPP-nya yang ditangani PT Rajasa. Karena, lanjut Eko, jika

cahyono/bhirawa

Eko Priyo Ardianto dalam waktu dekat masih belum selesai perbaikan, maka akan terjadi antrean panjang ketika pelanggan PDAM akan membayar tagihan rekening air di masing-masing Kantor Unit PDAM. Sebab, batas akhir pembayaran tagihan rekening air setiap tanggal 20 setiap bulannya.

“Kami mendesak PT Rajasa untuk secepatnya melakukan perbaikan. Dan paling lambat besok Rabu (hari ini, red) sudah selesai dan sudah bisa digunakan sistem tersebut, “ tegasnya. Sebab, kata dia, selama ini pelanggan PDAM Kabupaten Malang setiap bulan melakukan pembayaran tagihan rekening

dari penilaian ini. “Yang turun grade nya SKPD, jangan salah tafsir,”jelasnya.

Sementara untuk SKPD yang tetap wajib ada, menurut dia adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan dinas yang lain berdasarkan grade penilaian.

Cipto juga menambahkan, sejauh ini belum bisa diketahui, SKPD mana saja yang gradenya turun. Karena itu bisa diketahui setelah penilaian selesai.

Patut diketahui, penggabungan SKPD harus dilakukan pada tahun 2017 mendatang. SKPD yang akan digabung antara lain, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) akan dimarger dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Dinas Pendapatan akan digabung dengan Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah (BPKAD) Kantor Ketahanan Pangan akan melebur ke Dinas Pertanian.

Selain itu, Asisten yang saat ini ada tiga kedepan hanya ada dua. Staf Ahli yang sekarang ini ada lima kedepan hanya ada tiga. Banyaknya SKPD yang marger ini, menyebabkan sejumlah pejabat eselon II, tidak mendapatkan tempat.

Sementara hingga, akhir tahun 2016 ini, pejabat Pem kot Malang yang purna tugas hanya berapa orang saja. Ini tidak sebanding dengan pejabat yang tidak mendapatkan tempat. Q mut

air di loket yang ada fasilitas SOPP, seperti di Kantor Pos atau di mini market yang tersebar di wilayah desa maupun di pusat ibu kota kecamatan.

Secara terpisah, salah satu pelanggan PDAM Kabupaten Malang asal Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, kabupaten setempat H Sanuji membenarkan, jika dirinya akan membayar tagihan rekening air melalui mini market tidak bisa dilakukan.

“Kata penjaga mini market tersebut, sudah hampir satu Minggu ini sistem online mengalami gangguan. Sehingga pembayaran tagihan rekening air harus membayarnya di Kantor Unit PDAM Dau,” kata dia.

Sementara, jelas dia, pembayaran tagihan rekening air tidak melalui system online, hal itu telah membuat membuat waktu pelayanan menjadi lebih lama. Sebab, petugas harus mengecek data tagihan di buku dan menghitung nilai tagihan secara manual dengan kalkulator. Sementara, jika pembayarannya melalui online hanya membutuhkan waktu 23 menit. Q cyn

Kota Batu, Bhirawa Hingga pertengahan April ini, serapan anggaran Pemkot Batu masih sangat rendah. Dari kekuatan APBD 2016 yang mencapai Rp 976 Miliar lebih, ternyata baru terserap Rp 189 Milyar atau kurang dari 20 persennya.

Wakil Walikota Batu Punjul Santoso mengaku rendahnya serapan anggaran di kwartal pertama ini karena banyaknya proyek fisik berskala besar yang belum jalan.

Hal ini bisa dilihat dari serapan dinas teknis yang memiliki anggaran besar, serapan anggarannya masih dibawah 10 persen.

“Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang baru menyerap 6,6 persen. Bahkan Dinas Pengairan dan Bina Marga angka serapannya sangat rendah yaitu hanya 2,2 persen saja,” tutur Punjul saat ditemui di ruang dinasnya, Selasa (19/4) kemarin.

Dikatakan, rendahnya serapan dua dinas teknis tersebut akibat sejumlah proyek yang ditangani masih dalam proses lelang.

“Kan masih proses lelang, jadi wajar kalau dinas teknis kemampuan serapan anggarannya masih rendah,” tukas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Berdasarkan data yang dilaporkan Bagian Perekonomian dan Pembangunan, serapan anggaran tertinggi dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Batu, yaitu 31 persen. Tinggi serapan tersebut karena DPRD sudah melakukan sejumlah kunjungan kerja ke daerah.

Peringkat kedua diduduki Kantor Kecamatan Junrejo, yaitu 28,7 persen dan ketiga Kantor Perpustakaan dan Arsip 26 persen.

“Untuk SKPD lainnya, kisaran serapannya antara 15 sampai 20 persen saja,” tuturnya.Q sup

supriyanto/bhirawa

Wawali batu saat membeberkan serapan anggaran 2016 kepada wartawan.

Sukses Otoda Tergantung Inovasi Kepala Daerah Kepala Daerah yang inovatif berperan penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah (Otoda). Karena itu semua daerah harus inovatif jika ingin berhasil dalam menjalankan Otoda.

Deputi Bidang Administrasi Negara dan Plt Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Dr. Tri Widodo W Utomo dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah” yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara, Selasa (19/4) kemarin, mengutarakan inovasi menentukan keberhasilan Otoda.

Tri menjelaskan jika gerak Otoda sifatnya divergent. Artinya ada beberapa daerah yang sudah ‘on the right track’ dalam menjalankan otonomi namun ada pula daerah yang masih ‘off side’ atau keluar dari rel.

Daerah yang on the right track, lanjutnya menimbulkan optimisme, tapi bagi daerah yang offside adalah PR bersama.

Beberapa daerah yang sudah menjalankan otonomi daerah sesuai rel-nya antara

lain, Kota Malang, Surabaya, Kota Bandung, Bantaeng, Pontianak, dan Denpasa.

“Contoh yang ditunjukkan Pak Anton (Wali Kota Malang) dan lainnya patut diapresasi karena cukup inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi,” imbuhnya. Karena itu, otonomi daerah yang berjalin kelindan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, memiliki keunggulan tersendiri salah satunya yakni penentuan kebijakan yang sifatnya bottom up atau kebijakan yang berasal dari aspirasi rakyat sebagai efek dari Pilkada Langsung. Selain itu, tambahnya ada kedekatan rakyat dan pinpinan, karena rakyat sendiri memilih pemimpinnya, itu akan berdampak positif pada pembangunan daerah yang bisa terus dipacu.

Dalam kesempatan itu Wali

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang, HM Anton saat menjadi narasumber dalam seminar nasional di Jakarta Kota Malang, HM Anton, menjadi narasumber yang akan memaparkan inovasi Pemerintah Kota Malang dalam rangka Otonomi Daerah selama ini.

Selain Wali Kota Malang, beberapa kepala daerah lain, seperti Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Bupati Bantaeng, Nurdi Abdullah, juga memaparkan inovasi yang

ada di daerahnya dalam momen yang sangat bergengsi itu.

Sementara itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, mengatakan kekuatan daerah, saat ini menjadi hal yang patut dipertimbangkan karena sesuai dengan program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo, dimana membangun Indonesia harus dari ping-

giran, yang notabenenya dimulai dari daerah.

Ia menjelaskan adanya pergeseran dari pembangunan di daerah sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru menuju pembangunan dari daerah atau daerah membangun pada era saat ini, makin memperkuat peran daerah dalam inisiatif membangun.

“Kalau membangun di daerah, suka atau tidak suka semua standard dari daerah,” kata Sumarsono.

Lahirnya paradigma baru daerah membangun, pemerintah pusat memberikan fasilitasi norma standard prosedur dan daerah harus memiliki peran kuat sehingga harapannya pergeseran daerah membangun bisa diwujudkan dalam praktik sehari-hari.

Wali Kota Malang, Abah Anton dalam seminar prestisius ini, membeberkan topik besar “Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Pemerintahan Daerah yang Bersih, Inovatif dan Melayani”. Q mut

Rabu Kliwon 20 APRIL 2016

OLAHRAGA

9 Mantan Pemain ISL Ikuti Seleksi Madiun Putra

LINTASAN

PS TNI Targetkan Runner Up TSC 2016 Jakarta, Bhirawa Tim sepak bola PS TNI menargetkan pada peringkat dua atau "runner up" pada ajang Torabika Soccer Championship 2016.

"Target kami adalah runner up, karena masih ada beberapa pembenahan dan kami maksimalkan untuk bina atlet sepak bola muda Indonesia," kata Presiden Direktur PT. PS TNI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi dalam jumpa pers di Mako-Kostrad, Jakarta Pusat, Selasa.

Klub yang memilih Stadion Siliwangi, Jawa Barat sebagai kandang "home base" ini, memiliki komposisi pemain mayoritas adalah anggota TNI. Sementara itu, terkait dengan target peringkat dua TSC 2016, Kepala Pelatih PS TNI Eduard Tjong menganggap hal tersebut sebagai tantangan yang menarik.

"Ini bukan sebuah beban bagi saya, kalau saya bisa sampai di sana (runner up), maka itu hal yang luar biasa," ucap Eduard.

PS TNI adalah klub sepak bola milik Tentara Nasional Indonesia yang telah mengakuisisi Persiram Raja Ampat sejak 11 Maret 2016. Saat ini PS TNI terdiri dari 29 orang pemain, dengan rincian 23 anggota TNI dan enam orang dari PSMS Medan.

Legimin Raharjo didaulat sebagai kapten Tim PS TNI. Rata-rata umur pemain PS TNI adalah 22 tahun. Sedangkan yang termuda adalah 19 tahun.

Legimin menjadi yang tertua dengan umur 33 tahun.

Kompetisi sepak bola terbesar saat ini yaitu Indonesia Soccer Championship (ISC) dipastikan berganti nama menjadi Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 diikuti oleh 18 klub peserta dan dipastikan akan digulirkan sesuai dengan jadwal yang disetujui presiden yaitu 29 April. ant

Dinkes Jabar Siapkan Tim Medis PON XIX/2016 Bandung, Bhirawa Dinas Kesehatan Jawa Barat menyiapkan tim medis yang terdiri dari dokter, paramedi dan sumber daya pendukung lainnya untuk penyelenggaraan PON XIX/ 2016 dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV/2016 Jabar.

"Tim dokter sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal di ajang PON dan Peparnas nanti. Semua akan diberi pembekalan khususnya mereka yang baru pertama kali bertugas di ajang seperti PON dan Peparnas ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Jabar Dr Alma Luchyati di Bandung, Selasa.

Alma yang juga Kepala Bidang Kesehatan PB PON XIX/2016 menyatakan, pihaknya telah menetapkan titik-titik Posko Kesehatan PON XIX/2016 termasuk melakukan koordinasi dengan Sub PON XIX/2016 sebagai penyelenggara di daerah.

Pelayanan kesehatan yang diberikan, kata Alma adalah sejak kedatangan kontingen, selama penyelenggaraan PON dan Peparnas. Pelayanan diberikan kepada seluruh panitia, undangan dan pihak lain yang terlibat PON dan Peparnas, anggota kontingen dan lainnya.

Posko kesehatan itu menurut dia akan ditempatkan di terminal kedatangan dan kepulangan peserta, tempat penginapan peserta, tempat pertandingan serta di tempattempat kegiatan resmi PON dan Peparnas.

"Pelayanan kesehatan dilakukan mulai tiga hari sebelum pelaksanaan dan dua hari setelah pelaksanaan PON dan Peparnas berlangsung," katanya.

Setiap posko akan ditempati oleh tim medis yang terdiri dari seorang dokter, dua orang perawat serta satu petugas ambulan yang dilengkapi dengan perlatan medis sesuai dengan standar operasional penanganan pada PON dan Peparnas. ant

nurhadi/bhirawa

Para pemain Basket Putra U 18 Saat Mengikuti Seleksi di Lapangan Basket Sma Katolik Hikmah Mandala Banyuwangi.

Perbasi Gelar Seleksi Basket U 18 Tahun Banyuwangi, Bhirawa, Pengurus Kabupaten (Pengkab) Perbasi Banyuwangi menggelar seleksi pemain basket U 18 Tahun di Lapangan Basket Sma Katolik Hikmah Mandala Banyuwangi untuk Putra dan GOR Basket Sahabat untuk pemain putri Selasa (19/04).

Menurut Sekretaris Pengkab Perbasi Banyuwangi, Andi Aditanto, seleksi yang digelar merupakan upaya memilih 12 pemain putra dan 12 pemain putri Banyuwangi yang akan bertanding dalam Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Bola Basket Kelom-

pok Usia (KU) 18 Tahun Jawa Timur yang akan digelar di GOR Sahabat Banyuwangi pada 2430 April mendatang.

Untuk seleksi pemain putra, menurut Andi, diikuti oleh 28 peserta yang berasal dari SMP, SMA/ SMK se kabupaten Banyuwangi.

Kejurkab Bondowoso 2016

Pertandingan Catur akan Dipertandingkan Lebih Awal Bondowoso, Bhirawa Setelah even Kejuaraan Olahraga Kabupaten (Kejurkab) Bondowoso Tahun 2016 dibuka secara resmi oleh Bupati Amin Said Husni kemarin, jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bondowoso yang dikemandani Drs H Huzaini Efendi sebagai penanggung jawab segera berancang-ancang untuk memaksimalkan even tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Ditemui Bhirawa di Kantor KONI jalan Ahmad Yani, Senin

(18/4) kemarin Husen panggilan akrabnya menjelaskan jika kompetisi pertama kali yang akan digelar adalah cabang Olahraga (Cabor) catur yang akan dipusatkan di gedung Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) pada tanggal 23 April mendatang.

“Kompetisi yang akan digelara pertama kali untuk menyaring atlet Bondowoso yaitu Cabor Catur yang akan mempertandingkan berbagai kelas, sehingga nantinya akan lebih focus,” katanya.

Sesuai dengan aturan yang

KONI Pekanbaru Targetkan Juara Umum Porprov IX Pekanbaru,Bhirawa Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pekanbaru, menargetkan akan meraih juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Riau atau Porporv IX, yang akan digelar di Kabupaten Kampar tahun 2017.

"Rakor ini membahas peraihan medali emas terbanyak di Porprov nanti," ungkap Ketua KONI Kota Pekanbaru, Amran Tambi, di Pekanbaru, Selasa.

Amran Tambi menerangkan, ditengah krisis ekonomi saat ini, pihaknya tetap optimis akan mampu kembali meraih juara umum pada semua cabang, seperti jaman Porprov V dan VI. Ia bahkan yakin dua cabang olahraga (cabor) andalan Pekanbaru yakni renang dan takrau akan menyabet semua emas.

"Kami targetkan Pekanbaru raih juara umum pada Porprov IX," tegasnya.

Ia bahkan optimis pada cabor renang Pekanbaru bisa raih 10 medali emas.

Sementara takrau bisa raih 7-8 emas.

Begitu juga dengan cabor lainnya seperti karate, porki dan cabang lainnya.

"Ada 20 cabor yang akan dikirim Pekanbaru ke Proprov IX mendatang diharapkan semua meraih emas," tegasnya yakin.

Ia menambahkan Mei mendatang pihaknya sudah mulai melakukan pelatihan bagi cabor-cabor dengan seleksi ketat.

Sehingga sisa waktu dari Mei hingga Semptember 2017 masih mampu menggenjot kemampuan dan prestasi.

"Pada TC (pemusatan latihan) nanti ada 400 atlet yang akan diseleksi, dengan 54 pelatih," tambahnya. ant

"Karena waktunya mepet kami akan pilih 12 pemain yang sebagian merupakan pebasket yang masuk Tim Popda Banyuwangi,"ujar Andi.

Lebih lanjut Andi menambahkan para pemain terpilih nantinya akan mengikuti latihan intensif yang akan dilatih oleh Head Coach Bambang Sutiarso dan asisten Andi Aditanto. Adapun tempat latihan rencana akan dilaksanakan secara bergantian di GOR Sahabat dan lapangan basket Sma Katolik Hikmah Mandala Banyuwangi. mb12

samsul tahar/bhirawa

H. Huzaini Efendi ketua KONI Bondowoso bersama 3 atlet peraih medali di Ajang porprov Jatim ke V di Banyuwangi beberapa waktu lalu.

ada saat ini menurut Husen, dalam setiap cabor dipersilahkan menjaring atlet terbaiknya tanpa harus mewakili kecamatan, sehingga nantinya Cabor sendiri yang akan melakukan seleksi dengan tetap mengutamakan spotrifitas aagar betulbetul diperoleh atlet terbaik. “kami tentu sebegai penyelenggaran menyerahkan sepenuhnya pada cabor untuk setiap pertandingan dalam menjaring atlet terbaik yang nantinya akan menjadi wakil Bondowoso baik di tingkat regional maupun Nasional,” katanya.

Menurut Husen yang mantan Sekretaris DPRD ini, walaupun saat ini atlet yang akan bertanding tidak mewakili kecamatan masing-masing, tetapi seluruh atlet nantinya haris menunjukkan identitas yang membenarkan jika atlet tersebut betulbetul asli penduduk Bondowoso, sehingga jika nantinya menjadi juara tidak mewakili Kabupaten lain dalam kompetisi yang akan digelar ditingkat Propinsi.

“Sesuai arahan Bapak Bupati kita ini ingin memaksimalkan potensi atlet local, maka yang harus berkompetisi adalah putra dan putrid Bondowoso karena nantinya merekan akan mewakili Bondowoso bukan Kabupaten lain dalam even Propinsi maupun Nasional,” katanya. har

Madiun, Bhirawa Sejumlah mantan pemain Indonesia Super League (ISL) terlihat mengikuti seleksi tim kebanggan Kota Madiun, Madiun Putra FC (MPFC), jelang ajang Indonesia Soccer Championship (ISC) seri B tahun 2016 yang dimulai tanggal 30 April mendatang.

Sekretaris Madiun Putra FC, Harminto, Selasa, mengatakan hasil seleksi yang dilakukan "coach" atau pelatih Nova Arianto, pemain yang akan diturunkan di ISC B nantinya mengerucut menjadi 23 nama.

"Ada beberapa yang mantan ISL yang ikut. Seperti Asmar Abu (Arema), Munadi dan Endang Subrata (Pelita Bandung Raya), serta Syaiful Amri (Madura United). Sisanya adalah pemain lokal," ujar Harminto, kepada wartawan di Madiun.

Meski demikian, ia mengatakan, nama-nama tersebut dimungkinkan masih dapat berubah. Hal itu karena masih ada serangkaian tahapan seleksi sebelum didapatkan komposisi tim terbaik.

Usai tahapan seleksi tersebut, manajemen Madiun Putra FC akan melakukan negosiasi kontrak dengan klub asal calon pemain.

"Jika hasil seleksi belum

memenuhi kuota 23 pemain, maka akan dilakukan penambahan sesuai posisi yang dibutuhkan," kata dia.

Harminto menjelaskan, selain merekrut pemain yang andal, manajeman Madiun Putra juga mencari pelatih yang mumpuni jelang ISC B 2016.

"Kami mengontrak Nova Arianto sebagai pelatih baru. Ia sudah kami kontrak terhitung sejak 5 April 2016 lalu," ucapnya.

Dengan dikontraknya Nova Arianto, regulasi pelatih minimal berlisensi C AFC telah terpenuhi. Sebab, mantan pemain timnas Indonesia itu telah berlisensi B. Sementara Pelatih Madiun Putra FC, Nova Arianto sangat antusias menempa anak-anak "Blue Force", julukan dari Madiun Putra FC. Hingga kini, pihaknya masih menyeleksi calon pemainnya.

"Ini masih dilihat dulu, jika belum memenuhi kriteria, maka akan ambil pemain klub lain yang lebih profesional," ujar Nova Arianto.

Sejauh ini, katanya, kesiapan pemainnya baru sekitar 10 persen. Jika sudah ada kepastian, latihan akan dimaksimalkan untuk meningkatkan ant kemampuan tim.

ist

PJ Ketua Umum POSSI Jatim, Dito Widyandi bersama pengurus saat melihat fasilitas kolam renang di taman wisata Paggor Kota Kediri.

Kejurda Selam 2016

Ukur Kemampuan Atlet Puslatda Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Jatim akan menggelat Kejuaraan Daerah (Kejurda) nomor kolam di Kolam Renang Taman Wisata Paggor Kota Kediri 30 April- 1 Mei. Event ini harus dimanfaatkan oleh peselam yang tergabung di Puslatda untuk mengukur kemampuan sebelum turun di PON Jabar 2016.

Menurut Pj Ketua Umum POSSI Jatim, Dito Widyandi, lomba bertujuan untuk pembinaan dan sekaligus menggali bibit atlet. "Peserta di bagi dalam kelompok umur, mulai yuniorhingga senior," katanya saat ditemui pada acara rapat pengurus di Surabaya, Selasa (19/4).

Lebih lanjut ia mengatakan, Kejurda ini akan diikuti oleh seluruh atlet selam Jatim termasuk mereka yang tergabung di Puslatda proyeksi PON Jabar.

"Atlet PON boleh turun di Kejurda, bahkan ini kesempatan bagi mereka untuk mengukur kemampuan. Selain itu pengurus juga akan melakukan evaluasi dari hasil Kejurda ini," katanya.

Pembagian peserta sebagai berikut, Senior A Umur 18 tahun, yunior B (16-17 tahun), yunior C (14-15 tahun), yunior D (12-13 tahun), yunior E (10-11 tahun) dan yunior F (9 tahun kebawah).

Sementara itu, Sekum POssi Jatim, Mirza Mu-

taqien mengatakan, selain Kejurnas evet Kejurda juga menjadi bahan masukan bagi pengurus untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan atlet selam Puslatda.

Karena tidak menutup kemungkinan ada peserta yang bisa mengalahkan atlet Puslatda. "Selam olahraga terukur dan tentunya kita akan mencari atlet terbaik untuk diturunkan di PON. Jadi saya berharap seluruh atlet Puslatda no kolam harus ikut Kejurda," katanya.

Saat disinggung mengenai venue, Mirza Mutaqien menjelaskan kalau kolam renang Paggor sudah sangat layak untuk digunakan Kejurda. Karena kolam renang yang berada di taman wisata itu memiliki delapan line dengan panjang kolam 50m.

"Sudah memenuhi syarat untuk digunakan lomba," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pengprov POSSI Jatim kedepan akan banyak menggelar lomba di luar Surabaya. Karena ia melihat saat ini sudah banyak kabupaten/kota memiliki fasilitas kolam yang sangat bagus dan layak untuk menggelar lomba.

"Ini salah satu upaya pengurus untuk melakukan sosialisasi cabor selam. Kami juga berharap muncul bibit atlet dari daerah," kawwn tanya.

Indra Syafri Segera Tentukan Nasib Pemain Seleksi Makassar, Bhirawa Pelatih Kepala Bali United Pusam Indra Syafri menyatakan segera menentukan nasib pemain asing yang diseleksi untuk bergabung atau tidak dalam tim menghadapi Indonesia Soccer Championship (ISC) 2016.

Pelatih Indra Syafri di Makassar, Selasa, sekaligus berterima kasih kepada manajemen PSM Makassar yang mengundang timnya sehingga bisa memanfaatkan laga atau turnamen segitiga ini untuk melihat potensi para pemain asing seleksi.

"Saya sudah punya kesimpulannya. Soal bagaimana kesimpulannya, tentu tidak bisa

menjelaskan ke media karena saya sendiri belum menyampaikannya ke pemain yang bersangkutan. Takutnya mereka justru minta tiket pulang dari sini," jelasnya dengan sedikit bercanda.

Ia menjelaskan, para pemain asing yang tengah seleksi itu kemungkinan tidak lagi akan di coba di pertandingan atau uji tanding menghadapi Persepam Madura pada 24 April 2016. Sebab dirinya mengaku sudah mengetahui dan punya kesimpulan tentang kualitas pemain asing yang tengah mengikuti seleksi.

Bali United Pusam sendiri memiliki tiga pemain seleksi

iantaranya Samuel Mitchinson asal Australia serta Silvio Escobar yang sebelumnya sempat memperkuat PSM di turnamen sebelumnya.

"Udah (tidak dicoba lagi saat lawan Persepam), kita sudah punya kesimpulan dengan potensi para pemain yang bersangkutan,"ujarnya.

Setelah menyelesaikan laga di turnamen segitiga PSM, pihaknya masih mengagendakan dua kali uji coba sebelum tampil di Indonesia Soccer Championhsip (ISC) yang mulai digelar 29 April 2016.

Dua agenda uji coba yang segera dilaksanakan setelah tampil di Turnamen Segitiga PSM Maka-

ssar itu masing-masing menghadapi Persepam Madura ( 24 April) serta tim Bali United U-21.

"Kami tentunya berharap pelaksanaan uji coba ini semakin memaksimalkan persiapan tim sebelum berlaga di ISC 2016. Untuk uji coba menghadapi Persepam Madura sendiri memang kita laksanakan di kadang mereka," katanya.

Ia menjelaskan, dengan dua kali pertandingan lagi diharapkan kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang masih terjadi bisa diminimalkan. Pihkanya juga tentunya akan kembali melakukan evaluasi khususnya terkait kekalahan dua kali yang di-

alami timnya di turnamen segitiga di Makassar.

Pada pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar, tim Bali United harus mengakui keunggulan tim Juku Eja dengan skor 0-2. Sementara pada pertandingan kedua menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Andi Mattalatta Mattoanging Makassar, Sulsel, hari ini kembali mengalami kekalahan dengan skor 1-2.

"Untuk evaluasi, kami tentunya akan melakukan itu. Namun kita juga tidak ingin mempublikasikan faktor mana saja atau bagaimana proses evaluasi yang akan kita jalankan kedepan," sebutnya. ant

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

13,215.00

13,083.00

SGD

9,556.70

9,459.87

EUR

14,520.64

14,370.37

JPY

11,634.97

11,515.71

GBP

18,757.37

18,567.39

Sumber: Bank Indonesia (10 APRIL 2016)

Rabu Kliwon, 20 APRIL 2016

Pelindo III Siap Layani Bongkar Muat Energi Hijau Surabaya, Bhirawa Satu unit kapal Floating Storage Unit (FSU) sepanjang 184,7 meter telah sandar di dermaga selatan Pelabuhan Benoa, Bali, yang dikelola oleh PT Pelindo Energi Logistik (PEL), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III. Sebagai BUMN kepelabuhanan, Pelindo III mengembangkan integrasi pengangkutan gas alam untuk menjembatani semangat masyarakat Indonesia dalam menggunakan energi hijau yang ramah lingkungan. Kapal Haiyang Shiyou 301 yang berbendera Tiongkok tersebut memiliki empat tangki sebagai

tempat penyimpanan Liquified Natural Gas (LNG) dengan kapasitas total penyimpanan 31.000 meter kubik. Kapal tersebut sandar tepat di sisi fasilitas Floating Regasification Unit (FRU) bernama Lumbung Dewata yang datang lebih dahulu pada 30 Maret lalu.

Sebelumnya, Haiyang Shiyou 301 bertolak dari Bontang, Kalimantan Timur, dengan mengangkut LNG untuk diolah kembali menjadi gas (regasifikasi) di kapal FRU Lumbung Dewata. Kemudian akan disalurkan ke fasilitas milik PT Indonesia Power unit Pesanggaran.

“Kami memastikan kesiapan proses

penyaluran gas ini melalui koordinasi den- but akan tetap bertambat di dermaga gan semua pihak. Pengecekan alat dan selatan dan terintegrasi dengan termikesiapan pekerja di lapangan menjadi nal untuk proses pembongkaran gas. faktor penting agar dapat berjalan lancar Sedangkan untuk memasok LNG ke dan efisien,” ungkap Manager Terminal FSU akan diangkut menggunakan kaPEL, Suryawan, saat mengikuti rapat pal carrier bernama Surya Satsuma koordinasi operator kapal dan PT PEL yang membawa gas dari Bontang ke Benoa untuk menyuplai pemakaian gas Selasa (19/4) kemarin..

Suryawan, menjelaskan, penyaluran di fasililitas pembangkit listrik PT Indogas untuk pertama kali yang dilakukan nesia Power. Q ma PEL terjadwal dilaksanakan pada Rabu Kapal Floating Storage Unit (FSU) sepanjang 184,7 meter telah (20/4) esok. Nantinsandar di dermaga selatan Pelabuhan Benoa, Bali, yang ya kapal FSU dikelola oleh PT Pelindo Energi Logistik (PEL). dan FRU terse-

RAGAM EKBIS

Pengusaha Angkutan Tak Risau Premium Dicabut Surabaya, Bhirawa Rencana pencabutan peredaran bahan bakar minyak (bbm) jenis premium pada tahun 2019 tidak terlalu dirisaukan oleh pengusaha angkutan barang. Tetapi dampak pencabutan akan berimbas kepada perusahaan yang bergerak kepada jasa titipan. Karena sebagian besar armada yang digunakan merupakan kendaraan berbahan bakar premium.

Tony Riswahyudi Manajer Balarich Logistik yang bergerak kepada jasa pengiriman barang mengatakan pihaknya tidak terlalu risau dengan di cabutnya Premium di tahun 2019. Karena sebagaian besar armada yang digunakan mesin disel.

Justru yang paling berdampak seperti perusahaan jasa titipan yang lebih leluasa masuk ke kampung-kampung.

“Armada seperti Suzuki APV atau Daihatsu Grandmax yang dimiliki perusahaan jasa titipan yang bakal paling merasakan pencabutan premium. Karena operasional kendaraan 80% bergantung di bahan bakar, selebihnya adalah perawatan rutin dan penggantian oli.

Perkiraan saya, jika Premium di cabut ongkos jasa titipan bisa mengalami kenaikan 30% dari harga sekarang,” katanya di ruang kerjanya, Selasa (19/4) kemarin.

Perincian kenaikan tersebut terdiri dari kenaikan BBM sebesar 20%, sedangkan sisanya merupakan kenaikan operasional dari kendaraan itu. Dari kenaikan 30% maka dampaknya bisa berpengaruh kepada restrukturisasi pekerja. Karena perusahaan bakal menanggung UMR yang setiap tahun mengalami kenaikan, di tambah dengan di cabutnya Premium.

“Premium di cabut, efeknya luar biasa pengurangan tenaga kerja akan menjadi opsi terakhir apabila laba yang diperoleh sangat minim yang dapat mengganggu cash flow dari modal usaha. Dan UMR yang naik setiap tahunnya, menjadi alasan yang paling masuk akal,” jelasnya. Q wil

Dinkop Siapkan Koperasi Bersaing di Era MEA Surabaya, Bhirawa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan kegiatan pembinaan teknis pengelolaan usaha ritel koperasi di kota Surabaya.

Sekitar 33 koperasi yang mempunyai usaha ritel turut menghadiri pembinaan tersebut.

Kegiatan ini diharapkannya peserta dapat memahami dan menerapkan di Koperasi yang dinaunginya.

Menurut Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM, Dwi Esti Rahayu S.Pd, M.Pd bahwasanya kegiatan ini diadakan guna untuk meningkatkan pertumbuhan Koperasi di Surabaya dalam menghadapi MEA

sehingga Koperasi Ritel di Surabaya mampu bersaing.

Pembinaan teknis ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut di gedung Bung Hatta kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Rangkaian kegiatan Pembinaan Teknis Pengelolaan Usaha Ritel Koperasi ini menurut Dwi Esti berupa teori, simulasi, post

tes, dan kunjungan ke Koperasi As-Sakinah yang terletak di daerah Sukolilo. ‘’Koperasi As-Sakinah merupakan salah satu koperasi ritel terbaik di Kota Surabaya. Koperasi dibawah naungan yayasan Hidayatullah ini telah mempunyai omset Rp36 miliar dan laba Rp3 Miliar pada tahun 2015.

Selain itu, telah membuka cabang diberbagai daerah kota Surabaya bahkan beberapa di wilayah Provinsi Jawa Timur,’’ jelasnya.

Dwi Esti juga menjelaskan, di Koperasi As-Sakinah peserta pelatihan dapat mengamati secara langsung operasional, pe-

natatan layout, serta tata cara promosi yang sedang berlangsung di Koperasi As-Sakinah. ‘’Dengan adanya koperasi dapat memberikan kontribusi yang baik dalam menopang kebutuhan anggotanya, tetapi disayangkan masih banyak anggota koperasi yang belum memahami bagaimana cara berkoperasi yang baik. Sehingga hal tersebut membuat koperasi tidak dijalankan dengan baik. Beberapa koperasi bangkrut karena modalnya macet akibat terlalu banyak anggota yang meminjam dan tidak dibayar,’’ jelasnya. Q dre

Perusahaan di Blitar Tak Sanggup Bayar Gaji Sesuai UMK Kabupaten Blitar, Bhirawa Banyak perusahaan di Kabupaten Blitar tidak membayar karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) meskipun masih ada toleransi waktu. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Bidang Industrial dan Hubungan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, Arinal Huda menjelaskan dengan tidak adanya penangguhan maka semua perusahaan dinyatakan sudah mampu membayar pekerja mereka sesuai dengan UMK. Tetapi kenyataannya saat ini mayoritas pekerja di Kabupaten Blitar digaji dibawah Upah Minumum Kabupaten (UMK) Kabupaten Blitar sebesar Rp. 1.405.000,“Saat ini upah yang diberikan tidak sesuai UMK, kemungkinan besar adalah mereka yang bekerja di sektor perdagangan,” Q htn kata Huda, Selasa (19/4).Q

Kembangkan Bisnis di Indonesia

Virtual Hotel Sediakan Rp 52 Miliar Surabaya, Bhirawa Dana Rp 52,7 miliar atau setara dengan US$4 juta dari tiga venture capital besar yang berbasis di Indonesia akan dipergunakan perusahaan start up bidang virtual hotel operator (VHO), PT Global Rooms Indonesia (Nida Rooms) pengembangan usaha di Indonesia.

Menurut CEO dan founder Nida Rooms, Kanesh Avili mengungkapkan tambahan

berupa seeding fund ini sejalan dengan target Nida Rooms di fase ke 2 ini, Yakni dengan menaikan standar serta mutu hotel berbintang 3 ke bawah.“Sehingga mitra hotel dapat setara dan bersaing sehat dengan hotel bintang 3 ke atas dan dari sisi konsumen, supaya merasakan kenyamanan layaknya menginap di hotel berbintang 3 ke atas. Dengan pilihan lokasi yang sesuai, har-

Nida Rooms bakal kembangkan 1.000 hotel di Indonesia.

ga yang sesuai, dan standar kualitas,” jelas Kanesha, Selasa (19/4) kemarin.

Ia menambahkan, saat ini Nida Rooms telah menggandeng sekitar 1.000 hotel di berbagai kota di Indonesia dan akhir 2016 pihaknya juga akan menargetkan untuk bekerja sama dengan 2.000 hotel di Indonesia.

Sedangkan ketiga venture capital yang memberikan seeding fund merupakan perusahaan Indonesia yang cukup memiliki reputasi, namun Kanesh belum dapat mengungkapkan karena saat ini masih dalam proses atau tahap penyelesaian akhir.

Sementara itu Nida Rooms diperkenalkan di Indonesia sejak 9 September 2015 dan resmi memiliki badan hukum sejak Desember 2015. Ide membuat bisnis model dimana pada saat itu sangat sulit menemukan hotel yang menawarkan layanan maksimal dengan harga yang terjangkau di Asia Tenggara. Q riq

Marketeers Festival Digelar di 17 Kota Surabaya, Bhirawa MarkPIus, Inc. bekerjasama dengan asuransi Jiwasraya menggelar Indonesia Marketeers Festival 2016 (IMF 2016) di Surabaya dengan tema “Grow Your Sales, Wow Your Service”. IMF 2016 merupakan festival marketing akbar yang akan menghadirkan para pakar marketing yang akan memberikan strategi dan berbagi pengalaman bagaimana perusahaan international, nasional, dan lokal. IMF sendiri akan diselenggarakan di 17 kota di Indonesia dengan rangkaian acara seperti seminar, kompetisi WOW Case dan pemberian penghargaan Marketeer of The Year 2016 di setiap daerah.

Marketeer of The Year merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang berhasil menerapkan ’marketing spirit’ secara Iuar biasa yang membawa dampak positif bagi perusahaan, masyarakat, dan juga menjadi teladan bagi para pemasar lainnya.

“Di daerah itu banyak sekali marketeer yang bagus, selama ini tidak terlihat karena kita berfokus di nasional, nah ini merupakan saat yang tepat untuk memberikan apresiasi bagi yang di daerah.” jelas Hermawan Kartajaya selaku Founder & Chairman MarkPlus, Inc, Selasa (19/4) kemarin di Shangrila Hotel.

Salah satu topik menarik di IMF 2016 adalah seminar

mengenai buku yang berjudul Selling Yourself: Menang di Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). “Seminar ini akan memberikan semacam pembekalan agar para tenaga profesional, dokter ataupun insinyur dapat terus produktif, kreatif, entrepreneurial dan tidak mengalami kecemasan saat MEA berlangsung.” jelas Dimas Soerojo yang menjadi salah satu pembicara pada seminar ini. Q ma

Dari kiri, Eddy Rumpoko Wali Kota Batu, Hermawan Kertajaya dan Wagub Jatim, Saifullah Yusuf saat memberikan keterangan ke wartawan.

Rabu Kliwon, 20 APRIL 2016

Protes, MenPAN RB Akhirnya Kabulkan Penambahan Pejabat Eselon l Sambungan hal 1

Sriwijaya Air membuka tiga rute penerbangan baru, rute ini akan dilayani dengan pesawat Boeing 737-500 dengan kapasitas 120 tempat duduk.

Sriwijaya Air Tambah Tiga Rute Baru Surabaya, Bhirawa Maskapai penerbangan Sriwijaya Air akan membuka rute baru yakni Jakarta-Silangit (Sumatera Utara), Surabaya-Berau (Kalimantan Timur) dan Denpasar-Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur) mulai 26 April 2016.

“Ketiga rute penerbangan baru itu akan dilayani dengan pesawat Boeing 737-500 dengan kapasitas 120 tempat duduk,” ujar Senior Manager Corporate Communications Sriwijaya Air Agus Soedjono kepada wartawan di Surabaya, Selasa (19/4).

Menurut dia, pemilihan rute tersebut juga sebagai bagian dari dukungan terhadap program Kementerian Pariwisata yang telah mengeluarkan kebijakan 10 prioritas destinasi tujuan wisata di Tanah Air. Salah satunya di Bandara Silangit yang terkenal keindahan Danau Toba dan menjadi salah satu destinasi yang paling banyak menyedot wisatawan sehingga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.

“Ketika pariwisata berkembang maka bisnis penerbangan juga dipastikan berkembang,” ucapnya.

Sedangkan, untuk rute DenpasarLabuan Bajo (PP) akan dilayani oleh NAM Air, unit usaha Sriwijaya Air yang dilakukan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Komodo, di Labuan Bajo.

Penerbangannya, kata dia, sehari sekali dan dijadwalkan pukul 13.30 WITA dari Bandara Ngurah Rai dan tiba di Bandara Komodo pukul 14.25 WITA, kemudian sebaliknya dari Bandara Komodo pukul 15.00 WITA dan tiba di Bandara Ngurah Rai pukul 15.50 WITA. Sementara itu, District Manager Sriwijaya Air Surabaya Hendrik Ardiansah menjelaskan saat ini rata-rata tingkat keterisian penumpang maskapai yang mulai beroperasi pada 2003 itu sekitar 87 persen.

Dari sekian banyak rute, lanjut dia, rute yang berkontribusi besar terhadap pendapatan di antaranya Jakarta-Malang, Jakarta-Pontianak dan Jakarta- Tanjung Pandan. Saat ini, Sriwijaya Air memiliki 46 pesawat jenis Boeing 737-900ER, 737800NG, 737-300 dan 737-500. n riq

Kadindik Jatim Dilirik sebagai Bacawagub l Sambungan hal 1

surveinya nama Saiful Rahman muncul dari usulan guru-guru yang ada di Jatim.

Ini membuktikan dia berhasil memimpin Dinas Pendidikan Jatim,” terangnya.

Soal komunikasi dengan parpol lain, Muzamil meyakini sosok Saiful Rahman akan mudah diterima. “Dia memiliki massa guru yang besar di Jatim. Tentunya dulangan suara besar dari guru dan pemilih pemula juga sangat diincar oleh parpol lain untuk ke depannya,” tandasnya. n cty

Berpolitik Itu Pengabdian l Sambungan hal 1

gai wakil rakyat di legislatif.

“Konsekuensi dengan menjabat pimpinan dewan, saya harus benar-benar mampu menjalankan amanat partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menunjukkan kualitas kader Partai Demokrat dalam mengemban amanat rakyat yang memilih dan mendukungnya dalam proses pemilihan legislatif yang lalu,”ujar ibu dua puteri tersebut kepada Bhirawa belum lama ini.

Salah satu keinginan perempuan asal Purwoharjo adalah bagaimana membantu dan memberdayakan kaum perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menyadari keterbatasan yang ada, perempuan yang sebelumnya seorang pengusaha ini mengaku tertarik terjun ke dunia politik karena berpikir bisa lebih maksimal dalam membantu masyarakat dengan mengoptimalkan dana dan fasilitas yang diberikan negara untuk membantu memberdayakan kaum perempuan.

Di sela kesibukanya sebagai pimpinan dewan, bagi Yusieni di dalam keluarga tetaplah seorang perempuan yang memiliki peran dan fungsi yang cukup penting dalam mendidik anak dan melayani suami.

“Untuk itu setiap saat kami sempatkan untuk membangun komunikasi dengan keluarga, utamanya agar anak paham terhadap tugas dan kewajiban ibunya sebagai wakil rakyat di dewan,”jelas perempuan berkerudung itu.

Kemudian terkait dengan semakin maraknya pergaulan bebas di kalangan generasi muda, Yusieni mengingatkan pentingnya peran untuk mampu menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan modern dengan segala problematika yang mengikutinya.

Bagi istri pengusaha muda Sunarko itu, keluarga merupakan kunci dan pemegang peran utama dalam keberhasilan pendidikan generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa dan negara di masa mendatang. n mb12

11

SAMBUNGAN

penduduk berjumlah hampir 38 juta dan memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang cukup tinggi. ‘’Atas dasar tersebut, akhirnya MenPAN RB mengabulkan protes kita. Dan kami bersyukur, artinya pengeprasan pejabat eselon II dan III tidak terlalu banyak. Selanjutnya bisa dipindah di badan baru yaitu Biro Otonomi Daerah,’’papar politisi asal Partai Golkar, Selasa (19/4).

Ditambahkannya, sesuai UU No 23 Tahun 2014 pasal 11 dan 12 huruf 3 disebutkan untuk Pejabat Madya hanya ada satu orang setingkat Sekda, untuk Pratama yang saat ini berjumlah 80 orang yang terdiri dari eselon IIA dan IIB nantinya dikepras menjadi 49 orang. Namun dari hasil protes tersebut akhirnya dikabulkan boleh sebanyak 58 sampai 60 orang.

Sedang setingkat Administrator dari 264 orang untuk IIIA dan 41 orang untuk golongan IIIB nantinya akan menjadi 240 orang yang terdiri dari golongan IIIA dan IIIB. Sementara untuk eselon IVA yang sebelumnya berjumlah 584 orang nantinya akan mengalami kenaikan berjumlah 700 orang. “Artinya dari perjuangan kita pengeparasan jabatan tidak telalu banyak,’’lanjut pria yang baru saja menerima gelar doktor dari Unair.

Terlepas dari itu semua, papar Freddy pihaknya menyesalkan sikap Pemprov Jatim yang belum terbuka terkait penggabungan instasi di lingkup Pemprov Jatim. Padahal dalam membuat sebuah Raperda tentang struktur organisasi perangkat daerah pasti akan dilakukan koordinasi bersama Komisi A DPRD Jatim. ‘’Saya sudah sampaikan ke Pemprov Jatim untuk minta konsep penggabungan beberapa instansi di Pemprov Jatim. Namun hingga kini belum diberi,’’aku Freddy.

Seperti diberitakan sebelumnya penataan struktur organisasi atau SKPD di lingkungan Pemprov Jatim sudah final. Hasilnya, beberapa SKPD terpaksa dihapus, dilebur dan ganti nama menyesuaikan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Freddy mensinyalir adanya kepentingan tertentu di balik penggabungan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya surat yang ditujukan ke Komisi A terkait adanya upaya menggiring sebuah kepentingan untuk tetap duduk sebagai Kepala SKPD. ‘’Memang saya sempat mencium adanya kepentingan tertentu yang masuk dalam penggabungan instansi ini. Karenanya sebagai wakil rakyat saya akan tetap mengawal penggabungan instansi ini sesuai dengan norma hukum yang ada,’’lanjut Freddy.

Bakal Kehilangan Jabatan Rencana penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim diprediksi bakal memakan ba­ nyak korban. Pejabat yang bakal merasakan dampaknya adalah para pejabat eselon III dan IV yang jumlahnya lebih banyak dibanding eselon II. Para pejabat eselon III dan IV ini harus merelakan jabatannya hilang dan menduduki jabatan baru setelah SKPD-nya dihapus.

Seperti Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang sudah pasti akan dihapus, puluhan pejabat eselon III dan IV harus pindah dan menduduki jabatan baru.

Di BKP, ada pejabat lima eselon III dan belasan pejabat eselon IV yang akan kehilangan jabatannya. Seperti sekretaris, kepala bidang distrubusi pangan, kepala bidang ketersediaan dan cadangan pangan, kepala bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan dan kepala bidang kewaspadaan pangan.

Begitu pula dengan Biro Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) terdapat tiga jabatan kepala bagian yang hilang, menyusul dihapusnya Biro SDA. Tak hanya pejabat eselon III yang SKPD-nya dihapus yang kehilangan jabatannya, SKPD yang tidak dihapus namun mempunyai bidang lebih dari empat juga terkena dampaknya.

Contohnya adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) yang saat ini mempunyai tujuh bidang, akan dihapus sehingga

hanya akan ada empat bidang saja. “Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) yang baru nanti, semua SKPD dengan tipe A hanya boleh ada empat bidang. Itu artinya, SKPD yang saat ini mempunyai lebih dari empat bidang akan dihapus bidangnya, sehingga hanya boleh empat bidang saja,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM. Meski akan ada banyak eselon III dan IV yang bakal kehilangan jabatannya, Setiadjit memastikan hal itu tidak akan menjadi masalah. Sebab nantinya akan ada jabatan baru setingkat eselon III. Seperti di Dinas Pendidikan yang akan membentuk struktur baru berupa Cabang Dinas Pendidikan sebanyak 31 instansi.

Ke-31 Cabang Dinas Pendidikan ini nantinya akan disebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Begitu pula dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga bakal membuat Cabang Dinas ESDM di beberapa kabupaten/ kota kantong ESDM. Selain itu, SKPD yang bidangnya tidak tumpang tindih dengan bidang lainnya, juga diperkenankan membuat UPT (Unit Pelaksana Teknis). “Dalam hal fungsi yang tidak terwadahi dalam bidang, diperbolehkan membuat UPT. Namun pembuatan UPT ini sangat selektif, mengingat akan banyak tambahan, tidak hanya anggaran tapi juga lainnya,” ungkapnya.

Terkait penempatan pejabat eselon III dan IV ke tempat yang baru, Setiadjit menjelaskan, nantinya akan ada assessment. Sehingga penempatan jabatan akan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki setiap pejabat.

“Kalau perlu, nanti akan ada pelatihan khusus selama tiga bulan agar pejabat tersebut mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan. Contohnya pejabat eselon III yang akan menduduki jabatan Cabang Dinas Pendidikan, pejabat tersebut harus paham dan mengetahui soal pendidikan padahal dia dari BKP. Nah solusinya, dia harus ikut pelatihan khusus agar berkompeten di bidang pendidikan,” ungkapnya.n cty, iib

Hampir 2 Tahun Jalur Alternatif Jombang - Lamongan Rusak Parah l Sambungan hal 1

terjadi sejak beberapa tahun lalu. “Kondisi jalan seperti ini sudah beberapa tahun ini, untuk lewat sini pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Apalagi saat musim penghujan, “ ujarnya, Selasa (19/4) petang.

Pantauan di lapangan kerusakan jalan hampir 2 km. Di sam­ ping bergelombang, jalan juga banyak berlubang menganga dengan kedalaman hingga 40 cm

dan kondisi aspal sudah banyak yang mengelupas.

Dedi (50), salah satu pengguna jalan lain menambahkan meski jalan di Dusun Kalipan Desa Sumberaji, Kecamatan Kabuh tersebut sudah rusak selama beberapa tahun lalu, namun jalan tersebut tak tersentuh perbaikan oleh pemerintah. “Sudah lama rusaknya, perlu dirabat lagi agar baik. Di sini (yang rusak) ada satu kilometer, yang di sana setengah kilo lebih,” ujarnya sembari

menunjuk jalan yang rusak.

Warga berharap, kerusakan jalan penghubung dari Kabuh Kabupaten Jombang menuju wilayah Sukorame Kabupaten Lamongan tersebut bisa segera diperbaiki karena merupakan akses perekonomian serta sekolah warga setempat. “Harapan kami segera diperbaiki sehingga warga saat ke pasar maupun untuk berangkat sekolah tidak terjebak bahaya,” pungkas Eko. n rur

Calon Peserta Didik Bisa Mulai Latihan PPDB l Sambungan hal 1

lasa (19/4).

Yusuf menerangkan untuk mencoba daftar versi latihan, siswa cukup memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KK. “Jadi anak-anak tidak perlu memasukkan nomor Ujian Nasional (UN) atau nomor Ujian Sekolah (US),” jelasnya.

Data-data dalam PPDB versi latihan itu, lanjut Yusuf, tidak akan disimpan. Setiap minggu di awal pekan, pihak Dindik akan menghapus data-data.

Dia berharap, dengan adanya versi latihan ini calon pendaftar mau memanfaatkan kesempatan senggangnya untuk mencoba PPDB dengan sistem online ini.

“Silakan dicoba terus untuk membiasakan diri. Supaya nanti pada saat pendaftaran sudah jelas mana yang mau dituju,” ujar pria yang juga menjabat Kabid Ketenagaan Dindik Surabaya ini.

Kendati aplikasi pendaftaran

online sudah dibuka, Dindik Surabaya hingga saat ini belum merilis daya tampung di masing-masing sekolah negeri. Selain itu, jumlah sekolah kawasan yang semula direncanakan akan bertambah juga belum terlihat ada penambahan. “Sampai saat ini masih tetap itu, belum ada penambahan sekolah kawasan,” tutur Kepala Dindik Surabaya Ikhsan.

Pihaknya menjelaskan, mekanisme PPDB tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun lalu. Jalur penerimaan siswa tetap terbagi menjadi tiga. Antara lain jalur umum, jalur khusus, dan jalur kawasan. Selain itu, masingmasing siswa maksimal memilih dua sekolah saat PPDB. Sama halnya dengan tahun lalu, setiap sekolah mempunyai pagu 1 persen untuk siswa luar kota Surabaya. Hal tersebut berlaku untuk jenjang SD sampai dengan SMA/SMK. “Kami terus melakukan perbaikan di sistem.

Namun secara umum, cara pendaftarannya tidak mengalami banyak perubahan,” ujarnya.

Jalur umum merupakan jalur yang paling banyak diakses oleh siswa. Sama halnya dengan tahun lalu, masing-masing siswa dapat memilih dua sekolah tujuan. Satu dari sekolah dalam satu subrayon, dan satunya dapat memilih sekolah di luar subrayon sekolah asal.

“Tapi tidak ada batasan wilayah.

Jadi siswa SMP-Timur misalnya dapat memilih SMA Utara. Hampir sama dengan sebelumnya,” terang Ikhsan.

Meski proses pelimpahan wewewang jenjang SMA/SMK dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi masih berlangsung, Ikhsan menerangkan peraturan PPDB jenjang SMA/SMK masih mengikuti peraturan kabupaten/ kota masing-masing. “Termasuk kuota penerimaan siswa dari luar kota juga masih sama tahun ini,” tandas alumnus Unair tersebut. n tam

Peziarah Keluhkan Mahalnya Biaya Becak Wisata Pasuruan l Sambungan hal 1

Santoso kepada Bhirawa, Selasa (19/4) pagi.

Kemudian ia bersama rombongan beberapa bus lainnya lebih memilih berjalan kaki daripada naik becak wisata. “Kami ini bukan warga menengah ke atas, melainkan rakyat kecil.

Tujuannya untuk mencari berkah. Makanya, kami bersama peziarah lainnya memilih berjalan kaki saja,” terang Budi Santoso.

Ditambahkan lagi, para pengayun becak wisata di Kota Pasuruan terkesan ugal-ugalan, mengabaikan keselamatan penumpang.

Karena selama mengayun becak dari terminal wisata ke Alun-alun Kota Pasuruan kondisinya tergesa-gesa.

“Tadi saya sudah sampaikan ke pengayun becak, jangan cepat-cepat, santai saja sambil menikmati suasana Kota Pasuruan.

Tapi, saran saya itu tak dihiraukan. Malah ngayuh becaknya ngebut. Untung saja tadi kondisi jalannya tidak ramai,” kata Lailatur Badriyah, peziarah lainnya dari Kudus.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pasuruan Rudianto juga menerima keluhan dari sejumlah peziarah tentang mahalnya tarif naik becak wisata di wilayahnya. Dari keluhan itu, biaya yang ditarik mencapai Rp 15 ribu hingga lebih untuk sekali jalan.

“Kami juga menerima keluhan di lapangan terkait biaya tarif becak yang mahal hingga Rp15 ribu bahkan lebih untuk sekali jalan. Seharusnya tarif itu hanya Rp10 ribu sekali jalan untuk dua penumpang,” ujar Rudianto.

Menurut Rudi, upaya selanjutnya agar tidak terjadi hal yang demikian, pihaknya berencana akan memberlakukan tiket becak wisata. Temasuk juga meningkatkan pengawasan terhadap becak wisata itu sendiri.

“Kami akan berkoordinasi sekaligus meminta petunjuk Bapak wali kota terkait rencana pemberlakuan tiket becak wisata untuk peziarah di Kota Pasuruan,” tegas Rudianto. n hil

Kemenristek Dikti Sediakan Kuota 2.700 Beasiswa Dosen l Sambungan hal 1

Swasta (PTS).

Direktur Jendral (Dirjen) Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan pemerintah meningkatkan kuota beasiswa dari tahun lalu yang hanya 400 menjadi 2.700 kuota dosen.

“Kuota 2.700 dosen itu dibagi menjadi dua. Rinciannya, sebanyak 2.300 untuk beasiswa di kampus dalam negeri dan 400 untuk kuota kuliah luar negeri agar para dosen dapat meningkatkan kualitasnya,” katanya di Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Surabaya, Selasa (19/4).

Meskipun jumlah itu terbilang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah dosen se-Indoensia yang mencapai 250 ribu, namun peningkatan kuota hampir 500 persen itu terbilang sangat besar.

“Kemenristek Dikti sendiri memang menargetkan peningkatan kualitas dosen guna mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga kami tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontor mencapai Rp 250 miliar,” kata dia.

Menurut Prof Ali, untuk syarat kuota beasiswa Kemenristek Dikti akan membuka membuka bebas bagi dosen yang mengusulkan,

asal dosen tersebut sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan masih berada di bawah 47 tahun.

“Dosen juga harus dari perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Kalau akreditasi kampusnya A itu menjadi nilai sendiri, kemudian kampusnya juga harus terbebas dari konflik antar yayasan maupun mahasiswa,” tuturnya.

Syarat lainnya, ia menambahkan yaitu perguruan tinggi yang dituju menerima dosen tersebut, karena memang masingmasing perguruan tinggi yang dituju memiliki standar ujian sendiri bagi calon mahasiswanya. “Seperti tes potensi akademik, toefl maupun jurnal yang sudah terakreditasi. Selain beasiswa dosen, tahun ini menjadi tahun istimewa bagi seluruh akademisi maupun ahli yang mau terjun di dunia pendidikan tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pensiunan dosen, profesor, pejabat maupun ahli bidang tertentu bisa mengabdi di dunia kampus dengan cara mengurus NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).

Mereka bisa daftar ke lembaga yang sedang membutuhkan lalu daftar ke kembali mendaftar ke Kemenristek Dikti lewat online,” tandasnya. n tam

Nama Paspor Jamaah Haji Blitar Banyak yang Salah l Sambungan hal 1

calon jamaah haji bisa lebih dipermudah, dan pembuatan paspor calon jamaah haji bisa segera diselesaikan.

“Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Blitar untuk data kependudukan calon jamaah haji, agar proses pembuatan paspor segera tuntas,” jelasnya.

Tambah Jamil, Dispendukcapil Kabupaten Blitar juga sudah memberi kelonggaran kepada calon jamaah haji yang memiliki permasalahan adminduk, misalnya dengan pencatatan akte yang hanya disertakan nama ibu kandung saja atau ada ejaan nama yang tidak

sesuai dengan dokumen lainnya. “Dengan kemudahan ini, kami berharap pembuatan paspor 580 calon jamaah bisa segera selesai tepat waktu,” pungkasnya.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar Eko Budi Winarso juga siap mendukung kelancaran proses pembuatan paspor calon jamaah haji asal Kabupaten Blitar yang mengalami kesulitan data atau adanya perubahan nama karena ketidakcocokan antara akta sama dokumen lainnya.

“Kami siap membantu kelancaran calon jamaah haji untuk kekurangan kelengkapan dokumen pembuatan paspor agar semua bisa berjalan dengan lancar,” katanya. n htn

Diajak Keliling Pakde Karwo Melihat Kalimas dan Sibuk Layani Foto Selfie l Sambungan hal 1

donesia harus minimal seperti Kalimas. Yaitu bersih, tidak ada sampah yang mengalir.

Sehingga akan ada berbagai jenis ikan yang hidup.

“Untuk di Kalimas ini, belum semua jenis ikan yang mampu bertahan hidup. Hanya ikan mujaer dan ikan sejenis yang bisa hidup. Untuk ikan wader masih belum bisa hidup di Kalimas. Ikan wader bisa hidup di sungai di daerah Driyorejo, Gresik,” jelas Pakde Karwo.

Ganjar terlihat semakin terkesan dengan Kalimas setelah ada siswa SMAN 6 Surabaya sedang melakukan latihan dayung. Namun se­

olah tak percaya jika Kalimas dipakai latihan dayung, dia sempat celetuk. “Tapi latihan dayung ini tidak hanya untuk menyambut kita kan?,” katanya yang langsung sambut tawa Pakde Karwo dan beberapa orang yang ada di tepian Kalimas.

Menurut dia, Kalimas yang letaknya di tengah kota cocok untuk berbagai acara yang berhubungan dengan sungai.

Seperti festival perahu naga.

“Sungainya bersih, pas untuk acara-acara perahu naga,” katanya.

Puas melihat Sungai Kalimas, Pakde Karwo lantas memperlihatkan pohon-pohon langka yang ditanam di bela-

kang Grahadi. Salah satunya pohon sawo hutan yang tinggi dan besar. “Pohon sawo hutan ini sudah langka. Jarang ada pohon ini. Bahkan di hutan sendiri sudah jarang,” katanya.

Pakde Karwo juga mengatakan di Grahadi juga banyak burung-burung yang bertengger di pohon sekitar Grahadi.

“Kalau untuk burung, di mana ada pohon yang ada bijinya pasti akan ada burung yang datang,” kata Ganjar menimpali penjelasan Pakde Karwo.

Setelah puas melihat-lihat halaman belakang Gedung Grahadi, Pakde Karwo bersama Ganjar lantas masuk ke dalam Grahadi. Di dalam Gra-

hadi, mata Ganjar menangkap sebuah foto hitam putih berukuran cukup besar dan tertarik untuk melihatnya.

“Itu foto halaman depan Grahadi yang seperti sekarang. Kalau dulu kan halaman depannya ada di sebelah Utara, menghadap ke Kalimas.

Dulu depan masih banyak pohonnya besar-besar, sekarang sudah diganti dengan taman,” jelas Pakde Karwo.

Tak berhenti di situ, Pakde Karwo juga memperlihatkan pintu jati tebal yang kini masih terpasang kokoh di Grahadi. “Pintu jati itu masih asli dari dulu tidak pernah ada penggantian,” ujarnya kepada Ganjar yang langsung disam-

but pujian.

Sementara itu, kehadiran Ganjar Pranowo ke Grahadi cukup menjadi pusat perhatian tamu undangan. Banyak di antara mereka yang minta foto bersama atau selfie. Secara bergantian mereka terlihat senang bisa foto bersama, termasuk Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Drs H Hizbul Wathon MM yang juga minta berfoto bersama Ganjar.

“Ayo sopo maneh seng durung foto (Ayo siapa lagi yang belum foto, red),” katanya dengan sabar saat melayani foto bersama, termasuk foto bersama dengan para wartawan yang biasa meliput di Gedung Grahadi. *

12

Rabu Kliwon, 20 APRIL 2016

abednego/bhirawa

Pementasan Pantomin bertemakan bahaya narkoba bagi generasi muda, yang dipentaskan oleh siswa-siswi SMPN 28 Surabaya, Selasa (19,4) (atas). Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Drs Sukirman menjelaskan materi talkshow tentang pentingnya peran perempuan dalam pencegahan penyalagunaan narkoba berbasis keluarga, Selasa (19,4) di Atrium Lobby Grand City (kanan).

Kedepankan Peranan ‘Kartini’ Dalam Pencegahan Narkoba Pada Anak Periode 2015 sampai dengan 2016 merupakan tahun kelam bagi Indonesia yang mendapat predikat ‘Darurat Narkoba’. Tidak ingin terus menerus menyandang predikat tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim menggiatkan program Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

bagi upaya pencegahan bahaya narkoba terhadap anak. “Peranan ibu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba sangat diutamakan dan berperan penting dalam keluarga. Dalam keluarga ibu berperan penting dalam menanamkan dan mendidik sikap maupun tingkah laku anak. Dengan begitu anak sebagai generasi penerus bang-

sa bisa terhindar dari bahaya dan dampak narkotika,” kata Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Drs Sukirman dalam talkshow bertajuk Peran Perempuan Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Berbasis Keluarga.

Generasi muda saat ini sangat memprihatinkan dengan berbagai kasus yang bersinggungan dengan narkotika. Untuk itu Sukirman

B

ertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April, BNNP Jatim bekerjasama dengan Aliansi Perempuan Indonesia Membangun Bangsa (APIMB) mengadakan rangkaian kegiatan bertajuk Festival Kartini di Atrium Lobby Utama Grand City Mall Surabaya, Selasa (19/4). Salah satu kegiatannya yakni talkshow bertajuk ‘Peran Perempuan Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Berbasis Keluarga’.

Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Drs Sukirman mengakui peran Kartini atau perempuan (ibu) merupakan ujung tombak dalam pencegahan dini anak-anak terhadap narkoba.

Dalam keluarga, ibu merupakan benteng bagi perilaku maupun tingkah laku yang ada pada anak. Untuk itu pihaknya meyakini peranan perempuan terkhususkan ibu sangat penting

Salah seorang petugas BNNP Jatim menunjukkan alat peraga macam-macam narkotika kepada siswa-siswi SD, Selasa (19,4) di Stand BNNP Jatim, Grand City Mall.

member pemahaman tentang bahaya dan dampaik dari narkotika. Sebagai generasi penerus bangsa, peranan keluarga dalam hal ini merupakan social control pertama bagi anak-anak.

“Keluarga merupakan social control pertama bagi anak-anak. Apabila tidak ada control dari keluarga dan anak mulai terpengaruh penyalagunaan narkoba, bisa dipastikan kelanjutan pembangunan negara Indonesia akan terganggu. Karena generasi muda adalah penanggungjawab dimasa depan,” harapnya.

Melalui modul Kurikulum Pendidikan P4GN Terintegrasi yang sudah di launching di beberapa wilayah di Jatim, tahun ini BNNP Jatim menyisir kalangan sekolah. Dimulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kami juga merangkul Perguruan Tinggi, kiranya bisa dilaksanakan melalui kegiatan kuliah umum,” ungkap Brigjen Pol Drs Sukirman.

Senada dengan Kepala BNNP Jatim, Dosen Psikologi Olahraga Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Miftakhul Jannah menambahkan, peranan orang tua sangatlah penting dalam membentengi anak dari bahaya narkotika. Melalui komunikasi, orang tua dapat mendidik anak maupun mendeteksi dini terkait tingkah laku yang berbeda dari si anak.

Peranan orang tua dalam komunikasi anak dibagi menjadi dua fase, yakni fase kehamilan (prenatal) dan fase remaja. Miftakhul menjelaskan, pada fase prenatal seorang ibu akan

memberikan rangsangan negative terhadap pertumbuhan jabang bayi. Sedangkan pada fase remaja, seorang ibu bisa menjadi sahabat dekat maupun teman bagi anak.

“Ibu merupakan pintu utama dalam mengenali perilaku anak, apakah dia bersinggungan dengan narkotika atau tidak. Hal ini bisa dikomunikasikan atau dilihat dari komunikasi nonverbal dan verbal seorang anak. Maka peranan ibu sangatlah penting bagi anak agar terhindar dari bahaya narkotika,” tambahnya.

Peran penting ibu dalam pencegahan penyalagunaan narkoba juga dibenarkan oleh Ketua APIMB Prof Dr Emy Susanti. Menurutnya, dari data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pencegahan penyalagunaan narkotika di lingkungan sekolah belum efektif. Begitu juga dengan pendekatan lewat olahraga, juga dirasa belum efektif.

Cara yang efektif dalam pencegahan penyalagunaan narkotika, lanjut Emy, yakni melalui jalur keluarga dan komunitas keluarga-keluarga lainnya. Sebab, keluarga merupakan social control yang utama bagi anak. Sedangkan komunitas keluarga, merupakan pengawas bagi seorang anak apabila ia berada di luar lingkungan rumah. “Melalui keluarga dan komunitas keluarga, pencegahan penyalagunaan narkoba bisa dilakukan secara efektif dan maksimal. Sebab, para pengedar saat ini kian masuk ke komunitas yang tidak ada social kontrolnya,” pungkasnya. Q bed*

Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2015

Kritisi Meningkatnya Jumlah Kemiskinan, Pengangguran dan Disparitas Sembilam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur resmi meminta kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pemerataan pembangunan manusia ditingkat pedesaan di Jatim. Sekaligus menekan angka kemiskinan, gizi buruk, disparitas wilayah dan pengangguran yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

J

uru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, dr. Benjamin Kristianto, Mars mengatakan fraksi gerindra menyambut postif tingkat pertumbuhan ekonomi di Jatim mulai mengalami peningkatan. Dimana peningkatan hanya terjadi di perkotaan saja tapi ditingkat pedesaan sangat berkurang, karena kurang mendapatkan pelatihan oleh provinsi Jatim.

"Kalau inflasi diperkotaan juga berkembang bagus tapi inflansi dipedesaan ini terasa berat, karena dipedesaan mata pencarian hanya sebagai petani," ujarnya.

Oleh karena itu untuk mengurangi dan mengatasi disparitas pedesaan pihaknya meminta kepada pemerintah agar melakukan peningkatan keterampilan, terutama pelatihan UMKM kepada masyarakat pedesaan agar masyarakat di pedesaan bisa bersaing dengan masyarakat perkotaan. Begitu pula saat menghadapi MEA masyarakat pedesaan bisa bersaing. Selain itu pihaknya juga meminta pembenahan disektor infrastruktur dan pertanian. Dimana untuk pertanian pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan bantuan alat pertanian bagi masyarakat pedesaan. Sementara infrastruktur waduk gongseng bojonegoro pihaknya meminta kepada pemerintah agar menyelesaikan pembangunan tersebut.

Begitu juga terkait permasalahan jalur lintas selatan (JLS) pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi Jatim agar serius terhadap

Artono menyerahkan draf pandangan Fraksi PKS (atas).

Anggota Fraksi Gerindra Aufa menyerahkan draf PU (kanan).

pembangunan JLS tersebut. Karena saat ini mulai tersambung pacitan hingga banyuwangi.

Sementara itu disektor pendidikan pihaknya meminta pemprov jatim untuk meningkatkan alokasi anggarannya, karena mulai tahun ini SMA/SMK sudah diambilalih oleh pemprov Jatim. "Peningkatan anggaran pendidikan perlu dilakukan agar masyarakat di Jatim bisa menikmati pendidikan gratis dari pemerintah, "ujarnya. Sedang juru bicara Fraksi PPP Jatim, H Rofik mengatakan fraksi PPP men-

Gubernur Soekarwo seusai sidang paripurna LKPJ.

gapresiasi kenaikan pertumbuhan ekonomi di Jatim pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,44 persen. Namun patut disayangkan pertumbuhan ekonomi tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2015 sebesar 6,88 persen. "Oleh karena itu fraksi PPP Jatim berharap kepada pemprov jatim untuk menggenjot daerah - daerah kabupaten/kota di Jatim yang masih jauh tertinggal dalam pertumbuhan ekonominya,"ujarnya.

Selain itu pihaknya meminta kepada pemer-

Gubernur Soekarwo bersama anggota DPRD Jatim.

intah provinsi Jatim mengevaluasi terhadap kinerja tingkat kemiskinan di jatim. Pasalnya PPP menyayangkan berbagai kebijakan program gubernur 2015 ternyata masih kontra prestasi dan tidak berhasil guna mulai tahun 2014 dan 2015 tidak mengalami perubahan sama sekali. "Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah harus mengeluarkan program yang lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan di jatim,"lanjutnya.

Adapun evaluasi FPDIP Jatim terkait LKPj Gubernur 2015 ditemukan banyak angka realisasi anggaran yang jauh dari targetm Salah satunya Program pembinaan gizi masyarakat dari Rp28,2 miliar hanya terserap Rp2 miliar atau 7,28 persen. Tentu saja imbasnya dalam penanganan gizi buruk secara nasional jatim ada pada urutan nomer 2 terburuk setelah NTB. Lewat jubirnya, Giyanto menegaskan kinerja Pemprov dalam bidang kesehatan dan peningkatan gizi ternyata cukup memprihatinkan. Dari alokasi anggaran yang cukup besar bahkan mencapai puluhan miliar, tapi realisasinya hanya pada angka ratusan juta.

Seraya dijabarkan, Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak sebesar Rp2,9 miliar hanya terealisasi Rp987 juta atau 33,66 pers-

en. Program kegiatan pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi dari Alokasi anggaran Rp9,9 miliar penyerapan anggaran hanya Rp334 juta atau 3,37 persen. Program pembinaan pelayanan kesehatan anak dari Alokasi 4,5 miliar realisasi hanya Rp745 juta atau 16,36 persen. Program bantuan operasional kesehatan dari Rp1,4 miliar hanya terserap Rp443 juta atau 31,71 persen dan Program pembinaan gizi masyarakat dari Rp 28,2 miliar yang terealisasi hanya Rp2 miliar atau 7,28 persen.

"Imbas dari sangat rendahnya realisasi sejumlah Program tersebut provinsi Jatim secara nasional menjadi provinsi nomer 2 terburuk dalam permasalahan gizi, setelah NTB,"tegas pria yang duduk di Komisi C ini.

Terpisah, Anggota FPDIP Jatim yang lain, Mahhud menegaskan dari angka tersebut menunjukan Program yang dialokasikan ratarata tidak jalan optimal dikarenakan serapannya tidak sampai 50 persen. Selain itu angka tersebut menunjukan kinerja sejumlah SKPD sangat lemah. Terbukti dinas terkait dalam menjalankan Program yang sudah dialokasikan tidak maksimal. Tidak hanya itu, pengangguran di Jatim tahun 2015 mencapai 906 ribu jiwa naik 7, 47 persen dibanding tahun 2014. Q cty*